text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
b secara berkelanjutan, bahwa pengaturan dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun tentang kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika lembaran negara republik indonesia tahunkewajibpenyediaan ekosistem tik adalah kegiatan untuk mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana tik dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika yang selanjutnya disebudewan pengawas bakti yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ bakti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola bakti dalam menjalankan pengelolaan bakti. direktur utama adalah pimpinan bakti. pelaksanaan kpu telekomunikasi dan informatika dilakukan dengan prinsip: efisien, efektif: cc. transparan, adil, kemanfaatan, tidak diskriminatif:untuk program penyediaan infrastruktur tik, penyediaan ekosistem tik, dan ekosistem ekonomi digital. program penyediaan infrastruktur tik, penyediaan ekosistem tik, dan ekosistem ekonomi digital sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur utama. pelaksanaan kpu telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, meliputi: wilayah tertinggal, terpencil terluar, perintisan dan atau perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, wilayah tidak layak secara ekonomi, dan atau wilayah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika. kewenangan menetapkan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. pelaksanaan kpu telekomunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana kpu telekomunikasi dan informatika. bab pembiayaan dan penggunaan dana kewajiban pelayanan universal telekomunikasi dan informatika pelaksanaan kpu telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam beserta kegiatan manajemen pendukung dilaksanakan berdasarkan pembiayaan dari: kontribusi kpu telekomunikasi dan informatika: dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan yang berasal dari kontribusi kpu telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk program penyediaan infrastruktur tik dan penyediaan ekosistem tik. pembiayaan yang berasal dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk program penyediaan infrastruktur tik, penyediaan ekosistem tik, ekosistem ekonomi digital, dan kegiatan lainnya sepanjang terkait dengan tugas dan fungsi kementeriwilayrencana pembangunan jangka panjang nasional,, usulan yang disampaikan oleh satuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, dan atau usulan yang disampaikan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi dan kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan.utama dengan dihembuskan kepada menteri dalam bentuk daftar isian kota untuk usulan yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah setempat untuk usulan yang berasal dari kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk lingkup provinsi atau kabupaten kota, atau direksi untuk usulan yang berasal dari penyelenggara telekomunikasi. bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. usulan program pelaksanaan kpu telekomunikasi dan informatika dari organisasi kemasyarakatan berskala nasional dapat ditindaklanjuti setelah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara menteri atau direktur utama dengan ketua organisasi kemasyarakatan berskala nasionalutamarencana exit strategy, dan kesesuaian dengan tujuan dan ruang lingkup bakti. bagian kedua tata kelola pengeloldalam huruf dilaksanakan oleh bakti, dalam bentuk rencana pelaksanaan program. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bakhuruf dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern dalam bentuk laporan pengawasan intern terhadap sumber daya bakti dan disampaikan kepada direktur utama. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada memuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada dewan pengawas dan menteri paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri berdasarkan laporan kinerja dari direktur utama dan hasil pengawasan dari dewan pengawas. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kpu telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan direktur utama. bab hibah dan atau alih guna status aset dalam rangka pemanfaatan program kpu telekomunikasi dan informatika, bakti dapat melakukan hibah dan atau alih guna status asetjanjian kerja sama penyediaan kpu telekomunikasi dan informatikamaka: peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun tentang pelaksanaan kewajiban universal telemanfaatan pembiayaan teknologi informasi dan komunikasi layanan pita lebar berita negara republik indonesia tahun nomor dan cc. peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun sistem informasi manajemen dan monitoring layanan internet kecamatan similikat iro hukum, aas aa, ara ariana sari |
menteri komunikasi dan informatimenteri komunikasi dan informatika republik indonesia, menimbang .a. bahwa sehubungan harga minyak dunia yang semakin meningkat dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya krisis energi nasional: bahwa untuk mencegah untuk mendukung gerakan hemat energi tersebut, perlu ditetapkan kebijakan nasional untuk mengurangi waktu siaranbagilakukan pengurangan waktu siarannya, pengurangan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menutup siaran setiap hari mulai pukul s d waktu setempat, untuk pengurangan waktu siaran selama bulan ramadhan tahun setiap hari mulai pukul s d o3. waktu setempat: bagi lembaga penyiaranolahraga sebelum ditetapkannya peraturan ini dapat menyelenggarakan siarannya hanya pada jam siaran acara olahraga tersebut: ketentuan pengurangan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada dan berlaku untuk jangka waktu selama (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya peraturan ini dan sewaktu waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kondisi kemampuan penyediaan energi nasional.komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd sofyan djalil salinan peraturan menteri ini disampaikan kepada with.: presiden ri: wakilfan komunikasi dan informatika menteri republik indonesia peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: per m.kominfo tentang teknis penyadapan terhadap informteknis: penyadapan terhadap informasi untuk keperluan proses peradilan pidana belum diaturia eng.. o1 p m. kominfo tahun. ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan laci pengiriman dan telekomunikasi adalah setiap pemancaran,serkomunikasi sarana dan prasarana telekomunikasi adalah sega sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang selanjutnya disebut penyelenggara telekomunikasi adalah badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), badan usaha swasta atau koperasi yang menyelenggarakadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut. penegak hukum adalah aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan informasi berdasarkan undang undang yang memerlukan adanya tindakan penyadapan informasi. penyadapan informasi secara sah monitoring center) milik. aparat penegak hukum.. pengguna adalah pelanggan dan atau pemakai layanan dari penyelenggaraan telekomunikasi. identifikasi sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menandai nomor pengguna yang diduga terlibat tindak pidana. pusat pemantauan monitoring centre) adalah fasilitas monitoring aparat penegak hukum yang dijadikan tujuan transmisi pengiriman hasil dari penyadapan terhadap pembicaraan telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek penyadapan.nyadapan informasi oleh masing masing aparat penegak hukum. tim pengawas adalah tim yang dibentuk direktur jenderal untuk melakukan verifikasi aspek legal dan teknis pelaksanaan penyadapan informasi secara sahzas dan tujuan penyadapan terhadap informasi berdasarkan azas secara sah dilaksanakan a.: perlindungan kong bertulekonunikasi: umen demi kelancaran dalam efisiensi, kesinambun gan operasi dan pembeli penyelenggaraan telekomunikasi: pemeliharaan kepastian hukum: partisipasi dalam upaya penegakan hukum: kewajiban sesuai yang berlaku: uai dengan ketentuan perundang undangan kepentingan umum: dan keamanan informasi. penyadapan terhadap informasi dilaksanakan dengan tujuan untuk kei soda intervention) penyidikan, penuntutan dan peradilan hadap penyelidikan, tindak pidana. terhadap suatu peristiwa bab iii penyadapan informasi penyadapan informasi hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dimaksud dalam penyadapan informasi sebagaimana dima hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan atau perangkat penyadapan informasi. alat dan atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada harus terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau pada pusat pemantauan. alat dan atau perangkat penyadapan informasi dan proses identifikasi sasaran dikendalikan oleh aparat penegak hukum. bab alat dan perangkat, penyadapan informasi alat dan atau perangkat penyadapan informasi meliputi perangkat antar muka (interface) penyadapan: konfigurasi teknis alat dan atau perangkat penyadapstandaratau communications assistance for law enforcement act caleg). alatfatau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi. alat dan atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disiapkan oleh aparat penegak hukum. tuan animasi wajib memberi ban penyelenggara telekom elukan aparat penegak hukum, informasi teknis yang migrasi, dan kemampuan termasuk standar teknik, jik penyelenggara perangkat antar muka (inte ace) dakinbungkan dengan telekomunikasi yang disiapkan untu sistem pusat pemantauan. bab mekanisme teknis penyadapan informasi secara aparat penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi efikasi bagaimana pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran dimaksud pada dilakukan secara elektronis dan dalam hal sarana elektronis tidak tersedia dilakukan secara non elektronis. mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan sop yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada direktur jenderal. penyelenggara telekomunikasi wajib membantu kelancaran proses penyadapan informasi melalui sarana dan prasarana telekomunikasi. pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan sop dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi. dalam hal penyadapan terhadap informasi secara sah, penyelenggara telekomunikasi harus membantu tugas aparat penegak hukum: menjaga dan memelihara perangkat penyadap, bersama sama dengan aparat penegak hukum, menjamin meter sambungan sarana antar muka (interface) penyadapan informasi pusat pemantauan (monitoring centre). informasi dalam hal melakukan penyadapan terhadap sebagaimana dimaksud dalam aparat penegak hukum wajib bekerjasama dengan penyelenggaraan telekomunikasi. setiap penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam harus menyiapkan kapasitas rekaman paling banyak dari yang terdaftar dalam home location register hlr) untuk seluler dan paling banyak dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal public switch telephone network stn). bab pusat pemantauan pusat pemantauan dapat berfungsi sebagai gerbang komunikasi (gateway) bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan informasi secara sah. bab vii tim pengawas untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh penegak hukum, direktur jenderal membentuk tim pengawas. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur direktorat jenderal, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. tugas dan wewenang tim pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum. tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas tim pengawas ditetapkan oleh direktur jenderal. bab viii kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui penyadapan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini bersifat rahasia dan dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. penyelenggara telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan pihak pihak yang terkait dengan diperolehnya informasi melalui penyadapan secara sah penyadapan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun. bab biaya biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditanggung oleh aparat penegak hukum. biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan ditanggung oleh penyelenggara telekomunikasi. bab ketentuan lain lain penerapan sistem penyadapan informasi secara sah dilaksanakan secara bertahap. sistem penyadapan informasi secara sah dioperasikan secara serentak oleh penyelenggara telekomunikasi mulai tanggal april bab penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di: jakarta padatanggal: pebruari menterpkomunikasi dan informatika, fan bin lisa ban ketan sofyan st, |
bui peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesitelekomunikasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa sarana dan prasarana telekomunikasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis: bahwa telah dibentuk balai telekomunikasi dan informatika perdesaan tip) sebagai instansi khusus yang mempunyai tanggungjawab sebagai pengelola penyediaan kontribusi pelayanan universal telekomunikasi: bahwa sehubungan dengan huruf dan huruf atas, perlu ditetapkan penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasimemutuskan menetapkan peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi jaringan tetap lokal adalah penyelenggara jaringan wilayah yang ditentukan menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel,: pelaksana penyedia kpu telekomunikasi selanjutnya disebut pelaksana penyedia adalah penyedia akses dan layanan telekomunikasi wilayah pelayanan universal telekomunikasi, wilayah pelayanan universal telekomunikasi selanjutnya disebut put adalahkontrak induk adalah kontrak perikatan penyediaan layanan berdasar kinerja dengan skema tahun jamak yang mencantumkan paling tidak dasarstandar pelayanan operasi, mekanisme penetapan tarif, kontrak anak adalah kontrak penugasan penyediaan jasa layanan bersifat tahunan yang mencantumkan paling tidak volume pekerjaan, harga satuan, spesifikasi teknik, rencana tarif serta parameter kinerja dan ketentuan sanksi: menteri adalah menteri ybalai telekomunikasi dan informatika perdesaanmelaksanakan pola penerapan keuangan badan layanan umum dalam rangka penyediaan pelayanan universal telekomunikasi. bab kewajiban pelayanan universal telekomunikasi setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi wajib dikenakan kpu telekomunikasi. kpu telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kupu dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi setiap tahun. kupu sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan negara bukan pajak pnb). ketentuan mengenai besaran penyetoran, dan tata cara penarikan kupu diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri. penyediaan kpu telekomunikasi berupa penyediaan akses dan layanan telekomunikasi put. penyediaan kpu telekomunikasi dalam bentuk penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari kupu yang dikelola oleh tip. pembiayaan dari kupu sebagaimana dimaksud pada merupakan biaya sewa atas jasa penyediaan akses kpu telekomunikasi. penyediaan kpu telekomunikasi harus dapat memberikan layanan jasa telepon dasar dan selanjutnya harus dapat dikembangkan tahap penyediaan layanan jasa multimedia dan layanan telekomunikasi berbasis informasi lainnya. penyediaan kpu telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada merupakan penyediaan layanan telekomunikasi berbayar dan berbasis komunal. bab iii wilayah pelayanan universal telekomunikasi menteri menetapkan wilayah tertentu sebagai put. penetapan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan atau mempertimbangkan masukan dari masyarakat. put sebagaimana dimaksud pada dapat dikelompokkan dalam bentuk blok wilayah berdasarkan kondisi geografis. put sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan evaluasi sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah tersebut. penyediaan kpu telekomunikasi put dilaksanakan oleh pelaksana penyedia berdasarkan proses seleksi yang diselenggarakan oleh tip. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pelelangan umum. tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab seleksi pelaksana penyediaan kpu telekomunikasi peserta lelang umum penyediaan kpu telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi. penyedia kpu telekomunikasi disetiap blok put dilaksanakan oleh (satu) pelaksana penyedia. peserta seleksi dapat menjadi pemenang seleksi pelaksana penyedia kpu telekomunikasi lebih dari (satu) blok put parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang umum penyediaan kpu telekomunikasi meliputi aspek biaya penyediaan layanan: pengoperasian dan pemeliharaan: tarif layanan: penyediaan interkoneksi layanan: jenis layanan minimal: penggunaan produk dalam negeri. ketentuan teknis parameter penilaian akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pelelangan umum. pemenang seleksi pelaksana penyedia dapat diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan wilayah layanan regional. wilayah regional sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan blok put yang dimenangkan oleh peserta seleksi. proses pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas permohonan pelaksana penyedia. kontrak penyediaan kpu telekomunikasi bersifat multiyears yang terdiri dari kontrak induk dan kontrak anak kontrak induk sebagaimana dimaksud pada merupakan hubungan hukum antara pelaksana penyedia dengan tip dalam penyediaan kpu telekomunikasi untuk jangka waktu tahun. kontrak anak sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kontrak induk untuk menugaskan pelaksana penyedia dalam penyediaan kpu telekomunikasi dan mengevaluasi kinerja penyediaan akses dan layanan telekomunikasi. kontrak induk dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. kontrak induk dapat berakhir apabila jangka waktu kontrak induk telah selesai, pelaksana penyedia tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak. bab persyaratan teknis penyediaan kpu telekomunikasi pelaksana penyedia wajib memenuhi persyaratan teknis sekurang kurangnya sebagai berikut penyediaan jaringan untuk menyalurkan jasa telepon dasar, yang dapat dikembangkan untuk penyediaan layanan jasa multimedia dan layanan telekomunikasi berbasis informasi lainnya, penyediaan jasa telefon dasar untuk umum dengan layanan panggilan lokal, slj, sli dan panggilan layanan jaringan bergerak: cc. layanan telekomunikasi dengan kemampuan dipanggil dan memanggil: interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dapat digunakan untuk menghubungi pelayanan darurat, menggunakan alat atau perangkat yang telah mendapatkan sertifikat perangkat dari direktur jenderal. bab hak dan kewajiban pelaksana penyediaan kpu telekomunikasi pelaksana penyedia berhak mendapatkan akses interkoneksi dari penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi. pemberian akses interkonepelaksana penyedia dapat diberikan uang muka dalam penyediaan akses telekomunikasi. pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksana penyedia berhak mendapatkan biaya sewa atas jasa penyediaan akses kpu telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam biaya sewa atas jasa penyediaan akses kpu telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan kesiapan fungsi dan berbasis kinerja dari proses penyediaan akses layanan telekomunikasi: pengoperasian dan atau pemeliharaan. tata cara pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada atur dalam kontrak. pelaksana penyedia berhak memperoleh seluruh pendapatan dari hasil penyediaan layanan kpu telekomunikasi. pendapatan sebagaimana dimaksud pada merupakan pembiayaan atas jasa pendukung penyediaan kpu telekomunikasi untuk kesinambungan layanan put. pelaksana penyedia wajib membangun, mengoperasikan dan memelihara serta mengembangkan akses dan layanan kpu telekomunikasi. untuk kesinambungan layanan, pelaksana penyedia dapat melibatkan masyarakat atau badan usaha dalam penyediaan kpu telekomunikasi. keterlibatan masyarakat atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan kontrak atau kesepakatan. pelaksana penyedia wajib memberlakukan tarif layanan jasa telepon dasar maksimal sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal dominan. pelaksana penyedia wajib menanggung resiko atas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam dari penyediaan layanan kpu telekomunikasi. pelaksana penyedia wajib menjamin interoperabilitas sistem yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara telekomunikasi lainnya, menggunakan sistem penomoran yang telah dialokasikan: mengikuti ketentuan dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri: melaksanakan pencatatan atas pendapatan dari hasil penyediaan kpu telekomunikasi dan dilaporkan secara berkala kepada tip: menyediakan akses dan menyampaikan data pengoperasian kepada tip. penyediaan kpu telekomunikasi wajib beroperasi setiap hari selama (dua puluh empat) jam pelaksana penyedia wajib melaksanakan penyediaan kpu telekomunikasi berdasarkan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. bab vii tata cara pengawasan dan pengendalian direktur jenderal melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kpu telekomunikasi secara berkala berdasarkan tingkat kualitas layanan. untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian kepada tip. bab viii sanksi penyelenggara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang tidak memberikan akses interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku. pelaksana penyediaan kpu telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam kontrak induk. bab penutup dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang kewajiban pelayanan universal dinyatakan dicabut dapri, menteri hukum dan hak hak asasi manusia, sekretaris negarsasaran, fokus, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerahpt)nyelenggaraan pemerintahan desa cc. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan pengawasan pelaksanaan. bab iii ruang lingkup pengawasan bagian kesatu umum dalam rangka pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ruang lingkup pengawasan wali kota dibagi menjadi (dua) yaitu pengawasan wali kota terhadap perangkat daerah, dan pengawasan wali kota terhadap desa. pengawasan wali kota terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta lintas, bidang sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik, il. bidang perhubungan, bidang kominfo, statistik dan persandian, bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, oo. bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang pemerintahan umum. pengawasan wali kota terhadap desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi desa belakang, desa cibeureum, desa jajaran, desa tegalsari, desa dibangun, desa sukamukti, desa batulawang, desa karyamukti, desa mulyani, desa sinartanjung, desa raharja, il. desa mekarharja, desa langensari, desa rejasari, oo. desa waringinsari, dan desa karangsari. bagian kedua jenis pengawasan pemerintah daerah dan desa pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemeriksaan kinerja dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya meliputi pemeriksaan: audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan, post audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan, dan audit operasional. pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus atas pengaduan masyarakat,diantaranya meliputi pemeriksaan, audit ketaatan, audit investigatif, audit atas tindak kecurangan, memproses penyelesaian tp tgr, membantu aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan ahli pendampingan pemberian keterangan ahli dalam kasus hasil pengawasan, membantu aparat penegak hukum untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dan audit untuk tujuan tertentu lainnya seperti hukuman disiplin, keberatan hukuman disiplin, dugaan kkn, dan dugaan penyalahgunaan wewenang. cc. pelaksanaan revi diantaranya meliputirevi kua pas, dan revi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa terra). pelaksanaan evaluasi diantaranya meliputi: evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah skip) perangkat daerah, evaluasi dan monitoring implementasi sistem pengendalian intern pemerintah spip), evaluasi reformasi birokrasi, dan evaluasi program strategis lainnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas diantaranya meliputi: pemantauan rad ppk, verifikasi rad ppk, verifikasi lhk asn, verifikasi barang dan jasa, penanganan laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan penanganan whistle blowing sistemwali kota, pengawasan lainnya (audit call), meliputipelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelaksanaan pengawasan terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan apb des, pelaksanaan pengawasan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa, dan cc. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.hasil pengawasan oleh api dituangkan dalam bentuk hasil laporan pengawasan disampaikan kepada wali kota dan pimpinan instansi. bab pengendaliyang ditetapkan tersendiritp, salinakembangan kondisi kekinia. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas dalam lingkungan masing masing menurut sifat dan agensinya,:untuk pejabat negara, pejabat eselon ii: pejabat pemerintah pusat, pegawai negeri sipil pusat: camat: lurah: tenaga akademisi tenaga ahli konsultan yang ditunjuk berdasarkan keputusan walikota: dan tokoh anggota masyarakat.sekretaris daerah untuk pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota mataram kecuali yang menjadi kewenangan walikota wakil walikota sebagaimana dimaksud pada huruf dan sopir berstatus pegawai non pegawai negeri sipil. ketentuan pada dan dikecualikan bagi pimpinan dan anggota dprdketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya perjalanan dinas terdiri dari: biaya angkutan dari daerah asal daerah tujuan: biaya pemetaan dan angkut jenazah: cc. uang harian mencakup biaya makan minum, lokal dan uang saku: uang representasi:iii dan lampiran peraturan walikota ini. biaya penginapan adalah biaya yang dibayarkan sesuai harga riil real cost) dengan batas tertinggi sesuai lampiran peraturan walikota ini. transportasi (taksi) adalah biaya satuan taksi yang dibayarkan setiap dari tempat kedudukan penginapan bandara dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan walikota inieal cost). biaya angkutan darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. dihapus,jecantum dalam lampiran peraturan walikota ini. biaya penginapan bagi pendamping (ajudan)ketentuan diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut::atau eselon iv pns jabatan fungsional tokoh masyarakat: pegawai tidak tetap anggota masyarakat dan lain lain selain yang ditentukan dalam huruf huruf dan huruf atas. keikutsertaan non pns anggota masyarakat tokoh masyarakat tokoh agama untuk melakukan perjalanan dinas melekat pada kegiatan perangkat daerah. keikutsertaan non pns anggota masyarakat tokoh masyarakat tokoh agama sebagaimana dimaksud pada pembiayaannya dibebankan pada anggaran perangkat daerah terkait atau pada anggaran bagian umum sekretariat daerah kota mataram. dalam hal istri walikota dan istri wakil walikota yang melaksanakan tugas dengan perangkat daerah terkait program dan kegiatan perangkat daerahdalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri walikota wakil walikota mengikutsertakan pendamping (ajudan) disetarakan dengan tingkat ketentuan diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kepada walikota dan wakil walikota, kepala perangkperjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan ajudan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas walikota dan wakil walikotawalikota inikota ini. ketentuan dalam lampiran vianyar abdul diundangkan mataram pada tanggal januari sekretaris daerah kota mataram,mo| mesra satuan pop kontan amerikautara maa aang sennognonnonnnn nanah snnnnnnngnnnnnnng! kenangan ses sea amerikaselatan too chile ' aas peru a59 suriname ewe jam tengah jeropabarat too . weh jerpautara selatan oo |o)o| jeropatimur jafrkabarat oto jafrkatimur dan sae jafrikaselatan ena jafrikautara jawabarat kuwait ' les yaman kesultanan oman | 2a7 lil www jasa timur ' )o| rep. rakyat cina ') ) ) )| ox jasiaselatan jasa tengah uzbekistan jne. myanmar brunei darussalam | ' kamboja lasiapasr ko ) and eri ais rai walikota |
ke) sea sea kas walikota langsa peraturan walikota langsa nomor tahun tentang besaran pengurangan pengenaan pajak restoran dalam wilaymengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah pad) sektor pajak restoran dan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya pengusaha restoran berdasarkan dan qanun kota langsa nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran dipandang perlu mengatur pengurangan dan besaran pengenaan pajak restoran dalam wilayah. pengurangan pajak restoran ditetapkan sebesar (lima persen). pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wajib pajak restoran yang dipungut oleh pemilik pengelola restoran selaku wajib pungut. pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada dikecualikan wajib pajak restoran waralaba dan pajak restoran yang dipungut oleh bendahara perangkat daerah kota langsa. pengurangan . . pengurangan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (dua) tahun. masa berlaku pengurangan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan paling lama (dua) tahun sejakkhir walikota langsa, #usman abdullah diundangkan langsa pada tanggal februari kumail akhir sekretaris daerah kota langsa, pres $" syah aib berita daerah kota langsgian kedua kebijakan pengawasan kebijakpengawasan sasaran pengawasan meliputi: pengawasan wali kotaiii ruang lingkup bagian kesatu umum pengawasan dalam bentuk audit dan evaluasi dapat dilaksanakan dalamdan pengawasan prioritas nasional.desa, dan b)daerah:dan revi kepatuhan atas pengelolaan barang milik daerahota banjar, audit kepegawaian, audit dana desa, dan profit audit. kegiatan monitoring l..persen) dari apbd. babtutelah diatur dalam peraturan wali kota banjar nomor tahun bahwa untuk mendukung tercapainya pelaksanadiperlukan komitmen dari aparatur sipil negara selaku penyelenggara negara pada pemerintah daerah kota banjar untuk melaporkan harta kekayaannya, bahwa sehubungan telah terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil, beberapa ketentuan dalam peraturan wali kota banjarnama yang tercantum dalam akuntansi bukti dan kolom sebutkan hubungan keluarga kolom seperti gram, karat, dan lain lain kolom cukup an sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan kolom nomor urut kolom cukup jelas nama yang tercantum dalam surat berharga dan kolom sebutkan hubungan keluarga kolom rumah, bank, deposit box kolom nomor urut kolom cukup jelas nama yang tercantum dalam deposito, giro, tabungan, kolom dan kas lainnya kolom rumah, bank, deposit box kolom cukup jelas kolom cukup jelas piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain kolom nomor urut kolom nama pihak yang berhutang atau yang diberi pinjaman kolom cukup jelas ii. penghasilan iian sebagainyaan sebagainyaan sebagainya surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama ktp tempat tanggal lahir pangkat jabatan alamat npp, meterai rp10. xxxkkkk, nip xxxxx wali kota banjar, tid ade suksesikota banjar berita daerah kota banjar tahun nomor .a),asn pada pemerintah daerah wajib menyampaikan lhkasnnasn yang wajib lokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. ketentuan bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii tim pengelola lokasi ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut untuk mengelola dan mengkoordinir penyampaian lokasi dibentuk tim pengelola lokasi yang berkedudukan inspektorat daerah kota banjar, melakukan monitoring kepatuhan penyampaian lokasi, cc., melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan lokasi,: dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada wali kota. tim pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh administrator aplikasi seharga dan tim verifikasi. administrator sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengelola aplikasi seharga tingkat kota, melakukan pendampingan pengisian aplikasi seinspektorat daerah kota banjar. tim pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota, dengan susunan penanggung jawab, ketua selaku koordinator, sekretaris: dan anggota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap perangkat daerah wajib membentuk pengelola lokasi. pengelola lokasi perangkat daerah inspektorat. pengelola lokasi tim verifikasi lokasi dilarang memberikan informasi tentang harta kekayaan wajib lokasi kepadaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sanksi disiplin sedang. mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. antara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut format formulir lokasi, petunjuk pengisian formulir,can yuan setiawan sh.,m. nip1aa npp nomor ktp jenis kelamin tempat tgl lahir agama p5. status perkawinan nip p5. pangkat ba. mulai tanggal asas jabatan mulai tanggal unit kerja aaaaaaaanaaaaa ana aaa anna aananaaaa nana. alamat kantor bam aan aan ana anna naa nana ana nan ana anakan kode pos lilittitii rumah kode pos llititli telepon daan ana naa nanas harta kekayaan l1.lmi istri yang bekerja rp. total penghasilan rp. (1t2434# pengeluaran (per tahun) il7a. pengeluaran rutin nan pengeluaran lainnya kg) nan total pengeluaran rp. penghasilan bersih rol 20xx yang melaporkan bt? nip harta kekayaan harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) jenis harta luas tanah atas nama harga perolehan nop saat pelaporan luas bangunan ehm siahaan insert sini harta bergerakatas nama nilai perolehan nilai jual saat sp! tahun pembuatan hubungan keluarga rp) pelaporan rp)jumlah satuan omzet per bulan nilai saat pelaporan hubungan keluargjumlah satuan harga perolehan nilai jual saat hubungan keluarga pelaporan rp) surat berharga atas nama jumlah lembar nilai jual saat uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya atas nama nama bank lembaga saldo saat pelaporan jenis kas nomor rekening hubungan keluarga penyimpanan piutang atas nama nama bank lembaga nomor rekening saldo saat pelaporan hubungan keluarga penyimpanan kar hoc hutang atas nama nama bank lembaga saldo saat pelaporan nomor rekening hubungan keluarga penyimpanan .' & .'? il. penghasilan il. penghasilan dari jabatan kama penghasilan dari profesi keahlian saman penghasilan dari usaha lainnya seo penghasilan dari hibah lainnya tama penghasilan suami istri yang bekerja ill data keluarga il. data istri suamiistilah nama instansi saudara pemerintah tahun diisi tahun pada saat asn melaporkan data pribadi sd. cukupjelas harta harta kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh asn yaitu kekayaan kolom nomor urut jenis harta adalah tanah dan atau bangunan serta kolomakun alat pesawat udara, kapal laut, mobil, sepeda motor, dan transportasiharga pasar nilai jual pada saat pelaporanan lain kolom lain), perkebunan kelapa sawit), usaha lainnya (kontrakan rumah kamar) dan lain lain jelas kolom cukup jelas |
aaa berita daerah kota tangerang selatan pemerintah kota tangerang selatan. pedoman pola karier pegawai negeri sipil. provinsi banteusunyusunan rencana pengembangana11ketentuan pola karier horizontal yaitu sebagai berikut: dan ketentudilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji kompetensi. uji kompetensiketentuan pola karier vertikal yaitu sebagai berikut: promosi dalam dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal. dalam hal kenaikan jenjang jabatan,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pola karier diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi posisi jabatan atau jpt dan sebaliknya. ketentuan pola karier diagonal yaitu sebagai berikut: perpindahan karier diagonal bagiola karier intensional masa jabatan jabatan administrasi pimpinan tinggi jabatan fungsional jpt pratama ahli utama administrator ahli madya sai il! pengawas ahli muda sai ahli pertama penyelia pelaksana mahir l terampil o@ ke) ses horizontal vertikal ' diagonal fast track gambar pola karier intensijejak jabatan, kompetensi, riw pengembangan kompetensi, riw hasil penilaian kinerja:a17 tim penilai kinerja pns tim penilai kinerja pns dibentuk olehwali kota), pengarah wakil wali kotawali kota,wali kotajenis, rumpun klasifikasi, dan profil jabatan, jenis, rumpun klasifikasi, dan profil jabatanstandar kompetensi asn standar kompetensi asn meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. kme tetapkan standar kompetensi asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pengembangan kompetensiprofil pegawaimasa kerjaahun) dalam jabatan pengawas. masa kerja untuk jpt pratama, paling kurang (dua) tahun dalam jabatan administrator. masa kerjakelas jabatanundang undangan. profil dan struktur organisasi, profil dan struktur organisasipeta jabatan ditetapkan oleh wali kota penilaian kinerja dan pembinaan disiplin penilaian kinerja dan pembinaan disiplinpola karier pegawai negeri sipil. dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota tangerang selatnsur penunjang urusan pemerintahan talenta pegawai masa pengembangan pengembangan masa baru orientasi kompetensi karier pensiun pensiun infrastruktur pola karier profil pegawai, penilaian kompetensi, program pengembangan, panitia seleksi, tim penilai kinerja, laman, anggaran gambar kerangka manajemen pola karier pns pegawai baru pegawai baru terdiri atas cons dan pegawai pindah wilayah kerja dari instansi luar pemerintah daerah. akan diatur dalam perhal terpisah. masa orientasi setiap pegawai baru wajib mengikuti masa orientasi yang akan diatur dalam perhal terpis akan diatur dalam perhal terpisah. pengembangan karier pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan pns secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan. pengembangan karier dilakukan melalui jalur karier mutasi dan promosi(mutasi) maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi (promosi)dawali kotawali kota tangerang selatan, ttd. benyamin dance salinan sesuai dengan aslinya januari kre, daerah ota tan selatan kepala bagian hukum, can!" kaa mohammad erwin ariyang selanjutnya disebut manajemen talenta asn nasional dan manajemen talenta asn instanpersyaratan kualifikasi pekerjaan yangatas usulan pengangkatan, pemindahan,6setiap perangkat daerah mengelola pola karier pns unit kerja masing masing. pola karier pns disusun dengan sistematika meliputi: bab pendahuluan: bab perencanaan pola karier, bab iii pelaksanaan pola karier, bab pemantauan dan evaluasi: dan bab penutup.akre tarian daerah tangere selatan kepala bagian huk spahwa pola karier disusun berdasarkan kaidah perencanaan dan pengembangan karier, sehingga perlu ditetapkan suatu pedoman pola karier pns. ruang lingkup cons dan pegawai pindah wilayah kerja, masa orientasi: pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan masa persiapan pensiun. maksud maksud peraturan wali kota ini merupakan pedoman pola karier pns daerah,perencanaan pola karier pangkat, golongan ruang, dan jabatan pns jenjang pangkat dan golongan ruang pns terdiri atas: pembina utama iv e), pembina utama madya iv d), pembina utama muda iv e): pembina tingkat (iv b), pembina iv a), penata tingkat (iii d), penata iii c): penata muda tingkat (iii b), penata muda iii a), j . pengatur tingkat (ii d), pengatur ii c): pengatur muda tingkat (ii b): pengatur muda ii a): juru tingkat (i d), oo. juru i c), juru muda tingkat (i b): dan juru muda i a). jenis jabatan pns terdiri atas: jpt pratama, meliputi: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. meliputi: keahlian, yaitu, ahli utama: ahli madya, ahli muda: dan ahli pertama. keterampilan, yaitu: penyelia, mahir, terampil, dan pemula. |
sik salinan lan pemerintah kota tangerang selatan.rovinsi bante.eerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja kegiatan sub kegiatan dan atau pekerjaan bantuan keuangan. dalam hal permohonan bantuan keuangan belum disampaikan sampai dengan batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam sisa bantuan keuangan tidak disalurkan. penyelesaian kegiatan, sub kegiatan, pekerjaan dan atau kewajiban kepada pihak ketiga akibat tidak disalurkannya sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan. dalam hal penerima bantuan keuangan tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh walikota, penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan dana bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. penyelesaian kegiatan, sub kegiatan, pekerjaan dan atau kewajiban kepada pihak ketiga akibat ketidaksesuaian peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan. ketatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh ppid. ppid dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat lingkungan bukan, dalam hal membantu ketatausahaan bantuan keuangan. pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. pejabat sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan proses penyaluran bantuan keuangan. dalam melaksanakan proses penyaluran bantuan keuangan, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pada setiap tahapan penyaluran. dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan kelengkapan dokumen permohonan bantuan keuangan, pejabat mengembalikan permohonan untuk disesuaikan atau dilengkapi. ketatausahaan bantuan keuanganinspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan audit terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan. penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerjaan yang dilaksanakan, jumlah anggaran, cc.dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerja disertai dengan rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan bantuan keuang, laporan penyerapan dana dan capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerjaan bantuan keuangan tahunan, dan rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan bantuan keuangan dilengkapi dengan softcopy. format rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaanlakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada penerima bantuan keuangan terhadap realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerjaatas realisasi penyerapan dana bantuan keuangan sesuai tahap penyaluran, dan kepala bappeda terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain sisa bantuan keuangan yang telah disalurkan rekening kas umum penerima bantuan keuangan menjadi pendapatan penerima bantuan keuangan. penerima bantuan keuangan melaporkan rencana penggunaan sisa bantuan keuangan kepada pemberi bantuan keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan akhir. format laporan penggunaan sisarubahan uraian, besaran dan atau mekanisme penyaluran bantuan keuangan, penerima bantuan mengajukan permohonan perubahan uraian, besaran dan atau mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada walikota. perubahan uraian, besaran dan atau mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: penerima bantuan keuangan mengusulkan perubahan uraian, besaran dan atau mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada walikota, perubahan uraian, besaran dan atau mekanisme penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diverifikasi oleh tim verifikasi bantuan keuangan, dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui oleh tim verifikasi bantuan keuangan, menjadi dasar dilakukan. teka dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf tidak disetujui oleh tim verifikasi bantuan keuangan, sekretaris daerah selaku ketua tim verifikasi bantuan keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada penerima bantuan keuangan. menjadi dasar pelaksanaan oleh penerima bantuan keu, ttd. airin machi diary diundangkan tangerang selatan pada tanggal februarijabang selatandaftar hasil verifikasi nama provinsi kabupaten kota kegiatan sub bidang kegiatan volume satuan lokasi anggaran keterangan pekerjaan leo bidang urusan. ole look program. rpoaooooo kegiatan. 'o o)o| poso sub kegiatan. rp pekerjaan. rp loo tan jumlah rp. o)o)o keterangan: kolom diisi nomor urut: kolom diisi nomenklatur bidang urusan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah atau peraturan daerah tentang urusan kolom diisi nama perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan sub kegiatan pekerjaan sumber dana bantuan keuangan, kolom diisi nomenklatur program sesuai permendagri tahun dan kemendagri yang tertuang dalam rpm kolom diisi nomenklatur kegiatan sesuai renstra pd: sesuai permendagri tahun dan kemendagri kolom diisi nomenklatur sub kegiatan sesuai permendagri tahun dan kemendagri kolom diisi volume keluaran kegiatan sub kegiatan pekerjaan. tim penerima bantuan keuangan tim verifikasi bantuan keuangan ttd ttd sekretaris daerah ketua tim kepala bappeda sekretaris tim bukan bappeda bukan walikota tangerang selatan, ttd. airin machi diary salinan sesuai dengan aslinya ciputat, mei kri daerah kota tangerang selatan kepala aga hukum, eda mohammad erwin ariani a17pakta integritas kop perangkat daerah pakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan dalam rangka . kegiatan . lokasi kegiatan.elenggaraan kegiatan ini, dalam proses penyelenggaraan kegiatsesuai peraturan perundang undangan,walikota tangerang selatan, ttd. airin machi diary salinan sesuai dengan aslinya ciputat, mei sekretariat daerah kota tangerang selatan kepala bagian hukum, mohammad erwin arianionoi tejakenn tanam korean yang bertandatangan dibawah ini nama jabatan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya atas nama pemerintah daerah penerima bantuan keuangan bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang diusulkan dalam rencana kebutuhan biaya permohonan bantuan keuangan. satuan biaya tersebut didapat dari standar satuan harga berlaku daerah kami dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. walikota tangerang selatan, ttd. airin machi diary salinan sesuai dengan aslinya ciputat, mei krbtari daerah notata era selatan (pat daan hula "cr tdarealisasi penyerapan dana dan capaian kinerja kegiatan bantuan keuangan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan bantuan keuangan pada. bidang. subbidang. sejenis. triwulan. tahapbantuan keuangan ini dengan rincian, sebagai berikut: penerimaan dari rsud kota tangerang selatanjumlah rp. realisasi pembayaran pihak ketiga melalui sp2d daerah penerima bantuan keuangan triwulan ini rp. kumulatif s.d. triwulan ini rp. sisa dana bantuan keuangan khusus rekening kas umum penerima bantuan keuangan rp. persentase penyerapan dana melalui sp2d daerah penerima sisa distribusi bantuan keuangan dana persentase sub bilang maa penyaluran kumulatif rekening capaian rp ) rp.) triwulan triwulan s.d. kas yo) sebelumnya ini rp.) triwulan umum rp.) ini rp) rp.) . mmm. last |. powo jumlah26) lan lan lran . . petunjuk pengisian melaporkan. keuangan y, atau triwulan ii tahap iii, atau triwulan iii tahap iv: atau triwulan iv tahap atau triwulan iv tahap vi.as umi penerimaan bantuan ketangan rekening kas umum diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rsud triwulan ii tahap ii: atau peranan penerima bantuan keuangan dari rsud tangerang selatan pada triwulan ii tahap iii: atau diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rsud provinsi, kabupaten atau kota dari rsud tangerang selatan pada triwulan iii tahap iv:vi. diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima sampai dengan triwulan tahapan laporan. dari rsud penerima bantuan keuangan melalui sp2d daerah pada triwulan tahapan laporan.. diisi sesuai dengan jumlah sisa bantuan keuangan rsud penerima bantuan keuangan sampai dengan triwulan tahapan laporadalah sekretaris daerngerang selatan. inspektorat adalah inspektorat kota tangerangbantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah laindiisi sesuai dengan persentase penyerapan dana bantuan keuangan rsud penerima bantuan keuangan terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rsud penerima bantuan keuangan dari rsud kota tangerang selatan sampai dengan triwulan tahapan laporan. kolom diisi sesuai dengan rincian bidang sub bidang sub jenis bantuan keuangan bersangkutan. kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing masing rincian bidang sub bidang sub jenis bantuan keuangan bersangkutan. kolom diisi sesuai dengan distribusi penyaluran bantuan keuangan dalam masing masing bidang subbidang sub jenis bantuan keuangan bersangkutan sampai dengan triwulan tahap sebelumnyaan laporan untuk rincian sub bidang bantuan keuangan bersangkutan. kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana bantuan keuangan rsud penerima bantuan keuangan sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang sub bidang sub jenis bantuan keuangantahapan laporan untuk rincian bidang subbidang sub jenis bantuan keuangan khususttd. ana danar airin machi diary kota tangerang selatan kepala pasierekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan bantuan keuangan rekapitulasi surat perintah pencairan dana (sp2d) atas penggunaan bantuan keuangan pada. triwulan. tahap. tahun anggaran. reel, es e eu kap anal) 93e petunjuk pengisian diisi sesuai dengan nama provinsi, kabupaten atau kota yang melaporkan. diisi sesuai dengan bidang sub bidang sub jenis bantuan keuangan : atau triwulan ii tahap iii: atau triwulan iii tahap iv, atau triwulan iv tahap atau triwulan iv tahap vi. kolom diisi sesuai dengan nomortanggalnilaidengan keterangan atas sp2d atas realisasi penggunaan bantuan keuangan sesuai bidang bantuan keuangan bersangkutan. diisi sesuai dengan rincian bidang bantuan keuangan bersangkutanbantuan keuangan bersangkutan. baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing masing kolom nilaiciputat, mei ttd. aan daerah airin machi diary kota tangerang selatan kepala isipenggunaan sisa bantuan keuangan laporan penggunaan sisa bantuan keuangan padabantuan keuangan tahun anggaran . dengan rincian, sebagai berikut: bidang sisa banker realisasi pembayaran sisa banker rsud tahun. dari rsud provinsi provinsi kabupaten kabupaten kota. kota. saw saw sao 000p away awan snap ana . petunjuk pengisian a diisi sesuai dengan nama provinsi, kabupaten atau kota yang melaporkan. diisi sesuai dengan tahun anggaran bantuan keuanganisi sesuai dengan tahun anggaran bantuan keuangan yang dilaporkan. kolom diisi dengan rincian bidang bantuan keuangan bersangkutan kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa bantuan keuangan masing masing rincian bidang bantuan keuangan bersangkutan kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran sisa bantuan keuangan pihak ketiga dari rsud penerima bantuan keuangan melalui sp2d daerah untuk rincian bidang bantuan keuangan bersangkutan. kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa bantuan keuangan rsud penerima bantuan keuangan sampai dengan tanggal penandatanganan laporan. barisalikota tangerang selatan, ttd. airin machi diary salinan sesuai dengan aslinya mei .& sekte daerah "kota tangerang selatan kepala hukum, mohammad erwin ariani kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh (satu)rja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat rkduntuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rka pdraturan walikota ini dimaksudkaneraturan walikota ini disusun dengan tujuan sebagai langkah sinergitas dalam rangka pemberian bantuan keudiberikan kepada: pemerintah provinsi banten, pemerintah kabupaten kota wilayah provinsi banten, dan atau cc. pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota luar wilayah provinsi banten. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada bersifat: umum, atau khusus. bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada huruf peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan. bantuan keuangan keuangan. dalam hal penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penerima bantuan yang bersifat khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan bantuan keuangan terdiri atas: tata cara penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, cc. pertanggungjawaban dan pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi. bab iii tata cara penganggaran tata cara penganggaran terdiri atas: perencanaan bantuan keuangan, dan penganggaran bantuan keuangan. perencanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. perencanaan bantuan keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara pemerintah daerah dan penerima bantuan keuangan. penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada walikota. permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerjaan. besaran uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada disusun dengan berpedoman pada standar harga penerima bantuan keuangan. permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi bantuan keuangan. tim verifikasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: bappeda: dan bukan. tim verifikasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bappeda. tim verifikasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. permohonan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam daftar hasil verifikasi. daftar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada inspektorat untuk dilakukan revi. format daftar, tim verifikasi bantuan keuangan menyusun rekomendasi dengan memperhatikan hasil revi dan disampaikan kepada sekretaris daerah. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pencantuman pada rancangan rkd rkd perubahan. penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah rkd rkd perubahan ditetapkan. rkd rkd perubahan sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran dalam proses penyusunan kua pas kuda pas perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan nota kesepakatan kua dan pas, ppid menyusun rka dpp skpd. rka dpp skpd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar dalam penetapan perda tentang apbd dan peraturan walikota tentang penjabaran apbd. berdasarkan perda tentang apbd dan peraturan walikota tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada ppid menyusun dpa dpp skpd. dalam hal: permohonan bantuan keuangan diajukan setelah kua pas atau kuda dan pas perubahan disetujui, alokasi bantuan keuangan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara walikota dengan dprd dan ditetapkan dalam perda tentang apbd atau perda tentang perubahan apbd: permohonan bantuan keuangan diajukan setelah perda tentang apbd ditetapkan, alokasi bantuan keuangan dicantumkan dalam peraturan walikota tentang perubahan penjabaran apbd serta diformulasikan dalam rka dpp skpd dan diberitahukan kepada pimpinan dprd untuk selanjutnya ditampung dalam rkd perubahan dan,dan cc. permohonan bantuan keuangan diajukan setelah perda tentang perubahan apbd ditetapkan, alokasi bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan walikota dan diformulasikan dalam rka dpp skpd untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah. peruntukan, besaran dan mekanisme penyaluran bantuan keuangan disusun oleh tim verifikasi bantuan keuangan. peruntukan, besaran dan mekanisme penyaluran bantuan keuanganyaluran bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan dpa skpd dpp skpd. keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam dan dpa skpd dpp skpd sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan. bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer pemindah bukan dari rsud rekening kas umum penerima bantuan keuangan. penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap disertai dengan kelengkapan dokumen. penyaluran bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu, penyaluran bantuan keuangan tahap kedua, dan atau cc. penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam untuk penyaluran bantuan keuangan secara sekaligus meliputi: surat permohonan penyaluran bantuan keuangan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak,lengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam hurufkelengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap kedu. kelengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap ketigdua. permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat (lima belas) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. format dan tahap kedu |
saw ( lanaperusahaan daerah air minum dam) kabupaten serang, didirikan berdasarkan peratura dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaianuntuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kabupaten serang dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat wilayah kerjanya, perlu melakukan penyesuaian dan pengaturan kembali peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dam serta menata kelola perusahaan dengan nama perusahaan daerah air minum dam) tirta bantan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu membentuk perusahaan daerah air minum dam) tirta bant. menetapkan peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum (dam) tirta bantan kabupaten serangbantandan fungsional adalah pegawai pemangku jabatandan atau pemilik modal lainnyapemilik modal mayoritas adalah, pemilik modal yang jumlah modalnya paling tinggi dibanding pemilik modalair baku . air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, meter air adalah pelanggan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas,kaca, magnetarana penyediaan air minum disingkat spam. bab il. bab sejarah, nama dan kedudukan hukum serta lapangan usaha bagian kesatu sejarah dam kabupaten serang didirikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat serang nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum daerah tingkat serang. bagian kedua nama dan kedudukan hukum dam kabupaten serang diberi nama dam tirta bantan yang ditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan direksi melalui dewan pengawas. dam berkedudukan serangsitem penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman. sistemmeliputi terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan. bab iii maksud dan tujuan pembentukan dam dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kabupaten serang, yang beryang pada akhirnya dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu upaya meningkatkandalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dam menyusun rencana usaha untuk mencapai target cakupan pelayanan yang ditetapkan. dalam menyusun rencana usaha sebagaimana dimaksud pada dam dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum dengan formulasi secara berkala. besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatitujuh puluh milyar rupiah). modal dasar dam sebagaimana dimaksud pada adalah(empat puluh milyar rupiah). modal yang disetor pada saat peraturan daerah ini ditetapkan adalah sebesar rp. lima belas milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tentang apbd. penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. bab vi. bab organ bagian kesatu susunan organ susunan organ dam terdiri dari: bupati atas nama pemerintah daerah selaku pemilik modal mayoritassebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pengangkatan kembalilulus uji kepatutan dan kelayakan:j .apabila jumlah pelanggan sampai dengan (tiga puluh ribu), maka jumlah anggota dewan pengawas paling banyak (tiga) orang: dan apabila jumlah pelanggan atas (tiga puluh ribu), maka jumlah anggota dewan pengawasbidang pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. unsur . unsur dewan pengawas terdiri dari: pejabat pemerintah daerah, perorangan profesional, dan cc., yangesar (tiga) kali uang jasa terakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit (satu) tahun. dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir pada periode (dua), mendapat uang jasa pengabdian sebesar (enam) kali uang jasa terakhirmerekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dua tingkat dibawah direksi atas usulan direksi. . penghasilan dewan pengawas terdiri dari: uang jasa, jasa produksi: jasa pengabdian, dan penghasilan lain lain. penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dam. bagian ketiga direksi direksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dprd. direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sarjana s1):bagi karyawan dam yang menduduki jabatan paling rendah (dua) tingkat bawah direksi: diutamakan bagi yang memiliki sertifikat dan atau ijazah pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negeri yang telah terakreditasibentuk oleh bupati, bukan pengurus partai politik pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia polriberdasarkan jumlah pelanggan dam dengan ketentuan: apabila jumlah pelanggan sampai dengan (tiga puluh ribu), maka jumlah direksi sebanyak (satu) orang apabila jumlah pelanggan dari (tiga puluh ribu) sampai dengan (seratus ribu), maka jumlah direksi paling banyak (tiga) orang: dan apabila . apabila jumlah pelanggan atas (seratus ribu), maka jumlah direksi paling banyak (empatsebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada dam, dan atau od. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. masa jabatan direksi selama (empat) tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu,akan diberikan pangkat tertinggi. bagi direksi yang bukan berasal dari dam apabila diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya, maka diberikan gaji sampai akhir masa jabatan direksi. bagi direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon, tunjangan,struktur organisasi dan tata kerja dam ditetapkan oleh bupati meliputhasil audit terdiri, untuk disahkan oleh bupatidam setelah pajak penghasilan ditetapkan sebagai berikut untuk pemilik modal (lima puluh lima persen) untuk sosial dan pendidikan (lima persen) cc. untuk jasa produksi (sepuluh persen) untuk dana pensiun dan pesangon (sepuluh persen) untuk dana cadangan umum (dua puluh persen). pembayaran deviden kepada pemilik modal setoran melalui kas daerah. bab x. babb pengadaan barang dan yang berlaku. pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud padabab xii pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan aset bagian kesatu pemeliharaan direksim. bagian kedua inventarisasi inventarisasi barang daerah dilakukan oleh direktur yang membidangi. inventarisasi barang dilaksanakan sesuai dengan format pengelolaan barang daerah. administrasi inventarisasi barang daerah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah. bagian ketig, dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah atas persetujuan bupati. penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi barang bergerak, seperti mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. penghapusan . penghapusan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan bupati melalui dewan pengawas. penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis, dan dituangkan dalam berita acara: dimusnahkan apabila sudah tidak memiliki nilai ekonomis, dan dituangkan dalam berita acara. hasil penjualan melalui pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penerimaan perusahaan daerah. kebijakan penetapan usia kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh direksi sesuai kondisi perusahaan daerah. penghapusanpenghapusbupati. penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, alat alat berat dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang, dan dituangkan dalam berita acara. penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh direksi kepada bupati melaluiberita acara hasil penelitian panitia penghapusan masing masing dalam rangkap (tiga): dan keputusan direksi tentang penghapusan barang daerah. bab xiii tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dewan pengawas, direksi, dan pegawai dam yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian keuangan dam, diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xivpelanggan: melakukan pemeliharaan terhadap aset damenda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan,:: apabila dalam jangka waktucc.:, melaksanakan ., meter air rusak, maka kewajiban dam untuk melakukan penggantian,dan ii. menyediak, meliputi: menyediakan hidran kebakaran tempat tempat tertentu, menyediakan terminal air dan hidran umum:at dantigaalasan secara tertulis paling lama (dua) hari kerja. untuk pemasangan baru khusus komplek perumahan baru real estate yang belum ada jaringan air minumnyatiga) bulan berturut turut pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi dam: dan cc.adalah tindakan yang dilakukan dam kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara, yang terdiri dariaj,b::tata cara penghitungan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati?) dikalikan dengan tarif air, biaya beban tetap meliputi: biaya pemeliharaan meterdam. apabila dalam jangka waktu (dua) bulan berturut turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka dikenakan penutupan sementara. apabila dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah penutupan sementara tidak ada penyelesaianpk) kembali: biaya balik nama bbn): cc. biaya. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan: biaya pindah letak meter atas permintaan pelanggan: biaya tera meter atas permintaan pelanggan: biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan: biaya pemeliharaan meter air. biaya administrasi. bab xvi hak dan kewajiban pelanggan bagian kesatu hak pelanggan hak pelanggan adalah sebagai berikutmendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak: mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri:bagian kedua kewajiban pelanggan kewajiban pelanggan adalah sebagai berikut membayar tagihan rekening air maupun rekening non air: segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik dam lainnya, cc.ii melalui kotak pos pengaduanbab xvii pengawasan dan pengendalian pengawasan terhadap pengelolaan dam dilaksanakan oleh pengawas internal: dan pengawas eksternal. iigambil air minum sebelum meter air, merubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang: i.oo. melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap dam dandiluar kepentingan dam. bab xvidam dalam rangka peningkatxsanksi bagian kesatu sanksi administrasi setiap pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administrasi yang meliputi sanksi denda, dan sanksi posisional. sanksi posisional sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penyegelan meter air, pemutusan . pemutusan sambungan langganan meliputi: pemutusan sementara sambungan langganan, dan pemutusan tetap sambungan langganan. bagian kedua sanksi pidana setiap orangmaka personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi yang telah ada menjadi aset dam tirta al bantan yang baru dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini: hubungan hukum antara dam tirta al bantan dengan pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, direksi dan jajaran yang ada pada saat ini,dam yang diatur dalam., peraturan daerah kabupaten daerah tingkat serserang:: peraturan daerah .kabupaten daerah tingkat sera, lalu atharussalam,bantan kabupaten serang sebagai salah satu bumi milik daerah kabupaten serang,bantan dituntut untukperusahaan daerah air minum dam tirta bantan kabupaten serang selaku badan usaha milik daerah yangdengan standar kesehatan berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vii tahun tentang syarat syarat dan pengawasan kualitas air minummasyarakat khususnya pelanggan telah terakoma cukup jelas nama dam dan logo baru ditetapkan berdasarkan keputusan bupaticukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas lo.cukup jelas cukup jelas cukup jelas selain uang jasa, jasa produksi dan jasa pengabdian dewan pengawas memperoleh penghasilan lainlain lain. cukup jelas huruf cukup jelas huruf (dua) direktur lainnya adalah direktur umum dan direktur teknik. huruf penambahan (satu) orang direktur apabila terdapat penambahan kegiatan usaha selain dibidang air minum atau telah mencapai lebih dari pelanggan sesuai, e. .nnaaankkdanbupati. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah setiap orang yang ditunjuk langsung oleh bupati dalam suatu perjanjian kontrak kerjasama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjaidran kebakaran disediakan tempat tempat yang memudahkan bagi dinas. huruf dam.bagi pengembang yang akan mengajukan sarana air minum dam, maka perencanaan jaringan dan rab nya dibuat oleh dam, dan seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang. yang dimaksud dengan biaya pengawasan adalah biaya kegiatan pengawasan oleh damdamcukup jelas huruf a. huruf pemutusan sementara paling lama (tiga)rmohonan pemutusan sementara atas permintaan pelanggan apabiladigunakan untuk kepentingan administrasi damdam. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "biaya non air adalah biaya biaya luar rekening air. huruf yang dimaksud dengan """b. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas tetapi pelanggan tetap ingin mengganti metehurufpulau morotai nomor tahun tentang pajak air tanah peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor tahun tentang pajak air tanahmenuju peningkatan nana kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi daerah harus dikelola secara baik termasuk potensi air tanah sehingga pemanfaatan atau penampilannya secara terukur dan dapat menunjang penerimaair bawah tanah adalah merupakan pajak kabupaten kotakabupaten pulau morotai tentang pajak airbupati pulau morotadinas pendapatan, pengelolaan dan keuangan aset daerah yang selanjutnya disingkat dppkad adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati pulau morotayang dibuat dan ditetapkan oleh bupati pulau morotma dengan.wilayah kabupaten pulau morotaobjek, subjeksebagaimana dimaksud pada adalair tanah yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pengambilan atau pemanfaatan air tanah.ajak pemungutan pajak tidak digolongkan. setiap wajib pajak wajib membayar pajak berhmor perhitungan. bab tata cara pembayaran wajib pajak membayar pajak berhutang dengan menggunakan ssd.sd diatur dengan peraturan penerimaan atau atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukbab vii tata cara penagihan bagian kesatu surat tagihan pajak daerahskpd tidak atau kurang dibayar setelah satu pembayaran, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda,berkewajiban(dua kali dua puluh empat)gedung(d)50. (limdilunappkadberkewajibanset rp300. (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau lebihjspulau morotai atau dppkadpulau morotai(l)d atau std. (l)iii instansi pemungut instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah dppkad atau instansi lainnya sesuaisanksi bagian kesatu sanksi administrasi wajib pajak penerapan sanksi perpajakan daerah bagi wajib pajak air tanah:gian kedua sanksi pidana setiap orangipidana dengan pidana penjara paling singkat (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun atau denda paling sedikit (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan dalam dan atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya di,pulau morotaipulau morotapulau morotalenutup dengan ditetapkannya peraturan daerah ini,maka peraturan daerah tentang pajak air tanah yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagair tanah umumuntuk kemakmuran rakyat, demikian amanat konstitusi yang dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun amandemen).pulau morotai. oleh karena itu pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah haruslah diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerusakan muka bumi. untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebelumnya telahdalam undang undang nomor tahun ditentukan bahwa pajak air tanah dan air permukaan merupakan pajak daerah tingkat ii, namun setelah diubah dengan undang undang nomor tahun pajak air tanah dan air permukaan menjadi kewenangan provinsi, sedangkan daerah kabupaten kota memperoleh bagian berupa bagi hasil pajak dari provinsi yang diakui oleh pemerintah kabupaten kota pada jenis lain lain pendapatan daerah yang sah. undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah,. khusus untuk daerah kabupaten, dan penambahan (tiga) jenis pajak yaitu pajak air bawah tanah yang semula merupakan pajak daerah provinsi serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb perdesaan dan perkotaan) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) yang semula merupakan pajak pusat. sehingga untuk pajak daerah kabupaten menjadi (sebelas) jenis pajak sebagaimana diatur dalam dengan berlakunya undang undang nomor tahun maka undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. demikian juga dengan seluruh peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah yang berpedoman pada undang undang nomor tahun harus disesuaikan dengan undang undang nomor tahun hal penting yang harus dilakukan adalah membentuk peraturan daerah tentang pajak air tanah, mengingat wilayah kabupaten pulau morotai mempunyai potensi yang cukup besar atas pajak pengambilan air tanah tersebutmemanfaatkan air tanah untuk kepentingan usaha atau bisnis yang dapat menguntungkan dan dibayarkanpulau morotaipulau morotai, khususnya orang atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. diharapkan dengan peraturan daerah ini, pengelolaan perpajakan daerah inikabupaten pulau morotai terhadap bantuan dana dari pemerintah maupun pemerintah provinsi. ii. penjelasan demi cukup jelas pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah yang dimaksud dalam peraturan daerah ini haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. tidak termasuk dalam jenis air tanah apabila air yang berasal dari mata air telah terkumpul pada wadah air perairan umum seperti sungai, waduk, dana huruf pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk penelitian semata mata digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat non komersialdalah yang bersifat non komersial cukup jelas cukup jelas cukup jelas contoh wajib pajak melakukan pengambilan air tanah dengan npa sebesar maka pajak air tanah yang harus dibayar adalah 20v4 rp.yang dimaksud dengan diisi dengan benar dan lengkap yaitu pengisian surat setoran pajak daerah oleh wajib benar dan lengkap mengenai nama dan alamat wajib pajak yang disesuaikan dengan bentuk dan isi format ssd dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau yang dikatakan. cukup jelaspejabat atau dinas yan ditunjuk cukup jelas cukup jelasppkadcukup jelaspenyitaan dilakukan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. oleh karena itu, penyitaan dilakumaksudnya apabila penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang milik perusahaan dancukup jelasmaksudnya apabila wajib pajak berkeberatan atas surat ketetapan pajak air tanah yang tidak sesuai dengan jumlah nilai perolehan air air tanah. yang dimaksud dengan luar kekuasaan wajib pajak (force majeure), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan wajib pajak sehingga objek pajak tidak dapat diselamatkan,misalnya bencana alam, cukup jelas. maksudnycukup jelas cukup jelas cukup jelasberikan penjelasan. terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memberikan keputusan atas keberatan wajib pajak paling lama (dua belaskondisi tertentu objek pajak misalnya objek pajak yang dimiliki wajib pajak sudah hampir atau mendekati bangkrut atau pailit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan keterangan lain yaitu keterangan berupa catatan catatan sebagai omset wajib pajak yang belum dibukukan kedalam satu buku misalnya kekayaan atau omset yang berada diluar tempat domicile wajib pajakcukup jelas nomor logi komputer. penempatan peralatan yang dimaksud adalah peralatan dari dppkad yang ditempatkan atau dihubungkan dengan peralatan transaksi keuangan wajib pajak untuk memonitor dan menghindari ketidakbenaran atas keterangan wajib pajak. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi lainnyapada ini adalah apabila pejabat yang ditunjuk atau tenaga ahli memberikan keterangan atau dokumen yang diperoleh dari wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk untuk kepentingan daerah terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari bupati. cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas. huruf5. diterbitkan terhadap wajib pajak, suwardi. dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, suwardi hanya menyetujui pajak yang harus dibakarnya sebesar rp3. dan telah melunasi sebagian skpd tersebut sebesar rp34 berupa denda yaitu sebesargowmeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan jenis retribusi daerahukuranpemeriksaan alat pemadam kebakarpemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan jenisnya sebagai berikut: racun api bergabung tahun rumah toko yang mudah terbakar mt) rp. rumah toko yang tidak mudah terbakar tmt) rp. kios yang mudah terbakar mt) rp. kios yang tidak mudah terbakar rp. stand yang mudah terbakar mt) rp. stand yang tidak mudah terbakar tmt) rp. perusahaan yang mudah terbakar mt) rp. perusahaan yang mudah terbakar mulai mt) mulai dari tabung s d tabung rp. perusahaan yang mudah terbakar mulai mt) mulai dari tabung s d seterusnya rp. perusahaan yang tidak mudah terbakar tmt) rp. perusahaan yang tidak mudah terbakar tmt) mulai dari tabung s d seterusnya rp. il. kendaraan bermotorhidran preunit tahun adalah sebagai berikut hidran halaman rp. hidran gedung rp. alat pemadam kebakaran setiap satu perangkat tahun adalah rp. tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaranbesarnyagowa. bab viii masa retribusi masa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalender. saat terulangnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaranmeriksaan alat pemadam kebakaranmeriksaan lapangan, monitoring dan pembinxivyaratan untuk dapat menganggur dan penundaan pembayar surat tagihan retribusi bupati dapat menerbitkan std jika: retribusi tidak atau kurang dibayar:, tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjutbupati gowa provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pedoman penataan, pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gowamendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi, bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselam, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikassatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup: dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika kabupaten gowjasa konstruksi, center msc), base station, controller (bsc) radio network controller rnc), dan jaringan transmisi utama backbone transmission):st),catu daya power supply) adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. bab maksud, tujuan dan azas i berasaskan: kaidah tata ruang: kemanfaatan: keberlanjutan, keselamatan: keselarasan dan keserasian: kepastian hukum, dan estetika. bab iii pembangunan menara bersama telekomunikasi penempatan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan potensi ketersedi,pembangunan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan rtrw: menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian peruntukan serta efisiensi lahan, dan memudahkan pengawasan dan pengendalian. bab pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi pembangunan dan pengoperasian menara bersama harus sesuai dengan penetapan zona menara bersama. dalam upaysedikit kan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanahembangunan menara: pertanahan rounding), penangkal petir: catu daya power supply)terhadap menara bersama sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: nama pemilik pengelola menara bersama telekomunikasi: alamat terdekat pemilik pengelola menara bersama telekomunikasi lokasi dan koordinat menara bersama telekomunikasi: nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara: alamat penyelenggara telekomunikasi, model menara bersama telekomunikasi, tinggi menara bersama telekomunikasi: nomor izin gangguan dan imb menara bersama telekomunikasi: tahun pembuatan pemasangan menara bersama telekomunikasi: j . penyedia jasa konstruksi, dan beban maksimum menara bersamngoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh penyedia menara,jaminan sebagaimana dimaksud pada berupa surat pernyataan yang berisi kesanggupan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat runtuhnya seluruh dan atau sebagian menara. hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan setiap tahun kepada bupati(enam) hari setelah laporan disampaiktelekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi: izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi: izin mendirikan bangunan menara,permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. setelah pembangunan menara selesai, penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara wajib melaporkan operator vendor telepon seluler yang menggunakan menara kepada bupatdari bupati: ketentuan mengenai perizinan diatur dalam peraturan bupati. bab hak, kewajiban dan larangyang telah mengadakan perjanjian kerjasama memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam dauntuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan kepada pemerintah daerahsetiap pengguna menara bersama telekomunikasi berkewajiban membayar retribusi yang besarnya diatur dalam peraturan bupatidinas. ketentuansetiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin,singkat (dua mingguminggu dan setelah dikeluarkannya surat perintah pembongkaran. bab::sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun. pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan surat perintah bupatidalam segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawab(lima puluh juta rupiah): selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada pelanggaran atas pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasianggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ntb tahun anggaran telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun namun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud dalam hurufanggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan perubahan, bahwa sesuai ketentuandaerah diharuskan melakukan penyesuaian dana alokasi umum tahun untuk membiayai kegiatan kegiatan pada skpd dalam rangka pengendaliannundaan penyaluran sebagian dana aplikasi umumrp. dana alokasi umum setelah perubahan rp. dana alokasi khusus semula rp. bertambah rp. jumlah danahibah setelah perubahan rp. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula rp. bertambah rp.(penerimaan.air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang bahwa sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kewenangan pemungutan pajak air tanah berada pada kabupaten kota,atau perda pajak air tanah air tanah. mataku perda pajak air tanah bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:tau perda pajak air tanjumlah pokok pajak yang masimataku perdanatau perda pajak air tanahkpdtau perda pajak air tanapabila pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang elumperda pajak air tanah cc. mengurangkan atau membatalkan skpd, atautau perda pajak air tanahmataku perda pajak air tanah penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sidenreng nomor .. kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang. sehingga pembentukan peraturan daerah tentang pajak air tanah perlu segera dilakukan kabupaten sidenreng rappang. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelaspenetapan besarnya nilai perolehan air tanah memperhatikan klasifikasi dan tarif yang berlaku saat pemungutan pajak air tanah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sulawesi selatan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas :. atau perda pajak air tanah mataku perda pajak air tanah |
pemerintah kabupaten muaro jambi wky adalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang penyediaan air minum kepada masyarakat dalam kabupaten muaro jambi, maka dipandang perlu menetapkan besaran tarif air minum, bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf atas perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten muaro jambi tentang tarif air minpedoman penetapan air minum pada perusahaan daerah air minum,rifdprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muaro jambi, cc. pemerintahan daerah adalah pemerintah kabupaten muaro jambi. bupati adalah bupati muaro jambi: perusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi: direktur adalah pimpinan perusahaan daerah air minum tirta muaro jambi,tarif dasar adalah harga pokok setiap satu meter kubik air yang dipengaruhi oleh struktur biaya, golongan pelanggan dan tingkat konsumsi air, ii. meter air adalah alat ukur pemakaian air minum pelanggan, stand meter adalah angka yang menunjukkan pada meter air saat dilakukan pencatatanil. subsidi silang adalah pembebanan tarif yang lebih tinggi untuk setiap satu meter kubik air kepada golongan pelanggan dengan status sosial ekonomi yang lebih kuat. bab jenis tarif tarif air adalah harga air setiap satu meter kubik yang telah ditetapkan dan harus dibayar oleh pelanggan. tarif non air adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan meter air dan biaya berlanggam yang ditetapkan dengan keputusan direktur dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan bupati. rekening yang harus dibayar merupakan penjumlahan komponen tarif air dan non tarif air. bab iii perhitungan pemakaian air pemakaian air oleh pelanggan dalam (satu) bulan dihitung berdasarkan pada hasil pembacaan stand meter bulan berjalan dikurangi stand meter pada bulan lalu. besarnya pemakaian air yang harus dibayar oleh pelanggan adalah jumlah pemakaian air dikaitkan dengan tarif air sesuai blok konsumen dan kelompok pelanggan. jumlah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dalam rekening air pelanggan. bab subsidi tarif air ditetapkan atas kebutuhan dasar yang terjangkau sesuai dengan kemampuan golongan pelanggan rumah tangga didasarkan pada pemulihan biaya: keterjangkauan, kemampuan pelanggan, efisiensi pemakaian: kesederhanaan,:dan transparan jelas. untuk mencukupi pengembalian biaya dan sesuai kemampuan pelanggan sebagaimana dimaksud pada dilakukan subsidi saling antar golongan pelanggan. subsidi saling sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan antar golongan dalam kelompok yang sama atau antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. bab peninjauan tarif air direktur dapat melakukan peninjauan terhadap tarif air apabila terjadi perubahan komponen biaya. komponen biaya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari biaya operasional (biaya usaha) terdiri dari biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya transmisi serta distribusi, biaya pemeliharaan: biaya administrasi umum: biaya penyusutan aktiva tetap dan amortisasi, biaya bunga pinjaman dan jasa bank,dan pengembalian pokok pinjaman. peninjauan tarif air sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada melalui badan pengawas dan diteruskan dprd dalam bentuk perda untuk ditetapkan tarif air yang baru. apabila dprd menolak, direktur mengajukan usulan tarif air yang baru. bab kewajiban perusahaan daerah air minum perusahaan daerah air minum wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik. biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud dalam perusahaan daerah air minum menyediakan sarana pembayaran melalui loket pembayaran atau bank yang ditunjuk berdasarkan wilayah pelayanan. bab vii keberatan pelanggan keberadaan terhadap pembayaran rekening air pelanggan tidak dapat menyebabkan penundaan pembayaran oleh pelanggan, dan perusahaan daerah air minum akan menyelesaikan keberatan tersebut setelah pelanggan melunasi pembayaran rekening air. apabila terjadi kesalahan pembacaan meter air yang menyebabkan kelebihan pembayaran oelh pelanggan, dapat dilakukan kompensasi untuk pembayaran rekening bulan berikutnya atau dikembalikan pada pelanggan. bab viii kelompok pelanggan dan blok konsumsi kelompok atau sosial terbagi menjadi golongan sosial umum terdiri dari hidran kran umum: kamar mandi umum umum. sosial khusus terdiri dari puskesmas: rumah sakit klinik pemerintah: tempat peribadatan, tempat persemayaman. kelompok atau non niaga terbagi menjadi rumah tangga (za) terdiri dari rumah sangat sederhana: rumah sederhana: rumah papan, rumah semi permanen: rumah bedeng: rumah susun: rumah permanen dengan luas sampai dengan m2: taman kanak kanak, sekolah dasar, slip dan smu. rumah tangga (2b) terdiri dari rumah mewah permanen dengan luas diatas m2: akademi perguruan tinggi negeri dan swasta: instansi pemerintah terdiri dari kantor dan sarana pemerintah atau yang disamakan: kolam renang milik pemerintah. kelompok iii atau niaga terbagi menjadi niaga kecil terdiri dari warung kedai, tokolruko, rumah makan: kantor perusahaan, rumah sakit klinik swasta, rumah bersalin swasta: salon: bengkel kecil: bengkel kayu. niaga besar terdiri dari restoran: swalayan supermarket. praktek dokter umum dan spesialis bengkel besar service station: tempat hiburan bioskop: usaha warabala francis). kantor bumn bumi (3c). kelompok atau industri terbagi menjadi industri kecil terdiri dari industri rumah tangga home industri) pengrajin. industri besar terbagi menjadi pabrik minuman: pabrik es: pabrik kopi, pabrik pengalengan makanan dan minuman. kelompok atau hotel terbagi menjadi penginapan losmen a): hotel melati b), cc. hotel berbintang kelompok pelabuhan terbagi menjadi pelabuhan udara: pelabuhan sungai. blok konsumsi dibedakan menjadi (empat) blok, yaitu konsumsi sampai dengan meter kubik, konsumsi meter kubik sampai dengan meter kubik: konsumsi diatas bab perubahan golongan direktur dapat menetapkan atau melakukan penyesuaian perubahan terhadap kelompok dan golongan pelanggan. perubahan penyesuaian tersebut didasarkan kepada bentuk, fungsi dan jenis bangunan. bab struktur tarif air minum tarif dasar ditetapkan sebesar rp. (enam ratus rupiah) struktur tarif air minum untuk setiap kelompok pelanggan dan blok konsumsi tercantum pada tabel berikut blok konsumsi kelompok golongan otw sosial umum sosial fb: sosial khusus rumah tangga non niaga rumah tangga instansi pemerintah niaga kecil niaga niaga besar bumi bumn 4a: industri kecil industri industri besar penginapan losmen hotel hotel melati hotel berbintang pelabuhan 6a: pelabuhan sungai perincian tarif air minum seperti tabel bawah ini tarif per rp) kelompok golongan otw sosial, la: sosial umum sosial khusus rumah tangga non niaga rumah tangga 2c: instansi pemerintah niaga kecil niaga niaga besar bumi bumn industri kecil industri (gb industri besar penginapan losmen hotel hotel melati hotel berbintang pelabuhan pelabuhan sungai bab ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka peraturan mengenai tarif yang ada, berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusantarif air minum i. penjelasan umum dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih minum kepada masyarakat, maka pemerintah kabupaten muaro jambi mengambil langkah langkah untuk memenuhi kegiatan dimaksud diantaranya meningkatkan kapasitas produksi ipa dan perbaikan pompa pada masing masing unit dan pengoperasian masin secara penuh. untuk melaksanakan kegiatan dimaksud membutuhkan dana yang cukup tinggi, untuk itu pemerintah kabupaten muaro jambi memandang perlu meninjau kembali tarif air minum, utuk pemenuhan biaya operasional kegiatan dimaksud. adapun penentuan tarif air minum dimaksud didasarkan untuk menutupi biaya biaya pengelolaan operasional perusahaan daerah air minum dam) tirta muaro jambidengan rahmat tuhan yang mahesa bupati serang, menimbang bahwa dengan makin berkembangnya usaha serta upaya mengantisipasi persaingan usaha perusahaan daerah bank perkreditan rakyat milik, perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan bank indonesia tentang bank perkreditan rakyat bahwa tujuh perusahaan daerah bank perkreditan rakyat telah diatur dalamnomor tahun tentang penggabungan (tujuh) pd. bpr lpk kabupaten serangpd. bpr serangkeputusan deputi gubenur bank indonesia nomor kep. tentang pemberian izin penggabungan usaha : peraturan daerah . peraturan daerahdaerah bank perkreditan rakyat serang (pd. bpr serangserang pd. bpr serang) adalah perusahaan daerah hasil penggabungan usaha (. perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang pd. bpr serang) memiliki kantor cabang renang, disangka, pontang, klasemen, anyar, dan keadilserang hasil penggabungan usaha. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang hasil penggabungan usaha. pengurus adalah dewan pengawas dan direksi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang. direksi adalah direksi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serangusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang. modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam peraturan daerah tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang. kantor pusat adalah kantor pusat pd. bpr serang yang membawahi kantor cabang dan kantor kas. kantor cabang adalah kantor cabang pd.bpr serangd.bpr serangwa. bab bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan bentuk badan hukum adalah perusahaan daerah. nama perusahaan daerah adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat serang pd. bpr serang). bpr serang berkantor pusat kota serangbupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr serang mempunyai wilayah kerja provinsi bantenbab iii asas, maksud dan tuj uan bpr serang. bpr serangbpr serangbpr serangserang: menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah:bpr serangbpr serang dilarang untukcc. melakukan penyertaan modal: melakukan usaha perasuransian: dan melakukan usaha lain luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam bab modal modal dasar bpr serang ditetapkan sebesar rp. (seratus milyar rupiah). bagian lima bpr serangabupaten serang sebesar (lima puluh lima keseratus): pemerintah provinsi jawa barat sebesar (lima belas keseratus): pemerintah provinsi banten sebesar (lima belas keseratus): bank bjb sebesar (limaserang, provinsi jawa barat, provinsi bantena.untuk pemerintah kabupaten serang, provinsi jawa barat dan provinsi banten ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah:bpr serangpengurus pengurus bpr serang terdiri dari direksi, dan dewan pengawas. bab vii serta berumur tidak lebih dari (lima puluh enam) tahun: i.: memiliki pengalaman dan keahlian bidang perbankan dan atau bidang keuangan: dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bpr serang.: dan tidak lem,bpr serang setelah mendapat persetujuan dari bank indonesia. keputusan bupatibpr serang, setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. bagian keempat. bagian keempat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung awalbpr sererangserserserangkegiatan operasional bpr setiap (tiga) bulan sekali kepada pemegang saham:bpr serang mempunyai wewenang mengurus dan mengelola kekayaan bpr serang: mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan persetujuan dewan pengawas, menetapkan struktur organisasi dan tata kerja atas persetujuan dewan pengawas: mewakili bpr serangbpr serang apabila dipandang perlu:serang: menggadaikan atau menjadikan asset milik bpr serang: mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan bpr serang atas persetujuan dewan pengawas. direksi bpr serangbpr serangserang direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja bpr serbpr serang sebagai pelaksana tugas direksi. penunjukan pejabat eksekutif bpr serbpr serangbpr serang: tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak y6(:bpr serang, kendaraan . b.kendaraan dinas yang ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai dengan kemampuan bpr serang setelah mendapat persetujuan dewan pengawas:bpr serangapabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada direksi bpr serangbpr serang yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada tetap diberikan penghasilan penuh dari bpr serangbpr serang anggota direksi bpr serang: dan masa jabatanya berakhir. anggota direksi dapat diberhentikan oleh rups karena permintaan sendiri: melakukan tindakan yang merugikan bpr serang:: melakukan tindak pidana kejahatan.integritastermasuk dalam daftar tidak lulus dtl) fit and proper test bank indonesia. reputasi keuangan tidak termasuk dalam daftar kredit macet: tidak lembupatibpr serang sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. pengangkatan erangserangbpr serangbpr serang, pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan bpr serang, cc. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bpr serang, pembinaan dan pengembangan bpr serangbpr serangkepada rups untuk mendapatkan pengesahan: meneliti neraca dan rugi laba yang disampaikan direksi untuk mendapatkanerang: odrang, mengusulkan . mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada rups: dan menunjuk seorang atau beberapa staf dewan pengawas yang berstatus sebagai pegawai bpr:::bpr serangbpr serangbpr serang: melakukan tindakan atau bersikap yang, dan e.bpr serang, staf dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ini, diangkat dari pegawai bpr serang yang' memilik keahlian khusus yang dibutuhkan dan paling banyak (dua) orang: staf dewan pengawas melaksanakan tugas atas perintah dan petunjuk dewan pengawas. bab pegawai pegawai bpr serangbpr serangbpr serang kedudukan . kedudukan hukum pegawai lingkungan bpr serang dana tuna angan hari tua bpr serang mengadakan dana tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai bpr serang. dana tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk atau dibiasakan oleh bpriibpr serang kepala daerah mewakili daerah selaku pemegang saham bpr serang dalam rups. direksi bank bjb mewakili perusahaan selaku pemegang saham bpr serang: perubahan modal dasar: pengalihan aset tetap, penggunaan laba, pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan: penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran bpr serang: dan kepengurusan: bentuk rups terdiri dar rups biasa: dan rups luar biasa:xiv rencana kerja dan anggaran direksi bpr serangbpr serang yang telah disampaikan dinyatakan berlaku dan dapat digunakan. rencana kerja dan anggaran bpr serang: b.rencana penyaluran dana, khususnya dalam pemberian kredit wajib dirinci sesuai dengan peruntukannya: cc. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam (dua) semester: rencana pengembangan sdm:bpr serang setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan bpr serangbpr serang yang telah mendapatkan persetujuan rups, sampaikan kepada pemegang saham dan bank indonesia. bab tahun buku dan perhitungan tahunan tahun buku bpr serang adalah tahun takwabpr serang luar tanggung jawab hukum. bab xvbelas koma nol nol keseratus): cadangan tujuan (tigaserang: tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dewan pengawas, direksi. dan pegawai bpr serang yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya. menimbulkan kerugian bagi bpr serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bab xvi nana bab xviibpr serang bank indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bpr serang. bab xix kerjasama bpr serangpembubaran pembubaran bpr serangbpr serang ditetapkan secara proporsional atas persetujuan rups. bab xxi ketentuan peralihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi yang telah ada menjadi aset pd. bpr serang yang baru dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini. hubungan hukum antara pdtahun tentang penggabungan (tujuh) pd. bpr lpk kabupaten serangi. termasuk antaranya adalah bpr serang sebagai salah satu institusi yang ada kabupaten serang dan merupakan aset yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan perbankan wilayah kabupaten serang. bpr serang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pad) dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahl. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan undang undang dasar prinsip profesionalisme adalah prinsip berdasarkan pengetahuan dan keahlian sesuai tata aturan bank perkreditan rakyat. prinsip kehati hatian adalah ketentuan tentang kehati hatian yang berkaitan dengan kewajiban penyediaan modal minimun komm): batas maksimum pemberian kredit bpk): kualitas aktiva produktif kap): penyisihan penghapusan aktiva produktif ppp), penerapan prinsip mengenal nasabah know your customer): transparansi kondisi keuangan bank. . cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas huruf (a) penyebutan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk(b) cukup jelas huruf (c) cukup jelas huruf (d) penyebutan kerjasama lembaga lainnya dimaksudkan untuk memberikan peluang kerjasama dengan lembaga non keuangan dengan maksud untuk meningkatkan operasional bpr serang salah satunya lembaga pendidikan. ayat cukup jelas cukup jelas ayat yang dimaksud dengan modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor kepada bpr serang oleh pemerintah kabupaten serang, pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah provinsi banten, dan bank bjb. cukup jelas ayyang kompeten adalah perangkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bank bjb, lembaga keuangan bank lembaga keuangan non bank serta lembaga non keuangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ayat huruf yang. yang dimaksud dengan fasilitas rumah dinas dan pengganti sewa rumah dinas diperuntukan bagi anggota direksi yang bertempat tinggal luar wilayah kabupaten seyat cukup jelas biaya penunjang operasional sebagaimana komponen biaya yang diterima pegawai bpr serang dimaksudkan untuk pengeluaran biaya yang berkaitan dengan pakaian dinas, thr, pendidikan, lembur dan perjalanan dinas. cukup jelas ayataaaaaanaaa ayat cukup jelas cukup jelas ayat cukupjelas cukup jelas ayat huruf yang dimaksud dengan dana jaminan hari tua adalah dana yang dipersiapkan bagi pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, dana tersebut terdiri dari dana pensiun dana pensiun adalah dana yang diterima secara berkala bagi pegawai dimasa pensiun. dana pesangon dana pesangon adalah dana yang diterima secara sekaligus pada pegawai memasuki masa pensiun. huruf dana perumahan adalah dana yang diperuntukan bagi penyediaan perumahan atau perbaikan perumahan pegawai. huruf kepentingan sosial adalah dana yang diperuntukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kepentingan sosial maupun keagamad! peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batuan aka peraturan daerah kabupaten pulau morotlau morotai, menimbang: bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi pembangunan daerah dan pelaksanaan pemerintahan dalam rang meningkatkan kesejahteraan masyarakatasuk jenis pajak kabupaten kota sehingga atur den4189pemerintah daerah kabupaten pulau morotai, bupati adalah bupati: batu apung: batu permata: bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halte), grafit ganti andesit, gips, kalsit, oo. kaolin: pp. leuit, magnetit, mika, ss. marmer, nitrat: uu. obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, permit, phosphate': hh. zeolit:.(dlam wilayah kabupaten pulau morotapajak yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batusurat pemberitahuan(lima belas) hari setelah berakhirnya massanakan, ukuran tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud padasesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.mengurangkan atau membatalkan skpd, skpd, skpdkbt, std, skpd, atau skpd yang tidak benar(utangajak yang sudah kangambilan mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak apabila: melalaikan kewajiban dan atau selama (dua) dua bulan berturut turut tidak membayar pajak, atau tidak melayani dengan baik petugas atau tanpa dasar alasan yang sah,peraturan yang berlakupadalakukan pencatatan volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasaridanatau tenaga ahligolongkan kedalam(d0) pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini,maka peraturan daerah kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini,pajak yang terutang masih tetap ditagih sampai dengan jangka waktu (lima) tahun sejak terulangnya pajak mineral akan logan dan baautmineral bukan logam dan batuan il.mineral bukan logam dan batuan. terjadinya pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara tidak terkendali oleh belum adanya pengaturan yang menjadi dasar untuk mengontrol kepada para pengusaha mineral bukan logam dan batuan sehingga menimbulkan kerugian daerah atau kerugian negara bidang ini. selain itu juga pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tidak terkendali dan tidak terkontrol menyebabkan terjadinya erosi dan abrasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar penambangan. dengan latar belakang inilah pemerintah kabupaten pulau morotai berkewajiban untuk mengatur secara tertib dan menata secara dalam mengelola sumber daya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan daerah. ii. penjelasan. ini dimaksudkan apabila selama jangka waktu s. contoh il.maksudnya apabila dalam jangka waktu (lima) tahun saat terulangnya pajak yang tercantum dalam skpd jumlahkekeurangan itu tidak dibayar maka ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) perini dimaksudkan jika dalam skpdkbt ditemukan data barumaksudnya jika wajib pajak tidak mengisi speed yang seharusnya dilakukantambahan lembaran daerah kabupaten pulau morotaiumahan rakyat dan kawasan permukimbuol tentang tugas, fungsi danumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan, urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada meliputi:sudibidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberian izin lokasi dalam (satu) daerah kabupaten,: perencanaan penggunaan tanah yang lamarannya dalam daerah kabupaten:perumahan rakyat, membawahi: seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan: seksi fasilitasi dan relokasi perumahan,dan perizinan dan sertifikasi bangunan gedung. bidang kawasan permukiman dan pertanahan, membawahi: seksi pengembangan kawasan permukiman: seksi penataan kawasan permukiman, dan seksi pertanahan. bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, membawahi: seksi psu perumahan: seksi sertifikasi dan registrasi psu: dan seksi perencanaan psurakyat dan kawasan permukiman danumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan, pelaksanaan kebijakan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan pelaksanaan administrasi dinas bidang urusan perumahan rakyat danumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyusunan rencana, program dan anggaran bidangrumahan rakyat dan kawasan permukimanrumahan rakyat dan kawasan permukim:rakyat bidang perumahan rakyatyediaan dan rehabilitasi perumahan, fasilitasi dan relokasi perumahan serta perizinan dan sertifikasi bangunan gedung. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perumahan rakyat menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup penyediaan dan rehabilitasi perumahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup fasilitasi dan relokasi perumahan, pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup penyediaan dan rehabilitasi perumahan, pelaksanaan program kerja lingkup penyediaan dan rehabilitasi perumahan, mengkoordinasikan program kerja lingkup penyediaan dan rehabilitasi perumahan, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi program kerja lingkup penyediaan dan rehabilitasi perumahan, drizinan dan sertifikasi bangunan gedung. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinyayediaan dan rehabilitasi perumahan. uraian tugas seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan meliput meliputi: merencanakan kegiatan dan penyusunan program kerja dibidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan: melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, melaksanakan sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi perumahan, melaksanakan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga badan, melaksanakan penyediaan pembangunan perumahan masyarakat: melaksanakan fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat korban bencana, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan data base bidang perumadan relokasi perumahan (l) seksi fasilitasi dan relokfasilitasi dan relokasi perumahan. uraian tugas seksi fasilitasi dan relokasi perumahdibidang fasilitasi dan relokasi perumahanfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, melaksanakan fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang fasilitasi dan relokasi perumahan: menyiapkan bahan perumusan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, monitoring, evaluasi dan pelaporan perumahan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahrizinan dan sertifikasi bangunan gedung seksi perizinan dan sertifikasi bangunan geduizinan dan sertifikasi bangunan gedung. uraian tugas seksi perizinan dan sertifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan dan melaksanakan kebijakan bidang perizinan dan sertifikasi bangunan gedung, menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan: menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi dan program bangunan gedung perumahan rakyat, menyusun norma, standar, pedoman dan manual spm) bangunan gedung perumahan rakyat, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan bangunan gedung perumahan rakyat, melaksanakan penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung sbg) perumahan rakyat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung perumahan rakyat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan tugas dan fungsi. bagian keempat bidang kawasan permukiman dan pertanahan (l) bidang kawasan permukiman dan pertanahangembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman dan pertanahan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kawasan permukiman dan pertanahan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman dan pertanahan, penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup pengembangan kawasan permukiman dan pertanahan, penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup penataan kawasan permukiman, penyusunan bahncegahan perumahan dan pertanahan, mendistribusikan pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman dan pertanahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kawasan pemukiman dan pertanahan,kawasan permukiman (l) seksi pengembangan kawasan permukimmbangan kawasan permukiman. uraian tugas seksi pengembangan kawasan permukimserta menyiapkan bahan pengembangan kawasan permukiman, menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, menyiapkan bahan rumusan pengembangan kawasan permukiman tiap kecamatan, menyiapkan bahan penetapan kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan permukiman, menyusun norma, standar, pedoman, dan manual spm) kawasan permukiman, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman dengan lembaga badan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kawasan permukiman dan pertanahan yang perlu dikembangkannataan kawasan permukiman (l) seksi penataan kawasan permukimataan kawasan permukimansu perumahan, sertifikasi dan registrasi psu, dan perencanaan psuiapan perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan utilitas, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup sertifikasi dan registrasi prasarana, sarana dan utilitas umum, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program kerja lingkup perencanaan psu, pendistribusian pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan utilitas, pemberian petunjuk, penyusunan norma, prosedur, standar, kriteria bidang, prasarana, sarana dan utilitas: pelaksanaan fasilitasi prasarana, sarana dan utilitas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, sarana dan utilitas, dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. paragraf seksi psu perumahan (l) seksi psu perumah, merencanakan penyediaan dan pengendalian areal kawasan, fasilitasi, identifikasi penggunaan dibidang psu perumahan. uraian tugas seksi psu perumahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan perumusan kebijakan dibidang psu perumahan, merencanakan kegiatan penyediaan dan pengendalian dibidang psu perumahan: melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan perumahan, melaksanakan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat: menyediakan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat yang direlokasi dan masyarakat korban bencana, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan perumahan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. paragraf seksi sertifikasi dan registrasi psusertifikasi dan registrasi psu. uraian tugas seksi sertifikasi dan registrasi psu sebagaimana dimaksud pada meliputi: merencanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi psu, melakukan sertifikasi dan registrasi prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman bagi pihak yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan psu, melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan pembinaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, mengevaluasi dan memeriksa hasil kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. paragraf seksi perencanaan psu (l)gembangan psu. uraian tugas seksi perencanaan psu sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan dan melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencana psu: menyusun perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan kawasan permukiman, monitoring, evaluasi dan pelaporan data base bidang prasarana sarana dan utilitas perumahan, melakukan sosialisasi kegiatan perencanaan psu: melaksanakan bimbingan dan supervisi kegiatan perencanaan psu, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan psu, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahj . asas keadilnee bab kepegawaianumahan rakyat dan kawasan permukim"penempatannya dalam berita daerah kabupaten buol. para koordinasi pejabat parafin| ditetapkan buol bagian pada tanggal, desember pranata papan buol, perang inspektoratpati buol, amir rauf diundangkan buol pada tanggal desember pj. sekretaris daerah kabupaten buol, pemirsa utama muda nip. berita daerah kabupaten buol tahun nomor |
kk bupati buol provinsi sulawesi tengah . peraturan bupati buol nomor 4itdidikan dan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud padurusan pemerintahan dibidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan pendidikan dasarcal kabupatendalam (satu) daerah provinsi, pengelolaan museum membawahi: seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan nonformal, seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal, dan seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini.dasar, dan seksi tenaga kebudayaandidikan dan kebudayaan, pelaksanaan kebijakan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan administrasi dinas bidang urusan,ndidikan dan kebudayaan. uraian tugas sub bagian program, keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi: melaksanakan penyusunan rencana bidang program kegiatan, anggaran, keuangan dan pengelolaan asetaset, menyiapkan bahan perumusan kebijakan program, anggaran, keuangan dan aset, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran, keuangan dan asetndidikan dan kebudayaan. uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada:sanakan pemberian dukungan kepegawaian, fasilitasi, penyiapan bahan rekomendasi lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. uraian tugas sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuanpenyelenggaraan tugas pembantuan, melaksanakan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan tugas pembantuan, mengelola urutan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan pemantauan dan telaahan terhadap masalah masalah dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan, menyiapkan bahan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dinianak usia dini dan pendidikan nonformal bidang pembinanyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal, penyusuna: pelaporankurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan non formal (l) seksi kurikulum dan penilaianpaud dan non formal. uraian tugas seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan non formalpendidikan anak usia dini dan non formal (l) seksi kelembagaan dan sarana prasarana. uraian tugas seksi kelembagaan dan sarana prasaranapendidikan anak usia dini dan non formal seksi peserta didik dan pembangunan karakter. uraian tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakterpelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar. dalam. uraian tugas seksi kurikulum dan penilaian: cc. paten kota: penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar:dasar (l) seksi kelembagaan dan sarana prasaranadasar. uraian tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana:dasar seksi peserta didik dan pembangunan karakterdasar. uraian tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakterlima bidang pembinaan sekolah menengah pertama (l) bidang pembinaan sekolah menengah pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah pertama. dalam melaksanmenengah pertama (l) seksi kurikulum dan penilaiansekolah menengah pertama. uraian tugas seksi kurikulum dan penilaianlaporan bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertamamenengah pertama (l)menengah pertama. uraian tugas kelembagaan dan sarana prasaranamenengah pertamamenengah pertama. uraian tugas seksi peserta didik dan pembangunan karakterkebudayaan (l) bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang kebudayaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kota: penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten kota kota: penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten kota, penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya luar kabupaten kota, j . penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten kota,cagar budaya dan museum. uraian tugas seksi cagar budaya dan permusuhpimpinan sesuai dengan tugas fungsinya. paragraf seksi sejarah dan tradisi (l) seksi sejarah dan tradiejarah dan tradisi. uraian tugas seksi sejarah dan tradisi sebagaimana dimaksud pada meliputi:senian seksi kesensenian. uraian tugas seksi keseni, pemantauan dan evaluasi kegiatpaud dan pendidikan nonformal (l) seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan nonaud dan pendidikan nondasar seksi pendidik dan tenaga kependidikandasar. uraian tugas seksi pendidik dan tenaga kependidikantenaga kebudayaan seksi tenaga kebudaytenaga cagar budaya dan permeseumksi tenaga kebudaya: asas kepentingan umum:j . asas keadilan. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas pendidikan dan kebudayadidikan dan kebudayadidikan dan kebudayare korban buatannya dalam berita daerah kabupaten buol. pejabat parafin ditetapkan buol bagian il, pada tanggal, desember pen ann neng 6pani buol, belt inspektorat anus amirudin rauf pada tanggal, desember pj. sekretaris daerah kabupaten buol, .ib pembukhubuhubungan, urusan pemerintahan dibidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerahkabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam (satu) aa. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan pelabuhan pengumpul local, bb. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan local, cc. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pelabuhan pengumpan local, dd. penerbitan izin pekerjaan pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan local: ee. penerbitan izin reklamasi wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, ffgg. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter, hh. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten kota, iiji. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam (satu) daerah kabupaten, kk.m. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten kota, dan n, membawahi: seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi pengujian sarana. bidang prasarana, membawahi: seksi perencanaan dan pembangunan prasarana: seksi pengoperasian prasarana, dan seksi perawatan prasarana. bidang pengembangan dan keselamatan, membawahihubungan, pelaksanaan kebijakan bidang urusan perhubungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan perhubungan, pelaksanaan administrasi dinas bidang urusanbuo, evaluasi dan pelaporan dinas perhubungan kabupaten buol perhubungan kabupaten buol serta penyusunan peraturan perundang undangprogram kegiatan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian saranadan penyusunlalu lintas seksi lalu linalu lintas. uraian tugas seksi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada meliputi melakukan persmelakukan penetapan lintas kebijakanlaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupateangkutan seksi angkungkutan. uraian tugas seksi angkutan sebagaimana dimaksud pada meliputibuol, melakukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten buol, melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten buol, melakukan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah dalam kabupaten, melakukan buol, melakulaku buol, melakuan pelabuhan dalam daerah kabupaten buol, melakukan penerbitan izin usaha angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan, j . melakulakul. melakulakukan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha: melakukan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai dengan domisili badan usaha, melakukan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan izin operasiujian sarana seksi pengujian ujian sarana. uraian tugas seksi pengujian sarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan seksi pengujian sanaukan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan seksi pengujian saranadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang prasarana menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kegiatan bidang pembangunan dan pengoperasian prasarana,laksanaan pembinaan dan pengawasan program kegiatan bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana, penyiapan dan penyusunrencanaan dan pembangunan prasarana seksi perencanaan dan pembangunencanaan dan pembangunan prasarana. uraian tugas seksi perencanaan dan pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan pada seksi perencanaan dan pembangunan prasarana, menghimpun bahan dan data, merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana, melakukan analisa perencanaan dan pembangunan prasarana, menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelaksanaan perencanaan dan pembangunoperasian prasarana. uraian tugas seksi pengoperasian prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan seksi pengoperasian pralakukan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai, melakukan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal, melakukan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal, melakukan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, melakukan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri teks) dalam dkp dlr pelabuhan pengumpan lokal dalam daerah kabupaten buolrawatan prasarana seksi perawatawatan prasarana. uraian tugas seksi perawatan prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan seksi perawatan prasarana, menghimpun bahan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana, melakukan inventarisasi prasarana, menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan prasarana, melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatusunan rencana program kegiatpembinaan dan pengawasan bidang pemajuan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatanmoda dan teknologi perhubungan. uraian tugas seksi pemajuan moda dan teknologi perhubungan sebagaimana dimaksud pada meliputi, menyusun rencana program kegitan seksi pemajuan moda dan tekhnologi perhubungan, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemajuan moda dan teknologi perhubungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemajuan moda dan tekhnologi perhubungan, melakukan evaluasi dan pelaporan bidang pemajuan moda dan pengembangan teknologilingkungan perhubungan seksi lingkunganingkungan perhubungan. uraian tugas seksi lingkungan perhubungan sebagaimana dimaksud pada meliputi, menyusun rencana program kegiatan seksi lingkungan perhubungan, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan perhubungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang lingkungan perhubungan, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan lamatan seksi keslamatan perhubungan. uraian tugas seksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana program kegiatan bidang keselamatan perhubungan,laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, melaksanakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan jalan kabupaten,melaksanakan fasilitasi kelaikan kendaraan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang keselamatan perhubungan, menegakkan hukum oleh ppn bidang lalu lintas dan angkutanhubuasas keadilan. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas perhubuhubuhubuhubungbuol. bata koordinasi pejabat para| ditetapkan buol bagan pada tanggal, desember aka ana bupati buol, wiki tan bean rauf diundangkan buol pada tanggal,ramtanian dan ketahanan patanian dan bidang pangan, urusan pemerintahan dibidang pertanian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan penggunaan sarana pertanian,oo.g penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. urusan pemerintahan dibidang pangan sebagaimana dimaksud pada meliputiternakan dan kesehatan hewanrkebunantanaman pangan dan hortikultura,prasarana, sarana dan penyuluhan, membawahi: seksi bahan, irigasi dan pembiayaan, seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (asinan), dan seksi penyuluhan. bidang ketersediaan dan distribusi pangan membawahtanian dan ketahanan pangan, pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan pertaniaoo.tanian dan ketahanan pangtanian dan ketahanan pangan, penyusunan rencana, program dan anggaran bidanguraian tugas sub bagian perencanaan dan program sebagaimana dimaksud pada meliputinyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pertanian, menyiapkpelaporan kinerja bidang pertanian, melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan program,protocol, kehumasan, penatalaksanaan, arsip dan dokumentasi lingkungan dinas. rain melaksanakan tugas sub bagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian kepegawaian dan umumkepegawaian dan umumurusan keuangan melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan keuangan dan aset lingkungan dinas. uraian tugas sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada meliputi:il. melakubidang prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada meliputi:pemantapan program bidangkabupatepasar, il.sediaan pangan (l). uraian tugas seksi ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketersediausunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketersediaistribusi pangan (l) seksi distribupada meliputi: melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi sumberdayausunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi distriburawanan pangan. uraian tugas seksi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi kerawanandan kajianil. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi kerawanan pangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian keempat bidang konsumsi dan keamanan pangan (l). uraian tugas seksibahan bimbingan teknis dan supervikonsumsipenganekaragaman konsumsiil. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian seksi penganekaragaman konsumamanan pangan. uraian tugas seksi keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi keamankeamananpenyuluhan pertanimberian izin rekomendasi usaha teknis dibidang perkebunanlaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian, pelaksanakedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsi. paragraf seksi lahan, irigasi dan pembiayaan seksi lahan, irigasi dan pembiayauraian tugas seksi lahan, irigasi dan pembiaya:upuk, pestisida dan alat dan mesin pertanian jl) seksi pupuk, pestisida danksi pupuk, pestisida dan alat dan mesin pertaniyuluhan seksi penyuluhseksi penyuluh, iltanaman pangan dan hortikultura seksi pemerbenihan dan perlindungan bidang tanaman pangan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikulturdg.bidang tanaman pangan. uraian tugas seksi produksi tanaman pangan dan hortikulturapeningkatan produksi bidang tanaman pangan, melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi bidang tanaman pangan, melakukan menyiapkan bahan rencana taman. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dbidangn tugas dan fungsinya. bagian ketujuh bidang perkebunan (l)perkebunan seksi pemrbenihan perlindungan bidang perkebunan. uraian tugas seksi pembenihan dan perlindungroduksi bidang perkebunan. uraian tugas seksi produksiperkebunan jl) seksi pengolahan dan pemasarraian tugas seksi pengolahan dan pemasarraian tugas seksi pembibitan dan produksihewan jl)ksi kesehatan hewseksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasilraian tugas sebagaimana seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil dimaksud pada meliputij . asas keadilan. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas pertanian dan ketahanan patanian pertanian dan ketahanan pataniian ini dengan dalam berita daerah kabupaten buol. barat: ditetapkan buol bagian pada tanggal, desember hukum nae kat bupati membawa ocean kana senen maan maa nspzkrorar| dedkukiknda amirudin rauf diundangkan buol pada tanggal desember pj. sekretaris daerah kabupaten buol, pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten buol tahun nomor |
gdpengelolaan pendapatan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buol, menimbang asusunan organisasi susunan organisasi badan sebagai berikut: kepala badan, sekretariat membawahi, subbagian perencanaan, keuangan dan aset, dan subbagian kepegawaian dan umum. bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, penetapan dan pengembangan membawahi: sub biang pendaftaran dan pendataan, sub bidang penetapan dan pengolahan data, dan sub bidang pengembangan dan evaluasi. bidang pengelolaan pendapatan daerah membawahi: sub bidang penagihan pajak dan retribusi, sub bidang keberatan pajak dan retribusi, dan sub bidang pembukuan dan pelaporan. upt:urusan pengelolaanurusan pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pengelolaan pendapatan daerah: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusandilingkungan badan pengelolaan pendapatan daerah, monitoring, pengolahan data, pelaporan program, anggaran, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset, urusan perpustakaan, informasisbagian perencanaan, keuangan dan aset subbagian perencanaan, keuangan dan asetperencanaan, keuangan dan aset. uraian tugas subbagian perencanaan, keuangan dan asetkeuangan dan aset, menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, monitoring pelaksanaan program dan pengolahan data, menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan sumber daya aparatur, melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, menyiapkan bahan ketatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan dan aset, menyiapkan bahan tanggapan hasil pemeriksamemiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum. uraian tugas subbagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan administrasi kepegawaian dan umum, menyelenggarakan urusan surat menyurat, melaksanakan urusan kearsipan, perpustakaaset, informasi dan dokumentasi, melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja asencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, penetapan dan pengembangan bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, penetapan dan pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, penetapan dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, penetapan dan pengembangan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, pengembangan, evaluasi dan penetapan pajak dan retribusilaksanaan perhitungan, penetapan dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan pemutakhiran, pengembangan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, pendistribusian serta penyimpanan arsip surat surat pajak dan retribusimelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah. uraian tugas sub bidang pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pelaksanaan program kegiatan pendaftaran dan pendataan, mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran pajak dan retribusi daerah yang telah diisi oleh wajib pajak, melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan pbb dan bpetapan dan pengolahan data sub bidang penetapan dan pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bidang penetapan dan pengolahan data. uraian tugas sub bidang penetapan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada meliputi: menerima, meneliti, melakukan validasi kelengkapan pajak dan retribusi daerah: melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan skpd dan skr, melaksanakan penetapan skpd, skrk, skpdkbt, skrdkbt, skpd, saran dan skpd dan skrdlb, melakukan penilaian nilai jual objek pajak, melakukan pelayanan pengaduan pajak dan retribusiobjek dan subjek pajakmengolah data perolehan objek pajak bpt dan melakukan entry data mutasi pbb berdasarkan ssd bpt, ji. melakukan entry data hasil pelayanan pbb dan perubahan peta, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasgembangan dan evaluasi sub bidang pengembangan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis kegiatan sub bidang pengembangan dan evaluasi. uraian tugas sub bidang pengembangan dan evaluasievaluasi pendapatan daerah, menyiapkan bahan perumusan rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati bidang pendapatan daerah, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan bidang pendapatan daerah, melakukan mutasi subjek pajak daerah, menyiapkan dan mengumpulkan serta menganalisa data penyusunan program dan kegiatan bahan koordinasi pembinaan bidang intensifikasi pendapatan daerah, melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bidang intensifikasi pendapatan daerah, menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan bidang perpajakan, retribusi dan lain lain pendapatan daerah yang sah, menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang evaluasi pengembangan pendapatan daerah, melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah, melaksanakan kebijakan teknis pengembangan retribusi pasar milik daerah: monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan il.gelolaan pendapatan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerahgiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis prosedur pengelolaan pendapatan daerah: pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan, pelaksanaan proses. pelaksanaan uji kelayakan pada kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan,fl. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajakpenyiapan perumusan kebijakan teknis kegiatan penagihan pajak dan retribusi. uraian tugas sub bidang penagihan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyampaikan speed kepada wajibnagih pajak dan retribusi daerahemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait, menindaklanjuti ketetapan dasawarsa penagihan dan penghapusan tunggakan pajak dan retribusi daerah, menindaklanjuti permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan daerah yang sah lainnya, melaksanakan perhitungan dan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah, melakukan kompensasi nilai ketetapan pajakkeberatan pajak dan retribusi sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan keberatan pajak dan retribusi daerah. uraian tugas sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: menindaklanjuti surat keberatan dan permohonan banding wajib pajak dan retribusi daerah terhadap penetapan nilai pajak, menindaklanjutimelakukan penelitian lapangan terhadap permohonan keberatan wajib pajak, retribusi dan pendapatan daerah yang sah lainnya, melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan mutasi pajak daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan bidang pendapatannyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembukuan dan pelaporan. uraian tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, menerima dan mencatat tembusan semua skpd, skr, skpd, skrk, skpdkbt, skrdkbt, skpd, saran dan skpd skrdlb, menerima dan mencatat tembusan semua ssd, ssd dan surat setoran pendapatan daerah yang sah lainnya, melaksanakaniapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan penerimaan pajak daerahkeputusan bupati.pimpinan satuan organisasi lingkungan badan pengelolaan pendapatanimpinan satuan organisasi lingkungan badan pengelola,,angkat sejumlah asn sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan. pengangkatan asngelolaan pendapatansngelolaan pendapatan daerah, masing masing unit, sub unit organisasi dan asnketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi mutasi jabatan asn, maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset. setiap asn wajib menjaga dan memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dalam kondisi baik! tere ati ditetapkan buol nan ran pada tanggal, . desember. hukum bupati buol,if spec rai kam rauf tee rea spptugas, fungsi dan tata kerja inspektorinspektorat daerah merupakan unsur penunjang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. bab susunan organisasi susunan organisasi inspektorat terdiri atas: inspektur, sekretariat membawahi: sub bagian perencanaan dan program, sub bagian analisis, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut, dan sub bagian umum, keuangan dan aset.laksanaan evaluasi dannyausunan, penginventasisasian dan mengkoordinasikan data proses penanganan pengaduub bagian perencanaan dan program sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan koordinasi dan mengolah datacc.penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja inspektorat: melaksanakan dokumentasi dan pengolahan data perencanaan dan program, melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan api lainnyanalisis, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut sub bagian analisis, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjutraian tugas sub bagian analisis, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi dan koordinasi laporan hasil pengawasan dan penyelenggaraan kerjasama pengawasan, menyusun laporan dan statistik hasil pengawasan, melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, mendokumentasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasumum, keuangan dan aset sub bagian umum, keuangan dan asetub bagian umum, keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan administrasi kepegawaian, umum dan aset, melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat, melaksanakan urusan perlengkapan dverifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, melakukan perencanaan, pemeliharaan dan ketatausahaan aset, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,dan program kerja terkait pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah wilayah kerja inspektur pembantu, pelaksanaan revi atas rencana kegiatan anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah, audit kinerja dan pemeriksaan regular sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan: pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu terhadap pengaduan masyarakat dan perintah kepala daerah wilayah kerjanya atas penugasan kepala daerah, pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi konsultasi bidang pengawasan, kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintahan api) lainnya, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan tugas dan fungsi. pembagian tugas dan fungsi kepada auditor yang beradajabatan fungsional auditor uraian tugas, fungsi dan tata kerja jabatan fungsional auditorinspektorjabatan fungsional lingkungan inspektorinspekturalah satu pejabatsan penempatannya dalam berita daerah kabupaten buol. jabat par ditetapkan buol bagian pada tanggal, desember hukum kena bupati buo |inspeksi rat amirudin rauf diundangkan di buol pada tanggalkabupaten buolpembibitan ternak dinas pertanian dan ketahanan pang menetapkan peraturan bupatiperangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan ketahanan pangan. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol, pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol. unit pelaksana teknis dinas pembibitan ternak adalah suatu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan dinas pertanian dan ketahanan pangan yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengelolatd adalah kepala utd pembibitan ternak pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buopembibitan ternak pada dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagai berikut kepala utd kelompok jabatan fungsional bab iii uraian tugas dan fungsibidang pertanian dan ketahanan pangan dalam pengembangan, pembibitan dan pengolahan hasil peternakan. uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputin sinkronisasi instansi terkait pada kegiatan utd, melaksanakan pelayanan, pelatihan keterampilan petani ternak dan pengelolaan informasi teknologi hasil peternakan, melaksanakan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana utd: melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan utd, menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas utd, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinastd pembibitan ternakpimpinan utd pembibitan ternakakuntabilitas asas efektifitas asas efesiensi asas keadilan setiap pimpinan satuan organisasi dilam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan setiap pimpinan satuan organisasi dilingkunganunit pelaksana lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit pelaksana teknisunit pelaksana teknis berhalangan makaan yang menjadi tugas dan fungsi utd pembibitan ternaktd pembibitan tertd pembibitan ternak,buol. pejabat para| ditetapkan buol bagian pada tanggal, desember mann gamma bupati buol, |inspektorat amirudin rauf ena aan, diundangkan buol pada tanggal,kerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud padail.oo. penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten,sumber daya air, membawahi: seksi perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air: seksi air baku, penanganan sungai, pantai dan rawa, dan seksi operasional dan pemeliharaan irigasi dan sungai dan rawa. bidang bina marga, membawahi: seksi perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan, seksi perlindungan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan seksi operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang cipta karya, membawahi: seksi perencanaan dan pengawasan teknis keciptakaryaan, seksi tata bangunan dan lingkungan, dan seksi sarana prasarana air bersih dan air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. bidang penataan ruang dan perkotaan, membawahi: seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang, seksi pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan: dan seksi pemeliharaan sarana prasarana perkotaan. bidang bina konstruksi dan peralatan, membawahi: seksi pembinaan jasa konstruksi: seksi laboratorium, dan seksi peralatan dan perbekalkerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan kebijakan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan administrasi dinas bidang urusanprogram dan kegiatan kesekretariatan pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, penyusunan rencana, programpekerjaan umum dan penataan ruangdinas pekerjaan umum dan penataan ruang, melaksanakan koordinasi penyusunan program dengan unit organisasi lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan minimal bagian perencanaan dan program: menyusun laporan pelaksanaan tugas dan programrencanaan, pengawasan dan pengelolaan kepegawaian dan umum. uraian tugas sub bagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan kepegawaian dan umum, menyusun kegiatan dan anggaran bagian kepegawaian dan umum melaksanakan urusan tatausaha dan kearsipan mengelola bahan dan data administrasi kepegawaian dinas,dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, mutasi jabatan, pemberhentian serta pengangkatan dalam jabatan fungsional menjadi struktural dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyimpan bahan administrasi dan pembinaan pegawai, yang meliputi, penegakan disiplin, pengembangan sdm dan kesejahteraan, menyimpan bahan analisa, melakukan urusan tata naskah dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan, mengelola kebersihan ruangan dan halaman, pemeliharaan gedung serta keamanan dan ketertiban dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, mengelola barang inventaris dan perlengkapan dinas,pegawaian dan umum, il. mengelola teknis administrasi kepada semua unit kerja dilingkunganiapkan bahan pembinaan bendaharawan dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyiapkan data untuk bahan koordinasi penata usahakan keuangan dinas, menyiapkan bahan pengusulan pengelola keuangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyiapkan daftar gaji pegawai, lembur, honorarium dan tunjangan lainnya, melaksanakan administrasi pengelolaan dan ketatausahaan keuangan dan asset, menyusun rencana kebutuhan barang tahunan unit dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyiapkan bahan pengusulan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan kantoruangan dan aset, menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan din: penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sumber daya air: penanganan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan air lainnya, penanganan penyediaan dan pengelolaan air baku, penanganan pengelolaan dan konservasi sungai, rawa, pantai dan sumber air lainnya, penanganan dan pengendalian banjir, pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan tugas lain yang diberikan kepala dinas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijaksanaan program bidang sumber daya air: dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi. paragraf seksi perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air seksi perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan teknis perencanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya air. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pengawasan sumber daya air meliputi:sumber daya airsumber daya air, melaksanakan survey investigasi design sid)sumber daya air:, peta jaringan dan bangunan irigasi, menyusun data base sumber daya air meliputi daerah irigasi di), jaringan irigasi, bendung, bangunan pelengkap, sungai, pantai, embung, rawa, air baku dansumber daya air: melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sumber daya airil. membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya airair baku, penanganan sungai, pantai dan rawa seksi air baku, penanganan sungai, pantai dan rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan bidang air baku, penanganan sungai, pantai dan rawa. uraian tugas seksi air baku, penanganan sungai, pantai dan rawa sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pengelolaan irigasi, penanganan sungai, pantai dan rawa, melakukan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan air baku, pembangunan irigasi, penanganan sungai, rawa dan pengelolaan sumber daya air, melaksanakan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa, pembangunan sumur sumur air tanah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, melakukan peningkatan distribusi penyediaan air baku, melaksanakan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainya, menyiapkan bantuan dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi sungai, rawa, pantai dan pengelolaan sumber daya air, melaksanakan peningkatan pengairan pedesaan dan pengelolaan pengairan pedesaan, pengelolaan air permukaan dan sumber daya air, melaksanakan pembangunan dan penataan kawasan kritis daerah sungai pantai dan rawa dan penanggulangan akibat bencana alam berupa longsor dan abrasi pantai.: peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, pantai, dan rawa serta sumber daya air lainnya, melaksanakan peningkatan konservasi air tanah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan kepala bidang sumber daya air. paragraf seksi operasional dan pemeliharaan irigasi, sungai dan rawa (l) seksi operasional dan pemeliharaan irigasi, sungai dan rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan penataan dibidang operasional dan pemeliharaan irigasi, sungai dan rawa. uraian tugas seksi operasional dan pemeliharaan irigasi, sungai dan rawa sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyiapan perumusan kebijakan pembinaan operasional dan pemeliharaan irigasi, sungai dan rawa, menyiapkan penyusunan program dibidang tugasrehabilitasi jaringan irigasi dan saluran pembawa, melakukan inventarisasi luasan areal irigasi dan bangunan pengairan untuk kebutuhan operasi dan pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainya, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang operasi dan pemeliharaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, danbina margiprogram sarana dan prasarana bina margin, melaksanakan pembangunan bidang jalan dan jembatan: melaksanakan koordinasi program kerja bidang pembangunan, peningkatan jalan dan operasional pemeliharaan jalan, penanganan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan: penanganan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan penanganan sistem date base jalan dan jembatan, penanganan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana ketika margin. paragraf seksi perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan (l) seksi perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kebinamargaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian kebinamargbina marga, melaksanakan survey lokasibina marga, menyusun rencana teknis dan penganggaran, feasibility study fs) menyediakan ded, master plan dan peta jaringan jalan dan jembatan, menyusun data base bina marga meliputi status dan kondisi jalan, peta jaringan jalan dan jembatan sertabina marga, mendistribusikan tugas tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing masing, membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatandan peningkatan jalan dan jembatan seksi perlindungan dan peningkatdan peningkatan jalan dan jembatan. uraian tugas seksi perlindungan dan peningkatan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang perlindungan dan peningkatan jalan dan jembatan, melaksanakan survey lokasi pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pekerjaan jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat, penyusunan sistem informasi data base jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang perlindungan dan peningkateksi operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan (l) seksi operasional dan pemeliharameliharaan jalan dan jembatan. uraian tugas seksi operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan dibidang operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan,melaksanakan penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam, melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan survey pelaksanaan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan, melakukan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan:cipta karyawan.iapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang cipta karya, penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan infrastruktur pedesaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang cipta karya, pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kegiatan bidang cipta karya,rencanaan dan pengawasan teknis keciptakaryaan seksi perencanaan dan pengawasan teknis keciptakaryaan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan teknis dan pengawasan dibidang cipta karya. uraian tugas seksi perencanaan dan pengawasan teknis keciptakaryaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyiapan perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengawasan teknis keciptakarypelayanan minimal bidang cipta karya, menyusun laporan akuntabilitas kinerja bidang cipta karya, menyelenggarakan survey lokasi kegiatan, menyiapkan data teknis, peta infrastruktur cipta karya, outline plan dan dokumen teknis lainnya, menyusun perencanaan teknis dan rencana pembiayaan pengembangan prasarana dan sarana air bersih air minum, menyusun perencanaan teknis dan rencana pembiayaan bangunan gedung, rth public dan penataan lingkungan, menyusun perencanaan teknis dan rencana pembiayaan infrastruktur sanitasi (air limbah, persamaan dan drainase), il. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian keciptakaryatata bangunan dan lingkungan (d) seksi tata bangunan dan lingktata bangunan dan lingkungan. uraian tugas seksi tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan sosialisasi, pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah, melaksanakan pendataan bangunan gedung dan prasarana pemerintahan, mengadakan pengkajian secara menyeluruh atas bangunan gedung dan lingkungan yang perlu diremajakan atau diperbaiki kualitas lingkungannya, melaksanakan bantuan teknis berupa perencanaan pembangunan gedung, perbaikan dan rehabilitasi gedung pemerintah, melaksanakan pembangunan bangunan gedung, dan rehabilitasi bangunan gedung, prasarana dan sarana pemerintahan, pengawasan teknis dan monitoring pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, melaksanakan penataan lingkungan bangunan gedung, peremajaan kawasan dan infrastruktur lingkungan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan bangunan dan lingkunganfasilitasi kegiatan penyusunan perda dalam penyelenggaraan bangunan gedung,melakukilatau menyusun pedoman harga standar bangunan gedung milik negara isbn) yang merupakan kewenangan kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan dalam pengaturan dan pemberian rekomendasi pemberian izin kelayakan bangunan gedung dan kawasan lingkungan, menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) kawasan lingkungan permukiman, oo. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan tugas lain yang berikan kepala bidang cipta karya, menyusun program sertifikasi layak fungsi slf) bangunan gedung, menyusun dan pemprograman rencana kerja tim ahli bangunan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata bangunan dan lingkungsarana dan prasarana air bersih air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman seksi sarana dan prasarana air bersih air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi bidang sarana dan prasarana air bersih air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. uraian tugas seksi sarana dan prasarana air bersih air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman, menyelenggarakan bantuan teknis dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih air minum, melaksanakan inventarisasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih air minum, melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah, melaksanakan pembinaan kemitraan pengelolaan air bersih, sanitasi dan air limbah perdesaan, menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi sanitasi dan penyehatan lingkungan permukimtaan ruang dan perkotaan bidang penataan ruang dan perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang dan pembangunan perkotaan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dan perkotaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penataan ruang dan perkotaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan ruang dan perkotaan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dan pelaksanaan program bidang penataan ruang dan perkotaan, pelaksanaan perencanaan penataan ruang wilayah, kota dan perdesaan, pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan monitoring serta evaluasi dibidang penataan ruang dan perkotaan,pemanfaatan ruang seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang mempunyai tugas menyiapkan perencanaan teknis tata ruang dan pemanfaatan ruang. uraian tugas seksi perencanaan dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, prosedur dan produk hukum dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang, dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang kabupaten, mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran berdasarkan kua dan pppenataan ruang dan perkotaan, menyusun rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan imb), melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang, menyusun perencanaan teknis, survey, pemetaan, kerangka acuan kerja kak) program kegiatan dan dokumen teknis lainnya memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana detail dan rencana teknis tata ruang, memfasilitasi penyusunan perencanaan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh serta menyusun rencana internal bidang tata ruang dan rencana penataan kawasan das dan laut: melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pemanfaatangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan seksi pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan. uraian tugas seksi pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyiapan rumusan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pekuburan, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau rth) kawasan perkotaan, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkuburan perkotaan, melaksanakan pembangun dan perkuburan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf seksi pemeliharaan sarana prasarana perkotaan seksi pemeliharaan sarana prasarana perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana perkotaan. uraian tugas seksi pemeliharaan sarana prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahanrumusan kebijakan bidang pemeliharaan sarana prasarana perkotaan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau rth) kawasan perkotaan, melaksanakan pemelihara, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan kepala bidang penataan ruang dan perkotaan. bagian ketujuh bidang bina konstruksi dan peralatan bidang bina konstruksi dan peralatan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan program dibidang bina konstruksi dan peralatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina konstruksi dan peralatan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang bina konstruksi dan peralatan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan bidang bina konstruksi dan peralatan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan usahaujian laboratoriumadaan peralatan dan perbekalan, penyusunan rencana peningkatan sumber daya manusia pada bidang jasa konstruksi dan peralatan penyusunan rumusan system informasi jasa konstruksi daerah kabupaten kota pemberian rekomendasi penerbitan ijin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besarpelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan bidang bina konstruksi dan peralatmbinaan jasa konstruksi il) seksi pembinaan jasa konstrukmbinaan jasa konstruksi. uraian tugas seksi pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan seksi pembinaan jasa konstruksi, melaksanakyang terkait dan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi sinjai), melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis serta pemberdayaan terhadap asosiasi dan masyarakat bidang jasa konstruksi, melaksanakan pembinaan teknis kepada penyedia jasa konstruksi dan masyarakat dalam penerapan jaminan mutu konstruksi untuk terwujudnya tertib pelaksanaan jasa konstruksi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta mencegah terjadinya kegagalan konstruksi sesuai regulasi yang berlakulaksanakan pedoman dan petunjuk teknik dibidang jasa konstruksi, memfasilitasi penyusunan data base informasi jasa konstruksi:jasa konstruksi, melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan jasa konstruksilaboratorium seksi laboratorium mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum dan pedoman teknis laboratorium sesuai perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi seksi laboratorium menyelenggarakan fungsi: menyiapkan perumusan kebijakan dibidang laboratorium, menyusun petunjuk teknis pengelolaan laboratorium, dan pengujian bahan material bahan bangunanlaboratorium konstruksi, melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan alat alat laboratorium, melaksanakan test dan uji material berdasarkan spesifikasi pekerjaan infrastruktur an, menyusun laporan hasil kegiatan laboratorium dan uji material, melakukan survey dan monitoring bahan material, melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi laboratoriumralatan dan perbekalan seksi peralatan dan perbekalan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan dan prosedur pemakaian dan peminjaman peralatan oleh pihak ketiga, masyarakat dan swakelola. uraian tugas seksi peralatan dan perbekalan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan rumusan kebijakan dibidang peralatan dan perbekalan, melaksanakan penyusunan pedoman umum dan pedoman teknis pengelolaan peralatan dan perbekalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, menyusun rencana teknis, penganggaran, rencana kebutuhan peralatan, perbengkelan, gudang, workshop sertaperalatan dan perbekalan, menyelenggarakan tertib administrasi persiapan, penyerahan, pengembalian dan pengawasan peralatan dan perbekalan, melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, uji kelaikan alat alat berat dan perbekalan serta penyediaan suku cadang, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi peralatan dan perbekalpekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangini muatannya dalam berita daerah kabupaten buol. para koordinasi pejabat para ditetapkan buol batam batu aha pada tanggal desember basi hukum kepulan bok staf ahli bupati bidang hukum dan poli esennadal amirudin rauf diundangkan buol pada tanggal sumber pj. sekretaris daerah kabupaten buol, ibrahim pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten buol tahun nomor |
mas bupati buol provinsi sulawesi tengah peraturan bupati buol nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas kabupaten buoldaerah kabupaten buol, unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut uptkepala unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut kepala upt dinas adalah kepala upt dinas kabupaten buoldengan peraturan bupati ini dibentuk upt dinas kabupaten buol. upt dinas kabupaten buol sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kali dibentuk upt pembibitan ternak pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten buol dengan kelas bagian kedua kedudukan upt dinas sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis dinas. upt dinasdinas kelas terdiri dari: kepala upt dinas, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi updan eselonisasi kepala upt dinas kelas merupakan jabatanutdfungsional diangkat oleh bupati atas usul kepala dinaskepala upt dinaswilayah kerja unit non struktural dinas dapat membentuk wilayah kerja unit non struktural dengan keputusan bupati. wilayah kerja unit nonoleh dan bertanggungjawab kepadat.: ditetapkan buol bo1 tak af. pada tanggal, sumber gis bupati buol, dan pap taat |'inspektorat amirudin rauf naura merew6304161997031002 berita daerah kabupaten buol tahun nomor.s2 lampiran peraturan bupati buol nomorpara koordinasi par bupati buol, tarian gid mabuk esa amirudin rauf inspektorat tam tkemember bupati buol, amirudin raufp96304161997031002 berita daerah kabupaten buol tahun nomor. lampiran peraturan bupati buol nomor &bupati buol, amirudin raufsatuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja yakni sebagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. urusan pemerintahan di: penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah kabupaten, penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati, pembinaan ppngian kedua susunan organisasi susunan organisasi satuan polisi pamong praja sebagai berikut: kepala satuan, sekretariatmbinaan masyarakat, membawahi: seksi kewaspadaan dini: seksi bimbingan dan penyuluhan, dan seksi peningkatan sumber daya aparaturketertiban umum, dan seksi kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarkat. bidang penegakan peraturan daerah, membawahi: seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, seksi pembinaan ppn, dan seksi hubungan antar lembaga. bidang pembinaan dan perlindungan masyarakat, membawahi: seksi data dan informasi, seksi pelatihan dan mobilisasi: dan seksi bina potensi masyarakat. bidang kebakaran, membawahi: seksi pencegahan dan peningkatan kapasitas sdm: seksi operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan: dan seksi inspeksi dan investigasi kebakaran. utd, dan kelompok jabatan fungsionalrumuskan kebijakan melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala satuan menyelenggarakan fungsi: perumusurusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: pelaksanaan administrasi dinas bidang urusan, penyusunan rencana, program dan anggar:laksanaan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan dan asset: pembinaan serta penataan organisasi dan tatalaksana:satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan program dengan unit organisasi lingkungan satuan polisi pamong prajalingkungan satuan polisi pamong praja, melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program dinas,satuan polisi pamong praja, menyiapkan bahan administrasi penegakan disiplin, menyiapkan bahan analisa, melakukan urusan tata naskah dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan, menyusun rencana kebutuhan barang tahunan, mengelola kebersihan ruangan dan halaman, pemeliharaan gedung serta ketertiban: dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan, menyiapkan bahan pembinaan bendaharawan, menyiapkan data untuk bahan koordinasi penata usahakan keuangan, menyiapkan bahan pengusulan pengelola keuangan, menyiapkan daftar gaji pegawai, lembur, honorarium dan tunjangan lainnya, melaksanakan pengelolaan dan ketatausahaan administrasi keuangan dan asset, menyusun laporan pertanggung jawaban keumbinaan masyarakat (l) bidang pembinamasyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinamasyarakat, penyiapan perumusan kajian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang pembinaan masyarakat, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pembinaan masyarakat:masyarakat:masyarakat:masyarakatlaksanaan pembinaan masyarakat, paragraf seksi kewaspadaan dini (l) seksi kewaspadaan dinwaspadaan dini. uraian tugas seksi kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan perumusan kebijakan kewaspadaan dini, menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan kewaspadaan dini, menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan kewaspadaan dini, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kewaspadaan dini, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kewaspadaan dini, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan kewaspadaan dini, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan kurikulum dan penilaian kewaspadaan dinkewaspadaan dini, menyiapkan penguatan dan pengembangan bidang kewaspadaan dini,mbingan dan penyuluhan. uraian tugas seksi bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana bimbingan dan penyuluhan, menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan bimbingan dan penyuluhan, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyuluhan, menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyuluhan, menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyuluhan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyuluhan, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana bimbingan dan penyulusumber daya aparatur (l) seksi peningkatan sumber daya aparatuingkatan sumber daya aparatur. uraian tugas seksi peningkatan sumber daya aparaturpeningkatan sumber daya aparatur: menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minta, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik peningkatan sumber daya aparatur, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya aparatur, membuat laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya aparatur, menyiapkan perumusan kebijakperumusan kajikoordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan peningkatan sumber daya aparatur: menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusiketertiban umum dan ketentraman masyarakat (l) bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakaketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyusunan bahan penetapan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyusunan bahan penertiban izin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyusunan bahan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,operasional dan pengendalian (l) seksi operasional dan pengendalngendalian. uraian tugas seksi operasional dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait operasional dan pengendalian, menyusun bahan penetapan terkait operasional dan pengendalian, menyusun bahan pembinaan pelaksanaan operasional dan pengendalian, menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan dibidang pembinaan operasional dan pengendalian, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan terkait operasional dan pengendalian, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan terkait operasional dan pengendalian, menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang operasional dan pengendalian, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan operasional dan pengendalidibidang operasional dan pengendaltiban umum seksi ketertiban umutertiban umum. uraian tugas seksi ketertiban umumketertiban umum, menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum: cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, membuat laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, menyiapkan perumusan kajian pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, menyimpan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umumjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat seksi kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakitrjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat. uraian tugas seksi kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakbinaantauan dan evaluasi terkait kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat: menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakit masyarakat, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan kerjasama pencegahan tindak kriminal dan penyakitnegakkan peraturan daerah bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penegakkan peraturan daerahegakkan peraturan daerah: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penegakkan peraturan daerah, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang penegakkan peraturan daerah: penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap kemampuan dan disiplin dalam rangka peningkatan kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakkan peraturegakkan perda dan peraturan bupati (l) seksi penegakkan perda dan peraturan bupatserta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penegakkan perda dan peraturan bupati. uraian tugas seksi penegakkan perda dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan petunjuk, mengendalikan pelaksanaan pengawasan, pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, melakukan konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait pelaksanaan tugas dibidang penegakkan perda dan peraturan bupati, menyampaikan dan melaksanakan layanan monitoring isu publik terkait penegakkan perda dan peraturan bupati: melaksanakan pemantauan dan pengawasan situasi penegakkan perda dan peraturan bupati: memantau dan monitoring opini publik tentang masalah aktual yang disampaikan melalui forum forum terkait penegakkan perda dan peraturan bupati, menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), menyelenggarakan pengolahan aduannaan ppn seksi pembinaan ppmbinaan ppn. uraian tugas seksi pembinaan ppn sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun rencana dan program kerja dibidang pembinaan ppn, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyidikan dan penindakan, menyiapkan bahan administrasi penyidik pns, memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan pengolahan dan analisis data untuk mendukung penyidikan pns, memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat terkait adanya issue pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupatantar lembaga seksi hubungan antar lembanyusun rencana dan program kerja sebagai bahan pedoman kerja dibidang hubungan antar lembaga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan kerjasama dan hubungan antar lembaga, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga, memberikan pembinaan terhadap tindak lanjut hasil kerjasama antar lembaga, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan kerjasama dan hubungan antar lembambinaan satuan perlindungan masyarakat (l) bidang pembinaan satuan perlindungsatuan perlindungan masyarakat. dalam melaksanperumusan kajikoordinasi dan sinkronissatuan perlindungsatuan perlindungan masyarakatbinaan satuan perlindungan masyarakatdata dan informasi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi data dan informasi menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi: menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi: menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi: melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informasi, membuat laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang data dan informatihan dan mobilisasi (l) seksi pelatihan dan mobilislatihan dan mobilisasi. uraian tugas seksi pelatihan dan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan mobilisasi, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang pelatihan dan mobilisasi, menyusun bahan pembinaan dibidang pelatihan dan mobilisasi, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pelatihan dan mobilisasi, menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan dibidang pelatihan dan mobilisasina potensi masyrakat (l) seksi bina potensina potensi masyarakat. uraian tugas seksi bina potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang bina potensi masyarakat, menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bina potensi masyarakat: menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan bina potensi masyarakat, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan bina potensi masyarakatbidang kebakaran (l) bidang kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan bidangbahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan dibidang kebakaran, penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan dibidang kebakaran, penyiapan perumusan kajian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang kebakaran, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan penerapan kebijakan bidang kebakaran, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan pelaksanaan dibidang kebakarankebakarankebakarcegahan dan peningkatan kapasitas sdm (l) seksi pencegahan dan peningkatan kapasitas sdcegahan dan peningkatan kapasitas sdm. uraian tugas seksi pencegahan dan peningkatan kapasitas sdm sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas sdm, menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan dan peningkatan kapasitas sdm, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan dan peningkatan kapasitas sdm, menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pencegahan dan peningkatan kapasitas sdmdan peningkatan kapasitas sdm, melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pencegahan dan peningkatan kapasitas sdmoperasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan seksi operasi pemadaman, pengendalian dan peny pemadaman, pengendalian dan penyelamatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada seksi operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi: menyusun bahan pembinaan operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan, menyiapkan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamatan, menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan operasi pemadaman, pengendalian dan penyelamspeksi dan investigasi kebakaran seksi inspeksi dan investigasi kebakarinspeksi dan investigasi kebakaran. uraian tugas seksi inspeksi dan investigasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang inspeksi dan investigasi kebakaran, menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang inspeksi dan investigasi kebakaran, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan kebijakan dibidang inspeksi dan investigasi kebakaran, menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan kebijakan dibidang inspeksi dan investigasi kebakaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang inspeksi dan investigasi kebakaran, menyusun laporan pelaksanaan penerapan kebijakan dan program bidang inspeksi dan investigasi kebakarsatuan polisi pamong prajsatusatuan polisi pamong prajatuan polisi pamong prajpejabat tera ditetapkan buol enak ban meme pada tanggal oorumbr bagian sukun staf boi bupati penecume inspektorat tea.??esehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pemerintahan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan ukp daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten, pengelolaan ukm daerah kabupaten dan rujukan tingkat daerah kabupaten, penerbitan izin rumah sakit kelas dan dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupatenibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada meliputiinformasi dan hubungan kemasyarakatan, sub bagian program, keuangan dan aset, dan sub bagian hukum, kepegawaian dan umum. bidang kesehatan masyarakat membawahiehatan,cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasi dinas bidang urusan kesehatandan kegiatan bidang perencanaan, keuangan kepegawaian dan bmdpelayanan administratif: pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaporan lingkungan dinas, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama baik lingkungan dinas maupun dengan lembaga instansi terkait, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik renstra), rencana kinerja senja), penetapan kinerja pk) dan laporan kinerja dinas, pelaksanaan ketatausaha dinas, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian tugas tugas subbagian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada kepala dinasinformasi dan hubungan masyarakat sub bagian informasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan bidang informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab lingkungan dinas. uraian tugas sub bagian informasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengelola administrasi penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan kegiatan bidang informasi dan hubungan masyarakat, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan teknisgumpulkan, menyiapkan dan mengelola penyiapan dan koordinasiyusun analisa kebutuhlingkungan dinas, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,ub bagian program, mengkoordinir penyusunan program rencana kerja lingkungan dinas, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan teknis pengelolaan keuangan dinas, melaksanakan proses pengelolaan dan ketatausahaan keuangan akuntansi dan asset,,menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian program, keuangan dan asethukum, kepegawaian dan umum sub bagian hukum, kepegawaian dan umumhukum, kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: merencanakan program kegiatan yang terkait dengan bidang hukum, kepegawaian dan umum sesuai dengan ketentuansebagai dasar pelaksanaan tugas, melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan kantor, keamanan dan ketertiban, melaksanakan koordinasi penatalaksanaan hukum, administrasi kepegawaian dan umum lingkungan dinas, melaksanakan administrasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum lingkupelaksanaan evaluasi dan pelaporan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan administrasi umumkeluarga dan gizi (l)sebagaimana dimaksud pada meliputi menyusun konsep konsep kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta menganalisa program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat wilayah kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan pedoman jumlah, jenis pelaksanaan program kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, melakukan upaya upaya tercapainya keterpaduan, pengendalian dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan, motivasi dan peran serta, pemberdayaanlakukan hubungan kerja dengan komponen dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program kegiatan, motivasi dan peran serta, pemberdayaan ekonomimberikan motivasi petunjuk dan penilaian prestasi kerja pada petugas lapangan dan kelompok kelompok binaan agar lebih meningkat kinerjanya dalam kegiatan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan programkesehatan keluarga dan gizi masyarakat, menyiapkan bahan laporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi. paragraf seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga (l) seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai tugas penyiapan draga. uraian tugas seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyusun konsep konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis diseksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyusun konsep konsep kebijakan operasional bidang pengelolaan informasi dan hubungan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan yang mandiri dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, melakukan promosi pelayanan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyiapkan perluasan jaringan dan pembinaan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyiapkan dan melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan menggerakan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, melaksanakan penyuluhan penanggulangan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyiapkan bahan laporan kepada kepala bidangdibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. uraian tugas seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan bahan untuk menyusun rencana kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan bahan bahan untuk menyusun kebijakan operasional promosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pengelolaan data dan infomasi serta hubungan lembaga masyarakat melalui promosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan petunjuk operasional pengelolaan dan analisa data, serta infomasi terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan petunjuk teknis orientasi serta operasional bagi kader promosi dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf, menyiapkan bahan laporanebijakan operasionaldan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya tang diberikan pimpinan sesuaiksi surveilans dan imunisasipada seksi surveilans dan imunisasi, menyusun konsep rencana dan bimbingan teknis kegiatan program imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah1), melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa atauwabah penyakit bekerjasama dengan program atau sector terkait, menyiapkan kecukupan persediaan vaksinemaah haji serta pengamatan terhadap jemaah haji sepulang dari tanah suci, melaksanakan koordinasi program pencegahan penyakit serta penanggulangan bencana, melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksmenular frambusia, hepatitishepatitistidak menular serta kesehatan jiwkesehatan jiwa dan napa, melakukan koordinasi program pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa dan napa, bagian kelima bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan (l) bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugasdaya kesehatan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis daerah bidang pelayanan dan daya kesehatan, pelaksanaan kebijakan teknis d dan evaluaoordinasi, pemantauan bimbingan teknis dan fasilita sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja rencana program dan petunjuk teknisnyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan dinas maupun dengan instansi terkait, menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembanglaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahu) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan kriterinyusunan pengembanganliputi: menyiapkan perumusan dimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan part, melakukahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan part, menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan part, melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi,supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan. uraian tugas seksi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyiapkan bahan perumusan dibidang sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional, dibidang sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya manusia kesehatan, melakukan bimbingan teknis dan supervisi, dibidang sumber daya manusia kesehatan, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidangoperasionalebijakan teknis daerah dimantauan dan evaluasi bidang pelayananoordinasi, pemantauan bimbingan teknis dan fasilitasipembinaan, pengawasanndalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan. uraian tugas seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakinas pengendalian penduduk dan kbspk dibidang pengendalian pendudukdibidang pengendalian penduduk dan kb, melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh pkb pkb), melaksanakan pemantauan dan evalumelaksanakan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitluarga berencana seksi keluarga berencanluarga berencana. uraian tugas seksi keluarga berencan kota, melaksanakan pelayanan kabupaten kota, melaksanakan pembinaan kesehatan ber kabupaten kota, pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencantahanan dan kesejahteraan keluarga uraian tugas seksi ketahanan dan kesejahteraan keluargtahanan dan kesejahteraan keluarga, melaksanakan spksejahtera melalui usaha mikro keluarga, melaksanakan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan bidang sehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencan"pejabat para)| ditetapkan buol bagian ar, pada tanggal, desember idmas lam bupati buol, pama inspektorat sia laki aur ana ora ena diundangkan buol pada tanggal bersumber pj. sekretaris daerah kabupaten buol, (ir. ibrahim utama muda nip. berita daerah kabupaten buol tahun nomor |
undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menegaskan bahwareklame, akan tetapi dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut mengalami kendala diantaranya adanya pengaturan materi yang tumpang tindih, materi yang multitafsir dan belum adanya ketentuan sanksi pidana selain itu dalam tata tulis sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan, maka peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame perlu diganti. peraturan daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam mengatur penyelenggaraan reklame, dan dengan adanya penegasan sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat diterapkan bagi, berkeadilan dan adanya kepastian hukum dalam rangka meningkatan pelayanan penyelenggaraan reklame daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat menciptakan keadilan yang proporsional bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum. huruf yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalahadanya jaminan hukum bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan pemerintah daerah. huruf yang dimaksud dengan asas kebersihan dan keindahan adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan. huruf yang dimaksud dengan asas keserasian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar. huruf yang dimaksud dengan asas berbudaya adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan dan kearifan budaya lokal dan nasional2 per lembarjenis reklame lainnya adalah reklame sesuai dengan perkembangan teknologi periklanan luar ruang yang dapat diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan orang pribadi adalah perseorangan selaku warga negara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan nilai strategiscukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan standar etik adalah isi reklamehuruf yang dimaksud dengan standar estetis adalah bentuk dan penampilan reklame perlu memperhatikan aspek keindahan. huruf yang dimaksud dengan standar teknis adalah reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi dengan memperhatikan rancang bangun reklame yang harus kuat menahan beban sendiri dan beban beban lain yang berpengaruh. huruf yang dimaksud dengan standar fiskal adalah reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan. huruf yang dimaksud dengan standar administrasi adalah reklame yang dipasang memenuhi perizinan. huruf yang dimaksud denganwalikota manado provinsi sulawesi utara peraturan walikota manadmaka perlu menetapkan peraturan walikota manado tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil yang lingkungan pemerintahlembaran daerah kota manado tahun nomor tambahan lembaran daerah kota manado nomorsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganbagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota manado. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota manado. pejabat negara adalah walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang un cons)manado.dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dpa skpd lingkungan pemerintah kota manadoendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat bud adalah bendahara umum daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. bab, yang dinyatakan hilang, dan coyang diberhentikan sementara karena sedang menjalani hukuman pidanpaling banyak,: kinerja, insentif kinerja, bahaya, resiko, pengamanan,l,ota manadonado. badan keuangan dan aset daerah aon ditetapkan mandi eemertoa para ditetapkan manado pada tanggal mei uamuronwwoo walikota manado, kemmasocwmon assiauomsmusuma kemas mob lum eun memkarsn temkaromaan kemjaowowesam asus pcmommsoacam diundangkan manado ada tanggal mei sekte daerah kota manado, miller berita daerah kota manado tahun nomor |
was peraturan bupati rejang lebo, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukanmemperhatikan peraturan bupati rejang lebong nomor .rejang lebong berita daerah kabupaten rejang lebong tahun nomor inner esa)rejang lebong. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi.id banariwisata yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pariwisata kabupaten rejang lebongrejang lebong. sekretaris dinas pariwisata yang selanjutnya disebut sekretaris dinas adalah sekretaris dinas pariwisata kabupaten rejang lebong. unit pelaksana teknis daerah aset pendukung objek pariwisataariwisata kabupaten rejang lebong. kepala unit pelaksana teknis daerah aset pendukung objek pariwisata yang selanjutnya disingkat kepala utd adalah kepalaset pendukung objek pariwisatberdasarkan peraturan daerah tentangong pas jug era bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utd aset pendukung objek pariwisata pada dinas pariwisata kabupaten rejang lebong, dengan klasifikasi utd kelas bab iii wilayah kerja wilayah kerja utd sebagaimana dimaksud dalam adalah danau mas harun bestari: subang air panas, bukit kaba, danau talang kering, air terjun desa beringin tiga, air terjun curup embun blitar seberang, air terjun desa sindang jati kecamatan sindang kelingi, air terjun desa cahaya negeri kecamatan binduriang, air terjun tangga seribu desa kepala curup, air terjun sekutu desa kepala curup, air terjun gua berpaut desa alur kecamatan sindang beliti ulu, air terjun sungai napal desa lubuk alai, air terjun angin desa lubuk mumps kecamatan kota padang, air terjun dan gua desa suka merindu kecamatan kota padang, air terjun bertingkat desa bangun jaya kecamatan bermani ulu raya, gedung diklat dan villa danau mas harun bestari, dan objek wisata lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. bab kedudukan utd merupakan unsur kegiatan teknis operasionalperangkat daerahaset pendukung objek wisata. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd mempunyai fungsi pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan aset pendukung objek wisata, pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pengolahan pendapatan objek wisata, pelaksanaan identifikasi dan pengujian pendapatan objek wisata, penyusunan rencana program utd, perencanaan, penyelenggaraan dan penetapan pungutan yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengumpulan dan penyusunan data tentang sumber sumber pendapatan objek wisata yang berasal dari pungutan retribusi dan perizinan tempat usaha objek wisata, penganalisaan data untuk penyusunan telaah dalam rangka meningkatkan daya guna sumber sumber pendapatan yang potensial, pemantauan penyebaran penggunaan karcis penerimaan retribusi, pembuatan dan penyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan tempat usaha objek wisata, pelaksanaan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengoordinasikan para petugas pemungut dalam melaksanakan tugas, il. pelaksanaan mengoordinasikan kepada perangkat daerah, lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset pendukung objek wisata, penyampaian saran dan informasi kepada kepala dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut, penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada kepala dinas, dan oo. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. kepala utddinas melalui sekretaris dinas. bagian kedua sub bagian tata usaha kepalnana adnata amma sik penyusunan dan mengpenyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan dokumentasi, penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan lingkungan utd: menyelenggarakan urusan rumah tangga utd: penyusunan, persiapan dan mengoordinasikan rencana anggaran utd, pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan lingkungan utd, pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan utd, pembuatan laporan inventarisasi barang barang inventaris lingkungan utd, penyampaian saran dan pertimbangan kepada kepala utd bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya, pelaporan hasil kegiatan kepada kepala utd, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala utd sesuai dengan bidang tugasnya. kepala sub bagian tata usahautd. bagian ketigakepala utd, kepala sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai peraturan perundang undangan.pena bata band toa pangan ngg bop "ia bab pp tata kerja kepala utd dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik lingkungan masing masing utd maupun dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi utd. kepala utd melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing utdlingkungan masing masing utd sertakepala utd wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu waktu kepada kepala dinasmbiayaan untuk mendukung kegiatan utd dibebankan pada apbd kabupaten rejang lebong, kepala utd, kepala sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana pada utd yang lama, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif berdasarkanmbentukan unit pelaksana teknis pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten rejang lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. mean bupati rejang lebong, diundangkan curup pada tanggal jemari sekret. daerah kabupaten aang lebong, denny sitasi (hana sal berita daerah kabupaten rejang lebong tahun nomor naskah produk #vag adm, hukum tears oka ani bagian max pintu, sh. pangan angs meminta mutu asi basa en. "siak lampiran peraturan bupati rejang lebong ii nomor tahun tanggal struktur organ isasikepala utd kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati rejang lebong, joged asi hijau el bea inez: nas last: s9. eta produk situ bag. adm, buku kesukaan telah pesanan patas aon: serasa pin bagian max pital, shm ingin. diodtiga atas keputus1keduanomor dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan pada lampiran kolom (dua) pada nomor disesuaikan. ketentuan pada lampiran kolom (dua) pada nomor berubah menjadi nomor berlaku pada bulan januari tahun iii berkenaan dengan perubahan dalam angka terhadap selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat peraturan bupati ini dibayarkan paling lambat bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan bupati ini. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan khusus untuk angka kepada masyarakat dibidang pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya suatu pedoman petunjuk prosedural yang jelas dan transparstandar operasional prosedur yang selanjutnya disebut sop. standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut sop pelayanan pajak dan retribusi daerahalam proses pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusidoman umum pelayanan pajak dan retribusi daerah lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang dimaksudkan, adanya kepatuhan dan kepastian hukum dan tepat waktu. pedoman umum pelayanan pajak dan retribusi daerah lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang bertujuan sebagai tolok ukur dan pedoman yang dipergunakan olehajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. bab iii sistematika pedoman umum pelayanan pajak dan retribusi daerah sistematika pedoman umum pelayanan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut babi pendahuluan bab jenis dan pelaksana pelayanan bab iii uraian prosedur pelayanan bab standar operasional prosedur bab mekanisme pengaduan, sanksi pelayanan dan pengendalian kegiatan pelayanan bab penutup lampiran uraian pedoman umum pelayanan pajak dan retribusiyanannya akan diatur lebih lanjut olehtahanan pangangan, melaksanakan tugas pembantuan bidang ptersediaan dan kerawanan pangan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan dan kerawersediaan dan kerawanan panganersediaan dan kerawersediaan dan kerawanan pangan dalam melaksanaktersediaan pangan, sub koordinator kerawanan pangan, dan sub koordinator sumberdayadistribusi dan cadangan pangan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang distribusi dan cadangan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang distribusi dan cadangdistribusi dan cadangdistribusi dan cadangetahanan pangan daerbidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangannyiapkan dan melaksanakan kebijakan bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan, melaksanakan memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantapan program bidangonsumsi dan keamanan pangan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan, cc. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi dan keamonsumsi dan keamankonsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangangiatj .nsumsi dan keamanan pangatekno park pangan. susunan organisasi utd tekno park pangan,tekno parkfungsi dan uraian tugas jabatan utd tekno park pangantekno park pangtok bahan pangan dan olahannya. kepala utd tekno park pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyusunan program kerja utd tekno park pangan, pelaksanaan sebagian tugas kepala dinas bidang tekno park pangan, cc. pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu bidang pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (jagung, singkong, kedelai) dan bahan pangan lokal yang lain, pembantuan pengelolaan cadangan pangan daerahtekno park pangan dalam melaksanakan tugastekno parkdan memonitor perkembangan cadangan pangan dan pangan olahannya tingkat pemerintah desa kelurahan atau masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi, teknologi, informasi dan promosi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan riset dan pengembangan produk inovatif, melaksanakan pelatihan dan pengembangan usaha olahan pangan, membantu pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan daerah, menyiapkan bahan melaksanakan kemitraan usaha dalam rangka untuk meningkatkan modal, jaringan dan pelayanan usaha, melaksanakan pelatihan, destinasi teknologi dan advokasi bisnis berbasis pangan lokal: mengembangkan aplikasi teknologi lanjut inovasi olahpelayanan administrasi utdiudinas ketahanan pangan daerah kabupaten grobogan kepala dinas sean nan subbagian subbagian perencanaan dan umum keuangan iti iijabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional iii tejutd tekno park pangan kabupaten grobogan kepala utd pa. sea subbagian kelompok jabatan tata usaha fungsional titi iii iii lilituraian tugas sub koordinator pada dinas ketahanan pangan daerah kabupaten grobogan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, terdiri atas: sub koordinator ketersediatersediatersediakoordinasi bidang ketersediaan pangandan melaksanakan analisis bidang ketersediaan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan pangan, mengolah dan menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan, mengolah dan menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan, mengelola dan menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan bidang ketersediaan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan, dan .menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang peningkatan ketersediaawawawidang penanganan kerawanan pangananganan kerawanan pangan, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan, melaksanakan dan menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, melaksanakan dan menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah, melaksanakan dan menyiapkan bahan pendampingan bidang kerawanan pangan, .menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang kerawumberdayumberdaya pangan, dengan uraian tugas meliputi:aangan, mengoordinasikan, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang pangan, cc. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pamenyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang sumberday.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daydistribusi dan cadangan pangan, terdiri atas: sub koordinator distribudistribudistribusi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang distribusi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, .menyiapkan bahan dandan melaksanakan pendampingan bidang distribusi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang distribusi pangan, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang distribusi pangadistribuharghargahargpasokan dan hargapasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian bidang pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan prognosis neraca pangan, menyiapkan bahan dan melaksanadan melaksanakan pendampingan bidang pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang pasokan dan hargcadangcadangcadangcadanganalisis bidang cadangan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan bidang cadangan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal), menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan cadangan pangan daerah, .menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan bidang cadangan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cadangan pangan, .menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidangonsumsi dan keamanan pangan, terdiri atas: sub koordinatoronsumdan melaksanakan analisis bidang konsumsi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusudan melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, menyiapkan bahan dan menyusun peta pola konsumsi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan bidang konsumsi pangan,menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang konsumnekaragamanekaragamandalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokdan melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama antardan melaksanakan pengembangan pangan pokok lokal, menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, menyiapkan bahan dan melaksanak.menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangmmmgawasan pangan segar yang beredar, menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, menyiapkan bahan dan melaksanakan jejaring keamanan pangan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingnyusun konsep standar operasional prosedur bidangangan, merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang p: il. menyelenggarakan pembinaan fungsional terhadap unit unit organisasi lingkup dinasangan, mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan bidang pnimbuat komitmen ppk) dan ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran rekening penerimacc.noref perlu tahun |
aadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati alor, menimbang :a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, maka mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalamkewajiban para pihak pihak kesatu berkewajiban menyalurkan pemberian bantu hibah. pihak kedua wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari pihak kesatu untuk digunakan dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan politik partai politik kabupaten alor tahun pihak kedua wajib menyelenggarakan ketatausahaan penggunaan keuangan dana hibah yang telah diterima dari pihak kesatu secara tertib, efesienrakyat serta taat pada peraturan perundang undangankegiatan rutin partai politik kabupaten aloran dan memberikan seluruh data,bahan dan dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak kesatu dalam rangka pengawasan pemeriksaan atas pengelolaan dan hibah dari pihak kesatu kepada pihak kedua dilakukan sekaligus dari besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam tata cara pelaporan hibah pihak kedua menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada pihak kesatu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. pihak kedua melaporkan kepada pihak kesatu hasil kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan partai politik kabupaten alor tahun selambat lambatnya tanggal november tahun berkenan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut melalui badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten alor dengan tembusan kepada badan inspektorat daerah kabupaten alor, bagian hukum setda kabupaten alor dan bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten alor. apabila pihak kedua hendak mengusulkan dana hibah tahun berikutnya,maka pihak kedua wajib menyampaikan laporan penggunaan dan hibah tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan perundang undangan. sanksi apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam maka pihak kesatu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada dapat menyampaikan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjutiketidaksesuaian antara para pihak dalam pelaksanaan naskah perjanjian hibah daerah ini, maka para yang tidak mencapai kata sepakat,maka para pihak dapat menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lain lain apabila penggunaan dan hibah oleh pihak kedua untuk pengadaan barang dan jasa maka harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku penutup demikian naskah perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap (tiga) bermaterai cukup masing masing sama banyaknya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para pihak. pihak kedua pihak kesatu pimpinan parpol bupati alor lampiran naskah perjanjian hibah daerah (nph) antara pemerintah kabupaten alor dengan dpd dpc partai.ooocooooooo. kabupaten alor rincian anggaran dan biaya dana hibah dpd dpc partai .i.i kabupaten alor tahun harga jumlah rp) rp) pendidikan politik seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, pertemuan partai politik lainnya kegiatan pendidikan partai politik antara lain pembayaran honorarium pembayaran transport kegiatan akomodasi dan konsumsi pengadaan perlengkapan peserta operasional sekretariat administrasi umum, langganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, pemeliharaan peralatan kantor kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum antara laintasi untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat pengadaan barang inventaris antara lain furniture, komputer, mesin foto copy sewa kantor honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten bidang pengelolaan keuangan kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan langganan daya dan jasa antara lain telepon, internet dan listrik air minum sekretariat jasa pos dan giro surat menyurat media cetak dan elektronik penyimpanan data elektronik penyimpanan data manual pemeliharaan peralatan elektronik pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat para pihak pihak kedua pihak kesatu ' w pakta integritas nomor coco oo. yang bertandatangan dibawah ini nama donnananananananan nama anna anna aan nana anna jabatan bonkananannannaannannan nana anna alamat bonkananannannaannannan nana anna berkenaan dengan dana hibah yang kami terima dari pemerintah kabupaten alor melalui badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten alor untuk membiayai kegiatan operasional dpd dpc partai pnanananantanananeeen tahun sebesar rp. sana terbilang.e je) dengan ini menyatakan kesanggupan dana hibah yang diterima akan digunakan dengan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran naskah perjanjian hibah daerah nphkalabahi, yang membuat ketua dpd dpc partai. surat pernyataan nomor yang bertanda tangan dibawah ini: nama donnananananananan nana anna aan ana jabatan bnkananaanannnaana aan aan alamat bnkananaanannnaana aan aan nama bonanaaannannnnannnana nana ana anna jabatan bnkananaanannnaana aan aan alamat bnkananaanannanna anna aan anna dengan ini menyatakan bahwa akan menggunakan dana hibah tahun kepada partai. jek. kabupaten alor secara benar dan tepat. apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut maka kami siap memepertanggungjawabkannya. demikian pernyataan ini kami buat dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan kalabahi pada tanggal pengurus ketua bendahara surat pernyataan nomor: saya yang bertanda tanah dibawah ini nama tempat tanggal lahir alamat jenis kelamin pekerjaan tlp hp nama rekening rekening dengan ini saya menyatakan bahwa setelah saya menerima dana hibah ini sejumlah rp. terbilang. ella digunakan maka saya akan mengajukan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut selambat lambatnya i(satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan tersebut. demikian pernyataan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kalabahi.ek yang membuat pernyataan surat keterangan domisili nomor yang bertanda tangan dibawah ini desa lurah . jjj. kabupaten alor dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama organisasi dpd dpc partai.i jjj. kabupaten alor alamat organis .keesaan desa kelurahan knanaanannanaana nenek anna dengan batas batas sebagai berikut sebelah timur berbatas dengan tanah milik sebelah barat berbatas dengan tanah milik sebelah utara berbatas dengan tanah milik .o sebelah selatan berbatas dengan tanah milik . jumlah anggota dpd dpc partai bonnanaanannannanaana ana aan status tanah bkanaananananaananaa aan aan penanggungjawab pimpinan bonnanaanannannanaana ana aan adalah benar organisasi ini berada jalan ii. . rt.rw. desa kelurahan. kecamatan. oo. . kabupaten alor demikian surat keterangan domisili organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui kalabahi, camat. kepala desa lurah www ( nip. nip. bupati alor, amon djoko, bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam dan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dengan objek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian belanja belanja hibah berupa bantuan keuangan melalui dokumen pelaksanaan anggaran badan kesbangpol. ketentuan ditambah (empat) huruf baru dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutesir oleh ketua umum dan sekretaris jendral dpp partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalesuara dan suara partai politik hasil pemilihan umum dprd kabupaten yang dilegaleiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, pakta integritas, surat pernyataan, surat keterangan domisili, naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dan dpd dpc partai politik. format naskah hibtiap partai politik yang memperoleh kursi dprd wajib mengajukan permohonan bantuan keuangan paling lambat (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenan. partai politik yang tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenan, pada tahun berikutnya tidak dapat mengajukan lagi permohonan bantuan keuangan tahun sebelumnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepala badan kesbangpol mengajukan permohonan pencairan secara langsung kepada ppid untuk dilakukan penyaluran dana bantuan keuangan melalui rekening badan kesbangpol. kepala badan kesbangpol selaku pengguna anggarentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan langsung sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati melalui kegiatan pendidikan politik sebagaimana diaturbersatu berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai pancasila, dan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease dapat dilakukan sosialisasi baik secara dalam jaringan maupun pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan corona virus disease ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari apbd wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara formal dan materil. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada kepala badan kesbangpol dan salinannya diteruskan kepada ppid dan badan pemeriksa keuangan perwakilan nusa tenggara timur. penyerahan laporan pertanggungjawaban dilakukan (satu) tahun sekali paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. penyerahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan tanda menetapknaskah perjanjian hibah daerah (nph) antara pemerintah kabupaten alor dengan dpd dpc partai cite kabupaten alor nomor sll. nomor senen tentang pemberian hibah anggaran daerah kepada dpd dpc partai .i nenek. kabupaten alor tahun pada hari ini .tanggal .bulan . tahun dua ribu dua puluh satu bertempat kalabahi, yang bertanda tangan dibawah ini nama drs. amon djoko jabatan bupati alor alamat jin. soekarno hatta telp. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten alor yang dalam naskah perjanjian hibah daerah ini selaku pemberi hibah yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu nama nnanaananananaan nana aan jabatan ketua dpd dpc partai . juru. kabupaten alor alamat nnaaanaanananannaa aan aan aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dpd dpc partai peasasasaneee. kabupaten alor yang dalam naskah perjanjian hibah daerah ini selaku penerima hibah yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua pihak kesatu dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai para pihak yang bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas bersepakat dan menerangkan bahwa pihak kesatu dengan ini menghibahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak kesatu berupa uang yang diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut dasar hukum dasar pelaksanaan hibah adalaentang pemberian bantuan sosial dan hibah kepada anggota masyarakat dan kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahperaturan bupati alor nomor tahun tentang tata cara penghitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban pengguna bantuan keuangan partai politik. tujuan pemberian hibah pemberian dan hibah oleh pihak kesatu kepada pihak kedua bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan rutin partai politik kabupaten alor tahun besaran dana hibah pihak kesatu memberikan dan hibah kepada pihak kedua sebesar rp. seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten alor tahun dana hibah sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk mendukung kegiatan partai politik kabupaten alor tahun dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini pemberian dana hibah dari pihak kesatu kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten alor tahun anggaran hak para pihakpihak kesatu serta laporanperundang undangan. pihak kesatu berhak melakukan pemeriksaan audit atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh pihak kedua baik secara langsung maupun melalui aparat pemeriksa internal pemerintah api dan lembaga auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemeriksaan oleh pihak kesatu |
