text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
lembaran daerah kota cimahi nas aa,:terhadapa, yang selanjutnya disebut inspektorat adalah unsur pengawaspbd kota cimahi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyatota cimahitentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpartai politik tingkat daerah yang telahtingkat daerah yang bersangkutaantor kesatuan bangsa dan politik kota atau sebutan lainselambat lambatnyapartai politik sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan hasil pemeriksaan atasepala badan kantor kesatuan bangsa dan politik kota atau sebutan lainnya yang temuannya disampaikan kepada kpud setelah diperiksa oleh bpk. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikutbagaimana dimaksud dalamdalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan menara yang sebagai objek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui menara telekomunikasi,,, atau system elektromagnetik lainnyaditambahklayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasiestetika dan kepentingan umum, ketentuan ditambahkan (satu) yaknitingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ukur berdasarkan jumlah frekuensi pengawasan dan pengendalianbbfrekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebanyak kali dalam setahun dan atau,cimahi nomor tahunekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. bab ii: sub bagian penatalaksanaan. sub bagian administrasi layanghumas, membawahi: sub bagian pelayanan informasi, sub bagian publikasi dan dokumentasi. bagian umum dan protokol, membawahi sub bagian umum dan rumah tangga, sub bagian protokol. bagian tata usaha, membawahi sub bagian perlengkapan, sub bagian pimpinan, sandel dan kepegawaian,staf ahli termasuk dalam bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam bab sekretariat dprd,: bagan struktur organisasi tanggal sekretariat daerah tentang sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota cimahi staf ahli asisten asisten pemerintahan, hukum dan pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan sdm bagian pemerian bagian administrasi administrasi kadin rasi hubungan umbi perekonomian pembangunan bab masyarakat protokol kelompok jagung 'subbagian adm. subbagian subbagian asam (li sasa denatantatoan lao san nano ega san susunan analisa formasi lembaga perlengkapan lil umum undangan program pemuda dan informasi rumah tangga moto jabatan perekonomian aaa, subbagian bagian subbagian adm. subbagian penyuluhan, kesehatan dan subbagian perangkat bantuan 'subbagian subbagian rak pemberdayaan publikasi dan protokol adm keuangan kewilayahan hukum dan ket bacaan adm. usaha masyarakat dokumentasi ham perekonomian subbagian subbagian administrasi 'subbagian adm. sus bagian jaringan layanan sosial dan subbagian pertanyaan dokumentasi pengadaan tenaga kerja sandel dan dan informasi barang dan jasa maan kepegawaian lampiran peraturan daerah kota cimahi bagan struktur organisasi sekretariat dprd tentang sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota cimahi sekretaris dprd bagian bagian bagian persidangan, risalah rapat dan perundang undangan humas dan umum program dan keuangan kelompok jagung subbab subbab subbab (ll persidangan, rapat dan risalah humas dan protokol penyusunan program subbab produk dprd dan perundang subbab keubbag undangan |
lembaran daerah kota cimahi ran na,ajak daerah. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pajak daerah lembaran daerah kota cimahi tahun nomor seri diubah sebagai berikut ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk jenis motel ditetapkan sebesar (sepuluh persen):, untuk jenis wisma pariwisata ditetapkan sebesar (lima persen), untuk jenis pesanggrahan ditetapkan sebesar (lima persen), untuk jenis rumah penginapan ditetapkan sebesar (lima persen), untuk jenis rumah kosi atas10 kamar ditetapkan sebesar (empat persen)yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omset transaksi per bulan tidak melebihi rp. sepuluh juta rupiah). ketentuan dan diubah,,15y6 (lima belas persen), untuk permainan milyar ditetapkan sebesar 30y6 (tiga puluh persen), untuk bowling ditetapkan sebesar 30x (tiga puluh persen), untuk permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30x (tiga puluh persen), untuk karaoke ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen), untuk mandi uap spa, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar 50y6. ketentuan ditambah satu huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai beriku megaton dan sejenisnyakaiuntuk kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, budaya dan kesehatan. dan dihapus,ihapusihapus. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut cara perhitungan nilai sewa reklame nsr) dihitung dengan rumus sebagai berikut: nsr nilai strategis jumlah pemasangancc. sudut pandang reklame, kelas jalan, harga titik lokasi pemasangan reklame, dan atau jenis reklame. faktor faktor sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yaitupaling lama (dua belas) bulan. ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. ketentuan ditambahkan (satu)apenetapan nilai perolehan air npa) dihitung secara periodik oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. ketentuan diubah dan ditambahkan (dua) yaitu dandipungut setiap (satu) bulan kalenderbelum menggunakan meterisasi maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran. subjek pajak sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakan meterisasi selambat lambatnya (tiga) bulan setelah ditetapkan menjadi wajib pajak. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutlima belasketentuan huruf huruf diubah, dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan diklasifikasi sebagai berikut untuk nop sampai dengan (satu milyar) ditetapkan sebesar o,1l1 (nol koma sebelas persen), untuk nop atas (satu milyar) ditetapkan sebesar (nol koma dua nol satu persen). dihapus, menimbang: bahwa kerjasama daerah merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai sarana yang digunakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat yangparan, bahwa sebagai daerah otonom dengan jumlah penduduk yang relatif besar, maka diperlukan kerjasama daerah sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal kota cimahi,sama daerah, maka perlu untuk dilaksanakan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pedoman kerjasama daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah kota cimahi tentang pedoman kerjasama daerah, mengingat:sama antar daerahdomancimahcimahi. kerjasama daerah adalah kesepakatan antara walikota dengan kepala daerah lain, dan atau walikota dengan pihak luar negeri atau pihak ketigadan hukum indonesiadan kerjasama adalahwalikota dengan pihak ketiga. nota kesepahaman, yang selanjutnya disebut memorandum understanding u), adalah dokumen tertulis yang memuat kesepahaman dan persetujuan untuk melaksanakan kerjasama sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian formal. bab prinsip dan tujuan bagian kesatu tujuan pedoman kerjasama daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama daerahbagian kedua prinsip kerjasama daerahiii subjek, objek dan bentuk kerjasama subjek kerjasama daerah meliputi: gubernur, bupati, walikota, dan pihak ketiga.kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dan serta ketentuan peraturan perundang undangan. bab tata cara kerjasama tata cara kerjasama daerah meliputi tata cara kerjasama antar daerah: dan tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga. tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dilaksanakerjasama sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. contoh bentuk model kerjasama daerah meliputi bentuk model kerjasama antar daerah, bentuk model kerjasama pemerintah daerah dengan departemen land, dan bentuk model kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum. uraian contoh bentuk model kerjasama sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. kerjasama daerah dapat dilaksanakan atas prakarsa atau penawaran walikota atau salah satu pihak kepada gubernur, walikota, bupati, pihak luar negeri, dan atau pihak ketiga mengenai objek kerjasama tertentu melalui rencana kerjasama, apabila rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada telah diterima dan disepakati oleh para pihak, rencana kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat nota kesepahaman memorandum understanding disertai menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat: subjek kerjasama, maksud dan tujuan, objek dan ruang lingkup kerjasama, bentuk kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, sumber biaya, tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama, jangka waktu pelaksanaan kerjasama, pengakhiran kerjasama, j . keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama walikota dapat melibatkan opd terkait serta dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar kepala daerahsama. petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab yang dibentuk oleh walikota. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua sekretaris daerah, wakil ketua asisten pemerintahan, wakil ketua kepala bappeda, sekretaris kepala bagian pemerintahan, anggota tetap kepala bagian hukum, kepala bagian keuangan, kepala bagian perlengkapan. anggota tidak tetap kepala skpd yang melaksanakan kerjasama, kepala skpd yang terkait dengan pelaksanaan kerjasamawalikotaoprd. apabila kerjasama daerah sebagaimana dimaksud sudah dianggarkan dalam apbd tahun anggaran berjalan, cukup dilakukan konsultasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi dari opla daerahsama sertvii penyelesaian perselisihan apabila kerjasamaariberakhirnya kerjasama daerah kerjasama bertanggungjawab:doman kerjasamdaerah ini mulai berlaku efektifmewujudkan tertib administrasi kependudukanpenduduk, bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi , pemerintah telah mean, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatas, perlu membuat peraturan daerah kota cimahi tentang perubahtetangga dan rukun warga yang selanjutnya diarang kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya singkat ktp el adalahyang sah sepasang suami istrigang kata anak, pengakuan dan pengesahan anak, status keluarga negarawluarga negarawnon permanekependudukan dan peristiwa penting. buku induk kependudukan yang selanjutnya disebut bip adalah buku yang digunakan untuk mencatat inarga negara indonesia maupun warga negara indonesia yang kawin dengan orang asing yang memiliki izinkartu keluarga kk) dalam buku induk penduduk dan domisili pendudukcimahirang garap, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak tanpa dipungut biaya, antor urusan agama kecamatan. pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan oleh peraturan daerahu ikan, dan pembuktian kepada lembaga pengadilan, dan mengelola data dan mendata urusan agamyangjadi , dan kartu tanda penduduk elektronik ktp el) kelurahan, dilakukan dengan tata cara penduduk mengisi dan menanda ata carapenerbitan ktp el baru bagi penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib memiliki ktp elsport dan kartu izin tinggal tetap kitap)penerbitan ktp elktp el pohonan ktp elktp el. dalam hal ktp el diterbitkan karena perubahan elemen data, maka ktp el yang lama ditarik oleh instansi pelaksana yang menerbitkannya, atau antar g8)an din pa penerbit berangkatkan. kabupaten kota dalam satu provinsi, atau antar an di t cc, s rasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang ditetapkan oleh walikota. pendataannon permanen kartu identitas penduduk musiman kartu tanda penduduk non permanen kartu identitas penduduk musiman selanjutnya disingkat ktp nptidak permanen kota cimahi namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetap kota cimahi. setiap penduduk non permanentp nptp np kiper adalah (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang dan wajib memproses surat keterangan pindah untuk menjadi penduduk kota cimahi. persyaratan pembuatan ktp nptp np kiper yang telah diisikan ditandatangani oleh pemohon dan lurah, menyerahkan fotokopi ktp el daerah asal, menyerahkan fotokopi daerah asal, membawa foto sebanyak (dua) lembaroleh penduduk dilaksanakan instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili d (1l)paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kedatangan indonesidan moda transportasi daratkelahiran anak warga negara indonesia atas moda transportasi darat dalam atau luar wilayah negara kesatuan republik indonesia diberikan surat keterangan lahir oleh rumah sakit atau puskesmas atau bidan terdekat dengan tempat kelahiranpendudukpencatatan perkawinan dilakukan instansi pelaksana atau utd instansi pelaksana tempat domisili pendudukiper canaan yang ditanda tangani oleh pemuka penuh kepercayaan, ktp elamatan. data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada dan base kependudukan. data hasil pencatatan kua kecamatanamatan sebagaimana dimaksud pada tidak memerlukwarga negara asing, warga negara asing yang el kawaelhukum tetapceraian pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkmempunyai kekuatan hukum tetapkan domisili penduduk, dan atau keterangan kematiandari dokter paramedis kepolisian pengadilan. pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara: pelapormengisiinstansi pelaksana atau utd instansi pelaksanakkatgang katapaling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan republikkeempat pencatatan pengesahan anak dapatkan akta perkawinan,,alam perluarga negarawla ngan pelepasan kewarganegaraan indonesia, pejabat konsuler mengirim data perubahan status keluarga negarawan kepada menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk ditebus bidang tugasnya meliputioutipan akta yang rusak dan atau fotokopi kutipan yang hilang, ktp dan kkatadan ktp el, surat keterangan pindah penduduk,bagian keempatartu tanda penduduk elektronik ktp el). masa berlaku ktp el bagi wni sebagaimana berlaku seumur hidup, sepanjang tidak terjadi perubahan elemen data pada kartu tanda penduduk elektronik ktp el) masa berlaku ktp el bagi orang asing sebagaimana berlaku sesuai dengan waktu yang tertera dalam izin tinggal tetap yang dimilikinya. ktp el sebagaimana dimaksud pada berlaku secara nasional. dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sejak terjadi perubahan elemen data pada kartu tanda penduduk elektronik ktp el), penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh ktp yang barubagian kelima bagian keenam akta akta pencatatan sipil akta sistem informasi administrasi kependudukan bagian pertama penyelengkedalam database kependudukan,tika rang garap siarannya oleh instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vi walikota untuk data berskalarang , pemberianizinkota atas nama walikota untuk lingkup data berskala kota. tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari tim penilai kota. tim penilai sebagaimana dimaksud pada memiliki susunan keanggotaan: ketua kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sekretaris bab xii pembatalan apabila ditemukan kk, ktp elii ketentuan peralihan semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh pemerintahanada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah ag berita negara republik indonesia manadomanado, perlu menetapkan peraturan menteri agama tentang statuta sekolah tinggikristen negeri manadomanadomanadonegeri manadojurusankristen yang unggul, bermutu dan inklusif demi terwujudnya cendekiawan kristiani yang berperawakan indonesia . sekolah tinggi mempunyai misi: melaksanakan pendidikan tinggi yang menjadi pusat studi keagamaan kristen yang berwawasan oikumenis, melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang menanamkan dan mengembangkan nilai nilai kristiani, cc. menghasilkan sarjana sarjana yang berilmu dan berkarakter kristiani serta mampu mengimplementasikannya dalam segala situasi, dan melaksanakan pendidikan yang mampu menyebarluaskan pesan pesan kristiani, kerukunan, dan persaudaraan demi menjaga peradaban indonesia yang berdasarkan pancasila. sekolah tinggi mempunyai tujuan: menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bernafaskan nilai nilai kristiani untuk memberi sumbangan kepada peradaban indonesia, menghasikan lulusan yang berilmu, kreatif, produktif, profesional, berkarakter kristiani dan berwawasan oikumenis, menjalankan peran secara aktif bagi sivitas akademika dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan menyelenggarakan prinsip prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan demi peningkatan daya saing bangsa,manado. sekolah tinggi berkedudukan kota manado, provinsi sulawesi utara. sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada didirikan pada tanggal juli merupakan perubahan dari sekolah tinggi agama kristen manado sta kripto) berdasarkan keputusan presiden nomor tahun dan diresmikan pada tanggal juni bagian kedua lambang sekolah tinggi memiliki lambang sebagaimana tercantum bawah ini: lambang sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur unsur sebagai berikut: bentuk lambang adalah garis berbentuk segi lima melambangkan lima dasar pancasila, berwarna kuning muda (kode gradasi f9fd12) dan dasar warna ungu tua (kode gradasi #cb34a3), unsur unsur dalam segi lima adalah: bulatan bumi berwarna biru muda (kode gradasi face) dan kuning muda (kode gradasi #food12) yang bermakna bahwa misi sekolah adalah global dalam rangka menyebarkan injil seluruh muka bumi: burung merpati putih (kode gradasi ffffff) melambangkan roh kudus yang diyakini akan selalu bekerja membimbing sekolah tinggi dalam segala misi dan pekerjaannya, salib warna putih (kode gradasi ffffff) melambangkan keyakinan dan semangat kristiani yang berdasarkan karya penyelamatan kristus salib: alkitab berwarna putih (kode gradasi ffffff) dan garis tepi hitam (kode gradasi melambangkan sumber nilai nilai kristiani, simbol tongkat dan huruf (khi) melambangkan kristus sebagai gembala, hati berwarna merah tua (kode gradasi cfo206) melambangkan keteguhan hati, ketulusan, dan keikhlasan pengabdian, lilin yang berwarna putih (kode gradasi #ffffff) dan garis tepi hitam (kode gradasi dengan nyala lilin berwarna kuning (kode gradasi #doc9o1) melambangkan kesediaan mengabdi untuk menerangi dunia ini dan rela hancur seperti lilin dalam pemberitaan firman allah dan memperjuangkan makna pengorbanan kristus, dan tulisan stake manado menunjukkan wilayah kedudukan sekolah tinggi. bagian ketiga mars dan hymne sekolah tinggi mempunyai mars yaitu mars stake manado . sekolah tinggi mempunyai hymne yaitu hymne stake manado . mars dan hymne sebagaimana dimaksud pada dan diperdengarkan dalam setiap upacara resmi sekolah tinggi. mars sebagaimana dimaksud pada merupakan lagu yang mengekspresikan semangat dan optimisme kristiani, berjiwa pancasila, serta mencerminkan harapan stake manado masa depan. hymne sebagaimana dimaksud pada merupakan lagu yang bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna komitmen untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi stake manado. mars stake manado rel 3jp7 dar ma bak ti sta kn ma na me nya pai kan a ma nat a gung aa. nya mem bi na ma nu sia ber da sar kan tri dhar ma me wu jud kan ci ta ci ta bang other ala de ngan sar kan pan ca si dan un dang un dang da sar em pat ena iman , o m l ma ha da pi ga la tan ta ngan de mi cer das kan pu tra pu tri ee, bang. de nano hon per to long an nya sang ma ha kua sa a lam se mes pan sen pan ja ya lah sta kn ma na do ber di ri ko koh nu san ta hymne stake manado ewe m hh) bsa se ko lah ting a ga ma krs tem ne gri mu na do tong gak hn. ban dik dan dan bina kim i. dian menanam nan in! fan dannnngnnn ann dana dan danny ep tan dp an man an pen di di kan kris ten ne ga ra galai ci ta ba gunma de pan de ngan dan aj. via np "aa mean dna dea dna dsb rol. il. oa" om. ll. j man bu lat kan te kad se ko lah ting g a ga ma kris ten ne g'ri ma na do ber bak ala oa" t t xx ba gi pem ba ngu nan bang de ngan ma nat ju de pan kan maa ph" hai ii" | t r hl www ju ju ran mu ber sa meng em ban gss jud w oai al, u ann jonan a, kan tri dhar ma per guru ting ber wa san ber ilmu dan ber tue pt, yo &a ak" sal aka" bhi fik ila elo ngan ber pe gang te guh per ca ya ber i man ke pa da tu han yang ma ha kus te gak kan lah jang kah mu. ki bar kan lah pan ji mu ya kin tu han ser ta "i :i5tie si # isi maa titi rail ju lah sta km ja ya tah sta kn na do meja di ber kat tuk sirwarna dasar putih (kode gradasi ffffff),sekolah tinggi terpampang lambang sekolah tinggi, dan bawah lambang bertuliskan: stake manadopendidikan agama kristen berwarna dasar ungu tua (kode gradasi cb34a3), melambangkan keagungan, teologi kristen berwarna dasar merah kirmizi (kode gradasi cb0o624), melambangkan kesetiaan, pastoral konseling berwarna dasar biru muda (kode gradasi based), melambangkan ketenangan, dan pendidikan musik gereja berwarna dasar oranye (kode gradasi fc9031), melambangkan sukacita, dan pascasarjana pendidikan agama kristen berwarna dasar biru tua (kode gradasi aa), melambangkan keteguhan.profesowisuda dan pengukuhan profesor. toga jabatan sebagaimana dimaksud padapergelangan tangan dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan kuning emas (kode gradasi #daa520) untuk toga ketua dan wakil ketua,jurusankode gradasi daa520kode gradasi #daa520), cc. kalung jabatan wakil ketua, direkturperak (kode gradasi ended), kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar berwarna sesuai warna dasarkode gradasi #daa52 dan magister s2). tampak (bagian) bel akan syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. program sarjana s1) berbentuk setengah lingkaran, dan magister s2) berbentuk oval panjang menjuntai belakang cmmengikuti warna jurusan. jaket resmi mahasiswa sekolah tinggi berwarna ungu (kode gradasi f60egawai negeri sipil pns), beragama kristenketua secara tertulis, dan menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama denganketuasertausia paling tinggi (enam puluh) tahun, paling rendah lulusan program sarjana s1): dan pegawai tidak tetapsekolah tinggisekolah tinggitertersatuanmagister. permohonan izin penyelenggaraan program studitelirektur, dan ketua jurusanpada81manadkemenag. curup. iain. statutacurup, perlu dirumuskancurupcurupcurup. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: institut agama islam negeri curuppertimbangaadalah penjabaran dari rip yang berisi program strategis dan sasaran strategis dalam kurun waktu periode kepemimpinan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun menjadi perguruan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi tingkat asis tenggara tahun misi institut: mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis islam moderasi: meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis islam moderasi: dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis islam moderasi. tujuan institut: menghasilkan lulusan profesional bidangnya yang berkarakter religious, demokratis, adaptif, dan toleran, menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi, dan cc. mewujudkan islam moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. strategi institutmotto institut ilmu amaliah dan amal ilmiahcurup. institut berkedudukan kota curup, provinsi bengkulu. institut berdiriiain lurus lambang institut sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur yang memiliki makna: keseluruhan logo bermotif gerbang yang berarti institut merupakan gerbang khasanah ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat dunia dan akhirat: tiga buah kubah masjid melambangkan pondasi akidah islam yaitu iman, islam, dan ihsan, tiga garis lurus tegak melambangkan tridharma perguruan tinggi, kaligrafi usul lmi dalam logo melambangkan orang yang gemar mencari ilmu pengetahuan, empat buah sisi dalam logo melambangkan (empat) petulai yang merupakan ciri khas suku rejang tempat mana institut berada, kitab al quran melambangkan sebagai induk dari ilmu pengetahuan dan sumber segala ilmu, filosofi warna lambang institut, warna biru (kode gradasi melambangkan konsistensi, warna kuning (kode gradasi #ffff00) menciptakan rasa optimis, sportif, dan pengharapan, warna hijau (kode gradasi melambangkan kesejukan, ketenangan, dan menciptakan kesan keselarasan dan harmoni, serta warna hijau (kode gradasi pada tulisan iain melambangkan keteguhan. bagian ketiga mars dan hymne mars institut: mars iain do g me , h o h h h ! sis men un men nn men tan gen gea gen gen men en. . besa fee pan sia yang min bak tayang nya ass www www . t85258225 . guh dah lam tuk kan peak ngan dan tao ber rap sia nya all rob honda can man ana all seni sma ten a00 nan matan kaa osn tn snn ann snn e teng b b d h n pe g aa d beato ialah ii t uran dan ditssba ga man ben tuk akh laku kha rumah www www www mw. maa plot aaa dept jaw saw sis gap gem se. sen "snn gen up gen gen. sana gen snn snn snn sang sin snn gp ana ag. sen san pan lix b h ehh a a ma ai adat a aio ap apa sayang min bak tayang nya guh dah kn. men, sen snn kena sang (nn snn snn nn: snn snp ann . www aga . . pip mmh mia kante rubber angle ngan tri nat lam . fa: sola lah ngel ban gas yang s3i @ur dan gai pado mannen tuk akhlak kul rumah our anda bagai pedoman ben tuk akal aku karimah lah jagalah lah maju lah sar pri dim mem ben tuk san man lam canada lah sar peri pee pri tuk lak sana kana manat ila mal lang kah nga apa aaa mil jud nya sil had lah lam bang kejagung bang bei tap tia pan casi ins tut lam negeri tai ani russe mer bak pen neg rini iain sla man lam sanalah sar pri mem ben tuk san ppa kerana eng error gan man lam sana lah sar pri mutu lak kan ama hatilah mal lang kah nga mil jud nya sil kerajaan beres laman aan s2: data meme bagian keempat bendera bendera institut: berbentuk segi empat panjang, lebar (dua pertiga) dari panjangnya,terdapat tulisan iain curup. bendera fakultas dan pascasarjana: sama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, dan kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, fakultas syariah dan ekonomi islam berwarna dasar hitam (kode gradasi melambangkan pelindungan, menampilkan karya seni atau fotografi karena membantu penekanan pada warna lain, fakultas ushuluddin, adab, dan dakwah, serta kebersihan hati dalam menuntut ilmu.mahasiswa. toga jabatan sebagaimana dimaksud pada hurufrektor dan wakil rektor: terbuat dari kain polostam (kode gradasi dekan, direktur, dan anggota senat dengan garis pada pergelangan tangan dan bagian punggung toga berwarna hijau (kode gradasi dan cc. profesoremas (kode gradasi ffd700)emas (kode gradasi #ffd700. tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning (kode gradasi ffd700), dengan umbul umbul berwarna hijau (kode gradasi #00foo(kode gradasi f8f8sff), dan kalung jabatan profesor terbuat dari pita selebar (sepuluh sentimeter) berwarna emas (kode gradasi ffd700). toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada hurufantara fakultas dan pascasarjana, program sarjana berbentuk segi empat, magisters resmi mahasiswa berwarna merah (kode gradasi dan pada dada sebelah kiri terdapat lambang institut. busana resmi warga kampus harus memenuhi persyaratan nilai keislaman dan keindonesiaan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai keislaman dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan rektorjaring calon wakil rektor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan panitia penjaringan mengajukan paling sedikituruf harus memenuhi persyaratan: menduduki jabatan fungsional paling rendah lektor, dan memiliki komitmen dan integritas. masa bakti anggota senat mengikuti masa baktidan penutup, administrasi terdiri atasmagister dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk program sarjana serta lulusan program doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor untuk program pascasarjana, berlatar belakang pendidikan sesuai dengan rumpun keilmuanasisten ahli atau pangkatpaling sedikit (dua)memenuhi syaradan program studi. hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan lain yang berkaitanan atau direkturtentang usulan pembukaan program studipengelolaan,untukatas akademik pendapatan institut sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak. untuk penyelenggaraan perguruan tinggi, institut dapat mendayagunakan aset yang dimiliki, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun jasinstitut terdiri atas: benda tak bergerakdan uptcurjph. kerja sama internasional. peraturan menteri agama republik indonesia nomor tahun tentang kerja sama internasionalkerja sama internasional jaminan produk halal perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan jaminan produk halal, bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keuntungan dalam pelaksanaan kerja sama internasional jaminan produk halal, perlu ditetaperja sama internasionalrja sama internasional jaminan produk halal. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:kerja sama internasional jaminan produk halal yang selanjutnya disebut kerja sama internasional jph adalah kegiatan atau usaha secara bersama sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka pengembangan jph, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan sertifikat halal guna. lembaga pemerintah luar negeri adalah institusi badan yang merupakan organ eksekutif negara lain. lembaga non pemerintah luar negeri adalah institusi badan asosiasi baik swasta maupun organisasi non pemerintahjph dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. lembaga halal luar negeri yang selanjutnya disingkat lhan adalah lembaga yang berkedudukan luar negeri yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat kehalalan produk negara setempat badan adalah kepala bijih. bab bentuk kerja sama internasional jaminan produk halal bagian kesatu umum bijih dapat melaksanakan kerja sama internasional dalam bidang jph. kerja sama internasional jph sebagaimana dimaksud padauntuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antarasebagaimana dimaksud pada didasarkan atas perjanjian antarnegara yang dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri indonesia, ketentuan peraturan perundang undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. bagian kedua kerja sama internasional jaminan produk halal dalam pengembangan jaminan produk halal kerja sama internasional jphkerja sama pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses produk halal, penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pemeriksaan halal, penelitian dan pengembangan teknologi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan halal, dan atau pertukaran informasi bidang jph. kerja sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: pendidikan dan pelatihan jph bagi pelaku usaha, auditor halal, penyelia halal, pengawas jph, dan atau pengurus lembaga pemeriksa halal, pertukaran pengetahuan ulama dalam memutuskan status kehalalan produk dalam rangka sertifikasi halal: cc. pelibatan akademisi dan ulama dalam pelatihan dan proses sertifikasi halal, dan bidang lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang jph. kerja sama pengembangan sarana dan prasarana jph sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana jph, bantuan penyediaan sarana dan prasarana jph, perdagangan sarana dan prasarana jph, penyediaan sarana dan prasarana pertukaran informasi terkait dengan jph, dan pengembangan standar halal. kerja sama internasional jph dalam pengembangan jph sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh bijih dengan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri masing masing