bupati paser peraturan bupati paser nomor tahun tentang pedoman penggunaan dana kapital badan penyelenggara jami nan sisi kesehatan kabupaten paser dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati paser, menimbang .a.kesehatan dan anggota keluarganya, maka perlu pedoman penggunaan dana kapital badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kabupaten paser: bahwa: perjanjian kerjasama badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan cabang balikpapan nomor pks vi11 dan dinas kesehatan kabupaten paser nomor set1 dinkes tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati paser tentang pedoman penggunaan dana kapital badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kabupaten pasesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten paseuskesmas kelilingkartu bpjs kesehatan yang terdaftar pada puskesmas tersebutpertama mekanisme pembayaran pembayaran dana bpjs kesehatan diberikan lewat dinas kesehatan dengan cara sebagai berikut dinas kesehatan membuka rekening pada bank rakyat indonesia bri) cabang tanah grogol atas nama instansi, bpjs kesehatan akan mentransfer dana bpjs rekening dinas kesehatan: dan dinas kesehatan menyetorkan langsung dana bpjs kesehatan tersebut kas daerah secara global sebagai lain lain pendapatan asli daerah yang sah. pembayaran dana bpjs kesehatan diusulkan melalui rencana kerja anggaran rka dan masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa pada dinas kesehatan untuk puskesmas. bagian kedu: jasa sarana, jasa pelayanan, dan operasional dinas kesehatan. penggunaan dana kapital sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut masuk kas daerah sebagai jasa sarana,dan dikembalikan dinas kesehatan sebagai jasa pelayanan.:dan untuk jasa medis dan para medis. bagian ketig: jasa sarana: jasa pelayanan: dan operasionalmasuk kas daerah sebagai jasa sarana, dan dikembalikan dinas kesehatan sebagai jasa pelayanan,, dan untuk jasa medis dan para medis bab iiihuruf dan huruf bb, merupakan biaya untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis pakai habis puskesmas. perencanaan pengadaan obat dan bahan medis pakai habissanakan oleh dinas kesehatan.bupati melaluiketentuan lain lain tarif pelayanan terhadap pasien peserta bpjs kesehatan akan dibayarkan terhitung januaripuskesmas berita daerahuno nama) jabatan para amat tenan poin arah ramai mematagantitan keaarmanas tesantanememamn erat serasah |
salinan can bepembagian wilayah kerja utd irigasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan jumlah jaringan irigasi, kondisi geografis dan rentang kendali yang jauh sudah tidak relevan, sehingga pembagian wilayah kerja utd irig. ketentuandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut wilayah kerja utd irigasi sebagaimana dimaksud dalam adalah utd irigasi wilayah meliputi kecamatan tayu, gunungwungkal, dukuhseti, margoyoso dan luwak, utd irigasi wilayah meliputi kecamatan gembong, tlogowungu, margorejo, pati, batangan, juwana, tangkis dan wedarijaksa, utd irigasi wilayah iii meliputi kecamatan gabus, kayen, sukolilo, tambakrejo, taken, jakenan, pucakwangi, dan winsragen provinsi jawa tengah peraturan bupati sragen nomor faq! bolt tentang menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur dan secara langsung, llmu, bebas, rahasia, jujur dan adil; bahwa dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun mendapatkan dukungan yang sebesar besarnya, pasangan calon dapat menawarkan visi, misi dan program programgubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dagubernur dan wakil gubernur jawa td,n sah tahunprovinsi jawa tengah nomor{oikabupaten sragen;ol7 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, danfatau walikota dan wakil walikota; keputusan komisi pemilihan umum provinsi larva tengah nomor 14lkilgub jateng tingkat kecamatan; panitia pengawas pemilihan kabupaten sragen yang selanjutnya disingkat panas kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan wilayah kabupaten sragen; l0. panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat panas kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh panas kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan wilayah kecamatan; pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun ol8 yang selanjutnya disebut pilgub jateng adalah pelaksanaan kedaulatan ralat wilayah provinsi jawa tengah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur jawa tengah masa jabatan oi8mencalonkan paslon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun l3. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah yang selanjutnya disebut pasion adalah bakal paslon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pilgub jateng; kampanye pilgub jateng yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program paslon danfatau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih; l5; l6. kampanye terbuka adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, jalan sehat dan lainnya yang melibatkan dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya dan dilaksanakan pada ruang terbukaantar calona1at peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program paslon, simbol atau tanda gambar paslon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih paslon tertentu, yang difasilitasi oleh kpu provinsi yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasion; ba1iho adalah gambar atau lambang yang terbuat dari kain, ka1ru, plastik dan atau sejenisnya yang berkaitan dengan paslon dan atau partai politik pendukung;paslon ataupun berita untuk menarik simpati pemilih; bendera adalah bendera partai politik pendukung paslonfgedung, taman serta sekitar manusia yang terkait dengan aktivitasnya;aslon dan atau partai politik pendukungpemasangan alat peraga kampanye; larangan lokasi kampanye; pengawasan dan penertiban; sanksi administrasi. bab jenis alat peraga alat peraga meliputi: baliho; umbul umbi; spanduk; bendera; aslon dan atau partai politik pendukung dapat melakukan pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye wilayah daerah; pemasangan alat peraga dan patendan tanggal pemungutan suara oleh paslon dan atau partai politik pendukung serta simpatisan. bab kewajiban pemasangan alat peraga kampanye deng1ganggu fungsi penerangan jalan umum pju) tze' bab vii larangan pemasangan alat peraga kampanye setiap paslon dan atau partai politik pendukung dilarang memasang alat peraga kampanye tempat tempat tlmltpanas dan tower, tiang listrik, tiang rambu rambu iau lintas dan tiang telepon. setiap paslon dan atau partai politik pendukung dilarang memasang alat peraga kampanyeputdan stasiun kereta api. bab viii larangan lokasi kampanye setiap paslon dan atau partai politik pendukung dilarang melaksanakan kegiatan kapan ve terbuka pada lokasi lokasi, antara lain: alun alun season langen putro; stadion taruna sragen; terminal bus angkutan;dan stasiun kereta api. setiap paslon dan atau partai politik pendukung dilarang melaksanakarangan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk pemasangan alat peraga kampanye. bab pengawasan dan penertiban pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dandalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tim berkoordinasi dengan kpu kabupaten, panas kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini; dan pemasangan alat peraga kampanye yang membahayakan, rusak atau roboh. bab sanksi administrasi apabila paslon dan atau partai politik pendukung serta simpatisan dalam memasang alat peraga kampanye dan menggunakan lokasiberkoordinasi dengan pa t untung yuni sukawati diundangkan sragen kabupaten sragen, berita daerah kabupaten sragen tahun jo, nomor prabawanto |
iadan tepat sasaran, perlu adanyaperaturan menteri dalam negeri nomornya. tunjangan bpdperangkat desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas. biaya perjalan dinas bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa mengacu pada analisis standar biaya asb) yang ditetapkan dalam peraturan bupati tahun honorarium no dengan besaran honorarium. upah kerja supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas fasilitas penyelenggaran pemerintah desa per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun (disesuaikan menurut asb kabupaten barito kuala tahun belanja pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya atributnya sesuai dengan keputusan bupati barito kuala. j)) belanja pakaian dinas hariankomputer, printer maka setiap desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer dalam setahun paling banyak (dua) unit komputer laptop dan printer. pemeliharaan kantor desabupati barito kuala nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa. ivmenyikapi undang undang nomor tahun tentang desa yang bahwa biaya pemilihan dan pelantikan kepala desa sepenuhnya dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui apbd kabupaten barito kualdalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kepada pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor desa bagi yang belum memiliki, pelaksanaan pembangunan kantor desa dapat dilaksanakan secara bertahap atau tahun ganda sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah desa. bagi pemerintah desa yang telah memiliki kantor tetapi dalam keadaan rusak, tidak dapat membangun kembali dan hanya dapat melakukan rehab. dalam rangka sinkronisasi pembiayaan kegiatan, maka berikut daftar kegiatan yang dapat dibiayai oleh pemerintah desa kegiatan bidang sosial dan budaya urusan pendidikan pembangunan rehab sekolah paud insentif guru paud non pns bantuan pendidikan keagamaan pemberantasan buta aksara. insentif tutor penyediaan bahan ajar dan atk monitoring kegiatan buta aksara pelaporan dan penilaian) insentif pengelola tbm taman bacaan masyarakat) urusan kesehatan pemeliharaan poskesdes rujukan dari desa rumah sakit bantuan pengadaan kantong darah pemberian makanan tambahan posyandu tambahan insentif kader posyandu pemeliharaan ambulance desa pelayanan kesehatan dasar posyandu balita, lansia, kia, dll) urusan pemberdayaan masyarakat biaya pokjanal posyandu kegiatan pkk desa pendataan pengisian profil desa insentif operator pengelola data profil desa pengadaan buku administrasi desa pengadaan buku peraturan perundang undangan urusan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak yakni insentif kader kelompok kegiatan bkb bkr bkl) urusan sosial, kesatuan bangsa dan politik. peranan keserasian sosial (mencegah perkelahian antar desa) rapat koordinasi penanganan wilayah urusan kepemudaan, olahraga, budaya dan pariwisata pengelolaan dan pengembangan obyek wisata skala desa yang belum dikelola kabupaten acara budaya ditingkat desa urusan kepemudaan dan olahraga yakni penimbunan pembangunan lapangan olah raga kegiatan bidang ekonomi urusan pertanian yakni pembukaan jalan usaha tani (yang tidak membutuhkan alat berat dan tenaga tehnis tertentu) urusan koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan bantuan permodalan bagi badan usaha milik desa atau kelompok usaha pengadaan mesin peralatan (mesin jahit, mesin parut kelapa, alat perbengkelan, alat pertukangan kayu, peralatan tata rias) urusan perikanan dan kelautan pengadaan perahu (tidak menggunakan mesin) dan jaring pengembangan budidaya ikan marabahaya, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, isme zulfikar,sh nip. noref: kegiatan bidang infrastruktur dan pemukiman pagatan kewenangan dentetonetruwi sitstwonstrutai ket jalan jalan desa jalan bukan merupakan aset pemda kab. kerikil, paving blok, rabat beton sederhana lingkungan permukiman tidak menggunakan bukan jalan kabupaten alat berat jembatan ruas ruasjalan desa ruas bukan merupakan aset pemda kab. pondasi batu kali sederhana jalan lingkungan permukiman beton konvensional tidak melebihi lebar bukan ruas jalan kabupaten kayu (empat) meter irigasi irigasi desa bukan merupakan aset pemda kab. galian endapan pada saluran sederhana bukan kewenangan irigasi bukan pada bangunan bendung pembersihan semak semak pada perbaikan kabupaten pintu pintu air saluran pada saluran tersier dan kuarter bukan menambah meningkatkan konstruksi saluran bangun baru air bersih jaringan air bersih bukan merupakan aset pemda kab. perpipaan perbaikan bagi desa yang air keran tugu hidran umum menambah jaringan telah memiliki minum perpipaan badan pendukung pengembangan sistem penyediaan air minum bppspam) dapat dilakukan pembiayaan dana insentif pengurus cor beton jaringan baru gorong bukan aset pemda kab pondasi batu kali perbaikan gorong beton konvensional bangun baru bupati barito kuala, hasanuddin muraddoman penyusunan apbapb des,pril bupati barito kuala, liang hasanuddin murad diundangkan marabahaya pada tanggal april, sekretaris daerah supapril uraian pedoman penyusunan apbdesa tahun anggaranpabupaten barito kuala tahun adalah barito kuala sama rasa . barito kuala, satu kata untuk maju, mandiri mewujudkan rakyat berdaya saing yang sejahtera. prioritas pembangunan kabupaten barito kuala berdasarkan sasaran strategis rpm tahun sebagai berikut peningkatan aktivitas perekonomian, peningkatan produksi pertanian, pendidikan, kesehatan: tata laksana pemerintahan yang baik, sosial, infrastruktur, pemukiman. semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan pemerintah daerah kabupaten barito kuala harus didukung dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa terutama dalam peningkatan produksi pertanian, tata laksana pemerintahan yang baik, infrastruktur dan pemukiman sehingga terwujudnya kemandirian lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya. adanya peningkatan usaha masyarakat bidang pertanian inovatif yang mendukung kemampuan berketahanan pangan, terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan diidentifikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana desa, serta terwujudnya peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat. proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah kabupaten barito kualtentang tata cara pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten barito kuala yang mengacu pada peraturan kepala lopp tahun tentang pengadaan barang dan jasa desa. jawabkan sesuai dengan peraturan d partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa. dana transfer. pemberian dana desa kepada desa dari apbnpbd kepada desa diatur berdasarkan peraturan bupati yang berlaku pada tahun berkenaan. bagian dari hasil pajak retribusi daerah diatur dalam peraturan apbd kabupaten tahun berkenaan. lain lain pendapatan desa yang sah pemerintah desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional bpd, insentif rukun warga dan rukun tetanggpembangkit listrik tenaga mikrohidro |
lea bupati pangandaran provinsi jawa barat. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang komunitas intelijen daerah (komandapangandaran, intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi,angandaran,,daerahagung republik indonesia dan direktur intelijen imigrasi. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk komunitas intelijen daerah komandan) kabupaten pangandaran. bab iii penyelenggaraan penyelenggaraan komandan daerah menjadi tugas dan tanggungjawab bupati. tugas dan tanggung: selaku pelaksana harian komandan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan komandan adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah. komandanyang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada komandan mempunyai fungsi: mengumpulmerencanakan dan mengkaji hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional daerah, dan menyusun rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan bupati berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah.unsur baik ciamis, pasi intel kodim ciamis,bab pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi komandan daerah dilaporkan oleh bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri koordinator politiksampaikan secara berkala setiap (enam) bulan pada bulan januari dan juli dan sewaktu waktu apabila dipandang perlu. dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada dengan ketentuan segera menyampaikan laporan tertulis secara hierarki. bab vii pembiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan komandan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran. bab vuntuk tahun pemerintah kabupaten pangandaran memperoleh bantuan dari pemerintah provinsi jawa barat sesuai dengmemiliki kewajiban pembayaran utang belanja langsung kepada pihak ketiga atas kegiatan yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sesuai keputusan bupati pangandaran nomor: pts. huk serta adanya kebutuhan penanganan rehabilitasi bangunan yang sangat mendesak dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar dari akibat ambruknya bangunan sekolah dasar sebagai dampak dari curah hujan dalam intensitas tinggi, belum dianggarkan dalam penjabaran apbd tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada hurufjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idngga dennis bupati hulu sungai utardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang bahwa dengan semakin berkembangnya sistem, mekanisme, dan prosedur tata pembukuan dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat pada semakin besarnya tanggungjawab dan jumlah anggaran daerah yang dikelola, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pns yang terlibat dalam pengelolaan tata administrasi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten hulu sungai utara, bahwa dengan dibentuknya badan pengelolaan keuangan dan aset daerahmaka perlu melakukan penyesuaian dengan cara memperbaharui:: mengingat undang undang nomor tahun tentangpersetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai utara nomor: administrasi keuangan daerah, surat kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai utara, nomor: bukan, tanggal maret perihal: mohon perubahan nomor tahun.tugas mengelola tata administrasi keusekretaris daerah. jabatan struktural eselon adalah kepalsekretariskepala bidang atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang undangan. jabatan struktural eselon dengan nomenklatur kepala sub bidang dan kepala sub bagianfungsional umum staf adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pns dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas ketatausahutara.pns yang bertugas mengelola tata administrasi keuangan daerah diberikan tambahan penghasilan atas dasar beban kerja. jabatan pns yang termasuk dalam kategori beban kerja pengelola tata administrasi keuangan daerah adalah pejabat pada sekretariat daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan terdiri darifungsional umum staf dengan golongan ii, iii, dan iv. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: jabatan struktural eselon sebesar rp. perbulan, jabatan struktural eselonsebesar rp. perbulan, jabatan fungsional umum staf dengan golongan iii, dan iv, sebesar rp. perbulan, jabatan fungsional umum staf dengan golongan dan ii, sebesar rp. perbulan, jabatan fungsional umum dengan nomenklatur ajudan bupati dan ajudan sekretaris daerah sebesar rp. perbulan, dengan berlakunya peraturan bupati ini maka pns yang masuk dalam kategori tidak lagi mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan peraturan bupati hulu sungai utara nomor tahun atau perubahannya. segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pns dibebankan kepada apbd kabupaten hulu sungai utara. tertentu, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan pns yang menduduki jabatan struktural ditunjuk sebagai pelaksana tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni dengan nilai tambahan penghasilan yang terbesar. bagi pns yang melaksanakan cuti luar tanggungan negara atau tidak masuk kerja lebih dari hari kerja dalam satu bulan, tidak mendapatkan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini. pns yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut terlambat datang kali, dikurangi 5y6, terlambat datang atas kali, dikurangi 10y6, cc. pulang lebih awal kali, dikurangi y6, pulang lebih awal atas kali, dikurangi yo6, tidak hadir kali, dikurangi tidak hadir atas kali, dikurangi yo6, meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin per surat teguran dikurangi y6, tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, dikurangi 10y6, tidak mengikuti rapat dan senam kesegaran jasmani atau kegiatan gotong potong lebih dari kali, dikurangi 5y6, dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor tahun dikurangi membantu menandatangani presensi pns lain, dikurangi 5y0ns yang bersangkutan. realisasi tambahan penghasilan bagi pnsberita daerah kabupaten hulu sungai utara tahun nomor seri nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati ini berlaku sejaknggarkannya dana kelurahan dalam apbd tahun anggaran makalu kab. hsu tahun nomor perubahan atas penjabaran apbd ta.perlu kab. hsu tahun nomor perubahan atas penjabaran apbd ta. hlm dari: kecamatan amuntai tengah, termasuk juga: kelurahan kebun sari: kelurahan antasari, kelurahan murung sari, kelurahan pariwara, kelurahan sungai malanggroup kab. hsu tahun nomor perubahan atas penjabaran apbd ta. hlm daripala bagian kum, bnn ( se tpa (ek ap des sofia syahrini, nakang peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten purwakarta tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbangperlu disusun rencana tata ruang wilayah yang berfungsi sebagai arahan lokasi investasi baik sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakatnyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, bahwdipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta tantangan pengembangan wilayah kabupaten purwakartncana tata ruang wilayah kabupaten purwakarta, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten purwakartaakartabab kelembagaan dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupatenmasyarakat:bagian kedua kewajib:ketentuan pidana dilakupurwakartkabupaten, disusun rencana rinci tata ruang terdiri atas:zonasi rencana detail tata ruang rdr) kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan perkotaan purwakarta, kawasan perkotaan plered, kawasan perkotaan wanayasa, kawasan perkotaan campaka, kawasan perkotaan bungursari, kawasan perkotaan babakancikao, kawasan perkotaan pasawahan, kawasan perkotaan pondoksalamj, kawasan perkotaan kiarapedes, kawasan perkotaan tegalsari, kawasan perkotaan bojong: kawasan perkotaan sukatani, kawasan perkotaan sukamara, kawasan perkotaan jatiluhur,dan oo. kawasan perkotaan manis. rencana tata ruang rtr) kawasan strategis kabupaten ksk) kecamatan manisksk perkotaan hijau koridor larangan, bojong dan wanayasa. ksk jatiluhur, ksk dirata, ksk kerajinan dan bahan bangunan keramik kecamatan plered: dan il. ksk situ bulu. rencana rinci tata ruang dan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. bab xiii ketentuan peralihan pada saatlembaran daerah kabupaten daerah tingkat purwakarta nomor tanggal maretditetapkan purwakarta pada tanggal # september buranpurwakarta akan un rdi mulyadi diundangkan purwakarta pada tanggal september kabkretaris daerah agen purwakarta pareja drs layan swara stp baran daerah kabupaten purwakarta tahun nomoryang selanjutnya disebut pkw ditetapkan dengan kriteriaenjelasan ataspurwakarta merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar hektar yang terdiri atas kecamatan, desa, dan kelurahan. wilayah kabupaten purwakartarencana tata ruang wilayah kabupaten purwakarta yang selanjutnya disingkat rtrw kabupaten purwakarta secara keseluruhan wilayah kabupaten purwakarta. untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan dilaksanakan secara konsisten dengpenataan ruang kabupaten purwakartapurwakarta. penataan ruang kabupaten purwakartapurwakarta yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan,purwakarta. il. demi pengertian yang dirumuskan dalam ini dimaksudkan untuk menghindari pemahaman yang multitafsir dalam peraturan daerah ini. cukup jelas tujuan penataan ruang wilayah kabupaten disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten purwakartwakartwakarta, sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten purwakarta, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rtrw kabupaten purwakarta, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten purwakartacukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf penetapan pkw kabupaten purwakarta mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional rtrw) dalam tahun pkwfasilitas minimum yang tersedia pkw adalah: pasar induk regional rumah sakit umum tipe cc. pusat kebudayaan kawasan olahraga huruf penetapan pkl perkotaan kabupaten purwakarta mengacu pada rtrw provinsi jawa barat dalam peraturan daerahpurwakartafasilitas minimum yang tersedia pkl adalah: sarana pendidikan setingkat sma rumah sakit umum tipe sarana olahraga penetapan plered dan wanayasa sebagai pkl perdesaan memperhatikan peran dan fungsinya sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi baik kecamatan yang bersangkutan maupun kecamatan yang berdekatan atau sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah wilayah belakangnya. pengembangan pkl perdesaan,pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar, dan pembangunan puskesmas. huruf: sarana pendidikan setingkat smp puskesmas rawat inap sarana olahraga cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pusat pelayanan kawasan ppk) sukatani direncanakan pembangunan kawasan olahraga pacuan kuda. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasmbukaan gerbang jalan tol babakancikao dimaksudkan untuk mendukung kawasan peruntukupaten purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran dalam program revitalisasi perkeretaapian pada lintas bandung cirebon agar pergerakan penumpang dan barang antara bandung dan cirebon dapat dilakukan dengan cepat, nyaman, dan murah. salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan jalur kereta api short cut (jalan pintas) antara stasiun cibubur dan stasiun tanjungrasa. dengan adanya pembangunan jalur kereta api short cut antara stasiun cibubur dan stasiun tanjungrasa maka pengoperasian kereta api antara bandung dan cirebon dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melewati cikampek. segmen rencana short cut: segmen mulai dari stasiun cibubur sampai dengan jalan negara, segmen jalan negara s.d jalur kereta api cikampek cirebon panjang km. segmen eksisting jalur cikampek cirebon (93t150) s.d stasiun tanjungrasa sepanjang km. kerjasama pembangunan jalur kereta api short cut antara stasiun cibubur dan stasiun tanjungrasa ditetapkan mulai tahun cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pusat kegiatan adalah kegiatan industri, perdagangan, pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. huruf saluran udara tegangan ekstra tinggi stet)huruf saluran udara tegangan tinggi suit) adalah sarana diatas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit gardu induk gi) atau daridan 150kv) huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pengembangan telekomunikasi perdesaan diarahkan pada desa desa yang belum terjangkausinyal telepon, jaraknya jauh dari jangkauan kabel telepon, dan kondisi topografinya sulit untuk dilalui jaringan telekomunikistem penyediaan air minum dengan pelibatan peran masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelembagaan pengelola air minum perdesaan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. pemanfaatan air permukaan waduk jatiluhur untuk melayani wilayah dki jakarta dan sekitarhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud bencana alam, meliputi bencana alam gerakan tanah, bencana alam letusan gunung berapi, bencana banjir, dan bencana kegagalan waduk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.diatur adalah kawasan lindung dkabupaten purwakarta adalah analisis potensi dan kendala pengembangan, identifikasi kawasan (kawasan lindung dan budidaya):kebijaksanaan terkait yang berlaku dan standar kriteria yang berlaku, dan rtrw kabupaten kota yang berbatasan, rtrw jawa barat, dan pedoman teknis opd yang terkait dengan urusan tata ruang dan permukiman. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuanpemukiman, untuk sungai kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara meter, daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggal luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggal lebar sempadan minimal meter dari tepi sungai, pada sungai bertanggal kawasan perdesaan sekurang kurangnya meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul, pada sungai bertanggal kawasan perkotaan ditetapkan sekurang kurangnya meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul: garis sempadan sungai tidak bertanggal dalam kawasan perkotaan berdasarkan kriteria: sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari meter, garis sempadan yang ditetapkan sekurang kurangnya meter dihitung dari tepi sungai. sungai yang mempunyai kedalaman lebih besar dari meter sampai dengan meter, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya meter dihitung dari tepi sungai. sungai yang mempunyai kedalam. sg.:30y6 kriteria cagar alam adalah kawasan darat dan atau perairan, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia yang khas. kriteriasekurang cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana kegagalan waduk adalah kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal hal diluar perkiraan teknis pada waduk jatiluhur dan waduk dirata. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah situ adalah pelestarian sumber daya alam plasma nutfah yang dilaksanakan luar habitat asalnyadan budidaya.hurufhurufhurufernakan jenis hewan ternak ruminansia besar yaitu peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. peternakan jenis hewan ternak ruminansia kecil yaitu peternakan kambing, dan domba. peternakan jenis hewan unggas yaitu peternakan itik, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung unta, dan lain lain. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi komoditaskawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditaskawasan pertambangan batuan meliputi komoditashuruf yang dimaksud dengan kawasan pertambangan migas adalah kawasan pertambanganurufatau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri pada tersebut, diantaranya: industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. misalnya: industri barang barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan. industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak anak. industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal). misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan. klasifikasi jenis industri dilihat dari besarnya nilai investasi diluar modal berupa tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari: industri mikro dengan nilai investasi kurang dari rp. industri kecil dengan nilai investasi antara rp. sampai rp. industri menengah dengan nilai investasi antara rp. sampai rp. industri besar dengan nilai investasi lebih dari rp. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas pengembangan kawasan permukiman perkotaan, ditetapkan dengan ketentuan berikut dan utilitas pendukung termasuk manajemen proteksi terhadap bahaya kebakaran, sesuai dengan, dan pengendalian perkembangan permukiman perkotaan, melalui: pengembangan kasih fisika, penyediaan lingkungan siap bangun (fisika) untuk pembangunan hunian vertikal dengan peran serta swasta dan masyarakat, dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh. pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk:permukiman pedesaan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam setempat guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi wilayah wilayah yang belum berkembang, menata kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana: meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman desa tertinggal terpencil, desa perbatasan dengan kabupaten kota, permukiman kumuh, dan kawasan rawan bencana: dikanan dan pengolahngembangkan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan keserasian dengan kegiat daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. cukup jelas. cukup jelas. huruf penetapan kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomiberpotensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomdan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dalam wilayah kabupaten. huruf penetapan kawasan strategis dari aspekpenetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosialb sektor yang merupakan industri berbasis kreativitas indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh departemen perdagangan republik indonesia adalah: periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. kode kali klasifikasi baku lapangan usaha) digit: arsitektur: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro town planning, urban design, landscape architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior). kode kali klasifikasi baku lapangan usaha) digit: pasar barang seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan. kerajinan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). desain: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. fesyen: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. video, film dan fotografi: kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. termasuk dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. permainan interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. seni pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. penerbitan dan percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blank cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. juga mencakup penerbitan foto foto, grafis (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film. layanan komputer dan piranti lunak: kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. televisi dan radio: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. riset dan pengembangan: kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultansi bisnis dan manajemen. kuliner: kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk dimasukkan dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas indonesia yang dapat ditingkatkan daya asingnya pasar ritel dan pasar internasional. studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk produk makanan olahan khas indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, dalam dan luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing pasar ritel modern dan pasar internasional. pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi indonesia. hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik, membuat keunggulan komparatif tersebut tidak tergali menjadi lebih bernilai, dan teknologi serta sumber daya alcukup jelas. cukup jelas. cukup jelasjenis perizinan yang harus dimiliki ditetapkan dengan peraturan daerah. organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikutcc.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintahdengan ketentuan:diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten. cukup jelas. cukup jelas. izin peruntukan penggunaan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan, dengan ketentuan izin peruntukan penggunaan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang, dengan ketentuan izin mendirikan bangunan diberi.bidkesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentupeternak kawasituruang lingkup wilayah(tujuh belas) kecamatan dan terbagi menjadi (seratus delapan puluh tiga) desa serta (sembilanbujur timur dan lintang selatankarawang dan kabupaten subangebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bandung barat: sebelah timur berbatasan dengan kabupaten subang, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten karawang dan kabupaten cianjurkabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasterdiri atas:, pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau megapolitan bagian selatan wilayah kabupaten, pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri,, pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung gunnyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange), mendorong investasi pembangunan kawasan industri kawasan peruntukan industri, mendorong penyediaan pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri, dan merelokasi secara bertahap kegiatan industri lokasi kawasan peruntukan industri kawasan industri. pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan atau megapolitan bagian selatan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan strategi meliputi: menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar perairan waduk yang berada wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten, meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan bagian tenggara wilayah kabupaten, mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan, meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat bagian barat daya wilayah kabupaten, mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan bersangkutan produk pertanian. pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan strategi meliputi: mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi bagian tenggara wilayah kabupaten, mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya kawasan industri kecil unggulan, mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan sekitar waduk yang ada wilayah kabupaten, mengembangkan taman wisata kawasan perkotaan, mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi kawasan wisata: dan membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan kawasan wisata dan kawasan perkotaan. sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan strategi meliputi: mengembangkan pkw, pkl, lp, ppk, ppl terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata, mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu, meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan, dan meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persamaan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangkmantapkan perlindungan kawasan hutan lindung, meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan kawasan perkotaan, mengendalikan perkembangan kawasan terbangun kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas tempat secara mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan sekitar garis sempadan sungai dan danau waduk situ, dan merehabilitasi kawasan bekas pertambangenetapan sistem pusat kegiatan, dan fungsi pelayanan pusat kegiatan. penetapan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pkw, pkl, lp: dan ppk. pkw sebagaimana dimaksud pada huruf berada mikoto cikampek kecamatan bungursari pkl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan purwakarta, kecamatan plered: dan kecamatan wanayasa. sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan cibatu: dan sawit berada kecamatan larangan. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan babakancikao, kecamatan campaka, kecamatan jatiluhur: kecamatan sukatani: kecamatan tegalsari, kecamatan manis, kecamatan sukamara, kecamatan pasawahan, kecamatan pondoksalam j . kecamatan bojong, kecamatan kiarapedes, dan kecamatan bungursari. fungsi pelayanan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pkw cikampek mikoto dengan fungsi pelayanan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland): pkl purwakarta, plered, dan wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata, cibatu dan sawit larangan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri perdagangan dan jasa, dan ppk dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa ppl, ppl sebagaimana dimaksud pada dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala antar desa meliputi: desa cijunti berada kecamatan campaka, desa ditambang berada kecamatan manis, desa depok berada kecamatan larangan, desa canting dan tajursindang berada kecamatan sukatani: desa cisarua dan sukaraja berada kecamatan tegalsari, desa tanggul tangguh berada kecamatan wanayasa, desa pasawahan anyar berada kecamatan pasawahan, desa margaluyu berada kecamatan kiarapedes, dan desa keris berada kecamatan bojongdan sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan asap): dan jaringan transportasi perkotaan. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan lla) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemantapan jalan bebas hambatan cikampek padalarang, dan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jalan arteri primer meliputi: ruas batas kab. karawang purwakarta sedang cikampek sedang): ruas sedang batas kota purwakarta, ruas jalan veteran: ruas jalan end. sudirman, ruas jalan r.e. martadinata: ruas jalan basuki rachmat: ruas batas kota purwakarta isoman (batas bandung barat), ruas jalan terusan ibrahim singadilaga, ruas jalan ibrahim: ruas jalan end. yani, dan ruas jalan raya citanya. jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jalan kolektor primer kp meliputi: ruas jalan sedang batas purwakarta subang, ruas jalan simpang purwakarta jatiluhur, ruas jalan basuki rachmat: ruas jalan kapten halim, ruas jalan purwakarta wanayasa, ruas jalan wanayasa, ruas jalan wanayasa batas purwakarta subang, ruas jalan batas purwakarta karawang curug) purwakarta, dan ruas jalan pahlawan. jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal. jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ruas jalan mikoto cilandak, ruas jalan cibatu cibukamanah, ruas jalan cibukamanah babakan wanayasa), ruas jalan wanayasa sawit, ruas jalan canting warungjeruk, ruas jalan cilegon sukamara: ruas jalan sukamara sejati, ruas jalan cite ciramahilir, ruas jalan cibubur cikaobandung, dan ruas jalan silalahi panyindangan.n peningkatan jaringan jalan dan jembatan wilayah kabupaten meliputi: pembangunan jalan bebas hambatan mikoto palimanan, pembukaan gerbang tol babakancikao, sawit, dan sukatani, pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri ditangkap kecamatan babakancikao simpang susun sedang kecamatan bungursari, pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri kembangkuning kecamatan jatiluhur simpang susun citanya. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas lingkar timur luar menghubungkan ruas jalan mikoto cilandak, cibatu cibukamanah, cibukamanah babakan wanayasa), peningkatan jalan dan jembatan pada ruas lingkar timur dalam menghubungkan cembung gembong parakanlima jantung, dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas lingkar barat menghubungkan cibubur babakancikao cikaobandung kutamanah pertamanan ciririp sukamara parungbanteng sukamukti cijjat: penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan pengembangan perlengkapan jalan. pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan terminal penumpang tipe berada pkw mikoto, pembangunan terminal penumpang tipe berada kecamatan purwakarta: cc. pembangunan terminal penumpang tipe meliputi: terminal wanayasa berada kecamatan wanayasa, terminal larangan berada kecamatan larangan, terminal cite berada kecamatan plered: dan terminal simpang berada kecamatan purwakarta. pengembangan terminal penumpang tipe berupa terminal citanya berada kecamatan jatiluhur. penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jembatan timbang berada desa wangi kecamatan bungursari. pengembangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terutama pada jaringan jalan perkotaan dan jaringan jalan strategis meliputi: rambu lalu lintas: rambu pendahulu penunjuk jurusan, marka parkir, markajalan, zebra cross (jalur penyeberangan), cermin tikungan, dan penerangan jalan umum. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas: jaringan trayek antar kota antar provinsi akan), dan jaringan trayek antar kota dalam provinsi akbp). jaringan trayek antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf melayani perkotaan purwakarta dengan kota kota lain luar provinsi jawa barat, dan jaringan trayek antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf melayani perkotaan purwakarta kota kota lain dalam provinsi jawa barat meliputi: purwakarta bandung, purwakarta subang, purwakarta karawang, purwakarta bekasi: purwakarta bogor, dan purwakarta cianjur. jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jaringan trayek angkutan kota, jaringan trayek angkutan perdesaan, dan jaringan trayek angkutan perbatasangkutan kota sebagaimana dimaksud pada huruf melayani pergerakan penduduk dalam wilayah kabupaten meliputi: sedang jl. veteran jl. sudirman jl. re. martadinata jl. kat. halim epik. andamana sedang, sedang jl. epik andamana jl. end. sudirman jl. kk. singawinata jl. kat. halim simpang jl. kat. halim jl. re. martadinata jl. end. sudirman jl. veteran sedang, citanya jl. pemuda jl. basuki. rahmat jl. kat. halim jtaman. pahlawan jl. ibrahim. jl. end. yani ji. basuki. rahmat citanya, citanya jl. pemuda jl. basuki. rahmat jl. yani jl. ibrahim. jl. taman. pahlawan jl. end. sudirman jl. kk. singawinata jl. kat. halim simpang jl. kap. halim jl. basuki. rahmat citanya, sedang jl. veteran jl. taman. pahlawan jl. ibrahim. jl. yani jl. basuki. rahmat jl. pramuka citanya jl. basuki. rahmat jl. re. martadinata jl. sudirman jl. veteran sedang, sedang jl. veteran jl. end. sudirman jl. re. martadinata jl. basuki. rahmat jl. pramuka citanya jl. basuki. rahmat jl. yani jl. ibrahim. jl. taman. pahlawan ji. veteran sedang, ditangkap jl. industri ji. taman. pahlawan jl. end. sudirman jl. kk. singawinata jl. kat. halim simpang ji. kat. halim jl. basuki. rahmat jl. yani jl. ibrahim. jl. taman. pahlawan jl. industri ditangkap, ditangkap jl. industri ji. taman. pahlawan jl. kopi perum. griyamukti jl. baru jl. kemuning jl. epik. andamana jl. kol. rahmat warungkadu pasawahan, dan citanya cilegon jatiluhur service pp. jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf melayani pergerakan penduduk antara perkotaan purwakarta dengan ibukota kecamatan wilayah kabupaten meliputi: mikoto campaka cibatu kiarapedes wanayasa, purwakarta sukatani jatiluhur plered tegalsari manis, citanya brug, citanya sukatani plered, citanya cilegon cikaobandung:, simpang pasawahan wanayasa, simpang taringgullandeuh ciheulang, simpang pasawahan diserang, sedang sanskerta perum bic): sedang ciparungsari, sedang santri tanjunggarut, terminal plered simpang warungjeruk, terminal plered ditangkap warungjeruk, plered sawit bojong wanayasa, terminal plered isoman, babakancikao ditangkap curug, simpang rajawali, plered manis: dan terminal citanya jatiluhur sukamara jaringan trayek angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf melayani pergerakan penduduk antara perbatasan purwakarta dengan perbatasan wilayah kabupaten lain meliputi: terminal wanayasa sagalaherang jalancagak kabupaten subang, simpang pasawahan wanayasa sagalaherang kabupaten subang, sedang cipeundeuy pabuaran kabupaten subang, plered cipeundeuy kabupaten bandung barat, dan plered cikalong kulon kabupaten cianjur. sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan jalur kereta api lintas cikampek purwakarta larangan, peningkatan jalur kereta api isoman cikadongdong, cc. pengembangan terminal peti kemas cibubur, pembangunan shortcut (jalan pintas) jalur kereta api lintas cibubur tanjungrasa, pembangunan jalur ganda parsial lintas purwakarta citanya, penyediaan rambu pengaman pada perlintasan sebidang, dan penataan lingkungan stasiun berupa penataan jalan masuk, parkir stasiun, ruang tunggu penumpang, pergudangan, drainase, gedung, fasilitas jasa dan perdagangan serta pemeliharaan fasilitas pengoperasian kereta api meliputi: stasiun purwakarta berada kecamatan purwakarta, stasiun plered berada kecamatan plered: stasiun cibubur berada kecamatan bungursari, stasiun sukatani berada kecamatan sukatani: stasiun isoman berada kecamatan larangan, stasiun sedang berada kecamatan babakancikao, dan stasiun citanya berada kecamatan jatiluhur. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan asap) sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penetapan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, rehabilitasi dermaga berada waduk jatiluhur dan waduk dirata: dan cc. peningkatan kualitas dan jumlah sarana angkutan penyeberangan berada waduk jatiluhurjaringan prasarana lainnya. dan gardu induk, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan prasarana energi lainnya. jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf melewati kecamatan cibatu campaka purwakarta babakancikao jatiluhur. pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangkit listrik tenaga air plta) waduk jatiluhur berada kecamatan jatiluhur dan waduk dirata kecamatan manis, pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) berada kecamatan bojong, kiarapedes dan wanayasa, dan gardu induk gi) meliputi: kecamatan campaka dengan kapasitas daya (seratus dua puluh) mega volt ampere, kecamatan purwakarta dengan kapasitas daya (seratus dua puluh) mega volt ampere, kecamatan jatiluhur waduk jatiluhur) dengan kapasitas daya (seratus empat puluh lima) mega volt ampere, dan kecamatan manis waduk dirata) dengan kapasitas daya (seribu seratus lima puluh) mega volt ampere. rencana pengembangan pembangkit listrik selain yang disebutkan pada huruf dan huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. rencana pengembangan gardu induk sebagaimana pada huruf berlokasi pada pusat pusat kegiatanengan kapasitas (lima ratus) kilo volt meliputi: kecamatan manis, kecamatan sukamara, kecamatan tegalsari, kecamatan campaka, kecamatan bungursari, dan kecamatan babakancikao. saluran udara tegangan tinggi suit) dengan kapasitas (seratus lima puluh) kilo volt meliputi: kecamatan tegalsari, kecamatan plered: kecamatan sukatani: kecamatan jatiluhur, kecamatan purwakarta: dan kecamatan campaka. saluran udara tegangan tinggi suit) dengan kapasitas (tujuh puluh) kilo volt meliputi: kecamatan purwakarta, kecamatan babakancikao: dan kecamatan jatiluhur. peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi listrik berupa pemerataan pelayanan listrik seluruh desa dalam wilayah kabupaten, dan pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten. jaringan prasarana energi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji space) meliputi: kecamatan campaka, kecamatan cibatu, kecamatan bungursari, kecamatan sukatani, kecamatan plered: kecamatan wanayasa, kecamatan jatiluhur, dan kecamatan purwakarta. stasiun pengisian bahan bakar umum spbu) tersebar wilayah kabupaten. sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan jaringan serat optik berada koridor mikoto sawit dan wilayah perkotaan, pengembangan dan peningkatan sambungan telepon tomat sto) dan menambah rumah kabel rk) berada kawasan perkotaan, pengembangan jaringan kabel dan nirkabel (seluler) seluruh pelosok desa, dan pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama seluruh wilayah kabupaten. pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada hurufngacu pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada wilayah sungai terdiri atas: pengelolaan sungai, waduk, dan situ, jaringan irigasi: prasarana air baku untuk air minum, dan pengendalian daya rusak air. pengelolaan sungai, waduk, dan situcitarum sebagai lintas provinsi. pengelolaan sungai sungai lintas kabupaten meliputi: sungai citarum, dan sungai cilamaya, cc. pengelolaan sungai sungai dalam wilayah kabupaten meliputi sungai cikal, sungai ditangkap: sungai sampel:, sungai diserang, sungai silalahi, dan sungai sungai yang ada wilayah kota. pemeliharaan waduk meliputi: waduk jatiluhur: dan waduk dirata. pemeliharaan situ meliputi:sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pengelolaan daerah irigasi d.i) terdiri atas: daerah irigasi kewenangan pemerintah meliputi: d.i selatan jatiluhur dengan luas kurang lebih (sebelas ribu lima puluh dua) hektar, dan d.i. jarum timur dengan luas kurang lebih (seratus delapan belas) hektar. daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi: d.i. undang dengan luas kurang lebih (seribu seratus sebelas) hektar, d.i. isoman dengan luas kurang lebih (dua ribu seratus tujuh belas) hektar, d.i. pondoksalam dengan luas kurang lebih (seribu lima ratus lima puluh tiga) hektar, dan d.i. wanayasa dengan luas kurang lebih (seribu tujuh puluh empat) hektar. daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan jumlah (enam puluh tiga) d.i tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: perlindungan dan rehabilitasi terhadap sumber sumber air dan daerah resapan air, peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya, cc. optimalisasi pemanfaatan potensi air baku, dan pembangunan waduk waduk kecil. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: normalisasi sungai: pengerukan sungai, optimalisasi waduk jatiluhur dan waduk dirata, optimalisasi sumur resapan, penghijauan, dan pemberdayaan masyarakat.: penyediaan dan pengelolaan air minum, pengembangan jaringan drainase, cc. pengelolaan persamaan, pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan limbah cair dan limbah b3, dan pengembangan evakuasi bencana alam. sistem jaringan penyediaan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan perpipaan sistem penyediaan air minum spam) untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi: kecamatan bungursari, kecamatan cibatu, kecamatan campaka, kecamatan pondoksalam: kecamatan tegalsari, kecamatan sukamara, kecamatan sukatani: kecamatan bojong, dan kecamatan manis. peningkatan kapasitas produksi air minum dan menurunkan kehilangan airrbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusiningkatan cakupan pelayanan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengembangan sistem penyediaan air minum dengan pelibatan peran masyarakat, optimalisasi pelanggan dan jaringan eksisting dengan memanfaatkan sumber air baru, pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali meliputi: kecamatan purwakarta, kecamatan wanayasa, kecamatan larangan, dan kecamatan plered. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum, dan pembangunan ipa (instalasi pengolahan air) kecamatan plered. pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan dan perbaikan sistem saluran drainase setiap jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer): operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman, cc. perencanaan drainase terpadu dengan jaringan jalan, danpeningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase, dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelolaan drainase. pengelolaan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan tempat penampungan sementara tps) setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga, optimalisasi tempat pemrosesan pengelolaan akhir sampah tugas) cikolotok dengan sistem sanitasi landfill desa mayasari kecamatan pasawahan, cc. pemantauan dan evaluasi tempat pemrosesan akhir, pengembangan sistem pengelolaan dan pemprosesan sampah secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan sumber penghasil sampah, pengelolaan persamaan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep meliputi reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang): peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persamaan, dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persamaan. pengelolaan limbah rumah tangga, desa cikarang kecamatan babakancikao, penanganan limbah tinja dengan instalasi pengolah lumpur tinja plt) desa cikarang kecamatan babakancikao, menyediakan sarana pengangkutan limbah lokasi pengolahan limbah, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah, dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah. pengelolaan limbah cair dan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputipengembangan instalasi pengolahan air limbah ipar) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengahdan kecamatan sukatani. pengembangan instalasi pengelolaan limbah terpadu kawasan peruntukan industri. pengembangan evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jalur evakuasi bencana, dan ruang evakuasi bencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jalan poros desa, dan jalan kolektor. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud huruf diarahkan berada di: balai desa kelurahan, lapangan terbuka, bangunan sekolah setiap desa kelurahan, dan bangunan fasilitas umum lainnya. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada dan didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (early warning system) yang memadaarahan pengembangan kawasan lindung meliputi: menetapkan kawasan lindung daerah sebesar (empat puluh sembilan koma lima delapan) persenresapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologisatus tujuh puluh tiga) hektar meliputi: kecamatan bojong, dan kecamatan wanayastiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar meliputi: kecamatan bojong, kecamatan larangan, kecamatan kiarapedes, kecamatan wanayasa, dan kecamatan pondoksitu, danau atau waduk: kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf berada sepanjang aliran sungai yang tersebar seluruh wilayah kabupaten meliputi: sungai cilamaya, sungai cikal, sungai ditangkap, sungai sampel, sungai citarum, sungai diserang, dan sungai silalahi. kawasan sekitar situ, danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: waduk dirata meliputi: kecamatan tegalsari, dan kecamatan manis. waduk ir. juanda jatiluhur) meliputi: kecamatan jatiluhur, kecamatan sukamara: dan kecamatan tegalsari.kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar wilayah kabupaten. sempadan sungai, kawasan sekitar situ, danau atau waduk serta kawasan sekitar mata air diatur dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar atau (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar setiap kawasan permukiman perkotaan wilayahhutan konservasi cagar alam rangrang dengan luas kurang lebih (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar meliputi: kecamatan kiarapedes, kecamatan bojong, dan kecamatan wanayasa. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf terletak pusat perkotaan purwakarta dengan luas kurang lebih (lima) hektar meliputi: makam syech being yusuf, dan gedung negara badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah idan kawasan rawan bencana kegagalan waduk. kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (seratus lima puluh lima) hektar meliputi: kecamatan jatiluhur: dan kecamatan babakancikao. kawasan rawan bencana kegagalan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf berupa air limpasan waduk terdiri atas: waduk jatiluhur meliputi: desa jatimekar kecamatan jatiluhur: desa cikaobandung kecamatan jatiluhur, desa kembangkuning kecamatan jatiluhur, dan desa ditangkap kecamatan babakancikao. waduk dirata meliputi: desa warungjeruk kecamatan tegalsari, desa galumpit kecamatan tegalsari, desa cadassari kecamatan tegalsari, desa sukaraja kecamatan tegalsari, desa karya kecamatan tegalsari, desa gandasoli kecamatan plered: dan desa mekarsari kecamatan laryang berupa kawasan karst dengan luas kurang lebih (seratus dua puluh lima) hektar meliputi: kecamatan sukamara, kecamatan jatiluhur: dan kecamatan manisdan kawasan rawan gerakan tanah. kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (satu) hektar terletak bagian selatan kabupaten meliputi: kecamatan wanayasa, dan kecamatan bojong. kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (empat belas ribu empat puluh tujuh koma lima) hektar meliputi: desa cisalada dan parakanlima berada kecamatan jatiluhur, desa margaluyu dan mekarjaya berada kecamatan kiarapedes, desa tanggul tangguh dan ciawi berada kecamatan wanayasa, desa jarak berada kecamatan larangan, desa ciramahilir dan ditambang berada kecamatan manis, desa bojong barat berada kecamatan bojong: desa pesanggrahan berada kecamatan bojong, desa cibukamanah dan rajawali berada kecamatan cibatu, desa tegalsari berada kecamatan tegalsari, dan desa pasirmunjul dan jantung berada kecamatan sukataterhadap plasma nutfah situ kawasan jatiluhur sanggabuana dengan luas kurang lebih (tiga puluh) hektar berada kecamatan sukamaratiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi: kecamatan campaka, kecamatan cibatusukamara, kecamatan sukatani: dan kecamatan tegalsari. kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh) hektar meliputi: kecamatan bojong, kecamatan campaka, kecamatan cibatu, kecamatan cibubur, kecamatan larangan:purwakarta, kecamatan bungursari kecamatan sukamara, kecamatan sukatani: dan kecamatan wanayas:engan luas kurang lebih (sepuluh ribu tujuh puluh satu) hektar meliputi: kecamatan purwakarta, kecamatan bungursari, kecamatan pasawahan: kecamatan campaka, kecamatan plered: kecamatan larangan, kecamatan wanayasa, dan kecamatan pondoksalam. kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi: kecamatan purwakarta, kecamatan pasawahan, kecamatan campaka, kecamatan plered: kecamatan larangan, dan kecamatan pondoksalam. kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi: kecamatan wanayasa, kecamatan plered: kecamatan campaka, kecamatan sukatani: kecamatan pasawahan: kecamatan pondoksalam, kecamatan bojong, kecamatan manis, kecamatan kiarapedes, kecamatan bungursari, kecamatan larangan, dan kecamatan tegalsari. kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi: kecamatan kiarapedes, kecamatan sukatani, kecamatan plered: kecamatan manis: kecamatan larangan, kecamatan campaka: kecamatan cibatu, kecamatan bungursari, kecamatan wanayasa, dan kecamatan bojong. kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (enam ratus dua puluh lima) hektar terdiri atas: ternak ruminansia besar skala perusahaan dengan jenis hewan sapi potong, sapi perah, dan kerbau meliputi: kecamatan tegalsari, kecamatan manis: kecamatan sukatani: kecamatan sukamara, kecamatan kiarapedes, kecamatan jatiluhur, dan kecamatan pasawahan ternak ruminansia kecil skala perusahaan dengan jenis hewan kambing dan domba meliputi: kecamatan larangan, kecamatan bojong, kecamatan wanayasa, kecamatan pondok salam: kecamatan jatiluhur, dan kecamatan pasawahan pembibitan ternak unggas meliputi: kecamatan sukatani, kecamatan larangan, kecamatan bojong, kecamatan wanayasa, dan kecamatan kiarapedes. ternak unggas komersial meliputi: kecamatan pondoksalam: kecamatan pasawahan, kecamatan tegalsari, kecamatan manis, kecamatan sukamara, kecamatan sukatani:jatiluhur. penentuan komoditas ternak besar sebagaimana dimaksud pada hurufbudidaya perikanan. kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan pada badan air terdiri atas: waduk: situ: dan cc. sungai. kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa waduk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan jatiluhur: kecamatan tegalsari, kecamatan sukamara: dan kecamatan manis. kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa situ sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan bungursari, kecamatan campaka, kecamatan wanayasa, dan kecamatan purwakarta. kawasan perikanan tangkap pada badan air berupa sungai sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (delapan ribu seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi: kecamatan jatiluhur: kecamatan sukatani, kecamatan larangan:, kecamatan pondoksalam, kecamatan pasawahan: kecamatan bojong, kecamatan manis, kecamatan plered: dan kecamatan wanaylogam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batuan, kawasan pertambangan migas, dan kawasan pertambangan panas bumi. kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada huruf berada kecamatan sukatani. kawasan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kecamatan plered: kecamatan sukatani: dan kecamatan tegalsari. kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan plered: kecamatan sukatani: kecamatan tegalsari, kecamatan jatiluhur: kecamatan campaka, kecamatan cibatu, kecamatan kiarapedes, kecamatan babakancikao: dan kecamatan bungursari. kawasan pertambangan migas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan kiarapedes, dan kecamatan cibatu. kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan kiarapedes, kecamatan wanayasa, dan kecamatan bojong. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ditetapkanmikro, kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan luas kurang lebih (tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektarkecamatan sukatani, kecamatan plered, kecamatan tegalsari, dan kecamatan manis, penetapan jenis komoditas dan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkanengan luas kurang lebih (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar terdiri atas: pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tercantum dalam lampiran vii danbelas ribu tujuh ratus lima puluh satsebar seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih (delapantersebar seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih (empat ribu sembilan ratus enamnegara. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada meliputi: kawasan latihan militer angkatan darat dengan luas kurang lebih (tujuh puluh empat) hektar berada desa pertamanan kecamatan sukamara: kawasan markas militer angkatan darat meliputi: resimen artileri medan divisi infanteri kostrad desa wangi kecamatan bungursari, dan batalyon artileri medan pasopati kelurahan citeureup kecamatan purwakarta, kantor komando distrik militer kodim) jl. kol. kernel singawinata kecamatan purwakarta, kantor komando rayon militer koramil) tersebar setiap ibukota kecamatan, kantor kepolisian resor polres) purwakarta jl. veteran kecamatan purwakarta: dan kantor kepolisian sektor polsek) tersebar setiap ibukota kecamatan. bab penetapan kawasan strategis bagian kesatu kawasan strategis provinsi wilayah kabupaten kawasan strategis yang merupakan kewenangan provinsi wilayah kabupaten berupa kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada berupa ksp koridor purwakarta padalarang. bagian kedua kawasan strategis kabupaten kawasan strategis kabupaten ksk) terdiri atas: kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.dan ksk perkotaan hijau koridor larangan, bojong dan wanayasajatiluhur: dan ksk dirata. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ksk kerajinan dan bahan bangunan keramik kecamatan plered, dan ksk situ bulu:pemanfaatan ruangpkw mikoto cikampek dan setiap pkl, lp, ppk, dan ppl, dan penataan pkw, pkl, lp, ppk, dan ppl. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksudwilayah lainnya perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: program pembangunan jalan dan jembatan meliputi: pembangunan jalan bebas hambatan, peningkatan jalan nasional, pembangunan dan peningkatan jalan provinsi: pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan dan peningkatan jalan desa, dan pembangunan dan peningkatan jembatan. program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi: rehabilitasi pemeliharaan jalan nasional, rehabilitasi pemeliharaan jalan provinsi, rehabilitasi pemeliharaan jalan kabupaten, rehabilitasi pemeliharaan jalan desa, dan rehabilitasi pemeliharaan jembatan. cc. program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan meliputi: pembangunan terminal: peningkatan pelayanan angkutan melalui pengembangan trayek angkutan umum, optimalisasi sarana pengawasan dan pengamanan jalan, peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan, penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten, pembangunan shortcut (jalan pintas) jalur kereta api lintas cibubur tanjungrasa, peningkatan kualitas fisik jalur kereta api, pengembangan stasiun kereta api, dan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana angkutan penyeberangan. perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: program pengembangan ketenagalistrikan meliputi: pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk, dan pengembangan transmisi dan distribusi tenaga listrik, program pengembangan energi meliputi: pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan pengembangan prasarana energi lainnya. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembangunan cyber regency yang terdiri atas: pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama seluruh wilayah kabupaten, pengembangan jaringan serat optik, dan cc. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel. perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya meliputi: pengelolaan wilayah sungai, pengelolaan waduk, pemeliharaan situ, dan pengembangan sistem pengendalian banjir. program penyediaan dan pengelolaan air baku untuk air bersih meliputi: penyediaan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih: penyediaan dan pengelolaan air bersih kelompok pengguna, rehabilitasi situ: dan pemanfaatan embung pada lokasi bekas galian pasir. cc. program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya meliputi: pengelolaan (empat) daerah irigasi kewenangan provinsi: dan pengelolaan (enam puluh tiga) daerah irigasi kewenangan kabupaten. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: program pengembangan pengelolaan persamaan meliputi: penyusunan rencana induk pengelolaan persamaan kabupaten, penyediaan tps setiap pusat kegiatan, dan pengkajian dan pengembangan tugas. program pengembangan pengelolaan drainase meliputi: perencanaan drainase terpadu, pembangunan saluran drainase skala tersier, dan perbaikan dan normalisasi saluran drainase. program pengembangan pengelolaan penyediaan air bersih meliputi: pengembangan dan peningkatan air minum perkotaan, dan peningkatan prasarana dan perluasan air bersih perdesaan. program pengembangan pengelolaan limbah meliputi: peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga, pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpadu, pengembangan instalasi pengolahan limbah b3, dan pengembangan kerjasama pengelolaan limbah lintas kabupaten dengan kabupaten subang sungai cilamaya dan sekitarnya. program pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi: pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam gerakan tanah, pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam letusan gunung berapi: pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir, dan pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana kegagalan waduklindung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, penetapan batas kawasan hutan lindung, cc. pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung, pelestarian keanekaragaman dan ekosistemnya, perwujudan kawasan hutan lindung untuk ekowisata dan jasa lingkungan, pemberian insentif pengelolaan kawasan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan hutan lindung. perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, pengendalian kegiatan budi daya, cc. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya yang menunjang fungsi lindung kawasan, pengaturan kegiatan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat: pengendalian kegiatan yang bersifat menghalangi masuknya air hujan dalam tanah, pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresahkan air, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasansungai dan saluran irigasi meliputialuran irigasi: penghijauan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan. perlindungan kawasan sekitar danau, waduk dan embung meliputi: penetapan batas kawasan danau, waduk dan embung serta simpanannya, penetapan batas kawasan pasang surut, penghijauan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan. cc. perlindungan kawasan sekitar mata air meliputi: penetapan batas sempadan sumber mata air, penghijauan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan. pengembangan rth kawasan perkotaan meliputi: pengembangan taman kota dan lingkungan sesuai skala pelayanannya, pemeliharaan rth kawasan perkotaan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan. perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perlindungan kawasan cagar alam meliputi: penetapan batas kawasan cagar alam, pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan cagar alam, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan cagar alam, dan penetapan daerah penyangga sekitar kawasan cagar alam. perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi: penetapan batas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, pelestarian keanekaragaman dan ekosistemnya, pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perlindungan kawasan rawan banjir meliputi: penetapan batas kawasan rawan banjiranjir. perlindungan kawasan rawan bencana kegagalan waduk meliputi: penetapan batas kawasan rawan bencana kegagalan wadukencana kegagalan waduk. perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan cagar alam geologi berupa kawasan karst meliputi penetapan batas kawasan karst yang akan dilindungi, pengendalian kegiatan budi daya kawasan karst, dan pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan karst. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi: penetapan batas kawasan rawan bencana alam geologi: pengembangan jalur dan ruang evakuasi, pengendalian kegiatan budi daya kawasan rawan bencana alam geologi,laksanaan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat kawasan rawan bencana alam geologi. perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah yang semula digunakan sebagai situ meliputi: penetapan batas kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah: pengendalian kegiatan budi daya kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah, dan cc. pelaksanaan program pembinaan dan sosialisasi pelestarian kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah. perwujudan kawasan budi cc.kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi. perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, pengembangan sentra sentra pertanian berbasis agropolitan, cc. peningkatan produksi tanaman perkebunan, penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian secara ketat alih fungsi lahfungsi pertanianingkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian, mensinergikan kegiatan budi daya pertanian campuran, pemberian insentif kepada petani hortikultura, dan sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan. perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan agribisnis perikanan, peningkatan pengelolaan budi daya perikanan, penetapan batas kawasan, pengembangan kawasan megapolitan, pengendalian baku mutu perairan kawasan, dan pengembangan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada huruf meliputi: identifikasi potensi tambang, penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan tambang, penyusunan program penelitian deposit sumber daya mineral dan energi, pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan, pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan secara berkelanjutan, dan sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan. perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana pada huruf meliputi: identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri, pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan terutama instalasi pengolahan air limbah: cc. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan, pemberian insentif terhadap pengelolaan industri secara berkelanjutan, dan perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana pada huruf meliputi: penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah rida), pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata, cc. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata, dan peningkatan sistem informasi wisata. perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana pada huruf meliputi: pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman, identifikasi permasalahan kawasan permukiman kawasan perkotaan dan perdesaan, cc. penyusunan masterplan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman, dan penanganan kawasan kumuh. perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana pada huruf berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi: penetapan batas kawasan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan: pengendalian perkembangan kegiatan sekitar kawasan, mensinergikan dengan kegiatan budi daya masyarakat sekitar, dan sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan negaraperwujudan ksk dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: perwujudan ksk dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan cc. perwujudan ksk dengan sudut kepentingan sosial budaya. perwujudan ksk dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomipembangunan infrastruktur air bersih, limbah, sampah, drainase: pembangunan perumahan, dan pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi. pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan pariwisata, dan pembangunan kegiatan industri kreatif. perwujudanonservasi kawasan, dan pengawasan fungsi pemanfaatan kawasan untuk air baku. perwujudan ksk dengan sudut kepentingan sosial budayaawasan, dan pengawasan fungsi pemanfaatan kawas: ketentuan umum peraturan zonasi ksk dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,, dan ketentuan umum peraturan zonasi ksk dengan sudut kepentingan sosial budaya. ketentuan umum peraturan zonasikotkotaan, dan intensitas pemanfaatan ruang kawasan permukiman diatur dengan intensitas kepadatan tinggi hingga menengah. ketentuan umum peraturan zonasidesdesaan, dan cc. pemanfaatan ruang kawasan permukiman diatur dengan intensitas rendah: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air:jaringan jalur kereta api, ketentuan umum peraturan zonasi prasarana terminal penumpang, dan ketentuan umum peraturan zonasi prasarana angkutan sungai dan danau waduketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri: ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor, ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal: ketentuan umum peraturan zonasi ruang milik jalan, dan ketentuan umum peraturan zonasi ruang pengawasan jalan. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteritidak diperbolehkan kegiatan lalu lintas lokal yang mengganggu lalu lintas jarak jauh. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektorkolektojaringan jalan lokalrendah,lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. ketentuan umum peraturan zonasi ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: ruang milik jalan bebas hambatan paling sedikit memiliki lebar (tiga puluh) meter, ruang milik jalan raya paling sedikit memiliki lebar (dua puluh lima) meter, ruang milik jalan sedang paling sedikit memiliki lebar (lima belas) meter, dan ruang milik jalan kecil paling sedikit memiliki lebar (sebelas) meter. ketentuan umum peraturan zonasi ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuaneraturan zonasi jaringan jalur kereta apisepanjang sisi jaringan jalur kereta api denganlebih dari (duapuluh) meterprasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan untuk prasarana terminal bagi pergerakan orang dan kendaraan: tidak diperbolehkanjaringan prasarana angkutan sungai, danau waduk sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan angkutan sungai, danau waduk, tidak diperbolehkan kegiatan ruang udara bebas atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur angkutan sungai, danau waduk, tidak diperbolehkan kegiatan bawah perairan yang berdampak pada keberadaan angkutan sungai, danau waduk, dan diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan perairan secara terbatas yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan danau waduk, termasuk pemanfaatan ruang alur danau penyeberpembangkit tenaga listrik dan jalur transmisi, dan ketentuan umum peraturan zonasi jaringan panas bumi. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud huruf disusun dengan ketentuan diperbolehkan kegiatantidak diperbolehkdiperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbataspembangkit listrik dan jalur transmisi sebagaimana dimaksud huruf disusun dengan ketentuan: tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang sekitar pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan fungsinya, dan tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan panas bumbah bentang alam, tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi, tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas sepanjang jalur transmisi, dan diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan syarat memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya. ketentuan umum peraturan zonasikegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta ruang terbuka hijau dengan syarat tidak mengganggu batas yang ditetapkan, tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bebas sekitar stasiun bumi dan menara pemancar, dan diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatasprasarana air bersih, ketentuan umum peraturan zonasi prasarana irigasi, dan ketentuan umum peraturan zonasi prasarana waduk bendungan. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana air bersihtidakdiperbolehkanpembatasan terhadap pemanfaatan ruang sekitar wilayah sungai dan waduk, diperbolehkan penggunaan air dari sumber air permukaan, dan diperbolehkan dengan bersyarat penggunaan air tanah secara terbatas. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana irigasiperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas sekitar wilayah sungai agar tetap dapat dijaga kelestariannya, dan tidak diperbolehkan. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana waduk bendungan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkanb.diperbolehkan pemanfaatan secara terbatas kolam jaring apung waduk jatiluhur dan waduk dirata: diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas sekitar wilayah waduk agar dapat terjaga kelestariannya, dan d.tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan sekitar waduk bendungan yang dapat mengganggu kualitas sumber daya aiberupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persamaan, ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana drainase, ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah, dan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkantidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan sekitar tugas yang dapat mengganggu kualitas lingkungan, dan diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas sekitar tugasketentuan: diperbolehkan kegiatan pertanian rth sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu badan air, tidak diperbolehkandiperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatassistem jaringan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik, tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan sekitar pengolahan limbah dengan radius (seratus) meter persegi: dan diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatassistem jaringan prasarana jalur danrhubungan dan komunikasi: tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi: dan tidak diperbolehkan melakukan pembangunan selain bangunan yang mendukung fungsitercantumsempadan sungai: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk danau, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air, ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam banjir, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana kegagalan waduk, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam gerakan tanah, il. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan karst, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfahkegiatan wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam, diperbolehkan pemanfaatan ruang budidaya bagi penduduk asli dengan syarat luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung, danhutan lindung,penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan budidaya terbangun dengan menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta policy), dan tidak diperbolehkketentuan: diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungaitidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang mengganggu kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai cilamaya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk danau sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: garis sempadan waduk danau ditetapkan sekurang kurangnya (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi arah darat, diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan waduk danau: diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air, dan bila sempadan waduk situ juga berfungsi sebagai taman rekreasi, diperbolehkan pendirian bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi.ncana tata ruang wilayah kabupaten purwakartkabupaten adalah kabupaten purwakartaiperbolehkan pemanfaatan ruang untuk rth: tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, tidak diperbolehkketentuan: diperbolehkaniperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah rth agar mencapai (tiga puluh) persen, diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, tidak diperbolehkdan tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bersifat permanen. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam ca) sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan, tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadapdan tidak diperbolehkth dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, diperbolehkan dengan bersyarat pendirian bangunan pemantau ancaman bencana, diperbolehkan dengan bersyarat penyediaan ruang dan jalur evakuasi: diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana: dan tidak diperbolehkan kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana kegagalan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas wilayah sekitar waduk, diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan jalur evakuasi berupa jalan kolektor dan poros desaalam gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari (empat puluh) persen, tidak diperbolehkaniperbolehkan pengembangan hunian terbatas pada kelerengan (dua puluh sampai dengan empat puluh) persen, diperbolehkandan diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik. ketentuan umum peraturan zonasi, serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung, diperbolehkan kegiatan hutan produksi,karst sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan ketentuan: diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, dan b.tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan atau merusak bentang alam. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan ketentuan: diperbolehkan dengan bersyarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, diperbolehkan pelestarian flora, fauna dan ekosistem unik kawasan: dan tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma genetiktercantum dalam huruf meliputibudidaya tanaman pangan, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidayamukiman perkotaan, il.dengan syarat merubah fungsi hutan sesuai mekanisme dalam peraturan perundang undangan, diperbolehkan kegiatan wisata alam, dan diperbolehkkegiatan wisata alam, diperbolehkan(lima ratus) meter dari tepi waduk, lebih dari (dua ratus) meter dari tepi mata air, kiri kanan sungai daerah rawa, lebih, lebih dari (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, ketentuan konversi hutan produksi (sesuai rtrw jawa barat), ketentuan luas kawasan hutan dalam setiap das minimal (tiga puluh) persen dari luas daratan, dan ketentuan luas hutan kurang dari (tiga puluh) persen perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih dari (tiga puluh) persen tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangmukiman dengan kepadatan rendah, diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif, diperbolehkan kegiatan wisata alam, diperbolehkan pembangunan industri pengolahan hasil tanaman pangan,rupakan kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi,budidaya tanaman pangan, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi, dan tidak diperbolehkan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alamkegiatan pertanian lahan basah dan keringmendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif, diperbolehkan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan, diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihanmanfaatan potensi peternakan wilayah pemeliharaanternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan, tidak diperbolehkan pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan, dan tidak diperbolehkan pengembangan dan pemeliharaan ternak pada kawasan permukiman perkotambudidaya ikan air tawar, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan penangkapan ikan perairan umum, diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya, diperbolehkan pembangunan industri penunjang dan pengolahan hasil perikanan, diperbolehkan pemanfaatan secara terbatas kolam jaring apung waduk jatiluhur dan waduk dirata, dan diperbolehkan pemanfaatan kawasan budidaya ikan kolam air tenang, kolam air deras, kolam jaring apung, sawah,ketentuan: diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi,: diperbolehkan upaya rehabilitasi dan reklamsesuai dengan ketentuan perundangan undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup, diperbolehkan melaksanakan reklamasi pada lahan lahan bekas galian penambangan, tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, diperbolehkan pengelolaan kawasan bekas penambangan untukiperbolehkan dengan bersyarat percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain sejauh tidak merubah fungsi utama kawasan, dan il. diperbolehkan dengan bersyaratgembangan kegiatan industri dengan prioritas pada industri yang menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku lokal dan tidak menggunakan air bawah tanah: diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri yang menggunakan air permukaan dari waduk jatiluhur, diperbolehkan secara terbatas kegiatan yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan sebagai kawasan peruntukan industri, diperbolehkan pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah, diperbolehkan pengelolaan limbah terpadu dengan syarat sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan, diperbolehkan secara terbatas pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri, tidak diperbolehkantidak diperbolehkan pengembangan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air, tidak diperbolehkan pengembangan industri yang mengakibatkan kerusakan dan alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian basah, dan j . tidak diperbolehkan pembangunan industri yang menyebabkan pencemaran sungai cilamayadengan bersyarat pendirian bangunan secara terbatas: diperbolehkantidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air: tidak diperbolehkan mengubah dan atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual, dan diperbolehkcamatan adalah wilayah kecamatan yang adakegiatan perkotaan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya, intensitas pemanfaatan ruang tinggi hingga menengah, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif, diperbolehkan dengan bersyarat pengembangan bangunan vertikal bertingkat serta kasih fisika, pengembangan kawasan ruang terbuka hijau rth) paling sedikit (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan, diperbolehkan dengan bersyaratdengan syarat memanfaatkan air tanah dalam sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang, dan il. tidak diperbolehkan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan atau dapat menurunkan kualitas lingkungrmukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan rendah sedang, tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak sesuai dan atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan, diperbolehkan dengan bersyarat terhadap kegiatan budidaya yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan permukiman perdesaan, diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri kreatif, diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam,: dan tidak diperbolehkankawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: diperbolehkan peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara, diperbolehkandiperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun, dan diperbolehkan secara terbatas kegiatan budi dayask dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar, diperbolehkan mengalokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata, diperbolehkan mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada pusat pusat kegiatan masyarakat: diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau dengan intensitas menengah tinggi, diperbolehkan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti dengan syarat tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi, dan tidak diperbolehkan melakukan perubahan fungsi dasar zona yang dinilai penting.dengan ketentuan: tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan ruang pada zona inti yang dapat mengganggu fungsi lindung, diperbolehkan melakukan kegiatan pariwisata alam, diperbolehkan pembuatan sumur sumur resapan pada kawasan yang didalamnya memiliki kemampuan tanah untuk perasaan air, pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu diperbolehkan dimanfaatkan buah atau getahnya dengan syarat tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung, dandiperbolehkan dikembangkan lebih lanjut dan secara bertahap dialihfungsikan kembali zona lindung. ketentuan umum peraturan zonasi ksk dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: tidak diperbolehkan melakukan perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan kawasan, bila sekitar kawasan ini sudah terdapat kawasan permukiman diperbolehkan dengan syarat dibatasi pengembangannya, diperbolehkan menambahkan fungsi penunjang untuk kepentingan pariwisata, tidak diperbolehkan memelakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait dengan fungsiterdiri atas: izin prinsip, izin lokasi: izin peruntukan penggunaan tanah ppt): izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dalam peraturan bupati. kabupatenelaksanaan izin pemanfaatan ruanga.untuk luas (satu) hektar sampai (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama (satu) tahun, b.: dan c.untuk luas lebih dari (lima puluh) hektar diberikan izin selama (tiga) tahun. izin peruntukan pengguna segi.terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ketentuan izin lingkungan serta izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundanganketentuan pemberiatau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi: kompensasi: cc. subsidi silang, imbalan, sekarkompensasi: cc. subsidi silang, imbalan, sekarang, kontribusi saham, dan pemberian penghargaan. paragraf disinsentif pemberian disinsentifpembatalan izin dilakukajak air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbangaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatas dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan pajak air tanahmelaporkan data objek dan subyoleh bupati.roleh,bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan std,: jumlah kekurangan pajak terutang dalam std sebagaimana dimaksud pada huruf tambah dengan sanksi berupa bunga (dua persen setiap bulan paling lama (lima belas bulan sejak saat terulangnya pajakxvi ketentuan penutup: tahun tentang pajak air tanah umumundang undang dasar itu menjelaskan kepada kita bahwa segala kepemilikan oleh orang atau badan atas segala kekayaan alam indonesia ditujukan semata mata untuk kepentingan rakyat. hal ini berlaku pula bagi pemanfaatan air tanah (air bawah tanah) yang diambil manfaatnya oleh perseorangan atau badan organisasi kegiatan usaha ekonomi. untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menjalankan amanat undang undang dasar tersebut diatas, semua orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah harus menyadari bahwa fungsi air yang diambil tersebut tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan perusahaan tertentu. namun juga harus memikirkan terhadap kebaikan orang lain dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. oleh karena itu, untuk mewujudkan amanat dari uud ini, khususnya bagi para pengelola air tanah adalah salah satunya dengan membayar pajak. dengan membayar pajak air tanah berarti setiap orang atau badan telah ikut serta memakmurkan rakyat indonesia. pengenaan pajak air tanah telah mengalami beberapa pergantian kewenangan, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dinyatakan sebagai pajak kabupaten kota. namun berdasarkubah menjadi pajak propinsi. selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan aturan yang berlaku, pengambilan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kembali dinyatakan menjadi pajak kabupaten kota. pemanfaatan air tanah kembali menjadi pajak kabupaten kota adaah bukti keseriusan dan niat baik pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. bila dikaitkan dengan usaha untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah dewasa ini yang menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan, kemudahan, kecepatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan kemanfaatan bagi menyelenggarakan pemerintah. pengenaan pajak air tanah dimaksudkan pula untuk adanya pengendalian akan pemanfaatan air agar ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya berbagai kepentingan sesuai dengan fungsi air. ii. demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka5 cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka tidak termasuk kedalaman air bawah tanah apabila air yang berasal dari mata airangka cukup jelas angka10 cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka14 cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf diberikan pembebasan pajak apabila pembiayaan pembuatan, pembelian dan pemeliharaan peralatan untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dibayar dibiayai dari anggaran dan belanja daerah, anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. huruf yang dimaksud dengan kepentingan pengairan pertanian rakyat adalah kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang berskala kecil dan atau kepentingan peneliti dan ilmu pengetahuan. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf termasuk dalam pengertian keperluan peribadatan adalah keperluan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non komersil. cukup jelas nilai perolehan air dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air. yang dimaksud volume pengambilan air adalah jumlah air yang diambil selama (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m3) atau satuan volume air lainnya. yang dimaksud dengan harga dasar air adalah untuk air bawah tanah adalah harga per satuan volume air yang dihitung dalam rupiah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air. untuk air permukaan adalah air per satuan volume air yang dihitung berdasarkan kondisi air yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilyang membidangi pengelolaan pajak daerah kabupaten purwakarta dinas teknis adalah dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral kabupaten purwakarta. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah pejabat teknis adalah pegawai yang diberi tugas bidang energi dan sumber daya minerwajib pajak dalam suatu masa. bab nama, obyek dan subyoleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh badan usaha milik negara yang khususnya didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta menggunakan air dan sumber air cc.: pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, kecuali untuk komersil: pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah hanya untuk tempat peribadatberdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada dan komponen harga air baku: tata cara perhitungan dan besarnya nilai perolehan air ditetapkan dengan peraturan bupati atas usulan dinas teknis: tarif pajak adalah dari nilai perolehan airgambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah:. |
bea bupati purwakarta peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor tahun tentang retro busi parkir tepi jalan umum dan retro busi tempat khusus park dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang .a.tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten purwakarretribusi parkir ditepi jalan umum drparkiranparkir ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkiro busi park ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkyang ditentukanarkir tepi jalan umum.mpat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi pelataran parkir lingkungan parkir: taman parkir: gedung parkir. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat khusus parkir. bab iii golongan retro busi retribusi parkir tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum. retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha. bab cara mengukur angkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona dan atau jenis kendaraan. tingkat penggunaan jasa parkir ditempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, dan atau jenis kendaraan. bab prinsipparkir ditepi jalan umum struktur dan besarnya tari retro busick, bus atau alat besar berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar rp. (tiga ribu rupiah): kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar rp. (dua ribu rupiah) cc. kendaraan mobil sedan, pick atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar rp. (seribu rupiah): kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar rp. (lima ratus rupiah)ua rupiah): kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar rp. (lima ratus rupiah): untuk satu kali parkir tempat wisata: kendaraan bus,dua ribu lima ratus rupiah): kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar rp. (seribu rupiah): bab vii ayah pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan retribusi parkir khusus dipungut ditempat penyelenggaraan pelayanan parkir. |
serta dengan keadaan yang menyebabkan sisaterhadap apbd kabupaten purwakarta tahun anggaran bahwa sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun maka perubahan apbdpurwakarta dan bupati purwakarta p),(berkurang) rp. jumlah hibah setelah perubahan rp. o, dana darurat semula rp. o,jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja subsidi semula rp. o,o, bertambah (berkurang) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran rp. tahun anggaran sebelumnya lpa) setelah perubahanrp. o, perubahan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan semula rp. o,o, bertambah (berkurang) jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan rp. o,o, bertambah (berkurang) rp. jumlah pemberian pinjaman daerah setelah rp. o, perubahan penyisihan piutang tidak tertatih semula rp. bertambah (berkurang) rp. |
bea bupati purwakarta peraturan daerah kabupaten purwakartapurwakarta, menimbang la. bahwa guna mendukung operasional pelayanan penyediaan kakusyediaan dan atau penyediaan kakus,yedia kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictanswastasediakan oleh pemerintah daerah. obyek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan kakus yang disedikelola oleh bumn, bumi dan pihak swasta. bab iii golongan retro busi retribusi penyediaan kakustinja, dalam hal volume tinja sulit diukur, maka volume tinja dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan ukuran tinja yang tertampung dalam tangki penyedotnyediaan kakus wajib membayar tarifdimaksud pada adalah sebagai berikut rumah tangga rp. m3s niaga industri dan sejenisnya rp. ms cc. tempat pelayanan sosial rumah rp. m3s ibadah bab vii ayah pungutan retribusi penyediaan kakusyediaan kakusdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta menimbang bahwa sebagai upaya mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dalam kaitannya dengan upaya pengembangan kegiatan usaha, industri, sarana pelayanan dan pemukiman perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan penyehatan lingkungan secara intensif dan terus menerus, bahwa kegiatan usaha, industri, sarana pelayanan dan pemukiman harus memenuhi syarat syarat kesehatan, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu pembentukan peraturan daerahair kolam adalah air. makanan adalah nutrisi dalam bentuk padat yang bahan dasarnya terdiri dari protein, karbohidrat dan lemak yang digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan, perbaikan dan proses vital serta untuk memberikan energi, atau bentuk pangalingkungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya yang memenuhi persyaratan kesehatan. sanitasi makanan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya keadaan yang mampu mencegah terjadinya pencemaran (kontaminasi) makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne illness atau foodborne disease). sanitasi air adalah segala upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan air dari pembuangan limbah manusia untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. hygiene (kebersihan) adalah segala upaya yang bertujuan untuk pelestarian kesehatan dan mewujudkan hidup sehatmakanan dan minumkesehatan industri adalah keadaan yang sejahtera dalam keseluruhan proses kegiatan yang berhubungan dengan industrnyaperuntukannya. pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. pencemaran tanah adalah masuknya zat bahan benda asing (polutan) dalam lingkungan tanah yang keberadaannya dapat mempengaruhi tanah ekosistem kehidupan dalam tanah dan pada akhirnya membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang atau mengeluarkan zat atau bahan pencemar yang dapat berbentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu dalam lingkungan hidup. limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. zat atau bahan pencemar adalah zat atau bahan dalam bentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh tumbuhan dan atau benda. sertifikat adalah tanda bukti bagi setiap orang pribadi dan atau badan yang kondisi kesehatan lingkungannya telah diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan, yang dapat berupa sertifikat penyuluhan keamanan pangan, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga p irt), laik hygiene, atau berupa tanda bukti inspeksi sanitasi. instalasi adalah jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistem penghargaan, sarana komunikasi dan lain lain. bab maksud dan tujuan peraturan daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap kesehatan lingkungan kabupaten purwakarta. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah pencemaran lingkunganningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghindari tumbuhnya industri rumah tanggamberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari paparan, melindungi masyarakat dari penyebaran dan paparan penyakit akibat. bab iii penyehatan lingkungan bagian kesatu tempat tempat usaha dan industri jenis jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat tempat usaha dan industri, meliputi persyaratan air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi. objek pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertambangan, hotel dan sejenisnya, tempat tempat hiburan dan bioskop, kolam renang dan pemandian umum, salon: tempat pencucian, perbengkelan dan sejenisnya, penenunan dan pencelupan, peternakan, pertanian dan perikanan, j . usaha usaha lain yang mengganggu dan membahayakan kesehatan. tempat tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada dibedakan atas kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua pemukiman dan tempat tempat umum jenis jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan pemukiman meliputi: pemeriksaan lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana kesehatan lingkungan, prasarana kesehatan lingkungan, binatang menular penyakit dan penghijauan. pemeriksaan rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang menular penyakit, air, makanan, limbah dan kepadatan hunian ruang tidur. jenis jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat tempat umum terdiri dari kualitas udara, kebisingan, getaran, air, kualitas air tanah, limbah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang menular penyakit dan penghijauan. persyaratan dan tata cara pemeriksaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga sarana kesehatan dan penunjang jenis jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang meliputi persyaratan ruang bangunan dan halaman, hygiene dan sanitasi makanan minuman, air, limbah, tempat pencucian linen, pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya, dekontaminasi melalui disinfeksi dan sterilisasi, dan pengamanan radiasi. objek pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam meliputi, rumah sakit, puskesmas, klinik, rumah bersalin, tempat praktek perorangan dan tempat praktek bersama, laboratorium klinik, klinik rontgen dan sarana pelayanan farmasi, sarana pengobatan tradisional, sarana kesehatan dan penunjang lain yang mengganggu dan membahayakan kesehatan. persyaratan dan tata cara pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman kelompok hygiene sanitasi, dibedakan atas: hygiene sanitasi makanan dan minuman jajanan. hygiene sanitasi jasaboga. hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi makanan jajanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penjajah makanan, peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan dan penyajian, sarana penjaja, dan sentra pedagang. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi jasa boga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi lokasi dan bangunan, pengolahan makanan, peralatan, penyimpanan bahan, penyimpanan makanan jadi, dan pengangkutan makanan. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, fasilitas dapur, fasilitas rumah makan dan restoran, fasilitas gudang makanan, bahan makanan, makanan jadi, pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, dan peralatan yang digunakan. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman atau produk pangan industri rumah tangga p irt) home industry sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sanitasi pengolahan, pengemasan, tempat pengolahan, penyimpanan atau pengurangan makanan dan minuman, bahan baku, sampel makanan dan minuman hasil olahan, tempat pengedaran penjualan, sarana distribusi makanan dan minuman, dan bahan tambahan pangan btp). persyaratan dan tata cara penyelenggaraan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kelima hygiene sanitasi air kelompok hygiene sanitasi air, dibedakan atas: hygiene sanitasi air bersih. hygiene sanitasi air minum. hygiene sanitasi depot air minum. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. jenis jenis pemeriksaan hygiene sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi persyaratan bangunan, akses terhadap fasilitas sanitasi, sarana pengolahan air minum, air baku, air minum, pelayanan konsumen, dan karyawan. persyaratan dan tata cara penyelenggaraan hygiene sanitasi air sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab sertifikat pemeriksaan dan pembiayaan setiap orang pribadi dan atau badan yang telah diperiksa parameter penyehatan lingkungannya wajib memiliki tanda bukti pemeriksaan berupa sertifikat.produknya berupa makanan dan minuman yang untuk diedarkan:limbahnya berpotensi terpapar pada ruang lingkungan hidup. pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan dapat dilaksanakan laboratorium kesehatan atau laboratorium teknik lingkungan milik pemerintah daerah atau milik pihak lain yang sah dan terakreditasi. laboratorium pihak lain yang sah sebagaimana dimaksud pada haruslah memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut: memiliki izin operasional, memiliki tenaga analis kesehatan dan atau tenaga analis penyehatan lingkungan, masing masing minimal (dua) orang. pembebanan biaya pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut: pemeriksaan pada fasilitas umum milik pemerintah, dibebankan pada anggaran pemerintah, pemeriksaan pada yang bukan milik pemerintah, menjadi tanggung jawab orang pribadi dan atau badan yang bersangkutan. besarnya biaya pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan laboratorium kesehatan dan atau laboratorium teknik lingkungan milik pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. bab pengendalian setiap orang dan atau badan yang melakukan pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan, selain laboratorium dinas kesehatan milik pemerintah daerah wajib menyampaikan lembaran hasil pemeriksaan yang sah kepada dinas kesehatan kabupaten, segera setelah menerima hasil pemeriksaan. setiap orang dan atau badan yang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan lingkungan, wajib memperhatikan kelayakan dan atau keamanan dari unsur unsur lingkungan sekitarnya, yang meliputi: lokasi kegiatan usaha dan atau industri. peralatan kerja. fasilitas hygiene sanitasi. limbah padat, cair dan gas. pekerja atau karyawa air minum lembaran negara republik setiap orang dan atau badan yang memproduksi makanan dan minuman untuk diedarkan wajib dibungkus dikemas dan diberi label. label kemasan sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan informasi sebagai berikut: nama produk. daftar bahan yang digunakan. berat bersih atau isi bersih. nama dan alamat yang memproduksi. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. keterangan tentang halal. keterangan lolos uji kegiatan dan atau proses produksi dari setiap orang pribadi dan atau badan yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam dapat dihentikan sementara dan atau dibatalkan rekomendasi dan atau dicabut perizinannya. produk produk makanan dan minuman yang telah beredar dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dapat ditarik dari peredarannya dan dilakukan pemusnahan. prosedur dan tata cara penghentian sementara, pembatalan rekomendasi, pencabutan perizinan dari setiap kegiatan dan atau proses produksi serta penarikan dan pemusnahan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bab larangan dalam jarak kurang dari meter sekitar lokasi sumber mata air atau sumur gali dalam lingkungan kawasan pemukiman, dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai berikut: membuat atau mendirikan tempat pembuangan sampah, jamban keluarga, pembuangan air limbah. membuang pestisida dan sejenisnya. dalam jarak kurang dari meter disekitar lokasi sumber mata air atau sumur gali dalam lingkungan kawasan perumahan, dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai berikut: membangun dan mengembangkan pemeliharaan hewan dalam jumlah besar. membangun dan mengembangkan industri kecil yang limbahnya mengandung unsur zat kimia. setiap kegiatan usaha pengolahan dan pengemasan makanan dan minuman untuk keperluan umum dilarang: menggunakan bahan tambahan pangan btp) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukannya. menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya lokasi pengolahan dan pengemasan. memproduksi, mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan. mengoperasikan usaha makanan dan minuman yang dinyatakan tidak laik sehat. bab vii pengawasan dan pembinaan bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat tempat usaha, industri, pemukiman, tempat tempat umum, sarana kesehatan, hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman, dan hygiene sanitasi air yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan. tanggungjawab pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara teknik operasional sebagaimana dimaksud pada berada pada kepala dinas kesehatan. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga terkait. kepala dinas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan menyusun dan menetapkan materi penyuluhan penyehatan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi dan atau badan lingkungan industrinya berupa teguran, pembatalan izin lingkungan, cc. pencabutan izin lingkungan. bab ketentuan penyidikan selain pejabat penyidik umum, penyidik tindak pidana atas pelanggaranatursanksi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dipidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda sebanyak banyak rp. (lima puluh juta rupiah). tindakan pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. bab ketentuan peralihan setiap kegiatan pengelolaan tempat usaha, industri, sarana kesehatan dan pemukiman yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini, sehubungan dengan proses penyehatan lingkungannya, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sejakrs. h.padi aroma,m,s, keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa barat nomor tahun tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri jawa baratkesehatan lingkungan tempat usaha, industri, sarana kesehatan dan pemukiman kabupaten purwakartamerintahan kabupaten purwakarta. dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten purwakarta. bupati adalah bupati kabupaten purwakarta. dinas kesehatanmakanan minuman adalah perusahaan makanan minuman yang menurut ketentuan perundangan diwajibkan memiliki izin industri atau terdaftar. industri rumah tangga (disingkat irt)pembinaan keluarga. petempat tempat umum adalah tempat tempat atau sarana yang memiliki berbagai resiko kesehatan, mudah terjangkit penyakit, dengan intensitas jumlah pengunjung sangat tinggi. sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatair adalah air minum, air bersih, air kolam |
bea bupati purwakarta peraturan daerah kabupaten purwakartarsamaan kebersihersamaan kebersihan:ersamaan desersi hunit pelaksana teknik dinas utd) adalah unsur pelaksana operasional dinas lapangan: sampah adalah barang benda buangan sisa sisa, bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang, baik yang berasal dari perorangan, rumah rumah, kantor, bangunan, perumahan, industri, pusat perbelanjaan yang berada wilayah kabupaten purwakarta kecuali yang berbahaya dan beracunan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah sementara,persamaan kebersihan: tempat pengolah. obyek retribusi adalah setiapbab iii golongan retro sampah: jenis sampah sebagaimana dimaksud adalah sampah organik dan non organik yangdan tinggi tempat penampungan sampahlayanan persamaan kebersihanyah pungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihanpersamaan kebersihanlampu ran peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor tahun tanggal desember tentang: retribusi pelayanan persamaan desersi han tarif retro busi pelayanan persamaan desersi han urai subyek retro busi besaran retro busi aaa asam jae to000 tataan pam soo ian dajammata jan tuan ramauanidap r000 ribuan hiburan keramaian umum pesta rp. perhari kegiatan insidentil retmunsecsgrsrata tuan saifamebaan rasa ribuan hmanssit biasa abuan fematammduan tan eren jae ro000 tuan ape tataan jap to000 febian sea puan toko wilayah pasar rp. perhari kios warung jongkok wilayah rp. perhari pasar pergudangan rp. perbulan pembuangan sampah sendiri rp. per langsung lokasi pembuangan sementara pembuangan sampah sendiri rp. per langsung tempat pembuangan akhir bupati purwakarta,pajak dan retribusi |
peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor:bupati purwakarta, menimbangbahwa dengan pesatnya perkembangan usaha bidang pasar eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha bidang pasar, melalui kemitraan antar pasar moderoperasi pedagang pasar, yang selanjutnya disebut kompas, adalah koperasi para pedagang pasar yang berkedudukan lingkungan pasar. bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatudua ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan pasar, terdiri atas: penataan, pemanfaatan, cc. pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan dan pengendalian. bab iii pengelompokan bagian kesatu umum pasar dikelompokan atas: pasar tradisional,induk, pasar khusus, cc. pasar lingkungan, dan pasar desa pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasapat dimiliki dansebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dibangun dan atau dikelola oleh perusahaan daerah. dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau koperasi. ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendirkeramik, cc. pasar burung, atau pasar sejenisnya. pasar khusus sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam peraturan daerah tersendiri. paragraf pasar lingkungan pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya berada dalam satu lingkungan pemukiman. jenis barang yang diperdagangkan dalam pasar lingkungan sebagaimana dimaksud pada yaitu kebutuhan pokok sehari haripendirian dan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan peraturan kepala desacc.: rumah toko:hypermart, departement store. minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki luas lantai toko kurang dari (empat ratus meter persegi). supermarket sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki luas lantai toko (empat ratus meter persegi) sampai dengan (lima ribu meter persegi). hypermart sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki luas lantai toko atas (lima ribu meter persegi). departement store sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki luas lantai toko lebih besar dari m2? (empat ratus meter persegi). permulaan sebagaimana dimaksud pada hurufpenataan pasar bagian kesatu umum paragraf imitasi penataan terhadap kelompok pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berdasarkan pada imitasi secara kuantitatif maupun kualitatif. imitasi kuantitatif dilakukan dalam bentuk penentuan atas satuan wilayah, jarak zona, dan kuota per satuan wilayah imitasi kualitatif dilakukan dalam bentuk analisis sosial ekonomi: dan pemerolehan aspirasi dan atau masukan dari masyarakat paragraf satuan wilayah, jarak zona dan kuota satuan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas wilayah perkotaan sebagai satuan wilayah yang ditetapkan menjadi zona ekonomi yang tidak dikenakan ketentuan jarak zona maupun kuota, terkecuali dalam hal jarak zona terhadap pasar tradisional. wilayah perdesaan sebagai satuan wilayah protektif yang dikenakan ketentuan jarak zona maupun kuota. penentuan satuan satuan wilayah mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana detail tata ruang, atau peraturan zonasi. jarak zona sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk, lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko dengan lokasi yang sudah ada sebelumnya, cc. perlindungan terhadap usaha kecil, iklim usaha yang sehat, aksesibilitas arus lalu lintas, 'dukungan ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru jarak antara pasar ditetapkan sebagai berikut antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan meter antara pasar tradisional dengan toko modern meter kuota toko modern wilayah perdesaan ditentukan berdasarkan persentase jumlah penduduk dan analisis sosial ekonomi. ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan satuan wilayah dan kuota toko modern diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf analisis sosial ekonomi pendirian setiap bentuk kelompok pasar sebagaimana dimaksud pada, keberadaan pasar tradisional dan umkmdirian minimarket,dengan memperhatikan: kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas arus lalu lintasanalisis sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh badan lembaga independen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dinas untuk mendapatkan persetujuanbagian kedua lokasi dan jam operasional lokasi permulaan (grosir) hanya boleh pada sistem jaringan jalan arteri atau pada akses sistem jaringan jalan arteri yang penetapan lokasinya diatur oleh bupati. lokasi pusat perbelanjaan dan hypermarket: a.hanya boleh pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan lokasi supermarket dan departemen store tidak boleh pada sistem jaringan jalan lingkungan, dan kawasan pelayanan lingkungaminimarket boleh pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) dalam kota perkotaan. jam operasional hypermarket, departement store dan supermarket adalah sebagai berikut: a.untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul wib sampai dengan pukul wib b.untuk hari sabtu dan minggu pukul wib sampai dengan pukul wib c.untuk hari libur nasional, pukul sampai dengan pukul wib jam operasional mini market pukul wib sampai dengan pukul wib bagian ketiga larangan setiap penyelenggaraan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang: a.melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha, b.menyimpan barang barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungann mekanisme perdagangan door door, menjual barang yang telah kadaluarsa.pasar kecuali minimarket, sekurangnya wajib menyediakan sarana seperti petugas keamanan, cctv dan: rambu rambu himbauan keamanan. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, tempat menyusui, j . aksesibilitas penyandang cacat, minimarket wajib menyediakan sarana areal parkir, toilet: kebersihan lainnya, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran keamanan seperti cctv, petugas keamanan, dan, rambu rambu himbauan keamanan. dalam hal renovasi atau relokasi terhadap pasar tradisional, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pedagang paling lambat (enam) bulan sebelum pelaksanaan renovasi atau relokasi. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian renovasi atau relokasi pasar. kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: tujuan dan sasaran, kondisi lingkungan pasar, kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar, kondisi tempat parkir, kondisi fasilitas penunjang kegiatan pasar, kondisi sosial ekonomi pedagang, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar, dan sistem pengelolaan pasar. penyusunan kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim kajian yang dibentuk oleh bupati. tim kajian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait. tim kajian sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang berasal dari tokoh pedagang, tokoh masyarakat setempat dan tenaga ahli sesuai bidang yang diperlukan. renovasi atau relokasi pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang yang memiliki. untuk pendirian pasar yang baru, diprioritaskan peruntukannya bagi pedagang masyarakat sekitarnya. bab pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada masyarakat. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kios lapak toko,berupa tidak merubah status kepemilikanmekanisme pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik daerah. hasil penerimaan sewa disetor kas daerahmikro kecil dan menengah, menguntungkan dan berkeadilan. dalam melaksanakan kemitraan, pusat perbelanjaan dan atau toko modern harus memberikan prioritas kepada usaha kecil yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usahdalam memasarkan produknya toko modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah. produk yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada merupakan produk yang telah melalui proses kontrol kualitas (quality control). pelaku usaha kecil yang memakai tempat usaha yang berada pusat perbelanjaan dan atau toko modern wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pusat perbelanjaan dan atau toko modern. ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab vii perizinan bagian kesatu wewenang dalam penyelenggaraan pasar, bupati menerbitkan izin bidang pasar. izin sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: izin pendirian, dan izin usahaengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki izin pendirian. untuk dapat memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan: rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, hasil analisis kondisi sosial ekonomi, cc. area parkir, sarana umum lainnya, izin usaha pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko modern. izin usaha pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf yang selanjutnya disebut iup2t adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelolaanizin usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang selanjutnya disebut suppzin usaha toko modern sebagaimana dimaksud dalam huruf yang selanjutnya disebupengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin usaha bidang pasar. paragraf objek izin objek perizinan bidang pasar adalah kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern masyarakat yang dapat dikenakan izisg.jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan, cc.untuk memperoleh perizinan usahausahadapat melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan usahabidang pasarpatpakn dengan keputusperizinan usaha, dasar hukum pemberian perizinan, subjek perizinperizinan usaha bidang pasar sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam register perizinan usaha bidang pasar register perizinan usahaasar paragraf masa berlaku perizinan izin usaha bidang pasar berlaku hanya untuk (satu) lokasi usaha dan berlaku selama penyelenggara izin bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. paragraf daftar ulang perizinan dalam upaya pengawasan perizinan bidang pasar, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap (dua) tahun sekali. penerbitan daftar ulang perizinan usaha bidang pasar dilaksanakan oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok bidang penyelenggaraan pasar, atas nama kepala dinas. penolakan daftar ulang perizinan usaha bidang pasar dilaksanakan oleh kepala dinas. penerbitan daftar ulang perizinan usaha bidang pasar sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam register izin usaha bidang pasarusaha bidang pasar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf pembaharuan perpanjangan perizinan izin usaha bidang pasar wajib diperbaharui paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhirusaha bidang pasarbagian kesembilantradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderusaha yang mengaku kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderatauusaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modernasarperizinakabupaten kota lari tahun nomor tenriwaralababidang pasar dan penyelenggaraan dan penyelenggaraaniisetiap orang orang atau badan yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis, pembekuan izin, cc. pencabutan izin, dan atau pembatalan izinselain huruf dipidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan peralihan perizinan pasar yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin masa waktu teregistrasi. pemegang perizinan pasar pejabat lain yang diberi wewenangd.anganan pasar. kepala dinas adalah kepala dinas koperasi usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan dan plazasektor informasimulaan adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara grosir barang konsumsikios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, yang merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat dinding yang berada lingkungan pasar. lapangan lingkungan pasar |
bupati purwakarta peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang bahwa guna mendukung operasional rumah potong hewrumah potong hewan:rumah potong hewaternakan dan perikanan. rumah potong hewan rph) adalah suatu. tempat potong hewan tph) adalah dengan batasan jumlah hewan yang terbatas. hewan adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, unggas, dan hewan lainnyarumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongenggunaan rumah potong hewan setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha, wajib dilaksanakan rph dan atau tph. setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan secara darurat, boleh dilaksanakan diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dengan melaporkan kepada dinas. pemotongan hewan dilakukan menurut tata cara agama islam. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemotongan hewan diatur dengan peraturan bupati. bab iii nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi rumah pemotongan hewan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas rph dan atau tph dan jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotongggunakan jasa pelayanan fasilitas rph dan atau tph serta jasa pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong. bab golongan retribusi retribusi rumah pemotongan hewatau pemeriksaan hewan potongnyediaan pelayanan fasilitasi rph atau tph dan pelayanan pemeriksaan hewan. bab viipenggunaan fasilitas rph atau tph wajib membayar retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis hewan yang dipotong. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut: sapi, kerbau, kuda rp. (tiga puluh ribu rupiah) dan hewan besar ekor lainnya yang sejenis kambing dan domba rp. (empat ribu rupiah) ekor unggas rp. (dua ratus rupiah) ekor bab viii wilayah pungutan wilayah pemungutan retribusi adalah tempat pelayanan pemeriksaan dan atau pemotongan dilaksanakan, yaitu rph dan atau tp presiden republik indonesia, menimbang bahwa perseroan terbatas jadi trading corporation pt. jatraco), berkedudukan jakarta, adalah perusahaan yang seluruh saham sahamnya oleh negara republik indonesia, didirikan pada tanggal pebruari dan disahkan dengan penetapan menteri kehakiman nomor ja. tanggal mei bahwa dengan memperhatikan lingkup dan sifat usaha perseroan terbatas jadi trading corporation pt. jatraco) selama ini, dipandang tidak efisien untuk tetap mempertahankannya sebagai suatu badan usaha yang dikelola oleh negara sehingga perlu untuk melepaskan saham saham perusahaan tersebut dari pemilikan negara republik indonesia: cc. bahwa para karyawan perseroan terbatas jadi trading corporation pt. jatraco) menyatakan keinginannya untuk memiliki saham saham perusahaan tersebut: bahwa berhubung dengan hal hal tersebut pada huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintahpt. jatraco),. bab pengalihan pemilikan saham negara republik indonesia mengalihkan pemilikan atas saham saham pada perseroan terbatas jadi trading corporation pt. jatraco) yang didirikan tanggal pebruari dan disahkan dengan penetapan menteri kehakiman nomor ja. tanggal mei pengalihan pemilikan atas saham saham sebagaimana, dimaksud dalam dilaksanakan dengan penjualan saham saham pt. jatraco kepada para bekas karyawan perseroan terbatas tersebut. memang wat presiden republik indonesia pengalihan pemilikan atas saham sahamnentuan nilai saham besarnya nilai harga jual sah dan departemen perdagangan. bab iii penarikan aktiva dikecualikan dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam adalah aktiva perusahaan berupa tanah, uang tunai dalam kas dan bank sebagaimana terlampir dalam daftar yang telah disetujui oleh calon pembeli dan departemen perdagangan. aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ditarik kembali dari penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi kekayaan negara. babdan untuk memberikan landasan bagi izin usaha industri, perlu adanya peraturan pemerintah tentang izin usaha industri: mengingat undang undang dasar industri, kelompok industri, jenissetiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri. perluasan perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam adalah penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan. izin usaha industri terdiri dari izin tetap: izin perluasan. izin tetap adalah izin usahamean nya x1y snn. presiden republik indonesiatetap berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. bab iii kewenangan izin usaha industri pada dasarnya dikeluarkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam angka kewenangan pemberian izin usaha industri dalam bidang industri dapat dilimpahkan oleh menteri kepada pimpinan instansi badan pemerintah lainnya yang ditetapkan dengan keputusan menteri. pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam adalah bagiketentuan mengenai izin usaha industri diatur lebih lanjut oleh menteri. sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan industrmenteri, setiap (tiga) bulan sekali. bab pengecualian kewajiban untuk memperoleh izinsetan sy) wat presiden republik indonesia bab pencabutan izin usaha industri izin usaha industri dapat dicabut dalam hal perusahaan industri yang telah mendapatkan izin usaha industri melakukan perluasan, tanpa memiliki izin perluasan. perusahaan industri yang telah mendapatkan izin usaha industri tidak menyampaikan informasi industri atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran. perusahaan industri yang telah mendapatkan izin usaha industri melakukan pemindahtanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari menteri. tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam atau pimpinan instansi badan pemerintah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam bab pembinaan dan pengawasan pembinaan terhadap perusahaan industri yang telah mendapat izin usaha industri termasuk perusahaan industri yang pemberian izin usaha industrinya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam adalah pembinaan terhadap iklim, sarana, usaha, dan produksi dari industri yang bersangkutan. pengawasan terhadap perusahaan industri yang telah mendapat izin usaha industri dilakukan oleh menteri dan atau oleh pejabat yang ditunjuk. pengawasan dilakukan secara teratur terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan industri dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan pemerintah ini. untuk perusahaan industri yang kewenangan pemberian izin usaha industrinya dilimpahkan kepada pimpinan instansi badan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan bersama oleh menteri dan pimpinan instansi badan pemerintah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut. penentuan lingkup pengawasan bagi masing masing dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan bersama oleh menteri dan pimpinan instansi badan pemerintah yang bersangkutan. men mn) nya x1y snn. presiden republik indonesia bab viigudang atausesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya:dan keselamatan kerja. melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antara para pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan. bab viii ketentuan pidana perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan dan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan huruf dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bab ketentuan peralihan persetujuan prinsip, izin sementara, izin perluasan, dan surat pendaftaran perusahaan industriizin tetap yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku, sampai saat diperbaharuiman sy) snyangnya yang penting. menyadari akan peranannya.izin angka cukup jelas diwajibkannya izin usaha industri bagi setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya adalah merupakan langkah mean nya x1y presiden republik indonesia jenis perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, dimaksudkan sebagai langkah penyederhanaan bidang perizinan. sebelum ini dikenal pula adanya persetujuan prinsip samping izin sementara yang masing masing diberikan pada saat dan setelah permohonan untuk melakukan usaha industri disetujui. dengan diadakannya izin sementara, maka, termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. hal hal yang menyangkut hak, kewajiban, dan syarat syarat lain yang harus dipenuhi dalam rangka rencana usaha industri tersebut, dituangkan dalam persetujuan prinsip. dengan adanya langkah penyederhanaan ini, maka pengusaha industri yang semula harus berturut turut memenuhi beberapa tahap, yaitu persetujuan prinsip: izin sementara: izin tetap: apabila memperluas izin perluasan: maka sekarang tinggal (tiga) tahap saja, yaitu persetujuan prinsip: izin tetap: apabila memperluas izin perluasan. cukup jelas cukup jelas dalam rangka penyederhanaan perizinan maka ketentuan ini mempermudah prosedur sehingga tidak lagi perlu setiap kali diperpanjang, dan memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan untuk dapat terus berproduksi. dalam hal terjadi perluasan perusahaan industri, maka izin perluasan semata mata diperlukan karena adanya perluasan itu sendiri. sedangkan bagi kegiatan usaha industri secara keseluruhan, dasarnya tetap berlaku izin tetap sebagaimana sejak semula diberikan. izin usaha industri diberikan kepada perusahaan industri oleh menteri dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor tahun cukup jelas ketentuan mengenai izin usaha industri adalah segala sesuatu yang meliputi syarat syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan suatu permohonan serta tata caranya untuk memperoleh izin usaha industri. selain itu ketentuan ketentuan tersebut dapat pula berupa syarat syarat yang ditetapkan dalam izin usaha industri, yang harus selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh pemegang izin. termasuk dalamnya misalnya antara lain larangan untuk pemindahtanganan hak atas izin usaha industri atau memindahkan lokasi industri tanpa persetujuan menteri, pemeliharaan lingkungan hidup. khususnya mengenai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari menteri atau pimpinan instansi badan pemerintah terhadap pemindahtanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri, hal itu dimaksudkan agar selalu dapat diadakan pemantauan terus menerus terhadap kegiatan usaha tersebut oleh pemberi izin dan juga untuk mencegah adanya monopoli oleh sekelompok pengusaha yang kuat melalui pemilikan saham. ptn ya nya x1y presiden republik indonesia kewajiban penyampaian informasi industri secara berkala dimaksudkan agar dapat diketahui kapasitas produksi nasional untuk produksi yang bersangkutan dan data lainnya yang diperlukan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara nasional. cukup jelas industri kecil tertentu tidak perlu memperoleh izin usaha industri dan hanya wajib mendaftarkan saja. industri industri kecil tertentu ini akan ditetapkan kemudian oleh menteri perindustrian berdasarkan besarnya investasi yang dilakukan bagi mesin dan peralatan. konsultasi dengan menteri lain yang terkait dimaksudkan agar menteri perindustrian memperhatikan pula usul dan pertimbangan menteri lain yang terkait dalam menetapkan kelompok industri kecil. cukup jelas pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan industri adalah mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dan pengawasan yang dilakukan secara bersama dalam kedua ini akan berakhir dan kembali kepada pengawasan sebagaimana dimaksud dalam apabila perusahaan industri yang bersangkutan tidak lagi tercakup oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam untuk gudang yang berada dalam komplekketentuan ketentuan dalam ini adalah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas persetujuan prinsip yang diberikan dalam bentuk surat, yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap sebagaimana dimaksud dalam untuk memperoleh izin tetap berdasarkan peraturan pemerintah ini. ptn ya rat presiden republik indonesia izin sementara untuk jangka waktu satu tahun yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan kemudian dapat dipakai sebagai landasan untuk memperoleh izin tetap berdasarkan peraturan pemerintah ini. izin perluasan yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai saat digabungkan dengan izin tetap yang telah diperbaharui berdasarkan peraturan pemerintah ini. yang dimaksud dengan surat pendaftaran perusahaan industri adalah surat pendaftaran untuk industri kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. sebagaimana diketahui izin tetap selama ini diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun dan harus diperbaharui. oleh karena itu izin tetap yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan habisnya jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin tetap tersebut dan kemudian baru menggantinya berdasarkan peraturan pemerintah ini, atau menggantinya dengan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini sebelum habisnya jangka waktu tersebut. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
tan can presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pajak atas bunga deposito berjangka sertifikat deposito dan tabungan presiden republik indonesia, menimbang bahwa pajak adalah salah satu perwujudan kewajiban warga negara sebagai peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional, bahwa dalam rangka peningkatan investasi diperlukan pemberian perlakuan yang sama secara bertahap antara pasar uang dan pasar modal, bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut atas perlu diadakan peninjauan kembali terhadap penangguhan pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan,milik perorangan dan badan dikenakan pajak penghasilan sebesar (limabelas per seratus) dan bersifat final. untuk keperluan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam bank adalah wajib pungut. man wat can presiden republik indonesia dikecualikan dari pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan masih tetap ditangguhkan pengenaan pajaknya, adalah. bagi wajib pajak perorangan dan badan yang berdasarkan undang undang pajak penghasilan tidak kena pajak tetapi sesuai dengan ketentuan dipungut pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan, dapat mengajukan restitusi atas pengenaan pajak tersebut. tata cara pengajuan restitusi diatur oleh direktur jenderal pajak. terhadap deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan termaksud asal usulnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal). bank sebagai wajib pungut melakukan penyetoran hasil pemungutan pajak secara kolektif tanpa menyebut nama atau informasipenghasilan bunganya tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan spt ph) kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalamdinyatakan tidak berlaku lagimakin meningkat, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan. untuk itu pelaksanaan undang undang perpajakan perlu makin memantapkan sesuai dengan jiwa dan tujuan yang telah ditetapkan. samping itu perlakuan perpajakan bagi pasar uang dan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu secara bertahap disamakan. berhubung dengan itu, maka penangguhan atas pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan perlu ditinjau kembali. namun demikian, untuk lebih mendorong peran serta masyarakat menabung kecil dalam program pengumpulan dana untuk pembiayaan pembangunan, pengenaan pajak atas, masih tetap ditangguhkandan tidak termasuk deposito berjangka dan sertifikat deposito milik bank atau lbb. pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan lain bersifat final. oleh karena itu penghasilan wajib pajak yang berasal dari bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan tidak perhitungan sebagai penghasilan yang kena pajak seperti dimaksud pada undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan. juga tidak dicantumkan dalam spt tahunan wajib pajak yang bersangkutan, kecuali bagi wajib pajak yang mengajukan restitusi. perlu ditegaskan bahwa atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yangtetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. adapun bunga atas.surat surat berharga termasuk sertifikat bank indonesia sbi), tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. untuk lebih mendorong peran serta masyarakat menabung kecil dalam program pemupukan dana untuk pembiayaan pembangunan dan membantu masyarakat untuk memiliki rumah melalui tum kpr serta memudahkan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, maka pengenaan pajak atas bunga tabanan, mean n4z wat can presiden republik indonesia task, spedes, tnh, tum kpr serta tabungan tabungan kecil yang ditetapkan oleh menteri keuangan, masih tetap ditangguhkan. ini berarti bahwa selama penangguhan, para pemilik tabungan tabungan atasini tidaklah akan diberlakukan selamanyaguna melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka bagi depan atau menabung yang pada akhir tahun seluruh jumlah penghasilannya masih lebih rendah dari atau sama dengan jumlah batas penghasilan tidak kena pajak tkp), dapat mengajukan restitusi atas jumlah pemotongan pajak tersebut. ketentuan restitusi ini berlaku juga bagi badan badan sebagaimana ditetapkan dalam huruf huruf dan huruf undang undang pajak penghasilan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal november dengan demikian pengenaan pajak diberlakukan atas bunga yang menjadi hak nasabah sejak tanggal november tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
mepresiden republik indonesia, menimbang bahwa otomasi kliring merupakan salah satu usaha didalam rangka meningkatkan pelayanan dan efisiensi bidang perbankan yang sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan laju pembangunan nasional, bahwa untuk mendorong kelancaran otomasi kliring, maka pengenaan bea meterai atas cek dan billet giro perlu diseragamkan, cc. bahwa untuk mewujudkan tujuan atas, dan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang bea meterai, dipandang perlu menetapkan perubahan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas harga nominal atas cek dan billet giro yang dikenakan bea meteraian ya. tarif bea meterai atas cek dan billet giro ditetapkan sebesar rp. (limbatus rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal,umum dalam rangka usaha menjaga dan meningkatkan laju pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang sifatnya menghilangkan hambatan diberbagai bidang kegiatan, termasuk bidang perbankan. otomasi kliring yang pada dewasa ini sedang dikembangkan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bidang jasa perbankan. untuk menunjang pelaksanaan otomasi kliring dimaksud, perlu dilakukan penyeragaman besarnya tarif dan meniadakan batas pengenaan besarnya harga nominal atas cek dan billet giro. billet giro adalah surat perintah yang telah dibakukan bentuknya dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bujukan sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. dengan demikian pembayaran dana billet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsement. adapun pengenaan bea meterai atas billet giro didasarkan pada kenyataan bahwa billet giro telah dipakai secara meluas oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. mulan ya wap presiden republik indonesia penyeragaman pengenaan bea meterai tersebut atas selain dapat memperlancar otomasi kliring, juga akan mempunyai dampak positif terhadap efisiensi usaha perbankan karena bank cukup menyediakan (satu) macam buku cek, dan (satu) macam buku billet giro yaitu masing masing dengan terapan meterai rp. (lima ratus rupiah). demi dalam ini ditetapkan pengenaan bea meterai dengan tarif tunggal atas cek dan billet giro sebesar rp. (lima ratus rupiah). untuk meringankan nasabah bank setiap memperlancar pelaksanaan kliring, maka pengenaan tari bea meterai sebesar rp. (lima ratus rupiah) tersebut atas diatur disertai dengan peniadaan pengenaan besarnya harga nominal yang dikenakan bea meterai dari cek dan billet giro. oleh karena itu dalam penyelenggaraan kliring, bank cukup menyediakan (satu) macam bentuk cek dan (satu) macam bentuk buku billet giro. pelaksanaan teknis yang diatur oleh menteri keuangan antara lain adalah saat berlakunya pengenaan dan tatacara pelunasan bea meterai. cukup jelas. |
ptkebunan xixnegara perkebunan xix yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahunnegara perkebunan xixann nyi myixix yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun dikalahkannyaxix menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalam perusahaan negara perkebunan xixnegara perkebunan xix yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada persero yang bersangkutan. yan anngusahakan perkebunan dan pengolahan tembakau dan tanaman lain: melaksanakan pembelian dan penjualan hasil perkebunan, melaksanakan usaha usaha lain guna mendukung usaha usaha sebagaimana dimaksud dalamnegara perkebunan xix. nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan ban, pyn nyielanin naif paw) nyi myerkebunan xixsotonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan tinggi, dipandang perlu.. men wap presiden republik indonesia dengan dicabutnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pokok pokok organisasi institut agama islam negeri, maka pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja institut agama islam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan tinggi untuk selanjutnya ditetapkan oleh menteri agama. peraturan pemerint presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan penggabungan perusahaan perseroan persero) pt. koda, perusahaan perseroan persero) pt. pelita bahari dan perusahaan perseroan persero) pt. dok dan perkapalan tanjung priok menjadi perusahaan perseroan persero) pt. dok dan perkapalan koda bahari, perusahaan tersebut telah menunjukkan kemajuan yang semakin mantap, bahwa untuk lebih meningkatkan produktivitas perusahaan dok dan galangan kapal agar dapat berkembang lebih pesat, dipandang perlu untuk menggabungk, cc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,tan n47 wat presiden republik indonesiabungan perusah dan perusahan perseroan persero) pt. koda lembaran negara tahun nomor man ya wap. perusahaan perseroan persero) pt. dok dan galangan kapal nusantardok dan perkapalan koda bahari yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahudilakukan oleh menteri keuangan. dengagalangan kapal nusantara dialihkan kepada perusahaan perseroan persero) pt. dok dan perkapalan koda bahari. nilai tambahan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan dalam modal saham perusahaan perseroan persero) pt. dok dan perkapalan koda bahari setelah diadakan penggabungan mulan ya wat president. dok dan galangan kapal nusantara dalam perusahan perseroan persero) pt. dok. dan perkapalan koda baharraturanjanuari bahwa dalam rangkaundaan kembali berlakunya peraturan pemerintahmulan ya na, kpo presiden republik indonesijanuarinyatasehubungan dengan perkembangan keadaan pulau batam dan dalam rangka lebih mempersiapkan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut maka dengan peraturan pemerintah nomor tahun pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun telah ditunda sampai dengan januari dengan rencana pemerintah untuk mengembangkanmaka perlu dilakukan penundaan kembali terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun sejak tanggal januari sampai dengan desember demikan ap:televisi. man pan aa presiden republik indonesia. yaa snn het presiden republik indonesiabentuk, kedudukan, tugas, dan fungsi bagian pertama bentuk dengan peraturan pemerintah ini tvri persero)televisi republik indonesia, selanjutnya disebut tvtvri persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai tvri persero) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada tvri. bagian kedua kedudukan tvri adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. tvri berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. tempat . man, gea sen het presiden republik indonesia tempat kedudukan tvri ibukota negara republik indonesia dan stasiun penyiarannya berada pusat dan daerah. bagian ketiga tugas tvtvri menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan umum dan pengawasan bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran televisi publik, cc. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya tvri. bab iii organisasi bagian pertama susunan organisasi organisasi tvri terdiri atas: dewan . nag presiden republik indonesiaorganisasi tv. man, tar sen nx) sen het presiden republik indonesiatvri, masyarakat, dan pemerintah.berdasark. kan sen het presiden republik indonesiatvrtvri, cc. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang, penetapan . man, giatvtvri yang berlokasi ibukota negara, provinsi, kabupaten kota. stasiun penyiaran tvtv. mea nag ap: sen het presiden republik indonesia. taat presiden republik indonesia bagian keenam pusat dan perwakilan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, tvri dapat membentuk: pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan sejumlah perwakilan tvtvri luar negeri adalah seorang koresponden. rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja tvri ditetapkan oleh dewan direks. clan pkn n17 sat pia presiden republik indonesiaatuan pengawasan inter, dan kepala bagian adalah jabatan setara eselon illa. kepala stasiun tipetv. mea nag ap: sen het presiden republik indonesiatv. yan sat pia presiden republik indonesia terlibat dalam tindakan yang merugikan tvrfsa, setia . clan ap: presiden republik indonesitvri diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. anggota dewan direksi tv. clan pkn presiden republik indonesi. yan pan aa presiden republik indonesiasecara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas. . yan sen het presiden republik indonesia pengelolaan tvtvri. dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin lingkungan tvtvri serta dengan instansi atau pihak luar tvri sesuai dengan tugas masing masing. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan tvtv ap: presiden republik indonesiatvndanai kegiatan operasionalnya. besarnya kekayaan tvtvri persero). besarnya kekayaan tvri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri keuangan. bagian . sen het presiden republik indonesia bagian kedua pendanaan untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, tvri: sumbangan masyaratvri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. anggaran biaya operasional tv. kan ap: snn het presiden republik indonesia bab vii rencana kerja dan anggaran tvtv. clan tar sen presiden republik indonesia tahun buku tvtvtv . yan pan "aa na, presiden republik indonesia persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai tvtvtvtvberlaku dewan pengawas dan dewan direksi tvri harus sudah dibentuk paling lambat tanggal desember selama . kan ny presiden republik indonesia selama dewan pengawas dan dewan direksi tvri belum terbentuk, dewan komisaris dan direksi tvri persero)tvpersero tvri menjadi lembaga penyiaran publik tvri,yaumum televisi republik indonesia tvri) yang merupakan lembaga penyiaranagustus tvri mengemban tugas sebagai televisi yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan kehidupan masyarakat serta sebagai perekat sosial. sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang penyiaran, tvyang kemudian beralih menjadi perusahaan perseroantvmaka tvri mempunyai fungsiundang . wattvtvri guna mencapai tujuan yang diharapkanwatrinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersialhuruf yang dimaksud dengan rencana induk (corporate plan) adalah rencana yang menguraikan visi, misi, posisi, serta target dan rencana kerja tvri untuk masa kelola (lima) tahun. yang dimaksud dengan kebijakan penyiaran (editorial policy) adalah aturan dan kerangka filosofis serta rincian kebijakan menyangkut penyelenggaraan, isi, dan substansi penyiaran. huruf cukup jelas huruf ctvri dan media massa lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . kan presiden republik indonesiaseluruhcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . man pan "aa sat pia presiden republik indonesiatvcukup jelas cukup jelas cukup jelas . k. ny) presiden republik indonesiayang dimaksud dengan kekayaan negara adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada tvri yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku yang mencakup barang bergerak dan . melani nag n17 sat pia presiden republik indonesia dan barang yang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada tvyglasglas. bab pendirian dengan nama perusahaan negara p.n.) glas didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada undang undang nomor prp. tahun lembaran negara tahun nomor n.v. nederlands indische glasfabrieken nilai" n.v.) yang didirikan berdasarkan akte notaris frans jan berg berkedudukan surabaya nomor tanggal november dan akte notaris raden meister soewandi berkedudukan jakarta nomor tanggal oktober dan akte notaris meister raden pranowo soewandi berkedudukan jakarta nomor tanggal maret dengan ini dilebur dalam p.n. glas termasuk dalam atas. segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari n.v. nilai beralih kepada p.n. glas. pelaksanaan peleburan termaksud dalam dan diatur oleh menteri perindustrian dasar pertambangan. bab anggaran dasar ketentuan umum p.n. glasperusahaan" ialah p.n. glas, direksi" ialah direksi perusahaan: b.p.u." ialah b.p.u.barang barang gelas dalam arti kata seluas luasnya, memberi jasa dalam pembangunan proyek industri gelas modal perusahaan ditetapkan (duapuluh lima) juta rupiah,..industri kimia. sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan dan badan pimpinan umum industri kimiglas"menit tan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun bank. peredaran uang. peraturan peredaran uang dengan perantaraan bank bank berhubung dengan adanya uang palsu. wakil presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu diadakan peraturan untuk memberantas beredarnya dan kekacauan kekacauan lain dalam lapangan perekonomian, bahwa pemberantasan tersebut dapat dilakukan jika uang, yang jumlahnya cukup besar, disimpan dalam bank dan jika pembayaran jumlah jumlah uang yang besar dan pemindahan uang demikian dilakukan dengan perantaraan pulapemerintah sebagai berikut: peraturatiap pembayaran uang yang melebihi jumlah rp. , , harus dilakukan dengan perantaraan bank negara indonesia atau bank rakyat indonesia, menurut peraturan yang berlaku pada dan yang akan ditetapkan oleh bank bank tersebut. jika antara dua pihak yang sama, dilakukan pembayaran uang, hingga dalam waktu hari berturut turut jumlahnya lebih dari rp. , maka pembayaran yang mengakibatkan jumlahnya menjadi lebih dari rp. harus dilakukan secara penetapan dalam barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama hari idak kurang jumlahnya dari pada rp. harus menyerahkan bagian melebihi rp. itu kepada bank, termaksud, harus dilakukan dengan perantaraan bank, termaksud dalam untuk menjalankan maka daerah istimewa jogjakarta dipandang sebagai suatu karesidenan. barang siapa melanggar peraturan peraturan termaksudsatumaksud, menjadi milik negara. (b) disamping pegawai pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, mak yang berhak mengusuteri dan kantor kantor pos peraturan pemerintah ini mulai berlaku hari setelah hari pengumumannya. ditetapkan yogyakarta. pada tanggal juni wakil presiden republik diumumkan indonesia. pada tanggal juni mohammad hatta. wakil sekretaris negara, menteri keuangan, jatmiko. maramis. penjelasankarena keadaan keadaan sekarang, kita tidak dapat memberantas dengan sempurna masuknya uang palsu dalam daerah republik. umum mengetahui, bahwa dalam peredaran uang kita telah terdapat uang palsu itu, sehingga merupakan bahaya yang perlu kita berantas dengan sekuat tenaga kita. disamping usaha untuk memperbaiki kwalitas alat pembayaran kita, maka perlu kiranya bank bank pemerintah mengawasi uang yang berputar dimasyarakat,. dengan cara demikian, maka mereka yang pada akhirnya menerima uang, mendapat jaminan sebaik baiknya bahwa uang yang diterima itu, ialah uang yang benar benar dikeluarkan oleh pemerintah. pengawasan bank ini dapat dilakukan, pertama kalinya jika pembayaran jumlah yang besar besar, yang melebihi rp. dilakukan dengan perantaraan bank. ini tidak berarti bahwa pembayaran yang sekecil kecilnya tidak boleh dilakukan dengan perantaraan bank bank. maksudnya jauh dari pada itu, bahwa pemerintah menganjurkan supaya segala pembayaran, kecuali yang dilakukan sehari hari, dijalankan dengan menggunakan perantaraan bank. yang harus menerima uang itu tidak perlu khawatir, bahwa uang tersebut akan dibekuk atau akan mendapat kesukaran lain, misalnya menunggu lama dan sebagainya. jika uang pembayaran ini dibutuhkan dengan segera oleh yang berhak menerima, maka pembayaran tersebut akan segera dapat diambil olehnya. bank hanya membutuhkan waktu untuk menghitung jumlahnya, mengawasi tidak ada uang palsu diantaranya dan melakukan pembukuan seperlunya. hanya jika uang itu tidak perlu digunakan dengan segera, maka dapat dianjurkan supaya ditinggalkan sementara saja pada bank. tetapi waktu, jika uangnya itu dibutuhkan, maka dapatlah jumlahnya diambil dari bank. tetapi, jika uang itu hanya dibutuhkan untuk melakukan pembayaran yang besar, maka pembayaran ini hendaknya dilakukan dengan perantaraan bank lagi. untuk menghindarkan bahwa ada orang yang dengan sengaja hendak melepaskan diri dari kewajiban ini dengan membagi bagikan pembayarannya, hingga setiap kali tidak melebihi rp. maka diadakan peraturan menurut misalnya, orang pada hari rabu membayar kepada orang jumlah rp. pada hari satunya membayar lagi pada rp. , , pembayaran yang kedua kalinya ini harus dilakukan dengan perantaraan bank, oleh karena dua pembayaran kepada orang yang sama, yang dilakukan dalam hari ini, melebihi rp. kedua kalinya, pemerintah hendak membatasi penyimpanan uang yang besar besar jumlahnya, jika tidak perlu. juga penimbunan uang yang demikian hanya membesarkan bahaya uang palsu, dan juga merusak perekonomian. jika pada suatu waktu uang yang banyak itu dibutuhkan, misalnya untuk pembayaran gaji atau pembayaran pembayaran lain, maka dapat diambil jumlah simpanan dari bank. hanya saja pembayaran pembayaran itu hendaknya diselesaikan selama hari, dan jumlahnya, yang melebihi rp. , , dikembalikan dalam bank. ketiga kalinya, pembawaan uang yang jumlahnya berpuluh puluh ribu atau lebih, dalam perjalan, dipandang pula sebagai suatu hal yang harus diberantas. pemindahan uang sebanyak itu hendaknya juga dilakukan dengan perantaraan bank. jika peraturan peraturan ini, yang sebenarnya mudah dapat dituruti oleh umum, dijalankan sebaik baiknya, maka pemerintah dapat bantuan yang sebaik baiknya dalam usahanya memberantas bahaya uang palsu dan kekacauan lain lain dalam perekonomian. untuk menghindarkan, bahwa peraturan peraturan ini diabaikan saj, maka diadakan beberapa ancaman hukuman. dari semua golongan dalam masyarakat, pedagang, pegawai jawatan jawatan, anggota tentara dan badan badan, diminta bantuan, terutama supaya mereka sendiri menjalankan peraturan ini dengan sempurna. sekedar kesukaran, yaitu berhubungan dengan bank untuk mengurus uang, hendaknya jangan dipandang sebagai keberatan besar. perbuatan demikian perlu menjaga keselamatan perekonomian dalam negara. |
elang aa! satperburuhan dan sosial. presiden republik indonesia, menimbang perlu menetapkan peraturan tentang lapang kerja, susunan, pimpinan dari tugas kewajiban kementerian perburuhan dan sosial, mengingat putusan sidang dewan menteri tanggal mei dan juli putusan sidang sekretaris sekretaris jendral kementerian mei mengingat pula penetapan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah sebagai berikut, peraturan tentang lapang kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban kementerian perburuhan dan sosial bab lapang kerja kementerian. lapang kerja kementerian perburuhan dan sosial adalah: dalam lapangan perburuhan, menyelenggarakan politik perburuhan, menyelenggarakan undang undang dan peraturan peraturan perburuhan, mengatur perlindungan perburuhan, antara lain: menyelenggarakan pengawasan perburuhan, menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja, menyelesaikan perselisihan perselisihan antara majikan dan buruh, menyelenggarakan membantu berdirinya tumbuhannya fondafonds jaminan sosial untuk buruh, menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain: menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang lapang pekerjaan baru. mengatur penempatan tenaga kerja, mengatur gerakan gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh, menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan, dalam lapangan sosial: menyelenggarakan politik sosial, menyelenggarakan undang undang dan peraturan peraturan sosial, memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesialan dam masyarakat dan hal hal yang bersifat sosial, antara lain: menyelenggarakan pendidikan tentang kesialan, menyelenggarakan penerangan tentang kesosialam, menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" sosial security) antara lain: menyelenggarakan pekerjaan kemasyarakatan, antara lain: can ana sni presiden republik indonesia pencegahan penyakit masyarakat: perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang orang anak anak terlantar, orang orang anak anak cacat dan orang orang anak anak bekas hukuman, pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran pemberian bantuan kepada badan badan dan lembaga lembaga amal, pemberian izin untuk mengadakan undian amal, menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesialan. bab susunan kementerian. kementerian pembunuhan dan sosial terdiri dari: kantor pusat kementerian, terbagi atas: bagian umum sekretariat), bagian undang undang, bagian urusan pegawai, bagian perbendaharaan. jawatan pembunuhan, terdiri dari: kantor pusat jawatan perburuhan, kantor penetapan tenaga, kantor pengawasan perburuhan, kantor pengawasan keselamatan kerja. jawatan sosial, terdiri dari: bagian pembimbing dan penyuluh sosial, bagian perbaikan masyarakat, bagian asistensi sosial, bagian umum. bab iii pimpinan kementerian. pimpinan kementerian perburuhan dan sosial diselenggarakan menurut penetapan dalam peraturan pemerintah tahun bab tugas kewajiban kementerian. kantor pusat kementerian perburuhan dan sosial mempunyai tugas kewajiban: bagian umum sekretariat), mengurus soal soal yang bersifat umumksud tugas kewajiban bagian bagian lain. bagian undang undang, merencanakan undang undang dan peraturan peraturan tentang perburuhan dan sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai undang undang dan peraturan peraturan tersebut. setan pan) presiden republik indonesia bagian urusan pegawai: mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, detaserencanakan anggaran belanja kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai penyusunan anggaran belanja itu, mengurus cara mempergunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pertanggungan jawabnya. kantor pusat jawatan perburuhan mempunyai tugas kewajiban: mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, statistik perburuhan, mengurus tanggungan, tunjangan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainya berdasarkan sesuatu peraturan perburuhan, membantu gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan serta berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh. kantor penempatan tenaga mempunyai tugas kewajiban: menyelenggarakan pencatatan, memberikan sokongan kepada serta mengikhtiarkan lapang pekerjaan baru untuk kaum pengangguran, memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga, cc. menyelenggarakan pembagian dan pengerahan tenaga dimana dan pada waktu diperlukan serta menjalankan peraturan peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya. kantor pengawasan perburuhan mempunyai tugas kewajiban: mengawasi berlakunya undang undang dan peraturan peraturan perburuhan pada khususnya dan menyelidiki keadaan dalam perusahaan pada umumnya. kantor pengawasan keselamatan kerja mempunyai tugas kewajiban: menguasai berlakunya undang undang dan peraturan peraturan untuk menjaga keselamatan buruh dalam menjalankan pekerjaannya. jawatan sosial mempunyai tugas kewajiban: mengurus pendidikan dan penerangan sosial, dokumentasi dan statistik sosial, mengurus perbaikan penghidupan rakyat. yang tidak termasuk tugas kewajiban kementerian jawatan lain, mengurus jaminan sosial, yang tidak termasuk dalam tugas kewajiban kementerian jawatan) lain, pemberantasan dan pencegahan kemaksiatan, mengurus fakir miskin, yatim piatu, orang cacat dan terlantar, korban bencana alam, perjuangan dan lain lain golongan dalam masyarakat yang karena keadaan, menderita kesengsaraan, memberi sokongan kepada badan badan dan lembaga lembaga amal partikelir atau kan ny) ane presiden republik indonesia kepunyaan daerah autonomy, memberi izin untuk mengadakan undian amal tidak termasuk tugas kewajiban instansi lain. babperburuhan dan sosial, ttd. ttd. pringgodigdo. oesman. |
yan n4z presiden republik indonesia serikat menimbang bahwa perlu diadakan peraturan tentang penempatan kembali dalam masyarakat para pelajar yang selama revolusi nasional menjalankan kewajibannya militer, bahwa peraturan pemerintah republik indonesia tahun yang memuat penghargaan terhadap para pelajar tersebut, memuat juga aturan aturan tentang penempatan kembali dalam masyarakat para pelajar itu, mengingat keputusan menteri pertahanan republik indonesia serikat, mp tentang demobilisasi, memutuskan: menetapkan peraturan pemerintahara pelajar dalam angkatan perang yang didemobiliseer berdasarkan keputusan menteri pertahanan mp dikembalikan ke masyarakat menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah republik indonesia tahun yang terlampir pada peraturan pemerintah ini. menteri pertahanan dan menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan diwajibkan menjalankan apa yang tersebut dalam peraturan pemerintah ini. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan. ulang pn, ny wetoekarno menteri pertahanan hamengku buwono menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan abu harafiah diumumkan pada tanggal juli menteri kehakiman soepomo ann pan way, presiden republik indonesia penjelasan peraturan pemerintahenjelasan umum.danda perjuangan nasional sejak tanggal,yang menjadi murid (maha siswa), baik pada sekolah pemerintah, maupun pada sekolah partikelir pada tahun atau penetapan yang dimaksud dalam bergandengan dengan lihatlah penjelasan dan maklama mana seorang pelajar tidak menjalankan tugas. ulang ny wet presiden republik indonesiakelas manman sebagainya. tunjangan yang dimaksud dalam dan dapat liberialiberia menurut keperluan. misalnya uang saku buat murid s.m.p. dan buat maha siswa tentu tidak sama. pelajar pelajar yang orang tuanya mampuan sebagainya. dan cukup jelas.dan cukup jelas. yan wet presiden republik indonesia sebenarnya peraturan sebagai termuat dalam rancangan ini lebih tepat ditetapkan oleh r.i.s., sebab penghargaan yang dimaksud mengenai semua pemuda pelajar yang berjuang lan pin tap! n97 uin way, presiden republik indonesia lampiran peraturan pemerintah tahun peraturan pemerintahtahun memutuskan menetapkan peraturan sebagai berikutuntuk penghargaan umum. penghargaan khusus. penghargaan istimewa. penghargaan umum berupa surat tanda bakti.yan uin way, presiden republik indonesia penghargaan khusus berupa kelas kelas peralihan. waktu ujian tersendiri. pembebasan uang sekolah dan alat alat. uang saku. surat surat bakti istimewa disertai bears dan atau lainnya. penghargaan umum diberikan kepada setiap pelajar yang telah menjalankan kewajiban berbakti. danlagi keberanian, kejujuran, keikhlasan, kesetiaan danupa jumlah bears itu serta guna pelajaran apa dan berapa lamanya. yan n4z wet presiden republik indonesiamelaksanak penghargaan khusus yang dimaksud dalam dapat dihentikan oleh menteri pertahanan atas usul menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan penghargaan khusus yang dimaksud dalam dapat dihentikan oleh menteri kesehatan. guna pelaksanaan peraturan ini menteri pertahanan,hentikan oleh menteri tersebut atas. panitia itu berhak memajukan usul usul, pendapat pendapat dsb. dan mulai berlaku pada hari diumumkan. yan pin tap! n97 uin way, presiden republik indonesia sesudah negara republik indonesia serikat berdiri soekarno menteri pertahanan, hamengku buwono menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mangoensarkoro menteri keuangan leyman hakim. menteri perburuhan dan sosial konsonan diumumkan pada tanggal desember sekretaris negara a.g. pringgodigdoutamno,bab pengalihan bentuk dan pembubaran perusahaan bangunan negara utama karya", selanjutnya disebut p.n.utama karya" menjadi perusahaan perseroan persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini, p.n. utama karyutama karya"utama karydisertai hak substitusiutama karya",pada penerima pensiun tunjangan yang bersifat pensiun, dalam batas batas kemampuan keuangan negara, bahwa berhubung dengan itudiubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepadanya diberikan setiap bulan uang bantuan pensiun sebesar (enampuluh dua setengahatas menjadi limapuluh dan ratusan rupiah."ata na7daripada penerima pensiun tunjangan yang bersifat pensiun dalam batas batas kemampuan keuangan negara, dianggap perlu uang bantuan pensiun yang diberikan kepada para penerima pensiun berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun ditingkatkan jumlahnya. untuk mencapai penghasilan tunjangan yang bersifat pensiun yang jumlahnya kira kira lebih daripada penghasilan yang diterima sekarang, maka uang bantuan pensiun yang persentasenya ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut perlu dinaikkan dari (tiga puluh keseratus) menjadi (enampuluh dua setengah per seratus). dengan sistim yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, pelaksanaannya baik terhadap penerima pensiun yang sekarang, maupun yang akan menerima pensiun sesudah april mudah dikeluarkan, karena tidak sulit menghitung penghasilan baru itu. iupresiden republik indonesia, menimbang bahwa sampai sekarang belum ada pengaturabahwa dipandang perlu mengatur pemberi, yang telah memberikan jasa jasa dan pengabdiannya kepada negara republik indonesia. mengingat undang undang dasar undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun menjadi undang undang, tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan, undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang dewan pertimbangan agung. memutuskan . melanin naif. kepadaiberikan tunjangan penghargaan, selanjutnya disebut tunjangan penghargaan d.p.a b.p.k. tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. yang dimaksud dalam ini diberikan tiap tiap bulan. yang dimaksud dengan d.p.a. dan b.p.k. menurut pemerintah ini, adalah d.p.a. yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dan b.p.k. yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun besarnya tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah (tiga perempat keseratus) untuk tiap tiap satu bulan masa jabatan dari dasar tunjangan penghargaan, dengan ketentuan bahwa sedikit dirinya (empat setengah keseratus) dan sebanyak banyaknya (enampuluh keseratus). . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan dasar tunjangan penghargaan adalah gaji gaji kehormatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (l) tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. diberikan dengan keputusan presiden. untuk mendapatkan tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k., maka sekretaris jenderal dewan pertimbangan agung sekretaris utama badan pemeriksa keuangan mengajukan permohonan dengan tertulis untuk bekas ketua bekas wakil ketua! bekas anggota dewan pertimbangan agung badan pemeriksa keuangan yang berkepentingan kepada presiden melalui kepala badan administrasi kepegawaian negara dengan disertai surat surat pengangkatan, pemberhentian dan surat surat resmi yang menunjukkan lamanya masa jabatan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meletakkan jabatan. pembayaran tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. yang bersangkutan meninggal dunia, diangkat . man bay presiden republik indonesia. pembayaran tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. dihentikan pada akhir bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. huruf ini. dalam hal penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k., kemudian meletakkan jabatan lagi, maka mulai bulan berikutnya sejak peletakkan jabatan itu, kepadanya dibayarkan lagi tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k., ditambah dengan jumlah tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. dalam masa jabatan terakhir. apabila penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. meninggal dunia, maka kepada seorang isterinya atau suaminya diberikan tunjangan penghargaan janda duda yang besarnya (setengah) dari tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. yang dapat diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. yang dimaksud dengan isteri dalam ini, ialah isteri pertama dari penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. yang bersangkutan yang dikawini dengan sah. tunjangan . ln, presiden republik indonesia tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. diberikan pula dalam hal ketua wakil ketua anggota dewan pertimbangan agung dan badan pemeriksa keuangan meninggal dunia dalam masa jabatannya. tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k., yang disertai keterangan keterangan tentang perkawinan, kematian dan lain lainnya yang diperlukan. jl). pembayaran tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. yang bersangkutan meninggal dunia kawin lagi. pemberhentian tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. yang dimaksud dalam ini dilakukan pada bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. meninggal dunia atau kawin lagi. apabila ketua wakil ketua anggota atau penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. meninggal dunia sedang tidak mempunyai isteri suami yang berhak untuk menerima tunjangan penghargaan janda duda, maka kepada anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak d.p.a. b.p.k. yang besarnya sama dengan tunjangan penghargaan janda duda. yang . wat presiden republik indonesia yang berhak menerima tunjangan penghargaan anak d.p.a. b.p.k. adalah anak kandung yang tertua. pembayaran tunjangan penghargaan anak dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan anak d.p.a. b.p.k. yang bersangkutan meninggal dunia telah mempunyai pekerjaan tetap telah mencapai usia tahun telah kawin. apabila penerima tunjangan penghargaan janda duda d.p.a. b.p.k. meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak d.p.a. b.p.k. menurut dan peraturan pemerintah ini. peraturan tunjangan keluarga yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku pula terhadap penerima tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. termaksud dalam peraturan pemerintah ini. peraturan pemerintah ini disebut peraturan tentang tunjangan penghargaan d.p.a. b.p.k. peraturan pemerintah ini mulai berlakumiipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan keuangan negara republik indonesia untukubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang pemberian tunjangan kerja kepada menteri negara republik indonesia. memutuskan . min yajumlah rp. , (ketujuhbelas ribu rupiah)" dalam peraturan pemerintah nomor tahun diubah menjadi rp. (duapuluh lima ribu rupiah)" peraturan pemerintah ini mulai berlaku padalmserta pencapaian nilai kebutuhan hidup layakomponen dantahun provinsi kalimantan tengah. besarnya upah minimum sebagaimana dimaksud dalam adalah rp. (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima sen) setiap bulanserikat buruh perusahaan yang bersangkutan. dalam hal perusahaan telah menerapkan struktur dan skala upah, maka upah pekerja dengan masa kerja (satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada (l), menggunakan struktur dan skala upah dengan upah lebih tinggi dari umserikat buruhibentuk untuk melaksanakan ketentuan dan peratursudah tidak sesua,dia(s)30x80v0tag :::i80x50x(s)s5)ada tanggal f.hari mega sulawesi olly dondokambeyeraturan perundang undangan hukum kepala badan pengelola pajak dan retribusi daerah kepala badan aset daerah pemerintahan dan kesejahteraan rakyat asisten sms m@hon untuk |
akorganisasi dan tata kerja badan narkotika provinsi kalimantan tengorganisasi dan tata kerja badan narkotikae c tambahan lembaran negara republik indonesia sssos bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika z2 psikotropika lembaran negara republik indonesia tahun : nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nz undang undang nomor tahun tentang narkotika lomb: memutuskan menetapkan: peraturan gubernur tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika provinsi kalimantan tengahpusat dan bertanggung jawab langsung kepada presidenkalimantan tengah. sekretaris badan narkotika provinsi yang selanjutnya disebut sekretaris bnp adalah kepala pelaksana harian badan narkotika provinsi kalimantan tengah yang selanjutnya disebut kalahkan bnp. bab pembentukan dengan peraturan gubernur ini dibentuk organisasi dan tata kerja bnp: bab iii susunan organisasi susunan organisasi bnp terdiri dari ketua wakil gubernur provinsi kalimantan tengah. anggota wakil kepala kepolisian daerah kalimantan tengah. kepala kantor wilayah departemen kehakiman dan hak asasi manusia provinsi kalimantan tengah. kepala kantor wilayah departemen agama provinsi kalimantan tengah. komandan detasemen polisi militer asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah. kepala dinas pendidikan provinsi kalimantan tengah. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kalimantan tengah. kepala dinas pertanian dan peternakan provinsi kalimantan tengah. kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi kalimantan tengah. kepala dinas kehutanan provinsi kalimantan tengah. kepala dinas sosial provinsi kalimantan tengah. kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi kalimantan tengah. kepala dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi kalimantan tengah. kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi kalimantan tengah. kepala dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah. kepala badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat provinsi kalimantan tengah. kepala badan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana provinsi kalimantan tengah. kepala biro administrasi pemerintahan umum sekretariat daerahdirektur rsud dr. doris syllabus palangka raya. kepala biro hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah. direktur narkoba kepolisian daerah kalimantan tengah. asisten intelijen kejaksaan tinggi kalimantan tengah. asisten tindak pidana umum kejaksaan tinggi kalimantan tengah. kepala balai pengawasan obat dan makanan palangka raya. ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi kalimantan tengah. ketua bhayangkara kepolisian daerah kalimantan tengah. kepala bandar udara tilik ribut palangka raya. cc. sekretaris: kepala pelaksana harian badan narkotika provinsi kalimantan tengah merangkap anggota bnp. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu badan narkotika provinsipan operasional bnpaerahketua bnp ketua bnp mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan operasional pelaksanaan tugas bnp dalam kegiatan p4gn. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua bnp menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional kegiatan p4gn menetapkan kebijakan teknis bnp: cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan sekretariat pelaksana harian bnp maupun anggota bnp sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing, memberikan petunjuk dan pengarahan kepada anggota dan sekretariat bnp dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembentukan satuan tugas bnp sesuai kebijakan bnn, menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan operasional bnp: mengoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan bnp: dan melakukan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan p4gn, dan temuannya disampaikan kepada bnn bagian ketiga anggota bnp anggota bnp mempunyai tugas memberikan bahan masukan dan dukungan dalam perumusan kebijakan umum bnp serta menyusun program dan kegiatan bnp. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa anggota bnp menyelenggarakan fungsi menghimpun bahan dan data penyusunan kebijakan umum bnp memberikan bahan masukan dalam penetapan perumusan kebijakan umum bnp menyusun rencana kerja penyelenggaraan p4gn, menyusun dan melaksanakan program pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan p4gn, dan melaporkan pelaksanaan tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing masing. bagian keempat sekretaris bnp sekretaris bnp adalah kalahkan bnp sekretaris bnp wajib mengikuti dan mematuhi petunjukretaris daerah dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. bab tata kerja untuk mengevaluasi kinerja, bnp melakukan rapat koordinasi lingkungan bnp yang bnplingkungan bnpbnp dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat. untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan dan p4gn, bnp dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. bab pembiayaan segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas bnp dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bnp dapat menerima bantuan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara bnprea gubernur kalimantan tengah, nut agustin eras narang diundangkan palangka raya pada tanggal karet. perubahan atas peraturan daerah provinsi daerah tingkat kalimantan tengah nomor. tahun tentang pembentukan perusahaan derah panama ingang makmur, perlu ditetapkanperaturan gubernur kalimantan teng.lotion big poo peraturan daerah provinsi daerah tingkat kalimantan tengah nomor tahun tentang pembentukan, perusahaan derah panama ingang makmur sebagaimana telahyatukan. memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang ketentuan pokok ef,:, pegawai adalah pegawai perusahaan daerah panama ingang makmur. istri suami adalah seorang istri suami dari pegawai yang berdasarkan perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat.yang syah sesuai peratursesuai peraturan .perundang undangan yang berlaku. gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan kejahatan. gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai perusahaan daerah panama ingang makmur. penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan lainnya. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah: daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai yang ditetapkan oleh direksiialah peraturan yang ditetapkan oleh:: diberikan kepada tenaga kontrak. bab pengangkatan dan pemberhentian |. lan bani direksi diangkat dan diberhentikan 'oleh' gubernur untuk masa 'jabatan selama (empat) tahun dan setelah selesai masa' jabatannya dapat diangkat kembali. tape nur ttd badan. badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh: gubernur untuk masa jabatan selama (tiga) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali. doi ketentuan pokok penghasilan direksi dan badan pengawas perusahaan daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini... berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan polri. setempat berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi perusahaan lain. syarat syarat lain yang ditetapkan direksi. calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimum (satu) tahun sejak tanggal pengangkatannya. selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan. penilaian meliputi kesetiaan: prestasi kerja: kerjasama: ketaatan: kejujuran, tanggung jawab: prakarsa,. dari. masa percobaan sebagaimana dimaksud pada diberhentikan, tanpa diberikan uang penghargaan masa. kerja pesangon.' selama menjalani masa percobaan, calon pegawai, tidak diperkenankan menduduki jabatan. lia . direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhanterhadap pegawai, karena: telah melakukan tindakan merugikan perusahaan, dan ditahan oleh yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana. pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentiannyayang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dengan tidak menerima kembali bagian penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam apabila berdasarkan hasil pemeriksaan: telah mencapai usia tahun, permintaan sendiri: cc. kesehatannya tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, meninggal dunia, nag kebijaksanaan pengurangan pegawai. nan, pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada. pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ditetapkan (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap pegawai karena: melanggar peraturan hukum yang berlaku bagi perusahaan daerahpada diatas tanpa diberikan uang penghargaan masa kerja pesangon bab iiinw pelaksana muda golongan beruang pelaksana muda golongan' ruang (b 9g. pelaksana golongan beruang pelaksana golongan, ruang (b staf muda golongan ruang (c staf muda golongan ruang. (c staf golongan ruang (c staf golongan ruang (c staf madya golongan ruang (d staf. staf madya golongan ruang (d oo. staf utama madya golongan ruang (d:a). dengan tidak hormat, b). dengan hormat tanpa predikat, c). dengan hormat tidak atas permintaan sendiri: pengalaman kerja diakui (satu snn kenaikan pangkat pilihan: hbr kenaikan pangkat penyesuaian. kenaikan pangkat istimewa:. berijazah sekolah dasar sampai dengan golongan berijazah sekolah lanjutan sampai dengan golongan berijazah sekolah lanjutan tingkat atas sampai dengan golongan berijazah diploma iii sampai dengan golongan berijazah sarjana sampai dengan golongan berijazah pasca sarjana samperusahaan.pada dan diatur dengan keputusan perusahaanyangbab ban naa: pengangkatan dalam jabatan han tata cara pengangkatan pegawai dalam jabatan' ditetapkan dengan peraturan perusahaan. bab. bab hak hak dan penghasilan serta penghargaan pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan dan diberikan hak berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan perbaikan penghasilan. besarnya gaji pokok yang dimaksud pada adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan istri suami, tunjangan anak besarnya tunjangan istri suami adalah dari gaji pokok. besarnya tunjangan bagi setiap anak pegawai, adalahkawin. batas umur sebagaimana dimaksud pada: tunjangan jabatan, tunjangan bahan pangan: tunjangan kejahatan: tunjangan rumah tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada (ditetapkan dengan peraturan perusahaan. pan pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti: untuk menunaikan ibadah haji serta cuti luar tanggungan perusahaan. pelaksanaan. pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan perusahaan., yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan perusahaan. setiap pegawai berhak atas pensiuberkala yang diatur dengan keputusan perusahaan calon pegawai yang masa percobaan diberikan penghasilan setiap bulan sebesarpadkan bab. bab pembinaan karier pegawai untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang 'ecc. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan:pena bob penundaan kenaikan gaji berkala: nan penundaan kenaikan pangkat, . pembebasan jabatan, cnn pemberhentian sementara: tan pemberhentian dengan hormat:oleh direksi. bab. bab vii perjalanan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindah tugaskan tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan" dengan peraturan perusahaankedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari direksi, badan pengawas dan pegawai perusahaan daerah panama ingang makmur, dinyatakjj. asean agustin teras narang karo karo kepala kabar diundangkan palangka raya nn, pada tanggal februari tana sekretaris daerah provinsi kalimantan ten tang thampunah ginseng berita daerah provinsi kalimantan tengah tahun timor lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah tan tenan nomor hun tanggal februari hah ketentuan pokok tentang penghasilan bagi badan pengawas dan direksi perusahaan daerah status ketua dan anggota badan pengawas serta anggota direksi adalah pimpinan perusahaan dan bukan pegawai berdasarkan peraturan daerah provinsi kalimantan, ii. penghasilan dan jasa produksi ketua dan anggota badan pengawas karena jabatannya diberikan penghasilan. selain penghasilan tersebut atas, ketua dan anggota badan pengawas mendapat jasa produksi. besarnya penghasilan bagi: ketua badan pengawas dari gaji direktur utama anggota badan pengawas dari penghasilan ketua setiap akhir masa jabatan ketua dan anggota badan pengawas memperoleh uang penghargaan secara bersama sama dari sebesar dari yang diterima oleh direksi, dengan perbandingan sama dengan penerimaan penghasilan. ketuayang diperhitungkan berdasarkan lamanya tugas dibagi masa jabatan yang ditentukan dikali uang penghargaan yang diterima dalam masa jabatan penuh. ketua dan anggota badan pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan ketentuan tersebut pada angka anggota direksi karena jabatannya setiap bulan diberikan gaji: gaji direktur utama setinggi tingginya gaji pegawai yang berpangkat tertinggi perusahaan daerah. gaji direktur sebesar dari tunjangan direktur utama. tunjangan jabatan anggota direksi sebulan masing masing direktur utama sebesar direktur sebesar dari tunjangan direktur utama. perumahan dinas dan peralatannya atau pengganti sewa rumah sebesar per tahun per orang uang representatif untuk direktur utama sebesar sebulan uang representatif untuk direktur sebesar sebulan anggota direksi mendapat penghasilan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai. setiap akhir masa jabatan, anggota direksi mendapat uang penghargaan sebesar (dua setengah persen) secara bersama sama dari keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan direktur memperoleh (sembilan puluh persen) dari jumlah yang diperoleh direktur' utama: anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya. bertugas dibagi.masa jabatannya. direktur utama dan direktur yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, dapat diberi uang penghargaan. gubernur mantan tengah, seo ami were hukum agustin teras narang karo keuangan dan aset kepala didenda kabar mea mikan peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tarun radio tanggal febevaba li, daftar skala gaji pokok pegawai perusahaan daerah panama ingang makmur golongan jala tae jalar lala aoi a.n tan da. baka sab400| s20400 hwa 'tih, pil t109 ag, kb) #ti. se1400| t083. pal biro hukum nata lan maa enam kemana lema eda hn age 108e.700ol t166. ena austeni ttu karo hukum itotgoo| 113290o| #p| 13a0s00| keuangan dan aset karo angan adm. perekonomian dan ara t kepala didenda agustin teras narang kabar per uju an |
salinan 2sana ihapus, d, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi dilakukan setiap bulan secara terpisah dengan pembayaran gaji pns dan cons. dihapus. pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan paling lambat tanggal setiap bulangubernur sulawesi selatbahwa berdasarkan peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, peninjauan tartribusi perizinan tertenturetribusi perizinan tertentu. memutuskan menetapkan: peraturan gubernur tentang peninjauan tarif retribusi perizinan tertenturuang lingkup ruang lingkup retribusi perizinan tertentu meliputi: retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan. bab iii ketentuan pemungutan#february' plt. gubernur sulawesi selatan, andi mansulaiman diundangkan makassar pada tanggal februari seks ris daerah provinsi sulawesi selatan, abdul berawtarif retribusi izin trayek izin trayek izin operasi izin penyelenggaraan jenis pelayanan tarif rp) masa berlaku tahun perusahaan . untuk min. antar kota dalam provinsi bus kendaraan dan mobil penumpang umum masa berlaku un perusahaan untuk min. kendaraan masa berlaku tahun perusahaan untuk min. kendaraan masa berlaku angkutan taksi angkutan taksi tahun perusahaan bandara untuk min. kendaraan masa berlaku tahun perusahaan ane untuk min. kendaraan angkutan sewa angkutan antar jemput dalam provinsi angkutan masa berlaku permukiman angkutan tahun perusahaan karyawan kartu pengawasan kartu eletronik kartu standar pelayanan jenis pelayanan tarif rp)mpu tahun angkutan taksi bandara kendaran angkutan sewa angkutan antar jemput dalam provinsi angkutan bus permukiman angkutan karyawan izin insidentilplt. gubernur sulawesi selatan, andi sulaiman lampiran peraturan gubernur sulawesi selatan nomor tentang peninjauan tarif retribusi perizinan tertentu tarif retribusi izin usaha perikanan surat izin usaha penangkapan sup: |. kapal perikanan gt: untuk kapal per izin tahun tai untuk kapal keatas per izin tahun kapal perikanan gt: inn untuk kapal keatas per izin tahun kapal perikanan x30 per gt tahun kapal perikanan per gi tahun siki kapal perikanan x30 gt' per gt tahun kapal perikanan per gt tahun ii. surat izin usaha budidaya mer areal per ha tahun usaha budidaya kerang hijau dengan menggunakan rakit apung dan rakit unit 4x4 m2? tancap atas unit usaha intensif budidaya teripang yang lebih dari unit 400m? unit usaha budidaya kerang hijau dengan menggunakan rakit apung dan rakit unit 4x4 tancap atas unit usaha intensif budidaya alone: unit 10x2x0,5m3 dengan kurungan pagar lebih dari unit iii. budidaya laut budidaya lobster keramba jaring apung unit 4x4m? unit 4x4m? sampai sistim tali ris diatas tali ris unit tali ris plt. gubernur sulawesi selatan, andi sud andan peraturan tata tertib dprd provinsi ntb, terdapat penyesuaian pengaturan terhadap ketentuan waktu kegiatan reses bagi pimpinan dan anggota dprd, bahwatelah ditetapkan dengan peraturan gubernuketentuan dandiubah dan dihapus sebagai berikut:72. (tujuh puluh duadihapus. sewa ruang rapat pertemuan dan kelengkapcarsipan dan perpustakakearsipan dan perpustakaser tgk tempa tman| see fanfarellser tag tenan yan yetarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakag. kesejahteraan pns. kegunaan sebagaimana dimaksud pada sesuai kewenangannya dilakukan oleh dinas kearsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaanlilinarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakaarsipan dan perpustaka arsipan dan perpustakaarsipan dan perpustakateri feuszrnu gorontalo rusli habibie diundangkan gorontalo padatanggal ksi pj. sekretaris daerah provinsi gorontalo, naki berita daerah, provinsi gorontalo tahun nomor lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor b0, tahun tanggal meihasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada dinas kearsipan dan perpustakaan lao tinggi administrator pengawas pelaksana fungsional pratama tia t h akasia dinas kesripandan erpaetaaan ja) sehari dinar kearsipan dan perpustakaan karung perencanaan dan sewaan penyusun progam anggerandan pelaporan sastra uut ut , #emtminsrasikwangan tu la kemas umumkan kepegawaian #entadminstasi kerelaan juki tensatmiistasi pesan u tu z0| pensesasuat ji) #menyusun baraagimenara ttu au rama gua sama oo js| merata bidang rensipaa . ai merata stat pembinaan kearsipan oo jc| #ranatakearspn lt mesin setsitayanandan pemanfaatan keamiran oo ut. je| pengolah bata penyutuhandantayananintemas der oos topi say man aaa taj kereta eka engan aman y , , , , ?, . ba) repsmtanag pemuatan ai esta etat depot pengembangan kawat feng olahan bean peranakan j4 penseltabahan pustaka u iu kriket ba) spot eta pembinaan pengembangan koran ferpentakan dan tenaga bertahan 2s|, menyusun kencana ketumasandan perpustakaan a merek aan pengembangan pembudidayaan kegemaran membaendaa pedesaan dan base perpustakaan ttm mm. uu. . j umuauaan ss. , . m .y sem l. . pustakamantaajutan pustakawan pelaksana tag agu g tta putataman penyedia tag ta. iki yua gr. mmi . "' '''' ' . . .u ,!, oki mama tama suv berau kenomuo buli habibie apu tel gs| teman selai pengecekan keamiran tot dit mma dil kosta bidang perpustakaan al kepala seksi deposit, pengembangan koleksi, pengelolaan bahan perpustakaan | pengibaran pasta kepala seksi pembinaan pengembangan kerja sama perpustakaan dan tenaga perpustakaan penyusun rencana kehumasandan perpustakaan uts anakan pemuatan ngembingin kebudayaan kegemasanembaca danteletaran too dan bahan perpustakaan pengolah data perayaan 'pppieieiei pom em. mmieieiei maa tts maa psm zifrutataman peran ooo wat pustakemantanjuan kls 3a| fustataman pelaksana wc pustakawan penyedia auto ''' , my. mv' ' j j men men mar man arsiparis pertama ott arsiparis pelateama ott nee sm. mamak suv gubernur known,y habibie |
ds tt,gar hidangan nasumatera selatan. gubernur adalah gubernuratuan kerja perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah. laporan keuangan merupakan laporan van teretmiletaxkerjakerja pemerintahpemerintahan adalah pengguna anggaran pengguna barang yang berada satuan kerja perangkat daerah provinsi sumatera selatan. kebijakan akuntansi pemerintah provins(l)secarkh. negara,ralihan (l)dengan ditetapkannya peraturan gubernur ini, maka kebijakan akuntansi pemerintah provinsi sebelumnyubah dengan cabang dinas berdasarkenergi dan sumber daya mineral padcabang dinas adalah cabang dinas pada dinas energi dan sumber daya mineral yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai cabangtoli toli dan kabupaten buol berkedudukan kabupaten buolcabang dinas wilayah iii yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah iii dengan wilayah kerja meliputi kabupaten morowali dan kabupaten morowali utara berkedudukan kabupaten morowalwilayah kerja cabang dinas wilayah sampai dengan cabang dinasdan cabang dinas wilayah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada cabang dinas wilayah mempunyai fungsi penyiapan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup cabang dinas wilayah penyiapan pelayanan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup cabang dinas wilayah penyiapan pelayanan dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup cabang dinas wilayahcabang dinas wilayah wilayahrtambangan seksi pertambangsumber daya mineral. uraian tugas seksi pertambtambanganpertambangan mineral dan batubara, melaksanakan tugas pembantuan pengawasan produksi hasil usaha pertambangan, pengolahan mineral dan batubaraolahan iup, ipr atau ipk, melaksanakan evaluasi dan pelaporan sektor pertambangan mineral dan batubaramineral dan batubpertambangan. bagian keempat seksi air tanah dan energi seksi air tanah dan energi pada wilayah kerja. uraian tugas seksi air tanah danair tanah dan energiseksi air tanah dan energi, melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tehadap pemanfaatan air tanah, energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan pendataan potensi dan pemanfaatan air tanah, energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan pendataan wilayah yang belum teraliri aliran listrik dan sulit airair tanah, energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.air tanah dan energi,cabang dinas wilayah subbara se! hsan baik,sh,ll.m embun nip. |
religadalah badan pengelolaan keuangan dan asedipimpin seorang kepala badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah ppid) dan bendahara umum daerah bud) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan. badan menyelenggarakan fungsila daerah bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset,aset, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala badan mempunyai uraian tugas menyelenggarakan rumusyelenggarakan dan apbd), menyelenggarakan dan mengesahkan dpa pd dpp pd, menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyelenggarakan penetapan spd, menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah, menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, il. menyelenggarakan koordinasiyelenggarayelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang bidang,oo. menyelenggaraelenggarakan dan mendistribusikan tugas tugas yang berkaitan dengan badan kepada sekretaris dan kepala bidang berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efesien dan efektif dan tepat waktu, menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tertulismberikan pertimbangan kepada gubernurdan menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugasgubernur. untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada dan kepala badan, dibantu sekretariat: bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi, bidang aset, bidang bina keuangan daerah kabupaten kota. bagian kedua sekretariat sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset badan. sekretariat menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing masing bidang secara terpadu, penyelenggaraancc. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, penatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, penyelenggaradan aset sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan sistem informasi publik, penyelenggarbimbingan dan arahan kepada staf lingkungan sekretariat, menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan data dalam penyelenggaraan kesekretariatan, menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada sekretariat, menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan sekretariat, menyelenggarakan konsultasi dan asistensi sekretariat, menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sekretariat, menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan sekretariat, j . menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan, menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternaloo. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kepada staf pada lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan rencana kerja sub bagian, melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana, melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat badan, melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi sarana prasarana dan aset badan, melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana badan, melaksanakan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja, j . melaksanakan penyiapan, pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian, melaksanakan dan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja, il. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan daftar penempatan pegawai, melaksanakan persoo. melaksanakan persiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, melaksanakan pers bagian, melaksanakan tata usaha skpdmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. kepala sub bagian keuangan mempunyai uraian tugas melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkungan sub bagian keuangan, melaksanakan rencana kerja sub bagian, melaksanakan dsanakanpp, melaksanakan spm: melaksanakan akuntansi badan, melaksanakan dan menyusun laporan keuangan perangkat daerah, untuk laporan bulanan, triwulan semester dan akhir tahun, melaksanakan pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan pns: melaksanakan dan mengelola administrasi tunjangan tambahan penghasilan atau belanja kesejahteraan pns, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan penataan kearsipan urusan keuangan yang ada untuk tertib administrasi, melaksanakan pengesahan surat pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanaperaturan perundang undangan, oo. melaksanakan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan dan menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangankepada staf pada lingkungan sub bagian program, akuntabilitas dan informasi publik, melaksanakan dan menyusun rencana kerja sub bagian dan badan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program, melaksanakan dan menyusun rencana penataan kelembagaan badan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas badan, melaksanakan penataan kearsipan sub bagianmelaksanakan dan menyusun konsep renstra, senja, dan pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja, melaksanakan dan menyusun rka rap dan dpa dpp pd, melaksanakan dan menyusun sop dan perjanjian kinerja, melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program, melaksanakan penyusunan laporan dan melaporkan pelaksanaan program, il. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, melaksanakan dokumentasi data keuangan dan aset daerah, melaksanakan pengelolaan website sebagai media informasi badan, oo. melaksanakan informasi publik terhadap kinerja badan dan keuangan daerah, melaksanakan dan mengkoordinasikan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan barang sima)bagian ketiga bidang pengelolaan anggaran bidang pengelolaan anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah provinsi sumatera utara. bidang pengelolaan anggaran mempunyai fungsi penyelenggaraan dan membantu kepala badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran, penyelenggaraan dan membantu kepala badan dalam menyusucc. penyelenggaraan dan membantu kepala badan dalam melaksanakan fungsi bud, penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan. kepala bidang pengelolaan anggaran mempunyai uraian tugas menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyelenggarakan verifikasi rka opd rka ppid, menyelenggarakan verifikasi dpa pd dpa ppid, dpp pd dpp ppid dan dpa l, menyelenggarakan konsep spd, menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah, menyelenggarakan informasi anggaran daerah,anggaran dibantu sub bidang pengelolaan anggaran sub bidang pengelolaan anggaran ii, sub bidang pengelolaan anggaran iiiiiimbantucc. membantu menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)persiapan konsep spd dan skpd yang menjadi kompetensinya, melaksanakan persiapan konsep surat edaran gubernur dalam rangka penyusunan rka pd rka skpd, melaksanakan persiappersiapan dan pengadministrasibendaharaan dan kas daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah dipimpin seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam penyelenggaraan urusan perbendaharaan dan kas daerah. bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi: penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyelenggaraan pengolahan data bidang perbendaharaan dan kas daerah, cc. penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyelenggaraan penyusunan laporan dan per tanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai uraian tugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah, menyelenggarakan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana dana yang berasal dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya, menyelenggarakan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah, menyelenggararsiapan dan penerbitan spp, menyelenggarakan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyelenggarakan penyusunan laporan aliran kas, menyelenggarakan pemungutan pemotongan dan penyetoran pfk, il. menyelenggarakan pengelolaan piutang dan utang daerah, menyelenggarelenggaroo. menyelenggarakan penempatan uang daerah dan pengelolaan ketatausahaan investasi jangka pendek, menyelenggarakan konsultasi dan asistensi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, pemerintah kabupaten kota, menyelenggarakan bimbingan tehnis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah, menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaranmenyelenggarbendaharaan dan kas daerah dibantu sub bidang perbendaharaan sub bidang perbendaharaan ii, sub bidang kas daerahmelaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data bidang perbendaharaanrsii, melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data bidang perbendaharaan ii,nyorganisaskepala sub bidang kas daerah mempunyai uraian tugas melaksanakan pembinaan kepada staf pada lingkup sub bidang kas daerah, melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data bidang kas daerah, melaksanakan rekonsiliasi kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan, melaksanakan penyimpanan surat surat berharga, melaksanakan persiapan anggaran kas, melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh banknggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), melaksanakan monitoring pendapatan transfer dari pemerintah pusat, melaksanakan persiapan dan penyusunan kebijakan penerimaan, melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan ketatausahaan investasi jangka pendek, melaksanakan penyusunan dan persil. melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum sesuai standar yang ditetapkan, melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran daerah dengan saldo rekening pada bank, oo. melaksanakan penerimaan dan pencatatan bukti surat setoran pajak ssp) sesuai standar yang ditetapkan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan kas daerah, melaksanakan pencatatan register untuk pemeriksaan atasan langsung setiap bulakuntansi bidang akuntansi dipimpin seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera utara. bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi penyelenggaraelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, cc. penyelenggarapenyelenggarapenyelenggaraan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. kepala bidang akuntansi mempunyai uraian tugas menyelenggarak persiapevaluasi terhadap konsepinformasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan lapormenyelenggarakdanakuntansi dibantu sub bidang akuntansi sub bidang akuntansi ii, sub bidang akuntansi iiirekonsiliasi data realisasi pencairan sp2d dengan opd setiap bulannya, melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran lra) perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya, melaksanakan rekonsiliasi laporan operasional lo) perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya, melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah skpd) yaitu laporan realisasi anggaran lra), laporan operasional lo), laporan perubahan saldo anggaran lebih lp sal), neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas lpe), dan catatan atas laporan keuangan lk)sinkronisasi data dan laporan laporan bendahara penerimaan perangkat daerah, melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dengan perangkat daerah setiap bulannya, melaksanakan rekonsiliasi lra perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya, melaksanakan rekonsiliasi perangkat daerah sesuai standar yang ditetapkan setiap bulannya tanggungjawabiliikoordinasi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah provinsi sumatera utara, melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dan belanja blue dengan pihak blue setiap bulannya, melaksanakan penyusunan lra provinsi sumatera utara setiap bulan, triwulan, semester dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai standar yang ditetapkan, melaksanakan penyusunan provinsi sumatera utara setiap triwulan dan semester sesuai standar yang ditetapkanpengolahan, penyajian, dan pengiriman bahan data kepada pihak eksternal dalam bentuk hardcore, softcopy dan aplikasiaset bidang pengelolaan barang milik daerah dipimpin kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badanaset, ketatausahaan dan pelaporan aset pemerintah provinsi. bidang aset menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka ketatausahaan pengelolaan barang aset milik daerah bmd): penyelenggaraan koordinasi dan review laporan terhadap barang dan data barang milik daerah, cc. penyelenggaraan bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka penataan administrasi, pengembangan dan peningkatan urusan pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan konsep ketentuan dan peraturan tentang barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan dan membantu pejabat ketatausahaan barang milik daerah sebagai unsur tim anggaran pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembinaan dan penataan administrasi, ketatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, kepala bidang aset mempunyai uraian tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang pengelolaan barang aset milik daerah, menyelenggarakan pengolahan bahan, data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan barang milik daerah, menyelenggarakan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan barang milik daerah, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, sosialisasi, monitoring, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusbarang milik daerah serta ketatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan standar yang ditetapkan, menyelenggarakan pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang setiap tahun anggaran, menyelenggarakan, meneliti rka dan dpa opd berpedoman pada, menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan aset provinsi, kabupaten kota dan bumi provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan ketatausahaan, penggolongan dan kodifikasi barang aset daerah sesuai standar yang ditetapkan, menyelenggarakan penetapan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan pembelian, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik, dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan penyusunan penggolongan dan pengkodefikasian barang milik daerah untuk mendukung penyusunan standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, il. menyelenggarakan koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan penyusunan laporan barang persediaan dan aset tetap lingkungan satuan kerja perangkat daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tentang pengelolaan barang milik daerah, oo. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah atas usulan perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang undangan, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penafsiran harga barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengembangan analisis kebutuhan, pemindahtanganan dan penghapusan, ketatausahaan, penggunaan dan pelaporan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada perangkat daerah dalam rangka pemasangan tanda letak tanah pemasaran, pengurusan bukti kepemilikan sertifikat, bpk) dan pengurusan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan meneliti pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipergunakannyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternal bidang pengelolaan barang milik daerahbidang tugas dan fungsinya, menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badaset dibantu sub bidang analisis dan kebutuhan aset, sub bidang pengelolaan aset, sub bidang penghapusan aset. kepala sub bidang analisis dan kebutuhan aset mempunyai uraian tugas melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkungan sub bidang analisis kebutuhan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan analisis kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, melaksanakan, menyusun, meneliti, menyiapkan, dan menghimpyang disusun berdasarkan standar harga (besaran harga), standar kebutuhan (satuan jumlah barang), dan standar barang (spesifikasi) satu tahun anggaran dari masing masing perangkat daerah untuk ditetapkan pengelola barang menjadinyusunan rka perangkat daerah, melaksanakan penyusunan penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah terkait penyusunan standar satuan harga pemerintah provinsi, melaksanakan, meneliti rencana tahunan pengadaan dan pemeliharaan setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan yang dituangkan tercermin dalam dpa masing masing perangkat daerah yang harus sesuai dengan rka masing masing perangkat daerah pemerintah provinsi, melaksanakan dan meneliti rka perangkat daerah berdasarkan oleh pengelola baranggunaan barang milik daerah bmd) atas usulan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan rapat rapat internal dan eksternal dalam rangka urusan analisis kebutuhan, penggunaan dan pemanfaatan aset, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan meneliti pemanfaatan barang milik daerahlaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan meneliti usulan pemanfaatan barang milik daerah tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang dalam penguasaan pengelola barang yang dilaksanakan pengelola dengan persetujuan gubernur, il. melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan meneliti pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan pengguna barang dan atau selain tanah dan atau bangunan dengan persetujuan pengelola, melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan melaksanakan proses pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah secara langsung, tender, (lelang terbuka), atau penunjukan langsung, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, melaksanakan ketatausahaan tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah dan memproses sanksi dan denda yang terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, oo. melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, meneliti usulan perangkat daerah tentang penetapan golongan rumah negara dan status penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan, penelitian terhadap permohonan persetujuan tentang penggunaan sementara barang milik daerah kepada pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah status penggunaan barang yang ada, melaksanakan, penelitian terhadap usulan penggunaan barang untuk ditetapkan gubernur, penetapan status penggunaan barang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tupoksi perangkat daerah pengusul, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang (atasan langsung) sesuai dengan tugasnya. kepala sub bidang pengelolaan aset mempunyai uraian tugas: melaksanakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkungan subsid pengelolaan aset, melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola, pengguna kuasa pengguna barang sesuai penggolongan dan kodifikasi barang dalam kartu inventaris barang kib s d dan melakukan pembuatan kir kartu inventaris ruangan), melaksanakan pembinaan, koordinasi dan melakukan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap dan akurat meliputi lokasi, jenis merk, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal perolehan dan kondisi barang, melaksanakan pembinaan, koordinasi, menghimpun dan rekapitulasi laporan penggunaan barang semester, tahunan dan (lima) tahunan, melaksanakan pembinaan, koordinasi penyusunan dan rekapitulasi laporan semester dan tahunan sebagai bahan pendukung penyusunan laporan barang persedian dan aset tetap, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan monitoring penerimaan semua barang bergerak, barang tidak bergerak dari hasil pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan monitoring penyimpanan dan penyaluran barang oleh pengurus barang dalam rangka pengurusan penyelengaraan dan ketatausahaan barang persediaan dan melakukan pembukuan dan pencatatan serta stock name secara berkala ataupun terhadap barang persediaan yang ada, melaksanakan penyusunan kegiatan sensus barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis, koordinasi konsultasi dan asistensi dalam rangka ketatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, melaksanakan pengkajian, observasi, dan memberikan masukan, saran dan pendapat tentang barang milik daerah, melaksanakan pengembangan aplikasi barang milik daerah, dalam penyelenggaraan pengelolaan aset daerah, il. melaksanakan hubungan kerjasama dalam rangka pengelolaan aset daerah kepada instansi vertikal lembaga pemerintahan daerah dan pihak lain, melaksanakan rapat rapat internal dan eksternal dalam rangka urusan pengelolaan aset daerah, melaksanakan pengelolaoo. melaksanakan penyusunan pelaporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang (atasan langsung) sesuai dengan tugasnya, kepala sub bidang penghapusan aset mempunyai uraian tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkungan sub bidang penghapusan aset, melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, mendukung dan melakukan penertiban dan pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, terhadap perangkat daerah dalam rangka pemasangan tanda barang, letak tanah pemasaran, pengurusan tanah yang sudah memiliki sertifikat nama belum atas nama pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan penyusunan tata tertib pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang pada gudang penyimpanan, melaksanakan pengurusan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat, melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan menghimpun, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah, gedung selain tanah dan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan melakukan pengamanan serta penertiban penggunaan tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumen kendaraan dinas dan melakukan penarikan kendaraan dinas serta penarikan penggunaan rumah dinashapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut pemindahtanganan, pemusnahan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, penilaian dan penafsiran harga barang milik daerah dengan tim panitia dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah bmd) dan evaluasi kegiatan penjualan sisa bongkahan barang milik daerah dengan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan penyimpanan sertifikat tanah dan bpk kendaraan yang dimiliki pemprov maupun yang akan diproses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan barang yang akan diproses pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, melaksanakan hubungan kerjasama dalam rangka pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan dengan instansi terkait: bagian ketujuh bidang bina keuangan daerah kabupaten kota bidang bina keuangan daerah kabupaten kota dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan untuk urusan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten kota wilayah yang meliputi wilayah kabupaten langkat kota binjai kota medan kabupaten deli serdang kabupaten serdang bedagai kota tebing tinggi kabupaten batu bara kabupaten asahan kota tanjung balai kabupaten labuhanbatu utara kabupaten labuhanbatu il. kabupaten labuhanbatu selatan kabupaten padang lawas utara kabupaten padang lawas oo. kota padangsidimpuan kabupaten tapanuli selatan kabupaten mandailing natal kabupaten humbang hasundutan kabupaten tapanuli utara kabupaten toba samosir kabupaten samosir kabupaten tapanuli tengah kota sibolga kota gunung sitoli kabupaten nias kabupaten nias selatan aa. kabupaten nias utara bb. kabupaten nias barat cc. kabupaten simalungun dd. kota pematangsiantar ee. kabupaten karo ff. kabupaten dairi gg. kabupaten pakpak bharat kepala bidang bina keuangan kabupaten kota menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap (tiga puluh tiga) pemerintah kabupaten kota,penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan menjelaskan hal hal terkait konsultasi dan kemitraan kepada (tiga puluh tiga) pemerintah dan dprd kabupaten kota, penyelenggarapenyelenggaratugas lain yang diberikan kepala badan, sesuai bidang dan fungsinya, kepala bidang bina keuangan kabupaten kota mempunyai uraian tugas menyelenggarakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap (tiga puluh tiga) pemerintah kabupaten kota,menyelenggarakan dan memmenyelenggarakan dan memmenyelenggarakan penerimaan dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan kemitraan kepada (tiga puluh tiga) pemerintah dan dprd kabupaten kota, menyelenggarakan dan merupakmenyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang bina keuangan kabupaten kota, menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan, menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daeraheuangan daerah kabupaten kota dibantu sub bidang bina keuangan sub bidang bina keuangan ii, sub bidang bina keuangan iii. kepala sub bidang bina keuangan mempunyai uraian tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada staf pada lingkup tugasnya, melaksanakan ketatausahaan pada bidang bina keuangan daerah kabupaten kota, melaksanakan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan pada bidang bina keuangan daerah kabupaten kotapbd)il.iiiapbd)bagian kesepuluh kelompok jabatan fungsional pada badan pengelolaan keuangan dan ase dan atau kepala unit pelaksana teknis, dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. apabila kepala sub bagian dan atau kepala sub bidang berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, sekretardan atau kepala suboleh kepala badan, harus melalui para penanggungjawab kepala sub bagian kepala sub bidang kepala bidanghukum, pembina utama muda iv c) nip. |
bass gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun kena tentang perubahan atasgubernur kalimantan barat, menimbang bahwa ketentuan dalambelum mengatur tata cara penyaluran bantuan keuangan pada kondisi mendesak dan atau darurat: bahwa untuk mempercepat penyaluran bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah kabupaten kota pemerintah daerah lainnya, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaigear eni serta hukum pemrakarsaona ken sen undang undangperaturan menteri dalam negeri nomor tahun . tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun nomor bee peraturan daerah nomor tahun. tentang.: nomor maa nan: memutuskan orang menetapkan peraturan gubernur tentang perubahan. atas peraturan gubernur nomor tahun tentang tata cara. pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah 'provinsi kepada pemerintah kabupaten kota pemerintah daerah lainnya. karo tan hukum pemrakarsa (ng tan beberapa ketentuan dalam dalam peraturan gubernur nomor tahun tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota pemerintah daerah. lainnya, diubah sebagai berikut diantara dan disisipkan (satu) yakni (ba), sehingga berbunyi sebagai berikut:na peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran berjalan, nana laporan realisasi penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya: dan danang80y (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer rsud. bener: dan tahap sebesar empat puluh persen) dari total pagu alokasi. pendaan naa. skpd paling lambat minggu kedua bulan oktober tahun anggaran berjalan. tan kanan maka bantuan keuangan tahap tidak disalurkan: sess&a) dalam keadaan mendesak dan atau kondisi darurat penyaluran bantuan keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada dengan menyampaikan surat permintaan bantuan untuk kebutuhan mendesak dan atau darurat dari bupati walikota penerima bantuan keuangan kepada gubernur. sean karo perangkat daerah 'apem keran beo kanan hukum pemrakarsa abu keenan barasn hip ditetapkan pontianak bana pada tanggal jupe gubernur kalimantan barak pan sutarmidji inul diundangkan pontianak pada tanggal pih. sekretaris daerah gan lanal provinsi kalimantan barat, kan ane dan sekalian, berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor |
salinan nan gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang badan pengawas rumah sakitmaka dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal provinsi bengkulu perlu membentuk peraturan gubernur tentang badan pengawas rumah sakibengkulus5. kepada dinas adalah kepala dinas kesehatan provinsi bengkrhimpunan rumah sakit indonesia yang selanjutnya disingkat versi adalah perhimpunan rumah sakit indonesia wilayah bengkulu. ikatan dokter indonesia yang selanjutnya disingkat idi adalah ikatan dokter indonesia wilayah bengkulu. bab ii! pembentukan il) dengan peraturan gubernur ini dibentuk bars provinsi. bars provinsi sebagaimana dimaksud pada merupakan unit nonstruktural pada dinas yang dalam menjalankan juga bersifat independen. bab iii tugas dan wewenang bars bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam bertugas: mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien provinsi bengkulu, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit provinsi bengkulu, cc. mengawasi penerapan etika rumah sakit, melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada bars, melakukan analsecara mediasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada bars provinsi bertanggungjawab kepada gubernurprovinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran. bab keanggotaan keanggotaan bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam berjumlah paling banyak (lima) orang anggota, yang terdiri darisebagaimana dimaksud dalam terdiri atas unsur: pemerintah, asosiasi perumahsakitan, cc. organisasi profesi bidang kesehatan, dan tokoh masyrakat. unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada huruf diwakili oleh versi. unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf diwakili oleh idi dan persatuan perawat nasional indonesia wilayah bengkulu:calon anggota bars provinsi berasal dari unsur toko masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga harus memenuhi persyaratantiap calon anggota bars yang berasal dari unsur pemerintah provinsi harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil aktif pada dinas. (l) keanggotaan bars provinsi yang berasal dari unsur pemerintah provinsi dan tokoh masyarakat diusulkan oleh kepala dinas sebanyak (dua) orang dari setiap unsur. keanggotaan bars provinsi yang berasal dari unsur versi dan idi diusulkan oleh masing masing organisasi sebanyak (dua) orang dari setiap unsur. usulan calon anggota bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada gubernur secara tertulis dengan disertai keterangan mengenai: data diri yang bersangkutan, meliputibab pengangkatan gubernur membentuk tim seleksi pemilihan calon anggota bars provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala dinas yang anggotanya terdiri dari unsur dinas, satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi hukum, perwakilan pemerintah daerah kabupaten kota, dan akademisi yang memiliki kompetensi bidang kesehatan. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan calon anggota bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam gubernur menetapkan anggota bars provinsi. pengangkatan keanggotaan bars provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur bengkulu. keanggotaan bars provinsiasa jabatan periode berikutnya, usulan keanggotaan bars provinsi harusmberhentian (l)alasan sebagaimana dimaksud pada anggota bars provinsi yang berasal dari unsur pemerintah provinsianggota bars provinsi sebagaimana dimaksud pada (!) diusulkan oleh kepala dinas kepada gubernur. dalam hai atau diberhentikan. masa jabatan anggota bars provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada (i) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota bars provinsi yang berhenti atau diberhentikansebagaimana dimaksud dalam dan pasai bab sekretariat bars provinsi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan padaadministrator yang menangani urusan pemerintahan dibidang perumahsakitan pada dinas. jabatan sekretaris bars provinsi ditetapkan oleh gubernur5)sekretariat bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam bertugas untukr vi!tetapkan oleh bars serta mengacu pada: prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perencanaan strategis daerah provinsi,dan norma, prosedur, standar dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugasnya bars provinsi berkoordinasi dengan bars dan pengawas internaldan bars secara berkala setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu diperlukan. bab viii pendanaan pasai pendanaan yang diberlakukan untuk pelaksanaan tugas tugas bars provinsi dibebankan keutama muda nip. ot11 |
salinan load sapa gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi baratsulawesi barat, menimbang bahwa dalam rangwasan intern berbasis risik susunan organisasi dan tata kerja inspektorat daerah dan badan daerah provinsi sulawesi barat.gubernur adalah gubernurbarat. inspektur adalah inspektur daerah provinsi sulawesi barat. sekretaris inspektorat adalah sekretaris inspektorat daerah sulawesi barat. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah sulawesjdih provinsi sulawesi baratberupdaerah provinsi, inspektorat daersulawesi batern adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasiorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah unsur pembantu gubernurjdih provinsi sulawesi baratawasan berbasis risiko adalah pada dasarnya menggunakan risiko sebagai ukuran dalam menentukan kebijakan pengawasandaerah:, sg.daerah: pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh inspektorat daerah: jdih provinsi sulawesi barat:: urusan pilihan: dekonsentrasi,daerah wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang undangan. inspektorat daerahdaerah harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan pengawasan. inspektorat daerahdaerahdaerah harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas pelaksanaan pengawasan. inspektorat daerahdaerahjdih provinsi sulawesi baratdaerahprofessional education). inspektorat daerah dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak mempunyai auditor dan pejabat p2upd yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pengawpemilihan pengujian dan hasilnya::, pengumpulan dan pengujian bukti pengawasan intern, jdih provinsi sulawesi baratketenturencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dikoordinasikan kepadapemerintahkepadajdih provinsi sulawesi barat: sasaran pemeriksaan: opd yang diperiksa, jadwal pelaksanaan pemeriksaan: jumlah tenaga, anggaran pemeriksaan: dan sg. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan gubernur dan penjabat gubernur dicantumkan dalam ppt. formulir ppt sebagaimana dimaksud pada(1l)menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan gubernur ini.daerahdaerahdaerahjdih provinsi sulawesi barat: :: sg, ketua tim bersama dengan anggota tim, pembantu penanggung jdih provinsi sulawesi barat setelah selesai merencanakan kegiatan pengawasan pada tingkat tim,pemantauan, evaluasi,jdih provinsi sulawesi baratdaerahns, keuangan daerah, barang daerah dan: kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pengawasan:jdih provinsi sulawesi barat .jdih provinsi sulawesi barat jawab pengendali teknis menelaah kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim dan penanggung jawab pengendali mutu menelaah kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh pembantu penanggung ::::jdih provinsi sulawesi barat jawab pengendali teknis melakukan revi atas kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua tim: dokumentasi kerja pembantu penanggung jawab pengendali teknis, formulir lembar revi supervisi pembantu penanggung jawab pengendali teknis dilakukan sebagai berikut: penanggung jawab pengendali teknis dan konsep laporan yang disampaikan: revi langsung dengan penanggung jawab pengendali teknis dan ketua tim jdih provinsi sulawesi baratdaerahgubernurgubernurdaerahjdih provinsi sulawesi barat jawab pengendali teknis dan penanggung : jawab pengendali mutu telah merasa puas dengan konsep laporan hasil pengawasan, jawab pengendali teknis dan penanggung jawab pengendali teknis kemudian diserahkan kepada penanggung jawab pengendali mutu untuk ditandatangani: laporan hasil pengawasan final yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab pengendali mutu, formulir check list finalisasi laporan diserahkan tim, jdih provinsi sulawesi barat daerahaerah diserahkan tim, tim menyerahkan laporan hasil pengawasan final serta surat pengantar kepada bagian administrasi dan umumbagian administrasi dan umumo. auditor dan pejabat p2upd dalam melaksanakan fungsi pelaporan dan tindak lanjut harus mengdan pejabat p2upd dalam melaksanakandan pejabat p2upd dalam melaksanakanjdih provinsi sulawesi baratopd pimpinan obyek pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan::bagian administrasi dan umum pelaporan dan tindak lanjut untuk input dalam daftar temuan api, bagian administrasi dan umum:::jdih provinsi sulawesi baratsesuai dengantanggal free. jenis tahun obyek lhp risiko pengawasan pengawasan pengawasan terakhir intern intern lo las jay iii lilit lilit tel tilsg. kolom diisi dengan tanda tertentu pada tahun berapa akan dilakukan auditireviu pemantauan evaluasisulawesi barat tahun surat keputusan gubernur tentang penetapan program kerja pengawasan tahunansg.ta pengawasan inspektorat jenderal kementerian lpnk dan inspektorat provinsi lal lai tell lte lte little tile til ill tell tete lte little tile lte little tile til lie peta pengawasan opd lol lee lil lilit lil lilit lil lilit lil lilit ill tell tentu lir jdih provinsi sulawesi baratoo: 2juni tentang pedoman pengawasan intern berbasis risiko format pengisian kartu penugasan nomor nama obyek pengawasan .e.ooooooo# annnnnnnnannnnnnnnnnnannnnnannnnn file permanen manna rencana audit revi pemantauan evaluasi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnememkannnnnnnnesemeaaaaan nomor d. audit revi pemantauan evaluasi terakhir .ooooooooo woo woo woo alamat dan nomor telepon ann pen enne paennnnnnnnnnnapnnnn tingkat risiko unit aktivitas manna tujuan audit revi pemantauan evaluasi ann nun nan ppn eeeeee app ppaennpeeenananana nama ketua tim pan nan nan ran etana ana arena nama anggota tim ann pep ppe ppp ppp ppeeeneeannnpappnnpnpna ann audit revi pemantauan evaluasi dilakukan dengan surat tugas nomor audit revi pemantauan evaluasi rencana .ooooocman kan mulai tanggal dan selesai tanggal nanda nan ann pnp afeeee are pnp paper eeeeaanannaa anggaran yang diajukan ann ppp net ann pppeeeeapeaaaapaapa anggaran yang disetujui ann ppp net ann pppeeeeapeaaaapaapa catatan penting dari pengendali teknis ann nun nan ppn eeeeee app ppaennpeeenanananaokasi anggaran waktu (hanya jam jam efektif) nama obyek pengawasan .oo.oo.voodoo wmo komodo.m womomomomomo sasaran pranata jenis pengawasan .o.ooocoococo woomom mmm pengawasan lo. ketua tim, anggaran anggaran tanggal jenis pekerjaan yang harus dilakukan anggota tim angga waktu biaya ob lalamen kenabenar latest barat, salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum, ttd jenis pengawasan oo. mat erna. renang elemen eren surat tugas la.oo.ooooooco wo.nomor ketua tim: pengendali teknis: nama auditor p2upd ac. tanda tangan (.) tanda tangan (.) jam biaya lo2 l38 petunjuk pengisian kolom auditilgubernur sulawesi barat, ttd salinan sesuai dengan aslinya ali baal masdarsampel metode pemilihan nama anggaran realisasi| sampel dan waktu auditor pejabat waktu waktu kka pelaksanaan p2upd penyelesaian al. gubernur sulawesi barat, ttd salinan sesuai dengan aslinya pisudahlah dibuat kartu penugasan ajenmaern tampan audit revi pemantauan evaluasi, lingkup pekerjaan,darirencanasemula ||. sudah dilampirkan kartu penugasan pengendali mutu apakah sudah dibuatrapatkoordinasi 'pendahuluan telah dilaksanakan ||. apakah telah dibuat ikhtisarhasilsurvei apakahtelahdituls program kerjapengawasan salsa hasil pengumpulan informasi oran kota media setan elegan (kes perencanaan telah selesai dikerjakan diketahui: pengendali mutu dibuat tanggal: pengendali teknis: (tanda tangan) tanda tangan .| jdih provinsi sulawesi baratfreviu pemantauan evaluasi dengan obyek pengawasan . pada: hari tanggal waktupennnnnanan pelaksanaan audit revi pemantauan evaluasi pennnnnnnnan penyelesaian laporan penannnnanan tim audit revi pemantauan evaluasi yang akan ditugaskan: pengendali mutu penanggungjawab pengendali teknis pembantu penanggungjawab ketua tim pennnnnnanaan anggota nnaanaaan anggota nananaaa. anggota nnaanaan.teleponreviu''jdih provinsi sulawesi barat, kolom hari, tanggal dan waktu diisi sesuai dengan saat dilakukannya rapat kesepakatan, cc. kolom tim obyek pengawasan diisi dengan nama tim yang membuat kesepakatan, da. kolom tim auditor p2upd diisi dengan nama auditor pejabat p2upd yang bertugas, nomor tujuan auditreviu: nomor diisi dengan tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai: nomor diisi dengan nama pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim,, nomor diisi untuk hal lain yang perlu diungkapkan lagi nomor dan cukup jelas, kolom tempat dan waktu diisi semua dengan tempat dan waktu dibuatnya kesepakatan, kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan perwakilan obyek pengawasan danauditor pejabat p2updpengujian dan evaluasi minggu pengawasan nama periode auditor pejabat upd pengendali teknis: tgl ketua tim: tgl prosedur estimasi jam realisasi audit revi inci realisasi anggaran anggaran anggaran pemantauan' realisasi jam mee'g tgl untuk jam biaya biaya.d biaya penyelesaian tgl valuasi nama auditor pejabat p2upd analisis penyimpangan: ketua tim ?il.pengujian dan evaluasi sudah penyelesaian nrevi pemantauan evaluasiea tim sudahlah hasil review ditindaklanjuti oleh anggota tim sudahlah anggota tim membuat kkp dan disimpan pada tempat yang telah disiapkan untuknya sudahlah kkppembantu penanggungjawabaudit 'revi pemantauan evaluasiobyek pengawasan silahkan diperoleh kata sepakat atas rekomendasi yang diberikan adakah pengendali mutu penanggungjawab melakukan review sw,review oleh, diisi kes jdih provinsi sulawesi barat petunjuk pengisian kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi dengan prosedur kerja yang harus dilakukan, cc. kolom diisi dengan kondisi penyelesaian: kolom diisi dengan kondisi penyelesaian yang sudah dilaksanakan, kolom diisi dengan catatan yang diperlukan: kolom pengisi diisi dengan data nama ketua tim dan tanggal pengisian, kolom review diisi dengan data nama pengendali: teknis pembantu penanggungjawab dan tanggal revi tersebutteknis pembantu penanggung jawab nama obyek pengawasan ann pan tpp ane epa enam ppp been ppa aeaenanaapa paaeannaa surat tugas ann pan tpp ane epa enam ppp been ppa aeaenanaapa paaeannaa periode audit revi pemantauan value .ooooooooooo ww #w#xxxx. ketua tim nan nan nnn aaaaaa aan annnnnannaaaaa aaa index |no| permasalahan komentar oo ) penyelesaian persetujuan jae aaa aw soo pengendali teknis pembantu penanggungjawab, tanda nama anna nana tangga .ooooooononnnnnnnnnnnnnn, kolom periode diisi dengan periode dilakukannya audit revi pemantauan evaluasi tersebut: kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung jawab, kolom diisi dengan nomor urut, kolom diisi dengan permasalah atau komentar,,,lampiran jawab nama obyek pengawasan surat tugas periode audit revi pemantauan evaluasi ketua tim nol pemasaianankomentar penyelesaian persetujuan permasalahan komentar kkp penyelesaian persetujuan a00 a00 pengendali mutu penanggungjawab, tanda tangan .ooooooo nama rn. nannnnn nan tangga . enennknnnnnak: kolom periode diisi dengan periode dilakukannya audit revi pemantauan evaluasi tersebut, kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung jawab: kolom diisi dengan nomor urut: kolom diisi dengan permasalah atau komentar, 9g.::ivaudit babi simpulan dan rekomendasi. simpulan hasil audit. rekomendasi. bab ill uraian hasil audit (l)strategi pelaporangubernur sulawesi barat, ttd salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum, ali baal masdar ttd bujaeramy hassan, pangkat pembina nip.nomor tanggal (diisi dengan tanggal persetujuan konsep lhr) lampiran hal jalan m. inspektur prov kab kota nama niplampiran xv, saran. bab uraian hasil pemantauan dan evaluasi: data umum dasar, tujuan, ruang lingkup: batasan.i: ke: san '.ooo. tanggal kartu alamat plat rmp telpon over nenek rml tujuan audit revi pemantauan evaluasi . ketua tim periode audit revi pemantauan evaluasi . pengendali teknis pembantu penanggungjawab nomor kartu penugasan :.cbooo. pengendali mutu penanggungjawab uraian . l2l83| nisnrnhlan oleh ketua tim kepada pengendali t.etnis pembantu penanaauna jawab diarahkan lah dan kepada pengendali mutu kendali teknis penanggungjawab cc. diserahkan sekretariat untuk diketik diserahkan petugas revi mulai selesalampiran xkartu penugasan :. masalah esai urut lhp kkp oleh pengendali teknis pembantu penanggung jawab oo.cc.auatanlaporan kolom pengendalian teknis dan tanggal diisi dengan nama pengendali teknis dan tanggal pekerjaan gubernur sulawesi barat, salinan sesuai dengan aslinya ttdxixmel keterangan belum aaa sww ringkasan pimpinan menyajikan overview ringkas atas obyek pengawasan, tujuan auditreviu'revi pemantauan evaluasi, atas setiap tujuan audit revi pemantauan evaluasi. kopoivaroran pengawasan. yang berkaitan. aah nan dinyatakan secara jelas. jadwal, metodologi, standar auditreviu''fecture ditujukan kepada pihak yang berkompeten simpulan telah disajikan untuk setiap tujuan audit'revi pemantauan evaluasi dan telah didukung dengan bukti ang persuasif. nilai laporan. krormattaroran judul yang sama dengan judul pada halaman bodi. kudu dan hurutyangkonsisten. jo , oo| bodi laporan. struktur kalimat dan paragraf yang mudah dipahami. joe oo singkatan singkatan telah didefinisikan. oo bahasa dan terminologi yang mudah dipahami. '')j) oo tata bahasa dan penulisan katayangtepat. ojo )o)o bodi laporan. secara keseluruhan, laporan sudahjelasdantepat. ')j)joe ' eo oo aan penyusunan telah melalui proses revi: pengendali mutu penanggungjawab. per distribusi peran teran sesuatkerenuan pengendali teknis pembantu penanggungjawab ketua tim: jdih provinsi sulawesi baratcc. kolom diisi dengan kondisi pekerjaan ad.:aksi tindak lanjut temuan pengawasan obyek pengawasan audisi dllkananaannaaaaaaneaankaaankaannnaannnnnnan riode audit revi pantauan evaluasi pannnnnnnnnnkannnnnnnnn nek uan audit revi evaluasi pemantauan . xx. nomor surat tugas dll nomor lhp parkanannannkannnnnnnnnnn akan disampaikan tanggal ann ppn epp ppp ppn nan pnp nnn kondisi kriteria sebab akibat rekomendasi rencana keterangan tindak lanjut dea dea bnnsalinan sesuai dengan aslinya gubernur sulawesi barat,xangga instansi unit nan bagian kegiatan yang dananenennnenennenaanama perihal diaudit revi pantau evaluasi tgl lhp tannnnnannnnnntan eksemplar formulir penyampaian .o.voodoo woo wow temuan rekomendasi .ooo woo tindak lanjut yang telah dilakukan: tanggal penyelesaian: pimpinan obyek k ce0ee0been nenek menanam nawa mamuju, obyek pengawasan tim pemantau tindak lanjutf .lampiran xooo sampai dengan .voodoo.w www www mma pada sta nsi.j. pada hari ini, . ,tanggal., telah dilakukan pemutakhiran data saldo temuan audit revi pemantauan evaluasi hasil pemeriksaan.yang belum ditindaklanjuti ujian .oinannnnna oluiannnnaaa oleh obyek pengawasan .,indak lanjut temuan tgl lhp jim nilai rp) jml nilai rp) jlm nilai temuan temuan semua rp) rincian temuan per klhan berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. penamaan iii, bln, thnsg.ji.and ' kolom inspektur diisi dengan nama dan tanda tangan gubernur sulawesi barat |
al salinan uh,erta untuk memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menyesuaikan biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bengkulu sebagaimana ditetapkprovinsi bengkeubah, sehingga dan berbunyi sebagai berikut: pasai biaya perjalanan dinas luar daerah propinsi bengkulu bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pejabat eselon dan atau pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bengkulu, terdiri dari: uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan), biaya penginapan, biaya transport, uang representasi,dan sewa kendaraan dalam kota. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud digolongkan dalam (lima) tingkat, yaitu: a.tingkat gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah, b.tingkat pejabat eselon dan pejabat lainnya yang setara, c.tingkat pejabat eselon ii golongan d.tingkat pejabat eselon iv golongan iii e.tingkat staf golongan ii i. dihapus. uang harian (uang saku, uang transport lokal dan uang makan), biaya transport dari ke bandara dan uang representasi diberikan secara lumpur. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf untuk tiket pesawat udara dan airport tax diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (at cost) dengan pengaturan sebagai berikut: bagi gubernur, wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah dengan klasifikasi tiket tarif bisnis. bagi pejabat eselon ii, eselon iii staf golongan iv, eselon iv staf golongan iii dan golongan dengan klasifikasi tiket tarif ekonomi. bagi pns golongan diberikan (satu) kali penerbangan (one way) dari bengkulu tempat tujuan. pengecualian terhadap ketentuan pada huruf dan atas, untuk kurir ajudan gubernur dan wakil gubernur serta tugas kedinasan yang bersifat sangat mendesak, harus persetujuan sekretaris daerah provinsi! pejabat negara, dprd dan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi bengkulu transport perjalanan dinas luar daerah batas tertinggi, cost solovialakrta j ss0000o0o| |.& yogyakarta via jakarta pangkal pinang via jakarta gubernur bengkulu, ttd. junaidi hamzah salinan sesuai dengan aslinya kepala birohukum, ikhwan.sh.,mh pembina tk. nip. rincian biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota dprd dan pnsdihapus. ketentuan pasai dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut besaran biaya perjalanan dalam daerah untuk inspektorat daerah provinsi bengkulu dalam rangka pemeriksaan reguler dan khusus berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lampiran dan diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran uh, hi, dan peraturan gubernur ini yang merupakan bagian! sipil lingkungan pemerintah provinsi bengkulu uang harian perjalanan dinas luar daerah no! propinsi satuan luar daerah diklat aceh kepulauan riau kampung bengkulu gorontalo uang representasi # dan anggota dprd gubernur bengkulu, ttd. junaidi hamzah salinan sesuai,dengan aslinya hukum! bengkulu biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah roe penanda pejabat pelat perabot propinsi satuan angsstropao, magang aan got bea gol gol ll sekda jaren |kepulauangiau isumaterabarat oo) oom o o2s0000| 11ss000| ssa000| isumateraseltan | 4sooko| c0soo| siamo0| jos tampung o3seo0ool 12s9000| 7s00o0| 3zao00o| (oo jeenekuu oo s9solo| s10000| jawa barat jie jawa tengah | @ras0oo| 1a78000| aszooo| lis |oi yogyakarta ae20000| 133a000| 7a7tool s20000| 4s1.oo0. |katimantansetatan ) | 42s0000| 2e700oo| stereo| secolo| jar matsu s000000| sooko| saloon| ara.iaya uang harian, biaya penginapan dan transport perjalanan dinas dalam daerah besaran biaya kabupaten satuan sense transport darat, uang harian batas tertinggi biaya laut, udara dan sewa penginapan hari cost! kendaraan gubernur wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, sekretaris daerah pejabat eselon cost pejabat eselon iii gol pejabat eselon gol ili pegawai gol iii gubernur bengkulu, ttd. junaidi hamzah salinan sesuai dengan aslinya kepala bir@ hukum, ikhwan. sh., pembina tk.provinsi kalimantan tengah, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaandaerah adalah wakil gubernur kalimantan tengahgubernur kalimantan tengah. asisten sekretaris daerah yang selanjutnya disebut asisten, adalah asisten sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah. biro adalah unit kerja perangkat daerah pada sekretariguberngubernur. peraturan bersamadua gubernur atau lebigubernur. keputusan kepala perangkat daerah biro sesuai kewenangannya adalah naskah dinas yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final, untuk internal perangkat daerah birogubernur atau peraturan bersama gubernurprovinsi kalimantan tengah, terdiri atas: asas efisien dan efektif, asas pembakuan,gubernur, peraturan bersama gubernur dan keputusan gubernursampaicc.cc.pada huruf terdiri atas: peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, keputusan gubernurebulagubernur, dan ataugubernurbiro pemrakarsa dan birogubernurj iro menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas: keputusan kepala birotelaahan staf, laporan, nebula, memo, dan daftar hadir. kepala biro atas nama asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat berupa nota pengajuan konsep naskah dinas.rekomendasi, dan berita acara. kepala utdcc.dan daftar hadir. kepala utdberita acara:atau kepala bagian atas nama kepala biroirogubernur atau wakil gubernur, dilakukan oleh birogubernuriroiro dilakukan oleh sub bagian tata usaha biroiroirogubernur dan peraturan bersama gubernur, peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh sekretaris daerah dengan fasilitasi biroprovinsi kalimantan cabang dinas. bagian kedua bentuk, ukuran dan isi stempel jabatan gubernurkalimantan tengahprovinsi kalimantan tengah menggunakan: lambang negara dan bertuliskan frasa gubernur kalimantan tengahlambang negara dan bertuliskan frasa gubernur kalimantan tengahyangprovinsi kalimantan tengahataumail, dan website bagian tengah atas. sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsiprovinsiekalimantan tengah terdiri atas: papan nama kantor gubernur kalimantan tengah, alamat, kode pos dan nomor teleponkalimantan tengahgubernur dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh gubernur penempatan a.n., u.bprovinsi kalimantan tengah peraturan daerah provinsi kalimantan tengah aa. p : gubernur kalimantan tengah peraturan daerah provinsi. d bab ketentuan umum dalam peraturan daerahlembaran daerah provinsi kalimantan tengah tahun 20xx nomor noref peraturan daerah provinsi kalimantan tengah . nomor urut perda per provinsi), . nomor urut penyampaian perda) 20xxgubernur tentang. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernurberita daerah provinsi kalimantan tengah tahun 20xx nomor peraturan bersama gubernur daan kap gubernur ccc.ccccocococococococ.a peraturan bersama gubernur .cbooo. dan gubernur . nomor . tahun 20xx nomor . tahun 20xx tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur .ooocooooooooooooooo. dan gubernur .oocoooooooooooooybersama gubernur . dan gubernur ssesecoo. tentang. bab ketentuan umum dalam peraturan bersamadan berita daerah provinsi . ditetapkan di. pada tanggal . gubernur .o. gubernur .o. nama jelas nama jelas diundangkan di. diundangkan di. pada tanggal. pada tanggal. sekertaris daerah sekertaris daerah provinsi ., provinsi ., nama jelas nama jelas berita daerah provinsi . tahun 20xx nomor . berita daerah provinsi . tahun 20xx nomor . keputusan gubernur kalimantan tengah mom abi.a. bahwa. bahwa. mengingat anananannannaananaa dan seterusnya . jean memperhatikan oo. dan eter snya . jen (jika diperlukan) memutuskan: menetapkan ketiga keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. ditetapkan di. pada tangggal. gubernur kalimantan tengah, nama jelas keputusan kepala perangkat daerah delegasiperangkat daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. a.n. gubernur kalimantan tengah kepala perangkat daerah, nama jelas pangkat nip. instruksi pee enteng hei gubernur kalimantan tengah instruksi gubernur kalimantan tengah nomor . tentang gubernur kalimantan tengah, dalam rangka .oooooooo#o# www www w# #w###lkkkklkkannnnannalnn anna kkal. dengan ini menginstruksikan kepada nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllanasaakaaaannnnnnan untuk ketiga dan esnya .ooooooo www instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal . gubernur kalimantan tengah, nama jelas surat edaran aa. dat naa matan mean gubernur kalimantan tengah kepada surat eceran nomor tentang gubernur kalimantan tengah, nama jelas pan kop naskah dinas perangkat daerah kepada nomor yth. non sifat kaanaanaa aan lampiran hal nakakanaanananananaan surat eceran a.n. gubernur kalimantan tengah sekretaris daerah, nama jelas pangkat nip. kop naskah dinas utd cabang dinas kepada nomor yth. san sifat paanaana kanan lampiran hal nanaananaaannanaaaan surat eceran kepala utd cabang dinas, nama jelas pangkat nip. keputusan kepala perangkat daerah biro sesuai kewenangannya(nama perangkat daerah) ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. kepala perangkat daerah, nama jelas pangkat nip. p n kop naskah dinas sekretariat daerah biro see. keputusan kepala biro . sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah nomor . tentang kepala biro .ooococooo.biro . ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. kepala biro ., nama jelas pangkat nip. surat biasa madan desak naa kab mata gubernur kalimantan tengah kepada nomor yth. nan sifat kanan ana lampiran hal nanaanannanaananaaaaan gubernur kalimantan tengah, nama jelas tembusan sekretaris daerah provinsi kalimantan tengahkepada nomor yth. nan sifat kananananana anna lampiran hal nnananaaaannanananaaa nama jabatan pimpinan perangkat daerah, nama jelas pangkat nip. tembusan: gubernur kalimantan tengah, dan sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah. surat keterangan naa ntah hei gubernur kalimantan tengah surat keterangan nomor . yang bertanda tangan bawah ini: nama dana naa anna nana anna naa anna anna jabatan gubernur kalimantan tengah dengan ini menyatakan bahwa: nama nip dana naa anna nana anna naa anna anna pangkat golongan plan till. jabatan maksud dana naa anna nana anna naa anna anna demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinyasurat perintah madan desak tg. lini gubernur kalimantan tengah surat perintah nomor . dasar pon nana memerintahkan: kepada nama dolanan aan jabatanpan kop naskah dinas perangkat daerah surat perintah nomor . dasar pon nana memerintahkan: kepada nama dolanan aan jabatan pekan ditetapkan . pada tanggal . a.n. gubernur kalimantan tengah pimpinan perangkat daerah, nama jelas pangkat nip. surat izin aer been gubernur kalimantan tengah surat izin gubernur kalimantan tengah nomor . tentang dasar anak pena pun nun memberi izin: kepada nama dolanan aan alamatsurat izin nomor . tentang dasar kal annaannnnnnnaanaaanaanaanaan memberi izin: kepada nama anaanaaaanaaana aan alamat anaanaaaanaaana aan ditetapkan . pada tanggal . nama jabatan pimpinan perangkat daerah, nama jelas pangkat nip. surat perjanjian pan ina gubernur kalimantan tengah surat perjanjian nomor . tentang pada hari ., tanggal ., bulan . dan tahun kerana, bertempat ., kami yang bertanda tangan bawah ini: keane selanjutnya disebut pihak pertama makanan selanjutnya disebut pihak kedua . makanan ana isi perjanjian) penutup pihak kedua pihak pertama gubernur kalimantan tengah meterai nama jelas nama jelas pangkat nip. saksi saksi: inka (tandatangan) knee (tandatangan) dan seterusnya . (tandatangan) surat perintah tugas pan ina gubernur kalimantan tengah surat perintah tugas nomor . dasar pon nana aan memerintahkan: kepada nama gunakan aan pangkat gol. loan jabatan gunakan aan nama gunakan aan pangkat gol. loan jabatan gunakan aan dan esnya .j.oooookka dikeluarkan . pada tanggal . gubernur kalimantan tengah, nama jelas tembusan: sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah, dan kepala badan kepegawaian daerah provinsi kalimantan tengah. surat perintah perjalanan dinas halaman depan kop naskah dinas perangkat daerah lembaran ke: ii, iii, iv, kode nomor nomor surat perintah perjalanan dinas pejabat yang berwenang memberi perintah nama jabatan nama nip. pegawai yang diperintahkan manan aan nip. |a. pangkat dan golongan anananana ana jabatan instansi anna cc. tingkat pegawai nananaanaanaanaaaan tempat berangkat ankaanana anna tempat tujuan daan la. lamanya perjalanan dinas nanannananna anakan tanggal berangkat nun nun nan cc. tanggal harus kembali tiba nanannanaanaaaaaan dan seterusnya pembebanan anggaran instansi tan pen mata anggaran daan dikeluarkan . pada tanggal . pejabat yang berwenang), nama jelas pangkat nip. tembusan: kepala badan keuangan dan aset daerah provinsi kalimantan tengah: kepala biro umum setda provinsi kalimantan tengah halaman belakang berangkat dari nananaanaananaaaaaan (tempat kedudukan) pada tanggal nananaanananaanaaaan donna pejabat yang berwenang), nama jelas pangkat nipivananaanaananaanaaan pada tanggal nananaanaananaanaaan tibakembalidi ?.ii. telah diperiksa dengan keterangan bahwa pada tanggal penaaanannannananaan perjalanan tersebut atas benar dilakukan atas perintah dan semata mata untuk kepentingan jabatan dinas. pejabat yang memberi perintah: pejabat yang memberi perintah: pejabat yang berwenang), nama jelas pangkat nip. surat kuasa dena hei gubernur kalimantan tengah surat kuasa nomor . yang bertandatangan bawah ini: nama gunakan aan jabatan gunakan aan memberi kuasa: kepada: nama gunakan aan jabatan gunakan aan demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. yang menerima kuasa yang memberi kuasa nama jabatan, gubernur kalimantan tengah, nama jelas nama jelas pangkat nip. surat undangan enteng naa kab hai gubernur kalimantan tengah kepada nomor yth. nan sifat kanan aan lampiran hal undangan hari banana tanggal blak aan waktu banana tempat banana acara banana gubernur kalimantan tengah, nama jelas catatan: surat keterangan melaksanakan tugas kop naskah dinas perangkat daerah surat keterangan melaksanakan tugas nomor yang bertanda tangan bawah ini: nama gunakan aan pangkat golongan aaaaaa jabatan pekan aan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: nama gunakan aan pangkat golongan aaaaaa jabatan pekan aan yang diangkat berdasarkan . jj. nomor ml. dii. terhitung kenaalaakakeaaajabatan, nama jelas pangkat nip. surat panggilan aer gubernur kalimantan tengah kepada nomor yth. nan sifat kanan ana lampiran hal panggilan dengan ini diminta kedatangan saudara kantor kanan anna anna, pada hari pekan tanggal bedakan aan waktu pekan tempat pekan menghadap kepada penaaananaaaaa aan alamat pekan demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. gubernur kalimantan tengah, nama jelas tembusan: sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah nota dinas kop naskah dinas perangkat daerah nota dinas kepada ep, mna dari beakaakaaanaanaa aan nomor beakaakaaanaanaa aan tanggal balada akan lampiran beakaakaaanaanaa aan hal beakaakaaanaanaa aan nama jabatan, nama jelas pangkat nip. nota pengajuan konsep naskah dinas kop naskah dinas perangkat daerah kepada nomor yth. anna nota pengajuan konsep naskah dinas disampaikan dengan hormat pekan aan tentang pekan aan catatan nan pen pen nada nun nun lampiran gunakan aan untuk mohon persetujuan dan pekan akan tanda tangan nama jabatan, nama jelas pangkat nip. lembar disposisi kop naskah dinas perangkat daerah lembar disposisi surat dari diterima tanggal nomor agenda: surat sifat tgi. surat sangat segera segera rahasia diteruskan kepada sar. petunjuk: bana dengan hormat harap tanggapan dan saran sanananannaaa proses lebih lanjut koordinasi dikonfirmasikan dan seterusnya . catatan: nama jabatan para dan tanggal nama jelas telaahan staf p n kop naskah dinas perangkat daerah telaahan staf kepada bkkaaaaanaaaa aan dari dnananananaanana aan tanggal . nomor dnananananaanana aan sifat pnknanaanananannan anna lampiran: loe hal dnananananaanana aan pokok persoalan pnanaannnaanaana aan il. pra anggapan bdanaaaaa aan ill. fakta fakta yang mempengaruhi makanan aan iv. analisis pnanaannnaanaana aan kesimpulan bankaaaaaaaaa aan vi. saran pnanaannnaanaana aan nama jabatan, nama jelas pangkat nip. tembusan: asisten administrasi umum: dan kepala biro organisasi. pengumuman naa gubernur kalimantan tengah pengumuman nomor ee. tentang dikeluarkan . pada tanggal . gubernur kalimantan tengah, nama jelas laporan nama gubernur kalimantan tengah laporan tentang pendahuluan umum latar belakang landasan hukum dasar cc. pada tanggal . gubernur kalimantan tengah, nama jelas rekomendasi kop naskah dinas perangkat daerah rekomendasi nomor ooh nnnanna nana anna nana anna ana nana anna nana anna anna aan anna aan anna aan nana aan ana aan aan anna anna nana nana nama jabatan, nama jelas pangkat nip. surat pengantar kop naskah dinas perangkat daerah kepada surat pengantar nomor sena anatataaa. jenis yang dikirim banyaknya diterima tanggal . 20xx penerima pengirim nama jabatan, (para tanda tangan dan nama jelas) nama jelas pangkat nip. telegram formulir berita registrasi . panggilan jenis nomor derajat dari nkanaaanaananaaaaaaaa untuk nkanaaanaananaaaaaaaa tembusan nnt klasifikasi: segera nomor gunakan inn sen ccc ttk dan seterusnya ttk hbs tanggal waktu pembuatan. kode lalu para pengirim lintas operator nama jabatan tanda tangan lembaran daerah lembaran daerah oo. nomor . tahun 20xx seri . nomor ll. peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor . tahun 20xx tentang makanan gan seterusnya. diundangkan dalam lembaran daerah daerah berita daerah oo. nomor . tahun 20xx seri . nomor . peraturan gubernur kalimantan tengah nomor . tahun 20xx tentang makanan ian s terasnya. diundangkan dalam berita daerah . jjacara pan ina gubernur kalimantan tengah berita acara nomor see ocicaananana pada hari ini tanggalj. pihak kedua pihak pertama gubernur kalimantan tengahebula siding rapat badan aan hari tanggal badan aan waktu panggilan badan aan waktu siding rapat badan aan acara nakal aan dan sel esnya .oo.ooooooekkk akan penutup. pimpinan sidang rapat ketua badan aan sekretaris badan aan pencatat badan aan peserta sidang rapat nakal aan dan esnya .o.oooeeekkak akan kegiatan sidang rapat nakal aan dan meletusnya .oo.oooooekkni kata pembukaan badan aan pembahasan badan aan peraturan badan aan pimpinan sidang rapat, nama jelas pangkat nip. memo bea enak gubernur kalimantan tengah memo dari pekan ana kepada pekan ana tempat, tanggal bulan dan tahun gubernur kalimantan tengah, tanda tangan atau para daftar hadir afp kop naskah dinas perangkat daerah daftar hadir pertemuan rapat hari donnnnannnnnn anna anna anna anna ana anna anna ana nana nana naa nana nana naa ana tanggal balada ana waktu donnnnannnnnn anna anna anna anna ana anna anna ana nana nana naa nana nana naa ana tempat bakaaknaanaaaa aan acara donnnnannnnnn anna anna anna anna ana anna anna ana nana nana naa nana nana naa ana jabatan nama pangkat tanda tangan dst. nama jabatan, nama jelas pangkat nip. kop naskah dinas perangkat daerah daftar hadir bulan minggu jabatan tanggal nama pangkat yee atsterrisjojaofan kepala sub bagian sekretaris nama jabatan, nama jelas pangkat nip. piagam aer gubernur kalimantan tengah piagam penghargaan nomor: . gubernur kalimantan tengah dengan ini memberikan penghargaan kepada: nama pdkaaaanaaa aan tempat tanggal lahir bkanaanaa jabatan banana aan instansi pdkaaaanaaa aan gubernur kalimantan tengah, nama jelas sertifikat den anu lai da gubernur kalimantan tengah diberikan kepada nama nip. instansi sebagai atas partisipasinya dalam .oak nan yang diselenggarakan oleh . dari tanggal . j.o. sampai dengan . bertempat di. gubernur kalimantan tengah, nama jelas surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ab, sab ann pie gubernur kalimantan tengah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan nomor? ananannanananan donna didn gubernur kalimantangunakan aan tempat tanggal lahir gunakan aan nip. nrp. pangkat gol. ruang padan pas foto jabatan pakan aangubernur kalimantan tengah, nama jelasgubernur kalimantan tenga surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan ep, nomor en. mannen mna ddn gubernur kalimantan tengah berdasarkan nomor . . tahun . ., dan keputusan menteri dalam negeri nomor . . tahun . dan ketentuan ketentuannya menyatakan bahwa nama gunakan aan tempat tanggal lahir gunakan aan nip. nrp. pas foto pangkat gol. ruang makanan jabatan pakan aan 4x6a.n. gubernur kalimantan tengah kepala badan pengembangan sumber daya manusia, nama jelas pangkat nip.joopenempatan a.n., u.b., plt., plh., dan pj. lingkungan sekretariat daerah penandatanganan naskah dinas oleh gubernur: gubernur kalimantan tengah, nama jelas penandatanganan naskah dinas oleh wakil gubernur: kewenangan belum didelegasikan: a.n. gubernur kalimantan tengah wakil gubernur, nama jelas kewenangan telah didelegasikan: wakil gubernur kalimantan tengah, nama jelas penggunaan a.n.: a.n. gubenur kalimantan tengah sekretaris daerah, nama jelas pangkat nip. penggunaan u.b.: a.n. gubenur kalimantan tengah sekretaris daerah, u.b. asisten ., nama jelas pangkat nip. penggunaan pj.: pj. gubernur kalimantan tengah ., nama jelas pangkat nip. penggunaan a.n.: a.n. gubernur kalimantan tengah kepala ketua ., nama jelas pangkat nip. penggunaan u.b.: a.n. kepala ketua . kepala bagian tata usaha sekretaris kepala bidang . u.b. kepala sub bagian sub bid seksi ., nama jelas pangkat nip. penggunaan tilt.: plt. kepala ketua kepala bagian tata usaha sekretaris kepala bidang ., nama jelas pangkat nip. penggunaan plh.: plh. kepala ketua ek. kepala bagian tata usaha sekretaris kepala bidang ., nama jelas pangkat nip. para pembubuhan para secara hierarki, naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh sekretaris daerah untuk ditandatangani oleh gubernur atau wakil gubernur dipakai oleh sekretaris daerah dan dibubuhkan belakang nama jabatan penandatang,, dan contoh pembubuhan para hierarki: gubernur kalimantan tengahhukum, dan contoh para koordinasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah: dimas pendidihan protthei hukum kalimantan tengah pejabat gea kai artists kepe tpn kabar tokoh pro hukum sal tai bentuk, ukuran dan isi sampel yang menggunakan lambang lambang negara daerah yang tidak menggunakan lambang 1cm2, 4cm contoh stempel jabatan gubernur ani kes stempel sekretariat or, : setda fan) stempel perangkat berati bak hama pap pe. ya e:, era dinas fan stan tangan bappeda $$ mormirultura urang averunyakes fan) ta, haa nan tai ngan mantan stempel utd atau cabang dinas nga ha) fans maa ar, sea kat: bala benih papan ska tayangan maret napa ari soma naa die aon cet nan bara mama eweprovinsi d tulisan nama biro berada bawah tulisan pemerintah provinsi perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah provinsi, nama perangkat daerah dan nama utd cabang dinas4, dangubernur gubernur kalimantan tengah alamat . kode pos. telp. facsimile (xxxx) xxxx xxxx website . e mail . contoh kop naskah dinas sekretariat daerah fs| pemerintah provinsi kalimantan tengah aan sekretariat daerah jalan r.t.a. milano palangka raya telp. fax. contoh kop naskah dinas biro pada sekretariat daerah pemerintah provinsi kalimantan tengah sekretariat daerah biro organisasi jalan r.t.a. milano palangka raya telp. fax. contoh kop naskah dinas perangkat daerah # | pemerintah provinsi kalimantan tengah sy) dinas pemuda dan olahraga jalan brigjen katamu palangka raya telepoprovinsi dan tulisgubernur daan gubernur kalimantan tengah kepada nomor ono inannnananaan yth. sannnnannnnnnnnla stempel contoh sampul naskah dinasfax. kepada nomor don nanas. yth. senannnnnnnnnknnan stempel contoh sampul naskah dinas perangkat daerah yan pemerintah provinsi kalimantan tengah pas lan dinas lingkungan hidup rs, jalan william palangka raya telepon fax. kepada nomor ende yp, anna stempel pan pemerintah provinsi kalimantan tengah dinas energi dan sumber daya mineral jalan tilik ribut km. palangka raya telepon fax. kepada nomor enak yp. anna. stempel bentuk, ukuran dyaitu: ukuran huruf untuk tulisan pemerintah provinsi kalimantan tengahkalimantan tengah kantor gubernur kalimantan tengah jalan r.t.a. milano palangkaraya telp. contoh papan namacontoh papan nama perangkat daerah pemerintah provinsi kalimantan tengah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang jalan letjen paman nomor palangka raya telp. gubernur kalimantan tengah ttd sugianto saran |
gubernur gorontaloualitas pelayanan tpa sampah talumelito diperlukan pengaturan spesifikasi sampah, pemrosesan, pembebanan operasional dan dampak lingkungan, bahwa pengaturan spesifikasi dan pemrosesan sampah dimaksudkan untuk memastikan jumlah sampah yang masuk memenuhi persyaratan, sehingga pemrosesan sesuai ketentuan, bahwa akibat dari pengelolaan sampah membutuhkan biaya operasional dan dampak lingkungan maka kepada pemerintah kabupaten kota sebagai pengguna jasa dikenakan pembebanan biaya operasional dalam bentuk kjp (kompensasi jasa pelayanan) sedangkan akibat dampak lingkungan dikenakan kdn (kompensasi dampak negatif),gubernurempat pemrosesan akhir talumelito provinsi gorontalo. memutuskan menetapkan peraturan gubernur gorontalogorontalo gubernur adalah gubernur gorontalo pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota provinsi gorontalo. sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat, berupa sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tidak termasuk sampah spesifik. pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan yang bertujumrosesan akhir selanjutnya disingkapa talumelito adalah tempat diselenggarakannya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional yang berlokasi desa talumelito kecamatan telaga biru, kabupaten gorontalo unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir sampah talumelito yang selanjutnya disebut upt tpa sampah talumelito adalah unit pelaksana teknis pada dinas pekerjaan umum provinsi gorontalo. sanitasi landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat dimana sampah dibuang didilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada dalam terbuka tehobahoglous). sampah spesifik adalah . kompensasi jasa pelayanan yang selanjutnya disebut kjp adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh penerima layanan kepada pemberi layanan. kompensasi dampak negatif yang selanjutnya disebugelolaan sampah. bab ruang lingkup ruang lingkup pengoperasian tpa sampah talumelito meliputi kegiatan: pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan, daur ulang sampah, cc. penimbunan sampah dalam area penimbunan, pengolahan air lindi, kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negative, dampak lingkungan. bab iii pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan upt tpa sampah talumelito melakukan pemeriksaan, pencatatan terhadap jumlah sampah yang masuk. pencatatan kapasitas sampah yang masuk upt tpa sampah talumelito berdasarkan berat sampah (ton) yang diukur menggunakan jembatan timbang. apabila terjadi gangguan kerusakan alat ukur jembatan timbang, maka pencatatan kapasitas sampah berdasarkan volume sampah (m3). dalam hal pencatatan sampah masuk berdasarkan berat sampah (ton) sebagaimana dimaksud pada akan disetarakan dengan satuan volume sampah, setiap (satu) ton sampah setara dengan sampah. upt tpa sampah talumelito menyampaikan laporan jumlah sampah masuk setiap bulanan kepada pemerintah kabupaten kota paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya. bab daur ulang sampah pengolahan sampah pada upt tpa sampah talumelito dioperasikan dengan system sanitasi landfill. upt tpa sampah talumelito menentukan jenis sampah dan sistem pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. pengguna jasa pelayanan upt tpa sampah talumelito harus melakukan pemilahan sampah agar sampah spesifik () tidak diangkut tpa. pengangkutan sampah tpa sampah talumelito harus menggunakan armada sampah tertutup. terhadap sampah yang tidak dipilah sebagaimana dimaksud pada dan pengangkutan yang tidak memenuhi ketentuan pada maka ditolak atau tidak diterima pada upt tpa sampah talumelito. upt tpa sampah talumelito melakukan proses daur ulang terhadap sebagian sampah organik dan non organik yang masuk tpa. daur ulang sampah meliputi proses pengomposan sampah organik menjadi pupuk kompos dan proses pembuatan kerajinan dari sampah anorganik. bab penimbunan sampah dalam area penimbunan penimbunan sampah dalam area penimbunan tpa sampah talumelito dilakukan setiap hari lokasi yang sudah ditentukan. pemadatan timbunan sampah dilakukan sampai ketinggian timbunan sampah mencapai maksimal meter. penutupan sampah dengan tanah penutup dengan ketebalan dilakukan setiap hari atas timbunan sampah yang sudah padatan. penutupan sampah dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan vektor penyakit (lalat) serta mereduksi bau yang ditimbulkan oleh sampah. bab pengolahan air lindi pengolahan lindi dilakukan tpa sampah talumelito melalui instalasi pengolahan lindi ipl) yang terdiri dari kolam anaerob, kolam fakultatif, kolam saturasi dan wetland, sehingga aman aliran badan air. bab vii kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif biaya operasional atas pengelolaan upt tpa sampah talumelito dibebankan pada apbd provinsi gorontalo. untuk menunjang operasional tpa talumelito, pemerintah kabupaten kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah pada tpa sampah talumelito dikenakan kompensasi jasa pelayanan kjp). sebagai kompensasi akibat dampak negatif pada lokasi sekitar upt tpa sampah talumelito disamping kjp sebagaimana dimaksud pada juga dikenakan biaya kompensasi dampak negatif kdn). besarnya jumlah kjp dihitung berdasarkan jumlah biaya operasional tahun dibagi dengan proyeksi sampah yang akan masuk tahun besarnya kdn sebagaimana dimaksud pada dihitung sebesar dari kjp. untuk tahun pemerintah provinsi gorontalo mensubsidi kjp dan kdn sebesar o. sehingga yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kota kjp ton rp. atau kjp rp. kdn ton rp. atau kdn rp. perhitungan besarnya kjp dan kdn sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini. berdasarkan laporan jumlah sampah yang masuk setiap bulan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota oleh upt tpa sampah talumelito sebagaimana dimaksud dalam paling lambat tanggal bulan berikutnya, pemerintah kabupaten kota menyetor kjp dan kdn pada rekening kas daerah pemerintah provinsi gorontalo. dengan adanya kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam dan maka pemerintah kabupaten kota yang memanfaatkan pelayanan upt tpa sampah talumelito, mencantumkan anggaran kjp dan kdn dalam apbd. apabila pemerintah kabupaten kota tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam maka pemerintah provinsi akan memperhitungkan memotong dari bagi hasil pajak. bab viii dampak lingkungan dengan dibawakannya kompensasi dampak negatif kdn) kepada pemerintah provinsi gorontalo maka pemerintah provinsi gorontalo mempunyai kewajiban dalam bentuk program kegiatan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar tpa sampah talumelito. pemerintah provinsi gorontalo mempunyai kewajiban meningkatkan sarana dan prasarana tpa sampah talumelito serta melaksanakan pemeliharaan. sarana dan prasarana tpa sampah talumelito serta dalam melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dapat mengantisipasi dampak lingkungan disekitar area tpa yang ditimbulkhkan,sesuai dengan aslinya dan #organisasi seram dar haji ato nasi sh,mh2016 tentang operasional unit pelaksana teknis tempat pemprosesan akhir sampah talumelito, pembebanan biaya operasional dan dampak lingkungan perhitungan kjp dan kdn biaya operasional dan pemeliharaan rp. jumlah sampah yang dikelola ton tahun, atau tahun biaya (kjp) rp. , ton dea yang dibayar uraian tarif provinsi oleh pemerintah kota kabupaten tarif kompensasi jasa pelayanan kjp) rp. rp. rp. rp. ton) tarif kompensasi dampak negatif kdn) 15y6 rp. rp. rp. rp. ton) tarif kjp dan kdn rp. ton) rp. rp. rp. perhitungan per ton setara dengan sampah) kjp rp47. rp. kdn rp. gubernur gorontalo, ttd rusli habibie |
gubernurla. lanjuti dengan permendagri nomor tahun perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum, bahwa dengan ditetapkannya, perlu dibentuk peraturan gubernur tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukumbagian kesatu pengertian dalam peraturan presiden ini yangprovinsi malukuprovinsi maluku. biro hukum dan ham adalah biro hukum dan ham pada sekretariat daerah provinsi maluku. bagian hukum adalah bagian hukum atau sebut dengan nama lain pada sekretariat daerah kabupaten kota se provinsi malukmaksud pada huruf adalah biro hukum dan ham. anggota jdih sebagaimana maksud pada huruf terdiri atas skpd,i,, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen, pengelola jdih sebagaimana dimaksud pada melakukan pengelolaan jdih, meliputicc.ismalukuprovskpd dan kabupaten kota,an jdih dan jdih kabupaten kota, penyediaan sarana dan prasaranaringan dokumentasi dan informasi hukum provinsi maluku berita daerah provinsi maluku tahun nomor cabut dan dinyatakan tidak berlaku. informasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf memuat paling sedimaluku, ttd hamil bin thohir berita daerah provinsi maluku tahun nomor |
seo) kim gubernur maluku peraturan gubernur maluku nomor tahunbeban kerjakebutuh,volume kerja adalah sekumpulan tugas pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tahun:, tujuan dan ruang lingkup maksud penetapan hasil beban kerja adalah untuk menyediakan informasi jumlah kebutuhan pegawai sizingbeban kerja adalah untuk menyediakan informasi kebutuhan pegawaibeban kerja adalahruang lingkup analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari informasi kebutuhan pegawaibeban kerja analisis beban kerjakebutuhan pegawai, verifikasi, penyempurnaan, dan penetapan hasil analisis beban kerja. hasil analisis beban kerja adalah berupa uraian tugas, satuan hasil, waktu penyelesaian pekerjaan, waktu kerja efektif, beban kerja dan pegawai yang dibutuhkan. hasil analisis beban kerjak3. ar'peraturan. peubah pndwzi22020 peraturan ddh realisasi januari mater .rborde:@.mc ndm2i20020 peraturan dbh realisasi januari maretrp118. (seratus delapan belas milyar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan33. (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah),7. (dua puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah),57. (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dan pajak air permukaan berdasarkan realisasi penerimaan bulan januari sampai dengan maret sebesar rp179. (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enamig. pndmziz0020 peraturan dbh realisasi januari maret .r1f2p it. gubernur aceh, aan nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, mei ramadan keenarus daerah aceh, taowallah berita daerah aceh tahun nomor tg. pandu2iz2020 peraturan ioh realisasi januari maret 2020ranuari sampai dengan maret bagi hasil jumlah kabupaten kota pkb bbn kb pbb kb pap banda aceh sabang aceh besar dosisiscercol trims acehjaya toa2gis.7s3.00ol (ei ruben pidie jaya bener meriah lhokseumawe aceh utara aceh timur aceh tengah t563180.302c0 gayo lues ta23020423. aceh tenggara ta37680. langsa p32.c08. aceh tamiang tasi765. subulussalam b71246. aceh selatan t223116207001 (io jaceusiwaxi, |sims lur ' | aceh barat nagan raya aceh barat daya jumlah pit. gubernur aceh, abe nova irwansyah yascbbag peduli22020 peraturan y? dbh realisasi januari maret .rana eaeeaaeeeenam piannnasanatanan kabupaten kota diaken ata dengan rincian jenis anggaran belanja jumlah dana bagi hasil pajak keamanan names xxxkkxxxxxxk jumlah penyaluran xxxkxkxxkkkx " m dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut nomor rekening nan metana ank mennanaacataes keterangan it. gubernur aceh, ( ) disesuaikan dengan nama daerah, ("") disesuaikan dengan realisasi penerimaan,da. pndaaziz peraturan dbh realisasi januari maret 2020rf |
sp)iro pengadaadaadaanadaadalaksana adalah pegawai yang melaksanakan sop dalam pekerjaannya. biro pengadaan sekretariatbiro pengadaan sekretariat daerah provinsi gorontalo selanjutnya disebut sop biro pengadaan provinsi gorontalo adalah prosedur bagi aparat pada biro pengadaanpengadaan barang dan jasabiro pengadaan provinsi gorontalobiro pengadaanperumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bab standar operasional prosedur standar operasional prosedur biro pengadaan setda provinsi gorontalo meliputi: sop alur layanan pengadaan barang jasa pada biro pengadaan secstandar operasional biro pengadangadasesuai dengan aslinya yaa nach dan @organisasi lal san aan 2nd pan n bayi, sh,mh aaa neh? rstandar operasional prosedur pada biro pengadaan sekretariat daerah provinsi gorontalo sop alur layanan pengadaan barang jasa pada biro pengadaan sekgubernur gorontalo, ttd rusli habibie |
engubernur sumatera barat, menimbang: bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat peserta program jaminan kesehatan sumatera barat sakato telah dilakukan sharing dana antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota sebagaimana tercantum dalammerupakan kewenangan kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah terbatas, maka sharing dana jaminan kesehatdan menetapkannya dengan peraturan gubernuv nbarat tahun tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan sumatera barat sakatoketentuaniubah, sehingga berbunyi sebagai berikut besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi dalam jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan pemerintah daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi penerima bantuan iuran. iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dibayarkan oleh pemerintah provinsi sebesar (dua puluh per seratus) dan pemerintah kabupaten kota sebesar (delapan puluh per seratus) dari besaran iuran. pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud pada yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten kota. pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta penghuni panti sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. peraturan gubernur ini mulai berlakuntara zo17 gubernur sumatera barat, naas irwan prayitno diundangkan padang pada tanggal januarsalinan su,n diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian pemerintahan desa mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi administrasi pemerintahansub bagianpenyelenggaraan administrasi pemerintahan desa kelurahan.aparatur pemerintahan desa kelurahanpengelolaan kelembagaan pemerintahan desa kelurahan, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian pemerintahanadministrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan administrasi perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan administrasi bidang pertanahan, menyiapkan bahan fasilitasi bidang pertanlaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi wilayah pemerintahan dpengembangan otonomi daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan administrasi pengeotonomotonomotonomotonomotonommelaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan peringatan hari jadi otda, provinsi, dan kabupaten kota serta hari ulang tahun kemerdekaanapkan bahan petunjuk pelaksanaan dilaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian pengembangan otonomketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidangsub bagianub bagianolah bahan bagi gubernur dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang promosi dan investasi, menyiapkan dan mengolah bahan bagi gubernur dalam strategi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang promosi dan investasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi (money) pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang promosi dan investasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang promosi dan investasi, j . melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagianariwisata secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bagian bina promosi, investasi dan pariwisata. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: biro administrasi pembangunan, terdiri atas: bagian penyusunan dan pengendalian program, bagian monitoring dan evaluasi pembangunan, danmpunyai tugas menyiapkan koordinasi administrasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan serta kebijakan layanan pengadaan secara elektronik lpse). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padlaksanaan koordinasi administrasi dan sosialisasi perencanaan pengadaan tanah bidang infrastruktur untuk mendukung proyek strategis nasional dan daerah yang melalui lpseketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian administrasi pelaksanaan pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan kajian, sosialisasi, sinkronisasi, fasilitasi, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelelangan, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam mendukung program strategis daerah, data hasil pengadaan barang dan jasa unit kerja lingkungan pemerintah provinsi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pelaksanadministrasi pelakspelakspelaksdministrasi pelakspelaks, menyajikan bahan analisa, sosialisasi dan administrasi perencanaan pengadaan tanahmenyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi administrasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi administrasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, evaluasi pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunanevaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyiapkan bahan koordinasi kerjasama pemerintah swasta bidang pembangunan, menyiapkan bahan evaluasi pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pelelangan, m.menyiapkan bahan evaluasi data hasil pengadaan barang dan jasa unit kerja lingkungan pemerintah provinsi, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan jasa konstruksi, oo. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi pelakssecara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, dan analisis jabatan provinsi dan kabupaten kotalaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang kelembagaan dan analisis jabatan provinsi dan kabupaten kota, cc. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang kelembagaan dan analisis jabatan provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan koordinasi kelembagaan dan analisis jabatan provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan penyusunan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis dan evaluasi organisasi provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi, dan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan provinsi dan kabupaten kota,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sub bagian analisis organisasi mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan perencanaan strategis bidang kelembagaan perangkat daerah provinanalisis orgaorgaorgaorgaorgaorgaprovinsi, melaksanakan kegiatan penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah daerah provinsiprovinsi, melaksanakan analisis kelembagaan perangkat daerah provinsi, j . melaksanakan penyusunan peraturan gubernur tentang pembentukan perangkat daerah dan upt provinsi, melaksanakan penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah provinsi, il. menyiapkan bahan pengkajian, pemantauan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian analisis organisasipeningkatan kapasitas kelembagaan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan perencanaan strategis bidang peningkatan kapasitas kelembagaan peningkatan kapasitas kelembagingkatan kapasitasngkatan kapasitasngkatan kapasitasngkatan kapasitasngkatan kapasitasingkatan kapasitas kelembkabupaten kota, melaksanakan kegiatan penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah daerah kabupaten kotakabupaten kota, melaksanakan analisis kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota, j . melaksanakan penyusunan peraturan gubernur tentang pembentukan perangkat daerah dan upt kabupaten kota, melaksanakan penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota, il. menyiapkan bahan pengkajian, pemantauan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota, m.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi analisis organisasi dan kapasitas kelembagaan kabupaten kota, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian peningkatan kapasitasundangan mempunyai tugas penatalaksanaan dan pengolahan materi undangan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan atau pihak penyelenggara lainnya yang melibatkan pimpinan sebagai mengundhun sub bagianundangan tertulis kepada pimpinan yang berkaitan dengan acara atau kegiatan termasuk upacara rutin asupan pasundan yang bersifat inisiatif pimpinan maupun yang dilaksanakan oleh perangkat daerah instansi lainnya yang melibatkan pimpinan sebagai mengundang, menetapkan kriteria acara yang melibatkan pimpinan sebagai mengundang, melakukan koordinasi dengan staf pimpinan dan perangkat daerah instansi lainnya tentang rencana kegiatan acara secara berkala, mendistribusikan undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran pejabat yang diundang, menghimpun dan memperbarui data nama dan alamat pejabat serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang dipandang perlu secara berkala, melaporkan pelaksanaan kegiatan tahun sub bagian undmel lia gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor.besarnyperumahan bagi pimpinan sertaimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd provinsi sulawesi barat. anggota dprd adalah anggota dprd provinsi sulawesi baratkepada wakil ketua dprd: dan anggota dprd. bab besaran tunjangan perumahan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam adalah wakil ketua rp. (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dprd rp. (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) anggota dprd perbarat, pos. dewan perwakilan rakyat daerah. bab unjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif bagiperaturan daerah provinsi sulawesi barat nomor tahun tentang pajak daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam peraturan daerahutd adalah unit pelaksana teknis dinas pendapatyek pajak dan atau bukan oby,:bab ketentuan pemungutansatuan kerja perangkat daerah skpd) yang berwenang. setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sebagaimanadari satuan kerja perangkat daerah skpd)dinas yang berwenang selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah tanggal terbitnya izin. satuan kerja perangkat daerah skpd)dinas pendapatan daerah. dinas pendapatan daerah, dalam rangka pemungutan pajak. apabila dinas pendapatan daerahdimaksud pada maka dilakukan penetapan pajak air permukaan secara jabatan. bab iii tata cara pendataan dan pendaftaran dalam rangka pemungutan pajak air permukaan, dinas pendapatan daerah melakukan pendataan. pendataan dilakukan oleh uttadinas pendapatan daerahbab dasar pengenaan pajakditetapkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bab tata cara penetapan pajakdinas pendapatan daerah. besarnya pajak terutang dihitung denuntuk efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, pemerintah daerah dapat melakukan kerja pada rekening kas umum daerah atau tempat yang ditunjuk dan atau ditetapkan olehpajak daerah disetor rekening kas umum daerah dalam waktu (satu) hari kerja. bab vii tata cara pembukuan dan pelaporan setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. sp3d, skpdwajib pajak atau ppd. berdasarkan buku jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam.f: dilakukannya restitusisan permeliputi: pokok pajak dan atau denda adminidan bab bagi hasil pajak hasil penerimaan pajak air permukaan diberikan kepada pemerintah kabupaten kota sebesar (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi insentif pemungutan, kecuali apabila sumber air permukaan hanya ada pada (satu) wilayah kabupaten kota maka bagi hasil kepada kabupaten kota bersangkutan sebesar. pembagian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara berkala dengan keputusan gubernur. bab xii tata cara pemeriksaan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh kepala dinas pendapatan daerah, memeriksa dan meneliti fakta fakta yang dilaporkan oleh wajib pajak:xet gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang tenaga ahli gubernur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbangpemerintahan, bahwa harapan masyarakat provinsi sulawesi barat terhadap gubernur yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sangat tinggi dan besar, bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas tugas gubernur, perlu tenaga ahli gubernur sebagai lembaga non strukturenaga ahli gubernurenaga ahli gubernurtenaga ahli adalah tenaga ahli gubernur yang dibentuk untuk membantu gubernur dalam memperlancar pelaksanaan tugas luar dari tugas tugas yang telah dilaksanakan oleh skpd yang telah ada. sistem kerja insidentil tenaga ahli adalah sistem kerja dengan berdasarkan sistem penggajian dan besaran gaji yang dibayarkan setelah pekerjaan kegiatan selesai. bab pengangkatan tenaga ahli untuk memperlancar pelaksanaan tugas gubernur dapat dibentuk kelompok tenaga ahli, yang merupakan lembaga non struktural. pengangkatan tenaga ahli gubernur ditetapkan dengan keputusan gubernur. tenaga ahli gubernurkademisi, lsm dan lain lain. pegawai negeri yang diangkat menjadi tenaga ahli gubernur dapat ditetapkan: sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dengan sistem kerja insidentil dengan sistem penggajian yang akan diatur kemudian, sebagai tenaga ahli gubernur dengan sistem kerja penuh yang dapat dimasukkan sebagai anggota tim kerja pada salah satu paket pekerjaan kegiatan sesuai bidang keahlian yang dimiliki dengan sistem penggajian dan besaran gaji yang dibayarkan setelah pekerjaan kegiatan selesai. bab iii tugas pokok, fungsi dan tata kerja tenaga ahli tenaga ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan sesuai dengan bidangnya masing masing. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada tenaga ahli mempunyai fungsi: pelaksanaan, pengelolaan bahan telaahan kepada gubernur sesuai bidangnya masing masing, penyelenggaraan dan pemberian telaahan kepada gubernur sesuai bidangnya masing masing, melaksanakan tugas lain dari gubernur sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. rincian tugas tenaga ahli: merumuskan dan menetapkan program kerja tenaga ahli, menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh gubernuroleh gubernur sesuai dengan fungsi tenaga ahli, tenaga ahli gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya. bab ketentuan penutup tenaga ahli gubernur dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah masa bakti tenaga ahli gubernur disesuaikan dengan periode masa jabatan gubernur terpilih dan setiap tahun dilakukan evaluasi. tenaga ahli gubernur apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan uang pensiun dan atau uang pesangon. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tenaga ahli gubernurvii gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerjaalah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan ketenangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. bahwa untuk memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja provinsi sulawesi barat baik yang bekerja dalam hubungan kerja, luar hubungan kerja maupun tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi: bahwa pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur nomor pmk tahun tentang pelaksanaan program kerja jaminan sosial tenaga kerja provinsi sulawesi barat, berita daerah provinsi sulawesi barat tahun nomor belum berjalan secara optimal sehingga perlu diatur kembali agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisilawesi barat tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja provinsi sulawesi barat.mbentukan. . per men vi tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja yang bekerja luar hubungan kerja, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per men vi1. memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerjank adalah pt. bank sulawesi selatan dan barat dan bank mandiri. tim pengarah adalah tim pengarah program jaminan sosial tenaga kerja tingkat provinsi sulawesi barat. tim pelaksana tingkat provinsi adalah tim pelaksana program jamsostek tingkat provinsi sulawesi barat. tim pelaksana tingkat kabupaten adalah tim pelaksana program jamsostek tingkat kabupaten. koordinasi pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya untuk memadukan kegiatan melalui pemberian pedoman, petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. koordinasi fungsional adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara dinas tenaga kerja dan transmigrasi propinsi sulawesi barat dengan kantor wilayah viii pt. jamsostek persero) dan kantor cabangnya dalam pelaksanaan program jamsostek. pegawai pengawas ketenagakerjaanterhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan. pegawai perantara hubungan industrialdan penyelesaian perselisihan industrialnyari tua dan meninggal dunia. program jaminan sosial tenaga kerja yang selanjutnya disebut program jamsostektenaga kerja beserta keluarganya. program jaminan sosial tenaga kerja jasa konstruksi yang selanjutnya disebut program jamsosteklawesi barat yang terkait dengan pelaksanaan program jamsostek. pt. jamsostek persero), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pt. jamsostek persero)rusahaan wajib belum daftar yang selanjutnya disingkat pbd adalah seluruh perusahaan termasuk didalamnyajaminan sosial tenaga kerja dan atau sebagian tenaga kerja dalam program jaminan sosialyang bekerja dalam hubunganlhkturun adalah iuran program jaminan sosial tenaga kerjkonstruksiertambahan nilai pn)sulawesi baratsulawesi baratkerjarupakan tabungan tenaga kerja yang diberikan kepada tenaga kerja apabila telah mencapai usia (lima puluh lima) tahun, atau cacat total setelah ditetapkan oleh dokter, atau atau diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja apabila tenaga kerja meninggal dunia, atau mencapai masa kepesertaan tertentu. jaminan pemeliharaan kesehatan yang selanjutnya disingkat jpk adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya sebagais suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat imb adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kebersihan dan tata ruang sebagai izin untuk mendirikan bangunan. surat perintah kerja yang selanjutnya disingkat spk adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstrukpengeluaran adalah setiap orangengelola keuangan selaku bendahara umum daerah berdasarkan spmtenaga kerja, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian: jaminan hari tua: dan jaminan pemeliharaan kesehatan. bagian kedua kepesertaan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, tenaga kerja yang bekerja luarluar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari tenaga kerja yang bekerja sendiri tanpa majikan, dan tenaga kerja yang berusaha sendirisebagaimana dimaksud pada merupakan tenaga kerja yang memiliki profesi antara lain pedagang keliling, pedagang kaki lima, artis, dokter praktek pribadi, pengacara, notaris, dan sejenis atau lainnya, dana bantuan luar negeri, dan lainnya program jaminan sosial tenaga kerja terlebih dahulu setiap pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada kantor cabang pt. jamsostek persero). formulir jamsostek sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh pengusaha kepada kantor cabang pt. jamsostek persero)pt. jamsostek persero) sebelum efektif berlakunya kepesertaan. kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai terhitung sejak tanggal (satu)kepala kantor cabang pt. jamsostek persero)tenaga kerja yang harus dibayar oleh pengusaha. kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kelompok dari upah sebulan kelompok dari upah sebulan kelompok iii dari upah sebulan kelompok dari upah sebulan kelompok darijamsostek persero) menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta jamsostek dan kartu pemeliharaan kesehatpt. jamsostek persero), kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pengusaha, berupa sertifikat kepesertaan, tenaga kerja, berupa kartu peserta jamsostek: dan tenaga kerja dan keluarganya, berupa kartu pemeliharaan kesehatan. apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan jamsostek, pengusaha wajib melaporkan kepada kantor cabang pt. jamsostek persero):pt. jamsostek persero)ujaminan sosial tenaga kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta. untuk dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada setiap tenaga kerja luar hubungan kerja maksimal berusiatenaga kerjajaminan sosial tenaga kerjajamsostek, persero)jamsostekdan pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja. pt. jamsostek persero)pt. jamsostek persero) sebagaimana dimaksud pada tidak melebihi jangka waktu (tiga) bulan. pt. jamsostek persero)jaminan sosial tenaga kerja vi1cabang pt. jamsostek persero)cara menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada kantor cabang jamsostek persero)pt. jamsostek persero)q: pekerjaan konstruksi atas (satu miliar rupiah) sampai dengan rp.:bendahara pengeluaran mengajukan spp dan spm dengan lengkap dan benar biro keuangan, bendahara pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi yang persentasenya ditetapkan oleh pt. jamsostek persero): nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf dilampirkan pada spp dan spm tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan spp dan spm, biro keuangan menerbitkan sp2d dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut sebagai perintah kepada bank sulselbar untuk memindahbukukan dari rekening kas daerah rekening pt. jamsostek persero) selambat lambatnya (tujuh) hari kerja. biro keuangan menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran pt. jamsostek persero) melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada gubernur melalui tim pengarah program jaminan sosial tenaga kerja dengan tembusan dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dan biro keuangan selambat lambatnya tanggal (lima belas) bulan berikutnya. pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai apbn dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut: tahap pertama, sebagai uang muka iuran sebesar (dua puluh persen) dari jumlah retribusi pengawasan pembangunan rpp) imb dibayar rekenitahap kedua, penyedia jasa konstruksi wajib membayar iuran lanjutan kepada pt. jamsostek persero) yang besaran perannya ditetapkan oleh jamsostek persero) setelah penandatanganan kontrak kerja konstruksi dan atau pada waktu pelaksanaan pembangunan. pembayaran sisa iuran selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut angsuran kesatu (empat puluh persen) dan iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai. angsuran kedua (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan, dan angsuran ketigabersama instansi terkaitiuran. kantor cabangmerintahmenggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut pembayaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja dibayar lunas sesuai perhitungan bes aran iuran dari kantor cabang pt. jamsostek persero), jika rencana anggaran biaya rab) belum diketahui: maka besaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut: sebesar (dua persen) dari jumlah retribusi pengawasan pembangunan rpp) imb bagi bangunan sampai dengan (delapan) lantai, yang dibayar rekening kantor cabang pt. jamsostek persero) pada bank sul selsebesar (dua persen) dari jumlah retribusi pengawasan pembangunan rpp) 1mb bagi bangunan (delapan) lantai atas, yang dibayar rekening kantor cabaoleh pemohon imb atau formulir setoran iuran jamsostek program jasa konstruksi. pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut: angsuran kesatu sebesar (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai. angsuran kedua sebesar (empat puluh persen) dan iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan. angsuran ketiga sebesarquran.bagian ketiga pembayaran jaminan paragraf jaminan kecelakaan kerja jkk) tenaga kerja. peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalamimeliputi biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerja rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya p3k, biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama rumah sakit,k. selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada dan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja stub), santunan cacat sebagian cc. santunan cacat total: dan santunan cacat kekurangan fungsi. apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal dunia, kepada ahli waris mendapatkan sebagai berikut: santunan kematian: biaya pemakaman, dan santunan berkala selama (dua puluh empat) bulan. persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tatacara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf jaminan hari tua jht) jaminan hari tua dapat diberikan kepada tenaga kerja apabila mencapai usia (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, menjadi pegawai negeri tni polri, cacat total tetap, kembali negara asal bagi wna, dan berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan dan masa tunggu tertentu. besaran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada adalah keseluruhan quran jaminan hari tua yang telah diterima oleh pt. jamsostek persero) beserta hasil pengembangannya.kematian jkm) jaminan kematian bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris.paragraf jaminan pemeliharaan kesehatan jpk) jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya. jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan rawatjalan tingkat pertama, rawatjalan tingkat lanjutan, cc.dan gawat darurat. persyaratan untuk mendapatkan hak pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatbab pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pembinaan dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur skpd dan unsur pt. jamsostek persero). keterpaduan unsur skpd bersama unsur pt. jamsostek persero) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk koordinasi pembinaan pada tingkat provinsi, dan koordinasi fungsional pada tingkat kota administrasi kabupaten administrasi. koordinasi pembinaan pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. paragraf tim pengarah susunan keanggotaan tim pengarah tingkat provinsi adalah sebagai berikut: ketua wakil gubernur provinsi sulawesi barat. wakil ketua sekretaris daerah provinsi sulawesi barat. wakil ketua asisten ekonomi pembangunan setda provinsi sulawesi barat. sekretaris kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi wakil sekretaris barat kepala biro ekonomi pembangunan setda provinsi provinsi anggota sulawesi barat. kepala biro hukum setda provinsi provinsi sulawesi barat kepala biro organisasi dan kepegawaian setda provinsi sulawesi barat. kepala biro kesejahteraan sosial setda provinsi sulawesi barat. kepala kantor wilayah viii pt. jamsostek persero). sekretariat dinas tenaga kerja transmigrasi provinsi sulawesi barat. biro terbang setda provinsi sulawesi barat. tim pengarah mempunyai tugas sebagai berikut: memberikan pedoman, pengarahan dan petunjuk kepada tim pelaksana tingkat provinsi dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim pelaksana tingkat provinsi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. paragraf tim pelaksana susunan keanggotaan tim pelaksana tingkat provinsi, sebagai berikut tim pelaksana ketua sekretaris dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi barat wakil ketua wakil kepala kantor wilayah viii pt. jamsostek persero) sekretaris kepala bagian biro ekonomi pembangunan setda provinsi sulawesi barat kelompok kerja bidang kebijakan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi barat. biro ekonomi pembangunan setda provinsi sulawesi barat. biro hukum setda provinsi sulawesi barat. biro organisasi dan kepegawaian setda provinsi sulawesi barat. biro kesejahteraan sosial setda. skpd terkait. kelompok kerja bidang program paket, program jasa konstruksi, dan sektor informal: dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi barat. dinas pekerjaan umum provinsi sulawesi barat. biro keuangan setda provinsi sulawesi barat. biro ekonomi pembangunan setda provinsi sulawesi barat. pt. jamsostek persero). skpd terkait. sekretariat biro ekonomi pembangunan setda provinsi sulawesi barat dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi barat kantor pelayanan mamuju pt. jamsostek persero) ketua pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. menyelenggarakan dan memimpin rapat rapat dalam rangka pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. menetapkan mekanisme kerja tim pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas. melaporkan secara berkala kegiatan pembinaan pengawasan program jaminan sosial tenaga kerja kepada tim pengarah. wakil ketua mempunyai tugas mewakili ketua apabila yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugas. membantu ketua untuk hal hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat dan menyelesaikan segala urusan administrasi tim pelaksana. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan sosialisasi, data kepesertaan, iuran dan pembayaran jaminan program jaminan sosial tenaga kerja. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. menerima mencatat dan mengolah laporan hasil kegiatan tim pelaksana. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal waktu dan tempat rapat rapat tim pelaksana. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan beserta bahan rapat tim pelaksana. membuat nobulan rapat dan sidang tim pelaksana. kelompok kerja mempunyai tugas memberikan masukan dan saran saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada ketua tim pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. melaksanakan tugas tugas lainnya yang ditentukan oleh ketua pelaksana. sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas tugas ketatausahaan tim pelaksana. menghimpun dan memelihara berkas dokumentasi tim pelaksana. cc. mengolah, menyiapkan dan menyajikan data administrasi. susunan keanggotaan tim pelaksana tingkat kabupaten sebagai berikutlaksanakan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja, bertujuan agar perusahaan, tenaga kerja, organisasi pekerja organisasi buruh dan organisasi pengusaha mengerti dan memahami manfaat program jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja maupun keluarganya serta menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. tim pelaksana tingkat kabupaten menyiapkan materi sosialisasi mengenai program jaminan sosial tenaga kerja meliputi perluasan kepesertaan dan manfaat dalam meningkatkan produktivitas kerja, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, dan kebijakan umum bidang jaminan sosial tenaga kerja dan penegakan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. tim pelaksana tingkat kabupaten melakukan pembinaan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja terhadap: perusahaan yang hanya melaporkan sebagian upah dan atau tenaga kerja dan atau program, dan perusahaan yang menunggak iuran. pembinaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara klasik dengan metode ceramah dan diskusi, dan kunjungan kerja bersama perusahaan dengan metode wawancara dan diskusi. kunjungan kerja bersama sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap perusahaan daftar sebagian pds) dan menunggak iuran. selain oleh tim pelaksana tingkat kabupaten, pembinaan juga dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pegawai perantara hubungan industrial sesuai kewenangannya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara kunjungan bersama perusahaan dengan pt. jamsostek persero). dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada perusahaan dapat langsung mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada perusahaan tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan meminta pengusaha yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya. apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, pengusaha tidak juga melaksanakan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada pegawai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan tindakan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada pegawai pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja kabupaten. apabila dalam kunjungan bersama yang dilakukan, ditemukan kasus yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengajukan kasus tersebut kepada tim pelaksana tingkat kabupaten. kasus yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan besarnya prosentase cacat akibat kecelakaan kerja. penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui rapat koordinasi tim pelaksana kabupaten. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada hadiri oleh tim pelaksana tingkat kabupaten dan dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya. penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui rapat koordinasi tim pelaksana tingkat kabupaten. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh tim pelaksana tingkat kabupaten dan dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya. apabila diperlukan, untuk penyelesaian kasus tersebut peserta rapat dapat melakukan kunjungan lapangan. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada menjadi acuan bagi penyelesaian kasus dimaksud. tim pelaksana tingkat kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. evaluasi sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan terhadap perkembangan program jaminan sosial tenaga kerja kabupaten,fungsional tingkat kabupaten. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional kabupaten, akan diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat provinsi. tim pelaksana tingkat kabupaten melaporkan pelaksanaan koordinasi fungsional kepada bupati dengan tembusan kepada tim pelaksana tingkat provinsi, meliputi laporan awal tahun, laporan bulanan, dan cc. laporan triwulan, |
gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor ol.amengenai percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal provinsi diatur oleh gubernur:.. badan ketahanan pangan adalah badan ketahanan pangan provinsi sulawesi barat. dewan ketahanan pangan adalah dewan ketahanan pangan provinsi sulawesi barat. satuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalampotensi sumber dattim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut tp pkk adalah tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga provinsi sulawesi barat. gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,(l) gubernur selaku ketua dewan ketahanan pangan adalah sebagai penanggungjawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan provinsi, dan menetapkan kebijakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. dalam pelaksana, dan lembaga swadaya masyarakat. kebijaksebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. jl) pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan,engaturan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam rencana peningkatangubernur ini sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. (d0) untuk membantu gubernur dalambentuk tim teknis yang diketuai oleh kepala badan ketahanan pangan selaku sekretaris dewan ketahanan pangan provinsi sulawesi barat. dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis bertanggungjawab kepada gubernur selaku ketua dewan ketahanan pangan. susunan keanggotaan timditetapkan dengan keputusan gubernur.terintegrasi, periodik,. wilayahnya, dan membuat kebijakan sesuai dengan potensi sumberdaya lokal dengan mengacu kepada peraturan gubernur inipada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi barat,ol.a lampiran peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tanggal januari gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pendahuluan latar belakangaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam (dua)percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing masing pihak terkait lingkup pertanian bawah terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal. untuk itu perlu ditetapkan peraturan gubernuralam melalui koordinasi sinergi antar pemangku kepentingan provinsi sulawesi barat. tujuan tujuan gerakan harapan. ii. tata laksana kegiatan perencanaanlingkup provinsi sulawesi barat kegiatanunit kerja lingkup provinsi sulawesi barat dan kabupaten lingkup provinsi sulawesi baraprovinsi sulawesi barat selaku sekretariat dewan ketahanan pangan. pelaksanaan kegiatan. kampanye dalam rangka penyadaran awareness kepada aparat dan masyarakat unruk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizip. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan sekitar lingkungan kitaasaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup aspek ketersediaan pangan advokasi pengembangan agribisnis.pangukungan kelembagaan dan keamanan pangan. penyuluhan pertanian d:. pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar. perserta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.:bungan kelompok taniyangugas dan perserta tim teknis adalahsedikit (percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, menyampaikan saran pendapat kepada gubernur selaku ketua dewan ketahanan pangan sebagai bahan kebijakan dalam rangka menunjang memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu waktu mengenai pelaksanaan tugasnya. rapat koordinasi tim teknis tidak dapat diwakilkan, dantim teknis dipimpin oleh kepala badan ketahanan pangan selaku ketua tim teknis. ii. penutup peraturan gubernur ini sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalamsulawesi barat. gubernur sulawesi barat,jalanan dinas pejabat negara, pejabat, pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap danefisiensi serta tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, perlu diatur tersendiri hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaanjabat negara adalah gubernur dan wakil gubernur. pejabat adalah pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi barat yang menduduki jabatan struktural eselon eselon ii, dan eselon iii dan serta jabatan fungsional. pegawai negeri sipil daerah disingkat pns adalah pegawai negeri sipil pemerintah daerah provinsi sulawesi baratpegawai non pegawai negeri sipil daerah yang selanjutnya disebut non pns (seperti staf khusus, tenaga ahli, kepala desa, kelompok tani nelayan, murid teladan) daerah, dprd provinsi sulawesi barat adalah dprd yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi barat, satuan perangkat kerjaprovinsi sulawesi barat,provinsi sulawesi barat dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri,aerah lingkungan pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota dprd provinsi sulawesi barat, lumpur adalah uang yang dibayarkan sekaligus: surat tugas yang selanjutnya disebut adalah surat tugas untuk penugasan pejabat pns ptt non pns melakukan perjalanan kedinasan,pejabat pegawai negeri sipil daerah pegawai tidak tetap, non pns sesuai dengan identitas pejabat pns ptt non pns yang : uang harian perjalanan dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang penginapan dan transportasi lokal, dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas. bab jenis jenis perjalanan dinas perjalanan dinas dalam daerahdalam wilayah provinsi sulawesi barat, perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan tempat yang dituju luar provinsi sulawesi barat dan kembali ketempat kedudukan semula, perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal datasering luar tempat kedudukan, ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, yang dilakukan luar tempat kedudukan, ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, yang diadakan luar tempat kedudukan, untuk tempat kedudukan yang terakhir kota tempat pemakaman. pejabat negara pejabat pns ptt non pns,dan dpp skpd berkenaanperjalanan dinas luar provinsi bagi pejabat negara pejabat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ijin dari gubernur dan untuk perjalanan dinas keluar provinsi bagi pimpinan dan anggota dprd disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada dprd, apabila gubernur berhalangan maka persetujuan dan ijin diberikan oleh wakil gubernur dan sekretaris daerah, apabila wakil gubernur dan sekretaris daerah berhalangan maka persetujuan dan ijin dapat diberikan oleh asisten sekretaris daerah: untuk pejabat pns ptt non pns pada kantor perwakilan penghubung jakarta, izin dan persetujuan diberikan oleh kepala kantor perwakilan penghubung jakarta,yang berwenang dan pejabat negara pejabat pns ptt non pns yang melakukan perjalananalam perjalanan dinas dimaksud, terhadap kesalahan, kelalaian dan keadaan sebagaimana tersebutketentuan yang berlaku. lama perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pejabat negara pejabat pns ptt non pns maksimal (tiga) hari kalender, kecuali mengikuti menghadiri undangan yang kegiatannya lebih dari hari kalender, lama perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pimpinan dan anggota dprd diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dprd, penandatanganan surat tugas st) maupun surat perintah perjalanan dinas spp) untuk perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah pimpinan dan anggota dprd disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada dprd. belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan terdiri dari uang transportasi, uang harian, uang penginapan, uang representasi harian bagi pejabat negara pimpinan dprd pejabat anggota dprd belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan tingkatan, jabatan dan golongan kepangkatan. tingkatan, jabatan dan golongan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut gubernur, wakil gubernur, pimpinan dprd dan sekretaris daerah, pejabat eselon ii, anggota dprd dan fungsional pengendali teknis, pejabat eselon iii dan fungsional ketua tim golongan iii c sampai dengan iii d, pejabat eselon dan fungsional ahli golongan iii a sampai dengan iii b, non struktural golongan iii dan serta pejabat fungsional trampil golongan ii a keatas, non struktural golongan ii, golongan ptt sopir dan non pns. transportasi dengan mempergunakan kendaraan bus umum, kereta api atau kapal laut dibayarkan sesuai dengan tingkat penggolongan perjalanan dinas, untuk perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah sulawesi barat majene, polewali, mamasa. mamuju utara dan daerah lain yang tidak memiliki jalur langsung trans, untuk perjalanan dinas luar daerah wilayah sulawesi tengah dan daerah lain yang tidak memiliki jalur langsung trankedaerah tujuan dan dari daerah tujuan tempat kedudukan, besaran biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan perjalanan dinas sulawesi selatan z7) besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam standar biaya umum yang ditetapkan gubernur, besaran biaya perjalanan dinas dan fasilitas serta kelas transportasi sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan gubernur ini. biaya perjalanan dinas dibebankan pada dpa skpd dan dpp skpd, pejabat yang didan dpp skpd bersangkutan. pejabat negara pejabat pns ptt non pns dan pimpinan serta anggota dprd dilarang menerima biaya perjalananyang dilaksanakan luar propinsi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi. untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak, uang penginapan akomodasi selama kegiatan dilaksanakan. untuk penugasan peserta magang luar daerah diberikan uang harian perjalanan dinas selama maksimal perjalanan dinas luar daerah (tiga) hari sebagai pengganti transportasi. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilaksanakan dalam ibukota provinsi diberikan uang harian penugasan khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar biaya. untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditugaskan selama lamanya hari tempat pemakaman jenazah pejabat negara pns ptt bagi pejabat negara pns ptt non pns yang mengikuti pameran promosi magang diberikan perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran promosi magang: uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai jumlah hari mengikuti acara pameran promosi magang: transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi. uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam bagi kepala daerah, wakil kepala daerah. pejabat eselon pimpinan dan anggota dprd serta pejabat eselon ditambah dengan uang representatif, uang harian dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas besarnya uang harian perjalanan dinas tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan sesuai dengan standar biaya, besarnya tarif transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, untuk perjalanan dinas pejabat dan pns yang mendampingi dprd dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan perjalanan dprd, untuk perjalanan dinaskunjungan kerja studi banding luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan melakukan kunjungan kerja studi banding dengan maksimal (lima) hari. biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dilaksanakan setelah administrasi selesai: dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara proses administrasi belum selesai maka diberikan persekat biaya perjalanan dinas. bab iii dokumen perjalanan dinas pejabat negara pejabat pns ptt non pns yang melakukan perjalanan dinas dalam surat tugas st), surat perintah perjalanan dinas( spp). pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerahperjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi sekretaris daerah dan eselon diberikan oleh wakil gubernur, apabila wakil gubernur berhalangan dilimpahkan pada sekretaris daerah, untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat eselon iiiliv, staf dan ptt non pns diberikan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran: untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat pns ptt pns kantor perwakilan penghubung jakarta diberikan oleh kepala kantor perwakilan penghubung jakarta. penandatanganan surat tugas st) dan surat perintah perjalanan dinas spp) sebagai berikut: untuk perjalanan dinas dalam daerah pejabat, pegawai negeri sipil daerah, ptt dan non pns ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, pada utd dari dinas ditandatangani oleh kepala dinas kepala skpd untuk perjalanan dinas luar daerah: untuk perjalanan dinas luar daerah bagi sekretaris daerah dan eselon ditandatangani oleh gubernur wakil gubernur, apabila gubernur wakil gubernur berhalangan dilimpahkan pada sekretaris daerah, untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat eselon ii, apabila sekretaris daerah berhalangan dapat dilimpahkan pada asisten sekretaris daerah, pejabat eselon iii staf, ptt dan non pns dilingkungan sekretariat daerah, ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran: pejabat eselon iii, ptt non pns skpd lainnya ditandatangani oleh kepala skpd pengguna anggaran, pejabat pegawai negeri sipil daerah pegawai tidak tetap non pns kantor perwakilan penghubung jakarta ditandatangani oleh kepala kantor perwakilan penghubung jakartaperjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan (training), studi banding,terkait, dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada meliputi, surat ijin pemerintah, paspor dinas service paspor) dan atau paspor yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang: exit permitbab tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri gubernur dan wakil gubernurketua, wakil ketua, anggota dprd,sekretaris daerah, pejabat eselon ii,iii,iv dan staf melalui gubernur, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat nama dan jabatan: nip bagi pegawai negeri sipil, kota negara yang dituju dokumen program pendidikan s1,jin yang diberikan,training) dokumen surat memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training) antara lain dpa skpd,proposal kerangka acuan program kerja. studi banding, skpd: proposal kerangka acuandiluar negeri kepada yang bersangkutan, antara lain dpa skpd surat jaminan dari sponsor atau kontrak perjanjian promosi dan:meliput. kunjungan persahabatan kerangka acuan program kerja dalam harus diterima selambat lambatnyabagi pejabat negara pejabat pns ptt non pns yang mengikuti pameran promosi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran promosi maksimal untuk orang: uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal (lima) hari, transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi, perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung: uang harian dan tiket perjalanan dinas luar negeri,cost). menteri dalam negeri meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan paspor, exit permit dan rekomendasi visa setelah mendapat izin pemerintah.,setelah mendapatkan izin pemerintah, paspor, exit permit dan rekomendasi visa, pejabat negara pejabat pns yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kementerian luar negeri direktorat konsuler jakarta guna diteruskan kepada kedutaan besar perwakilan republik indonesia luar negeri untuk melakukan perlindungan atas hak haknya dari kemungkinan hal hal yang tidak dikehendaki. bab pelaporan pertanggungjawaban pejabat negara pejabat pegawai negeri sipil daerah pegawai tidak tetap non pns yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat lambatnya dalam waktu (tiga) hari sejak berakhirnya waktukan dan spp dan untuk pimpinan dan anggota dprd disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi dprd, laporan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi dprd, pejabat dan pegawai negeri sipilgubernur, gubernur dan wakil gubernurpresiden republik indonesia dengan tembusan wakil presiden dan menteri dalam negeri, pimpinan dan anggota dprdpada ketua dprd dengan tembusan kepada gubernur, pejabat negara pejabat pns ptt non pns yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri surat perintah, spp yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan, sebagaimana dimaksud lampiran peraturan gubernur ini, tiket, boardingpass dan airport tax, laporan perjalanan dinas yang telah diketahui oleh pejabat yang menugaskan kepala skpd bagi perjalanan dinas luar daerah pejabat, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai tidak tetapjuni gubernur sulawesi barat,tea luka gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat:a.bentuk badan koordinasi penyuluhan provinsi sulawesi barat dibentuk sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanantambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat nomor memutuskan menetapkan peraturan gubernur ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: atau menteri yang bertanggung , dan lembaga lainnya. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesikoordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananperangkat daerah lingkungan provinsi sulawesi barat. desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah atas kepada daerah otonom dalam kerangka republik indonesirtanian yang mencakup tanaman pangan, hol,kawasan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutya sebagai hutan tetap. pelaku utama kegi beserta keluarg ternak, perkebunan, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikanpenyuluhanjutan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. penyuluh swasta,teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungannya. program penyuluh pertanian, perikananrovinsi dan kabupaten atau kota yang terdiri atas pakar danpertama tugas dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamsi dalam penyelenggaraan penyuluhan provinsi. bagian kedua fungsi badan koordinasimpunyai tugas: fasilitas koordinasi penyuluhan lintas sektor, penyiapan penyusun kebijakan penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat provinsi, pelaksanaan penyuluhan,fasilitas forum masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. bab iii organisasi ketua badan koordinasi penyuluhan adalah gubernur sekretaris badan yang dipimpin oleh seorang sekretaris bawah dan bertanggung jawab kepada ketua gubernur). susunan organisasi sekretariat badan koordinasi penyuluhan terdiri kepala sekretariat, bagian tata usaha, bidang program dan kerjasama, bidang kelembagaan dan ketenagaan, bidang penyelenggaraan. bagan struktur organisasi sekretariat badan koordinasi penyuluhan provinsi sulawesi barat sebagaimana dalam lampiran peraturan daerah ini. penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi sekretariat badan koordinasi penyuluhan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur. bagian pertama sekretariat badan kepala sekretariat sekretariat dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh gubernur. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris badan mempunyai fungsi: perencanaan dan pengendalian kegiatan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas, cc. pengambilan keputusan dan tindakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja, mengefektifkan sistem, tatalaksana pelayanan tugas sekretariat badan dan pelaporan kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. bagian kedua bagian tata usaha bagian tata usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian tata usaha mempunyai fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian, administrasi kepegawaian,keuangan,umum dan perlengkapan. melaksanakan dan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan pengelolaan administrasi keprotokolan dan perjalanan dinas, cc. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dilingkungan sekretariat badan, pembuatan dan penyimpanan dokumen, pelaksanaan koordinasi lintas sektoral bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, pembuatan pertanggungjawaban dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada kepala sekretariat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris. bidangsub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan ketat usahakan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, perundang undangan, dokumentasi dan perpustakmengk yang berlaku, cc.ngumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat, melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi, melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh kepala bagian pelaksanaan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusun peraturan perundang undangan, menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian, ilkarcis kartu, akses, aspen, npp, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, penghargaan, cuti, sumpah janji, pengembangan dan kesejahteraan pns, oo. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan duk): fasilitasi pemberian bahan pembuatan dp3, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. sub bagian program dan pelaporan sub bagian program dan pelaporan oleh kepala sub bagian yang menyusun tugas pokok melakukan koordinasi, penyusunan program, penyuluhan analisis dan penyiapan data statistik penyiapan bahan perumusan rencana dan program penyiapan bahan laporan sekretariat badan koordinasi penyuluhan, dalam: mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran, cc. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan, melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukaan, perbendaharaan dan gaji, menyusun dan melakukan usul dan perubahan anggaran, melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang, menyiapkan evaluasi dan monitoring ketatausahaan perencanaan dan keuangan, menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas dan fungsi mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan lapor: menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam melakukan tugas, mendistribusikan tugas tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berjalan lancaryang sesuai dengan bidang tugasnya.menghitung anggaran dan perusahaan anggaran, menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan dan perusahaan anggaran, melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran, j . meneliti kelengkapan yang persediaan ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya untuk bahan proses lebih lanjut, mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran, il. mengelola pembayaran gaji pegawai, melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan, melakukan akuntansi pengeluaran penerimaan keuangan, oo. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan, menggali sumbayusun realisasi perhitungan anggaran, mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas bendaharawan, mengumpulkan bahan,mengkoordinasikan dan mengklasifikasikan serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan fungsional lhp)sesuai bidang atasan tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas. bagian ketiga bidang program dan kerjasama bidang program dan kerjasama melaksanakan tugas menyusun, membina kerjasama mengembangkan informasi dan teknologi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dan penyelenggaraan penyuluhan serta kelembagaan penyuluhan dan pelaku usaha tani, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang program dan kerjasama mempunyai tugas: penyusunan program pemberdayaan penyuluhan pertanian, pembinaan penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat provinsi, cc. pengumpulan, merumuskan dan menampilkan publikasi data potensi sumber daya alam sda), sumber daya manusia (sdm) dan data pendukung lainnya, pembinaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan forum penyuluhan, forum petani nelayan dan rembug kena serta mimbar sarasehan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekretariat, pelaksanaan bimbingan penyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dikoordinasi dengan babel. bidang program dan kerjasama terdiri dari: sub bidang program, sub bidang kerjasama. sub bidang program sub bidang program melaksanakan tugas menyusun rencana program penyuluhan pertanian, perikanan dan perhutanan secara parsitifatif melalui tahapan perencanaan tingkat propinsi (kab. kota) yang sasarannya kepada peningkatan sdm penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang program mempunyai fungsi: mensinergikan program program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan antara bidang yang ada bakorluh, b.mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan program, penyuluhan, pertanian dan kehutanan dengan babel, mempedomani dan mengarahkan kegitan penyelenggaraan program kegiatan penyuluh pertanian, perikanan dan perikanan, d.membuat acuan sebagai dasar bagi para penyuluh untuk menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, mengendalikan, supervisi, monitoring dan mengevaluasi pencapaian tujuan penyelenggaraan program penyuluhan pemberian fasilitasi pelayanan jasa konsultasi dan bisnis, pemberian fasilitasi pelayanan jasa konsultasi dan bisnis,bagian keempat bidang kelembagaan dan ketenagaan bidang materi mempunyai tugas pokok bidang kelembagaan dan ketenagaan: a.mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan pembinaan ketenagaan, b.melaksanakan penyiapan pelaksanaan tehnis dan administrasi bidang kelembagaan dan ketenagaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang kelembagaan dan ketenagaan mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan pembinaan ketenagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis, b.penyiapan perumusan kebijakan tehnis, rencana dan pelaksanaan pengkajianpelaksanaan evaluasi kegiatan kelembagaan dan ketenagaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada sekretariat bakorluh sesuai tugas dan fungsi. bidang kelembagaan dan ketenagaan terdiri dari: sub bidang kelembagaan, sub bidang ketenagaan. sub bidang kelembagaan sub bidang kelembagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelayanan tehnis dan administratif bidang kelembagaan meliputi, pelaksanaan koordinasi, pelayanan administrasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang kelembagaan mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluh, pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani, cc. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluhan pemerintah swasta dan swadaya serta pelaku utama pelaku usaha agribisnis, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. sub bidang ketenagaan sub bidang ketenagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan akreditasi penyuluh. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang ketenagaan mempunyai fungsi: a.perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian,b.penyiapan perumusan kebijakan tehnis dan pelatihan penyuluhan dan akreditasi fungsional penyuluh, pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan akreditasi fungsional penyuluh, pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kelima bidang penyelenggaraan bidang penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program penyuluhan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengembalian materi dan metode penyuluhan. untuk memaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang penyelenggaraan mempunyai fungsi: a.perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan dan penyelenggaraan penyuluhan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya. bidang penyelenggaraan terdiri dari: subbidang materi, subbidang informasi penyuluhan. sub bidang materi sub bidang materi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan materi metode dan kerja sama penyuluhan. untuk memaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang materi mempunyai fungsi: a.menyusun rencana kegiatan sub bidang materi penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, b.kerjasama penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah swasta maupun swadaya, mengkoordinasikan pengembangan materi dan metode penyelenggaraan penyuluhan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah swasta maupun swadaya, h.memaksakan verifikasi tentang materi penyuluhan sebelum disampaikan oleh penyuluh organik pns) swasta maupun swadaya kepada pelaku utama maupun pelaku utama agribisnis, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang materi penyuluhan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan didang informasi penyuluhan sub bidang informasi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metodologi penyuluhan, menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada sub bidang informasi penyuluhan mempunyai tugas pokok: pengkajian dan penerapan informasi teknis, sosial dan ekonomi, usaha tani nelayan spesifik lokal, pelaksanaan kerjasama dengan sumber sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi, perikanan, pertanian, dan kehutanan, cc. pelaksanaan pelayanan informasi melalui pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi pembangunan penyuluhan, perikanan dan kehutanan, d.pelaksanaan pelayanan jasa konsultasi agrobisnis dan pengelolaan perpustakaan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyusunan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebutuhan lokal, penyusunan data dan rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian, serta penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kursus bagi penyuluhan pertanian,petani nelayan dan masyarakat pelaku agrobisnilompok jabatan fungsional lingkungan badan koordinasias diaturengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbang :.romawi angka perlu ditpbd mendahului penetapan perda, tanggal juni tentang pergeseran anggaran mendahului perubahan apbd, berita acara persetujuan bersama antara dprd dengan pemerintah provinsi sulawesi barat, dengan nomor tahun dan nomor tahun tanggal junis511. lain lamtidak langsung rp. defisitsetelah perubahan rp. penjabaranapbd tentang perubahan apbd ta.h.m.arsyad hafid berita daerah provinsi sulawesi barat tahun nomor |
tamaternakpembibitan ternak dan hijauan makanan ternak dan unit pelaksana teknis dinas utd) inseminasi buatan ib)ijauan makanan ternak adalah semua pakan sumber serta kasar yang berasal dari tanaman, khususnya tanaman yang berwarna hijau. bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkbab pembentukan dengan peraturan gubernur ini, dibentuk utd pembibitan ternak dan hijauan makanan ternakpembibitan ternak dan hijauan makanan ternakmbibitan ternak mempunyai tugas pokok bidang teknis pembibitan ternak dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembibitan ternak, tugas serta fungsi pokok seksi pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak adalah bidang teknis pemasaran ternak dan hijauan makanan ternakmbibitan ternak dan kepala seksi hijauan makanan ternak mempunyai fungsi tugas dan fungsi kepala seksi pembibitan ternak adalah pelaksanaan perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian teknis. penjaringan bibit ternak unggul sebagai populasi dasar foundation stock). pelaksanaan pemuliaan ternak. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bibit ternak. pelaksanaan pelatihan teknis pembibitpelaksanaan urusan tata usaha utd. tugas dan fungsi kepala seksi pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak adalah pelaksanaan perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian tugas. seleksi bibit hijauan makanan ternak untuk pakan ternak. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi hijauan makanan ternak. memperbanyak jenis jenis pakbab susunan organisasi susunan organisasi utd pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak terdiri dari kepala utd sub. bagian tata usaha seksi pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak seksi pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak bagan struktur organisasi utd pembibitan ternak dan hijauan makanan ternakpembibitan ternak dan hijauan makanan ternakdistribusi bibit dan hijauan makanan ternak. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang bidang pembibitan ternak dan hijauan makanan ternakeliharaan, perawatan, recording, pendistribusian bibit ternak, standarisasi dan sertifikasi ternak dan hijauan makanan ternak, serta pembudidayaan hijauan makanan ternak unggululiaanbiakan ternak bibit, recording, standarisasi dan sertifikasi bibit ternak. melaksanakan penggemukan ternak potong. melaksanakan standarisasi dan pencatatan bibit ternak dan hijauan makanan ternak. melaksanakan pembukuan, pengolahan, penanaman, pemupukan dan perawatan lahan. melaksanakan pencatatan, panen, pengolahan pasca panen dan penyimpanan hijauan makanan ternak. menyusun dan membuat laporan kegiatan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala utd sesuai bidang tugasnya. bagian keempat seksi pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak seksi pemasaran ternak dan hijauan makanasaran, pendistribusian ternak dan hijauan makanan ternakbinaan, fasilitasi dan pengembangan pemasaran ternak dan hijauan makanan ternak. melaksanakan pendistribusian ternak dan hijauan makanan ternak. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pelaksanaan, pemasaran ternak potong, ternak bibit dan hijauan makanan ternak. menyusun dan membuat laporan kegiatan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala utd sesuai bidang tugasnyapada waktunyapembibitan ternak dan hijauan makanan ternakanwar adnan salehmbibitan kasih. pemasaran ternak ternak dan hijauan dan hijauan makanan makanan ternak ternak gubernur sulawesi barat, anwar adnan saleh |
net slim gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang penggunaan nama situs web sebagai situs web resmunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government government), maka setiap pembangunan situs web resmi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan nama domain go.id, provinsi sulawesi barat, perlu adanya peraturan gubernur tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resminggunaan nama situs web sebagai situs web resmi. memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang penggunaan nama situs web http: l sebagai situs web resm: kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi sulawesi barat.,,sub domain go.id. melalui situs bab nama situs web resmi nama situs web resmi pemerintah provinsi sulawesi barat adalah pemerintah provinsi sulawesi barat yang menggunakan nama situs web resmi sebagaimana dimaksud pada merupakan pemilik situs resmi yang bersangkutan. setiap satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkup pemerintah provinsi sulawesi barat hanya boleh menggunakan atau mempunyai (satu) alamat situs web dengan menggunakan sub domain dari struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalamresmi pemerintah provinsi sulawesi barat. nama atau singkatan yang digunakan untuk nama sub domain dari harus merupakan nama resmi yang berlaku bagi satuan kerja perangkat daerah skpd)bab iii satuan kerja perangkat daerah satuan kerja perangkat daerah skpd) terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, badan, dinas, biro, kantor, balai, unit pelaksana teknis daerah utd) dan satuan kerja satker) dinas dan lain lain. dalam hal situs resmi yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd), maka nama atau singkatan yang digunakan harus berdasarkan keputusan gubernur sulawesi barat. bab permohonan pendaftaran nama sub domain permohonan pendaftaran nama sub domain dari untuk situs resmi satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat diajukan kepada gubernur melaluipermohonan pendaftaran nama sub domain dari sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah. permohonan pendaftaran nama sub domain dari untuk situs web resmi satuan kerja perangkat daerah skpd) dapat dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga. permohonan pendaftaran nama sub domain untuk situs web resmi satuan kerja perangkat daerah skpd) dapat dilakukan secara elektronik melalui dengan syarat syarat sebagai berikut pemohon pendaftar harus telah memiliki alamat email,, mengisi seluruh isian yang terdapat pada formulir digital, meng upload seluruh dokumen dalam formulir digital. satuan kerja perangkat daerah skpd) yang memiliki situs web resmi dan belum menyesuaikan dengan peraturan gubernur ini, wajib menyesuaikansub domain dilakukan olehdalam masa transisi, nama domain situs web satuan kerja perangkat daerah skpd) yang lama masih tetap berlaku dan tetap dapat digunakan bersama sama dengan nama sub domain yang baru, setelah masa transisi berakhir, maka nama sub domain sub direktori yang digunakan untuk situs web resmi satuan kerja perangkat daerah skpd) yaitu nama sub domain yang sesuai deng menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tabalong, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dan peraturan daerah kabupaten tabalong nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan perpustaka |
salinan bupati lamongan provinsi jawa timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang pengelolaan cadangan patahanan pangan nasional, perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan pengelolaan cadangan pangan pemerintamongan. bupati adalah bupati lamongan. dinas ketahanan pangan adalah dinas ketahanan pangan kabupaten lamongan. kepala dinas ketahanan pangan adalah kepala dinas ketahanan pangan kabupaten lamongan. tim teknis adalah tim teknis pengelola cadangan pangan daerah daerahpascainambudan atau karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya. bab maksud dan tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangtasbencanapasca bencana dan atau rawan pangan karena kemiskinan, dan rawan pangan transien khususnya pada daerah bencana dan dalam kondisi darurat. bab dana pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk cadangan pangan pemerintah. besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamonganadalah dinas ketahanan pangan. guna menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah, dibentuk sekretariat: tim teknis. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala dinas ketahanan pangan, dengan tugas melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah. tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati, dengan tugas melakukan survey lokasi calon penerima bantuan, melakukan identifikasi dan verifikasi sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah, menyalurkan bantuan langsung desa penerima: dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui dinas ketahanan pangan. bab mekanisme pengadaan kualitas gabah kering giling yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah dengan kadar air maksimal (empat belas persen) dan kadar hampa kotoran maksimum (tiga persen). harga yang dikenakan sesuai harga yang berlaku tingkat petani penggilingan dan atau sesuai harga pasar hasil survey tingkat produsen. bab vii mekanisme penyaluran penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk kerawanan pangan pasca bencana dan atau rawan pangan karena kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: atas dasar surat camat,:: dan atas dasar persetujuan bupati, dinas ketahanan pangan menyalurkan bantuan beras. penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk rawan pangan transien khususnya pada daerah bencana dan dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dalam hal terjadi bencana,, dan atas dasar persetujuan bupati, dinas ketahanan pangan menyalurkan bantuan beras. titik bagi penyaluran bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan sesuai dengan lokasi sasaran. biaya penyaluran biaya angkut bantuan beras dari sekretariat titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawab pemerintah: daerah. jumlah bantuan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil identifikasi dan verifikasi tim teknis sesuai kemampuan cadangan pangan pemerintah. dinasidentifikasi dan verifikasi tim teknis. kepala dinas ketahanan pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada bupati. dalam pelaksanaan penyaluran beras kepada kelompok lokasi sasaran dibuatkan berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas dari kesekretariatan dan desa kelurahan yang diketahui oleh camat dan kepala dinas ketahanan pangan. ketentuan mengenai teknis pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, diatur lebih lanjut oleh kepala dinas ketahanan pangan. bab viii pelaporan dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud melaporkan setiap jumlah penggunaan cadangan pangan pemerintah, kelompok lokasi sasaran yang telah menerima bantuan, dan sisa cadangan beras pemerintah daerah kepada bupati. pelaporan sebagaimana pada dilaksanakan secara periodik setiap (uga) bulan sekalngelolaan cadangan panganpada tanggal agustus fadlama wa) kaa dengan aslinya (kt. kepa bagian hukum, bar "p m mil irianto nip:. |
bupati bulungan provinsi kalimantan utara:rp. pemerintahan desa belanja tidak terduga rp. jumlah rp. belanja langsung:rp. nihil jumlah pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rp. nihiljota.l.salat, ttd pembina tkmo| mama rapatan paman fmsgamsesis wati glass samamadaan joe tometnaw men tamat umum olemanmnsesaat demaamad jonamtsataw tanam |
salinan bupati ked izu provinsi jawa timur peraturan bupati kediri nomor tahun tentang penghasilan aparatur pemerintah desa kabupaten kediri. dengan rahmat titian yang maha esa bupati kediri.serta berita acara rapat koordinasi membahas penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penghasilan aparatur pemerintah desa nomor l4l tanggal agustus perlu mengatur penghasilan aparatur pemerintahaparatur pemerintah desa kabupaten kediri.tan dessumber pendapatan desa memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penghasilan aparatur pemerintah desa kabupaten kedirin hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sy p4 dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan vl,vnruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari penghasilan tetap siap tunjangan, dan penerimaan lain yang sah(l)(l) diberikan untuk kepala desa sekretaris desa sebesar. besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud wran perundang ruangan yang berlaku. kepala desa atau perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar (lima puluh penertunjangandalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari apb desa. (l) jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari tunjangan jaminan kesehatan dan atau jaminan ketenagakerjaan tunjangan purna bhakti tunjangan sebagaimana dimaksud pada (l) diatur dengan ketentuan tunjangan jaminan kesehatan diberikan melalui bpjs kesehatan yang dianggarkan dalam adegan pendapatan dan belanja desa apb des) tunjangan jaminan ketenagakerjaan diberikan melalui bpjs ketenagakerjaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) tunjangan puma bhakti diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah berakhir masa tugasnya yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) (l) kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok. besaran tambahan tunjangantidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai aparatur pemerintah desa sehingga dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, untuk tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok dikurangi sebesar (dua puluh lima keseratus). apabila kepala desa atau perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada sehingga dilakukan pemberhentian sementara4 untuk tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok dikurangi sebesar (lima puluh keseratus). bab penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desakegiatan lain jain penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada a vatdiberhentikan sementara, tidak diberikan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara. babipelaksana tugas penjabat kepala desa dan pelaksana tugas perangkat desa diberikan imbalan jasa yang besama tercantum dalam apb des. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku" maka peraturan bupati nomor tahunan berita acara rapat membahas penghasilan aparatur pemerintah desa nomor tanggal agustus dengan hasil peserta rapat memutuskan penghasilan aparatur pemerintah.li]paten kediri tahlil nomor salinan sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah sten mi}i stars i\,ie n * fran dan kesejahteraan rakyat u.b. kepala bagian hukumidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal dapat berjejaring dengan ftp milik pemerintah daerah. pelayanan kebidanan, neonatal dan keluarga berencana yang dilakukan oleh bidan dimaksud adalahmeriksaan pnclayanan kbdimaksud mengajukan klaim kepada bpjs atas pelayanan yang diberikan, melalui ftp milik pemerintah daerah. bpjs melakukan verifikasi terhadap klaim dimaksud bpjshari setelah berkas diterima lengkap. ketentuanagus siswanto, pembina utama muda nip. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitan, menimbang bahwa dengantidak ada lagi unit pelaksana teknis upt); bahwa guna tertib administrasi, perlu melakukan pencabutan atas pengaturan unit pelaksana teknis upt) dalami\ingmebtotuskan: menetapkan:.8. suko wiyomm pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten pacitan tahun nomor |
un.rancangan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sekadau tahun telah dibahas bersama seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sekadau, bahwa rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sekadau tahun telah dilakukan fasilitasi oleh gubernur kalimantan barat berdasarkan surat sekretariat daerah provinsi kalimantan barat nomor tanggal juli tentang penyampaian peraturan bupati walikota tentang rkd tahun dan telah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi dimaksud,kabupaten sekadau tahun yang telah difasilitasi disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan daubahan apbd adalah penyesuaian target kinerja dan atau prakiraan rencana keuangan tahunan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan dprd sertasatuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten sekadau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sekadau. rkd tahun merupakan dokumen perencanaan yangrinciberdasarkakabupaten sekadau tahun dan peraturan bupatiberpedoman kepada rencana kerja pemerintah. skpd dilingkungan pemerintah kabupaten sekadau wajib mempedomani dan melaksanakan rkd sebagaimana dimaksud dalam untuk menyusun rka skpd tahun anggaraua dan pas bersama dprd, skpd mengunakan rkd tahun anggaran dalam melakukan pembahasan rka skpd dengan, penelitian dan pengembangan dan badan pengelolaan keuangan dan aset.bahan masukan ddan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan menelaah kesesuaian antara rka skpd tahun anggaraua tahun dan pasnipebijakan umum apbd yang selanjutnya diangkat kua adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,ua kali dengan peraturan bupati banyuwangi nomor tahun peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang implementasi transaksi non tunapengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan presiden tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah (empat) kali terakhir dengan peraturan presiden nomor tahun pengadaan barangsebagai berikut: kepala ftp milik pemerintah daerah mengajukan permohonan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat pengadaan dinas kesehatan untuk pengadaan barang diatas juta s d juta, ftp yang belum memiliki apoteker, maka pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai sebagai berikut: pengadaan dibawah juta, ftp mengajukan permohonan kepada apoteker dinas kesehatan, pengadaan diatas juta s d jutapengajuan permohonan pengadaan barang berupa obat dan bahan medis habis pakai dimaksud melakukan pemesanan kepada distributor. diantara ketentuan dan disisipi dua baru yaitu, dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan jkn dapat dilakukan melalui proses purchasing, penunjukan langsung atau lelang, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses purchasing dimaksud dilakukan apabila obat ada dalam daftar catalog, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses penunjukan langsung atau lelang dimaksud dilakukan apabila obat dan bahan medis habis pakai tersebut tidak ada dalam daftar catalog, mekanisme pembayaran obat dan bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses purchasitagihan dimaksud huruf kepada pihak ketiga melalui proses transfer rekening kegiatan jaminan kesehatan nasional pada dinas kesehatan kabupaten banyuwangi yang telah ditetapkan oleh bupati banyuwangi, dana obat pada rekening kegiatan jaminan kesehatan nasional dan bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses pengadaan langsulangsung tagihan dimaksud huruf kepada pihak ketiga melalui proses transferppengaduan masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbubupaten tanah bumbu, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, bahwa pemerintah daerah kabupaten tanah bumbuucam scannescanned cam scannerpengaduscanned cam scannerpelayanan administratif yang disediakan pemerintah daerah. pengaduksanaan pelayanpengelola pengaduan masyarakatscanned cam scannermedia sosial adalah layanan jejaring social dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca desa masyarakat. asas penanganan pengaduan masyarakat terdiri dariatuan kerja penyelenggara terkait berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku,sional atau hukum untuk mengungkapkan, dan tidak memungut biaya, yaitu tidak memungut imbalan dalam bentuk apapun. scanned cam scanner maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi satuan kerja penyelenggara jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai berikut: terselesaikannya pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, tertib, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas wajar dan adil, terciptanya koordinasi yang baik dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelesaian pengaduan, terwujudnya arus informasi dan komunikasi yang dinamis antara pemerintah daerah dengan masyarakat,dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pelayanan publik. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: hak dan kewajiban, pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, sarana pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan, dan kelembagaan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban pengadu pengadu sebagai penerima pendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan publik, scanned cam scanner memperoleh tanggapan sebagai bahan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan: mengetahui hasil penanganan pengaduan terhadap pengaduan yang disampaikannya: dan ce.ngadu memiliki kewajiban memberikan identitas yang jelas meliputi nama,alamat, nomor identitas yang dapat dipertanggungjawabkan, menyampaikan lokasi tempat yang diadukan:,sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publikdan mengikuti ketentuan undang undang informasi transaksi eletronik ite). bagian kedua hak, kewajiban, larangan dan sanksi penyelenggara paragraf hakkerjasama, melakukan klarifikasiaragraf kewajiban penyelenggara penyelenggara yang menangani pengaduan masyarakat wajib: melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan scanned cam scanner ketentuan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan professional, menjaga etika dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,rosedur pengelolanjaga kerahasiaan identitas pengadu dan terlahir maupun informasi dan dokumen kepada pihak lain: dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan. paragraf larangan penyelenggara penyelenggara dalam menangani pengaduan masyarakat dilarangnggunakan sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi atau golonganparagraf sanksi penyelenglisan,dan teguran tertulis. sanksibidang pengawasan. scanned cam scanner bab iii pelayanan penanganan pengaduan masyarakat penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat pada masing masing satuan unit kerja penyelenggara, pelayanan penanganan pengaduan yang bersifat, dan pelayanan penanganan pengaduan yang tidak bersifat pengawasan dilakukan oleh penyelenggara yang bersangkutan. pelayanan penanganan pengaduan dilakukan oleh setiap satuan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam dengan menyediakan sarana pengaduan, serta menyusun prosedur dan mekanisme pelayanan pengaduan dengan berpedoman pada peraturan bupati ini. bab sarana pengaduan pengaduan dapat disampaikan kepada penyelenggara melalui sarana pengaduan, yang meliputi penyampaian secara lisan, yakni pengadu dapat menyampaikan aduan dengan datang secara langsung kepada petugas pelaksana pelayanan pada satuan kerja penyelenggara dan atau melalui telepon call center penyampaian secara tertulis,yakni pengadu dapat menyampaikan aduan melalui surat tertulis, media massa cetak maupun elektronik, kotak pengaduan, sms email pengaduan ,dan sarana atau media lain, dengan memperhatikan aksesibilitas penyelenggara pelayanan. satuan kerja penyelenggaranomor telepon kantor,dan nomor call center pengaduan.pada diintegrasikan dalam aplikasi sp4n lapor. scanned cam scanner aplikasi sp4n lapor sebagaimana dimaksud pada meliputi sms alamat web website) application apps) android dan phone operating system( ios) sp4n lapor,dan twitter lapor. bab mekanisme penanganan pengaduan bagian kesatu mekanisme penanganan pengaduan paragraf pengaduan pengadu yang berhak menyampaikan pengaduan adalah individu atau kelompok masyarakat maupun badan hukum yang terganggu atas layanan pemerintah daerah, pengadu dapat menyampaikan pengaduan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan oleh penyelenggara. paragraf tata cara pengaduan mekanisme penerimaan pengaduan melalui sekretariat pengelola pengaduandisposisi pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada satuan kerja penyelenggara terpadu, pelaksanaan pemantauan pengaduan yang sudah disposisi,dan apabila pengaduan dapat diselesaikan sekretariat pengelola pengaduan tidak perlu diteruskan satuan kerja penyelenggara. mekanisme penerimaan pengaduan melalui disposisi sekretariat pengelola pengaduan maupun datang langsung satuan kerja penyelenggarascanned cam scannerpenyelesaian pengaduan meliputi penyampaian penyelesaian kepada pejabat terkait lingkungan penyelenggara, menjawab melalui sistem lapor, pemberian informasi kepada pelapor, pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan,dan d.melaporkan setiap penyelesaian pengaduan kepada sekretariat pengelola pengaduan. paragraf syarat syarat pengaduan pengaduan yang disampaikan secara lisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut menyebutkan nama,alamat lengkap, nomor identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi, b.uraian pengaduan, terdiri atas keterangan yang dibutuhkan terhadap substansi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu yang ditandatangani,dan dokumen atau bukti yang mendukung. pengadu secara tertulis dibagi menjadi (dua) non elektronik,da nama dan alamat lengkap yang dilengkapi dengan fotokopi identitas dan nomor kontak yang dapat dihubungi,dan uraian pengaduan yang ditandatangani dan dilengkapi data pendukung. paragraf waktu penyampaian pengaduan pengaduan pelaporan yang berbentuk lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disampaikan pada hari kerja. pengaduan pelaporan yang berbentuk tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disampaikan pada hari kerja dan diluar hari kerja. bagian kedua penerimaan dan pencatatan penerimaan dan pencatatan pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf scanned cam scanner meliputi data pengadu, data terlahir, lokasi kasus dan materi pengaduan. penerimaan dan pencatatan pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi data pengaduan, data pengadu, data terlahir, lokasi kasus dan materi pengaduan. data pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada dan input pada sistem sp4n lapor. apabila laporan pengaduan tidak jelas, tidak lengkap, berulang atau mengandung unsur sara maka pengaduan tersebut tidak akan diproses dan dapat dilakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pengadu. dalam hal substansi pengaduan tidak berhubungan dengan kewenangan daerah, maka tidak berkewajiban untuk memproses pengakuannya. bagian ketiga perlindungan pengaduan dalam hal diperlukan atau pengadu meminta perlindungan, satuan kerjamana pihak yang tidak bersalah sampai proses pembuktian selesai. bagian keempat disposisi disposisi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 17dilakukan terhadap pengaduan secara lisan dan pengaduan secara tertulis. disposisi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada satuan kerja penyelenggara terdisosiasi terkait berdasarkan substansi pengaduan. bagian kelima pemeriksaan satuan kerja penyelenggara yang diadukan melakukan telaah mengenai aduan terkait. scanned cam scanner jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (lima) hari kerja sejak disposisi diterima oleh satuan kerja penyelenggara terdisosiasi. pengaduan yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud padapangan. bagian keenam penyelesaian pengaduantuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan. admin penghubung satuan kerja penyelenggarasistem sp4n lapor dan atau surat paling lama (lima) hari kerja sejak pengaduan didisposisikan kepada admin penghubung pada satuan kerja penyelenggara tersebut. admin penghubung satuan kerja penyelenggara terdisosiasi bertanggungjawab untuk menindak sepuluh) hari kerja sejak pengaduan masuk, satuan kerja penyelenggara terpadu wajib memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan. satuan kerja penyelenggara apabila belum tersedianya anggaran,dan diluar kewenangan pemerintah daerah. bagian ketujuh tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut satuan kerja penyelenggara. scanned cam scanner tanggapan atas laporan pengaduan dikirimkan kepada pengadu melalui sistem sp4n lapor paling lama (lima) hari kerja sejak pengaduan didisposisikan.. dalam hal substansi pengaduan tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi, maka satuan kerja penyelenggara berkewajiban menginformasikannya sekretariat pengelola pengaduan. bagian kedelapan pelaporan satuan kerja penyelenggarasekretariat pengelola pengaduan. sekretariat pengelola pengaduan melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu, tindak lanjut disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabklaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aduan. bab kelembagaan bagian kesatu tim pengelola pemerintah daerah menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan. untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan daerah, maka bupati membentuk tim sebagai pengelola pengaduan yang terintegrasi dengan sp4n lapor. satuan kerja penyelenggara menugaskan pegawainya untuk menjadi anggota tim pengelola pengaduan sebagai pejabat penghubung tim pengelola sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pembina, penanggung jawab, ketua: wakil ketua, scanned cam scanner sekretaris,dan anggota, tim pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat pengelola pengaduan yang terdiridari pejabat penghubung pada satuan kerja penyelenggara. sekretariat pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dinas. sekretariat pengelola pengaduan berkedudukan dinas. tim pengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tugas sekretariat pengelola pengaduan tim sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas, sebagai berikut menginventarisir dan mengelola pengaduan lingkungan pemerintah daerah, melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola sp4n lapor tingkat nasional untuk ditindaklanjuti, meneruskan pengaduan kepada pejabat penghubung satuan kerja penyelenggara untuk ditindaklanjuti, melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan satuan kerja penyelenggara, melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali meliputi jumlah aduan yang diterima,sp4n lapor,dan f . menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan dilingkungan pemerintah daerah. bagian ketiga tugas pejabat penghubung pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas, sebagai berikut melaporkan pengaduan yang diterima langsung dan atau melalui sekretariat pengelola pengaduan kepada kepala satuan kerja penyelenggara untuk ditindaklanjuti, menyampaikan pengaduan langsung yang diterima satuan kerja penyelenggara dan hasil penyelesaian pengaduan kepada sekretariat pengelola pengaduan, memberikan informasi perkembangan penyelesaian pengaduan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima satuan kerja penyelenggara,dan scanned cam scanner mengingat jawaban satuan kerja penyelenggara atas pengaduan yang disampaikan melalui sekretariat pengelola pengaduan. bab pembiayaan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakes) pada tanggal september bupati con tanah bumbu, nasa diskominfo sudan noor diundangkan batulicin pada tanggal septogan ilir provinsi sumatera selatan peraturan bupati ogan ilir nomor tahun tentang kabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan ilirartisipasi anak dalam pembangunan, babbagian keempat pelaksanaan pelaksanaan pengembangan kla bab anggaran segala biaya yang dikeluarkanbupati ini ditetapkan.ilyas panji alam diundangkan indralaya pada tanggal, junaslinya kepala bagian hukum setda. kab ogan ilir artha munir, sh.,m. si., cla pembina tk. iv.b nip.sekolah ramah anak, peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten ogan ilir tahunilir. kecamatan adalah kecamatan kabupaten ogan ilir. camat adalah pimpinan kecamatan kabupaten ogan ilir. desa keguru dan semua warga sekolselanjutnya disingkat rad kla adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yanguntuk mewujudkanforum anak adalah organisasi akte kelahiran: b.b.banjar dinasj . |
kabupaten musi rawas utara, pada. bas, hata bupati musi rawas udara lan menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan atu sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong sen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagidengan keputusan mahkamah konstitusi nomor ppu x mengenai rintisan sekolah bertahap interdalam huruf sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis, scanned cam scanner min hear sena bai patah ena mena sea una mo lan nah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang: nama undang nomor tahun tentang perubahan kedua ata undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah ang lembaran negara republik indonesia tahun nomor pays"scanned cam scanner tahun utang perubahan kedua atas peraturan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun eri bana dal nomor ati ita tad tahun tentang per naa tag tae ber program sel blah gratis provinsi sumatera selatan lembaran ai. daerah provinsi sumatera selatan tahun nomor sebagaimana ta, data telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun tentang man perubahan atas peraturan daerah nomor tahuntunjuk teknis penyelenggaraan program sekolah gratis kabupaten musi rawasproses sean par talk an, pan sab pot belanja pegawai meliputi honor wali kelas, honor guru piket, honor kepala bai ag: api sajak niat ptc ipu sakral)l, font psn vina honor ala jabat juni, mono besi nba honor pen dana program sekolah gratis dikenai pa: mon unica me: aa. belanja barang dan jasa yang meliputi biaya untuk bahan atau peralatan ngk man manga mena walkabupaten. scanned cam scanner tata" fan maan gp, alim mepesha inn edot inginkan, juni, juli september dan desember dengan cara mentransfer langsung ke) eni 20ga ap. f8) jika dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih dalam jika terdapat siswa pindah mutasi sekolah madrasah lain maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah madrasah lamdisetiap kabupaten. bagian ketiga penggunaan dana penggunaan dana program sekolah gratis sekolah madrasah harus didasarkan pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah. scanned cam scanner pusat atau pemerintah kabupaten secara penuh waja ira ak, penggunaan dana program sekolah gratis diutamakan untuk nara oh, bean pet una van pembiayaan tugas tambahan meliputi honor wali kelas, honor nor guru piket, honor ka, tana nama daa aan ep: silat nan pembina osis, tagar ha! bora san map kepala sekolah dan insentif kegiatan belajar tambahan per aan naga b.pembiayaan pengelolaan dana program sekolah gratis meliputi uang harian dn! perjalanan dinas (pengambilan dana, konsultasi laporan pertanggungjawaban, asah penyerahan laporan pertanggungjawaban), honor pengelola dana program sekolah gratis (kepala sekolah dan bendahara). pembiayaan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (atk), makan minum rapat, pajak kendaraan operasional sekolah dan pemeliharaan kendaraan operasional sekolah. pembiayaan penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan keagamaan meliputi insentif panitia, insentif narasumber, konsumsi dan hadiah. biaya kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan meliputi uang harian perjalanan dinas dan pembayaran dana yang menyangkut pada kegiatan tersebut. bagian keempatmelakukan pembayaran yang sudah didanai oleh bantuan operasional sekolah. scanned cam scanner guru bulan ren ihn lan set biaya japan pakan we kendal naa honor bsa perpu ta! aan per bulan tenaga ap dai pag on. pap sin ana pad dota daan mak adakan pon daun hong kepala tata usaha per bulan 'serendah rendahnya dan pan ana setinggi tingginya pa: ane age lan in, mar maya tap (an honor kepala laboratorium per bulan serendah rendahnya dan setinggi tingginya honor wakil kepala sekolah per bulan serendah rendahnya dan setinggi tingginya besaran honor disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia. honor pengelola dana program sekolah gratis ditetapkan sebagai berikut: jika besar dana per triwulan dibawahjika besar dana per triwulan diatasscanned cam scanner po. harian maksimum pada kegiatan antar kecamatan tia ramalan mari nae karang tai ant rp. apa ana . kecamatan karang jaya dan kecamatan rawas ulu setinggi tingginya rp. aha kr bar pata ina ta, untuk pegawai negeri sipil dan setinggi tingginya rp. nani anak ski ahh untuk non pegawai negeri sipil. te kecamatan ulu rawas, kecamatan nibung dan kecamatan rawas ilir setinggi nag tingginya rp. untuk pegawai negeri sipil dan setinggi tingginya rp. tka untuk non pegawai negeri sipil. nee uang harian maksimum pada kegiatan kota lubuklinggau dan kabupaten musi ng: rawas setinggi tingginya rp. untuk pegawai negeri sipil dan setinggi tingginya rp. untuk non pegawai negeri sipil. besaran uang harian diberikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh lebih dari kilometer dari sekolah madrasah. makan minum kegiatan ditetapkan sebagai berikut makan minum per orang serendah rendahnya dan setinggi tingginya kudapan (snack) per orang serendah rendahnya dan setinggi tingginya pemeliharaan kendaraan operasional sekolah ditetapkan setinggi tingginya per triwulan. belanja hadiah perlombaan pada kegiatan hari besar nasional dan keagamaan ditetapkan per jenis perlombaan setinggi tingginya insentif kegiatan perayaan hari besar nasional dan keagamaan dihitung per hari maksimal (enam) hari, ditetapkan sebagai berikut: penanggung jawab serendah rendahnya dan setinggi tingginya scanned cam scanner bagian kesatu mann ran apa pat otak nana sea anon, ala. dp feri kam eng tai aer dan penggunaan yang bagian kedua pelaporan setiap sekolah madrasah penerima dana program sekolah gratis wajib kepada tim manajemen program sekolah gratis kabupatenbp scanned cam scanner ipa iku sal undang dasa gan ari mat bta saba esa brg gan dilan pa" abi suap orang eng cia lainya, memerintahkan pengundangan atur upa dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten musi rawas utara. aki tnr aa peak b3, pns aa" nia, ara pam ditetapkan muara rumit aha bupati musi rawas utara,| daa hid diundangkan muara rumit pada tanggal,scanned cam scanner |
rapembiayaan pendidikan yang merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten sanggau dalam rangka pengembangan pendidikan dan kompetensi serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur, perlu mengubahogram diploma iii (d3) paling lama (tiga puluh enam) bulan. program strata (s12) atau setara, paling lama (dua puluh empat) bulan. program strata iii (s3) atau setara, paling lama (empat puluh delapan) bulan. program dokter spesialis sp. atau setara, paling lama (empat puluh delapan) buldan ham, marina rona, sh., pembinajenjang pendidikan aan diploma iii diploma iv, strata strata dokter spesialis jenis pembiak satuan dalam luar dalam luar dalam luar dalam luar dalam luar provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi lal l83 a83 oo biaya penjaringan sekali selama pendidikan seleksi penerimaan tahun pertama biaya registrasi sekali selama pendidikan tahun pertama biaya pemberangkatan sekali selama pendidikan tahun pertama biaya pemogokan tiap tahun selama masa pendidikan biaya hidup tiap tahun selama masa pendidikan biaya sumbangan tiap tahun sesuai pembinaan pendidikan semester biaya kursus bahasa tiap tahun selama masa inggris pendidikan biaya buku tiap tahun selama masa pendidikan biaya komputer tiap tahun selama masa pendidikan biaya peralatan tiap tahun selama masa olahraga dan pendidikan kesehatan biaya tunjangan tugas tiap tahun selama masa belajar pendidikan biaya penunjang tiap tahun kecuali tahun kegiatan pendidikan pertama kerja lapangan seminar simposium ite ii biaya pengembangan tiap tahun selama masa pendidikan pendidikan biaya penulisan tugas sekali selama pendidikan akhir, skripsi, tesis, tahun terakhir dan disertasi biaya riset penelitian sekali selama pendidikan tahun terakhir. jika riset ilmu terapan tambahan biaya sebesar rp. biaya wisuda sekali selama pendidikan tahun terakhir biaya pemulangan sekali selama pendidikan tahun terakhir biaya profesi sesuai kurikulum pengajaran dan program studi bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai,dengan aslinya kepala bagian dan ham marina rona, sh., pembina nip |
es naas ll, nee bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan bupati bengkayang nomor tahun tentang penetapan nilai perolehan air sebagai dasar perhitungan pajak air tanah bupati bengkayang, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentangnun teratur: pemerintah nomor tahun tentang ketentuan umum dan nga cara pemungutan pajakair tan,pendapatan dan asetbadan adalah badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten bengkayang. dipindai dengan cam scanner pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi oran pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.da) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikali dengan fak peruntukan dan pengelolaan. i0. volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah. biaya operasional bo) adalah biaya berkelanjutan untuk suatu produk bisnis atau sistem:atau tempat ibadahl atau yang bersifat tidak untuk dijual sesuai pointdipindai dengan cam scanner he bk#bo permit la. kabisat balik sara nga "edan mapan see bang dikalikan debit pengambilan air o), vpa masa tahun tahun kabisat) (m?) perhitungan dan penetapan harga air baku hba(s5), rumusnya adalah sebagai berikut:tenpada tabelaktor penentuan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tid terpisahkan dari peraturan bupati ini. dipindai dengan cam scanner(o) dengan faktor nilai air fna) dan penetapan harga air baku hab). diperoleh dengan rumusan sebagai berikut. npa fna hab besar pokok pajak sebagaimana dimaksud pada diperoleh denbengkay. dipindai dengan cam scannlan bupatebengkayang, duh basi darwis diundangkan bengkayang pada tanggal mer sekretaris daerah kabupaten bengkayang eka kak baja,se.,m. pembina utama madya nip tee lampiran keputusan bupati bengkayang nomor: bakpao tahun tanggal tentang mei penetapan nilai perolehan air sebagai dasar perhitungan pajak air tanah tabel bobot komponen sumberdaya alam bobotfilterilisasi treatment terlebih dahulu tabel bobot komponen kompensasi niaga kecil industri kecil (industri besar tabel bobot komponen harga dasar air sumber daya alam kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan #. bupatlbengkayang, rem tan ik, (hg n4ss sebasjianus darwis sebagi tagkampung, sebagai tindak lanjut peraturan daerah dimaksud, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemilihan kepalailihan kepalatingkat kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkatanitia pemilihan kepala kampung tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut tim fasilitasi pemilihan tingkat kecamatan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat. panitia pemilihan kepala kampungdalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampungungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara tempat pemungutan suarans yang diangkat oleh bupatikeputusan bpk adalah keputusan yang dibuat oleh bpdalam rangka pemilihan kepala kampung antar waktupenjabat kepala kampuadaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease yang selanjutnya disingkat akbp covid adalah penyelenggaraan aktivitas sehari hari sebagaihari adalah hari kerja. bab pembentukan panitia dalam rangka pemilihan kepala kampung dibentuk panitia pemilihan pada tingkat kabupaten dan tingkat kampung. bagian kesatu panitia pemilihan tingkat kabupaten panitia pemilihan tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam kondisi bencana ngalam corona virus diseasedan unsur terkait lainnya.kampung, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten dan satuan tugas penanganan corona virus diseasenyampaibagian kedua tim fasilitasi pemilihan kepala kampung tingkat kecamatan tim fasilitasi pemilihan kepala kampung tingkat kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat. tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung dalam wilayah kecamatan agar berjalan tertib, aman, jujur dan adil, memfasilitasi pembinaan terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung, memfasilitasi pembinaan terhadap calon kepala kampung yang akan dipilih, memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten. tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada camat bagian ketiga panitia pemilihan tingkat kampung panitia pemilihan tingkat kampung dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bpk. komposisi panitia pemilihan tingkat kampung terdiri dari: perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat: tokoh agama, golongan profesi, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. susunan panitia pemilihan tingkat kampung berjumlah (lima orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. susunan dan jumlah kepanitiaan pemilihan tingkat kampung dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. panitia pemilihan tingkat kampung berakhir tugasnya sampai dengan dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan. anggaran yang timbul dari kegiatan pembentukan panitia pemilihan tingkat kampung dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah. panitia pemilihan tingkat kampungapabila biaya pemilihan kepala kampung tidak atau hanya sebagian dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan il. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan tingkat kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada bpk. panitia pemilihan tingkat kampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kpps. susunan kpps sebagaimana dimaksud pada berjumlah (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. dalam hal terdapat pergantian anggota panitia pemilihan tingkat kampung dan kpps, harus digantikan dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan kembali dengan keputusan bpk. tugas kpps ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab iii mekanisme pemilihan kepala kampung pemilihan kepala kampungkampung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatankampungtingkat kampung. pemberitahuan bpk kepada kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui surat bpk yang ditandatangani oleh ketua bpk. pembentukan panitia pemilihan tingkat kampung oleh bpk sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dalam rapat bpk yang dihadiri oleh sekurang kurangnya (satu per dua) ditambah (satu) dari jumlah angota bpk. pembentukan panitia pemilihan tingkat kampung sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis oleh bpk kepada bupati melalui camat. penyampaian kepada bupati sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: surat pengantar camat, surat bpk yang ditandatangani oleh ketua, berita acara hasil rapat, daftar hadir. paragraf penetapan pemilih pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kampungmaka tidak dapat menggunakan hak memilih. terhadap pemilih yang telah terdaftar kemudian dilakukan pemutakhiran dan validasi. berdasarkan pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan tingkat kampungkampung pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan secara tertulis, dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampungan sementara. pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat kampung melalui pengurus rukun tetangga rt)kampung pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. pengumuman daftar pemilih tambahan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkampudisahkan oleh camat. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam diumumkan ditempat yang strategis kampukampung tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan tingkat kampungtelah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, mendapat kartu panggilan yang telah legalisasi oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung paling lama (tiga) hari sebelum pemungutan suara. bentuk kartu panggilan sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua pencalonan paragraf pendaftaran calon persyaratan bakal calon kepala kampung adalah: warga negara republik indonesia dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dibuktikan dengan melalui surat pernyataanmelalui surat pernyataan,yang dilegalisir, berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir, bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai rp. , , tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai rp. , pengadilan negeri, berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah, tidak pernah menjabat sebagai kepala kampung selama (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan il. bukan sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan, bukan sebagai pengurus bpk dibuktikan dengan surat pernyataan, mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi pns dan bagi anggota tni polri mengikuti peraturan perundang undangan lingkungan tni polri, bukti lunas dan atau surat keterangan lunas pbb p2 pada tahun sebelumnya, surat rekomendasi dari inspektorat terkait kepatuhan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh inspektorat dan atau aparat pemeriksa lainnya, bagi mantan kepala kampung dan kepala kampung yang akan mencalonkan kembali, surat pengunduran diri dari jabatan penjabat kepala kampung, terhitung sejak tanggal dimulainya pendaftaran, bagi penjabat kepala kampung. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi kepala kampung. bagi calon kepala kampung yang berasal dari luar kampung, semua persyaratan harus legalisasi oleh pejabat yang berwenang dari daerah asal calon kepala kampung. bagi kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali wajib mendapatkan surat cuti dari camat terhitung sejak tanggal penetapan calon kepala kampung sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung wajib mendapat surat cuti dari kepala kampung sejak terdaftar sebagai bakal calon kepala kampung sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih. format persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. paragraf penjaringan bakal calon penjaringan bakal calon kepala kampung dilaksanakan melalui pengumuman pendaftaran bakal calon kepala kampung yang diumumkan secara luas kepada penduduk kampung. pengumuman dilakukan secara tertulis dan atau secara lisan. naskah pengumuman ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung. penjaringan dilakukan untuk mendapatkan bakal calon sekurang kurangnya (dua) orang. masa penjaringan berlangsung selama (sembilan) hari. apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum terdapat bakal calon sekurang kurangnya (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam maka waktu pendaftaran diperpanjenjabat kepala kampung dari pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah. paragraf penelitian, penetapan dan pengumuman calon panitia pemilihan tingkatkampungkampung. hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon kepala kampung ditetapkan dalan berita acara. format berita acara sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. dalam hal bakal calon kepala kampungkampung menetapkan bakal calon kepala kampung. penetapan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara. format berita acara sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan bupati inites tertulis. tes tertulis sebagaimana dimaksud pada meliputi materi: pemerintahan kampung, wawasan kebangsaan,panitia pemilihan tingkat kampung menetapkan calon kepala kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat kampung. pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh para calon. dalam hal calon kepala kampung tidak hadir dalam pengundian nomor urut, dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang ditunjuk dengan disertaicalon kepala kampung yang telah ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri. penetapan calon kepala kampung dilaksanakan paling lama (enam) hari setelah berakhirnya verifikasi berkas. panitia pemilihan tingkat kampungigrita acara penetapan calon kepala kampung sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui camat. paragraf kampanye calon kepala kampungmasa kampanye sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kampungkampungkampungkampung. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calo. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,cc. anggota bppada masa tenang calon kepala kampung dan atau pendukungnya dilarang untuk melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan mendukung atau tidak mendukung calon kepala kampung. masa tenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kampung. hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh bupati. paragraf kartu panggilan, surat suara, kotak suara dan bilik suara kartu panggilan berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat identitas pemilih. surat suara berbentuk empat persegi panjang yang didalamnya memuat nomor urut, foto, dan nama calon kepala kampung. ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah calon kepala kampung dan ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten. jumlah surat suara yang disediakan adalah sebanyak jumlah daftar pemilih tetap ditambah (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap. surat suara yang diserahkan kepada para pemilih adalah surat suara yang telah ditandatangani dan ditempel oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung. bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. kotak suara berbentuk empat persegi panjang. ukuran kotak suara disesuaikan dengan perkiraan daya tampung surat suara. pada kotak suara dipasang kunci pengaman dan anak kuncinya dipegang oleh ketua panitia pemilihan tingkat kampung. kotak suara pada saat pemungutan suara diletakkan pada tempat yang terlihat jelas oleh saksi dan pemilih. jumlah, bentuk dan ukuran kotak suara ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten. kartu panggilan, surat suara dan kotak suara didistribusikan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat kampung sekurang kurangnya (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. jumlah, bentuk, ukuran bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten. bagian ketiga pemungutan suara pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. pemungutan suara dibuka sejak pukul wib dan selambat lambatnya diakhiri pukul wib. apabila dipandang perlu, panitia pemilihan tingkat kampung dapat menambah waktu pemungutan suara dan ditetapkan dalam berita acara yang memuat pertimbangan yang mendasari penambahan waktu pemungutan suara. pembukaan dan penutupan pemungutan suara ditetapkan dalam berita acara oleh kpps. format berita acara sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kampung. pemungutan suara dilarang dilaksanakan pada: tempat ibadah, halaman rumah calon kepala kampung, fasilitas milik partai politik. jumlah pemilih dalam tiap tps paling banyak (lima ratus) daftar pemilih tetap dpt) dan ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat kampung, penentuan jumlah tps mempertimbangkan aspek keterjangkauan pemilih, jumlah pemilih masing masing tps,dan kemampuan anggaran. jumlah tps harus proporsional mewakili jumlah dusun dan jumlah mata pilih yang ada kampungelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan tahapan: kpps menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan suara dan melakukan contoh contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara, pemilih mendaftarkan diri kepada kpps, selanjutnya duduk ditempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan, setelah tiba gilirannya, pemilih dipanggil untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan kartu panggilan dan menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. pemilih memasukkan kartu suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah dilipat terlebih dahulu. kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada dan dapat dihadiri oleh saksi dari calon, bpk, tim fasilitasi dan warga masyarakat,, bagan lokasi pelaksanaan pemungutan suara tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini. surat suara untuk pemilihan kepala kampung dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh ketua kpps dan ditempeldapat tanda color yang salah satunya diluar kotak dan tidak mengenai calon lain dinyatakan sah. format stempel kpps tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini surat suara untuk pemilihan kepala kampung dinyatakan tidak sah apabila: tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia, tidak terdapat tanda tangan ketua panitiadicoblos lebih dari satu calon, mencoblos diluar garis yang memuat foto calon, mencoblos tidak menggunakan alat color yang disediakan kpps. penghitungan suara tps dilakukan oleh kpps setelah pemungutan suara berakhir,dapat perbedaan jumlah antara mata pilih yang memberikan suara, kartu panggilan, dan sisa surat suara maka penghitungan tetap berpedoman kepada jumlah surat suara yang berada dalam kotak suara. sebelum penghitungan dimulai, setiap calon kepala kampung menunjuk (satu) orang saksi yang dituangkan dalam surat mandat dan diserahkan kepada panitia. saksi adalah penduduk yang terdaftar dalam daftar mata pilih. penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dituangkan pada media yang tersedia. penghitungan suara dilakukan tps oleh kpps dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, bpk, tim fasilitasi, dan warga masyarakatdalam hal saksi tidak menandatangani berita acara, maka berita acara dinyatakan sah. panitia pemilihan tingkat kampung melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap tiap tps. panitia pemilihan tingkat kampung membuat berita acara hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua panitia tingkat kampung dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon. panitia pemilihan tingkat kampungpemilihan tingkat kampung melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala kampung denglaporan panitia pemilihan kepada bpk sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari setelah pemungutan suara. format surat mandat sebagaimana dimaksud pada laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran viii dan peraturan bupati ini. bagian keempat penetapan paragrafcalon kepala kampungperolehan suara sah pada tps dengan tingkat partisipasi pemilih terbanyak. apabila calon kepala kampung yang telah ditetapkan oleh bpk meninggal dunia dan masih terdapat lebih dari (satu) calon maka pemilihan tetap dilaksanakan. dalam hal calon kepala kampung yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada mendapatkan suara terbanyak sebagai kepala kampung dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten sebagai penjabat kepala kampungilantiknya kepala kampung hasil pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung. dalam hal calon yang ditetapkan meninggal dunia dan hanya terdapat (satu) calon tersisa pemilihan dihentikan dan akan diikutkan pada pemilihan kepala kampung gelombang berikutnya. bpk berdasarkan laporan dan berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan, menetapkan calon kepala kampung terpilih dan membacakan ketetapan bpk secara terbuka depan saksi ataupun masyarakat. penetapan calon kepala kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari setelah penghitungan suara selesai. bpk menyampaikan laporan mengenai calon kepala kampung terpilih kepada bupati melalui camat paling lama (tujuh) hari sejak menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat kampung. laporan bpk sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan berita acara pemungutan suara, berita acara hasil penghitungan suara, dan berita acara tentang penetapan calon kepala kampung terpilih oleh bpk. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam bpk belum menetapkan calon kepala kampung terpilih, maka calon kepala kampung ditetapkan oleh camat. camat menetapkan calon kepala kampung terpilih dengan keputusan camat. camat menyampaikan laporan kepada bupati paling lama (tujuh) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan tingkat kampungparagraf pengesahan dan pengangkatan bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala kampung laporan bpk. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada bupati belum menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala kampung, maka calon kepala kampung terpilih dianggap telah sah menjadi kepala kampung. paragraf pelantikan setelah disahkan, kepala kampung wajib untuk dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. kepala kampung dilantikkampungkampung dapat dilaksanakan kampung yang bersangkutan. pelantikan kepala kampung dapat dilaksanakan secara perorangan atau bersama sama. setelah pelantikan, paling lama (tujuh) hari dilakukan proses serah terima jabatan antara kepala kampung yang lama dengan kepala kampung yang baru. sebelum memangku jabatannya kepala kampung mengucapkan sumpah janji dengan disaksikan rohaniawan agama masing masing. susunan kata kata sumpah janji kepala kampung sebagaimankepala kampung terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan wajib bertempat tinggal kampung yang bersangkutan. bab pengaduan dan sanksi bagian kesatu pengaduan dan penyelesaian masalah pengaduan dalam proses pemilihan kepala kampung ditujukan kepada panitia pemilihan tingkat kampung, dengan tembusan tim fasilitasi dan panitia pemilihan tingkat kabupaten. pengaduan dalam proses pemilihan kepala kampung sehubungan dengan penetapan kepala kampung hanya akan ditanggapi apabila diterima oleh panitia pemilihan selambat lambatnya (tiga) hari setelah ditetapkan kepala kampung terpilih oleh bpk. pengaduan yang diterima akan diproses secara berjenjang oleh panitia pemilihan tingkat kampung, tim fasilitasi dan panitia pemilihan tingkat kabupaten. panitia pemilihan tingkat kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan final terhadap masalah yang diadukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan. bagian kedua sanksi sanksi terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan kepala kampung ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten. panitia pemilihan tingkat kabupaten dalam memberikan sanksi dapat meminta pertimbangan dari tim fasilitasi dan atau panitia pemilihan tingkat kampung. bentuk sanksi dalam pemilihan kepala kampung dapat berupa pembatalan bakal calon kepala kampung, calon kepala kampung dan kepala kampung terpilih. bab penerapan protokol kesehatan dalam kondisi bencana ngalam corona virus diseasedandanpkkampungan tetap yang berdomisili dan beraktifitas luar kampungmpungsaat proses perhitungan suara, dihadiri oleh, calon kepala kampung didampingi (satu) orang saksi, panitia pemilihan kampung, bpkl,bab pemilihan kepala kampung secara elektronik (e voting) pemilihan kepala kampung secara voting dilaksanakan setelah memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu payung hukum dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati dan atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur pemilihan kepala kampung secara e voting, pembentukan tim penyelenggara yang terdiri dari tim fasilitasi, tim asistensi operator, tim teknis, tim pendamping dan tim pengawas kecamatan dan panitia pemilihan kepala kampung, pelatihan dan sertifikasi bagi operator dan tim teknis oleh badan riset dan inovasi nasional, pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesifikasi perangkat e voting yang meliputi all one, printer pos, kertas thermal roll, smart card reader, smart card, modem stik usb, battery, power inverter option) jumper generator, usb flashdisk dan komputer pc, sosialisasi dan atau simulasi kepada pemilih sekurang kurangnya (satu) kali setiap kecamatan dan atau kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung. pelatihan dan sertifikasi bagi panitia pemilihan kepala kampung oleh operator dan atau tim teknis kabupaten. kelengkapan peralatan e voting sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung. pemilihan kepala kampung secara e voting dilaksanakan secara bertahap atas dasar pertimbangan keuangan pemerintah daerah dan letak geografis kampung yang bersangkutan. bab vii kepala kampung, perangkat kampung, anggota bpk dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala kampung bagian kesatu calon kepala kampung dari kepala kampung atau perangkat kampungbagian kedua calon kepala kampung dari anggota bpk anggota bpk yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung wajib mundur dari keanggotaannya. terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada maka bakal calon dimaksud tidak diperbolehkan kembali menjalankan tugasnya selaku anggota bpk, dan bpk melalui camat mengusulkan penggantian anggota bpk antar waktu kepada bupati. bagian ketiga yang bersumber dari apbd. bab mekanisme pemilihan kepala kampung antarwaktu pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung. bagian kesatu persiapan musyawarah kampung(enam) bulan terhitung sejak kepala kampung diberhentikan. sebelum penyelenggaraan musyawarah kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi: pembentukan panitia pemilihan kepala kampung antarwaktu oleh bpk paling lamad oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala kampung paling lambatkampungseselamapersyaratan calon kepala kampung antarwaktu sama dengan persyaratan calon kepala kampung. dalam hal calon kepala kampung lebih dari (tiga) orang, camat melakukan seleksi dengan kriteria pengalaman bekerja pemerintahan, tingkat pendidikan, visi dan misi serta program kerja. bagian kedua peserta musyawarah kampung peserta musyawarah kampung adalah pemerintah kampung, bpkmasyarakat, perwakilansetiap bagian ketiga mekanisme musyawarah kampung bpk tugas panitia panitia pemilihan kepala kampung antar waktu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. jumlah anggota sebagaimana dimaksud menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. tugas panitia sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: membuat tata tertib musyawarah kampung, menentukan peserta musyawarah kampung, menentukan waktu pelaksanaan musyawarah kampung, mengajukan anggaran biaya kepada pemerintah kampung, menyiapkan administrasi surat menyurat, absen, nobulan, berita acara, laporan, dan dokumentasi. panitia pemilihan kepala kampung antar waktu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada bpk bagian kelima tata cara permusyawaratan pimpinan musyawarah kampung yaitu ketua bpk membuka musyawarah kampung. pimpinan musyawarah kampung hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan tujuan musyawarah, memfasilitasi diskusi dan menyimpulkan hasil musyawarah. peserta musyawarah kampung tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi. pimpinan musyawarah kampungkampungbagian keenam mekanisme pengambilan keputusan pengambilan keputusan dalam musyawarah kampungpemungutan suara. pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan dengan mendengarkan pendapat masing masing peserta musyawarah kampung. setelah mendengarkan pendapat masing masing peserta dan mengambil pendapat mayoritas, maka pimpinan musyawarah mengambil keputusan. untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada pimpinan musyawarah kampung berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah kampung. keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah kampungkampung. pengambilan keputusan melalui pemungutan suarakampung yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah kampung yang lain. pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.kampungkampung. penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap tiap peserta musyawarah kampung. peserta musyawarah kampung yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusanbagian ketujuh tata cara penetapan keputusan hasil keputusan musyawarah kampung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua bpk, penjabat kepala kampung dan camat. berita acara sebagaimana dimaksud pada dihampiri daftar hadir, dan nobulan musyawarah. bpk melaporkan hasil musyawarah kepada bupati melalui camat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai kepala kampung terpilih. bagian kedelapan pendamping musyawarah musyawarah kampung dapat didampingi oleh forum pimpinan kecamatan. pendamping musyawarah melakukan tugas untuk memberikan informasi yang diperlukan, mengklarifikasi arah pembicaraan dalam musyawarah kampungmusyawarah memiliki hak menyatakan pendapat tetapi tidak memiliki hak suara. bagian kesembilan penyelesaian perselisihan setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. apabila terdapat ketidaksepakatan antar peserta musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat dan anggota forum pimpinan kecamatan lainnypembiayaannggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung dibebankan pada apbd,d sesuai kemampuan keuangan kampilihan kepala kampukartu panggilan kartu panggilan identitas pemilih pemilihan kepala kampung nama lamp uno tengah t tl ana agama par ap! ear alamat pemerintah kabupaten lampung tengah panitia pemilihan ketua, hari tanggal .cbooo tempat ennccooo000. kampung sncoocococor#c. kecamatan encocococose00 tahun .pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa saya yang bertanda tangan dibawah ini nama kkakanananan nenek tempat, tanggal lahir bedaananananananaananana anna jenis kelamin kaananananananananana nana aan alamat bedaananananananaananana anna dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada tuhan yang maha esa menurut agama yang saya anut yaitu agamasetia kepada pancasila sebagai dasar negara, uud negara republik indonesia tahun dan negara kesatuan republik indonesia, serta pemerintahbedaananananananaananana anna alamat kaananananananananana nana aan dengan ini menyatakanbersedia dicalonkan menjadi kepala kampungersedia untuk dicalonkan menjadi kepalarp. format surat pernyataan bukan sebagai anggota bpanggota badan permusyawaratanformat surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politipengurus partai politikhasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal. . kecamatan.c. nomor .meriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon kepala kampung. sesuai dengan peraturan bupati lampung tengah nomor . tahun. tentang tata cara pemilihan kepala kampung. setelah dilaksanakan pemeriksaan, penelitian serta pengecekan dokumen bakal calon kepala kampung maka dinyatakan sebagai berikut: bakal calon kepala kampung yang dinyatakan memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut: bakal calon kepala kampung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:bupati lampung tengah, musa ahmad coret jika tidak diperlukannetapan bakal calon kepala kampung menjadi menjadi calon kepala kampung nomor #. inenetapan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung. adapun calon kepala kampung. kecamatan.adalah sebagai berikut: y nanopasuara bagian dalam nama nama nama nama panitia pemilihan ketua, bagian luar surat suara pemilihan kepala kampung naik fea inn pemerintah kabupaten lampung tengah kampung kecamatan: tahunmbukaan dan penutupan pemungutmbukaan dan penutupan pemungutan suara pemilihan kepala kampung. kecamatan.enincankka. nomor . pada hari ini,. tanggal. bulan.tahun., telah dilaksanakan pemungutan suara pada pemilihan kepala kampung. kecamatan . kabupaten lampung tengah. adapun pelaksanaannya sebagai berikut pemungutan suara dilaksanakan pada hari. tanggal. tahun. bertempat di. dengan jumlah tempat pemungutan suara tps) sebanyak . pembukaan pemungutan suara dilakukan pada pukul . wib penutupan pemungutan suara dilakukan pada pukul . wib adapun penambahan waktu penutupan pemungutan suara dikarenakan hal hal sebagai berikutnama jabatan tandatangan bupati lampung tengah, musa ahmad lampiran vii peraturan bupati lampung tengah nomor tahun tentang tata cara pemilihan kepala kampung bagan lokasi pemungutan suara papan tulis bilik suara tempat tunggu pemilih kotak pintu panitia bpk pintu pemilihan masuk format sampel kpps p3) kpps . at, bupati lampung tengah, musa ahmad lampiran viiimandat saksi calon kepala kampung surat mandat saksi yang bertandatangan dibawah ini nama kanananannanananan nanas ana aan tempat, tanggal lahir .o.oon alamat bodakaananananananananan aan dalam hal ini, saya sebagai calon kepala kampung . kecamatan . dengan ini menyatakan hal hal sebagai berikut memberikan mandat sebagai saksi kepada nama kkananananaananaan nanas nana aan tempat, tanggal lahir kaananananananananana nana aan alamat kaananananananananana nana aan saya memahami bahwa apabila saksi menandatangani dan atau tidak menandatangani berita acara penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara tetap sah. apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka hukum.calon kepala kampung rp. nama jelas)rhitungnghitungan suara pada pemilihan kepala kampung. kecamatan. nomor . pada hari ini,. tanggal. bulan.tahun., telah dilaksanakan penghitungan suara pada pemilihan kepala kampung. kecamatan . kabupaten lampung tengah. adapun hasilnya sebagai berikut sebelum dilakukan penghitungan suara, maka dilakukan rekapitulasi sebagai berikut jumlah pemilih yang memberikan suara :. orang (selanjutnya rinci jumlah pemilih setiap tps atau setiap dusun) jumlah surat suara yang tidak terpakai :. lembar cc. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih . lembar hasil penghitungan suara sebagai berikut perolehan suara masing masing calon sebagai berikut nama calon paket. uar nama calon pankekekke surat suara tidak sah rusak berjumlah :. lembarketua, sekretaris, (nama jelas) (nama jelas) saksi saksi tandatangan bupati lampung tengah, musa ahmaddan dewansekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota cirebon. asisten adalah asisten pada sekretariatmendukung kelancaran tugas pokok pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatanuntuk membantu walikota. sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. bagian kedua, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasdari pimpinan adalah sekretaris daerah, pembantu pimpinan adalah asisten, terdiri dari bagian membawakan sub bagian, dan jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum::cc.:aerah sekretaris daerah sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyusun kebijakan, memantau, melaksanakan pembinaan administratif danpenyelenggaraan tugas tugas pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum,antauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanbinaan administrasi dan aparaturfasilitasian penyelenggaraan urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum, penyelenggaraan administratif urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum, penyediaan terhadap dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan organisasi perangkat daerah lainnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli walikota pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum, dmenetapkan rencana strategis sekretariat daerah berdasarkan visi dan misi walisebagaimana menjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, menetapkan rencana kerja dan kinerja sesuai dengan rencana strategis sekretariatngusulkan anggaran tahunan sekretariat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kinerjmpelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh walikota, memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan asisten asisten yang dibawakannya, menetapkan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan kedinasan lingkungan sekretariat daerahgoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengajuannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah, menyelenggarakan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, menyelenggarakan pengelolaan barang daerah lingkungan sekretariat daerah, menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, menyelenggarakan perumusan konsepegiatan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahoo.mantauan dan evaluasi terhadapmberikan arahan dalam penyelenggaraanmenyelenggarakan pemenuhan kebutuhan kedinasan dan kerumahtanggaan walikota dan wakil walikota, menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kedinasan institusi institusi non perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, uu. menyelenggarakan pembentukan tim anggaran pemerintah daerah tapi), memimpin tim anggaran pemerintah daerah tapi): mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli walikota, menyelenggarakan pemberian fasilitasi bagi pelaksanaan tugas staf ahli walikota, menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, serta peningkatan prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas sekretariat daerah, menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dilingkungan sekretariat daerah, aa. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para asisteasisteasisten yang dibawakannya, dd. menyelenggarakan program pendayagunaan para pejabat fungsional lingkungan sekretariat daerahaerah, ff. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan manajerial yang dihadapi oleh sekretariat daerahhh. memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam hal hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sekretariat daerahaerah dengan persetujuan atau sepengetahuan walikotwalikota, menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah, mm.nn. mengoordinasikanpemerintah kota, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf asisten pemerintahan asisten pemerintahmerintahan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas sekretaris daerah bidang pemerintahan, organisasi dan tata laksana serta hukum dan hak asasi manusiamerintahegiatan pembinaan administrasimerintahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkupi asisten pemerintahadalah: merumuskan usulan rencana strategis sekretariat daerah yang berkenaan dengan asisten pemerintahan berdasarkan visi dan misi sekretariat daerah pada bagian bagian yang dibawakannya, merumuspemerintahan sesuai dengan rencana strategis sekretariat daerah berdasarkan masukan dari bagian bagian yang dibawakannya, cc.gusulrumusan konseppembinaan administrasi dan aparaturlaksanakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian tentang kebijakan kerjasama daerah, menyelenggarakan perumusan kebijakan tugas pembantuan sesuai peraturan perundangan, oo. menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian terhadap kewenangan pemerintah kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian dalam rangka pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari walikota kepada camat dan lurah, menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan kerjasama daerah, menyelenggarakan koordinasi penyusunan ppd walikota, menyelenggarakan kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah, menyelenggarakan kegiatan pengkajian, evaluasi, klarifikasi dan harmonisasi produk hukum daerah, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum, menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan hukum, menyelenggarakan koordinasikegiatan pendokumentasian produk produk hukum daerah, menyelenggarakan kegiatan mempublikasikan serta penyebaran produk produk hukum, aa.bb. menyelenggarakan kegiatan penataan organisasi perangkat daerah, cc. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyempurnaan penatalaksanaan lingkungan pemerintah kota, dd. menyelenggarakan kegiatan bidang analisis formasi jabatan, ee. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pelayanan publik, ff. mengoordinasikan penyelenggaraan reformasi birokrasi, gg.merintah, il.pemerintahan, nn.merintahan dengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris daerah, sekretaris daerah, ss. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) pemerintah kota, dan tt. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. asisten pemerintahan, membawakan: bagian administrasi pemerintahan umum, bagian organisasi dan tatalaksana, dan bagian hukum dan hak asasi manusia. bagian administrasi pemerintahadministrasi pemerintaherintahan umum dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten pemerintahan bidang administrasi pemerintahan umum. untuk, mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang tata pemerintahan, kerjasama dan tugas pembantuan serta kependudukan dan agraria, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota bidang tata pemerintahan, kerjasama dan tugas pembantuan serta kependudukan dan agraria, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerahpengendalian pelaksanaan programdan fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada dan kepala bagian administrasi pemerintahan umumdiadakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraoordinasikmantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, oo. menyelenggarakan penyiapan bahan bahan bagi asisten pemerintahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai ruang lingkup bidang tugasnya, menyelenggarakan penyiapan bahan bahan bagi asisten pemerintahan yang diperlukan dalam rangka mengdan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat daerah, menyelenggarakan penyiapan bahan bahan bagi asisten pemerintahan yang diperlukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengangkatan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah, menyelenggarakan pembinaan bidang kerjasama daerah, mengadakan penelaahan terhadap rumusan konsep laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), menyusun konsep bahan arahan sekretaris daerah dalam rangka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd): menyelenggarakan penyiapan bahan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah, menyelenggarakan penyusunangajuan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan kerja sama daerah, menyelenggarakan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan oleh walikota kepada camat dan lurah, menyelenggarakan evaluasi terhadap: aa. menyelenggarakan kegiatan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lipid) kepada masyarakat, bb. menyelenggarakan penyiapan bahan bahan yang diperlukan oleh asisten pemerintahan dalam rangka mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanlingkungan bagian administrasi pemerintahan umumerintahan umumerintahan umum guna mencarikan jalan keluar atau solusinyerintahan umumadministrasi pemerintahan umumerintahan umumerintahan umum dan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan, dan oo. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. dan cc. sub bagian kependudukan dan agraria. sub bagian tata pemerintahtata pemerintahtata pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian administrasi pemerintahan umum bidang tata pemerintahan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata pemerintahan, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian tata pemerintahan, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota bidang tata pemerintahan, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bidang tata pemerintahan, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang tata pemerintahtata pemerintahtata pemerintahpemerintahpemerintahrumusan kebijakngadakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiat dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh walikota kepada camat dan lurah, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan konsep arahan sekretaris daerah dalam rangka rangkassmelaksanakan penghimpunan bahan bahan serta penyiapan hal hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dalam hal hal yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah, melaksanak, melaksanakan penyusunan konsep memori serah terima jabatan walikota dan wakil walikotpemerintahzztata pemerintahan, ccpemerintahan, ee. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian tata pemerintahpemerintahan, ggtata pemerintahan, hh. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian lainnya yang ada lingkungan bagian pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian tata pemerintahanpemerintahan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pemerintahan umum, ji:il. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian tata pemerintahan dan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan, dan mm.melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian kerjasama dan tugas pembanturjasama dan tugas pembantukerjasama dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian administrasi pemerintahan umum bidang kerjasama dan tugas pembantuan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kerjasama dan tugas pembantuan, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian kerjasama dan tugas pembantuan, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota bidang kerjasama dan tugas pembantuan, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kerjasama dan tugas pembantuan, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang kenyusun konsep telaahan mengenainyusuegiatan dalam rangka pengajuan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, aa. melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan potensi daerah bidang otonomi daerah, bb. melaksanakan pengkajian terhadapcc.dd. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama antara pemerintah kota dengan daerah lain, luar negeri, atau pihak ketiga, ee. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan kota lain, luar negeri, atau pihak ketigrjasama dan tugas pembanturjasama dan tugas pembantuan, rjasama dan tugas pembantuan, mm. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian kerjasama dan tugas pembantuan, rjasama dan tugas pembantuan, oorjasama dan tugas pembantuan, ppumum dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian kerjasama dan tugas pembanturjasama dan tugas pembantuan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pemerintahantt. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian kerjasama dan tugas pembantuan dan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan, dan uu. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian kependudukan dan agrarpendudukan dan agraria mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub kependudukan dan agraria dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian administrasi pemerintahan umum bidang kependudukan dan agraria. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kependudukan dan agraria, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian kependudukan dan agraria, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota bidang kependudukan dan agraria, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kota bidang kependudukan dan agraria, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang kependudukan dan agrarpendudukan dan agrarndudukan dan agrarindudukan dan agrarndudukan dan agrariayusunan konsep kebijakan pemerintahn meliputi izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan,kegiatan pelacakan, pendataan serta pemasangan tanda batas kota, ss.ndudukan dan agraripendudukan dan agrarindudukan dan agraria, aa. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian kependudukan dan agraria, bbndudukan dan agraria, ccpendudukan dan agraria, dddalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian kependudukan dan agrariandudukan dan agraria dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pemerintahanhh. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian kependudukan dan agraria dan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan, dan iiorganisasi dorganisasi dan tatalaksana dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten pemerintahan bidang organisasi dan tatalaksana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian organisasi dan tatalaksana, dan tatalaksana, mengoordinasikan perumusmengoordinasikan pelaksanapembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerahpengendalian pelaksanaan programorganisasi dan tatalaksanorganisasi dan tatalaksanpenataankota, menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pengkajian terhadap tata kerja perangkat daerah, menyelenggarakanlingkungan pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan analisis beban kerja lingkungan pemerintah kota, menyelenggarakan penyusunan konsep mengenai penetapan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada tiap tiap perangkat kota, menyelenggarakan penyusunan konsep mengenai titular jabatan struktural dan jabatan fungsional umum yang akan digunakan lingkungan pemerintahaa. menyelenggarakan kegiatan penyusunan konsep rancangan produk hukumbb kepada dewan perwakilan rakyat daer dan tatalaksanaorganisasi dan tatalaksanaorganisasi dan tatalaksanorganisasi dan tatalaksana dan tatalaksanan tatalaksana n tatalaksana, dan oo, membawakan sub bagian kelembagaan dan analisa formasi jabatkelembagaan dan analisa formasi jabatan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub kelembagaan dan analisa formasi jabatan, mempunyai fungsi, penyusunan konsepcc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerahmonitoring dan pengendalilembagaan dan analisa formasi jabatlembagaan dan analisis formasi jabatankelembagaan dan analisis formasi jabatlembagaan analisis formasi jabatmpersiapkan bahan bahan dan data yang diperlukanfungsikota, melaksanakan pengkajian terhadap nomenklatur yang akan digunakan dalam bagi masing masingxx. mempersiapkan rapat dalam rangka eksporcatatan terhadap masukan masukan yang diberikan oleh para peserta rapat ekspor, melaksanakan perbaikan terhadapberdasarkan masukan masukan yang diberikan oleh para peserta rapat ekspor, aa.bb. mempersiap: cc. melaksanaff. kepada dewan perwakilan rakyat daerah, gg. mengadkota, hh.kota, ii. melaksanakan pendataan nomenklatur jabatan struktural dan jabatan jabatan fungsional umum yang digunakan lingkungan pemerintah kota, ji: mengoordinasikan pelaksanaan pembuatan peta jabatan lingkungan pemerintah kota, kk.kota, il. melaksanakan kegiatan analisis jabatan lingkungan pemerintah kota, mm. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan analisis jabatan lingkungan pemerintah kota, nn. melaksanakan kegiatan analisis beban kerja lingkungan pemerintah kota, oo. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja lingkungan pemerintah kota, pp. melaksanakan pengkajian serta penelitian dalam rangka penyusunan konsep mengenai penetapan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang ideal dan harus ada pada tiap tiap perangkat daerah dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah kota, gg.kota, rr.ss.ttuu. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerahvv.wwxxstandar kompetensi dan pola karier pegawai, yy. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dalam kaitannya dengan penyusunan standard kompetensi dan pola karier pegawai, zzlembagaan dan analisis formasi jabatan: aaabbbccc. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, dddkelembagaan dan analisis formasi jabatan: eeeflembagaan dan analisis formasi jabatan: ggg. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan, hhhlembagaan dan analisis formasi jabatan, iiikelembagaan dan analisis formasi jabatan, ji:: k dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian organisasi dan tatalaksanmnnn. mempersiapkformasi jabatan, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian tatalaksansub tatalaksana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tatalaksana, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian tatalaksana, penyusunan konsepcc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahanmonitoring dan pengendalilakslaksanaatalaksanaan: melaksanakan penyusunan konsepatalaksan:, mengadakan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan standard pelayanan sp) pada perangkat daerah, ss.sp) pada perangkat daerah, menyusun laporan pelaksanaan penerapan standard pelayanan sp) pada perangkat daerah, mengadakan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan standard pelayanan minimal spm) pada perangkat daerah,minimal spm) pada perangkat daerah, menyusun laporan pelaksanaan penerapan standard pelayanan minimal spm) pada perangkat daerah, melaksanakan inventarisasi terhadap sop standard operating procedure) yang ada pada perangkat daerah, mempersiapkan bahan bahan penyusunan pedoman penyusunan sop (standard operating procedure) lingkungan pemerintah daerah, zzdoman penyusunan sop (standard operating procedure) lingkungan pemerintah daerah, aa. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dalam kaitannya pedoman penyusunan sop (standard operating procedure) lingkungan pemerintah daerah, bb. melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap pelaksanaan penyusunan sop (standard operating procedure) lingkungan pemerintah daerah, cc. melaksanakan pengkajian serta penelitian dalam rangka penyempurnaan mekanisme dan metode kerja perangkat daerah, dd. menyusun konsep telaahan mengenai perlunya diadakan penyempurnaan mekanisme dan metode kerja perangkat daerah, ee. mempersiapkan bahan dan data serta menyusuff. melaksanakan penyusunagg. melaksana, hh. menyusun konsep telaahan mengenai perlunya diadakan penyusunan atau penyempurnaan tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota, iiji: melaksanakan penyusunakk.il. menyusun konsep telaahan mengenai perlunya diadakmm.mempersiapkan bahan dan data serta menyusunnn. melaksanakan penyusunan konsepoo. melaksanakan pengkajian serta penelitian dalam rangka penetapan standard kendaraan dinas serta ruangan dan perlengkapan kantor lingkungan pemerintah kota, pp. menyusun konsep telaahan mengenai perlunya diadakgg. mempersiapkan bahan dan data serta menyusun konsep rancangan produk hukum daerah dalam kaitannyarr. melaksanakan penyusunan konsep rancangan rancangan produk hukum daerah dalam kaitannya dengss. mempersiapkan pengajuan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan penatalaksanaan kepada dewan perwakilan rakyat daerah, tt. melaksanakan kegiatan ketatausahaan bagian organisasi dan tatalaksana, uulaksana, vvwwxx. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, yytatalaksanlaksana, bbb. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian tatalaksana, ccc.tatalaksana, dddtatalaksana, eeetatalaksana, flaksana dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian organisasi dan tatalaksanahhhiii. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian tatalaksana, dan ji. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pendayagunaan aparaturpendayagunaan aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub pendayagunaan aparatur dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian organisasi dan tatalaksan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pendayagunaan aparatur, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian pendayagunaan aparatur, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kotpenyelenggaraan pemerintahanmonitoring dan pengendalipendayagunaan aparatur mempunyai rincian tugas menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian pendayagunaan aparaturmenampungpemerintahmbinaan pelayanan publik, mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pembinaan pelayanan publimbinaan pelayanan publikss.kota, uupenyusunan konsep rancangan peraturan daerah dan ataukota, mengadaksecara periodik, mengadakan pengumpulan bahan bahan yang diperludakan penelitian dan pengkajian terhadap bahan bahrumuskan parameter yang akan digunaaabb.cc. mengajukan usulan penetapan unit kerja, perangkat daerah, dan atau lembaga pemerintah kota penyelenggara pelayanan publik terbaik kepada kepala daerah, ddsecara periodik, ee. mengadakan pengumpulan bahan bahan yang diperluff. mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap bahan bahgg. merumuskan parameter yang akan digunahh. melaksanakan kegiatberdasarkan parameter yang telah ditetapkan, ii.dalamkk. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada walikotam. mengadakan monitoringnn. melaksanakan evaluasi secara periodikpp. menyusupendayagunaan aparaturayagunaan aparatur, ww. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian pendayagunaan aparatur, xx.ndayagunaan aparatur, yypendayagunaan aparatur, zzpendayagunaan aparaturayagunaan aparatur dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian organisasi dan tatalaksanaddd. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian pendayagunaan, dan eeekum dan hak asasi manusia dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten pemerintahan. untuk menyelenggarhukum dan hak asasi manusia, mengoordinasikan perumusmengoordinasikan pelaksanambinaan penyelenggaraan pemerintahan daerahpengendalian pelaksanaan programkum dan hak asasi manusihukrumusan konsepkoordinasikandan informasi hukum, menyelenggarakan kegiatan kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah, oo.pengkajian dan evaluasi kepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikotakota, menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada pemerintah kota atau pegawai atau pegawai pemerintah kota, menyelenggarakan penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan pihak ketiga, menyelenggarnyelenggarakan kegiatan pendokumentasian produk produk hukum daerah, menyelenggarakan penerbitan lembaran daerah dan penetapan berita daerah, menyelenggarakan kegiatan mempublikasikan serta penyebarluasan produk produk hukum, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan perundang undangan, aa. menyelenggarakan kegiatbb. menyelenggarakan kegiatcc.ddkum dan hak asasi manusia, eeffggkum dan hak asasi manusia, iikum dan hak asasi manusia, ji:kum dan hak asasi manusia, kk.hukum dan hak asasi manusiaan hak asasi manusia dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten pemerintahan, mmnn. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada asistenhukum dan hak asasi manusia, ppcc. sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia. sub bagian peraturan perundang undangperaturan perundang undangperaturan perundang undangan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian hukum dan hak asasi manusia bidang pembuat, mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian peraturan perundang undangan, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota bidang pembuatan peraturan perundang undangan, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembuatan peraturan perundang undangan, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang pembuatan peraturan perundang undangmbuatan peraturan perundang undanguatan peraturan perundang undangaturan perundang undangansunan produkpemerintah kotasunan produkngkajian dan penelitian dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah, ss. menyusun konsep telaahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah, mempersiapkan bahan bahan dan data dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah, menyusun rancangan produk hukum daerah, mempersiapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan produk hukum daerah yang telah disusun dengan perangkat daerah atau pihak ketiga lainnya yang terkait, mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukumsanakan pengajuan rancangan produk hukum daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikota, menampung konsehal yang berkenaan dengan aspek aspek yuridis terhadaaa. mengadakan koreksi atau memberikan saran saran dan masukanmemperbaiki dan atau menyempurnakan konsep rancangan produk hukum yang telah diajukan, bb. memberikan fasilitasipengajuan konsep rancangan produk hukum yang bersangkutan kepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikota, cc. mengkaji usulan revisi terhadap produk hukum daerah yang ada dan masih diberlakukan, dd. mempersiapkan bahan bahan dan data dalam rangka penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dalam rangka revisi terhadap produk hukum daerah yang ada dan masih diberlakukan, ee. menyusuff. mempersiapkan dan melaksanakan pembahasdengan perangkat daerah atau pihak ketiga lainnya yang terkait, gg. mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap konsep rancangan produk hukum yang merupakan hasil revisi produk hukum daerah yang ada dan masih diberlakukan berdasarkan hasil pembahasan dengan perangkat daerah atau pihak ketiga lainnya yang terkait: hh. melaksanakan persiapan persiapan dalam rangka pengajukepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikota, ii. melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian peraturan perundang undanganperaturan perundang undanganaturan, pp. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian peraturan perundang undangaturan perundang undangan, rrperaturan perundang undangan, ss. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian lainnya yang ada lingkungan bagian hukum dan hak asasi manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian peraturan perundang undanganaturan perundang undangan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian hukum dan hak asasi manusiww. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian peraturan perundang undangan, dan xx. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian hukum dan hak asasi manusia bidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, mempunyai fungsi penyusuna, penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah bidang sistem jaribidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang sistem jariistem jaringan dokumentasi dan informasi hukuistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum mempuyai rincian tugas: menyusudokumentasi dan pengkajian produk hukdokumentasi dan dan informasipengkajian produk hukum daerah, melaksanakan kegiatan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan produk produk hukum daerah, melaksanakan kegiatan pendokumentasian produk produk hukum daerah, melaksanakan pemberian dan pencatatan nomorperaturan walikota dalam berita daerah, melaksanakan penerbitan lembaran daerah dan peraturan walikota dalam berita daerah, mempersiapkan bahan bahan dalam rangkazz. mempersiapkan bahan bahan dalam rangka pengkodifikasian produk produk hukum daerah, aa. melaksanakan kegiatan pengkodifikasian produk produk hukum daerah, bb.cc. dd. melaksanakan kegiatan pembinaan serta pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, ee. melaksanakan verifikasi terhadap produk produk hukum pemerintah pusat dan daerah, ff. melaksanakan kegiatan tata usaha bagian hukum dan hak asasi manusiistem jaringan dokumentasi dan informasisistem jaringan dokumentasi dan informasi hukistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, nn. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh, ppsistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan persetujuan atau sepengetahuan kepalasistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan hak asasi manusia: dan vv. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusbantubantuan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas kepala bagian hukum dan hak asasi manusia bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, mempunyai fungsi penyusuna, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, cc. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang bantuan hukum dan hak asasi manusbantuan hukum dan hak asasi manusbantuan hukum dan hak asasi manusia serta mengusulkannya kepada bagian hukum dan hak asasi manusia, mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan olehnghimpunan dan pengolahlaksanakan penyusunan dan penyajimpersiapkan bah, melaksanakan pemberian pelayanan konsultasi hukum bagi perangkat daerah, melaksanakan penerimaan dan pengadministrasian kasus kasus atau sengketa sengketa hukum yang melibatkan pemerintah kota atau sebagai pihak dalam perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan pemerintah kota, mempelajari dan meneliti kasus atau sengketan data dalam rangka penyelesaian kasus atau sengketa hukumlam rangkasanakaa. mengadbb. melaksanakan pemberian bantuan hukum, baik dalam maupun luar pengadilan, kepada, cc. mempersiapkan bahan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan naskah perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan pihak ketiga, dd. melaksanakan penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan pihak ketiga, ee. mempersiapkan bahan bahan dan data yang diperlukan dalam rangkaff.yuluhan dan pelayananbagian hukum dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan tugas kedinasan sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusiantuan hukum dan hak asasi manusia, nn. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusiabantuan hukum dan hak asasi manusia, pp. memberikan saran dan pertimbangan kepadbantuan hukum dan hak asasi manusia dengan persetujuan atau sepengetahuanbantuan hukum dan hak asasi manusia, dan vv. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnyarekonomian dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas sekretaris daerah bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta kesejahteraan rakyatrekonomian dan pembangunrekonomian dan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkupi asisten perekonomian dan pembangun: merumuskan usulan rencana strategis sekretariat daerah dilingkupi asisten perekonomian dan pembangunan berdasarkan visi dan misi walikota bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, merumuskan usulan rencana kerja tahunan lingkup asisten perekonomian dan pembangunan sesuai dengan rencana strategis sekretariat daerah bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat, cc. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan bagian bagian yang ada lingkup asisten perekonomian dan pembangunan, merumuskan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan kedinasan lingkup asisten perekonomian dan pembangunmasyarakat, menyelenggarakan perumusan konseplayanan administrasi kepadamantauan dan evaluasi dalam rangka pengembangan perekonomian kota, il. menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian kotrasarana, sarana, dan pengembangan perekonomian kota, oo.rasarana, sarana, dan pengembangan perekonomian kota, menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program kotarasarana, sarana, dan pengembangan perekonomian kotakoordinasi promosi potensi kota bidang pengembangan perekonomian kota, menyelenggarakan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah dan badan layanan umumkoordinasi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi baik program nasional atau bantuan pemerintah pusat pemerintah provinsi bidang ketahanan pangan kota, menyelenggarakan perumusan kebijakan pemerintah kota dalam kaitannya dengan program nasional atau bantuan pemerintah pusat pemerintah provinsi bidang ketahanan pangan, kotadaerah,pembinaan terhadap perencanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota, aa. menyelenggarakan pengendalian terhadap penyusunan rencana kegiatan pembangunan pemerintah kota, bb. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota, cc. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota, dd. menyelenggarakan perumusan kebijakan pemerintah kota dalam kaitannya dengan program kota dan program nasional atau bantuan pemerintah pusat pemerintah provinsi bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, ee.emberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, ff. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kota,gg.hh. dan pengentasan kemiskinan, ii. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program kota bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, ji: menyelenggarakan penyaluran bantuan walikota bagi lembaga lembaga keagamaan dan sarana peribadatan kk. menyelenggarakan fasilitasi penyaluran bantuan walikota terhadap perguruan tinggi dan lembaga lembaga sosial dan budaya, il. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kehidupan beragama dan sosial budaya kota, mm.rekonomian dan pembangunan, nnppp asisten perekonomian dan pembangunan, rr. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan manajerial yang dihadapi lingkup asisten perekonomian dan pembangunanp asisten perekonomian dan pembangunan, tt. 'mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kedinasan asisten perekonomian dan pembangunan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan asisten asisten lainnya yang ada lingkup sekretariat daerah, uurekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris daerahpelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah, dan yy. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah pimpinan. asisten perekonomian dan pembangunan, membawakan bagian administrasi perekonomian, bagian administrasi pemberdayaan masyarakat, bagian administrasi pembangunan, dan bagian administrasi kesejahteraan rakyat. bagian administrasi perekonomirekonomirekonomiantersebut pada kepala bagian administrasi perekonomianrekonomian, menggoordinasikan pelaksanambinapenyelenggara penyelenggaraan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah, penyelenggaraan penilaian status pengelolaan keuangan badan layanan umumrekonomirekonomioordinasikgembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan analisis dan pengkajian mengenai privatisasi pelayanan publik lingkungan pemerintah kota, aabb. menyelenggarakan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah, cc. menyelenggarakan perumusan kebijakan pemerintah kota mengenai pembentukan badan layanan umum daerah, dd. menyelenggarakan penilaian status pengelolaan keuangan bagan layanan umum daerah, ee.ffggrekonomirekonomian, ilrekonomianrekonomian, nnrekonomirekonomian dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten perekonomian dan pembangunan, ppperekonomian dan pembangunan, rrrekonomian, dan ss. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. bagian administrasi perekonomian, membawakancc. sub bagian badan usaha milik daerah. sub bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkperindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi perekonomian. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm mempunyai fungsi penyusuna,cc. pelaksanapelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, pelaksanaan inventarisasi produk unggulan daerah, pelaksanaan promosi potensi pengembanganindustrian, perdagangan, koperasi dan umkindustrian, perdagangan, koperasi dan umkmmbinampersiapkan bahan bahss.sanakan inventarisasi potensi pengembangan perekonomian daerah, mengadakan evaluasi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, mempersiapkan bahan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan promosi pengembangan perekonomian daerah, melaksanakan promosi potensi pengembangan perekonomian daerah, xx. mengadakan inventarisasi mengenai potensi produk unggulan daerah, melaksanakan pengkajian mengenai kemungkinan pengembangan sentra sentra produk unggulan daerah, zz. mengadakan pendataan mengenai pemasaran produk unggulan daerah, aa. melaksanakan pengkajian mengenai kemungkinan pengembangan pemasaran produk unggulan daerah, bb. melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan kerjasama antar daerah bidang pengembangan perekonomian daerah, cc. menyusun konsep kerjasama antar daerah bidang pengembangan perekonomian daerah, dd. mempersiapkan bahan bahan yang diperlukan dalam rangka pengkajian mengenai pengembangan ekonomi kreatif daerah, ee. mengadakan pengkajian mengenai pengembangan ekonomi kreatif daerah, ff. mempersiapkan sosialisasi rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm dalam rangka menjaring masukanmasukan dari perangkat perangkat daerah yang terkait: gg. melaksanakan sosialisasi rancangan peraturan daerah mengenai perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm dalam rangka menjaring masukan masukan dari perangkat perangkat daerah yang terkait:perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm berdasarkan masukanmm.nn. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkmpprr. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, ssperindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, ttuuindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, vv. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, wwindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, xxperindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, yy. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian lainnya yang ada lingkungan bagian perekonomian dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi perekonomian, aaabbb. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian administrasi perekonomian, ccc. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, dan ddd. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian investasi dan penanaman modinvestasi dan penanaman modal mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian investasi dan penanaman modal dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi perekonomian yang berkenaan dengan investasi dan penanaman modal. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian investasi dan penanaman modal mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian investasi dan penanaman modal, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan investasi dan penanaman modal, cc. pelaksanapelaksanaan monitoring dan pengendalian bidang investasi dan penanaman modal, pelaksanaan inventarisasi prasarana dan saranainvestasi dan penanaman modalinvestasi dan penanaman modal mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian investasi dan penanaman modalinvestasi dan penanaman modal, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan permasalahanpemerintah kotambinangendalingadakan inventarisasi prasarana dan sarana perekonomian daerah, ss. mempersiapkan bahan bahsanakan monitoring dan pengendalian bidang investasi dan penanaman modal, melaksanakan pembinaan bidang investasi dan penanaman modal, melaksanakan penyusunan peta investasi daerah, melaksanakan inventarisasi potensi daerah bidang penanaman modal, melaksanakan pengkajian dalam rangka penetapanaa. merumuskbb. melaksancceraturan daerah yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modaleraturan daerah yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal kepada dewan perwakilan rakyat daerah, hhiiji:kk. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program kota bidang investasi dan penanaman modalinvestasi dan penanaman modal, mmnnppinvestasi dan penanaman modal, ggrrinvestasi dan penanaman modal, ss. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian investasi dan penanaman modal, ttinvestasi dan penanaman modal, uuinvestasi dan penanaman modal, vvinvestasi dan penanaman modal, wwinvestasi dan penanaman modal dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi perekonomian, xxyy. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian administrasi perekonomian, zz. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian investasi dan penanaman modal, dan aaa. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian badan usaha milikbadan usaha milik daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian badan usaha milik daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi perekonomian yang berkenaan dengan prasarana, sarana, dan pengembangan perekonomian daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian badan usaha milik daerah mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian badan usaha milik daerah, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan prasarana, sarana, dan pengembangan perekonomian daerah, cc. pelaksanapelaksanaan monitoring dan pengendalian badan usaha milik daerah dan badan layanan umumlaksanakan ketatausahaan bagidan usaha milikdan usaha milik daerahmonitoring dan pengendalian badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, melaksanakan pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umumkota, menyusughimpun bahan dan data dalam rangka penetapan modal awal badan usaha milik daerah, melaksanakan analisis dan pengkajian mengenai penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah, melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah, melaksanakan analisis dan pengkajian mengenai usulan penambahan modal badan usaha milik daerah, melaksanakan penelaahan terhadap laporan keuangan dan kegiatan usaha badan usaha milik daerah, aa. mempersiapkan fit and proper test dalam rangka pemilihan personil direksi badan usaha milik daerah, bb. melaksanakan fit and proper test dalam rangka pemilihan personil direksi badan usaha milik daerah, cc. mempersiapkan konsep kebijakan pemerintah daerah mengenai penunjukan badan pengawas badan usaha milik daerah, dd. menetapkan pegawai pemerintah daerah yang akan diperbantukan kepada badan usaha milik daerah, ee. melaksanakan penyusunan konsep rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah, ffbadan usaha milik daerah berdasarkan masukan badan usaha milik daerahmm.nn. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program kota bidang badan usaha milik daerahbadan usaha milik daerah, pp. melaksanakan ketatausahaan bagibadan usaha milik daerahdan usaha milik daerah, ww. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian badan usaha milik daerah guna mencarikan jalan keluar atau solusinyaadan usaha milik daerah, yybadan usaha milik daerah, zzbadan usaha milik daerahdan usaha milik daerah dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi perekonomirekonomian, ddd. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian badan usaha milik daerah, dan eerdayaan masyarakerdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten perekonomian dan pembangunan,. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala bagian administrasi pemberdayaan masyarakaterdayaan masyarakat, mengoordinasiklaksanamonitoring, evaluasi, dan pelaporpengendalian pelaksanaan programgawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsimberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas: menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja tahunan bagian administrasi pemberdayaan masyarakyang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, kerukunan hidup beragama,cial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kepemudaan dan olahragbersama perangkat perangkat daerah yang bersangkutantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahadakan pembinaan dan pengendalian terhadapil. menyelenggarakan pemberian fasilitasi bagilayanan administrasi kepadadaerah dalam kaitannya dengan usulanoo. menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan pemerintah kota bersama perangkatdaerah, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadappenyusunan konsep laporaniapan bahan bahan yang diperlukan oleh asisten perekonomian dan pembangunan dalam rangka mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan dan pasca bencana, menyelenggarakan koordinasi penyaluran bantuan walikota bagi para korban bencana melalui perangkat daerah yang terkait, menyelenggarakan koordinasi penyaluran bantuan walikota bagi organisasi organisasi sosial, organisasi organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan dan organisasi organisasi yang bergerak bidang pemberdayaan perempuan, menyelenggarakan koordinasidalam rangka mempersiapkan pengajuanerdayaan masyarakerdayaan masyarakerdayaan masyarakaterdayaan masyarakerdayaan masyarakerdayaan masyarakerdayaan masyarakat, dan kk dan cc. sub bagian kepemudaan dan olahraga. sub bagian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anaerdayaan masyarakat. kepala sub bagian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, penyusunan konsepmonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kota,erdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakmberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anakrempuan dan perlindungan anak serta mengusulkannya kepada kepala bagian administrasi pemberdayaan masyarakat, mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh kepala bagian administrasi pemberdayaan masyarakat, cc. menampukoordinasiyusunan konsepdan pengolahan data sertailoo. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota dalam kaitannya dengankonsep kebijakan pemerintah kotadalam rangka penetapan kebijakan pemerintah kota mengenai penunjukan perangkat daerah (leading sector) yang akan mengelolamonitoring ddari perangkat daerah yang terkait, melaksanaknyusun konsepkepada pemerintah pusat, melaksanngendalian terhadap mekanismeaa. melaksanakanbb. mempersiapkan sosialisasicc. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, ffegiatan tata usaha bagian administrasi pemberdayaan masyarakaterdayaan masyarakat yang berhubungan dengan tugas kedinasannn. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi olehpp. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian administrasi pemberdayaan masyarakat dalam hal hal yang berkaitan dengerdayaan masyaraka dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pemberdayaan masyarakatadministrasi pemberdayaan masyarakat, uu. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan denganvv. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian sosial, ketenagakerjaan dan transmigsosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi mempunyai fungsi penyusuna,sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksanaan pembinaan dalam bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasiosial, ketenagakerjaan dan transmigrasiosial, ketenagakerjaan dan transmigrmbinampersiapkan bahan bahan yang diperlukan oleh asisten perekonomian dan pembangunan dalam rangka mengerima dan mempelajari usulan permohonan bantuan walikota bagi para korban bencanapara korban bencanaara korban bencana, melaksanakan penyaluran bantuan walikota bagi para korban bencana melalui perangkat daerah yang terkait, melaksanakan pemantauan terhadap dinamika kehidupan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi daerah, aa.bbccdd. melaksanakan penyusunan konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, ee. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, ff. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasisosial, ketenagakerjaan dan transmigrasisosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi kepada dewan perwakilan rakyat daerahosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kkm.memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, nnsosial, ketenagakerjaan dan transmigrpposial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, gg. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, rrsosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, sssosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, tt, uu dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian pemberdayaan masyarakat, vvww. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian pemberdayaan masyarakat, xx. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan yy. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian kepemudaan dan olahrakepemudaan dan olahraga mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian kepemudaan dan olahraga dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan kepemudaan dan olahraga. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian kepemudaan dan olahraga, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan kepemudaan dan olahragakepemudaan dan olahragpelaksanaan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahragmudaan dan olahragmudaan dan olahramudaan dan olahragakepemudaan dan olahragpemerintah kotaemudaan dan olahraga, mengadakan pembinakepemudaan dan olahragakepemudaan dan olahragpemudaan dan olahraga, menerima dan mempelajari usulan permohonalurmantauan terhadap dinamika kehidupan kepemudaan dan olahraga daerahaabbcc. melaksanakan penyusunan konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga, dd. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga, ee. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai kepemudaan dan olahragkepemudaan dan olahraga berdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, hh. mempersiapkan pengajuan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga kepada dewan perwakilan rakyat daerah walikota, iimudaan dan olahragakepemudaan dan olahragamudaan dan olahraga, pp. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian kepemudaan dan olahragmudaan dan olahraga, rrkepemudaan dan olahraga, sskepemudaan dan olahragamudaan dan olahraga dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian pemberdayaan masyarakatpemberdayaan masyarakat, ww. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian kepemudaan dan olahraga, xxangunperekonomian dan pembangunantersebutoordinasikan pelaksanapenyelenggaraan perencanaan kegiatan pembangunan untuk lingkup sekretariat daerah, penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota, penyelenggaraan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkunganmbangunbangunkoordinasikanjadwalan dalam rangkpenyusunan analisis standardpembangunanpembangunan lingkungan pemerintah kota, menyelenggarakan pendataan terhadap kegiatan pembangunapembangunan lingkungan pemerintah kota, menyelenggarakan rapat evaluasi dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota,kegiatan dalam rangkaangunanangunanangunan, ggangunanangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten perekonomian dan pembangunanperekonomian dan pembangunan, kk, dan il. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya bagian administrasi pembangunan, membawakan dan sub bagian pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. sub bagian perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisatencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi pembangunan yang berkenaan dengan perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada kepala sub bagian perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata mempunyai fungsi penyusuna,cc. pelaksanaan pembinaanencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisatngadakan pembinamengadakan pengendalingadakan penghimpunan data dan bahan bahan penyusunan rancangan usulan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm), ss. mengadakan analisis serta pengkajian terhadap data dan bahan bahan penyusunan rancangan usulan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm), menyusun konsep rancangan usulan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)gadakan penghimpunanmengadakan analisis serta pengkajian terhadapzz. menyusun konsep rancanganaa. mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan pengembangan program dan kegiatan pembangunan lingkungan sekretariat daerah, bb. mengadakan pembinaan dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pembangunan lingkungan sekretariat daerah, cc. menyusun jadwal pelaksanaan penyusunan rancangan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, dd. melaksanakan sosialisasi jadwal pelaksanaan penyusunan rancangan kegiatan satuan kerja perangkat daerah, ee., ff.gghh.ii.ji:kk.il. dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd), mm.melaksanakan pendataannn. mengadakan analisisnyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada walikota mengenaipp. melaksanakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan analisis standard belanja, gg. melaksanakan penyusunan analisis standard belanja, rr. melaksanak, ss. mempersiapkan sosialisasi, tt. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai: uuvv. melaksanakan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata berdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, ww.encanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata, yy. melaksanakan kegiatan tata usaha bagian administrasi pembangunan, zzaaabbb.memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, cencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata, d, pembangunan, perhubungan dan pariwisata, fff., pembangunan, perhubungan dan pariwisata, gpembangunan, perhubungan dan pariwisata, hhh. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian administrasi pembangunan dalam hal hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sub bagian perencanaan, pembangunan, perhubungan dan pariwisata, iiiangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pembangunan, kmm. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian perencanaan pembangunan, perhubungan dan pariwisata, dan nnn. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pekerjaan umum, pertambangan energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hiduptugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pekerjaan umum, pertambangan energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian administrasi pembangun. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padafungsi penyusunagendalian bidang pekerjaan umum, pertambangan energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidupkerjaan umum, pertambangan energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hiduprincian tugas menyusumbinamonitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kotapembangunan lingkungan pemerintah kotapembangunan fisik yang dilaksanakan oleh perangkat daerahembangunan, melaksanawalikota wakil walikota lokasi lokasi kegiatan pembangunan fisik, melaksanakan penghimpunan data bulanan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunanpembangunan satuan kerja perangkat daerah, zz. mempersiapkan bahan bah aa. melaksanak: bb. melaksanakan pembuatan nobulan rapat evaluasi, cc. merumuskan permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota berdasarkan hasil rapat evaluasi yang harus ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh perangkat daerah, dd. menyampaikan rumusan permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, ee. menghimpun data dan bahan mengenai tindaklanjut yang telah dilakukan oleh perangkat daerah atas permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota, ff. melaksanakan penyusunan laporan mengenai tindak lanjut atas permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan pemerintah kota yang telah dilakukan oleh perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada walikota, gg. mempersiapkan bahan bahan dalam rangka peresmian hasil kegiatan pembangunan oleh walikota, hh.ii. memberikan rekomendasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah kota kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan penyelesaian kegiatan pembangunan, ji: melaksanakan penyusunan konsep, kk. mempersiapkan sosialisasiil. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenaimm.nn. melaksanakan penyempurnaan terhadapberdasarkan masukanmasukan dari perangkat perangkat daerah, mempersiapkan pengajuan rancangan peraturkepada dewan perwakilan rakyat daerah walikota, ppww. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapyyzz dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pembangunmbangunan, ddd. eee. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikatugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikadimaksud padafungsi penyusunagendalian bidang pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pelaksanaan ketatausahaan bagitanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikan, ss. mempersiapkan sosialisasisosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenaiberdasarkan masukanmasukan dari perangkat perangkat daerah, mempersiapkan pengajuanlaksanakan ketatausahaan bagian, tanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, ff. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanhhii dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pembangunan, l. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian administrasi pembangunan, mm., dan nnkesejahteraan rakykesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah kota bidang kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyat, penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan program kota dalam bidang kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyatrakyatkesejahteraan rakyat, menyelenggarabidang kesejahteraan rakyatrakyatrakyat, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kota bidang kesejahteraan rakykota dalam bidang kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program kota dalam bidang kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan kegiatan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyatkesejahteraan rakykesejahteraan rakykesejahteraan rakyat guna mencarikan jalan keluar atau solusinyakesejahteraan rakykesejahteraan raky kksub bagian keagamagamaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian keagamaan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian kesejahteraan rakyat yang berkenaan dengan keagamaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian keagamaan mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian keagamaan, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan keagamyang berkenaan dengan keagamagamaagamagamagampemerintah kota yang berkenaan dengan keagamagamaan, mengadakan pembinakota, ss. melaksanakan pendataan terhadap jumlah pemeluk agama agama yang ada kota, 'mpersiapkan bahan bahan dan data dalam rangkalaksanakanzz. menerima dan mempelajarikota, aarumah atau sarana sarana ibadah, bb: cc.dd. menerima dan mempelajarieeffgghh. menerima dan mempelajari usulan permohoniiji:kk. melaksanakan penyaluran bantuan walikota bagi penyelenggaraan kegiatan keagamaan kota, melaksanakan pemantauan terhadap dinamika kehidupan beragama kota, mm., nn.oo. mempersiapkan bahan bahan yang diperlukan oleh asisten bidang ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, pp. mempersiapkan bahan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan mto tingkat kota, gg. melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan mto tingkat daerah, rr. melaksanakan rencana penyelenggaraan mto tingkat daerah, ss. mempersiapkan bahan bahan dan data dalam rangka pengiriman kafilah mto kota mto tingkat provinsi, tt. melaksanakan pengiriman kafilah mto kota mto tingkat provinsi, uu.kota, vv. melaksanakan rencana penyelenggaraan upacara peringatan hari besar islam lingkungan pemerintah kota, ww. melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka pembinaan mental spiritual para pegawai pemerintah kota, xx. melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan urusan haji daerah, yy. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan keagamaan, zz. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, aaa. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai kehidupan beragama dalam rangka menjaring masukan masukan dari perangkat perangkat daerah yang terkait, bc. melaksanakan penyempurnaan terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan kehidupan beragama berdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, ddd. mempersiapkan pengajuan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kehidupan beragama kepada dewan perwakilan rakyat daerah walikota, eeeagamaan, fh. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, iagamaanagamaan, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian keagamaan, mmmagamaan, nnnagamaan,agamaan, pagamaan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian kesejahteraan rakyatr. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat, dan sss. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pendidikan dan kebudaybudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian kesejahteraan rakyat yang berkenaan dengan pendidikan dan kebudayaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pendidikan dan kebudayaan mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian pendidikan dan kebudayaan, penyusunan konsep kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan pendidikan dan kebudaydidikan dan kebudaydidikan dan kebudayadidikan dan kebudaydidikan dan kebudaypendidikan dan kebudaypemerintah kotadidikan dan kebudaykegiatan ketatausahaan bagian, ssdidikan dan kebudaypendidikan dan kebudayidikan dan kebudayaan, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian pendidikan dan kebudayaandidikan dan kebudayaan, bbpendidikan dan kebudayaan, ccpendidikan dan kebudayaanidikan dan kebudayaan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian kesejahteraan rakyat, eeff. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat, gg. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian kesehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian kesehatan dan keluarga berencana dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian kesejahteraan rakyat yang berkenaan dengan kesehatan dan keluarga berencana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kesehatan dan keluarga berencana mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian kesehatan dan keluarga berencana,sehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencsehatan dan keluarga berencanambinampersiapkan rapat koordinasi dan kegiatan kegiatan lainnyahatan dan keluarga berencanngendalisehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencana, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian kesehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencana, aasehatan dan keluarga berencana, bbsehatan dan keluarga berencansehatan dan keluarga berencana dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian kesejahteraan rakyat, ddee. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat, ff. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangbidang administrasi umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan asisten administrasi umum dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugamenyusun usulan rencana strategis sekretariat daerah yang berkenaan dengan asisten administrasi umum sebagaimana menjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, mengajuadministrasi umum sesuai dengan rencana strategi berdasarkan masukan dari bagian bagian yang dibawakanngelolaan administrasi kepegawaian sekretariat daerah, menyelenggarakan pembinaan bidang kepegawaian bagi para pegawai sekretariat daerah, menyelenggarakan urusan persandian dan telekomunikasi, meliputi penerimaan, pengamanan dan pengiriman berita informasi berita melalui sandi telekomunikasi serta pemeliharaan alat alat sandi dan jaringan hubungan telekomunikasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan para staf ahli walikota, menyelenggarakan program pendayagunaan para pejabat fungsional lingkungan sekretariat daerah, ss. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat daerah, menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangankuntansigadaan perlengkapan bagi seluruh bagian lingkungaa. menyelenggarakan administrasi barang daerah yang dikelola oleh sekretariat daerah, bb. menyelenggarakan pelayanan pelelangan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah pemerintah kota, cc. menyelenggarakan pengendalidd. menyelenggarakan pembinaee. menyelenggarakan kegiatan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota wakil walikota, ff. menyelenggarakan publikasi berita yang menyangkut kegiatan walikota wakil walikota, gg. menyelenggarakan pemberian informasi mengenai kebijakan walikota wakil walikota kepada kalangan pers dan masyarakat, hh. menyelenggarakan acara penerimaan tamu tamu pemerintah kota, ii.kkmnnadministrasi umum, gg. mengkrrsekretaris daerah, vv., dan ww. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. asisten administrasi umum, membawakan bagian umum, bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian keuangan dan perlengkapan, dan bagian administrasi pengadaan barang dan jasa. bagikota bidang umum, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota bidang umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur daerah bidang umumbidang administrasi umum, mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh asisten bidangyusunan konsep kebijakan yang diperlukan oleh asisten bidang administrasi umum dalam rangka mengoordinasikrapat koordinasi dalam rangka pengordinasiadakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraoordinasikelolaan tatausaha pimpinan daerah dan sekretariat daerah, oo. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian sekretariat daerah, menyelenggarakan pengelolaan administrasi kearsipan sekretariat daerah, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkungan sekretariat daerah, menyelenggarakan upaya upaya peningkatan kesejahteraan pegawai lingkungan sekretariat daerah, menyelenggarakan pengadaan kebutuhan teknis administratif para pejabat fungsional lingkunganalisis kebutuhan pemeliharaeliharaan dan perawatbbjalan keluar atau solusinya, ccumum, dd. umumasisten bidang administrasibidang administrasi umum, hh. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan bagian umum, dan ii. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya., dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian umum yang berkenaan dengan kerumahtanggaan pimpinan daerah dan sekretariat daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini,kerumahtanggaserta kerumahtanggapimpinan daerah dan sekretariat daerahkota, melaksanakan penyusunan konsepdataanlatan rumah tangga pimpinan daerah dan sekretariat daerah:gadaan peralatan rumah tangga pimpinan daerah dan sekretariat daerah, aa. melaksanakan pendataanbb. melaksanakan penyusunan rencanacc.dd.ee. melaksanakan pendataanff. melaksanakan penyusunan rencanagg. melaksanakan pengadaan jasa perawatan serta perbaikan rumah rumah jabatan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, hh. melaksanakan pendataanii. melaksanakan penyusunan rencanaji: melaksanakan penyediaan jasakk. il.m.nn. melaksanakan pendataanoo. melaksanakan penyusunan rencanapp. melaksanakan pembangunan fasilitas fisik tambahan pada gedung gedung pemerintah kota yang dikelola oleh sekretariat daerah, gg.rr. ss.tt.uu. melaksanakvv.ww.xx. melaksanakan kegiatan pengaturan terhadap kunjungan tamu tamuberhak menerima pelayanan keprotokolan, yymemerlukan pelayanan yang bersifat protokoler, zz. melaksanakan penyusunan konse: aaa. mempersiapkan sosialisasi, bbb. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai kerumahtanggaancccddd. melaksanakan penyempurnaan terhadaberdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, eee. mempersiapkan pengajuankepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikota, fgkmmnumah tanggapppgrs. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum, ttt., dan uuutata usaha dan kepegawaian dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian umum yang berkenaan dengan ketatausahaan dan kepegawai penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian tata usaha dan kepegawaian, penyusunan konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan urusan tata usaha dtata usaha dtata usaha dan kepegawaian sekretariat daerah, pelaksanaan urusan tata usaha dusaha dan kepegawaicc. menampungaa.bb.cc.dd.ee.ff.gg.hh.ii. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian dalam rangka penyusunan formasi pegawai lingkungan sekretariat daerah, ji:, kk.il.m.menyusun konsep telaahan dan atau kebijaknn.oo. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadappp. mempersiapkan bahan bahan dan data yang diperlugg., rr.ss. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajittuu. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) staf ahli walikota dan para pegawai lingkungan sekretariat daerah, vv.ww.xx. yy. zz.aaa.bbb.ccc.ddd. eee.fff. melaksanakan kegiatan penelitianggg. menyusuhhh.melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, iii.ji.kkk.il. melaksanakan penyusunan konsepmmm. mempersiapkan sosialisasinnn. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai urusan ketatausahaan dppp.urusan ketatausahaan dan kepegawaian sekretariat daerah berdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, ggg. mempersiapkan pengajuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah walikota, rrrdan kepegawaian, stttuuu.memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, vvvxxxyyyusaha dan kepegawaian, zzz, aadan kepegawaian, bbbccccddeeeeffff. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum, ggg. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, dan hhh.melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian radio dan telekomunikasiumum. kepala sub bagian radio dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian radio dan telekomunikasi dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bagian umum yang berkenaan dengan persandian, radio dan telekomunikasiradio dan telekomunikasi mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagi radio dan telekomunikasi, penyusunan konsep kebijakpersandian, radio dan telekomunikasi sekretariat daerah, pelaksanaan urusan persandian, radio dan telekomunikasiadio dan telekomunikasi mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub sub bagian radio dan telekomunikasiradio dan telekomunikasi dilingkungan pemerintah kota melaksanakan penyusunan konsepradio dan telekomunikasi dilingkungan pemerintah kota mengadakan pembinangadakan pengendalikegiatan ketatausahaan bagian umum, melaksanakan penyusunan konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan radio dan telekomunikasi dilingkungan pemerintah kota, xx. mempersiapkan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai radio dan telekomunikasi dilingkungan pemerintah kota dalam rangka menjaring masukan masukan dari perangkat perangkat daerah yang terkait. melaksanakan penyempurnaan terhadapberdasarkan masukan masukan dari perangkat perangkat daerah, bb. mempersiapkan pengajuankepada dewan perwakilan rakyat daerah atau walikotadio dan telekomunikasi, ddadio dan telekomunikasi, adio dan telekomunikasi, ji: melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian radio dan telekomunikasi, adio dan telekomunikasi, iladio dan telekomunikasi, mmadio dan telekomunikasi, dio dan telekomunikasipp. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum, gg. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian radio dan telekomunikasi, dan rrbungan masyarakat dan protokol dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten administrasi umum bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengkwalikota wakil walikota sekretaris daerah, penyelenggaraanbungan masyarakat dan protokolbungan masyarakat dan keprotokolhubungan masyarakat dan keprotokolanpengordinasian perumusan kebijakan pemerintah kota yang berkenaan dengan hubungan masyarakat dan keprotokolsekretariat daerah yang berkenaan dengan hubungan masyarakat dan keprotokolanbungan masyarakat dan keprotokolan, mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang hubungan masyarakat dan keprotokolkegiatan peliputan terhadapoo. menyelenggaraknyelenggarmenyelenggarakan publikasi beritamelalui media cetak dan media elektronika, menyelenggarakan jumpa pers dalam rangka pemberian informasi mengenai kebijakan walikota wakil walikota sekretaris daerahnyelenggarakan pengelolaan crisis center pemerintah kota, menyelenggarakan penerimaan terhadap pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelenggarmenyelenggarakan pengelolaan prasarana dan sarana peliputan, pendokumentasian, sertamenyelenggarkota yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler, menyelenggarakan penyusunan jadwal dan acara perjalanan dinas walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, menyelenggarakan penyiapan administrasi perjalanan dinas walikota, wakil walikota, dan sekretarisbungan masyarakat dan protokolbungan masyarakat dan protokolbungan masyarakat dan protokol guna mencarikan jalan keluar atau solusinyabungan masyarakat dan protokol, gghubungan masyarakat dan protokolbungan masyarakat dan protokol dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten administrasi umumadministrasi umum, kk., dan il dan cc. sub bagian protokol. sub bagian publublikasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian publik. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, kepala sub bagian publikasi mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian publikasi, penyusunan konsep kebijakcc. pelaksanaublikasi kegiatan walikota wakil walikota, pelaksanaan pemberian informasi kepada kalangan pers dan masyarakat mengenai kebijakan walikota wakil walikota, pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahublikasi mempunyai rincian tugas menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian publikmbina22222ngendaliwalikota wakil walikota, melaksanakan penyusunan konsep berita kegiatan walikota wakil walikota, melaksanakan publikasi berita kegiatan walikota wakil walikotawalikota wakil walikotangadakan jumpa pers dalam rangka pemberian informasi mengenai kebijakan walikota wakil walikotampersiapkan bahan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana pendirian serta pengembangan prasarana dan sarana crisis center pemerintah kota, melaksanakan pendirian serta pengembangan prasarana dan sarana crisis center pemerintah kota, melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana crisis center pemerintah kota, melaksanakan penerimaan terhadap pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan kota, aa. menyampaikan pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan kota kepada perangkat daerah yang terkait: bb. melaksancc.dd. melaksanakan pengadaan serta pengembangan prasarana dan saranaee.gg. melaksanakan penyusunan konsehh. mempersiapkan sosialisasii. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenaijikk. melaksanakan penyempurnaan terhadampersiapkan pengajuanmnnppublikasi, rrssublikasi, tt. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian publikasi guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, uuublikasi, vvublikasi, wwublikasi, xxublikasi dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol, yyzzaaa. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian publikasi, dan bbb. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian dokumentasidokumentasi informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian dokumentasi inform. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentasi informasiinformpelaksanaan pembinaangumpulan informasi mengenai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan opini publik kotdokumentasi informdokumentasi informmbinaan terhadap pelaksanaan kegiatmpersiapkan peralatan dan personil dalam rangkabaik secara langsung maupun melalui pemberitaan dalam media cetak dan media elektronik, melaksanakan kegiatan pengolahan hasil hasil yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah kota dalam bentuk kliping, rekaman audio, rekaman video, film dan lain lain: melaksanakan penyusunan resume pemberian catatan mengenai peristiwa peristiwa dan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat kota sebagai bahan penyusunan kebijakan walikota wakil walikota, melaksanakan kegiatan pendokumentasian mengenaikegiatan tata usaha bagian hubungan masyarakat daa. melaksanakan penyusunan konsebb. mempersiapkan sosialisasimelaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenaiff. mempersiapkan pengajuandokumentasi informasidokumentasi informasi, nn. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian dokumentasi informasidokumentasi informasi, ppdokumentasi informasi, ggdokumentasi informasidokumentasi informasi dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol, ssuu. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian dokumentasi informasi, dan vv. keprotokolan. untuk menyelenggarakan tugas pokoktahuntokolkeprotokolpemerintahrotokolmberian fasilitasi bagi seluruh perangkat kotapertemuan lingkungan pemerintah kotasanakan kegiatan pembuatan nobulan dalam penyelenggaraan rapat rapat dinas lingkungan pemerintah kota yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler, mempersiapknyusunan konsep rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan keprotokolan, zz. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan keprotokolan, aa. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai keprotokolan, . melaksanakan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan keprotokolan, dd. mempersiapkan pengajuan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan keprotokolan, ee. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, rotokoltokol, il. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian protokoltokol, nnrotokol, oorotokoltokol dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian hubungan masyarakat dan protokol, ggss. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian protokol, dan ttkeuangan dan perlengkap dan perlengkap dkeuangan dan perlengkapan, mengkgkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan dan perlengkapan sekretariat daerah, penyelenggaraan penyusunan program dan pelapordan perlengkapan sekretariat daerah, penyelenggaraan kegiatan verifikasi, penyelenggaraan fasilitasi dan penganggaran kegiatan staf ahli walikeuangan dan perlengkapkeuangan dan perlengkapngelolaan keuangan dan perlengkapan sekretariat daerahdan perlengkapan sekretariatdan perlengkapan sekretariatdan perlengkapan sekretariat daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan perlengkapan sekretari) sekretariat daerah, menyelenggarakan penyusunan anggaran kas sekretariat daerah, menyelenggarakan pengendalian dalam rangka penyediaan kredit anggarandan perlengkapan sekretariat daerah, menyelenggarakan pengujian atas kebenaran surat permintaan pembayaran spp): menyelenggarakan penerbitan surat perintah membayar uang semu), menyelenggarzz. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara sistematis dan kronologis, aa. menyelenggarakan penyusunan laporan keadaan kas sekretariat daerah, bb.cc.dd. menyelenggarakan analisis kebutuhee. menyelenggarakan pengadff. menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusigg. menyelenggarakan penyusunan buku standar belanja pemerintah kota cirebon, hh. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dan anggaran staf ahli walikota, ii dan perlengkapan, ji:kkil dan perlengkapan, nndan perlengkapan dan perlengkapan, ppkeuangan dan perlengkapan perlengkapan dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten administrasiasisten administrasi umum, tt. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan bagian keuangan dan perlengkapan, dan uu dan cc. sub bagian perlengkapan sekretariat daerah. sub bagian program dan pelaporrogram dan pelaporan sekretariat daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian program dan pelaporan sekretariat daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas kepala bagian keuangan dan perlengkapan yang berkenaan dengan program dan pelaporan untuk lingkuprogram dan pelaporan sekretariat daerah mempunyai fungsi penyusuna,yusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan laki)gram dan pelaporngadakan penghimpunan data dan bahan bahan penyusunan rancangan rencana strategis sekretariat daerah, ss. mengadanyusun konsep rancangan rencana strategis sekretariat daerah, mengadakan penghimpunan data dan bahan bahan penyusunan rancangan rencana kerja sekretariat daerah, mengadanyusun konsep rancangan rencana kerja sekretariat daerah, xx. menyusun rancangan penetapan kinerja sekretariat daerahzz.aa.bb. melaksanakan penghimpunan bahan bahan dan data dari seluruh asisten dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) sekretariat daerah, cc. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) sekretariat daerah, dd. melaksanakan penyusunan konse, ee. mempersiapkan sosialisasisosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai:kepada dewan perwakilan rakyat daerah ataugram dan pelaporan sekretariat daerah, kk. melaksanakan kegiatan tata usaha bagian keuangan dan perlengkapan, ilmnn.rogram dan pelaporan sekretariat daerah, ppgram dan pelaporan sekretariat daerah, rr. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian program dan pelaporan sekretariat daerahgram dan pelaporan sekretariat daerah, ttrogram dan pelaporan sekretariat daerah, uu. melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian lainnya yang ada lingkungan bagian keuangan dan perlengkapanmengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian keuangan dan perlengkapan, yy. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian program dan pelaporan sekretariat daerah, dan zz. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian keuangkeuangkeuangngelolaan keuang: penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian keuangan sekretariat daerah, penyusunan konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan anggarpelaksanaan penyusunan keuangan sekretariat daerah, pelaksanaan pengelolaan keuanguangan sekretariatuangtahunan sekretariat daerah, mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran perubahrhitungan anggaran sekretariat daerah, aa. melaksanakan pengumpulan bahan bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah, bb. melaksanakan pemutakhiran data keuangan, cc. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semester sekretariat daerah, dd. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun sekretariat daerah, ee. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan sekretariat daerah, ff. melaksanakan pengujian atas kebenaran surat permintaan pembayaran spp), gg. melaksanakan penerbitan surat perintah membayar uang semu), hhii.ji:kk. melaksanakan pengartian daftar gaji, il.m.melaksanakan pembukuan realisasi anggaran secara sistematis dan kronologis, nn.pp. melaksanakan akuntansi keuangan sekretariat daerah, gg.rr.dokumen keuangan atau ketentuan ketentuan yang berlaku, ss. memberikan pengesahan terhadap surat pertanggung jawaban spj), tt. meregistrasikan pengesahan terhadap surat pertanggung jawaban spj), uuvvww. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, xx. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, yy. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai pengelolaan keuangan sekretariat daerah, zza. melaksanakan penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, bbb.mempersiapkan pengajuan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, cdddf. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, gkeuangan sekretariat daerah, huangan sekretariat daerah, jjsekretariat daerah, kuangan sekretariat daerah, ilkeuangan sekretariat daerah, mmmkeuangan sekretariat daerah, nppp.memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian keuangan dan perlengkapan, ggg. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian keuangan sekretariat daerah, dan rrr. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian perlengkaperlengkapperlengkap sekretariat daerah, penyusunan konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan perlengkapperlengkaplengkaperlengkaprlengkaplengkapngadakota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan gudang barang sekretariat daerah, 'yimpanan dan pemeliharaan atas barangbarang yang telah diselenggarakan pengalamannya olehkota, menyusun daftar hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dan menjadi kewenangan sekretariat daerah, aa. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas jabatan milik sekretariat daerah, bb. melaksanakan penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlengkapan sekretariat daerah, cc. mempersiapkan sosialisasi rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan perlengkapan sekretariat daerah, dd. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai urusrlengkapan sekretariat daerahrlengkapan sekretariat daerah sekretariat daeraherlengkapan sekretariat daerahlengkapan sekretariat daerah, oo. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian perlengkapan sekretariat daerahlengkapan sekretariat daerah, ggerlengkapan sekretariat daerah, rrperlengkapan sekretariat daerahlengkaptt. mmemaraf dan atau menandatangani surat surat dan naskahkeuangan dan perlengkapan, vv.sekretariat daerah, dan wwadministrasi pengadaan barang dan jasngadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas asisten administrasi umum bidang pelayanan lelangkepala bagian administrasi, mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah kota bidang pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kota, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur daerah bidang pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kota, penyelenggaraan pelayanan lelang pengadaan barang dan jasangadaan barang dan jasagadakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kota, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perlengkapan sekretariat daerah yang berkenaan dengan pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kotanghimpunan data rencanaoo. menyelenggarakan penyusunan jadwal pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan mengendalikan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan penyusunan konsep peraturan daerah dan peraturan keputusan walikota mengenai pelayanan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kotngadaan barang dan jasangadaan barang dan jasngadaan barang dan jasa,administrasi pengadaan barang dan jasngadaan barang dan jasa dengan persetujuan atau sepengetahuan asisten administrasi umum, . memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada asisten administrasi umum, ddngadaan barang dan jasa, dan dan cc. sub bagian pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya. sub bagian pengadaan pekerjaan konstrukpekerjaan konstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pengadaan jasa konstruksipekerjaan konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengadaan pekerjaan konstruksi mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian pengadaan pekerjaan konstruksi, penyusunan konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan lelang pengadaan pekerjaan konstruksipelaksanaan pelayanan lelang pengadaan pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi mempunya rincian tugas menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian pengadaan pekerjaan konstruksidanngajukan perminta pengadaan jasa konstruksi, mengadakan pengumpulan data harga pasar pekerjaan konstruksi, menyusun jadwal pelaksanaan lelang pengadaan pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi, mempersiapkan pembentukan kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi, mengadakan pengaturan dalam rangka pendistribusian paket paket pengadaan pekerjaan konstruksi kepada kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi, memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana rapat kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi, aa. mengendalikan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksidd. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai pelayanan lelang pengadaan pekerjaan konstruksiproduk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan lelang pengadaan pekerjaan konstruksihh. melaksanakan kegiatan ketatausahaan bagian administrasi pengadaan barang dan jasa, iiadaan pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi, pppekerjaan konstruksi guna mencarikan jalan keluar atau solusinypekerjaan konstruksi, rrpekerjaan konstruksi, sslam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sub bagian pengadaan pekerjaan konstruksipekerjaan konstruksi dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian administrasi pengadaan barang dan jaswwpekerjaan konstruksi, dan xxpengadaan baradministrasi pengadaan barangbarangbarang dan jasa lainnya mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian administrasi pengadaan barang, penyusunan konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan lelang pengadaan barangpelaksanaan pelayanan lelang pengadaan baranadministrasi pengadaan barang mempunyai rincian tugas menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian administrasi pengadaan barangngajukan permintalainnya perangkat daerah dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan lelang pengadaan barang, mengadakan pengumpulan data harga pasar barang, menyusun jadwal pelaksanaan lelang pengadaan barangbarang, xx. mempersiapkan pembentukan kelompok kerja pengadaan barang, mengadakan pengaturan dalam rangka pendistribusian paket paket pengadaan barang kepada kelompok kerja pengadaan barang, memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana rapat kelompok kerja pengadaan barang, aa. mengendalikan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengadaan barangbarangbarang, dd. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai pelayanan lelang pengadaan barangbarangbarangdministrasi pengadaan barangadministrasi pengadaan barangadministrasi pengadaan barang, oo. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian administrasi pengadaan barangdministrasi pengadaan barangadministrasi pengadaan barangadministrasi pengadaan barangdministrasi pengadaan barangadministrasi pengadaan barang, dan ww. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyjasa konsultansi dan jasa lainnya mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan sub bagian pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyajasa konsultansijasa konsultansi dan jasa lainnya mempunyai fungsi penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya,pelaksanaan pelayanan lelang pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyjasa konsultansi dan jasa lainnygadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyangajukan permintajasa konsultansi dan jasa lainnya perangkat daerah dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan lelang pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, mengadakan pengumpulan data harga pasar jasa konsultansi, menyusun jadwal pelaksanaan lelang pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyajasa konsultansi dan jasa lainnya, mempersiapkan pembentukan kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, mengadakan pengaturan dalam rangka pendistribusian paket paket pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya kepada kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, mengendalikan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, aa. memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana rapat kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, bb. melaksanakan kegiatan ketatausahaan bagian, ccddee. melaksanakan sosialisasi rancangan produk hukum daerah mengenai pelayanan lelang pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnyhhjasa konsultansi dan jasa lainnyajasa konsultansi dan jasa lainnya, oojasa konsultansi dan jasa lainjasa konsultansi dan jasa lainnyajasa konsultansi dan jasa lainnyajasa konsultansi dan jasa lainnya, dan wwsekretariat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tekniserdasarkan struktur organisasistaf ahlihukum dan politikhukum dan politik mempunyai rincian tugas melaksanakan pencernaan terhadapdariilihan umum pilpres dan pilkada), produk hukum dan peraturan perundang undangan daerah, penyelenggaraan tertib hukum, perlindungan hak asasi manusia ham), bantuan hukum kepada pemerintah daerah, kesadaran hukum, kenotarisan daerah, penyidik pegawai negeri sipil ppn), polisi pamong praja pol pp), dokumentasi dan informasi hukum, partai politik, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pencatatan sipil, kependudukan, serta pengawas dan politik yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan walikota, menyusun dan atauerintaherintahan mempunyai rincian tugas melaksanakan pencernaan terhadapdaerah, pengembangan dan pembinaan kapasitas pemerintah daerah, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, harmonisasi hubungan wilayah, mitigasi dan pencegahan bencana, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, perbatasan kecamatan dan kelurahan, perbatasan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengembangan organisasi perangkat daerah, analisa jabatan, informasi jabatan, standar kompetensi jabatan, harmonisasi hubungan antar daerah, kerjasama antar daerah, standar pelayanan minimal spm), hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah skpd), penyusunan prosedur tetap dan standard operating prosedur sop), pelayanan publik, keagrariaan, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ppd), laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kpj), laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan laki):erintahbangunbangunan mempunyai rincian tugas melaksanakan pencernaan terhadappenataan ruang, pembangunan fisik, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, teknologi informasi, komunikasi, multimedia, sistem informasi manajemen, informatika, rencana induk dan implementasi e government, perhubungan, kearsipan, perpustakaan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, kebersihan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, perencanaan daerah, dan kepariwisatauntuk menyelenggarakan tugas pokokrincian tugas: melaksanangawasan melekat, kepegawaian, pelaksanaan tugas pejabat, lakon, kesehatan masyarakat, sosial, keagamaan, pendidikan, keluarga berencana, perlindungan perempuan, perlindungan anak, olah raga, kepemudaan dan lembaga kemasyarakatekonomi dan keuangekonomi dan keuangan mempunyai rincian tugas melaksanakan pencernaan terhadappengelolaan dan pendayagunaan asset pemerintah, pengembangan investasi, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, badan usaha milik daerah, perekonomian, ketahanan pangan masyarakat, potensi sumberdaya pangan, produksi pangan, keragaman konsumsi pangan masyarakat pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah pangan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan pendapatan daerahekonomi dan keuangbab tata kerja bagian kesatu umum dalam melaksanakan tugas,petunjuk bagi pelaksanaan tugas. masing masing pejabat lingkungan sekretariat daerahdan diagonalbidang tugasnya. bab kepegawaiansekretariat daerah dan staf ahli berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota serta12nasrudin azis diundangkan cirebon pada tanggal maretnomor tahun sekretariat daerah kota cirebon tanggal maret tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kota cirebon sekretariat daerah naa aan aan aan naa ata alan jalinan anta tatanan naan entaaana aan nlialiaaa aanmasyarakat dan perlengkapan pengadaan umum manusia masyarakat rakyat jasa bea innnnnnnnnnntata kelembagaan peraturan perindustrian, pemberdayaan sub bagian rumah tangga publikasi program dan pengadaan fungsi dan analisa perundang perencanaan, keagamaan pelaporan nal pemerintahan perdagangan, masyarakat, pembangunan, sekretariat pekerjaan formasi jabatan undangan koperasi dan perempuan perhubungan daerah kontruksi umkm dan dan pariwisata dan daa perlindungan sub bagian hpa "ttl dub bagian sub bagian pendidikan dan tata usaha dan sub bagian tugas sub bagian sistem jaringan panen kebudayaan kepegawaian dokumentasi sub bagian sub bagian ha beaban bagan sub bagian transmigrasi perlengkapan pengadaan dan hak asasi badan usaha sekretariatsalinan sesuai dengan aslinya walikota cirebon, kepala bagian hukum dan hak asasi manusia, ttd sekretaris daerah kota cirebon, ttd, nasrudin azis duyun sriwahyuni asep dedkerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintperaturan walikota ini:bagian hukum dan teh manusia, (bb aer duyun sri wahyuni pembinapenetapan harga eceran tertinggi (het) ligdengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cirebon, menimbang bahwa komponen biaya terkait biaya langsung operasional kendaraan dalam rangka pendistribusian liguefied petroleum gas lpg) tabung (tiga) kilogram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil kota cirebon mengalami peningkatan, makasesuai dengdaerah kabupaten kota menetapkan harga eceran tertinggi het) lpg tertentu(tiga) tingkat agen dan pangkalan kota cirebon dengan peraturan wali bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud denganditetapkan sebesar rp. (empat belas ribu lima ratus ditetapkan sebesar rp. (enam belas ribu rupiah).akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.) asasi manusia, vox.an gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan kota cirebon, perlu adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kota cirebon yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, bahwa pengadaan, pengelolaangadaan, pengelolaan: kep m.ekon nomor:wali cirebondror. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi maksud, tujuan, dan dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. bab maksud, tujuan, dan sasaran maksud dibentuknya peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman atau panduan penyediaan cadangan pangan daerah kota. tujuan dibentuknya peraturan wali kota ini untuk meningkatkan penyediaan pangan agar pasokan panganserta bencana sosial. sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah kota adalah: kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga, rawan pangan transien, dan keadaan darurat tertentu. bab iii organisasi pelaksana wali kota menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pangan untuk mengelola cadangan pangan daerah kota. dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan, pemerintah daerah kota membentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. tugas pokok tim pelaksana sebagaimana dimaksud adalah merencanakan pengadaan cadangan pangan, melaksanakan penyaluran cadangan pangan, cc. mengevaluasi penyaluran cadangan pangan, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada wali aerah kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua mekanisme pengelolaan beras cadangan pangan daerah kota disimpan gudang bulog. perum bulog sebagaimana padsebagaieras yang tersedia sebagai cadangan pangan, apabila belum tersalurkan kepada masyarakat sasaran pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasam usulan darikelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebagai berikut lurah mengetahui camat mengusulkan kepada wali kota melalui dinas untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah kotakotajumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan index 400gr orang hari dalam ketentuan paling lama hari, penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai pada titik bagi sasacadangan pangan sampai titik bagi penerima, dan wali kota memerintahkankota sebagaimana perintah wali kotabulog sampai titik bagi para penerima, gs. tim pelaksana kota membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran.daerah kota dari gudang bulog sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah kota. bab pengawasan, monitoring, dan evaluasi wali kota melaksanakan monitoring penyaluran cadangan pangan daerah kota. pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada dinas. dinas sebagaimana dimaksud pada memerintahkan tim pelaksana penyaluran cadangan pangan daerah kota untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dinas. dalam hal pelaksanaan tugas pengawas, monitoring dan evaluasi dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota bab pelaporan dinas melaporkan kepada wali kota tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kota secara periodik setiap (enam) bulan sekali. bab vii pendanaan pendanaan untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab viii ketentuan lain lain bentuk alur dan mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras cadangan pangan, sandra pramana, sh., mm. pembina tingkat (iv b) ship lampiranalur dan mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras cadangan pangan bentuk format alur dan mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras cadangan pangan terdiri dari format pengadaan, dan pengelolaan cadangan pangan format penyaluran beras cadangan pangan wali kota cirebon, ttd, nashrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum dan hak asasi manusia, chandra bima pramana, sh., mm. nw pembina tingkat (iv b) ship19621001 alur dan mekanisme pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan format sata bidang ketersediaan dan distribusi pangan membuat komputer dan program dan rencana atk hari rka dan dpa anggaran kegiatan cadangan pangan. melakukan proses surat penawaran pengadaan beras cadangan harga dan hari dokumen kontrak pangan dengan sistem company profile. penunjukan langsung. membuat berita acara serah terima dan penitipan komputer dan beras cadangan pangan atk menit berita acara antara dprk dengan perum bulog. membuat laporan bulanan komputer dan pangan. menyampaikan laporan bulanan perkembangan cadangan pangan kepada wali kota dan tembusan laporan menit laporan skpd terkait dinas pangan dan peternakan prov. jabar dan badan ketahanan pangan). alur dan mekanisme penyaluran beras cadangan pangan format pelaksana mutu baku kegiatan nn jjj am afa, mata kelengkapan waka apa pasca bencana alam, pihak kelurahan dengan mengetahui camat mengajukan surat komputer dan menit surat permohonan permohonan bantuan pangan atk kepada wali kota cg. kepala dprk. wali kota menginstruksikan kepala dprk untuk surat permohonan menit surat permohonan menindaklanjuti bantuan kepala dprk memerintahkan kepala bidang ketersediaan |dan distribusi pangan untuk surat permohonan menit surat permohonan menindaklanjuti bantuan pangan. bidang ketersediaan dan distribusi pangan laporan hasil (berkoordinasi dengan pihak surat permohonan hari tiga kelurahan dan melakukan nes asi investigasi tempat bencana. kepala dprk mengajukan surat permohonan bulog komputer dan untuk mendistribusikan beras pee menit surat permohonan cadangan kelurahan yang terdampak bencana. dprk memberikan bantuan beras cadangan beras cadangan pangan pangan, berita terlaksananya kepada masyarakat yang acara penyerahan jam penyerahan beras terdampak bencana bertempat barang dan tanda cadangan pangan. kantor kelurahan setempat. terima. kepala dprk menyampaikan laporan laporan penyaluran beras komputer dan menit penyaluran beras cadangan pangan kepada wali atk pen kota. cadangan pangan. |
tno wali kota cirebon provinsi jawa baratudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan hukum yang ada.nashrudin azis diundangkan cirebon pada tanggal mei pj. sekretaris daerah kota cirebonh antusias chandra bima pramana, sh., mm. ci curse pembina tingkat (etaptata ruang kota cirebon. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota cirebon. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota cirebon. bidang adalah bidang pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota cirebon. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota cirebon. seksi adalah seksi pada bidang lingkungan dinas pekerjaan umum dan tatatatatatawajib dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. dinas pekerjaan umum dan tata ruangadministrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajibtata ruangtata:bidang bina marga, terdiri dariterdiri darikerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya serta urusan pemerintahan bidang pertanahairair, membawakanseksi pengelolaan air minum dan air limbah domest. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan air minum dan air limbah domestik, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengelolaan air minum dan air limbah domestik, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengelolaan air minum dan air limbah domestik, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengelolaan air minum dan air limbah domestik, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengelolaan air minum dan air limbah domestir minum dan air limbah domestik, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi pengelolaan air minum dan air limbah domest untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sumber daya air, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengelolaan sumber daya air, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengelolaan sumber daya air, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengeloloperasi dan pemelihar, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi operasi dan pemeliharoperasi dan pemeliharaan sumber daya air, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi operasi dan pemeliharbina marga, membawakanseksi sistem drainase. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sistem drainase, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi sistem drainase, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi sistem drainase, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi sistem drainase, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi sistem drainase, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi sistem drainase, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum dan tata ruang lingkup seksi sistem drainaseangunan jalan dan jemb. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pembangunan jalan dan jembatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pembangunan jalan dan jembatan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pembangunanembangunan jalan dan jembatan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi pembangunaneservasi jalan dan jemb, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi preservasi jalan dan jembatan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi preservasireservasi jalan dan jembatan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi preservasicipta karya, membawakanseksi penataan bangunan kawasan strateg. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan bangunan kawasan strategis, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penataan bangunan kawasan strategis, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penataan bangunan kawasan strategis, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi penataan bangunan kawasan strategis, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi penataan bangunan kawasan strategiskawasan strategisataan bangunan kawasan strategan bangunan gedung dan lingkungannpenerbitan pengkajian izin mendirikan bangunan imb), sertifikat laik fungsi (sfl), peran tenaga ahli bangunan gedung (. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penataan bangunan gedung dan lingkungannya, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannyonstruk. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina konstruksi, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi bina konstruksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi bina konstruksi, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi bina konstruksi, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi bina konstruksi: pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi bina konstruksi, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi bin. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengaturan dan pembinaertiban tata ruang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian dan penertiban tata ruang, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengendalian dan penertiban tata ruang, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengendalian dan penertiban tata ruang, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengendalian dan penertiban tata ruang, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengendalian dan penertibertiban tata ruang, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, lingkup seksi pengendalian dan penertibuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pertanahan, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pertanahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pertanahan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pertanahan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pertanahanpekerjaan umum dan tata ruang(an salinarssesuai dengan aslinya kepalabagian hukum, en) fdi, sh., mh. nasa tembifungsional sub bagian sub bagian umum dan program dan tpengelolaan air seksi seksi seksi minum dan air limbah sistem drainase bea aan bina pembinaan tata buang domestik seksi seksi seksi seksi pengelolaan pembangunan jalan penataan bangunan pengendalian dan pemeliharaan dan jembatan sumber daya air wali kota cirebon, . salinan sesuai dengan aslinya pala bagian hukum, eta, ae: nashrudin azis ery junaidi, sh., mh. ni: pembina tk. (iv b) ip. |
adan aneka tunggu lama provinsi jawa tengahumum tambahanggung masyarakat kelurahan panggung kidul kidul belandimur timurbaru masyarakat kelurahan mlatibaruharjo masyarakat kelurahan mlatiharjarirejo masyarakat kelurahan sarirejrejosari masyarakat kelurahan rejorangsari masyarakat kelurahan karangkarangtempel karangtempeengah tengahbelanja bahan material belanja bahan material opoo pas semasa para belanja jasa kebersihan kantor belanja jasa kebersihan kantor urea pass jemmastamaa eppemecakam pesanan atom|s220e jeeecankamrenangaan stoo| atap apa pma a 0p asapemenocmamremkh sites|s220eos jeemaraocowdmreman states| belanja sewa belanja sewa aopemesasetraenoremat 2soo0o|s2207ar jeeeasmasewatamomemat 3so0o| uma fpammesmaseuasaem 25oo00o|s2207es jeaonaserasamdasam asean aman team peralatan kantor peralatan kantor enafpamesaanaaas amoooo|s22toer jemaseamastas moaa ena fpammasmasereasr toooooo|sz21oer jaaemaserasenesar tolong enapammesaatas aaoooo|s221oer jeaemaseratr emooag perlengkapan lampu lightning perlengkapan lampu lightning tertentu tertentu pemmaraaanaanaa esmooo|s22tta jeamaraksandamasa 37sooko| esmooooo| ang pemetaan teuetpamuara 1e7aoo|s22tt7 jpeemafaanpenaspanusaa ramosa| gro diberikan kepada masyarakat pihak diberikan kepada masyarakat pihak ketiga ketiga utama moo22se jumewtkgenna yahoo unesa anamentiasaak se00ooo|s2216 feemmaeardamrantemasat tombol| inn masyarakat masyarakatranggan masyarakat kelurahan krangggubahan masyarakat kelurahan gubahembangsari masyarakat kelurahan kembangsaridansari masyarakat kelurahan pandansarnarikan masyarakat kelurahan penarikan kidul kiduurwoyoso masyarakat kelurahan purwoyoslipancur masyarakat kelurahan kalipancurpemeliharaan prasarana belanja pemeliharaan prasarana lingkungan masyarakat lingkungan masyarakat biaya pemeliharaan jalan masyarakat biaya pemeliharaan jalan masyarakpooiwalan masyarakat kelurahan siwalyasari masyarakat kelurahan mayasarwalikota semarang ttd hendra pribadikecamatan galian, kecamatan semarang utara, kecamatan semarang timur, kecamatan mayasari, kecamatan semarang tengahlima perhal apbd tahun anggaran uraian sebelum setelah rp) yo) cpemapatampaah tu pendapatan bana bagi hasi pajak bagi has bukan pajak w251167000) bana alokasi umum dana alokasi khusus ,uu ema belanja tidak langsung belanja pegawai belanja high 60735a60.limutara utaraablon spanduk belanja sablon spanduk belanja hadiah lomba belanja hadiah lomba poplombokan masyarakat kelurahan plombok |
ag, lan provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor tahun tentang pedoman pemberian santunankematian anggota keluarga yang terjadi kepada warga miskin, dapat memberikan beban kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga pemerintah kota semarang bermaksud memberikan santunan kematian bagi warga miskin kota semarang, bahwadoman pemberian santunan kematian bagi warga miskinsantunanatuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota indonesia yang bertugasrahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah. lurah adalah kepala kelurahan. kartuterpadu kesejahteraan sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial ekonomi dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah indonesia. identitas data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya disingkat dtk adalah identitas warga miskin sebagai sasaran program perlindungan sosial yang ditetapkan dengan keputusan menteri sosial republik indonesia. warga kota semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga kota semarang yang dibuktikan dengan memiliki ktp el dan yang masih berlaku. warga miskin adalah warga kota semarang yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang mempunyai nomor identitas dtk. santunan kematian adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas). ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat, maksud dari pemberian santunan kematian bagi warga miskin adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kota semarang kepada warga miskin kota semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia. tujuan dari pemberian santunan kematian bagi ahli waris warga miskinbab penganggaran pemerintah kota semarang menganggarkan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. penganggaran sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada anggaran skpd dalam rincian objek belanja uang dan atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat. besarnya anggaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan angka kematian warga miskin tahun sebelumnya. besarnya santunan kematian yang diberikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan tetapkan melalui keputusan walikota. bab iii pelaksanaan santunan kematian diberikan berdasarkan pengajuan dari ahli waris warga miskin yang meninggal dunia dengan diketahui lurah setempat. pengajuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada walikota. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan verifikasi. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada penerima santunan kematian ditetapkan melalui keputusan kepala dinas sosial kota semarang. berdasarkan keputusan kepala dinas sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan pencairan santunan kematian. pengajuan sebagaimana dimaksud dalam dihampiri persyaratan sebagai berikut: persyaratan bagi yang meninggal dunia: fotokopi ktp el dan atau fotokopi kk, .fotokopi akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil surat keterangan kematian yang ditandatangani lurah pejabat berwenang, .surat keterangan tercantum dalam its yang ditanda tangani lurah, khusus bayi lahir mati nomor its mengikuti orang tua. persyaratan bagi ahli waris: .fotokopi ktp el dan atau fotokopi kk, surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris warga miskin yang meninggal dari lurah setempat, pengajuan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (tiga) bulan setelah kematian. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaporkan hasil verifikasi setiap (tiga) bulan sekali kepada kepala dinas. bab monitoring dan evaluasi dinasmberian santunan kematian bagi warga miskin dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. masyarakat dapat berpabagi warga miskinmei pada sekretariat daerahkota semarang sekretaris daerah kota semarangsalinan aan walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor tahun tentang keprotokolkinerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap kegiatan kepala daerah kota semarang dalam menjalankan aktifitas, maka perlu untuk menerapkan protokoler pimpinan daerah lingkungan pemerintah kota semarangkeprotokolan, dan pembawa acara. perlengkapan upacara bendeatau acara resmi daerah menjadi tanggungjawatig meliputi: menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaandisebelah kanan mimbar. pelaksanaan upacara bukan upacara bendera daerah dalam acara kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggungjawab suukan,an, dan atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung daerah mendapat pergadaan keprotokolan pengadaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi segala beban biaya yang timburangkaian acara kenegaraan dan acara resmi dilakukan pembacaan sambutan dan doa. sambutan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling banyak (tiga) sambutan. pembacaan doa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: dibacakan oleh pembawa acara menurut agama islam, dalam hal acara kenegaraan, atau dipandu oleh pembawa acara menurut kepercayaan dan agama masing masing, dalam hal acara restempat (acara kenegaraan atau acara resmi menyiapkan placing card tempat duduk undangan vip forkopimda minimal hari sebelum acara dilaksanakan melaksanakan pengaturan tata tempat bagi tamu vip dengan tepat dan sesuai tempat duduk undangan vip berada ditempat yang teduh tempat duduk undangan vip sejajar dengan undangan lainnya (vip memakai kursi audience juga memakai kursi) dalam acara kegiatan mengatur jarak kursi atau tempat duduk walikota dan tamu vip lainnya supaya nyaman satu sama lain setiap acara panitia wajib menyiapkan tempat transit untuk tamu vip undangan yang hadir wajib melaksanakan prokes selama pandemi covid19 panggung level tidak terlalu tinggi dan jarak panggung dengan audience disesuaikan tidak terlalu dekat disetiap kegiatan acara mengarahkan untuk pengambilan gambar foto pimpinan dari sisi kanan pelaksanaan foto bersama mematuhi prokes (menjaga jarak) tata tempat vip posisi berjajar pada garis yang sama, tempat terhormat adalah yang paling tengah 'tata tempat bagi tamu vip walikota wakil walikota) dalam acara kenegaraan atau acara resmi konsep meja pimpinan baba jala baja laa tata tempat vip (upacara) tanpa spouse istritata tempat meja jamuan santap resmi bagi tamu vip (walikota wakil walikota) konsep meja jamuan round table meja ganjil panggung panggung meja genap panggungupacara bendera bukan upacara bendera acara kenegaraan atau acara resmi koordinasi dengan panitia leading sektor terkait acara dan undangan minimal hari sebelum acara dilaksanakan petugas hadir dan koordinasi dengan panitia acara minimal jam sebelum kedatangan pimpinan melaksanakan gladi bersih minimal jam sebelum acara dilaksanakan mengecek sound system dan mic untuk acara yang dihadiri oleh pimpinan (sound system speaker tidak menggunakan echo) mikrofon sambutan khusus walikota wakil walikota dengan memakai cover mic dan menyemprot hand sanitizer mengecek menyiapkan file lagu indonesia raya, bagimu negeri lagu nasional lainnya) acara resmi wajib menyiapkan dan meletakkan bendera merah putih dan lambang garuda depan audience menyiapkan naskah naskah kelengkapan acara pelantikan dan upacara kenegaraan menyiapkan perlengkapan serta dokumen yang akan digunakan pada acara penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama (map, standpen, balloon, paper clip, dsb menyiapkan properti perlengkapan yang akan digunakan saat peresmian atau launching suatu kegiatan gong sirine digital, untaian melati, gong, sirine, rangkaian balon, gunting, nampan menyiapkan perlengkapan alat pelindung diri apd) untuk pimpinan saat menghadiri acara ground breaking atau saat meninjau lokasi bencana lapangan rompi safety, helm proyek, sepatu boots, sarung tangan, dsb) antara undangan vip dan undangan lain tidak dibedakan jamnya, namun untuk undangan lain diberi catatan diharap hadir atau menit sebelum acara mulai menginformasikan atur acara, daftar undangan, lokasi acara dress code aturan berbusana, serta perkembangan situasi tempat acara kepada ajudan seri pimpinan memberikan catatan kehadiran undangan vip yang duduk disebelah kanan kiri belakang walikota wakil walikota menyiapkan audience yang akan menerima penghargaan bantuan secara simbolis beserta kelengkapannya pada saat acara berlangsung audience untuk dapat mengatur nada dering handphone dengan silent senyap diam untuk tim hiburan pada saat acara mulai tidak diperkenankan berada atas panggung pembukaan acara memberikan salam kepada audience dengan salam nusantara (salam semua agama) lagu indonesia raya tanpa panduan dirjen hanya memakai video atau suara musik dan vokal lagu indonesia raya maupun mars hymne hanya mendengarkan (saat pandemi covid19, mengurangi penularan covid19) dalam acara keagamaan (islam) pembacaan suci al gurun durasi singkat pembacaan doa islam durasi singkat sambutan laporan acara maksimal sambutan pada saat walikota wakil walikota menyampaikan sambutan tidak diperkenankan ada aktivitas lain sehingga menimbulkan suara gaduh berisikkeprotokolmantan walikota dan mantan wakil walikota semarang adalah mantan walikota dan mantan wakil walikota semarang. dewan perwakilan rakyat daerah kota semarpada saat kegiatan lingkup balaikota, disarankan hanya sambutan tunggal pimpinan, tanpa harus ada laporan dari kepala opd yang terkaiketua dprd adalah ketua dprd kota semarang. wakil ketua dprd adalah wakil ketua dprd kota semarbendera negara adalah bendera merah putigu kebangsaan adalah lagu indonesia raya. keprotokolan diatur bearaandaerah. ruang lingkup keprotokolan meliputi: tata tempat, tata upacara, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu. babdaerah, pelaksanaannya dilakukan oleh protokol dari kementerian terkait dan dibantu petugas protokol dari bagian humas dan protokol sekretariat daerahmenyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut. bagian kedua acara resmi penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan seluruh wilayah daerahhumas dan protokol sekretariat daerah dan atau petugas protokol instansi dan berkoordinasi dengan petugas protokol bagian humas dan protokol. bab iii tata tempat pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing,raturan tata tempat. tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diadakan daerahrepublikya oleh pemerintah dan masyarakat. tata tempat dalam acara resmi daerah ditentukan dengan urutan: walikota: wakil walikota: mantan walikota dan mantan wakil walikota: sekretaris daerah, komandan distrik militer bs semarang, kepala kepolisian resort kota semarang, ketua pengadilan negeri kota semarang, ketua pengadilan agama kota semarang, dan kepala kejaksaan negeri kota semarang, ketua dprd dan wakil ketua dprd, komandan pangkalan tni angkatan laut danlanud), dandenpom iv semarang, pimpinan partai politik daerah yang memiliki wakil dprd, angota dprd, pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat kota, jajaran asisten sekretaris daerah, kepala badan, kepala dinas dan pejabat eselon lingkungan pemerintah kota, ketua komisi pemilihan umum kota semarang, ketua bawaslu, kepala kantor kementerian agama kota semarang, kepala badan pusat statistik kota semarang, kepala kantor pertanahan nasional kota semarang, komandan rayon militer, dan kepala kepolisian sektor kota semarang, kepala bagian pada sekretariat daerah kota semarang, camat, dan pejabat eselon iii, dan il. lurahlam acara resmi daerah, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu. tata ya. bab tata upacara bagian kesatu umum tata upacara untuk acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa: upacara bendera, atau upacara bukan upacara bendera. tata uppacara bendera upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi, sepertacara bendera: tata bendera negara dalam upacara benderadilakukan dalam rangka:danmemutuskan beberapa ketentuan dalam sebagai berikutarah kebijakan pembangunan perubahan bab iii prioritas program dan kegiatan perubahan bab penutup ketentuan diubah sebagai berikut isi dan uraian rencana kerja pembangunan daerah rkd) kota cirebon tahunewan perwakilan rakyketua dprd dan wakil ketuaewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon. bagian sebagai pembantu operasional unsur staf atau administrasi adalahsekretaris dprd. sub bagian sebagai pembantu operasional teknis unsur staf atau administrasi adalah subbagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon. pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan instansi vertikal, otonom dan,: pimpinan sekretariat dprd sebagai unsur staf atau administrasi dprd adalah sekretaris dprd, pembantu pimpinan sebagai pembantu operasional unsur staf atau administrasi adalah kepala bagian, pembantu kepala bagian sebagai pembantu operasional teknis unsur staf atau administrasi prd sekretaris dprd sebagai unsur pelayanan dprdkebijakan umum program kerja sekretariat dprd dan dprd, pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas tugas sekretariat dprd, pembinaan, pengendalian dan pengawasanmengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sekretariat dprd dan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan dprd, pemfasilitasian penyelenggaraan tugas sekretariat dprd dan dprd, perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsionalsekretariat dprd, pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat dprd, dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota dan pimpinan dprd sesuai tugas dan kewenangannya berdasarksekretaris dprd mempunyai rincian tugas: menetapkan usulan rencana strategis sekretariat dprd berdasarkan visi dan misi walikota sebagaimana menjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, menetapkan usulan program, rencana kinerja serta anggaran tahunan sekretariat dprd sesuai dengan rencana strategis sekretariat dprd berdasarkan masukan masukan dari bagian bagian untuk selanjutnya disampaikan kepada walikota, menyelenggarakan kegiatan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan dprd, mempelajari dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh pimpinan dprd, memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan sekretariat dprd dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd: menjabarkan kebijakan strategis serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan administratif bagi para anggota dprd, mengkaji bahan bahan penetapan peraturan, prosedur dan atau pedoman pedoman guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd: menetapkan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan sekretariatdan sekretariat dprd: menyelenggarakan pelayanan serta kegiatan administrasi perlengkapan kantor dan kendaraan dinas bagi para pimpinan dprd dan sekretariat dprd, il. menyelenggarakan kegiatan woo. menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd, menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi dalam rangka penyelenggaraan persidangan dan rapat dprd, menyelenggarakan pelayanan serta kegiatan administrasi bidang kehumasan dan keprotokolan, menyelenggarakan pelayanan serta kegiatan administrasi bidang kehumasan, informasi dan dokumentasilayanan dan kegiatan administrasi dalam rangka penetapan produk hukum dprd, menyelenggarakan pelayanan dan kegiatan administrasi dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan pelayanan konsultasi danmenyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dprd, zz. merumuskan kebijakan dalam rangkaaa.bb. menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) lingkungan sekretariat dprd, cc. menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional lingkungan sekretariat dprdee. membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat atas para kepala bagian yang dibawakannya dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja, akuntabilitas kinerja serta pengembangan karier, ff. membangun jaringan koordinasi antara seluruh unsur organisasi sekretariat dprdsekretariat dprd: gg. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan sekretariat dprdprd, ii. menyelenggarakan pemantauan, pengawasekretariat dprd, ji: melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan manajerial yang dihadapi oleh sekretariat dprd guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, kk. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dprd dalam hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd: ilm.melakukan analisis terhadap masalah masalah manajerial yang dihadapi oleh lingkup sekretariat dprd, nn. mengupayakan terwujudnya tertib administrasi lingkungan sekretariat dprd: menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) yang berkenaan dengan sekretariat dprd, pp. memberikan laporan tentang hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan sekretariat dprd, baik diminta atau tidak diminta, kepada pimpinan dprd, dan gg. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bagian umum bagian umum. untuk menyelenggarfasilitasian penyelenggaraan tugas sekretariat dprd dan dprdumum mempunyai rincian tugas: menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan: mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh sekretaris dprd, cc.: menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan kerumahtanggaan para pimpinan dan anggota dprd sertaserta sekretariat dprd: menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan perlengkakegiatan pengadministrasian personalia para anggota dprd beserta kedudukannya lingkungan dprd, menyelenggarakil.elenggarakan evaluasi terhadap pencapaian target serta sasaran program dan kegiatan sekretariat dprd sebagaimana tertuang dalam rencana strategis, rencana kerja, dan penetapan kinerja pada bagian umum, dan kepegawaian, kepala sub bagian rumah tanggaumum dan kepegawaian dan kepala sub bagian rumah tangga yang dibawakannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasumum, ss dan kepegawaian, kepala sub bagian rumah tanggaumumpemecahan masalahumumumum, aabb. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris dprd, cc. membuatdd.an ee. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, bagian umum, membawakan sub bagian rumah tangga, dan sub bagian tata usaha dan kepegawaian. sub bagian rumah tanggaumah tangga dan perlengkapan sekretariat dprd, dprd dan tenaga ahliperencanaan kegiatan kerja sub bagian rumah tangga, pemberian petunjuk pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat dprd, dprd dan tenaga ahli, pembagian tugas pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat dprd, dprd dan tenaga ahlimeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat dprd, dprd dan tenaga ahli, pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian rumah tangga, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian rumah tang dan anggaran tahunan sub bagian rumah tanggagumpulan data dan menyusun rencana kebutuhan kerumahtanggaan para pimpinan dan anggota dprd serta sekretariat dprd, cc. melaksanakan penyediaan kebutuhan listrik, telpon dan air lingkungan dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan kegiatan penyediaan kebutuhan akomodasi sehari hari para pimpinan dan anggota dprd serta para pegawai lingkungan sekretariat dprd: melaksanakan pengaturan penggunaan ruangan gedung dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kerapuhan ruangan ruangan kantor dprd dan ruangan ruangan kantor sekretariat dprd, melaksanakan upaya upaya pengamanan ruangan ruangan kantor dprd dan ruangan ruangan kantor sekretariat dprd, merencanakan dan mengadministrasikan kebutuhan perawatan ruangan ruangan kantor dprd dan ruangan ruangan kantor sekretariat dprd: mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan operasional dan bahan bakar, menyusun rencan: mengumpulkan dan mengolah: menyusun rencanapengadaan kebutuhan operasional, bahan bakar dan perawatan kendaraan dinas para pimpinan dan alat kelengkapan dprd serta sekretariat dprd: melaksanakanngaturan jadwal kunjungan tamu tamu resmi dprd, mempersiapkan acara penerimaan tamu tamu resmi dprd, ss. mempersiapkan dan melaksanakan pengaturan kebutuhan kendaraan bagi para tamu resmi dprd, melaksanakan pengaturan jadwal acara, akomodasi dan pengamanan bagi tamu tamu resmi dprd, melaksanakan kegiatan administrasi yang berkenaan dengan kerumahtanggumah tangga, bbumah tangga, ccddumah tangga, eegghhii. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum, dan ji:cc.dantata usaha dan kepegawaian mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub, melaksanakan pengiriman surat para, melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan lingkungan dprd dan sekretariat dprd: mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan dpr dan sekretariat dprd: melaksanakan kegiatan pengadministrasian data kebutuhan perlengkapan dprd dan sekretariat dprd, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dprd serta sekretariat dprd, mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perawatrawatan perlengkapan dprd serta sekretariat dprd, menyusun rencana perawatan perlengkapan dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan pengadaan dan perawatan perlengkapan dprd dan sekretariat dprd: oo. melaksanakan kegiatan gumpulkan, mengolah dan memelihara data pegawai lingkungan sekretariat dprd:ss. menyusun rencana kebutuhan pegawai lingkungan sekretariat dprd, menganalisa data kebutuhan pendidikan dan pelatihan::aaan perlengkapan kantor, bbccdd. memantau dan mengendalikan kegiatfftata usaha dan kepegawaian, hhtata usaha dan kepegawaian, iiji:tata usaha dan kepegawaian, kkmmnnberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum, dan pp. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bagian perundang undangan bagian perundang unrumusan, pengolahan data dan dokumentasi produk hukum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian perundang undangan mempunyai fungsi: perencanaan operasional bagian perundang undangan dan sekretariat dprd,: pemberian petunjuk penyelenggaraan bagian perundang undangan meliputi urusan perumusan, dan dokumentasi produk hukum, penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pengaturan penyelenggaraan bagian perundang undangan meliputi urusan perumusan, dokumentasi produk hukum, pemfasilitasian alat kelengkapan dprd dan sosialisasi produk hukum dprd, pemfasilitasian penyelenggaraan tugas bagian perundang undangan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bagian perundang undangan, pelaporan pelaksanaan tugas bagian perundang unundang undangan mempunyai rincian tugas: laksanakan publikasi dan dokumentasi produk hukum,sub bagian dokumentasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian dokumentasi produk hukum mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian dokumentcc.bimbingan pelaksanaan tugas sub bagian dokumentasi produk hukum, pemeriksaan dan pengawasanfasilitasian sosialisasi produk hukum dprd, pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian dokumentasidokumentasidokumentasi produk hukum mempunyai rinc,walikota yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kedalam lembaran daerah,,sub bagian perumusansunan dan perumusan produk hukum yang berasal dari dprd atau walikota. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perumusan produk hukum mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian perumusan produk hukum, pemberian petunjuk pengelolaan urusan penyusunan dan perumusan produk hukum yang berasal dari dprd atau walikota, cc. pembagian tugas pengelolaan urusan penyusunan dan perumusan produk hukum yang berasal dari dprd atau walikota, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian perumusan produk hukum,atau walikota, pemfasilitasian alat kelengkapan dprd (bpp, bangga) pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian perumusanperumusanumusan produk hukum dan mempunyai rincian tugas:,:dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bagian persidangan bagian persirapat dan protokol, risalah dan hubungan masyarakatencanaan operasional bagian persidangan dan sekretariat dprd, pembagian tugascc.agian persidangan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bagian persidangan, pelaporan pelaksanaan tugas bagian persisidkannya serta mengusulkannya kepada sekretaris dprd: mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh sekretaris dprd,, menyelenggarakan penyusunan konsep risalah persidangan dan rapat dprd, menyelenggarakan penyusunan draft resume dan laporan hasil persidangan dan rapat dprd, menyelenggarakan kegiatan pengadministrasian penyelenggaraan persidangan dan rapat dprd,,, il.,oo. menyelenggarakan kegiatan pendokumentasian kegiatan kegiatan dprd lainnyakegiatan legislasi dan non legislasi dprd, kehumasan, informasi, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan sekretariat dprd, menyelenggarakan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas dprdpersidangan, informasi, dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang bidang penyelenggaraan kegiatan dprdaerah yang berhubungan dengan tugas kedinasan bagian persidangan, informasi,persidrsidangansidangan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, aa.persidangan, bb.persidangansidangan dengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris dprd, dd.persidangan, eeff. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan bagian persidangmberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris dprd: dan hh. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnyasub bagian rapat, protokol dan risalahapat dan atau persidangan dan pengaturan keprotokolan serta risalah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian rapat, protokol dan risalah mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian rapat, protokol dan risalah, pemberian petunjuk pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan, pengaturan keprotokolan dan risalah, cc. pembagian tugas pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan, pengaturan keprotokolan dan risalah, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian rapat, protokol dan risalah: pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan, pengaturan keprotokolan dan risalah, pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian rapat, protokol dan risalah: pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian rapat, protokol dan risalapat, protokol dan risalah mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian rapat, protokol dan risalah serta mengusulkannya kepada kepala bagian persid,, melaksanakan pendataan para undangan yang akan hadir dalam persidangan dan rapat, il.oo. melaksanakan pengaturan mengenai tata tempat dalam persidangan dan rapfocus, laptop, overhead projector, layar penayangan dan lain sebagainya,laksanazzsidangan, yang berhubungan dengan tugas kedinasan sub bagian rapat, protokol dan risalah, aabbapat, protokol dan risalah: ccapat, protokol dan risalah, dd. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian rapat, protokol dan risalah,apat, protokol dan risalah, ff., protokol dan risalah:, protokol dan risalah dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian persidangan, hh., protokol dan risalah, iiji: mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian rapat, protokol dan risalkk. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian persidangan,dan il. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian hubungan masyarakathumasan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian hubungan masyarakat mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian hubungan masyarakat, pemberian petunjuk pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan dan pengaturan keprotokolan, pembagian tugas pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan dan pengaturan keprotokolan, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian hubungan masyarakat, pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan rapat dan atau persidangan dan pengaturan keprotokolan, pengoreksi pelaksanaan tugas sub bagian hubungan masyarakat, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian risalah hubungan masyarakathubungan masyarakat,, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bagian keuangan bagian keupelaksanaan urusan anggaran, program dan pelaporan serta perbendaharaencanaan operasional bagian keuangan, pembagian tugasberian petunjuknyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pengaturanfasilitasian penyelenggaraan tugas bagian keuangan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bagian keuangan, pelaporan pelaksanaan tugaskeukeuangan berdasarkan masukan dari para kepala sub bagian yang dibawakannya, mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan oleh sekretaris dprd, menyelenggarakan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan dprd dan sekretariat dprd beserta perubahan dan perhitungannya, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan anggaran sekretariat dprd, menyelenggarakan kegiatan bidang perbendaharaan dan pembukuan, menyelenggarakan kegiatan bidang verifikasi keuangan, menyelenggarakan pelaporan perkembangan pelaksanaan anggaran dprd dmenyelenggarakan pembinaan bidang administrasi keuanganadministrasi keuanganggaran, program dan pelaporan dan kepala sub bagian perbendaharaan yang dibawakannya, il.anggaran, program dan pelaporandan dan kepala sub bagian perbendaharaan yang dibawakannyaanggaran, program dan pelaporan dan dan kepala sub bagian perbendaharakeuguna mencarikan jalan keluarkeuangankeuangan,menyelenggarakan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) yang berkenaan dengan sekretariat dprd, zz. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris dprd: dan aa. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnyasub bagian perbendaharagelolaan administrasi keuangan dan verifikasi. untuk menyelenggarakerja sub bagian perbendaharaan, pemberian petunjuk pengelolaan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi, cc. pembagian tugas pengelolaan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi, pembimbingan pelaksanaan tugas sub bagian perbendaharaan, pemeriksaan dan pengawasan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi,, pelaporan pelaksanaan tugas sub bagianbendaharaan mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerjaneliti kelengkapan dokumen dokumen syarat syarat pengajuan surat permintaan pembayaru) gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pns) dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprddokumen dokumen syarat syar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil pns) dan anggota dewan perwakilan rakyat dprd) serta penghasilan lainnya, melakukan register dan verifikasi surat permintaan pembayaran spp), menerbitkan dan melakukan register surat perintah membayar spm), mengoreksi daftar gaji yang dikirim dari dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) setiap bulan, membuat usulan perubahan gaji, gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, menghitung dan membuat tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pns) sekretariat dprd, il. membuat daftar penerimaan penghasilan anggota dprd, membuat daftar penerimaan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd, membuat daftar penerimaan tunjangan perumahan anggota dprd. oo. membuat mengusulkan biaya penunjang operasional pimpinan pop) ketua dan wakil ketuonaha dprd, membuat mengusulkan penerimaan honorarium panitia khusus pansus dprd), membuat mengusulkan penerimaan uang jasa pengabdian anggota dprd, membuat laporan penghitungan pajak penghasilan lp2p) pegawai negeri sipil pns), melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan anggota dprd serta pegawai sekretariat dprd, melaksanakan pemotongan gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyebarkannya kas negara, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), menyusun laporan keadaan kas sekretariat dprd, melaksanakan kegiatan pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai realisasi anggaran dprd dan sekretariat dprd yang terdiri dari: buku kas umum, jurnal umum, buku besar pembantu (bernomor bukti), buku besar pembantu pajak, daftar saldo buku besar neraca saldo, laporan realisasi anggaran (per periode), surat pertanggung jawaban spj) pengeluaran per kegiatan, surat pertanggung jawaban spj) fungsional, rekening koran dan rekonsiliasi bank, melaksanakan pembuatan dan penyusunan surat pertanggung jawaban spj) pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh bendaharawan sekretariat dprd, meneliti dan mengoreksi surat pertanggungjawaban spj), seperti kwitansi kwitansi tanda bukti pengeluaran, visum perjalanan dinas, tiket, inavoice hotel dan lain lain, menyiapkan naskah surat pengesahan surat pertanggung jawaban spj), aa. memberi para pada surat pertanggung jawaban spj) yang sudah diteliti dan dikoreksi, bb.cc. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian dalam rangka pemenuhan kebutuhan keuangdd. melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan bidang perbendaharaan dan pembukuan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap bendahara pengeluaran pembantu kegiatan yang ada lingkungan sekretariat dprd, eeffgg. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya, hhbendaharaan, iji:perbendaharaan, kkbendaharaan, il.guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, mm. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan sub bagian perbendaharaan, nnbendaharaengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian keuangan, ppbendaharaan, ggrr. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian perbendass. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian keuangan, dan tt. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. sub bagian anggaran, program dan pelaporrencanaan anggaran dan biaya, program dan pelaporan sekretariat dprd dan dprd. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian anggaran, program dan pelaporan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja sub bagian anggaran, program dan pelaporan, pemberian petunjukagian tugasimbingan pelaksanaan tugas sub bagian anggaran, program dan pelaporan, pemeriksaan dan pengawasanngoreksi pelaksanaan tugas sub bagian anggaran,anggaran,(l) dan kepala sub bagian anggaran, program dan pelaporan mempunyai rincian tugas: menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sub bagian anggaran, program dan pelaporlaksanakan pengumpulan bahan bahan penyusunan usulan anggaran, program dan pelapo: melaksanakan penyusunan usulan anggaran, program dan pelaporan tahunan dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan pengumpulan bahan bahan penyusunan usulan perubahan anggamelaksanakan penyusunan usulan perubahan anggaran tahunan perubahan dprd dan sekretariat dprdyiapan bahan bahan dalam rangka penyusunan anggaran kas, melaksanakan analisis dan pengendalian dalam rangkaoo. mempersiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkalaara pimpinan dmelaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi bidang anggaranggaran programanggaran, programanggaran, program, program dan pelapornggaran, program dan pelaporan, aaanggaran, program dan pelaporan, program dan pelaporan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bagian keuangan, ccanggaran, program dan pelaporan, ddee. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian anggaran,ff. melaksanakan penghimpunan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan bagian administrasi umum, bagian perundang undangan, bagian persidangan, sertalaksanhh. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian keuangan, dan iissekretaris dprd dan berhalangan, sekretaris dprdkotabagan struktur organisasi lampiran peraturan walikota cirebon sekretariat dewan perwakilan nomor tahun rakyat daerah kota cirebon tanggal maret tentang organisasi dan tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerinenpen pati sub bagian rumah dokumentasi beban pala perbendaharaan tangga eekeeaiii atasan memosaaooun pan maan ena dan pelaporan hukum masyarakat salinan sesuai dengan aslinya walikota cirebon, sekretaris daerah kota cirebon, kepala bagian hukum dan hak asasi manusia, ttd, ttd, ttd, duyun sriwahyuni nasrudin azis asep dedi pembina tingkat (iv b) nip.non pns: tingkat pendidikan honorarium satuan penyuluh rp) sta orang bulan sarjana muda orang bulan orang bulan magister s2) orang bulan catatan: diberikan untuk:tenaga pendamping sima pengelola keuangan daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota cirebon selaku ppid. tenaga teknis pemadam kebakaran (non pns) pada kantor penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota cirebon. tenaga teknis, operator komputer bagian lingkungan sekretariat daerah kota cirebon. angka biaya pendidikan aparatur huruf diklat teknis, fungsional dan diklat lainnya spesifik| harga diselenggarakan wilayah iii cirebon uang saku orang paket , | maksimal golongan hari hari uang saku orang paket , | maksimal golongan iii hari hari uang saku orang paket , | maksimal golongan hari hari transport lokal orang paket , | maksimal hari hari biaya pemogokan | orang paket , | maksimal penginapan gol hari hari dan (bila tidak disediakan oleh panitia) biaya pemogokan | orang paket , | maksimal penginapan gol iii hari hari dan (bila tidak disediakan oleh panitia) biaya kesehatan orang paket , | untuk dari hari jika diperlukan) biaya fotokopi orang paket maksimal| untuk kegiatan diklat lebih dari hari angka biaya pendidikan aparatur huruf biaya lain lain peningkatan kapasitas pns harga macam barang jasa satuan satuan dan honorarium pns ben d1. tim penilai kinerja pns panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama ketua orang bulan sekretaris orang bulan anggota orang bulan kesekretariatan gol. orang bulan gol. iii orang bulan d2. tim panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan anggota pns non orang kegiatan pns) d3.| tim fasilitasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama pengarahn insriwahyuni biardaerah kota cirebon untuk melaporkan kekayaannya, bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi, kolusi,laporan harta kekayaan penyelenggaran negara lakon) lingkungan pemerintah daerah diubah menjadiyelenggara negara adalah pejabat negara dilingkungan pemerintah daerah kotaharta kekayaan adalah seluruh harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh penyelenggara negara atas nama pribadi, istri suami, maupun anak yang berasal dari hasil sendiri, warisan, ataupun hibah hadiah. wajib lapor lakon adalah pejabat yang ditetapkan oleh wali kota cirebonjabat penyelenggara negara wajib menyampaikan lakon. pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan lakon lingkungan pemerintah daerah kota cirebon terdiri dari wali kota: wakil wali kota, pejabat struktural eselon ii,koordinir lakon dibentuk admin instansi pengelola aplikasi lakon. admin instansi pengelola aplikasi lakondaerah kota cirebon, melakukan pendampingan pengisian e filling bagi penyelenggara negara lingkungan pemerintah daerah kota cirebon kepada kpk, dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lakon kepada wali kota melalui sekretaris daerah. tim pengelola lakon sebagaimana dimaksud dalam yang disebut admin instansi memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan updating wajib lakon dan verifikasi updatepengelolaan lakon sebagaimana dimaksud dalam dan memiliki tugaswebsitehuruf dalam aplikasi lakon, dansanksi pejabadaerah kot kota. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, keputusan wali kota yang mengatur laporan harta kekayaan penyelenggaran negara lakon) lingkungan pemerintah daerah kotabalanbagian hukum &l sasi manusia, nan duyun sriwahyuni pembina tingkat (iv jenis |
nunyelengaraan unit pelaksana teknis pada dinas dan badan lingkungan pemerintah daerah kota cirebon telah ditetapkan dengannamun dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyempurnaan sesuai dengketentuan diubah dan dihapus dalamhingga diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutjabatan fungsional pamong belajar atau jabatan fungsional lainnya dan atau jabatan pelaksanketentuan hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut set chandra bis pramana, sh., mm. pembina'umahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon. bidang adalah bidang pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon. seksi adalah seksi pada bidang lingkungan dinas perwajib pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukimadministrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang perumahan dan kawasan permukim, terdiri daribidang kawasan permukiman, terdiri dari seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, seksi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dan seksi pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuhpemerintahan k dinassekretariat dinas, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis sekretariat dinas, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas sekretariat dinas, pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat sekretariat dinasumahan, prasarana, sarana dan utilitas:: mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas:umahan, prasarana, sarana dan utilitas, membawakan:seksi perencanaan dan pengendal, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi perencanaan dan pengendalian, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi perencanaan dan pengendalian, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi perencanandalian, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi perencanaumah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan perumahan fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengembangan perumahan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengembangan perumahan, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengembangan perumahan, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengembangan perumahumahan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi pengembang, sarana dan utilitn. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi prasarana, sarana dan utilitas, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi prasarana, sarana dan utilitas, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi prasarana, sarana dan utilitas, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi prasarana, sarana dan utilitas, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi prasarana, sarana dan utilitas, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi prasarana, sarana dan utilitas, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi prasarana, sarana dan utilitaawasan permukiman: pelaksanaan tugas pokok bidang kawasan permukiman:: mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang kawasan permukimawasan permukiman, membawakan seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, seksi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh: dan seksi pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuh. seksi perencana. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi perencanaan kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi perencanarencanaan kawasan permukiman kumuh, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi perencana. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi peningkatan kualitasawasan permukiman kumuh, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi peningkatan kualitasawasan permukiman kumuh, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi peningkatan kualitascegah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian dan pencegahangendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuh, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuh, cc. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup seksi pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup seksi pengendalian dan pencegahcegahan kawasan permukiman kumuh, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi pengendalian dan pencegahperumahan rakyat dan kawasan permukimi h. mh. ceesub bagian sub bagian lelet perumahan, prasarana, kawasan permukiman sarana dan utilitas seksi perencanaan dan perencanaan kawasan pengendalian permukiman kumuh seksi seksi pengembangan perumahan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh prasarana, sarana dan pengendalian dan utilitas pencegahan kawasan permukiman kumuh wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya yen b3, bat gian hukum, ttd, setia nashrudin azis (ag ferldiu nadi, sh., mh. membina tk. (iv b) nip. |
remas wali kota cirebon provinsi jawa barat peraturan wali kota cirebonjabatan administrasi drebohubungan kerja antarastaf ahli adalah staf ahli wali kota. asisten adalah asisten sekretaris daerah kota cirebo,atauadalahjabatan masing masing , bab jenjang, tugasabatan pimpinan tinggi lingkungan pemerintah daerah kota cirebon adalah tugasdanenjang, tugas dan tanggung jawabcc, pengelolaan kegiatan, strukturan jabatan administrasi meliputi tata hubungan kerja konsultatif, struktural,.(l).pedoman pola tim kerja ditetapkan dengan keputusan wali kota yang penandatanganan,cc., meliputi output, target dan lamanya penyelesaian pekerjaan. pengembangan kinerja melalui umpan balik berkala, monitoring dan evaluasi kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan kinerja:mendukung mekanisme kerja, dikoordinasikan oleh tim koordinasi spe pada pemerintah daerah kota(er kena hukum, yss kok free diundi, sh., mh. c res petirbina tk. (iv b) nip. |
karo har tea walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tipu 2ni3 tentang perubahan atas peraturan walikota semarang umuyesuaian dalam jabatan fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah p2upd) dilingkungan inspektorat kota semarang makasesuaikan, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka peraturan walikota, ketentuan bab huruf angka dalam lampiran peraturan walikota semarang nomor tahun tentang petunjukljabatan pada satuan tugas no| penyelenggaraan spip pemerintah nama jabatan pemangku tugas pembina ketua pembina wakil ketua tim pembina wakil walikota tai tim pengarah ketua tim pengarah sekretaris daerah sanga anggota tim pengarah asisten administrasi informasi dan tim pelaksana harian ketua tim pelaksana harian inspektur koordinator pengendalian koordinator pengendalian perencanaan kepala bappeda asisten ekonomi, pembangunan, koordinator pengendalian anggaran dan kesejahteraan rakyat koordinator pengendalian pelaksanaan anggaran kepala dead koordinator pengendalian ketatausahaan asisten administrasi umum koordinator pengendalian pelaporan irbanwil inspektorat koordinator pengendalian pemantauan irbanwil inspektorat sekretariat tim pelaksana harian sekretaris tim pelaksana harian sekretaris inspektorat nba sub bag administrasi umu anggota tim sekretariat inspektorat anggota tim pelaksana harian anggota tim pengendalian sub bag perencanaan perencanaan inspektorat, sekretaris bappeda irbanwil inspektorat, anggota tim pengendalian anggaran kepala bagian pembangunan setda anggota tim ketatausahaan dan irbanwil iii inspektorat, pengendalian anggaran kabid akuntansi dead anggota tim ketatausahaan dan kan pengendalian aset kabid aset anggota tim pengendalian pelaporan kepala bagian organisasi setda sub bag evaluasi pelaporan anggota tim pengendalian inspektorat, pemantauan dan evaluasice. menyelenggarakan pembinaan spiplt. walikota semarang wakil walikota hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal nda sekretaris daerah kota semarang adi tri itananto berita daerah kota semarang tahun nomor |
rms aan provinsi jawa tengah(hetadalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan atau perikanan kebutuhan ket lal l6eopsektor, dengan ketentuan sebagai berikut. apabila daerah,. bab penyaluran dan harga eceran tertinggi (het) pelaksanak, cc. pupuk rp. per kg, pupuk npk rp. per kg, dan pupuk organik rp. 500, pupuk sp 50kg:, pupuk 50kg:, pupuk npk kg, dan. walinya dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada walikota membentuk kpop kota yang ditetapkan dengan keputusan walikota. kpop kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. kpopdaerahkanan tambak) jenis pupuk urea satuan ton) jan mar apr mei jun act eer okt nop vrs lai ons mijen gunungapi banyumanik tembawang pegunungan genus mayasari semarang barat galian tugu man te200| termal tags0| s01s0| :s00.o0)jumlah kebutuhan pupuk bulan ket kecamatan jumlah ket kebutuhan yan peb mar apr mei jun act ser orr nop ves lo ons mijen gunungapi banyumanik tembawang pegunungan genus mayasari |semarang barat galian tugu jumlah walikota semarang ttd hendra pribadi lampiran i |
peta oei ana ping led aga walikota semarangwalikota semarang, menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja rsud kota semarang sebagai badan layanan umum daerah blue), maka perlu didukung peningkatan kesejahteraan karyawan rsud kota semarang yang proporsional berdasarkan prestasi kerjperlu ditinjau kembali, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan.sehatan republik indonesia nomor menkes per tentang tari, atau ata na uta x uta utb) ata atb) total aktiva rs blu dalam milyar rupiah pada tahun bukuvers pendapatan dan total aktiva pendapatan indeks total aktiva indeks rp. milyar) pendapatan rp. milyar total aktiva s0). la. g0. . . of. ba" men . ana . nan npk . . men #uu feb tabel konversi tingkat kesehatan (ftk) tingkat kesehatan ftk aaa bbb tidak seat kok pli. walikota semarang wakil walikota hendra pribadi haula semarang sebagai badan layanan umum berita daerah kota semarang tahun nomor b): keputusan walikota semarang nomor tentang penetapan rumah sakit umum daerah kota sekarang sebagai badan layanan umum blu). memutuskan:seksemarangyang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pimpinan blue direksirsudewan pengawas bluetetapkan dengar mermnperlimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan rencana strategi bisnis blue rsud yang selanjutnya disingkat renstra bisnis blue rsud rsudbab maksud, tujuan, aziz dan ruang lingkup fasal maksud remunerasi adalah: menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan:, memberikan perlindungan bagi semua komponucu baik unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai: saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran. tujuan remunerasi adalah untuk: meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan. remunerasi herazazdengan memperhatikan unit layanan sejenis, dan cc. kepatutan dengan melihat kemampuan blue rsud dalam memberikan upah kepada pegawai. pukul ruang lingkup peraturan walikota ini adalah pelaksanaan remunerasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) rumah sakit umum daerah kota semarang. bab remunerasi bagian kesatu jenis jenis remunerasi remunerasi pada blue rsud meliputi imbalan kerja, yang dapat berupa: gaji, tunjangan, cc. honorarium, insentif jasa pelayanan, ce. uang lembur: bonus, pesangon, dan atau pensiun, remunerasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, pembina teknis, pembina keuangan dan pegawai billion rsud sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. pelaksanaan pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada huruf tidak pesangon sebagaimana dimaksud huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan ulu sun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan blue rsud. bagian kedua sumber pembiayaan sumber pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam berasal dari: subsidi apbd) dan atau pendapatan jasa layanan blue rsud. bagian ketiga gaji gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan dilerinwluu setiap bulan, bagi seluruh pegawai blue rsud. gaji sebagaimana dimaksud dalam untuk pegawai blue r8un yang berstatus pns bersumber dari subsidi apel. ketentuan pelaksanaan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada berdasarkan peraturan perundang undangan. gaji sebagaimana dimaksud dalam untuk pegawai blue rsud yang berstatus non pns bersumber dari pendapatan blue rsud. besaran gajiunperlimbangkan asas kesetaraan, kemampuan keuangan blue rst) dan berdasarkan peraturan perundang undangan. gaji sebagaimana dimaksud dalam untuk pejabat pengelola bersumber dari subsidi apbd dan pendapatan blue rsud. gaji sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: gaji pimpinan blue rsud: gaji pejabat keuangan blue rsud: dan cc. gaji pejabat teknis blue rsud. gaji sebagaimana dimaksud pada huruf adalah hasil perhitungan gaji dasar dikalikan faktor penyesuaian tingkat kesehatan kinerja blue rsud. pedoman perhitungan gaji pimpinan blue rsud sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. gaji pejabat keuangan blue rsud sebagaimana dimaksud pada huruf dan gaji pejabat teknis blue rsud sebagaimana "dimaksud pada huruf paling banyak (sembilan puluh persen) dari gaji pimpinan blue rsud. bagian keempat tunjangan fasal tunjangan adalah imbalan berupa uang yang diceritakan setiap bulan kepada pegawai untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif. tunjanganlima honorarium honorarium adalah imbalan berupa uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan blue rsud untuk menghasilkan jasa. honorarium dapat diberikan: dewan pengawas blue rsud: sekretaris dewan pengawas blue rsud: cc. pembina teknis blue rsud: pembina keuangan blue rsud, penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat panitia pengadaan, panitia penerima pemeriksa barang dan jasa, tlm pelaksana kegiatan, dari tim panitia lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota pimpinan blue rsud. honorarium dewan pengawas blue rsud sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan ketentuan: honorglum untuk ketua dewan pengawas blue rsud paling banyak sebesar (empat puluh persen) dai gaji pimpinan bin) rsu) yang bersumber dari pendapatan blue rsud. hb. honorarium untuk anggota dewan pengawas dud rsud paling banyak sebesar (liga puluh enam persen) dari gaji pimpinan blue rsud yang bersumber dari pendapatan blue rsud. honorarium sekretaris dewan pengawas blue rsud sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak sebesar (lima belas persen) dari gaji pimpinan blue rsud yang bersumber dari pendapatan blue rsud. honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufenam insentif insentif adalah merupakan imbalan berupa uang yang langsung diberikan kepada pegawai blue rsud karena kinerjanya, berdasarkan prestasi kerja. insentif diberikan kepada seluruh pegawai blue berdasarkan pemberian pelayanan yang diberikan blue rsud. insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien umum, besarnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan, insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien yang dijamin pt. akses persero)masyarakatdaerah, besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perjanjian kerja sama antara blue rsud dengan pemerintah daerah. insentif yang berasal dari pemberian pelayanan kepada pasien yang dijamin badan penyelenggara atau asuransi kesehatan lainnya, besarnya sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja warna antara blue rsud dengan badan penyelenggara atau asuransi kesehatan penjamin pasien dimaksud. insentif sebagaimana pada s), ayal dan (f7),tujuh uang lembur pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uang lembur sebagaimana pada diatur lebih lanjut dengan peraturan keputusan pimpinan blue rsud dengan mempertimbangkan usas kesetaraan, kemampuan keuangan blue rsud dan berdasarkan peraturan perundang undang. bagian kedelapan pensiun pensiun diberikan kepada pegawai blue yang berstatus pns. pensiun sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab akuntabilitas kinerja pemimpin blue rsud bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai blue rsud, aa. akuntabilitas kinerja seluruh pegawai blue rsud disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penilaian pemberian remunerasi. pemimpin blue rsud dapat membentuk tim remunerasi untuk membantu pelaksanaan sistem remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan obyektif. bab penutup sistem remunerasi dapat diubah disesuaikan dengan perkembangan bisnis sui) dengan persetujuan walikotadirektur rsud selaku pimpinan blue rsud, padu sani peraturan walikota dani mulai berlaku, maka peraturan walikota semarang nomor tahun tentang sistem remunerasi rumah saksi umum daerah kota semarang berita daerah kota semarangpada tanggal jean plt. walikota semarang wakil walikota hendra pribadi diundangkan pada tanggal rupa abi, plt. sekretaris daerah kota semarang adi tri haryanto asisten administrasi pemerintahan kereta daerah kuota semarang taifun nomor lampiranpenilaian rumusan perhitungan besaran gaji pimpinan blue rsud gaji pemimpin utama per bulanff) berdasarkan tingkat kesehatan kinerja blu rumah sakit indeks dasar id) rp. s5juta indeks dasar merupakan nilai rajdan sx. yna nilai indeks pendapatan np) dihitung sebagai berikut (tp ptb) ubr x uta ltb) pta pt) atau pla uta x uta uih) pta ptb) total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosis. ptb batas bawah pendapatan pada interval. pta batas atas pendapatan pada interval,atb) tbt x uta b ltb) ata atb) |
an:a. bahwlum mengakomodir ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai bagi pejabat yang diangkat melaksanakan tugas sekretaris daerah, pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas dan pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatannya dikarenakan perampingan organisasijabat sekretaris,dikarenakan terjadi kekosongan sekretaris daerah:bnsdiantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat pimpinan tinggi pratama eselon ii.b) yang ditugaskan sebagai penjabat sekretaris daerah diberikan tpp sebesar (lima puluh persen) dari tpp jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii.b)at daerah.diantara dan disisipkan (satu)eraturan walikota semarang semarang indra pribadi diundangkan semarang pada tanggal jargon pj. sekretaris daerah kota semarang ags anto berita daerah kota semarang tahun nomor |
hy) mah walikota semarang provinsi jawa tengahota semarang, maka perlu menetapkan peraturan walikota semarang tentang manajemen talenta pegawai negeri sipilmelalui metode: danjenjang jabatan, yakni jpt,pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menentukan talenta yang masuk dalam kategori manajemen talenta dan atau kelompok rencana suksesi dan rekomeemerintah daerah melalui penghimpunan talenta yang menempati kategori kinerja atas ekspektasi dan potensial tinggi pada masing masing instansategori manajemen talenta dan atau kelompok rencana suksesi. pemetaan talenta dalam kategori manajemen talenta dan rekomendasi tindak lanjuksesi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh ppk sebagaimana dimaksud dalam hurufategori manajemen talentapktalenta yang termasuk dalam kategoridalampksati aliran sesuai dengan aslinya pada tanggal januarpembina tingkat iswara aminuddinmanajemen talenta pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota semarang kategori manajemen talenta epii. rekomendasi kotak kategori rekomendasi dipromosikan dan dipertahankan kinerja atas masuk kelompok rencana suksesi ekspektasi dan instansi nasionalmenengah kinerja diatas rotasi ekspektasi pengembangan kompetensi dan potensial rendah kinerja bawah bimbingan kinerja konseling kinerja ekspektasi danekspektasi dan peraturan perundangan potensial rendahdaerah kota semarang drs. satrio putranto, pembina tingkat nipola karierwalikota. instansi pemerintah adalah instansi pemerintah kota semarangratama pada instansilingkungan pemerintah kota semarang. kategorisemarangpns dengan pegawaimaksud peraturan walikota ini adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier pns dengan pelaksanaan manajemen talenta pns. tujuan peraturan walikota ini adalahpns, mewujudkan rencana suksesiruang lingkup peraturan walikota ini, meliputi: kelembagaan manajemen talenta pns, penyelenggaraan manajemen talenta pns, dan sistem informasi manajemen talenta. bab kelembagaan manajemen talenta pns kelembagaan manajemen talenta pns sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh tim manajemen talenta pemerintah daerah yangdan nasional. bab iii penyelenggaraan manajemen talenta pns bagian kesatu umum penyelenggaraan manajemen talenta pns sebagaimana dimaksud dalam hurufpns sdm), sistem informasi manajemen talenta pns, danppkppk menetapkan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada untuk jpt, ja, dan jfstrategi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan analisis kebutuhan talenta. setiap instansi menyusun strategi akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pad: pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari |
berita daerah kota cirebon nomor tahun peraturan walikota cirebon nomor tahun tentang pembentukan dan penyelenggaraan klub olahraga pelajar (kop) kota cirebon dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cirebon, menimbang bahwa pengembangan dan prestasi olahraga berawal dari pembinaan olahraga pelajar sekolah, bahwa untuk meningkatkan prestasi olahraga pelajar kota cirebon dan terselenggaranya latihan yang terencana, terarah, sistematis, kompetitif, akuntabel, berkelanjutan dan berjenjang maka perlu dibentuk klub olahraga pelajar kop), bahwa untuk maksud pada huruf dan huruf maka perlu adanya pembentukan dan penyelenggaraan klub olahraga pelajar koinaan kesiswmbentukan dan penyelenggaraan klub olah raga pelajar (kopeserta didik adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler bidang urusan olahraga. pelatih adalah seorang profesional yang tugasnya membantu atlet dan tim olahraga dalam memperbaiki dan meningkatkan penampilannya. olahraga prestasi adalah cabang olahraga yang dikembangkan melaluilub olahraga pelajar yang selanjutnya disingkat kop adalah wadah pembinaan dan pengembangan pelajar potensial bidang olahraga kota cirebon yang telah memiliki syarat tertentu dari cabang olahraga prestasi baik perorangan maupun beregu yang disiapkan untuk mengikuti. bab maksud dan tujuan maksud peraturan walikota ini adalah sebagai wadah pengembangan pelajar berprestasi olahraga semua cabang olahraga kota agar lebih terencana, terarah, sistematis, kompetitif, akuntabel, berkelanjutan dan berjenjang yang disiapkan untuk meningkatkan prestasi olahraga. tujuan peraturan walikota ini adalah meningkatkan pelajar agar mampu berkompetisi dan meraih prestasi olahraga pendidikan, dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar kota ajang olimpiade olahraga siswa nasional o2sn), pekan olahraga dan seni persen), pekan olahraga pelajar wilayah pupil), pekan olahraga pelajar daerah polda),bab iii penyelenggaraan kop diselenggarakan secara terpadu, terorganisir, terarah, terencana, kompetitif dan akuntabel. penyelenggara kop adalah utd ors. kepengurusan kop adalah sebagai berikut pembina kepala dinas penanggungjawab kepala utd ors ketua kasual utd ors sekretaris unsur pelaksana utd ors bendahara unsur pelaksana utd ors koordinator cabor pengawas olahraga masing masing cabang olah raga susunan kepengurusan dalam setiap cabang olahraga terdiri dari seksi administrasi umum, seksi sarana prasarana, seksi pembinaan prestasi: dan seksi lainnya sesuai kebutuhan. kepengurusan kop ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. koordinator dan pengelompokan cabang olahraga serta kepengurusan sebagaimana pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. tempat dan jadwal latihan kop diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. penyelenggaraan kop dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan setiap kejuaraancabang olahraga yang masuk dalam program kop meliputi atletik renang gulat taekwondo pencak silat panahan judo karate senam j . catur bowling bridge bola voli sepak bola bola basket takraw ga. tenis meja tenis lapang bulu tangkis dayung softball base ball milyar jumlah dan jenis cabang olah raga sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. sasaran penyelenggaraan kop adalah pelajar kota yang berpotensi, berbakat dan berprestasi bidang olahraga. peserta didik kop adalah pelajar berprestasi yang tercatat sebagai siswa pelajar kota. peserta didik kop harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki nomor induk siswa nis) dan atau nomor induk siswa nasional nisn) kota, usia peserta tahun tahun (usia sekolah), berprestasi dalam cabang olahraga tertentu, mengisi surat pernyataan diri bersedia menjadi anggota kop dan disetujui orang tua, dan melampirkan dan mengisi persyaratan lain yang ditentukan oleh utd ors. pelatih kop harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki sertifikat coaching clinic sesuai cabang olahraga keahliannya, berprestasi dalam cabang olahraga tertentu, dan cc. mengisi surat pernyataan diri bersedia menjadi pelatih dalam kontingen kota. peserta didik yang ditetapkan oleh dinas melalui utd ors, menghormati dan mematuhi segala keputusan yang telah ditentukan, bersedia diganti jika peserta didik tersebut ternyata terbukti tidak berprestasi, tidak disiplin dan tidak rajin dalam berlatih dengan sanksi mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan oleh dinas, bersedia mengikuti training center tc) dalam menghadapi kejuaraan, bersedia memperkuat tim pada kontingen kota cirebon dalam even kompetisi kejuaraan setiap cabang olahraga pada even o2sn, persen, pupil, polda dan porda serta menjadi wakil jawa barat pekan olahraga pelajar wilayah nasional popwilnas), pekan olahraga pelajar nasional panas) dan pekan olahraga nasional pon). pelatih, menghormati dan mematuhi segala keputusan yang telah ditentukan oleh dinas melalui utd ors, bersedia didegradasi diganti jika pelatih tersebut ternyata terbukti tidak mampu meningkatkan prestasi peserta didik, bersedia diganti mengundurkan diri jika tidak disiplin dan tidak rajin dalam melatih dengan sanksi mengembalikan semua fasilitas yang telah diberikan oleh dinas melalui utd ors, bersedia memperkuat tim kontingen kota dalam even kompetisi kejuaraan setiap cabangpeserta didik kop dapat diberikan fasilitas berupa surat rekomendasi dari dinas untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah melalui jalur prestasi sesuai peraturan perundang undangan, perlengkapan atlet, dan penghargaan sesuai ketersediaan anggaran pelatih kop untuk menjalankan tugasnya diberikan fasilitas berupa surat tugas dari dinas, perlengkapan pelatih, cc. insentif sesuai ketersediaan anggaran, piagam penghargaan, dan peningkatan mutu pelatih coaching clinic) sesuai olahraga yang menjadi keahliannya bab sistematika penyelenggaraan kop sistematika penyelenggaraan kop pendataan pelajar, pendataan sarana dan prasarana latihan, penyusunan program latihan, penyusunan jadwal latihan, pengisian absensi, pengukuran tingkat kemajuan hasil latihan pelajar, dan pengukuran kelayakan dan kinerja cabang olahraga. sistematika sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas hasil dari laporan masing masing koordinator cabor. bab rekrutmen peserta didik rekrutmen dilaksanakan oleh pelatih klub dan pengawas olahraga masing masing cabang olahraga. rekrutmen peserta didik pada cabang olahraga perorangan dilaksanakan terhadap juara dan iii yang berprestasi poskota. rekrutmen peserta didik pada cabang olahraga beregu dilaksanakan terhadap peserta didik terbaik dan berbakat yang berprestasi pekan olahraga pelajar kota poskota) berdasarkan penilaian pelatih. terhadap atlet pelajar yang berbakat dan berprestasi dari kota kabupaten lain yang akan pindah kota, minimal harus sudah berprestasi tingkat provinsi sebagai juara atau iii. data peserta didik yang berprestasi disampaikan kepada dinas untuk menjadi nominatif peserta kop. dinas memverifikasi dan menetapkan peserta didik yang menjadi anggota kop. apabila salah satu peserta didik juara atau iii sebagaimana dimaksud pada tidak dapat tidak bersedia mengikuti kop, dilakukan pergantian terhadap peserta didik peringkat bawahnya. bab pelaksanaan kegiatan pelaksanaan latihan masing masing cabang olahraga menjadi tanggung jawab koordinator cabang olah raga. intensitas pembinaan dan latihan dilaksanakan selama kali dalam seminggu. waktu pembinaan dan latihan dilaksanakan luar jam pelajaran. koordinator cabang olahraga berkewajiban mengevaluasi kemajuan dan perkembangan atlet untuk disampaikan kepada dinas. tempat pembinaan kop diusulkan oleh masing masing ketua cabang olahraga dan ditetapkan oleh dinas. bab vii monitoring, evaluasi dan supervisi monitoring, evaluasi dan supervisi dilaksanakan oleh tim terhadap pelaksana kop untuk menilai, monitoring dan mengevaluasi proses penyelenggaraan latihan masing masing klub cabang olahraga secara berkala dan berkesinambungan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi dilaporkan kepada walikota melalui dinas. materi monitoring, evaluasi dan supervisi meliputi data peserta didik, data sarana dan prasarana latihan, cc. program latihan, jadwal latihan, absensi, tingkat kemajuan hasil latihan atlet, dan kelayakan dan kinerja cabang olahraga. format materi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut secara teknis oleh dinas. bab viii pembiayaan pembiayaan yang berkaitan dengan kop dibebankan kepada apbd. bb) ip: lah dibentuk dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asedinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asekadinas adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota cirebon. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota cirebon.dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetn aset daerah, pengelolaan keuangan daerah kota cirebon. unit pelaksana teknis dinas, selanjutnya disebut utd adalah unit pelaksana teknis pada dinas sebagai unsur pelaksanabidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.bagian ketiga fungsi: pimpinan adalah kepala dinasoperasional adalah kepala utd, pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada utddinas terdiri dari:bidang perbendaharaan, membawakan:bidang akuntansi, membawakan: seksi analisa keuangan, seksi ketatausahaan, ,dan seksi pelaporan aset daerah. unit pelaksana teknis dinas utd),ngelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset milik daerah meliputi penetapan, perubahan dan perhitungan serta pengelolaan administrasi keuangan daerahdinas mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, cc. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan otonomi daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinasdapatan, pengelolaan keuangan dan asetdinas, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan utd,snetapkan rencana strategis dinas berdasarkan dari visi, misi dan program walikota bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, merumuskan dan menetapkan pedoman kerja bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, cc. merumuskan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis badan, menjabarkan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam lingkup urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi urusan pendapatan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset sesuai fungsi skpd, merumuskan dan menetapkan pedoman serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan, merumuskan kebijakan untuk pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas dinas, memantau dan mengendalikan seluruh kegiatan kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, menyelenggarakan upaya pengembangan karier, pembinaan dan pengendalian dalam lingkup urusan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, membentuk jaringan koordinasi terhadap unit kerja dinasdinas, menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, il. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja, kinerja, dan penggunaan anggaran tahunan dinas, merumuskan dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) yang berkenaan dengan dinas, merumuskan dan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan dinas dan situasi aktual yang menyangkut urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah baik diminta ataupun tidak diminta kepada walikota, dan oo.untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariat, mempunyai fungsi: perencanaan operasional sekretariat dinas, program dinas, cc.mfasilitasian penyelenggaraan tugas dinasdinapokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan sekretariat mempunyai rincian tugas melaksanakan petunjuk dan mempelajari tugas yang diserahkan oleh kepala dinas, memimpin, mengatur dan mengarahkan tugas sekretariat serta mengoordinasikan tugas bidang bidang, cc. mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas oleh bidang bidang dan utd lingkungan dinas, membentuk konsep untuk rencana strategis dinas, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana kerja anggaran tahunan dinas, menyelenggarakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) dinas, mengevaluasi kegiatandinas, menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja lingkungan dinas, memfasilitasi penyusunan laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, dan penggunaan anggaran tahunan dinas, mengoordinasikan pengadaan serta pemeliharaan perawatan peralatan dan barang barang inventaris perkantoran dinas, memfasilitasi seluruh unit kerja lingkungan dinas dalam rangka seluruh penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan anggaran, perbendaharaan dan aset, il. memberikan pengawasan melekat terhadap seluruh kepala sub bagian yang dibawakannya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan dalam segala bidang pengadministrasian, mengoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan sub bagian yang dibawakannya, melaksanakan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tehnis manajerial yang dihadapi oleh sekretariat untuk mendapatkan jalan keluar atau solusinya, oo. merumuskan laporan untuk diberikan kepada kepala dinas mengenai pelaksanaan tugasnya, meny, menyelenggarakan penyusunan catatan atas laporan keuangan yang berkenan dengan dinas, danmempunyai fungsi: perencanaan kegiatan kerja sub bagian umum meliputierian petunjukcc. pembagian tugasnyelenggaraan operasionalngoreksi pelaksanaanumum mempunyai rincian tugas mempelajari serta melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh sekretarisgandaan naskah dinas, memberikan pembinaan tata naskah dinas lingkup tugas dinas, melaksanakan dan membina kegiatan kearsipan dan kepegawaian, melaksanakandinas, memelihara kebersihan serta kerapuhan ruangan kantor dinas, mengolah data kebutuhan listrik, air, faksimili, dan telpon kantor dinas, penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, atau rehabilitasi prasarana dan sarana fisik lingkup tugas dinas, il. mengumpulkan data mengenai kebutuhan perlengkapan kantor lingkungan dinas, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor lingkungan dinas, menyelenggarakan pengadaan perlengkapan kantor lingkungan dinas, mengendalikan distribusi perlengkapan kantor lingkungan dinas, melaksanakan perawatan perbaikan gedung ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang barang daerah lainnya yang dikuasai oleh dinas, melaksanakan distribusi bahan bakar kendaraan dinasdinas dengan pihak lain: mengumpulkan dan mengolah data mengenai kebutuhan pegawai lingkungan dinas, memelihara dan mengelola sarana untuk upaya peningkatan disiplin, etos kerja dan kesejahteraan pegawai,wasi terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya, menyiapkumummenganalisisaa. memberikan saran untuk menjadinyusun dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris, dan ee,nyelenggaraan operasionallaporan realisasi pajak daerah yang berasal dari pajak daerah dan pajak daerah iiprogram dan pelaporan mempunyai rincian tugas mempelajari danprogram dan pelaporan, melaksanakan pengumpulan bahan bahan untuk menyusun konsep rencana strategis dan usulan program dinas, mengadakan analisis dan mengkaji atas bahan bahan penyusunan konsep rencana strategis dan usulan program dinas, melaksanakan penyusunan konsep rencana strategis dan usulan program dinas, melaksanakan pengumpulan bahan bahan penyusunan usulan rencana kerja tahunan dinas, melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja tambahan dalam rangka penyusunan anggaran perubahan dinas, mengumpulkan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan kinerja tahunan dinas, j . menyusun laporan pelaksanaan program, rencana kerja, dan kinerja tahunan dinas: memfasilitasi penyusunan usulan rencana kerja tahunan dan rencana kerja tambahan oleh unit unit kerja lingkungan dinas, il. melaksanakan pembinaan administrasi pemprograman dan pelaporan lingkungan dinas, memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada para pegawai yang membantunya, memberikan pengawasan dan bimbingan yang,program dan pelaporan, menganalisis terhadap permasalahan teknis yang dihadapi oleh sub bagian program dan pelapordengan persetujuan atau sepengetahuan sekretaris: ssprogram dan pelaporan, melakukan koordinasi dengan kepala sub bagian lainnya yang ada lingkungan sekretariat guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan sub bagian program dan pelaporan, wmemaraf,penghimpunan bahan bahan yang diperluk dari seluruh unit kerja lingkungan dinas, melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) yang berkenaan dengan dinas, zz., aa. melaksanakan penghimpunan bahan bahan yang diperluk dari seluruh unit kerja lingkungan dinas, bb. melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) yang berkenaan dengan dinas, cc. memfasilitasi dan membuat rencana kerja dan anggaran rka) dinas dd. memfasilitasi dan membuat dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas, ee. memfasilitasi dan membuat dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpp) dinas, ff. melaksanakan memfasilitasi dan membuat laporan monitoring dan evaluasi dinas, gg. memfasilitasi dan menyusun bahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) walikota berkenaan dengan dinaspada sub bagian keuangan,dinas, pembagian tugas pengelolaan keuangan dan perlengkapan dinas, penyelenggaraan operasional pengelolaan keuangan dan perlengkapan dinasdinassub bagian, cc. menyusun dan membuat usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan sub bagian keuangan, mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan usulan anggaran tahunan dinas: menyusun usulan anggaran tahunan dinas, menyusun usulan anggaran perubahan dinas, mengumpulkan bahan bahan perhitungan anggaran tahunan dinas, melakukan perhitungan anggaran tahunan dinas, melakukan pengelolaan anggaran dinas, melakukan kegiatan verifikasi, mempersiapkan surat perintah membayar, melaksanakan kegiatan akuntansi dinas, menyusun laporan keuangan dinas, mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dinas, oo. memberikan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan terhadap bendaharawan yang ada lingkungan dinas, wmengadministrasikan kebutuhan perjalanan dinas para pegawai lingkungan dinas, melakukan pengurusan terhadap arsip arsip yang berkenaan dengan administrasi keuangan, memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya, melakungawasan serta membimbingeriksa dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantu, mengadakan upaya untukaacc. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan sub bagian keuangan, dd. saling beree. menyusun dan memberi laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada sekretarismempunyai fungsi: perencanaan operasional bidang pajak daerah pembagian tugas penyelenggaraan bidang pajak daerah pajak daerah serta penagihan dan pelaporanpemfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang pajak daerah pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pajak daerah pelaporan pelaksanaan tugas bidang pajak daerahmpelajari serta melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas, menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenalaksanakannyelenggarakan penyusunan rencana perolehan pendapatan pajak daerah, menyelenggarakan penyiapan nomor pokok wajib pajak daerah ppd), menyelenggarakan pemeliharaan data baseberian penyuluhan mengenaikepada wajib pajak daerah, melakukan penagihannerbitkan surat ketetapan pajak daerah skpd) luar pbb dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) membuat pembukuan terhadap hasil penerimaan pajak daerah, menyusun laporan bulanan mengenai pembayaran pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya meliputi denda pajak daerah serta tunggakan yang terjadi luar pajak bumi dan bangunan pbbalihan data dan penetapan, dan kepala seksi penagihan dan pelaporan yang dibawakannya, memberianalisis terhadap permasalahan teknis guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, oo. melakukan analisis terhadap permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh bidang pajak daerahajak daerah memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan bidang pajak daerah memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas,cc., dan anggaran tahunan seksi pendaftaran dan pendataan: wajib pajak dan pendataan obyek pajak, melakukan penyiapan formulir formulir yang diperlukan dalam rangka pendataan obyek pajak, menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan obyek pajak daerah, pendaftaran wajib pajak daerah serta penyusunan rencana perolehan pajak daerah,potensi wajiblaksanakan pencatatan wajib pajak daerah kedalam data base, menyelenggarakan persiapan nomor pokok wajib pajak daerah ppd), mendistribusikan nomor pokok wajib pajak npg wajib pajak daerah luar pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan atas tanah dan bangunan bpt), melakukan analisis, pengkajian dan perencanaan dalam rangka pengembangan dan penggalian potensi pajak daerah luar pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan atas tanah dan bangunan bpt) serta pendapatan asli daerah lainnya, menyelenggarakan penghimpunan data wajib pajak dalam rangka penyusunan rencana perolehan pendapatan pajak daerah, memberikan arahan serta tugas dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai, oo. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan terhadap para pegawai yang membantunyapajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengolahan data dan penetapan mempunyai fungsipajak daerahmenerima dan melayani keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dari wajib pajakpenetapan:il dan anggaran tahunan seksi pengolahan data dan penetapan, cc. menyiapkan bahan yang diperlukan dalamserta menetapk yang harus bayar oleh para wajib pajak daerah, mempersiapkan bahan dalam rangka menerbitndistribusiderhana terhadap pembukuanrta pengawasan lapangan untuk mengumpulkan data dan atau keterangan dalam rangka kepatuhanmberikan pelayanan kepadahal pengajuan permohonan keringanan, angsuran dan keberatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, membuat keputusan terhadap laporan permohonan keringanan, angsuran dan keberatan yang diajukan olehhasil pemeriksaan lapangan, melakuumi bpt), mendistribusipenyuluhan mengenaajak daerah meliputilayani keberatan dan permohonan banding dan pelaporan pajak daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penagihan dan pelaporanmeliputi: monitoring terhadap ketaatan wajib pajak, penagihan atas keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan pajak daerah, pembagian tugas pelaksanaan seksi penagihan dan pelaporan, pelaksanaanonitoran dan pengevaluasian setor: melaksanakan petunjuk dan mempelajari tugas yang diberikan oleh kepala bidang pajak daerah menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi penagihan dan pelaporan, cc. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah, pengurusan pajak daerah, pembukuan dan pelaporan realisasi pajak daerah, penanganan laporan keberatan atas tagihan pajak daerah serta lain lain pendapatan asli daerahlakukan pencatatan terhadap surat setoran pajak daerah ssd) luar pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) yang menjadi dasar pemungutan, melakukaniaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan monitoringmembuat pembukuanmbuat laporan mengenai realisasi penerimaan pembayaran penyetoran pajak daerah dan pendapatan asli daerah meliputi denda pajak daerah dan tunggakan yang terjadieksi penagihan dan pelaporoo. melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah dan pendapatan asli dearah lainyadengan bank persepsi, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidangii, mempunyai fungsi: perencanaan operasional bidang pajak daerah ii, pembagian tugas penyelenggaraan bidang pajak daerah ii,mfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang pajak daerah ii, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang pajak daerah ii, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pajak daerah ii, pelaporan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah ilaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas, penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak, pengolahan data dan penetapan wajib pajak, penetapan besaran pajak, penagihan dan pelaporan serta penyelenggaraan jenis jenis pelayanan berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), cc. menetapkan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang pajak daerah berdasarkan masukan dari para kepala seksi yang dibawakannya, melakukan pendatanyelenggarakan pendaftaryiapan nomor objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) dan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), memberikdan masyarakat, wmelakukankan analisis, pengkajian serta perencanaan dalam rangkayusun konsep rancangan peraturan daerah dan peraturan keputusan walikota mengenai pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) dalam kaitannya denganmelakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), il. memberikan penanganan jenis jenis pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), mengoordinasikan dengan pihak terkait pelaksanaan tugas pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), membuat pelaporan terhadap realisasi penerimaanolahan data dan penetapan, dan kepala seksi penagihan dan pelaporan,upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh bidang pajak daerah ii, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas melalui sekretaris:nelitibb dan validasi formulir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), menghimpun, mengelola, mendata, menilaiadministrasi dan lapangan lokasi serta menyusun laporan hasil dan daftar formulirnyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi pendaftaran dan pendatalaksanakansanakan penyiapan formulir yang diperlukan untuk, pendataan, serta perencanaan zona nilai tanah znt), nilai indikasi rata rata znt nir), dan peta blok pajak bumi dan bangunan pbb): melakukan evaluasi dan penilaian nilai jual objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) dan nilai perolehan objek pajak pop) biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), melakukan pencatatan terhadap peralihan hak atas tanah dan bangunan, melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, perencanaan, pengembangan dan penggalian potensi pajakftaran dan pendatftaran dan pendataan, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pajak daerah ii, melakukan pengumpulan data untuk penyusunass. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan seksi pendaftaran dan pendadaftaran dan pendataan, dan melaksanakan tugasmeliputi entry data dan menetapkan besaran pbb dan validasi bpt. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengolahan data dan penetapan, mempunyai fungsi:golahan data dan penetapnetapan besaran pajak bumi dah bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) yang harus dibayar oleh para wajib pajak, mempersiapkan bahan dan melaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemberian penyuluhan mengenai pajak bumi dan bangunan pbbpemberianalisis, pengkajian, perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), melakukan pengolahan data, peta blok, aplikasi sistem informasi pajak dan bumi dan bangunan simple), dan jaringan melakukan evaluasi dan penetapan nilai jual objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) dan nilai perolehan objek pajak pop) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), menyelenggarakan upaya peningkatanbimbingangolahan data dan penetapanii,endapatan asli daerah meliputbea perolehagihan dan pelaporan,pendapatan meliputi: penyampaian spot pajak bumi dan bangunan pbb),, pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), penyelenggaraan jenispembagian tugas pelaksanaan seksi penagihan dan pelaporan, pelaksanaan penagihmonitoran dan pengevaluasian penerimanyiapan keputusan penyelesaian pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea perolehagihan dan pelaporukansanakan pencatatan terhadap potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt) yang menjadi dasar pemungutan, melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak tahunan spot) pajak bumi dan bangunan pbb) kepada wajib pajak, melakukan pemberian nomor objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) dan nomor pokok wajib pajak npp) dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt) meliputi penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan spot) pajak bumi dan bangunan pbb), himbauan sebelum dan sesudah jatuh tempo surat pemberitahuan pajak tahunan spot) pajak bumi dan bangunan pbb), dan surat pemberitahuan hasil validasi dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), membuat pelaporan terhadap hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), dengan bank persepsi, memberikan pelayanan kepada para wajib pajak dalam hal pengajuan permohonan jenis jenis pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) dan bea perolehan hak aas tanah dan bangunan bpt), menyampaikan hasil keputusan dari seluruhmembuat laporan mengenai realisasi penerimaan daerahlakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt) kepada seluruh masyarakat wajib pajakagihan dan pelaporan, melakukan analisis, kajian, perencanaan, pengembangan dan penggalian realisasi penerimaanpenyampaian daftar himpunan ketetapan pajak dkp) pajak bumi dan bangunan pbb) kepada petugas, mempersiapkan bahan bahan dan melaksanayang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan pbb) dan dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan bpt), melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi penetapan pendapatii, zz.aa. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bidang penganggaran bidang penganggarggaran program, anggaran non program dan pembiayaan serta dana anggaranperencanaan operasional bidang penganggaran, pembagian tugas penyelenggaraan bidang penganggarganggaran, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang penganggaran, pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengangganganggaran mempunyai rincian tugas melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas, menentukan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang penganggaran berdasarkan masukan dari para kepala seksi yang dibawakannya, cc. melakukanmengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyelenggarakan persiapan dalam rangkaelenggarpersiapan verifikasi dalam rangkaukan penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dan perubahannya, menyelenggarakan penerbitan surat penyediaan dana spd), melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh bidangngoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan serta memberikan arahan petunjuk pelaksanaannya kepada kepala seksi yang dibawakannya, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. bidang penganggaran, membawakan:seksi anggaran prograrogram, urusan pemerintahan, fasilitasi penganggaran serta pembinaan dan menyusun anggaran program. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi anggaran program, mempunyai fungsi: pelaksanaan persiapan bahan inventarisasi, distribusi dan sosialisasiinventarisasi, penganalisiaan dan pengolahan bahan serta data belanja program belanja langsungpelaksanaan persiapan bahan koordinasi pembahasan danterkait dengan belanja program belanja langsung sebagai bahlaksanaan persiapan bahan penyusunan anggaran kas belanja program belanja langsung, pelaksanaan persiapan bahan koordinasi pembahasan derkait dengan belanja program belanja langsung sebagai dasarlaksanaan persiapan bahan penyempurnaevaluasi pelaksanaan belanja program belanja langsungprogramnon program dan pembiaynon program dan pembiayaan, urusan pemerintahan, fasilitasi penganggaran serta pembinaan dan menyusun anggaran non program dan pembiayaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi anggaran non program dan pembiayaan, mempunyai fungsi pelaksanaan persnon program dan pembiayaan, pelaksanaan persiapan bahan inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data belanja non program dan pembiayaancc. pelaksanaan persiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi rencana kegiatan anggaran rka) terkait dengan belanja non program dan pembiayaan sebagai bahpelaksanaan persiapan bahan penyusunan konsep nota keuangpenyusunan anggaran kas non program dan pembiayaan, persiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp) terkait dengan belanja non program dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan perubahan pendapatan dan belanja daerah apbd): pelaksanaan persiapan bahan penyempurnaan rancangan apbd dan rancangan perubahevaluasi pelaksanaan anggaran non program dan pembiayaannon program dan pembiayaanperimbangan dan pendapatan lain laipatan yang bersumber dari danaseksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, pemberian petunjuk dan dana alokasi khusus: pemberian petunjuklain lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan, pembagian tugas pelaksanaan seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, penyelenggaraan operasional urusan dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sertamengoordinasikan pelaksanaan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan lainnya, monitoring dan evaluasi, dana alokasi khusus sertapelaporan pelaksanaan tugas seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain laiggaran perimbangan dan pendapatan lain lain mempunyai rincian tugas mengumpulkan data bahan rencana kegiatan seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, menyusun rencana kegiatan seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, cc. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah skpd) pengelola anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, menyusun rencana anggaran pendapatan anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, melaksanakan koordinasi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain dengan seksi kas daerah dan pembiayaan, melaksanakan koordinasi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain dengan satuan kerja perangkat daerah skpd), pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, menyusun pembuatan laporan kegiatan seksi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lain, melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran perimbangan dan pendapatan lain lainj .rbendaharaanelanja program, belanja non program dan pegawai serta kas daerah dan pembiayaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perbendaharaan, mempunyai fungsi perencanaan operasional bidang perbendaharaan, pembagian tugas penyelenggaraan bidang perbendahararbendaharaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan, pelaporan pelaksanaan tugas bidangperbendaharaan berdasarkan masukan dari para kepala seksi yang dibawakannya, melakukan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d): menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) dan bendahara umum daerah bud), membuat penyusunan laporan keuangan bendahara umum daerah bud): melakukan penyusunan laporan keadaan posisi kas daerah secara periodik, menyelenggarakan penelitian terhadap kelengkapan laporan pertanggung jawaban lpj) bendahara pengeluaran, menyelenggarakan penelitian terhadap dokumen pelengkap surat perintah membayar ganti uang persediaan spm gu), melaksanakan penelitian terhadap dokumen pelengkap surat perintah membayar langsung spm ls)), melakupersediaan spm gu), surat perintah membayar tambahan uang persediaan spm tu), dan surat perintah membayar langsung spm ls) telah lengkap dan sah, menghimpun dan meneliti data gaji pegawai pemerintah daerah, mengadministrasikan penerbitan dan penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), mengadministrasikan surat perintah pencairan dana sp2d) yang tidak dicairkanperbendahar perbendaharaan, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang perbendaharaanerbendaharaan, membawakanseksi belanja program mempunyai tugas pokok menyusun program, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja program langsung, meneliti kebenaran persyaratan permintaan dana, menyiapkan surat perintah pencairan dana sp2d), membina dan melaksanakan pembinaan bendaharawan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi belanja program, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi belanja program, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan bidang belanja program meliputi: pembinaan dan penyelenggaraan administrasi belanja program serta pengelolaan belanja program, cc. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pengajuyang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd), pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d dalam hal kelengkapan dokumen persyarattelah lengkap, pelaksanaan penyampaipelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pembinaan kepada bendaharawan satuan kerja perangkat daerah skpd), pengoreksi pelaksanaan tugas seksi belanja program, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas seksi belanja prograprogram mempunyai rincian tugas mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaan, membuat usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi belanja program, cc.urat perintah pencairan dana sp2d), menyelenggarakan penerimaan surat perintah membayar uang persediaan surat perintah membayar uang persedian spm up)melakukan penelitian dokumen pelengkap surat perintah membayar ganti uang spm gu), melakukan penerimaan surat perintah membayar tambahan uang spm tu), melakukan penelitian terhadap dokumen pelengkap surat perintah membayar langsung spm ls)), melaksanan uang spm tu), dan surat perintah membayar langsung spm ls uang spm tu), dan surat perintah membayar langsung spm ls) telah tidak lengkap, tidak sah, atau jumlah uang yang diminta untuk dibayarkan melebihi pagu anggaran, memberikan pengprogram, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi belanja programprogrambelanja non program dan pegawabidang belanja non program dan pegawai, meliputi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi belanja non program dan pegawai, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi belanja non program dan pegawai, pemberian petunjukpegawai serta pengelolaan belanja non program dan pegawai, cc. pembagian tugas pelaksanaan seksi belanja non program dan pegawai, penyelenggaraan operasionalmbimbingan pelaksanaan tugas seksi belanja non program dan pegawai,ngoreksi pelaksanaan tugas seksi belanja non program dan pegawai, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas seksi belanja non program dan pegawanon program dan pegawai mempunyai rincian tugasbelanja pegawai dancc. melakukan penelitianrimaansanidak lengkap, tidak sah dan melebihi pagu anggaran, melakukan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) belanja administrasi umum pada belanja aparaturnon program dan pegawai, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi belanja non program dan pegawanon program dan pegawaikas daerah dan pembiayaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharkas daerah dan pembiayaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kas daerah dan pembiayaan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi kas daerah dan pembiayaan, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan bidang kas daerah dan pembiayaan, meliputi: pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kas daerah dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah dan pembiayaan, pembagian tugas pelaksanaan seksi kas daerah dan pembiayaan, pelaksanaansi kas daerah dan pembiayaan mempunyai rincian tugas: merencanakan kegiatan seksi kas daerah dan pembiayaan, membantu bendahara umum daerah dalam mengadminstrasikan pengelolaan keuangan daerah, cc. membuat buku kas umum bendahara umum daerah bud), membuat laporan posisi kas harian bendahara umum daerah bud) berdasarkan b.ix dari bank bank jabar banten bjb) secara harian, bulanan, semester dan tahunan, melakukan rekonsiliasi dengan bank bank jabar banten bjb) atas transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. melakukan rekonsiliasi pinjaman pemerintah kota cirebon dengan bank mandiri, kementrian keuangan dan kanwil kantor wilayah kanwil) direktorat jendral perbendaharaan: memantau dan menginformasikan dana yang akan dan sudah masuk kas daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pembebanan rekening kas daerah pada surat perintah pencairan dana sp2d) yang akan diterbitkan, menerima bukti penerimaan atas pencairan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana transfer lainnya dari bank bank jabar banten bjb), mencatat investasi daerah berupa penyertaan modal dan deposito, mencatat potongan pajak yang tercantum dalam surat perintah pencairan dana langsung sp2d ls) pihak ketiga dan melakukan rekonsiliasi dengan unit kerja terkait, melakukan koordinasi terkait atas hasil rekonsiliasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan institusi terkait, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf bidang akuntansi bidang akuntansalisa keuangan, ketatausahaan keuangan serta pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang akuntansi, mempunyai fungsi perencanaan operasional bidang akuntansi, pembagian tugas penyelenggaraan bidang akuntansi, pemberian petunjuk penyelenggaraan bidang akuntansi meliputi urusan analisa keuangan, ketatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan, penyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pengaturan penyelenggaraan bidang akuntansi urusan analisa keuangan, ketatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan, pemfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang akuntansi, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang akuntansi, pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntanmempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas, membuat usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan bidang akuntansiidang akuntansi, melaksanakan penyusunan laporan keuangan, melakukan penghimpunan bahan bahan dan data dalam rangkamelaksanakan penyusunbidang lainnya yang ada lingkungan dinas, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapidinasoo. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. bidang akuntansi, membawakan seksi analisa keuangan, seksi ketatausahaan: dan seksi pelaporan dan keuangan daerah. seksi analisa keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntananalisa keuangan meliputi pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan analisis dan evaluasi keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi analisa keuangan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi analisa keuangan, pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pada seksi analisa keuangan, meliputi: pembinaan dan penyelenggaraan analisa keuangan, pembagian tugas pelaksanaan seksi analisa keuangan, pelaksanaan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisa keuangan, pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam pelaksanaan tugas analisis keuangan, pembimbingan pelaksanaan tugas seksi analisa keuangan, pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pada seksi analisa keuangan, pengoreksi pelaksanaan tugas seksi analisa keuangan, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas seksi analisaalisa keuanganalisa keuangan, cc. melaksanaktingkat satuan kerja perangkat daerah skpd) dan satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd)pada lingkup bidang tugasnya sesuai ketentuan pedoman tata naskah dinas dan atau atas instruksi disposisi pimpinan, melakukan koordinasi teknis kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan seksi analisa keuanganalisa keuangan, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadap. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi ketatausahaan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi ketatausahaan, pemberian petunjukagian tugas pelaksanaan seksi ketatausahaan, penyelenggaraan operasional urusan pembinimbingan pelaksanaan tugas seksi ketatausahaan,ngoreksi pelaksanaan tugas seksi ketatausahaan, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketatausahketatausahaketatausahaan, cc. memberikan petunjuk pelaksanaan uruslebih anggaran, laporan perubahan ekuitas dan neraca pemerintah kota, melaksanakan pembinaan bidang ketatausahaan keuangan, dalam pembuatan posting buku besar, menyelenggarakan operasional urusan dalam pembuatan posting buku besar menyelenggarakan kegiatan operasional dalam penyusunan neraca saldo, membuatsisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan neraca pemerintah kota, melakukanketatausahaan,pelaporan dan keuangankeuangan daerah, pertanggungjawaban anggaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelaporan dan keuangan daerah, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kerja seksi pelaporan dan keuangan daerah, pemberipembagian tugas pelaksanaan seksi pelaporan dan keuangan daerah, pembimbingan pelaksanaan tugas seksi pelaporan dan keuangan daerah, penyelenggaraan operasional, pemeriksaan dan pengawasan: pengoreksi pelaksanaan tugas seksi pelaporan dan keuangan daerah, pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelaporan keuangan daerah,dan j . pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi pelaporan dan keuangan daerahpelaporan dan keuangan daerah, cc. memberikan petunjuk dalam rangka penyusunan laporan ikhtisar realisasi kinerja, untuk ditetapkan sebagai, menyusun rancangan peraturan kepala daerah dilengkapi dengan ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggarewan perwakilan rakyat daerah dprd) dan masyarakat,mberikmeminta kepada kepala satuan kerja perangkat daerah skpd)il. menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan kinerja interim sekurang kurangnya setiap triwulpelaporan dan keuangandan keuangandan keuangan daerahparagraf bidang aset daerah bidang aset daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengyang meliputi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang aset daerah, mempunyai fungsi perencanaan operasional bidang aset daerah, pembagian tugas penyelenggaraan bidang aset daerah, cc. pemberian petunjuk penyelenggaraan bidang aset daerah meliputi perencanaan kebutuhnyediaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya, pengaturan penyelenggaraan bidang aset daerah urusmfasilitasian penyelenggaraan tugas bidang aset daerah,pelaksanaan koordinasi serta mengembangkan penggunaan sistem informasi barang milik daerah, pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah dengan pihak skpd terkait, pelaksanapelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tuntutan ganti rugi barang daerah, il. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset daerset daerahaset berdasarkan masukan dari para kepala seksi yangset, melakukan proses penetapan pejabat yang menyimpan dan mengurus barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk ditetapkan oleh pengelola barang, memberikan bimbingan teknis bidang administrasi aset, melakukan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah, melakukan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik kota, menyelenggarakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah, bangunan, dan kendaraan dan aset lainnya milik pemerintah, menyelenggarakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan tanah, bangunan, dan kendaraan pemerintah kota, melakukan proses administrasi distribusi barang milik daerah yang diperuntukkan bagi, melakukan pengajuan konsep usulan penghapusan barang daerah dari daftar inventaris barang pemerintah kota, il.nyelenggarakan penyusunan daftar hasil pengadaan barang milik daerah, menyelenggarakan pemindah tanganan barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyelenggarakan pemrosesan pemberian hak sewa dan hak peminjam pakaian kepada pihak ketiga, menyelenggarakan pengajuan usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah, melakukan penyusunan standarisasi barang milik daerah, melakukan administrasi dalam rangkass. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepadangoordinasi seluruh kegiatan kedinasan seksi seksi yang ada lingkungan bidang aset, mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan olehaset daerah guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, aa., bb. melaksanakcc. mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan bidang aset daerah dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), dan dd. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnyacc. seksi pelaporan aset daerah. seksi pendayagunaan dan pengendalindayagunaan dan pengendalian aset daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan seksi pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, cc. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, pelaksanaan penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, pelaksanaan penyusunan rencana pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, pelaksanaan penyusunan inventarisasi aset yang dapat dimanfaatkan, pelaksanaan persiapan rencana pemanfaatan aset, pelaksanaan pemeliharaan aset daerah, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan aset daerah, j . pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset daerah, pelaksanaan persdan pengendalian aset daerah, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pendayagunaan dan pengendalian aset daerah, dan pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan dalam bidangnya, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi pendayagunaan dan pengendalindayagunaan dan pengendalian aset daerah, cc. mempersiapkan bahdayagunaan dan pengendalian aset daerah, melakukan evaluasi dalam rangka pemanfaatan aset melakuklakukan pengajuan usulan dalam rangka penetapan status penggunaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah skpd), melaksanakan penyusunan standard barang milik daerah, melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka pendayagunaan dan pengendalian barangyagunaan dan pengendalian aset daerah guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, oo.yagunaan dan pengendaliaset daerah, meliputi: mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pendataan dan pelaporan tentang aset milik daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi ketatausahaan aset daerah, mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan seksi ketatausahaan aset daerah, penyusunan kebijakan teknis ketatausahaan aset daerah, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan aset daerah, penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja ketatausahaan aset daerah, penyiappelaksanaan penghimpunan usul penghapusan lelang barang agar tersedia data tentang penghapusan lelang barang, pelaksanaan penghimpunan data mutasi barang milik daerah agar setiap perubahan terekam dalam data kota, pelaksanaan proses penetapan pejabat pengurus barang daerah pada satuan kerja perangkat daerah skpd) agar tersedia pejabat yang bertanggung jawab terhadap barang pada skp nya, pelaksanaan penghimpunan data dari satuan kerja perangkat daerah skpd) yang berkenaan dengan inventarisasi barang agar dapat rekapitulasi jumlah barang inventarisasi kota, penyimpanan mendokumentasikan dokumen asli surat menyurat barang milik daerah agar dapat diamankan, pelaksanaan penghimpunan dan il. mengoordinasikan pengembangan penggunaan sistem informasi barang milik daerah, pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah dengan pihak skpd terkait secara berkala: dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab. untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi ketatausaha daerah, menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi ketatausahaan aset daerah, cc. mempersiapkketatausahaan aset daerah, mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pemberian bimbingan teknis bidang aset daerah, melaksanakan pemberian bimbingan teknis bidang ase, melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, melakukan penyimpanan bukti kepemilikan asli tanah, bangunan, dan kendaraan milik pemerintah kota, menghimpun dan memketatausahaoo. aset daerah, memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang aset daerah, melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah dengan pihak satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, ss. mengkoordinasikan dan mengembangkan penggunaan sistem informasi barang milik daerah, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pelaporaset daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pelaporan aset daerah, mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan seksi pelaporan aset daerah, penyusunan kebijakan teknis pelaporan aset daerah, cc. pelaksanaan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelaporan aset daerah, penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaporan aset daerah, pelaksanaan persiapan rencana pengamanan barang daerah, pengamanan barang daerah yang tidak digunakan belum digunakan, pelaksanaan penghimpunan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan dan pelaporan aset daerah, pelaksanaan persiapan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk perencanaan kebutuhan dan pelaporan aset daerah, pelaksanaan persiapan bahan penyusunan buku standarisasi harga barang dan jasa, j . pelaksanaan persiapan bahan penyusunan standar barang milik daerah, penyusunan laporan rekapitulasi pengadaan barang secara berkala pada setiap tahun anggaran, il. pelaksanaanpenyusun laporan pengguna barang triwulanan, semester laps) dan laporan barang pengguna tahunan lbft): mengoordinasikan penyelesaian tuntutan ganti rugi barang daerah, penyusunan laporan evaluasi seksi pelaporan aset daerah, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi. untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi pelaporlaporan aset daerah, cc. mempersiapkan bahan bahan yang diperlukporan aset, mempersiapkan bahan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan buku standarisasi harga barang dan jasa, menyiapkan bahan penyusunan standar barang milik daerah, menyiapkan bahan penyusunan standar kebutuhan daerah, mempersiapkan rencana pengamanan barang daerah yang tidak digunakan, menghimpun perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang skala kota, memberikan laporan pengadaan barang secara berkala pada setiap tahun anggaran, melaksanakan penyusunan laporan pengguna barang sementara laps) dan laporan pengguna tahunan lbft)idang aset yang berhubungan dengan tugas kedinasan seksi pelaporan aset daerah:laporngoordinasikan penyelesaian tuntutan ganti rugi barang |