negara. bagian ketiga kerja sama internasional jaminan produk halal dalam penilaian kesesuaian kerja sama internasional jphpengembangan skema sebagaimana dimaksud pada berupa pengembangan standar jph. bagian keempat kerja sama internasional jaminan produk halal dalam pengakuan sertifikat halal kerja sama internasional jph dalam pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. kerja sama internasional jph berupa saling pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bijih dengan lhan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. lhan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh: pemerintah, atau lembaga keagamaan islam negara setempat. lhan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat: bukti legalitas pendirian lembaga yang dibuktikan dengan izin atau rekomendasi dari otoritas negara setempat, memiliki kantor sendiri dan mencantumkan alamat, cc. memiliki struktur organisasi, memiliki dewan syariah dewan fatwa atau ulama yang berwenang menetapkan kehalalan produk, memiliki auditor halal yang berkompeten paling sedikit (tiga) orang sesuai dengan standar kompetensi auditor halal indonesia, memiliki standar halal yang bersesuaian dengan standar jph, memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi regional atau internasional dan telah mengadakan kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian, memiliki sertifikat akreditasi dari bijih bagi lhan yang diakreditasi oleh tim akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi atau berstandar internasional iso lhan mengajukan penyampaian permohonan kerja sama kepada kepala badansampaikan dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris. dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam belum lengkap, bijih menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen. tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan tambahan dokumen diterima. jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tambahan dokumen tidak dipenuhi, permohonan kerja sama dinyatakan ditolak. dalam dokumen hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap, bijih melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. bijih dapat melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. dalam hal lhan telah memenuhi persyaratan, bijih menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada lhan untuk melakukan. bijih dapat melakukan prakarsa dan saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik negara mitra sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan kerja sama yang berlaku negara setempat. dalam hal negara setempat tidak terdapat lhan indonesia. bab iii pelaksanaan kerja sama internasional jaminan produk halal bagian kesatu umum kerja sama internasional jphdan dikonsultasikan antara menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. kerja sama internasional jph dilakukan melalui tahapan: prakarsa, penjajakan, penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan naskah kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama. bagian kedua prakarsa kepala badan menyampaikan usulan prakarsa kerja sama internasional jph kepada menteri. prakarsa sebagaimana dimaksud pada dapat berasal antara lain dari: inisiatif bijih sesuai kebutuhan penyelenggaraan jph, masukan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, cc. usulan masyarakat, dan atau usulan pemerintah luar negeri atau lembaga luar negeri. prakarsa sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: latar belakang dan urgensi, tujuan, dan cc. ruang lingkup. bagian ketiga penjajakan penjajakan dilakukan bijih berdasarkan prakarsa untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bidang jph. pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain dengan: melakukan komunikasi dengankunjungan kepadadan atau cc. mengundang lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri untuk berkunjung indonesia. dalam hal hasil penjajakan memperoleh kesepakatan antara bijih dengan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri, bijih melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan naskah kerja sama. bagian keempat penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan naskah kerja sama penyusunan rancangan naskah kerja sama internasional jph dilakukan oleh bijih. rancangan naskah kerja sama internasional jph, dan pengaturan kerja sama. rancangan naskah kerja sama internasional jph yang telah disusun disampaikan oleh kepala badan kepada menteri. pembahasan naskah kerja sama internasional jph dilakukan melalui: rapat antarkementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan rapat dengan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri. pembahasan rapat antarkementerian lembaga pemerintah nonkementerian, dilakukan oleh kepala badan. rapat antarkementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengikutsertakan unsur dariantarkementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam risalah rapat. pembahasan rapat dengan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri dilakukan oleh kepala badan. rapat lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri sebagaimana dimaksud pada mengikutsertakandengan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam risalah rapat. kepala badan menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama kepada menteri untuk mendapat persetujuan. menteri melalui kepala badan menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri melalui pejabat eselon terkait. bagian kelima penandatanganan naskah kerja sama menteri atau pejabat yang berwenang bersama pimpinan lembaga pemerintah luar negeri atau lembaga non pemerintah luar negeri melakukan penandatanganan naskah kerja sama internasional jph. kerja sama internasional jph mulai berlaku dan mengikat sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kerja sama internasional jph. naskah kerja sama internasional jph sebagaimana dimaksud pada berakhir sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang undangan. bab pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama internasional jph dipantau dan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh kepala badan. tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas unsur:luar negeri, dan kementerian lembaga terkait. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian prosedur kegiatan kerja sama dengan pelaksanaannya. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan atau sewaktu waktu. pelaksanaan kerja sama internasional jph dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan. rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: uraian kegiatan, peran para pihak, cc. maksud dan tujuan, dan rencana pembiayaan. kepala badan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional jph kepada menteri secara berkala dan atau sewaktu waktu. kepala badan menyampaikan laporan kerja sama internasional jph kepada menteri yang akan berakhir. laporansebelum kerja sama internasional jph berakhir. laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan menteri untuk memperpanjang atau mengakhiri kerja sama internasional jp.nik kemenag. universitas islam negeri alauddin. makassaralauddin makassar, perlu menetapkan statutalauddiuniversitasuniversitas agama islam negeri alauddin makassar menjadi universitas islam negeri alauddin makassaralauddin makassar. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:menjadi pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis peradaban islam. universitas mempunyai misi: menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek): dan cc. mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. universitas mempunyai tujuan: menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal, terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan, cc. terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami, dan terwujudnya jejaring kerja sama dengan lembaga lokal, nasional, dan interalauddin makassar. universitas berkedudukan kota makassar dan kabupaten gowa, provinsi sulawesi selatan, indonesia. universitas sebelumnya bernama institut agama islam negeri iain) alauddin makassar yang berdiri pada tanggal november berdasarkan keputusan menteri agama nomor tanggal oktober konversi iain alauddin menjadi uin alauddin pada tanggal oktober bertepatan dengan tanggal ramadhan bagian kedua lambang universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis bawah ini: pia ata universitas memiliki lambang yang terdiri dari unsur unsur dengan inti pengertian: bentuk lambang berupa garis lengkukitab al gurun yang terbuka melambangkan dasar keilmuan islam, tujuh belas garis vertikal pada pita, delapan lembar pada kitab al our'an, dan empat puluh lima helai pada kedua tangkai bulu angsa melambangkan hari kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia, tiga simpul pada pangkal tangkai bulu angsa melambangkan kesatuan iman, islam, dan ihsan: warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa, gambar perahu pinisi dengan dua tiang dan tujuh layar terkembang yang terletak antara al gur'an dan tiga simpul pada pangkal tangkai bulu angsa merupakan ciri khas daerah tempat universitas berada, dan tulisan uin alauddin makassar berwarna hijau terletak tengah tengah pitaipp abe h t h bangkit bang kit lah sis pju uje ga j: rapi n2 rtt karana,a iii age kei balapan bang mat sedang nggu bim ringan nu ju yasa g10 pena me pdp and arah medan nan ta h hb e hui . sis le taa tan kpu. lam kembang kan pers bun abp aai iii peta ina . toe s agar gigit nyonya '(( fapet.a nanti dar bak mem bangun masyarat kat sia ahh tiga ep spi wps net www pu sa, kem bang kan ijtihad dalam ii7e . mana wengi an wv | a aan ahad n ver ne asep ppi ppn admin sadis n te e bt uan dup lah kal ma la ma nyapenuh hikmat y w w www dvd aa ting j) , . woo hash y aga rumah namamu lam pusat kajian meja rok www peng a3 tojo kew jjw lambang keagungan bang bera sas pan pemda $ f (oi haha hai y gun jiwaserta peng ga api islam yang hag dan seja ti pengen help. ty3 n7391793 p ini pp . w go ban patri nah air min bak sue. ati j aging jagalah naga jagalah bangsa bak ti nyatalauddin makassarbendera fakultas syariah dan hukum berwarna hitam, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan. bendera fakultas tarbiyah dan keguruan berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan. bendera fakultas ushuluddin dan filsafat berwarna biru muda, melambangkan kejernihan jiwa. bendera fakultas adab dan humaniora berwarna kuning, melambangkan kemuliaan dan hubungan universal. bendera