aas apk tan bupati ogan komering ulu timur peraturan bupati kabupaten ogan komering uluogan komering ulu timur tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten ogan komering ulu timur menimbang dan peraturan gubernur sumaterasumatera selatan:ogan komering ulu timur tahun perlu dilakukan rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) kabupaten, ogan komering ulu timur tahun bahwa untuk mencapai indikator capaian rpm tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi dan bahwa untuk maksud sebagaimana pertimbangan hurufdi.rinrencana aks' daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) berita daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor kabupaten ogan komering ulu timur tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati ogan komering ulu timur tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (rad amp) kabupaten oku timntila'oom mggasgaaan eta mematangkannair minum dan per.selatan lingkungan, apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, pamsimas adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, skpd adalah satuan kerja perangkat daerah. pen bab peran, fungsi, dan kedudukan rad amp kabupaten oku timur tahun rad amp kabupaten ogan komering ulu.pendekatan amp berbasis masyarakat selama (lima) tahun dari tahun sampai dengan tahun hal tersebut dalam rangka untukogan komering uluogan komering ulu timur. tahun yang disusun berdasarkan rpm kabupaten ogan komering ulu timur untuk mendukung percepatan pencapaian pelayanan air minum yang kabupaten ogan komering ulu timur sampai dengan tahun ig. iii nn: pelaksanaan rad amp pelaksanaan rad amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun adalah melalui rkd, senja skpd, apbd kabupaten ogan komering ulu timur, serta dapat melalui integrasi rad amp kabupaten ogan komering ulukomering ulu timur tahun dengan dana luar apbd kabupaten ogan komering ulu timur.komering ulu timurkomering ulu timur dengan pihak penyandang dana. pelaksanaan rad amp kabupaten ogan komering ulu timung: bab pemantauan dan evaluasi rad amp bagian kesatu pemantauan rad amp, tea pemantauan melaksanakan rad jmpl dilakukan minimal kali dalam setahun, bagian kedua evaluasi rad ampao. j0.ri evaluasi kepada bupati. bab ketentuan penutup dokumen rad amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ogan komering ulu timur ini. peraturan bupati ogan komering ulperusak diundangkan martapura pada tanggal juni sekretaris kabupaten ogan komedi ulu timur, dhami berita daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor nota dinas ore als kepada yth. bupati ogan komering ulu timur melalui asisten asisten ii sekretaris daerah kah. oku timur kepala bagian hukum setda kab. oku timur tanggal juni 'bor iii maka lampiran: satu) berkas wat perihal permohonan penandatanganan peraturan bupati mem pipa mandatanganan peraturan bupati berdasarkan nota dinas dari kepala bappeda kab oiu timur. bersama ini kami sampaikan draf. oku timur tahunpohon untuk penandatanganannya. demikian disampaikan, atas perkenan bapak diucapkan terkena kasih. kepala umum setda timur, hj. insani daswxti, sh, pembina tk.i iv.b nip alu pes pap ogan kode. vev .aun meme aan, indah kab update! badan perencana tan komering ulu timur alan lintas sumatera fan tah naungan tan ptp ini lentera kore lapang tan tari apa app nota panas, kepada yth kepala bagan hua santet pabean jan kepala bandara kabupaten tag tita tanggal juru nomor bappeda surat penting lampiran perihal permohonan koreksi draft peraturan bupati tim bersama ini disampaikan draft peraturan bupati kabupaten ozon komering ulu timur tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) kabupaten ogan komering ulu timur tahun mohan kiranya bapak ibu dapat mengoreksi secara legal aspek terhadap draft peraturan bupati yang dimaksud. demikian disampaikan, atas perkenan bapak ibu diucapkan terima kasih. kepala bappeda, kabupaten oku timur, .iklridwan abubakar, pembina utama muda nip mat pes rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (rad amp) tana kabupaten ogan komering ulu timur tahun kun po. ken akh kanan a33 mana bnn temp uin, peter aan bee. pn" bonar g snn karma bnn tenn ag. song sa. lah pn" r. ata r. '.i k . pokja amp kabupaten oku timur jj! berbasis masyarakat tahun png pen mendanai mendingan air minum dan pen pera amen aa) men kabupaten oku timur tahun kata pengantar. pencapaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi menjadi salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia ipm) atau human development index hdi). tahun tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah epp) memuat indikator persentase penduduk beraksen air minum dan persentase rumah tinggal bersantai sebagai bagian dari indikator kinerja kunci pelayanan dasar. penyusunan rad amp seluruh kabupaten kota indonesia merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai regulator pembangunan untuk bersama sama mewujudkan target universal access pada rpm tahun penyusunan rad amp kabupaten oku timurima) tahun. berdasarkan data bps tahun cakupan layanan air minum yang layak kabupaten oku timur mencapai vs, sedangkan cakupan akses sanitasi yang layak sebesar yo. adapun sesuai rpm kabupaten oku timur tahun yang mengadopsi target dalam masterplan mdg's kabupaten oku timur tahun. " " pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun mami ama ever ear rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehappen pada tahun yaitu tercapainya akses aman air minum dan sanitasi layak o.era ay ir. ridwan 3abubakar, wear ptn pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun sman ea: tndononpammmtmk rencana aksi daerah (rad) air minum dan pen hukananrpm pada tahun yaitu tercapainya akses aman air minum dan sanitasi layakneon ir. ridwan abubakar, pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bnn. rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun j "t daftar isi halaman kata pengantar .ooooooooone inna kata sambutan bupati ogan komering ulu timur . daa isi aan daftar taken .oooooooo vii daftar gambar .cbooo ana vili babi pendahuluan meet latar belakang . maksud dan tujuan . ebeg i a kebijakan dan strategi nasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan. senen ruang lingkup pengertian air minum dan sanitasi. rencana aksi daerah bidang amp. babi kondisi umum pencapaian permasalahan dan 1l kondisi saat ini. daa air minum. aan san asi.oooooooooeee" permasalahan. air minum. san asi.ooooooooooomeeta tanta gan. oom il air minum. sanitasi.ooooooooooooenen bab iii issue strategis, arah kebijakan dan il issue snakes .o.ooooooooooomn issue strategis sektor air minum. issue strategis sektor wanita . arah kebijakan do1d loan efek arah kebijakan sektor air minum loe tan gan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan amp) kabupaten oku timur tahun babi kebutuhan investasi l.ooo moment perkiraan kebutuhan investasi .eeeeee bab pemantauan dan evaluasi mekanisme pemantauan dan evaluasi . materi pemantauan dan evaluasi . vi jadwal pemantauan dan evaluasi . vi pelaksana pemantauan dan evaluasi . peran dprd perantauan dan evaluasi rad bab vii penutup loco tenar vii mnc rn) pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun www mw aman mmsmnsndaaaaenpenaaatanan kenamenamaaan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun daftar: tabel halaman tabel definisi sarana air minum dan sanitasi yang layak ppr |. tabel pembagian dan luas wilayah kabupaten oku timur tahun . anakan tabel jumlah penduduk tahun dan proyeksi tahun kabupaten oku timur .ooo tabel jum'ah rumah tangga menurut sumber air minum kabupaten oku timur tahun . tabel jumlah rumah tangga menurut jenis sarana sanitasi kabupaten oku timur tahun . tabel perkembangan kinerja pelayanan amp kabupaten oku timur tahun . tabel permasalahan mendesak air minum kabupaten oku timur soon nana tabel permasalahan mendesak sanitasi kabupaten oku tabel tantangan pengembangan air minum kabupaten oku tabel tantangan pengembangan sanitasi kabupaten oku tabel tujuan dan sasaran pelayanan amp jangka menengah kabupaten oku timur tahun tabel program dan kegiatan bidang air minum kabupaten oku timur tahun .ooo tabel program dan kegiatan bidang sanitasi kabupaten oku timur tahun .oooooooo tabel analisa kebutuhan investasi pelayanan air minum. tabel analisa kebutuhan investasi pelayanan sanitasi. tabel rencana pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi kabupaten oku timur tahun . tabel formulir pemantauan dan evaluasi rad amp kabupaten oku timur tahun . pokja amp kabupaten ogan komering uii) timur vii tahun mandi maan mena aan sensor ann ga2222 andai mena man mmm rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun jj )) )## daftar gambar. halaman gambar wilayah administrasi kabupaten oku timur . gambar persentase rumah tangga menggunakan air minum terlindungi kabupaten oku timur tahun gambar persentase rumah tangga menggunakan air minum terlindungi menurut kabupaten kota tahun . gambar persentase rumah tangga menggunakan jamban kabupaten oku timur tahun . gambar diagram cara pengolahan air minum kabupaten oku timur tahun .oooooooooo voodoo voodoo gambar diagram tempat air air besar bab) kabupaten oku timur tahun .ooo.o woo gambar diagram tanki suspek berdasarkan klaster kabupaten oku timur tahun .ooo gambar diagram tanki suspek berdasarkan jenis kabupaten oku timur tahun .ooc tang pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur viii pendahuluan latar belakang air minum dan sanitasi spm). berdasarkan data bps tahun cakupan layanan dan air minum kabupaten oku timur mencapai ys, dan cakupan akses sanitasi yo. kabupaten oku timur sesuai dengan rpm yang mengadopsi target dalam masterplan mdg's tahun maka hal tersebutsehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga rencana aksi daerah bidang air minum dan sanitasi rad amp) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut. maksud dan tujuan rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp)okja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun eamsihancaaa aa. rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) karena ten oku timur tahun a19 melalui program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pamsimas), pemerintah pusat bermaksud membantu pemerintah kabupaten kotkotkotkotafams, dan kader amp, danku timur ini adalah:mbangan sistem penyediaan air minute, jj jj j :mm assist, pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab bse tahun pam rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun j j j:keputusan presiden nomor tahun peraturan presiden tahun tentang pemberian.'materi nasional pengembangan sistem pengembangan air minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang 1pn" pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun tee w u ala ban mmmpaap na mnomsadhin masa name nan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun . j j b:ti:inar terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan. sumbeokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun mia kanan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun aan ana ana mna naaniap dar ventilasi:improved ) tidak sarana improved layak.air tak terlindungi) protected spring well vendor provided water (sumur terlindungi) air dari collected rain water (air 'penjual pedagang) hujan) boiled water air water disinfected the kemasan) point use water provided tanker truck (air dari tanker truk sanitasi fewer connection (fewer) service bucket septic tank latimes pour flush (closet duduk) public latimes simple pit latine (cublak) latimes with open pit ventilator improved pit latine (cublak dengan ventilasi udara) pena mea... rad amp akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang. akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd) yang bertanggung jawab untuk bidang amp. dan menjadi acuan bagi meme ann pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur pap lu) tahun dang ama ema rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun . pemerintah daerahdan sbs dan penyediaan akses sanitasi 'an'u juv u pokja. amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun me men penanganan na rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (jmpl) kabur ten oku timur tahun " " '# m kagakadaka bab kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan kondisi saat ini bahwa sesuai denganilir, provinsi sumatera selatan luas wilayah kabupaten ogan komering ulu timur oku timur) adalah km?, dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung rata kecuali wilayah kecamatan martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit. kabupaten oku timur secara geografis terletak pada bujur timur bujur timur dan lintang selatan lintang selatan. adapun secara administrasi wilayah kabupaten oku timur memiliki batas batas sebagai berikut sebelah utara kabupaten ogan komering hir kecamatan tanjung lubuk dan lempung) dan kabupaten ogan ilir kecamatan muara kuang) sebelah timur kabupaten ogan komering hir kecamatan lempung dan kecamatan mesuji) sebelah selatan berbatasan dengan provinsi lampung kabupaten way kanan) dan kabupaten ogan komering ulu selatan kecamatan simpang). sebelah barat berbatasan dengan kabupaten ogan komering ulu kecamatan length, sosok buay rayap, baturaja timur dan peninjauan wilayah administrasi kabupaten oku timur beserta batas administrasinya ditunjukkan pada gambar kambm## ang nmr kabupaten open ita mbapaten kemas peta administrasi saya dago kekuatan ogan komering bagi mena tam merasa memang pom se. aan ses main ati mmm pama mna! ata bnn para tung mea ben provinsi lampung dena katmporen oku selatan pakan gambar wilayah administrasi kabupaten oku timur kabupaten oku timur tahun terdiri dari kecamatan dan desa dengan kecamatan terluas adalah kecamatan belitang dengan luas wilayah atau dari total luas wilayah kabupaten, sementara itu kecamatan belitang jaya memiliki luas wilayah terkecil diantara kecamatan lainnya dengan luas atau hanya dari luas total wilayah kabupaten $$ uu ptn pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun kan semacam ana biasa men na, tabel pembagian dan luas wilayah kabupaten oku timur tahun jumlah luas kecamatan wilayah martapura bunga mayang jaya pura b.p. beliung buay madang buay madang timur b.p. bangsa raja madang suku madang suku madang suku iii belitang madang raya belitang belitangdaya belitang il belitang iii belitang mulya semendawai skull semendawai timur cempaka sumber kabupaten oku timur dalam angka tahun jumlah penduduk kabupaten oku timur# gs,ialah penduduk tahun dan proyeksi tahun kabupaten oku timur tahun pay aun kecamatan jumlah wilayah jumlah jiwa jiwa martapura bunga mayang jaya pura b.p. beliung buay madang buay madang timur b.p. bangsa raja to387| madang suku bai madang suku ii! belitang madang raya belitang belitang jaya belitang m357| belitang iii sa2na| 1o964| belitang mulya semendawai skull semendawai timur cempaka semendawai barat total ber: kabupaten oku timur dalam angka tahun dan hasil pengolahan data pokja amp kabupaten oku timur berdasarkan rincian tabel diatas jumlah penduduk kabupaten oku timur.sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun sebesar jiwa, 'ang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar jiwa dan penduduk perdesaan sebesar jiwa. mma mama pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun mek abidin soto rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun air minum air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari hari. akses terhadap air bersih merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat yang sehat, sejahtera dan damai. sistem air bersih yang baik akan menghasilkan manfaat ekonomi, melindungi :lingkungan hidup, dan vital bagi kesehatan manusia. air minum terlindungi adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa sumur mata air terlindungi dengan jarak tempat pembuangan limbah lebih dari indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindungi menyediakan air yang aman untuk diminum. air yang tidak aman diminum dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. praktik praktik kebersihan yang ada sering kali tidak kondusif bagi kesehatan yang baik. tingginya angka kejadian diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit penyakit lain yang berasal dari air kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tetap menjadi halangan yang sering kali terjadi dalam upaya meningkatkan kesehatan anak secara umum. selain akses yang buruk terhadap air bersih, kegagalan untuk mendorong perubahan, perilaku khususnya kalangan keluarga berpenghasilan rendah dan penduduk daerah kumuh telah memperburuk situasi air bersih dan sanitasi indonesia. p ap . kanan kare anmanamuan aan pana kanan anna aan naa i gambar persentase rumah tangga menggunakan air minum terlindungi kabupaten oku timur tahuketersediaan air bersihpada tahun rumah tangga oku timur yang menggunakan air minum terlindungi baru mencapai y6. angka ini terbilang rendah, dimana lebih dari hampir setengah rumah tangga kabupaten oku timur belum dapat menikmati air minum yang layak untuk dikonsumsi. namun demikian, angka penggunaan air bersih cenderung mengalami peningkatan dari tahun tahun. secara nasional pada tahun diharapkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum dari sumber yang terlindungi dapat mencapai yo. tingkat provinsi sumatera selatan, penggunaan air minum terlindungi tersebut pada tahun baru mencapai sedangkan kabupaten oku timur sebesar y6. untuk mencapai target nasional tersebut pada tahun minimal diperlukan kenaikan rata rata per tahun. untuk keterbandingan dengan kabupaten kota yang lainnya provinsi sumatera selatan, disajikan pada gambar persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum terlindungi menurut kabupaten kota pada tahun oku timur berada posisi atas bersama sama dengan prabumulih dan lubuk linggau. posisi terendah tempati oleh kabupaten empat lawang yo), oku selatan yo), banyuasin lahat so), dan pagaralam yo), sedangkan posisi tertinggi adalah kota palembang s4). empat lawang oku selatan banyuasin lama lahat mumamanaana papar alam (memakan muba aga mura maan oox manan ogan ilir mean ala tan muara enim sumatera selatan menara makna oku hemamelown minta oku timur man poin bekas lubuk linggau dapet asikasman rantai prabumulih palembang emas nie a gambar persentase rumah tangga menggunakan air minum terlindungi menurut kabupaten kottatus capaian kinerja pelayanan air minumoku timur ditampilkan dalam tabel berikut ini: ptn pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun ara. l y. l sesgsassoceseeesri lalejols sisi o|o|o laa ala jaa oto sis|sis sooko sasis sabda sis sicicic sib iss crisis (5i lo :x3 le) bs) (ai ia") has ps) im) (to) sla alun etanol mlalmisiol lnlolwivkolas lola ucolalo vinlalololawlalolole see isgssgasaaeelea re: ka) sia al lalu o| lola alalak oinviw slollolylolel ssi ssi sss piala sis din ter siti ses tari lap) slsisivlal lalelvtalnotslo sioiviskol sis snsesessaascasses pai sseaesanraaaae| bang aksi rencana aksi dark (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (1mpl) kabupaten oku timur tahun sanitasi sanitasi adalah perilaku r. meningkatkan kesehatan manusia. bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi( contohnya membasuh tangan dengan sabun). sistem pembuangan kotoran air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencernaan yang mungkin timbulkan. masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban yang layak (yang digunakan sendiri maupun bersama dan dilengkapi dengan tangki septik). hasil sensus memperlihatkan bahwa penggunaan jamban yang layak sesuai dengan standar kesehatan kabupaten oku timur masih sangat rendah. pada tahun persentase rumah tangga yang menggunakan jamban yang layak hanya sebesar y,. dibandingkan tahun angka mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu dari pada tahun atau rata rata bertambah sekitar setiap tahunnya. jika peningkatan dapat dipertahankan setiap tahunnya, maka pada tahun angka penggunaan jamban yang layak akan mencapai sehingga target nasional pada tahun akan dapat tercapai.gambar persentase rumah tangga menggunakan jamban kabupaten oku timur tahun secara nasional, target pada tahun telah tetapkan sebesar yo. angka ini ditetapkan berdasarkan angka penggunaan jamban yang layak indonesia pada tahun dikalikan pada tahun oku timur terpaut jauh dari angka tersebut, karena pada tahun pengunaan jamban layak oku timur baru mencapai fb, dimana kurang dari setengah rumah tangga oku timur yang menggunakan jamban yang layak bagi kesehatan. untuk mencapai target minimal diperlukan penambahan rumah tangga yang menggunakan jamban sehat setiap tahun sebesar yo. tingkat provinsi sumatera selatan, penggunaan jamban layak lebih tinggi dibandingkan oku timur, meskipun keduanya masih berada target nasional gs. pada tahun penggunaan jamban layak sumatera selatan sebesar y6. tiga kota sumatera selatan telah mencapai target pada penggunaan jamban yang layak yaitu kota palembang lubuk linggau yo), dan prabumulih so). sedangkan penggunaan jamban layak yang paling sedikit terdapat kabupaten empat lawang yo), ogan komering ilir yo) serta musi rawas yo). dmskasa. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab ii tahun luj rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun v j j j7 j7 status capaian kinerja pelayanan sanitasi rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan.sanitasi nya, capaian kinerja pelayanan sanitasi kabupaten oku timur ditampilkan dalam tabel berikut ini: pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab ii tahun pai bee eel luiwiwiwiwiw uiotoisioiolwiwi iol adaa gagang gak ala: sls i(z tire isis kiss sisi iga loeb hip bio isi jos alo into ora rin ola jas ojo si3laisissisiojo| ( lalai53 ilicis( eis vic| disisi ibis| | i5 lela sal isis lel9.| cic d| miv (ole ke) ke) z2 disel lolwlaijololelalnlolslaloivlalal 2lsivlolelolelstalaisleloslolaisisigipisia| sesi salai ssioinslonvlolololololsiolojalolal leluloliolololvieinvsi sslolatoloj sslolslalsi n tai siv vlelplelalsl leksislel lelo inilah| da0 alololaoisjolvis inlolskolelololojolafalw| aloiviololaolalalaiviolollol isi i shojo alalwlulai siolslojolsiniasislolwlolwlalojo nsn nl t inlalnvlalnvinjalal mahoni lol slalwiniumninlolslololol4jolunlwinjolsjolal sivipislololelsis iisioloejolsloalsjolslotolol is) &la| lal islolaloviolalv lala alolelsieivlosielelalesisielsisisiale isis kaa kopi bisa kop kena nona png kcon kos) ir) oisianlotay oolalalni lolos kalo| ajal tan 9s las ft ) ala injajojalalolapiaafal4jolaaro lalsipisieeisloisoloisis leisisisis salnslolola slatalololalaihlalolol @lol s1s injwinlol lor aloalolsrojolainij ala bang gui la) ts) maa rlolvlisu saja sc. isujois aa julu gis| jae ke) los lala sisi sale olb| isi jap r8! sza jala ang hen naa eol inlay ssilrno ne! da, tara mar ala isa) sis kan) bal sai telah ing pen lep ala ca) sis, lalai :e$ ses rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun pada indikator akses air minumair minum kabupaten oku timur relative, melampaui rata rata provinsi yang hanya sebesar o. capaian ini juga relative dibawah rata rata nasional yang telah mencapai pada 'indikator akses sanitasisanitasi kabupaten oku timur relative, melampaui rata rata provinsi yang hanya mencapai akan tetapi capaian ini juga masih dibawah rata rata nasional yang mencapai permasalahan air minum pelayanan air minum kabupaten oku timur dilayani oleh perusahaan daerah air minum dam) tirta way komering yang menyediakan kebutuhan air minum bagi sebagian masyarakat kab. oku timur. namun pelaksanaanberdasarkan hasil studi era kabupaten okutimur tahun pengolahan air minum kabupaten oku timur umumnya sebagian rebus .9y6), dalam hal penyimpanan juga cukup higienis yaitu sebagian besar disimpan dalam panci dengan tutup dan disimpan dalam teko ketel deret berikut bawah ini grafik gambar cara pengolahan air minum yang dilakukan masyarakat kabupaten oku timur berdasarkan hasil analisa studi erpengolahan air minum kabupaten oku timur direbus ditambahkan favorit tan menggunakan filter keramik poto lainnya bi, gambar diagram cara pengolahan air minum kabupaten oku timur tahun berdasarkan hasil studi era kondisi air bersih lingkungan dan pengelolaannya kabupaten oku timur diperoleh data bahwa ada penduduk menggunakan sumber air yang tidak terlindungi yang tidak aman, ada sebanyak responden yang survei dalam studi era.permasalahan mendesak air minum kabupaten oku timur sistem air minum permukiman: p1. aspek jumlah kab. oku timur adalah unit, sedangkan pengembangan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak jiwa. sarana dan akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai prasarana: kk) user interface: lainlain:i' perhal, dil) terkait retribusi air limbah permukimanrendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai pmk proses perencanaan sampai money. pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan dil. sanitasi tingkat kepemilikan jamban pribadi kabupaten oku timur cukup tinggi yaitu sekitar atau hanya sekitar yang tidak memiliki jamban pribadi. umumnya masyarakat belum menggunakan jamban umum mck wc umum (hanya sekitarempat buang air besar pan kabupaten oku meter jamban pribadi mck wc umum helikopter sungai kebun pekarangan selokan parit got lubang galian lainnya gambar diagram tempat buang air besar bab) kabupaten oku timur tahun geni ima, lai maen bi: om. pan mana men an, tan klaster klaster klaster klaster klaster4 total tangki septik suspek aman tidak aman mm tangki septik spek aman suspekaman gambar diagram tanki suspek berdasarkan klaster kabupaten oku timur tahun tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga kabupaten oku timur berdasarkan study era dari pemilik kloset, pembuangannya terhubung tangki septik, cublak, sungai kanal, kolam sawah, pekebun, langsung drainase, pipa fewer saluran pembuangan kotoran, dan tidak tahuaa langsung kolam sawa drainase sungai dana tidak tahu u pantai cublak laba tanah pipa fewer fan adi usu m amammsm mamma gambar diagram tanki suspek berdasarkan jenis kabupaten oku timur tahun j " j j pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab ii tahun ta) rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun j u vuv tabel permasalahan mendesak sanitasi kabupaten oku timur (tia. sistem sanitasi permukiman: sos aspek jumlah jamban keluarga kab. oku timur adalah pengembangan unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak sarana dan jiwa. prasarana: jumlah jamban keluarga hanya mencapai user interface: kk)belum mempunyai ipni. skala terpusat dan plt belum ada instalasi pengolahan sarana prasarana plt dan ipar komunal. keterbatasan lahan terutama dalam mencari lahan untuk ipar pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi pan jumlah septic tank belum terdata dengan lengkapih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak masyarakat dan air limbah yang dialirkan selokan dunia usaha terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang swasta.minimnya media sosialisasi berkaitan pubs pmk pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan dll. j7j j jj7 j yantangan air minum dalam penyediaan air minum yang layak kabupaten oku timur diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif dan dukung oleh stakeholder. tantangan utama yang dihadapi saat ini dalam meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak adalah masih belum melayaninya air minum oleh dam terutama wilayah perdesaan. selain itu juga tantangan lainnya adalah belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum. pada saat ini institusi lembaga yang membidangi masih berhiasan sendiri sendiri dan belum terkoordinasi secara komprehensif. tabel tantangan pengembangan air minum kabupaten oku timur sistem pengembangan air minum: aan anon mesum aspek pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas pengembangan masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum sarana dan berkurangnya sumber air baku bagi keperluan air bersih yang prasarana: layak karena menurunnya kualitas dan kuantitas air baku user interface: keterbatasan cakupan layanan dam dalam penyediaan air penmnmoo perih. damai aspek pendanaan: keterbatasan anggaran pendanaan penyediaan sarana air minunair minumair minum belum komprehensif. aspek peraturan lxpmk kapasitas masyarakat yang berkaitan pubs pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan dli. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab kuanitasi tantangan yang dihadapi dalam penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat saat ini adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat pubs) perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, media komunikasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat langsung dalam penyediaan dan pengelolaan sarana sanitasi. tantangan lainnya adalah meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan sanitasi ditingkat masyarakat. pada saat ini pendanaan pemerintah masih sangat dominan dalam penyediaan sanitasi indonesia. tabel tantangan pengembangan sanitasi kabupaten oku timur mash. stem pengembangan sanitasi donna ona ata mnmweranande momen aspek pengembangan bertambahnya jumlah penduduk yang menuntut peningkatan sarana dan prasarana: luasan pemukiman membutuhkan l#kanan sanitasi yang mengalami peningkatan juga. sarana prasarana yang ada tidak dapat lagi melayani kebutuhan usornttco: naa bagi masyarakat. lain lain: aspek pendanaan: keterbatasan anggaran pendanaan penyediaan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakatsanitasisanitasi belum komprehensif. aspek peraturan belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan perundangan dan pengelolaan sanitasidil. kapasitas masyarakat yang berkaitan pubs yaii issue strategis, arah kebijakan dan strategi issue strategis issue strategis sektor air minum permasalahan yang sangat perlu untuk tangani dalam sektor air bersih atau air minum adalah masih ada penduduk yang belum mendapatkan air minum yang layak dalam keperluan pokok sehari hari. walaupun mayoritas penduduk telah memiliki sumber air yang dapat dipakai akan tetapi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai air yang layak. selain itu juga cakupan layanan air bersih milik perusahaaan daerah air minum dam) belum dapat menjangkau seluruh kawasan kecamatan yang ada kabupaten oku timur. daerah kawasan yang telah memiliki jaringan dam, minat masyarakat untuk menjadi pelanggan dam juga masih perlu untuk ditingkatkan. dalam segi pendanaan, pengelolaan air bersih masih sangat tergantung dengan pendanaan pemerintah daerah dengan jumlah yang masih terbatas pula. pendanaan dari swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air bersih air minum juga masih sangat minim bahkan hampir tidak ada. hal ini juga sejalan dengan masih minimnya peraturan perundangan yang menjadi regulasi dalam mengatur pengelolaan air bersih kabupaten oku timur. issue strategis sektor sanitasi permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolaan air limbah domestik kabupaten okj timur bisa berupa permasalahan fisik maupun nonfisik. permasalahan fisiknya adalah cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih rendah. permasalahan non fisiknya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak dengan ketersediaan air bersih yang cukup. permasalahan yang lain adalah belum adanya peraturan yang buat oleh pemerintahan daerah terkait dengan pengelolaan limbah cair baik skala rumah tangga maupun industri. sebagian besar masyarakat menggunakan jamban dengan septictank yang tidak memenuhi syarat konstruksi sehingga menimbulkan kerawanan pencemaran. dan pemerintah kabupaten oku timur belum dapat menerapkan sistem pengolahan air limbah (ipar) dan instalasi pengolahan limbah tinja terpusat. (plt) khususnya ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan pin pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab ini tahun sio nhl avg injil nin oniyiwon ndo nilvingva tawa vtn suren "uejeweid deras using ily ubur ae| uednye2 uenjebuuay uuresapiad year iwouono 'unse bba sew 16eg aej bue dulu see dewey6bulan wyd !sesijewndo uep use aej uesenjad sebuah aej bef would :'y sexy uejexbuuoy yejepe wv) kebun6iyj uejeya aug uep wnu jiy (av4) bisa sxy buku uswnyop week mobil nmo uajedngey yejujaluag ugo uexdejanp sue buntu jiy 1apjss bayinya l02 sl02 unyil nul jiv 40pas uejededuad been " ' sl07 uelededuag ibojeys " ' yyeguulj jie upejojabuad semua) yeop ueinjejad ueyebauad uep isen6a1 ueu nau isesuewnd (nvsinm issues buen enzim seg isejjisej uep uebudwepuod uejexbuluag seems ueeuepuad under yejujawad lele656ue injejew yeg regu jojo ueeuepuad uejexbuluag "elu bandung yejohuad isejejsui ueyejobuad queue abjad isesjewnd "upulynwjad uep ynpnpuad seed rejim 1beg regu yeo6buah isejejsul ueunbuegwad uejexbuluag "upesapjad tegui jie uep isejjues uejeseid sukses urunbuegwag uejexbuluag bunton yon bueleseid uue brebes urunburgwad use aey uejeybuluag yej nv) vue6uny6ulj uejeya aug uep wnu jiy (gvw) ysuseg sxy ued stun week hasil nmo uayedngeyi yyejuuswag uso ueydejanp bue issues jonas uevefigay ubi issues jogja ueyeligoy "c'c' would jie usejojabusd suejuay resep ueinjelad eye6abad uep isen gal usulan abad isesjewndo bisnis ueruepuad under yejujyawad uee65ue injejew yeg nuw jie jogos ueeuepuad uejewbuluag "un6begin meja) sue ayer beg isonzo sej sede uee uag '"nv aero punja bue uejewebay uuejeweday 2yeul upunguegund uejexbuluag ueeesapiad rising ale uebuuef eueseseid uep surges ueunbuegwsa rjeybuluag ueber sepsedex isesjewndo uep wnv use ae| uednyed uejeybulung yejepe wv) ve6bunyi6ury uejeya aug uep unu gvu) sipeg isme ued snoop week mobil nmo uayedngeyi yejujawag yao ueydejajip bue wulu ily jogos ueveligay ubi wnu jiy jo) ueyefigoy bay |z' l0z sl0z usyefigoy f108 mahal #all nyo celana (tniv) nvinaninti nvl vhtantfi nvg nanah uiv ava) hvatvg isn vnvinta prp rencana aksi daerah (rad) aik minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur hun meningkatkan kapasitas layanan dam serta optimalisasi cakupan layanan. meningkatkan pendanaan sektor pengelolaan air minum. meningkatkan pengaturan dalam pengelolaan sektor air minum dengan penyusunan regulasi. strategi pencapaian sektor sanitasi tahun strategi sektor sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten oku timur dalam dokumen rencana aksi daerah rad) air minum dan penyehatan lingkungan amp) adalah meningkatkan akses sanitasi yang layak perkotaan dengan pembangunan air limbah sistem site. meningkatkan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat, miskin, ekonomi lemah dan perdesaan. meningkatkan akses sanitasi yang layak perkotaan dengan pembangunan air limbah sistem off site. meningkatkan pelayanan pengolahan limbah lumpur tinja. meningkatkan pendanaan sektor pengelolaan sanitasi. meningkatkan pendampingan dan fasilitasi bagi wira usaha sanitasi tulisan). meningkatkan pengaturan dalam pengelolaan sanitasi dengan penyusunan regulasi pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun diet: das) a25 kos z | szs aan la35 lab jab ja2 lao2 (se esa |3e (3s (r3 ore om |ov laa lag lah pe| c0) iue teca u3k uus (sepagrsseaggessssnsang3i33333| |z| omi eren ses ber naas a22 ao) dp : cal der rarsasagonrgol done tn: oil ye| seng3s sya pas sana vm. kasat pee saja @ gsesocossass |2l man sgn men be: pas pan na: na: te ) i a tke (ta) ke) & sen lal pen tvz obb pope i3io sox po0c cono k3look "pp oki kel ban nan 35x bell. a05 lan) oz. vux sela. sal es2el ge: eksis pal. sao5l ir5| gal ss$ga si# s30| sla bla sal. kuat s9 belas maa lola les) tn) naa: ton ball asal kai por (an) tan) oon) asi pen paru, 3g pan sandantenaanmdika nn m rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten opu timur tahun jj )b bab program dan kegiatan program dan kegiatan bidang air minum program dan kegiatan bidang pengelolaan air minum kabupaten oku timur disusun untuk memenuhi target perluasan cakupan layanan akses airkegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang ini dilaksanakan baik melalui pendanaan apbd maupun dana alokasi khusus dak) dari kementerian pekerjaan umum republik indonesia. selain itu juga pada dinas pekerjaan umum pengairan kabupaten oku timur telah perencanaan peningkatan embung dalam rangka penyediaan air baku kawasan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan air yang cukup tinggi. beberapa kawasan yang memiliki tingkat kerawanan air baku yang cukup tinggi dan tidak dapat melakukan pembuatan pembangunan sumur bor karena kondisi teknis seperti kawasan kecamatan madang suku ili dan sebagian kawasan madang suku penyediaan air baku dilakukan dengan pembangunan embung. pada kawasan kecamatan madang suku iii yang memiliki potensi batubara dan gas bumi tidak dapat dilakukan pengeboran air tanah karena khawatirkan tidak dapat mencapai target pengeboran disamping resiko lain yang berhubungan dengan geodetik. dengan adanya embung beberapa kawasan perdesaan, diharapkan dapat menampung air hujan dan air limpasan yang nantinya dapat olah menjadi sumber air baku baik untuk keperluan air irigasi pertanian maupun air baku kebutuhan sehari hari. indikator kinerja yang akan capai adalah sebaran titik titik sumur bor yang akan bangun maupun peningkatan distribusi penyediaan air baku bagi bangunan fisik yang telah terbangun. program dan kegitan penunjang lainnya adalah kegiatan pendamping pamsimas dan pokja amp bappeda kabupaten oku timur. kegiatan ini meliputi kegiatan kegiatan perencanaan seperti seleksi desa baik desa reguler apbn, desa reguler apbd maupun desa hid. kegiatan lainnya adalah kesekretariatan pokja amp, panitia kemitraan pakem) dan mendukung kegiatan kegiatan lainnya seperti evaluasi rkm, rapat rapat koordinasi pokja amp, pakem dan fasilitasi rapat rapat spam. kegiatan penunjang lainnya adalah kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pmd) dalam rangka pelatihan anggota spam. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun kemenyan rencana aksi daerah (rad) air minum dan pen. selatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun j" tabel program dan kegiatan bidang air minum kabupaten oku timur tahun skpd kode program kegiatan pelaksana program penyediaan dan peningkatan cakupan dinas cipta pengelolaan air baku sistem penyediaan air karya dan tata minum ruang program penyediaan dan penunjang pamsimas dinas cipta pengelolaan air baku karya dan tata program penvecliaan dan peningkatan distribusi dinas cipta pengelolaan air baku penyediaan air baku karya dan tata a ruang. program penyediaan dan pembangunan sumur dinas cipt: pengelolaan air baku sumur air tanah karya dan tata mann ruang . program rehabilitasi peningkatan embung dinas jaringan irigasi yang telah pengairan bangun men mean maa program perencanaan pendamping pamsimas bappeda prasarana wilayah dan sumber daya alam men program perencanaan laporan kinerja bappeda pembangunan daerah pencapaian mdg's bani ,(x03. program peningkatan pemberdayaan dinas kebudayaan masyarakat masyarakat desa sadar pemberdayaan perdesaan lingkungan pelatihan masyarakat 1bp spam) desa) men. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab iv tahun aras rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun program dan kegiatan bidang sanitasi program dan kegiatan dalam pencapaian target cakupan layanan sanitasi yang layak kabupaten oku timur disusun dan direncanakan oleh pokja amp kabupaten oku timur dengan mengadopsi target dalam rpm kabupaten oku timur tahun serta masterplan mdg's. kabupaten oku timur. program utama yang direncanakan adalah program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang dengan kegiatan utama yaitu pembangunan sarana prasarana sanitasi langsung berbasis masyarakat sblm) dan juga penggunaan dana dak bidang sanitasi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. program yang juga dilaksanakan kabupaten oku timur adalah percepatan pembangunan sanitasi permukiman psp) yaitu dengan telah disusunnya buku putih sanitasi bps), strategi sanitasi kabupaten kota na: ssk) dan memorandum program sanitasi mps,. dalam tahap selanjutnya adalah implementasi yang dilaksanakan sesuai dengan mps yang telah nn: disepakati bersama antara pemerintah kabupaten oku timur, pemerintah provinsi sumatera selatan, pemerintah pusat serta pihak swasta yang mungkin terlibat didalamnya. program pendukung lainnya adalah program sanitasi sekolah yang digagas oleh dinas pendidikan nasional kabupaten oku timur yaitu sanitasi dari tingkat sd, slip hingga sta. dinas kesehatan kabupaten oku timur vang telah merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung yaitu program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyuluhan masyarakat pola hidup sehat pubs). u j paman pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab iv tahun usu mam meme semana 2mnhenmag rencana akn akan rad air minum dan penyehatan link angan (amp) kabupaten oku timur tahun tan "t' tabel program dan kegiatan bidang sanitasi kabupaten oku timur tahun skpd kan kode program kegiatan pelaksana program wajib belajar pembangunan sanitasi dinas tn: pendidikan dasar sembilan sekolah dasar pendidikan tahun nasional program wajib belajar pembangunan sanitasi dinas pendidikan dasar sembilan smp pendidikan tahun nasional program pendidikan pembangunan sanitasi dinas menengah smk pendidikan men nasional program promosi kesehatan pengembangan media dinas dan pemberdayaan promosi dan informasi kesehatan masyarakat sadar hidup an program promosi kesehatan penyuluhan masyarakat dinas dan pemberdayaan pola hidup sehat kesehatan masyarakat ka: program promosi kesehatan peningkatan dinas dan pemberdayaan pendidikan tenaga kesehatan masyarakat penyuluh kesehatan program promosi kesehatan peningkatan kualitas dinas dan pemberdayaan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat pena tana program promosi kesehatan pengembangan media rsud oku dan pemberdayaan promosi dan informasi timur masyarakat sadar hidup r7031. program pembangunan pembangunan sarana dinas cipta infrastruktur perdesaan prasarana sanitasi karya dan tata berbasis masyarakat ruang penunjang sblm) program pembangunan pelatihan tunangan dinas cipta infrastruktur perdesaan mandor dana karya dan tata sharing pembangunan ruang sarana prasarana sanitasi) las prn mara program pembangunan percepatan dinas cipta infrastruktur perdesaan pembangunan sanitasi karya dan tata permukiman psp) ruang program pembangunan dana dak dinas cipta infrastruktur perdesaan pembangunan karya dan tata infrastruktur sanitasi ruang band) program perencanaan koordinasi bappeda prasarana wilayah dan pembangunan bidang sumber daya alam dan pendamping pokja sanitasi maa pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab kata tahun lgu nia oesdfanmnggnsmeunankanmema adonan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun j " )!)# program dan kegiatan dalam pencapaian target cakupan layanan air minum yang layak dan sanitasi yang layak kabupaten oku timur telah menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas sehingga telah dibentuk kelompok kerja sanitasi pokja sanitasi) dan kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan pokja amp). kedua kelompok kerja ini ketuai oleh sekretaris daerah kabupaten oku timur dengan sekretariat berada bappeda oku timur. pokja sanitasi dan pokja amp secara rutin dan berkala melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu stakeholder yang ada kabupaten oku timur dan juga provinsi sumatera selatan dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. koordinasi dilaksanakan baik melalui rapat koordinasi maupun konsultasi luar daerah. pi. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun sma) erp arta haa memesan manna ana rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun u u j7oku timuoku timur,pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab ( bb b " tabel analisis kebutuhan investasi pelayanan air minum inn kondisi kondisi tambahan kebutuhan indikator atap. pelayanan sronetrp jumlah penduduk perkotaan perdesaan jumlah penduduk yang dilayani perkotaan perdesaan cakupan penduduk yang dilayani men perkotaan ca7ol berbasis lembaga dan masyarakat dam nan berbasis masyarakat total kebutuhanokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun sil tentu ella mei rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun ling . mama uv. tabel analisis kebutuhan investasi pelayanan sanitasi menata abal kondisi. kondisi tambahan investasi kebutuhan imitator saaat aan per. investasi san maa pelayanan orang sea ean rp) jumlah penduduk men perkotaan perdesaan (jumlah penduduk m09a| yang dilayani kan perkotaan perdesaan cakupan penduduk yang dilayani perkotaan perdesaan . total kebutuhan berdasarkan capaian kinerja amp kabupaten oku timur sampai dengan tahun target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhirelama mencapai , . atau per tahun. dengan rata rata realisasi apbd untuk amp kabupaten oku timur adalah per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi kabupaten oku timur menunjukkan perlunya.optimalisasi pendanaan dana bantuan desa dengan pembangunan yang mendukung program amp. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab lai tahun mod aan anatara ana men nama san mona rama ala sala aa. sis flares issue3| fiasepe?| uda an: tan sia fe) anonim lag p: aan rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahunku timur pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rad amp kabupaten oku timuroku timku timur untuk kemudian dilaporkan kepada bupati oku timur melalui kepala bappeda. kegiatan pemantauan dan evaluasi: pelaksanaan rad amp kabupaten oku timku timuaan evaluasi.pg pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab vcg.y: kepala bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan beajj " b li) pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab vi lu) tahun salak lil aaaa sisi i3 sel (level els sela| ke) $8j pal ala irp tem tvalii here saman titel tteee tee tb: bpi esl rute ie| el kmm mbm tej beban tee bea uan "(pu engga kan. rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (1mpl) kabupaten oku timur tahun j($)n dengan kolom j1.30y6 60y6," j b ep yan pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab tahun use tee rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun baris usulan tindak lanjut pada rkd berikutnya diisikan dengan rekomendasi tindak lang"uama pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur bab vi tahun hamas akan ana memanaaea ama aaa sana rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun bab vii penutup rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp) kabupaten oku timuta't: seluruh masyarakat ogan komering ulu, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah kabupaten ogan komering ulurtahun anna rencana aksi daerah (rad) atr minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahuogan komering ulu timur. pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur vi2 rencana aksi daerah (rad) air minum dan penyehatan lingkungan (amp) kabupaten oku timur tahun kita harapkan bersama bahwa pada tahun pemenuhan target rpm akan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. untuk mencapai semua itu maka koordinasi antar stakeholders dan pelaku sektor amp serta sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang ada setiap skpd diharapkan tetap mengacu pada dokumen rad amp yang telah disusun ini. pada akhirnya kita semua berharap seluruh stakeholders yang terlibat dalam pencapaian rad amp. ini dapat menjalankan sesuai dengan yang direncanakan dan secara kontinu setiap tahun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. bupati ogan komering ulu timur agar peru naa pin pokja amp kabupaten ogan komering ulu timur tahun mama team ana |
peraturan bupati sintang nomor tahun tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan pendidikan kesetarainyatakanmemenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua walinya, dan atau masyarakat harus berdasarkan ketentuan perundang undangan, bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf dan huruf tersebut atas dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan perlu ditetapkan peraturan bupati sintang tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf huruf dan huruf tersebut atas perlu menetapkan peraturan bupati sintangpendidikan,tan dan menetapkan peraturan bupati sintang tenang penata sumbangan biaya pendidikan buruan dan menengah atas, sekolah menengah pendidikan kesetaraan angkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. bupati adalah bupati sintang: dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sintang kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sintang satuan pendidikan adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan kesetaraan,,, madrasah tsanawiyah. pendidikan kesetaraan selanjutnya disingkat pk, adalah penyelengaraan pendidikan paket setara sd, paket setara smp dan paket setara sma.yang berasal dari peserta didik atau orangtua wali secara langsung yang bersifat wajib. una nan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan berupa tangan atau barang jasa yang diberi tembaga peserta didik, orangtua wali, perseorangan atau sifat lainnya kepada satuan pendidikan yang sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah mappendidikan. ang biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan disediakan dan ataudiperlukan untuk biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan danpenge uai pendidikan, serta biaya pribadi peserta peraturanperundang undangan. selektif adalah sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan kemampuan orang tua wali peserta didik. biaya satuan pendidikan sma, smk dan atau terdiri atas: biaya investasi, biaya operasi: bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah,sumber biaya pendidikan pada sma, smk dan atau, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dan atau pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan sma, smk dan atauma, smk dan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat, bantuan pemerintah daerah, f(.sma, smk dan atau yang diselenggarakan masyarakat, dapat menerima bantuan biaya operasional dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik atau orang tua walinya. sma, smk dan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah dapat memungut biaya satuan pendidikan secara selektif. sma, smk dan atauma . sma, smk dan atau yang diselenggarakan oleh masyarakat ena tidak sedang mendapatkan bantuan pemerintah dan atau pemeran' daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan. pungutan sebagaimana dimaksud pada dan lan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam pungutan yang dilakukan oleh sma, smk dan ataubersama antara kepala sekolah, dewan guru komite sekolah dan orang tua wali murid, dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh sma, smk dan atau terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sma, smk dan atau dan disimpan dalam rekening atas nama sma, smk dan atau pk: pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud padayang dapat dilakukan oleh sma setinggi tingginya (seratus ribu rupiah) tersisa perbulan. pungutan yang dapat dilakukan oleh smk setinggi tingginya (seratus lima puluh ribu rupiah) tersisa perbulan. pungutan yang dilakukan oleh maksimum (dua ratus ribu rupiah) tersisa perbulan. pungutan sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam . pelaksanaan dengan memegang kartu jaminan sosial pengambilan raport dan atau ijazah,melebihi rp. (seratus ribu rupiah) tersisa perbulan, untu sma, rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) tersisa perbulan untuk smk dan rp. (dua ratus ribu rupiah) tersisa perbulan untuk sesuai standar harga kabupaten sintang, untuk sma dan smk dan yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah. disimpan dengan maksud digunakan, dipinjamkan kepada pihak lain: menanam saham, asuransi siswa, guru, kepala sekolah dan komite, diadakan pada pertengahan tahun, akhir tahun atau pertengahan semester, dan atau pada waktu daftar ulang. pungutan dapat digunakan untuk kepentingan siswa dalam proses pembelajaran, seperti untuk hal hal sebagai berikut pengadaan seragam sekolah, pramuka, uks, pks, praktek dan praktikum, perayaan keagamaan sekolah, pelajaran agama luar sekolah seperti, pesantren kilat, retret, koleksi dan kegiatan keagamaan sejenis. pembelian buku (lks) bagi siswa, karyawisata yang melibatkan siswa, pengadaan kartu, seperti kartu pelajar, kartu iuran komite, kartu perpustakaan dan kartu lain yang diperlukan siswa, honor insentif guru honor komite, guru tetap yayasan, tutor dan guru kontrak, membangun kantin sekolah, ruang koperasi sekolah, siswa dan ruang osis, honor insentif guru yang memberikan tambahan pelajaran pada jam luar jam sekolah, try out ujian nasional, persiapan ujian nasional dan penulisan ijazah: insentif penulisan rapat siswa, insentif tata usaha sekolah, transportasi sederhana bagi siswa kurang mampu pemegang kartu jaminan sosial, biaya perpisahan bagi siswa kelas akhir sesuai kesepakatan orang tua wali siswa, intensif . oo. insentif bagi pengawas, pembuatan soal, pengoreksi, penggandaan soa pada waktu ulangan umum dan ujian sekolah, pengadaan buku raport siswa, dan atau ga. langganan daya dan jasa. sma smk dan ataubupati dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dapat membatalkan pungutan dan atau sumbangan apabila penyelenggara dan atau dan smk dan pk melanggar peraturan perundang undangan atau dinilai meresahkan masyarakatkepentingan pendidikan terutama orang tua wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara sma, smk dan atau pk.ma dan smk dan dengan cara ditulis pada papan pengumuman sekolah atau media cetak berskala daeragi sma, smk dan atau yang telah melakukan han pungutan yangwi.ron crosby diundangkan sintang pada tanggal sekda kabupaten sintang, wtn,"uraian tugas pusat kesehatan masyarakataka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kesehatan perlu disusun uraian tugas tenaga kesehatan puskesmas yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan sesuai peraturan daerah dimaksud, perlu menetapkan peraturan bupati kapuas hulu tentang uraian tugas pusat kesehatan masyarakaturaian tugas tenaga bendahara barang puskesmas adalah mengelola barang yang ada puskesmas, mengkoordinasikan tata cara prosedur penyaluran barang, melaksanakan pemeliharaan barang yang pelihara dalam kartu pemeliharaan, mengkoordinasikan tentang syarat syarat pengadaan barang, ketatausahaan barang milik daerah, mengamankan barang yang ada puskesmas, membuat laporan baik berkala periodik sesuai hasil kegiatan sebagai bahan masukan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. bagian kelima jabatan fungsional dengan angka kredit dokter umum mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan kesehatan umum, tindakan gawat darurat, kesehatan jiwa, kesehatan remaja, kesehatan anak, konsultasi kesehatan, memberikan rujukan, pengujian kesehatan, otopsi, visumumum sebagaimana dimaksud pada adalah membuat senja tahunan pelayanan kesehumumjiwa kepada pasien dengan keluhan kejiwaanjiwa, memberikan pelayanan kesehatan remaja kepada remajaremaja, memberikan pelayanan kesehatan anak kepada anakanak, memberikan konsultasi kesehatan terhadap pasiengujian kesehatan, otopsi dan visum sesuai dengan sop agar didapatkan akurasi kondisi kesehatan pasiedokter gigi mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan kesehatan gigi, tindakan gawat darurat medik gigi dan mulut, konsultasi kesehatan gigi, memberikan rujukan, penyuluhan kesehatan gigi kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kapuas hulugigi adalah membuat senja tahunan program kerja gigi dan mulugigi dan mulutgigi dan mulugigi dan mulut sekolah usaha kesehatan gigi sekolah kgs) kepada pasien anak dengan keluhan gigi dan mulut berdasarkan sop yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada anak sekolahidan mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kb, pertolongan persalinan normallakukan penyuluhan kepada ibu hamil, pasangan usia subur, konsultasi kesehatan ibu dan anakbidan sebagaimana maksud pada adalah membuat rence tahunan program kiabidanan sesuai standar asuhan agar terjaga kualitas pelayanan kebidanan, melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anakpelayanan berdasarkan sop yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan pus, melaksanakan pertolongan persalinan normal berdasarkan sop yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan persalinan kepada ibumberikan konsultasi kesehatan ibu dan anakmempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan asuhan keperawatan, melakukan kunjungan pembinaan kepada masyarakat, melaksanakan pelayanan keperawatan, melakukan kolaborasi dengan petugas medis dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, memberikan konsultasi keperawsebagaimana maksud pada adalah membuat senja tahunan program keperawsesuai standar asuhan agar terjaga kualitas pelayanan keperawatan, melakukan kunjungan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan jumlah dan jenis yang ada agar tercipta taraf kesehatan keluarga dan masyarakat yang baik, melaksanakan pelayanan keperawatan berdasarkan sop yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, melakukan kolaborasi dengan petugas medis dalam melaksanakan pelayananperawatangigi mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan asuhan keperawatan gigi, membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, melakukan sterilisasi alat, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi anak sekolah, konsultasi kesehatan gigi dan mulutgigi sebagaimana maksud pada adalah membuat senja tahunan program keperawatan gigigigi sesuai standar asuhan agar terjaga kualitas pelayanan keperawatan gigi, melakukan kunjungan pembinaan kesehatan gigi dan mulut sekolah dan masyarakat sesuai dengan jumlah dan jenis yang ada agar tercipta taraf kesehatan gigi dan mulut anak dan masyarakat yang baik, melaksanakan pelayanan keperawatan gigi berdasarkan sop yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan keperawatan gigi kepada pasien, membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan gigranata laboratorium mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan pemeriksaan spesimen, organisme, bta, parasit, sterilisasi alat, konsultasi kesehatan, penyuluhan kesehatan kepada masyarakatranata laboratorium sebagaimana maksud pada adalah membuat senja tahunan program pranata laboratoriummeriksaan spesimen, organisme, bta, parasit secara makroskopis dan mikroskopis agar mendapatkan akurasi hasil yang baik, melakukan kunjungan pemeriksaan sampel darah rumah rumah pasien yang menjadi suspek penderita suatu penyakit sesuai dengan jumlah dan jenis yang ada agar dapat dilakukan tindakan yang cepat dan tepat, melakukan sterilisasi alat pemeriksaan sesuai sop agar terjaga sterilisasi alat alat yang akan digunakan, melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sesuai sop agar terjaga akurasi hasil pemeriksaan, memberikan konsultasikonsultasi hasil pemeriksaan kepada petugas medis berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien agar dapat diberikan pengobatan yang tepatanitation mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan perbaikan kesehatan perumahan dan lingkungan, menganalisis dampak lingkungan, membina sanitasi tempat umum, pengolah industri makanan, pengolahan pemakaian pestisida, rumah sakit serta pelabuhan, pengawasan kualitas air, pengambilan sampel air, konsultasi kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan lingkung uraian tugas sanitationantu masyarakat dalam membangun sanitasi perumahan sesuai dengan standar sanitasi yang telah ditetapkan agar tercipta kebersihan lingkungan perumahan, melakukan penyehatan lingkungan masyarakat dalam membangun sanitasi lingkungantempat umum, pengolah industri makanan, pengolahan pemakaian pestisida dalam membangun sanitasirumah sakit dan pelabuhan dalam membangun sanitasi dan pelabuhan sesuai dengan standar sanitasi yang telah ditetapkan agar tercipta kebersihan lingkungan dan pelabuhan, melakukan pengawasan kualitas air dan lingkunganpemeriksaan sampel airkonsultasi sanitasi kepada pasien sesuai dengan masalah sanitasi yang pasien keluhkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang sanitasi dsanitasi dan kesehatan, j .nutrisionis mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan gizi, pelatihan kader, pemberian pemberian makanan tambahan air susu ibu pmt asi), pemberian vitamin, garam beryllium, tablet fe, obat cacing, menjelaskan pengisian kms, pelayanan posyandu, konsultasi kesehatan gizi, penyuluhan kesehatan gizinutrisionisgizi kepada masyarakatsistem kewaspadaan pangan dan gizi skpd sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebagai upaya peningkatan gizi keluarga, melaksanakan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita sesuai dengan program yang sudah ditetapkan untuk memonitor keadaan status gizi balita, melakukan pelatihan kader secara periodik berdasarkan program yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan kader, memberikan pmt asi, pemberian vitamin, garam beryllium, tablet fe, obat cacing berdasarkan program yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan tingkat gizi masyarakat, menjelaskan pengisian kms balita sesuai dengan petunjuk pengisian untuk memberikan pemahaman kepada pasien, memberikan pelayanan posyandu balita sesuai dengan petunjuk pelaksanaan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada balita, pemantauan status gizi balita sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebagai upaya peningkatan gizi balita, melakukan intervensi gizi pada status gizi buruk sesuai dengan program yang sudah ditetapkan sebagai upaya peningkatan gizi balita, melakukan konsultasi gizi kepada pasien sesuai dengan masalah gizi yang pasien keluhkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang gizi dan kesehatan, ilgiziapoteker asisten apoteker mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerima resep, meracik dan mempersiapkan obat sesuai kebukestuhan, memberikan penjelasantentang pemakaian obat, merencanakan kebutuhan obat dan vaksin, mencatat pemakaian dan kebutuhan obat, mengelola pemasukan dan pengeluaran obat, mengevaluasi pengadaan sediaan farmasi alat kesehatan, konsultasi kesehatanapoteker asisten apoteker sebagaimana maksud pada adalah membuat senja tahunan program apoteker asisten apotekererikan obat kepada pasien sesuai resep dokter untuk kesembuhan pasien, cc. merencanakan kebutuhan obat dan vaksin sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pasien, mencatat pemasukan dan pengeluaran obat dan vaksin sesuai dengan rencana program untuk mencukupi kebutuhan pengobatan, mengevaluasi sediaan farmasi, alat kesehatan sesuai dengan jenis untuk mengontrol pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, mendistribusikan obat pustu, polindes dan poskesdes sesuai jumlah permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan toko obat wilayah kerja sesuai jumlah dan jenis untuk memantau peredaran obat masyarakat, pembinaan obat tradisional dan kosmetik wilayah kerja sesuai jumlah dan jenis untuk memantau peredaran obat masyarakat, memberikan konsultasi kesehatan terhadap pasien dan masyarakat sesuai dengan masalah yang pasien keluhkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentangobat obatannyuluh kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dalam memberikan penyuluhan dan promosi kesehatan yang meliputi pemberian advokasi, pembinaandalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatannyuluh kesehatan masyarakat sebagaimana maksud pada adalah membuat rencana kerja tahunan program penyuluh kesehatan masyarakakeputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang jabatan fungsional umum lingkungan kementerian kesehatan, keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang pusat kesehatan masyarakat menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas pusat kesehatan masyarakat lingkungan dinas kesehatan kabupaten kapuas hulu. bab ketentuan umum hulu. kewenangan urusan dinas adalah kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh bupati kepada dinas kesehatan kabupaten kapuas hulu. dinas kesehatan yang selanjutnya disingkamemberikan advokasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan penyebarluasan informasi informasi kesehatanterhadap program program kesehatan berdasarkan analisa capaian program dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan, melakukan pembinaan terhadap upaya kesehatan yang berbasis masyarakat seperti posyandu, uks dan program sekolah sehat, membuat rancangan media penyuluhurveilans epidemiologi mempunyai tugas melaksanakan urusan puskesmas dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan analisa secara sistematidan masalah kesehatansurveilans epidemiologi sebagaimana maksud pada adalah membuat senja tahunan kegiatan surveilans untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan surveilans meliputi pengumpulan data penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanganan klbukan penyebarluasan informasi tentang epidemi penyakit, melakukan pengkajian penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan dan penularan penyakit, membuat rekomendasi upaya tindak lanjut untuk mencegah dan menanggulangi penyakit, melakukan umpan balik terhadap rekomendasi upaya tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan penyakit usaha kesehatan gigi sekolah yang selanjutnya disingkat kgs adalah suatu paket pelayanan asuhan sistematik yang ditujukan bagi semua anak sekolah dasar dalam bentuk paket promosi, preventif dan paripurna. kartu menuju sehat yang selanjutnya disingkat kms adalah kartu yang memuat kurva perkembangan berat badan dan informasi pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh seorang ibu selama masa kehamilan dan atau seorang anak usia dibawah lima tahun. register kohort kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya disingkat register kohort kia adalah alat manajemen untuk memantau program kesehatan ibu dan anak dalam suatu wilayah dan merupakan sumber data pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi dan balita dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal yang terdeteksi rumah tangga yang teridentifikasi dari data bidan. pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebutandar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sop adalahtata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada suatu unit kerjbab uraian tugas puskesmas bagian kesatu puskesmas puskesmas mempunyai tugas melaksanakan urusan dinas dalam suatu wilayah kerja kecam, serta tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. puskesmas mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksaan fasilitasi pelayanan imunisasi,, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan program kesehatan perorangan dan masyarakat,keuangan, penilaian kinerja dan pelaporan. unsur unsur puskesmas terdiri dari kepala puskesmas, kepala tata usaha puskesmas, pejabat fungsional non angka kredit, pejabat fungsional dengan angka kredit, bagian kedua kepala puskesmas kepala puskesmas mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan dinas dalam wilayah kerjanya, dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikpertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja dinas kepada kepala dinas. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun dan merencanakan rencana operasional pembinaan puskesmas yang meliputi program dan kegiatan puskesmas berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan dinas kesehatancc. mengendalikan pelaksanaan urusan dinasmenyelenggarakan dan atau memfasilitasipelaksanaan urusan dinas sesuai dengan rencana kerja senja) dan rencana strategis renstra) puskesmas agar terlaksananya program kesehatan daerah, mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil hasil pelaksanaan urusan dinas kesehatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi puskesmas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat: mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada puskesmas berdasarkan dpa puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan puskesmasuskesmas dalam urusan pemerintah daerah bidang kesehatannyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala puskesmas dalam pelaksanaan urusan dinas kesehatan sesuai petunjuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar terbagi habis, j . melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang kesehatan sesuai dengan situasi yang terjadi agar tercipta situasi yang kondusif bidang kesehatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan perintah yang diberikan baik secara lisan maupun tulisan untuk menciptakan situasi yang kondusif bidang kesehatan. bagian ketiga kepala tata usaha puskesmas kepala tata usaha puskesmas mempunyai tugas membantu kepala puskesmas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan dinas kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsi puskesmas, dengan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan setiap program puskesmas, yang mencakubina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan penatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penilaian kinerja dan pelaporan, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja tata usaha puskesmas kepada kepala puskesmas sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalahpetunjuk pelaksanaan jumlah) dan petunjuk teknis jenis)umber daya manusiaj .il.tata usaha puskesmas terdiri dari tenaga administrasi umum, petugas loket, tenaga bendahara keuangan, tenaga bendahara barang. bagian keempat jabatan fungsional non angka kredit tenaga administrasi umum mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan mengagenda surat masuk dan keluar, mengetik dan mengirim surat, menginventaris barang, melakukan peremajaan data puskesmas. uraian tugas tenaga administrasi umum adalah menggandakan surat masuk dan surat keluar, mengetik dan mengirim surat, cc. mencatat inventaris barang, melakukan peremajaan data pegawai, barang dan perlengkapan lain, mencatat sarana perlengkapan yang rusak untuk keperluan perbaikan atau penghapusan, melakukan kegiatan kearsipan, melakukan pendataan wilayah dan kunjungan puskesmasdiperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. petugas loket puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan kartu berobat, memberikan pelayanan kartu berobat, mereka jumlah kunjungan, menginformasikan mekanisme pelayanan, serta mengumpulkan dan menyerahkan dana kunjungan pasien bendahara puskesmas. uraian tugas petugas loket puskesmas adalah mempersiapkan peralatan loket, melakukan pelayanan pendaftaran mengisi kartu status pasien, cc. menerima pembayaran retribusi karcis, menyusun kartu berobat dalam kotak atau rak, mereka kunjungan pasien, menyetor hasil penerimaan pembayaran retribusi, membuat kartu berobat pasien, memberikan penjelasan pada pasien tentang alur pelayanan puskesmas:j . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. tenaga bendahara keuangan puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan puskesmas. uraian tugas tenaga bendahara keuangan puskesmas adalah mencatat arus penerimaan dan pengeluaran keuangan puskesmas dalam buku kas umum: mendokumentasikan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam buku kas bantu, mendistribusikan pengeluaran keuangan dalam buku kas bantu: menerima dan mencatat hasil penerimaan retribusi puskesmas kepada bendahara kabupaten, menyetor hasil penerimaan retribusi puskesmas kepada bendahara kabupaten, 'mereka dan mendokumentasikan laporan bulanan penerimaan dan pengeluaran retribusi puskesmas, membuat dan mendokumentasikan perencanaan anggaran dan realisasi penggunaan dana operasional puskesmas, membuat surat pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana operasional puskesmas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan keuangan puskesmas mingguanperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. tenaga bendahara barang puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas memberikan pelayanan administrasi pengelolaan barang puskesmas. |
bupati ogan komering ulu selatan peraturan bupati ogan komering ulu selatan provinsi sumaterakenember pj. buram ogan ulu selatan, bagian para| kurun (tas kurniawan ditetapkan muaranya pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten ogan komering uju selatan, iskan,gustus tahap satu pada bulan april sebesar y6,cdonnanananaanananna nana nana kabupaten kota .o.tenun kecamatan donnanananaanananna nana nana desa donanananananananannan anaemeliharaan kawasan wisata laut pantai, infrastruktur mengurangi ancaman sarana prasarana abrasi erosi pantai, fisik untuk mengembangkan penghidupan dan keindahan kawasan pemukiman pandang pantai.fasilitas pengembangan dan penambahan ruang layanan kesehatan untuk pemeliharaan rawat inap masyarakat dan wisatawan, sarana dan poskesdes menyiapkan unit untuk prasarana (posyandu apung penanganan darurat. kesehatan perahu) masyarakat rehabilitasi dan memberikan kenyamanan penambahan unit fasilitas publi fasilitas jamban mengurangi prilaku publik masyarakat dan wisatawan bab sembarang. pengadaan melengkapi kebutuhan tambahan peralatan sarana prasarana kesehatan emerges kesehatan (medical poskesdes rescue).ruang publik pantai kawasan pantai sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan penambahan bahan mencukupi kebutuhan bahan promosi dan informasi dan buku edukasi pengetahuan wisatawan tentang pantai dan tentang terumbu karang, laut penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut, mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga. pembangunan membangun pusatkeramba ikan benih dan produksi ikan, pembangunan dan kerapu, konservasi tempat konservasi dan pemeliharaan tukik penyu dan fasilitas paket wisata, sarana prasarana karang syarief mendorong meningkatnya produksi dan pendapatan distribusicapmelestarikan terumbu pengembangan penyu dan terumbu karang, sarana prasarana karang coral meningkatkan energi terbarukan syarief kemanfaatan ekologis aset serta kegiatan desa: pelestarian paket wisata dan des lingkungan hidup pengembangan mengurangi resiko abrasi cemara laut dan alt, bencana intruelola sampah dan tangga dan kawasan menjadikan nilai guna wisata limbah untukpemberdayaan masyarakat desaketrampilan budidaya pengadaan, laut dan bakau hasil laut dan konservasi, pengembangan mendorong produktivitas atau bantuan alat ekonomi budidaya laut alat produksi, dan(handyeraft) lokal: berbahan baku meningkatkan limbah laut (keran, ketrampilan membuat kayu, bakau dan cemara laut) kerajinan tangan berbahan lokal. pelatihan kuliner meningkatkan dan pengembangan pengetahuan dan kuliner, makanan lokal memproduksi olahan sebagai komoditas hasil laut dan sejenisnya strategi ekonomi sebagai penunjang sektor wisata wisata. dukungan kegiatan pelatihan mendorong tumbuhnya komi baik yang kewirausahaan desa minat kewirausahaan bagi dikembangkan oleh untuk pemuda kalangan pemuda desa. bum desa bum deskelayakan posisi strategis unit bisnis bum desa dan bum yang akan dikembangkan antar desa melalui bum desa pertanian lainnya pengorganisasian pelatihan paralegal melatih ketrampilan warga masyarakat, desa mematahkan masalah dan fasilitasi, bantuan penyelesaiannya diluar hukum masyarakat peradilan dan pelatihan para legal desa pelatihan penyelesaian melatih ketrampilan bagi mediasi sengketa warga tentang aset desa untuk penyelesaian sengketa aset warga destrampilan kegiatan hasil laut dan pantai pengolahan sumberdaya pengelolaan panitia untuk pantai laut dan pantai untuk para untuk kepentingan budidaya dan petani dan nelayan desa nelayan tangkapkualitas jalan desa, lih meme harian jalan desa pembangunan menyediakan ruang showroom wisma pamer untuk para pamer produk desa pelaku industri desa pembangunan pembangunan pemelihara pengadaan gedung pengembangan dan poskesdes polindes baru pemeliharaan pemeliharaan sarana poskesdes polindes dan prasarana mendekatkan kesehat.. pembangunan gedung menggerakkan taman seni museumdesa kembali senielolaan hasil pertanian. pengadaan kompos mendorong pupuk kandang kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang, memperkuat kerjasama antar desa bidang perkebunan..peer man peningkatan pelatihan membuat meningkatkan investasi ekonomi barang kerajinan keterampilan pengadaan, berbahan baku lokal penduduk bidang emban (sabut kelapa, kerajinan tangan, peng tempurung kelapa, atau bantuan alat topeng ukiran kayu, meningkatkan nilai alat produksi, anyaman bambu tambah komunitas permodalan, daun dll), mengembangkan tuas layanan usaha sosial ekonomi desa...sengketa aset dalam rumah tangga desa...atau kebutuhan air infrastruktur air bersih dari sumber bersih untuk penduduk desa, sarana prasarana mata air fisik untuk membangun pengadaan baru penghidupan dan untuk bak pemukiman penampung air hujan.sumber mata air penduduk rumah tangga, menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.sehatan kegiatan posyandu. masyarakat pengadaan alat peraga memenuhi kesehatan posyandu kebutuhan,..,.: bum desa maupun oleh kelompok han membahas lembaga ekonomi perencanaan masyarakat desa pembentukan lainnya bum desa.. bantuan peningkatan musyawarah rembug merevitalisasi tradisi kapasitas untuk warga untuk lambung padi desa...gustusuraiasstasbermatersonnannlnlalnnnn jumlah rp. nenek untuk desa. kecamatan. j.ioweeocoocoooo kantor desa s.ese.cocooncc.dan alokasi formula sebesar (sepuluh persenkeememeedognananaanannanaananaa volume anta te. lokasi jln. rt rw sumberdaya dana desa swadaya (kalau ada) rp. jumlah senassatankk pelaksana bnatananaanananaanananaan waktu pelaksanaan penatataneaeeeees0(o, rasio jumlah penduduk miskin desa kabupaten pasuruan terhadap total penduduk miskin desa nasional rasio luas wilayah desa kabupaten pasuruan terhadap total luas wilayah desa nasional rasio ikk kabupaten pasuruan terhadap total ikk kabupaten kota yang memiliki desa pagu dana desa nasional, dan tahap pada lan agustus sebesar (empat puluh persen). didikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masa rak kepala desa atau pejabat kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggungkenya ma |
ad tpiutangadan layanan umum rumah sakit umum daerah dokter agoesdjaadan layanan umum rumah sakit umum daerah dokter agoesdjam kabupaten ketapang: bahwa piutang pada badan layanan umum rumah sakit umum daerah dokter agoesdjam kabupaten ketapang sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab,iutang: menetapkan peraturan bupatitentang pengelolaan piutangebut ppk skpd rsud dr. agoesdjam adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada skpd. penanggung utang kepada blu rsud dr. agoesdjam, yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah badan atau orang yang berutang kepada blu rsud ar. agoesdjampiutang blu rsud dr. agoesdjam adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada blu rsud dr. agoesdjam dan atau hak blu rsud dr. agoesdjamsementara belum dapat ditagih, yang selanjutnya disingkat sbdb adalah piutang blu rsud dr. agoesdjam sementara belum dapat ditagiruang lingkup piutang blu rsud dr. agoesdjam dikelola sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. piutang yang bersumber dari pendapatan blu rsud dr. agoesdjam dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang nilai yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. bab iii maksud dan tujuan pengelolaan piutang blu rsud dr. agoesdjam dimaksudkan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. pengelolaan piutang blu rsud dr. agoesdjam diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaiannya serta dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab. tujuan pengurusan piutang blu rsud dr. agoesdjam adalah penagihan piutang blu rsud dr. agoesdjam secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada penanggung hutang. bab pengelolaan piutang piutang blu rsud dr. agoesdjam terjadi rsud dr. agoesdjam. piutang blu rsud dr. agoesdjam merupakan piutang pemerintah kabupaten ketapang. dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang blu rsud dr. agoesdjam, pimpinan blu rsud dr. agoesdjam dapat menetapkan pedoman pengelolaan piutang. pedoman pengelolaan piutang blu rsud dr. agoesdjamagihan piutang blu rsud dr. agoesdjam harus menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang blu rsud dr. agoesdjam. penagihan piutang blu rsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penasihatnya kepada bupati melalui ppid dengan dihampiri bukti bukti valid dan sah. format surat penagihan piutang blu rsud dr. agoesdjamregister surat penagihan piutang blu rsud dr. agoesdjam ditetapkan dalam lampiran iii dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. format registerblu rsud dr. agoesdjam harus melaksanakan penagihan secara maksimal terhadap piutang blu rsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada dalam hal piutang blu rsud dr. agoesdjam tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada blu rsud ar. agoesdjam menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada pun. penyerahan pengurusan piutang blu rsud dr. agoesdjamrsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pun sampai lunas, selesai dan optimal. pengurusan piutang blu rsud dr. agoesdjamhutang, namun: penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya:piutang piutang blu rsud dr. agoesdjblu rsud dr. agoesdjam secara mutlak dan penghapusan piutang blu rsud dr. agoesdjam secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan setelah diurus secara maksimal oleh blu rsud dr. agoesdjam. pimpinan blu rsud dr. agoesdjam diberi kewenangan penghapusan piutang secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blu rsud dr. agoesdjam ditetapkan oleh: pimpinan blu rsud dr. agoesdjam untuk jumlah sampai dengan rp200. (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang, pemimpin blu rsud dr. agoesdjam: dan bupati untuk jumlah lebih dari rp500. (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang: dalam hal tidak terdapat dewan pengawas, persetujuan penghapusan piutang blu rsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pejabat pengelola keuangan daerah rsud dr. agoesdjam dan atau ppid. piutang blu rsud dr. agoesdjam yang telah dinyatakan sbdb, pimpinan blu rsud dr. agoesdjam melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang blu rsud dr. agoesdjam dengan menerbitkan surat keputusan penghapusanan huruf diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan blu rsud dr. agoesdjam yang berpulang kepada pimpinan blu rsud dr. agoesdjamiusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang berpulang kepada bupati. penghapusan piutang blu rsud dr. agoesdjam secara bersyarat, dilakukan dengan menghapuskan piutang blu rsud dr. agoesdjam dari pembukuan blu rsud dr. agoesdjam tanpa menghapuskan hak tagih blu rsud dr. agoesdjam. penghapusan secara bersyarat atas piutang blu rsud dr. agoesdjampiutang secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan, dan dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan dengan sbdb. penghapusan piutang blu rsud dr. agoesdjam secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan dilengkapi: daftar nominatif para penanggung hutang, besaran piutang yang dihapuskan, dan surat pernyataan sbdb. format daftar piutang blu rsud dr. agoesdjam yang dihapuskan secara bersyaratkeputusan tentang penghapusan secara bersyarat terhadappenghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang blu rsud ar. agoesdjamblu rsud dr. agoesdjam yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud padaketapang. penghapusan secara mutlak atas piutang blu rsud dr. agoesdjambab akuntansi dan pelaporan pencatatan atas piutang blu rsud dr. agoesdjam dan penghapusan piutang blu rsud dr. agoesdjam dilakukan sesuai pedoman ketatausahaan dan akuntansi blu rsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada hurufdewan pengawas dengan tembusan disampaikan kepada ppid. dalam hal tidak terdapat dewan pengawas,ppk dc.g. kepala bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ketapang. pimpinan blu rsud dr. agoesdjam menyampaikan laporan penghapusansecara bersyarat terhadap piutang blu rsud dr. agoesdjam sebagaimana dimaksud pada dan paling lambat (lima) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan. |
jas man pandan perak oo. ka pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam peraturan bupati nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa perlu disesuaikan kembali danpada bersumber dari apb desa dan sumber lain yang sah. jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah desaberupa bantuan uangwajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang operasional lembaga rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalamperalatan perlengkapan kantor, belanja bahan material kegiatan pembangunan, dan belanja modal konstruksi sederhanaupati menetapkan keadaan darurat dan luar biasa setelah mendapatkan usulan dari kepala desa yang disampaikan melalui camat dan skpd yang menangani bencana rincian penggunaan dana darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan bpdkeuangan desa bagian kesatu perencanaan apb desa disusun berdasarkan rkp desa dan rpm desa. rpm desa ditetapkan paling lama (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik. rkp desa merupakan penjabaran dari rpm desa untuk jangka waktu (satu) tahun. rkp desa ditetapkan dengan peraturan desa dan diundangkan oleh sekretaris desa. peraturan desa tentang rkp desa wajib disampaikan kepada camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. camat menyampaikan peraturan desa tentang rkp desa secara kolektif kepada bupati melalui bpm pemdes sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan oleh tim pembina kabupatenmbahas rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah disampaikan oleh sekretaris desa dalam rapat internal pemerintah desa. rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan oleh kapal desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa dan undangan lainnya. kesepakatan bpd dan kepala desa terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa dituangkan dalam berita acara musyawarah desa dan keputusan bpd tentang persetujuan terhadappaling lambatevaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat atas nama bupati dengan keputusan camatdapat membatalkan peraturan desa dengan keputusan camat atas namtentang apb desa. dalam rangka melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa camat dapat membentuk tim kecamatan. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat dengan keputusan. camat wajib menyampaikan laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desatim pembina kabupaten. rancangan peraturan desa tentang apb desa yang telah dievaluasi camat,sampaikan kepada camat sebagai bahan untuk melakukan pembinaan. camat menyampaikan peraturan desa tentang apb desa beserta lampiran secara kolektifprogram dan kegiatan oleh tim pembina kabupaten. kepala desa menjabarkan peraturan desa tentang apb desa dengan peraturan kepala desa dan diundangkan dalam berita desa: peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada memuat penjabaran apb desa dan rka desa yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun anggaran. rka desa disusun sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalamdan mendapatkan persetujuan dari apabila kegiatan telah dilaksanakbendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran sebagaimana pada dilakumelaluinyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap bulan kepada kepala desa paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melakukan pemeriksaan kas bendahara desa paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan buku bank bagian keempat pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasiapb desa sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat minggu keduapada tahunapb desa sebagaimana dimaksud pada dihampiri: format laporan pertanggungjawabperaturan kades tentang penjabaran apb desa, buku kas umum dan buku pembantu pajak, buku bank, rencana anggaran biaya dan sppapbdesa penyaluran apb desa yang berasal dari add dilakukan dengan cara pemindah buk1, sebesar (empat puluh per seratus), tahap ii, sebesar (empat puluh per seratus): dan tahap iii, sebesar (dua puluh per seratusmbentuk peraturan desa tentang apb desa dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan add tahun anggaran sebelumnya kepada bupati cg. tim pembina kabupaten. kades mengajukan spp tahap kepada ppid dengan melampirkan peraturan desa tentang apb desa.rekomendasi pencairan apb desa berdasarkan permohonan rekomendasi dari kepala desa yang ditujukan kepada bupati sanggauskpdpermintaan rekomendasi dari kepala desa dan rekomendasi dari camat memberikan rekomendasi penyaluran anggaran kepada kepala ppid. ppid berdasarkan rekomendasi yang disampaikan skpd yang membidangi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, camat dan permintaan rekomendasiapril dan seterusnya, maka pencairan tetap dilakukan mulai tahap pada bulan aprillimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat, memutuskan: menetapkan:bupati adalah bupati sanggau camat adalah camat kabupaten sanggauminggu kedua bulan julibulan oktober.akhir. laporan realisasi penggunaan apb desa yang berasalkhusus untuk penyaluran anggaran apb desa yang berasal dari dana desa mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran dana apb desa khusus bantuan untuk pemilihan kepala desa disalurkan diluar ketentuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah adanya permintaan penyaluran dari kepala desa kepada bupati setelah mendapat rekomendasi dari camat. dana add yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tersalurkan kepada pemerintah desa menjadi saldo kas daerah. add yang tidak tersalurkan sebagaimana antara lain keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, rendahnya penyerapan dalam pengelolaan keuangan desa, dan hal lain lain yang disebabkan oleh kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. dana add yang belum tersalurkan oleh pemerintah daerah pada tahun berjalan sebagai akibat kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. dana apb desa yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berada dalam kas desa bendahara desa wajib disetor rekening kas desa dan menjadi lpa desa. (s5) pengembalian dana tersebut dilakukan bendahara desa paling lambat pada tanggal januari tahun berikutnya. s5) dana apb desa yang telah disetor rekening kas desa sebagaimana dimaksud tidak boleh ditarik kembali sebelum apb desa ditetapkan. bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas lpa add. dalam hal pemantauan dan evaluasi atas lpa add sebagaimana dimaksud pada ditemukan lpa add lebih dari (tiga puluh per seratus) bupati melalui perangkat daerah yang membidangi desa meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai lpa add tersebut: dan atau meminta aparat pengawas internal pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan. lpa add lebih dari (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada dihitung dari add yang diterima desa pada tahun anggaran berjalan. lapabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban apb desa tahun sebelumnya dan terjadi pergantian kepala desa definitif serta adanya penunjukan penjabat kepala desa, maka apb desa tersebut tetap dapat disalurkan, sedangkan kewajiban mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima sebelumnya tetap menjadi tanggungjawab kepala desa yang lama. bab vii penyelesaian kerugian keuangan desa kerugian keuangan desa adalah berkurang uang dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai. setiap kerugian keuangan desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pengelola keuangan desa dan pihak lain harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelola keuangan desa dan pihak wajib mengganti kerugian dan menyebarkannya rekening kas desa. bupati melalui aparat internal pemerintah dapat melakukan audit terhadap pemerintah desa dan bpd yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam pengelolaan keuangan desa. temuan audit berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa kenakan dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan atau tim pengelola kegiatan. setelah kerugian keuangan desa diketahui, kepada pengelola keuangan desa dan pihak lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamkeuangkeuangan desa, bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan kerugian sementara kepada yang bersangkutan. pengelola keuangan desa dan atau pihak lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian keuangan desa dapat dikenakan tindakan administratif dan tuntutan pidana. putusan pidana atas kerugian keuangan desa tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. bab viii sanksi bagi desa yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, sebagai mana dimaksud dalam dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan bpd tetap dapat dibayar, sedangkan kegiatan lainnya yang belum terbayarkan tidak dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. bab pembinaan dan pengawasanbupati sebagaimana dimaksud pada meliputi: memberikan pedoman dalam pelaksanaan apb desa,dan. pembinaan perangkat daerah yang membidangi urusan desa. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaran pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penyusunan apb desa, pelaksanaan apb desa dan pertanggungjawaban apb desa. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa, penyusunan rpm desa dan rkp desa: memberikan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didesa, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa: memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa, memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi desa yang tidak dapat diselesaikan oleh camat. camat dapat melakukan pembinaan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan apb desa, yaitu pendampingan dalam proses penyusunan rpm desa dan rkp desa: penyusunan apb desa, yaitu mengevaluasi proses penyusunan apb desa dari sisi format penulisan, dasar hukum, besaran pendapatan desa dan peruntukan belanja: pelaksanaan apb desa, yaitu melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa wilayahnya dan memberikan rekomendasi dalam rangka pencairan apb desa pada setiap tahapan: memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm wilayahnya masing masing, memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi desa dan memberikan teguran kepada pemerintah desa atas dugaanngawasan atas pengelolaan keuangan desa secara fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawasan. yakobus, sh. pembina tk. (iv b) nip. lampiran peraturan bupati sanggaulambang pemerintah desa .ae.coooooooooo daerah kecamatan er. ooooesetntaneee aan upt san rancangan peraturan desa .en2ncov nomor sanxancac tahun. ico menimbang 'thasetanaa dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa moooooooooipi nerarannermseiai: belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rpi.oooooooo wo. wo.o bidang pembangunan pepe irtattne erna anang eren bidang pembinaan kemasyarakatan pep ema bidang pemberdayaan masyarakat pep hina inaresat anang ena bidang tak terduga pep anne nanas demam jumlah belanja surplus defisit persen semena amarna pembiayaan desa penerimaan pembiayaan ir: deni ondinvnn got ita adan pengeluaran pembiayaan perps pensioansnentenptanahasanga selisih pembiayaan pep naa teng anaoooo pada tanggal .oooococoooo diundangkan desa . kepala desa .oooooooo. pada tanggal .oo.oo sekretaris desa|1lil pendapatan asli desa ' o | 'i| pendapatan transfer o o 1i83c pendapatan lainlain sum pendapatan oo ooi| naa pemerintahan desa taastanamme pena see desa bidang pembinaan kemasyarakatan '2jal bidang pemberdayaan masyarakat oo belanja tidak terduga oo) tumpah eranya h semata des siliporbataan h |il penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan kepala desa., rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa lambang pemerintah desa .n.coco.ordo daerah kecamatan n.coor kabupaten sanggau :::: rancangan peraturan kepala desa .ooooooooooo nomor sesereeiten tahun. iii. tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .i. oo. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa oom. menimbang :a.nomor tambahan lembaran negara nomor setan sama hasan peraturan desa. tahun.tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.eoo.oopieeeeeaeeee, yang terdiri dari: pendapatan asli desa rpheeeeeun yang terdiri dari: la) hasil usaha kang apus nie entah (b) swadaya, partisipasi dan gotong royong rp. (c) lain lain pendapatan asli desa yang sah rp. pendapatan transfer rp. meeeeneneee, yang terdiri dari: (a) dana desa pan aan eri enak (b) bagian dari hasil pajak retribusi daerah rp. oo. (c) alokasi dana desa pen saran sepeda ank akan (d) bantuan keuangan ppl aan fennica anang pendapatan lain lain rp. ee. yang terdiri dari: (a) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat kpu: (b) lain lain pendapatan desa yang sah belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa arena raga bidang pembangunan pep anie erna rekan aer bidang pembinaan kemasyarakatan eta ana bidang pemberdayaan masyarakat men nona belanja tidak terduga pep: ben dance son nengninenesede jumlah belanja pep aen canada sana ada asa surplus defisit pepes debate ebiet pemalu pembiayaan desa penerimaan pembiayaan ee, yang terdiri dari: (a) sil hate terdata (b) pencairan dana cadangan pep ara dan prana (c) hasil kekayaan desa yang dipisahkan pipe etika rei kapan pengeluaran pembiayaan rph oo. yang terdiri dari: (a) pembentukan dana cadangan lesnei ren nningaianaana (b) penyertaan modal desa pipih benar ena arena merasa selisih pembiayaan (a b) pepe da: ssisivinssesinsenasa pada kang benda vota kangana diundangkan desa. kepala desa .oooooro.o. sekretaris desapak en2sceoenp penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa.cbooo kecamatan.tahun anggaran. pen oem uuoulou loud jhi2 swadaya partisipasi dan potong rang antar pendapatan asli desayangsah pendapatan transfer naa ate dengan dances pajak tembus daerah ji2a bantuan keuangan h23t rentan keuangan ari pemerah prosesi |rentan keuangan dari pemerintah kabupaten pendapatan maintain mes yang tidak mengikat domain pendapatan desayangsah bee tee desa aed pen penanaman besar kemanan ann penerimaan pembiayaan lpa hae ian, ditetapkan desa. pada tanggal. kepala desa. lampiran peraturan kepala desa nomor panas dminuinn setiawantahun rasio now rencana kerja dan anggaran pemerintah desa.tahun . benang ren anom amen nga rincian anggaran kegiatan menurut program dan per kegiatan pemerintah desa suman rekening volume satuan! tare harga |) rp:) gie dea der nana heat |2x tetangga operasional pemerintahbesa 'o | | ito bkk |oremmataranggangaa belanja alat tulis kantor rp. kertas hvs rp. dst. rp. belanja cetak dan penggandaan rp. hi. rp. rp. penggandaan foto copy rp. rp. belanja jasa kantor rp. men rp.belanja pakaian dinas rp. dst rp. rp. belanja perjalanan dinas dst. vee tema oma meja rp. rp. dst. rp. rp.da format rencana anggaran biaya rab) rencana anggaran biaya tahun anggaran . bidang east era kegiatan nana tau roa basah waktu pelaksanaan. eeoooocococ.oooooooowoo. rincian pendanaan uraian volume harga jumlah satuan rp.) rp. kanoo. bidang taipei debat tobat eni hash kegiatan ann mea pra waktu pelaksangatt cemumaiesssneanesasaer makan dea mos, pam aan dee ineo. anne ane ran aneh ana d. ial ulama rp. ang2) jek asn soon seiten nan nian |( tag laing les pen error era (fib tenggangnnat tab nia &|w inskis ss22r8 jingga jae pan ten hina se, laras anggukan tg33 lan pas) ku) ke) sega ses le) tai ar) xs is33 sis :. c|s isis yg format surat permohonan rekomendasi surat permintaan pembayaran spp) lambang pemerintah desa .c.ooooooo wo.o daerah kecamatan ee.oooooooooo kabupaten sanggau kepada nomor akan anus yth. camat. sifat penting lampiran di perihal permohonan rekomendasi tempat surat permintaan pembayaran.sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk pencairan dana apb desa, maka dengan ini kami mengajukan surat permintaan pembayaran spp) apb desa. tahun .untuk tahap.sebagaimana terlampir. sehubungan dengan permohonan tersebut mohon rekomendasi tim pembina kecamatan untuk proses selanjutnya. desa ten tanggal crv and cen eta sedasi kepala desa, format surat permintaan pembayaran spp) format surat rekomendasi camat kop kecamatan kepada nomor yth. bupati sanggau. sifat penting cg. tim pembina kabupaten lampiran di perihal rekomendasi surat tempat permintaan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran spp) apb desa tahap . nomor . tanggal. perihal., sehubungan dengan telah terpenuhinya kelengkapan untuk pembayaran apb desa tahap . yaitu: rpm rkp desa tahun. pemdes apb desa dan kelengkapannya. kpj dan ppd tahun. spj tahun laporan tahap. persyaratan lainnyaberikan untuk dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. manah panin rig format surat rekomendasi tim pembina kabupaten kop kabupaten dan ration iban makan kepada nomor maninbirksati yth. bupati sanggau. sifat penting cg. kepala bukan selaku lampiran ppid perihal rekomendasi surat di permintaan pembayaran tempat berdasarkan surat rekomendasi camat .tentang surat permintaan pembayaran spp) apb desa. tahap . nomor . tanggal., sehubungan dengan telah terpenuhinya kelengkapan untuk pembayaran apb desa tahap sampaikan sebagai bahan proses selanjutnya. kepala bpm pemdes, format ketatausahaan buku kas umum buku kas umum tahun anggaran seen. co. oom. kode penerimaan pengeluaran saldo rekening rp. rp. ker are nenek jumlah sampai bin latu rl o o o jamahsemtas dstamau taarntranat saldo bank hii surat surat berharga rpiniskan jumlah semua pipi eersasesetananaa desa isisinanp laporan dent anu annskpd yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan skpddan dari kepala desa kepada bupati cg. tim pembina kabupaten.fenepinaan pengen 2ano sn, gaya" eeesrar agen muatan sreg kena mpngotangpemotongan jan tang aa! ema jumlah nasa! bendahara desa, mengetahuicoop#oom0aa daerah kecamatan. sis tens rah banaadasada kabupaten sanggau .s d.tanggal. rp. saldo buku rpasiataa saldo kas biasa terdiri dari uang kertas pecahan rp. .lembar api sastktanan pecahan rp. .lembar kan oren eka hei pecahan rp. .lembar pecahan rp. .lembar rpesesisssisa pecahan rp. .lembar enya pecahan rp. .lembar osanooranre uang logam pecahan rp. .keping pep nensanaaa pecahan rp. .keping bli nan pecahan rp. .keping tani nan saud pecahan rp. .keping eragananang pecahan rp. .keping befhssmndan akan pecahan rp. .keping apa depan dampassigarasennn jumlah siap: masi eakanssa perbedaan positif negatif pesassnisaninaa penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif apa ken ena aba ketiadaan uang kecil mengetahui web sensbanea kepala desa bendahara desa contoh berita acara penutupan kas lambang pemerintah desa were ooocenanatanan daerah kecamatan: reeseseremaritoeoraraan peta uang logam rana saldo bank ppa mesa bank insan surat barang benda berharga yang diijinkan iia jumlah saldo kas menurut kas umum register dan lain sebagai berjumlah prp aan eeseneana perbedaan positif negative antara saldo kas dan saldo buku oki kee uji nang karena ketiadaan uang kecil naa nba ken anaanggalrp. man m5) pendapatan asi desa gotong royong dan ban mie desa yang sah jif2| pendapatan transfer tua taman iii &retribusi daerah kabupaten kota j1l2 alokasi dana desa oo ioi h jif2la| bantuan keuangan jilejajil bantuan provinsi o | bana mean men bana pas kota pendapatan lainlain hibah dan sumbangan tera, mengikat soosi ban ane ang sah olsumtap penataan bea pemerintahan desa sea tunjangan bedanya pepaya: oo ms iii desa dan perangkat dan perangkat lll nanang |2lil2| operasional perkantoran belanja barangan jasa belanja modal. operasional bpd. belanja barangan jasa ioi operasional bt7 rw. 055k belanja barangan jasa io. ine perbaikan saluran irigasi belanja barangdanjasa yoo belanja modal. toh l2j2j2| pengaspalan jalan desa ioi belanja barangan jasa: ioi belanja moda. sdn des ban kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban belanja barangan jasa: fi mane dan masyarakat bem desa dan perangkat |ali| belanja barang dan jasa: . balet akun kematian dusamkanaana ipa a23 bidang tak terduga ema tes biasa belanja barang dan jasa: ibumu belanja (su fbameiayaan |il penerimaan pembiayaan lo. aga |3j1| pencairan dana cadangan io. bia yang pisahkan ken "sie pengeluaran pembiayaan cadangan (penyertaan modal desa ioi ng, rp. rp. pee oli sure rpe mama) semester pertama pendapatan per eendapatanasi desa aji tass usaha sa dan gotong royong bip asli desa yang sah pendapatan transfer bea bagian dari hasil pajak tee kabupaten kota j1| alokasi dana desa loo jil2jal bantuan keuangan ji|2jalil bantuan provinsi loo bit sasana pns srs npsn kota pendapatan lainlain (lllamsaesaa dari pihak ke yang tidak mengikat desa yang sah iju pendapatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ki bana mas tunjangan |iffi| belanja pegawai: oo o | . . desa dan perangkat pns dan perangkat lll makanan bpp oo ho. operasional perkantoran |2ji| belanja barangan jasa belanja model operasional bed ane belanja barangan jasa j4| operasional rt |ija| belanja barangan jasa| pembangunan desa perbaikan salurantrigasi| belanja barangdanjasa pol belanja modal pengaspalan jalan desa belanja barang& jasa: belanja modal: kemasyarakatan (illsaamasaa ketentraman dan ketertiban pan na? selatan jasa: inpntusntaninsnsatan moo men masyarakat (ima lol kepala desa dan perangkat bia jasa: bidang tak terduga sbs biasa mi: balak jasa: kls jumlah selama pembayaran 'lil penerimaan pembiayaan cadangan babi gen yang pisahkan pembiayaan cadangan penyertaan modal desa jumpa rp. o iuspemerintah desa wecarasnanasananan lambang kecamatan rian senenenenannananaa daerah kabupaten sreeeoooocoo. rancangan peraturan desa .aa.cocok.o w. nomor nanoo. wo. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desast. dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa seo dan kepala desa.iap seasiasarasiiga belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa senna tati bidang pembangunan penamaan sana maan bidang pembinaan kemasyarakatan banennnatanuagi bidang pemberdayaan masyarakat gendang eka aga akan ine bidang tak terduga pep kebaikan jumlah belanja pep esa sasa surplus defisit aaa par pen pembiayaan desa penerimaan pembiayaan sana pengeluaran pembiayaan pipi nenek nenas saman selisih pembiayaan (a b) nana dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa .ooooooopan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ppt bidang pembangunan nana bidang pembinaan kemasyarakatan efek daan rana bidang pemberdayaan masyarakat pep arkea ina aan ana akan bidang tak terduga teh pekan senama setau jumlah belanja kep etal gasisssi esabkaa surplus defisit pepes asap snsd anantasatteni pembiayaan desa penerimaan pembiayaan pep: henanenanenanaenenanaa pengeluaran pembiayaan epos langasasa dewa geo aneka bag selisih pembiayaan (a b) bee rena daresangianag, lampiran laporan program sektoral dan program lainnya yang masuk desa. lampiran iii laporan kekayaan milik.iioooooco.ooasas dan prinsip juga dapat didanai oleh apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten. pendanaan oleh apb desa sebagaimana dimaksud pada bersumber dari: pendapatan asli desa, dana desa, bagian dari hasil pajak retribusi daerah, addnaan oleh apbn, apbdlaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa pemerintah desa .ooo#o oo. tahun anggaran. . oo. rekening kurang rp. rp. rp. sena anne aaa see 'il1i| pendapatan asi desa ten usaha 3nd gotong royong emak men desa yang sah pendapatan transfer isa ito retribusi daerah kabupaten kota is: lokasi dana desa bantuan keuangan. bantuan kabupaten kota o|o|o lil83| pendapatan lainlain (llasesma lol pihak ke yang tidak mengikat nmosetmadh ban ang sah ana sumba pendapatan katie sena maan bnn pra ir: pemerintahan desa tunjangan nee desa dan perangkat enak ancol mpr perangkat eee '2l1| operasional perkantoran belanja barangan jasa zina adanja modal (ala toperasnat bpd. aan belanja barangan jasa '2li operasional rt rw (2f1 |al2 belanja barangan jasa daa pembangunan desa |2l2| perbaikan saluran irigasi '2l2 |il2 belanja barangdanjaa jala belanda modal (21l2| pengaspalan jalan desa belanja barangan jasa: belanja moda: yoo lelah kesatanssnsae ena bidang pembinaan jae "jijsmmmaaa ) ketentraman dan ketertiban belanja barangan jasa: 232k kesiatatkenensaa rena masyarakat oa desa dan perangkat j2ja jil2 belanja barang dan jasa: ona tea dea dana tak terduga. biasa |21lil2 belanja barang dan jasa: bera kemiatatu transaksi maa ten ilmiah pelamar naa iso dea nga em pembiayaan eni 'sli| penerimaan pembiayaan oto i3li|2l pencairan dana cadangan pisahkan pengeluaran pembiayaan abe ae: cadangan :2h penyertaan modal desa manaseraiek@ilueasasa dana cadangan dana cadangan aset tidak lancar lainnya jumlah aset tidak lancar aset san mean ii. kewajiban jangka pendek ape i jumlah kewajiban jangkapendek jumlah kekayaan bersih( nan sae anna, ane san#anccateaieekanwuna anas yaka kecamatan mania rapa area kabupaten seek data jenis lokasi rincian sumber jumlah ena bea oktan 5i total s d kepala desa, bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala angan dan ham pakdnos saja pembina (iv nip. bab iii kekuasaan pengelolaan keuangan desatpksetiap tahun anggarsurat permohonan pencairan anggaran program kegiatan desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti bukti pengeluaran apb desa. sekretaris desa selaku verifikator dapat menunjuk kepala urusan umum untuk membantu verifikasi keuangan desa. dalam hal tidak terdapat sekretaris desa, atau sekretaris desa tidak dapat berfungsi optimal maka kepala desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya yang dianggap mampu sebagai koordinator ppid,dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. kepala seksi yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan membentuk tpk yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan keputusan kepala desa. bendahara desa sebagaimana dimaksud dalam huruf jabat oleh staf pada urusan keuangan. dalam hal desa tidak mempunyai staf maka bendahara desa dapat dijabat oleh kaur keuang(&)an des. hasil pengelolaan aset desapengelolaandana, bantuan keuangan dari apbd provinsi dan bantuan keuangan apbd kabupatendan tunjangan bpd. selain penghasilan tetap dan tunjangan, kepala desa, perangkat desa dan bpd, dapat menerima jaminan kesehatan. |
(1s ara rem bupati musi banyuasivang tidak otorisasi:phua:.c: dalam melaksanakan penetapan dan revi indikator dan pengukuran: dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu kepala satuan kerja: dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pendapatannysatuan kerjadan baik kepala satuan kerja perangkat daersatuan kerjaifeu bupati musi banyuasin) beni werneri diundangkan sedayu pada tanggal apanana ana tangusi banyuasin,iptaadalah unsur pendukung tugas bupati musi banyuasin bidang pengawasanusi banyuasin tentang penyelenggaraan spip yang memuat kebijakan, strategi, metodologi, penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas,yelenggarasetiap skpd wajib menerapkan spip sebagaimana dimaksud dalam yang meliputi unsurbupatidalam proses pembangunan dan pengembangan spip dibentuk satuan tugas,kepala skpd bertanggung: audit revi pemantaumusi banyuasin pada tanggal plt. bupati musi banyuasin, beni werneri diundangkan sedayu pada tanggaluraian dan pengaturan unsur sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasinsatuan kerja perangkat daerah wajib menciptakan sa.kepala satuan kerja perangkats5)atuan kerja perangkat daerah: menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing masing posisi dalam satuan kerjanunjuk kepala satuan kerjasatuan kerja, tidak melakukan mutasi pegawai yang berlebihan disfungsi fungsi kunci seperti fungsi pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi dan pemeriksaan intersatuan kerja perangkat daerah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam satuan kerja perangkat daerah, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam satuan kerjapendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepatuan kerjasatuan kerjaal: aatuan kerjauan kerjasatuan kerja perangkat daerah. hubungan kerja yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. hubungan kerja yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar satuan kerja perangkat daerah terkaituan kerja perangkat daersatuan kerja perangkat daerah menetapkan tujuan satuan kerja perangkat daerah yang mencapai tujuan satuan kerja perangkat daerah, kepala skpdmena bea mann penaatuan kerja::ld, tno liar:rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten mempawah tahun babiempat evaluasi pelaksanaan rkd tahun lalu babi rencanarencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten mempawundangkan bawah pada lang rn17 ditetapkan mempawah sekretaris daerah kabupaten mempawah pada tanggal mana bupati mempawah, e mochriza1 ag berita daerah kabupaten mempawah tahun .eil. nomor .& . h. nomor . ria norman |
bupati kubu raya provinsi kalimantan baratmemutuskan: menetapkankubu raya yang membidangi urusan perizi: fotokopi keputusan rata yang masih berlaku: paspor tka yang masih berlaku, pas phemikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih. hormat kami, ttd dan cap perusahaan nama jelas jabatan tembusan kepada yth kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten kubu raya. tertinggal usman ali diundangkan sungai raya pada tanggal. al. ju nomor.&b. oranskr ex pemerintah kabupaten kubu raya skr urut dinas penanaman modal dan bur one pelayanan terpadu satu pintu serah) |. jalan stadio sungai raya masa retribusi tahun retribusi nama alamat dprd tanggal jatuh tempo kode rekening jumlah rp. j1(5slojijojoji| an. kas daerah pemerintah daerah kabupaten kubu raya jumlah ketetapan pokok jumlah sanksi bunga kenaikanings raya, saman 20x. menyetor, bendahara penerima, lembar bendahara penerima skpd lembar wajib retribusi menyetor bupati kubu raya, diundangkan pada tanggai. ll. iu. pit. sekretaris daerah kabupaten kubu raya usman ali omd orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu raya tahun. nomor. &w.om.romorooore" lampiran iiidinas penanaman modal dan kelnapusi pelayanan terpadu satu pintu daerah) jalan stadio sungai raya masa retribusi tahun retribusi nama alamat dprd menyetor berdasarkan "): skr istri (sk pemberian surat (sk keberatan lainlain masa retribusi tahun urut: j1j1|5lolijojoj1|hah kenaikan jumlah keseluruhan aaneanggai. juli angan: pit. sekitar!s daerah kabupaten kubu raya usman ali orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu raya tahun. ro1x. nomor. ldpenanaman modal dan surat tagihan retribusi pelayanan terpadu satu pintu jalan stadio sungai raya daerah) masa retribusi tahun retribusi namajumlah yang masih harus dibayar (lt ungai raya, sa. momen ona kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. kubu raya, 22nnnnnnnnnnnananannnnnnnnnnnnnnnwnn. nti 5nnnnnnn anna tanda terima dprd sungai raya, lae oisssseare do. nama yang menerima, alamat sapi ang! raya nama, tanda tangan dan stempel pit. sekretaris daerah kabur mereka bupati kubu raya, pane asetnya ema pelita daerah kabupaten kubu raya usman alikej dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu jalan stadio sungai raya kode posalata skr, std, tanggal jatuh jumlah retribusi keberatan, tempo tagihan pembetulan jumlah dengan huruf sorrow wow angkasa was nssaeanseneanenausan. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kubu raya nip. bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada tanggal. ll. pit. sekretaris daerah kabupaten kubu raya sp sy usman ali orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu rayakeputusan pengurangan keringanan pembebasan retribusi: axe2022222551gs2 tanggal soror seruexreswn senuyanega bupati kubu raya: . tanggal: ., perlu menetapkan . tahun . menginglembaran daerah kabupaten kubu raya nomor peraturan bupati kubu raya nomor . tahun tentang peraturan pelaksana.) memutuskan: menetapkan kesatu mengabulkan sebagian mengabulkan seluruh: senacssseeeeeeeeenasanungai raya pada tanggal bupati kubu raya, diundangkan sungai raya rada tanggal. i.juu plt. sekretaris daerah kabupaten kubu raya bupati kubu raya, orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu raya usmbab tarif retribusi besarnya tarif retribusi ditetapkan usd (seratus dollar amerika) orang bulan atau usd. bab iii tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab skpdskpdnangani pengurusan perizin. wajib retribusi mengambil ssd kepada skpd yang menangani pengurusan perizinagihan dan penerbitan surat peringatan teguran skpdb.skpd pemungut. bentuk dan isiskpd pemungut setelah pemohon memenuhi syarat yang ditentukan. syarat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh skpd pemungut. pemohon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddisampaikan bupati melalui skpd yang membidangi keuangkeringan, dan atau pembebasi pemeriksaan administrasi persyaratan retribusi perpanjangan ita diterbitkan untuk tka yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten kubu raya. skpd pemungut memeriksa administrasi persyaratan wajib retribusi perpanjangan ita secara berkala. administrasi persyaratan retribusi sebagaimana pada terdiri dari: permohonan perpanjangan ita, alasan perpanjangan ita,, fotokopi keputusan rata yang masih berlaku, paspor tka yang masih berlaku, pas photo berwarna ukuran sebanyak (dua) lembar, fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan, fotokopi bukti gaji upah tka, j .babskpd pemungut. bab tata carakegiatan penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, ketatausahaan dan kegiatan ita ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd pemungut. skpd pemungut yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi. besaran insentif ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran skpd pemungut. besaran dan penerima insentif yang dibayarkan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab ketentuan peralihandinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kubu raya selaku pelaksanaan sementark bupati kubu raya, usman ali diundangkan sungai raya pada tangga. z1. jub pit. sekretaris daerah kabupaten kubu raya orang prasetyo berita daerah kabupaten kubu raya nomor oopermohonan kop perusahaan sungai raya, . nomor lampiran (satu) berkas perihal permohonan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) kepada yth, bapak bupati kubu raya cg. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kubu raya tempat dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada bapak, untuk mendapatkan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) yang bekerja pada perusahaan kami pt. . yang bergerak pada bidang usaha industri pengolahan kabupaten kubu raya. adapun nama nama yang bersangkutan adalah sebagai berikut: sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini kami lampirkan data data yang diperlukan antara lain: permohonan perpanjangan ita, alasan perpanjangan ita, |
bupati klaten peraturan bupati klaten nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskipenduduk miskin sebagai kegiatan pendampingan asuransi kesehatan masyarakat miskin yang selanjutnya disebut dengan program jamkesda jaminan kesehatan daerah), bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut diatas, serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam pengelolaannya, maka dipandang perlu ada pedoman pelaksanaan program dimaksud: bahwa berdasarkan hal tersebut huruf dan huruf diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati klaten tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskineehun . memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskin kabupaten klatkesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten klaten. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten klaten. bkpm adalah balai kesehatan penyakit menular.,program jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang diputuskan melalui lelang terbuka. badan penyelenggara program jamkesda adalah badan penyelenggara program jaminan kesehatan daerah kabupaten klaten tahun peserta jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu kabupaten klaten yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas atau jaminan kesehatan lainnya dan dibuktikan .dengan kepemilikankartu peserta adalahpuskesmas dan jaringannya adalah puskesmas se kabupaten klaten termasuk puskesmas pembantu, pos kesehatan desa pondok bersalin desa rumah bersalin bidan praktek wilayah kerjanya. ppk adalah pemberi pelayanan kesehatan. bab tujuan dan sasaran tujuan program jamkesda adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua peserta program jamkesda. sasaran program jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu kabupaten klaten, tidak termasuk yang sudah mempunyai jamkesmas maupun " . jaminan kesehatan lainnya. bab iii kepesertaan peserta program jamkesda kabupaten klaten tahun sebagaimana dimaksud dalam sejumlah empat puluh ribu peserta yang merupakan hasil pendataan dari tim desa. peserta program jamkesda sebagaimana maksud pada sesuai dengan ketentuan kriteria miskin program jamkesmas yang buktikan dengan kartu keluarga kk) untuk pekerjaan buruh tidak bekerja pekerjaan lain yang dianggap miskin oleh tim desa. peserta program jamkesda sebagaimana dimaksud tetapkan dengan keputusan bupati. apabila ada peserta program jamkesda sebagaimana maksud dalam gugur karena meninggal dunia,pindah alamat keluar kabupaten klaten,maupun meningkat ekonominya dapat gantikan oleh peserta lain yang usulkan oleh tim desa, (satu) kali dalam (satu) tahun. peserta lain sebagaimana maksud pada harus memenuhi kriteria miskin sebagaimana dalam masa berlaku peserta program jamkesda sebagaimana maksud dalam adalah selama bulan,sesuai kontrak kerja sama antara dinas kesehatan dengan badan penyelenggara program jamkesda terpilih. bab ppk dan pelayanan kesehatan bagian pertama ppk ppk minimal yang menjadi tempat pelayanan kesehatan program jamkesda meliputi ppk adalah bkpm klaten dan rumah sakit negeri maupun swasta yang berada . wilayah kabupaten klaten. ppk ill adalah sup dr. ardhito yogyakarta atau rsud mawardi surakarta. bagian kedua pelayanan kesehatan syarat mendapatkan pelayanan kesehatan pada ppk sebagaimana maksud dalam adalah menunjukkan kartu peserta dan menyerahkan foto topinya menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk kartu keluarga menyerahkan surat rujukan puskesmas tempat domisili peserta jenis pelayanan kesehatan sebagaimana yang maksud pada bersifat gratis dengan pelayanan ruang klas iii tidak termasuk jenis pelayanan kesehatan sebagaimana maksud pada yaitu: kasus yang termasuk imitasi meliputi pelayanan hemodialisa bagi penderita gagal ginjal diberikan (empat) kali dalam (satu) bulan. pelayanan pertolongan persalinan normal fisiologis, non fisiologis, maupun sectio kesatria diberikan hanya untuk kelahiran anak pertama dan anak kedua. implant pada pelayanan bedah tulang yang ditanggung adalah berupa plat,screw, pen, dan wire. pelayanan yang boleh tidak jamin meliputi pelayanan kesehatan dan pengobatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan yang tidak terkait dengan medis, seperti telepon, tissue, susu, obat gosok, dan lain lain. perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan penyakit menular seksual termasuk hiv aids dan ars ars related syndrome). penyakit yang sudah termasuk program penanggulangan dan pemberantasan penyakit (misal paru). pengobatan kanker dengan kemoterapi. bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, seperti bedah plastik, pengobatan acne, koloid, penurunan berat badan. general check dan screening seperti pemeriksaan torch dalam kehamilan dan pap smear. pelayanan circumsisi yang bukan atas indikasi medis. imunisasi non dasar. protests gigi tiruan, mata, kaki, dan tangan. pelayanan kosmetika gigi seperti pembersihan karang gigi, meratakan gigi, dan kawat gigi (bracket).aca mata. pelayanan intra okuler lens. bed oo. pelayanan alat bantu dengar. pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, roller neck, dan korset). pelayanan canggih operasi jantung paru, kedokteran nuklir, mri, esl, transparansi ginjal. pengobatan kedokteran tidak sesuai standar pelayanan medis yang telah ditetapkan, perawatan tidak diakui secara luas dalam bidang kedokteran (profesi kedokteran secara umum) dan pengobatan eksperimental, serta segala komplikasi yang berkaitan dengan usaha pengobatan tersebut. perawatan dan pengobatan berkaitan dengan kelainan pertumbuhan, cacat bawaan sejak lahir, termasuk hydrocephalus. pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan mental, termasuk konsultasi psikologi psikiatri, perawatan atau pemberian obat untuk penyalahgunaan obat dan alkohol, depresi, manifestasi psikosomatik dan gangguan jiwa lainnya. ski pemberian vitamin dan makanan tambahan. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras, kecelakaan karena kebut kebutan, kecelakaan akibat olah raga berisiko tinggi (arung jeram, terjun payung, olah raga profesional lainnya) dan tindakan akibat percobaan bunuh diri. pf. biaya transportasi dan ambulans. biaya autopsi dan visum repertum. pelayanan yang tidak jamin meliputi pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan. pelayanan luar ppk yang sudah ditentukan. cc. peserta sudah memiliki kartu jaminan kesehatan lainnyajenis pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi: rawat jalan,persalinan,rawat inap,gawat darurat,tindakan operatif dan non operatif. pelayanan kesehatan pada program jamkesda sebagaimana dimaksud pada dan menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. daftar obat dan harga satuan pelayanan kesehatan minimal mengacu pada ketentuan yang berlakdengan badan penyelenggara program jamkesda. bab pendanaan bang program jamkesda ini dibiayai dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten klaten tahun kode rekening dengan pagu anggaran untuk pembayaran premi peserta dalam jangka waktu bulan adalah maksimal senilai (tiga milyar lima ratus juta rupiah). pembayaran premi kepada badan penyelenggara program jamkesda terpilih berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. pembayaran pelayanan kesehatan ppk dilakukan oleh badan penyelenggara program jamkesda terpilih sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. besaran dana pelayanan kesehatan dan cara pembayaran ppk, mengackabupaten klaten dengan badan penyelenggara program jamkesda kabupaten klaten tahun terpilih. pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan perjanjian kerja sama. bab pengorganisasian untuk kelancaran pelaksanaan program jamkesda, kepala dinas kesehatan membentuk tim pengelola jamkesda yang bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, verifikasi peserta calon peserta, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program jamkesda. kepala desa membentuk tim desa yang bertugas untuk melakukan pendataan peserta dan verifikasi peserta calon peserta. penanggung jawab tim desa sebagaimana dimaksud pada adalah kepala desa dengan sekretaris dan anggota tim terdiri dari perangkat desa, rw, tokoh masyarakat, tokoh agama, pembina desa atau sesuai kebutuhan. bab vii pemantauan dan evaluasi pemantauan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian keberhasilan meliputi kepesertaan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan keuangan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala oleh tim pengelola jamkesda kabupaten. tata cara pencatatan dan pelaporan mengacu pada tata cara pencatatan dan pelaporan pada program jamkesmas dengan modifikasi dan penyesuaian tertent.tanggal bupatiklaten, |
beendinasdinas daerah adalah perangkat daerah kabupaten semarapol dan damkar kabupaten semarangsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab susunan perangkat daerah susunan dinas daerah terdiri dari:b iiiatas: kepala dinas, sekretariat:mbinaanndidikan masyarakat, seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak usia dinikesiswaan sekolah dasar, seksi sarana dan prasarana pendidikankurikulum dan kesiswa dan tenaga kependidikjarahan, permusuhan, dan kepurbakalaan, dan sub koordinator kesenian dan nilai nilai budaypemudaan dan olahrapemudaan, sub koordinator olahraga, dan cc. sub koordinator sarana dan prasaranadidikan, kebudayaan, kepemudaan dankerjaan umum tipe susunan organisasi dinas pekerjaan umum terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang tata ruang dan pertanahanangunan jalan dan jembatan: dan sub koordinator pemeliharaan jalan dan jembatingkatan dan pemeliharaan sumber daya air, dan sub koordinator operasi dan pemanfaatan sumber daya aiangunan dan gedung, sub koordinator pembinaan jasa konstruksi dan tata bangunan, dan sub koordinator air bersih dan sanitumahan danmahan: dan sub koordinator kawasan permukimta ruang, dan sub koordinator pertanah:,diri atas kelompok jabatan fungsionalualitas hidup perempuan dan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan sub koordinator perlindungan perempuan dan analuarga berencankeluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan sub koordinator penyuluhan dan menggerpenduduk dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kelompok jabatan fungsional, sub koordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sub koordinator pengendalian penduduk dan informasi keluarga, dan sub koordinator ketahanan dan keluarga sejahtersekretariat:hortikultura dan pengembangan usaha pertanian, sub koordinator tanaman pangan, dan sub koordinator pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengelolaan lahan dan air pertannaman tahunan, sub koordinator tanaman semusim, dan sub koordinator organisme pengganggu tanaman, sarana dan prasarana perkebunan dan pengembangan usaha perkebuternakbitan, sub koordinator budidaya, dan sub koordinator pengembangan usaha petern, pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan, sub koordinator pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan, dan sub koordinator kesehatan masyarakat veterineikaikanan tangkap, sub koordinator perikanan budidaya, dan sub koordinator pengembangan usaha periktersediaan dan kerawanan pangan, sub koordinator distribusi pangan, dan sub koordinator konsumsi dan keamanan pangrtanian, perikanan, d terdiri dari kepala dinas, sekretariat:usaha koperasi, dan sub koordinator pembinaan, pengawasan,usaha mikro dan perindustrusaha mikro, sub koordinator produksi, dan sub koordinator pengembanganperdagangan, dan sub koordinator pengawasan perdagangsar dan pedagang kaki limarana dan prasarana pasar, sub koordinator pembinaan pasar, dan sub koordinator pembinaan pedagang kaki liperasi, usaha mikro,tipe susunan organisasi dinas kesehatan,hatan keluarga dan gizi, sub koordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatcegahan dan pengendalian penyakikesehatandan jaminan kesehatan, sub koordinator sumber daya manusia dan informasi kesehatan: dan sub koordinator kefarmasian dan perbekalan kesehat:tertiban umum dan penegakan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi operasional dan pengendalian, dan seksi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. susunan organisasi bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi perlindungan masyarakat, dan seksi pemadam kebakaran. bagan susunantenaga kerja tipe susunan organisasi dinas tenaga kerja terdiri dari kepala dinas, sekretariat:tihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasitihan, produktivitas kerja dan transmigrasi, dan sub koordinator perluasan dan penempatan tenaga kerjhubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerjyarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, dan sub koordinator penyelesaian perselisihan hubungan industrtenaga kerjtipe susunan organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari: kepala dinas, sekretariat:ncanaan dan tata lingkungan hidup, dan sub koordinator pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusiadampak lingkungan hidup, sub koordinator pengelolaan limbah dan pengujian lingkungan hidup, dan sub koordinator pembinaan dan pengawasanestarionservasi dan pemulihan lingkungan hidup, sub koordinator kebersihan dan pengangkutan sampah, dan sub koordinator pengolahan samp terdiri daridentitas penduduk,ahiran dan kematian, danormasi administrasi kependudukan, dan sub koordinator kerja sama dan inovasi pelaypemerintahan desa, dan sub koordinator keuangan dan kekayalembaga kemasyarakatan desa dan ekonomilembaga kemasyarakatan dan adat desa, dan sub koordinator ekonomiataan dan pengembangataan desa, dan sub koordinator pengembangmasyarakat dtipe susunan organisasi dinas perhubungan terdiri dari: kepala dinas, sekretariat:lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi rekayasa lalu lintas, dan seksi manajemen lalu lintas. susunan organisasi bidang keselamatan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi uji kendaraan bermotor, dan seksi bina ketertiban lalu lintas. susunan organisasi bidang angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi angkutan orang dan barang, dan seksi prasarana dan multimoda. bagan susunan organisasi dinas perhubungtipe susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika terdiri dari kepala dinas, sekretariat:formasi dan komunikasi publinformasi publik, dan sub koordinator komunikasi publaplikasi danrastruktur dan teknologi informasi, dan sub koordinator pengelolaan government dan apliksandian dan statistsandian: dan sub koordinator statist: bidang penanaman modal, bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pelayanan perizinanaman moddata dan informasi, dan sub koordinator pengembangan dan promoawasan dan pengendalawasan dan pengaduan, dan sub koordinator pemantauanriziperizinan dasar, sub koordinator pelayanan perizinan tertentu, dan sub koordinator pelayanan perizinan usaha dan non perizimerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kelima belas dinas pariwisata tipe susunan organisasi dinas pariwisata terdiri dari kepala dinas, sekretariat:dustrsarana pariwisata, dan sub koordinator usaha jasa paridestinasdaya tarik wisata, dan sub koordinator pengembangan produkasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam hurufromosi: dan sub koordinator pengembangan pasarsosial tipe susunan organisasi dinas sosial terdiri dari kepala dinas, sekretariat:berdayaan potensi sumber masalah kesejahteraan sosial, dan sub koordinator pemberdayaan kelembagaan sosialyandang masalahehabilitasi dan pelayanan sosial, dan sub koordinator bantuan dan jaminan soskearsipan dan perpustakaan tipe susunan organisasi dinas kearsipan dan perpustakaan terdiri dari kepala dinas, sekretariat: bidang kearsipan, bidang perpustakanaan kearsipan, sub koordinator pengolahan arsip, dan sub koordinator pemeliharaan arsiperpustakaan, sub koordinator pelayanan perpustakaan, dan sub koordinator akuisisi dan pengolahan bahan pustakarsipan dan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerahan tugas pembantuan yang diberilayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, cc. penyusunan profil kependudukan, perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:dan tugas pembantuan yang diberidan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerahvii unit pelaksana teknispadakesmas kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja puskesmasxii kepegawaiakepala seksi, sub koordinator danpala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi,jabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai sub koordinator diberikan tambahan penghasilan pegawai setara dengan pejabat pengawas yang setingkat. bab tugas, fungsi, dan uraian tugas tugas, fungsi, dan uraian tugas dinas daerah tercantum dalam lampiran xviiidinas daerahhuruf lampiran iv, lampiran lampiran vi, lampiran vii, lampiran viii, lampiran ix, lampiran iv, lampiran iv, lampiran iv, lampiran ivix, lampiran daitiran sesuai dengan aslinya kepkpabagian hukum sek fet aria dar rah kabupaten semarang, serrata al: listing aryan vipdidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga tipe subbagian subbagian subbagian kepegawaian pembinaan paud pembinaan diknas pembinaan ptk kebudayaan kepemudaan dan dan dikemas olahraga seksi seksi seksi sub koordinator sub koordinator dikemas kurikulum dan ptk paud dan kelompok jabatan jabatan kesiswaan dikemas fungsional fungsional sarira paud dan sarana dan seksi dikemas prasarana ptk smp diknas sub sub sub some dea dea bea fungsional fungsional fungsionalkerjaan umum tipe perencanaan keuangan umum dan kepegawaian snn bina marga sumber daya air cipta karya perumahan dan tata ruang dan kawasan permukiman pertanahan kelompok jabatan jabatan fungsionalperempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana tipe perencanaan dan umum dan kepegawaian keuangan nina tata niaiaaatatiaiainintah ialah netatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata pemberdayaan perempuan keluarga berencana pengendalian penduduk dan dan perlindungan anak keluarga sejahtertanian, perikanan dan pangan tipe perencanaan keuangan umum dan kepegawaian antisnaisnata misinintiasissntn anna moana nan pertanian perkebunan peternakan kesan dan perikanan pangan kesmavet hti sub koordinator sub koordinator mag sub koordinator sub koordinator sub koordinator naa mann maa nala i h5perasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan tipe eat aan subbagian subbagian umum dan perencanaan keuangan kepegawaian han nan nna enne nan anan intatatatatatatata ani aan koperasi usaha mikro dan perdagangan pasar dan pkl perindustrian litt1 koordinator koordinator smp koordinator5. bo. hosehatan tipe perencanaan keuangan umum dan kepegawaian kesehatan pencegahan dan pelayanan kesehatan masyarakat pengendalian penyakit , (ea ur sub koordinator dan sub koordinator dan sub koordinator dan uas out" h5. kelompok jabatan fungsional uob utd ubk bupati semarang, ttd. ngesti nugrahasatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran tipe sekretariat (alasan sana perencanaan dan umum dan kepegawaian keuangan ketertiban umum dan ketentraman dan penegakan produk hukum perlindungan masyarakat daerah operasional dan perlindungan masyarakat pengendalian penyelidikan, penyidikan pemadam kebakaran dan penindakan fungsional utd bupati semarang, ttd. ngesti nugrahatenaga kerja tipe perencanaan dan umum dan kepegawaian keuangun koordinator dan suskoord kantor danlingkungan hidup tipe dan keuangan umum dan kepegawaian sestatananananananaka peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan pelestarian lingkungan lingkungan hidup lingkungan hidup hidup sub koordinator dan sub koordinat tor dan sub koordinator dan lok kelompok jabatanpelayanan pelayanan pencatatan pihak dan pemanfaatan pendaftaran penduduk sipil data susooroivator dan susoorowatorpan sub koordinator dan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional ht. h ananta naa pan nnn anta pemerintahan desa lembaga penataan dan kemasyarakatan dan pengembangan desa ekonomi desa omenanmto .a kelompok jabatan fungsional utd bupati semarang, ttd. ngesti nugrahahubungan tipe perencanaan dan umum dan kepegawaian keuangan lalu lintas jalan keselamatan lalu lintas angkutan jalan jalan rekayasa lalu lintas uji kendaraan bermotor angkutan orang dan barang manajemen lalu lintas bina ketertiban lalu lintas prasarana dan multimoda fungsional utd bupati semarang, ttd. ngesti nugrahasaanananatatanatatataaanaanananananana intatanatatanana a informasi dan aplikasi dan persandian dan komunikasi publik informatika statistik sus koordinator dan sus koordinator dan sus koordinator dan nasa pena fungsional kelompok jabatan fungsional utd bupati semarang, ttd. ngesti nugrahaanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe perencanaan dan umum dan keuangan kepegawaian uan renta penanaman modal pengawasan dan pelayanan perizinan pengendalian sup koordinat dan suskooromarorpan sus koordinator pan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional hariwisata tipe perencanaan dan umum dan keuangan kepegawaian siatalatatatatatatatatanaaatatatatanana ina tetatatananananana a industri pariwisata destinasi pariwisata pemasaran pariwisata sus koordinator dan koordinator dan sus koordinator dan unesiona unesiona onesionat kelompok jabatan fungsional utd bupati semarang, ttd. ngesti nugrahasosial tipe subbagian subbagian perencanaan dan umum dan pemberdayaan pelayanan potensi sumber penyandang masalah kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial sus koordinator dan sus koordinator dan fungsional k11 bupati semarang, ttd. ngesti nugrahaarsipan dan perpustakaan tipe perencanaan dan umum dan kepegawaian keuangan kearsipan perpustakaan kelompok jabatan kelompok jabatantugas, fungsi dan uraian tugas dinas daerahbidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. fungsi perumusan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan,pendidikan masyarakat. urasarana dan prasaranaurabidang kurikulum dan kesiswaan sekolah dasar. urabidang sarana dan prasarana pendidikan dasar. uraurasekolah dasar. uraraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang kebudayaan, merumuskan kebijakan teknis uraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang kepemudaan dan olahraga, merumuskan kebijakan teknis fungsirumus serta pertanahan, menetap, dan pertanahan,utilitas umum psu serta pertanahanbidang bina marga meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatanpelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga. uraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang bina marga, menyusun perencanaan teknis bidang bina marga, menyusun kebijakan teknis uraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang sumber daya air, menyusun perencanaan teknis bidang sumber daya air, cc. menyusun alternatif kebijakan teknis bidang sumber daya air melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya. meng. uradan kerjasama . bidang perumahan dan kawasan permukiman tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman. fungsi perumusan kebijakan teknis: dan cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman. uraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman, merumuskan perencanaan teknis bidang perumahan, kawasan dan permukiman, cc. menyiapkan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukimrumahan dan kawasan permukiman, menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengaturan, dan kerjasama bidang perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasdan pertanahan tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum bidang tata ruang dan pertanahan. fungsi perumusan kebijakan teknisdan pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan. uraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang tata ruang dan pertanahan, membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan, merumuskan perencanaan teknis bidang pengendalian tata ruang dan pertanahbidang penataan ruang dan pertanahannyusunan perencanauraurabidang keluarga berencana,tugas lain yang diberikanura kebijakan teknis bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan. fungsi perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan, pelaksanaan kebijakan menetapkan kebijakan teknis yusunurauraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang perkebunan, merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman semusim dan tanaman tahunan,urauraian tugas menyusun program kerja dan anggaran bidang perikanan, merumuskan kebijakan teknis urabidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro perindustrian dan perdagangan, menetapkan kebijakan teknis :pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi. urapelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang usaha mikro dan perindustrian. urauraurabidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.esehatan, merumuskan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, menetapkan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanankesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayananbidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan,nyusunan perencanaan dinasbahan dan melaksanakan koordinasi capaian program, kegiatan dan anggaran, menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja: melaksanakan sebagian tugas sekretariat bidang bagian pengelolaan keuanganlingkungan dinas dan utd, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan administrasi keuangan lingkungan dinas dan utd, menyusun laporan pertanggungjawaban pajakmenyusun dan menetapkan target pendapatan utd, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dinas dan utd, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,pengelolaan barang milik daerahembinaan pegawai, melaksanakan proses pengajuan tugas belajar, pengajuan pemakaian gelar, dan pengajuan proses ujian dinas, menyiapkan rencana kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas rencana kebutuhan tenaga kesehatanil.membuat rekomendasi izin penelitian dan izin pendahuluan mahasiswa praktek, melaksanakan penetapan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu, oo.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat. urabidangurabidang pelayanan kesehatan. fungsi perumusan kebijakan teknis urabidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bidang kebakaran, pelaksanaan kebijakan ura. ura:umum dan kepegawaian. urabidang ketertiban umum dan penegakan produk hukum daerah. uraurabidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan. urabidang ketentraman dan perlindungan masyarakat. urabidang ketentraman dan perlindungan masyarakat, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat. urabidang pemadam kebakaran. uraj .bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. fungsi:tenaga kerja, merumuskan kebijak dinas. uraura |
salinkeputusan bupati magelang nomor: kep tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala lingkungan pemerintah kabupaten magelangan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada: sekretaris daerah untuk menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dengan pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b, kepalmbina, golongan ruang iv a, kepala bidang pengembangan kariernata muda sampai dengan penata tingkat golongan ruang iii a sampai dengan iii d, dan kepala subbidang pengembangan jabatan fungsional dan kepangkatanjuru muda sampai dengan pengatur tingkat golongan ruang i a sampai dengan ii d. bab iiinama unsdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati brebes, menimbangpengelolaan sumber daya air dan penataan ruangan sumber daya air dan penataan ruaini. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati brebes nomor tahun tentang pengaturan besaran unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah berbentuk badstruktur organisasi utd dpsdapr kabupaten brebes kepala utd kelompok jabatan fungsional iii kit iii iii kit iii iii tanaman iii lilit lil bupati brebes, cap ttd idea riyanto memutuskan menetapkan gelolaan sumber daya air dan penataan ruang yang selanjutnya disebut dpsdapr adalah dinas pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang kabupaten brebes. kepala dinas adalah kepala dpsdaprpsdapr. unit pelaksana teknis daerah pemali hilir yang selanjutnya disingkat utd pemali hilirilir. unit pelaksana teknis daerah pemali hulu yang selanjutnya disingkat utd pemali huluulu. unit pelaksana teknis daerah malahan yang selanjutnya disingkat utd malahmalahan. kepala utd adalah kepala utd lingkungan dpsdap utd pemali hilir kelas utd pemali hulu kelas dan utd malahan kelas bab iii utd pemali hilir kelas bagian kesatu kedudukan dan tugas paragraf kedudukan utd pemali hiliiliali hilirhiliriliilir kelas berada kabupaten brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah kecamatan brebes, jatibarang, songgon, larangan, wanasari, bulukumba, tanjungpemali hulu kelas bagian kesatu kedudukan dan tugas paragraf kedudukan utd pemali hululdaerah irigasi hulmali huluululu kelas berada kabupaten brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah kecamatan salem, bumiayu, bantarkawung, paguyangan, tonjong dan dirampokmalahan kelas bagian kesatu kedudukan dan tugas paragraf kedudukan utd malahngelolaan daerah irigasi malahmalahmalahanmalahmalahan kelas berada kabupaten brebes dan wilayah kerjanya meliputi wilayah kecamatan banjarharjo, losari |
ag, salinan alek lenyebabkan adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer tahun anggarankabupaten semarang, on. s stina arydae lal ion jeeoaparan para msbstii pendapatan pena samaonam gamma0| . . . retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ann pendapatan kanan penambahan dari dak pendapatan transfer ita sesuai pmk pemerintah pusat tahun pendapatan transfer men mana lain lain pendapatan daerah yang sah lain lain pendapatan sesuai dengan iatantuan: peraturan perundang undangan jumlah pendapatan belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah belanja bantuan sosial belanja modal mes modal peralatan kai mesin kang belanja. modal gadang dan bangunan says belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pelangi mada dae terbit lainnya belanja tidak umma belanja tidak terduga belanja transfer belanja bagi hasil akan wa ruangan jumlah belanja total surplus ( defisit) lampiran nomor mendahului em t penerimaan peredaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya jumlah penerimaan pengeluaran fememisam saoooaro sao0nmo| penyrraka modal daerah jumlah pengeluaran space00o0 sesoooooo| pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran daerah| tahun berkenaan ii 5imendahului bertambah berukuran perubahan #ia mik dapati|!. o h s h | hattamammse jelata pee kanoman sesar gememsea| mama program pengelolaan ale dial laa (oa sasa fox lor |oo| mia appa penidhona penambahan ruang anggaran dari dak #onfonanamane korlelehf prssooreaa #iatamamamar benar keleafef rss maan) hlnaamamasar kalor keleitajaf pam mama asasi belanja jasa konsultansi penanaman prof hatamamaae borleea? pena sarana horas jones jensimomran tamako| mama hananmammae aer telefon) incaran for for jos saros| ox| o1| mermnukotakama penambahan men eta ruang uni anggaran dari kesehatan sekolah dak aorlearasaazacas jenjang soleil arena organ menang) tsssseal mate korawasssar far oefibaln jaa telah tama belanja jasa konsultansi nlonnmo pebofahilela pamamemas msl mama fonasaasosar palarjelell pewarta team modal gedung dan hjonrasaanasases0 canaan joolelelen) la) ilnliotanansaa jabar befealofr| jenanssareaman romansa matan belanja modal bangunan hnfonznmo bek efofojfanstamangan senam soal penambahan |oz pembangunan perpustakaan anggaran dari dak inoanaasate pelarkelihl pemesan pasa sasa ion imtamamaae forefeatah insert sampel ion imtamamae orfikalr| ina iao0oe| masal belanja: jasa konsultansi konstruksi haawamasar fajar kela| essen lan aman #notawamawe jaten felealaf jemgerairasmgas agama 2masa| pesanan oessagaaa azonsooon) xn00ximo00 karen o1| |e. loa| os| gedung tempat mai pembangunan sarana, penambahan |o2 prasarana dan utilitas anggaran dari sekolah dak inoranacmamar kala boleh jensen ama) mama ama alon laki jsliloa) belanja barang dan jasa for ja.ox joe jefiloaloa belanja jasa belanja jasa konsultansi honannazzosan aon only ion bonamasnnoo for eos aan ena sma asas ara jzo1 jos (soal os! belanja pemeliharaan gedung gan bangunan hap kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah berukuran| keterangan perubahan lou labor joe |seal belanja modal amasisooo| ion hovasnasaosor jero jenagoas oat tetamonl #musiman| tanaman aman gedung tempat |zo12. lor joe (sfefoa ordo tempat kaga penambahan |oz pesanan sedang berat anggaran dari dak hor eoamasmasao jaan jalil jetmtoreaan namonasg) sma) masse jon otasnasuanao aon holi? enaramcamaa alonso same) tema) "on asoasnanan aoi ebola| idmas semen) comma) teen los belanja jaan konsultansi konstruksi fronazoaaaoeoo laos jon fafafa os) inet pemasaran lumsasawoo| amesamare) kemoenoool lo1 ja.o1 jos (s) oz| log pelan lesbian heran begin rehabilitasi sedang berat penambahan ruang guru kepala anggaran dari sekolah dak |ox| color los |lil belanja operasi ios honamamaaoo jaja jnfeitaf tenan snncumaan samoa| agensi moral hor fomasnaznneo non jaman belanja jasa konsultansi ifa masam fee eiland ema saman meme) mma) frowasonamono0 (oa far |oo isl petani remimamaa aa100| teman oa| joo (os denah penata aan gaon rehabilitasi sedang berat penambahan ruang unit kesehatan anggaran dari sekolah dak laos jaofelil belanja operasi i|or|toransaz2onto jonfaor jolefiloal jnsawaaraganagan senam) neannaee for allow| o2| belanja jasa belanja jasa konsultansi ilonfuoraaznos00 aon elhforfon ons a00 maroon ios framasamao jafar hfyaf terasamana tesla) mama oa| lor (ro (plafon|oa |os belanja pemeliharaan gedung dan bangunan penambahan |o2 bean bea anggaran dari perpustakaan sekolah dak konansasaasar frasa ne) jenasesorman irama) names fon|konaanaznonoo jon son |slalom petanya perang tangan amaamoooo0) arearonoo0 ion honasmaanonon irfan fee) pemarah ema belanja jasa konsultansi #orhanawazznor jajan feijafo raman maa mam ion honassasaseoe jala london| juara toko times lor jefiloaf |os belanja pemeliharaan gedung rehabilitasi sedang berat penambahan |oz sarana, prasarana dan utilitas anggaran dari sekolah dak henfeasasanso jaan hasil jeorerea lensa massa hor honannasaosor color fail jean menes tenamonl masa) ios imasmamocoe irfan ela) pesan tirto@ memo membawa) belanja jasa konsultansi horhotamamon peforkaleilafe ios konamaaeso jaan lean iran rename semoga tawon mama |a. sana belanja pemeliharaan gedung jon (re (si o2) fog asian belanja pemeliharaan jalan, for toa fauna jaringan, dan irigasi honamamsnso fan ale jamuan mes asa "on fimiasnan2soo eos) (guna cara bangunan belanja modal bangunan horftainassaan jalar eblafoi) pemehediasan mass m0mea) kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah berukuran| keterangan perubahan belanja modal penambahan ben pasan alat praktik dam, anggaran dari dak informa oil pemsatoa orasameao fajar belia matra tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn jo1|ro12. jo2 isjifor jo3 jo7 belanja honorarium hahonawamoserjehorahki pemanasan semasa nba jalan bela faosememarar samaran sama hoamamme jaan kelola fetamareerar saman sama oa| fe.o1 jz2 (s|a|o2| |os| pembangunan laboratorium anggaran dari dak pnfismnaasase jalasebi pemboman saat aah honamasmawe safodeita| awareness semasa) saman phonamasmae safe jaa ama nam belanja jasa konsultansi sak: conan2z0100 ten tnoafoef jones amal honawasosarfefamfeliai pemesanan mama) jnlkaanamosw segala| fame aman ama joan beban ella james aan anna o1| loe (s|e|oa| jox| ane tem lan penambahan |o2 rebahiktat bidang desi anggaran dari ruang kelas sekolah dak jaa jaelslaloal fnetanga barang dan jasa aramammoo jajan pefeitala idmas) mawar| aman belanja jasa konsultansi nhonnaw jobs ubin depan sman tarawangsa jun veille| pemesanan tata amanat mean lo1| lo2 fe.o2 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan penambahan |o2 rehabilitasi sedang berat anggaran dari ruang gura sekolah dak hnfonanasman bahar elo) name antara aman) bonasnamaro jaan pelita iamwraurannan asa onamamamae jaan feleitaja imam) mma mamre) teman belanja jasa konsultansi |ox| lzo2 jas siloam jonesi hanammamasar kaos taloalafn| pewarnaan see taman asma) belanja pemeliharaan gedung mor kanasmaz2mean year for operasi penambahan |o2 rehabilitasi pan san anggaran dari dak lea parsha| jperarua operasi lo1 |a.oa (petinju barang dan jasa pelepas esa sen saman ama belanja jasa konsultansi ox| fao2 sja soal o2! fenamamsass jajan (loilafosf henuesasaa namen| nama tamsel belanja pemeliharaan gedung jortorassnz2nso0 jer lama iw|ahiloafos simon masalanggaran dari laboratorium dak #nfianamamaran femasaworama smssoson| sense hnimnamaanasao aon alfa jemawsamgaasan sasa ame) ion femtasnazsosoo jajan rneiloa| mama names nama) belanja jasa konsultansi fo kovanmaznanan joran anon oo| pamisematamaa massa masakan belanja pemeliharaan gedung rehabilitasi sedang berat penambahan sarana, prasarana dan utilitas anggaran dari sekolah dak afa| |a.oa 2e|s| ban belanja operasi oonasnasnanan (asin tesamemaacawesan enonmoe romano0e| era0 anaanaznoseo aanpelosfoal teman momen belanja jasa konsultansi "onfenamamanan han (ea oonjelpammatmsiaa ngan mam #nfkonasnaamoson jaan fnflialo sasiowo| mamamoo| samson afa loo jes|s)a belanja pemeliharaan gedung dan bangunan belanja pemeliharaan jalan, ion bos asli jaringan, dan irigasi penambahan alat praktik dan anggaran dari perang dak honfemaarasa asa) jemasmoman "nfemaarasanean jasehlal selama tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn jo1| jo2 |2o2 jesisjiloijos |o7 belanja honorarium | jofumtamamosoo juahonfofjal jeram oma) meme| honfkmtamammonoo jalan anupama jangrrotsmeataras amen amazon) konannaznanan anoaonfon jeghawasoatas masa|amamesenj hlofinanammoo jan (eleblfoefaammaita sasa) amen penambahan pembangunan gedung ruang pra anggaran dari kelas ruang guru dak jnatamazmosen fefemlo esamareramar amami horfumamnaamosoe ffaa ala irama ammesen ama ion femamnaazosoo jafar apa isa alessia ama) belanja jasa konsultansi honfnamamont jaan efafaejamangaamama ama) ames| jofimtamaasosoo jalan potato ama modal gedung dan latar infos eolafoi| emananaamgtn sama) mama) lo. belanja modal bangunan hofnananose jaka lajang samaran mmm rehabilitasi sedang berat penambahan gedung ruang kelas ruang anggaran dari gura paud dak alo lea kazoo joo |,| belanja operasi lor laos jos (ol.lo,l belanja barang dan jasa for |a.os |s| c2loa belanja jasa belanja jasa konsultansi (ovuonasman2soo (on jeon |a|ioz pes 200m) "on honor osis jne peta naa o1| |o2 fos (slava los fos| papi. gedung st ,pembangunan sarana, anggaran dari prasarana dan utilitas paud dak hororasnaanasao frlaanlerfaal famamaoreaa setara| saham hfahorasnaanosao enam reff ama msson| ama belanja jasa konsultansi o1| fe.a jos (s)afo2 foz foe astana hnhoramazmonoo aon elif) joawteremamaman asam) aow belanja pemeliharaan gedung daan zona inan0soo jon fas jali (osn pem as. ben ea, penambahan sin anggaran dari dak ox| sll belanja operasi j iforjorassazaoso0 jonfaoa foo|allow| jnstantemaranggangan atamsooo| ease000 "onfiotasnannsan aoeerleibalon pematang tama ena 1jo1) jo2 jo3 bilo2joi jot belanja barang pakai habis pengelolaan pendidikan a gedung ruang kelas ruang penambahan |o2 anggaran dari nonformal kesetaraan dak alma lace asli belanja operasi honatoaanonso oran jeff juara tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 1fo1|i. jo2 jos jsjijor |o3 |o7 belanja honorarium po) jon (romansa20oso0 joa loe joo |allow| (asian lereng den ane s1a.s02. hfororasmaznono0 fase ejialon| pesanan color| sean) for|io12. |o2| jos |sjilozjoi belanja barang pakai habis #0s0000| a0e0000| ronaanaanonao effnfn belanja jasa konsultansi eos jos (silva|oa ksi for .o. (syifa|os (metana pemeliharaan o1| jo2 |os joa nana jonfimaana motor frasa sama) sara belanja perjalanan dinas 'onhovasassaan son mera pengadaan alat praktik dan penambahan peraga siswa anggaran dari nonformal kesetaraan dak aji jo2| jir jsj| belanja operasi lo | aji .o12. jo2| jin isjiloil belanja pegawai tambahan penghasilan |oz berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn |o2 j11 |1o1 |o3 |o7 belanja honorarium pejal belanja dan jasa |o2 ) j1i silo2jor belanja jo2 jii jalal jerruyamopat asasi0. ponassaanosao onion ffba| jeammetaremnaan amsssoo) aseton "fo peonasnaanasao fname(balon| jemmtaarane snamomoe| mama belanja modal alat peraga fhorzsoz220s00 jon eos calon lom pena mara shampoo| ala |a oa (slaloalas belanja modal alat peraga belanja modal alat peraga trik si program penunjang urusan pemerintahandarrah kabupaten kota kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah berukuran keterangan perubahan tefonneaee (tam eeeeee gemannal keamanan| tertata penyediaan gaji dan 34s. .3s1. s2s.a72. anggaran dari tunjangan asn dak |acalosislil belanja operasi ox| (sal belanja pegawai s28. oranamose piano (sen oran vas mmm jo1) for 202jor|sjiloiloijoi| belanja gaji pokok aas ox| |ox (s|1fon| fos| ena tunjangan jabatan |ox| |o1(s |or| fos| tunjangan fungsional pon aon |s| belanja tunjangan fungsional umum asn oa| (sfafonl jos) belanja tunjangan beras asn nanang? abs belanja tunjangan namum lara oa| 2o2|or(for| belanja lurah jaminan nfoarnow pelelangan sma meta| lo1| belanja lurah jaminan ehoananso promo belanja lurah simpanan peserta tabungan perumahan rakyat asn inornamowe lele fe) peretasan | mamasa| gaasaae| tambahan penghasilan tambahan penghasilan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan .s86. objektif lainnya asn belanja bagi asn atas insentif (sfiorfos belanja tunjangan profesi guru tpg) pns belanja tambahan penghasilan aa:mendahului bertambah berukuran perubahan urusan pemerintahan hlajoasmsaase (hem dona) mamasa| gama program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan oa| |oz hempennngebasandeprayan masyarakat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kabupaten kota pengadaan prasarana dan penambahan |o2 pendukung fasilitas pelayanan |dari dak tahun kesehatan hlnftasanana peramal demam rentan tanah jelalozfo2 belanja modal alat angkutan a|oa| . dari dak tahun yang terdiri dari dinkes pengadaan alat kesehatan alat rp. |oz penunjang medik fasilitas sup pelayanan kesehatan ambarawa dan rsud ungaran rp. belanja modal plafon |aefoajal pengaman unta mama mma belanja modal alat kedokteran loa jalal lor) lal lor fox belanja modal alat kedokteran (oa |oa modal alat kesehatan |slafoaloa| belanja modal alat laboratorium (asi belanja modal unit sel far (re felda fox pengadaan obat, vaksin dari dak tahun hnlimamammar jera ena pen) yes mmm |oejusaoooooooreo jon jadi jae fellow| jaomansagma) | sn200000| drama| tambahan penghasilan loz berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn hjnflnamamstr har staf pemenang) tina) tenunan tema| jao1 jas foa belanja barang loz| a01 belanja barang pakai habis a01 belanja jasa (oa |s| belanja jasa kantor (oa| a01 belanja lurah jaminan asuransi belanja jasa konsultansi non oo| angin: (sa loe belanda perjalanan dinas for fall jos jos j pet i ha sh penambahan ca| pengadaan bahan habis pakai |dari dak tahun kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah berukuran perubahan ijoafuonooooooorco jon jar far |shadow| jasitarewmu samo000| tambahan penghasilan kali. loa berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ben ajoafuoamoooooorao joa jar |plafon| (astanaturangdansum agresi91000| sarssascoo| acasawo0o| oo (fa joo fox belanja barang pakai habis dean pena esa pel o211. |oz belanja modal perlakuan dan mesin ilelsimumaa peka rkhiule? besmustiasmal modal alat laboratorium belanja sapp peralatan alah pendapatan| u u joong x03 joo jisoo books jerman sees1i2000| .ese.1s4. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum ba nocsissnsas socomesocsss massa moss mesra sumber daya air (sdagurangan hidup untuk konstruksi dari irigasi dan rawa pendamping dak yang digeser subkegiatan sesuai nomenklatur ios|os |o2| 202polisi2l jertamawooaa o i02sa000| o o2sang| . kom dnnnnnng ml. tan) bnn: bni pen perpustakaan tercetak jo2 rehabilitasi jaringan irigasi permukaan penambahan dari dak sebesar rp. dan pendamping rp. pergeseran dari sub keg lain iee lanyaoperasi oo kesan efheriosa1toto yon onfielofiloal pan many amar rasessesoo| lesesaooo 2o2|1a|sjijoal ot| belanja barang las lana toko as anafiafejnfoa insani petama pam | saweoeol gaogasol silo2| os| belanda perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri ros|ro9. jos z0aj msasssmassal ami wiki belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ann jaa senssmonstabai fesotaase selo ofalokeng mam irigasi sosis man ben tenan jaga bara belanja modal bahan oli rei jo3 program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air |nambahan perdesaan ifosfrosoaz1io1.oo josjaoi joajsjij (erransaoramasi ooo o o o les202soo0| sesi250. 1jos| jos ja.o1 |osisjijoz| belanja barangan jasa ios|ios. jos ja.o1 |oe|slijoajoi| belanja barang o .ss4. ijoafios.to42110100 jos |2o1 joafsjijo2fo1 |ot setara barang pakai habis ifosfios. jos ja o1 joe)sjijoaloa| belanda perjalanan dinas dalam negeri ifosfros.o42 jos jadi |oeisjijoe| belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial perubahan yang direncanakan kepada kelompok masyarakat . program pengembangan sistem dan pengelolaan pengembangan sistem dan daerah kabupaten kota pembangunan penambahan tpa test spa tps 3r tps dari dak jroszosz1101. jose2o1 posisi) jerramaoraaa jala jroszoa211. jos |z01 jos sijo2| belanja barangdandaa s6000. seoooooo| )io3. jogja.o1 jos isjiloajoa| metana daan fiosiossito1co pos roi jos lejifoafoaforibeimmesmiame soo gross042110100 jojo1jiz|sijo| belanja bantuan sesal goo.ooo.ooo| jos bantuan sosial masa man masyarakat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat lea naa program pengelolaan dan pengembangpenambahan limbah terpusat skala resah permukiman jos j2. ji2sjid| |er lanyaorrrasi oo oo ) jiwa j1. jos (sijo2| belanja barangan jasa 'o 1os.00o.oo0l jos|i. jos joa|sjijoaloi| belanja barang o saazoool 1jo3) jos j2.o1 jos|sijo2jo1 jor| belanja barang pakai habis jis ji jos ji2 isjijoajo2 belanja aaa o | fi0310421. josjzoi |i2 (silo2|o2 join belanja jasa kantor tosooooo0l | jis iron.o4211. jos jadi (sliloajoa) selama perjalanan dinas 2256a000| oj belanja perjalanan dinas dalam negeri ijs proto42110100 jojo1 |izjsjijoe| (petanya bantuan sosial 22sassuolo| belanja bantuan sosial gil meme mas masyarakat belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat program abe survey kondisi jalan jembatan pengurangan dari pendamping dak yang digeser subkegiatan sesuai nomenklatur jz|os) jio| .01johnsji| jeruawyaorrrasi ovo | ios|zos.t042. jio| z01jos|slot| (belanja pegawai tes0ooo0| maa bea berdasarkan pertimbangan tika objektif lainnya asn men 1jos) io) | sijo2l belanja barang dan jasa goa foa|pocnnsananea jon sonferlata sol sion menang pena l aoo.ooo| | jijosfi03. |io| o4 s|ijo| o2| belanja jasa 3ia00. esa maa konstruksi mitos|rosi.o42 io) mo1|oa|siloam oa| benda perjalanan dinas ti s00000j| belanja perjalanan dinas did mes a . perubahan pengurangan dari pendamping dak yang digeser subkegiatan sesuai nomenklatur |os)i jio| |oe|sjid ibe lang operasi hijos) jio| |oe|silva| belanja barang dan jasa j1|0o3) jio o6|sj1lo2| o1l belanja barang lifosios.t042. jio| |os|sjijozf oioilseanja barang pakai habis l1|o3) jio| 0o6|silo2|o2| belanja aaa jio 201joesjijo2| o2joi| belanja jasakantor | is0000) ros|z. |1o| 201jos|sijo|oa| |belanda perjalanan dinas 26a7s.0o0| asa0o0| belanja perjalanan dinas dalam negeri ios|ros1 os2110100 jio| 201joe|seal jeetamsamobat sensus2s000| 3m0s4125000| maroon0| jaring: dan icon lemomeponsirsmed tadi gue: ban emang mane (san one jembatan j1o 'o6| belanja modal jalan gacooog| rekonstruksi jalan penambahan dari dak sebesar rp. dan pendamping sebesar pergeseran dari sub loslslil belanja operasi j1oj 0o8|silo2|) belanja barang dan jasa hijos) j1o| |os|jalal oil belanja berang toooool jio 08s j1f o2) o1| belanja barang pakai habis jifosfios j1o| m01fos|sjafoal oa| belanja jana ios)io3.10a2110100 j1o o2jejak o2| o2|o1 belanja jasa kantor | voodoo| belanja jasa konsultansi non konstruksi j1|o3) jio |os|sijo| belanda perjalanan dinas oro.oo0| belanja perjalanan dinas dalam negeri jis jx jio| joa sia) ise lanyamopa, oo kia belanja modal jalan, jaringan, dan jos |s|a loaf pergi ban sep t5. lal (ot setara modalsalan haa seengagas anna sana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman program kawasan xe1nc12.o00) jepsnanas sae ajaran woo| tomato| spouse| peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh gangan: luna bawal sepuluh) perhatian rumah tidak |dari dak layak huni bean .03jo2|sjijoal hanja dan jasa asi iig o2f belanja jamak o2 s j1) o2| |o1| belanja barang pakai habis ros| jos .0a| sj1| oa) belanja jasa rao0. i1jo4| jo3 |sj1| o2| belanja jasa kantor )o4) jos |o2|sj1l belanda perjalanan dinas &i.7as.o00 belanja perjalanan dinas tana |os aa) dalam negeri l0o3t04g110100 jos| 2sjid belanja bantuan bodi o | | iosonsonastotan os penang seo belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yaaa aaa dismendahului perubahan perubahan bertambah beku rang jumlah pendapatan) (af smamnoosamfefase rep iman image| semawaso| pengasas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gmn ala semesta fase jasal sesnomeala los belanja barang dan jasa amananoronseln onfeilafori inang searasoo| mission tn01o00 l2jos| )o3) jon (shift2fo1|ot belanja barang pakai habis oo ) gonamosomanla onflifofa| powamama | sarwono| tns0n000 l2jos| |or (sijo2fo2joi betanjasasakantor oo soraswosomoro| orleifanjos) (eumretummms 1nzvooo| 2coor0 belanja perjalanan dala pan 2sawomoslalelashlafala para sazumooo| co7coast| naja geancameso ran evil jevwuworwsa mata| area) anal jan more00no2o0| icon| jestanyenarang'dan sza0. marerooo| la) semassasela lam fabhinlorl lumut tawar) se1a| cameo 2jos| )o3 jo2 sijo2 |oi |oi |setara barang pakai habis o | la 2owsaonsasola lam ohilmlon| ama armor| tekanan antonio0 alone) )o3) joz|sijo2|o2jot|betanjasasa kantor oo ) ala 2osawoooooodls (2m joe |shilolorfoslhanasewagadnggangangwan| asa00000| ala beassososnanlo (aa orlelijorlor| iesmrenammtma anson| cannot loss soamomoasolor| foe ehifonforfonanmmesmanpmoam 2among| oraoomo| sesosok neeik. kabupaten oti zozmomeselafan jeli joamumorma essonne etana0 lal sesmacosasela ella| iswntnyanaa asso| asma faf 2esamomao ram ehilaforl inang sawo ama 2los| |o2 isjifo2|o1|oi belanja barang pakai habis oo ) la) 2mamomme mlanjaphlnja joameaa atom| woo| los| |o7| jo2|sijo2jo2joi|selanjalasakantor oo jufamawaooamlolamjalll iumuamom sooko anak0 ifa smamacol beblosf iemmmasmanartam asco cameo belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga modal barang bercorak saammonoroom elaloonforasnatitamtesat snooker| ssimo kode rekening sebelum mendahului perubahan perubahan bertambah beku rangmmanammala laba| amar don soamamselr ema i2lo8s| islifo2 belanja barang pakai habis hal saawammeln halnya| jawa parama ata los zo021sooko200|o7| jozlslilozjo2fotfeeanjasasakanor 2mawammmle hijau) imretamma tanaman esasesen belanja perez dinas dak 2on21n050.mo0 neon memaeyemamamna frame!ban sesuai kearifan budaya lokal penyediaan dan distribusi sarana penambahan dari alma pdp kubik dak soanacosasojr pamnlaehfonf irama saloon basemen| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 2jia 20221s0000200)os 201fossil| orjosjorlesanafoneraium tmamamaamla (aotoofeiief pemenangan) massa ame ja| amamamaseekn (ambil selai) jose meses anton arah amanancnoasolo (aoi oo|aifosorforfoammomersarman monsoon tisinoo agung amanamozcojn aoloolaifodloal jemaat |o ramosa| frames| aah smamomeseeke amp effoefolnfowmnaana nsson nrs0span jemancomason asu labor) inmaerensassam sama mama alis los is): loz los . daan pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan penambahan dari kubik dak ala masnsasssnsar korea) jemamasaraaa aman| asam aah sosaneosoman jua (re temen| aja memanas erlhfoaonf pesenam mna soanamaar lerlohfodo feesampmmrsainasa amas| sasis morasanamosooko laa oleh ala) juan monasemononoear leo joo saman mea honassnanenan aoi raih jan enam www abe pendapat tenaga penyuluh smawmmel eeee dona dena pkr place menggerakan kader institusi penambahan dari alas sonaswosomo0ls sol amp) dak bal mowmaonozcepo pesajorlahi| jenammoraan lamo monasanononoepo beli jom gan ann hal mewamanoesoepa fasapelaifofai) poammmame amasoomo| samulo| ill meamowmlo anfohfodorfobemutammeraanaa serum| same kode rekening sebelum mendahului keterangan perubahan perubahan bertambah beku rang soancomensejs toro soal pemareyamaanta mesum names| belanja perjalanan dinas terinci mesin mama er vw e wpenambahan dari fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya aja meantomesona laa ehir jemuran atas aman mosaswesorsans orleifoal pemarsumesaaan ansotos asam ala) sesaacommerko efloafr mama sana) mama menassmaneaseba ora eno merarnasa srsotore rate alis) ovasnasommanos orlaialon| jean pesannya anak00 je o3 jos (sil ola belanda perjalanan dina dalam negeri peningkatan kesehatan penggunaan metode penambahan dari koni psi dak (mkp) aaf smanamonsols olah| iemanmoreua so0eoo) tamara kemaren| aus sonassasomooh oolaifoa| jean unagasna solo0o| tentaeroo derrasnso0 aluf seamommere laselafehloafo) panama penamaan0 seamommeru anjofeilooporlorlommutemeraanan mao same hal seanommalo (reff olesan amazon masa) belanja jasa konsultansi mesansosomselo aseonleifalon| pesan penistaan cono0 #pasang0n swara ala sanam for deh massa| penyediaan sarana penunjang penambahan dari alan son2kosmo2coor biner: dak jul sosmacosasolr jala leo) ieantenayumana aman mama| semen just smsananono2sols ane oeloifanloi| ihammsanae maaf mammal momen jul soanasesasela 2leoilodorloiloanenmmeraana anus memohon nomor| aus) amamomuncoko sol eiloojoa) jraminsam sasa) sn1solo| mamo0 huh amanommalo (anji ajakan sasa same| belanja jasa konsultansi fun) monanwosonseo (ansoelaifsloe| peaumrentamtima serong #nanti0o| ramos tana ena denga dalam neg alis| monaxsowoccolos loo (oolelal jerman monas taasostooo arenosa00 monasnasomsbs oelehsf maaggrwesamsasasan muamsoon manado ala| mowareocownoolos jon foolalaloal jasunmmesa antrean || azsooo0oo| arsoooeoo| belanja modal alat angkutan belanja modal alat kantor alis 2an.monas.color |2os |oo oa) cal oso1 melania moti tatar lai tangga belanja modal alat alas joelslalos| war kode rekening sebelum mendahului keterangan perubahan perubahan bertambah beku rang belanja modal bangunan hle| smawamonaa por oefeajo aon nasa saman) sman) man app enambahan dari kampung dak amananonsaselo jae jewell same sumpah| raf amwananononanfonfaoe (bela tangan san saloon| saga) .|ua| monansasomorpa laos ofloafoi) poamumama ama) amossoo| exancasemonfo laos con orfesmmtmursaman ransson anchor0 ana) onassasomsos enfaijalaaf powo rasomoon| momo .ne| monassomencoas|aoe ahijalonfonfommarama enaonoo0 emammow #ekonarwosoamoo bos efjafoa| pesmserensasmua araaooon anaaomoa nkwanamas fehalobhlafelnfengnssmeomutan sisa0e| swm0| ) # f w 1l3: pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan kotak dan kemeja maya pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, penambahan dari bkr, bkl, uppks, pik r dan dak pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) bheasasanononso jer lah fewormar sesepuh mass| mma) aeesasnasorsan fran flora) enaemencamsan secara) trs honansanosso vla frleifnfon| jumanmema amor) mms) joa jo2 |sj1|o2 |o1 |o1 belanja barang pakai habis aejamaasnononso joran jalelilonfos| fameresimurtas ss500| as001| | see bnn jas) menarsaoneanjos jan foaleja) jertamumons oo amataoo| zaman| aelbmassnononso jeram alel jengewetsmnsan amas| #mama| belanja modal alat kedokteran ahemansamenco olson lelehan) jimramsreasas| maen) mass penyediaan biaya nga dam tan kesejahteraan keluarga bkb, bkr,bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) aju| memo orlelehl inmesoran mama| season| juf seanamaor loo folhloalol jesmmaas amawomo| mamamoo| huh seanameor laa felohlodorlorfemmmmmeraaman masam| asas alusi amansamonsobr aan oelaifoaloal irama aaaamooo| amwamooe| au) mosaswasomabs for foefeiafanorfeamamna anatomi| 2same) eosasnosora aoi jelehlolos| pwaerenaamaa samson tanaman0n hhekasamoomoo jeon fehiheehelammammoesnam| meramal memangoo perubahan rang jumlah pendapatan) efioramassonao jesse dona tiiasao| samaran sawomooo urusan pemerintahan ta: hnjamsaramcase peleefef (|| maan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan ss0. kemandirian pangan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung j2. kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten kota penambahan penyediaan inirasisaktar anggaran dari lumbung pangan dak imhorsaraasen falamlolelil leruusoraan sengon| smoonsoo| teomomel .folbonsanaasoseo jramfoefla namamu ra0soo ra0n000 tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lai asn hnorsmsasron ker sejorfeih samaran honaaraasmaen aso lela) soon00 alonlaosaataasox0o a01 aliloaloa sooooooo 1neacooool horasmaasaaso jer aoonfdilodi bilommoumersaman komodo| m0) mao) onaaraaceson seionlelsalonf imam sono mono belanja jasa konsultansi alm honsaraasman palasfonllioafel perensamasa ame) zee belanja perjalanan dinas hlokosnsnam belaajohoksfnfemes ame amkelautan dan perikanan program pengelolaan pembudidayaan #felnsarsama fall feses penyediaan prasarana penambahan pembudidayaan ikan dalam anggaran dari (satu) daerah kabupaten kota dak fanonsaraasaxan majalah| lesamwormam anode| anoa ahonsarazsanan aseloollika| pemeran amorf case0 hee berdasarkan pertimbangan jos .0a j1l o1) jo7 belanja honorarium slasnosaaraasaaoo joe mosjoalalaloa| jantan eng danse swoncoogl men0stood) helimsaraanmse felamffoijalo usataae mohon| ramsay joa o2|sj1l o1)o1 belanja barang pakai habis .erhorasrsasanse jos |anrooleifoolorl (smansa |o area) anemon |2s jos 20ajo2|sj1|o2) o2foi| belanja jasa kantor ' | belanja iuran pabean pel amaloijalaloamiannn sah hjajinaaraasman jefamluleh| iutamuweos amen morawa| @ampel hjebinaaraasma jelamfuehkal jeagesnassar anon career |a.oo.a. los mos|oa slaloaloa belanja modal alat pertanian si1soo0| ihonamaasmon pel aodalkbfahslefuammasnsmn ena aman jas |s| alma |catania modal bangunan aie kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah beku| keterangan perubahan rang jean men layan yo sarana pembudidayaan ikan penambahan dalam (satu) daerah anggaran dari kabupaten kota dak jas los oa|s ibrranaa operasi 4s0.sa2. .|anfhanaaraasanan jar oolohfoil jrameremea massal momo tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan infemaramase cemorfilnn klausa teman aman |arfhonaaraasana0 2oe ola anna rame) gema "afhonaarsasasoo mloelfila ptamnae rosso| satasarf maag) 'nfemamrsasaso pemoofloos bnfnmmmeeaaa stem) mama "|asfonsaraasanan jor| aonfonfficafar| pita desa asasi0g tanaman belanja perjalanan dinas urusan pemerintahan snhonsaraasme keloelel jeans nona) tomohon grsomoal program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pembangunan prasarana a|a| aa| pembangunan, rehabilitasi penambahan dan pemeliharaan jaringan anggaran dari irigasi usaha tani dak ajar|anos27sao2oo jos 202foilslil imtamamoreeaar 1sson0voo| se2toronto| seraooonoo) slarlaosaaraasoawo jos acajonfalalor| jasiasuraeewa) | ) r00000o| tambahan penghasilan |o3 berdasarkan pertimbangan irbenamasmaan anda fsfnfamamtmmmaa dam ama) "|erfonsaraasanao jen awafonfaila ihamuemenertmaaa nsoosoo| saseonooi) seromome) "feronaaraamasoo jen aenonfailafoif isaumamme sama0g) assaamoog) same| (lan pasa sp) jang bat memo meera pena ken #|ekonaaraasason jos amonlafaloaf pangan assowsoa) mason nasoaoo belanja jasa konsultansi ejarlaosaaraasoawo jos acaforfafifoalos| (nsisanperitamanpiaan o o9says000l sawouco0l rs00000| belanja perjalanan dinas 'lnbmamamme ambobhlolejaaggee wawan mama) rewel bemomevamsssi sdm i pembangunan, rehabilitasi penambahan dan pemeliharaan embung anggaran dari pertanian dak #fnjoenaaraasmen kefasjoalehf fesameworaan nanang) ana #faronaanaanosoo jerlasafenfflail iatamterma ramai tawas) tambahan penghasilan rda tan pertimbangan objektif lainnya asn nba (amors krbammammm soon enonsaraasason jas aeonlaaloa immamamaa menara naro banana felamalilafaf paste halaman| nama| jos 202jo2|sijo2j o1joi| belanja barang pakai habis #ferlbansaraananao jon (asafafijoaon| pasretsmt#me name| agam belanja perjalanan dinas leboanamme lamluphlaje afgan maaf ama ai peri rehabilitasi penambahan dan pemeliharaan dam parit anggaran dari dak ilnfemamraasesoo jelamlelehil |lmurorman soto) sumsel afanfhonaanaasanan jon asmlosleffoil iemrarma asas) tama tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif! asn pakonanaam famatalnfa kelautan sama ama bensarassan jefamlorbhlal esemcaama ena mesum) kode rekening sebelum perubahan mendahului bertambah beku perubahan ajar los a.ca| os s|italia (belanja narang wsesasoo0| oo ari (sja calon belanja barang pakai habis enlonaarsasonoo aaloeeffelan semasa mma eln mena s5. )o3 o4 slilozjoa belanda perjalanan dinas sea saj mega h3. nsu diana san pembangunan, rehabilitasi bar dan pemeliharaan balai nga: anggaran dari sarana pendukungnya dak ala cal berawa operasi |o0.s.a7. z02los sfzjox| namanya pesawat tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn #ekosrssa kel elf ola fears mam mane alan loa a.oa)os|s|i jalan (kotanya narang (s1 for for belanja barang pakai habis inbonasraasoaoe voli (esa maman belanja jasa konsultansi lar isf1| ozf2 jos .enbonasnaacenan asof for power season| nana belanja perjalanan dinas plekosrasaw e| loe fana sama sem #enonaanaassase reaoalea| (euuuamosa ima ternama co. anom belanja modal alat kantor dan rumah tangga |o3 o2| o2| jo1 belanja modal alat kantor naa sjarjaosaanaasono0 jos oa) |soal private mou komputer ssoooco| src0oo0l belanja modal peralatan pelnssasam fo enable nara ahonasrsasazoo ajal (bewsscsmaas same) remas honsansaseson (zs ole jean antrean lmomese| tnnosmo0 modal bangunan lerlkonaanaasaxoo joo |oo aa) oronfenn taat bam s20000. aaamendahului bertambah beku keterangan perubahan perubahan rang , leojacoloo| program pengendalian iottenyepganeraninunro .74e.c00.0o0) hidup pencegahan pencemaran dan atau kerusakan link hidup kabupaten kota koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan penambahan pencemaran lingkungan hidup dari dak dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut lasvaasaoaotoae fan oref| jerumuroresar amal mao) emo #fafesvsosnamoraoe (san ema kuwarasan censos) sana mass0a esiaamaooonaoen (oran jana fufjorl jesmweaame antonov room camera zju for joo belanja barang pakai habis rai #alevmamotae fan alefilaf selama aman amas #elesmsamase fafad fnfefiloon) pemanas tawang termal aras) maosmase jaja map pmn fafessososearase aorlarfelal femarsnsesa amman| tesla) fnfemaaaonoowo raja jalelala pagresnesssan nnsamaef tamara) fakanamaonoose fae lela ora) jepara prosa modal unit alat #afesmamoen lefefafemsa anne) amen belanja modal alat laboratorium lingkungan hidupsebelum mendahului bertambah keterangan perubahan perubahan ukuran jumlah pendapatan off tool ooo|oo|s| era ia77woo samocaooo| ssososeoo| yang pendidikan dan latihan pengoperasian bagi koperasi wilayah dalam daerah kabupaten kota peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengoperasian penambahan dari kapasitas dan dak kompetensi sdm koperasi ajimjaa7a.91a. jos 201fo1 s jertanyaorea o a|irbanasraanorae jos (amorf ufs| ian enaramaae sesi) 2maman| momo afbaraatasoaran (ar anyone for| pesmantamag aram semang) masa) jos )o1fs jo2joi jot| belanja barang pakai habis bg01x000) 3ess00o0l a|iaarasnasoaras (ar ofoe nj) joaasam taman msasoog) taman) jos o1 s |oz jo1 belanja jasa kantor inluranaaoron pelaofafhjapahefasmmaann dom) smg) "enfoanaanaamoroo jos (info eementmanma username anaraoog iman femamtawara sao fff pen iii ueamooh aeasncol jos| 201jo1|sja| jertanyamopa |inpanaaraaaran jan (aanforffara| jang tifesisantar sncaonl nama0g) .|elhanasnasaorao jos (aoi onleefonfs enmsrangantawaturan swaf aman |17j2. jos 2o2 jos jo1 belanja modal alat kantor ani60. t.eooool jos s|2jojo| belanja modal kompi infenastamrao (aof| jofefonfoaawtsrmwua simo) mag belanja modal peralatan pnnsaammoe anda jojo plasma naa) mma siti mc)saha mikro serta penambahan dari ben mon sea p tambahan sdm usaha mikro ajirjanrasias00700 jor| 20sfo1|lil jeswwaoreaai 200s01 o| ja| ona benda (ol usianya berang dan yaaa aha panastaso07.eo for 2eslerislalealor sal haa jo1| s|1fo2joi orf belanja barang pakai habis aan per manager tagoseool jjo7 )o1| o2)o2 jo1 belanja jasa kantor sewa inburaaamnso (nama ilofakeltasnsememsin mme mma belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan jo7 .03jo1| s|1joa2joa belanda perjalanan dinas oo taa00. ta200. perjalan dinas dalam inburastamor fo bitan esai nama mama aaa lau ata litt lti hih:h w w w vrubahan perubahan kurang jumlah pendapatan) lofofor joo|looojoofs jeram program pengendalian pelaksanaan sinar pena aan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang jadi kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi tr! penambahan saman anggaran dari dak fenessnnanotas alfa person aman) tana mma los. ika cal belanja barang dan jasa loajoaj belanja barang jos |oz fo1| belanja barang pakai habis rai aaa ejaan "rojas) belanja jana e|18l2. jos 201jo1| |oz| jo1| belanja jasa kantor jak alis loa| ofoe| dekenat perjalanan dinas lo) tenang penganan dana (ia kap koordinasi dan sinkronisasi pe: bat anggaran dari dak jo2| |or| wes mam tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lamanya asn jos join |o7| belanja honorarium |oa| belanja barang dan jaan a|nlhinnonasoae asia) jojo (ear jos |o2| |o1| belanja barang pakai habis uniamamoa jefanfef defeat fasia | mango mmu0| memakai jo2| jo1| belanja jasa kantor .infkinnonaoaotae info| los rebus some sastra belanja: dinas dalam pnbawemarms fan fee sama) mao saman . koordinasi dan sinkronisasi penambahan pengawasan pelaksanaan d0o| anggaran dari penanaman modal dak #nnasosamoreo fasies| "(|| jenasumoraaa tower enamel nas alinlhunnoononanan jar aan|oo| onf powsemamaraaga stoomooe) anymore anos |inlannaoomoaonae joran oa| calon inamsesamu temon mera) shadow ainfeanmonososiao docman same asa morgan a|iafaamommommonoo jar mao) jua jean sa0a0 |as maros| frforfo su! daan dalan ian umendahului bertambah beku| keterangan perubahan perubahan rang jumlah pendapatan yo lofofor 32s0000000100 joo|oco tools semua s21o402000| program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pengelolaan destinasi pengadaan peliharaan rela 'dilintasi saga penambahan dalam bolaan destinasi .000anggaran dari pariwisata kabupaten kota dak #ejasamosaran jen |amalia| prseworaar senmonaa anon "|ashasaonommoroo jon |aanfosfiijoa pewtemeamaan dansa enzoaso "aehasoamasoatan |ur| fosfor pleno femmnmaae namasof taman) jo2 |offs jojo2|orjorf belanja barang pakai habis .|asasaanoaoanan jen |aslorfiloalaf faamwama tamaasaof ama) belanja jasa konsultansi lebamesan apa lelalafamaneea aan mama .pfeamosononono0 an|oe oe| intamreraarsan roman asma ehuamamao fafsfalalefofasp massa mama mam aus "faracamosaan pelasoforfjal jescaarmosa aman) eren) #(eeeasmenaanonao a0soeflfs| feanasam enam camamaaml #efsamasoanan jon sofoeffnfr| jabatan amar) drama belanja modal bangunan gedung tempat kerja hh | ang mi.mendahului bertambah ber keterangan perubahan perubahan urang (" epe eamatgsnaaa), j w vpenambahan dari .nomaden ajal jeram sama) meminta 2xa00a0ono1oo jor| 201feelshil jamummanorenas iosvsoo0 :lasmosononozco ane) josasemanane aman alhsnosonononoo (or 01an for jrsaaemamr sama| aralenangoomnoroo jar 201fools lou arang sam sa05n0 rafosamonaamo oo |oo far jena sama habunamaonoor pr ore semua| sman koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan saya para dari ikhtisar realisasi kinerja skpd x2| pel belanja operasi .|iafisamonoamosoo |ou| online| intake sanam rana mawa0 .rlhamommosostan 2o1|ao alan tas name tonal| malam| some| oo|s jos belanja barang pakai habis raenmommnooons0 (yeon pes sasa sono belanja sewa tan dan joz fos| meal. sea jraleamocomoo0roo for 20x) fakta instan pertanian pin a1o000| 2x10000| negeri evaluasi kinerja perangkat penambahan dari ala dak :aliasommaoootao jor aslorleil jesauoreua mama| mass amal .|tahanommosoatas (or asefonehloi| irama) sa0o0n tamu tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn hlebosnmaomman per ser ibrfelejomasmamasa saman meal #alkssosnsooorso jor |amlorlhiha| jesmememama dramas| teams emas) aafsasomasostas (er ao1fonefalen| panas region case| asam (ralesanoooonotoo jon 201for exe lensa sarang esa reason| daserooo| season0 lor belanja jasa hakamomaa fanfobeilabanlmematame masa| moon) sman belanja sewa peralatan dan esa iso abs administrasi kepegawaian alaliasososae perah jera nama mata penambahan dari perancang undangan dak .|alisasonsomoroo z0e| smooth asma| nama| alassasonmaran z0) hei) imam samson) aman tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn balen pr ibukota talbinnonasomao jelita| jesamtewgsaa none anu0 jassosonononoo jor| jelibalorl jrsamsame ewe ono kode rekening sebelum mendahului bertambah ber| keterangan perubahan perubahan urang teimaonawaoo pase) per smsntaseraamas season| amanat| :|ralasasonoanorao for jefilenlanf jutawan sawo| jan belanja sewa peralatan dan plelesmoom pelan kifalafefasansman mma 20an administrasi .|rafassommosootoo anemon| jemmngrraromen pesan haaramo tastes0n penyediaan peralatan dan penambahan dari .|rajarasoonoootes fameloalehl jerusaworean semoga| merta .|rafasmomasoaton aoefenlhiln| memeras mao tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn jor lor belanja honorarium loa belanja barang dan jasa rafasaooaoonotan 200fonelnoalon iatasenuna mantan music00 fos for belanja barang pakai habis alralanmocooooozoo jor o2lalat jartananopas ya1 1a2.oo0 .|onlermommommotoo aa0|oalafoa| penistaan hnaaoo ingatan mal lo2 los belanja modal alat kantor altalaamoooooooroo 0e| slalom jnotanu tot komputer .ese.oo0 belanja modal peralatan mmpaner penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd i|ialersommomoiao |s0efeeleli| iemararorewam masam| smash0o| snanenao i|ialksancanoomtoo aneloolefikaf petmuimennyaantan momo| senator| sangre0 .|rafermommosnoroo for anfoolofloaor| insminmanag ranto0o| sname| asean #alsaosoooseos fff oisammoensmnaa ria |rafeimasoaooanoo 200fo efesien sawo #afeansoonor0 ora inlimosooosnon seo jee sam belanja jasa konsultansi a12 joa konstruksi losslafoa belanda perjalanan dinas a12 foa los jos perjalanan dinas dalam penyediaan jasa penunjang penyediaan jasa pelayanan .alarsososonorao for |below| jongomaaravawaa masam mama corona0 altalanmocooeooroo jor aeafoslelil jamamamoreaaat ta2sesi0| amano0| 40n0ra000 .|hafesmommosooroo oaf (aster kapoor bes aan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn kan iaososooiae (amal irs indiana tem .akan| same |or| 20efoaleliloa| instanmnarangaanamm me2sesi0| armando0| sukarno00 iraconoworao slefikaloi| ihamieaunae demam| amano| momo| for belanja barang pakai habis atalaanooooooor.oo xon| fakta loa (metan sea caract0| 1ac0ra000| macbook| aja os) belanja jasa kantor afonssenammon far asn mommy loz pan belanja jasa konsultansi loss: io2 foz jos bea here urusan pemerintahan keuangan organisasi badan keuangan daerah jumlah pendapatan iso2 too jo.oo joo pendapatan oar ran loz loo joo pendapatan transfer nina aan loo |o.oo joo jox| fecndupatan loo jo.oo joo jox jox pana perimbangan umum nan snomomso pobelellrfnfofematmsug| mmm mawar dana transfer umum dana alokasi umum wau) dana transfer khusus dana alokasi khusus fisik dana transfer khusus dana alokasi khusus non fisik jon lenansonooaronfofoao anne ena ian awam masam #pefemosoonaoo far peleehfelalk amerta| mmm "jon jemmoznasootoo leo loo fofelafiler| memeras mamamoo| halaman| osooonooo rfrflomatan "mataram mamamoo oa) khmer) anmatoasro00| asnaseas1000 slot loo fo.oo joo damai s|oa loo jo.oo |oo foa pendapatan moga #ast sea lsozoooooozo0 joo logo fewutnn terang mrasmoooooo| mmammoooao| bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi bupati semarang, ttd. ngesti nugraha |
wee dok nks#raturan bupati klaten nomor tahun tentang standardisasi harga barang dan jasa tahun pemerintah kabupaten klatrang lingkungan pemerintah kabupaten klaten, mengingat undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang nomor tahun issue pembentukan daerah daerah kadbupsen lingkungan provinsi jawa tean pembinaan dan pengawasan atas penekan pemerintah daerah lembaran negara indonesia tahun nomor lembaran negara republik indonesia peraturan pemerintah nomor kedudukan protokoler dan kesamaan naa pala mera alan .aaaawwr dengan peraturan pemerintah nomor tenun indonesia tahun nomor lembaran negara republik indone. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman perjalanan dinas bagi bupati, wakil bupatiimpinan dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebutewan perwakilan rakyat daerah adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten klate dinas. llmenanganuar wilayah pemerintah kabupaten klaten untuk atas perintah pejabat yang berwenang. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan @mn yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang dilakukan dengan pembayaran langsung. spp ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pengganti uang persediaan yang tidak dapatbupatiasaaya:lanla sekolah menengah atas sma) diketentuan sebagai berikut: tugas dinas bupati, wakil bupati dan sekeras jae diterbitkan oleh bupati, tugas dinas ketua dewan perwakilan rasa dewan perwakilan rakyat daerah danda sekolah menengah atas sma):tda, kantor, kecamatan dan kelurahan, spt dapat diterbitkan oleh kabar pada sekretariat daerah kepala skpd yang bersangkutan::td: perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran pada unit kerja skpdngama sekretaris kabar umum pada skpd yang bersangkutan, ge. perjalanan dinas staf pejabat fungsional pegawai negerapt diterbitkan oleh ketua dewan perwakilan rakyat daerah, tugas dinas pejabat struktural eselon ii. spt diterbitkan oleh bulan atau sekretaris daerah, tugas dinas kepala kantor, kepala bagian pada serta: tugas dinas pejabat struktural eselon dan v staf pejabat fungsional pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap can pihak lain pada unit skpd spt diterbitkan oleh kepala unit skpd selaku kuasa pengguna anggarrta, spp diterbitkan oleh sekretaris daerah,: perjalanan dinas bagi pejabat struktural lingkungan skpd selam kepala skpd, staf pejabat fungsional pegawai negeri sipil, perawan tidak tetap dan pihak lain pada badan, dinas, inspektorat sea sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah penerbitan ses didelegasikan kepada sekretaris kabar umum pada spp perjalanan dinas yang dibiayai dan anggaran pada bata penerbitan spp dilakukan oleh kepala unit skpd pengguna anggaran, sedangkan untuk kepala diterbitkan oleh kepala utd: maralanan dinas staf pemahat pinesional perjalanan dinas khususekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, staf ahli bupati, kepala dinas, kepala badan dan satpol dalam pelaksanaannya dapat menggunakan logistik bbm tanpa menggunakan spp: selain pedoman sebagaimana tersebut pada huruf sampai dengan huruf perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran skpd, diterbitkan kepala skpd selaku pengguna anggaran: menempuh ujian dinas ujian jabatan:: melakukan pengawasan pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan: fl. mengikuti rapat rapat koordinasi dan atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan: melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan::alanunia sakasa perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen komponen sebagai berikut uang harian biaya penginapan:ce. uang representasi. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada (l) dan digolongkan dalam (enam) tingkat, yaitu: tingkat terdiri dari bupati dan ketua dewan perwakilan rakyat daerah, tingkat terdiri dari wakil bupati dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, cc. tingkat terdiri dari pejabat eselon ii, staf ahli dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah: tingkat terdiri dari pejabat eselon iii: tingkat terdiri dari pejabat eselon iv, eselon dseatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam akan gguang representasi hanya diberikan kepada bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pejabat eselon pejabat eselon dan pejabat eselon iii yang mendapat undangan work shop, seminar, sosialisasi atau forum lainnya, baik selaku peserta maupun nara sumberdalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada |l) idak digunakan, kepada pelaksana spt diberikan biaya penginapan sebesar 30x!,(l) dikecualikan dalam keadaan force majeure disertai pernyataan dari pelaksana spt diketahui oleh ppt pa kpa. dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang gam yaa hari yang ditetapkan dalam spp, maka pelaksana bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan usa biaya penginapan. bab prosedur pembayaran amatu spt dan spp. surat undangan, laporan hasil perjalanan dinas, bukti pembayaran transportasi.: bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya:::alasan dinas dalam daerah meliput: spt dan spp, surat undangan, laporan hasi! perjalanan dinas:bertanggungjawab iya meliputi spt: laporan hasil perjalanan dinas, bukti pembelian bahan bakar minyak untuk perjalan: mengunakan kendaraan dinas, dan bukti penerimaan uang harian.ra dewan perwakilan rakyat daerahlpaar yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud terhadap kesalahan, kelalaian dan keadaan sebagaimana dimaksud nlampir peraturan bupatibab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan lain yang mengenai perjalanan dinas masih tetap berlaku sepanjang ditetapkan klaten sada tanggal mer surat klaten, gerhana diundangkan klaten pada tanggal t plt. sekret paten klaten, per berita dara gluar daerah tujuan tk. tes tk. tk. kesan eks. karesidenan 32s. surakarta eks. karesidenan semarang eks. karesidenan pekalongan eks. karesidenan sso.o00| pati eks. karesidenan 4s0. kedu eks. karesidenan sooko| 37s o00| sono00 ses coo banyumas propinsi diy so0.o0o0| 32s. (dki, banten, ssooool voodoo| bocor| sooko a7s jawa barat dan jawa timur luar pulau jawa 10s0. o00 wilayah indonesia bagian barat luar pulau jawa 8s0. wilayah indonesia bagian tengah luar pulau jawa wilayah indonesia bagian timur bulan up: bupatpklaten suara lampiran peraturan bupati klaten nomor tahun 2p13ngkatan nominal rp.) tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat bulan klaten, .suwarna lampiran iii peraturan bupati klaten nomor tahun lordk43 tingkatan nominal rp.) tingkat tingkat tingkat tingkat bisa sat ban daan secara lampiran peraturan bupati klaten nomor t3un tingkatan pesawat (kapal kereta lainnya para lau api bus tingkat bisnis kelasi eksekusi semua: kenyataan urap tingkat bisnis kelas eksekutif sesuai: kediaman tingkat ekonomi kelasi eksekutif sesuai kendaraan tingkat ekonomi kelas eksekutif sesuai kenyataan tingkat ekonomi kelas eksekutif sesuai kenyataan tingkat |ekonomi kelasi eksekutif sesuai kenyataan jpa ypp tan lan suwarna ibakelas hotel naa tingkat bintang empat deluxe tingkat bintang empat deluxe tingkat bintang empat standar mata pangan pan tingkat bintang tiga standar tingkat bintang dua standar tingkat bintang satu standar ml. putri klaten, amarna kat lampiran peraturan bupati klaten nomor tasei satuan tee res here aer. aceh sumatra utara o0h taseoco0| a70. riau .as0.c0o0f 4s0. kepulauan riau .co0| 6s0. jambi sumatra barat ok aze.ooo misanoogia a00 goo sumatra selatan &so0.0o0o| l000. s91. lampung ti issn. lisbon0| bengkulu sso. s7toco, sio.co0| bana semua or 2voodoo essasel | 4s t0001 jawa barat la7o.coo| jawa tengah lasso00o| t7so0oo| as0. yogyakarta ( oh ae20000| t2abo00| b7o. szs. solo, jawa timur taaonooo| list000| good, ioo0o0| bali asioooo| socio uu0 nusa tenggara barat 'oh 30s6000| sssodoo sso0uo| idaho (nusa tenggara timur logo coo uu, a00 oa0 kalimantan barat satoe kalimantan tengah tasogoo, se0poo z0so00 kalimantan selatan tea2o goo, goo son.coo its des (kalimantantimur a000. 1as8.c0o0o| 7s0. sso.c00| coa sulawesi utara "oh lai5. scoop| sco.co0| 2s000g gorontalo l.01o. sio.coo| 2essay sulawesi barat see sulawesi selatan (oh see eaa sulawesi tengah (ek s24. (sulawesi tenggara oh s0naan maluku ss0coo maluku utara .s12. s00 0001an papua senin papua barat soo.ooo! s00 pai . nadi siti contoh format. daftar pengeluaran riil yang bertandatangan bawah ini berdasarkan surat perjalanan dinas spd) .ieessesss tanggal lessu pengeluarannya, meliputi uraian jumlah "3g pas tanggal, bulan, tahun pejabat pembuat komitmen, pelaksana spd pep eiacutomtesisisan nip atm pemerintah kabupaten klaten kan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah jalan pemuda nomor temp. psw. facsimile tele klaten lembar pet kode png nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) pejabat yang memberi perintah suwarna, nama pegawai yang diperintah hery susila, sip pangkat dan golongan menurut penata tahun jabatan kasi belanja non gaji tingkat biaya perjalanan dinas tingkat maksud perjalanan dinas mengirim laporan keuangan bpk alat angkut yang dipergunakan kendaraan umum tempat berangkat dppkad klaten tempat tujuan semarang lamanya perjalanan dinas satu hari. tanggal berangkat mei tanggal harus kembali mei any mana, w pengikut fauzi muslim, pembebanan anggaran instansi dppkad klaten mata anggaran keterangan lain lain dikeluarkan rise pada tanggal apa pala desa |
indikator tana naa soga tiagurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 22y9 30y6ton tahun) jdih.kendalkab.go.idtm.anganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 80y6 75y6 74y9 73y9 72y9 71y9 70y6bupati kendal, cap ttd mira annisa jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program pemerintah pusat sampah rumah tangga dan dengan sampah sejenis sampah pemerintah rumah tangga dalam: daerah pembinaan pemulung orang dinas dinas sosial, pelatihan bagi pemulung lingkungan dinas kesehatan, hidup dinas tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi, dinas perdagangan, koperasi dan ukm, dan pemkab pembinaan bank unit dinas dinas sosial, sampah, test, test3r lingkungan dinas kesehatan, hidup dinas tenaga perindustrian dan transmigrasi, badan pengelolaan pendapatan daerah, dinas perdagangan, koperasi dan ukm, pupr, dan pemkab pengembangan penyediaan peralatan dan unit dinas baperlitbang, kinerja pengelolaan operasional teknologi lingkungan barbuda, pupr, persamaan penanganan sampah hidup dinas tenaga organik dan organik kerja, dinas sampah rumah tangga perindustrian dan sampah sejenis ukm dan mikro, sampah rumah tangga dan dinas yang meliputi pemilahan, perdagangan dan pengumpulan, pasar, pengangkutan, bapermasdes,kec pengolahan, dan amalan dan jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program anggaran penanganan sesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan dinas dinas tenaga sampah rumah tangga dan keuangan daerah lingkungan kerja, dinas sejenis sampah rumah hidup perindustrian tangga yang meliputi ukm dan mikro, pembatasan timbunan, dan dinas pendaran ulang, dan perdagangan dan pemanfaatan kembali pasar, sampah rumah tangga dan bapermasdes, sejenis sampah rumah kecamatan dan tangga pemkab penguatan pengembangan penguatan komunikasi pertemuan t dinas semua opd dan komitmen kinerja pengelolaan eksekutif dan legislatif ahun lingkungan dprd, bupati lembaga persamaan dalam penanganan sampah hidup kendal eksekutif dan rumah tangga dan sampah legislatif sejenis sampah rumah pusat dan tangga pusat dan daerah daerah dalam serta pelaksanaan forumrumah tangga tingkat tangga dan kecamatan sampah sejenis sampah rumah tangga peningkatan pengembangan peningkatan kemampuan orang dinas dinas tenaga kapasitas kinerja pengelolaan aparat pengelolaan lingkungan kerja, kepemimpinan, persamaan persamaan hidup dan perindustrian dan kelembagaan dengan pelaksanaan training pupr transmigrasi dan sumber trainer penanganan sampah dinas daya manusia yang meliputi pemilahan, perumahan, penanganan pengumpulan, pengangkutan, permukiman dan sampah rumah pengolahan, perhubungan, tangga dan dan pemrosesan akhir pemprov, dan sampah sejenis pemkab sampah rumah tangga pembentukan peningkatan kualitas pengembangan data dan unit dinas pupr, dinas sistem dan akses informasi informasilingkunganmeliputi lingkungan komunikasi dan jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program informasi sda dan lingkungan data dasar sistem hidup informatika, hidup pengangkutan sampah rumah pemprov, dan tangga dan sampah sejenis pemkabpenguatan pengembangan bimbingan teknis kecamatan kecamatan baperlitbang, keterlibatan kinerja pengelolaan dalam peningkatan barbuda, masyarakat persamaan penanganan sampah rumah pupr, dinas melalui kie tangga dan sampah sejenis lingkungan sampah rumah tangga hidup yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir peningkatan peran serta kecamatan kecamatan baperlitbang, masyarakat dalam barbuda, pupr, pengelolaan persamaan dinas lingkungan pelaksanaan pemilahan hidup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga masyarakat bimbingan teknis kawasan kawasan baperlitbang, persamaan pelaksanaan barbuda, pupr, pemilahan sampah rumah dinas lingkungan tangga dan sampah sejenis hidup sampahunit bank kecamatan dinas dinas sampah masyarakat lingkungan perdagangan, hidup dan koperasi dan pemkab ukm, dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan, pemprov, pemkab, dan pembentukan kawasan kecamatan dinas ling dinas tps3r) dungan hidup perdagangan, dan pemkab koperasi dan ukm, dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan, pemprov, pemkab, dan pelaku usaha peningkatan kemauan kecamatan pupr, dinas pupr, dinas membayar (willingness lingkungan lingkungan pay) masyarakat untuk hidup, dan hidup, dinas membayar jasa layanan pemkab tenaga kerja, pengelolaan sampah rumah perindustrian dan tangga dan sampah sejenis transmigrasi, sampah rumah tangga dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan penerapan dan kerja sama pemerintah pengembangan dengan badan usaha kpu) skeminvestasi,operasi pengembangan peningkatan penyertaan perusahaan dinas kementerian nal dan kinerja pengelolaan modal bumn dalam lingkungan bumn, dinas pemeliharaan persamaan penanganan sampah rumah hidup ptspusaha melalui tanggung usaha lingkungan ptsp,pupr, jawab sosial dan lingkungan hidup dinas untuk penanganan sampah perindustrian dan rumah tangga dan sampah ukm dan pelaku sejenis sampah rumah usaha tangga pengembangan pengadaan sarana kinerja pengelolaan prasarana penunjang untuk persamaan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pengadaan container unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa depo sampah unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa pengadaan motor roda tiga unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa pengadaan dump truck unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes,arm roll unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa pengadaan peradaban unit dlh,desa,pergi dlh, pupr sampah pupr,dinas dispersi, desa ka) perdagangan dan industri, rumah sakit,dinas kesehatan g.tps3r unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa rumah kompos unit dlh, pupr kementrian dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa test unit dlh, pupr kementripenyatuan jalmotor roda tiga dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desatenaga orang dlh, pupr kementrian operasional dum truckarm roll dispersi, pupr, klik, dispermasdes, dlh provinsi desa penguatan pengembangan peningkatan kapasitas personel pejabat kemenhub ham, penegakan kinerja pengelolaan aparat penegak hukum pengawas hukum persamaan dalam penanganan lingkungan sampah rumah tangga hidup, satuan dan sampah sejenis polisi pamong sampah rumah tangga praja, jaksa, polisi, dinas wilayah kabupaten kendal, perhubungan pengawasan terhadap tim tim ott kemenhub ham, ketaatan dalam sampahkerjasama tpa kemendagri, dinas lingkungan keterlibatan dunia kinerja pengelolaan dengan pelaku usaha pemkab kendal hidup, pupr, usaha dalam persamaan bumi swastadalam polri, kejaksaan, penanganan penanganan sampah rumah bkpm, sampah rumah tangga dan sampah sejenis tangga dan sampah rumah tangga yang sampah sejenis meliputi kegiatan pemilahan, sampah rumah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan tangga melalui akhir kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah penerapan pengembangan penelitian dan dokumen bppt, dinas dinas pendidikan, teknologi kinerja pengelolaan pengembangan teknologi lingkungan lipi, dan pemkab penanganan persamaan penanganan sampah rumah hidup, dan sampah rumah tangga dan sampah sejenis pupr tangga dan sampah rumah tangga yangdan pemrosesan akhir ramah pelaksanaan kabupaten dinas dinas komunikasi lingkungan dan diseminasi sosialisasi lingkungan dan informatika, tepat guna informasi teknologi hidup, pupr, lembaga ilmu penanganan sampah rumah dan bppt pengetahuan tangga dan sampah sejenis indonesia lipi), sampah rumah tangga yang pemprov, dan tepat guna yang meliputi pemkab pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir pembangunan penerapan dokumen dinas badan badan teknologi penanganan lingkungan badan sampah rumah tangga dan hidup, dinas pengelolaan sampah sejenis sampah esdm, dan pendapatan, rumah tangga yang tepat pupr keuangan dan guna aset daerah, dinas pendidikan, bppt, pemprov dan pemkab ann dan sistem insentif dan lingkungan kerja, jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program pengembang kinerja pengelolaan disinsentif sop) untuk hidup perindustrian dan sistem insentif dan persamaan penanganan sampah rumah transmigrasi, disinsentif dalam tangga dan sampah sejenis pemprov, dan penanganan sampah rumah tangga pemkabdan pemrosesan akhir sampah ruma pembentukan dan penerapan kabupaten dinas dinas tenaga tangga sistem insentif dan lingkungan kerja, disinsentif untuk hidup, pupr, perindustrian dan penanganan sampah rumah dan pemprov transmigrasi, tangga dan sampah sejenis badan sampah rumah tangga pengelolaan berbasis masyarakat pendapatan, melalui kegiatan pemilahan, keuangan dan pengumpulan, dan aset daerah, pengangkutan dinas perdagangan, koperasi dan ukm, dinas perumahan, kawasan permukiman dan perhubungan, dan pemkab pembentukan dan kawasan dinas dinas tenaga penerapan sistem insentif lingkungan kerja, dan disinsentif untuk hidup, pupr, perindustrian dan pengelolaan sampah rumah pemprov dan transmigrasi dan tangga dan sampah sejenis pemkab dinas sampah rumah tangga perdagangan, berbasis kawasan melalui koperasi dan kegiatan pemilahan, ukm pengumpulan, dan pengangkutan. bupati kendal, cap ttd mira annisa jdih.kendalkab.go.id jdih.kendalkab.go.id kebijakan dan strategi daerahkabupaten kendal dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga tahun tahun sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program peningkatan melaksanakan peningkatan kinerja penyusunan dan kajian dokumen dinas baperlitbang, kinerja dan norma, standar, pengelolaan persampaha sarana dan prasarana lingkungan pupr, pengurangan prosedur, dan pengurangan sampah hidup sampah kriteria spk) rumah tangga dan sampah rumah dalam sejenis sampah rumah tangga dan pengurangan tangga, meliputi: sampah sampah rumah pembatasan, pendaran sejenis tangga dan ulang, pemanfaatan sampah sampah sampah sejenis rumah tangga dan sampah rumah sampah rumah sejenis sampah rumah tangga tangga tangga penyusunan dan kaji ulang dokumen dinas baperlitbang, standar operasional lingkungan pupr, prosedur pengurangan hidup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga penyusunan instruksi dokumen dinas ling baperlitbang, bupati surat edaran dungan hidup pupr, tentang pembatasan, dinas tenaga pendauranulang dan kerja, dinas pemanfaatan sampah perindustrian rumah tangga dan sampah ukm dan mikro, sejenis sampah rumah dan dinas tangga perdagangan dan pasar dan jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program . pemko penetapan sistem dokumen dinas ling baperlitbang, pemantauan dan evaluasi dungan hidup pupr, kegiatan pengurangan dinas tenaga denganpembatasan, kerja, dinas pendauranulang dan perindustrian pemanfaatan sampah rumah ukm dan mikro, tangga dan sampah sejenis dan dinas sampah rumah tangga. perdagangan dan pasar dan pemkab penyusunan kajian dokumen dinas dinas tenaga pembentukan forum lingkungan kerja, dinas reduce, reuse, recycle) hidup perindustrian ukm dan mikro, dan dinas perdagangan dan pasar, bapermasdes, dan pemkab penguatan peningkatan kinerja penyusunan keputusan dokumen dinas baperlitbang, koordinasi dan pengelolaan persampaha bersama, peraturan lingkungan pupr, kerja sama bersama, atau kerja sama hidup antara dalam penyusunan pemerintah pembatasan timbunan, pusat dengan pendaran ulang, dan pemerintah pemanfaatan kembali daerah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam: anggaran pengurangan sesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan dinas baperlitbang, sampah rumah tangga dan keuangan daerah lingkungan pupr, sejenis sampah rumah hidupejenis sampah rumah tangga penguatan peningkatan kinerja penguatan komunikasi dokumen bupati, sekda, dpr, dprd komitmen pengelolaan persampaha eksekutif dan legislatif baperlitbang, lembaga dalam pengelolaan sampah dinas jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program eksekutif dan pusat dan daerah dan lingkungan legislatif pelaksanaan forum hidup pusat dan komunikasi tingkat pusat daerah dalam dan daerah penyediaan fasilitasi koordinasi kegiatan tah dinas ling baperlitbang anggaran pengelolaan persamaan dungan hidup pupr, pengurangan dinas tenaga sampah rumah kerja, dinas tangga dan perindustrian sampah sejenis ukm dan mikro, sampah rumah dan dinas tangga perdagangan dan pasar, bapermasdes, peningkatan advokasi pengurangan instansi dinas seluruh opd kapasitas sampah rumah tangga dan pelakuusaha lingkungan swasta kepemimpinan, sampah sejenis sampah kecamatan hidup dinas tenaga kelembagaan, rumah tangga bapperlitbang kerja, dinas dan sumber kepadainstansi, swasta dan perindustrian daya manusia kelompokmasyarakat: ukm dan mikro, dalam upaya dan dinas pengurangan perdagangan dan sampah rumah pasar, tangga dan dispermasdes, sampah sejenis pelaksanaan training trainer kecamatan dinas baperlitbang sampah rumah pengurangan sampah lingkungan pupr, tangga rumah tangga dan sampah hiduppembentukan bank sampah unit dinas pemkab induk kabupaten lingkunganpeningkatan kualitas penyusunan data dan dokumen dinas dinas pupr, sistem dan kasus informasi informasi pengelolaan lingkungan dinas komunikasi informasi sda dan sampah yang hidup dan informatika pengembangan jejaring dan pemkab nasional data operasional bank sampah dan test yanng terintegrasi dengan sitem informasi lingkungan hidup penguatan peningkatan pengurangan terlibat an sampah rumah tangga masyarakat dan sampah sejenis melalui rumah tangga melalui komunikasi, kie secara formal dan informasi, dan informal edukasi kie) melalui kegiatanedukasi dan kounikasimasyarakat bidang melalui peningkatan kualitas kampanye reduce reuse desa jalur fisherman, baperlitbang, dan akses informasi recycle han diskominfo, pupr, sda dan dinas lingkungan hidup sosialisasi kota bersih desa jalur fisherman, baperlitbang, sehat dan hijau han diskominfo, pupr, dinas lingkungan hidup, pembentukan duta bank kecamatan desa, baperlitbang, sampah diperas puprjdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program perlindungan dan pengendalian dampak desa keluar desa, baperlitbang, konservasi sumber perubahan han diperas pupr, dinas daya alam iklimmelalui pengembangan pro lingkungan iklim hidup pengembangan pengembangan eco pondok desa, baperlitbang, kinerja pengelolaan pesantren tempat ibadah pesantren diperas pupr, dinas persamaan lingkungan hidup pengembangan kelurahan kelurahan desa, baperlitbang, bersih dan sehat diperas pupr, dinas lingkungan hidup sosialisasi dan pelatihan unit desa, baperlitbang, kelompok swadaya diperas pupr, dinas masyarakat tps3r lingkungan hidup penyediaan sarana dan unit desa, baperlitbang, prasarana bank sampahorganikdiperas pupr, dinas anorganik lingkungan hidup pembinaan pelatihan pemilahan desa keluar desa, baperlitbang lingkungan sosial pengolahan sampah organik han kelompok diperas pupr, dinas bidang lingkungan dan anorganik lingkungan hidup hidup pembangunan dan unit dinas baperlitbang, operasional pusat daur ulang lingkungan pupr, hidup pembangunan dan unit dinas baperlitbang, operasional tempat lingkungan pupr, pengolahan sampah terpadu hidup test) edukasi kegiatan pendaran ulang dan pemanfaatan kembali jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga peningkatan gerakan sekolah adiwiyata sekolah dinas baperlitbang, kualitas dan zerowaste lingkungan pupr, akses informasi hidup dinas tenaga sda dan kerja, dinas lingkungan perindustrian hidup meliputi ukm dan mikro, kegiatan dan dinas perdagangan dan pasar, dinas pendidikan, dan pemkab edukasi antara lain melalui kelurahan desa kelurahan baperlitbang, pelatihan untuk pkk, dan pupr, dinas taman edukasi lingkungan hidup gerakan sumber bersih unit dinas baperlitbang, lingkungan pupr, dinas hidup lingkungan hidup pembinaan relawan pencinta kegiatan dinas baperlitbang, lingkungan lingkungan pupr, dinas hidup lingkungan hidup penerapan dan pengembangan fasilitasi pengelolaan sampah unit tahun dinas baperlitbang, pengembang kinerja pengelolaan berbasis masyarakat lingkungan pupr, sistem insentif dan persamaan dengan integrasi bank sampah hidup disintesis dalam menjadi ukm lingkungan pengurangan hidup untuk mendapatkan sampah rumah csr dan bina lingkungan tangga dan sampah sejenis penerapan sistem insentif dan produsen dinas baperlitbang, sampah rumah disinsentif untuk produsen lingkungan pupr, tangga yang melaksanakan kewajiban hidup dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga evaluasi kinerja bank desa keluar dinas baperlitbang, sampah han lingkungan pupr,dan komitmen pelaku kinerja pengelolaan penerapan kebijakan usaha melalui persamaan kewajiban produsen dalam penerapan pengurangan sampah, kewajiban meliputi: produsen dalam pengurangan pengembangan pilot produsen dinas baperlitbang sampah rumah project kewajiban produsen hun lingkungan pupr, tangga dan dalam pengurangan hidup dinas tenaga sampah rumah perindustrian tangga ukm dan mikro, dan dinas perdagangan dan pasar, bapermasdes,kec amalan dan pemkab peningkatan melaksanakan pengembangan penyusunan dokumen dinas baperlitbang, kinerja norma, standar, kinerja pengelolaan kajian standartbiaya dan lingkungan barbuda, pupr, penanganan prosedur, dan persamaan tarif retribusi pelayanan hidup dinas tenaga sampah kriteria spk) sampah kerja, dinas rumah tangga dalam perindustrian dan sampah penanganan ukm dan mikro, sejenis sampah rumah dan dinas sampah tangga dan perdagangan dan rumah tangga sampah sejenis pasar, sampah rumah bapermasdes,kec tangga amalan dan pemkab penyusunan studi teknologi dokumen dinas dinas lingkungan ramah lingkungan yang lingkungan hidup, terbaik (best available hidup baperlitbang, technology) dalam pemprov, dan penanganan sampah pemkab jdih.kendalkab.go.id sektor sektor kebijakan strategi kegiatan satuan utama pendukung program penyusunan prosedur dokumen dinas dinas lingkungan penanganan dan pengujian lingkungan hidup, sampah rumah tangga dan hidup baperlitbang, sampah sejenis sampah pemprov, dan rumah tangga pemkab terkontaminasi limbah dalam rangka penegakan hukum penyusunan dan kaji ulang dokumen dinas dinas lingkungan standar sarana dan lingkungan hidup, prasarana pengelolaan hidup baperlitbang, persamaan pemprov, dan pemkab penyusunan penyusunan dokumen dinas dinas lingkungan studi prosedur operasional lingkungan hidup, standar pengelolaan hidup baperlitbang, persamaan pemprov, dan pemkab penyusunan studi standar dokumen dinas baperlitbang, pelaksana pengelolaan lingkungan pemprov, dan persamaan hidup pemkab pelaksanaan monitoring kegiatan dinas baperlitbang, pengelolaan persamaan lingkungan barbuda, pupr, hidup dinas tenaga kerja, dinas perindustrian ukm dan mikro, dan dinas perdagangan dan pasar, bapermasdes,kec amalan dan pemkab penguatan pembinaan penyusunan keputusan koordinasi dan lingkungan sosial bersama mengenai kerja sama antara koordinasi penanganan jdih.kendalkab.go.idfebruari tentang petunjuk teknis pencairan dan penggunaan dana program dan kegiatan urusan bersama program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan tahun anggaran dan untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, perlu adanya pedoman. babiingkat bapermas adalah bapermasebut apbd adalah apbddana daerah urusan bersama yang selanjutnya disingkat dub adalah dana yang bersumber dari apbd kabupaten kota yang besarannya ditetapkan oleh ketua tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k) dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal kabupaten kota yang bersangkutandesa adalah desa kabupaten klaten yang berwenang untuk mengatur dan mengurusr des adalah aprpd. bar tujuan pelaksanaan ppm m secara umum bertujuan serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. pelaksanaan ppm m secara khusus bertujuan untukpotensi dan sumber daya lokal, mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan: menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat: melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. bab iii pengelolaan dana pemeciolaan dana bantuan langsung masyarakat ppm m yang dialokasikan oleh apbd sebesar dari total dana bantuan langsung masyarakat yang diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apbd. bab pelaksanaan bagian pertama perencanaanuntuk melaksanakan penyaluran pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat ppm dilakukan oleh upk. upk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara yang ditunjuk melalui musyawarah. upk bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari ppm pd. bagian kedua sasaran, lokasi dan alokasi sasaran dana bantuan langsung masyarakatppm m ditetapkan oleh bupati dan penggunaannya ditetapkan dengan surat penetapan camat berdasarkan hasil musyawarah antar desa. &. bagian ketiga pencairan dana dari apbd upk penyaluran dub bantuan langsung masyarakat ppm m dari apbd dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: camat lokasi ppm m mengajukan permohonan pencairan penyaluran kepada bupati cg. kepala dppkad melalui bapermas untuk dilakukan penelitian verifikasi kesesuaian ajuan pencairan bantuan langsung masyarakat tahun berjalan dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut: keputusan bupati tentang lokasi dan alokasi ppm m tahun berjalan: copy rekening koran atau rekening kolektif upk: surat penetapan camat spc): surat perjanjian pendanaan sp2):akuntansi penerimaan dana bermeterai rp. , . surat rekomendasi dari askab. bendahara dppkad mengajukan spp ls kepada kepala dppkad melalui ppk dppkad. kepala dppkad selaku kepala skpd menerbitkan spm ls untuk diteruskan kuasa bud guna penerbitan sp2d ls. atas dasar sp2d ls, bank jateng memindahbukukan dana dub bantuan langsung masyarakat ppm m dari rekening kas daerah rekening upk. bagian keempat pencairan dana dari upk tpk apabila dana ddi sudah berada rekening upk, link menginformasikan kepada tpk untuk mengajukan pencairan dengan melampirkan: surat perjanjian pemberian bantuan spp) antara upk dengan tpk: rencana penggunaan dana rpd), untuk pencairan dana berikutnya, disamping rencana penggunaan dana rpd), tpk wajib melengkapi dengan laporan penggunaan dana lpd) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti bukti yang sah. baru pelaporan tpk wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan langsung masyarakat ppm m selambat lambatnya (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan kepada upk. atas dasar laporan tpk, upk membuat laporan pertanggungjawaban kepada bupati cg. kepala bapermasmonitoring dan evaluasi bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan dana ppm m pd. untuk membantu kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim koordinasi ppm m kabupaten klaten. kar barl bupati klaten, suwarna diundangkan klaten diundangkan klaten pada tanggal sekretaris daerah kabupaten klaten indarwanfto berita daerah kabupaten klaten tahun nomor |
lina bupati garut provinsi jawa baratmunikasi dan informatika kabupaten garpemerintah kabupaten garut yang selanjutnya disebut lpse kabupaten garut merupakan unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten garutmerintah daerah lingkungan pemerintah kabupaten garutaplikasi purchasing untuk pelaksanabab pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi lpse bagian kesatu pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk layanan pengadaan secara elektronik kabupaten garut. bagian kedua kedudukan lpse sebagaimana dimaksud dalam merupakan lembaga non struktural yang melekat pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten garut serta diintegrasikan pada bidang telematika dan pengolahan data elektronik yang memfasilitasi ulp dalam melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik. bagian ketiga tugas dan fungsi paragraf tugas tugas lpse sebagaimana dimaksud dalamparagraf fungsi lpse dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamgarusebagaimana dimaksud dalamiii organisasi bagian kesatu umum susunan organisasi lpse sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: kepala, sekretariat, kelompok pelaksana. bagan strukturlpse sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian kedua kepala kepala lpse sebagaimana dimaksud dalam huruf secara ex officio dijabat oleh kepala bidang telematika dan pengolahan data elektronik dinas komunikasi dan informatika serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala lpse sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi lpse. bagian ketiga sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud huruf dipimpin oleh sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh kepala seksi standarisasi dan monitoring evaluasi telematika pada dinas komunikasi dan informatika serta bertanggung jawab kepada kepala bidang telematika dan pengolahan data elektronik dinas komunikasi dan informatika. sekretariat sebagaimana dimaksud padatugas dan fungsi. dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada dan sekretariat dapat dibantu oleh staf pendukung. bagian keempat kelompok pelaksana kelompok pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari),pegawai lpse pegawai lpse merupakan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten garut atau non pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi lpse. pegawai lpse sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dilarang merangkap menjadi ppk ulp pejabat pengadaan. pegawai lpse sebagaimana dimaksud pada tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. untuk mendukung kinerja kepala, sekretariat dan kelompok pendukung sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturhubungan kerja lpse dengan pa kpa ppk ulp pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud padadalam menjalankan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan lopp. koordinasi dengan lopp sebagaimana dimaksud padakretaris lpse menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selaku sekretaris lpse dan koordinator kelompok pelaksana kepada kepala lpse. kepala lpse menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinasbab pembiayaan pembiayaan lpse bersumber dariiman alirahman lukman hakim pembina iv b berita daerah kabupaten garut nip. tahun nomor |
ongla., cc. bahwa telah ditperaturan bupati sambas nomor tahun bahwa peraturan bupati sambas sebagai mana dimaksud huruf sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf tersebut atas, maka dipandang perlu menrian surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunanyang membidangi urusstd bstd b, menyederhanakan proses pelayanan std bpemberian std b berada pada bupatipelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud meliputi proses dan penandatangan std bbab tata laksana penyelenggaraan pelayanan std b(l)dalam menyelenggarakan pelayanan std b, dinas mempunyai kewajiban: menetapkan bagan mekanisme pelayanan std b mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan std bpelayanan std b, dan memberikan jaminan waktu kelancaran proses pelayanan std b, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (satu) lembar,), surat rekomendasi kepemilikan kebun dari kepala desa setempat, surat keterangan asal usul bibit benih kecambah, data kebun berdasarkan surat kepemilikan tanah, dan denah set lokasi atau desain kebun. mekanisme penerbitan std b sebagai std b yang telah atau dalam proses penerbitan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku. dengan berlakunya peraturan bupati ini, makaberita daerah kabupaten sambas tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakunip. aki rw rig oles eps views ane daa sep bin visi 5is gps spi ikan sus cia yos los iso yap ena inn undang gegana nan kar p3, bni v3, b9 bp osx or20 ons) titi pp osk aga lega jas) sp? sp9888 ig. aya les ode lxs85 $$ aw, by ren le) le) ii#k dig ser sri |souls vvo sisi ls) sis aka kya sis sia ri olx nat sip cap bal) bip (fis al? 2sla bbs bia aa: s1al$ tpp rekor tea exe sc53 tan praja sss lp dpi lag han ola sha aji sel 2risslerlas| sejak co) peligisal 2laa. sesi fe) v8| sel peso sel 5la 22l 2al ala flag asi sp| alb sela s3| rel spa pal wal ers ks, ya. rs, s|e ma: sel lea sia ro| atl sea sll fe) asi 2xl ke) sel elib si$ bal ol. 2g| b8|$ (ss es| | b sele several ke) ren sees lela (s2 iss 201p kei ius is: |a@ (s3 wil es| as| sola koma gal lal girl|. |l5 :. kar iga) s8|. dug ke) sala alel selat lara e3s| serie kelar (el, jer mel bia pola sah ke) ie) raga? tol balas ss$sla3 pose) |$ las au) gta wis ta) gelar kelas jas pelana desert fee (se) sel (pp nabi lampiranatm pemerintah kabupaten sambas dinas pertanian dan ketahuan pangan jalan. sukaraja sambas kode pos telepon fax email distanaksambas (@) yahoo.co.id surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan.diatas. sambas, . kepala dinas, nip. salinan sesuai dengan aslinya kepala bag hukum bupati sambas ttd marjunesh pembina tingkat tabah roman surili nip. |
aas pig bupati semarang ., makasasa bupati semarang, ttd. ngesti nugraha diundangkan ungaran pada tanggal awrah kabupaten semarang, (nn astina aryan adapun tujuannya adalah: melakukan, melakukanmberi, menanggulangi kemiskinmenanggulangi bencana. sasaran sasaran pemberian bantuan sosial adalah:dan atau tidak mampudan atau tidak mampukriteria bantuan klasifikasi belanja bantuan dan jenis belanja klasifikasi belanja bantuan adalah belanja operasi: dan jenis belanja adalah bantuan sosial. bentuk bantuan bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, dengan besaran sebagai berikut: bagi2. (dua: bantuan sosial kepada pks dan masyarakat korban bencana alam kabupaten semarang dipergunakan untuk:::untuk orang terlantar perjalanan kehabisan bekal wilayah kabupaten semarang::::::ketentuan::::oleh calon penerima bantuan, dan:dengan::: adanya keterangan diagnosa dari dokter yang merawat bahwa pasien memenuhi kriteria gawat darurat: menyerahkan bukti tagihan dan atau bukti pembayaran biaya perawatan tindakan dari rumah sakit: setelah penetapan penerima bantuan, kecuali: untuk penerima bantuan yang tidak berdensitas dan tidak ditemukan ahli warisnya, bantuan diberikan kepada petugas yang mendampingi, untuk masyarakat yang dalam keadaan terlantar kehabisan bekal wilayah kabupaten semarang, bantuan diberikan setelah ada surat keterangan terlantar kehabisan bekal dari kepolisian, untuk masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang dirujuk dikirim lks, rumah sakit jiwa, diberikan setelah ada surat keterangan dari kepala desa, lurah atau kepolisian: dan untuk masyarakat korban bencana alam, bantuan diberikan dengan bukti berita acara penyerahan bantusosial kabupaten semarangtuhan yang maha esa bupati klungkbeberapa ketentuan dalam lampiran iii peraturan bupati klungkung nomor tahun tentang struktur anggaran pendapatandan belanja daerah apbd) dan kode rekening diubah sehingga keseluruhan lampiran iiijuni sekretaris afe rah kabupaten klungkung, ditetapkan semarapura tanggal juni grunge dra pria merah kabupaten klungkung tahun nomor lampirpil daerah pns) tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah pns) biaya jasa pelayanan medik biaya jasa pelayanan medis biaya pemungutan retribusi daerah biaya pemungutan retribusi daerahlainnya : : kode rekening uraian i28 kode rekening uraian _5_ _5_ jj_ _5_ bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat modal pengadaan tanah sarana umum ibadah modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga modal pengadaan tanah perumahan modal pengadaan tanah pertanian modal pengadaan tanah perkebunan modal pengadaan tanah perikanan modal pengadaan tanah peternakan modal pengadaan tanah perkampungan modal pengadaan tanah pergudangan tempat penimbunan material bahan baku modal pengadaan tanah hutan modal pengadaan tanah sarana umum irigasi air limbah air kotor air bersih air minuman bersih (reservoirosmosis) belanja modal pengadaan mesin pompa air. minyak. mkode rekening urai 01_kode rekening uraiumnano_01_kode rekening uraibelanja modal dana bos belanja modal dana bos s&^~ ~~*vr^ |
bnperindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengahdih.kendalkab.go.idjdih.kendalkab.go.id k.menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi perizinan usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan, il. memfasilitasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kaskelembagaan dan usahalembagaan dan usaha sehingga berbunyi sebagai berikut seksi pengawasanpengawasanawasan koperasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengawasan koperasi mempunyai rincian tugas menyusun rencana dan program kegiatan seksi pengawasan koperasierima pengaduan dan melaksanakan klarifikasi atas kasus dugaan penyimpangan yang terjadi pada koperasi, melaksanakan kajian dan analisis terhadap dugaan laporan kasus koperasi serta menyiapkan konsep pemecahan masalah sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas fungsi, peran dan prinsip koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan menyusun dan mereka temuan hasil kegiatan pengawasan koperasi sebagai bahan penyusunan laporan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan koperasi, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi untuk mengetahui kelayakan suatu koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur sop) kegiatan seksi pengawasan sehingga berbunyi sebagai berikutpengembangan, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan usaha mikro:perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan usaha mikro mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, cc. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemberdayaan usaha mikro pengelolaan, fasilitasi, pengembangan dan pendampingan kegiatan pemberdayaan usaha mikro pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan usaha mikro pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang pemberdayaan usaha mikro. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai rincian tugasjdih.kendalkab.go.idngembangan, perlindungan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha mikro: mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap usaha mikro sesuai pedoman, peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan, menyiapkan rekomendasi perizinan dan kegiatan usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan dan memantau kegiatan pengembangan, perlindungan, fasilitasi, dan kemitraan bidang usaha mikro, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan usaha mikro fad, s.h., m.h. pembina nip: jdih.kendalkab.go.jdih.kendalkab.go.id kabupaten kendalindustrian serta energi dan sumber daya mineral serta energi dan sumber daya mineral, b.mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral, cc. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perindustrian serta energi dan sumber daya mineral, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang perindustrian serta energi dan sumber daya mineral. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang perindustrian mempunyai rincian tugasindustri logam, mesin, elektronika, aneka dan tekstil, kimia, agro dan hasil hutan, esdm dan pengawasan industri, mengkaji dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna oleh pelaku usaha, mengoordinasikan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang undangan bidang perindustrian, mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap industri kecil, menengah, dan besar daerah, mengkaji dan merencanakan upaya peningkatan dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, besar, mengarahkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konsultasi tentang labeling, hak atas kekayaan intelektual hari), pangan industri rumah tangga p irt), sertifikasi halal, penyusunan profil industri, rencana pembangunan industri kabupaten epik), dan sistem informasi industri sinar), il. mengarahkan pelaksanagarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri, mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta jdih.kendalkab.go.id masyarakat, mengarahkan pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin usaha industri iui) kewenangan daerah, dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik, g . mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha industri iui) kewenangan daerah dalam memenuhi ketentuan perizinan, mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri, mengarahkanmengarahkan pelaksanaan destinasi dan publikasi data informasi industri daerah, mengarahkan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengawasan, pengendalian teknis, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis, memberikan informasi dan promosi bidang energi dan sumber daya mineral. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrjdih.kendalkab.go.id seksi energi, sumber daya mineral dan pengawasanenergi, sumber daya mineral dan pengawasan industri sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perindustrianenergi, sumber daya mineral dan pengawasan industri. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi energi, sumber daya mineral dan pengawasan industri mempunyai rincian tugas menyusun rencana dan program kegiatan seksi energi, sumber daya mineral dan pengawasanlaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis, pemberian informasi dan promosi bidang energi dan sumber daya mineral yang diselenggarakan oleh kementerian dan atau pemerintah provinsi, memfasilitasi pendampingan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral daerah sesuai permintaan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, jdih.kendalkab.go.id menyiapkan bahan informasi dan mengusulkan pengembangan potensi dan teknologi bidang energi dan sumber daya mineral kepada pemerintah pusat atau provinsi, j . melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan industri sesuai peraturan perundang undangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan implementasi perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai peraturan perundang undangan bidang industri berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang menggunakan tidak menggunakan standar nasional indonesia sni), melaksanakan penyusunan dan evaluasi profil industri dan rencana pembangunan industri kabupaten epik), menyiapkan bahan danan melaksanakdan melaksanadan melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan iui) kewenangan kabupaten, dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha industri iui) kewenangan kabupaten dalam memenuhi ketentuan perizinan jdih.kendalkab.go.id menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri menyiapkan bahan dan melaksanakw.menyiapkan bahan dan melaksanakan destinasi dan publikasi data informasi industri daerah, menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur sop) kegiatan seksi energi, sumber daya mineral dan pengawasan industrenergi, sumber daya mineral dan pengawasan industabbcc.kelembagaan dan usahakelembagaan dan usaha, dan pelaporan kegiatan bidang kelembagaan dan usaha koperasi. untukrincian tugas menyusun rencana dan program kegiatan seksi kelembagaan dan usahakegiatan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis administrasi organisasi, usaha dan kelembagaan koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan, mengadakan pembinaan teknis penyuluhan kelembagaan koperasi secara berkala agar diperoleh hasil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, memfasilitasi pemeringkatan koperasi untuk mengukur kinerja suatu koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan, memfasilitasi pengesahan akte pendirian koperasi badan hukum, perubahan akta anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran koperasi serta pengembangan unit usaha koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan, jdih.kendalnyelenggaraan ujian sekolah sd mi, ujian nasional smp m dan unik paket dan paket merupak,rgeseran apbd berdasarkan rinci obyek pendapatan, belanja dan tembi ayan tahun anggaran bertambah (berkurang nomor nmap dasar hukum var semumpencrswn semaiseasami ho. vh) )jf!)!h ''j)' pendapatan ooo| p u uou uou pendapatan asli daerah ooo| hasil pajak daerah ooo| pajak hotel hotel bintang lima perda tahun tentang pajak daerah hotel bintang tiga perda tahun tentang pajak daerah hotel bintang satu perda tahun tentang pajak daerah losmen rumah penginapan pesanggrahan hotel rumah perda tahun tentang pajak koskatering perda tahun tentang pajak daerah warung perda tahun tentang pajak daerah pajak hiburan rekreasi hiburan lainnya perda tahun tentang pajak daerah pajak reklame reklame papan biji board videotron megaton perda tahun tentang pajak daerah00002o pajak penerangan jalan pln perda tahun tentang pajak daerah pajak mineral bukan logam dan batuan pasir, batu, kerikil perda tahun tentang pajak daerah pajak parkir pajak parkir. perda tahun tentang pajak daerah pajak air tanah pajak air tanah. perda. perda tahun tentang pajak bumi dan ban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. hasil retribusi daerah ooo|cetak ktp dan akte catatan sipil perda ttg ret. peng cetak ktp.jualan produksi usaha daerahrminalperda ttg retretribusi izin gangguan keramaian perda ttg ret perizinan tertentu retribusi izin trayek perda tahun tentang retribusi jasa umum retribusi izin penempatan ruko kios loswww perusahaan daerah bpr batas perda th2009: ttg batas kab magelang perusahaan daerah air minum dam) perda th2009: ttg berusia air minum perusahaan daerah aneka usaha bpr bkk bank jawa tengah perda prov. tahun bkk tempurkendaraan dinas roda dua perda tahun ttg retribusi jasa usaha penjualan kendaraan dinas roda empat penjualan bahan bahan bekas bangunan penjualan hasil pertanieng rekening deposito pada bni rekening deposito pada btn rekening deposito pada bri rekening deposito pada bank mandirirda tahun ttg retribusi jasa usaha pendapatan denda retribusipendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor pendapatan dari pengembalian pendapatan dari pengembalian lainnya pendapatan blue pendapatan badan layanan umum daerah blue) perda th2011: ttg ret pel kes rsud lain lain pad yang sah penerimaan kontribusi air dam desa sumber air lain lain pad yang sah lainnya dana peri moinformasi resmi dari kementrian keuangan sanit. lo.owwwho. vh) )jf!)!h ''j)' bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah ooo| lainnya bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi. dana desa op u uou uou belanja dak langsung belanja pegawai oootunjangan pengamanan persandian tunjangan bpjs kesehatan lurah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. insentif pemungutan retribusi daerah insentif pemungutan retribusi daerah.belanja oo00 bo. lo.o000 lo.www www belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa mantinganwww www. bo. laosd.an desa wilayah kecamatan tempuran sd.sd.o bbelanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan kaliangkrik sd.belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa balekesd.an desa wilayah kecamatan candimulyo wwwcandimuly00 bo. lao. lao0 bo.02o00 bo lo.kenloo lo. sasa belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan sawangan sd.melayuasuli belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa sedayusd. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa dengan bo labelanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan kajoran sd.lasd. bo lo.saumpenersaan sertwreersaan |o0.02o00 bo labo. lo.000 labelanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa sidorswn semaseesam 00x |o0002o0 bo laoooo|sd. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa mant.002o0 bo.belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana desa wilayah kecamatan lumbung sd.lo. s5a3sd.sd.lo. s5a3sd.dasar hukum var semumpencrswn semaiseasami sasabelanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana desa wilayah kecamatan mertoyudan sd.www www|o000002o lo.sd.www0 bo s5a3dari dana desa wilayah kecamatan galak sd.js5a3sd.s5a3belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana desa wilayah kecamatan tegalrejo sd.sd.sd.belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa wilayah kecamatan salaman www www02o000 bosd.o0 borsanged0002o000 bowww www.002o000 bo, lao belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa ketunggenglia0 bo lao s5a32o000 bo laosd.sd. bo. lasd.www www belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa kaliangkrik, lasd.2o0sd.02o0sd. belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa gs5a3www www.o0 lalebtegalrejo sd.secang sd.www www belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa industvar semumpencrswn semaiseasami 00x00x bo. belanja tidak terduga belanja langsung belanja pegawai 00gngelola keuangan skpd honorarium pelayanan kesehatan honorarium peserta kegiatan uang saku honor piket honorarium non pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatan honorarium pegawai honorer tidak tetap non pns) honorarium pelayanan kesehatan honor piketalat laboratorium belanja bahan alat kedokteran pakai habis belanja bahan kenang kenangan cinderamata belanja bahan pakai habisdasar hukum var semumpencrswn semaiseasami |o0000002o0 lo.makanan belanja bahan bibit ikan belanja pupuk obat obatanbahan materialrbayarbb belanja dokumentasi dekorasi belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja iklan publikasi belanja jasa pelayanan kesehatan belanja transportasi dan atau akomodasi belanja jasa pemeriksaan laboratorium uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat belanja kerjasama belanja jasa pengamanan belanja jasa kebersihan belanja tiket karcis, pendaftaran dan yang sejenisnya belanja jasa kantor lainnya. belanja premi asuransi belanja premi asuransi kesehatan belanja premi asuransi tenaga kerja printed simple nomor (jumlah(rp) oo) bertambah (berkurang) dasar hukum urut seaumrenersaan sertwreersaan |o0000002o0 lo.jasa kir belanja surat tanda nomor kendaraan belanja perawatan kendaraan bermotortempatlcd minum rumah dinas belanja pakaian dinas dan atributnya belanja pakaian sipil harian psh.002o00 belanja pakaian sipil lengkap psl) belanja pakaian dinas harian pdh) belanja pakaian sipil resmi psr) belanja kelengkapan pakaian dinas atribut lainnya belanja pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan belanja kelengkapan pakaian kerja atribut lainnykursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis pns lainnybelanja pemeliharaan bangunan air irigasi belanja pemeliharaan jaringan instalasi belanja pemeliharaan alat perbengkelan belanja pemeliharaan alat alat kantor belanja pemeliharaan alat alat studio komunikasi belanja pemeliharaan alat pertanian belanja pemeliharaan alat rumah tang|o0.002o00 bo s5a3 belanja pemeliharaan halaman taman tanaman belanja pemeliharaan perlengkapan kantor belanja pemeliharaan alat uji kendaraan belanja pemeliharaan alat alat kesehatan belanja pemeliharaan merelai belanja pemeliharaan hewan ternak belanja pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultan penelitian belanja jasa konsultan perencanaan belanja jasa konsultan pengawas belanja jasa konsultan lainnya belanja barang dan jasa blue belanja barang dan jasa blupajak retribusi belanja pajak bumi dan bangunan pbb) belanja pajak frekuensi belanja jasa retribusi kebersihan kantor belanja reward penghargaan bagi wajib pajak belanja barang dana bos barang dana bos belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber permendagri tahu.02o0 bo.instalasimodal peralatan dan mesin pengadaan alat bengkel bermesin wwwmeliharaan tanaman alat penyimpan sdww.02o0 bo lo.wwwwwwwweraga praktek sekolah www belanja modal peralatan dan mesin pengadaan bidang studi matematik bo lo.d0urut seaumrenersaan sertwreersaan 00x lo. s5a3 belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset tetap renovasi belanja modal blue belanja modal blue tanah belanja modal blue peralatan mesin belanja modal blue gedung dan bangunan belanja modal blue jalan, jaringan dan instalasi belanja modal blue aset tetap lainnya belanja modal aset tak berwujud belanja modal aset tak berwujud software surplus (defioopencairan dana cadangan perda tahun penerimaan kembali pemberian pinjaman mall penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan kembali penerimaan pinjaman pengeluaran tembi ayan daerah pembentukan dana cadangan ooo| pembentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan perda perda perdaa" ''''' # penyertaan modal investasi) pemerintah daerah ooo| badan usaha milik daerah bumi) perusahaan daerah batas perda ttg penyertaan modal pada bumi perusahaan daerah air minum dam) tirta gemilang perda ttg penyertaan modal pada bumi perusahaan daerah aneka usaha dau) perda ttg penyertaan modal pada bumi bpr bkk muntilan perdaooo|tembi ayan netto sisalebim pembiayaan anggarantahun berkenaan gol gol gal amal mmmpppd 'p'p' visa,,!n ajaran pergeseran apbd tahun anggaran urut seseumpenceseman sem lam pen sem ke. iii hcc fc s mns eea,, , pendapatan too n lai pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah dana bagi hasil pajak retribusidi ringkasan penjabaran pergeseran apbd halaman printed simple urut sesetumpenc senang setelampergeseran tm) belanja barang dan jasa belanja modal surplus (defisit) toolcairan dana cadangan penerimaan kembali pemberian pinjaman pengeluaran tembi ayan daerah pembentukan dana cadangan penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pemberian pinjaman daerah tembi ayan netto tool sisalebim pembiayaan anggaran tahun berkenaan oo) gal "hh, ! ''''' e6 ff)f ff: hhhnjabaran pergeseran apbd halaman printed simplepen ajaran pergeseran apbd nn?rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 000m lo. lor la. belanja |. 00e| belanja dak langsung ooo| non kegiatan j j uj u kesehatan lurah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jkkaoo|penyediaan jasa surat menyurat aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, padakomunikasi, sumber daya air dan listrik 000o| ,0o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten magelang, sumber belanja barang dan asa aooyediaan jasa administrasi keuangan 0o00o| ,0o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan kab. magelang, sumber belanja pegawai honorarium pns honorarium pengelola keuangan skpdcetak dan penggandaan belanja cetak belanja penggandaan belanja penjilidan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, y sumber dana dau belanja barang dan asa aoo|0o| ,oo| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan kab. magelang, sumber belanja barang dan asa aooyediaan jasa administrasi kepegawaian ,00l 0o0o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan kebudayaan,. . program peningkatan sarana dan prasarana aparatur aoo| egg pengadaan perlengkapan gedung kantor aoo| eggperalatan gedung kantor aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, sumber dana dau belanja modal aoo|ink0o00| lokasi kegiatan kabupaten magelang, p p sumber dana dau belanja barang dan jasa aookabupaten magelang, dinas operasionaljs memuraaaaaasaaaan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, p sumber dana dau belanja barang dan jasa akenang kenangan cinderamata belanja bahan pakai habis lainnya belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan merelai pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor lokasi kegiatan kabupaten magelang, sumber dana dau belanja barang dan jasa aoo| belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan alat alat kantor rehabilitasi sedang berat gedung kantoindahan dan penempatan gedung lokasi kegiatan kabupaten magelang,makanan dan minuman rapat program peningkatan disiplin aparatur aoo| penjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed shield rara "js memuraaaaaasaaaan rr pembinaan kepala sekolah, guru, penilik, pamong |. 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan belajar, pengawas dan penjaga sekolahcapaian kinerja dan keuangan p y penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar i0. as00000000| 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan realisasi kinerja skpd kebudayaan kabupaten magelang, sumbhield raraomba semarak paud i . 00o| o00sarana prasarana paud |. 10sbelanja bahan pakai habis hanan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya printed shield man ss". ta. . . belanja jasa kantorintik perencanaan pembelajaran paudprinted shield "smear aaaasaaud a80000000, 00o| lokasi kegiatan kecamatan, sumber ppuo00, .o00,1m.gembangan paud unggulan |uang lembur uang lembur pns belanja bahan pakai habis printed shield egg belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja jasa kantor belanja transportasi dan atau akomodoperasional penyelenggaraan paud (bop |. 000o|l lokasi kegiatan kabupaten magelang, paud). . belanja jasa kantor belanja dokumentasi dekorasi belanja tiket karcis, pendaftaran dan yang sejenisnya belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan belanja penjilidan printed shield ingembangan dan keserasian kebijakan aso000000,oo| 00o| pemuda p y razia pelajarara egg pelatihan manajemen osi smp i. so0ooooooo| solestarian dan aktualisasi adat budaya daerah i . 00o| lokasi kegiatan: kab. magelang, ppu sumber dana pad honorarium pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatan printed shield maa .rtunjukan kesenian mandala wisata borobudur |. 000o| o00. . belanja dokumentasi dekorasi nanfestival permainan tradisional |. 000o| lokasi kegiatan kab. magelang, printed simple anna r ed e d x error #:terhadap penuh kepercayaan tuhan i. ma9voodoo| 000o| lokasi kegiatan kab. magelang, ymeprinted shield jumat rp) oo ) bertambah (berkurang) "js memuraaaaaasaaaan rrjuru pelihara benda cagar budaya dan |. m252500000| m252500000| 000o| o00| lokasi kegiatan kab. magelang, makam tokoh bersejarahhield kode jywratp) oo ) bertambah berkurangseminar sejarah a2230enulisan naskah jawa dan geguritan 36a0000000| 00o| lokasi kegiatan kab. magelang, p p u o o sumber dana pad printed shield "smear aaaasaaaankegiatan lomba karya ilmiah tentang cagar |. 00o| lokasi kegiatan kab. magelang, budayaprinted shieldembuatan film dan festival sieaanooooo| st8x47printed simpleestival menoreh kebyar seni kota mungkin, gempita |. 00o|l lokasi kegiatan kab. magelang, borobudur. belanja dokumentasi dekorasiperlengkapan dan peralatan kantor belanja sewa tenda nanegg belanja jasa tenaga ahli struktur narasumber s000o000ooo| 000o| o00| kemah budaya sn305ameran dan sarasehan topan aji ma86300000| 000ol lokasi kegiatan kab. magelang, sumber dana pad printed shield boa soo goo honorarium tim panitia pelaksana kegiatan i . as80000ooo| 000o| o00|dan koordinasi pengelolaan kepada |. 00o| lokasi kegiatan kab. magelang, ppu sumber dana padrinted simple kode jywratp) oo ) bertambah berkurang indataan pendaftaran benda cagar budaya 3namo000oo| 3ra7eliharaan benda cagar budaya i. moooooooo| 00o| lokasi kegiatan kab. magelang, p p u o o sumber dana pad honorarium pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatan ol owl printed simpleperan serta kepemudaan a80000000, 00o| lomba lomba non akademik . sooooooooo|l 000o| o00hield inn belanja cetak dan penggandaan belanja cetak nlomba non akademik smp i. socooooooo| 9o00000000| 0implewajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun eggma. tanm.a nan belanja hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga masyarakatksiapma". tanap p u sumber dana dak belanja barang dan jasamenengahingkatan mutu sarana prasarana pendidikan lokasi kegiatan kab magelang, negeri, swastoperasional lpa dak sumber dana daoperasional lpa dak sumber dana dak belanja pegawaipenjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed shield tem asas, uang lembur nonjasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga ahli struktur narasumber peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan |. so0g60000,oo| so096o00000pegawai honorer tidak tetap non pns) nan uang lembur uang lembur pns nan uang lembur non pns belanja bahan pakai habis l01 amo1. aon belanja perangko, materai dan benda pos lainnya printed shield. . belanja jasa konsultan pengawas peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan smp asna7o0oooss". ta. . . belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultan perencanaan belanja jasa konsultan pengawas bantuan sarana prasarana |. 00o| lokasi kegiatan kab magelang, p p sumber dana dau honorariumbangunan sarana prasarana pendidikan 000opengadaan barang dan jashield ara inn belanja jasa konsultansi . .sarana prasarana pendidikan smp 132796s00000| 00o| lokasi kegiatan kab magelang,uji kompetensi gugus |. mso000000oo| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, bana printed shield kode jywratp) oo ) bertambah berkurang anna r ed e d x error #: honorarium pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatan belanja barang dan jasa i . maasocooool 214as000000| o00| belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor .a20,uji kompetensi gugusprinted shield jumat) oo | bertambah (berkurang s.t rassawaawan kan belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber pendamping operasional bos |. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, ppu sumber dana padnan belanja dokumentasiprinted shieldae5000000, a85hield aa .mbs i . mneooooooo| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, p p sumber dana daudamping bsm |. mo00000000o| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, sumber dana pad uang lembur uang lemburbelanja perjalanan dinas luarpengembangan kurikulum a0000000, a00pengembangan sekolah unggulan sas1s0000000o| lokasi kegiatan kabtim panitia pelaksana kegiatan nan printed shield rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m innjasa tenaga kerja non pegawahield bee ss". ta. . asiswa siswa berprestasi barooooooool garooooo0oo0| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, sumber dana dau belanja pegawai am000000| 00o|rang dan jasa |. 00o| belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantorgabungan organisasi pengelola taman a000000000| a000000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, kanak kanak indonesia gop tki)printed shield kode jywratp) oo ) bertambah berkurang anna wwwyelenggaraan sd lokasi kegiatan kabupaten magelang,jasa pengamanan belanja cetak dan penggandaan printed shield egg perpustakaan i gulden) b00000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, batal printed simple anna wwwrang dan jasa aa53fasilitasi pendidikan ramah anak smplainnya printed shield anna r ed e d x error #: lomba perpustakaan smp i. so0ooooooo| soujian nasional smpprinted simple "smear aaaasaaakelembagaan sekolah |. as00000000| aso0o00000| 000o| o00printed shieldoperasional bos smp |. more2cbooosmp terbuka m0. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, ppu sumber dana dau printed simple maa honorarium tim panitia pelaksana kegiatan som000ooo| soaooooool 000o| o00s pengendali mutubsm smp i. so0ooooooo| so00000000urikulum smpserta kegiatan uang saprinted simple rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00msmp aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, pgembangan sekolah unggulan smp lokasi kegiatan kabupaten magelang, oo obelanja bahan bibit tanaman belanja bahan peralatan praktik percontohan belanja jasa kantor belanja dokumentasi dekorasi belanja jasa kantor lainnya.persenjataan non senjata api ma. ta. nan penjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed shield rara belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat keamanma. nan belanja modal aset tetap lainnya pengadaan alat olah raga lainnya beasiswa siswa berprestasi smp boooooooo,oo| c0000000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, oo o sumber dana dau belanja pegawai kesooooool les00o0oo0| 00o|jasa kantor .gembangan pendidikan dewan |. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, pendidikan) p sumber dana dau honorarium pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatan printed shield inn belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor belanja jasa kantor belanja air nan belanja surat kabar majalah belanja dokumentasi dekorasi belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja kerjasamsmp gulden) s000000o| 9s0000000| o0o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, pendampingara anna r ed e d x error #: fasilitasi pendidikan ramah anakkerjasamaji kompetensi anak i0. asprinted shield ara innnan work shop penyusunan perencanaan pembelajaranprinted shield ararogam peningkatan dan pengembangan pengelolaan 00o|l keuangan daerah p y pengelolaan aset 00o|leasiswa pendidikan menengah sma tn) |. sasoooooool sasooooooo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, spp printed shield ara anna r ed e d x error #:rtunjukan kesenian wayang kulit orang, ketoprak) |. desa2000000| s6s42000000| lokasi kegiatan kab. magelang, ppuprinted shield aagiriman kesenian luar daerah mn20000000| 00o| lokasi kegiatan jawa, luar jawa, p p uo o sumber dana pad belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor belanja bahan material . . belanja bahan obat obatan belanja jasa kantor belanja dokumentasi dekorasi. printed simple rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m soo hah soo soo ooh belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah fasilitasi upacara tradisi aoo| lokasi kegiatan kab. magelang, sumber dana pad belanja pegawai aoo|usunan perda pelestarian warisan cagar budaya aoo| lokasi kegiatan kab. magelang, daerah sumber dana pad belanja pegawai aoo| penjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed shield innartisipasi masyarakat dalam |. soooooooool s00000000o0| 00o| membangun desa fasilitasi pengelolaan hibah bansos |. soooooooool s00000000oss". ta. . . belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar i . socoooooool s000000000| 000o| o00| lokasi kegiatan kabupaten magelang, masyarakat pkb)fasilitasi penguatan kelembagaan lkp untuk i. is00000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, akreditasi bangun luncuran sumber dana dau honorarium pnsprinted shield bee teyelenggaraan pendidikan paket bangun i . 00ofasilitasi rintisan taman bacaan masyarakat i. so0ooooooo| so00000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, tbm) desa vokasieran pnf tingkat propinsi dan pameran desa vokasi i. so0ooooooo| so00000000| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, ban printed simple rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m anna belanja pegawai aoo| honorarium pns honorarium tim panitia pelaksana kegiatanakreditasi pnf aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, ppu sumber dana dau belanja pegawai aoo| rrebr e#e penjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed simple "smear aaaasaaaanyelenggaraan pendidikan paket bangun |. m00000000. .jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber printed shield anna r ed e d x error #: pengembangan kurikulum pfi a000000000| a0unik paketprinted simple innket |. sm.o0o000ooo| 37a.kejar paket |.rogram pnf t00000000ara .meraasasaaawaupaya pencegahan penyalahgunaan narkoba |. 00o| . pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi |. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, pemudaprinted shieldmutu pendidik dan tenaga 00o| kependidikan p y fasilitasi bintik penulisan karya ilmiah guru, penilik, am0000000, 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan dan pengawaskompetensi penelitian tindakan aes. 1es. 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan kelas ptk tk, sd, slb, smp, sma, smk) pukode jywratp) oo ) bertambah berkurang anna r ed e d x error #: belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor belanja jasa kantor . belanja jasa kantor lainnya. . nkinerja kepala sekolah |.intik peningkatan kompetensi guru kelas 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan printed shield ara "js memuraaaaaasaaaan rrataan, pemerataan dan pemberdayaan guru am0tea printed shield arailihan pendidik dan tenaga kependidikan m0000000, 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan berprestasia.s belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber |. an6so0o0ooo| atesooooo0| o00| bintik peningkatan kompetensi guru mapel i . es6. e56. 9studi lanjut s1 pendidik dan tenaga kependidikanara annapeningkatan kreatifitas pegawai i . socoooooool s000000000|transport pendidik paud |. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, uang lembujasa tenaga kerja non pegawai printed shieldksanaan sertifikasi guru dan pengawasapat kerja dinas pendidikan dan stakeholder |. 3s0. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, pendidikan dan kebudayaan uu sumber dana dau honorariumprinted simple kode jywratp) oo ) bertambah berkurang inn belanja jasa kantor belanja dokumentasi dekoriapan dan pembekalan calon kepala sekolah, 00o| penilik, dan pengawash printed simple "js memuraaaaaasaaaan rr fasilitasi beasiswa yang terakreditasi untuk i. socooooooo| 9o00000000| 000o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan penduduk miskin puossa sekolah negeri) ma2522a250printed shield bee tem. belanja penggandaan belanja barang dana bos barang dana bos pemberian honor dan pelayanan administrasi guru dan erooooo0ooo| c8. 00o| lokasi kegiatan dinas pendidikan dan pegawai yang teranulir73a.penelitian ras, raps |.egg bintik pengelolaan keuangan s0000000,tkn pembina |. 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang,printed simple boa soo soo soo belanja airpemeliharaan sarana dan prasarana lainnya profil pendidikan (dan penelusuran data apk) |. 3s0dampingan operasional dapodik aso000000,orang dan jasa i. sse0voodoo| 0o| lho hah printed simple .apdb as0000000,00rbayar . .printed simple ara belanja jasa tenaga ahli struktur narasumber |. 2s0000000o| 000o| akreditasi sd, smp a0000000, a00.pendidikan skb kabupaten magelang an6a000000o| 00o| lokasi kegiatan kabupaten magelang, ppu sumber dana daunan belanja air belanja listrik printed shield rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m boa soo hah soo goobelanja pajak retribusi belanja jasa retribusi kebersihborobuduola boangluwa p u sumber dana dau belanja pegawai penjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed simple .aatransportasi dan atau akomodasi belanja cetak dan penggandaan belanja cetak 72a.upt disdikbud kecamatan |. basoooooool 6es0n00000| 00ol lokasi kegiatan kabupaten magelang, lumbung sumber dana dau uang lembur uang lembur non pns printed simple rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m aadukuse,araan pendidikan upt disdikbud kecamatan aoo| lokasi kegiatan kabupaten magelang, sawamuntilpenjabaran pergeseran apbd dinas pendidikan dan kebudayaan halaman printed shield jumat) oo ) bertambah) kurang) rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m annamertoyudeggtempur.kajor.akaliangkribandocandimulyo p u sumber dana dau belanja pegawai uang lembur uang lembur pnlokasi kegiatan kabupaten magelang, pakis p a a aalarabagtegalrejo sumber dana dau belanja pegawai aoo|secang p ujasa aoo| belanja bahan pakai habis o00|industri p sumber dana dau belanja pegawai aoo| uang lembur uang lemburrevisi renstra i. so0ooooooo| so00000000cegahan dini dan penanggulangan korban |. 2s0000000, 00o| bencana alam pelatihan simulasi bencana alam bagi anak dan"js memuraaaaaasaaaan wwe trw: belanja barang dan jasa ms3ooooooo|mbinaan dan pengembangan aparatur |. ms0000000o| penilaian angka kredit pak) aso000000,oohield .akasus kepegawaian i0. asimplesa: pen ajrekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 000m s3o la. pendapatan ooo| dana peri mangan ooo| bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak 000apa. boo3 ho. |o0. |.sanitasi informasi resmi dari kementrian keuanganaoo|ar.a ntuan keuangan dari provinsi atau pemerintah aoo| daerah lainnya bantuan keuangan dari provinsi bantuan keuangan dari provinsi. dana desa abelanja dak langsung non kegiatarasasrtumpercese ran sere lamp geseran oo) (rd aa . .nan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa mantingkangokan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan tempuranmeranakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan kaliangkrikbalekertokan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan candimulyobelanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa candi.kanoohe".srtumpercese ran sere lamp geseran oo) (rd aa. .m.a.ooh" . belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa kenangan kan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan sawangankbelanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa melayuosuli belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa sedayu kanbelanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa desookan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa wilayah kecamatan kajoran" . .kan.tenrasaaawa.hah sooo hah so.s .belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa gunussaaawas. tanamannanns. tan.belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa mantinganlumbungs. merasanasaaaamertoyudan.ten raaaaaaasawnykanransaaawa. tan .aasaaaakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana desa wilayah kecamatan galak .mearassaaawategalrejo. . rasakan belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa wilayah kecamatan salamanartumpenceseran seraampencesenan ot) aan aanprinted shield rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) saat aanprinted simpletersangedebelanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa ketunggeng printed simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) dea ant aanprinted shield rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) denda bnn aanprinted simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) bnn aan aanprinted shield rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) teeprinted shield rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) yoo lao yelbelanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa kaliangkrik printed simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) desa denda bnn mon aanprinted simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) bee aan aanprinted shieldprinted simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) nat aprinted simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) tes denda men mao aanprinted simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) ben aan belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa lebak belanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa wilayah kecamatan tegalrejowilayah kecamatan secang printed simple rekening seartumpenceseran seraampencesenan ot) desa desa aanbelanja bantuan keuangan dari alokasi dana desa add) kepada pem. desa industriprinted simple rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran 00m men ian abelanja tidak terduga surplus (defisit) ko i ) ) ) w pembiayaan daerah penari maan tembi ayan daerah ooo| sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran aoo| mukaca9m396086oo| pencairan dana cadangan pencairan dana cadangan perda tahun penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan kembali penerimaan pinjaman pembentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan perda perda perda penyertaan modal investasi) pemerintah daerah 000o| badan usaha milik daerah bumi) perusahaan daerah batas nan perda ttg penyertaan modal perusahaan daerah air minum dam) tirta gemilang ora ttg penyertaan modal perusahaan daerah aneka usaha dau) pra ttg penyertaan modal bpr bkk muntilanpematavaanemto ancenmsnsoo| mosasmsansan| aaa| printed simple rekening senetuapencesenan |seretampeneesean| tes tee desa bec mehield |
yen ya wapvperlu diubah dan ditambah . rp. urusan hukum, dikurangkan dengan . rp. jawatan harta peninggalan dan balai balai harta peninggalan, dikurangkan dengan.ork. rp. jawatan ketentaraan, pendidikan paksa dan reklasering, ditambah dengan . rp. men aa! mula presiden republik indonesia kantor pemilihan dewan perwakilan rakyat dikurangkan dengan . rp. jawatan imigrasi, ditambah dengan rp. jawatan pendaftaran tanah, dikurangi kan dengan. rp. kantor milik perindustrian dikurangi kan dengan. rp. pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan .voodoo rp. bab penerimaan). berikut mata anggaran dituliskan: penerimaan uang retribuslembaran negara nomor tahun man watperkiraan setelah setelah baru ditambah dikurangi dengan kan dengan berbagai bagai pe penerimaan. .l. berbagai bagai pe penerimaan. iia. (baru) penerimaan uang retribusi. disetujui d.p.r. dalam rapat pleno terbuka ke pada hari jum'at tanggal november kutipan: lembaran negara tahun yang telah dicetak ulang: . b": tunggal undang undang tahun lembaran negara tahun orang, termasuk kepala dan wakil kepala daerah istimewa. ii.karno diundangkan pada tanggal maret menteri kehakiman, ttd g.a. mangkok menteri dalam negeri, ttd sanksi hardjadinatserdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda republik indonesia, kini masih diatur dalam pelbagai peraturan pemerintah, bahwa dianggap perlu untuk menyusun ketentuan yang berhubungan dengan kedudukan keuangan pejabatsehat. memutuskan mencabut peraturan peraturan tersebut dalam undang undang. tentang jumlah gaji perdana menteri, wakil wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda. perdana . mulan yes wat presiden republik indonesia (l) perdana menteri republik indonesia untuk selanjutnya dalam undang undang ini disebut perdana menteri mendapat gaji sejumlah rp. (tiga ribu lima ratus rupiah) sebulan. wakil perdana menteri republik indonesia untuk selanjutnya dalam undang undang ini disebut wakil perdana menteri mendapat gaji sejumlah rp. , (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. menteri republik indonesia untuk selanjutnya dalam undang undang ini disebut menteri mendapat gaji sejumlah rp. (tiga ribu rupiah) sebulan. menteri muda republik indonesia untuk selanjutnya dalam undang undang ini disebut menteri muda mendapat gaji sejumlah rp. (tigerdana menteri, wakil wakil perdana menteri, menteri dan menteri mudrumah kediaman dan alat kendaraan. untuk . mulan yes presiden republik indonesia (l)a. untuk perdana menteri, wakil wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda disediakan sebuah rumah jabatan dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas serta perawatan dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh negara. rumah jabatan untuk perdana menteri dan menteri luar negeri diperlengkapi dengan perabot rumah meubilair) jabatan tersebut. kepada perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda diberikan tunjangan yang jumlahnya tergantung dari besarnya rumah dan penayangannya. dasar dasar untuk menutupi ongkos ongkos pelayanan dan pemeliharaan itu, ditentukan oleh menteri keuangan dan menteri pekerjaan umum dan tenaga. tentang tunjangan jabatan perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda. (l) kepada perdana menteri diberikan tunjangan jabatan sejumlah rp. (seribu lima ratus rupiah) sebulan. kepada wakil perdana menteri diberikan tunjangan jabatan sejumlah rp. (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan. kepada menteri menteri muda diberikan tunjangan jabatan sejumlah rp. (seribu rupiah) sebulan. jika perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda merangkap pemimpin suatu kementerian, maka selama merangkap kepadanya diberikan tambahan tunjanganjabatan sejumlah rp. (seribu rupiah) sebulan. jika . maan sehat pip presiden republik indonesia jika perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri mudmendapat penggantinya. tentang biaya perjalanan dinas perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda, diganti menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku. perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri dan menteri muda tidak terbatas dalam memilih alat alat perjalananggota kabinet. tentang tunjangan kecelakaan. bagi . mulan yes presiden republik indonesia bagi perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri atau menteri muda yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat kecelakaan, berlaku peraturan peraturan tentang pemberian tunjangan yang berlaku untuk pegawai negeri. tentang biaya kematian dan tunjangan kematian. (l) apabila perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri atau menteri muda meninggal dunia pada waktu menjalankan kewajibannya atau pada waktu mengadakan perjalanan kunjungan, peninjauan atau pemeriksaan, dalam atau luar negeri, maka biaya pengamanan, pengangkutan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh negara. apabila perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri atau menteri muda, samping tunjangan kematian (satu setengah) kali gaji bulanandisahkan jakarta pada tanggal mei pejabat presiden republik indonesia, ttd santo perdana menteri, ttd juanda.. umum. sebelum undang undang ini, maka ketentuan ketentuan kedudukan keuangan para menteriperaturan tentang tunjangan kecelakaan diwaktu menjalankan dinas bagi para menteri yang masih dianggap layak, kecuali peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang masih perlu diatur tersendiri. kabinet merupakan salah satu alat perlengkapan negara yang mempunyai tanggung jawab yang besar dibidang kekuasaan eksekutif, sehingga para menteri harus mencurahkan seluruh tenaga dan fikiran untuk menyelesaikan tugas itu sebaik baiknya. disamping tugas yang berat itu, maka anggota kabinet tidak dapat merangkap jabatannya: dengan sesuatu jabatan lain, sehingga pendapatannya sebagai menteri adalah penghasilan satu satunya yang diterimanya. oleh karena itu untuk meringankan beban mereka, maka ditetapkan gaji sebesar tercantum dalam undang undang ini. mulan yes sat pip presiden republik indonesia demi untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek, maka kedudukan keuangan menteri muda disamakan dengan kedudukan keuangan para menteri lainnya. s d cukup jelas. bagi para menteri atau keluarganya masih dianggap layak untuk mendapatkan tunjangan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri seperti dimaksudl) peraturan dalam ini adalah seperti yang berlaku bagi ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat. peraturan dalam ini ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri. cukup jelas. diketahui: menteri kehakiman, mangkok. tambahan lembaran negara nomor ann ka) ny kun presiden republik indonesia |
melani ny tarepublik rakyat tiongkok. mengingat dan undang undang dasar: undang undang nomor prp. tahun 1960jo. keputusan presiden nomor tahuntiongkok. antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok dibuat perjanjian persahabatan yang telah ditandatangani pada tanggal april perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan pekijuanda yan pan "aa taat presiden republik indonesiyan pan "aa na, taat. umum. dalam rangka usaha dan pelaksanaan kerangka ketiga dari manifesto politik republik indonesia yang berbunyi: pembentukan satu persahabatan yang baik antara republik indonesia dan semua negara kerjasama membentuk suemikian pula dalam melaksanakan politik yang bebas aktif dan mengingat semangat serta asas asas dasa sila konperensi bandung, maka pemerintah republik indonesia pada tanggal april jakarta telah menandatangani perjanjian persahabatan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat tiongkok. negara republik rakyat tiongkok adalah salah satu negara tetangga kita asia yang telah mendapat pengakuan jure dari pemerintah republik indonesia pada tanggal april dan hubungan diplomatik telah terselenggara semenjak tanggal juni negara republik rakyat tiongkok adalah suatu negara peserta konperensi asia afrika. bandung pada tahun yang dalam melaksanakan politik luar negerinya terdapat persamaan dengan politik luar negeri republik indonesia, ialah dalam hal secara konsekuen menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala manifestasinya. khususnya terhadap perjuangan rakyat indonesia untuk mengembalikan irian barat kedalam wilayah kekuasaan republik indonesia, pemerintah republik rakyat tiongkok selalu memberikan sokongan sepenuhnya. hubungan antara negara republik rakyat tiongkok dan negara republik indonesia adalah baik dan dalam pembicaraan dengan yang mulia wakil perdana menteri menteri luar negeri republik rakyat tiongkok, marsekal chen serta pengiring pengiringnya selama kunjungannya indonesia dari tanggal maret sampai dengan april pemerintah indonesia mendapat kesan yang kuat perlunya diadakan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok. mengingat akan hal hal tersebut atas, demikian pula sesuai dengan pidato yang mulia presiden republik indonesia perserikatan bangsa bangsa pada tanggal september yang berjudul membangun dunia kembali," pemerintah republik indonesia berpendapat adanya satu dasar yang kuat untuk lebih mempererat hubungan persahabatan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok. berhubung dengan itu pemerintah republik indonesia telah menandatangani perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok, satu perjanjian kan pkn yaa taat presiden republik indonesiabersama. perjanjian persahabatan tersebut terdiri dari dankepada dunia luar, demi cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
man pan presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang bank pembangunan swasta presiden republik indonesia, menimbang bahwa garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama telah ditetapkan oleh majelis permusyawaratan. rakyat sementara dengan ketetapan ni mars tanggal desember bahwa pelaksanaan pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama itu telah dimulai pada tanggal januari bahwa dalam melaksanakan pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama itu perlu diadakan usaha usaha yang dapat menggiatkan penyertaan pihak swasta sesuai dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ni mars bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank yang tidak menjalankan usaha usaha bank umum, dan bertugas mengerahkan dan mengikut sertakan semua modal dan potensi (funds and forces) pihak swasta nasional yang progresif serta menjadi sumber pembiayaan bagi usaha usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta, mengingat alat dan undang undang dasar, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat gotong royong, memutuskan . bat pan presiden republik indonesia memutuskan menetapkan undang undang tentang bank pembangunan swasta. babi ketentuan umum. dengan nama bank pembangunan swasta didirikan sebuah bank. bank pembangunan swasta adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas tugas berdasarkan undang undang ini, yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pembentukan bank dimaksudkan dalam bank pembangunan swasta adalah bank yang tidak menjalankan tugas tugas bank umum. bank" ialah bank pembangunan swasta, rapat umum para peserta" ialah rapat umum para peserta bank pembangunan swasta, badan pengawas" ialah badan pengawas bank pembangunan swasta, presiden direktur" ialah presiden direktur bank pembangunan swasta, direksi ialah para direktur termasuk presiden direktur bank pembangunan swasta, peserta". man bat pan presiden republik indonesia (s5) direksi berhak memberikan prokreasi. tata tertib dan cara kerja bank diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh direksi. bab rencana kerja tahunan dan pengawasan oleh pemerintah. selambat lambatnya bulan sebelum tahun buku baru mulai berjalan direksi menyampaikan rencana kerja tahunan kepada badan pengawas untuk disetujui. rencana kerja tahunan memuat secara terperinci proyek proyek yang akan dilaksanakan dan untuk tiap proyek disebut anggaran pembiayaannya disertai penjelasan mengenai sumber dan asalnya, baik dari dalam maupun luar negeri. segala.baru mulai berjalan rencana yang disetujuinya itu sudah sampai kepada pemerintah untuk disahkan. kecuali apabila sebelum menginjak tahun buku baru pemerintahpengesahan . para way pan presiden republik indonesia pengesahan rencana kerja tahunan yang mengenai proyek proyek yang akan dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan kredit luar negeri dilaksanakan dengan mengingat ketentuan tersebut dalam sub. khusus mengenai proyek proyek yang pembiayaannya direncanakan akan bersumber baik sebagian maupun seluruhnya pada kredit luar negeri dan telah disahkan pemerintah, pemerintah memberikan keterangan kepada dewan perwakilan rakyat gotong royong. jl) untuk menjamin agar supaya tugas bank dilaksanakan dalam rangka pembangunan semesta, maka badan pengawas dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan bank diawasi oleh menteri urusan bank sentral. pengawasan teknis perbankan dan perusahaan dijalankan oleh bank indonesia. bab vi. lan pan presiden republik indonesia bab pengawasan. (l) dalam hal hal tersebut dibawah ini badan pengawas dapat memberhentikan anggota direksi dari tugasnya: karena melakukan tindakan yang merugikan bank, karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan bank. badan pengawas dalam hal hal dimana terdapat tuduhan termasuk padaharus diberitahukan oleh badan pengawas kepada yang,harus diadakan oleh badan pengawas dalam waktu (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, pada waktu itu badan pengawas akan menentukan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan sedang anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam sidang itu. s5) jikalau sedang tersebut pada tidak diadakan oleh badan pengawas dalam waktu sedalam . para way pan presiden republik indonesia dalam hal sidang dimaksudkan pada mengambil suatu keputusan yang mengakibatkkepada menteri urusan bank sentral dalam waktu dua minggu setelah keputusan pemberhentian diberitahukan kepadanya. menteri mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan itu dalam waktu dua bulan sejak surat bandingan diterima. selama menteri tersebut pada sub belum mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan, pelaksanaan pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan ditunda keputusan menteri tersebut mengikat kedua belah pihak. pemberhentian sementara karena sebab sebab tersebut pada jikalau kemudian telah dibenarkan oleh menteri merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. jikalau semua anggota direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas mereka, atau oleh karena suatu sebab bank tidak mempunyai direksi, maka badan pengawas untuk sementara dapat menetapkan pengganti pengganti anggota anggota direksi untuk mengurus bank. dalam hal penetapan sementara itu maka segala ketentuan mengenai direksi berlaku bagi pengganti pengganti itu. bab vii. para way pan presiden republik indonesia bab vii surat surat tahunan dan penentuan hasil usaha. jl) tahun buku bank adalah tahun taklim. neraca dan perhitungan laba rugi disusun oleh direksi selambat lambatnya dalam waktu tiga bulan sesudah tahun buku. badan pengawas menyampaikan surat surat tahunan tersebut kepada rapat umum para peserta untuk ditetapkan dan disahkan. penetapan dan pengesahan surat surat tahunan itu oleh rapat umum para peserta memberi pembebasan kepada badan pengawas terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahun buku tersebut. dalam rapat umum yang menetapkan dan mengesahkan surat surat tahunan tersebut, anggota badan pengawas dan atau direksi tidak diperkenankan mewakili peserta. bab viii penggunaan hasil usaha dan dana cadangan jl) dari hasil usaha bersih bank yang telah disahkan menurut disisihkan untuk dana cadangan sekurang kurangnya (dua puluh keseratus). jasa produksi pegawai sebesar (lima keseratus): dana dan jaminan sosial pegawai 5y6 (lima keseratus). sisa hasil usaha bersih setelah dikurangi dengan jumlah jumlah termaksud pada dibagikan kepada para peserta. bab ix. para way pan presiden republik indonesia bab pembubaran. pembubaran bank dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendengar atau ada usul rapat umum para peserta. peraturan pemerintah yang memutuskan pembubaran bank memuat juga panggilan untuk kreditur kreditur bank. pertanggungan jawab pembubaran oleh likuidator dilakukan kepada pemerintah yang memberikan pembebasan dan penggunaan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya. sisa lebih dari perhitungan likuidasi menjadi milik peserta. undang undang ini, termasuk perubahan perubahan dan atau penambahan menambahkannya dikemudian hari, yang mengatur kedudukan hukum bank berlaku sampai dengan hari disahkannya pembubaran itu oleh pemerintah. bab ketentuan ketentuan khusus. pelaksanaan pembentukan bank menurut ketentuan ketentuan undang undang ini dilakukan oleh menteri urusan bank sentral. menteri tersebut pada menetapkan saat mulai bekerjanya banki. bat pan presiden republik indonesia bab ketentuan ketentuan penutup.dapat disebut undang undang tentang bank pembangunan swast ichsan. lembaran negara tahun nomor pan way pan presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang tahun tentang bank pembangunan swasta. umum. hasil karya dewan perancang nasional yang termuat dalam buku kesatu jilid ii, dan iii telah diterima dan ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat sementara dengan ketetapan ii mars sebagai garis garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama pola ini adalah pedoman pelaksanaan tekad dan usaha rakyat indonesia untuk dengan cara berencana dan bergotong royong membangun suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila secepat mungkin tanah air indonesia. agar masyarakat adil dan makmur itu selesainya terlaksana, pemerintah dalam rangka pola pembangunan nasional semesta berencana itu akan mendirikan berbagai bagai proyek semesta seharga rp. milyar dalam jangka waktu sewindu yang semuanya bertujuan menaikkan tingkat hidup jasmani dan rohani rakyat indonesia. demikian pula selama tahapan kedua dan berikutnya dari pola pembangunan negara kita, akan diadakan pula investasi investasi yang akan mempertinggi kapasitas produksi perekonomian kita sehingga tingkat hidup rakyat lebih supertinggi lagi. untuk memobilisasi modal dan menjadi sumber pembiayaan yang tetap bagi usaha usaha investasi proyek proyek pola pembangunan nasional semesta berencana, pemerintah dengan undang undang prp tahun telah mendirikan bank pembangunan indonesia, sebuah bank milik negara yang didirikan antara lain dengan maksud agar usaha usaha pembangunan semesta yang disatu fihak harus digerakkan oleh dan dilakukan dibawah pimpinan pemerintah, dilain fihak dapat dibiayai berdasarkan azas azas ekonomi perusahaan yang layak dan wajar dan sedapat mungkin dibiayai dengan mempergunakan modal dan potensi yang ada dalam masyarakat sendiri. tingkat . lan bat pan presiden republik indonesia tingkat pertumbuhan perekonomian kita, dan dengan demikian kecepatan naiknya tingkat hidup rakyat kita, akan lebih supertinggi kalau modal dan potensi progresif yang terdapat dalam masyarakat kita dapat sebanyak mungkin dikerahkan dan diikut sertakan terealisasi masyarakat adil dan makmur itu, sebagaimana telah digariskan dalam haluan negara kita. dalam hubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek proyek semesta maka usaha usaha swasta dapat merupakan usaha usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek proyek semesta. kedua usaha tersebut dapat saling isi mengisi. oleh sebab itu maka pemerintah, sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama serta amanat pembangunan presiden dan manifesto politik, menganggap bank yang tidak menjalankan usaha usaha bank umum, dan yang dapat menjadi penggerak modal dan potensi progresif didalam masyarakat serta menjadi sumber pembiayaan yang kontinu dari usaha usaha produktif swasta itu, demikian pula memberi arah yang tepat bagi investasi investasi swasta sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh pola pembangunan nasional semesta berencana. dengan demikian terciptalah landasan bagi pengikut sertaan tenaga tenaga dan kekuatan kekuatan swasta yang progresif dalam usaha usaha pembangunan sesuai dengan ekonomi terpimpin. progresif oleh karena pengerahan tenaga tenaga dan kekuatan kekuatan swasta dalam usaha ini ditujukan untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha usaha produksi dan sesuai dengan ekonomi terpimpin oleh karena usaha ini, walaupun pada hakekatnya adanya adalah usaha swasta, sampai taraf taraf tertentu tetap berada dibawah pengawasan dan pemilikan pemerintah serta alat alatnya yang bersangkutan dengan usaha itu. . para way pan presiden republik indonesia demi dalam ini diberikan beberapa ketentuan umum mengenai bank yaitu mengenai bidang usahanya, bentuk hukumnya dan sifatnya. mengenai yang terakhir, sifat bank, dipergunakan perumusan negatif, ya'ni" bank yang tidak menjalankan tugas tugas bank umum". walaupun perumusannya adanya negatif, namun maksudnya dirasakan lebih positif dari pada istilah istilah yang lazim dipakai, seperti bank sekunder, bank pembangunan, badan pembiayaan, dsb. bank umum pada umumnya mengutamakan pemberian kredit jangka pendek, akan tetapi dalam praktek tidak asing pula dalam hal hal tertentu bank umum memberi pinjaman jangka panjang sungguhpun hal ini tidak diingini,o. sifat penciptaan uang inilah yang seharusnya tidak ada pada suatu bank pembangunan. hal inilah yang ditekankan dalam rumusan secara negatif itu untuk lebih menunjukkan sifat bank itu sebagai suatu bank pembangunan. deposito jangka panjang dapat dianggap tidak bertentangan dengan tugas bank pembangunan. yang dimaksud dengan "usaha usaha pembangunan khususnya dibidang produksi yang dilakukan oleh pihak swasta, baik dalam konsideran maupun pada ialah usaha usaha swasta dalam rangka pembangunan semesta". oleh karena banyaknya ragam serta tingkat usaha usaha pembantu dan pelengkap bagi proyek proyek semesta yang dapat dilakukan oleh pihak swasta tadi maka penentuan lebih jelas dalam konsideran dan dictum tidak dicantumkan, juga dengan dasar pertimbangan, bahwa bank dalam rangka sistim ekonomi terpimpin tetap berada dibawah pengawasan pemerintah, sehingga dengan demikian pemerintah dapat mengawasi pengerahan modal dan potensi guna memungkinkan pemberian kredit oleh bank baik secara umum kolektif) maupun secara khusus mengenai setiap kredit (nominatif). perusahaan . lan presiden republik indonesia peserta" ialah warga negara indonesia dan atau badan badan hukum indonesia yang terdaftar sebagai pemilik surat peserta bank pembangunan swasta menurut sub perusahaan swasta" ialah perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada ditangan pihak swasta warga negara indonesia atau sebagian terbesar dari modalnya dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta warga negara indonesia. dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam undang undang ini terhadap bank berlaku segala macam hukum indonesia. (l) bank berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota negara republik indonesia. bank dapat mempunyai kantor kantor cabang atau kantor kantor perwakilan didaerah daerah. bab tugas dan usaha. bank didirikan dengan maksud untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan usaha usaha produksi yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan swasta, dengan djalan memberikan bantuan dalam mendirikan, memperluas dan mempermodern perusahaan perusahaan swasta disektor industri, pertambangan, pengangkutan, pembohongan bangunan dan perkebunan, mendorong . lan presiden republik indonesia perusahaan swasta mana yang dapat meminjam dari bank ditentukan dalam sub dan untuk usaha disektor mana kredit itu dapat diberi disebut secara limitation dalam sub bagian kalimat termaksud pada sub ini "perusahaan yang seluruh modal dan pimpinannya berada ditangan pihak swasta warga negara indonesia" tidak memerlukan penjelasan, selanjutnya bagian kalimat sub seterusnya yaitu "sebagian terbesar dari modal dan pada dasarnya pimpinannya adalah ditangan pihak swasta warga negara indonesia" diberi penjelasan sebagai berikut. sesuai dengan politik negara mengenai domestic capital: (termasuk modal bukan asli yang sudah menetap indonesia) yang progresif, lagi pula yang sanggup membantu terlaksananya program pemerintah maka modal tersebut akan diberi tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha usaha kita untuk memperbesar produksi dilapangan perindustrian dan pertanian dan harus pula dipergunakan dalam pembangunan. ada kemungkinan besar bahwa modal bukan asli itu akan bekerja sama dengan modal asli dalam perusahaan swasta, maka karenanya dipandang tidaklah wajar perusahaan campuran sedemikian, sama sekali dikecualikan dari kemungkinan meminjam dari bank, asalkan syarat syarat disebut dibawah ini dipenuhi: sebagian terbesar dari modalnya ada ditangan pihak swasta warga negara indonesia dan tidak ada hak untuk mentransfer laba atau modalnya keluar negeri. pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga negara indonesia. pengertian istilah "pada dasarnya" disebut disini adalah untuk menunjukkan politik haluan negara bahwa demi kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pembangunan ekonomi nasional yang kuat memang sewajarnyalah seluruh pimpinan perusahaan campuran ada ditangan warga negara indonesia. akan . pan way pan presiden republik indonesia akan tetapi mengingat keadaan keadaan yang nyata sekarang ini serta untuk dapat menampung kebutuhan yang masih akan nampak dalam hal hal tertentu dalan masa transisi ini adalah bijaksana untuk dengan tetap memegang teguh prinsip tersebut untuk sementara demi untuk melancarkan serta mempercepat pembangunan pada tingkat pertama dalam masa transisi memungkinkan sekedar peranan dalam pimpinan sebagai menetap itu. dalam ha hal tertentu itu menteri urusan bank sentral berwenang untuk memberi izin penyimpanan tentang komposisi pimpinan perusahaan swasta dengan pengertian bahwa sebagian terbesar dari pimpinan haruslah warga negara indonesia. untuk menggambarkan prinsip tadi dan untuk memungkinkan penyimpangan terbatas oleh menteri tersebut, tampa menyalahi dictum undang undang, digunakan istilah "pada dasarnya". dalam ini lebih ditegaskan lagi status hukum bank. jelaslah bahwa badan hukum ini bukan perseroan terbatas yang didirikan sebagai hasil bersesuaian kehendak antara perseorangan, akan tetapi kedudukannya sebagai badan hukum itu diperolehnya dengan ketentuan undang undang. namun demikian dalam menjalankan usahanya serta hak dan kewajiban kewajiban para pesertanya bank menurut ketentuan ketentuan dalam undang undang ini berpedoman kepada aturan aturan tentang perseroan terbatas yang telah dipahami oleh dunia pengusaha pada umumnya. pembukaan cabang sesuatu daerah bukanlah suatu hal yang mudah oleh karena antara lain harus pula diperhatikan adanya faktor faktor obyektif memungkinkan pembukaannya. sudah barang tentu bahwa pembukaan cabang cabang tidak akan terlepas dari pimpinan dan bimbingan pemerintah, oleh karena tentunya rencana para way pan presiden republik indonesia untuk mendirikan cabang akan terlebih dahulu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan atau rencana perubahan kerja tahunan yang baru dapat dijalankan bank setelah disyahkan oleh pemerintah. lagi pula pembukaan sesuatu cabang sesuatu daerah yang menurut pertimbangan keadaan faktor faktor obyektif telah cukup ada dan terlupakan oleh bank pemerintah dapat memberi petunjuknya dalam pengesahan rencana kerja tahunan tadi untuk mendirikan cabang bank itu. oleh karena itu usaha bank adalah pembangunan didalam negeri sedangkan pengerahan modal dari luar negeri dibuat kan tangan pemerintah (i.c. bank sentral) tidaklah perlu bagi bank untuk membuka cabang perwakilan diluar negeri. dan didalam kedua ini ditetapkan fungsi, lapangan usaha dan kegiatan kegiatan operasional bank. adapun fungsi bank ialah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan menengah bagi kegiatan kegiatan usaha swasta dalam rangka pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama dan rencana rencana berikutnya. dalam menunaikan fungsinya itu bank menjalankan memobilisasi modal, pemupukan modal, penyertaan modal, penilaian ekonomis dan penelitian teknis berbagai usaha serta turut membantu peraturan organisasi dan management usaha usaha itu. bank bekerja bersama dengan lembaga lembaga keuangan lainnya dalam usaha memajukan dan mendorong penyertaan serta mengerahkan tenaga tenaga dan kekuatan kekuatan swasta yang progresif dalam usaha usaha pembangunan. lapangan bergerak bank ialah didalam sektor sektor perindustrian menengah kecil, perkebunan, pertambangan menengah ringan, pengangkutan dan pembohongan pekerjaan umum, serta bersifat komplementer dengan proyek proyek pola pembangunan nasional semesta berencana, dengan jalan mendirikan, memperluas dan mempermodern usaha usaha dalam sektor sektor tersebut, kecuali yang diusahakan sendiri oleh pemerintah. pengertian . man bat pan presiden republik indonesia pengertian jangka panjang dan menengah pada umumnya mengikuti pengertian yang diberikan oleh dunia perkreditan. selain hal itu dihubungkan dengan sifat proyek untuk mana diminta pinjaman (misalnya mendirikan perkebunan sifatnya kredit investasi, sesudah dibangun maka untuk meneruskan usaha masih memerlukan modal kerja pertama), maka patokan jangka waktu juga menentukan apakah kredit itu termasuk jangka panjang, menengah atau pendek. hal terakhir ini bermain mainan ditiap negara. yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang pada umumnya ialah pinjaman pinjaman yang jangka waktunya lebih dari kira kira tahun. pinjaman jangka menengah pada umumnya ialah pinjaman pinjaman yang jangka waktunya antara dan kira kira tahun. untuk memperoleh sumber sumber keuangan yang diperlukan, bank dimana perlu mengadakan pinjaman didalam dan diluar negeri, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. bahwasanya pinjaman dari luar negeri sungguhpun pada dasarnya bank dapat melakukannya secara langsung harus dengan persetujuan pemerintah, menggambarkan selain kepemimpinan pemerintah terhadap semua kredit dari luar negeri, mempunyai makna pula bahwa hal itu akan juga ditinjau dari sudut manfaat ekonominya yang dapat diperoleh dengan pinjaman itu dan kesanggupan dimasa datang untuk pembayaran kembali pinjaman, tanpa melupakan politik luar negeri kita, yang bebas dan aktif. selain itu bank dapat pula menjalankan usaha usaha menghimpun tabungan (simpanan simpanan berjangka) dari masyarakat. didalam menyalurkan kredit kredit jangka panjang dan menengah. bank bekerja sama dengan bank bank umum lainnya, baik milik negara maupun swasta nasional dan bank pembangunan daerah, dengan demikian diciptakan iklim kerja sama yang saling membantu, dimana prinsip pembagian tugas (spesialisasi) perbankan dinyatakan dengan lebih tegas. pada dasarnya bank hanya mempunyai hubungan pemberian kredit dengan perusahaan perusahaan yang dibiayai. akan tetapi bila diperlukan bank juga dapat memberikan . way pan presiden republik indonesia memberikan "modal pekerjaan" sehingga menjadi "partisipasi". bahkan dalam usaha usaha yang mempunyai peranan strategis bank dapat tampil kedepan sebagai pelopor. walaupun demikian partisipasi bank sekali kali tidak boleh bersifat tetap dan harus dilepaskan secepat cepatnya. bank mempunyai dua macam modal, yaitu modal dasar dan modal permulaan. modal dasar merupakan target dalam struktur modal bank yang kelak akan merupakan dasar perbandingan antara jumlah modal yang disetor dengan jumlah kewajiban bank. untuk mem berikan sekedar jaminan yang layak bagi pihak ketiga diperlukan perbandingan yang rendah. pertimbangan pertimbangan praktis menghendaki bahwa culture surat peserta atas nama ditetapkan agak tinggi, namun demikian tetap diharapkan agar penyertaan umum dalam modal bank akan luas sekali dan merata. modal permulaan bank, yaitu modal dengan mana bank memulai bekerja tanpa terlampau banyak membuang waktu mengumpulkan modal permulaan. hal imi tidak mempengaruhi kegiatan bank oleh karena dalam dunia usaha perbankan modal sendiri tidaklah menjadi ukuran besarnya aktivitas sesuatu bank. besarnya aktivitas sesuatu bank dalam kenyataannya lebih tergantung kepada sumber sumber keuangan lainnya yang dapat tersedia atau dapat dimobilisasikan oleh bank itu. namun demikian, bank juga mempunyai tujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin modal yang masih terpendam kedalam sektor produktif oleh karena itu majalah kiranya untuk menetapkan jangka waktu tertentu tahun) dalam masa mana modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh, sedangkan dimungkinkan pula perpanjangan waktu itu oleh pemerintah untuk sesuatu masa yang tidak melebihi tahun. mengenai pekerjaan badan hukum indonesia hanya dimungkinkan dengan dua syarat yaitu sebagian. lan pan presiden republik indonesia sebagian besar modal badan hukum itu harus ditangan warga negara indonesia dengan pengertian bahwa badan itu tidak mempunyai hak untuk mentransfer modal dan labanya keluar negeri. pimpinan pada dasarnya harus ditangan warga negara indonesia. mengenai arti "pada dasarnya" dapat ditunjuk disini pada penjelasan dengan "hasil usaha usaha yang sah" dimaksud usaha usaha yang tidak bertentangan dengan hukum. cukup jelas.cukup jelas kekuasaan tertinggi dalam bank pada dasarnya pada rapat umum para peserta, akan tetapi kekuasaan ini untuk sebagian besar didelegasikan sepenuhnya kepada badan pengawas. pimpinan bank yang terdiri dari badan pengawas dan direksi menjalankan usaha usaha bank untuk dan atas nama rapat umum para peserta itu. cukup jelas. . bat pan presiden republik indonesia anggota anggota badan pengawas adalah wakil wakil yang dipilih oleh rapat umum para peserta untuk mewakili mereka dalam pekerjaan menjalankan usaha usaha bank. untuk memelihara kontinuitas dalam pekerjaannya, masa jabatan anggota badan pengawas ditetapkan empat tahun. sesuai dengan ketentuan m.p.r.s., ketua badan pengawas ditunjuk oleh pemerintah selama bank masih mempunyai hutang hutang kepada pemerintah. keharusan ini tidak akan ada lagi kalau hutang hutang bank kepada pemerintah sudah digunakan. badan pengawas adalah badan yang yang menentukan garis garis besar kebijaksanaan usaha usaha bank berdasarkan suatu rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan skala skala prioritas dan target target pola pembangunan nasional semesta berencana. selain itu badan pengawas bertugas mengawasi segala usaha bank dan memajukan kepentingan kepentingan bank serta menjaga agar bank terhindar dari tekanan tekanan pihak luar. untuk menjamin suatu kerja sama yang baik maka badan pengawas diberi kekuasaan untuk mengangkat anggota anggota direksi. mengenai pemakaian wewenang menentukan kebijaksanaan bank yang didelegasikan oleh rapat umum para peserta kepada badan pengawas, badan pengawas setiap tahun wajib memberikan laporan kepada rapat umum para peserta dan kepada menteri urusan bank sentral. dengan laporan ini pemerintah melalui menteri urusan bank sentral dapat mengikuti perkembangan bank sebagai perusahaan. untuk menjaga akibat akibat pertentangan kepentingan, maka anggota badan diwajibkan untuk memberitahukan kepada badan pengawas dan direksi kepentingan kepentingan mereka dalam suatu perusahaan yang kebetulan meminta bantuan kredit atau bantuan lainnya dari bank. yang . bara way pan presiden republik indonesia yang dimaksud dengan kepentingan langsung dalam ini ialah penjabat sebagai anggota direksi dan atau memiliki saham berhak suara dalam perusahaan yang bersangkutan. penentuan jumlah anggota direksi akan didasarkan kepada kebutuhan yang nyata berhubung dengan perkembangan aktipitet bank dan tidak semata mata atas bunyi dictum ini, demikian kepada kegiatan supaya biaya tetap yang tidak tergantung kepada kegiatan perusahaan (overheadcost) senantiasa seimbang dengan aktipitet bank,mempengaruhi sangat perhatian dan daya kerja mereka dalam bank. tidak termaksud dalam hal ini jabatan jabatan yang dipikirkan oleh pemerintah (misalnya duduk dalam panitia negara) asal saja tidak menghalang halangi tugasnya sehari hari pada bank. ketentuan ketentuan untuk menjaga akibat akibat pertentangan kepentingan berlaku juga untuk anggota anggota direksi sebagaimana berlaku untuk anggota badan pengawas. cukup jelas. . fak way pan presiden republik indonesia didalam ini terlibat pembagian kekuasaan wewenang antara badan pengawas dan direksi. walaupun badan pengawas yang menentukan garis garis besar kebijaksanaan bank, namun yang memutuskan pelaksanaannya adalah direksi. demikian pula kekuasaan mengurus kekayaan bank dan menjalankan tindakan tindakan penguasaan dan pemilikan terhadap kekayaan itu, serta pula kekuasaan mewakili bank didalam dan diluar pengadilan adalah pada direksi. akan tetapi anggota anggota direksi bertanggungjawab atas kerugian kerugian yang diderita bank oleh karena perbuatan perbuatan yang dilakukannya diluar kekuasaan wewenangnya. dengan pemberian prokreasi dimaksudkan disini, bahwa direksi bank dapat menunjuk orang tertentu, baik dari kalangan direksi maupun pegawai bank ataupun orang lain dengan kuasa untuk mewakili bank didalam dan diluar pengadilan. isi kuasa yang diberikan tergantung pada isi surat kuasa yang bersangkutan. rencana kerja tahunan pada hakekatnya memberikan pimpinan (arah) kepada usaha usaha bank dari tahun ketahun. dalam rencana kerja tahunan yang akan merupakan anggaran belanja pembiayaan untuk tahun tertentu itu telah digariskan usaha yang hendak dijalankan oleh bank maupun dari sumber sumber pembiayaan akan didapatkan. rencana kerja tahunan ini dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana dan keinginan keinginan kebijaksanaan umum pembangunan dan perekonomian pemerintah. hal ini dijamin dengan keharusan disahkannya rencana kerja tahunan tersebut oleh pemerintah sebelum dilaksanakan. yang dimaksud disini dengan kata pemerintah" demikian pun dalam lain ialah wakil menteri pertama bidang keuangan. pemberitahuan . pare way pan presiden republik indonesia pemberitahuan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat gotong royong disebut pada dilakukan dalam rangka pembicaraan mengenai anggaran pendapatan dan belanja pembangunan. perlu ditegaskan pula disini, bahwa pengesahan pemerintah terhadap rencana kerja tahunan, sepanjang mengenai rencana kredit luar negeri belum berarti bahwa kredit yang bersangkutan sudah dengan sendirinya dapat dijalankan oleh bank. hal itu baru dapat dijalankan setelah ada persetujuan pemerintah mengenai pinjaman luar negeri itu, satu demi satu menurut ketentuan disebut dalam dan pengawasan dari segi politik ekonomi atas pimpinan bank dilakukan oleh menteri urusan bank sentral, sedangkan pengawasan dari segi teknik perbankan dan pelaksanaan dilakukan bank indonesiamaka badan pengawas dapat memberhentikan sementara atautentangan dengan kepentingan bank. akan tetapian dalam waktu satu bulan sesudah tindakan pemberhentian sementara diambil oleh badan pengawas. kegagalan kelalaian badan pengawas mengadakan sidang termaksud dalam jangka waktu sebulan itu membawa akibat pemberhentian sementara itu batal menurut hukum. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta bandingan terhadap keputusan sidang badan . presiden republik indonesia mendorong dan memajukan penyertaan modal swasta dalam perusahaan perusahaan termaksud pada sub jl) untuk melaksanakan maksud tersebut dalam bank berusaha: memberikan pinjaman pinjaman jangka panjang dan menengah, menyediakan dana dana untuk re investasi dengan djalan penjualan atau pemindahan hak surat surat berharga milik bank dan dengan djalan investasi berputar secepat mungkin dianggap layak, sehingga partisipasi bank tidak bersifat menetap, dengan persetujuan pemerintah mengadakan pinjaman pinjaman dari luar negeri baik berupa valuta asing maupun berupa rupiah untuk pembangunan didalam lapangan ekonomi seperti tersebut dalam sub dengan ketentuan bahwa penggunaan pinjaman pinjaman itu dilakukan dengan pengawasan pemerintah: menyediakan memberikan dan membantu mendapatkan bantuan bantuan teknis, organisatoris dan administratif, melakukan tugas tugas lain yang lazim bagi sebuah bank yang tidak menjalankan tugas tugas bank umum. dalam melaksanakan tugas dan usahanya, umumnya dalam menyalurkan kredit kredit jangka, panjang dan menengah, bank bekerja sama dengan bank bank negara dan bank bank swasta lainnya usaha usaha termaksud pada dan disesuaikan dengan program pemerintah tentang pembangunan nasional semesta berencana peraturan dan perundang undangan negara berkenaan dengan pembangunan serta pinjaman pinjaman luar negeri. bab iii. pan presiden republik indonesia badan pengawas dimaksud itu, bila keputusan itu mengakibatkan pemberhentian anggota direksi itu. bandingan dimajukan secara tertulis disertai alasan alasan kepada menteri urusan bank sentral paling lambat dua minggu sesudah diambil putusan pemberhentian oleh sidang badan pengawas disebut itu.badan pengawas. cukup jelas. berapa besar jumlah cadangan setinggi tingginya kelak dapat ditentukan oleh badan pengawasan dan direksi dengan persetujuan pemerintah. oleh karena bank didirikan dengan undang undang maka walaupun pemilik dan pengurusnya adalah orang orang swasta, namun pembubaran bank dan penunjukan likwidaturnya diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan likwidaturnya memberikan pertanggungan jawab pembubaran kepada pemerintah. meskipun demikian sisa lebih dari perhitungan likuidasi menjadi milik para peserta yang akan dibagi bagikan oleh pemerintah kepada yang berhak. . lan pan presiden republik indonesia dengan diundangkannya undang undang tentang bank pembangunan swasta ini, bank tidak dengan sendirinya telah berdiri. untuk itu masih perlu adanya usaha usaha persiapan serta tindakan tindakan lain yang memungkinkan bank dapat memulai bekerja. namun demikian akan diusahakan menteri urusan bank sentral agar supaya bank dapat berjalan selepas mungkin setelah undang undang ini ditetapkan. wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan pembentukan bank ini diberikan kepada menteri urusan bank sentral. organisasi organisasi kaum usaha swasta kiranya pada tempatnya menjadi pendukung utama dari pada usaha mengikut sertakan tenaga tenaga dan kekuatan kekuatan swasta yang progresif dalam usaha usaha pembangunan ini. cukup jelas.n pan presiden republik indonesia bab iii modal dasar dan sumber keuangan lain dari bank. (l) modal dasar bank adalah rp. (satu milyar rupiah) terbagi atas helai surat peserta atas nama rp. (sepuluh ribu rupiah), bank memulai usahanya dengan modal permulaan sebesar rp. (seratus juta rupiah), surat peserta hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan badan hukum indonesia yang pada dasarnya pimpinannya ada ditangan pihak swasta warga negara indonesia dan yang tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri. modal disebut pada sub sudah ditempatkan dan disetor penuh dalam waktu tahun terhitung semenjak saat mulai bekerjanya bank dimaksudkan dalam masa waktu tersebut dapat diperpanjang oleh pemerintah untuk selama lamanya tahun. bank dapat memperkuat keuangannya dengan hasil usaha usaha yang sah. pemerintah dapat memberi pinjaman kepada bank dengan syarat syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. bank tidak boleh membeli kembali surat surat peserta bank. s5) surat surat peserta dapat dialihkan dengan cara cara yang akan ditetapkan oleh badan pengawas dan direksirepublik indonesiarepublik indonesia untuk tahun . man wap! presiden republik indonesia bagian anggaran perusahaan negara i.b.w. yakni: bagian i.b.w. xvii perusahaan reproduksi dari percetakan dari dis.hmutusan hubungan kerja perusahaan swasta presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang samping tani harus menjadi kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil dan makmur, seperti tersebut dalam manifesto politik, beserta rinciannya, perlu segera dikeluarkan undang undang tentang pemutusan hubungan kerja perusahaan swasta, mengingat serta undang undang dasar,cabut regering ontslagrecht voor bepaalde niet europe arbeiders" staatsblad dan peraturan peraturan lain mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tersebut didalam kitab undang undang hukum perdata sampai dengan oud dan sampai dengan yang berlawanan dengan ketentuan ketentuan tersebut didalam undang undang ini. ui. menetapkan undang undang tentang pemutusan hubungan kerja perusahaan swasta. . mulan, pkn presiden republik indonesia (l) pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. pemutusan hubungan kerja dilarang: selama buruh(dua belas) bulan terus menerus, selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara yang ditetapkan oleh undang undang atau pemerintah atau karena menjalankan ibadat yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui pemerintah. bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh. (d0) bila perundingan tersebut dalam nyata nyata tidak menghasilkan bersesuaian paham, panitia daerah), termaksud pada undang undang tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan lembaran negara tahun bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan, dan dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat panitia pusat) termaksud pada undang undang tersebut atas bagi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran. pemutusan. man, bag? presiden republik indonesia pemutusan hubungan kerja secara besar besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar besaran. izin termaksud pada tidak diperlukan, bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan. lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang bersangkutan. (l) permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan alasan yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada panitia derah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan dan kepada panitia pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran. permohonan izin hanya diterima oleh panitia daerah panitia pusat bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam tetapi perundingan ini tidak menghasilkan bersesuaian paham. panitia darah dan panitia pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan. . mulan, pkn presiden republik indonesia (dl) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, panitia daerah dan panitia pusat disamping ketentuan ketentuan tentang hal ini yang dimuat dalam undang undang tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan lembaran negara tahun memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan. dalam hal panitia daerah atau panitia pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lain lainnya. penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam peraturan menteri perburuhan. dalam peraturan menteri perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, angkasa dan ganti kerugian tersebut atas. terhadap penolakan pemberian izin oleh panitia daerah, atau pemberian izin dengan syarat, tersebut pada dalam waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh pihak pihak yang bersangkutan, baik buruh dan atau pengusaha maupun organisasi buruh atau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding kepada panitia pusat. . matan, sia presiden republik indonesia panitia pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat bandingan. pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada adalah batal karena hukum. selama izin termaksud pada belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada panitia pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya. undang undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi perusahaan perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja lebih dari (tiga) bulan berturut turut. ketentuan ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam undang undang ini ditetapkan oleh menteri perburuhan. undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. agar. man, presiden republik indonesiaa presiden republik indonesia penjelasan atas undang undang tahun tentang pemutusan hubungan kerja perusahaan swasta. umum.idalam garis besarnya adalah sebagai berikut:, bahkan dalam beberapa hal pada penyelesaian dipaksakan oleh pemerintah, maka dalam sistim undang undang ini, perempuan jalan perundingan ini merupakan kewajiban, setelah daya upaya tersebut pada tidak memberikan hasil. bila jalan perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, baru. man, pkn bag? presiden republik indonesia berdasarkan pengalaman dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja, maka sudah setepatnyalah bila pengawasan preventif ini diserahkan kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah dan panitia penyelesaidarin proyek yang lain. demikian juga pemutusan hubungan kerja karena akibat modernisasi, otomatisasi, efficiencydemi cukup jelas. cukup jelas. sekiranya disini dikemukakan, bahwa jumlah sepuluh termaksud pada hanya merupakan antar antar, ukuran yang penting salah maksud hasrat pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja secara besar besaran. . matan, dag presiden republik indonesia dalam masa percobaan menurut hukum yang berlaku kedua pihak berwenang untuk memutuskan hubungan kerja seketika. asas tersebut telah dipertahankan dalam undang undang ini. s d mengatur tata cara permohonan izin dan lain lain hal yang bersifat formil, sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. cukup jelas. cukup jelas. berdasarkan ini semua buruh (termasuk buruh contractor) dengan tidak menghiraukan apakah mereka buruh harian, bulanan) atau borongan (op stuikloon) dilindungi oleh undang undang ini. yang dimaksudkan dengan perusahaan, salah perusahaan yang tidak berstatus perusahaan negara atau perusahaan daerah dan yang merupakan . adapun mengenai pemutusan hubungan kerja perusahaan perusahaan negara dan daerah, pemerintah bermaksud mengadakan peraturan tersendiri. dan cukup jelas.: ketetapan m.p.r.s. dan dengan. kulembaran negara tahun menjadi undang undang, sehingga berbunyi sebagai bawah ini. mencabut undang undang krisis impor lembaran negara serta semua peraturan pelaksanaannyno, tahun tentang penetap. umumtudengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia. menimbang: bahwaernyata belum diundangkan sebagaimana mestinya, perlu ditambah dan diubah. bahwa karenanya rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sebagaimana telah ditambah dan diubah, masih perlu ditetapkan dengan undang undang: mengingat: undang undang dasar, dan ketetapan ii mars dan ketetapan vi mars undang undang prp. tahun tentang perusahaan negara, undang undang prp. tahun tentang bank pembangunan indonesia,anggaran induk pendapatan dan belanja negara tahun adalahambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja routine terdiri dari: a.perkiraan penerimaan routine ditambah dengan dan b.perkiraan pengeluaran routine ditambah dengan c.perincian penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada sub dan dimuat berturut turut dalam lampiran dan undang undang ini: tambahan dan perubahan atas belanja pembangunan terdiri dari: a.perkiraan pengeluaran pembangunan ditambah dengan b.perincian pengeluaran dimaksud pada sub dimuat dalam lampiran iii undang undang ini, tambahan dan perubahan anggaran kredit terdiri dari: a.perkiraan pemberian kredit oleh perbankan ditambah dengan dan b.kesanggupan pemberian kredit oleh perbankan ditambah dengan c.perincian pemberian kredit dan kesanggupan pemberian kredit oleh perbankan dimaksud pada sub dan dimuat dalam lampiran undang undang ini: tambahan dan perubahan atas anggaran devisa terdiri dari: a.perkiraan penerimaan devisa ditambah dengan dan b.perkiraan pengeluaran devisa ditambah dengan c.perincian penerimaan dan pengeluaran devisa dimaksud pada sub dan dimuat dalam lampiran undang undang ini. tambahan dan perubahan atas anggaran khusus terdiri dari: a.perkiraan pengeluaran khusus ditambah dengan b.perincian pengeluaran dimaksud pada sub dimuatsetoran setoran perusahaan minyak asing kepada p.n. p.n. digunakan oleh p.n. p.n. untuk membiayai kerugian yang diderita karena distribusi minyak dalam negeri dan yang sebenarnya harus ditutup dengan subsidi dari anggaran belanja negara: menurut perhitungan jumlah pajak pajak perseroan perusahaan perusahaan minyak asing yang pada akhir tahun harus sudah dibayar adalah rp. milyar. pajak penjualan. pajak ini dibebankan kepada para produsen, dan besar kecilnya tergantung kepada tingkat harga dan volume produksi. dengan adanya kenaikan harga barang barang berarti akan menaikkan penerimaan pajak penjualan, walaupun seandainya produksi fisik tidak bertambah. dari daftar tersebut atas ternyata realisasinya hanya sedikit atas anggarannya, meskipun sangat terasa adanya kenaikan harga barang barang produksi. sumbangan barang mewah. besarnya pungutan ditetapkan sebesar atas pembelian barang barang mewah dan setengah mewah. realisasi pos penerimaan ini lebih dari yang dianggarkan. hal ini bisa tejadi karena penetapan target yang terlalu rendah atau dapat diartikan bahwa besar keinginan orang untuk membeli barang barang mewah setengah mewah. dalam suasana inflasi dimana terdapat beban yang tidak adil dalam masyarakat menyebabkan distribution income yang tidak merata, sehingga sebagian masyarakat mampu hidup mewah. hasil pengampunan pajak. besarnya tebusan ditetapkan dari modal yang diamankan dan dimaksudkan sebagai koreksi atas pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak kekayaan. anggarannya ditetapkan sebesar rp. milyar, yaitu atas dasar pertimbangan adanya modal gelap sebesar rp. milyar. tetapi berkat kesadaran dari masyarakat dan adanya intensifikasi pemungutannya, maka realisasi sementara berjumlah rp. , . dihitung dari angka realisasi tersebut maka modal gelap dapat ditaksir berkisar antara rp. rp. milyar. lain lain. dalam pos penerimaan ini terdiri dari pajak kekayaan, pajak bangsa asing, pajak radio, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak deviden, bea lelang dan lain lain pajak yang telah dihapuskan. dari jumlah anggaran sebesar rp. realisasinya adalah rp. dimana bea balik nama kendaraan bermotor realisasinya merupakan bagian yang terbesar yaitu rp. dengan anggarannya sebesar rp. milyar. ini menunjukkan bahwa jual beli kendaraan bermotor sangat ramai, orang selalu berebutan barang dan berdagang spekulasi lebih menguntungkan dari pada berproduksi. bea meterai sumbangan atas kredit. kedua pos penerimaan ini antaranya ditetapkan sebesar rp. juta terdiri atas bea meterai rp. juta dan rp. juta sumbangan atas kredit, realisasinya masing masing adalah rp. dan rp. , . jadi realisasi penerimaan bea materai adalah lebih dari anggarannya, ini menunjukkan bahwa situasi jual beli sangat ramai. sebaliknya sumbangan lalu lintas kredit tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. hal ini disebabkan karena datangnya peraturan peraturan keringanan yang dibuat kemudian, pula disebabkan karena realisasi pemberian kredit diluar produksi adalah kecil. pajak hasil bumi. realisasinya berjumlah rp. ini adalah rp. atas anggarannya. kenaikan penerimaan pajak hasil bumi terdapat dalam bulan desember yaitu berkat pengobatan pemungutannya dan telah ditinggalkannya disesuaikannya harga padi per kristalnya (yang menjadi dasar pungutan p.k.b.) oleh beberapa daerah dengan persetujuan d.p.r. g.r. daerah masing masing. hasil pungutan ini diperuntukkan daerah daerkeuntungan yang berlebihan ini menurut pendapat umum adalah penyelewengan dari norma norma perdagangan biasa dan orang orang yang memperolehnya yang sudah memiliki sifat penyelewengan ini biasanya kalau tidak dipaksa tidak akan mau membayar pajak atas keuntungan itu. untuk memungut pajak dari keuntungan keuntungan itu sebenarnya pajak pendapatan (pajak langsung umumnya) adalah alat yang terbaik. tetapi kenyataannya tidak mudah mengikuti pada siapa jatuhnya keuntungan keuntungan itu, dan lagi pajak ini selalu ketinggalan karena pengertian pendapatan dihubungkan dengan masa, lebih lebih bilamana kita mengambil sebagai masa itu jangka waktu satu tahun. pajak atas barang yang mengingat sifatnya selalu mengikuti gerak barang, lebih dekat dapat mengikuti jalannya inflasi, walaupun tetap masih ketinggalan karena pajak baru dapat ditagih setelah peristiwa yang mengakibatkan wajib pajak terjadi. lebih nyata ketinggalan ini dalam hal besarnya pajak tidak dihubungkan dengan harga yang sedang berlaku, tetapi ditentukan sebesar sesuatu jumlah yang tidak mudah dirubah seperti halnya dengan cukai atas gula, bir, alkohol dan minyak tanah dalam tahun selain dari itu perlu diperhitungkan pula akibat umum dari inflasi pada prestasi para pekerja yang pada aparatur perpajakan akibatnya lebih membahayakan, karena mudah menimbulkan korupsianggaran induk yang telah mendapat persetujuan termaksud atas ialah sebesar. rp. juta diantaranya: belanja pegawai." juta pensiun." juta belanja rutin lainnya." juta dengan demikian maka tiap tiap unsur pengeluaran memerlukan tambahan seperti bawah ini belanja pegawai kebutuhan. rp. juta anggaran induk. rp. juta tambahan. rp. 4juta belanja pensiun kebutuhan. rp. 9juta anggaran induk. 9juta tambahan. rp. juta belanja rutin lainnya kebutuhan. rp. juta anggaran induk.' juta tambahan. rp. 4juta atau dengan gambaran lain jumlah seluruh kebutuhan. rp. 7juta anggaran induk. juta anggaran tambahan. rp. 7juta diantaranya belanja pegawai. rp. ,4juta pensiun. 9juta rutin lainnya . ,4juta penjelasan menurut unsur pengeluaran. belanja pegawai. suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahkan hingga sekarang juga , adalah bahwa taraf kehidupan para pegawai negeri jauh lebih rendah dari pada semestinya. guna sekedar meningkatkan taraf hidup atau dengan perkataan lain guna sekedar meringankan beban para pegawai, sejak bulan agustus pemerintah mengambil langkah arah itu dengan jalan kakibat dari peraturan itu ialah, bahwa jumlah belanja pegawai yang termuat dalam anggaran induk tidak mencukupi lagi dan memerlukan tambahan sebesar rp. juta seperti yang telah dikemukakan atas. kredit sebesar rp. juta itu diperlukan bagi pegawai negeri sipil. rp. juta dan para anggota abri." juta tambahan kredit belanja pegawai sipil sebesar rp. juta seluruhnya ditampung dalam pos kumpulan dari bagian anggaran vii urusan penyelenggaraan keuangan", sedang tambahan belanja pegawai untuk anggota angkatan bersenjata sebesar rp. juta terperinci dan dibebankan atas bagian bagian yang bersangkutan yakni iva menko hankam. rp. 9juta ivb dep. angkatan darat." juta ivc dep. angkatan laut." juta ivd dep. angkatan udara." juta ive dep. angkatan kepolisian. juta perlu diketengahkan disini, bahwa kenaikan belanja pegawai untuk angkatan bersenjata, selain diakibatkan oleh peraturan tersebut atas, juga disebabkan karena naiknya tingkat harga bahan pokok bagi anggota abri yang dalam tahun sudah digolongkan dalam jenis belanja pegawai. pensiun. tindakan pemerintah untuk memperbaiki taraf kehidupan tidak hanya terbatas pada mereka yang masih aktif saja, melainkan juga meluas sampai kepada para pensiunan. untuk keperluan itu kredit tambahan yang diperlukan adalah rp. juta. belanja routine lainnya. kredit seluruhnya yang diperlukan untuk membiayai belanja routine ini adalah sebesar rp. juta. apabila dibanding kan dengan kredit yang tercantum dalam anggaran induk yaitu sebesar rn. juta, maka kebutuhan tersebut menunjukkan kenaikan sebesar rp. juta rp. juta rp. juta atau hal tersebut selain disebabkan melonjaknya tingkat harga barang dan jasa yang menyolok, juga diakibatkan oleh ditinggalkannya beberapa urusan menjadi departemen pada pertengahan tahun departemen departemen baru dimaksud dapat dilihat dalam lampiran ii, yaitu ditandai dengan ciri (baru). agar dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya sudah barang tentu departemen departemen baru itu memerlukan perlengkapan secukupnya, yang akibatnya membawa tambahan pengeluaran terhadap keuangan negara. untuk keperluan keperluan bidang politikus pemerintah membutuhkan biaya biaya. misalnya dasawarsa k.a.a. dan proyek proyek yang ada hubungannya dengan conf. sebab lain yang tidak dapat diabaikan sama sekali, ialah perlunya pemberian subsidi c,g. uang muka kerja kepada perusahaan perusahaan negara semula diharapkan akan dapat berdiri diatas kaki sendiri, berdasarkan asas cost accounting. akan tetapi diatas kaki sendiri, berdasarkan asa cost accounting. akan tetapi setelah dialami lebih mendalam, asas tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan kepada semua perusahaan perusahaan negara, misalnya p.n. kereta api, peni, pelabuhan, p.l.n., pertamina,, jakarta lloyd dan sebagainya. subsidi yang diperlukan oleh perusahaan termaksud adalah sebesar rp. juta,jumlah mana belum diperhitungkan dalam anggaran induk. untuk mendapatkan sekedar gambaran kemana arah anggaran tambahan untuk belanja rutin lainnya ini ditujukan, bawah ini kami sajikan sedikit perincian: jumlah anggaran tambahan yang diperlukan rp. juta antara lain hal yang belum diperhitungkan dalam anggaran induk tahun peringatan dasawarsa k.a.a. i. rp. juta komando pelaksana proyek jalan ja karta raya ." juta proyek jalan merak banyuwangi" juta komando proyek banjir jaya." juta otoritas jalan raya lintas sumatera" juta otoritas jalan raya l.s. yang masuk departemen kehutanan." juta dubes tani." juta komando proyek conf. rp. juta p.t. tapi. "oo juta subsidi kertas koran dan kbn antara." juta penyerahan bagian pajak bea kepada d.o. kekurangan tahun s d n9o dnnnnnnn oo." juta sungai cicilan hutang dalam negeri." juta luar negeri." juta uang muka p.n. jasa raharja." juta kewajiban atas pemberian kredit p.n. pertani guna pembelian pupuk tahun .o" juta subsidi subsidi kepada: pln. kereta api." juta p.n. delhi." juta p.n. pelabuhan." juta pn. pl.n.nnnnnnan" juta pn pgn!" juta p.n. pertamina." juta p.n. jakarta lloyd." juta rp. juta jumlah a. rp. juta subsidi kepada daerah otonom meter bukan tambahan sebesar. rp. juta kredit yang diperlukan untuk member lantai departemen departemen lem bagi lembaga baru." juta sedang kredit yangdiperuntukkan guna menampung kenaikan tingkat harga harga dan jasa jasa diperkirakan dari induk, yaitu rp. mil yard (dibulatkan." juta jumlah tambahan rp. juta ii. penjelasan atas tambahan anggaran pembangunan. anggaran belanja pembangunan yang semula ditetapkan sebesar rp. juta yang terperinci untuk pembangunan sipil. rp. juta pembangunan khusus angkatan ber senjata. juta dengan demikian angkatan belanja pembangunan tahun seluruhnya berjumlah rp. juta rp. juta rp. juta dengan perincian: pembangunan sipil. rp. juta pembangunan khusus angkatan ber senjata)." juta secara umum dapat dijelaskan, bahwa anggaran tambahan untuk pembangunan sipil sebesar rp. juta tersebut atas disebabkan oleh a.kenaikan harga bahan bahan bangunan upah jasa, b.pembiayaan yang didasarkan atas sisa anggaran tahun (carry over), c.usaha mempercepat penyelesaian proyek yang ada hubungannya dengan proyek conf: d.usaha mempercepat penyelesaian proyek proyek urgent tertentu, e.adanya proyek proyek baru sana sekali yang telah mendapat persetujuan presiden. guna sekedar memberikan gambaran untuk proyek proyek mana anggaran tambahan tersebut atas diperlukan, maka dibawah ini diberikan rinciannya sbb.: proyek proyek yang ada hubungannya dengan proyek conf: proyek hotel: beach hotel, am barukh palace hotel, samudera pura hotel. rp. juta perbaikan landasan pelabuhan uda kemayoran." juta waving gallery lapangan udara ke mayoral. rp. juta r.r.i. manggis." juta air port tuban bali)." juta kejernihan air pejompongan." juta proyek proyek urgent tertentu proyek pengairan jatiluhur. rp. juta proyek proyek pengairan lainnya" juta proyek p.l.t.a. jatiluhur." juta proyek proyek pemintalan dan per tenunan." juta pembangunan dan perbaikan jalan jalan jembatan jembatan." juta proyek semen tenasia." juta proyek proyek baru sama sekali yang telah mendapat persetujuan presiden jalan silang monumen nasional" juta proyek triloba (gedung dep. ang kata udara)." juta proyek ionosfer (proyek s")" juta pameran hasil hasil research rasio na. juta proyek sarinah." juta pembangunan line tempat (televisi)." juta fakultas tehnologi ambon." juta kampus universitas indonesia" juta anggaran tambahan untuk angkat bersenjata sebesar." juta diperinci sbb.: staf angkatan bersenjata. rp. juta angkatan darat." juta angkatan laut." juta angkatan udara ." juta angkatan kepolisian." juta iv. penjelasan atas tambahan anggaran kredit. realisasi pemberian kredit oleh perbankan dalam tahun sebesar rp. juta diperuntukkandengan demikiankenaikan sebesar dalam jangka waktu satu tahun. bilamana kita teliti maka defisit dalam neraca pembayaran tahun adalah yang terbesar dibandingkan defisit dalam tahun tahun yang lampau. vi. penjelasan atas tambahan anggaran khusus. anggaran khusus yang menurut ketentuan dalam undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan presiden pemimpin besar revolusi mandataris m.p.r.s. baik penemuannya maupun pelaksanaannya dan pengendaliannya pada akhir tahun menunjukkan angka realisasi sebesar rp. juta. oleh karena dalam anggaran induk untuk anggaran khusus tidak dimuat suatu jumlah tertentu, maka realisasi sebesar rp. juta tersebut diatas seluruhnya merupakan anggaran tambahan. realisasi anggaran khusus dilakukan dengan dua cara langsung disediakan melalui b.n.i. sat. rp. i, juta lewat kredit perbendaharaan. juta jumlah sebesar rp. , juta diperlukan untuk: kredit yang langsung disediakan melalui b.n.i. pusat penerbitan buku buku biaya panitia indoktrinasi. rp. juta federasi gazebo. juts.h. penjelasan atas undang undangumum. setelah ternyata bahwa rencana induk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sebagaimana telah diajukan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat gotong royong pada tanggal juli belum pernah diundangkan oleh presiden republik indonesia, maka pemerintah mendapatkan mufakat dengan dewan perwakilan rakyat gotong royong untuk mengajukan lagi induk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun sekaligus disertai dengan perubahan dan tambahan tambahannya, dan tetap menguntungkannya sebagaimana mestinya. pengundangan tersebut tidak berarti bahwa dewan perwakilan rakyat gotong royong dengan sendirinya telah membenarkan pelaksanaan yang merupakan penyelewengan penyelewengbadan pusat intelligence. juta dana khusus perbaikan candi boro debut.ooo#. juta departemen perindustrian tekstil" juta pembelian buah hotel leader juta lemhannas pembelian pengosongan ung).oo" juta jumlah a. rp. juta kredit yang disediakan dengan kredit perbendaharaan kotor: proyek proyek jalan jembatan pelabuhan pelabuhan. rp. juta rehabilitasi sul. sel. tenggara." juta proyek maluku." juta proyek nusatenggara." juta rp. juta koti konfrontasi." juta seksi abri proyek propinsi. juta pengobatan export drive." juta departs fonds taktis. juta jumlah rp. juta jumlah rp. jucatatan mengenai anggaran devisa dalam undang undang tersebut penangkapannya akan tetapi pada waktu menyusun diperhitungkan, bahwa anggaran devisa akan mempunyai efek netral terhadap peredaran uang rupiah. mengenai anggaran khusus dalam undang undang tidak disebut penangkapannya dan menurut baik penentuan maupun pelaksanaan dan pengendalianmandataris m.p. r.s. dengan demikian, maka efek inflation yang diharapkan dari anggaran moneter pada waktu penyusunannya adalah sebesar yang berikut dari anggaran rutin rp. milyar dari anggaran pembangunan milyar dari anggaran kredit z3" milyar dari anggaran devisa milyar rp. ,96milyar atau bila anggaran devisa dianggap membawa efek netral, maka efek inflation akan berjumlah rp. milyar. bab umum nota penjelasan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dikemukakan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara tahun merupakan anggaran dari usaha pemerintah dan rakyat indonesia untuk melaksanakan trisakti tapi yang menghendaki agar indonesia berdiri diberikan depan dalam melaksanakan terealisasi asas bebas dalam politik, berdiri atas kaki sendiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. sehubungan dengan itu, maka dalam melaksanakan triprogramnya, ditambah pula dengan keluarnya indonesia dari p.b.b. beserta lembaga lembaganya yang disusul pula dengan usaha usaha mempercepat kegiatan menggalang kerja sama dan setia kawan negara negara asia afrika menuju kepada terselenggaranya conf dalam tahun jakarta, pemerintah telah memakai sebagai landasan kerja amanat berdikari serta ketetapan m.p.r.s. vi mars tentang banting stir untuk berdiri atas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan. perkembangan anggaran moneter gejala gejala akan adanya perubahan dan tambahan baik pada jumlah jumlah pengeluaran maupun pada jumlah jumlah penerimaan, sudah mulai terlihat menjelang pertengahan tahun anggaran rutin. mengenai pendapatan atau penerimaan negara, pemerintah dalam tahun telah berdaya upaya semuanya untuk meningkatkan memasukannya dengan tujuan dapat menutup pengeluaran pengeluaran yang bersifat rutin atau dengan lain perkataan pemerintah telah melakukan usaha usaha agar anggaran pendapatan dan belanja rutin dapat seimbang. untuk itu telah diusahakan pengintensipan pemungutan disektor pajak disekitar bea cukai, telah diusahakan perbaikan dalam aparatur perpanjangan dan bea cukai, sehingga aparatur tersebut dapat menunaikan tugasnya dengan lebih sempurna. disamping itu tidak pula diabaikan usaha usaha menggiatkan pemungutan yang berasal dari sumber sumber penerimaan lain dan usaha usaha juga dijalankan untuk menemukan sumber sumber penerimaan yang baru. berhubung dengan itu, maka jumlah penerimaan dapat ditingkatkan menjadi rp. juta, dibandingkan dengan harapan semula anggaran induk yang berjumlah rp. juta, maka hal itu memperlihatkan suatu kenaikan sebesar rp. juta). akan tetapi kenaikan dibidang penerimaan yang berjumlah dari rencana semula itu, tidak bisa mengikuti kenaikan dibidang pengeluaran yang berjumlah rp. juta menjadi rp. juta rp. juta atau dari rencana semula. dengan lain perkataan derasnya arus pengeluaran tidak dapat diimbangi oleh tingkat kenaikan pemasukan, hal mana menyebabkan lagi bertambah besarnya uang yang beredar. dapat dipahami bahwa keadaan itu membawa akibat terhadap tingkat harga, yang sebaliknya mempengaruhi lagi tingkat pengeluaran negara segala bidang. perkiraan perkiraan dalam anggaran moneter yang disusun berdasarkan perkembangan harga yang diduga pada akhir tahun tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang sebenarnya dalam tahun sebagai contoh diketemukan sini perbandingan index harga barang barang sandang dan pangan jakarta antara desember dan desember pangan atau kali kenaikan: sandang atau kali kenaikan, antara november dan desember bulan) perbandingan tersebut adalah sebagai berikut: pangan atau kali kenaikan: sandang atau kali kenaikan. kenaikan dibidang pengeluaran yang menyebabkan bertambah besarnya uang yang beredar, banyak sedikitnya adalah sejalan dengan taraf revolusi yang kian hari kian harus ditingkatkan sehingga kegiatan kegiatan pemerintah makin meluas pula yang kesemuanya itu memberikan refleksinya dalam anggaran moneter. guna melaksanakan kegiatan yang makin mengembang itu pemerintah diantaranya menganggap perlu merombak dan menambah aparatur negara, dengan meningkatkan berbagai urusan menjadi departemen departemen baru. dalam menjalankan tugasnya sudah barang tentu departemen departemen baru itu memerlukan perlengkapan dan biaya secukupnya, yang harus dipikul oleh keuangan negara yang belum diperhitungkan dalam anggaran moneter. dibidang politik pemerintah juga berusaha untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. dalam rangka itu pemerintah telah di anggap perlu menyelenggarakan berbagai tugas politik, misalnya dasawarsa pembangunan proyek proyek yang erat hubungannya dengan conf dan lain sebagainya. biaya biaya untuk keperluan itu belum diperhitungkan dalam anggaran induk sebab lain ialah perlunya disediakan subsidi c.g. uang kerja kepada berbagai perusahaan negara. semula diharapkan bahwa perusahaan perusahaan negara akan dapat berdiri atas kaki sendiri, ternyata bahwa prinsip berdikari tersebut belum dapat diterapkan pada semua perusahaan negara. beberapa dari perusahaan perusahaan tersebut, a.l. peka, pln, postel, masih memerlukan subsidi yang seluruhnya merupakan anggaran tambahan, karena belum diperhitungkan dalam anggaran induk. untuk sekedar meringankan beban para pegawai negeri anggota angkatan bersenjata para. pensiun, yakni golongan yang disebutkan "fixed incomeearners" yang sendirinya lebih merasakan akibat kenaikan kenaikan harga dalam penghidupan mereka sehari hari, pemerintah telah menganggap perlu mulai bulan agustus mpada kesempatan tahun baru, hari raya idulfitri telah pula diberikan tunjangan yang jauh lebih besar dari tahun tahun terdahulu, sehingga biaya pengeluaran inipun merupakan suatu penambahan anggaran moneter anggaran pembangunan. biaya yang disediakan dalam anggaran induk untuk pelaksanaan proyek proyek pembangunan adalah sebesar rp. milyar. pembagian dari jumlah ini kepada masing masing proyek adalah didasarkan atas prioritas sebagai berikut proyek nation character building: proyek proyek yang telah ada komitmen dengan luar negeri, proyek proyek ekonomi (yang berhubungan dengan peningkatan produksi) yang akan selesai dalam tahun atau permulaan tahun proyek proyek yang mempertinggi produksi pangan: proyek proyek yang menambah pendapatan negara: proyek proyek lainnya. samping prioritas yang dikemukakan atas, masih diadakan prioritas lagi dalam pembiayaannya yang didasarkan atas keadaan teknis atau physical progress dari proyek proyek pada akhir tahun pada atasnya proyek proyek yang dalam tahun menghadapi penyelesaian, akan disediakan pembiayaan penuh. oleh karena bagi proyek proyek tertentu anggaran belanja yang disediakan dirasa tidak akan mencukupi atau kurang dapat menampung kecepatan pembangunan akibat perkembangan keadaan, maka sejak triwulan oleh departemen departemen telah diajukan permintaan permintaan perubahan tambahan anggaran belanja. secara umum dapat dikatakan bahwa permintaan perubahan tambahan anggaran tersebut adalah berdasarkan yang berikut: a.untuk menampung kenaikan harga bahan bahan bangunan upah jasa. b.untuk menampung pembiayaan yang didasarkan atas sisa anggaran tahun (carry over). hal ini sebetulnya merupakan suatu penyimpangan dari system kas stelsel" yang di anut oleh anggaran pendapatan dan belanja negara kita, tapi oleh karena suatu dan lain hal, pemerintah dalam tahun telah memutuskan bahwa proyek proyek boleh mempergunakan sisa dari anggaran mereka dalam tahun yang tidak habis dipergunakan, untuk melanjutkan pekerjaan dalam tahun anggaran cc. usaha mempercepat penyelesaian proyek proyek yang ada hubungannya dengan proyek conf. usaha untuk mempercepat penyelesaian proyek urgent tertentu. adanya proyek proyek baru sama sekali yang telah mendapat persetujuan presiden untuk dilaksanakan. dari jumlah permintaan anggaran tambahan sebesar: untuk proyek proyek sipil.t rp. juta untuk proyek proyek pembangunan khusus angkatan bersenjata).t juta jumlah .t& rp. juta yang perlu disetujui adalah: untuk proyek proyek sipil. rp. juta untuk proyek proyek khusus. juta sehingga diperlukan anggaran tambahan sebe sar .iii.oclc. rp. juta anggaran kredit. perkembangan angka angka realisasi perkreditan oleh perbankan selama tahun tahun adalah sebesar rp. juta, dengan catatan bahwa saldo pada akhir tahun adadari perbandingan tersebut atas terlihat bahwa jumlah penerimaan menunjukkan gerak menurun dari u.s. ribu dalam triwulan menjadi u.s. ribu dalam triwulan iv, suatu penurunan sebesar satu dan lain tergambar disini akibat gerakan kontra revolusioner dari .s p.k.i., sedangkan jumlah pengeluaran menunjukkan gerak menurun yang lebih lambat dibandingkan dengan penurunan jumlah penerimaan, yaitu dari u.s. ribu dalam triwulan menjadi u.s. ribu dalam triwulan iv, suatu penurunan sebesar 13x. dengan demikian,peningkatan sebesar dalam jangka waktu satu tahun. bilamana kita teliti, maka defisit, dalam neraca pembayaran tahun adalah yang terbesar dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. ill. bilamana kita melihat pada angka angka pada tabel tentang neraca pembayaran untuk tahun dan mencoba untuk menentukan efek dari transaksi transaksi devisa tersebut terhadap kehidupan moneter dalam negeri, kita dapat memperoleh angka angka sebagai berikut (kurs tiap u.s. rp. , ): saldo neraca perdagangan: rp. juta saldo jasa: juta saldo modal dan lainnya: juta saldo perubahan peredaran uang: rp. juta penerimaan devisa berarti pengeluaran dalam rupiah (bersifat inflation) sedang pembayaran pembayaran devisa berarti penerimaan dalam rupiah (bersifat deflatoir). dengan lain perkataan, defisit dalam valuta asing (devisa) merupakan surplus dalam rupiah dan mempunyai efek deflatoir. angka atas menunjukkan bahwa transaksi transaksi lalulintas devisa selama tahun mempunyai efek deflatoir sebesar rp. juta. anggaran khusus. sebagaimana telah diuraikan atas, pengeluaran pengeluaran yang bersangkutan dengan anggaran khusus dikuasai sepenuhnya oleh presiden pemimpin besar revolusi mandataris m.p.r.s. yang dimaksudkan dalam anggaran khusus ialah biaya biaya yang menyangkut konfrontasi, didalamnya termasuk: koti kotor. biaya biaya yang menyangkut penyelesaian trikora, yakni pembiayaan irian barat, seksi. pembiayaan pembiayaan lain yang oleh presiden disetujui untuk dibebankan akan anggaran khusus. penyediaan biaya ad. dan ad. dilakukan melalui kredit perbendaharaan: pembiayaan ad. pada umumnya dilakukan langsung oleh bank negara indonesia unit oleh karena dalam anggaran induk tidak disediakan kredit tertentu untuk komponen anggaran ini, maka semua pengeluaran yang diperlukan adalah merupakan anggaran belanja tambahan. dalam tahun telah diperlukan jumlah jumlah yang berikut untuk anggaran khusus kot hinaan rp. juta kotor.o.ooo# juta prop. irian barat seksi. juta biaya biaya lain. juta rp. juta kesimpulan. dari yang atas itu, maka anggaran belanja tambahan yang diperlukan bagi anggaran moneter tahun adalah sebagai berikutenjelasan mengenai undang undang tentang penetapan anggaran induk beserta perubahan tambahan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun penjelasan atas anggaran pendapatan. anggaran penerimaan negara tahun ditetapkan sebesar rp. , . bila dibandingkan dengan realisasi sementara tahun yang telah mencapai jumlah sebesar rp. ini berarti rp. atas anggarannya ,19p). perbedaan yang besar antara anggaran dengan realisasinya itu antara lain disebabkan oleh a.adanya kenaikan kenaikan harga menyebabkan nilai daripada pendapatan, kekayaan, penghasilan dan harga barang barang "in money term" menjadi lebih tinggi, b.adanya beberapa pos penerimaan seperti s.w.i. dikira dan hasil pengampunan pajak yang ditargetkan terlalu rendah, berhubung pungutan ini baru untuk pertama kali dan kurang adanya data data untuk membuat perkiraan yang agak definitif, c.adanya intensifikasi pemungutan dan kerja sama yang baik antara instansi instansi dalam bidang pemasukan lurah negara. disamping itu ada beberapa pos penerimaan berhubung tidak ada data data yang pasti untuk menetapkan anggarannya, maka dinyatakan sebagai p.m. dilain pihak ada anggaran dari berbagai pos penerimaan yang tidak ada realisasinya karena tidak ada penerimaan atau belum didapatkan angka angka penerimaannya. untuk lengkapnya bawah ini kami paparkan anggaran penerimaan beserta realisasi secara terperinciajak perseroan. sebenarnya dalam realisasinya pajak inipun tidak akan kurang dari anggaran. hal ini tejadi, karena perusahaan perusahaan minyak asing dalam arti formil tidak membayar pajaknya. |
yengoperasian dengan rahmat tuhan yang maha esa. kami, pejabat presiden republik indonesia. menimbang bahwa undang undang tahun tentang pengoperasian mengandung pikiran pikiran yang nyata nyata hendak: menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat, menyelewengkan landasan landasan azas azas dan sendi sendi dasar koperasi dari kemurniannya, bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk undang undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa orde baru sebagaimana dituangkan dalam ketetapan ketetapan m.p.r.s. sidang ke dan sidang istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, bahwa koperasi bersama sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha usaha mewujudkan masyarakat sosialisme indonesia berdasarkan pancasila yang adil dan makmur diridhoi tuhan yang maha esa, bahwa. yen nat presiden republik indonesia bahwa berhubung dengan itu, maka undang undang tahun perlu dicabut dan perlu disusun suatu undang undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita cita yang terkandung dalam undang undang dasar berikut penjelasannya. mengingat yo. dan undang undang dasar ketetapan m.p.r.s. xix mars ketetapan m.p.r.s.operasian. menetapkan undang undang tentang pokok pokok pengoperasian. babi ketentuan ketentuan umum yang dimaksud dalam undang undang ini dengan: koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam bab iii yang didirikan menurut ketentuan dalam bab xii undang undang mi. pengoperasian. main wat presiden republik indonesia bagian rapat anggota rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. dalam hal diadakan pemungutan suara rapat anggota, maka tiap tiap anggota mempunyai hak suara sama satu. bagi koperasi yang anggotanya badan badan hukum koperasi dan koperasi koperasi menurut tingkat atasnya, ketentuan dalam ini dilakukan menurut suara berimbang yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dalam anggaran dasar. untuk menghadiri rapat anggota seseorang anggota tidak dapat mewakilkan kepada orang lain. rapat anggota koperasi indonesia menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan keputusan koperasi yang lebih atas, pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa penasehat, rencana. man ny) presiden republik indonesia rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan, bagian pengurus koperasi pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, sedang bagi koperasi yang beranggotakan badan badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota anggota koperasi. syarat syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota pengurus ialah: mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, syarat syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar. didalam hal rapat anggota tidak berhasil memilih seluruh anggota pengurus dari kalangan anggota menurut ketentuan maka rapat anggota dapat memilih untuk diangkat orang bukan anggota dengan memperhatikan syarat syarat dalam dengan jumlah maksimum sepertiga dari jumlah pengurus. masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar dengan ketentuan tidak boleh lebih dari (lima) tahun. sebelum mulai memangku jabatannya, anggota pengurus mengangkat sumpah atau janji. . man n4z nat presiden republik indonesia tugas kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya muka dan luar pengadilan sesuai dengan keputusan keputusan rapat anggota. pengurus dapat mempekerjakan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari hari. pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota: segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi: khusus mengenai laporan tertulis daripada badan pemeriksa, pengurus menyampaikan pula salinannya kepada pejabat. tiap tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan tugasnya, untuk keperluan itu diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, serta persediaan dan alat alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan koperasi. pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar. pengurus wajib mengadakan buku daftar anggota pengurus yang cara penyusunannya dilakukan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat. pengurus harus menjaga kerukunan anggota dan melayaninya sesuai dengan dan . main mula presiden republik indonesia pengurus berwenang melakukan tindakan tindakan dan upaya upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan keputusan rapat anggota. pengurus baik bersama sama maupun sendiri sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena melawan atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota anggota pengurusmereka bersama menanggung kerugian itu.oleh karena kelalaiannya, serta telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi. terhadap penggantian kerugian oleh anggota anggota anggota pengurus yang dilakukan karena kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan. mengenai berlakunya ketetapan dalam ini, masing masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya. . man nat presiden republik indonesia jika seseorang anggota pengurus yang dituntut untuk memenuhi tunggangannya dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh koperasi. hanya untuk sebagian kecil disebabkan kelalaiannya, maka dengan mempertimbangkan faktor faktor tersebut hakim pengadilan negeri dengan menyimpang dari ketentuan dapat menentukan lain. bagian badan pemeriksa anggota badan pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. jabatan sebagai anggota badan pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. ketentuan ketentuan mengenai pengurus termaksud dalam kecuali yang tersebut dalam berlaku pula bagi badan pemeriksa. badan pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, membuat. open wat presiden republik indonesia membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan. badan pemeriksa berwenang sewaktu waktu untuk meneliti segala catatan tentang, serta seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan, mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun. badan pemeriksa harus merahasiakan hasil hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. badan pemeriksa bertanggung jawab terhadap rapat anggota. bab lapangan usaha, permodalan dan sisa hasil usaha bagian lapangan usaha lapangan usaha koperasi adalah bidang produksi dan bidang ekonomi lainnya berdasarkan undang undang dasar dengan penjelasannya. bagian. open rat presiden republik indonesia bagian permodalan koperasi modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan simpanan, pinjaman pinjaman, penyisihan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber sumber lain. simpanan anggota dalam koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota. simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan keputusan keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi. bagian. man nat presiden republik indonesia bagian sisa hasil usaha koperasi sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan penyusutan dan biaya biaya dari tahun buku yang bersangkutan. sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk: cadangan koperasi, anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, dana pengurus, dana pegawai karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial: dana pembangunan daerah kerja. sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai karyawan, dana pendidikan koperasi, dana. nat presiden republik indonesia dana sosial: dana pembangunan daerah kerja. cara dan besarnya pembagian tersebut dalam dan ini diatur dalam anggaran dasar. cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut dalam dan kecuali cadangan koperasi diatur dalam anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi. koperasi mengatur pemupukan dan penggunaan cadangan yang cara caranya ditetapkan dalam anggaran dasar. pada pembubaran koperasi sisa kekayaan koperasi setelah dipergunakan untuk menutup kerugian kerugian koperasi dan biaya biaya penyelesaian, diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan lain yang azas dan tujuannya sesuai dengan koperasi. bab tanggungan anggota tanggungan anggota adalah kewajiban untuk menanggung bersama atas kerugian yang diderita, baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada pembubaran koperasi. tanggungan anggota dapat bersifat tanggungan terbatas atau tanggungan tidak terbatas, setiap anggaran dasar koperasi memuat salah satu sifat tanggungan tersebut atas. dalam. pan presiden republik indonesia dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian yang timbul hanya dapat dibebankan kepada kekayaan koperasi dan jumlah tanggungan anggota seperti yang ditetapkan dalam anggaran dasar. pada waktu pembubaran koperasi, anggota yang telah keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud dalam ini, sepanjang kerugian ini timbul sebagai akibat dari salah satu kejadian dimana yang bersangkutan masih menjadi anggota dengan ketentuan bahwa saat keluarnya anggota tersebut belum lewat jangka waktu bulan. dalam hal terdapat anggota anggota anggota sebagai penanggung kerugian koperasi termaksud dalam dan ini, ternyata tidak mampu untuk membayar penuh jumlah tunggangannya, maka anggota anggota yang lain diwajibkan menanggung kewajiban mereka yang tidak mampu itu, masing masing sama besarnya. bab peranan pemerintah pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta kemampuannya untuk melaksanakan undang undang dasar beserta penjelasannya. . open nat presiden republik indonesia pengoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang meliputi bidang bidang ideal, organisasi dan usaha. menteri: adalah menteri yang diserahi urusan pengoperasian. pejabat: adalah pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari pemerintah atau menteri untuk beberapa soal pengoperasian. bab landasan landasan koperasi landasan ideal koperasi indonesia adalah pancasila. landasan struktural koperasi indonesia adalah undang undang dasar dan landasan geraknya adalah undang undang dasar beserta penjelasannya. landasan mental koperasi indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. bab iii pengertian dan fungsi koperasi bagian pengertian koperasizas kekeluargaan. bagian. man ya wat presiden republik indonesia guna melaksanakan kewajiban tersebut pada dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban koperasi untuk mengatur diri sendiri, pemerintah dengan peraturan pemerintah menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan koperasi. menteri menunjuk pejabat dan menetapkan batas batas wewenang pejabat yang diserahi tugas bidang pembinaan, bimbingan dan pengawasan. pejabat senantiasa dapat menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. dalam keadaan luar biasa, pejabat berwenang mengadakan rapat anggota, menentukan acaranya dan melakukan pembicaraan. pemeriksaan terhadap koperasi oleh pejabat dapat dilakukan sendiri, atau oleh orang lain atau oleh badan yang ditunjuknya. pejabat dan atau pemeriksa wajib merahasiakan segala hasil pemeriksaannya. kredit dari pemerintah dan kewajiban pajak bagi koperasi ditetapkan dengan peraturan perundang undangan tersendiri, dengan mengingat fungsi koperasi dan ciri ciri khusus yang dimilikinya. bab xii. main n1 snn presiden republik indonesia bab xii kedudukan hukum koperasi bagian kedudukan hukum koperasi koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan undang undang ini adalah badan hukum. wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi ada pada menteri. menteri dapat memberikan kepada pejabat wewenang untuk memberikan badan hukum koperasi dimaksud dalam diatas. badan hukum koperasi termaksud dalam dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang undang ini. menteri menentukan pedoman tentang isi dan cara cara penyusunan anggaran dasar koperasi. bagian. man nat presiden republik indonesia bagian cara cara mendapatkan badan hukum koperasi (l) untuk mendapat hak badan hukum, pendiri pendiri koperasi mengajukan akta pendirian kepada pejabat. akta pendirian yang dibuat dalam rangkap (dua), dimana satu diantaranya bermeterai, bersama sama petikan berita acara tentang rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akta pendirian, dikirim kepada pejabat. pada waktu menerima akta pendirian, pejabat mengirim menyerahkan sehelai tanda terima yang tertanggal kepada pendiri pendiri koperasi. jika pejabat berpendapat bahwa isi akta pendirian itu tidak bertentangan dengan undang undang initersebut dalam ini dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa menteri. sebuah akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan kantor pejabat, sedang sebuah lainnya yang bermeterai dikirimkan kepada pendiri pendiri koperasi. jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah disahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan kantor pejabatlah yang dianggap benar. pejabat. man ya rat presiden republik indonesia pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi dalam berita negara. buku daftar umum beserta akta akta yang disimpan pada kantor pejabat, dapat dilihat dengan cuma cuma oleh umum, salinan ataupun petikan akta akta dapat diperoleh dengan mengganti biaya. menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea meterai atas akta pendirian dimaksud dalam ini. sejak tanggal pendaftaran sebagai dimaksud dalam koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut,seketika itu beralih kepadanya. pejabat dalam waktu selambat lambatnya (enam) bulan terhitung sejak pejabat menerima permintaan pengesahan seperti tersebut dalam harus telah memberikan pengesahannya. dalam hal pejabat berkeberatan atas isi akta pendirian yang diajukan oleh pendiri pendiri, karena dianggapnya tidak sesuai dengan undang undang ini beserta ketentuan ketentuan pelaksanaannya, maka (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai dimaksud dalam ini, pejabat harus telah memberikan penolakan tertulis yang memuat alasan alasan, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pendiri pendiri, yang temuannya dikirim kepada pejabat yang lebih tinggi dan kepada menteri. terhadap. man ya rat presiden republik indonesia terhadap penolakan tersebut dalam ini, dalam waktu selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat penolakan oleh pendiri pendiri, pendiri pendiri dapat memajukan banding kepada menteri. menteri memberikan keputusannya selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung mulai hari berikutnya diterimanya surat permohonan banding. keputusan menteri merupakan keputusan terakhir. dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, maka berlaku tata cara dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam dengan pengertian bahwa akta perubahan bersama sama petikan berita acara tentang rapat anggota perubahan anggaran dasar yang antara lain memuat jumlah anggota dan yang hadir pada rapat perubahan tersebut dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta perubahan, dikirim kepada pejabat. ketentuan ketentuan dalam berlaku pula terhadap akta perubahan yang dimaksud dalam ini. perkumpulan atau badan perekonomian apa pun yang didirikan tidak menurut ketentuan undang undang ini dilarang memakai nama' istilah koperasi kecuali dengan izin menteri. ketentuan ini tidak berlaku bagi badan badan pemerintah dan badan badan kelimpahan. bab xiii. men nya ny) nat presiden republik indonesia bab xiii pembubaran koperasi bagian cara pembubaran koperasi pembubaran koperasi dilakukan bila dikehendaki oleh rapat anggota. pembubaran koperasi dapat juga dilakukan oleh pejabat bila: terdapat bukti bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan ketentuan dalam undang undang ini, kegiatan kegiatan koperasi yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. keberatan terhadap alasan yang dipergunakan pejabat untuk membubarkan koperasi karena hal hal yang tercantum dalam ini, dapat diajukan kepada menteri. pembubaran koperasi dinyatakan dalam surat keputusan pejabat, diumumkan dalam berita negara dan dicatat dalam buku daftar umum dari kantor pejabat dimana akta pendirian terdaftar. . lan pan presiden republik indonesia pembubaran koperasi atas kehendak rapat anggota seperti dimaksudkan dalam dilakukan oleh pejabat setelah menerima permintaan resmi dari pengurus koperasi yang bersangkutan atau mereka yang dikatakan khusus untuk itu. dalam surat permintaan itu harus disertakan petikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang bersangkutan yang memuat tentang keputusan rapat anggota untuk membubarkan koperasi tersebut. pembubaran koperasi yang didasarkan atas salah satu alasan yang termuat dalam dilaksanakan oleh pejabat setelah waktu (tiga) bulan sejak memberitahukan maksudnya secara tertulis, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada koperasi yang bersangkutan disertai alasan alasannya, apabila koperasi yang bersangkutan tidak menyatakan keberatannya. tindakan dari surat tersebut harus dikirim kepada menteri dan pejabat yang lebih tinggi. dalam waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat dari pejabat termaksud dalam ini, pengurus atau sekurang kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota koperasi yang bersangkutan, berhak untuk menyatakan secara tertulis tentang keberatannya, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada menteri, yang tindakannya harus dikirim kepada pejabat yang bersangkutan. menteri. yen rat presiden republik indonesia menteri harus menyatakan pendapatnya secepat cepatnya terhadap keberatan tersebut dan mengirimkan segera pendapatnya itu kepada pejabat yang bersangkutan, yang selanjutnya harus mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat menteri. bagian penyelesaian dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi sekaligus dicantumkan nama (nama nama) orang (orang orang) atau badan yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian, selanjutnya disebut penyelesaian, yang hak, wewenang dan kewajibannya diatur dalam undang undang ini. sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat, tentang pembubaran koperasi sebagai tersebut dalam ini, penyelesaian secara sah dapat melakukan tugasnya. penyelesaian bertanggung jawab kepada pejabat. selama dalam proses penyelesaian, koperasi yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai badan hukum.serta mewakilinya depan dan luar pengadilan, mengumpulkan segala keterangan keterangan yang diperlukan, memanggil. man ya ny) wat presiden republik indonesia memanggil anggota dan bekas anggota termaksud dalam satu persatu atau bersama samau keputusan rapat anggota terakhir atau sebagai tercantum dalam anggaran dasar, menentukan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi, menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya, setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat, maka penyelesaian membuat berita acara tentang penyelesaian itu. bagian harusnya badan hukum koperasi pejabat mengumumkan selesainya penyelesaian dalam berita negara. sejak tanggal pengumuman dalam berita negara tersebut dalam ini haruslah status badan hukum koperasi. bab xiv. men wat presiden republik indonesia bab xiv ketentuan pidana dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya lima ratus rupiah anggota pengurus yang dengan sengaja melanggar ketentuan atau dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya lima ratus rupiah atau hukuman kurungan selama lamanya empat belas hari barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan atau dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya seribu rupiah atau hukuman kurungan selama lamanya satu bulan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena lalai melanggar ketentuan atau dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya dua ribu rupiah atau hukuman kurungan selama lamanya dua bulan barangdan ini dianggap sebagai pelanggaran. sanksi sanksi lain luar ketentuan ketentuan tersebut dalam ini berupa sanksi sanksi administratif diatur oleh menteri. . open ya mula presiden republik indonesia bagian fungsi koperasi fungsi koperasi indonesia adalah: alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah atu urat nadi perekonomian indonesia, alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. bab azas dan sendi dasar koperasi bagian azas koperasi azas koperasi indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. bagian sendi sendi dasar koperasi sendi sendi dasar koperasi indonesia adalah sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara indonesia, rapat. mapan nat presiden republik indonesia disamping mereka yang berdasarkan hukum acara pidana mempunyai wewenang penyidikan umum, pejabat yang diangkat atas dasar undang undang ini juga berwenang melakukan penyidikan dan menentukan pelanggaran serta membuat berita acara dengan mengingat sumpah jabatan atas pelanggaran pelanggaran seperti tersebut dalam sampai dengan undang undang ini. bab ketentuan ketentuan peralihan semua koperasi yang telah berdiri sebelum berlakunya undang undang ini, harus sudah menyesuaikannya dengan undang undang ini selambat lambatnya dalam waktu satu tahun sejak dikeluarkannya undang undang ini. menteri mengatur segala ketentuan mengenai pelaksanaan penyesuaian dimaksud dalam ini. segala ketentuan yang bertentangan dengan undang undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. menteri segera mengeluarkan ketentuan ketentuan pelaksanaan dari undang undang mi. bab xvi. open presiden republik indonesia bab xvi ketentuan ketentuan penutup undang undang ini disebut undang undang tentang pokok pokok pengoperasian" danokok pokok pengoperasian. dengan memanjatkan syukur setinggi tingginya kepada tuhan yang maha esa, bahwa rakyat indonesia telah diberi kurnia dan rahmat suatu negara kesatuan republik indonesia yang berbentuk nusantara yang terletak jalan silang antara dua benua dan dua samudera dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. bumi, air indonesia dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu adalah kurnia tuhan kepada rakyat indonesia, yang menurut ketentuan undang undang dasar harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, baik spiritual maupun materiil. pemerintah dan rakyat indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi tuhan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh undang undang dasar pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat indonesia diselenggarakan dengan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong royongan. umum. sesungguhnya undang undang dasar beserta penjelasannya telah dengan jelas menyatakannya, bahwa perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita cita tersebut pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina pengoperasian indonesia dengan sikap "ing negara sung tulang, ing madya bangun karsa, tut wuri handayani"'. dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan undang undang dasar sesuai pula denganmaka peninjauan serta perombakan undang undang tahun tentang pengoperasian merupakan suatu keharusan, karena baik isi maupun jiwanya undang undang tersebut mengandung hal hal yang bertentangan dengan azas azas pokok, landasan kerja serta landasan ideal koperasi, sehingga akan menghambat kehidupan dan perkembangan serta mengaburkan hakekat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial. peranan. open n1 wat presiden republik indonesia peranan pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah pengoperasian indonesia sebagaimana telah tercermin masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna undang undang dasar hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azas azas percaya pada diri sendiri, yang gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri. oleh karenanya sesuai dengan ketetapan m.p.r.s. xix mars dianggap perlu untuk mencabut dan mengganti undang undang tahun tentang pengoperasian tersebut dengan undang undang yang baru yang benar benar dapat menempatkan koperasi pada fungsi yang semestinya yakni sebagai alat pelaksana dari undang undang dasar bidang ideal, koperasi indonesia merupakan satu satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka politik umum perjuangan bangsa indonesia. bidang organisasi koperasi indonesia menjamin adanya hak hak individu serta memegang teguh azas azas demokrasi. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. koperasi mendasarkan geraknya pada aktivitas ekonomi dengan tidak meninggalkan atasnya yakni kekeluargaan dan gotong royong. dengan berpedoman kepada ketetapan m.p.r.s. xxiii mars pemerintah memberikan bimbingan kepada koperasi dengan sikap seperti tersebut atas serta memberikan perlindungan agar koperasi tidak mengalami kekangan dari pihak manapun, sehingga koperasi benar benar mampu melaksanakan undang undang dasar beserta penjelasannya. undang undang ini dinamakan undang undang tentang pokok pokok pengoperasian. il. . open nat presiden republik indonesia ii. demi bab ketentuan ketentuan umum. yang dimaksud dengan kuasa khusus adalah sebagian dari wewenang menteri yang dilimpahkan kepada pejabat untuk beberapa soal pengoperasian. bab il. landasan landasan koperasi. pancasila. kelima sila: ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan. dalam kehidupan koperasi, karena sila sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota anggota koperasi. dasar ideal ini harus diamalkan oleh koperasi disebabkan karena pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa indonesia. undang undang dasar undang undang dasar berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". penjelasannya berbunyi sebagai berikut: dalam tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semuakan atas usaha kekeluargaan. bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. setia kawan dan kesadaran berpribadi. koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral, karena koperasi berdasarkan dua landasan mental, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi yang satu sama lain memperkuat. setia kawan telah ada dalam masyarakat indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong royong. akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya, tidak dapat mendorong kemajuan. kesadaran. main nya x1y snn presiden republik indonesia kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri, dan percaya pada diri sendiri, adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. dalam koperasi harus bergabung kedua dua landasan mental tadi yakni setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi. bab iii. pengertian dan fungsi koperasi. bagian pengertian koperasi. koperasi indonesia adalah kumpulan dari orang orang yang sebagai manusia secara bersama sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. dari pengertian umum atas, maka ciri ciri seperti bawah ini seharusnya selalu nampak: bahwa koperasi indonesia adalah kumpulan orang orang dan bukan kumpulan modal. pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi indonesia sebagai perkumpulan orang orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. ini berarti bahwa koperasi indonesia harus benar benar mengabdikan kepada peri kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan, bahwa koperasi indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota, bahwa segala kegiatan koperasi indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari fihak fihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal soal intern koperasi: bahwa tujuan koperasi indonesia harus benar benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing masing. ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi. bagian. men snn presiden republik indonesia bagian fungsi koperasi. bahwa koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, dengan jelas dapat dilihat dari azas dan sendi sendi dasarnya. selanjutnya perlu ditegaskan bahwa disamping koperasi ada perusahaan negara atau daerah dan swasta. ketiga sektor ekonomi tersebut harus bekerja sama secara teratur, karena satu sama lain saling kait mengait, sehingga perlu adanya sinkronisasi. kedudukan ekonomi bangsa indonesia harus diperkokoh, tata laksana perekonomian rakyat dipersatukan dan diatur, segala itu untuk menghapuskan sisa sisa penindasan dalam sektor perekonomian guna mempertinggi kesejahteraan rakyat. fungsi fungsi tersebut hanya akan tercapai bilamana koperasi sendiri benar benar melaksanakan pekerjaannya berdasarkan azas dan sendi sendi dasarnya. kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi perlu dibina, guna menjamin tidak adanya penginapan antara sesama manusia. sisa sisa penindasan dalam sektor perekonomian rakyat harus dihapuskan. koperasi indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan harus dapat mempertinggi taraf hidup anggotanya dan rakyat umumnya. untuk mencapai tujuan ini kecerdasan rakyat harus ditingkatkan sehingga rakyat mengerti dan sadar akan perlunya beroperasi. bab iv. azas dan sendi dasar koperasi. bagian azas koperasi. dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian indonesia, ini tidak berarti, bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya. koperasi. pasaran ya presiden republik indonesia koperasi indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian indonesia, sebagai pencerminan dari pada garis pertumbuhan bangsa indonesia yang ditentukan oleh kehidupan dari bangsa indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri ciri ketuhanan yang maha esa, kegotong royongan dan kekeluargaan serta bhinneka tunggal ika. bagi koperasi azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. dalam membagi hasil karyanya, masing masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya jasanya. azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. dengan demikian azas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi harus merupakan faham dinamis yang menggambarkan suatu karya aaliyah bersama yang bersifat bantu membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta kasih yang dalam pelaksanaannya, menempuh segala daya serta karyabudi dan hati nurani manusia untuk mempertumbuhkannya, dan dimana perlu memberanikan diri guna mengurangi hak haknya sendiri, dalam batas batas rasa keadilan dan cinta kasih tersebut. bagian sendi sendi dasar koperasi. sendi sendi dasar koperasi indonesia merupakan esensi dari dasar dasar bekerja koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. dasar dasar bekerja tersebut merupakan ciri khas dari koperasi dan justru oleh karena itu membedakan koperasi itu dari badan badan ekonomi lainnya. (l) sifat sukarela pada keanggotaan koperasi mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif turut dalam dan dengan koperasi bertekad untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat: rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi yang beranggotakan orang orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik perorangan perorangan dan hak suara yang sama satu pada koperasi primer merupakan azas pokok dari penghidupan koperasi tersebut, dasar. man ya snn presiden republik indonesia dasar ini berwatak non kapitalis, dan oleh karena koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada anggota, dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa usaha dan kegiatannya dalam menghidupkannya koperasi itu. jelaslah kiranya bahwa sisa hasil usaha yang berasal dari bukan anggota tidak dibagi bagikan kepada anggota modal dalam koperasi, yang walaupun merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang (profit motive), dan oleh karenanya tidak menentukan dalam pembagian sisa usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk dividend, watak sosial dari koperasi itu diantaranya terbukti dari dasar ini, sehingga koperasi walaupun pada pokok usahanya berupa organisasi ekonomi yang dibina oleh dan untuk anggota anggotanya juga harus turut membangun masyarakat pada umumnya, sehingga pengabdian koperasi itu semakin nyata adanya, koperasi sebagai perkumpulan orang orang yang bergerak dalam lapangan ekonomi harus terbuka terutama untuk anggota anggotanya, dan oleh karena itu usaha usaha koperasi dibina oleh anggota anggotanya serta ketatalaksanaannya diawasi pula oleh anggota anggotanya secara terbuka. ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dapat menilai hasil hasil koperasi, sendi ini merupakan faktor pendorong bagi setiap cipta, karya dan karsa koperasi. tanpa modal kepercayaan keyakinan, atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri maka tidaklah mungkin timbul suatu kegiatan dalam koperasi. setiap kegiatannya mendasarkan kepada prinsip swadaya, swakarsa dan swasembada yang artinya: swadaya kekuatan atau usaha sendiri, dari kata swa milik sendiri. daya sesuatu yang harus dikerjakan. swakarsa buatan sendiri. kerta sesuatu yang telah dikerjakan. kr. (sansekerta) bekerja atau membuat. swasembada: kemampuan sendiri. sembada teman yang sikatan. bab v. men nya ny) wat presiden republik indonesia bab peranan dan tugas. peranan dan tugas koperasi untuk membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi adalah bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh tuhan yang maha esa. untuk itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan kesadaran beroperasi. kerjasama dengan perusahaan perusahaan negara dan swasta termasuk modal asing, jika diperlukan oleh koperasi dilakukan dengan tidak mengorbankan azas dan sendi dasar koperasi sendiri, sesuai dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara xxiii maka bentuk, luas serta cara cara kerja sama itu harus segera diatur dalam peraturan perundang undangan. bab keanggotaan, kewajiban dan hak anggota. (l) perorangan sebagai anggota koperasi berlaku untuk koperasi primer, sedangkan koperasi koperasi yang dimaksud dalam ini ialah badan koperasi yang memperoleh hak badan hukumnya sesuai dengan ketentuan undang undang mi. untuk mencatat masuk atau berhentinya anggota, koperasi mengadakan kantornya buku daftar anggota yang bentuk serta cara pendiriannya ditentukan oleh pejabat. penyelenggaraannya dan pemeliharaan buku yang dimaksud menjadi salah satu tugas pengurus. walaupun keanggotaan koperasi terbuka bagi setiap orang, namun untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya koperasi perlu mengadakan persyaratan bagi penerimaan anggota. keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tanganan artinya anggota tidak dapat mewakilkan kepada siapapun. dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya tidak dengan sendirinya berpindah tangan, tetapi atas permintaan ahli waris dapat berpindah tangan kepada ahli waris. . mulan ya ny) nat presiden republik indonesia rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing masing anggota, adanya pembatasan bunga atas modal, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, usaha dan ketat pelaksanaannya bersifat terbuka, swadaya, swakarsa dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar percaya pada diri sendiri. bab peranan dan tugas koperasi indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan serta bertugas untuk: mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat, membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. . man nat presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. bab vii. organisasi dan jenis koperasi. bagian organisasi koperasi. ada kemungkinan bahwa dalam suatu daerah kerja jumlah orang untuk mendirikan koperasi tidak dapat terpenuhi, karena dalam daerah kerja tersebut memang tidak terdapat calon anggota lainnya. dalam hal yang sedemikian berdasarkan pertimbangan kemanfaatan koperasi, menteri dapat mengizinkan berdirinya koperasi yang bersangkutan kurang dari jumlah orang. yang dimaksudkan disini ialah koperasi koperasi primer memusatkan dirinya dalam koperasi pusat. adanya empat tingkat organisasi yang lazim dikenal, seperti primer, pusat, gabungan dan induk tidak perlu selalu digunakan dalam mengatur tingkat tingkat organisasi: sekurang kurangnya (lima) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi, sekurang kurangnya (tiga) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi, sekurang kurangnya (tiga) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi. pilihan jumlah tingkat kurang dari empat harus pula terbuka. sesuai dengan azas demokrasi, tata kehidupan koperasi ditentukan oleh anggota anggotanya, dilihat dari sudut tata laksana, koperasi harus memiliki kebijaksanaan yang mengikat antara koperasi bawahan dengan koperasi atasan dan sebaliknya. dengan. men snn presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi hak koperasi tingkat bawahan untuk mengawasi koperasi tingkat atasan, koperasi tingkat atasan berkewajiban dan berwenang menjalankan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi tingkat bawahannya, ketentuan ini diadakan untuk menjaga tetap sehatnya pertumbuhan koperasi dengan jalan pemberian bimbingan oleh tingkat atasannya. kewajiban dan wewenang tersebut dicantumkan dalam anggaran dasar dari koperasi tingkat atasan tadi. tanggungjawab mengenai jalannya koperasi bawahan tetap pada koperasi bawahan yang bersangkutan. daerah kerja koperasi pada dasarnya harus cukup memiliki potensi ekonomi bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan. guna kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan, daerah kerja koperasi didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan. koperasi koperasi yang beranggotakan orang orang pada umumnya harus berada wilayah administrasi pemerintahan yang terendah, umpamanya desa desa. ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi, misalnya bagi koperasi pegawai negeri dan koperasi lingkungan angkatan bersenjata yang mendasarkan daerah kerjanya pada lingkungan pekerjaan para anggotanya. ketentuan mengenai ini diatur lebih lanjut oleh menteri. bagian jenis koperasi. jl) dasar penjelasan adalah kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas kepentingan ekonominya, misalnya koperasi koperasi kopra daerah yang mata pencaharian penduduknya tergantung pada pembuatan kopra, koperasi koperasi golongan fungsional angkatan bersenjata dan koperasi bagi pegawai negeri bagi lingkungannya masing masing golongan tersebut, dan begitu selanjutnya. khusus bagi koperasi lingkungan angkatan bersenjata sepanjang tidak menyimpang dari sendi sendi dasar koperasi, menteri dapat mengadakan penentuan penentuan tersendiri. ketentuan . main n1 mula presiden republik indonesia ketentuan ketentuan yang dimaksudkan perlu diberikan atas dasar pertimbangan bahwa koperasi angkatan bersenjata yang merupakan salah satu wadah penampungan kegiatan kegiatan kekaryaan anggota angkatan, tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pimpinan angkatan komandan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota anggota beserta keluarganya dan agar supaya unsur unsur rantai komando dan disiplin sebagai anggota angkatan dapat tetap terpelihara, koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. pendirian lebih dari satu koperasi yang setingkat dan sejenis dalam satu daerah kerja akan mengurangi efisiensi ekonomi dari koperasi koperasi yang bersangkutan. oleh karenanya dan demi ketertiban harus diusahakan adanya hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja, tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis koperasi yang mana yang diperlukan bagi setiap bidang. penjelasan koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengikat akan tujuan efisiensi. meskipun koperasi dapat digolongkan dalam koperasi produksi. koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi jasa, akan tetapi keluwesan harus tetap diadakan dalam usaha mengadakan pemilihan jenis koperasi yang lebih mengkhususkan seperti koperasi karet, koperasi batik, bank koperasi, koperasi pengangkutan (air darat), koperasi desa dan sebagainya. yang dimaksud sini dengan organisasi koperasi jenis lain ialah koperasi yang dibutuhkan oleh koperasi koperasi yang mendirikannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya termasuk kesejahteraan misalnya mendirikan bank koperasi, atau koperasi asuransi dan lain sebagainya. untuk memperjuangkan cita cita idealnya gerakan koperasi membentuk suatu badan yang berbentuk organisasi tunggal. badan ini tidak bersifat perusahaan. bab vii. alat perlengkapan organisasi koperasi. selain dari pada alat alat perlengkapan organisasi koperasi sebagai tersebut dalam ini rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa) dapat dibentuk badan lain seperti dewan penasehat yang anggota anggotanya terdiri dari ahli ahli yang diperlukan dan bukan merupakan alat perlengkapan organisasi. badan badan ini tidak dapat mengurangi hak dan wewenang dari ketiga alat alat perlengkapan tersebut terdahulu. bagian. men nya ny) wat presiden republik indonesia bagian rapat anggota. ini mengatur tentang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, sesuai dengan undang undang ini yang berada dalam tangan rapat anggota. cara hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat senantiasa diusahakan, akan tetapi dasar ini tidak menutup kemungkinan bagi koperasi untuk mengambil keputusan dengan pemungutan suara. pemungutan suara hanya dilakukan dalam hal hal yang tidak dapat dihindarkan. kuorum rapat anggota dan suara terbanyak ditentukan dalam anggaran dasar. dari ini mengatur tentang perimbangan suara dalam rapat anggota dari koperasi tingkat lebih atas yang secara formil beranggotakan badan hukum koperasi. dalam hal serupa ini, maka perimbangan suara tersebut dilakukan menurut jumlah anggota manusia yang terhimpun oleh koperasi masing masing, menurut ketentuan dalam anggaran dasar. cukup jelas. walaupun pengurus dipilih oleh dan dari kalangan anggota sendiri sebagai azas demokrasi data koperasi, akan tetapi ada kemungkinan bahwa anggota koperasi yang berhak dipilih tidak senantiasa memiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi: untuk maksud inilah dibuka kemungkinan untuk mengangkat seseorang menjadi pengurus yang bukan berasal dari kalangan anggota sendiri, dengan ketentuan bahwa jabatan ketua sedapat mungkin dipegang oleh anggota sendiri. jelas kiranya bahwa keadaan serupa itu bersifat sementara. dan adalah kewajiban dari koperasi untuk mendidik para anggotanya supaya data waktu yang sesingkat singkatnya kepengurusan koperasi dapat berada data tangan anggota sendiri. pengangkatan sumpah atau janji dari anggota pengurus sebagai diatur data ini diperlukan demi meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa tugas pengurus adalah murni dan penuh tanggung jawab. pengangkatan sumpah atau janji tersebut dapat dilakukan hadapan rapat anggota atau menurut ketentuan atas keputusan rapat anggota. . open nat presiden republik indonesia pengurus berkewajiban menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi kepada rapat anggota khusus mengenai laporan tertulis dari badan pemeriksa, pengurus menyampaikan pula salinannya kepada pejabat. ketentuan ini diadakan untuk menjamin agar setiap anggota mengetahui keadaan operasinya, baik laporan pengurus maupun laporan badan pemeriksa. pengurus bertanggung jawab secara bersama sama kepada rapat anggota. cukup jelas. setiap usaha dalam lapangan perekonomian senantiasa menghadapi kemungkinan mengalami kerugian. jika hal ini terjadi maka ada dua kemungkinan untuk membebankan pertanggungan kerugian, yaitu kepada pengurus (termasuk juga anggota anggota secara tersendiri), ataupun kepada koperasi sebagai badan hukum. jika koperasi sendiri sebagai suatu badan hukum ternyata tidak dapat menutupi kerugian, maka anggota dapat dibebani tanggungan sebagai lebih lanjut diatur dalam undang undang ini. cukup jelas. badan pemeriksa. jabatan anggota badan pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan anggota pengurus. ketentuan ini diadakan untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan tugas pelaksanaan. untuk kepentingan pendidikan para anggota dan menjaga kesegaran tugas pengawasan maka masa jabatan badan pemeriksa sebaiknya diatur lebih pendek dari pada masa jabatan pengurus. cukup jelas. . man ya nat presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. bab ix. lapangan usaha, permodalan dan sisa hasil usaha. bagian lapangan usaha. perekonomian indonesia dibagi dalam sektor pemerintah,sektor koperasi dan sektor swasta. dalam sektor koperasi, koperasi dapat bergerak dalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti, bahwa sesuatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan kegiatan ekonomi yang terlepas sama sekali dari kepentingan kepentingan anggota anggotanya dan azas serta sendi dasar koperasi, hingga anggota anggota koperasi yang bersangkutan akan dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha usaha yang mereka sendiri tidak sumbangkan karya jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut. penjelasan koperasi pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam pengaturan usaha pokoknya, hingga dapat diperoleh kemanfaatan bersama yang benar benar dicapai berdasarkan sumbangan karya jasanya para anggota anggota. lapangan usaha koperasi pada dasarnya dapat meliputi seluruh bidang ekonomi, termasuk usaha perbankan dan perasuransian. dalam menjalankan peranan dan tugas sebagai yang dimaksud dalam undang undang ini, koperasi sebagai badan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada bawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus koperasi yang bersangkutan. perusahaan dan unit produksi dimaksud atas ini yang merupakan satu kesatuan dengan dan yang oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan (management) seluruh kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, tidak memerlukan pengesahan tersendiri sebagai badan hukum (atau tidak merupakan badan hukum tersendiri). semua perusahaan yang merupakan, bahagian dari koperasi yang bersangkutan tidak dapat menjalankan usaha yang bertentangan dengan undang undang ini. bagian. sy) nat presiden republik indonesia bagian permodalan koperasi. (l), bukan kumpulan modal, simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota, simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh koperasi, simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan, ketentuan ketentuan lebih lanjut tentang simpanan ini dan simpanan lainnya diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta ketentuan ketentuan lain dari koperasi. demikian pula tentang pemupukan modal dalam koperasi. cukup jelas. bagian sisa hasil usaha koperasi. pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap fihak ketiga termasuk bukan anggota. bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap fihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. penggunaan dana sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha usaha sosial lainnya. perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam anggaran dasar maupun ketentuan ketentuan lain dari koperasi. penggunaan dana pembangunan daerah seyogyanya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pemerintah daerah. atas. gen yaa ka) nya ny) snn presiden republik indonesia atas modal yang disimpan dalam koperasi diberi juga modal yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga yang ditetapkan oleh rapat anggota. cadangan dalam koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun waktu pembubaran. bab tanggungan anggota. koperasi pada dasarnya diberi kebebasan memilih ketentuan antara tanggungan terbatas dan tanggungan tidak terbatas dalam menentukan tanggungan anggota. tanggungan terbatas pada umumnya dinyatakan dengan menetapkan sesuatu jumlah uang beberapa kali jumlah simpanan pokok anggota dan menyatakannya dalam anggaran dasarnya. tanggungan tidak terbatas mengandung tanggungan yang dapat meliputi harta benda milik pribadi anggota jika ternyata kekayaan koperasi sendiri tidak mampu menutupi kerugian pada waktu koperasi terpaksa dibubarkan. ketentuan pada tentang jangka waktu (dua belas) bulan dimaksud memupuk rasa solidaritas kalangan anggota, sehingga dengan tidak membatasi hak asasi anggota untuk memundurkan diri dari koperasi, pemberhentiannya itu jangan sampai menimbulkan kerugian pada kelanjutan usaha koperasi. masih turunnya seseorang anggota tersebut menanggung selama (dua belas) bulan sesudah dia berhenti harus ditinjau dari sudut itu, dengan jangka waktu (dua belas) bulan tersebut, dimaksud (dua belas) bulan sesudah tahun buku yang menyusul setelah tanggal pemberhentiannya tersebut. kerugian kerugian yang timbul sebagai akibat sesuatu kejadian sesudah tanggal pemberhentiannya tidak dapat dibebaskan pada anggota yang bersangkutan walaupun kejadian tadi berlangsung dalam waktu (dua belas) bulan dimaksud tadi. jika koperasi dibubarkan dan ternyata masih ada sisa kekayaan yang dibagikan kalangan anggota, kekayaan yang tertulis atas nama seseorang anggota yang telah meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya. bab xi. open n1 snn presiden republik indonesia bab xi. peranan pemerintah. dalam menunaikan kewajiban seperti tersebut pada ini, pemerintah selalu bersikap aktif sebagai tersimpan dalam kata kata sansekerta sebagai berikut: ing negara sung tulang ing madya bangun karsa tut wuri handayani" yang artinya ialah: ing negara sung tulang depan memberi contoh), maksudnya: sebagai pemimpin atau pemuka hendaklah kita selalu memberi contoh yang baik, ing madya bangun karsa tengah tengah, membangunkan kemauan), maksudnya: bila kita berada tengah tengah rakyat, hendaklah kita jangan tinggal diam saja, melainkan harus membangunkan semangat rakyat dan memberikan inisiatif inisiatif yang baik. tut wuri handayani belakang memberi kekuatan), maksudnya: meskipun kita berada belakang, kita harus memberikan kekuatan daya serta memberikan petunjuk mana yang salah dan mana yang benar. ini berarti bahwa pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam rangka mewujudkan landasan ideal, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya. akan tetapi bilamana perlu, setiap saat pemerintah akan turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat. berdasarkan pertimbangan itu dan dengan tidak mengurangi wewenang menteri untuk merumuskan pokok kebijaksanaannya bidang pengoperasian lebih lanjut, maka ini mewajibkan pemerintah untuk memberikan kepada gerakan koperasi: bimbingan: dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi umumnya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan, pengawasan yang bermaksud untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan fihak lain, cc. fasilitas. |
dengan rachmat tuhan jang maha esa. presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dipandang perlu untuk membentuk pengadilan tinggi untuk provinsi sulawesi utara dan sulawesi tengah. mengingat:: dewan perwakilan rakyat gotong royong memutuskan:: undang undang tentang pembentukan pengadilan tinggi manado dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi makasar. pada saat undang undang ini mulai berlaku dibentuk pengadilan tinggi yang berkedudukan manadoprovinsi sulawesi utara dan provinsi sulawesi tengah. aturan peralihan. perkara perkara yang berasal dari pengadilan negeri dalam provinsi sulawesi utara dan provinsi sulawesi tengamanado.harto. jenderal t.n.i. diundangkan jakarta, pada tanggal november sekretaris negara republik indonesia, ttd. alamsyah. major jenderal t.n.umum sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini dalam prinsipnya tiap tiap prov.manadodamanado mulai saat ini meliputi pengadilan pengadilan negeri manado, gorontalo, kotamobagu tondano, tahuna, donggala, poso, luwuk dan toli toli yang terletakpengadilan pengadilan negeri yang tersebut pada dan mulai saat ini meliputi pengadilan negeri, makasar, pare pare, bantaeng, bulukumba, bau bau, barru, jeneponto, kurang, maros, majene, makale, mamuju, pangkajene, palopo, polewali, sungguminasa, selayar, sinjai, sengkang, sidenreng, rappang, takalar, watampone, watansopeng dan kendari yang terletak dalam provinsi sulawesi selatan dan provinsi sulawesi tenggara. cukup jelas. cukup jelas. |
candengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia. menimbang bahwa sebagai tindak.untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan irian barat yang efektif, demi kemajuan rakyat irian barat, dipandang perlu propinsi irian barat beserta kabupaten kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan penetapan presiden tahun penetapan presiden tahun keputusan presiden tahun undang undang tahun segera diatur kembali sebagai daerah daerah otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara xxi mars mengingatwketentuan ketentuan nomor urut dan lampiran iia undang undang tahun menetapkanketentuan umum. (l) membentuk propinsi otonom irian barat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia yang wilayahnya meliputi kabupaten kabupaten dimaksud ini.yyang meliputi wilayah kepala pemerintahan setempat biak, numfor dan supiori. kabupaten manokwari yyang meliputi wilayah kepala pemerintahan setempat sorong, raja ampat, teminabuan dan ayaman. kabupaten fak fak yang meliputi wilayah kepala pemerintahan setempat fak fak, kaimana dan mimika. kabupaten . can kun presiden republik indonesia dengan demikian beberapa ketentuan ketentuan pokok dari undang undang nomor tahun tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan undang undang ini, mengingat perlu segera diatasnya kembali propdengan berlakunya undang undang ini, untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan, dalam undang undang ini diadakan ketentuan ketentuan antara lain mengenai: peraturan perundangan yang berlaku, perangkat daerah yang ada yaitu kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota badan pemerintah harian, sekretaris daerah dan anggota anggota dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong. agar pemerintah daerah segera dapat menjalankan hak kewenangan dan kewajibannya pada waktu undang undang ini berlaku, maka dalam undang undang ini ditetapkan urusan urusan daerah sebagai kewenangan pangkal daerah yang rinciannya terdapat dalam lampiran undang undang ini. urusan urusan lainnya akan diserahkan berangsur angsur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan daerah yang bersangkutan. untuk dapat melaksanakan urusan urusan tersebut maka pemerintah daerah membentuk dinas dinas daerah mengenai urusan yang bersangkutan dan penyusunan dinas dinas tersebut harus mengindahkan peraturan peraturan yang berlaku. ii. demi wilayah propinsi irian barat yang dibentuk dengan undang undang ini adalah sama dengan wilayah propinsi irian barat berdasarkan penetapan presiden nomor tahun dalam keadaan darurat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh menteri dalam negeri atas usul kepala daerah yang bersangkutan. bat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan peraturan peraturan pelaksanaannya. dengan pembinaan dan bimbingan dari pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah diharapkan bahwa pembentukan perangkat daerah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dengan mengindahkan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun serta peraturan peraturan pelaksanaannya. dan lihat penjelasan umum. cukup jelas. penentuan wakil kepala daerah kabupaten berlaku bagi kabupaten yang sejak berlakunya undang undang ini terdapat wakil kepala kabupaten dan bagi daerah lainnya akan diatur lebih lanjut oleh menteri dalam negeri. dan cukup jelas (lihat penjelasan umum). kepada menteri dalam negeri diberi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pegawai yang diperlukan untuk segera melaksanakan tugas tugasnya menurut undang undang ini. man yaa nya ny nyi? presiden republik indonesia hal ini tidak mengurangi hak pemerintah daerah untuk mengangkat pegawai daerahnya berdasarkan undang undang tahun dengan ketentuan harus mengindahkan peraturan peraturan khusus mengenai kepegawaian dari pemerintah pusat. pemisahan persediaan anggaran pendapatan dan belanja dengan terpisahnya urusan pemerintahan pusat dan daerah, akan diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dengan demikian anggaran pendapatan dan belanja untuk seluruh wilayah irian barat pada waktu berlakunya undang undang ini masih menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dan cukup jelas (lihat penjelasan umum). dan cukup jelas. catatan men way presiden republik indonesia kabupaten merauke yjayawijaya yyyang meliputi wilayah kepala pemerintahan setempat japan dan waropen. (l) pemerintah daerah propinsi irian barat berkedudukan jayapura.. kabupaten biak numfor biak. kabupaten manokwari manokwari. kabupaten sorong sorong. kabupaten fak fak fak fak. kabupaten merauke merauke. kabupaten jayawijaya wamena. kabupaten paniai enarotali. kabupaten japan waropen serui. dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong propinsi irian barat terdiri dari orang anggota dan dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong kabupaten masing masing terdiri dari orang anggota, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. . presiden republik indonesia menteri dalam negeri membentuk perangkat daerah propinsi dan kabupaten dengan mengingat kemampuan keuangan negara dan daerah serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. bab ii. urusan rumah tangga daerah (l) urusan rumah tangga daerah sebagai kewenangan pangkal meliputi: urusan bimbingan dan kesejahteraan sosial. urusan pertanian. urusan kesehatan. urusan pendidikan dan kebudayaan. urusan pekerjaan umum. perincian urusan rumah tangga daerah dimaksud ini, terdapat dalam lampiran undang undang ini. penyerahan urusan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dimaksud undang undang ini, propinsi dan kabupaten membentuk dan menyusun dinas dinas daerah, yang personil dan materialnya diambil dari dinas dinas yang ada, sesuai dengan keperluan. propinsi dan antara lain: menyusun . way presiden republik indonesia menyusun sekretariat daerah, dan milik serta lain lain hal yang dipandang perlu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. bab iii. ketentuan peralihan. gubernur kepala daerah dan wakil gubernur kepala daerah, anggota badan pemerintah harian dan sekretaris daerah propinsi irian barat yang ada pada saat undang undang ini berlaku, menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota badan pemerintah harian dan sekretaris daerah propinsi irian barat sampai diangkat pejabat pejabat baru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. bupati kepala daerah kabupaten dan wakilnya serta sekretaris kabupaten wilayah propinsi irian barat yang ada pada saat undang undang ini berlaku, menjabat bupati kepala daerah dan wakil bupati kepala daerah serta sekretaris daerah kabupaten sampai diangkat kepala. daerah dan wakil kepala daerah serta sekretaris daerah baru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. (l)tetap sebagaiberdasarkan undang undang ini. penyempurnaan . man nyi ny) kun wat presiden republik indonesia penyempurnaan dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong dapat diadakan dengan memperhatikan potensi dan kekuatan sosial politik yang ada dalam masyarakat. selama dinas dinas daerah sebagaimana dimaksud undang undang ini belum terbentuk, urusan urusan tersebut dilaksanakan oleh dinas dinas yang sudah ada sekarang. (lurusan wewenang pemerintah pusat, merupakan perangkat departemen departemen dan instansi instansi yang bersangkutan. (l) menteri dalam negeri mengatur penetapan atau pengangkatan pegawai pegawai yang tersedia dengan status: pegawai daerah, pegawai negeri dan pegawai negeri yang diperbantukan kepada daerah. perubahan status pegawai pegawai dalam instansi instansi vertikal menjadi pegawai dinas dinas otonom diatur oleh menteri dalam negeri bersama sama menteri yang bersangkutan. . pan nyi ny) gua presiden republik indonesia pemisahan anggaran untuk urusan urusan pemerintah pusat dan daerah akan diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun segala peraturan perundangan yang berlaku bagi propinsi irian barat dan kabupatennya yang tidak bertentangan dengan undang undang ini tetap berlaku, selama belum diubah, diganti atau dicabut. bab iv. ketentuan penutup. ketentuan ketentuan pelaksanaan dari undang undang ini diatur oleh menteri dalam negeri. (l) undang undang ini disebut"an yaa nya ny ane presiden republik indonesia disahkan jakarta pada tanggal september presiden republik indonesia, soeharto.n way presiden republik indonesia penjelasan atasumum:undang undang nomor tahun telah dibentuk proptahun propinsi irian barat bentuk lama diubah menjadi proppinsi irian barat dengan penetapan presiden nomor tahunmulan bat presiden republik indonesidewasa ini wilayah pemerintahan propinsi irian barat terbagi dalam kabupaten dan kepala pemeritahan setempat k.p.s.). sementara itu sebagai pelaksanaan ketetapan mars xix mars maka pada tanggal juli telah diundangkan undang undang nomor tahun yang antara lain menetapkan penetapan presiden nomor tahun dan penetapan presiden nomor tahun menjadi undang undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan undang undang yang baru. dengan mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi rakyat irian barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan irian barat yang efektif demi kemajuan rakyat irian barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan ketetapan mars xxi mars yaitu propinsi irian barat yang dibentuk berdasarkan penetapan presiden nomor tahun penetapan presiden nomor tahun keputusan presiden nomor tahun yang pada hakekatnya mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun hal hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi propinsi propinsi otonom lainnya. meskipun sejak tanggal juli telah diundangkkhususnya undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah, seperti yang tercantum dalam nomor urut lampiran iii, namun pernyataan tidak berlakunya undang undang itu ditetapkan pada saat undang undang yang menggantikannya mulai berlakuberhubung dengan perubahan perusdalam negeridalam negeri. ordonansi . nyi my. perubahan dan tambaha dalam negeri diubah dan ditambah sebagai berikut ditambah dengan satu baru yang berbunyi sebagai berikut: kelonggaran tersebut pada dan ini berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun sejak berlakunya undang undang ini". ii. dihapuskan. iii. diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: kepada perusahaan perusahaan yang menanam modalnya dalam usaha usaha dibidang termaksud dalam diberikan kelonggaran kelonggaran perpajakan sebagai berikut: ke bea meter modal: pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal. ke bea masuk dan pajak penjualan:modal (termasuk alat alat perlengkapan), yang diperlukan untuk usaha usaha pembangunan dan rehabilitasi, kedalam wilayah indonesia. pelan nyi hum presiden republik indonesia ke, satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya. ke pajak perseroan: kelonggaran kelonggaran didalam:iv. diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: "() kepada badan badan baru. hum presiden republik indonesia menteri keuangan dapat memperpanjang jangka waktu masa bebas pajak termaksud pada ini dalam hal hal dipenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut: apabila penanaman modal tersebut dapat. apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar,yang oleh pemerintah diprioritaskan secara khusus diberikan tambahan ' dapat diberikan tambahan kelonggaran kelonggaran lain kepada suatu perusahaan yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi". dihapuskan. vi. diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan dari ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam dan dilakukan oleh menteri keuangan".. lan na7 sera k alamsyah,mum: dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri, yakni bagian dari kekayaan masyarakat indonesia, termasuk hak hak dan benda benda, baik yang dimiliki oleh negara, maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili indonesiadalam negeri. undang undang tersebut selain berisikan ketentuan ketentuan tentang pengaturan modal dalam negeri, garis besar pengusaha pengusaha dan perusahaan perusahaannya, pembaharuan dan peningkatan daripada peraturan pemerintah nomor tahun memuat pula ketentuan ketentuan tentang pembebasan dan keringanan perpajakan, untuk lebih merangsang pemupukan modal serta lebih mengarahkan penanaman pada bidang usaha yang sesuai dengan program pembangunan pemerintahdan keringanan perpajakan yang diatur dalam undang undang penanaman modal dalam negeri perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan ketentuan ketentuan yang baru dari ordonansi pajak perseroan demi tambahan ini diperlukan agar ada bersesuaian dengan kelonggaran yang telah diberikan dalam yang membatasi jangka waktu pemulihan modal selama lima tahun sejak berlakunya undang undang. lan bpa presiden republik indonesia ii. penghapusan dikarenakan hal tersebut diatur lebih lanjut dalam ke iii. yang baru mengatur tentang kelonggaran kelonggaran perpajakan yang diberikan kepada perusahaan perusahaan modal dalam negeri: ke pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal, semula diatur dalam(lama). cukup jelas. ke pembebasan ini merupakan perluasan daripada pembebasan,yaitu kerugian dalampertama sejak pendirian,. man dat presiden republik indonesia yangdalam ordonansi pajak perseroan berlaku pula bagi perusahaan perusahaan modal dalam negeri. ke pembebasan pajak dividen semula diatur dalam lama. cukup jelas. iv. yang baru mengatur tentang masa bebas pajak (tax holiday) yang semula diatur dalam ini merupakan ketentuan ketentuan tentang, hal mana akandalam negeri kepada sasaran sasaran yang dikehendaki oleh pemerintah maka masa bebas pajak tahun termaksud pada dapat diperpanjang dalam hal hal termaksud pada huruf a,b,c, dan perpanjangan waktu termaksud pada huruf diperuntukkan bagi perusahaan modal dalam negeri yang menanam modalnya sesuatu tempat atau dalam jenis usaha yang ditentukan oleh pemerintah. ada kemungkinan sesuatu perusahaanseperti tersebut dalam serta dan belum cukup untuk berusaha secara efisien dan efektif. hal yang demikian dapat terjadi apabila perusahaan tersebut memerlukan modal yang sangat besar untuk investasi atau biaya prasarana. dalam keadaan yang demikian menteri keuanganlan mp3 na7 presiden republik indonesia penghapusan dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam ke (baru). vi. memuat penyesuaian dengan perubahadicabut, bahwa karena keadaan mendesak presiden atas dasar ketentuan yang termasukundang undang dasar dan. lan bpa.ditetapkan menjadi undang undllarangan penarikan cek kosong menjadi undang undang umum. presiden dengan menggunakan wewenang yang tercantum dalam undang undang dasar telah mengeluar. sesuai dengan ketentuan dalam undang undang maka peraturan pemerintah pengganti undang undang tersebut harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat, untuk ditetapkan menjadi undang undang. demi cukup jelasna3 my pip,ny) sat presiden republik indonesia babi, pimpinan lembaga tertinggi negara, adalah ketua dan wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat, pimpinan lembaga tinggi negara,:(l) kepada pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara diberikan gaji pokok setiap bulan.1aka hak keuangan administratif dari pimpinan anggota lembaga tertinggi dan atau lembaga,le mulan pip presiden republik indonesia demi cukup jelas. gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan anggota lembagahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas.di. cukup jelas. cukup jelas. uang paket terdiri dari uang sidang, uang angkutan setempat: uang penginapan. mulan yaz ny ay presiden republik indonesia dan cukup jelas. dinas yang telah ada pada saat mulai berlakunya undang undang ini tetap ada, didan orang pekerjg dimaksud dengan jabatan negara, ada jabatan dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan jabatan lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dan cukup jelas. cukup jelas. mulan sat presiden republik indonesia biaya pemakaman yang ditanggung oleh negara, adalah petiri cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. masa jabatan secara berturut turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalan menghitung besarnya pensiun didahulukan dasar pensiun yang tertinggi. min ny) sat presiden republik indonesia pensiun yang dapat diterima secara akumulatif adalah pensiun pegawai negeri, pensiun pejabat negara eksekutif, dandari bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembagaempatcukup jelasmulan rat presiden republik indonesia, negara atau bekas anggota lembagaperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama. sampai dengan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. lihat penjelasan cukup jelas. cukup jelas. yang berkewajiban mencabut surat keputusan.pensiun sebagaimana dimaksud dalam ini, adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan. cukup jelas. man san presiden republik indonesia apabila penerima pensiun yang dimaksud dalam ini meninggal dunia, maka janda duda anaknya yang sah menerima pensiun janda duda anak yang berhak diterimanya dari semua jenis pensiun yang dimaksud dalam ini. cukup jelas sampai dengan cukup jelas. mulan yes sat presiden republik indonesian peraturan pemerintah. (l) selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam kepada pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara diberikan tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, cc.(l)bab iii uang sidang, uang paket, dan biaya uang perjalanan (l)permusyawaratanmin my pip presiden republik indonesia bab rumah jabatan, biaya rumah tangga, dan kendaraan dinas (l) bagi masing masing pimpinan lembaga tertinggi tingg(l) apabila pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau anggota lembaga tinggi negara tewas, maka kepada isteri suaminya yang sah diberikan uang duka tewas. apabila pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau anggota lembagainggi negara yang tewas. mulan yes rat presiden republik indonesia(l)(l)min sat presiden republik indonesia((l)min san presiden republik indonesia (l)(l)puluhmin my sat(l) pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan anggota lembagaimpinan lembaga tertinggi tinggi negara atau bekas anggota lembaga(l) dengan berlakunya undang undang ini, maka bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara, termasuk janda duda anaknya, yang dipensiunkan sebelum berlakunya undang undang inienyesuaian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam berlaku mulai tanggal april (l) hak untuk menerima pensiun hapus apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing:mulan yes rat presiden republik indonesiaditetapkan dalam undang undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (l)yes s. man wat presiden republik indonesia (l) penerimaan negara dalam tahun anggaran adalah sebesar (empat trilyun enam ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua, ratus duaempat trilyun enam ratus delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima dua puluh keseratus rupiah). sisa lebih perhitungan anggaran negara tahun adalah sebesar (enam puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan tujuh puluh tigmapan ny) nw) wat presiden republik indo kesia undang undang republik indonesiaserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial.: cc. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis garis besar haluan negara tahun perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perserta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional, bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan,,kean mn) ny) mula presiden republik indo kesia dengan mencabut ordonansi pajak rumah tangga personel blasting ordonnantie staatsblad tahun nomor sebagaimana telah beberapa k: ordonansi responding indonesia inlandsche verpondings ordonnantie staatsblad tahun nomor sebagaimana telah beberapa kah diubah, terakhir dengan algemeen verordeningen binnenlandsche bestuur java madura staatsblad tahun nomor ordonansi responding verpondings ordonnantiekekayaan ordonnantie vermogens blastjalan legged ordonnantie staatsblad tahun nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan algemeen verordening oorlogsmisdrijven staatsblad tahun nomor huruf dangamenetapkan undang undang tentang pajak bumi dan bangunan. bab ketentuan umum yang dimaksud dalam undang undang ini dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnyri beli, nilai jual obyek pajak mea nyjak bumi dan bangunan umum perlu dicabut. peraturan perundang undangan lainnya terutama yang selama ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pungutan oleh daerah, khususnya seperti pemungutan pajak kendaraan bermotor masih berlakuyyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. mn) ny) snn. presiden republik indo kesia hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah.karena pajak bumi dan bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan dimasing masing wilayahnya. tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti bank, kantor pos dan giro serta tempat tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangantertentu atau dalam hal obyek pajak ditimpa bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar hutang pajaknya. hi. demi angka permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia. angka termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain lainfasilitas lain yang memberikan manfaat. angka yang dimaksud dengan:y) yan ny) mula presiden republik indo kesia angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas: rekayasa: letak, kondisi lingkungan dan lain lain.: madrasah: tanah wakaf, rumah sakit umum. yang dimaksud dengan obyek pajak dalam ini adalah obysetan sy) yan nya x1y snn. presiden republik indo kesia obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai bangunan tidak kena pajak sebesar (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan. contoh nilai jual bangunan. batas nilai jual bangunan tidak kena pajak. nilai jual bangunan kena pajak. nihil nilai jual bangunan . batas nilai jual bangunan tidak kena pajak. . nilai jual bangunan kena pajak nilai jual bangunan . batas nilai jual bangunan tidak kena pajak. nilai jual bangunan kena pajak cukup jelas tanda pembayaran pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. cukup jelas ketentuan ini memberikan kewenangan kepada direktur jenderal pajak.suatu obyek pajak yang masih dalam sengketa pemilikanluar wilayah letak obyek pajak, sedang untuk merawat obyek pajak tersebut dikatakan kepada,direktur jenderal pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. cukup jelas cukup jelas mea sy) yan ny) snn. presiden republik indo kesia cukup jelas berdasarkan ketentuan dalam ini, apabila direktur jenderal pajakcukup jelas cukup jelas pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah (tiga) tahun sekali. namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. dalam menetapkan nilai jual, menteri keuangan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan asas "self assessment". yang dimaksud nilai jual pajak ("assessment value") adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. contohbatas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar (dua juta rupiah). contoh wajib pajak mempunyai obyek pajak berupa tanah seluas dengan harga jual m2, bangunan seluas dengan nilai jual m2: taman mewah seluas dengan nilai jual m2:, pagar mewah sepanjang dan tinggi rata rata pagar dengan nilai jual m2. persentase nilai jual kena pajak misalnya mea sy) yan ny) snn. presiden republik indo kesia besarnya pajak yang berhutang adalah sebagai berikut: nilai jual tanah: nilai jual bangunan: rumah dan garasi taman mewah cc. pagar mewah x1, batas nilai jual bangunan tidak kena pajak nilai jual bangunan nilai jual tanah dan bangunan besarnya pajak bumi dan bangunan yang berhutang atastanah 20x atas bangunan 20x jumlah pajak yang berhutang jangka waktu (satu) tahun taklim adalah dari januari sampai dengan desember. karena tahun pajak dimulai padajanuari bangunannya terbatersebut terbakar, obytempat pajak yang berhutang untuk kotamadya batam, wilayah propinsi daerah tingkat yang bersangkutan.direktorat jenderal pajak. wajib pajak yang pernah dikenakan ikeda tidak wajib mendaftarkan obyek pajaknya kecuali kalau menerima pop, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada direktorat jenderal pajak. mea sy) yan nya x1y snn. presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan jelas,benar,,cukup jelasdirektorat jenderal pajak. ketentuan ini memberi wewenang kepada direktur jenderal pajakydirektur jenderal pajakrektorat jenderal pajakyek pajak yang disampaikan wajib pajak, direktur jenderal pajakini mengatur sangsi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyini, berdasarkan data yang ada pada direktorat jenderal pajak memuat penetapan obydirektur jenderal pajak mengeluarkan skp yang berisi obyek pajak dengan luas dan nilai jual. luas obyek pajak menurut pop. pokok pajak sanksi administrasi 25x jumlah pajak yang berhutang dalam skp mea sy) pa. presiden republik indo kesiayberdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya berhutang dalam skp selisih denda administrasi jumlah pajak berhutang dalam skp adapun jumlah pajak yang berhutang sebesar yangcontoh apabila skp diterima oleh wajib pajakmaret dengan pajak yang berhutang sebesar (seratus ribu rupiah).pajak yang berhutang yang harus dibayar pada tanggal september adalah pokok pajak denda administrasi: men mn) presiden republik indo kesiap) yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya stp tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. pelimpah, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendataan obyek pajak dan penetapan pajak yang berhutang tetap menjadi kewenangan menteri keuangan. dalam hal jumlah pajak yang berhutang sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak berhutang tidak sesuai dengan obyek pajak lapangan, maka pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang berhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pajak."force mayur") maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh direktur jenderal pajak. cukup jelas cukup jelas kean mn) ny) ny) wat presiden republik indo kesiahukum berarti keberatan tersebut diterima. ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak yang kurang puas terhadap keputusan direktur jenderal pajak atas keberatan yang dilakukan untuk mengajukan banding badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang yaitu majelis pertimbangan pajak. cukup jelas cukup jelas cukup jelas karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat daerah tingkat yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan pajak ini diberikan kepada daerah tingkat cukup jelas huruf kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subymapan "apr! ny) wat presiden republik indo kesia adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang undang ini: surat pemberitahuan pajak berhutang adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak berhutang kepada wajib pajak. bab obyek pajak yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan. klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri keuangan. obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalahyatas nilai jual bangunan tidak kena pajak ditetapkan sebesar rp. (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan. batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh menteri keuangan. bab iii subyek pajaky) yan nya x1y wat presiden republik indo kesia: wabah penyakit tanaman: hama tanaman. cukup jelas ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam dan kepada direktur jenderal pajak. direktur jenderal pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruh denda administrasi dimaksud.rektorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak cukup jelas peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pejabat dalam ini ialah antara lain peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad nomor tentang peraturan jabatan notaris.direktorat jenderal pajak selambat lambatnya dalam waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam memang nya x1y snn. presiden republik indo kesiayang dimaksud dengan bukan wajib pajak dalam ini yaitu pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan obyek pajak ataupun pihak lainnya. untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam sebelum lewat (satu) tahun sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibakarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam penyimpangan terhadap ketentuan kitab undang undang hukum pidana dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan dokumen perpajakan yang lainnya (sepuluh) tahun. cukup jelas cukup jelas cukup jelas ketentuan undang undang ini baru berlaku terhadap obyek pajak yang digunakan dalam rangka kontrak karya dan kontrak bagi hasil dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya yang perjanjiannya ditandatangani sejak berlakunya undang undang ini yaitu tanggal januari sedangkan untuk kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang telah ada tetap berlaku ketentuan ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya dan kontrak bagi hasil tersebut. cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor setan sy) ny) nw) wat presiden republik indo kesiadalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam sebagai wajib pajak. subydirektur jenderal pajak bahwadirektur jenderal pajakdirektur jenderal pajadirektur jenderal pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. bab tarif pajak tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar (lima persepuluh persen). bab dasar pengenaan dan cara menghitung pajak dasar pengenaan pajak adalah nilai jual obyek pajak. besarnya nilai jual obyperkembangan daerahnya. dasar penghitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20x (dua puluh persen) dan setinggi tingginya (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. besarnya persentase nilai jual kena pajak sebagaimana dimaksud dalam' ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. besarnya pajak yang berhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. min yaa ny) wat presiden republik indo kesia bab tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak berhutang tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun taklim. saat yang menentukan pajak yang berhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal januari. tempat pajak yang berhutang: untuk daerah jakarta, wilayah daerah khusus ibukota jakarta: untuk daerah lainnya, wilayah kabupaten daerah tingkat atau kotamadya daerah tingkat ii: yang meliputi letak obyek pajak. bab pendaftarlam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan dengan mengisi surat pemberitahuan obyek pajak. surat pemberitahuan obyek pajakdirektorat jenderal pajaksurat pemberitahuan obyek pajak oleh subyek pajak. pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal pajak menerbitkan surat pemberitahuan pajak berhutang.surat pemberitahuan obyek pajaksurat pemberitahuan obyek pajak yang disampaikan oleh wajibmean nya x1y snn. presiden republik indo kesiai tata cara pembayaran dan penagihan pajak yang berhberhutang berdasarkan surat ketetapan pajakbank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri keuangan. surat pemberitahuan pajak berhutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak.. menteri keuangan dapat melimpahk. bab keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada direktur jenderal pajak atas: surat pemberitahuan pajak berhutang, surat ketetapan pajak. gen ny) nw) rat presiden republik indo kesianyerek tom beskansebagaimana dimaksud dalam danpembagian hasil penerimaan pajakn17 na5 n1y snn. presiden republik indo kesia (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah tingkat dan pemerintah daerah tingkat sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. bagian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat ii. imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab ketentuan lain lain menteri keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang berhutang karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan.. ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri keuangan.keadaan obyek pajak secara tertulis kepada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak: memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan direktorat jenderal pajak. kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalamini. tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri keuanganrta peraturan perundang undangan lainnya. setan sy) ny) wat presiden republik indo kesia bab xii ketentuan pidana barang siapa karena keadaannya tidak mengembalikan menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak kepada direktorat jenderal pajak bulan) atau denda setinggi tingginya sebesar (dua) kali pajak yang berhutang. barang siapa dengan sengaja tidak mengembalikan menyampaikan surat pemberitahuan obyek pajak kepada direktorat jenderal pajak.:satu) tahun atau denda setinggi tingginya rp. (dua juta rupiah). ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam dilibatkan dutindak pidana sebagaimana dimaksud dalam danadalah kejahatan. setan sy) yan ny) snn. presiden republik indo kesia bab xiii ketentuan peralihan terhadap lurah pembangunan daerah ikeda), pajak kekayaan kk), pajak jalan, dan pajak rumah tangga prt) yang berhsampai dengan tanggal desember dengan berlakunya undang undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada bidang lurah pembangunan daerah (ikeda) berdasarkan undang undang nomor prp tahun tentang pajak hasil bumi,terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya,ini, tetap dikenakan lurahiv ketentuan penutup |