fakultas dakwah dan komunikasi berwarna coklat muda, melambangkan ajakan kepada kebenaran. bendera fakultas sains dan teknologi berwarna biru laut, melambangkan kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan. bendera fakultas ilmu kesehatan berwarna putih, melambangkan kesucian dan keikhlasan. benderaour'cc. senat fakultas, dalam hal(doctor honoris causa): bersedianggota senat universitasuniversitas(paya @)kajian al our'an, hadis, iptek, berbasis perdamaian dan peradabi yang berbeda beda agar menjadi aktual dalam kehidupan yang maha esa,, sehingga dengan demikian manusia indonesia mampu memekarkan potensinya optimal mungkin untuk manjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas, handal, dan professional, danjektif peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud yakniuniversitas dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi. pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: program diploma pada pendidikan vokasi, sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik, sertauniversitas,?)cc. pendapatan dari badan satuan usaha universitasuniversitas islam negeri alauddin makassarmenteri agama republik indonesia, lukman hakim saag. statuta institut agama islam negeri pontianakmenteri agama nomor tahunorganisasi institut terdiri atas: rektor dan wakiltetapkan dengan peraturan menterimagisterekandari unsur dosen dan (lima puluh tiga) dari unsur tenaga kependidikan,berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetapstatuta institut agama kristen negeri manadomanadmanadomanado berita negara republik indonesia tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan menteri agama tentang statuta institut agama kristen negeri manadomanadopancasila dan berasaskan nilai kristiani. visi institut yaitu terwujudnya cendekiawan kristiani berperawakan indonesia. institut mempunyai misi mempersiapkan cendekiawan yang unggul bidang pendidikan kristen, teologi, seni, dan sosial keagamaan untuk masyarakat berperawakan. institut bertujuan untuk: memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, rohaniwan, konselor, dan musik sulawesi utara dan indonesia, dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. strategi institut: mengembangkan pendidikan yang kontekstual dan inovatif dalam iklim akademik yang dinamis, mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan riset tentang kerukunan, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada riset dan gagasan kebaruanmanado. institut berkedudukan manado, provinsi sulawesi utaramanado, yang merupakan perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama kristen negeri manado, berdasarkan keputusan presiden nomor tahun dan diresmikan pada tanggal juni bagian kedua lambang institut memiliki lambang sebagaimana terlukis bawah ini: neta institut agama kristen negeri jan manado lambang institut sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur yang memiliki makna: segala sesuatu bersumber dari ajaran, kitab terbuka yang berwarna putih (kode gradasi ffffff) bermakna ganda, yaitu alkitab pedoman absolut sebagai sumber nilai kristiani, buku kajian ilmu untuk pengembangan keilmuan, dan pedoman regulasi. artinya, untuk menjadi institut bermutu yang menghasilkan cendekiawan kristen harus didasarkan pada kebenaran, sumber kebenaran yaitu kristus yang dimanifestasikan melalui salib berwarna putih (kode gradasi ffffff) yang melambangkan kasih yang sejati dan ketulusan serta diyakini membangkitkan semangat kristiani, cc. peta indonesia menunjukkan kehadiran institut sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri yang menghasilkan cendekiawan kristen yang berperawakan indonesia, bumi dengan garis bujur dan garis lintang menunjukkan misi institut menjangkau kemajemukan global, burung merpati melambangkan roh kudus dan simbol perdamaian, roh kudus yang diyakini akan selalu memperlengkapi, membimbing, memberikan hikmat dan kearifan, memberikan pengertian untuk mempelajari dan menemukan kebenaran kitab suci, serta kajian keilmuan untuk mewujudkan perdamaian dalam konteks multikultural, dominasi warna ungu (kode gradasi d17a2) dan putih (kode gradasi #ffffff) diartikan sebagai ketulusan dan kerendahan hati, dan tulisan institut agama kristen negeri manado berwarna hitam (kode gradasi diartikan sebagai pelayanan berlangsung seumur hidup. bagian ketiga mars dan hymne mars institut merupakan lagu yang memiliki semangat, berjiwa pancasila, serta mencerminkan nilai juang dan harapan institut masa depan. mars ikan manado ins tut ga ma kris ten ne gri ma na do, ber bak tuk nu dan bang sa men di dik ber kar dan meng ab ne gri wu jud kan tri dhar ma per gu ru ting ins tut a ga ma kris ten ne gri ma na do pe nuh ci ta em ban tu gas mu lia meng han tar pu tra pu tri tu nas bang sa in do ne sia ber il mu ber ji wa pan ca si ins ti tut a ga ma kris ten ne gri ma na do ki bar kan panji ber ju ang ber sa dengan man dan te kad yang guh kin han ser bang kit kan se ma.nat dan sa tu kan de rap lang kah mu ber sa tu ga pai ci ta ci ta, ma ju lah se ru kan isa k n ma na do ja ya lah pan ang hymne institut merupakan lagu yang penuh hikmat dan keyakinan yang mengandung makna untuk mewujudkan harapan institut masa depan. hymne ikan manado aaa ins ti tut a ga ma kris ten ne g'ri ma na do te rus kan per ju a ngan cip ta kan in san kris ti a ni ber mu tu pro duk tif pro fe sio nal danger mo ral su la we si u ta ra ka siber di ri ber sak si do ne sia te guh kan se ma ngasem ba gun bang sa de ngan ka sih ra sa per sau da ra an a k na nya ta kan bak ti mu te rus kan kar ya mu jun jung ting gi ni lai pasca si la i a k n na do ya kin lah tu han banda ja ya lah ma ju lah i a k na doputih (kode gradasi ffffff)manad: fakultas ilmu pendidikan kristen berwarna dasar ungu (kode gradasi cb34a3), melambangkan keagungan, nae fakultasiilmu pendidikan kristen fakultas teologi berwarna dasar merah (kode gradasi cb0624), melambangkan kesetiaan, nate fakultas teologi fakultas seni dan ilmu sosial keagamaan berwarna dasar oranye (kode gradasi fc9031), melambangkan sukacita, dan sang baku lai jenis njan ilmu soal kita vvavaun pascasarjana berwarna dasar biru (kode gradasi aa), melambangkan keteguhan. nodea can piassictas asrijpainya:pergelangan tangan dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna kuning (kode gradasi daa520) untuk toga rektor dan wakil rektor, warnakuning (kode gradasi daa520daa520), kalung jabatan wakil rektor, dekan, direktur,(kode gradasi endedwarna bendera fakultaskuning (kode gradasi daa520, program sarjana, magister, dan doktor berbentuk segi empatbendera fakultas. jas almamater institut berwarna ungu (kode gradasi f6perorangan maupun lembagaenganpaling sedikitdengan jabatan fungsionalrekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran akademik oleh sivitas akademika kepada rektor, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam rip institut dalam bidang akademik, dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional perguruan tinggnyerahkan pernyataanaparatur sipil negara, beragama kristen, cc.paling sedikit (dua) namadikebutuhan denganktor membentuk dewan kode etik institutmelalui pertimbangan dewan kode etik institusesuai dengsesuai dengan dan untuk mencapai misi danpusat, dan unit pelaksana teknismanaddukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian agama, perlu memberikan bantuan pemerintah bidang layanan kesehatan, bahwa peraturan menteri agama nomor tahun tentang bantuan pemerintah pada kementerian agam:kemanusiaan, dan layanan kesehatan. jenis bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud padaketentuan dan diubahatau non pnskesehatan, lembaga pemerintah dan lembaga nondan pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan nonformal, dan lembaga kesehatanat. panas. penyusunan dan pengesahan. peraturan menteri agama republik indonesia nomor tahun tentang penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunanrencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun badan amil zakat nasional harus mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama, bahwa untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu pengaturan mengenai penyusunan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan badan amil zakat. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:rencana kerja dan anggaran tahunan yang selanjutnya disingkat kat adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan panas untuk setiap tahun anggaran dan disahkan oleinspektur jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi pengawasan pada kementerian. direktur jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi zakat pada kementerian. bab penyusunan panas menyusun kat berdasarkan rencana strategis panas. penyusunan kat sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat oktober pada tahun anggaran sebelumnya. kat sebagaimana dimaksud dalam memuat: realisasi tahun berjalan, dan rencana tahun berikutnya. realisasi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: realisasi pengumpulan, realisasi penyaluran berdasarkan asna: cc. realisasi penyaluran berdasarkan program, realisasi jumlah mulai dan munafik, realisasi jumlah mustahil atau penerima manfaat, realisasi penerimaan dan penggunaan dana amil, dan realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaannya. rencana tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: rencana pengumpulan, rencana penyaluran berdasarkan asna: cc. rencana penyaluran berdasarkan program, rencana jumlah mulai dan munafik, rencana jumlah mustahil atau penerima manfaat, rencana penerimaan dan pengunaan dana amil, dan rencana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan penggunaanya. selain memuat realisasi penyaluran berdasarkan asna, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat juga penjelasan mengenai perbandingan antara pendistribusian dan pendayagunaan zakat luar asna amil dan penerimaan zakat. selain memuat realisasi jumlah mustahil dan munafik, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat juga penjelasan mengenai rasio perbandingan antara mustahil fakir dan miskin penerima bantuan langsung, penerima bantuan tidak langsung, dan atau pendamping program. selain memuat rencana penerimaan dan penggunaan dana amil, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat juga penjelasan mengenai rencana belanja sumber daya amil. rencana penyaluran berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: nama program, sumber jenis dana, cc. jumlah mustahil