men wat presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai, dan seimbang bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, bahwapertanian secara menyeluruh dan terpadu, cc. bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yangbahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh, bahwa peraturan perundang undangan yang saat ini masih berlaku, baik yang merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial maupun produk hukum nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional sehingga perlu dicabut: man "aa wap presiden republik indo kesia bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut atas dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman dalam suatuyen ya wat presiden republik indo kesia berlaku. bagian keenam perlindungan tanaman perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan berupa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, radiasi organisme pengganggu tumbuhan. dalam pelaksanaan perlindungman ya wat presiden republik indo kesia ketentuan mengenai penggunaan sarana dan atau cara sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh pemerintah. setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan dalam, dibawa atau dikirim dari suatu area area lain dalam, dan dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia dikenakan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanamapabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam merupakan eksplosif, pemerintah bertanggung jawab menanggulanginya bersama masyarakat.mapan sy) nya x1y wat presiden republik indo kesia. kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan hanya atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisms pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka radiasi. ketentuan mengenai pengendalian dan radiasi organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam butir dan butir serta ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian ketujuhcc.men wap! presiden republik indo kesiadalam diatur lebih lanjut oleh pemerintah. bagian kedelapan panen panen merupakan kegiatan pemungutan hasil budidaya tanaman. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam panen harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana. dalam pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud dalam harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan atau kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup. pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil bertahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam. pemerintah dapat menetapkan pengaturan mengenai panen budidaya tanaman tertentu. mulan ya wat presiden republik indo kesia bagian kesembilan pascapanen pascapanen meliputi kegiatanbudidaya tanaman. kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam ditujukterhadap hasil budidaya tanaman yang dipasarkan diterapkan standar mutu. pemerintah menetapkan jenis hasil budidaya tanaman yang harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam pemerintah mengawasi mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pascapanen dan standar mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. pemerintah menetapkan standar unit pengolahan, alat pasaran pkn ya ny) rat presiden republik indo kesia transportasi, dan unit penyimpanan hasil. budidaya tanaman. pemerintah melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pemerintahdaya tanaman. pemerintah menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh pemerintah. bab sarana produksi bagian kesatu pupuk pupuk yang beredar dalam wilayah negara republik indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. men ny wat presiden republik indo kesia pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimpor. pemerintah mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk. ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengadaan dan peredaran pupuk sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian kedua pestisida pestisida yang akan diedarkan dalam wilayah negara republik indonesiamerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana dimaksud dalam, serta penggunaan pestisida.men wat presiden republik indo kesiaalat dan mesin pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin budidaya tanamdalam diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan open mula presiden republik indo kesia lahan maupun pelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah. perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional. pemerintah menetapkan luas maksimum lahan untuk unit usaha budidaya tanaman yang dilakukan atas tanah yang dikuasai oleh negara. setiap perubahan jenis tanaman pada unit usaha budidaya tanaman atas tanah yang dikuasai oleh negara harus memperoleh persetujupengusahaan usaha budidaya tanaman hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan indonesia. badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: koperasi, atau man pan way presiden republik indo kesia badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuk bekerja sama secara terpadu dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman. pemerintah dapat menugaskan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam untuk pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perorangan warga negara indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu atas skala tertentu wajib memiliki izin. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam diarahkan untuk mengembangkan keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri dan pemasaran produknya. pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha kuat bidang budidaya tanaman. nya x1y ristem budidaya tanaman. bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan:,wetan ka) n13 ny) wat presiden republik indo kesia setiap orang atau badan hukumhanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak dikenakan pungutanmbinaan dan perserta masyarakat pemerintah melaksanakan pembinaan budidaya tanaman dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budidaya tanaman. pembinaan budidaya tanaman diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan nilai tambah hasil budidaya tanaman serta efisiensi penggunaan lahan dan sarana produksi. pembinaan sebagaimana dimaksud dati budidaya tanaman yang bersangkutan. ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. man wat presiden republik indo kesia pemerintah mendorong dan mengarahkan perserta organisasi profesi terkait dalam pembinaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam pemerintmembina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah. kepada penemu jenis baru dan atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya. setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah. ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. kv) nya ny) wat presiden republik indo kesia pemerintah menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia bidang budidaya tanaman melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusiayelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina perserta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan dimaksud. pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina perserta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah. bab viii penyerahan urusan dan tugas pembantuan pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan bidang budidaya tanaman kepada pemerintah daerah sesuai dengan men wat presiden republik indo kesia peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan bidang budidaya tanaman. ketentuanbudidaya tanamdalam tindak pidana bidang budidaya tanamdaya tanamdaya tanaman, cc. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana bidang budidaya tanambudidaya tanaman, open ya wat presiden republik indo kesidaya tanamanyen wat presiden republik indo kesia.man pan "aa ny) wat presiden republik indo kesiarp. (limapuluh juta rupiah). barangsiapa dengan sengaja:asalman wat presiden republik indo kesia(limatumbuhan dan atau sarana budidaya tanaman yang diperoleh dan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam undang undang ini dapat dirampasbidang budidaya tanammen n1 wat presiden republik indo kesianomor tambahan lembaran negara nomor ketentuan yang mengatur tentang budidaya tanaman yang tercantum dalam ordonansi tentang krisis teh crisis thee ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang krisis kina crisis kina ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang krisis kopi dan kakao crisis office cacao ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang pertanaman kina kinaaanplant ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang pengeluaran karet perkebunan onderneming rubber uitvoer ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang pengeluaran karet rakyat bevolking rubber uitvoer ordonnantie, staatsblad sg. ordonansi tentang pertanaman karet rubberaanplant ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang kepentingan kepentingan kapok kapok bilangan ordonnantie, staatsblad ordonansi tentang pertanaman teh thee aanplant ordonnantie, staatsblad yen ya wat presiden republik indo kesia ordonansi tentang sosok sosok ordonnantie, staatsbladan ya presiden republik indo kesia lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sam,istem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. tbudidaya tanaman umum bangsa indonesia dikaruniai oleh tuhan yang maha esa kekayaan alam hi, air, iklim,arah pembangunan pertanian sedemikian ini akan memperkokoh landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.lan mpn sdp presiden republik indo kesia manfaat, lestari, dan berkelanjutan. pengembangan budidaya tanaman diarahkan secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup pemerintah menyusun rencana pengembangan budi, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan semakin ketatnya persaingan dalam era globalisasi, maka pengembangan budidaya tanaman harus diarahkan pula pada upaya memanfaatkan keunggulan komparatif produk tanaman yang dimiliki dengan penerapan prinsip keterpaduan kegiatan budidaya tanaman dengan industri pengolahan, industri manufaktur, dan pemasarannya. dengan arah tersebut, maka nilai tambah produksi pertanian akan dinikmati pula oleh petani sebagai produsen. dalam kondisi perkembangan yang demikian,daya manusia terutama masyarakat petani. pengembangan budidaya tanaman hanya dapat dicapai secara optimal apabila dalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat yakni yang lan nya ny) wat presiden republik indo kesia sesuai dengan daya dukung sumberdaya alam indonesia yang beriklim tropis. oleh karena itu upaya untuk menemukan dan menciptakan teknologi budidaya tanaman secara tepat melalui penelitian (research and development) terutama dunia usaha untuk ikut berperanserta dalam penelitian dan pengembangan buditeknologi tepat yang telah ditemukan perlu disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya para petani, agar mereka dapat memanfaatkannya. penyebarluasan tersebut dilakukan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti penyuluhan, pelatihan, dan lain lain. dalam hubungan ini pemerintah menyelenggarakan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat. mengikutsertakan peran masyarakat, penanaman modal, promosi komoditas, serta prakiraan cuaca dan iklim yang mendukung pengembangan budidaya tanaman. lahan bagi budidaya tanaman merupakan salah satu faktor produksi utama. dilain pihak tersedianya lahan sebagai penanaman untuk budidaya tanaman semakin terbatas, baik karena tekanan yang ditimbulkan oleh bertambahnya jumlah penduduk maupun meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan oleh sektor lain. oleh karena itu penggunaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman harus dilakukan secara efektif dan efisien serta dengan memperhatikan terpeliharanya kemampuan sumberdaya alam dan kelestarian lan wat presiden republik indo kesia lingkungan. masalah yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau konversi lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan budidaya tanaman. masalah tersebut dapat mengancam lahan budidaya tanaman terutama untuk penghasil pangan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ambang batas tingkat produksi secara nasional. oleh karena itu maka apabila terjadi perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan lahan budidaya tanaman guna keperluan lain luar budidaya tanaman, perlu secara arif dan cermat mempertimbangkan ketersediaan lahan usaha budidaya tanaman. benih tanaman, sebagai sarana produksi utama dalam budidaya tanaman perlu dijaga mutunya, sehingga mampu menghasilkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. oleh karena itu perlu diselenggarakan kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan tanaman maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya untuk menemukan jenis baru serta varietas unggul. untuk mendorong terlaksananya hal tersebut maka kepada para penemunya dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta pemberian hak untuk memberi nama pada temuannya. penghargaan tersebut dapat pula diberikan kepada para pemilik tanaman yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu. apabila dalam negeri belum terdapat varietas unggul tertentu, maka pemerintah untuk sementara dapat mengintroduksi varietas unggul tersebut dari luar negeri. untuk menjamin bahwa varietas baru hasil pemuliaan tanaman maupun introduksi dari luar negeri benar benar unggul, maka sebelum diedarkan perlu diadakan pengujian untuk kemudian apabila hasilnya memenuhi persyaratan yang ditentukan, pemerintah melepas varietas tersebut untuk dapat diedarkan. suatu varietas yang telah dilepas, benihnya dinyatakan sebagai benih bina, dalam pengertian produksi dan peredarannya perlu diatur dan diawasi. mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk lan way presiden republik indo kesia dapat menjamin benih bermutu, adalah melalui sertifikasi benih. sertifikasi benih ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. benih yang lulus sertifikasi merupakan benih yang telah dijamin mutunya baik mutu genetis, fisiologis, maupun fisik dan dapat diedarkan. untuk menjamin bahwa benih yang diedarkan benar benar bermutu dan dalam rangka mempermudah pengawasan mutu benih, maka benih yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label. hasil pemuliaan sebelum dilepas oleh pemerintah dilarang untuk dikembangkan dan atau diedarkan. sarana produksi budidaya tanaman yang lain seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin budidaya tanaman perlu terjamin efektivitasnya dan aman dalam penggunaannya baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup. khusus bagi pestisida, karena merupakan bahan berbahaya dan beracun, jika telah dinyatakan dilarang atau telah rusak atau tidak memenuhi standar mutu atau tidak terdaftar harus dimusnahkan. perlindungan tanaman merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan. kegiatan tersebut meliputi pencegahan masuknya, pengendalian dan radiasi organisme pengganggu tumbuhan. pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. dalam hal terjadi eksplosif serangan organisme pengganggu tumbuhan, pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulanginya bersama masyarakat. kegiatan kegiatan tersebut kesemuanya bertujuan untuk mengamankan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan yang tujuan akhirnya menyelamatkan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. oleh karena itu masyarakat diharapkan berperanserta untuk melaporkan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman wilayahnya, terutama yang sifatnya eksplosif dan sekaligus berusaha untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan tersebut. mengingat bahwa dalam hal hal tertentu kegiatan perlindungan tanaman lan presiden republik indo kesia menggunakan pestisida maka harus memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. usaha budidaya tanaman memerlukan lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman yang bersangkutan. samping itu, pengembangan usaha budidaya tanaman harus disesuaikan dengan sasaran produksi nasional dan atau permintaan pasar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. usaha budidaya tanaman berskala besar memerlukan lahan yang luas dan produksinya akan sangat berpengaruh terhadap produksi budidaya tanaman secara nasional. oleh karena itu untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha budidaya tanaman berskala besar,sial budaya, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan strategis lainnya. dalam upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, pemerintah mengambil langkah langkah yang mendorong tumbuhnya kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha berskala kecil dengan yang berskala besar. dengan demikian, akan terbuka peluang bagi masyarakat petani dan usaha berskala kecil untuk turut serta dalam pemilikan dan pengelolaan usaha budidaya tanaman berskala besar. penanganan panen dan pascapanen sebagai salah satu tahapan kegiatan dalam budidaya tanaman yang meliputi kegiatan pemungutan hasil,perlu diatur sedemikian rupa, sehingga dapat lebih meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan,memperpanjang daya simpan, meningkatkan dayaguna, dan meningkatkan nilai tambah hasil budidaya tanaman. men mula presiden republik indo kesia dengan materi seperti yang dikemukakan atas disusunlah undang undang ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi sistem budidaya tanaman. demi angka yang dimaksud sumberdaya alam nabati meliputi semua jenis tumbuhan termasuk bagiannya baik yang tumbuh darat maupun air, yang telah maupun belum dibudidayakan, terdiri dari tanaman semusim seperti padi, tebu, tembakau, kapas, gadung, jamur, kentang, dan sebagainya serta tanaman tahunan seperti kelapa, karet, mangga, jati, pinus, sagu, enau, dan sebagainya. yang dimaksud dengan barang termasuk barang yang tidak berwujud (jasa). angka angka cukup jelas angka cukup jelas angka man ya ny) rat presiden republik indo ksas manfaat, lestari, dan berkelanjutan berarti penyelenggaraan budidaya tanaman harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga sistem budidaya tanaman dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis. huruf dalam pengertian pangan termasuk bahan makanan ternak dan ikan, sedangkan dalam pengertian kesehatan termasuk gizi. huruf cukup jelas nya x1y wat presiden republik indo kesia huruf cukup jelas proses kegiatan produksi meliputi semua kegiatan mulai dari penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman, dan panen. pascapanen adalah huruf terhadap wilayah yang lahannya mempunya seperti klasifikasi dan kemampuan tanah, iklim cuaca, vegetasi, dan sebagainya. data ditiap wilayah sebagaimana dimaksud atas diolah sedemikian rupa,dan jika perlu dilakukan berbagai percobaan ilmiah, sehingga dapat diketahui tanaman yang cocok untuk dikembangkan wilayah yang bersangkutan. atas dasar hal hal tersebut dapat diketahui potensi wilayah budidaya tanaman seluruh indonesia yang selanjutnya dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, prasarana, dan aspek lain dapat ditetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman. men nya ny) wap! presiden republik indo kesia huruf budidaya tanaman tertentu adalah budidaya tanaman yang mempunyai nilai strategis misalnya padi, tebu, dan sebagainya. pengaturan produksi dimulai dari perencanaan dan pengendalian tingkat produksi yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. hurufserta dalam pengembangan budidaya tanaman. cukup jelas petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman. way presiden republik indo kesiacc.panen. bab perencanaan budidaya tanamserta masyarakat. dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam man wat presiden republik indo kesia jaminan penghasilan tertentucukup jelasdaya tanaman harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. yang dimaksud dengan media tumbuh tanaman adalah penanaman selain lahan misalnya air, agar agar, merang, tanah dalam pot dan lain lain. cukup jelas benih bermutu mempunyai pengertian bahwa benih tersebut varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasny, dan tahan terhadap pengaruh buruk (rekaman) lingkungan. mulan nya x1y mula presiden republik indo kesia pemuliaan tanaman dilakukan dengan cara persilangan antara atau lebih tetua, teknik mutasi sifat genetis varietas, rekayasa genetika, seleksi, atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk menyusun sifat varietas baru yang lebih baik dalam kegiatan pemuliaan tanaman. teknik mutasi sifat genetis varietas adalah cara untuk mengadakan perubahan sifat genetis suatu varietas dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan radiasi, zat mutan. rekayasa genetik adalah pemindahan bahan genetik dari sel suatu jenis jenis lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya dalam sel penerima. seleksi adalah kegiatan pemilihan dari suatu populasi jenis tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. seleksi dimulai dari tahapan eksplorasi yang merupakan suatu kegiatan pencarian dan pendataan dari populasi suatu jenis tanaman lokal atau asli untuk mendapatkan varietas unggul lokal dan atau sebagai bahan baku persilangan. cukup jelas cukup jelasbersama masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya. man presiden republik indo kesia dalam rangka pemuliaan tanaman dapat dilakukan tukar menukar plasma nutfah dengan luar negeri, dengan tidak mengurangi kepentingan nasional. cukup jelas introduksi benih dari luar negeri dapat berupa benih dari berbagai kelas yang dilakukan apabila benih atau materi induk belum pernah ada indonesia. yang dimaksud dengan materi induk adalah tanaman dan atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan pemuliaan. cukup jelas cukup jelas cukup jelasman ya ny) wat presiden republik indo kesia unggul dan.cukup jelasmerupakan kegiatan untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas, yang dilaksanakan dengan pemeriksaan terhadap, pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang open n1 wat presiden republik indo kesia meliputi mutu genetis, fisiologis, dan fisik, pengawasan pemasangan labelpengadaan meliputi produksi dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri. benih tanaman tertentu adalah benih tanaman yang secara potensial dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, misalnya dapat merupakan sumber dan atau menjadi sasaran terjadinya eksplosif organisme pengganggu tumbuhan, atau man ya ny) wat presiden republik indo kesia membahayakan kesehatan manusia. dalam pengertian tumbuhan termasuk plasma nutfah. benih atau tumbuhan dianggap telah dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia apabila telah dimuat dalam alat angkut untuk dibawa suatu tempat luar wilayah negara republik indonesia. samping itu juga termasuk benih yang telah diangkut dari suatu tempat tempat lain dalam wilayah negara republik indonesia, tetapi tidak sampai pada tempat tujuannya, dan tidak dapat dibuktikan oleh pengirim yang bersangkutan bahwa benih tersebut telah sampai tempat lain dalam wilayah negara republik indonesia atau telah hilang dalam perjalanan tempat tujuannya. benih atau tumbuhan dianggap telah dimasukkan dalam wilayah negara republik indonesia apabila telah dibawa dalam wilayah negara republik indonesia dan diturunkan dari alat angkut. pemasukan benih dari luar negeri, dalam hal dalam negeri telah terdapat benih bina yang sama, standar mutunya mengikuti standar mutu benih bina yang ada. apabila dalam negeri belum terdapat benih bina yang sama, standar mutunya ditetapkan tersendiri oleh pemerintah. benih dari luar negeri apabila akan diedarkan harus diberi label seperti halnya benih bina., untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. dalam sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bersifat dinamis. man way presiden republik indo kesia pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat. dalam hal hal tertentu pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, misalnya dalam menangani daerah sumber serangan dan organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat eksplosif. cukup jelas dalam pengertian sumberdaya alam termasuk satwa. cukup jelas cukup jelas selain pemilik atau orang yang menguasai tanaman, setiap orang yang mengetahui adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan terutama yang bersifat eksplosif diharapkan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. man wat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain penyuluh pertanian, pengamat hama penyakit tanaman, mantri tani, dan kepala desa.selain tanaman, benda lain yang dapat dieradikasikan, organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau pernah ada wilayah yang bersangkutan,man wat presiden republik indo kesia bentuk kompensasi yang diberikan dapat berupa uang, penggantian sarana produksi dan atau diberi kemudahan untuk melakukan usaha lain. kesemuanya itu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan radiasi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemungutan hasil dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemotongan, pengupasan, penusukan, perolehan, dan pemetikan. cukup jelas yen ya wat presiden republik indo kesiab iii penyelenggaraan budidaya tanaman bagian kesatuwajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. yen wat presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud denganpengaturan mengenai panen budidaya tanaman tertentu berupa kebijaksanaan pemerintah yang membatasi luasan yang boleh dipanen, saat pemanenan, cara memanen, dan sebagainya. budidaya tanaman tertentu adalah jenis budidaya tanaman yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi, perjanjian internasional, dan hal hal strategis lainnya. cukup jelas cukup jelas men nya x1y wat presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam upaya merumuskan suatu standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budidaya tanaman, pemerintah dapat mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap standar tersebut. pihak pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat konsensus standar adalah wakil wakil dari instansi pemerintah, dewan standardisasi indonesia, kamar dagang dan industri indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti, perguruan tinggi, dan lain lain. cukup jelas cukup jelas mulan ya wat presiden republik indo kesia cukup jelas dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budidaya tanaman tertentu, pemerintahdaya tanaman yang bersangkutan serta memperhatikan perjanjian internasional. hasil budidaya tanaman tertentu adalah hasil budidaya tanaman yang menyangkut kepentingan masyarakat luas baik produsen maupun konsumen, misalnya padi, gula, dan lain sebagainya. cukup jelas pengertian pupuk menurut ketentuan ini tidak termasuk pupuk organik. cukup jelas man ya wat presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas dalam pengertian pestisida termasuk bahan aktif. zat pengatur atau perangsang tumbuh, dengan dosis tertentu dapat berfungsi sebagai pestisida. cukup jelas yang dimaksud dengan mengawasi pengadaan, peredaran serta penggunaan pestisida, adalah pemerintah melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengadaan, peredaran, serta penggunaan pestisida untuk mencegah pengaruh samping yang tidak diinginkan dan memberikan manfaat secara maksimal. kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan jenis, mutu, jumlah, wadah, pembungkus, label, residu, keselamatan kerja, dokumen publikasi, alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida. pengertian peredaran adalah impor, ekspor, jual beli dalam negeri, serta penyimpanan dan pengangkutan pestisida. larangan dan pembatasan peredaran dan atau penggunaan pestisida tertentu terutama didasarkan pada pertimbangan man ya kpi presiden republik indo kesia keamanan bagi manusia dan lingkungan hidup, serta pengaruhnya yang menimbulkan kekebalan organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resistensi) dan atau meledaknya turunan berikutnya dari organisme pengganggu tumbuhan sasaran (resurgence). cukup jelas cukup jelas dalam pengertian alat dan mesin pertanian termasuk dalamnya rumah kaca, gudang, bengkel dan lain lain. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas open wat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan keperluan lain yaitu penggunaan lahan yang semula untuk budidaya tanaman menjadi non budidaya tanaman sehingga tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. penetapan luas maksimum mengacu pada undang undang dasar serta dan dan undang undang ini. yang dimaksud dengan unit usaha budidaya tanaman dalam hal ini adalah satu satuan luasan lahan yang secara ekonomis diperlukan bagi suatu jenis tanaman tertentu. persetujuan perubahan jenis tanaman pada unit usaha budidaya tanaman yang dimaksud dalam ini, tidak berlaku bagi petani kecil bertahan sempit. cukup jelas dalam pengertian usaha budidaya tanaman termasuk usaha bidang perbenihan. yang dimaksud dengan perusahaan swasta adalah perseroan terbatas. man wat presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas penentuan skala tertentu didasarkan antara lain atas luasan lahan, manajemen, jenis maupun jumlah tanaman, jumlah investasi, tingkat teknologi, dan lain lain yang digunakan dalam budidaya tanaman. berdasarkan pendekatan tersebut pemerintah menetapkan skala usaha bagi usaha bidang budidaya tanaman yang wajib memiliki izin. kepentingan strategis lainnya adalah pertahanan keamanan, kependudukan, ketenagakerjaan, dan lain lain. cukup jelas yang dimaksud dengan usaha lemah adalah usaha bidang budidaya tanaman baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang ditinjau dari segi permodalan, manajemen, dan teknologi masih lemahterkait adalah semua bentuk perhimpunan profesional, keilmuan, pengusahaan, atau perdagangan bidang budidaya tanaman.mula presiden republik indo kesia cukup jelas pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman meliputi antara lain informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim. wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. bagian kedua perbenihan(b) ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. batpin ny) wat presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas open wat presiden republik indo kenih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalammen nya x1y wat presiden republik indo kesia benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label. ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina diatur lebih lanjut oleh pemerintah. sertifika berdasarkan izin. ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh pemerintah. pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina. pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya, dan atau lingkungan hidup. bagian ketiga pengeluaran dan pemasukan tumbuhan dan benih tanaman pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan atau memasukannya dalam wilayah negara republik indonesia memerlukan izin. mulan ya kpi presiden republik indo kesia pengeluaran benih dari atau memasukannya dalam wilayah negara republik indonesia wajib mendapatkan izin. pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih bina. bagian keempat penanaman penanaman merupakan kegiatan menanamkan benih pada penanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman. kegiatan sebagaimana dimaksud dalamdalam penanaman harus dilakukan dengdalam dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah. bagian kelima pemanfaatan air pemerintah mengatur dan membina pemanfaatan air untuk budidaya tanaman. pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yangperpajakan yang sekarang berlaku, bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagaberbagai undang undang perpajakan yang telah adabumi dan bangunanbumi dan bangunan mengubah beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan, sebagai berikut ketentuan dan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut jl) objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objjketentuan dihapus ketentuan diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikutrta peraturan perundang undangan lainnya . ketentuan dihapus. dengan berlakunya undang undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah adapajak bumi dan bangunan engan amanat dalam garis garis besar haluan negara, dirasakan sudah masa dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan undang undang ini adalah sebagai berikut menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalambumi dan bangunan yang dituangkan dalam undang undang tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan, dengan pokok pokok antara lain sebagai berikut: untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak, memperjelas ketentuan mengenai upaya banding badan peradilan pajak. demi angka, madrasah: tanah wakaf: rumah sakit umum.untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar (delapan.ooo. nilai jual objek pajak kena pajak nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak .voodoo woo rp13. nilai jual objek pajak .ooo rp. ( ) nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak .voodoo. rp.nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak .voodoo rp. nilai jual objek pajak tidak kena pajak rp. ( ) nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak .cbooo rp. untuk objek pajak desa tidak diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar (delapan( ) nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak .ooooooooo rp. nilai jual objek pajak tidak kena pajak .oooooooo rp. karena nilai jual objek pajak berada bawah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, maka objek pajak tersebut dikenakan pajak bumi dan bangunan. rp. nilai jual objek pajak bangunan . rp. nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak .cbooo rp. nilai jual objek pajak tidak kena pajak .voodoo rp. ( ) nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak .ooo. rp. berdasarkan ketentuan ini menteri keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya nilai jual objek pajakumum objek pajak setiap tahunnya. angka dengan dihapuskannya ketentuan banding pajak bumi dan bangunan mengikutngkaangka cukup jelas cukup jelas iii cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
yen watperlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem ketentaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan,: bahwa. way pan presiden republik indonesia bahwa sistem ketentaraan yang diatur dalamgestichten element stb. desember dwangopvoeding regering stb. desember dan uitvoeringsordonnantie voorwaardelijke veroordeeling stb. november sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan perlu membentuk undang undang tentang pemasyarakatan, mengingat dan. men nat presiden republik indonesia cc. proses peradilan: dan lainnya. lainnya yang dianggap perlu. ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan temuannya kepada kepala lapas. kepala lapas dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan lapas sebagaimana dimaksud dalam penyidikan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan luar lapas setelah mendapat izin kepala lapas. narapidana sebagaimana dimaksud dalam dapat dibawa luar lapas untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, rekonstruksi: atau pemeriksaan sidang pengadilan. dalam hal terdapat keperluan lain luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam narapidana hanya dapat dibawa luar lapas setelah mendapat izin tertulis dari direktur jenderal pemasyarakatan. jangka waktu narapidana dapat dibawa luar lapas nat presiden republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan setiap kali paling lama (satu) hari. apabila. apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan lapas tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua anak didik pemasyarakatan paragraf anak pidana anak pidana ditempatkan lapas anak. anak pidanmeliputi pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa, man nat presiden republik indonesia pemeriksaan kesehatan, cc. pembuatan pasfoto, pengambilan. pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima anak pidana. dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana lapas anak dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, tserta penggolongan anak pidana diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. anak pidana memperoleh hak hak sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pelaksanaan hak hak anak pidananesia . anak pidanaproses peradilan: dan lainnya yang dianggap perlu. ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pemindahan anak pidana sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. paragraf anak negara man ya nat presiden republik indonesia anak negara ditempatkan lapas anak. anak. anak negarpembuatan pasfoto, pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima anak negara. dalam rangka pembinaan terhadap anak negaramen nya ny) presiden republik indonesia . ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan anak negara diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. anak negara memperoleh hak hak sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dan ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pelaksanaan hak hak anak negara sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. anak negarnegara dapat dipindahkan dari satu lapas anak lapas anak lain untuk kepentingan pembinaan, man presiden republik indonesia keamanan dan ketertiban: pendidikan, dan lainnya yang dianggap perlu. ketentuan. ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pemindahan anak negara sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. paragraf anak sipil anak sipil ditempatkan lapas anak. anak sipil yang ditempatkan lapas anak sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftar. penempatan anak sipil lapas anak paling lama (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur (empat belas) tahun, dan paling lama (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam meliputi pencatatan penetapan pengadilan, jati diri, dan man nat presiden republik indonesia. pembuatan berita acara serah terima anak sipil. dalam rangka pembinaan terhadap anak sipildan penggolongan anak sipil diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. anak sipil memperoleh hak hak sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dan huruf ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pelaksanaan hak hak anak sipilnesia anak sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. ketentuansipildan lainnya yang dianggap perlu. ketentuan mengenai syarat syarat dan tata cara pemindahan anak sipil sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga klien setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh batas. setiap klien yang dibimbing oleh batas sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftar. mulan ya mula presiden republik indonesia pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam meliputi pencatatan :. pencatatan putusan atau penetapan pengadilan, atau keputusan menteri, jati diri, pembuatan pasfoto, cc. pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima klien. ketentuan mengenai pendaftaran klien diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. klien sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkanman pan . men nat presiden republik indonesia bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial: dandalam. dalam hal bimbingan anak negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosialsebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinyanegara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka batas melaksanakanpan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh. ketentuan mengenai program bimbingan klien diatur lebih lanjut dengan mulan wat presiden republik indonesia peraturan pemerintah. bab iv. bab balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan menteri membentuk balai pertimbangan pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan. balai pertimbangan pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri. balai pertimbangan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari para ahli bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya. tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat pejabat lapas, batas atau pejabat terkait lainnya bertugas memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan, atau menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan. pembentukan, susunan, dan tata kerja balai pertimbangan sy) nat presiden republik indonesia pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan menteri. bab v. bab keamanan dan ketertiban kepala lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lapas yang dipimpinnya. (l) kepala lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas yang dipimpinnya. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa tutupan sunyi paling lama (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana: dan atau yang berlaku. petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam man nat presiden republik indonesia wajib memperlakukan warga binaan pemasyarakatanlapas. bagi. bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama (dua kali (enam) hari. pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban lapas diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. bab ketentuan lain man mula presiden republik indonesia wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada menteri. ketentuan. ketentusebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab vii ketentuan peralihan pada saat mulai berlakunya undang undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatviii ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya undang undang ini:main nya ny) wat presiden republik indonesia gestichtenreglement stb. desember dwangopvoedingsregeling stb. desember dan uitvoeringsordomantie voorwaardelijke veroordeeling stb. november sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlakuman ya wat presiden republik indonesia boediono.. nya x1y wat presiden republik indonesiadan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapatmemasyarakat tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja open mula presiden republik indonesia untuk. untuk menggantikan ketentuan ketentuan lama dan peraturan perundang undangan yang masih mendasarkan pada sistem ketentaraan dan untuk mengatur hal hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar maka dibentuklah undang undang tentang pemasyarakatan ini. demi cukup jelas yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada kiprahnya dalam hubungan manusia dengan tuannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.cukup jelas yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan cabang lapas atau cabang batas guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada warga binaan pemasyarakatan beserta keluarganya. pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, pertambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan. open nat presiden republik indonesiaanak didik pemasyarakatan adalahlingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan. nya ny) nat presiden republik indonesia . huruf yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. hurufhuruf dan huruf yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. huruf yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. huruf yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan" adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. selama lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdananya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. yen wat presiden republik indonesia huruf g. huruf yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu" adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. pembinaan warga binaan pemasyarakatan lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara ekstramural (di luar lapas). pembinaan secara ekstramural yang dilakukan lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh batas yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan batas. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pembimbingan oleh batas terhadap anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembibingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingnya masih merupakan tanggung jawab pemerintah. men n1 nat presiden republik indonesia huruf d. huruf terhadap, pembimbingnya tetap dilakukan oleh batas karena anak tersebut masih berstatus anak negara. huruf pembimbingan oleh batas terhadap dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada batas. yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum. ptn ka) nya ny) nat presiden republik indonesia . yang dimaksud dengan pejabat fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri dan telah memenuhi persyaratan, anatara lain mempunyai latar belakang pendidikan teknis bidang pemasyarakatan, melakukan tugas yang bersifat khusus lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan, memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah departemen agama, departemen pertanian, departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen tenaga kerja, departemen perindustrian, pemerintah daerah, bp7, dan lain lain. yang dimaksud dengan "badan badan kemasyarakatan lainnya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain lainnya. kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan, antara lain bidang bakat dan keterampilan, kesadaran beragama, cc. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kesadaran hukum: kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan, dan keintegrasian diri dengan masyarakat. sy) nya x1y nat presiden republik indonesia . penempatan terpidana lapas dilakukan sesuai dengan kitab undang undang hukum acara pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat terpidana diterima lapas. begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat narapidana telah selesai menjalani masa pidananya. cukup jelas yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran narapidana dari lapas. perubahan status terpidana menjadi narapidana setelah sekurang kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima terpidana. cukup jelas cukup jelas huruf sampai dengan hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas batas yang diizinkan. open presiden republik indonesia huruf e. huruf yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat lapas atau sesama penghuni lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala lapas. huruf dan cukup jelas huruf dhuruf yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari (sembilan) bulan. huruf yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama (enam) bulan. huruf yang dimaksud dengan "hak hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak kepercayaan lainnya. cukup jelas man wat presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan (satu) hari" adalah (satu) hari kerja dan atau tidak menginap. cukup jelas cukup jelas yen wat presiden republik indonesia cukup jelas . cukup jelas cukup jelas anak pidana tidak dipekerjakan baik dalam maupun luar lapas anak, tetapi anak pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas open wap! presiden republik indonesia cukup jelas . tidak diberikannya hak kepada anak negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik dalam maupun luar lapas. tidak diberikannya hak kepada anak negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena anak negara tidak dijatuhi pidana. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas man ya ny) rdalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh menteri, maka anak negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali lapas anak. cukup jelas men wat presiden republik indonesia lapas dan batas didirikan setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. dalam hal dianggap perlu, tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang batas. bab pembinaan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, men rat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas . yang dimaksud dengan balai pertimbangan pemasyarakatan" adalah suatu badan penasehat menteri yang bersifat non struktural. saran atau pertimbangan kepada menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan warga binaan pemasyarakatan. yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. open mula presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas. . cukup jelas asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan. apabila karena keadaan tertentu ada tahanan lapas, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam kecuali huruf danpersamaan. persamaan perlakuan dan pelayanan, cc.pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh batas. pembinaan lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam bab il. pembimbingan oleh batas dilakukan terhadap: terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana: dan nat presiden republik indonesia anak.ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh batas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam merupakan pejabat fungsional penegak hukumjabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjairing dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dan man nat presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab iii warga binaan pemasyarakatan bagian pertama narapidana terpidana yang diterima lapas wajib didaftar. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam mengubah status terpidana menjadi narapidana. kepala lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana lapas berita acara serah terima terpidana. open ya nat presiden republik indonesia .pembinaan narapidana wanita lapas dilaksanakan lapas wanita. ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan narapidana diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. (l)open ya nat presiden republik indonesia mendapatkan.naranarapidana dapat dipindahkan dari satu lapas lapas lain untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertibanbidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, danhak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut: bahwa. man wap! presiden republik indonesiahak ciptaundang undang:beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: il. ketentuan huruf diubah dan ditambah empat ketentuan baru yang dijadikan angka dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: . man nya ny) nat presiden republik indonesia mengubah isi ciptaan itu. pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil pertanyaannya. dalam hal terdapat gugatan untukpemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik. pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan negeri dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan cara melanggarhak pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam tidak berlakupencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan b. yen nat presiden republik indonesia hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. antara bab dan bab vi, disisipkan bab sehingga keseluruhan bab berbunyi sebagai berikut: bab hak hak yang berkaitan dengan hak cipta pelakurekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara atau bunyi. lembaga penyiaranulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tampa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. jangka waktu perlindungan bagi: pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan berlaku selama (lima puluh) tahun sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan, produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara berlaku selama (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam, lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran berlaku selama (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. penghitungan. man wap presiden republik indonesia penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam dimulai sejak januari tahun berikutnya setelah: suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau dipertunjukkan, suatu karya rekaman suara selesai direkam, suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula terhadap pemilik hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta berdasarkan putusan pengadilan dapat: dirampas untuk negara guna dimusnahkan, atau diserahkan kepada pemegang hak cipta, sepanjang pemegang hak cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas perkara pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutcipt. penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud nya ny) wat presiden republik indonesia." ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: man rat presiden republik indonesia undang undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan hak hak yang berkaitan dengan hak cipta: warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia, bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesia dan bukan badan hukum indonesia yang untuk pertama kali diumumkan indonesia atau diumumkan indonesia dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali luar indonesia, bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesiaan hak hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan negara republik indonesia, negara dan hak hak yang berkaitan degan hak ciptaopen n1 mula presiden republik indonesidikarya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. lan wat rpr presiden republik indonesia persetujuan. persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan general agreement taridalam disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum bidang hukumhak cipta nasional yang kemudian disempurnakan dengan undang undang nomor tahun perlu melakuknciptadengan latar belakang dan pertimbangan disebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang hak cipta meliputi antara lain: man wat presiden republik indonesia penyempurnaan. penyempurnaan. dalam undang undang ini, penyempurnaan mencakup ketentuan ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai penyidik pejabat pegawai negeri sipil ppn). penambahan. beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan mengenai: penyewaan ciptaan rental rights) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film, dan program komputer, hak yang berkaitan dengan hak cipta neighboring rights) yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran, dan cc. yang mengatur mengenai lisensi hak cipta. demi angka perubahan pada ketentuan angka dimaksudkan untuk menegaskan perlunya unsur keaslian dari suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braille. karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. sesuai dengan ketentuan ini, suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. ditambahkannya ketentuan mengenai pengertian pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran dipandang perlu sehubungan dengan menambahkan ketentuan baru yang mengatur mengenai hak hak yang berkaitan dengan hak cipta atau neighboring rights. dalam pengertian pelaku atau performers, penyebutan aktor, penyanyi, pemusik dan penari menunjukkan profesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagian dari mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan ataupun memainkan suatu karya cipta. man ya snn presiden republik indonesia sedangkan. sedangkan pengertian produser rekaman suara adalah mereka yang melakukan kegiatan merekam secara langsung atas obyek yang mengeluarkan suara atau bunyi, termasuk mereka yang merekam suara atau bunyi dengan aransemen yang berbeda, dan bukan semata mata menggandakan atau memperbanyak rekaman yang sudah ada. adapun karya siaran yang dimaksud dalam pengertian lembaga penyiaran mencakup antara lain suara, gambar atau gambar dan suara. persyaratan berbentuk badan hukum hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta. selanjutnya lihat pula penjelasan lama. angka perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta karya film dan program komputer, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin menyewakan karya film dan program komputer tersebut secara komersial. hak serupa dapat diberlakukan kepada produser rekaman suara. selanjutnya lihat pula penjelasan lama. angka penambahan ketentuan ia) baru ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan. ketentuan ini tidak mengurangi hak pembuat ciptaan tersebut sebagai penciptanya apabila ciptaan digunakan untuk hal luar hubungan kedinasan. adapun perubahan dalam dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan hak cipta dalam hal suatu ciptaan tersebut luar hubungan dinas atau berdasarkan pesanan. artinya, ciptaan tersebut dibuat dalam hubungan kerja lingkungan swasta atau dibuat atas dasar pesanan dari lembaga swasta dengan pihak lain ataupun individu dengan individu. selanjutnya lihat pula penjelasan lama. angka perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya tidak diketahui penciptanya maka. sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, maka hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit. man wat presiden republik indonesiadalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut atas.hwujudkan sesuatu ciptaan. potret adalah gambaran dengan cara dan alat apapun dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya maupun tidak. program komputer danatau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya. lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum lainnya. ll. kantor. man nat presiden republik indonesia penerbit. penerbit jugatersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, makabertindak mewakili pencipta. hal ini tidak berlaku apabila pencipta kemudian menyatakan identitasnya dan dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. selanjutnya lihat pula penjelasan lama. angka perubahan ini sebenarnya hanya merupakan penataan ulang rumusan mengenai jenis jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta dengan mengelompokkannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaannya. selebihnya, beberapa jenis ciptaan perlu dijelaskan sebagai berikut: yang dimaksud dengan susunan penjajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan topographical arrangement, yaitu aspek seni atau estetikayang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. sedangkan yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf. sedangkanadapun karya seni terapan pada dasarnya merupakan seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak. misalnya perhiasan atau asesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding, dan desain pakaian. alat peraga yang dilindungi hak ciptanya adalah alat peraga untuk kepentingan ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan. karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur atau maket bangunan. batik, sebagai suatu karya seni dilindungi dalam undang undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. yang dimaksud dengan batik dalam undang undang ini adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporersedangkan untuk batik tradisional, perlindungan hanya diberlakukan terhadap pihak asing atau luar negeri. karya batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, runtuh, dan lain lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi public domain. tan wat dub sai presiden republik indonesia karena. karena itu bagi orang indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya. selanjutnya, karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar (moving images) dan suara, meliputi film dokumenter, berita dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan bioskop, layar lebar atau ditayangkan televisi. karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. adapun pengertian bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, atau komposisi berbagai karya taripilihan. angka perubahan pada ini dilakukan dengan menghapus batasan atau ukuran dalam ketentuan pemakaian ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. penghapusanpenilaian akan lebih tepat apabila didasarkan pada ukuran kualitatif. misalnya, mengambil bagian yang paling penting atau khas atau menjadi ciri dari ciptaan, meski pemakaian itu kurang dari o. pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. selanjutnya, pemakaian ciptaan juga komersial termasuk untuk kegiatan sosial. misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan, kegiatan penelitian dan pengembangan, untuk lingkup ilmu pengetahuan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptaannya. termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungutadapun ukuran mengenai kepentingan yang wajar dari pencipta harus dinilai dari hak pencipta terutama dalam menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan yang bersangkutan. apabila terjadi sengketa mengenai ukuran kepentingan yang wajar penyelesaiannya ditentukan oleh pengadilan. samping itu, perubahan juga dilakukan dalam pembatasan untuk perbanyakan ciptaan luar program komputer. tujuannya untuk mempertegas bahwa perbanyakan suatu ciptaan tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan sesuai dengan maksud perbanyakan tersebut. open n4z ny) snn presiden republik indonesia dalam. dalam kaitannya dengan program komputer perlu ditegaskan bahwa pemilik karya cipta ini hanya boleh membuat satu salinan atau copy yang semata mata digunakan untuk cadangan program komputer yang bersangkutan. ketentuan ini juga berlaku bagi perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang semata mata dipergunakan untuk keperluan aktivitasnyaketentuan yang mengelompokkan jenis jenis ciptaan berdasarkan kesamaan bentuk dan bidang ciptaan. selebihnya adalah pengelompokan jenis jenis ciptaan sesuai dengan kesamaan jangka waktu perlindungannya. selanjutnya lihat pula penjelasan lama. angka lihat penjelasan angka angka penambahan ketentuan baru ini dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi ciptaan ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara. prinsipnya, ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara berdasarkan huruf mendapat perlindungan tanpa batas waktu. sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara berdasarkan mendapat perlindungan selama (lima puluh) tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. apabila kemudian identitas pencipta diketahui, atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktupencipta meninggal dunia. adapun untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan perlindungannya berlangsung selama (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. sy) nya ny) snn presiden republik indonesia angka . angka ketentuan yang baru ini diperlukan untuk menegaskan bahwa hak pencipta untuk dicantumkan nama atau identitasnya, termasuk nama samaran pada karya yang diciptakannya berlangsung selamanya atau tanpa batas waktu. sedangkan hak pencipta untuk dilindungi dari setiap upaya pihak lain untuk mengadakan perubahan terhadap karyanya, berlangsung selama jangka waktu perlindungan hak cipta bagi karya tersebut. adapun ketentuan baru yang menegaskannghitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. titik tidaknya adalah tanggal januari tahun berikutnya atau tahun yang berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia. hal ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku bidang hak cipta. cara penghitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip pengcontoh penerapan ketentuan ini adalah suatu karya sinematografi yang diumumkan pertama kali pada juli akan memperoleh perlindungan sejak tanggal juli sampai dengan desember angka penambahan bab baru mengenai pelisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek pelisensian yang berlangsung bidang hak cipta. pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. artinya, pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. sebagai contoh hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja man ya ny) nat presiden republik indonesia tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. hal itu dilakukan agar dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. cara. cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian indonesia. dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu undang undang inimemberikan arahan bahwa pelisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian indonesia. selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan kantor hak cipta. angka perubahan dimaksudkan untuk menyederhanakan rumusan dan mempertegas hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta. dalam hal dimintakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ini maka hal itu harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyitaan benda bergerak sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. dengan perubahan ini maka ketentuan lama tidak diperlukan lagi. ketentuan menjadi baru dengan perubahan. selanjutnya, penambahan ketentuan baru yang dijadikan dimaksudkan untuk menegaskan hak pencipta atau ahli warisnya untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan yaitu yang berkenaan dengan hak moral dari pencipta. adapun, penambahan ketentuan sebenarnya lebih merupakan pemindahan dan penyempurnaan dari isi ketentuan lama. angka penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberi landasan pengaturan bagi hak hak yang berkaitan dengan hak cipta atau yang lazim dikenal sebagai neighbouring rights. pemilik hak hak tersebut meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman suara yang menghasilkan karya rekaman suara, dan lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. selain ketentuan mengenai isi hak, ditentukan pula jangka waktu perlindungan dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku bagi hak hak tersebut. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hak hak ini disamakan dengan sanksi pelanggaran hak cipta. hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak hak ini pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak mea nip sy) presiden republik indonesia cipta. angka . angka perubahan pada ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memutuskan apakah barang hasil pelanggaran hak cipta yang telah disita tersebut dinyatakan dirampas oleh negara untuk kemudian dimusnahkan, atau diserahkan kepada pemegang hak cipta yang sah. dengan adanya pilihan ini maka upaya pemegang hak cipta untuk meminta agar barang sitaan tersebut diserahkan kepadanya dalam perkara perdata sebagaimana dimungkinkan dalam dapat diwujudkan. dari segi hukum acara pidana, prinsip ini masih seiring dengan ketentuan dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap).hak ciptaopen nat presiden republik indonesia dalam. dalam rangka pemikiran ini, kata ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pengaturan internasional, khususnya yang menyangkut pengaturan mengenai hak hak yang berkaitan dengan hak cipta. hal ini sekaligus merupakan antisipasi terhadap kemungkinan masuknya negara indonesia dalam perjanjian bilateral multilateral yang mengatur hak hak tersebut. cukup jelas. man wat presiden republik indonesia kantor hak cipta adalah satuan organisasi lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan bidang hak cipta. ketentuan diubah, dengan menambah dua ketentuan baru yang dijadikan dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:dan atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberiketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula bagi produser rekaman suara. ketentuan diubah dengan menyisipkan ketentuan baru yang dijadikan ia) dan mengubah ketentuan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. (la) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, makaketentuan. man ya mula presiden republik indonesia ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. apabilmaka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dalam undang undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:,ii. arsitektur: peta, seni batik: fotografi, sinematografi,. sinematografi, main wat presiden republik indonesia terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnyaketentuan huruf dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggar hak cipta: penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:bagi pencipta. perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, senipun,, pembuatan. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik yen mula presiden republik indonesia program komputer yang dilakukan semata mata untuk digunakan sendiri. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: drama, tari (koreografi), pewayangan,arsitektur, peta, seni batik: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.: . open nat presiden republik indonesia hak cipta atas ciptaan: program komputer, sinematografi, rekaman suara: karya pertunjukan, karya siaran, berlaku selama (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. hak cipta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku selama (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. (2a) hak cipta atas karyadimaksud dalam dan (2a) berlaku selama (dua puluh lima) tahun. antara dan disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut: hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan: ketentuan huruf berlaku tanpa batas waktu, ketentuan berlaku selama (lima puluh) tahun sejak karya ciptaketentuan berlaku selama (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan. antara dan disisipkan dan sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut: a. men presiden republik indonesiadua puluh lima) tahun,antara bab iii dan bab disisipkan bab iii sehingga keseluruhan bab iii berbunyi sebagai berikut: bab iii lisensi pemegang hak cipta berhak memberi.open ya wat presiden republik indonesiahak cipta. agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan kantor hak cipta.hak cipta. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi, termasuk tata cara pendapatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. judul dan isi bab diubah dan ditambah dua ketentuan baru yang dijadikan dan sehingga keseluruhan bab berbunyi sebagai berikut: bab hak dan wewenang menggugaggugat seseorang. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, dan atau |
hanoba samosir sebagai pemekaran, bahwa pembentukan kabupaten daerah tingkat toba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal tersebutpakan braga! presiden republik indonesiaoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing nata. wat presiden republik indonesia kepada . selama (tiga) tahun berturut turut, terhitung sejak tanggalaat ini berlaku bagi kabupaten daerah tingkat tapanuli utara tetap berlaku bagi kabupaten daerah tingkat toba samosir dan semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan tetap berlaku bagi kabupaten daerah tingkat mandailing natal, sebelum diubah, diganti atau dibuann ka) ny kun a15umummatera utaratapanuli utara kawasan utara dan kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan kawasan selatan. kabupaten daerah tingkat tapanuli utara mempunyaiutaranya dibentuk wilayah dan wilayah kerja pembantu wilayah meliputi (enam) kecamatan, yaitu kecamatan kecamatan balige, laguboti, silaen, habinsaran, porsea dan dan lumbanulu, berkedudukan balige, sedangkan wilayah kerja pembantu bupati tapanuli utara wilayah meliputi (enam) kecamatan yaitu kecamatan kecamatan simanindo, pangururan, paling onan tunggu, harian, cianjur ula mula berkedudukan pangururan dengan luas wilayah kedudukan pembantu bupati tersebut km2. kabupaten . way presiden republik indonesia kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan wilayah yang meliputi (delapan) wilayah kecamatan yaitu kecamatan kecamatan penyambungan, sabu, kotanopan, muarapongi, batang natal, batahan, muara datang gadis dengan wilayah km2diapanuli utara wilayah dan berjumlah jiwa, sedangkan pada tahun meningkat menjadi jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk koper . presiden republik indonesia per tahun. wilayah kerja pembantu bupati tapanuli selatan wilayah pada tahun berjumlah jiwa, sedangkbupati tersebut. berdasarkan hal hal tersebut atas dan memperhatikan aspirasi yang berwenang dalam masyarakat, untuk lebihtapanuli utara dan wilayah kabupaten daerah tingkat tapanulioba samosir sebagai pemekaran kabupaten tingkat tapanuli utara wilayah dan dan membentuk yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu bupati tapanuli selatan wilayah ii.wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natal, wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli utara, berkurang seluas wilayah kabupaten tingkat toba samosir dan wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli utara selatan berkurang seluas wilayah daerah tingkat mandailing natal. dengan demikian wilayah kerja pembantu bupati tapanuli utara wilayah dan wilayah serta wilayah kerja pembantu bupati wilayah tapanuli selatan wilaya. wat presiden republik indonesia demi cukup jelas wilayah kabupaten daerah tingkat toba samosir adalah wilayah yang sebelum dibentuk kabupaten daerah tingkat toba samosir merupakan wilayah kerja pembantu bupati tapanuli utara wilayah berkedudukan balige dan wilayah kerja pembantu bupati tapanuli utara wilayah berkedudukan pangururan, yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal mei wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natal adalah wilayah yang sebelum dibentuk kabupaten daerah tingkat mandailing natal merupakan wilayah kerja pembantu bupati tapanuli selatan wilayah berkedudukan panyabungan yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal meitoba samosir dan wilayah daerah tingkat mandailing natal dalam bentuk lampiran undang undang ini. pembagian wilayah perairan danau toba adalah sesuai dengan pembagian yang selama ini diperlukan bagi kabupaten kabupaten daerah tingkat sekitar danau toba. penetapan batas wilayah secara pasti antara kabupaten daerah tingkat toba samosir dengan kabupaten daerah tingkat tapanuli utara dan antara kabupaten daerah tingkat mandailing natal dengan kabupaten daerah tingkat tapanuli, pengukuran, dan pemasokan lapangan. yang dimaksud dengan balige sebagai ibukota kabupaten daerah tingkat toba samosir dalam ini adalah sebagian wilayah yang berada kecamatan balige. . min way! pip presiden republik indonesia yang dimaksud dengan penyambungan sebagai ibukota kabupaten daerah tingkat mandailing natal dalam ini adalah sebagian wilayah yang berada kecamatan penyambutoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal. lan hana presiden republik indonesiatoba samosir dan pejabat bupati kepala daerah tingkat mandailing natal sampai dengan dilantiknya bupati kepala daerah tingkat toba samosir hasil pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat toba samosir dan bupati kepala daerah tingkat mandailing natal hasil pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat mandailing natal. huruf yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil pemilihan umum tahun adalah pada prinsipnya dalam menetapkan anggota anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat tersebut, berpedoman kepadamulan yestapanuli utara dan kabupaten daerah tingkat tapanuli selatpropinsi . ara braga!tapanuli utara wilayah dan serta pembantu bupati tapanuli selatan wilayah imatera utara dan pemerintah kabupaten daerah tingkat toba samosir dan darikepada pemerintah kabupaten daerah tingkat mandailing natal. demikian pula halnya denganrata yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada wilayah kabupaten daerah tingkat taboo samosir, sertayang bertempat kedudukan dan kegiatannya berada wilayah, diserah dan pemerintah kabupaten daerah tingkat tapanuli. begitu . begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah presiden republik indonesia kabupaten daerah tingkat toba samosir dan wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natal, diserahkan pula masing masing adalah terhitung sejak dilantiknya penjabat kepala daerah tingkat toba samosir dan penjabat bupati kepala daerah tingkat mandailing natal. pelantikan pentoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal. gubernur kepala daerah tingkat sumatera utarapropinsi daerah tingkatkabupaten daerah tingkat toba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal dalam wilayah propinsi daerah tingkat sumatera utara. wilayah kabupaten daerah tingkat toba samosir berasal dari sebagian wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli utara yang terdiri dari wilayah kecamatan kecamatan sebagai berikut: kecamatan balige, kecamatan laguboti, kecamatan silaen: kecamatan habinsaran: kecamatan porsea: kecamatan lumbajulu, kecamatan simanindo, kecamatan pangururan, ii. kecamatan paling, j . kecamatan onan tunggu, kecamatan . kecamatan harian: il. kecamatan . bia presiden republik indonesia il. kecamatan cianjur mula mula. wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natal berasal dari sebagian wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan kecamatan sebagai berikut: kecamatan panyabungan, kecamatan sabu: kecamatan kotanopan: kecamatan muarasipongi, kecamatan batang natal, kecamatan natal: kecamatan batahan, kecamatan muara batang gadis. dengan dibentuknya kabupaten daerah tingkat toba samosir sebagaimana dimaksud dalam maka wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli utara dikurangi dengan wilayah kabupaten daerah tingkat toba samosir sebagaimana dimaksud dalam dengan dibentuknya kabupaten daerah tingkat mandailing natal sebagaimana dimaksud dalam maka wilayah kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan dikurangi dengan wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan sebelah timur berbatasan dengan propinsi daerah tingkat sumatera barat, sebelah . min n17 sat presiden republik indonesia sebelah selatan berbatasan dengan propinsi daerah tingkat sumatera barat, sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia dari undang undang ini. penentuan batas wilayah kecamatan daerah tingkat toba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal secara pasti lapangan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. ibukota kabupaten daerah tingkat toba samosir berkedudukan balige. ibukota kabupaten daerah tingkat mandailing natal berkedudukan panyabunganoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal, dipilih dan diangkat seorang bupatiasal waybentukoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal, masing masing wilayah daerah tersebut dibentuk sekretariat wilayah daerah tingkat ii, sekretariat dewan perwakilan rakyatserahkan sebagian urusan urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal bidang: pemerintahan . wat presiden republik indonesiasosial, pariwisata, keuangan daerah, il. perikanan, peternakan: kehutanan: oo. perkebunan: pertambangan. . lan presiden republik indonesia anggotaimasing masingtoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing natal, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, gubernur kepala daerah tingkat sumatera utara, bupati kepala daerah tingkat tapanuli utara, dan bupati kepala daerah tingkat tapanuli selatan sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing masing mengatur penyerahan: pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh, tanah, . ara braga! presiden republik indonesia tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai dimanfaatberada dalambadan usaha milik daeratempat kedudukannya terletakutang piutang pemerintah kabupaten daerah tingkat tapanuli utara yang kegunaannya untuk wilayah kabupaten daerah tingkat toba samosir dan utang piutang pemerintah kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan yang kegunaannya untuk wilayah kabupaten daerah tingkat mandailing natatoba samosir dan kabupaten daerah tingkat mandailing nata. pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal: mulan presiden republik indonesiamin nyi wat presiden republik indonesiamaan n17 snn presiden republik indonesinya my presiden republik indonesia daerah tingkat metro,::nya my presiden republik indonesia(l)mulan snn presiden republik indonesiawat presiden republik indonesianya my presiden republik indonesiamulan wat presiden republik indonesiamulan yaa ny)nyipapan n17 presiden republik indonesiai wat presiden republik indonesianya my wat presiden republik indonesiawat presiden republik indonesia,mulan yaamulan wat presiden republik indonesia: kecamatan beradat.mulan snn presiden republik indonesia(l)mulan snn presiden republik indonesi, kecamatan beradat. '. nyi wat presiden republik indonesia,: sebelah barat berbatasan dengan propinsi daerah tingkat sumatera selatan.,:,mulan snn presiden republik indonesiaii! metro,mulan wtan '. nyi wat presiden republik indonesiapertambangan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, tenaga kerja,nya my wat presiden republik indonesia(l)daerah tingkat metro, nya my wat presiden republik indonesia,mulan yaa ny) snn presiden republik indonesiawat presiden republik indonesiapresiden republik indonesiman nya my wat presiden republik indonesiawat presiden republik indonesimulan wat presiden republik indonesianyi wat presiden republik indonesiamin n17 snn presiden republik indonesiawat presiden republik indonesianya my wat presiden republik indonesiaka) ny nyi snn presiden republik indonesia1g33 wat presiden republik indonesia, sebelah barat berbatasan dengan propinsi daerah tingkat sumatera selatan. maan wat presiden republik indonesia:,:mulan wat presiden republik indonesiacara pasti lapangan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. (l)nya my wat presiden republik indonesiayaa sn) nyi wat presiden republik indonesioo. pertambangan, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, tenaga kerja,embata sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lembataembatamen rembata. ketentuatflores timurembata sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden. dengan . man yaa wat presiden republik indonesia dengan versinya keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lembata, jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten flores timurflores timur, yang keanggotaannya mewakili kecamatan kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten lembata, dengan sendirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lembata. pengisian kekurangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten flores timurembatumum dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lembataembataembataembata, untuk mengisi keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lembataflores timursingkawkalimantan barat dan pada umumnya, dan kabupaten bengkaysingkawang kabupaten bengkayengkayang, perlu membentuk kota singkawsingkawang untuk mengganti peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembentukan kota administratif singkawrat pan presiden republik indonesia barat .lsingkawang umum kota administrasikalimantan barat. secara geografis wilayah kota administratif singkawangsingkawangsingkawang, kecamatan bumi aji, kecamatan junrejo, perlu dibentuk menjadi kota singkawang. dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang miliki kota singkawsingkawkalimantan barat dan kabupaten lainnya di, khususnya kabupaten bengkayang. il. . mulan pisingkawengkayang dan kota singkawang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan otonomi daerah setelah mempertimbangkan usul bupati bengkayang dan walikota singkawang yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pemasokan dilapangan. cukup jelas sat pon presiden republik indonesia . dalam rangka pengembangan kota singkawsingkawsingkawang kecamatan bumiayu, dan kecamatan junrejo. huruf cukup jelas. paksaan gen ya ny) watsingkawang melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan walikota dan wakil walikota singkawang hasil pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah kota singkawmulan gen ya ny) wat presiden republik indonesi) snn presiden republik indonesia dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan . memutuskan: menetapkan undang undang tentang pembentukan kota singkawangkota administratif singkawbab pembentukan dan batas wilayah dengan undang undang ini dibentuk kota singkawang wilayah propinsi kalimantan barat dalam negara kesatuan republik indonesia. men yan snn. presiden republik indonesia . kota singkawang berasal dari sebagian kabupaten bengkayang yang terdiri atas: kecamatan pasaran: kecamatan roman, dan kecamatan tujuh belas. dengan terbentuknya kota singkawang, sebagaimana dimaksud dalam wilayah kabupaten bengkayang dikurangi dengan wilayah kota singkawang sebagaimana dimaksud dalam. kota singkawang, sebelah selatan dengan kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang dan, sebelah barat dengan laut natunapasaran "aa wap presiden republik indonesia dengan terbentuknya kota singkawang pemerintah kota singkawang menetapkan rencana tata ruang wilayah kota singkawang sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan . penetapan rencana tata ruang wilayah kota singkawsingkawsingkawsingkawang. pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota singkawmulan ya ny) wat presiden republik indonesiasingkawangota singkawang, jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayengkayang, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah kota singkawsingkawang. bagian kedua pemerintah daerah untuk memimpin jalannya pemerintahan kota singkawsingkawang, penjabat walikota singkawsingkawang diangkat sebagai penjabat walikota singkawang. paksaan gen yasingkawsingkawang, menteri kepala lembaga pemerintah non departemen yang terkait, dan bupati bengkayang sesuai dengan kewenangannya menginvetarisasi dan menyerahkan kepada pemerintah kota singkawang hal hal yang meliputi pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh pemerintah kota singkawkalimantan barat dan kabupaten bengkayang yang berada kota singkawang sesuai dengan peraturan perundang undangan: badan usaha milik daerah propinsi kalimantan barat dan kabupaten bengkayang yang kedudukan dan kegiatannya berada kota singkawang: utang piutang kabupaten bengkayang yang kegunaannya untuk kota singkawang, dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh kota singkawang. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya diselesaikan pasaran pin ya ny) wat presiden republik indonesia dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan penjabat walikota singkawangsingkawang,aysingkawsingkawang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkayang berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari kota singkawang. semua perundang undangan yang saat ini berlaku bagi kabupaten bengkayang tetap berlaku bagi kota singkawangodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang: bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten pakpak bharat tahurencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten pakpak bharat tahun ketentuan dalamberita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor diubah sebagaimana tersebutrencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten pakpak bharatmap ham sekretaris daerah kepala,bagian hukum kabupaten pakpak bharat, ttd ana sahat andrea berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
salinan| pama:keputusan menteri kesehatan nomor menkes per v tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), peraturan daerahjdih.pakpakbharatkab.go.idi, bupati adalah bupati pakpak bharat, rumah sakit umum daerah selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit milik pemerintah kabupaten pakpak bharat, direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah rsud) salak kabupaten pakpak bharat, manajemen pejabat struktural adalah sekretaris kepala bidang dan kepala sub bagian seksi pada rumah sakit umum daerah rsud) salak kabupaten pakpak bharat,kesehatan adalah analis kesehatan, radiografi,,b maksud dan tujuan maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah sebagai dasar penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan jdih.pakpakbharatkab.go.idsud. bab iii sumber penerimaan jasa pelayanantingkat lanjutan bpjs rsud salak dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten pakpak bharat dengan nama kegiatan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bpjs rsud. bab proporsi penggunaan klaim pelayanan proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas (lima puluh keseratus) digunakan untuk jasa medis jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan rsud salak. (lima puluh keseratus) digunakan untuk belanja langsung pelayanan kesehatan tingkat lanjutan rsud salak. bab distribusi pemanfaatan jasa pelayanan jasa pelayanan dibagi sebagai berikut manajemen (dua puluh tiga keseratus) dari (lima puluh keseratus) jasa pelayanan, terdiri atas kepala rsud sebesar (sembilan belas keseratus):, eselon iii (tiga belas keseratus): eselon (dua puluh keseratus):, ppt bpjs sebesar (enam keseratus), bendahara bpjs sebesar (lima keseratus), pengelola bpjs sebesar (lima belas keseratus), staf administrasi sebesar (tujuh belas keseratus), penunjang lainnya sebesar (lima keseratus). pelayanan medis paramedis dan penunjang medis (tujuh puluh tujuh keseratus) dari (lima puluh keseratus) jasa pelayanan, yang terdiri atas medis (lima puluh lima keseratus) dari jasa pelayanan,terdiri atas dokter spesialis sebesar (tujuh puluh keseratus) spesialis mayor sebesar (enam puluh keseratus) dari (tujuh puluh keseratus), spesialis minor sebesar (empat puluh keseratus) dari (tujuh puluh keseratus), dokter residen sebesar (delapan keseratus):, dokter umum dokter gigi dokter internship sebesar (dua puluh dua keseratus). jdih.pakpakbharatkab.go.id paramedis (empat puluh lima keseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas perawat bidan (tujuh puluh keseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas, penanggungjawab ruangan sebesar (dua puluh delapan keseratus) dari (tujuh puluh keseratus), staf pegawai negeri sipil sebesar (lima puluh dua keseratus) dari 70y6 (tujuh puluh keseratus), tenaga harian lepas thl) sebesar (dua puluh keseratus) dari (tujuh puluh keseratus). penunjang medis (tiga puluh keseratus) dari jasa pelayanan, terdiri atas penanggungjawab ruangan sebesar (tiga puluh empat) keseratus dari (tiga puluh keseratus): apoteker penanggungjawab apotek (enam keseratus) dari (tiga puluh keseratus), staf pegawai negeri sipil sebesar (empat puluh lima keseratus) dari (tiga puluh keseratus)), tenaga harian lepas thl) sebesar (lima belas keseratus) dari (tiga puluh keseratus)ar len gpagmeenin menua kabupaten pakpak bharat, anna ttd sahat andrea |. np. berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
dar rara ar! salinan lpada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah kabupaten pakpak bharat tentang pemanfaatan dana kapital jkn hanya digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan, dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk retribusi daerah maka perlu dilakukan perubahanpakpakbharatkab.go.idjanjian kerjasama pemerintah kabupaten pakpak bharat dengan bpjs kesehatan cabang kabanjahe tentang jaminan kesehatan bagi penduduk penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja daerah pbi apbd) kabupaten pakpak bharat tahun nomor mou dinkes xi1 dan nomor pkketentuan dalam angka huruf diubah dan huruf dihapus padhingga berbunyi sebagai berikut: penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan disusun dalam satu kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah. dana kapital sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: jasa pelayanan ftp sebesar 65y6 (enam puluh lima persen), diberikan dengan mempertimbangkan dengan jenis ketenagaan dinilai tenaga medis, diberi nilai (seratus lima puluh). tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan ners), diberi nilai (seratus). tenaga kesehatan s1 d4, diberi nilai (delapan puluh). tenaga kesehatan d3, diberi nilai (enam puluh). tenaga non kesehatan d3, diberi nilai (lima puluh). tenaga non kesehatan dibawah d3, diberi nilai (dua puluh lima). penahanan nilai tenaga kesehatan yang merangkap tugas administratif jdih.pakpakbharatkab.go.id tambahan nilai untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp). tambahan nilai untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapital jkn. tambahan nilaiambahan nilai tenaga kesehatan berdasarkan masa kerja tahun diberi tambahan nilai tahun diberi tambahan nilai tahun diberi tambahan nilai tahun diberi tambahan nilai lebih dari tahun diberi tambahan nilai kehadiran dinilai sebagai berikut hadir setiap hari kerja, diberi nilai point per hari. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang akumulasi sampai (tujuh) jam, dikurangi (satu) pointdukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar (tiga puluh lima persen), terdiri dari: (lima persen) untuk obat obatan, bahan medis habis pakai (bhp), alat kesehatan. 95x (sembilan puluh lima persen) untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. dana non kapital terdiri dari: paket rawat inap rp. (seratus ribu rupiah) per hari, paket persalinan dibagi sebagai berikut b.a. paket persalinan pervaginam normal oleh bidan rp. (tujuh ratus ribu rupiah) seorang. b.b. paket persalinan pervaginam normal oleh dokter rp. (delapan ratus ribu rupiah) per orang. b.c. paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar puskesmas pond rp. (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. b.d. pelayanan tindakan pasca persalinan puskesmas pond (mis. placenta manual) rp. (seratus tujuh puluh rupiah) per orang. b.e. per orang pemanfaatan sisajdih.pakpakbharatkab.go.id dengan diundangkannya peraturan bupati ini, makma kabupaten pakpak bharat, kepal, kum ttd h sahat andrea akan sitoumumlebih lanjut tetang pelaksanaan program jkn dituangkan dalam berbagai peraturankemenkes nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, maniak ini memuat berbagai ketentuan pokok yangkemenkes ini menjadi acuan bagi petugas ftp dalam mengelola dan memanfaatkan dana kapital dan non kapital ftp kabupaten pakpak bharat. hasiltentang penghapusan retribusi daerah dari dana kapitaloaajuain sesa bupati pakpak bharat, menimbang berdasarkan surat komisi pemberantasan korupsi republik indonesia nomor tanggal november perihal penyampaian peraturan kpk nomor tahun perlu merubah beberapaditambah huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut wajib lakon lingkungan pemerintahdapatkan promosi, mutasi atau pensiun, cc,ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyampaian formulir lakon format excel kepada kpk dilakukan melalui jdih.pakpakbharatkab.go.id tim pengelola lakon pemerintah daerah. ketentuan diubah dan huruf ditambah (satu) angka yaitu angka (delapan) dan ditambah satu (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut untuk mengelola dan mengkoordinir lakon dan lokasi dibentuk tim pengelola lakon dan lokasi. tim pengelola lakon dan lokasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penanggung jawab sekretaris daerah wakil penanggung jawab asisten pemerintahan ketua koordinator inspektur wakil ketua koordinator kepala bkd sekretaris sekretaris inspektorat anggota kepala bagian hukum sekretaris bkd urban wilayah urban wilayah administrator user aplikasi lakon dan lokasi staf inspektorat tim pengelola lakon dan lokasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: penanggung jawab wakil penanggungjawab mengelolanyampaikan lakon bagi penyelenggara negara kepada kpk dan lokasi bagi aparatur sipil negara kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah daerah, melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lakon dan lokasi kepada bupati. ketua koordinator lakon dan lokasi wakil ber, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lakon dalam penyampaian dan pengumuman lakon, pemberian sosialisasi kewajiban lakon. berkoordinasi dengan menpan dalam hal: penyampaian dan pendistribusian formulir lokasi dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib lokasi, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lokasi dalam penyampaian dan pengumuman lokasi, pemberian sosialisasi kewajiban lokasi. mengingatkan wajib lakon dan lokasi lingkungan pemerintah daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian lakon dan lhkasnn. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib lakon dan lokasi yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. jdih.pakpakbharatkab.go.id sekretaris: menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, mengelola administrasi dan menyimpan laporan pelaksanaan pengelolaan lakon dan lokasi lingkungan pemerintah daerah. anggota memberikan data, informasi, serta kajian terkait penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaanlakukan sosialisasi kewajiban lakon dan lokasi, melakukan verifikasi dan evaluasi data wajib lakon dan lokasi, melakukan koordinasi kepatuhan penyampaian lakon dan lokasi dan merumuskan tindak lanjut pengelolaan lakon dan lokasi, menyusun laporan pengelolaan lakon dan lokasi. administrator user aplikasi lakon dan lokasidaerah (pertama kali menjabat, mendapatkan mutasi promosi, berakhirnya jabatan) sesuai permintaan kpk dan menyampaikan kembali kepada kpk, melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib lokasi lingkungan pemerintah daerah sesuai permintaan menpan dan menyampaikan kembali kepada menpan rb, berkoordinasi dengan kpk mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi bagi wajib lakon dan menpan bagi wajib lokasi, pemberian sosialisasi kewajiban lakon dan lokasi serta bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir lakon dan lhkasnn. melakukan pemutakhiran data pegawai wajib lakon dan lokasi lingkungan pemerintah daerah yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib lakon dan lokasi serta mendukung kelancaran tugas administrator lakon dan lokasi, tim pengelola lakon dan lokasi sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat yang berada inspektorat, tim pengelola lakon dan lokasi beserta sekretariat sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati, membuat akun admin opdmenetapkan admin pengelola aplikasi lakon dengan keputusan kepala opd yanglakon, memonitor pelaporan lakon opd untuk disampaikan kepada admin kabupaten.gar kepala bagian hukum ttd sahat andrea mia berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
la) iga inan haluan padat peeeaisl,dih.pakpakbharatkab.go.idadalah inspektorat kabupaten pakpak bharat. bab sekretariat daerahmenyusun kebijakan dan mengkoordinasikan organisasi perangkatyusun kebijakan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten pakpak bharatkoordinasikan pelaksanaan tugas opd dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melakukan pembinaan, evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan penatalaksanaan serta memberikan pelayanan teknis administrasi secara umum kepada seluruh perangkat daerah, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan bidang hukum serta perumusan peraturan perundang undangan yang menjadi tugas pemerintahan daerah, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, perawatan, pemindah tanganan dan dokumentasi barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati dan atau dprd, memberikan masukan, pertimbangan dan membantu bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan opd, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan dalam hubungan dengan antar lembaga dan hubungan masyarakat, jdih.pakpakbharatkab.go.id memberikan pertimbangan jabatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara daerah, menerima dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dari kepala organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disampaikan dan atau menjadi laporan kepada bupatibupatipokok membantu bupati dalam memberikan telaahan, saran, dan pendapat mengenai pemerintahan, hukum dan politikmantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik, penyiapan bahan kajian tentang pemerintahan, hukum dan politik, cc. pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politikmerintahan, hukum dan politik mempunyai uraian tugas: menyusun program kegiatan staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politikkan masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta bidang pemerintahan, hukum dan politik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada bupati untuk mendukung proses percepatan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, hukum dan politik sekurang kurangnya (empat) kali dalam satu bulumuskan dan mempersiapkan materi isi pointer dan konsep kebijakan pembangunan bidang pemerintahan, hukum dan politik, memantau perkembangan kegiatan dibidang pemerintahan, hukum dan politik, melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai pemerintahan, hukum, dan politikpemerintahan, hukum dan politiktiga staf ahli bupati bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam memberikan telaahan, saran, dan pendapat mengenai ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakfungsi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan, penyiapan bahan kajian tentang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan, cc. pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakuraian tugas: menyusun program kegiatan staf ahli bupati bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan, memantau perkembangan kegiatan dibidang ekonomi, pembangunan, keuangan, dan kemasyarakatan, melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai perekonomian, pembangunan, keuangan, dan kemasyarakekonomi, pembangunan, keuangan dan kemasyarakatanempat staf ahli bupati bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan staf ahli bupati bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam memberikan telaahan, saran, pendapat mengenai pendidikan, sumber daya manusia dan kesehidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan mempunyai fungsi: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan, penyiapan bahan kajian tentang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan, cc. pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai pendidikan, sumber daya manusia dan kesehndidikan, sumber daya manusia dan kesehatan mempunyai uraian tugas: menyusun program kegiatan staf ahli bupati bidang pendidikan, sumber daya manusia, dan kesehpendidikan, sumber daya manusia, dan kesehpendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan, memantau perkembangan kegiatan pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan, melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai pendidikan, sumber daya manusia dan kesehpenyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, sumber daya manusia dan kesehatan, jdih.pakpakbharatkab.go.idlima asisten pemerintahan asisten pemerintahan sekretariatorganisasi perangkat daerah bagian pemerintahan, organisasi, dan hukum. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam asisten pemerintahan mempunyai fungsi: perumusan bahan kebijakan dalam penyusunan program kerja lingkup asisten pemerintahan, perumusan kebijakan, pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyusunan kebijakan peraturan perundang undangan, dan perumusan perundang undangan, mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan analisa jabatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bagian penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan hukum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya. dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam asisten pemerintahan mempunyai uraian tugas: membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahbahan kebijakan dan pembinaan pelayanan publik, menyeleng dan pembinaan organisasi, mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang merupakan produk hukum pusat dan produk hukummberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, jdih.pakpakbharatkab.go.id menilai dan mengevaluasi prestasi serta kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier dan penilaian sasaran kerja pegawai, il. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsi kepada sekretaris daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. asisten pemerintahan membawahi (tiga) bagian: bagian pemerintahan, bagian organisasi, bagian hukum. dalam melaksanakan tugasnya asisten pemerintahan memiliki wilayah koordinasi meliputi: dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, badan penanggulangan bencana daerah, badan kepegawaian daerah, satuan polisi pamong praja, dan seluruh kecamatan. bagian keenam bagian pemerintahan paragraf kepala bagian pemerintahan bagian pemerintahanpembinaan bidang pemerintahan umum dan kerjasama, otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas serta merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian pemerintahan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bagian pemerintahan, penyiapan bahotonomi daerah pertanahan dan tapal batas, penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan kerjasama, otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas,otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas, perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa yang meliputi bina ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya ekonomi, jdih.pakpakbharatkab.go.id agama dan kemasyarakatan serta bina politik dan kewaspadaan nasional,sanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah, mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian bupati, sekretaris daerah, sekretaris dewan, dan camat sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempersiapkan koordinasi penetapan wilayah kabupaten dan kecamatan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah untuk pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan serta perubahan batas kabupaten dan kecamatan, menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah, menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pertanahan, menganalisa dan merumuskan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah, menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pembinaan perbatasan dan penataan wilayah, menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerjasama perangkat daerah, il. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada bupati dalam bidang pemerintahan, mengkoordinasuntuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan masyarakat, oo. mengendalberlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, membina aparatur pelaksanaguna mewujudkan aparatur yang profesional, mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi tepat sasaran, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan jdih.pakpakbharatkab.go.id perundang undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilanmerintahan umum dan kerjasama sub bagian pemerintahan umum dan kerjasamalaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan dalam merencanakan, merumusmerintahan dan kerja sama antar daerah serta melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kerjasama. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian pemerintahan umum dan kerjasama, penyiapan bahan dcc.penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan kerjasamemerintahan umum dan kerja sama, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan kerja sama antar daerahdoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan kerja sama antar daerah, melaksanakan pembinaan kepada kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik kecamatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama antar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas bupati bidang pemerintahan, membantu kepala bagian pemerintahan dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahsatuan bangsa dan politik sub bagian kesatuan bangsa dan politikrencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan, seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan dengan mengkoordinasikan kegiatan tugas baik antar unsur lingkup kantor maupun dengan organisasi perangkat daerah opd) serta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan tugas pelayanan pembinaan politik dan kewaspadaan nasional. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian kesatuan bangsa dan politik, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik yangcc.mengkoordinasikannyusunan laporan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politiksatuan bangsa dan politik mempunyai uraian tugas: menyiapkanjdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakmbinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desaningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politikmelaksanakan kegiatngawasan penyelenggaraan pemerintahpeningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politikil. memfasilitasi dan melaksanjdih.pakpakbharatkab.go.id ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian, melakukan pengawasan penyelenggaraoo. memfasilitasi dan meningkatkpengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politikningkatkdan penanganan konflik, memfasilitasi danubidang ketahanan ideologi negara, jdih.pakpakbharatkab.go.id wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaanlaksanaan tugas kepada kepala bagian pemerintahan, bbotonomi daerah, pertanahan dan tapal batas sub bagian otonomi daerah, pertanahan dan tapal batasadministrasi urusan otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas, cc. mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas, penyusunan laporan penyelenggaraan otonomi daerah, pertanahan dan tapal batassub bagian otonomi daerah, pertanahan dan tapal batasnyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan perangkat daerah dan pembinaan kerjasama antar perangkat daerah, melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah, melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerjasama antar perangkat daerah, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan otonomi daerbahan perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan dan tapal batas, menyiapkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan, menyiapkan dan mengolah bahan bahan dalam rangka penetapan dan penyelesaian tanah dan penyelesaian sengketa tanah, jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanahan dan tapal batas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, il. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas bupati bidang pertanahan dan tapal battujuh bagian organisasi paragraf kepala bagian organisasi bagian organisasi daerah bidang organisasi, kelembagaan daerah, penatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan analisis jabatan, penetapan formasi jabatan, naskah kedinasan, penyusunan standar kompetensi, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian organisasi mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bagian organisasi, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bagian organisasi, kelembagaan, penatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatbagian organisasi, kelembagaan daerah, penatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatnyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian organisasi, menyusun program kegiatan kelembagaan dan penatalaksanaan pemerintah daerah, mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaanpenatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja, mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang undangan dalam melaksanakan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang undangan dalam penyusunan, perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan dan pendayagunaan aparatur daerahinformasi analisa jabatan lingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kedudukan jabatan, mengambil langkah kebijaksanaan penyelesaian masalah kelembagaan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait masalah pembinaan organisasi, il. mengkoordinasikan dengan bagian hukum dalam hal penerbitan peraturan daerah, peraturan bupati dan surat keputusan bupati tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan organisasi lingkungan pemerintah daerah, menganalisa dan merumuskan metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas kerja, mempersiapkan peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penatalaksanaan, oo. memberikan arahan dan petunjuk kepada unit unit kerja bidang tata kerja dan tata naskah dinas, menerbitkan surat edaran instruksi keputusan mengenai tindak lanjut petunjuk dari atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kelembagaan, mengkoordinasikan pengolahan datlembagaan dan penatalaksanaan sub bagian kelembagaan dan penatalaksanaankelembagaan dan penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan serta penetapanketatalaksanan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian kelembagaan dan penatalaksanaan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis subbagian kelembagaan dan penatalaksanakelembagaan daerah, penatalaksanaan, melaksanakkelembagaan dan penatalaksanaolah data, bahan dan peraturan perundang undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan tatalaksana, mengklasifikasikan dan menyajikan data dan bahan yang terkait dengan kelembagaan dan tatalaksana dengan berbagai bentuk, menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan tatalaksana perangkat daerah dan mencari pemecahan masalah, membuat dan menyusun rancangan peraturan daerah, pedoman dan petunjuk dalam rangka pembinaan program kelembagaan, mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah, melakukan evaluasi baik secara rutin maupun sewaktu waktu mengenai yang berhubungan dengan sistem manajemen suatu instansi, melakukan kegiatan analisa dan penyempurnaan manajemen pada suatu instansi lingkungan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan produktivitas, mempelajari, menganalisa, menilai rumusan kerja, tugas pokok, fungsi dan susunan kelembagaan seluruh instansi lingkungan pemerintah daerah, menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan oleh pemerintah daerah, il. melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara terus menerus, sebagai bahan dalam rangka merevitalisasi kelembagaan perangkat daerah, mengolah data, bahan, pedoman dan peraturan perundang undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas bidang penatalaksanaan, mengklasifikasikan, mensistematiskan dan menganalisa data, informasi dan permasalahan tentang pengembangan prosedur dan tata kerja lingkungan pemerintah daerah serta mencari pemecahan masalah, oo. mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembakuan prosedur kerja, sistem dan metode kerja, mengumpulkan dan mensistematiskan dan mengolah data tentang sistem dan metode kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menerima, mengumpulkan data dan informasi tentang standarisasi perlengkapan, tata ruang, formulir, efisiensi dan efektivitas kerja, pengalaman kerja, penyederhanaan kerja, pembiayaan dan lain sebagainya, melakukan kegiatan manajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja bagi pelayabaginalisa jabatan dan akuntabilitas kinerja sub bagian analisa jabatan dan akuntabilitas kinerjaanalisis jabatan dan akuntabilitas kinerja, penyusunan standar kompetensi, formasi jabatan dan informasi jabatan serta rincian tugas perangkat daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja mempunyai fungsi, penyusunan program kerja sub bagian analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis subbagian analisa jabatan dan akuntabilitas kinerjaanalisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, melaksanakanalisa dan akuntabilitas kinerjnalisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, mengumpulkan bahan dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan, melakukan analisis dalam rangka penyusunan konsep rincian tugas dan formasi jabatan perangkat daerah, melakukan analisis terhadap upaya pokokmenyusun konsep standarisasi prosedur pelaksanaan analisis, melakukan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisa kerja dalam formasi jabatan, menyusun konsep operasional pemberdayaan pengawasan melekat, menyusun konsep scoring persyaratan jabatan dan scoring kualitas personil, mengumpulkan data jabatan dan mengolah menjadi informasi jabatan, mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis akuntabilitas kinerja instansi pemerintdih.pakpakbharatkab.go.id lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, il. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintnggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahdelapan bagian hukum paragraf kepala bagian hukum bagian hukum, pedoman dan petunjuk teknis bidang hukum,mempunyai fungsi: penyusunan program kerja bagian hukum, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidangbagian hukumyusun program kerja dan rencana anggaran bagian, merencanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang undangan, pengkajian dan informasi hukum serta bantuan hukum, mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinambinaan teknisngawasan terhadap kebijakan pemerintah daerahkajian, informasi dan bantuan hukum sub bagian pengkajian, informasi dan bantuan hukumrmasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang informasi hukum, bantuan hukum serta penyimpanan dan pemeliharaan bahan bahan informasi hukum, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengkajian, informasi dan bantuan hukum mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian pengkajian, informasi dan bantuan hukum, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang penyusunan pengkajian dan dokumentasi hukum, informasi hukumpengkajian, informasi dan bantuan hukum, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian pengkajian, informasi, dan bantuan hukumkajian, informasi dan bantuan hukum, menelaah, mengevaluasi pelaksanaan, informasi dan publikasi produk produk hukum dan mengatur penyebaran informasi hukum serta penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum, cc. menghimpun dan mempelajarihukum dinformasi hukum, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang informasi hukum dan bantuan hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, mensosialisasikan perkembangan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan pengkajian perizinan yang akan diterbitkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, jdih.pakpakbharatkab.go.id memantau pencatatan termasuk statistik katolik bidang peraturan perundang undangan, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan bahan informasi hukum, menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan informasi hukum serta kajian hak asasi manusia, melakukan pencatatan dan penomoran peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan bupati dalam berita daerah, il. mengumpulkan menghimpun dan memperbanyak produk produk hukum daerah, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain serta menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana perdata, tata usaha negara tun) dihadapi pemerintah daerah, menyiapkan produk produk hukum untuk dipublikasikan serta mendistribusikannya, oo. menjalin kerjasama dengan kantor hukum serta mengelola perpustakaan hukum, mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa berdasarkanndampingi, memfasilitasi danbahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundang undangan serta peraturan daerah menybaik dalam dan atau luar pengadilan, mengkaji dan memfasilitasi perjanjian kontrak antara pemkab pakpak bharat dengan pihak laiperaturan perundang undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, keputusan sekretaris daerah dan produk hukum lainnya,: penyusunan program kerja sub bagian peraturan perundang undangan, jdih.pakpakbharatkab.go.id penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis rancangan produk perundang undangansub bagian peraturan perundang unraturan perundang undang perumusan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum lainnya, menelaah dan mengevaluasi pelaksanabidang peraturan perundang undangan, mmenginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan perundang undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, melakukan eksaminasi rancangan produk hukum daerah yang berasal dari pra rancangan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, keputusan sekretaris daerah dan keputusan bersama, melakukan koordinasi dengan unitpenelitian, pengolahan data dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah dari sisi hukum, memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang undangan yang menyangkut tugas pemerintah dan pemerintah daerahmbilan asisten administrasi dan pembangunan asisten administrasi dan pembangunan sekretariat daerah dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah sekretaris daerahumum kerumah jdih.pakpakbharatkab.go.id tanggapan, keuangan dan kepegawaian, perekonomian, pembangunandan pembangunan mempunyai fungsi: perumusan bahan kebijakan dalam penyusunan program kerja asisten administrasi dan pembangunan, penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, cc. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah bidang pelayanan administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian, ketatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi, pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan evaluasi pembangunan, pengendalian administrasi pembangunan dan bina program, pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta pemuda dan olahragamasyarakat dan hubungan masyarakat, melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada asisten administrasi dan pembangunan mempunyai uraian tugas: membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan umum, humas, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi dengan seluruh instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan umum dan administrasi yang dilaksanakan bupati, menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan kepegawaian, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas pada bagian lingkungan asisten administrasi dan pembangunan, menginventarisasi masalah dan mengajukan saran pemecahan kepada sekretaris daerah, menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap bagian lingkungan asisten administrasi dan pembangunan, menyelenggarakan pembinaan, peningkatan disiplin personil setiap bagian lingkungan asisten administrasi dan pembangunan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas para kepala bagian yang berada bawah koordinasi asisten administrasi dan pembanguilasisten administrasi dan pembangunan membawahi (tiga) bagian, terdiri dari bagian umum, bagian humas, bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. asisten administrasi dan pembangunan memiliki wilayah koordinaskomunikasi dan informatika, dinas pariwisata, badan pengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah, j . badan perencanaan pembangunan daerah, dan dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. bagian kesepuluh: penyusunan program kerja bagian umum,antauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugausun program kerja dan rencana anggaran bagian umum, merencanakan dan merumuskngkoordinasikan perumuslakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, ketatausahaan keuangan, jdih.pakpakbharatkab.go.id perencanaan, evaluasi dan pelaporan, protokoler, rumah tangga serta perlengkapan, melakukan pengawasan terhadapmbina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan staf untuk peningkatan disiplin serta pembinaan hubungan kerja lingkungan bagian umum sekretariat daerah kabupaten pakpak bharj : penyusunan program kerja sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanadministrasi ketatausahaan keuangan,keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelapomeneliti kelengkapan spp up, spp gu, spp tu dan spp ls sertajdih.pakpakbharatkab.go.idopd, menyiapkan laporan keuangan opd, menyusun rencana program kerja, kegiatan dan anggaran lingkup sekretariat daerah, j . melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran kegiatan dilingkungan sekretariat daerah, menyusun laporan hasil pelaksanaan program kerja dan anggaran kegiatan lingkungan sekretariat daerahdministrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan sub bagian administrasi umum, kepegawaianontrol kerja, kepegawaian,, kepegawaian dan perlengkapdministrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, mengontrol surat surat masuk dan keluar serta pendistribusian surat surat, cc. mengontrol daftar hadir asn dan tenaga honorer lingkup sekretariat daerah dan tenaga honorer seluruh opd, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengontrol penomoran surat masuk, surat keluar, persetujuan bersama, perjanjian kerjasama, nota kesepahaman, berita acara, nota kesepakatan, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas dan pengagendaannya, menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, melakukan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas operasional lingkungan sekretariat daerah, mengatur pendistribusian pemanfaatan bahan bakar minyak (bbm) kendaraan dinas untuk kepentingan dinas, melakukan pengurusan surat kendaraan dinas dan surat kendaraan lainnya yang diperlukan, memfasilitasi tempat rapat atau acara lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, mengolah data dan menyusun rencana kerja kebutuhan, perlengkapan, dan material, melaksanakan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material, il. meneliti permintaan dan memproses pengajuan anggaran barang dan jasa lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan inventarisasi pembelian, perbekalan dan material, mencatat dan menyusun daftar hasil pengadaan barang dan jasa, oo. mengumpulkan data dan menyusun rencana tahunan barang unit lingkungan sekretariat daerah, mengumpulkan rencana kebutuhan barang unit ribu) lingkungan sekretariat daerah, mengatur dan merawat kebersihan ruang kantor dan pekarangan lingkungan sekretariat daerah, mengatur sistem jaringan listrik dan memelihara alat studio, memelihara sarana kantor dan prasarana operasional kantor, memelihara rumah dinas jabatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, memfasilitasi, memelihara serta mengkoordinir pemungutan retribusi, sarana dan prasarana kegiatan operasional mess pemerintah daerah dan asrama mahasiswa medan, mengawasi pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian barang untuk kebutuhan sekretariat daerrotokoler dan rumah tangga sub bagian protokoler dan rumah tanggayiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan jdih.pakpakbharatkab.go.id petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang urusan keprotokolan, rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian protokoler dan rumah tangga mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian protokoler dan rumah tangga, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang urusan keprotokolan, rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang protokoler dan rumah tanggarotokoler dan rumah tanggrotokoler dan rumah tanggadaerah, cc. mengatur dan menyiapkan kegiatan upacara hari hari besar nasional, memfasilitasi dan menyiapkan acara acara yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati, dan pejabat pemerintah daerah, menyiapkan, mengatur dan menerima tamu tamu pemerintah daerah, melengkapi dan mengurus kebutuhan rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melakukan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas operasional bupati, wakil bupati dan sekretarisbupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melakukan pengurusan surat surat kendaraan dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, j . mengatur tempat pertemuan rapat dan atau acara lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, staf ahli dan asisten, il. mengkoordinasikan dengan subbab administrasi umum, kepegawaian, dan perlengkapan kebutuhan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, memfasilitasi bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah sebagai narasumber pada acara, mengkoordinasikan dan memfasilitasi opd dalam kegiatan pertemuan rapat dan atau acara lainnya, oo. mendokumentasikan rapat rapat informal bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah dalam bentuk notulenj, melakukan pengawasan dan pemeliharaan kerapian ruangan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, memfasilitasi administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, memfasilitasi dan menyusun agenda kegiatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, menyelenggarakan pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluarga lingkup bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id memberi petunjuk dan mengkoordinir kepada seluruh ajudan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah baik lisan maupun tertulibelas bagian hubungan masyarakat paragraf kepala bagian hubungan masyarakat bagian hubungan masyarakbidang pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat, peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan, perpustakaan dan kearsip: penyusunan program kerjanyelenggaraan dan pelayanan kehumasan peliputan, pemberitaan dokumentasi pimpinan, perpustakaan dan kearsipan lingkungan pemerintah kabupatebungan masyarakat mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian, merencanakan dan merumuskngkoordinasikan perumuslakukan pengawasan terhadapliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan sub bagian peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinrencanakan,tugas kegiatan peliputan dan pemberitaan pimpinan, melaksanakan dan melakukan penarikan dan pengelolaan dokumentasi pimpinan melalui rekaman foto, video dan media lainnya. dalam melaksanakan tugas pokokfungsi: penyusunan program kerja sub bagian sub bagian peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan, penyelenggaraan dan pelayanan kehumasan peliputan, pemberitaan dokumentasi pimpinalaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam menyelenggarakan fungsioordinasikan perencanaan teknis bidang peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan, cc. merumuskan dan mengarahkan tugas pelayanan bidang peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan, mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan bidang peliputan, pemberitaan, dan dokumentasi pimpinan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan, 'mendokumentasikan hasil liputan kegiatan pimpinnangani urusan ekspor kegiatan pimpinan, jdih.pakpakbharatkab.go.idpers release maupun peliputan kegiatan pimpinan, menyusun konsep materi pembuatan pers release, menyiapkan tempat penyelenggaraan konferensi pers, il. mendampingi kegiatan kepala daerah, menangani mengendalikan urusan komunikasi antar wartawan pers, membuat dokumentasi materi konferensi pers, pernyataan pers maupun bahan peliputan kegiatan pimpinpustakaan sub bagimempunyai tugas pokok merencanakan, menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan melestarikan data yang berhubungan dengan urusan bidang perpustakaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perpustakaan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian perpustakaan, penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan lingkungan pemerintah kabupaten, cc. mengkoordinasikan tugas perpustakaan, pembinaan pelaksanaan kegiatan perpustakaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perpustakaperpustaka, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis sub bagian perpustakaan, memberikan pelayanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi berbasis digital yang berhubungan dengan sub bagian, melaksanakan penyimpanan, pengelolaan karya cetak dan karya rekam, pengadaan, pengolahan dan pengembangan bahan pustaka, penyusunan bibliografi dan penerbitan, merencanakan dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan, menyusun bahan pelayanan informasi, kerjasama layanan perpustakaan dan layanan otomasi serta pelestarian bahan pustaka, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga perpustakaan dalam dan luar negeri, menyusun bahan pelestarian bahan pustaka melalui pengaturan, pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, alih media serta penjilidan bahan pustaka, melaksanakan administrasi perpustakaan dan statistik peminjaman buku maupun jumlah koleksi perpustakaan, il.sub bagiang kearsipan sub bagian kearsipngelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kearsipan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kearsipan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian kearsipan, penyelenggaraan dan pelayanan kearsipan daerah lingkungan pemerintah kabupaten, cc. mengkoordinasikan tugasbinaan pelaksanaan kegiatantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidangkearsip kearsipan, melakukan penilaian berdasarkan jra dan akuisisi arsip opd upt dan badan usaha milik daerah bumi), jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan penilaian dan akuisisi arsip lembaga pendidikan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta tingkat kabupaten pakpak bharat, melakukan penilaian dan akuisisi arsip perorangan wilayah kabupaten pakpak bharat selain arsip perorangan yang masuk dalam kategori berskala nasional, melakukan penarikan arsip inaktif opd upt dan pengelolaan arsip inaktif yang dipindahkan dari opd upt sekretariat daerah, sub bagian kearsipan, melakukan pengelolaan dan pengolahan arsip hasil akuisisi sub bagian kearsipan, melakukan perawatan arsip arsip akuisisi sekretariat daerah, sub bagian kearsipan, melakukan pembinaan arsip opd, upt dan bumi tingkat kabupaten pakpak bharat, memberikan pelayanan arsip inaktif untuk kepentingan opd, j . mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang kearsipan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan, mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan kearsipan sebagai bahan pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan tugas tugas, il. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis:oo. menyelenggarakan, perhimpunan, dan menyimpan informasi pengelolaan, pengolahan serta pemutakhiran data arsip dinamis dan statis secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bagian humas. bagian kedua belas bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat paragraf kepala bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan raky dan pengembangan ekonomi daerah, sertadibidang peningkatan kesejahteraan rakyat. untuk melaksanakan tugas pokokfungsi: penyusunan program kerja bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, jdih.pakpakbharatkab.go.id perencanaan kegiatan urusngembangan perekonomian daerah, duraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bagian pada bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, menyiapkan bahan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan penyusunan konsep kebijakan bupati dalam penyelenggaraan pembinaanbidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, monitoring dan mengevaluasi penyaluran kredit dan bantuan permodalan kepada petani dan masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan badan usaha milik daerah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, mengkoordinasikan kegiatan perekonomian dengan kamar dagang dan industri kadin), mengkoordinasikan kegiatan pembentukan dan pembinaan asosiasi petani dan pedagang produk unggulan daerah, mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber pendapatan asli daerah (pad) kepada instansi terkait, mengkoordinasikan penyusunan program pengembangan kerjasama pembangunan daerah bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, il. menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemantauan penyelenggaraan pemerintahan daerahpengelolaan fisik pembangunan, melaksanakan pembinaan dan pemantauan penerbitan izin usaha konstruksi, oo. melaksanakan analisis terhadap usulan program pembangunan dalam rangka sinkronisasi, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan standar satuan harga ssh) untuk kebutuhan penyusunan apbd, melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi dan pelatihan, bimbingan teknis pengadaan barang jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan administrasi pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sub bagian pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah kepala bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. untuk melaksanakan tugas pokokfungsi: penyusunan program kerja sub bagiadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunanadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunanuraian tugas: menyusun program, kegiatan dan anggaran sub bagian pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bagian pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengumpulkan bahan bahan penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah menyangkut pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pembangunan daerah, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembangunan, menyiapkan bahan bahan koordinasi pembinaan kegiatan teknis kepada organisasi perangkat daerah terkait dengan pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan barang jasa, mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang jasa pemerintah pada instansi organisasi perangkat daerah, membantu melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut pengendalian program pembangunan, menyiapkan dan mengolah bahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi pembangunan, melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, il. menganalisa dan mengevaluasi kinerja pengguna barang jasa, menghimpun dan mengkompilasi data laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan ekekonomi daerah mempunyai fungsi: penyusunan program kerja sub bagian pengembangan ekonomi daerahembangan ekonomi daerahembangan ekonomi daerahembangan ekonomi daerah, pelaksana: merencanakan program kerja dan rencana anggaran sub bagian, menyusun perumusan kebijakan dan petunjuk teknis tentang sumber daya alam, perekonomian, dan pembinaan investasi, membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan sumber daya alam, perekonomian, dan investasi, monitoring dan mengevaluasi pengelolaan bantuan permodalan kepada petani dan masyarakat, mengkoordinasikan upaya pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah, 'mengkoordinasikan penyajian data dan informasi pasar, mengkoordinasikan pembentukan dan pembinaan asosiasi petani dan pedagang produk unggulan daerah, menghimpun informasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya daerah, menyiapkan bahan bahan koordinasi dengan instansi satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan standar satuan harga ssh) untuk kebutuhan penyusunan apbd dan perubahan apbd, mengkoordinasikan pembinaan pengembangan kepariwisataan bidang akomodasi, perjalanan, restoran, produksi dan penjualan souvenir, penerangan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, mengkoordinasikan upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah (pad) kepada instansi terkait, il. merumuskan kebijakan pemerintah dalam fasilitasi penyelenggaraan investasi, menyelenggarakan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah bumi), memantau perkembangan produksi pertanianinvestasi, transportasi, serta perkembangan sarana perekonomindalian kesejahteraan rakyat sub bagian pengendalian kesejahteraan rakyatgumpulkan serta menyiapkan saran dan bahan pertimbangan dalam rangka usaha dan kegiatan pengendalian kesejahteraan rakyat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengendalian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi: penyusunan program kerja subbagian pengendalian kesejahteraan rakyat, jdih.pakpakbharatkab.go.idengendalian kesejahteraan rakyatmpersiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, sosial dan agama, cc. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, sosial dan agama, melakukan pelayanan administrasi pemberian bantuan dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, sosial dan agama, mengkoordinasikan rencana pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan keagamabab iii sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian kesatu sekretaris dprd sekretariat dprd dipimpin oleh seorang sekretaris dprd yang beradaserta secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan dprd, yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan yang meliputi pelaksanaan tugas sekretariat dprd dalam menyelenggarakan administrasi, operasional dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tugas dprd. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris dprd mempunyai fungsi: perumusan kebijakanmengkoordinasikanmantauan dan evaluasingendalian pelaksanaan tugas tugas dprd dalam menyelenggarakan administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tugas dprd, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dengan fungsi. dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris dprd mempunyai uraian tugas: merumuskan program kerja dan rencana anggaran sekretariat dprd, membantu dprd dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan serta anggaran, menyelengarakan penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan dprd, mengusulkan pengisian jabatan dilingkungan sekretariat dprd, menyelengarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan sekretariat dprd: menempatkan para pegawai yang diperbantukan pada fraksi fraksi dan alat kelengkapan dprd,melaksanakan pembinaan dalam urusan dokumentasi dan perpustakaan, memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan dprd, menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dan administrasi rapat rapat dprd dan alat kelengkapan dprd serta alat kelengkapan lainnya, menyelenggarakan administrasi keuangan lingkungan sekretariat dprd serta pembiayaan yang berkaitan dengan keanggotaan dprd, il. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah yang menjadi hak inisiatif anggota dprdjdih.pakpakbharatkab.go.id mengevaluasi laporan harian asn pada setiap hari kerja oleh atasan langsung secara berjenjangngelolaan administrasi umum yang meliputi pelayanan tata usaha, kepegawaian perlengkapan dan keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkupi sekretariat dprd, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian umum mempunyai fungsi: perencanaan kebijakan teknis operasional pelayanan administrasi umum sekretariat dprd, pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian sekretariat dprd, pengelolaan urusan perlengkapan sekretariat dprd, pengelolaan urusan keuangan sekretariat dprdrencanakan program kerja dan anggaran bagian, mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat dprd dari masing masing, melaksanakan koordinasi dengan bagian lainnya pada sekretariat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan, mengkoordinir surat masuk dan surat keluar sekretariat dprd, memfasilitasi persiapan kegiatan acara rapat rapat dprd yang menyangkut kebersihan tempat, perlengkapan dan konsumsi, mengkoordinir kebersihan kantor dprd, kantor sekretariat dprd luar dan dalam: j . menerima dan melaksanakan ketentuan ketentuan dan petunjuk yang diperintahkan oleh atasan sebagai pedoman dalam menyelesaikan tugas tugas yang menjadi tanggungjawab bagian umum, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan keamanan lingkungan sekretariat dprd dengan pihak terkait, il. menyusun dan merawat pemakaian kendaraan serta mengelola segala administrasi barang, mengkoordinasikan kebersihan dan ketertiban kantor, pesanggrahan dan rumah jabatan ketua dprd, melaksanakan perencanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tugas sekretariat dprd, oomengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan sekretariat dprd, serta mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dprd, serta persediaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana dan perlengkapan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian, melaksanakan program kerja sub bagian, mengelola dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengatur administrasi pertemuan antara dprd dan pejabat pejabat lain dari daerah, pusat maupun luar negeri, mendistribusikan surat kedinasan instansi lain, menerima dan mendistribusikan surat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan bagian bagian, mempersiapkan jadwal rapat rapat staf sekretariat dprd, menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian, menyediakan konsumsi pada tamu kedinasan dprd dan sekretariat dprd, menginventarisir, memelihara dan menyajikan data barang yang meliputi jenis, sifat, harga, mutu, ukuran dan lain lain, mempersiapkan bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sekretariat dprd, il. menginventarisasi perlengkapan barang kantor, rumah pimpinan dprd dan rumah dinas pimpinan dprd, melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor dan rumah dinas, gedung dprd, mengelola administrasi keuangan dprd dan sekretariat dprd, oo. melaksanakan pencatatan semua kegiatan pembayaran dan verifikasi surat pertanggungjawaban, serta menghimpun dan memelihara dokumen keuangan mengatur tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengurus administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas sekretariat dprd, menyusun daftar urut kepegawaian duk) sekretariat dprd, mempersiapkan administrasi usul kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala asn sekretariat dprd, menyediakan bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd, fraksi fraksi dan alat kelengkapan dprd, menerima, mendistribusikan dan memelihara barang dan perlengkapan sekretariat dprd, melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan kantor, rumah dinas dan gedung dprd, memfasilitasi mempersiapkan perlengkapan rapat rapat upacarakerjaan tugas kepada kepala bagian, bb. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan, cc. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi, dd.jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan pengelolaan subbagirogram kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang bagian perencanaan, evaluasi dan pelapor survei serta program dan kegiatan rutin kegiatan bidang perencanaan, melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dprdsinkronisasikan program danagian, menyiapkan, mengkoordinasikan menyusun dan melaporkan renstra, senja, klip, tapin, dan ppd sekretariat dprd, menyusun mempersiapkan rencana program kerja dan rencana anggaran sekretariat dprd, mengumpulkan bahan dan pedoman serta petunjuk teknis untuk penyusunan dokumen dan kebijakan perencanaan, menyusun rencana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dari setiap bagian umum, mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan, melaksanakan tugas tugas lainnyajdih.pakpakbharatkab.go.id bagian ketiga bagian persidangan paragraf kepala bagian persidangan bagian persidangan dipimpin oleh seorang kepala bagian persidangrsidangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian persidangan mempunyai fungsi: penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelaksanaan persidangan, penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan persidangan, cc. penyelenggaraan pengelolaan tugas tugas bagian persidangan, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, penetapan pelaksanaan koordinasingendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas tugas bagian persidangrsidangan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja dan rencana anggaranpersidangan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya pada sekretariat dprd, memberikan saran dan pendapat secara lisan atau tulisanpersidangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugas bawahan, menyusun perumusan kebijakan bagian persidangan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi persidangan, rapat dan risalah, keprotokolan dprd dan hubungan antara lembaga dengan dprd, mengkoordinasikan pengelolaan pelaksanaan persidangan, rapat dan risalah dprd serta hubungan lembaga dengan dprd, mengkoordinasikan pelaksanaan persidangan, rapat dan risalah dprd hubungan antar lembaga dengan dprd, melakukan pengaturan kegiatan keprotokolan dan acara kedinasan dprd, melakukan layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dprd, il. mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat dan lembaga lainnya serta tindak lanjutnya, merencanakan dan mengatur tempat rapat sesuai dengan tata keprotokolan dprd, jdih.pakpakbharatkab.go.id memfasilitasi hubungan kelembagaan antar legislatif dan eksekutif oo. menyusun agenda kegiatan dprd, mengkaji dan menelaah peraturan, perundang undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas memfasilitasi pelaksanaan agenda kegiatan dprd, memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisantugas kepada sekretariatrapat dan persidangan dprd, pembahasan dan risalah rapatsub bagian rapat dan risalah mempunyai fungsi: penyusunan program kerja subbagian rapat dan risalah, penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional sub bagian rapat dan risalah, cc. penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan rapat dan persidangan, penyelenggaraan tugas tugas sub bagian rapat dan risalah, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, penetapan pelaksanaan rapat dan risalahrapat dan risalah uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian rapat dan risalah, memfasilitasi pelaksanaan rapat rapat dan kegiatan dprd, cc. mengelola administrasi rapat dan kegiatan dprd, menghimpun dan mendistribusikan bahan bahan dan risalah rapat, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan dprd dalam satu tahun masa persidangan, menyediakan konsumsi rapat rapat dprd, mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk tertulis pelaksanaan tugas, memberi petunjuk kepada bahasan baik secara lisan maupun tertulis, melaksanakan penilaian atasjdih.pakpakbharatkab.go.idprotokoler dan hubungan antar lembaga sub bagian protokoler dan hubungan antar lembagapengelolaan sub bagian keprotokolan danprotokoler dan hubungan antar lembaga mempunyai fungsi: penyusunan program kerja subbagian protokoler dan hubungan antar lembaga, penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional sub protokoler dan hubungan antar lembaga, cc. penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan antar lembaga, penyelenggaraan tugas tugas sub bagian protokoler dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, penetapan pelaksanaanrotokoler dan hubungan antar lembaga mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian, melaksanakan fasilitasi komunikasi antara legislatif dan eksekutif, memfasilitasi hubungan kerjasama antar lembaga dan antar daerah, membuat kliping semua kegiatan dprd dan yang menyangkut kabupaten pakpak bharat, menyiapkan naskah sambutan dprd untuk disampaikan pada acara yang dilaksanakan, mengelola susunan tempat rapat rapat dprd sesuai dengan tata keprotokolan dprd, mempublikasikan kegiatan kegiatan dprd, mempersiapkan protokol pada kegiatan kegiatan rapat dprd, menyusun dan melaksanakan tata tertib penerimaan tamu dinasan dprd, mengkaji dan menelaahjdih.pakpakbharatkab.go.id bagian keempat bagian legislasi peraturan dan perundang undangan paragraf kepala bagian legislasi peraturan dan perundang undangan bagian legislasi peraturan dan perundang undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian legislasi, peraturan dan perundang undangan yang berada dibawah sekretaris dprd yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas tugas bagian legislasi peraturan dan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bagian legislasi peraturan dan perundang undangan mempunyai fungsi: mempelaksanaan dokumentasi produk hukum dprd dan kegiatan perpustakaan dilingkungan dprdnyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian legislasi peraturan dan perundang undangan mempunyai uraian tugas: merumuskan dan merencanakan program kerja dan rencana anggaran bagirensi peraturan perundang undangan, melaksanakan pengelolamelaksanakan pendokumentasian produk hukum dprd dan perpustakaan lingkungan dprd, mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukungbahan perumusan dan penyusunan produk hukum dprd, melakukan dan koordinasi terhadap kajian dan pengembangan peraturan daerah sebagai bahan acuan dalam penyusunan peraturan daerah inisiatif dprd, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan, jdih.pakpakbharatkab.go.id il. melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya dalam penyusunan kebijakan teknis bidang dokumentasi dan perpustakaan, memberikan saran dan pendapat secara lisan atau tulisan kepada atasan tentang langkah langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam penyelesaian suatu masapegawai, oo. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris dprd, mengevaluasi laporan harian asn setiap hari kerja oleh atasan langsung secara berjenjang. paragraf sub bagian kajian dan pengembangan sub bagian kajian dan pengembang, melaksanakan, mengkoordinasikan pengelolaan sub bagian kajian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kajian dan pengembangan mempunyai fungsi: menyusun dan merencanakan program kerja sub bagian kajian dan pengembangan, melaksanakan dan fasilitasi penyusunan produk hukum dprd yang subbagian kajian dan pengembangankajian dan pengembangan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian, melakukan kajian untuk sinkronisasi produk hukum nasional, regional dan daerah,tiga, menyusun produk hukum dprd yang berupa peraturan daerah, keputusan atau ketetapan dprd, mempersiapkan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah, menyiapkan bahan bahan rancangan peraturan daerah, menyiapkan referensi dalam penyusunan produk dprd, melaksanakan koordinasi dengan unit lainnya dalam upaya pengkajian dan pengembangan peraturan daerah dan perundang undangan, menghimpun dan mengelola bahan bahan kajian dan pengembangan dibidang legislasi, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyusun dan membuat konsep konsep rumusan dan kajian dalam pembuatan draf peraturan daerah inisiatif dprd, il. memfasilitasi perlengkapan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan rapat rapat pembahasan peraturan daerah, memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis:besaran kerja pegawai, oo. mengevaluasi laporan harian asn setiap hari kerja oleh atasan langsung secara berjenjangtugas dan fungsi. paragraf sub bagian dokumentasi dan perpustakaan sub bagian dokumentasi dan perpustaka dan yang berhubungan dengan sub bagian dokumentasi dan perpustakaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai fungsi: menyusun dan merencakan program kerja sub bagian dokumentasi dan perpustakaan,, cc. mengumpulkan, mendokumentasikdokumentasi dan perpustakaanndokumentasikan produk produk hukum dprd, melakukan koordinasi perencanaan teknis bidang dokumentasi dan perpustakaan, menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang dokumentasi dan perpustakaan, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan perpustakaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, 'mendokumentasikan hasil liputan kegiatan kegiatan dprd, menyusun buku kinerja tahunan dprd, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyusun dan mengatur bahan bahan pustaka melalui pengaturan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, perbaikan serta penjilidan bahan dokumentasi dan perpustakaan, memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis,gevaluasi laporan harian asn setiap hari kerja oleh atasan langsung secara berjenjang, il.. bab inspektorat bagian kesatu inspektur kabupaten inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang inspektur kabupaten yang berada bawah bupati dan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada bupati, dan dalam pelaksanaan tugas selain pengawasantugaskabupaten mempunyai fungsi: perumusan kebijakan, fasilitasi pengawasan dan perencanaan program pengawasan, penyelenggaraan dan pengendalian tugas pengawasan, cc. pembinaan dan evaluasi terhadap tugas pengawasan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas pengawasan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi. dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada uraian tugas inspektur kabupaten adalah: merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran inspektorat, melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan inspektoratngkoordinasikan perumusan perundang undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah serta menetapkan kebijakan kebijakan untuk pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemeriksaan, menyelenggarakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang ditugaskan oleh bupati untuk menyeleksi keseluruhan laporan pemeriksaan oleh para bawahan, menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan jdih.pakpakbharatkab.go.id daerah serta kekayaan negara dan daerah yang ditugaskan oleh bupati untuk dapat menentukan langkah selanjutnya, menyelenggarakan pengujian dan penilaian atas hasil laporan terhadap objek instansi satuan kerja unit kerja yang diperiksa dilingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk bupati, menyelenggarakan pengusutan terhadap kasus kasus yang timbul atas laporan atau pengaduan dengan meneliti data dan hasil pemeriksaan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan dan kekayaan negara daerah, melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan atau larangan bertindak sewenang wenang, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian yang meliputi administrasi kepegawaian dan pengembangan karir, bidang keuangan yang meliputi administrasi keuangan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah, bidang administrasi lainnya yang meliputi pengolahan administrasi perlengkapan dan rumah tangga, melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum, il. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawasan terkait, memberikan saran atau pertimbangan kepada bupati, mengkoordinir dan menilai hasil tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, melaksanakan pembinaan dan penilaian atas kinerja objek pengawasan, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada bupati, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan kepada bupati melalui sekretaris daerah, memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan dengan mengadakan pertemuan, rapat staf maupun dengan instruksi melalui disposisiekretariat inspektorat paragraf sekretaris inspektoratkabupatenpokokjdih.pakpakbharatkab.go.iduraian tugas sekretaris adalahrencana kerja tahunan sekretariat inspektorat tentang pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan serta pengendalian administrasi sekretariat inspektorat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku, melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dengan para inspektur pembantu melalui rapat rapat pertemuan untuk kelancaran tugas penyusunan program kerja pengawasan pemeriksaan, meneliti dan menilai serta memakai laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada inspektur, menyelenggarakan pendokumentasian arsip laporan hasil pemeriksaan pengawasan sebagai data bahan dokumentasi, menyiapkan bahan pengendalian administrasi tentang kasus dan pengaduan masyarakat yang akan diajukan kepada atasan untuk diproses lebih lanjut, mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan inspektoratdistribusi dan monitoring surat masuk dan surat keluar, menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris, mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap sub bagian, melakukan penataan administrasi inspektorat meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kearsipan dan surat menyurat, il. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran pada inspektor inspektorat, membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian kantor, oo. melaksanakan ketatausahaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan secara berkalakoordinasikan penyusunan senja opd, renstra opdjdih.pakpakbharatkab.go.id mempersiapkan administrasi bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsionkepala sub bagian administrasi umum sub bagian administrasiadministrasi umum mempunyai fungsi: menyusun program kerja sub bagian administrasi umum, menyusu, serta persediaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, menyusunadministrasi umum mempunyai uraian tugas: menyiapkan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sub bagicc. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan urusan administrasi perkantoranlaksanakan ketatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan lingkungan inspektorat, membuat usul pengajuan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan atau penguasaan barang milik daerah pada inspektorat, melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengevaluasi daftar hadir pegawai tenaga harian lepas sesuai dengan data yang ada, membuat konsep surat teguran kepada pegawai personil yang tidak mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku sesuai dengan petunjuk atasan, mempersiapkan surat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai dan urusan administrasi lainnya menyangkut hal kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan inspektorat, mengendalikan dan mengamankan uang yang tersedia pada bendaharawan inspektorat, menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan inspektorat, oo. menghimpun dan menyimpan dokumen keuangan secara tertib dan aman, menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas, menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan penatalaksanaan pelaksanaan tugas inspektorat, melaksanakan pengumpulan, pengolahan data rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai serta dokumentasi kepegawaianparagraf kepala sub bagian program dan tindak lanjut sub bagian programdokumentasi dan pengolahan data perencanaan pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, tindak lanjutkepala sub bagian program dan tindak lanjut mempunyai fungsi: menyusun program kerja sub bagian program dan tindak lanjut, mengumpulkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, ccdan tindak lanjut mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sub bagian, penyusunan program kerja inspektorat terkait kegiatan pengawasan berupa program kerja pengawasan tahunan ppt), rencana kerja opd rencana strategis, cc. menyusun rencana kerja anggaran dan perubahannya rka p) inspektorat untuk pengusulan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyusun bahan ppd, laki opd dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya, membantu inspektur pembantu dalam hal penilaian dan evaluasi hasil pemeriksaan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, memeriksa dan mengolah data yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan dilapangan, agar penilaian dan evaluasi yang baik dan benar dapat terlaksana, melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, menghimpun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan petunjuk pimpinan dan data yang ada dengan mencatatnya kedalam buku bukti laporan untuk memudahkan pencarian bila sewaktu waktu diperlukan, melaksanakan pengadministrasian pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, j . melakukan klasifikasi dan verifikasi data laporan hasil pemeriksaan, melaksanakan inventarisasi, rekapitulasi dan administrasi penanganan kasus kasus pengaduan, il. 'menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan pelayanan administrasi laporan hasil pengawasan, menyusun statistik hasil pengawasan, oo. menyusun pola kerjasama pengawasan dengan instansi terkait, melaksanakan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain lingkungan inspektorat, menyiapkan peraturan dan perundang undangan, memberi saran kepada pimpinan tentang langkah langkah yang harus diambil dalam membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan sebagai bahjdih.pakpakbharatkab.go.id bagian ketiga inspektur pembantu inspektur pembantu wilayah dan inspektur pembantu wilayah ii, berada bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur kabupatenpada inspektur pembantu wilayah dan inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi: pengusulan program pengawasan wilayah, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan instansi terkait, cc. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembinaan, pengujian dan penilaian terhadap tugas pengawasan,fungsi sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu wilayah dan inspektur pembantu wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran pengawasan, mengkaji dan menelaah perundang undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis lainnya yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, melaksanakan pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, menyelenggarakan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pengawasan intern lingkungan wilayah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pemeriksaan atas kasus dan pengaduan masyarakat, merencanakan, mengumpulkan dan menyusun bahan rencana dan program kerja pemeriksaan (pkp) untuk memudahkan sistem dan teknis pemeriksaan lapangan objek pemeriksaan, memberi bimbingan dan arahan kepada pejabat fungsional tertentu dibawahnya terkait dengan sistem dan teknis pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan lapangan serta dalam hal pembuatan kertas kerja pemeriksaan kkp) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan tugas auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (p2upd) yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada objek yang diperiksa dibidang pembangunan fisik (proyek proyek) dan non fisik (kegiatan kegiatan non proyek) serta pengusutan terhadap permasalahan kasus yang ada menyangkut bidang pembangunan, il. melaksanakan evaluasi terhadap data data hasil pemeriksaan menurut langkah kerja yang ditetapkan pada program kerja pemeriksaan pkp) kedalam kertas kerja pemeriksaan kkp), mengumpulkan, merumuskan dan mengikhtisarkan data data temuan hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan bersama dengan tim pemeriksaan berdasarkan kriteria ketentuan peraturan yang berlaku, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinir tim pemeriksaan yang dipimpinnya untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan lhp) yang menjadi tanggungjawabnya, oo. menyampaikan lhp atas objek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasdan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.bertanggungjawab memimpin, mengendalikan bawahannya masing masing dan memberikan pembinaan serta petunjuk dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas. staf ahli bupati berkedudukan sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. setiap asisten, kepala bagian dan kepala sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggungsekretaris daerah, asisten dan kepala bagianasisten, kepala bagian dan kepala sub bagian secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi laporan sekretaris daerah yang disampaikan kepada bupati. bab sekretariat dewan perwakilan jdih.pakpakbharatkab.go.id rakyat daerahuraian tugas pokok dan fungsi masing masing jabatan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan inspektorat kabupaten pakpakeng umat arangstruktural sekretariat daerah, sekretariat dprd dan inspektoratsekretariat daerah, sekretariat dprd dan inspektoratita ketentudinas daerah kabupaten adalah dinas daerah kabupaten pakpak bharat. bab dinas pendidikan bagian kesatu kepala dinas pendidikanmimpin, mengatur, mengkoordinasikan, merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengendalierah, desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pendidikan formal dan nonformal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas pendidikan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang pendidikan formal dan nonformal, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang pendidikan formal dan nonformal, cc. mengkoordinasikan urusan pendidikan formal dan nonformal, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan formal dan nonformaldalam kepala dinas pendidikan mempunyai uraian tugas: jdih.pakpakbharatkab.go.idlaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan nonformal, menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pembinaan pada bidang pendidikan formal dan nonformal, membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal, melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kurikulum sekolah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat struktural dan fungsional, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, program dan anggaran dinas kepada bupati melalui sekretarisndidikan paragraf sekretaris dinas sekretariat dinas pendidikndidik urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, jdih.pakpakbharatkab.go.iddidikrencana program kerja dan anggaran dinas dari setiap bidang, melaksanakan penataan administrasi umum kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, bidang pendidikan dan pendidikan nonformal, mengumpulkan bahan perumusan petunjuk teknis kebijakngkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak melaporkan secara berkala, mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan administrasi umum kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan penyusunan renstra, senja, rpm, rka, dpa, ppd, klipumum dan kepegawaian yang meliputi penghimpunan,jdih.pakpakbharatkab.go.id perencanaan operasional urusan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, cc. pengendali dan rencana anggaran seksi administrasi umum dan kepegawaian, mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, cc. mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk penyusunan anggaran rutin dinas pendidikan, melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran anggaran rutin dinas, mengatur dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahverifikasi pertanggungjawaban keuangan, mengendalikan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai lingkungan dinas, mengendalikan administrasi duk, usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun pemberhentian dan diklat pegawai lingkungan dinas, mengkoordinasikan pengusulan formasi pegawai lingkungan dinas, mengaturdin tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, jdih.pakpakbharatkab.go.idrencanakan kegiatan sub bagiandinas pendidikan, cc.pada dinas pendidikan sebagai bahan penyusunan ipjp, rpm,, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dinas pendidikan, mengumpulkan bahan bahan ppd dan ppd akhir masa jabatan pada dinas pendidikdinas pendidikan, menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah klip) dinas pendidikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada bupati, menyusun bahan penetapan kinerja tapin) dinas pendidikkegiatan, il. menyusun rekapitulasi bidang bidang lingkupdan perencanaan pembangunan daerah untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan, menyusun data pokok pendidikan dan profil pendidikan untuk menjadi bahan evaluasi kinerja dinas pendidikan, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya, jdih.pakpakbharatkab.go.id oo. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedomandidikan formal paragraf kepala bidang pendidikan formal bidang pendidikaformal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pendidikan formal mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pengelolaan pendidikan, pengelolaan urusan pengelolaan pendidikan formal, cc. mengkoordinasikan urusan pengelolaan pendidikan formal, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaanformal mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang, mengumpulkan petunjuk teknis pembinaan pendidikan formal, mengevaluasi sinkronisasi buku pelajaran, buku pegangan guru, buku perpustakaan pendidikan formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku: membuat petunjuk teknis penerimaan siswa baru, ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, mempersiapkan konsep pelaksanaan akreditasi sekolah pendidikan formal, melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kurikulum bidang pendidikan formal, memberi petunjuk dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas bidang pendidikan formal, melaksanakan urusan sarana prasarana pada pendidikan formal, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru pada pendidikan formaenagaanetenagaan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan ketenagaan, pengelolaan urusan pengelolaan ketenagaan, cc. mengkoordinasikan urusan pengelolaan ketenagaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan ketenagenagaan mempunyai uraian tugas: mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan ketenagaan pendidikan formal, menyusun konsep usul penempatan, pemerataan dan mutasi guru pada pendidikan formal berdasarkan analisa kebutuhan, cc. menyusun konsep rencana peningkatan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal, menyusun mempersiapkan konsep, usul dan persyaratan lainnya dalam peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal, menyusun pedoman sertifikasi guru pada pendidikan formal, melaksanakan perumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada pendidikan formal, melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan formal, melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada pendidikan formal, melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal, memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan formal. paragraf kepala seksi kurikulum dan kesiswaanurikulum dan kesiswaan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan kurikulum dan kesiswaan, pengelolaan urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan, cc. mengkoordinasikan urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan kurikulum dan kesiswurikulum dan kesiswaan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi kurikulum dan kesiswaan pendidikan formal, mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan bidang kurikulum dan kesiswaan pada bidang formal, menyebarluaskan pedoman petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar pada pendidikan formal, mengumpulkan data siswa pada bidang formal, mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru, mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah pada bidang formal, mengolah dan menyusun bahan evaluasi belajar bidang pendidikan formal, monitoring, mencatat dan menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, buku perpustakaan tentang realisasinya dengan kurikulum yang berlaku pada bidang pendidikan dasar, memberikan usul saran dan pertimbangan tentang penyempurnaan kurikulum bidang pendidikan formal, memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat tanda tamat belajar, ijazah, surat tanda kelulusan dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku padail. mempersiapkan bahan penetapan kalender pendidikan pada bidang pendidikan formal, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyelenggarakan penyampaian bantuan pada bidang pendidikan formal, mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan unit kesehatan sekolah bidang pendidikan formal, oo. merekomendasikan teknik teknik ijin penyelenggaraan sekolah swasta sesuai peraturan yang berlaku, mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan, melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar mengajar pada bidang perdikan formal, memantaupada bidang pendidikan formal, melaksanakan akreditasi sekolah pada bidang pendidikan formal, meneliti dan mengevaluasi usul mutasi siswa pendidikan formal, mengumpulkan petunjuk pengelolaan siswa pada bidang pendidikan formal, memutakhirkan data siswa pada pendidikan formal, melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi kelulusanmelaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas kesiswaan pendidikan formalpendidikan formal, aa. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, bb skp), cc. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan, dd. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi sarana dan prasarana pendidikan formal seksi sarana dan prasarana pendidikaformal mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan sarana dan prasarana pendidikan formal, pengelolaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan formal, cc. mengkoordinasikan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan formal, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan sarana dan prasaranadan prasarana pendidikan formal mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi, mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan seksi sarana dan prasarana, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan formal, menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan formal, menyusun data keadaan dan kebutuhan inventarisasi pendidikan formal, melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan formal, melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengguna, melaksanakan pengusulan sarana dan prasarana dan rehabilitasi bangunan pendidikan formal, melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikaformaldidikan formal. bagian keempat bidang pendidikan nonformal paragraf kepala bidang pendidikan nonformal bidang pendidikan nononformndidikan nonformal mempunyai fungsi: perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran paud dan dikemas, perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran sarana prasarana nonformal,aud dan dikemas, pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran sarana prasarana nonformal, pengelolaan, pendistribusian, koordinasipembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kerja dan anggaran sarana prasarana nonformal, il: merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan nonformal, mendistribusikan dan mengevaluasi tugas tugas bawahan, koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, provinsi, nasional maupun organisasi masyarakat terkait, menyusun pemetaan sarana prasarana dan kebutuhan program pendidikan nonformal, melakukan pembinaan, pemantauan dan motivasi kegiatan pemberdayaan lembaga paud dan dikemas, melakukan pembinaan, pemantauan dan motivasi kegiatan pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, melaksanakan penyiapan bahan usulan pendirian dan penutupan lembaga paud dan dikemas sesuai dengan jenis dan jumlah yang sudah diterbitkan, menyiapkan destinasi kurikulum pelaksanaan dan pengembangan paud dan dikemas serta kesetaraan, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan pembinaan pedoman, petunjuk, pengesahan, dan bimbingan kepada masyarakat, memfasilitasi bantuan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat pendidikan nonformal, melakukan kebijakan operasional pendidikan nonformal dengan kebijakan provinsi dan nasional, il. melaksanakan kebijakan rencana operasional anggaran program pendidikan nonformal sesuai dengan renstra dan senja opd dinas pendidikan, mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan sebagai bahan pedoman dan jenis dalam pelaksanaan tugas tugas, memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan, melakukan penilaian evaluasi kinpengendalianpala seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit mempunyai fungsi:ccmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit mempunyai uraian tugas: merencanakan kegiatan seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: menyiapkan bahan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan terhadap prestasi, kesejahteraan dan perlindungan pelaku kepemudaan, keolahragaan dan atlit, menyiapkan bahan pedoman kriteria dan standarisasi, akreditasi dan sertifikat pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan, keolahragaan atlit: melaksanakan pengembangan, keserasian kebijakan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, melaksanakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi lingkup pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlitcegahan dan perlindungan bahaya destruktif lingkup pembinaan dan kemitraan pemuda, melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktifitas pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, oo. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan organisasi keolahragaan, melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, melaksanakan kerjasama antar kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional dalam hal urusan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan, keolahragaan dan atlitugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpi. jdih.pakpakbharatkab.go.id paragraf kepala seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikud dan dikemaspendidikan masyarakat mempunyai fungsi: perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran paud dan dikemas, pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran paud dan dikemas, cc.uraian tugas kepala seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah:, melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis paud dan dikemas, melakukan program dan pembinaan terhadap pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan pembinaan pengelolaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat, melakukan pemantauan, pengendalian dan penilai pendirian dan penutupan pendidikan anak usia dini, melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan kinerja pengelolaan pendidikan anak usia dini, melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini, melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan penilaian hasil belajar pendidikan anak usia dini, il. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan petunjuk penyusunan pelaksanaan evaluasi belajar pendidikan anak usia dini, jdih.pakpakbharatkab.go.id menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan anak usia dinatasan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, melakukan program dan pembinaan pengelolaan pendidikan kekasaran fungsional kf), kekasaran usaha mandiri kum), pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), lembaga kursus, taman bacaan masyarakat tbm), dan pendidikan berkeadilan gender, melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program belajar mengajar pbm) pendidikan masyarakat, melakukan penyiapan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi penerimaan siswa pendidikan masyarakat, melakukan pelaporan pendirian dan penutupan pendidikan masyarakat, melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan calon penerima penghargaan bidang pendidikan masyarakat, melakukan pendataan pemantauan dan evaluasi kegiatan siswa pendidikan masyarakat, melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan kinerja pengelolaan pendidikan masyarakat, melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan kurikulum pendidikan masyarakat, melakukan penyiapan data sebagai dasar penilaian kinerja pendidikan masyarakat, aa. melakukan penyiapan data sebagai penyusun petunjuk evaluasi belajar tahap akhir kursus dan pendidikan masyarakat, bb. melakukan fasilitasi ujian nasional pendidikan masyarakat, cc. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan masyarakat, dd. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. paragraf kepala seksi sarana dan prasarana pendidikan nonformal seksi sarana dan prasarana pendidikan nonnonformal mempunyai fungsi perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran sarana prasarana nonformal, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran sarana prasarana nonformal, cc., dan evaluasi kerja dan anggaran sarana prasarana nonformalseksi sarana dan prasarana pendidikan nonformal mempunyai uraian tugas, pendistribusian dan pendayagunaan sarana prasarana, termasuk pembangunan dan atau rehabilitasi pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kekasaran, pendidikan berkeadilan gender, penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat, penyelenggaraan kursus blank ijazah, stk, buku buku pelajaran, dan sarana untukmantauan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: melakukan fasilitasi peran serta masyarakat bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan denganserta menyajikan pemecahannya, mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan proporsi masing masing, melakukan tugas lain yang diberikan atasan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. jdih.pakpakbharatkab.go.id bab iii dinas kesehatan bagian kesatu kepala dinas kesehatanngkoordinasi masyarakat, bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang bina farmasi dan alat: perumusan kebijakan tekninyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumcc. pembinaan dan pelaksanaan tugamengkoordinasikanesehatan mempunyai uraian tugas: merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas kesehatan, melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi lingkungan dinas kesehatan, melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi penatalaksanaan perencanaan keuangan dan kepegawaian, menyelenggarakalves) dan bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, mengendalikan pelaksanaan kegiat'mengkoordinasikan seluruh kegiatan pejabat eselon iii, dan upt, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunmelaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh bawahan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, program dan anggaran dinas kesehatan kepada bupati melalui sekretaris daerah, melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi sarana prasarana, keuangan, kepegawaian,melaksanakan tugas tugas, il.bupati melalui sekretaris daerah, oo. mendelegasikan sebagipokok dan fungsi. bagian kedua sekretariat dinas kesehatan paragraf sekretaris dinas kesehatan sekretariatesehat, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan,esehatan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sekretariat, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas dari seluruh bidang, menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan meliputi kegiatan surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat surat, membubuhkan para pada surat dinas seluruh unit kerja lingkungan dinas kesehatan, menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyelenggarlaksanakan administrasi kepegawaian penatalaksanaan dan penataan organisasi, mengkoordinasikan penyusunan program kerja, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerja lingkungan dinas kesehatan, melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan daerah, mengkoordinasikan penyusunan senja, renstra, klip dan ppdpada bawahan baik lisan maupun tertulis, il.kepala dinas kesehatan, mendelegasikan sebagipokok dan fungsisub bagian administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan urusan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, cc. pengendalian, evaluasi dan pelapormilih dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, cc. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dinas meliputi, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan, melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, 'mengkoordinasikan pembayaran gaji, mengkoordinasikan biaya perjalanan dinas, mengkoordinasikan biaya pembelian barang, mempersiapkan penyusunan rka, dpa serta pra daftar isian kegiatan dik) dan pra daftar isian proyek dip), j . mempersiapkan rencana dan pemerataan pegawai, mutasi, pengembangan karier, administrasi dan rencana formasi pegawai dinas, mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan rencana program administrasi keuangan dan kepegawaian, il. melakukan urusan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, penyimpanan dokumen dan kekayaan dinas, melaksanakan administrasi kepegawaian lingkungan dinas, mempersiapkan usulan mutasi antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai, menyusun daftar urutan kepangkatan duk) pegawai dinas, melaksanakan urusan pembinaan pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan disiplin asn, mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan, upacara serta melaksanakan urusan keprotokolan dan perpustakaan, mengelola pelaksanaan pemakaian kendaraan alat transportasi dinas, menghimpun peraturan perundang undangan yang menyangkut bagian kepegawaian dan organisasi, melaksanakan urusan kerumah tanggapan kantor yang meliputi kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor, melaksanakan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar kearsipan dan dokumentasi, melaksanakan pelayanan kesekretariatan kepada bagian dan bidang menyangkut kegiatan administraa. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, evaluasi dan pelaporub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah klip) opd, mengumpulkan bahan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) opd, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja senja) opd, menyiapkan bahan rancangan rencana strategis renstra) opd, menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) opd dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) opd, mengadakan seleksi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran, menghimpun, menyesuaikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang bidang, menyusun profil kesehatan, j . menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan opd, melaksanakan koordinasi lintas program lintas sektor terkait dengan pemutakhiran data, melaksanakan penyiapan bahan data estimasi sasaran program kesehatan, melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan buldih.pakpakbharatkab.go.idlayanan dan kesehatan masyarakat paragraf kepala bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat bidang pelayanan dan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pelayanan dnyelenggarapordan kesehatan masyarakat mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan ibu anak, gizi dan usia serta seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dinas dan instansi terkait atas persetujuan atasan, menyiapkan bahan penyelenggaraan rumah sakit dan lembaga kesehatan, menyiapkan bahan pelayanan kesehatan ibu dan anak miskin, melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia serta seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan puskesmas, posyandu, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jdih.pakpakbharatkab.go.id indra, pemilihan tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi, akreditasi serta usaha kesehatan sekopembuatan laporan tugas kepada atasan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf kepala seksi pelayanan kesehatanseksimpunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana, penyelenggaraan urusanelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusanmempunyai uraian tugas: menyusun program dan rencana kerja pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan, cc. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan, melaksanakan pembinaan sarana dan prasina mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan melalui pelatihan untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan, melaksanakan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dasar rujukan, menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan akreditasi dan perizinan, il. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan registrasi, akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan, akreditasi dan perizinan daya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akreditasi dan perizinan, melaksanakan dan mengelola pelayanan registrasi, akreditasi dan pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu serta sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang undangan, oo. menyelenggarakan program pelatihan kompetensi tenaga kesehatan dan pengembangan kapasitas sumber daya kesehatan, melakukan pembinaan tentang metode pengobatan tradisionalpelaksanaan tugas kegiatan akreditasi dan perizinan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan akreditasi dan perizinan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan indra, kesehatan olah raga, kesehatan tradisional, kesehatan kerja dan program kesehatan gigi dan mulut: melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan program kesehatan khusus, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, kebijakan, penyusunan program dan kegiatan kesehatan kerja dan usaha kesehatan sekolah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan, memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugasatasan. paragraf kepala seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat seksi promosi kesehatan dan jaminanyelenggaraan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakatlaporan pelaksanaan kegiatan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, dalam melaksanakan fungsiuraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan rencana promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, mengkaji, menelaah dan menyiapkan peraturan peraturan terkait pelaksanaan segala teknis kegiatan, melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, melaksanakan analisis dan evaluasi dalam pengembangan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tindak lanjut, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, kampanye kesehatan, serta menyebarluaskan informasi kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan media massa, melaksanakan penyiapan bahan kemitraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan posyandu), menyusun dan memelihara data base jaminan kesehatan masyarakat yang terintegrasi, melaksanakan pendataan peserta jaminan kesehatan masyarakat, melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan peserta jaminan kesehatan masyarakat, il. melaksanakan pengolahan dan pendokumentasian data peserta jaminan kesehatan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya daerah, melaksanakan pemberian fasilitasi dan pembinaan administratif dalam rangka pembayaran tagihan klaim, oo. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secaramelaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf kepala seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan uskesehatan ibu dan anak, gizi dan usia. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan penanganan masalah gizi dan usia lanjut, penyelenggaraan urusan penanganan masalah gizi dan usia lanjut, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan penanganan masalah gizi dan usia lanjut, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan penanganan masalah gizi dan usia lanjuibu dan anak, gizi dan usia mempunyai uraian tugas: menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi: melaksanakan pemantauan wilayah setempat pws) kesehatan ibu anak, gizi dan usia, melaksanakan audit maternal perinatal amp): melaksanakan pemantauan sistem rujukan kesehatan ibu anak, melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pada seksi kesehatan ibu anak, gizi dan usia, melaksanakan pelayanan kesehatan bayi, balita, usia sekolah, usia subur dan usia lanjut, menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatrbaikan dan penanggulangan masalah giziil. melaksanakan program penanggulangan anemia gizi besi agb), kurang vitamin (kva), kurang energi kronis kek) dan gangguan akibat kurang yodium gay)kepada atasan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan jdih.pakpakbharatkab.go.id bagian keempat bidang bina farmasi dan alat kesehatan paragraf kepala bidang bina farmasi dan alat kesehatan bidang bina farmasi dan alatfarmasi dan pengawasan obat makanan dbina farmasi dan alat kesehatan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan farmasi dan alat kesehatan, penyelenggaraan urusan farmasi dan alat kesehatan, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan farmasi dan alat kesehatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan farmasifarmasi dan alat kesehatan mempunyai uraian tugas: menyusun rencana program kegiatan bidang bina farmasi dan alat kesehatan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan bidang bina farmasi dan alat kesehatan, cc. menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang bina farmasi dan alat kesehatan: mengumpulkan dan mengkaji bahan bahan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi sarana, prasarana dan alat kesehatan dan seksi farmasi dan pengawasan obat makanan pom), mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data pada bidang bina farmasi dan alat kesehatan untuk menentukan prioritas program, menyusun kajian sebagai bahan pemberian rekomendasi atas permohonan izin bidang bina farmasi dan alat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada unit pelayanan perizinan, mengkoordinasikan pemeriksaan setempat, pengawasan makanan produksi rumah tangga, distribusi sediaan farmasi pada apotik dan toko obatmonitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang bina farmasi dan alat kesehatanfarmasi dan pengawasan obat makanan seksi farmasi dan pengawasan obat mafarmasi dan pengawasan obat makanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi farmasi dan pengawasan obat makanan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan farmasi dan pengawasan obat makanan, penyelenggaraan urusan farmasi dan pengawasan obat makanan, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan farmasi dan pengawasan obat makanan, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan farmasi dan pengawasan obat mafarmasi dan pengawasan obat makanan mempunyai uraian tugas: menyusun rencana program kerja kegiatan dan rencana anggaran seksi: menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, kosmetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif', menghimpun, mempelajari peraturan perundang undangan dan kebijakan teknis guna dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan seksi farmasi dan pengawasan obat makanan, melaksanakan dan mengeluarkan rekomendasi atas registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi, rumah makan, dan industri rumah tangga, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pengembangan produksi makanan tempat tempat umum dan industri rumah tangga, menyiapkan bahan penyusunan konsep produk hukum khususnya konsep surat keputusan kepala dinas, keputusan bupati, peraturan bupati, dan konsep peraturan daerah, yang berkaitan dengan kewenangan dinas untuk dijadikan bahan dalam pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan seksi farmasi dan pengawasan obat yang dilaksanakan gudang farmasi, puskesmas dan puskesmas pembantu sesuai peraturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan dan koordinasi rencana pembangunan kesehatan melalui pelayanan farmasi berdasarkan jdih.pakpakbharatkab.go.id pedoman dan petunjuk kerja yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran obat, ketersediaan obat dan vaksin, obat tradisional dan kosmetika, melakukan pengamanan dari bahaya penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penyimpanan obat puskesmas dan puskesmas pembantu, melaksanakan pengadaan dan pengelolaan farmasi, melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian obat obatan, melakukan pembinaan dan pengembangan obat asli indonesia, oo. mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan dilingkungan seksi farmasi, instalasi farmasi, puskesmas dan puskesmas pembantusarana, prasarana dan alat kesehatan seksi sarana, prasarana dan alatseksi sarana, prasarana dan alat kesehatan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan, penyelenggaraan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan sarana, prasarana, prasarana dan alat kesehatan mempunyai uraian tugas: menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi: menyusun kebijakan teknis sarana prasarana dan perbekalan kesehatan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan peralatan kesehatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksannyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penggunaan inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi obat dan bahan medis habis pakai bhp), gedung, perabotan, peralatan teknis, alat kantor dan mobile, melaksanakan stock name (persediaan) barang perlengkapan dan membuat laporan keuangan persediaan per semester dan tahunan, melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi perabot, peralatan teknis dan mobile, mempersiapkan usulan penghapusan barang perlengkapan, melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan inventaris, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris dinas, mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara daerah lingkungan dinas, melakukan pengawasan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan, melakukan pengelolaan kalibrasi peralatan kesehatan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sarana prasarana perbekalan kesehatan untuk menentukan prioritas program, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan paragraf kepalncegahan, pemberantasfungsi: perencanaan operasional urusan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, penyelenggaraan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, jdih.pakpakbharatkab.go.id cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit duraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang, menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, surveillance dan epidemiology, cc. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, pengamatan penyakit, surveillance dan epidemiology yang bersumber dari binatang, berbasis lingkungan serta sumber penyakit lainnya, melaksanakan pengawasan dan penanganan investigasi terhadap wabah penyakit menular dan penyelidikan kejadian luar biasa, melakukan pembinaan pelayanan imunisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan, melaksanakan pengamatan surveillance epidemiology, melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan dan surveillance, menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, surveillance dan epidemiology berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, il. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, melakukanooncegahan pemberantas: perencanaan operasional urusan pencegahan, pemberantasan penyakit, jdih.pakpakbharatkab.go.id penyelenggaraan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan penyakimberantasan penyakitcegahan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi, cc. mempersiapkan perencanaan kebutuhan logistik penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi, melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi, melaksanakan program pencegahan, penanggulangan hiv aids dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, melaksanakan pemeliharaan vaksin dan peralatannya, melaksanakan pemeliharaan penggunaan dan pendistribusian vaksin, melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta sumber penyakit lainnya, melaksanakan pendataan, pengawasan atas tersangka gigitan hewan dan penyakit menular dan penanggulangannya, melaksanakan penanggulangan penyakit penyakit menular, melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi, il. melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta dengan upt dinas dan vaksinasi calon jemaah hajdan memberikan masukan yang perlu kepada atasan. paragraf kepala seksi kesehatan lingkungan dan surveillance seksi kesehatan lingkungan dan surveillancekesehatan lingkungan dan surveillance. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kesehatan lingkungan dan surveillance mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan penyehatan lingkungan, penyelenggaraan urusan penyehatan lingkungan, pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan penyehatan lingkungan, jdih.pakpakbharatkab.go.id pelaporan pelaksanaan kegiatan urus dan surveillanceyehatan lingkungan dan surveillance: cc. pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan, pengawasan dan pembinaan sanitasi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air bersih, pemantauan dan penanggulangan gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kesehatan kerja, melaksanakan program pengamatan sistem surveilans terpadu, penyakit menular, kewaspadaan dini, dan penyelidikan wabah, kejadian luar biasa, melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data penyakit, serta analisis epidemiology, melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengamatan penyakit dan surveillance: menyelenggarakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan terhadap pengendalian wabah dan bencana, melaksanakan investigasi tim gerak cepat dalam penanggulangan kejadian luar biasa, melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengamatan penyakitmelaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. bab dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bagian kesatu kepalbina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan. dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis yang meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan, jdih.pakpakbharatkab.go.id penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan, cc. mengkoordinasikan tugas tugas yang meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubkerjaan umum dan penataan ruangdibina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan, melaksanarumuskan danlakukan pembibina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungnilaian sasaran kerja pegawai dan program peningkatan kapasitas aparaturkerjaan umum dan penataan ruang paragraf sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sekretariat dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangna marga, pertanahan, penataan ruang, pengairan dan perhubungan, mengkoordinasijdih.pakpakbharatkab.go.id bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun dari pihak lain:ndalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, cc. pegkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan administrasi umum dankerjaan umum dan penataan rusatuan kerja perangkat daerahpegkoordinasipd, melaksanakan penyusunan rka apbd dan rka p.apbd opd:bina marga paragraf kepaldan pengendalian teknis jaringan jalan dan jembatan serta peralatan dan pengujikepala bidang bina marga mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan kepala bidang bina margabidang bina marga, pembinaan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan, pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalan dan jembatan, serta peralatan dan pengujian jaringan jalan dan jembatan beserta rutinitasnya, penetapan status dan pemeliharaan jaringnjdih.pakpakbharatkab.go.id il. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan bidang bina marga, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris. paragraf kepala seksi pembangunan jaringan jalan dan jembatan seksi pembangunbangunmbangunjaringan jalan dan jembatan mempunyai uraian tugas: pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknik pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunbangunbangunan jaringan jalan dan jembatanjaringan jalan dan jembatan, penetapan status jalan kabupaten serta penyusunan perencanaan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruangan manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan serta penetapan teknologi terapan bidang jalan untuk jalan kabupaten, jdih.pakpakbharatkab.go.id perencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan konstruksi jaringan jalan dan jembatan, pelaksanaan survey, investigasi, penelitian serta penetapan syarat syarat teknis konstruksi dan membuat gambar design serta perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan dan pengembangan sarana prasarana jaringan jalan dan jembatan, peningkatan pembangunan jaringan jalan dan jembatan, melakukan survey pengawasan bidang jalan dan jembatansesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinpelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan seksi pembangunan jaringan jalan dan jembatan, oo. memberikan saran saran kepada kepala bidang untuk kemajuaneliharaan jaringan jalan dan jembatan seksi pemeliharaeliharaseksi pemeliharameliharaan jaringan jalan dan jembatan, pengelolaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, cc. mengkoordinasikan urusan perencanaan dan pengendalian teknis pemeliharaanmeliharaanliharaan jaringan jalan dan jembatan mempunyai uraian tugas: jdih.pakpakbharatkab.go.id pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaeliharaeliharaan jalan kabupatenpemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten, penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten, penyusunan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan, perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, penanggulangan jaringan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alamalatan, pengujian jalan dan jembatan seksi peralatan, pengujiralatan, pengujiralatan, pengujiralatan, pengujian jalan dan jembatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengelolaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis peralatan, pengujian jalan dan jembatan, cc. mengkoordinasikan urusan perencanaan dan pengendalian teknis peralatan, pengujiralatan, pengujialatan, pengujian jalan dan jembatan mempunyai uraian tugas: pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peralatan dan pengujian jasa konstruksi, mengkoordinasikan rencana pembinaan dan rencana kegiatan operasional dibidang peralatan dan pengujian jasa konstruksi terhadap satuan satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait, perumusan kebijakan penyelenggaraan pedoman umum dan pedoman teknis sewa peralatan dan pengujian berdasarkan kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan dan memelihara kondisi peralatan dan pengujian yang ada, penyusunan perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran dimenjadi tanggung jawab uraian tugas kepala seksi peralatan dan pengujitanahan dan tata ruang paragraf kepala bidang pertanahan dan tata ruang bidang pertanahanpenataan,bidang pertanahan dan tata ruang mempunyai fungsi: menyelenggarakan perencanaan operasional urusan penataantanahan dan tata ruangdesaan, cc. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan urusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadappertanahan dan tata ruangterhadap bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, jdih.pakpakbharatkab.go.id memberikan masukan atau saran secara lisan dan tertulis kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fung sesuai dengan tugas dan fungsinya paragraf kepala seksi pertanahan seksi pertanserta pengendalian tata guna tanahmenyelenggarakan perencanaan operasional urusan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian tata guna tanah, pengarahan dan pengawasan terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian tata guna tantanahbidang pertanahpertanahan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan tata guna tanah, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan bidang pertanjdih.pakpakbharatkab.go.idguna tanj . menetapkan tanah yang lokasinya dalam daerah, menyelesaikan permasalahan tanah kosong dalam daerah, il. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penerbitan izin membuka tanah, merencanakan penggunaan tanah yang lamarannya dalam daerah, oo.ataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota perdesaan seksi penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota perdesaandan pengendalian ruang kota dan perdesaan. dalam melaksanakan tugas pokokfungsi: menyelenggarakan perencanaan operasional urusan penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kotauraian tugas: jdih.pakpakbharatkab.go.idtata ruang kota dan perdesatata ruang kota dan tata ruang perdesaan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang perdesaan, mengatur pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana tata ruang kota pertata ruangruang kota dan perdesaan,gembangan kawasan ekonomi terpadu kota perdesaan seksi pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota perdesaanstudi dan menyusun program, pembinaan teknis melalui programfungsi: menyelenggarakan perencanaan operasional urusan pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, menyelenggarakan pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, jdih.pakpakbharatkab.go.id cc. pengarahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraanpengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, melaksanakan koordinasi perencanaan teknis bidang pengelolaan pengembangan kawasan terpadu, melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan program pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, melaksanakan koordinasi ataugembangan kawasan ekonomi terpadu kota perdesaan, melaksanakan penyusunan peraturan daerah kebijakan dan strategis dalam rangka program pengelolaan kawasan ekonomi terpadungembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan, memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, melakukan penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugasbagian kelima bidang pengairan paragraf kepalajdih.pakpakbharatkab.go.id tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air,rumusan rencana kerja bidang pengairan, penyusunan pedoman teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, cc. pengkajian rekomendasi ijin bidang pengairan,, rehabilitasi sumber daya air, operasi dan bina manfaat sumber daya air daerah, pengendalian pengembangan irigasi dan air baku, mengkoordinasikan pembinaan perhimpunan petani pengelola air dan gabungan petani pengelola air, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidangairan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang, melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, program dan penyelenggaraan bidang pengairan, cc. menerima dan melaksanakan ketentuan ketentuan dan yang diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas yang menjadi tanggung jawab kepala bidang pengairan, melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi pimpinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kepala bidang pengairan:mbangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air seksi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasipembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya airfungsi: perumusan rencana kerja seksi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air, penyusunan pedoman teknis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air, cc. dan rehabilitasi sumber daya air, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasigiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan konstruksi pada pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan bangunan bakupembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan konstruksi sungai, bendungan, saluran irigasi dan air baku, melaksanakan tugas pengawasan konstruksi irigasi dan air baku, melaksanakan petunjuk sesuai kewenangan yang dimiliki, melaksanakan koordinasi dalam rangka percepatan dan kelancaran tugas dinas, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis:il. melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. paragraf kepala seksi operasi dan bina manfaat sumber daya air seksi operasi dan bina manfaatjdih.pakpakbharatkab.go.idseksi operasi dan bina manfaat sumber daya air mempunyai fungsi: perumusan rencana kerja seksi operasi dan bina manfaat sumber daya air, penyusunan pedoman teknis operasi dan bina manfaat sumber daya air, cc. mengkoordinasikan operasi dan bina manfaat sumber daya air daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan bina manfaatbina manfaat operasi dan bina manfaat sumber daya air, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan operasi dan bina manfaat sumber daya airoperasi dan bina manfaat sumber daya air, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan bina manfaat sumber daya air, melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap perkumpulan petani pengelola air serta gabungan perkumpulan petani pengelola air, melaksanakan tugas pengawasan konstruksi operasi dan bina manfaat sumber daya air, menerima dan melaksanakan ketentuan ketentuan yang diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kepala seksi operasi dan bina manfaat sumber daya air, melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi pimpinan dan kewenangan yang dimiliki, melaksanakan koordinasi dalam rangka, memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis:nam bidang perhubungan paragraf kepala bidang perhubungan bidang perhubmeliput. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perhubungan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknispembinaan, monitoring dan evaluashubunganmengkoordinasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan urusanngkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadappengawasan terhadap bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungkan, membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, il. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugaslalu lintas dan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas seksi lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lin pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pada urusan lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada urusan lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas: cc. pembinaan, monitoring dan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan (lla) dan keselamatan lalu lintaslalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas, menyiapkan bahan bahan perumusan program dan kegiatan usaha menyangkut sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas: jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan penyusunan buku kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas: menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas, membuat rencana program naskah peraturan perundang undangan bidang sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas, mengawasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas, melaksanakan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan peningkatan keselamatan lalu lintas, melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal dalam pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas: il.mbuat rencana pengembangan sarana dan prasarana keselamatan dan operasi lalu lintas, membuat rencana program naskah peraturan perundang undangan bidang lalu lintas angkutan darat, oo. melaksanakan pengendalian operasi lalu lintas, melakukan pengawalan dalam perjalanan dinas pejabat pemerintah kabupaten, melaksanakan dan mengendalikan tarif jasa angkutan darat, melaksanakan rekomendasi teknis perijinan bidang lalu lintas angkutan daratmbuat laporan pelaksanaan tugas seksi lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas kepada sekretaris dinas sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut, menyampatugas pokok dan fungsi seksi lalu lintas dan angkutan jalan lla) dan keselamatan lalu lintas. jdih.pakpakbharatkab.go.id paragraf kepala seksi terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir seksi seksi terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir, evaluasi dan pelaporan pengelolaan terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pada urusanpengelolaan terminal, kir dan uji kendaraan kir, cc. pembinaan, monitoring dan evaluasirminal, kir dan uji kendaraan kir mempunyai uraian tugas:ngelolaan terminal, kir dan pelaksanaan uji kendaraan kir, merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan uji kendaraan kir, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal, kir dan uji kendaraan kir, menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka uji kendaraan kir, meningkatkan sarana dan prasarana terminal, kir dan uji kendaraan kir, menyusun tarif retribusi terminal, kir dan uji kendaraan kir, melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja maupun unit organisasi penataan ruang sehubungan dengan pelaksanaan tugas urusankinerjajdih.pakpakbharatkab.go.id bab dinas perumahan rakyat dan permukiman bagian kesatu paragraf kesatu kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dinas perumahan rakyatperumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai fungsi: perumusan kebijakan tekninyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumcc. mengkoordinasikan tugas tugambinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihrumahan rakyat dan kawasan permukimanperumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, serta pertamanan dan kebersihan, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yakni meliputi urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, serta pertamanan dan kebersihan, merumuskan dan mengkoordinasikan penerimaan daerah bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman,lakukan pembinaan pengelolaan kegiatan bidangrumahan rakyat dan kawasan permukiman paragraf sekretaris dinas sekretariat dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanrumahan rakyat dan kawasan permukiman. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanjdih.pakpakbharatkab.go.idrumahan rakyat dan kawasan permukimandang penataan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihan, mengkoordinasikan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yaknitermasuk penerbitan izin dan pelayanan umum, 'mengkoordinasikan penerimaan daerah bidang penataan perumahan dan kawasan permukimanpenataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihjdih.pakpakbharatkab.go.id dan administrasi kepegawaian,dan kepegawaian, pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan administrasi umum,jdih.pakpakbharatkab.go.idrumahan rakyat dan kawasan permukimanekorganisasi perangkmengkoordinasikuraian tugasrganisasi perangkat daerah, melaksanakan penyusunan rka apbd dan rka p.apbd opd,il.bidang perumahan dperumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih. dalam, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, pengendalian pengelolcc. mengkoordinasikan pelaksanjdih.pakpakbharatkab.go.id pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan urusan perumahan, gedung, kawasan permukiman,umahan dan kawasan permukiman mempunyai uraian tugas: menyelenggarakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran bidang, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengkebijakan strategis, normal, standar, pedoman dan manualerbitan izin mendirikan bangunan, mengendalikan pelaksanaan standar operasional pelaksanaan sop) dalam rangka penataanalisa dan evaluasi pelaksanapenyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggarkoordinasi dan pengawasoo.nataan perumahan dan kawasan permukiman kepala seksi penataan perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan, mengawasi penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan dan kawasan permukiman, pengendalian pengelolaan urusan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan urusan perumahan, gedung dan kawasan permukimperumahan dan kawasan permukiman mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi sesuai dengan rencana kerja dinas, melaksanakan kegiatan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman yang berpedoman pada penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan pedesaan serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan pedesaan, melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, melaksanakan survey inventarisasi dan pemetaan kawasan perumahan, gedung dan kawasan permukiman serta menghimpun data dan bahan dalam rangka pengembangan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, menyusun kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman dalam rangka memberikan kepastian hukum, menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi dalam rangka pengembangan penataan perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan survey dalam penerbitan izin mendirikan bangunan, hak guna bangunan dan perizinan lainya yang berkaitan dengan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, menyusun rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan, hak guna bangunan dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman, jdih.pakpakbharatkab.go.idangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersihangunan dan pemeliharaan jaringan air bersihjaringan air bersih mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional dibidang pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, pengendalian pengelolaan urusan pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan urusandan pemeliharaan jaringan air bersih mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi sesuai dengan rencana kerja dinas, menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersihmengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih dan penggunaan air bersih, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian air bersih, melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan air bersih, melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan air bersih, menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air bersihmelaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih, melaksanakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem sarana dan prasarana air bersih, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana air bersih, oo. melaksanakmengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung karier, menilai hasil kerja bawahan untuk bahan penilaian pelaksanaan sasaran kerja pegawailingkungan hidup paragraf kepala bidang lingkungan hidup bidangperumahan rakyat dan kawasan permukiman yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengolah, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang lingkungan hidup mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional dibidang lingkungan hidup, pengelolaan urusan lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan urusan lingkungan hidup, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengendalian, evaluasi, dan pelaporan uruslingkungan hidup mempunyai uraian tugas: menyiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan lingkungan hidup, menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang, menyiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan bina usaha lingkungan hidup, memberikan pelayanan umum teknis bidang lingkungan hidup, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi analisa dampak lingkungan hidup dan seksi. paragraf kepala seksi analisa dampak lingkungan seksi analisaingkungan hidupnalisa dampak lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi analisa dampak lingkungan mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional seksi analisa dampak lingkungan, pengelolaan urusan analisa dampak lingkungan, cc. mengkoordinasikan urusan analisa dampak lingkungan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan analisa dampak lingkanalisa dampak lingkungrencanakan kegiatan seksi analisa dampak lingkungan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimananalisa dampak lingkungan hidup, menyusun petunjuk pelaksaan penyelenggaraan dan pelayanan urusanpokok dan fungsinya. paragraf kepala seksi penataan dan pengembangan lingkungan hidup seksi penataan dan pengembanganataan dan pengembangan lingkungan hidup. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan dan pengembangan lingkungan hidup mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional seksi penataan dan pengembangan lingkungan hidup, pengelolaan urusan penataan dan pengembangan lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan urusan penataan dan pengembangan lingkungan hidup, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan urusan penataan dan pengembangdan pengembangan lingkungan hidupataan dan pengembangan lingkungan hiduppenataan dan pengembangan lingkungan hidup, jdih.pakpakbharatkab.go.id memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayan umum menyangkuttamanan dan kebersihan paragraf kepalamimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta melaporkan tugas tugas bidang pengelolaan pertamanan dan kebersihan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pertamanan dan kebersihan mempunyai fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pertamanan dan kebersihan, penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pertamanan dan kebersihan, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis bidang pengelolaan pertamanan dan kebersihan, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pertamanan dan kebersihan, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanan dan kebersihan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanan dbidang pertamanan dan kebersihan memiliki uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pedoman teknis program dan kegiatan penyelenggaraan bidang pertamanan dan kebersihan, cc. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan bidang pertamanan dan kebersihan: melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan bidang pertamanan dan kebersihan, melaksanakan koordinasi penggunaan pengoperasian peralatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan dan menyelenggarakan pembuangan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah serta pemeliharaan pengangkutan sampah, menyiapkan dan merawat tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir sampah, merumuskan kebijakan operasional kebersihan dan pertamanan, merumuskan kebijakan teknis penataan keindahan, hiasan dan penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghijauan kota dan daerah permukiman, taman hias, jalur hijau, tempat rekreasi umum dan lampu penerangan jalan, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan taman, makam milik pemerintah kabupatetamanan seksi pertamlayanan dan pengelolaan pertamanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pertamanan mempunyai fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pertamanan, penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pertamanan, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis bidang pengelolaan pertamanan, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pertamanan, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanpertamanrencana kegiatan usaha menyangkut pertamanan, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan penataan tugu, makam dan hutan kota, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan bahan bahan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan penataan tugu, makam dan hutan kota, menyiapkan bahan bahan pedoman petunjuk teknis, kebijakan, pembinaan keindahan, hiasan dan penerangan jalan, menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan, penilaian dan penyajian rencana dan program kerja penataan tugu, makam, taman dan hutan kota, melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam penataan taman makam pahlawan, melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan lokasi pembuatan taman dan hutan kota, melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan taman serta hutan kota, mengolah dan menentukan lokasi tempat penyelenggaraan taman, makam umum dan hutan kota, merencanakan dan menyediakan lokasi taman, hutan kota, perawatan taman dan hutan kota milik pemerintah daerah, menyiapkan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan penataan keindahan, hiasan dan penerangan jalan, merumuskan kebijakan teknis desain keindahan kota, menyiapkan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana keindahan kota, oo. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana keindahan kota serta pembuatan hiasan dengan instansi lain, merumuskan kebijakan teknis pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan dan lampu hias, merencanakan dan menyediakan lokasi tempat makam umum dan perawatan makam milik pemerintah daerah, melaksanakan pendataan verifikasi lampu penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan dan lampu hias, membuat lampu penerangan jalan dan lampu hias, menyelenggarakan pembangunan dan perawatan sarana sarana keindahan seperti penerang hutan kota, tempat rekreasi umum, jalur hijau dan lampu himbagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kebersihan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kebersihan mempunyai fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan kebersihan, penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kebersihan, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis bidang pengelolaan kebersihan, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kebersihan, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan kebersihan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolakebersihkebersihan, cc. mengumpulkan bahan dan melaksanakan pedoman, petunjuk teknis kebijaksanaan pengelolaan pembuangan, pemusnahan, dan penampungan sampah, melaksanakan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemanfaatan penggunaan sampah, menyelenggarakan dan menyusun suatu sistem pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah, melaksanakan usaha usaha kegiatan, pembenahan, pembersihan parit, dan selokan saluran air limbah lingkungan permukiman, menyelenggarakan dan menyusun program kebersihan kota danpertanian dan ketahanan pangan bagian kesatu kepalajdih.pakpakbharatkab.go.idtanian yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dan penerapan teknologi yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuludinas pertanian dan ketahanan panganbantu bupati dalam pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan, menyelenggarakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi penatalaksanaan dinas, merumuskan kebijakan peningkatan produksi perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, dan peningkatan sdm kelembagaan, penyuluh dan petani, merumuskan kebijakan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan, merumuskan kebijakan pengendalian dan perlindungan terhadap hama dan penyakit perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam pengembangan bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyulu. bagian kedua sekretariat dinas pertanian dan ketahanan pangan paragraf sekretaris dinas sekretariat dinas pertanian dan ketahanan pang umum dan kepegawairtanian dan ketahanan pangan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, cc. pengendalian urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan urusan administrasi umum dan kepegawaian,rtanian dan umum danngumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan sekretariatstra, senja, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian pada dinascc. pengendalimedia informasijdih.pakpakbharatkab.go.idil. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin dinas,oo. memonitor pajak pajak pribadi pegawai lingkunglaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai lingkungan dinas, kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing masing bidang dinas, pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, cc. pengendalian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, mengkoordinasikan urusanyiapkan bahan bahan penyusunan program dan evaluasi perencanaan kegiatan dinas dan fasilitasi penyusunan laporan dinas, mengkoordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkungan dinassub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas:sanakan penyusunan renstra, senja, klip, pkoordinasikan penyusunan rka dan dpa dinas, membuat rencana kebutuhan barang dinas, membuat evaluasi laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dinkebunan, peternakan dan perikanan paragraf kepala bidang perkebunan, peternakan dan perikanan bidang perkebunan, peternakan danjdih.pakpakbharatkab.go.id operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perkebunan, peternakan dan perikanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perkebunan, peternakan dan perikanan mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional .gkoordinasikndalian, evaluasi dan pelapordan perlindungan tanaman peternakan dan perikanan, pengelolaan operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman peternakan dan perikanan, mengkoordinasikan operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman peternakan dan perikanan, il. pengendalian, evaluasi dan pelaporan operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman peternakan drkebunan, peternakan dan perikanankebunan, peternakan dan perikanan, cc.areal perkebunan, peternakan dan perikanan, menyusun perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pakan dan obat obatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, mengelola penerapan teknologi penanganan panen dan pasca panen hasil tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, melakukan pembinaan teknisyusun bahan dan memfasilitasi pelayanan umum penyelenggaraan usaha produksi, pengolahan hasil tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, menyusun bahan untuk penyelenggaraan, pembinaan pengawasan produksi perkebunan, peternakan dan perikanan, menyusun bahan untuk penyelenggaraan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebutuhan lokal, menyusun bahan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, il. mengelola urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan, menyusun bahan dan rumusan kebijakan pembangunan perkebunan, peternakan dan perikanan, mengelola penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perkebunan, peternakan dan perikanan, oo. menyusun program pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit perkebunan, peternakan dan perikanan, memberikan bimbingan penerapan standar standar teknis dan spesifikasi perbenihan serta pengawasan peredaran mutu benih dan bibit, memfasilitasi dan mengelola penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga lembaga teknologi perkebunan, peternakan dankebunan sedan perlindungan tanaman perkebunan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perkebunan mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional dikebukebunan, melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis perkebunan, memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum perkebunan, menyelenggarakan kewilayahan areal potensi perkebunan kabupaten, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana perkebu paragraf kepala seksi peternakan seternakan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi peternakternakternakan, cc. mengkoordinasikpeternaternakternakan, melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis peternakan, memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum peternakan, menyelenggarakan kewilayahan areal potensi peternakan, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana peternakikananrikanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perikanrikanrikanan, cc. mengkoordinasikan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi penyakit serta pengolahan hasilrikanan, perencanaan teknis operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman perikanan, pengelolaan operasional, pengawasan mutu dan perlindungikaikanan, melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis perikanan, memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum perikanan, menyelenggarakan kewilayahan areal potensi perikanan, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasaranatahanan pangan dan hortikultura paragraf kepala bidang ketahanan pangan dan hortikultura bidang ketahantanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang ketahanan pangan dan hortikultura mempunyai fungsi: jdih.pakpakbharatkab.go.id perencanaan teknis operasional urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, pengelolaan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, cc. mengkoordinasikan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura,ahanan pangan dan hortikulturatanian pangan dan hortikultura, melakukan pelayanan umum dan pelayanan teknis penyelenggaraan usaha dan produksi serta perlindungan pangan dan hortikultura,ukan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pangan dan hortikultura, melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perkumpulan petani pengguna air, melakukan perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, memberikan bimbingan penanganan panen dan pasca panen hasil tanaman pangan dan hortikultura, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja, dan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, memfasilitasi pengujian kaji terhadap terhadap varietas, pupuk, pestisida, il. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan urusan ketahanoo.ahanan pangan seksi ketahumuskan, melaksanakan dan menyelenggarakan urusan ketahanan pangan meliputi sumber daya dan produksi pangan serta ketersediaan dan analisa mutu pangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi ketahanan pangan mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional urusan ketahanan pangan, pengelolaan urusan ketahanan pangan, cc. mengkoordinasikan urusan ketahanan pangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusansi, mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan seksi: melaksanakan program dan kegiatan kewaspadaan produksi dan ketersediaan pangan, melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan cadangan ketersediapengkajian, pembinaan pengendalian keamanantanaman pangan dan hortikultura seksi pengembangan tanaman pangan dan horserta penanganan pasca panen hasil tanaman pangan dan hortikultura. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi: perencanaan teknis operasional urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, cc. mengkoordinasikan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikulturtanaman pangan dan hortikulturalaksanakan bimbingan teknismfasilitasi pelaksanaan pelayanan umumlimakoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang penyuluhan yang meliputi pembinaan, pembiayaan serta kesejahteraan penyuluh dan petani: perumusan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan, pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan, pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhbidang penyuluhan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang, mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan bidang, melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan), sertifikasi penyuluh secara berkelanjutan, melaksanakan pembinaan penyuluhan pertanian dan perikanan serta kelembagaan penyuluh dan petani dalam memfasilitasi sarana, prasarana serta pembiayaan, melaksanakan penyusunan program penyuluhan, melaksanakan penilaian dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan penyuluhan pertanian dan perikanan serta kelembagaan penyuluh dan petani, melaksanakan penilaian penyuluhan pertanian dan perikanan serta kelembagaan penyuluh dan petani, melaksanakan pembinaan penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan, melaksanakan pembinaan terhadap hasil supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan, merencanakan, melaksanakan penilaian peningkatanyuluhan pertanian dan perikanan seksi penyuluhan pertaniyang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan identifikasi potensi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, dan perikanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyuluhan pertanian dan perikanan mempunyai fungsi: perumusan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan seksi penyuluhan pertanian dan perikanan, pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan seksi penyuluhan pertanian dan perikanan, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan seksi penyuluhan pertanian dan perikanan, pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan seksi penyuluhan pertanian dan perikanyuluhan pertanian dan perikanan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi penyuluhan pertanian, dan perikanan, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan seksi penyuluhan pertanian, dan perikananseksi penyuluhan pertanian, dan perikaseksi penyuluhan pertanian, dan perikanan sebagais peningkatan seksi penyuluhan pertanian, dan perikanan serta menyiapkan bahan fasilitasi serta koordinasi penyusunan program, melaksanakan pengembangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan dan pelatihan, magang, pembinaan karir serta sertifikasi dan akreditasi penyuluhan pertanian dan perikanan, jdih.pakpakbharatkab.go.id membagi tugas pada seksi penyuluhan pertanian, dan perikanrencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan, il. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhyulu penyuluh dan petani seksi kelembagaan penyuluh dnyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan sistem penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh d dan petani mempunyai fungsi: perumusan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan seksi kelembagaan penyuluh dan petani, pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kelembagaan penyuluh dan petani, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan seksi kelembagaan penyuluh dan petani, pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan seksi kelembagaan penyuluh dan petanikelembagaan penyuluh dan petani mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi kelembagaan penyuluh dan petani, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan seluruh kepala seksi yang ada dalam rangka penyusunan program kerja dinas sebagaimana pedoman penyusunan rencana anggaran serta rencana kerja dalam seksi kelembagaan penyuluh dan petani untuk dijadikan dalam pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas seksi kelembagaan penyuluh dan petani dalam pmbinaan, bimbingan, pemantauan pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluh dan petani wilayah kabupaten meliputi database kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitasi kelembagaan, penataan dan penerapan standar kelembagaan penyuluh dan petani, melaksanakan penilaian terhadap kelembagaan penyuluh dan petani, menyusun dan menyiapkan monografi wilayahpimpinan sebagai bahanregistrasi dan legitimasi dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bagian kesatu kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dinas koperasi,bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan. jdih.pakpakbharatkab.go.id dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, cc. pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, mengkoordinasikan tugas tugas urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengperasi, usaha mikro, kecil dan menengahlingkungan opdrumuskan kebijakan teknis, pengelolaan dan pelayanan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka kelancaran tugas, menetapkan kebijakan pemberdayaan dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah tingkat kabupatendan perlindungan, merumuskan kebijakan teknis fasilitasi usaha industri yang meliputi pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah kabupaten, pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil, mikro dan menengah dan keterampilan bagi pengrajin dan pembinaan pejabat fungsional penyuluh industri dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan yang meliputi, memberikan fasilitas usaha dalam rangka mengembangkan industri kecil dan menengah daerah, pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah dan keterampilan bagi pengrajin, dan membina pejabat fungsional penyuluh industri dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, memberikan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologibidang industri, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan, il. menyusun rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan dan memberikan rekomendasi perizinan, pengamanan teknis atas tugas tugas pelaksanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan, menyelenggarakan pembinaan pengembangan koperasi, ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan daerah, oo. menyelenggarakan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk pengembangan industri pengolahan, menyelenggarakan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan bahan pokok masyarakat daerah serta barang dan jasa, menyelenggarakan pembinaan kemeterologian dan perlindungan konsumen, melaksanakan penyusunan serta pengendalian pembangunan dan pengembangan sistem pergudangan, menyelenggarakan pengawasan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umukoperasi, usaha mikro, kecil dan menengah paragraf sekretaris dinas sekretariat dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan meneng,operasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan administrasi, umum, kepegawaian serta, kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum, kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mengkoordinasikan urusan administrasi, umum,operasi, usaha mikro, kecil dan menengah,an klip), ruang perkant, pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan urusan administrasi,sub bagian administrasi, umum,surat kabarncatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin dinas, il.memonitor pajak pajak pribadi pegawai lingkungan dinas, jdih.pakpakbharatkab.go.id oo.survei serta program dan kegiatan rutin pembangunan bidang, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan, menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangangadakan seleksi terhadapidang, menyusun dan mempersiapkan laporan akhir tahun, renstra, senja dan klip operasi dan usaha mikro, kecil dan menengah paragraf kepalbina usaha, ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan kelembagaan, bina usaha, dan ekonomi kreatif: penyelenggaraan urusan kelembagaan, bina usaha, dan ekonomi kreatif: cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan, bina usaha, dan ekonomi kreatif: pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan, bina usaha, ekonomi kreatif:perasi dan usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai uraian tugas: simpan pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam (satu) kabupaten kota, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang, cc. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah'ngawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam unit pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam, ilmengkoordinasikan penerapan peraturan perundang undangan dan sanksi bagi koperasi, oo.'lembagaan seksi kelemb dan melaporkan urusan kelembagaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kelembagaan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan kelembagaan, penyelenggaraan urusan kelembagaan, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi, cc. menganalisa berkas pembubaran koperasi, merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan pengawasupaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasiusaha seksibina usaha. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina usaha mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan bina usaha, penyelenggaraan urusan bina usaha, pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan bina usahapendidikan, pelatihan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah menengah, cc. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro tingkat lokal maupun nasional, menganalisis data izin usaha mikro kecil ium),merencanakan pengembangan kewirausahaan. menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan usaha mikro kecil menengah, memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut bina usahbina usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah, il. menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja bina usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah,usaha koperasi dan usaha mikro kecilpola pendidikan, pelatihan dan pembiayaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah, melaksanakan pengumpulan bahan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunmelaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bina usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakbagi pembangunan, mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan bina usahaekonomi kreatif seksi ekonomi kreatifmpunyai fungsi: perencanaan operasional urusan ekonomi kreatif, penyelenggaraan urusan ekonomi kreatif, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi kreatif', pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi kreatif'ekonomi kreatiffasilitasi koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta promosi dan kemitraan koperasi dan usaha mikro kecil menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan seksi ekonomi kreatif, memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut sarana dan prasaranekonomi kreatif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja serta sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro kecil menengah, jdih.pakpakbharatkab.go.idkoperasi, usaha mikro, kecil danfasilitasi, kemitraan dan promosi usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah, melaksanakan pembinaan dan mengembangkan usaha daerah meliputi fasilitasi, kemitraan dan promosi, menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau dinas dalam peningkatil. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ekonomi kreatif koperasi dan usaha mikro kecil menengah, mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan perekonomianindustri dan perdagangan paragraf kepala bidang industri dan perdagangan bidang industri d. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang industri dan perdagangan mempunyai fungsi: perencanaan operasionalnyelenggaracc. pengendalijdih.pakpakbharatkab.go.id pelaporindustri dan perdagangankebijakan teknis bidang industri yang meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektronik, sandang, pangan dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyusun bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah daerah, menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kabupaten, mengelola fasilitasi kemitraan antara industri mikro, kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya kabupaten, mengelola fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha kabupaten, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan bina usaha industri dan pengembangan iklim usaha, merekomendasikan izin usaha industri: melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan industri, melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan industri melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan industri berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, merencanakan dan mengelola operasional kegiatan perdagangan dalam negeri, meteorologi legal, perdagangan luar negeri, dan fasilitasi perdagangan, memberikan rekomendasi teknis izin usaha perdagangan skala kabupaten, mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang perdagangan, oo. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi perdagangan skala kabupaten, serta pemantauan dan evaluasi perdagangan, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha perdagangan, menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, jdih.pakpakbharatkab.go.idyediaan dan penyaluran barang dan jasa, melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang jasa, bimbingan usaha dan promosi pameran, menyiapkan perumusan kebijakan teknis pasar dalam urusan pengembangan, fasilitasi dan pengelolaan pasar, merencanakan operasional kegiatan pasar yang meliputi usaha pemberdayaan dan pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengelola penyelenggaraan urusan pasar yang meliputi pengembangan dan pengelolaan pasar, menyusun kebijakan teknis operasional program pengelolaan pasar dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan pasar, aa. menyusun bahdalam pengelolaan pasar, bb. merumuskan standar pelayanan minimal pengelolaan pasar yang wajib dilaksanakan oleh daerah, cc. melakukan analisa dan evaluasi pengelolaan pasar dan penyusunan rencana tindak lanjut pengelolaan pasar berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, dd. menyelenggarakan pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar, eekepala dinas, ii. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan, ji:sarana dan teknologi industri seksi bina sarana dan teknologi industr kegiatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bina sarana dan teknologi industri mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan bina sarana dan teknologi industri, penyelenggaraan urusan bina sarana dan teknologi industri, jdih.pakpakbharatkab.go.id cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan bina sarana dan teknologi industri, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan bina sarana dan teknologi industrisarana dan teknologi industrirekomendasi teknis penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya daerah, cc. menyiapkan bahan bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin industri, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan bidang usaha industri, melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif dan industri yang berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi usaha industri, menyiapkan bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan ikm kabupaten, melaksanakan penyusunan tata ruang kabupaten bidang perindustrian dalam rangka pengembangan pusat pusat industri yang terintegrasi dan koordinasi, menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kabupaten,skala kabupaten, melaksanakan pembinaan bidang teknis dan pelayanan umum menyangkut pengembangan iklim usaha, il. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta informasi untuk promosi dan investasi bidang usaha industri, melakukan pembinaan dalam mewujudkan terjalinnya kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bibina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, penyelenggaraan urusan bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan bina usaha, melaksanakan pengelolaan kegiatan urusan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan internasional, pengembangan ekspor nasional dan pengawasan perdagangan, membuat rekomendasi teknis izin usaha perdagangan skala kabupaten, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, membuatmelaksanakan pembinaan perlindungan konsumen daerah, il. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten, melaksanakoo.sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala. paragraf kepala seksi pengelolaan dan pengembangan pasar seksi pengelolaan dan pengembangan pdataan dan retribusi serta kebersihan pasar. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan dan pengembangan pasar mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pengelolaan dan pengembangan pasar, penyelenggaraan urusan pengelolaan dan pengembangan pasar, cc. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan dan pengembangan pasar, pelaporan pelaksanaan kegiatan urusn pengembangan pasardan menyusuretribusi pasar serta kebersihan pasar, cc. menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pendataan dan retribusi pasar, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dalam urusan pendataan dan retribusi pasar, jdih.pakpakbharatkab.go.id melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku bidang pendataan dan retribusi, melaksanakan hasil hasil penetapan jumlah pendataan dan besaran retribusi: melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat pedagang terkait dengan urusan pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar, merencanakan operasional kegiatan pendataan dan retribusi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengelola penyelenggaraan urusan pendataan dan retribusi pasar, j . mengelola penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah bidang pendataan dan retribusi pasar serta kebersihan pasar, melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pendataan dan retribusi pasar serta kebersihan pasar, il. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pelaksanaan kebersihan pasar, menyusun penetapan kebijakan pemberdayaan petugas kebersihan dalam peningkatan kinerja petugas kebersihan, melaksanakan pemberdayaan petugas kebersihan yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, dan sumber daya manusia, oo. melaksanakan bimbingan dan perlindungan petugas kebersihan dalam rangka penyelenggaraan kebersihan pasar, menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam peningkatan kebersihan pasar, melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kebersihan pasar kecamatan dani dinas sosial bagian kesatu kepala dinas sosialjdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang sosial dan bidang tenaga kerja, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas sosial mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kerja, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial dan tenaga kerja, cc.sosial mempunyai uraian tugas: merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan tugas pokok dinas, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sosial dan tenaga kerja, cc. menetapkan program kerja dan rencana anggaran dinas, membuat perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kerja, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait untuk pengembangan kapasitas sosial dan tenaga kerja, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja, penyusunan program pembangunan dan pengembangan sosial dan tenaga kerja, melaksanakan pelayanan umum bidang sosial dan tenagasosial paragraf sekretaris dinas sekretariatsosialsosial lingkup dinas sosial, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedurjdih.pakpakbharatkab.go.idsosial paragraf kepalbidang sosial mempunyai fungsi: perencanaan operasionalnyelenggarcc. pengendalian pelaksanporan pelaksanaan pengendaliosialoperasional urusan bidang pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta jdih.pakpakbharatkab.go.id kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan pelayanan umum dan teknis bidang kegiatan sosial dalam rangka penyelenggaraan programyusun bahan perumusan penyelenggaraan kerjasamakoordinasimbinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), menyusun petunjuk teknis dalam pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), menyelenggarakan penanggulangan korban bencana, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksingawasan atas pelaksanaan urusangembangkan penyediaan sarana dan prasarana sosial, mengendalikan pelaksanaukan pembinaan umum drumuskan perencanaan pembangunan bidang sosial, mengendalikan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan pasca bencana, merumuskan pembinaan masyarakat daerah rawan bencana dan korban bencana, menyelenggarakan penanggulangan korbanjdih.pakpakbharatkab.go.id kepala seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial seksi pemberdayaan, bantuan d. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, penyelenggaraan urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, cc. pengendalian pelaksanaan urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, pelaporan pelaksanaan pengendalian urusan pemberdayaan, bantuan dan jami, bantuan dan jaminan sosial mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, merumuskan kebijakan teknis seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, cc. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, melaksanakan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), melaksanakan usaha kesejahteraan sosial, melaksanakan bimbingan usaha ekonomi keluarga miskin melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil kat), memverifikasi data dan pemberian bantuan program simpanan keluarga sejahtera asks), melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, melaksanakan pengendalian operasional seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan, bantuan dan jamindelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan melaksanakan tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pascarehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, cc. pengendalian pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, pelaporan pelaksanaan pengendalian urusan rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bhabilitasi dan penanggulangan pasca bencana mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, merumuskan kebijakan teknis seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, cc. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana, memverifikasi data dan pemberian bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan aspek) dan penyandang disabilitas (cacat), memverifikasi data dan pemberian bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar salut), melaksanakan pembinaan kepada usaha ekonomi produktif uep) dan kelompok usaha bersama kue): pembinaan dan rehabilitasi narkotika dan zat aditif lainnya napa): melakukan rehabilitasi sosial terhadap rumah tidak layak huni rth), menyelenggarakan rehabilitasi sosial terhadap tuna susila, melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap wanita rawan sosial ekonomi wise), menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan pasca bencana, il. menyelenggarakan pembinaan masyarakat daerah rawan bencana dan korban pasca bencana, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan pemberian bantuan kepada korban pasca bencana, melaksanakan program pengurus utamakan gender pug), oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial seksi kelembagafungsi: perencanaan operasional urusan kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, penyelenggaraan urusan kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, cc. pengendalian pelaksanaan urusan kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pelaporan pelaksanaan pengendalian urusanuraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, merumuskan kebijakan teknis seksi kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, cc. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, menghimpun dana sosial dari lembaga atau donatur untuk penyelenggaraan bantuan sosial, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengembangkan penataan kelembagaan meliputi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), taruna siaga bencana tagawa),lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3),dan dunia usaha lintas sektor, melakukan inventarisasi lembaga swadaya masyarakat lsm) yang menangani masalah kesejahteraan sosial, memberi bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial,, j . mendorong tumbuh dan berkembangnya panti sosial, menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan, il. mengumpulkan data pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran dan keluarganya, melakukan pembangunan, pemugaran dan pemeliharaan taman makam pahlawan tmp) dan taman pemakaman umum tpu) serta tugu pemekaran, menyelenggarakan kegiatan program hari hari besar kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, oo. melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera pandu gempita), melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawatenaga kerja paragraf kepalusunacc. penyelenggaramberigendalilaksanaan evaluasi dan pelaportenaga kerja mempunyai uraian tugas: menyusuusuelenggarakjdih.pakpakbharatkab.go.id menyelenggarakgendalisanakan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi tingkat perusahaan, dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, menyusun bahan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas dan peningkatan produktivitas wilayah kabupaten, menyusun bahan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja, j . menyelenggarakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, menyusun pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan lowongan kerja, il. memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan, menyusun bahan penerbitan rekomendasi izin operasional tenaga kerja sarjana luar negeri, tenaga kerja sarjana indonesia, lembaga sukarela indonesia yang akan beroperasi pada (satu) kabupaten, menyusun bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sarjana dan lembaga sukarela, oo. menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan atau peraturan lainnya urusan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitasukan pembinaan teknis penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja dan penyaluran tenaga kerja, melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan tenaga kerja berdasarkan hasil analisa devaluasi dan pelapor petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulislatihan tenaga kerja dan kewirausahaan seksi pelatihan tenaga kerja dan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan mempunyai fungsi: penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugasusunan program kerja dan rencanacc. penyelenggaramberian perizinpelayanan umumgendalilaksanaan evaluasi dan pelaportihan tenaga kerja dan kewirausahaan mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kebijakan teknis dan menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan kerja dan kewirausahaan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis program pemasangan, menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemasangnyusun kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan koordinasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai latihan kerja blk) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkusun perencanaan pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan, menyiapkan dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensnginventarisasi kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi pelatihan tenaga kerja dan kewirausahlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial seksi perlindungan ketenagakerjaan dperlindungan ketenagakerjaan,rselisihan tenagafungsi: penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, penyusunan program kerja dan rencana urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, cc. penyelenggaraan urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, pemberian perizinan urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, pengendalian kegiatan meliputi urusan perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi urusanuraian tugas: menyusun perencanaan seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, merencan serta pada perusahaan swasta bumn, pembuatan perjanjian kerja,sourcing:,kukansanakan koordinasi dengan bpjs ketenagakerjaan, il.sama phk), melakukan inventarisasi dan pendataan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama lks) bipartita, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrialb dinas komunikasi dan informatika bagian kesatu kepala dinas komunikasi dan informatikateknis pada, cc. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikmbantu bupati dalam pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik,, menyiapkan bahan bahan ipjp, rpm dan rkd dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sebagai bahan penyusunan ipjp, rpm dan rkd kabupaten, membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan dinas komunikasi dan informatika, mengelola administrasi umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi penatalaksanaan dinas, menyelenggarakan pembinaan kewenangan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan bupati, yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi, daerah dan pihak lain, memberi pedoman kebijakan teknis perijinan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengelola dan mengendalikan sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sesuai dengan perundang undangan yang berlaku: melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal dalam komunikasi dan informatika, membina dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas komunikasi dan informatika, il. memberikan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, televise dan stasion relayomunikasi dan informatikasekretaris dinasekretaris dina dan keuangan, pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian dan keuangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan kepegawaian dan keuangan, mengkoordinasikan urusan administrasi, umum danjdih.pakpakbharatkab.go.id menghimpun berbagai peraturan ddaer, melaksanakan penyusunajdih.pakpakbharatkab.go.idmunikasi dan informatika paragraf kepalrencanaan operasional urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik, pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik, cc. mengkoordinasikan pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengolahmbantu kepala dinas dibidang tugasnya, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dibidang komunikasi dan informatika, cc. merencanakan operasional bidang komunikasi dan informatikajdih.pakpakbharatkab.go.id mengil.televisi dan stasion relayanalisa dan mengkaji aspirasi masyarakat terhadap masukan: melaksanakan tugas tugas yang dilimpahkan kepala dinas sebagai pengguna anggaran apbd pada dinas komunikasi dan inforgumpulkan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala kabupatearana prasarana telekomunikasi dan informatika seksi sarana prasarana telesarana dan prasarana komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sarana prasarana telekomunikasi dan informatika mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika, mengkoordinasikan pengelolaan urusan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika, cc. pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika, pelaporan pengelolaan urusan sarana prasarana teletelekomunikasi dan informatikapeningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi, mengumpulkan kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi, melaksanakan tugas bidang pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi, memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, melaksanakan pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala kabupatenjdih.pakpakbharatkab.go.idrakat. menyiapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringannya yang bersifat lokal, menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat khusus, il. melaksanakan penyusunanlaksanakan penyusunapemberdayaan komunikasi sosial skala kabupatelolaan data dan elektronik seksi pengelolaan data dan elektronlolaan data dan elektronik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan data dan elektronik mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pengelolaan data dan elektronik, pengelolaan urusan pengelolaan data dan elektronik, cc. mengkoordinasikan pengelolaan data dan elektronik, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan pengelolata dan elektronnyiapkan bahan bahan perumusan program dan kegiatan usaha menyangkut pengelolaan data dan elektronik, cc. mengumpulkan kebijakan teknis bidang peningkatan, pengembangan dan pengelolaan data dan elektronik, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan dan peningkatan pengelolaan data dan elektronik, melaksanakan tugas bidang peningkatan pengelolaan data dan elektronik, memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut peningkatan pengelolaan data dan elektronik, melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap peningkatan pengelolaan data dan elektronik,arakat tentang peningkatan pengelolaan data dan elektronik: menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan pengelolaan data dan elektroniputan, pemberitaan dan dokumentasi seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentiputan, pemberitaan dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentasi mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, pengelolaan urusan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, cc. mengkoordinasikan pengelolaan urusan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, pelaporan pengelolaan urusan peliputan, pemberitaan dan dokumentasiiputan, pemberitaan dan dokumentasigembangan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pada dinas komunikasi dan informatika, cc. menyusun bahan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, menyiapkan dan menyusun bahan penyelenggaraan pengembangan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi, menyiapkan bahan penyelenggaraan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi yang bersifat khusus, menyiapkan dandan menyusuteknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten, menyelenggarakan teknis pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, televisi dan stasion relayiapkan bahan analisa urusan media dan informasi, il. melaksanakan teknis diseminasi informasi nasional, melaksanakan teknis pengawasan dan penerbitan film dan radio, melaksanakan informasi keliling, oo. melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten, menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan program dan penyelenggaraan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisional dan media baru: melaksanakan teknis penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baliho, billboard dan gambar dinding, melaksanakan teknis penelitian dan pengembangan teknologi informasi, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan media dan informasandian dan statistik paragraf kepalangelola, mengkoordinasikan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta mengevaluasi dan melaporkan urusan persandian dan statistik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang persandian dan statistik mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan persandian dan statistik, pengelolaan urusan persandian dan statistik, cc. mengkoordinasikan pengelolaan urusan persandian dan statistik, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan persandian dan statistik, pelaporan pengelolaan urusan persandian dnyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang persandian dan statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang persandian, cc. menyusun penetapan kinerja dibidang persandian, melaksanakan pembinaan dan pengendalian dibidang persandian, menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknis dibidang persandian, menyelenggarakan pengembangan sistem database dan pelaporan data base pemerintah kabupaten pakpak bharat, menyelenggarakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian, menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sistem persandian,il. merencanajdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkaoo.dukungan penyelenggaraan surveigkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dibidang persandian dan statistik, merencanakan operasional bidang persandian danumpulkan kebijakan teknis bidang persandian dan statistik, memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, aabb. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris, ccurusan persandirencanaan operasional urusan persandian, pengelolaan urusan persandian, mengkoordinasikan pengelolaan urusan persandian, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan persandian, pelaporan pengelolaan urusan persandsandikebijakan teknis pengelolaan dan pelaksanaan urusan persandian, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknis dibidang persandian, melaksanakan pengembangan sistem data base dan pelaporan data base pemerintah kabupaten pakpak bharat,, melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem persandian, melaksanngevaluasi dan melaporkan urusan statistik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi statistik mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan statistik, pengelolaan urusan statistik, cc. mengkoordinasikan pengelolaan urusan statistik, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan statistik, jdih.pakpakbharatkab.go.id pelaporan pengelolaan urustatistlaksanakan kegiatan urusan data dan statistik yangmenyusuyyusun rencana strategis, dan rencana kerja bidang statistik, il. menyusun rencana operasional bidangoo. mengumpulkan kebijakan teknis bidang statistikkependudukan dan pencatatan sipiljdih.pakpakbharatkab.go.idurusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan pengolahan data serta pengkajian kependudukurusan kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan data dan pengkajian kependudukan, penyelenggaracc. pembinaan pelaksanaan tugas, evaluasi,mengkoordinasik. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai uraian tugas: perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi umum meliputi penatalaksanaan, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, membina dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas, membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarananyelenggarakan kebijakan teknis pemberian penerbitan izin dan pelayanan umum urusan kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi, perencanaan, penatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan aset daerah lingkungan dinas, mengendalikan pengelolaan anggaran pada dinas, menyelengarakan pengawasan dan pengendalian atas pengunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan dinas, il. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran urusan kependudukan dan pencatatan sipimberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. bagian kedua sekretariat dinas paragraf sekretaris dinas sekretariatsekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipilmasing masing bidang, cc. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dokumentasi, serta perlengkapan, perbekalan dan alat alat tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan penandatanganan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, pendataanlakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanajdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan penyusunan,pelaksanaan tugas lainnyandelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan.rencanaan operasional urusan perencanaan dan keuangan, pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, cc. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, urusan perencanaan dan keuangan, mengkoordinasikan urusan perencanaan dan keuangan. dalam: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, menyusun bahan renstra dan senja dari masing masing bidang, cc. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bahan data untuk menyusun rencana kerja tahunan, melakukan bahan penyiapan bahan koordinasi dan penyusun rencana survei, serta program kegiatan rutin bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas, mengumpulkan bahan penyusunan ipjp, rpm, ikm dan rkd dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan penyusun ipjp, rpm, ikm dan rkd kabupaten, menghimpun, menyelaraskan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing masing bidang, menghimpun rka dan dpa, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan dari masing masing bidang, menyusun dan melaporkan kegiatan akhir tahun, renstra, senja, dan klip opd, serta laporan pelaksanaan tugas lainnya, jdih.pakpakbharatkab.go.id il. melakukan laporan inventaris barang milik negara daerah lingkungan dinas, melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaboo.m, tetap dan akuntansi selain kas: menyusun laporanyusunan daftar barang milik dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurut penggolongan dan kodifikasi barang, melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkungan dinas, melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinasrencanaan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, cc. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, mengkoordinasikan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelapor, kegiatan dan anggaran rencana seksi, menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan, menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas, melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk dan keluar, pengaturan pencatatan kegiatan jadwal dinas, melaksanakan urusan administrasi perkantoran dan kepegawai tamu dan keprotokolan, melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji lingkungan dinas, mempersiapkan administrasi daftar urut kepegawaian duk) usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian serta pendidikan dan pelatihan pegawai, melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi dan data pegawai lingkungan dinas, il. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai lingkungan dinas, menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris kantor, dan usulan penghapusan barang perlengkapan meliputi, gedung, perabotan, alat kantor dan mobilitas: mempersiapkan usulan penghapusan barang perlengkapan dinas, oo. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara daerah lingkungan dinasprestasi kerja terhadap bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai, melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. bagian ketiga bidang pelayanan administrasi kependudukan paragrafayanan administrasi kependudukan, identitas, mutasi penduduk dan pencatatan sipilayanan administrasi kependudukan, mutasi penduduk dan pencatatan sipil, penyelenggaradalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala kepala bidang pelayanan administrasi kependudukanadministrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk mutasi dan mobilitas penduduk, melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaran bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, melaksanakan penyusunencatatan dan pemutakhiran biodatataan penduduk rentan administrasi kependudukan, melaksanakan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kependudukan skala kabupaten, il. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pencatatan sipil, menyelenggarakan penyuluhan pencatatan sipil, merencanakan operasional penataan, penetapan, rencana dan proyeksi pelayanan urusan pencatatan sipil, oo. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten, menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpelayanan pencatatan sipil, jdih.pakpakbharatkab.go.idlingkungan tugasadministrasi kependudukan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pelayanan administrasi kependudukan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan pendaftaran penduduk dan mutasi penduduk, penyelenggaraan urusan pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan mutasi penduduk dan mutasi penduduk, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan pendaftaran pendudukbijakan teknis pengelolaan administrasi kependudukan, memfasilitasi pengelolaan pelayanan umum penyelengaraan urusan pendaftaran penduduk, melaksanakan verifikasi, validasi penerbitan dokumen kependudukan meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dalam urusan administrasi pendaftaran penduduk, merencanakan operasional, memmelaksanakan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan, melaksanakan pendaftaran penduduk yang berada luar negeri, melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, j . melaksanakan fasilitjdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten, il. menyiapkan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan verifikasi dan validasi penerbitan dokumen surat pindah datang, menyiapkan bahan penetapan kebijakan mutasi dan mobilitas penduduk skala kabupaten, merencanakan operasional fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervised dan konsultasi pelaksanaan mutasi dan mobilitas penduduk skala kabupaten, melaksanakan pelayanan mutasi dan mobilitas penduduk dalam sistem administrasi penduduk skala kabupaten, melaksanakan pendaftaran perubahan alamat, melaksanakan pendaftaran pindah datang penduduk dalam daerah, menyiapkan bahan bahan penerbitan surat keterangan pindah, pindah datang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporadministrasi kependudukan, mengevaluasi, masalahterhadap atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai, membuatpencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi: perencanaan operasional, urusan pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan urusan pelayanan pencatatan sipil, cc. mengkoordinasikan urusan pelayanan pencatatan sipil, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pelayanan pencatatan sipil, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan pencatatan sipil mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan anggaran seksi, mengumpulkan dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dalamkebijakan teknis pengelolaan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanalaksanakan kegiatan pengolahan dokumentasi dan inventaris dokumen perubahan dan pembatalan dokumen perubahan dan pembatalan dokumenyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menghimpun dan mengolah data evaluasi program dan kegiatan dalam bidang administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, melaksanakan fasilitas bimbingan teknis advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaanpelayanan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, il. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisi permasalahan dilingkupi tugasnya dan mencari pemecahanoo. membuat danndokumentasian dokumen penduduk seksi pendokumentasian dokumedan jdih.pakpakbharatkab.go.id melaporkan urusan pendokumentasian administrasi penduduk dan pencatatan sipil. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pendokumentasian dokumen penduduk mempunyai fungsi: perencanaan operasional, urusan pendokumentasian dokumen penduduk, penyelenggaraan urusan pendokumentasian dokumen penduduk, cc. mengkoordinasikan urusan pendokumentasian dokumen penduduk, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pendokumentasian dokumen penduduk, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pendokumentasian dokumen penduduk mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, melaksanakan operasional urusan pendokumentasian administrasi penduduk meliputi pendaftaran penduduk mutasi dan mobilitas penduduk dan pencatatan sipil: melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan seksi pendokumentasian dokumen penduduk, menyelenggarakan kegiatan pendokumentasian administrasi penduduk dan pencatatan sipil, melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan pendokumentasian pendudukroses pendokumentasian administrasi penduduk dan pencatatan sipil, merencanakan operasional tahapan penataan, penetapan, rencana dan proyeksi dokumentasi pelayanan urusan pendaftaran penduduk pencatatan sipil, menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan dokumentasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala kabupaten, menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap hasil dokumentasi penyelenggaraan pendaftaran pendudukdokumentasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya, iljdih.pakpakbharatkab.go.id bagian keempat bidang pihak dan pemanfaatan data paragraf kepala bidang pihak dan pemanfaatan data bidang pihakteknologi informasi dan pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pihak dan pemanfaatan data mempunyai fungsi: perencanaan operasional, urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan,teknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pihak dan pemanfaatan datateknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan, melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknisyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lain pengolahan data kependudukan, merencanakan operasional pembangunan replikasi data kependudukan kabupaten, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengolahan data kependudukan skala kabupaten, merencanakan operasionalggunaan akses informasi administrasi kependudukan, menyusun program pembangunan database kependudukan, j . menganalisa persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung, penyelenggaraan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten, il. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporinformasi administrasi kependudukan seksi informafungsi: perencanaan operasional, urusan seksi informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan urusan seksi informasi administrasi kependudukan, cc. mengkoordinasikan urusan seksi informasi administrasi kependudukan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan seksiadministrasi kependudukan, cc. menyusun dan merencanakan pedoman dan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi kependudukan, melaksanakan fasilitasi, advokasi, supervised, dannyiapan database kependudukan, melakukan penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan sdm sebagai pengelola informasi administrasi kependudukan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan, menyiapkan bahan laporan administrasi kependudukan secara periodikpengelolaan dan penyajian data seksi pengelolaan dan penyajian ddata kependudukan, meliputi teknologi informasi dan penyajian data. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan dan penyajian data mempunyai fungsi: perencanaan operasional, urusan seksi pengelolaan dan penyajian data, penyelenggaraan urusan seksi pengelolaan dan penyajian data, cc.seksi pengelolaan dan penyajian data. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan dan penyajian datainformasi administrasi kependudukan, cc. menyusun dan merencanakan pembangunan bank data kependudukan daerah serta tempat perekaman data kependudukan kecamatan, menyusun dan merencanakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan mulai dari tingkat desa kecamatan dan kabupaten, mengembangkan sarana dan media informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem informasi kependudukan, menginventarisasi kegiatan pendaftaran penduduk penerbitan nomor induk kependudukan, surat keterangan pindah, pencatatan mutasi penduduk, perubahan serta penyajian data administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyiapkan bahan laporan kinerja pembangunanpenyajian data kependudukan skala kabupaten, menyiapkan bahan penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan serta penyerangan kebijakberkedudukankerjasama, dan inovasi pelayananrencanaan operasional, urusan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan, penyelenggaraan urusan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan, cc. mengkoordinasikan urusan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan seksiuraian tugas: menyusun program kerja kegiatan dan anggaran seksi, pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi antar instansi terkait dan lembaga pemerintah non departemen, pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, melaksanakan sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, pelaksanaan komunikasi informasi, dan edukasi secara langsung kepada masyarakat, pemberian saran dan pertimbangan hasil telaahan staf laporan dan analisa sesuai dengan bidang dan tugasnya, melaksanakan kerjasama pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan bidang terkait, menyiapkan bahan laporan kinerjakerjasama, bab dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagian kesatu kepaladipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada bawah dan bertanggung jdih.pakpakbharatkab.go.id satu pintu, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidangcc. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaran pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi, merumuskan rencana pembangunan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi, memfasilitasi penyelenggaran program, kesekretariatan,, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informjdih.pakpakbharatkab.go.idnanaman modal dan pelayanan perizisekretaris penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintuanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintujdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.id cc. pengendalian, evaluasi dan pelapormelaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran rka) danjdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.idpenanaman modal pelayanan terpadu satu pintu meliputi ketatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penanaman modal mempunyai fungsi: jdih.pakpakbharatkab.go.id dan seksi kebijakan dan promosi, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi kerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promosi, pelaksanaan, dalamlaksanakan pengkajian bahan perumuskebijakan teknispedoman penyelenggaraan seksi kerjasama dan penanaman modal danoordinasipembinaan seksi kerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaerjasama seksi kerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan seksi kerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promosikerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promoskerjasama dan penanaman modal dan seksi kebijakan dan promorjasama dan penanaman modal seksi kerjasama dan penanaman modrjasama dan penanaman modal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerjasama dan penanaman mod, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi kerjasama dan penanaman modal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan seksi kerjasama dan penanaman modal, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerjasama dan penanaman modal mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi kerjasama dan penanaman modal, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi seksi kerjasama dan penanaman modal, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi kerjasama dan penanaman modal, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan seksi kerjasama danmantauan, pembinaan, pengawasan dalam rangka kerjasama bidangan penanaman modal, il. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi bidang kerjasama dan penanaman modal, melaksanakan ketatausahaan bidang kerjasama dan penanaman modal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan penanaman modal, oo. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidentalijakan dan promosi seksi kebijakan dan promomelaksanakan penyusunan bahan pengkajibijakan dan promosi.bijakan dan promosi, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi kebijakan dan promosi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan seksi kebijakan dan promosi,uraian: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan promosi daerah, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkaji dan prioritas tinggi, melaksanakan penyusunan padjdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal luar fasilitas dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan produk hukum daerah pada bidang penanaman modal, il. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal, melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal daerah, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak penanaman modal dalam dan luar negerseksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan ketatausahaan seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas seksi kebijakan dan promosi, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental:izinan dan non perizinan paragraf kepalaizinan dan non perizinan secara terpadu. dalam melaksanbidang perizinan dan non perizinan, jdih.pakpakbharatkab.go.id pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang perizinan dan non perizinan, cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan non perizinan. dalamlaksanakan pengkajian perumusan program kerja bidang perizinan dan non perizinan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang perizinan dan non perizinan, melaksanakan pengkajian bahan koordinasi bidang perizinan dan non perizinan, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan bidang perizinan dan non dan no dan non perizinan, melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perizinan dan non perizinan, il. melaksanakan pengendalian ketatausahaan bidang perizinan dan non perizinan, melaksanakayanan dan penetapan seksi pelayanjdih.pakpakbharatkab.go.id pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan bidang pelayanan dan penetapan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan dan penetappelayanan dan penetapan, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi pelayanan dan penetapan, cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan seksi pelayanan dan penetapan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan dan penetapan mempunyai uraian tugas: melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja seksi pelayanan dan penetapan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi pelayanan dan penetapan, melaksanakan pengkajian bahan koordinasi seksi pelayanan dan penetapan, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan seksi pelayanan dan penetapan, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja seksi pelayanan dan penetapan, melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan seksi pelayanan dan penetappelayanan dan penetapan,: pelaksanaan teknis operasional pelayanan perizinanseksi pelayanan dan penetapmonitoring, evaluasi dan penyuluhan seksi monitoring evaluasirta penyuluhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi monitoring, evaluasi dan penyuluhmonitoring, evaluasi dan penyuluhan bidang perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi monitoring, evaluasi dan penyuluhan bidang perizinan dan non perizinan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan seksi monitoring, evaluasi dan penyuluhan perizinan dan non perizinan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi monitoring evaluasi dan penyuluhan mempunyai uraian tugas: melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja seksi monitoring evaluasi dan penyuluhan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi monitoring evaluasi dan penyuluhan, melaksanakan pengkajian bahan koordinasi seksi monitoring evaluasi dan penyuluhan, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan seksi monitoring evaluasi dan penyuluhan, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja seksi monitoring evaluasiseksi monitoring evaluasi dan penyuluhmonitoring evaluasi dan penyuluhan, melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasimonitoring evaluasi dan penyulundalian data dan informasi paragraf kepala bidang pengendalian data dan informasi bidang pengendalian datagendalian data dan informasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengendaliangendalian data dan informasi, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang pengendalian data dan informasi, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengendalian data dan informasi mempunyai uraian tugas: melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang pengendalian data dan informasi, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian data dan informasingendalian data dan informasi, melaksanakan pengkajian bahan koordinasi bidang pengendalian data dan informasi, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan bidang pengendalian data dan informasi, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja bidang pengendalian data dan informasi, melaksanakan pengkajian bahan kerjasama bidang pengendalita dan informasi,jdih.pakpakbharatkab.go.idil.gendalian data danta dan informdata dan informasi seksi data dandata dan informasi, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi data dan informasi, cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan data dan informasi. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi data dan informasi mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi data dan informasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi seksi data dan informasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi data dan informasi, penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan seksi data dan informasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan informasi dan data, jdih.pakpakbharatkab.go.idkoordinasi dengan unit kerjaaduan dan pengendalian seksi pengadupengaduan dan pengendalian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengadupengaduan dan pengendalian, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan seksi pengaduan dan pengendalian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan dan pengendalian. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengaduan dan pengendalian mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengaduan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi seksi pengaduan dan pengendalian, melakukan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis seksi pengaduan dan pengendalian, jdih.pakpakbharatkab.go.id penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan seksi pengaduan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan seksi pengaduan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian pengadumelaksanakan tugas operasional seksi pengaduan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi bidang pelayanan informasi dan pengaduan, melaksanakan ketatausahaan seksi pengaduan dan pengendalian, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengaduan dan pengendalian, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insident dinas pariwisata bagian kesatu kepala dinas pariwisataariwisata dan kebudayaan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pariwisata mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata, jdih.pakpakbharatkab.go.idupt serta jabatan fungsional, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknisgkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaran pemerintahrumuskan rencana pembangunmfasilitasi penyelenggaran program, kesekretariatan,lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian kedua sekretariat dinas paragraf sekretaris dinas sekretariat dinasjdih.pakpakbharatkab.go.id administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada dinas pariwisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas pariwisataariwisatajdih.pakpakbharatkab.go.idpengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan, penyediaan alat tulis kantor danmelaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat, il. melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan danoo. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran rka), dpa dinas, melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai lingkungan dinas, mempersiapkan administrasi duk usul kenaikan pangkat dilingkungan dinas, menghimpun berbagai peraturan perundang undangan bidang keuangan dan kepegawaianpariwisatebudayaan dan pariwisata meliputi ketatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup dinas pariwisata, melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang pariwisata dan kebudayaanpimpinanparagraf kepalaariwisata dengan bidang pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang dan promosi pariwisata, pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan pariwisata dan promosi dporariwisata mempunyai uraian tugas: menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran bidang, menyiapkan bahan bahan perumusan program dan kegiatan usaha menyangkut pengembangan wisata dan pemasaran wisata, cc. merencanakan operasional kegiatan urusan pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosimenyangkut program kebijakan dan promosi wisata dalam rangka kelancaran tugas, menghimpun bahan bahan ipjp dan rpm urusan pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosi pariwisata sebagai bahan penyusunan ipjp dan rpm kabupaten, mengelola dan menganalisa kegiatan yang berkaitan dengan urusan pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosi pariwisata, menyusun bahan bahan untuk penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional, jdih.pakpakbharatkab.go.id, menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata, il. menyusun kajian rekomendasi teknis dan pembinaan izinmungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata, oo. melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi atau multistakeholder,dibidang pariwisata kabupatenpariwisata seksi pengembangengembangan wisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan, pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan, jdih.pakpakbharatkab.go.id, pelaporan pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangpariwisata mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi,urusandalam pengembangan sistem inform, menyiapkan bahan kajian rekomendasi teknis dan pembinaan izin terhadapmelaksan, menyusun bahan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata, melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerjasama destinasi pariwisata, il.pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata, oo. menyusun bahan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi parilaksanakan sertifikasi dan pemberian kajian rekomendasi teknis dan pembinaan izin operasi pramuwisata, jdih.pakpakbharatkab.go.id melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provromosi wisata seksi promosiromosi wisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi promosi wisata mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pariwisata dengan garapan promosi pariwisata, pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan promosi pariwisata, cc. mengkoordinasikan pengelolaan urusan pariwisata dengan garapromosi pariwisata, pelaporan pengelolaan urusan pariwisata dengan garapwisata mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi, merencanakan kegiatan seksi urusan pariwisata bidang garapan promosi, cc.garapan promosi pariwisata, menghimpun, menganalisa dan menyusun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dalam urusan pariwisata bidang garapan promosi pariwisata, jdih.pakpakbharatkab.go.idromosi, menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata, partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya dan pariwisata, menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan widya wisatasama promosi pariwisata, menghimpun dan mempersiapkan bahan bahan untuk penyusunan pedoman partisipasi pada pameran budaya daerah dan widya wisata, j .il. melaksanakan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata, melaksanakan kegiat, oo.melaksanakan event promosi pariwisanasional dan penetapan taglinebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang kebudayaankepurbakalaan dan permusuhan, pengelolaan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan, cc. mengkoordinasikan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah,budayaan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang, mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya, cc. menyusun rencana program bidang pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya, menyiapkan rancangan naskah dinas, peraturan, keputusan, instruksi dan penghimpunan peraturan perundang undangan dibidang pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya, melaksanakan pembinaan, penggalian, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya, menyusun rencana dan melaksanakan kemitraan dengan pihak lain dalam pembinaan, penggalian dan pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagarjdih.pakpakbharatkab.go.idmuseum dan kepurbakalaan seksi museum dan kepurbakal tugas, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan tradisi, sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan bidang kebudayaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi museum dan kepurbakalaan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan kepurbakalaan dan permusuhan, pengelolaan urusan kepurbakalaan dan permusuhan, cc. mengkoordinasikan urusan kepurbakalaan dan permusuhan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusanmuseum dan kepurbakalagumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis rencana program seksi museum dan kepurbakalaan, menyiapkan bahan dan melakukan pelestarian sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan, melakukan kerjasama dengan pihak lain, lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan benda benda sejarah, kepurbakalaan dan permusuhan, mempromosikan benda benda cagar budaya kabupaten, mendirikan balai budaya sebagai tempat penyimpanan cagar budaya dan pengembangan seni adat budayudaya dan seni seksi budaya dan se, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan kebudayaan dan kesenian dalam pelaksanaan tugas perlindungan, pembinaan, pengembangan budaya dan seni, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi budaya dan senipengelolaan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, mengkoordinasikan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarudaya dan seni mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi, menyiapkan bahan bahan perumusan program dan kegiatan yang menyangkut pengembangan kebudayaan dan kesenian, cc. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan kebudayaan dan keseniankebudayaan dan kesenian, melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian, membina lembaga lembaga adat, menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam penggalian nilai nilai budaya dan seni: menyiapkan bahan dan melakukan pelestarian, pengembangan budaya dan seni lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan, melakukan kerjasama dengan pihak lain, lembaga pendidikan maupun instansi terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya dan seni, memberi pembinaan kepada grup sanggar seni dani dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak bagian kesatu kepala dinas pemberdayaan masyarakat, desa,yang bersifat spesifik dalamfungsi: perumusan kebijakan teknilaksanaan tugauraian tugas: menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas, menetapkan kebijakan teknis dan operasional dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, pemerintahan desa dan keluarga berencana, cc. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh aparatur agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang, menyampaikan usul, pertimbangan, saran kepada bupati menyangkut kebutuhan personil, anggaran dan aset lingkungan dinas, jdih.pakpakbharatkab.go.id menerbitkan kenaikan kenaikan gaji berkala dan cuti, meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting lingkungan dinas, menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada bupati terhadap pelaksanaan dan langkah langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugasmberdayaan masyarakat, desa,serta memberikan pelayanan administratifuraian tugas: menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas, cc. menyusun program teknis bidang ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan dan administrasi lainnya lingkungan dinas, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dinas, rancangan peraturan daerah, konsep peraturan bupati keputusan bupati dan konsep keputusan kepala dinas serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, pemerintahan desa dan keluarga berencana, mengelola inventaris dinas, meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengawasan termasuk pengelolaan perbekalan, melaksanakan ketatausahaan dinas, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi serta urusan rumah tangga lainnya, melaksanakan ketatausahaan keuangan dinas, meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban, melaksanakan pendataan atas inventaris dinas, j . mengkoordinasikan penyusunan bahan usulan penghapusan barang, melaksanakan pembinaan terhadap pegawai lingkungan dinas, il. menyusun laporan dinas yang dikoordinasikan dengan masing masingkepalaerumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, pembinaan bendahara, pengelolaan dan ketatausahaan serta pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian dinasadministrasi, umum, keuangan dan kepegawaian, pengelolaan urusan administrasi, umum, keuangan dan kepegawaian, cc. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, urusan administrasi, umum, keuangan dan kepegawaian, mengkoordinasikan urusan administrasi, umum, keuangan, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, menyusu, menyiapkan administrasi kepegawaian, meliputi formasi, mutasi, pembinaan, kesejahteraan pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun dan registrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan urusan ketatausahaan, penatalaksanaan dan rumah tangga dinas, melaksanakan urusan perlengkapan meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris dinas, melaksanakan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor, melaksanakan ketatausahaan keuangan dinas, meneliti dan mengawasi penagihan penyetoran pajak pn ph)), meneliti dan mengawasi pembayaran atas tagihan tagihan sepanjang dari dana yang tersedia pada anggaran belanja tahun yang bersangkutan, meneliti dan mengawasi pembuatan daftar gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, memantau pembayaran gaji dan pembayaran lainnya kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan mutasi gaji pegawai, menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlakurogram dan perencanaan dinas, penyiapan bahan bahan evaluasi program kegiatan serta fasilitasi penyusunan pelaporan dinas, dan pelaporan,gumpulkan dan menyiapkan bahan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan perencanaan dinas, mengumpulkan bahan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kegiatan dinas, melaksanakan pencatatan, pengolahan dan analisa data dari tiap bidang lingkungan dinas untuk bahan penyusunan anggaran dinas, mengumpulkan bahan bahan dari masing masing satuan organisasi dilingkungan dinas dalam rangka penyusunan laporan program kegiatan dinas, menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemberian usul, pertimbangan, saran, pendapat kepada kepala dinas tentang kebijakan serta langkah langkah yang perlu diambil, menetapkan dan menerbitkan penilaian sasaran kerja pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawpemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan desa paragraf kepalserta pengawasan urusan program dan kebijakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam melaksanakan tugas pokokfungsi: perencanaan operasional urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, cc. mengkoordinasikan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan desa duraian tugas: merencanakan, menyusun program kerja dan kegiatan bidang, merumuskan kebijakan daerah dan teknis dalam lingkup pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, cc. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program kelembagaan masyarakat desa, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program kelembagaan masyarakat desa dan swadaya masyarakat, penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kelembagaan masyarakat desa, sarana prasarana dan teknologi tepat guna, pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa, melakukan koordinasi dengan sekretaris dan atau atasan dan bidang terkait lainnya dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan pelayanan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakaserta melaksanakan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desrencanaan operasional urusan pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan urusan pemberdayaan masyarakat desa, cc. mengkoordinasikan urusan pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusmasyarakat dan desamberdayaan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna, merumuskan pelaksanaan analisa monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi desa dan usaha ekonomi masyarakat desa, mengevaluasi bahan usulan program dan kegiatan serta memfasilitasi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana umum, menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta memfasilitasi peningkatan sumber ekonomi masyarakatjdih.pakpakbharatkab.go.id paragraf kepala seksi pemerintahan desa kepala seksi pemerintahdan perencanaan, penyiapan bahan bahan evaluasi program kegiatan seksidesacc. mengkoordinasikan urusan pemerintahan desa, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahanrintahan desa mempunyai uraian tugas, serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan desa, menghimpun dan menyiapkan bahan bahan untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan dilingkupi pemerintahan desa, memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas administrasi dan aparat pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memfasilitasi teknis pelaksanaan pilkades dan bpd sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan evaluasi laporan kerja bulanan aparatur perangkat desa dan bpd, melakukan evaluasi kewenangan kepala desa terhadap pemberhentian aparatur perangkat desa berdasarkan penilaian kinerja dan ketentuan yang berlaku, menyusun dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program kerja dan kegitan lingkungan pemerintahan desa, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan lingkungan pemerintahan desa serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah, melakukan pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa terhadap perangkat desa, melakukan melaksanakan kegitan peningkatan sdm aparatur desa, menghimpun data dan pelaporan serta evaluasi terhadap kinerja perangkat desa, il. memberikan masukan dan saran terhadap hasil kerja sekretaris desa dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan tata tertib administrasi desa, jdih.pakpakbharatkab.go.id menghimpun peraturan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan desa, oo. menyusun dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa, melaksanakan dan memfasilitasi pemekaran desa melakukan pembinaan dan memfasilitasi kpj, skpd, pemdes, ppd, rkddan pengawasan urusan program dan kebijakan kegiatan: perencanaan operasional urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. mengkoordinasikan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuan d: merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang, merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc. merumuskan koordinasi tugas tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengintegrasikan kebijakan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan dan keadilan gender kkg), penghapusan kekerasan terhadapprumuskan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas tugaslindungan anak seksirlindungan perempuan dan anak.operasional urusan perlindungan anak, pengelolaan urusan perlindungan anak, cc. mengkoordinasikan urusan perlindungan anak, pengendalian, evaluasi dan pelaporan uruslindungan anakrlindungan anakrlindungan anak, memfasilitasi, mengkoordinasikan mengintegrasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak. jdih.pakpakbharatkab.go.id memfasilitasi penguatan dan pengembangan pelayanan terpadu anak, melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan lembaga organisasi masyarakat dalam rangka anamberdayaan perempuan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pemberdayaan perempuan, pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan, cc. mengkoordinasikan urusan pemberdayaan perempuan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perempuperempuan mempunyai uraian tugas: menyiapkan bahan bahan program kerja dan rencana anggaran seksi, melaksanakan koordinasi, sosialisasi, advokasi, pengarusutamaan gender dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan lingkungan, menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan organisasi perempuan, menyiapkan sarana dan prasarana bidang peningkatan aktifitas gender, menyiapkan pedoman materi komunikasi, informasi dan edukasi serta melaksanakan pelaporan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan dan kesetaraan gender, memotivasi, memonitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran responsif gender arg) dan pengarusutamaan gendermerintah daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi dan koordinasi bidang pengendalian penduduk, pelayan: perencanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pengelolaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, cc. mengkoordinasikan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian pendudukpenduduk dan keluarga berencana mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja kegiatan dan rencana anggaran bidang, merumuskan pelayanan umum pada kegiatan penyuluhan keluarga berencana, cc. merencanakan perumusan kebijakanmelaksanakan perumusan kebijakjdih.pakpakbharatkab.go.idbidang, melakukan pembinaan pelayanan dan penyuluh, melakukan pengendalian pemberdayaan institusi dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana, melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana, il. melakukan pembinaan kepada petugas fungsional keluarga berencana tingkat kecamatan dan desa, merumuskan pelaksanaan analisa monitoring evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menyajikan data dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, oo. mengkaji dan menelaah peraturan dan perundang undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas tugas, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengendalian penduduk dan keluarga berndalian penduduk seksi pengendalingendalian penduduk. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengendalian penduduk mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pengendalian penduduk, pengelolaan urusan pengendalian penduduk, cc. mengkoordinasikan urusan pengendalian penduduk, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian pendudududuk mempunyai uraian tugas: melaksanakpemantauan dan evalubimbingan teknis dan fasilitkepada bawahinaan keluarga berencana seksi pembinaanserta kebijakan teknis seksi pembinaan keluarga berencana. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan keluarga berencana mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan pembinaan keluarga berencana, pengelolaan urusan pembinaan keluarga berencana, cc. mengkoordinasikan urusan pembinaan keluarga berencana, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pembinambinaan keluarga berencana mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi, melakukan pembinaan d, cc. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan kesehatan keluarga berencanpelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pembinaan kesehatan keluarga berencana rumah sakit dan klinik pemerintah swastbahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi,laksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, danmberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengembangan advokasi danbab xiv satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah: jdih.pakpakbharatkab.go.id perumusan kebijakan teknisnyelenggaraan kebijakanlaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati,bupati dan peraturan daerah, pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketentatuan polisi pamong praja mempunyai uraian tugas: merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran satuan, melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan satuanimpin, mengkoordinasikan mengarahkan dan mengawasi unsur bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan, merumuskan petunjuk teknis penyelenggaran tugas operasional satuan polisi pamong praja, menyelenggarakan dan membina kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas satuan, menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat, melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta penyelenggaraanmbinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil skala kabupaten, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan wilayah dan masyarakat skala kabupaten, il. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat skala kabupaten, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aparat perlindungan masyarakat skala kabupaten, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian massa demonstrasi skala kabupaten, oo. menyelenggarakan operasi penertiban dan pengendalian bangunan, tempat tempat usaha dan kegiatan usaha lainnya yang tidak memiliki izin operasional, menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset aset pemerintahdua sekretariat paragraf sekretaris satuan polisi pamong prajaadministrasi umumsatuan polisi pamong praja mempunyai fungsi: menyusun rencana program kerjangelola dan mengembangkan organisasi dan ketatalaksaaan serta peningkatan sarana dan prasarana, melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan surat menyurat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya jdih.pakpakbharatkab.go.id dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris satuan polisi pamong praja mempunyai uraian tugas: membantu kepala satuansatuan polisi pamong praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan dan mengevaluasi urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaansasaran penyusunan rencana strategis renstra) satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja senja) tahunan serta kegiatan operasional satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan tapin dan klip, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala satuan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blank lakon dan lokasi lingkungan satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan kpj bupati dan ppd setiap akhir tahun kepala satuan, mengkoordinasikan penyusunan skpd setiap akhir tahun kepala satuan, il. menyusun laporan pertanggungjawaban belanja, administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan belanja modal, menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahmenyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, jdih.pakpakbharatkab.go.id mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan surat menyurat. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinyarencana kerja sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, melakukan inventarisasi barang dan aset satuan polisi pamong prajkesehatan, menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi keprotokolan dan humas, melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan kantorurusan perlengkapan dan rumah tanggperencanaan, jdih.pakpakbharatkab.go.idmenyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporanlaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksana: menyusun rencana program kegiatan sub bagian, mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana stategis dan rencana program satuan polisi pamong praja, menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan, menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan rka, dpa, pergeseran dan dpp kegiatan tahunan, mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai danyang dihadapi untuk mencarikan soluendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan satuan polisi pamong praja, menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan membuat laporan statistik kegiatan, mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan satuan polisi pamong praja, il. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasibagian ketiga bidang penegakan perundang undang dan peraturan daerah paragraf kepala bidang penegakan perundang undang dan peraturan daerah bidang penegakan perundang undang dan peraturmimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas tugas bidang penegakan perundang undangan dan peraturan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikanuraian tugas: penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penyelenggaraan fasilitasi penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan perundang undangan dan peraturundang undangan dan peraturan daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil,penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran perundang undangan dan peraturan daerah, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, pelaporan pelaksanaan tugasundang undangan dan peraturan daerahpol pp:eksi pembinaan, penyuluhan dan pengawasan seksi pembinaan, penyuluhundang undangan dan peraturan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembinaan, penyuluhan dan pengawasjdih.pakpakbharatkab.go.ideksi pembinaan, penyuluhan dan pengawasan adalah sebagai berikut:undang undangan dan peraturundang undangan dan peraturan daerah, penyusunan bahan pembinaan penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penyusunan bahan pengawasan penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, penyusunan bahan penyuluhan penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan perundang undangan dan peraturparagraf kepala, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan dan peraturan daerahlidikan dan penyidikan mempunyai uraian tugas: penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan dan peraturan daerah, pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraundang undangan dan peraturundang undangan dan peraturan daerah, pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang undangan dan peraturan daerah, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang undangan dan peraturkoordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran perundang undangan dan peraturan daerah dengan institusi terkait wilayah kabupaten pakpak bharat, pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran perundang undangan dan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: jdih.pakpakbharatkab.go.idenyidik pegawai negeri sipil, pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil, pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil, pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian penyidik pegawai negeri sipilketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat paragraf kepalketenturaian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang, melaksanakan patroli rutin dan patroli khusus, melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa, melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila, melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian izin rumah makan, kafe dan music room, hotel hotel, dan penginapan kelas melati, tempat tempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum, melakukan pengamanan rumah dinas, melakukan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan koordinator pengawasan koreas) penyidik pegawai negeri sipil dari kepolisian, lembaga sosial kemasyarakatan dan pengadilan negeri serta dengan instansi, unit kerja terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan penyakit masyarakat, menjalin kerjasama dengan tni polri untuk melakukan penertiban, menghimpun dan mempelajari perundang undangan dan peraturan daerah, kebijakan teknis serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakatpenertiban, il. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pejabat negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengamanan pejabat negara atau daerah, melaksanakan fasilitas dan mediasi kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat, oo. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontingensi ketentraman masyarakat, jdih.pakpakbharatkab.go.id menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemas data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungan masyarakat, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba,, aksi premanisme, tindak penyelundupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak bawah umur, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat dan pemilihan kepala desa serta kegiatan sosial kemasyarakatan desa dan atau kelurahan, melaksanakan kerja sama latihan perlindungan masyarakat lingkup tugasnyoperasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang operasi dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan, dalam melaksanakan tugas pokokuraian tugas:undang undangan dan peratur, pelaksanaan pembinaan tugas polisi pamong praja wilayah kabupaten pakpak bharat, pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kabupaten pakpak bharat, pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan perundang undangan dan peraturan daerah dengan institusi terkait,melaluipelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. paragraf seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat seksi kerjasamatrantibum dan lintas yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menjalin kerjasama, melaporkan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi: perencanaan operasional kegiatan, urusan kerjasama dan perlindungan masyarakat, pelaksanaan tugas urusan kerjasama dan perlindungan masyarakat, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan kerjasama dan perlindungan masyarakat, pelaporan pelaksanaan tugas urusan kerjasama dan perlindungrjasama dan perlindungan masyarakat mempunyai uraian tugas: menyusun rencana dan program kerja seksi kerjasama dan perlindunganlaksanakan koordinasi dengan tni polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakatpolisi pamong praja. jdih.pakpakbharatkab.go.id il. pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait pelaksanaan kerjasama operasional bidangpem, dan pemilihan kepala desa, oo. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat, merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindaklanjut kebijakan penanganan pemberdayaan, mengumpulkan data yang berkaitan dengan segala bentuk penyakit masyarakat termasuk penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, menyiapkan pedoman penanganan berbagai bentuk penyakit masyarakat: aksi premanisme dan tindak kejahatan dan penyakit masyarakat lainygian keempat bidang penanggulangan kebakaran paragraf kepala. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penanggulangannggulangan kebakaran mempunyai uraian tugas: menyusun program kerja dan rencana anggaran bidkebakarankebakaran, melaksanakan pembinaan petugas kebakaran, melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan kebakaran, memimpin dan mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan seksi pemadam kebakaran dan seksi pencegahan penanganan pasca kebakaran, menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran dan logistik, menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk kasat pol pp, melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan atau satuan kerja lainnya dalam maupun luar tentang pelayanan jasa publik mengenai hal hal yang berkaitan dengan kebakaran, memberikan petunjuk kerja kepada bawahan serta memeriksa hasil pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan kebakaran, il. memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran, memberikan pembinaan personil kebakaran, menyusun laporan tertulis situasi dan kondisi saat diperlukan, oo. memberikan saran dan pertimbangan kepada satpol pp, mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan segala macam bentuk pencegahan, penanggulangan dan logistik sebelum dan pasca kebakaran, mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, melaksanakan penyuluhan kebakaran masyarakat dan sekolmadam kebakaran seksi pemadam kebakaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemadamadam kebakaran mempunyai uraian tugas: penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pemadam kebakaran, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemadam kebakaran, cc. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kebakaran, pelaksanaan patroli mobil pemadam kebakaran, memelihara, monitoring dan merawat sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, melaksanakan penanganan pemadaman api pada lokasi kebakaran, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemadaman kebakaran, melayani dan menindaklanjuti laporan pengaduan terjadinya kebakaran, mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih luas penyebarluasan kebakaran, menyusun standar operasional prosedur pemadaman kebakaran, melaksanakan pelatihan secara kontinu terhadap semua anggota pemadaman kebakaran, jdih.pakpakbharatkab.go.id il. menyediakan panggilan darurat untuk menindaklanjuti laporan pengaduan atas kejadian kebakarncegahan dan penanganan pasca kebakaran seksi pencegahan dan penanganan pascacegahan dan penanganan pasca kebakaran, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pencegahan dan penanganan pasca kebakaran mempunyai fungsi: perencanaan operasional kegiatan urusan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, pelaksanaan tugas urusan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, cc. mengkoordinasikan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, pelaporan pelaksanaan tugas urusan pencegahan dan penanganan pascanganan pasca kebakaran mempunyai uraian tugas: penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanganan pasca kebakaran, menginventarisasi jumlah kerugian dan korban bencana pasca kebakaran, melakukan investigasi penyebab kebakaran pasca terjadinya kebakaran, melakukan pengamanan dan antisipasi akan adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan pasca kebakaran, menyediakan logistik pasca kebakaran, melaksanakan kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial dan bpbd dalam hal pemulihan trauma korban kebakaran, memetakan wilayah yang rawan kebakarxvi tata kerja setiap kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidanglangsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya, setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidangkepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang dan kepala seksi secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi laporan kepala dinas yang disampaikan kepada bupati. bab xdinas daerah diatur sesuai dengan peraturrincian tugas pokok, fungsi dan uraian jdih.pakpakbharatkab.go.id tugas masing masing jabatan struktural dinas daerah kabupaten pakpak bharatttd maadinas daerahdinas daerahdinaslamn peraturan menteri keuangan nomor pmk. tahun tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa dketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf terhadapperlu dilakukan perubahan sesuai108mbagitiga puluh tiga) angkajdih.pakpakbharatkab.go.idbagian anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat batodd adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan todatauataujdih.pakpakbharatkeputusan penetapan rincian danakotl jdih.pakpakbharat:jdih.pakpakbharatkab.go.idluas wilayah desa kabupaten pakpak bharat. rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa se kabupaten pakpak bharat. dab pagu dana desa kabupaten pakpak bharat. dab besaran untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten pakpak bharat. ketentuan diubah, dan ditambah (satu) yaknimaret dan paling lambat bulan juli sebesar sebesar (enam puluh keseratus):setiap tahap sebagaimana dimaksud pada dan harus mendapat verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran dana desa oleh tim fasilitasi kecamatan. ketentuan diubah sehingga berbunyijdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.idarsip stati, perlu dilakukan pengelolaan arsip statis, bahwa agar pengelolaan arsip statiselolaan arsip statis lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharatketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu membentuk peraturan bupati tentang pengelolaan arsip statis lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat. mengingatgelolaan arsip statiarsip adalah naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh semua instansi lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat dalam bentuk corak apa agian humas sub bagian kearsipan,, khazanah arsip adalah kepemilikan, kekayaan, asset berupa arsip yang dimiliki oleh lembaga kearsipan atau tempat penyimpanan arsip statis,jdih.pakpakbharatkab.go.id dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan arsip statis lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat. tujuterdiri dargian kesatu akuisisi arsip statis akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada kantor sekretariatgian humas sub bagian kearsipan, sekretariat daerah. akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keduajdih.pakpakbharatkab.go.id cc.skripsikan arsip statis dan mencatat informasi arsip dalam kartu deskripsi, membuatnginventarisasibagian humas sub bagian kearsipan sekretariat:jdih.pakpakbharatkab.go.iddaftar pustakajdih.pakpakbharatkab.go.idsekretariat daerah bagian humas sub bagisekretariat daerah bagian humas sub bagian kearsipan kepada penerima arsip statisnsi kearsipan,jdih.pakpakbharatkab.go.idbagian humas sekretariat daerahpakpak bh. reign yolanda bermutu diundangkan salak pada tanggal desember aman sekretaris daerah kepalabagian hukum kabupaten pakpak bharat, ttd.han sesuai denganopd menyetujui pencipta arsip daerah kasual kearsipan kabupaten pakpak bharat nama jelas nama jelas nip. nip. petunjuk pengisian nomor penjelasan kolom nomor arsip unit informasi arsip (seri file sysalinan sesuai dengan aslinyaberita acara serah terima arsip statis nomor . pada hari ini. tanggal. bulan. tahun. tempat, tanggal bulan tahun kepala opd pihak kedua pencipta arsip daerah kasual kearsipan kabupaten pakpak bharat nama jelas nama jelas nip. nip. dalam hal tertentu dapat diwakilkan sesuai dengan aslinya bupati pakpak bharat, ttd romans.sitepu, shpengiriman arsip statis nomor judul deskripsi jumlah kurun ket arsip waktu inn petunjuk pengisian kode penjelasan huruf nomor nama pencipta arsip nomor urut pengiriman arsip judul arsip series arsip yang dikirim tanggal waktu pengiriman arsip nomor boks arsip nomor unik pengenal arsip judul informasi arsip kuantitas volume arsip kurun waktu arsip tercipta informasi khusus yang penting untuk diketahui misalnya kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya. pilang sesuai dengan bupati pakpak bharat, kepalabagian hukum ttd error reign yolanda bermutu jdih.pakpakbharatkab.go.id |
salinan mada , tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perubahan organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali mengenai unit layanan pengadaan padjdih.pakpakbharatkab.go.ijdih.pakpakbharatkab.go.idmbentukan bupati menetapkan pembentukan ulp pada bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten pakpak bharat. ulp sebagaimana dimaksud pada dibentukpakpak bharat. bagian kedua tugas pokok dan kewenangan ulp mempunyai tugas pokok meliputiuntuk diumumkan dalam portal pengadaan nasionaljdih.pakpakbharatkab.go.ide procurement. ulp mempunyai kewenangan meliputiorganisasi ulp mencakup kepala, sekretaris: kelompok kerja pokja), dan staf pendukung. jdih.pakpakbharatkab.go.id organisasi ulp dipimpin oleh seorang kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf secara officio dijabat oleh kepal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. kepala sebagaimana dimaksud mempunyai tugaspengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ulpnyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim teknis dalam proses pengadaan barang jasa, mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi dan kinerja pokja pengadaan barang jasa, menetapkan personil dari pokja ulp yang diminta oleh opd menjadi pejabat pengadaan pada opd yang bersangkutan, dan il.kepada bupati. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam hurufofficio dijabat oleh kepala sub bagian pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunanpada bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah, ulp,lakukan koordinasi dengan lpse terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa secara e procurement, dan j . mengkoordinasikan tenaga ahli staf pendukung dalam proses pengadaan barang jasa. jdih.pakpakbharatkab.go.id kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pokja pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya, pokja pengadaan jasa konsultansi dan jasa konstruksiaparatur sipil negara pada pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan. pembentukan pokja pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan kaji ulang terhadap pemakaman pekerjaan, rencana penganggaran biaya pengadaan, kak dan penggunaan produk dalam negeri paket paket yang akan dilelang seleksi, cc. mengusulkan perubahan hps, kakatau pascakualifikasi, mengevaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masukdengan tembusandaerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id staf pendukung bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dalam pokja dan pelaporan proses pengadaan barang jasa pada pokja, dan menerima tugas tugas lainnya yang diberikan oleh kepalakeuangan bagian kesatu kepegawaian bupati menetapkan dan memberhentikan pegawai pada organisasi ulp dengan keputusan bupati. pegawai pada organisasi ulp sebagaimana dimaksud pada diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan pegawai organisasi ulp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai organisasi ulp wajib memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan persyaratan pegawai organisasi ulp sebagaimana dimaksud dalam khusus personil pokja diuji oleh tim penguji. tim penguji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. tim penguji sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan seleksi calon ketua pokja, sekretaris pokjatua pokja, sekretaris pokja dan anggota pokja. pokja ulp diberhentikan oleh bupati dengan mempertimbangkan pendapat pejabat pengawasan internal, pendapat pengguna anggaran, dan masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah. jdih.pakpakbharatkab.go.id bagian kedua keuangan pembiayaan pembentukan ulp dan pelaksanaan kegiatan ulp dibebankan pada apbdmeliputi organisasi perangkat daerah, ulp, penyedia barang jasa. bagian keduaorganisasiorganisasijdih.pakpakbharatkab.go.idgian ketiga mekanisme dan proseduran lembaran kerja pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barangtugasvmbinaan terhadap ulp serta menugaskan aparat pengawas intern untuk melakukan audit dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii evaluasi dan pelaporan evaluasi terhadap ulp dilakukan oleh sekretaris daerah setiap tahun satu kali dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. ulp melaksanakan pelaporan setiap bulan kepada bupati melalui sekretaris daerah. jdih.pakpakbharataan memasak kepala bagian hukum ttd sahat andrea 'oman sitkepala ulp sekretaris ulp kelompok kerjapanitivalidasi rup dan rpp menyiapkan berkas mario? rencana umum mengkaji pengadaan yemilihan pengadaan dilaksanakan spesifikasi teknis penyedia sendiri oleh opd gambar jika ada) spp spk surat perjanjian sp bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu jdih.pakpakbharatkab.go.id |
iga inan aan amternyata belum tertampungnya jabatan pelaksana pada unit layanan pengadaan barang jasa dan unit pelaksana teknis daerahkecamatan tipe dan kecamatan tipeketentuan dalampada huruf lampiran huruf pada huruf ditambah (empat) angka yaitu angka angka angka dan angka dan huruf lampiran angka huruf pada huruf ditambah (tiga) angka yaitu angka angka dan angka dan pada huruf ditambah (satu) angka yaitu angka dan huruf lampiran vii ditambah (empat) angka yaitu angka angka angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikutjabatan pelaksana pada unsur staf sebagaimana tercantum dalam lampiranbagaimana tercantum dalam lampiran ii, jabatan pelaksana pada unsur pelaksana urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, jabatan pelaksana pada unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, jabatan pelaksana pada unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran jabatan pelaksana pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, jdih.pakpakbharatkab.go.id jabatan pelaksana pada unit pelaksana teknis daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran vstaf sekretariat daerah bagian pemerintahan subbab pemerintahan umum dan kerjasama analis perencanaan dan kerjasama, pengelola rencana pemerintahan umum, pengadministrasi pemerintahan. subbab kesatuan bangsa dan politik analis wawasan kebangsaan, pengadministrasi perbuatan, pengelola data administrasi dan verifikasi. subbab otonomi daerah, pertanahan dan tapal batas: pengelola penyelenggaraan otonomi daerah, analis konflik pertanahan, pengelola batas wilayah, sukabumi dan paten. bagian hukum subbab pengkajian, informasi dan bantuan hukum: analis bantuan hukum, pengolah data sistem informasi dan diseminasi hukum, pengolah data informasi dan hukum pengadministrasi hukum. subbab peraturan perundang undangan analis peraturan perundang undangan, pengelola penyusunan peraturan perundang undangan, pengadministrasi data peraturan perundang undangan. bagian organisasi subbab kelembagaan dan penatalaksanaan analis kelembagaan, pengolah data kelembagaan, pengelola penguatan pemberdayaan lembaga. analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja analis akuntabilitas kinerja aparatur, mengevaluasi program dan kinerja, analis jabatan. bagian umum subbab keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan: pengelola kegiatan, pengelola data laporan pertanggungjawaban bendahara, pengelola perjalanan dinas, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengelola daftar gaji, pengelola keuangan, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi penerimaan, bendahara, pengelola realisasi laporan penerimaan dan retribusi daerah,subbab administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan pengawas barang beredar dan jasa, menelaah kebijakan barang dan jasa, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, pengadministrasi surat, pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi sarana dan prasarana. subbab protokoler dan rumah tangga petugas protokol, pranata acara, sekretaris, ajudan, pengelola kendaraan, teknisi listrik dan jaringan, pranata taman, prabu bakti, teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana, pengemudi, pengelola asrama. bagian humas subbab peliputan, pemberitaan dan dokumentasi pimpinan pengadministrasi analisis dan kemitraan media, jurnalis, tenaga peliputan. subbab perpustakaan pengelola perpustakaan, pengadministrasi perpustakaan, pengawas perpustakaan, pengelola bahan perpustakaan. subbab kearsipan pranata kearsipan, pranata reproduksi arsip, pranata restorasi arsip. bagian pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat subbab pengadaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pengelola pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan, analis program pembangunan, pranata barang dan jasa, pengelola unit layanan pengadaan, menelaah kebijakan pengadaan barang jasa, penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. subbab pengembangan ekonomi daerah pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian, analis perekonomian, pengelola data. subbab pengendalian kesejahteraan rakyat analis kesejahteraan rakyat, .penyusun program pengawasan kesejahteraan rakyat, pengadministrasi perbuatan, pengelola data. bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu kepalakretariat dprd bagian umum subbab administrasi umum dan perlengkapan bendahara, pengelola gaji, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi perbuatan, pengadministrasi umum, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, pengadministrasi kepegawaian, ajudan, sekretaris. subbab perencanaan, evaluasi dan pelaporanbagian persidangan subbab rapat dan risalah penyusun risalah, pengadministrasi risalah, pengadministrasi rapat. subbab protokoler dan hubungan antar lembaga analis humas dan protokoler, petugas protokol, pranata acara. bagian legislasi peraturan dan perundang undangan subbab kajian dan pengembangan analis legislasi, analis perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan, pengelola peraturan perundang undangan. subbab dokumentasi dan perpustakaan pengelola bahan pustaka, pengelola dokumentasi, pengadministrasi data penyajian dan publikasi. salinan sesuai dengan aslinya bupati pakpak bharat, kepalabagian hukum ttd to!ksana urusan pemerintahan dinas pendidikpendidikan formal seksi ketenagaan pengelola pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelola database pendidikan, pengadministrasi pendidikan tenaga kependidikan. seksi kurikulum dan kesiswaan analis pelaksanaan kurikulum pendidikan, pengadministrasi kesiswaan, pengadministrasi kurikulum. seksi sarana dan prasarana pendidikan formal pengelola sarana dan prasarana pendidikan dasar, pengelola pendidikan, pengadministrasi sarana dan prasarana. bidang pendidikan non formal seksi pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit analis keolahragaan, analis kepemudaan, penyuluh kepemudaan. seksi pendidikan anak usia dini (paud) dan pendidikan masyarakat analis pengembangan sdm paud, penyusun program pengembangan paud, pengelola kelembagaan paud. seksi sarana dan prasarana pendidikan non formal analis sarana paud, pengelola sarira paud, perancang sarana dan prasarana pendidikan. jdih.pakpakbharatkab.go.id dinas kesehatan sekretariat subbabmengevaluasi program dan kinerja, penyusun program kerja evaluasi dan pelaporan, pengadministrasi perencanaan dan program. bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat seksi pelayanan kesehatan pengelola pelayanan kesehatan, pengelola rujukan kesehatan, pengadministrasi perizinan. seksi promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat pengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan, pengelola data pembayaran jaminan kesehatan, penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit. seksi kesehatan ibu dan anak, gizi dan usia pengelola program gizi, pengelola program kesehatan keluarga, pengelola kebidanan. bidang bina farmasi dan alat kesehatan seksi farmasi dan pengawasan obat makanan analis obat dan makanan, penyuluh obat dan makanan, pengelola kefarmasian. seksi sarana, prasarana dan alat kesehatan pengelola obat dan alat kesehatan, pengadministrasi gudang farmasi, pengadministrasi sarana dan prasarana. d.bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit pengelola pemberantasan penyakit menular langsung, pengelola pemberantasan penyakit bersumber binatang, pengelola program imunisasi. seksi kesehatan lingkungan dan surveillance penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit, pemeriksa sanitasi, analis penyakit menular. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sekretariat sub bagianrealisasi laporan penerimaan dan retribusi daerah, pengelola gaji, jdih.pakpakbharatkab.go.idbina marga seksi pembangunan jaringan jalan dan jembatan pengawas jalan dan jembatan, analis jalan jembatan, pengelola pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeriksa jalan dan jembatan. seksi pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan pengelola pembangunan dan pemeliharaan jembatan, pengelola pembangunan dan peningkatan jalan, analis sistem jaringan jalan jembatan, pengelola pemeliharaan jalan, pemelihara jalan. seksi peralatan, pengujian jalan dan jembatan pengawas pengoperasian alat berat, operator alat berat, teknisi peralatan dan mesin, pengelola fasilitas pengujian pemeriksa dan perawatan. bidang pertanahan dan tata ruang seksi pertanahan pengelola pertanahan, analis sistem dan jaringan pertanahan, analis pengaturan dan pengadaan tanah. seksi penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota perdesaan pengelola tata ruang, pengawas tata ruang, penyusun rencana tata ruang, pengelola tata ruang dan tata guna bangunan. seksi pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota perdesaan analis pentagona tanah dan kawasan tertentu, analis penataan kawasan, penyusun rencana pemanfaatan kawasan. bidang pengairan seksi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air pengelola sumber daya air, pengelola pemeliharaan jaringan irigasi, pengelola irigasi, pengelola teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan. seksi operasi dan bina manfaat sumber daya air analis sumber daya air, pengolah pengelola sumber daya air, juru operasi dan pemelihara sumber daya air, pengolah sarana dan prasarana pengairan, petugas operasi dan pemeliharaan sumber daya air. jdih.pakpakbharatkab.go.id bidang perhubungan seksi lla dan keselamatan lalu lintas pengelola rekayasa lalu lintas, pengadministrasi lla, pemelihara kendaraan, penyusun rekayasa lalu lintas, analis lalu lintas. seksi terminal, perparkiran dan uji kendaraan kir pengawas penguji kendaraan bermotor, pengadministrasi karcis, operator terminal, penagih retribusi, pengelola retribusi terminal. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukiman seksi penataan perumahan dan kawasan permukiman analis penataan kawasan, analis pengembangan infrastruktur, pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan, penata bangunan gedung dan permukiman, penata penyehatan lingkungan permukiman, pengadministrasi imb gedung imb dan bangunan. seksi pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih: analis bangunan gedung dan permukiman, menelaah penyehatan lingkungan perumahan, menelaah bangunan gedung dan perumahan, analis potensi air permukiman. bidang lingkungan hidup seksi analisa dampak lingkungan analis konservasi air dan lingkungan hidup, analis lingkungan hidup, pengelola penyehatan lingkungan. seksi penataan dan pengembangan lingkungan hidup penyusun program pengawasan prasarana wilayah dan lingkungan hidup, pengelola informasi lingkungan, pengelola pertambangan energi dan lingkungan hidup. bidang pertamanan dan kebersihan seksi pertamanan pengawas lapangan petugas pertamanan, pranata taman, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengelola sarana dan prasarana taman. seksi kebersihan pengawas lapangan petugas kebersihan jalan, air dan selokan, petugas lapangan petugas kebersihan tempat pembuangan akhir, pengawas lapangan angkutan sampah, pengelola sampah. dinas pertanian dan ketahanan pangankepegawaian,rkebunan, peternakan dan perikanan seksi perkebunan analis pengelola data komoditas perkebunan, pengawas mutu hasil perkebunan, pengelola organisme pengganggu tanaman, pengelola kebun kopi perkebunan, pengelola teknologi hasil pertanian. seksi peternakan penyusunan teknis usaha budidaya, pengawas penyakit dan pengendali penyelamat hewan, pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil unggas, pengelola budi daya pengembang ternak, pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak besar, perawat ternak. seksi perikanan analis budi daya perikanan, pengelola statistik perikanan, analis benih, pengawas penyakit dan pengendali penyakit ikan, pengelola pengembangan budi daya dan pemasaran perikanan. bidang ketahanan pangan dan hortikultura seksi ketahanan pangan analis informasi hasil pertanian, penyuluh pangan, analis informasi pasar hasil pertanian. seksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura penata dokumen hasil produksi, analis program kegiatan pembangunan pertanian, pengawas harga pangan, pemeriksa pengolahan lahan pertanian dan air irigasi, pengelola tanaman pangan dan holtikultura. jdih.pakpakbharatkab.go.id bidang penyuluhan seksi penyuluhan pertanian dan perikanan analis program penyuluhan, pengelola program penyuluhan, pengelola administrasi sistem informasi penyuluhan pertanian, seksi kelembagaan penyuluh dan petani pengelola data base kelembagaan petani, pengelola kelembagaan penyuluh. dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sekretariat subbab administrasi umum dan kepegawaian pengadministrasi umum, pengadministrasi kepegawaian,:koperasi dan umkm seksi kelembagaan analis koperasi, penyuluh koperasi, pengelola kebijakan kelembagaan koperasi. seksi bina usaha penyusun rencana usaha mikro kecil dan menengah, penyusun rencana bintik usaha mikro kecil dan menengah, pengadministrasi izin usaha. seksi ekonomi kreatif pengadministrasi sarana pengembangan usaha, fasilitator kewirausahaan, fasilitator sarana pemasaran. bidang industri dan perdagangan seksi bina sarana dan teknologi industri analis kebijakan industri, analis kerjasama industri, analis fasilitasi litbang teknologi industri. seksi bina usaha perdangan dan perlindungan konsumen analis perdagangan, analis mutu produk, pengawas usaha operasi produksi dan pemasaran. seksi pengelolaan dan pengembangan pasar penyusun rencana peningkatan akses pasar, penyusun perkembangan harga dan pengkajian pasar, pengelola pasar, pengadministrasi pengamanan dan perlindungan akses pasar, penyusun rencana pengamanan dan perlindungan akses pasar, pengelola pemasaran. jdih.pakpakbharatkab.go.id dinas sosial:sosial seksi pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial pengelola bantuan sosial dan hibah, pengelola pembinaan bantuan: pengelola data penerimaan dan jaminan. seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pasca bencana pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial, pengolah bahan untuk rencana penanggulangan bencana, pranata bencana. seksi kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pengelola pemberdayaan lembaga sosial, pengelola kesejahteraan sosial, pengelola pengembangan kelembagaan masyarakat. bidang tenaga kerja seksi pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan analis penempatan tenaga kerja, pengolah bahan perencanaan ketenagaan, analis kompetensi dan kualifikasi ketenagaan. seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial analis perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja indonesia, pengelola tenaga kerja indonesia, analis keselamatan dan lingkungan. dinas komunikasi dan informatikan dan program. bidang komunikasi dan informatika seksi sarana prasarana telekomunikasi dan informatika: teknisi jaringan instalasi, teknisi alat elektro dan alat komunikasi, pengelola situs web, pengelola sistem dan jaringan. seksi pengelolaan data dan elektronik analis konten media sosial, pengelola data base, pengelola penyelenggaraan media elektronik, pengelola keamanan sistem informasi. seksi peliputan, pemberitaan dan dokumentasi juru informasi dan komunikasi, tenaga peliputan: pengelola media center dan kemitraan media, analis berita. bidang persandian dan statistik seksi persandian analis persandian, pranata alat persandian, pengelola data proses penyensoran. seksi statistik pranata fotografi, pengelola data statistik, analis statistik. dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekretariat subbab perencanaan dan keuangan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelola gaji, pengelola data pelaksana program dan anggaran, bendahara: pengelola realisasi laporan penerimaan dan retribusi daerah: penyiar bahan rencana kerja dan anggaran. subbab. bidang pelayanan administrasi kependudukan seksi pelayanan pendaftaran penduduk pengelola mutasi penduduk, pengadministrasi kependudukan: penyusun pencatatan pelaporan data kependudukan. seksi pelayanan pencatatan sipilanalis kependudukan dan pencatatan sipil. seksi pendokumentasian dokumen penduduk pengawas kependudukan, penyusun pencatatan dan pelaporan data kependudukan, jdih.pakpakbharatkab.go.id pengelola dokumentasi, pengelola sistem informasi. bidang pihak dan pemanfaatan data seksi informasi administrasi kependudukan pengelola sistem informasi kependudukan, pengelola data base, pengadministrasi kependudukan. seksi pengelolaan dan penyajian data pengadministrasi data penyajian dan publikasi, penyusun pencatatan dan pelaporan data kependudukan, analis data dan informasi. seksi kerjasama dan inovasi pelayanan penyuluh kemasyarakatan, analis program penyuluhan, pengelola data kreativitas dan inovasi. dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintuadministrasi perbuatannanaman modal seksi kerjasama dan penanaman modal analis penanaman modal, pengelola data layanan publik dan hubungan investor, analis iklim usaha dan kerjasama. seksi kebijakan dan promosi pengawas penanaman modal, analis pengembangan potensi daerah, pengelola pemetaan sumber daya investasi. bidang perizinan dan non perizinan seksi pelayanan dan penetapan analis perizinan, analis dokumen perizinan, pengadministrasi perizinan. seksi monitoring, evaluasi dan penyuluhan pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian, pengelola monitoring dan evaluasi, pengelola kerjasama dan investasi. bidang pengendalian data dan informasi seksi data dan informasi pengolah data penyuluhan dan layanan informasi, pengelola sim penanaman modal dan perizinan terpadu, pengelola data layanan publik dan hubungan investor. seksi pengaduan dan pengendalian jdih.pakpakbharatkab.go.id analis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat, analis investigasi internal, pengelola data laporan dan pengadaan. dinas pariwisataariwisata seksi pengembangan pariwisata pemandu museum, pengadministrasi izin usaha pariwisata, pengawas perhotelan, pengelola usaha kepariwisataan. seksi promosi pariwisata pengelola promosi dan informasi wisata, pemandu wisata, analis pariwisata, pengelola usaha pemasaran dan promosi wisata. bidang kebudayaan seksi museum dan kepurbakalaan analis pengembangan cagar budaya dan koleksi museum, pengelola museum dan koleksi benda seni, pengolah bahan koleksi dan museum, pengembang koleksi museum, pengadministrasi kesenian dan budaya daerah. seksi budaya dan seni penyusun program penulisan sejarah dan nilai budaya, pengelola data kekayaan budaya, penyusun program pembinaan upacara adat, penyusun program pembinaan seni pertunjukan tradisional, analis kesenian dan budaya daerah, analis apresiasi karya seni, pengelola data program peningkatan pentas seni budaya. dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anakjdih.pakpakbharatkab.go.idmerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan desa seksi pemberdayaan masyarakat dan desa analis pengembangan ekonomi pedesaan, analis prasarana kota dan pedesaan, pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, pengelola pemberdayaan masyarakat, pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. seksi pemerintahan desa pengelola kekayaan desa dan administrasi desa, pengelola keuangan dan administrasi desa, pengelola tunjangan pendapatan aparat pemerintahan desa. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seksi perlindungan anak pengawas perempuan dan anak, penyuluh peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, pengadministrasi pengangkatan dan pengakuan anak. seksi pemberdayaan perempuan pengelola pengarusutamaan gender, analis pemberdayaan perempuan dan anak, pengelola pemberdayaan perlindungan anak. d.bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana seksi pengendalian penduduk analis kesejahteraan keluarga, pemeriksa kependudukan, analis ketahanan pangan. seksi pembinaan keluarga berencana analis pembinaan keluarga berencana, analis penyuluh keluarga berencana, analis sarana program keluarga berencana, penyuluh lapangan keluarga berencana. satuan polisi pamong praj dan program.pengelola penyelesaian hasil pengawasan, analis materi penyuluhan, analis program penyuluhan, penyuluh penanganan masalah sosial, analis penyuluh dan layanan informasi. seksi penyelidikan dan penyidikan pengelola data administrasi bukti permulaan dan penyidikan, pengadministrasi registrasi perkara, analis penyidikan, pengelola data penyidikan dan barang hasil penindakan. bidang trantibum dan lintas seksi operasi dan pengendalian trantibum dan lintas pengelola data keamanan dan ketertiban, komandan petugas keamanan, pranata pasukan pengamanan dalam, pengelola ketertiban, petugas keamanan. seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat analis program kerja sama lembaga masyarakat, penyuluh keamanan masyarakat, pranata perlindungan masyarakat. d.bidang penanggulangan kebakaran seksi pemadam kebakaran analis sar, pranata pemadam kebakaran, pengemudi mobil pemadam kebakaran, analis kebakaran. seksi pencegahan dan penanganan pasca kebakaran penyuluh bencana, pengolah bahan penanggulangan bencana, pengolah data pencegahan dan monitoring, penyusun rencana kebutuhan logistik, konselor. bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu kendatigawas penyelenggara pemerintahan daerah inspektorat sekretariat sub bagian administrasi umum pengadministrasi keuangan, pengelola gaji, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, bendahara, pengadministrasi kepegawaian, pengadministrasi umum, sub bagian program dan tindak lanjut analis perencanaan,pengelola bahan perencanaan. inspektur pembantu wilayah pengadministrasi perbuatan. inspektur pembantu wilayah pengadministrasi perbuatanunjang urusan pemerintahan badan perencanaan pembangunnataan ruangrencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi sub bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan perekonomianmbangunan pemerintahan, sosial dan buday: analis penelitian dan pengembangan, jdih.pakpakbharatkab.go.idelitian, pengembangan pemerintahan, sosial, budaya dan perekonomian analis penelitian dan pengembangan,gelolaan data dan informasi analis statistik, pengelola data statistik, pengelola rencana penelitian dan pengembangan. badan pengelola keuangan, pendapatan dan asetanggaran dan pendapatan sub bidang anggaran analis keuangan, verifikator anggaran, pengadministrasi anggaran, pemeriksa anggaran. sub bidang perbendaharaan analis perbendaharaan, pengelola perbendaharaan dan pelayanan, pengelola daftar gaji, pengelola keuangan, pengelola data perbendaharaan. sub bidang pendapatan asli daerah analis penagihan pajak, analis pajak daerah, pengelola wajib pajak retribusi daerah. bidang akuntansi sub bidang verifikasi pelaksanaan apbd verifikator data laporan keuangan, pengelola data administrasi dan verifikasi, analis laporan pertanggung jawaban bendahara. sub bidang ketatausahaan dan pelaporan keuangan daerah analis bimbingan akuntansi, analis laporan keuangan, pengelola data belanja dan laporan keuangan, analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan. jdih.pakpakbharatkab.go.id sub bidang pembinaan dan ketatausahaan keuangan desa: verifikator data laporan keuangan, pranata laporan keuangan, pengelola pembinaan bantuan. bidang aset sub bidang perencanaan dan pengadaan aset daerah pengelola perencanaan sarana dan prasarana, penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, menelaah kebijakan pengadaan barang jasa. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan aset daerah: pengelola pemanfaatan barang milik daerah, kustodian kekayaan negara, pengolah data kebijakan klasifikasi barang. sub bidang ketatausahaan dan pelaporan aset daerah analis laporan keuangan, pengadministrasi keuangan, pengelola data laporan keuangan. badan kepegawaisistem informasi kepegawaigadaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai: subsid pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pns: pengelola kepegawaian, pengelola formasi dan pengadaan pegawai, pengelola sistem informasi dan kepegawaian, analis perencanaan sdm aparatur, analis jabatan. subsid mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pns penyusun rencana mutasi, analis kesejahteraan sdm aparatur, pengelola kepegawaian, analis penegakan integritas dan disiplin sdm aparatur, analis kinerja. bidang pendidikan dan pelatihan subsid pendidikan dan pelatihan penentangan perancang diklat, pranata diklat, pranata sistem informasi diklat aparatur, pranata sarana dan prasarana diklat. subsid pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pengelola penyelenggara diklat, jdih.pakpakbharatkab.go.id analis diklat, pengadministrasi pelatihan. badan penanggulangan bencanacegahan dan kesiapsiagaan subsid pencegahan analis mitigasi bencana, penyuluh bencana, menelaah bahan kajian bencana. subsid kesiapsiagaan pranata bencana, penyelidik geologi, pengolah data penyuluhan dan layanan informasi. bidang penanganan darurat dan logistik subsid penanganan darurat analis bencana, analis penanggulangan krisis, operator alat berat. subsid logistik penyusun rencana kebutuhan logistik, pemelihara peralatan, pengelola data. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi subsid rehabilitasi penyusun rencana rehabilitasi, analis sosialisasi dan rehabilitasi, analis rehabilitasi masalah sosial. subsid rekonstruksi menelaah bahan kajian bencana alam, menelaah mutu konstruksi, pengelola penataan sarana dan prasarana. kanan kuno denakecamatan sekretariat sub bagian administrasi umum dan kepegawaian analis tata usaha, pengadministrasi umum, pengelola data, pengelola gaji, pengelola realisasi laporan pemanfaatan barang milik daerah, pengelola penerimaan dan retribusi daerah, bendahara. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan analis money dan pelaporan, pengadministrasi perencanaan dan program, pengelola bahan perencanaan. seksi tata pemerintahan pengelola rencana pemerintahan umum, pengadministrasi pemerintahan, pengelola money penyelenggaraan pemdes. seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa pengelola pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan, pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, pengelola keuangan dan pendapatan desa. seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat analisis perekonomian, pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian, pengelola program dunia usaha. seksi ketenteraman dan ketertiban umum pengelola data keamanan, pengelola ketertiban, analis pengawasan masyarakat. seksi pelayanan umum analis pelayanan, pengadministrasi data, pengolah data pelayanan. salinan sesuai dengan artinya bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu jdih.pakpakbharatkab.go.id lampiran vit pelaksana teknis daerah pengadministrasi perbuatan, teknisi air, penyusun program kerja dan laporan, mengevaluasi program dan kinerja, pemelihara peralatan, teknisi peralatan dan mesin, pengadministrasi kepegawaian, analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, bendahara, pengelola gaji, pengelola realisasi laporan penerimaan dan retribusi daerah, pengelola pemanfaatan barang milik daerah, pengadministrasi umum, pengadministrasi penerimaan, pengelola pelayanan penunjang diagnostik dan logistik, penyusun program perencanaan diklat, pengelola sarana kesehatan lingkungan, pengelola obat dan alat alat kesehatan, binatu rumah sakit, pengolah data pelayanan, pengolah data pembayaran jaminan kesehatan, pengadministrasi rekam medis dan informasi, pengelola ketertiban, petugas keamanan, pengelola layanan pengadaan secara elektronik. sesuai dengan aslinya bupati pakpak bharat, ttd tni reign yolanda bermutu jdih.pakpakbharatkab.go.id |
lap lisan kilang san pengayaan paneselanjutnya disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten pakpakapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebajdih.pakpakbharatkab.go.idyangincian anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran rancangjdih.pakpakbharatkab.go.idrp. provinsi kabupaten kota, pemerintahanjdih.pakpakbharatsalinan sesuai dengan kepalabagian hukum ttd sahat andrea upin berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
dal likuidasi entitas akuntansi terbitnya peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten pakpak bharat sehingga terjadi perubahan dari satuan kerja perangkat daerah menjadidih.pakpakbharatkabakuntansi pemerintmbubaran entitas akuntansi pada pemerintah kabupaten pakpak bharat, dan atau kewajiban dari entitas akuntansi yang dilikuidasi,,dan kode organisasi perangkatjdih.pakpakbharatkab.go.id,: laporan pengguna barangbab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur mengenai: penyelesaian hak dan kewajiban entitas akuntansi yang dilikuidasi, penyusunan laporan keuangan bagi entitas akuntansi yang dilikuidasi. bab iii kriteria likuidasi likuidasi dilaksanakan terhadap entitas akuntansi yang mengalami kondisi sebagai berikut: tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi,pemecahan entitas akuntansi, cc. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutjdih.pakpakbharatkab.go.idatau,jdih.pakpakbharatkab.go.id entitas akuntansi yang dilikuidasi adalah satuan kerja perangkat daerah pada kabupaten pakpak bharat. entitas akuntansi yang ditunjuk merupakan organisasi perangkat daerah pada kabupaten pakpak bharat. entitas akuntansi yang ditunentitas akuntansi yang dilikuidasi diakui dalam saldo awal entitas akuntansi yang ditunjuk. paragraf penyelesaian saldo kas penyelesaian saldo kas bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf saldo kas bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam,jdih.pakpakbharatkab.go.iddaerahpembayaran kepada pihak ketiga,d dan peraturan bupati nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten pakpak bharat. jdih.pakpakbharatkab.go.id serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan utang sebagaimana dimaksud dalam huruf diungkapkan secara memadai dalam cc.daerahpemerintah mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualjdih.pakpakbharatkab.go.id informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi. bagian kelima penyusunan laporan keuangan penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan atas entitas akuntansi yang dilikuidasi dilaporkan pada entitas akuntansi yang ditunjuk, neraca: dan lkinformasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. penanggung jawab proses likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan badan pengelola keuangan pendapatan dan aset daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan entitas akuntansikepada: entitas akuntansi yang secara struktural membawahi entitas akuntansi yang dilikuidasi,penanggung jawab proses likuidasi menyampaikan laporan keuangan entitas akuntansi untuk konsolidasi entitas pelaporan dan diserahkan kepada badan pemeriksa keuangan. jdih.pakpakbharatkab.go.idatas laporan keuangan yang disusunnya. pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada memuat pernyataan bahwa laporhan sesuai dengan pada tanggal desember kepala,bagian hukum sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, ttd anda soalaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada pemerintah kabupaten pakpak bharat. daftar entitas akuntansi yang likuidasi terhadap entitas akuntansi yang ditunjuk yang dilikuidasi (skpd) yang ditunjuk (opd) dinas perhubungan, komunikasi dan dinas pariwisata kantor kesatuan bangsa dan sekretariat daerah sasana insya badan pelaksana penyuluhan dinas pertanian dan ketahanan pertanian, perikanan dan pangan kantor perpustakaan, arsip dan dinas komunikasi dan informatika kena kesana dinas kehutanan, lingkungan hidup dinas perumahan rakyat dan dara drawasanpermukman daftar entitas akuntansi yang ditunjuk tampa dilakukan likuidasi terhadap entitas akuntansi sebelumnya dinas pekerjaan umum dinas pekerjaan umum dan roma badan perencanaan dan badan perencanaan pembangunan eeubancuw barat. dara dinas kependudukan dan dinas kependudukan dan demermarmsm srencammmsil dinas sosial, tenaga kerja dan dinas sosial kantor pelayanan perizinan dinas penanaman modal dan terpadu dan penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu (area mms (anatara badan penanggulangan bencana badan penanggulangan bencana kes "20an satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah dan wakil kepala dam dinas pendapatan, pengelolaan badan pengelola keuangan, irmumgm daw aset ang |pendapatandawaset dapa badan kepegawaian daerah dan badan kepegawaian daerah esta besinbanissssnbissssd jdih.pakpakbharatkab.go.id entitas akuntansi (skpd) entitas akuntansi (opd) skpd skpd kecamatan salak kecamatan salak kecamatan kerajaan kecamatan kerajaan kecamatan sitellu tali urang jahe kecamatan sitellu tali urang jahe kecamatan pergetteng getteng kecamatan pergetteng getteng sangkut sangkut kecamatan paginya kecamatan paginya kecamatan siempat rube kecamatan siempat rube kecamatan tiada kecamatan tiada kecamatan sitellu tali urang julu kecamatan sitellu tali urang julu badan pemberdayaan masyarakat, dinas pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan desa, perempuan dan perlindungan anak dinas pertanian dinas pertanian dan ketahanan pangan dinas perindustrian, perdagangan, dinas koperasi, usaha mikro, kecil koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan menengah bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu kepala,bagian hukum b jdih.pakpakbharatkab.go.id |
arm isa inan dih.pakpakbharatkab.go.idrincian dana desa untuk setiap desa kabupaten pakpak bharat tahun anggaran2017jdih.pakpakbharatkab.go.idab pagu dana desa kabupaten pakpak bharat dab besaran untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten pakpak bharat indeks kesulitan geografisdana desa tahap telah digunakan sebesar 50xjdih.pakpakbharatkab.go.id. jdih.pakpakbharatkab.go.idpebruari tahun anggaran berikutnya. batas akhir permohonan pencairan anggarandana desapada tanggal desember dan penarikan dari rekening desa per tanggal desember bab sanksi bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal: bupati belum menerima dokumen berupadari kepala desajdih.pakpakbharatkab.go.idsetelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b,dan ternyata masihterdapat sisa dana desa rkd lebih dari maka bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa sebesar sisa yang ditunda. jumlah pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan bupatihitungan danpada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, sfhipnganyagh punya esai) ttd sahat andrea tupebragu dana desa tahun bak kec. sitellu taliwang jahe oo) ( o tanjung meriah e6so0000| irangunamuua sats28000| ikapantenaa oa0is5000| tanpa paru press2ooo| isim berguna 00sro00o| jeproumen soo00000| imamoupa 0sys0000| jos jemryaaa 030as000| imam ehog04000| mbinalun atu . isuraramal ikumasaga das iku meriah e00oog000| ikurapams ara290000| garpu konten eenaaaooo| jearbomuan t00704000| da7 imagangauri e20at20oo| imasanaaur toast9ooo| isu rungmersada 7s1407000| jperduhapen kec. salak ibaraki ibaraki e03ssa000o| ipoanamanatu segoaaooo| isisonararas saraaooo| ikurammaa essoorooo| penanggalan bidang bang ' ) iosmmmutumosus oromeraa s0ag000| year domain dasar200o| istimakuta s00, jlablanggenamuseng s07so5000| jerkaok kecuali jkecupakii jaornakani jsimerpara jao nii oo |kec.paginya jsibagindar napatalunperlumbaken jlaembentar pacar og,es7, jdih.pakpakbharatkab.go.id pagu dana desa tahun nama kecamatan desa eta keterangan kec. tiada (a41 jku jninapa silima kuta b81, menata b07, (as kronor b05, buluh telling vii (kec. siempat rube siempat rube siempat rube mun siempat rube (s1 kura jun gak taju platin kepala bagian hukum bupati pakpak bharat, ttd reign yolanda bermutu jdih.pakpakbharatkab.go.id ulw iwigiwiwiwlwlw wlwlwirwin ivivivivivisi mn xix njo(c win xxx sassanaaae esa smeserg message aas sasa sense ses sasis ses asas sea omi isi sa sessaxxasar eng sabit sasa gas she sss sssssasa besar sass b3es2notas pane sia san lela pra" sesal, (lal ffe bela te) zis basi alas jaf islalalalala jalajajalah pala tae rirxipk in| ivisisiv(an(divisi kix ipjp| isis ikwipipisir| iwivisir isvisvis sss olololslo loyola sis isi tss sosis oto sts inflasi alatas aja ala iafalafala finals ian fifa is(afa| isis is(s isa iss fifa ks) sasis (a(a|a|a (a(a|a|a iafalalala s(a(alias a|a|a a| ia(als a sasa |a s pink ini linkin iri ir ir ini wikis ipin origin ririn rip iri kini (rrs|z3 ja") pagi dang dae nila lal lolwlalolan jul loo solo civil lola albula iwa leo lulalolola bila lol (loyola ito |uo ros vial salon (san jal lelkolaslolola ola owl|&u aaosow anne nivea| nalkslkelaere sana elu kenlawjlolulo pu.iz in) lolo|o kadi end end lolo| (oo lolo| (loo (oo o|lo|o|o lol lololololo ololololo lololololol lele ololololol lololelo (oo lolololo rar ssi kek sisi leaks| seleerewassa isles ola ino sae lol lolalnlolw o|allow sirroel awal lelolela oval ina iva (ol male leo own ini aria| lola sales lela sia ns|(o jol islsjaja wax (ws indeks sel isis jwjslslee ise elev jafar sss loo kan lol lololololo ololololo lololololol lolo ololololo| level (co (oo lolo|o skies celebes ssisielels seksi sleeve license leleleseslekjels ser s follow visialsiw alelolel| kisewnvenasoake lalbisis|s|olelolm|e sus lal malas|x loo|w|co| bias locke| alososwakkwal lelalajs (el osis jel jalajolv le|a jajaran|e| lonjemjanja njan| sle|ola uje |w|o e35ls sas5 w| lwl isis ole csi b|o w|w (ol ina inv|oluloo suju loo jun |olo sle senja wusmsrel nulis jarwo aula lw|w|w claw sesi ssel #aus lolo|o kadi end end lolo| (oo lolo| (loo (oo o|lo|o|o kera lolo lol lololololo ololololo lololololol oleh ololololo| locale(o (oo lolololo 523i blok servis ols iwjolwlelw olsloinisww isle v(olo iw sulap|.x six sis ass sinlolan abis! islosuowmasalal lelelewwl sis ini kala jal jolejaj sjajxjoja lelolojelu| njarawelolalan| solo|x mlo|s|w|ule sis oolololo kan end lolo| (lo lolos| j(olok (oo olo|o|o ka) cool lol lelelololo ololelole lololololel| lele eco ololololo| level (ole (ololelo sse seluk is sisi tie aksial seseeccese lelsieesekiklel wis isl dikelola sialwlm nisiviris| sie ewnnanal belles (ba |e|alla cas vwnjoje mlonjelal susruweokjole| jelwlejalaj ejulejel|a nv|e lele lele lal (ara dana dam w|ale sale |x v jala n|hljo camwulu( sama nol ten ula| (bl ina jala (ola orvblolol ruas soal ialolololo bal sale lol warna asa: sulsel rvejlkajewvukekelkea nlslelelelololoelu sid se ala press lolo|o kadi end end lolo| (lo logo| loo (oo o|lo|o|o solid lolo lol lololololo ololololo lo locodol lelo ololololol lonely loo lololololo ole ssi ereksi ssisielel lolololel| lele eriecekehn nilai salelals ani joel jelsjolnvjo saajeja lower eis suaka jelelajuja awas |a|w slamsiselela si elkesiel sesesesesesee lelsisssekelkelels ssssksik ssi win (oo ssisaksessieisin vas sialkoas ani joel jolsjolnvjo sjajajeja joujevis| (eisloewsulalow jelelajuja jala ola lla jan |uo joo jam wlaivsiv|l aja ala ola iva wis jalu kena ini (oa (oo jun maine wol ina nona kalo lolo sig sule lol lololwiwialn ole (alel lalu sale kel nona aan raksa mus skpkpjknsseseol kelas pola oolololo kan end lolo| (lo lolos| j(olok (oo olo|o|o lolo lol lololololo ololololo lololololol lolos ololololol level (oo lolololo aga wiw|r ig) svs pes were rivioisis rss s vis eren siri (al lolslolv|co sola alb allow in| asin onvonvielol | lolwislovlelalelnlo ole (el slunjajls banjo isjojajlole| less nvu nnenjal jelalujle ulwleolwjisi sie seessssoesee lelsissseeslelels cok mallawa abisinia sore tigo owaoakae asi sia ola alan in| isjojala lo|n |w|w lolujojwlo| islolejejalololoe jalal sku|s jelek oolololo kan end lolo| (lo lolos| j(olok (oo olo|o|o lolo lol lololololo ololololo lololololol lele ole ololololol delle (oo lolololo sel seen par par par iriviviss| sservenresesn iis ola ini ulas lal anomala nis (su mislolals| lens oeo sakit| kelola usa nia (el klejajujo janin jawjajanx| lan keoanalal iabjulalo vale| | lal ib viel ig. lalu jul volume leo (rb loo lwivialolol luas lola aulolulol injolalals alas lan lol nlo ola foslaluala vas tel four jun mbk fee bela hiv (el lesi snislwio nella sisislaslalenasis| isabella nella sina ojomniol lolo kok lolo ful fans info uje ivo vs ial foul kolofefo winter teo pala (ru (oo sos sola smaller italo sel alexa ella (sis wlolelalelwls sale in| xnlolals o|shamela (@surel jalan sosis slelelsx slo|olo lal (sal joo |rules leo (au |oo| |ao looleoleoleoleol tulsa leo xuleoloo loo |rules| joo leo susu loo (su (oo |xo (oo sole ssllalo si3 malas nlaenraaselan late susila law injak njaluja ngk mina ola lolalwio lolo ali lal feofoo |full sekilas| lean ekaislata (ee pisa mlw (wl laimleja sala lolkiwlolol laos solololwl (oles (olalelaln alel aon kya kan lolo lvl ivo kkhbolul rojo wae foo itu fan puan wol slogans salle lalu sel lawas elulolalal (usai wlololalelwl sale in| xnlolals o|shamela (@surel jalan sosis slelelsx slo|olo sai min (co |oo |oo (oo |oo|oo sat loo loo |oo cola loo loo ooo loo olo|o kej india mojo kej air alor alo|onjaolalx joni elololwlola ata says lol silolojal malala pejalololko jalal olah alel leolalo lola ojo lia a|o|r ker (ololajlw ololalulo jul sela jala rlojolulo( luka dojo aoa wajo are, sialan alo| ola sss allaau) feb fes ses ase syst manah nere ole elo isi jabar sja asli ships3z sisir pers sao tagawa ana au) sas aaa ses i8 ela mar sis geser elo hai sis bsa kej (ala: ssi nis (oo disisi2 angga are colek ind bring visi kan seh sdn similis redir (sis isis sss banana sss sasa sisisisisis kellenlenke) aisixis 9i8 sia tari soo iis aan sini ke) gesek! sie 22sgssgsg leg seisi, berasa hai tss ketika walau sss3g can sir jagat sisi sig sis 222s8s8g ole d0 ni: resesi s8385 maa nani kai pes aga ada pas ss|s les ssi ea: scale assists dad degree| seluas sera ssg8s assisi8 nias ana olosiats users (ega rona ko) ke) olelele sll ara ssisisisim ssisslsis pe: sasis #ee sie ka) sis ses la) sis sss8ss ses$$ iis agar splits lol) par sisi3 adaa (wa tan ololololo pad pad pad pada pad klo (eaelcekl nan aaa |sisisisis psi saka |o0| kis peni pes sia o|on|m0 tea ssi tas sisisisfis sasar ss8s bid ko) osis olslslelek 2sukses| ass sisa win members nasa oasis pas lal ssh sang ska ( ) aas sss han ola ggs soo isis sisi soal sss ega sia pes sss bana ses sei hang boneka eng ola colin srs isis slasiniaig fr) a28 see sage mna era ana zona sasis iis jalal ty3 n|#|o00 saga siro pep fan sala pan bag aaa se3sss soo ini |
key pete lorrgaran berita daerah kabupaten pakpak bharat al, peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tentang itk ikan bupati kepada camat pelimpahan sebagian keenan iii lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat bupati pakpak bharat kan dengan keputusan kewenangan bupati kepada camat yang ditetapkan ja) . bahwa pelimpahan sebagian dengan situasi mera bang sal pakpak bharat horror. tahun dirasa perlu disempurnakan dan disesuaikan deng dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. nias selatan, kabupaten undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten bharat jar kabupaten humbang hasundutan propinsi sumatera utara lembaran negara tan tahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang:5da. memutuskan menetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kep2d4 camat lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat babi ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten pakpak bharat, pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah otonom yang :ain sebagai badan eksekutif daerah: bupati adalah bupati pakpak bharat: devanagari: s5. camat s: sya filr.catur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan karapage desa dalatau disebut warninsan dari bupati kepada camat untuk memberikan faras bab kewenangan camat psies. kepada camat dan pelaksanaannya disesuaikan dengar. tugas pokok dan fungsi kecamatan. pes sebagian kewenangan wajib yang di.limpahan sebaga'mana dimaksud pada meliputi bidang pertanian: bidang pertambangan dan energi: bilang kehutanan dan perkebunan: biar.g perindustrian dan perdagangan: bidang pengoperasian: bidang penanaman modal: bidang kepariwisataan dan kebudayaan. bidang ketenagakerjaan: bidang pendidikan: bidang sosial, bidang penataan ruang: bidang pemukiman: bidang pekerjaan umum: bidang perhubungan: bidang politik dalam negeri dan administrasi publik: bidang pengembangan tons bidang penerangan: nuhbagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini: snp tonujpa kati pelimpahan kewenangan sebagaimana d'maksud pada kev maks yat pemberian wewenang untuk mengkoordinasikan pela tugas personil dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait disertai dengan pembiayaan. eeakeaaan dinas badan lembaga terkait wajib memberikan pembinaan secara intensi naif terhadap pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal: aga pen anan dalam hal hal tertentu apabila camat dianggap bp! tidak mampu melaksanakan kewenangan seb bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan. yana makan janda sis camat dapat meli bersatu jua kan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan kepada kepala desa dengan bab iii ketentuan peralihan kewenangan camat sesuai dengan jabatanya yang bersifat sementara masih tetap beri bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. gain tmeleteah sepanjang tidak bab ketentuan penutup bidang kewenangan dan bentuk rinc'an yang ur.amartha manik berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor aza mena menanam mna trata yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia: kepada desa atau disebut namu lain adalah fimmpinar.'am rangka penyelenggaraan pemerintahan. bab bea kewenangan camatkepada camat dan pelaksanaannya disemua'kan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. sebagian kewenangan wajib yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang pertanian: bidang pertambangan dan energi: bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perindustrian dar perdagangan. bidang pengoperasian: bidang per.tanaman modal, bidang kepariwisataan dan kebudayaan, bidang ketenagakerjaan: bidang pendidikan: ip bidang sosial, bidang penataan ruang: bidang pemukiman: bidang pekerjaan umum, biar.g perhubungan: bidang politik dalam negeri dan administrasi publik: bidang pengembangan otono, bidang penerangan:: pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud nada pembelian wewenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas personil dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait disertai der.gan pembiayaan. dinas badan lembaga terkait wajib memberikan pembinaan secara intensif terhadap para pegawainya agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal: dalam hal hal tertentu apabilayang didelegasikan. camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan kepada kepala desa dengan persetujuan bupati. bab ill ketentuan peralihan kewenangan camat sesuai dengan jabatanya yang bersifat sementara ngasih tetap berlaku dan melekat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ag, per nan bab ketentuan penutup bidang kewenangan. dan bentuk rincian arcrnan nota berita daerah kabupaten pakpak bharat aa teabupati pakpak bh, pemerintah kabupaten pakpak baratmenyusun rancangan akhir rkd berdasarkan hasil musrenbang rkd, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan atas, perlu ditetapkan peraturan bupati pakpak bharatn.bat haa peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara perak napki topan soni peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran bab dimaaa pemerintahan daerah lembaran secara republik indonesia tahun nomor tambahan haa lembaran negara republik indonesia nomor karir arah peraturan pemerintah nomor tahun tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan ana lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara basah republik indonesia nomor sen taan tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pel pes ppn daerah jo. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perubahan atas east peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan ran daerah: er. tha ted peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang rencana pembangunan pane jangka menengah tahun lembaran daerah kabupaten pakpak bharat tahun rekan nomor ae. memutuskan pes uan menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten pakpak bharat tahun pan one bab han ketentuan umum kemang dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan cina daerah adalah kabupaten pakpak bharat, engha wakil bupati adalah wakil bupati pakpak bharat. satuan kerja perangkat daerahyang selanjutnya disebut skpd adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas meta mengelola anggaran dar barang daerah. baskabupaten pakpak bharat untuk dokumen perencanaan kabupaten pakpak bharat untuk dokumen perencanaan pan teaea(an perencanaan nasional untuk (satu) tahun. tea rencana pembangunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah atau rkd adalah dokumen perencanaan pemerintah kabupaten pakpak bharat untuk (satu) tahun dari tanggal januari sampai desember pe" rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjunvs disebut rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau ren'a skpd adalah dokumen perencanaan satuan kerja p . ikat daerah lingkungan lintah kabupaten pakpak bharatf : sat daerah lingkungan "perintah kang bae kabupaten pakpak bharat yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang cae". badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan t' kabupaten pakpak br: teka kepala badan perencanaan pembangunan daerah adalah kepala badan perencanaan bangunan daerah kabupaten nak bharat sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pela:: an tugas dan fungsi peter set pembangunan kabupaten pakpak bharat. rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah selanjutnya disebut rka sk? dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah kabupaten pakpak bharat yang berisi program dan kegiatan skpd, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum ku) dan prioritas plafon anggaran sementara bar 'kpd kabupaten pakpak bharat tahun terdiri dari: pendahuluan pee ois rancangan kerangka ekonomi daerah san iii prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan tahun ringkasan pendanaan kaidah pelaksanaan lan vii penutup aap: januari sampai tanggal desember rkd tahun sebagaimana dimaksud pada merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka msi (rpm) tahun dan mengacu pada rkp yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, kerangka ekonomi daerah,prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersama agn pln, apbd dan dana lainnya, baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat antar tingkat pemerintahan,dalam rangka penyusunan ku apbd dan rapid tahunkencana kerja pemerintah daerah rkd) sebagaimana tercantum dalam lampiran yani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. kepala bappeda menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran skpd kabupaten pakpak bharat tahun bab ketentuan penutupkpak bharat. ditetapkan salak pada tanggal! agustus bupati pakpak ito. makmur bera diundangkan salak pedatangsal agustus sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, dto. ganda warta manik berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor mep: |
por beta bea beng keatas, bela paru ana pena aon tune been ana berita daerah kabupaten pakpak bharat ho. berg peraturan bupati pakpak bharat bad nomor tahun pajak restoran bed bupati pakpak bharat, keenan pen menimbang bahwa untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, peningkatan pembangunan daerah. yang bersumber dari pendapatan asli daerah: b., bahwa pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah sebagaimana disebutkan dalami pan peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pajak restoran cc. bahwa salah satu untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada point "a" diatas, seluruh satuan kerja bana perangkat daerah yang menyediakan belanja makanan dan minuman pada kegiatan ta. dikenakan tag pajak restoran dan ha! ini peri ditetapkan dengan peraturan bupatikana), undang undang nomor tahun tentang tentang pembentukan kabupaten nias selatan, bean kabupaten pakpak bharat dan kabupaten hu.bang hasundutan propinsi sumatera utara lembaran bet negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor let tas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik ban memutuskan see menetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang pajak restoran peta sana tea babi ketentuan umum alam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan 55e8!. daerah adalah kabupaten pakpak bharat: aa.: pane pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oeh orang pribadi atau badan kepada daerah sasa: tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah: sek s5. restoran atau rumah makan adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk juga jasa boga atau catering:pakpak bharatakan pera! bab objek dan subjek pajak objek pajak adalah setiap penyediaan makanan dan minuman pada masing masing skpd. s0) subjek pajak adalah skpd yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. wajib pajak adalah masing masing bendahara pengeluaran pada skpd. . s5. san bab ill dasar pengenaan dan tarif pajak dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran berdasarkan biaya penyediaan makanan dan minuman yang tersedia dalam elesiatan masing masing skpd. serif pajak restoran ditetapkan sebesar (sepuluh persen). "ian bab cara perhitungan, penetapan pajak dan penagihan besarnyabendahara pengeluaran pada skpd memungut pajak sebagaimana hasil perhitungan pada dan menyetorkan kepada bendahara penerimaan pada masing masing skpd. bagi skpd yang belum mempunyai bendahara penerimaan menyetorkan langsung rekening kas umum daerah. bab tata cara penyetoran b3. penyetoran pajak dilakukan rekening kas um'im daerah pada bank sumut cabang pembantu salak dengan kode rekening paling lambat (satu) hari kerja dengan tatacara sebagai berikut membuat surat tanda setoran sts), yang terdiri dari (empat) lembar (warna putih, merah, kuning dan hijau) dengan mencantumkan kode rekening pajak restoran surat tanda setoran sts) beserta slip setoran ari bank sumut cape salak disampaikan kepada bendahara umum daerah (bud: untuk dibukukan. bab penutup ee. peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggul diundangkan. bei agar setiap orang mengetahuinya, pemeran'akan pengundangan peraturan bupati ini dalan berita daerah. ditetapkan salak pada tanggal pebruari bupati pakpak bharat, rk. dito. makmur berasa es diundangkan salak pada tanggal pebruarite nomor nan mara |
ng gbu. ken sena pare menit berita daerah kabupaten pakpak bharat aged peraturan bupati pakpak bharat bau nomor tahun tentang batupati pakpak bharat, menimbang bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan kabupaten pakpak bharat, perlu dilakukan secara menyeluruh oleh instansi pemerintah terintegrasi dengan masyarakat dengan konsekuen: bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a diatas, dipandang perlu ditetapkandengan suatu bea peraturan bupati. beaana lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara beo republik indonesia nomor bee undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik banana indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor benar sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan manet len undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat bobenar desa kuta juga, desa siempat rube, desa profil, desa buluh telling, desa perduhapen bea kecamatan kerajaan, desa maulida, desa peralihan kecamatan sitellu tali urang jahe lembaran daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor tambahan lembaran daerah bee kabupaten pakpak bharat nomor bea peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pembentukan sae kecamatan pergatteng getteng sangkut, kecamatan siempat rube, kecamatan tiada, kecamatan sitellu tali ung julu dan kecamatan paginya lembaran daerah kabupaten pakpak bharat beat tahun c0s nomor tambahan lembaran daerah kabupaten pakpak bharat nomor ne peraturan daerah kabupaten pakpak bharat nomor tahun tentang pembentukan organisasi cena.doman umum senna penyusunan rencana pembangunan desa lembaran daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor tambahan lembaran dara kabupaten pakpak bharat nomor ber peraturan daerah kabupaten pakpak bharatataratte" kabupaten pakpak bharat nomor peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tentang tata kerja penyuluh pertanian lapangan berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor bet "5g ala aman peraturan bupati pakpak bharatberita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tentang petunjuk teknis perkuatan modal usaha bagi koperasi dan ukm. wakil kepala daerah adalah wakil bupati pakpak bharat: prapakpak bharat: asisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat: kecamatan adalah wilayah kera camat sebagai perangkat daerah kabupaten: dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah:pakpak bharat:pakpak bharat: etos kerja adalah suatu budaya kerja yang didukung oleh semangat, kemauan dan kerja keras untuk mencapai kemakmuran: tim pembangunan ekonomi adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati yang bertugas untuk membantu bupati untuk merumuskan dan mengambil kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam rangka percepatan pembangunan daerah: sub tim perumus adalah sejumlah pegawai yang dianggap mampu untuk membantu tim pembangunan ekonomi yang keanggotaannya ditetapkan dengan suatu keputusan bupati, tim pembangunan ekonomi terdiri dari tim pembangunan ekonomi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa bab hubungan kerja tag fi) untuk melaksanakan tugas tugas pembangunan daerah, instansi yang menangani pembangunan wajib berkoordinasi dengan maa seluruh instansi terkait. sg) instansi yang dimaksud pada adalah asisten, dinas dinas, badan, kantor pmd dan kantor kecamatan. koordinasi dilakukan melalui surat pemberitahuan secara resmi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi yang mempunyai ban kegiatan uan tembusan disampaikan kepada bupati dan sekretaris daerah. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan sasa dilaksanakan. (t) untuk memperlancar tugas tugas pemerintahan, pembangunan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta untuk sinkronisasi beat pelaksanaan pembangunan, setiap skpd wajib membuat jadwal kegiatan tahunan. me) dalam pembuatan sebagaimana dimaksud pada skpd wajib mengundang skpd lainnya sehingga kegiatan antar skpd dapat saling mendukung dan sinkron. s3) setiap pembangunan yang dilakukan kecamatan, desa, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada camat dan kepala desa yang bersangkutan. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung pada pembangunan berupa pengawasan pembangunan: pembangunan desa harus transparan dengan membuat plank nama proyek, sumber dana, jumlah dana, nama pemborong serta hal hal yang dianggap perlu untuk diketahui masyarakat. bab sai pembangunan tingkat kabupaten pembangunan yang dilaksanakan kabupaten adalah pembangunan fisik, mental, rohani, pertanian dan lain lain. tan 2s) untuk mempercepat pembangunan daerah haris dukung sepenuhnya oleh masyarakat. agar percepatan pembangunan sebacruirrana dimaksud pada dapat terlaksana, etos kerja masyarakat harus ditingkatkan. ana pes era mentor untuk mempercepat pembangunan sebagaimana dimaksud dalam dinas, badan dan kantor diwajibkan untuk menatap etos kerja masyarakat melalui pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan adat istiadat dan sosial budaya empat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas, badan, kantor, camat dan kepala desa diwajibkan untuk melakukan penyuluhan dan atau spesialisasi kepada masyarakat tentang etos kerja. pelaksanaan kegiatan dimaksud pada dilaporkan kepada bupati setiap (tiga) bulan. dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada setiap skpd diwajibkan melakukan pembinaan terhadap desa secara terus menerus. desa sebagaimana dimaksud pada disebut desa binaan. 3ti) desa binaan skpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. skpd dalam melakukan pembinaan kepada desa binaan sekurang kurangnya dilakukan selama (tiga) tahun. skpd wajib membuat laporan perkembangan desa bintangnya setiap (enam) bulan kepada bupati. bab (ii kf! kewajiban skpd pada desa binaan skpd yang telah ditugaskan untuk membina desa, wajib melakukan kunjungan desa bintangnya sekurang kurangnya (dua) kali setiap bulan. skpd sebagaimana dimaksud pada diwajibkan memberikan motivasi pada masyarakat serta memperluas pola berfikir masyarakat, sehingga kemakmuran yang dicita siaran dapat terwujud. dalam melakukan kunjungan desa, skpd berkoordinasi dengan camat, petugas penyuluh pertanian lapangan dan unsur pns yang berada dilokasi desa binaan. ea8 tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat daerah untuk membantu bupati daerah dalam pengambilan keputusan serta untuk mempercepat pembangunan daerah, bupati mengangkat dan menugaskan tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat daerah dengan surat keputusan bupati. tugas tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat daerah ditetapkan der.gan keputusan bupati. :dalam melaksanakan tugasnya tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh tim perumus yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati. tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat daerah dan tim pengurus melakukan pertemuan rutin setiap bulan pada har jumat minggu (keempat) atau pada hati lair yang ditentukan. frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. penyelenggaraan pertemuan adalah salah satu skpd dan membahas program skpd pence'r sarana yang bertujuan untuk mempercepat kemakmuran masyarakat. mw) pada akhir pertemuan, skpd dan tim pembangunan el nomi kerakyatan menetapkan pt: sra pertemuan berikutnya dan menggandakan hal hal yang perlu dibahas dan dipersiapkan pada pertemuan tersebut. anggota tim sebagaimana dimaksud pada wajib mempersiapkan bahan barus menghadiri seluruh rangkaian pertemuan dengan tepat waktu. anggota tim yang tidak hadir atau tidak mengikuti rangkaian pertemuan tanpa keteransia: akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat kecam ai . desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi, dibentuk tim pembangunan ekonomi kerakyatan at kecamatan dan desa. tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan tim pembangunan ekonomi kerakyatan tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala tembusan keputusan sebagaimana dimaksud pada dan disimpulkan kepada bupati. tim pembangunan ekonomi tingkat desa adalah tokoh tokoh masyarakat yang patut diteladani dalam bekerja serta mempunyai pengaruh masyarakat, mempunyai dedikasi dan etos kerja yang tinggi. bab pertanian dan penyuluh lapangan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, bupati menugaskan petugas penyuluh pertanian lapangan disetiap desa dengan keputusan bupati. sen untuk mendukung program kerja bupati, petugas penyuluh pertanian lapangan diwajibkan mendata seluruh kelompok tani yang ada wilayah kerjanya dan melaporkan kepada bupati selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sejak peraturan ini ditetapkan. perubahan data sebagaimana dimaksud dalam berupa penambahan dan pengurangan jumlah anggota kelompok disampaikan kepada bupati setiap (tiga) bulan. data kelompok tani sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari biodata kelompok tani: struktur organisasi kelompok tani: komoditi yang diusahakan: alamat kelompok tani. ikat! fan kelompok tani yang terdaftar kabupaten diprioritaskan untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun propinsi. edi komoditi yang diusahakan kelompok tani harus berdasarkan rekomendasi yang telah disurvei oleh pihak ketiga dan atau tim yang ditetapkan oleh bupati. eri bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada kelompok tani adalah berbasis komoditi sebagaimana dimaksud pada sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dinas, badan, kantor terlebih dahulu melakukan studi kelayakan atau sebutan lain yang sesuai. bantuan diberikan apabila hasil survei studi kelayakan merekomendasikan layak untuk diberikan. kepala dinas, badan dan kantor wajib memberikan bantuan secara adil dan merata sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan kelompok tani. thi kepala dinas, badan dan kantor tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada kelompok tani yang gagal melaksanakan program bantuan pada tahun sebelumnya. kelompok tani yang gagal melaksanakan program bantuan yang diberikan pemerintah daerah maupun propinsi harus dibina oleh dinas pertanian. apabila kelompok tani sebagaimana dimaksud dinilai telah mampu, dapat diberikan bantuan pada tahun berikutnya. data bantuan yang berasal dari daerah dar, propinsi wajib disampaikan kepada bupati selambat lambatnya (empat belas) hari kerja setelah bantuan disalurkan. apabila data sebagaimana dimaksud pada tidak disampaikan kepada bupati, pimpinan instansi tersebut akan mendapat sanksi dari bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab vii karakteristik desa $$) untuk memudahkan bupati dalam pengambilan kebijakan daerah, setiap desa diwajibkan untuk membuat data monografi desa yang disampaikan kepada bupati melalui carat dan asisten bidang pemerintahan selambat lambatnya (dua) bulan setelah peraturan ini ditetapkan. perubahan data monografi cesa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui camat dan asisten bidang pemerintahan pada bulan pebruari setiap tahunnya. bab viir.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang rrengetai.ag dto. makmur berasa is: diundangkan salak pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat ato. lan ganda warta manik berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor an ran |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.