dan penerima manfaat, indikator keberhasilan program, dampak yang diharapkan, biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan, rentang waktu pelaksanaan program, dan pelaksana program. bab iii pengesahan ketua panas mengajukan permohonan pengesahan kat kepada menteri paling lambat (dua) bulan sebelum memasuki tahun anggaran baru. permohonan sebagaimana dimaksud pada melampirkan dokumen: usulan kat yang akan disahkan, kat tahun sebelumnya, laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya, laporan keuangan yang belum diaudit sampai dengan pengajuan permohonan pengesahan kat, dan fotokopi populasi rapat pleno panas yang berkaitan dengan persetujuan tingkat pimpinan atas penyusunan usulan kat yang akan disahkan. menteri dapat menugaskan direktur jenderal dan inspektur jenderal untuk melakukan telaahan atas dokumen permohonan yang diajukan oleh ketua panas sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal dan inspektur jenderal menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari. dalam hal terdapat catatan atau koreksi atas kat, menteri mengembalikan usulan kat kepada ketua panas untuk dilakukan perbaikan kat sebagaimana dimaksud pada ketua panas menyampaikan hasil perbaikan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen kat diterima. dalam hal tidak terdapat catatan atau koreksi atas usulan kat, menteri mengesahkan usulan kat menjadi kat. dalam hal pengesahan kat tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan pandangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, menteri menetapkan dan mengesahkan kat tahun sebelumnya sebagai kat tahun berjalan. dalam hal kepengurusan baru belum terbentuk sehingga kat tidak dapat disusun, menteri dapat menetapkan dan mengesahkan kat tahun sebelumnya sebagai kat tahun berjalan. bab perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan ketua panas dapat mengubah kat yang telah disahkan oleh menteri. perubahan kat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal terjadi: perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi pengelolaan zakat, perubahan jumlah dana pengumpulan zakat, dan cc. perubahan prioritas dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. perubahan kat sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. hasil perubahan kat yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan pengesahan dariagrubahan dalam pengelolaan, dan tepat jumlah, perlu dilakukan perubahanketentuan dalam lampiran pada dictum menetapkan diubah, sehingga berbunyi: memutuskan: menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen biro keuangan dan barang milik negara sekretariat jenderal kementerian agama tentang penetapan lembaga keagamaan penerima bantuan pemerintah kementerian agam raden intan lampunguniversitas islam negeri raden intan lampung, perlu pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja, bahwa organisasi dan tata kerja universitas islam negeri raden intan lampma organisasi dan tata kerja (enam) universitasraden intan lamp. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas islam negeri raden intan lampu dan pelaporan. bab organisasi organisasi universitas, fakultas: pascasarjana, biropengembangan lembagaccuniversitas, vokasi,pendidikan vokasi, dan atau profesi lingkungan fakultas:dakwah dan ilmu komunikasi, adab, dan ekonomi dan bisnis islam. organisasi fakultas terdiri atas: dekan dan wakil dekan, jurusan dan kelembagaanjurusanjurusanprogram studi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ketua jurusan program studi, sekretaris jurusan program studi, dan dosen. ketua jurusanprogram studi sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kebijakan dekan. sekretaris jurusan program studi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu ketua jurusan program studi dalam bidang penyelenggaraan juruspada fakultas tarbiyah dan keguruan, serta fakultas ekonomi dan bisnis islam terdiri atas: subbagian administrasi umum dan kepegawaian, subbagian perencanaansyariah, fakultas ushuluddin dan studi agama, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, dan fakultas adabbiro sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana administrasi, dipimpin oleh kepala, berada bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. biro sebagaimana dimaksud dalamdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada biro melaksanakan koordinasi dengan wakil rektor terkait. biro sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: biro administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, dan biro administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama. biro administrasi umum, perencanaan, keuangan,dan hukum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan barang milik negara, cc. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karier pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, dan fasilitasi advokasi hukum, pelaksanaan administrasi umum yang meliputi urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. biro administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bagian administrasi dan umum, bagian perencanaan dan keuangan, dan bagian organisasi dan kepegawaian. bagian administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik negara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, dan cc. pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara. bagian administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: subbagian tata usaha, dan subbagian rumah tangga dan barang milik negaradan kearsipansanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negarkegiatan dan anggaran, keuangpenyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, dan cc. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan barang milik negarakegiatan dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan. sub dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan dan barang milik negarapengelolaan administrasi kepegawaian, dan fasilitasi asesmenbahan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karier, dan pengembangan pegawai, dan penyiapan bahan penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, dan fasilitasi advokasi hukum. bagian organisasi dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: subbagian organisasi dan tata laksana, dan subbagian kepegawaian danalisis kinerja organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, penyusunan sistem dan prosedur kerja, pelaksanaan pelayanan publik, penyiapan tindak lanjut hasil pengawasan, program reformasi birokrasi, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan. subbagian kepegawaian dan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, bina karier dan pengembangan pegawai, analisis kinerja pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, dan fasilitasi advokasi hukum. biroakademik, kemahasiswaan, dan kerja samabiro administrasimahasiswaan, dan bagian kerja sama, kelembagaanadministrasi dan pengelolaan informlayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan,atas: subbagian akademikakademik. subbagian kemahasiswaankemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta pemberdayaan alumni. sanakerja sama, kelembagaan, dan hubungan masyarakatdata dan informasi, serta publikasi. bagian kerja sama, kelembagaan, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: subbagian kerja sama dan kelembagaan, dan subbagian hubungan masyarakat dan informasi. subbagian kerja sama dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, serta melaksanakan pengembangan kelembagaan. subbagian hubungan masyarakat dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bah,mempunyai tugas melaksanakdalam huruf terdiri atas: lembaga penjaminan mutu, dan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakatdan mengoordinasikan penelitian, cc. pelaksanaan, mengoordinasikan, dan pemantauelitian dan publikasi ilmiah: pusat pengabdian kepada masyarakat, dan pusat studi gender dan anak. pusat penelitian dan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiahparagrafunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada universitas.ma'had jami'ah, dan pusat pengembangan kewirausahaan dan karier. perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan,uni, dan kerja sama bisnis universitas. unikewirausahaan dan karier sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kewirausahaan, karier, dan profesi civitas akademika universitas serta layanan informasi bursa kerja bagi alumni. unit pengembangan kewirausahaan dan karierdua organ pertimbangan organ pertimbangan terdiri atas: senat universitas, dan dewan penyantun. senat universitas sebagaimana dimaksud dalam hurufntukan dalam statuta universitas. bagian ketigselanjutnya disingkat spi yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik pada universitas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam spi menyelenggarakan fungsi: perumusan sistem pengendalian intern, pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan kinerja universitas, dan cc. penyampaian laporan kepada rektor. spi sebagaimana dimaksud dalam dipimpin olehdan fungsiiii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada universitas program studi, sekretaris jurusan program studi, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, kepala upt, ketua satuan pengawas intern, dan sekretaris satuan pengawas intern merupakan jabatan noneselontata kerja pada satuan organisasi universitas universitasmboamboamboambokristen negeri ambonambonundang undang dasar negara republik indonesia tahun berasaskan pancasila, dan bercirikan kristen. visi institut: terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis, dan cinta damai. misi institut: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menyelenggarakan penelitian yang inovatif, cc. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani, dan menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa. tujuan institut: menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis nilai kristiani serta berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan. strategi institut: melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang berfokus pada pencapaian kompetensi lulusan, mengembangkan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan, dan cc. mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya. moto institut: gloria dei virens homoambon. institut berkedudukan ambon, provinsi malukuambon. bagian kedua lambang institut memiliki lambang sebagaimana terlukis bawah ini: ham, san koe b477k 4961k .39k meme sson bee ieesuza o4s3m irr toe #316d36 100w ikan ambon jenis krajan pro bold) gambar alkitab yang terbuka lebar melambangkan firman allah sebagai dasar ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan bagi semua orang, gambar salib berwarna ungu membingkai alkitab melambangkan kasih, perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan, cc. garis biru melambangkan keteguhan berjuang dalam tantangan geografis, sosio budaya, dan politik wilayah kepulauan, burung merpati berwarna putih melambangkan roh kudus yang senantiasa membimbing, daun, buah cengkih, dan pala berwarna hijau, kuning dan merah melambangkan hasil kekayaan kepulauan maluku dan cita cita luhur menebarkan aroma kehidupan yang damai dan bermartabat, dan tulisan ikan ambon berwarna putih dalam pita hijau yang melingkari cengkih dan pala melambangkan kesucian dan keteguhan hati untuk menghadirkan karya yang bermanfaat bagi semesta untuk kemuliaan sang pencipta. bagian ketiga mars, hymne, dan tari kebesaran mars institut: www w w k h9 s h ins tut a ga ma kris ten bon ber w www www hal n h. h t ang go gl wlw ins tut a ga kris ten gri bon ber pth di ri ber da sar kan pa ca si la dan un dang un dang da sar em pat ma, hye ,) eee . di ri ber da sar kan pa ca si la dan un dang un dang da sar em pat ma, he a n t ixe an" an )e erm el e error ins tut a ga ma kris ten gri bon w h aha a h www ls, w w wm" ins tut a ga ma kris ten gri bon amar y hee, tw w w r rp c p p o l ins tut a ga ma kris ten bon (pj ep hh h h h e p www www w w ins tut a ga ma kris ten bon epp a a s t rp vu ti a me la yan i da lam sih, men jun jung ting gi ke ma nu sia an. hae, dv. gos hh ti a me la yan i da lam sih, men jun jung ting gi ke ma nu sia an. haa aa e . ee, ti a me la yan i da lam sih, men jun jung ting gi ke ma nu sia an. tl a wi hx. nyata h i s5." me la yan i da lam sih, men jun jung ting gi ke ma nu sia an. mars ikan ambon jae a sss e aaa, t tg h h ae ' , . . sb s w gwm ma ju lah am bon kem bang kan i man, ip tek dan ni, ber ja ya lah am bon kem bang kan i man, ip tek dan ber tepi ahp t7 th7 .i see e e t r ma ju lah am bon kem bang kan i man, ip tek dan ni, ber ja ya lah am bon kem bang kan man, ip tek dan ber mami aaa het. .uu ap d 'p i 9g. ae ma ju lah ji am bon kem bang kan i man, ip tek dan ni, ber ja ya lah am bon kem bang kan man, ip tek dan ber ata bata l l li bp p m m ma ju lah ti am bon kem bang kan i man, ip tek dan ni, ber ja ya lah am bon kem bang kan i man, ip tek dan ber hl. api ie h ?) e #5stsambil dan ju ga in no a eno ne ga lha alta nia nan dana ana dian angan ber di si plin meng pacific ta ci ta ber sa ma va tif. ins tu kar ya dan ber wi ba wa, cer das,t'tampil dan ju ga in no bea aan btp ana ear saran la te a le, a aan e e rapa www w "h https& & omi nga perang p i juhat aib ea l t h oo ge i ww . tut a ga ma kris ten ne g'ri am bon: cip ta kan cen di kia yang ber ka rak ter, se hti b i a se yeni ii gig3p: s3 tut a ga ma kris ten ne g'ri am bon: cip ta kan cen di kia yang ber ka rak ter, se hah wwe ea se pop tut a ga ma kris ten ne g'ri am bon. cip ta kan cen di kia yang ber ka rak ter, se a p m ee sa. tut a ga ma kris ten ne g'ri am bon. cip ta kan cen di kia yang ber ka rak ter, se mars ikan ambon pti a y "n a.0o s5. " np uu k m im bang da lam il dan man. ma ju lah am bon! ja ya lah l.a s s ea sea sg. fd im bang da lam il dan i man. ma ju lh am bon! ja ya lah ya, san im bang da lam il dan man. ma ju lah am bon! ja ya lah amr en ppm tie das im bang da lam il dan man. ma ju lh am bon! ja ya lah hati i iso h t pee enm w l naa am bon! ma ju dan ja salah akn am bon! he e t a ann g ah am bon! ma ju dan ja ya lah akn am bon! pantai vm rae pie fp e ee t w i am bon! ma ju dan ja ya lah am bon! ya h pat ?s ri am bon! ma ju dan ja ya lah akn am bon! hymne institut: hymne ikan ambon mandate d4. iat" www v fe voc yy w r7 r r e ferrer free eeeghh er, mandate ami: pipa sis bar ear ena br ia berupa th h p9 kt . p ean ie i aa" ko e nada dang din sesak wes ww tw vf w s5. ustvtrrtvtm www p )j e is oo www bw sisi w tas lan san pan ms. ppa li, sela po, pp re, aa ai t h sow iea omi he err ere terr err eeeeeeeestsjyhe pola a m pi t e tere t a f et , m'pat ber di lah sti tut a ga gmn nan eae dulu tu tenun dlm tt's uuuuuuu ejuouo dp | is t e0 s fw seo o vuv u y uuu1u1717171717111 u u uu d i u1u11 t are w n a ba bo b0 . t5 lp p be a . a ( eeee er:r eer:read eeeeee.e oo . . bv h th kris ten gri bon men jun jung ting gar i wwe w , hsa t a 4a. a. " bana abe bapa kane o w v ooo voo wow vod o0 5e d w n ww be ww w j3a hi ts. a do tms l s bio io psi tanoe ndx a kanye www www erereeeei.", . aa. iai aia 7j7j7j7j7j7o7j7o7o7ou.ai ij7j atau aaaaaa .z7zaz7z4z4a.a. bah ilmiah nya ta kan tri dhar per gran ting h memata mera ah, eng mean dan dana man mean maan adit ttl apaan ae dau tere bau isp sepeda isi kta ih06 | ena uda uu.a.a.a.a3,. ja. a. za.a. a.a aaa.a.z., m7 .a.a$ be p yti r shii ian l ni ae (ep .i , as ova i g s a mm rev :prev err e ut 734343z7z7a.7z7.a.z3z4a tag ss ae o po ra jin ber ker tram pil dan cer das ku at kan i ya. pas maa iup uno mino naa tts asa. aae t a t a.s. "ana dan bnn on sad medik sed sedi sedi mia sea merek aia io iii kmk ai eri ete (polo o au pas rek eri ta: a11 u.s pipa.) ee . psp sel pali bag p e , y753, ir salah w w ua t t a3 koil uni ape sgp iii i li d ke" ala man ta at pa kafir man tu han kem bang kanal mu, danke bu da ya an, cip maan manan maya maa pan jan pir din abi tai haha hlist geo kat giri sie ovi tpp $$, kpu sap per oo yu3 yua o . . . dentebttils hat una te p s diam ani w tt . all tere iga ila ann aka dunia tender dbe telan tea" w w we jve tap elo dpn aes au hhi ) naas . "ee kan ka der pem ba ngu nan bang sa. in i do a ku. tri gerah taat a ai a o t t t teo a a ta a . ui. nia . . malang host mia ig . . . wan , po. s3. jig ha1 t h h h i um hen stt gsa r ae aha hat a kp it r daan: aaa ma lah han ku at kan mi, dan ber ka ti lah mi. tus lah mi, men ja cip kan mas mat p e e kasa maia pen kat ber pan min. maa bea pertiga dari panjangnya, berwarna dasar emas (kode gradasi ffd700) melambangkan kejayaanambonfakultas ilmu pendidikan kristen berwarna dasar biru (kode gradasi off), melambangkan cita cita, kesetiaan, dan pengabdian: fakultas ilmu sosial keagamaan berwarna dasar ungu (kode gradasi eeeeee), melambangkan kemandirian dan kekuatan spiritualitas dan pengetahuan serta pengorbanan dan yang berkemenangan, fakultas seni keagamaan kristen berwarna dasar merah (kode gradasi ff0000), melambangkan kekuatan, berani, percaya diri, dan semangat berkompetisi dalam dunia seni musik: dan pascasarjana berwarna dasar kuning (kode gradasi eeeeff), melambangkan semangat dan loyalitaswarna ungu (kode gradasiesuai dengan warna fakultas masing masingleher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bahan berwarna emas (kode gradasi ffd700) untuk rektor dan wakil rektor, toga profesor, dangaris pembuka toga masing masing, kalung jabatan rektor, ketua senat, wakil rektordan kalung jabatan anggota senat berwarna perak (kode gradasi cocok. program sarjana, pada pergelangan tangan terdapat (satu) lingkaran warnanya disesuaikan dengan warna fakultas, program magister, pada pergelangan tangan terdapat (dua) lingkaran warnanya disesuaikan dengan warna fakultas, dan program doktor pada leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi berbentuk segi empat dan lengannya terdapat (tiga) lingkaran warnanya disesuaikan dengan fakultaskuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna bendera fakultas. jas almamater institut berwarna berwarna biru (kode gradasi cdalamatau magister dengan jabatan fungsional akademik dan susunan anggotanya ditetapkan dengan keputusan senat. senat sebagaimana dimaksud padamelaksanakan tenaga kependidikan, beragama kristen,j .maksudmempertanggungjawabkenganambora. kua kecamatmekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan bimbingan masyarakat islam, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan telah mendapat persetujuan darimbentukan kantor urusan agama kua, dan rujuk. ketentuandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan peraturan menteri ini, telah terbentuk (lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga) kua kecamatan. nama, wilayah kerja, dan kedudukan kuajambilthan thaha saifuddin jamblthan thaha saifuddin jamislam negeri sulthan thaha saifuddin jambi animasi dan tata kerja institut agama islam negeri sulthan thaha syarifuddin jambi. bab kedudukan, tugas, dan fungsi institut agama islam negeri sulthan thaha saifuddin jambisyariah, ilmu tarbiyah dan keguruan, cc. ushuluddin, dan adabdan subbagian akademik dan kemahasiswaan. subbagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, ketatausahakeuangan, dan akuntansipelaporan keuangan, akuntansi, dan pelaporan fakultas. subdaan kemahasiswaanadministrasi umum, perencanaan, keuangan, organisasi, publikasi, dan kehumasan. bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: subbagian barang milik negara, subbagian rumah tangga, subbagian tata usaha dan kearsipan, dan subbagian humas, dokumentasi, dan publikasi. sub. subbagian tata usaha dan kearsipanhumas, dokumentasi, dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi dan anggaran, evaluasi dandan anggaran. subbagian penyusunan,, serta evaluasi dan pelaporan program dan anggaransimak bmn akuntansi, simak bmn, dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan verifikasiinstitut. subbagian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peraturan perundang undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukumagian akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: subbagian data dan sistem informasi akademik, subbagian administrasi akademik, dan cc. subbagian kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. subbagian data dan sistem informasi akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan layanan data dsanakan administrasi dan layanan akademik. subbagian kemahasiswaan, alumni, dan kerjaskerjasama perguruan tinggi d, cc.: pusat teknologi informasi dan pangkalan data, cc. pusat pengembangan bahasa, pusat ma'hlingkungan institut. pusat sistem teknologi informasi'hinstitut. pusat ma'hinstitut. pusat pengembangan bisnisinstitutinstitutanik kemenag. universitas islam negeri. sultan syarif kasim riausyarif kasimsultan syarif kasim riau, perlu menetapkan statuta universitas islam negeri sultan syarif kasim riasyarif kasim riausyarif kasim riauterwujudnya universitas islam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni secara integral pada tahun universitas mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber , menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dengan menggunakan paradigma islami, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta menggunakan paradigma islami, dan menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. universitas mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta keunggulan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bernafaskan islam: mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia: dan menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutsultan syarif kasim riau disingkat uin suska riau. universitas berkedudukan riau, indonesia. universitas merupakan perubahan dari institut agama islam negeri sulthan syarif kasim pekanbaru yang berdiri pada september menjadi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pada tanggal januari berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang perubahan institut agama islam negeri sulthan syarif kasim pekanbaru menjadi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. bagian kedua lambang universitas memiliki lambang sebagaimana terlukis bawah ini: . yang jalal uin suska riau universitas memiliki lambang sebagaimana dimaksud pada yang terdiri dari unsur unsur dengan inti pengertian: lambang universitas berbentuk segi delapan yang merupakan simbol islami. segi delapan ini merupakan penggabungan dua segi empat secara simetris. segi empat mengandung arti: mapan, kokoh, keteraturan, logis, dan aman selamat sejahtera (salam islam)), apabila ditarik garis secara vertikal dan horizontal menuju sudut atas dan bawah serta kiri dan kanan, maka akan membentuk empat segi tiga secara simetris. segi tiga mengandung arti energik, kesinambungan dan keseimbangan, spiral menggambarkan putaran bintang bintang pada galaksi andromeda atau nebula pilin yang merupakan galaksi terdekat dengan bimasakti, andromeda merupakan simbol keluasan dan keteraturan alam semesta yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan,sains dan teknologi, pemilihan dan penggunaan bentuk tiga spiral, kemudian diolah menjadi simetris sehingga tampak seperti spiral kembar menimbulkan bentuk baru, yaitu: hati dan baling baling yang tampak berputar cepat pada satu titik sumbu penggerak yang berarti: ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni islami yang saling berintegrasi dan berkembang sedemikian rupa yang digerakkan oleh dan berdasar serta berorientasi tauhid, gaya desain yang biasa disebut vortex ini mengandung makna bentukan garis garis simbol pada logo merupakan bentuk dua dimensi (dimata), yaitu: khat i4' yang dipisah oleh formasi dan spiral kembar berbentuk andromeda, dan secara keseluruhan lambang universitas merupakan gabungan dari tren desain logo terkini, yaitu: gaya garis, pada keseluruhan komponen, .gaya gelombang pada dua spiral yang juga merupakan gaya tetesan air serta gaya bayangan dengan menggunakan efek highlight untuk menambah kesan dimensi geometrik vortex, dan .gaya label dengan mengambil suatu bentuk tertentu sebagai obyek dengan tulisan uin. dengan gaya ini mengatakan apa yang dilakukan, sedang tulisannya uin) mengatakan siapa mereka. lambang universitas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur unsur yang secara khusus memiliki pengertian sebagai berikut: kaligrafi im. kaligrafi khat sufi meraba' empat serangkai membentuk segi delapan. pola huruf balok dengan tarikan garis lurus serta sudut yang tegas membentuk dan memenuhi ruang mengikut pola segi delapan. karena bentuknya yang geometris, maka tulisan tersebut dapat dibaca empat kali dalam empat posisi. bilangan angka delapan merupakan dasar utama pengembangan sekaligus tujuan universitas, yaitu: l.iman, islam, dan ihsan yang murni dalam penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu ilmu keislaman yang memperkuat pedoman akidah, ibadah, akhlak dan muamalah islamiyah, dan penerapan islam dalam disiplin ilmu sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan islam. penguatan iman, ilmu, dan amal dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dan pengaplikasiannya, .memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni secara integral sebagai visi, .pengelolaan lembaga, dan tata laksana administrasi serta managerial yang jujur, adil, dan bersih, bekerjasama dengan ulama, umara, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan material, moril, dan spritual, membina profesionalisme para mahasiswa, karyawan, dan dosen yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus sebagai sivitas akademika,, dan .melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta latihan untukkata is! merupakan yang pertama turun, berupa perintah allah kepada ummat manusia agar membaca (dengan nama allah yang maha pencipta) (tanda tanda) aliyah (wahyu allah berupa firman yang tersusun dalam rangkaian surat dan dalam al quran serta hadis yang diwahyukan allah swt kepada nabi muhammad saw) dan kawniyah ( tanda tanda ciptaan allah). spiral andromeda .desain tiga spiral berbentuk andromeda dengan sembilan lingkaran dan diteruskan oleh sembilan titik yang hanya menggunakan outline garis menimbulkan kesan gelombang atau spiral yang membentuk lingkaran gelombang frekuensi dengan visual seperti efek air yang diteteskan pada permukaan air atau putaran cahaya bintang pada galaksi andromeda, .efek yang dihasilkan adalah kesan ruang, gravitasi, gelombang cahaya yang menunjukkan keluasan alam semesta. selain itu, efek bayangan yang timbul pada bagian yang diusir juga digunakan untuk merepresentasikan simbol simbol inti dan kekuatan jaringan komunikasi vertikal serta horizontal antara sesama mikrokosmos dan antara mikrokosmos dengan mikrokosmos: .tiga spiral (dua tersusun diagonal, satu tegak lurus) merupakan kesatuan tiga bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dituntun oleh al quran dalam surat fushshilat dengan penafsiran ringkas sebagai berikut: akan kami perlihatkan kepada mereka kami yang ada afa (alam semesta atau macro cosmos) dan kami yang ada dalam anus manusia atau micro cosmos) agar supaya menjadi nyata dan jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya al our'an itu adalah agg (mengandung dan membawa kebenaran). dari tersebut dapat diambil pemahaman bahwa: allah yang ada afa harus dipelajari dan dipahami sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu yang dikuasai yang sekarang dikenal dengan ilmu ilmu kedalaman , allah yang ada anus harus dipelajari dan dipahami sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu yang dikuasai oleh manusia yang sekarang dikenal dengan ilmu ilmu sosial humaniora , dan kedua yang disebutkan atas, yakni afa dan anus itu dipelajari dan dipahami sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia adalah dalam rangka pembuktian atas kebenaran yang dibawa oleh al:: quran yang tidak lain adalah wahyu allah yang diturunkan atau diberikan kepada nabi muhammad saw melalui perantaraan malaikat jibis sebagai hid (pedoman hidup) bagi umat manusia dan yang membacanya mendapat pahala, dan .selanjutnya, sesuai dengan filosofi spiral yang berasal dari satu titik pusat yaitu allah sebagai yang maha pencipta, manusia dengan akal dan hatinya bergerak melingkar secara dinamis mengikuti sembilan garis asma' al husna) dalam tiga sisi kehidupan dunia dan akhirat menuju kesempurnaan. oleh karena manusia tidak akan mampu mencapai kebenaran yang hakiki digambarkan dalam bentuk sembilan titik, menyebabkan manusia sadar bahwa mereka tidak akan dapat menyaingi ilmu allah dan akhirnya kembali kepada allah (os dlu, u). tipografi huruf u i n sesuai dengan kaidah tipografi yang merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus, sehingga pembaca dapat membaca semaksimal mungkin, dari empat kelompok bentuk geometri huruf, yaitu: garis tegak datar, garis tegak miring, garis tegak lengkung, dan garis lengkung. karakter huruf u n berada pada kelompok garis tegak lengkung, tetapi pada logo ini bentukan huruf tidak mengikut pola tersebut, melainkan garis tegak garis datar dengan sudut seperti hasil lipatan untuk menyesuaikan dengan tulisan iis! sehingga tampak padu dan serasi karena ditempatkan pada empat ruang kosong sehingga dapat pula berfungsi sebagai pembatas sekaligus penegasan garis tengah yang memisahkan tulisan .lambang huruf u n dihubungkan oleh garis vertikal dan horizontal pada bahagian tengah yang melambangkan huruf sehingga menjadi uin sebanyak empat komposisi. hal ini bermakna bahwa uin suska riau berada pada urutan keempat dari enam uin yang ada indonesia jakarta, malang, jogjakarta, riau, bandung, dan makasar), .formasi bentukan singkatan uin empat serangkai menyiratkan empat program pendidikan yang ada universitas, yaitu: program diploma, dan bilangan angka empat juga mengandung makna misi universitas, yaitu: melaksanakan pendidikan dan pengajaranmelaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan paradigma islami, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan paradigma islami, dan. warna lambang universitas seperti dimaksud pada hijau dengan dasar putih. pemilihan dan penggunaan warna hijau seringkali disebut sebagai gaya yang literal dan metaphor dari suatu eksistensi: a.tulisan is! warna hijau bermakna pertumbuhan, kesuburan, dan pembaharuan dari aktivitas membaca, secara spritual mengandung nilai nilai religiusitas islami dari hasil yang dibaca, b.spiral andromeda kembar warna kuning mengesankan cahaya mengandung makna filosofi islami dari perkembangan gerak kemajuan sivitas akademika dalam memadukan dua sisi ilmu dan agama secara integral pada kedalaman sanubari mikrokosmos dalam lingkaran mikrokosmos jagat alam raya, dan tulisan warna hijau melambangkan bahwa kampus universitas merupakan kampus islami madani. sedangkan garis bujur dan garis lintang warna merah pada globe (bola dunia) merupakan huruf islam) adalah penegasan keislaman universitas dalam hal perwujudan tridharma perguruan tinggi dengan menggunakan paradigma islami. tulisan uin suska riau berwarna biru melambangkan kokoh, tegas (istiqomah), kecerdasan perspektif, perenungan yang luas, dan dinamis (fathanah) yang merupakan singkatan dari universitas islam negeri sultan syarif kasim riaubes naa loe suska sabagai lem ba pen kan tinggi ter i4. b.a3. los.si garpu kembang kan ja ran lam pe. las a.el lo6| ngela huandantek olah raga danse peng l4. .2l1. is. ka rain tegralstudi regio nal lam sia tangga .xle i7. 5s. sle.lo3 dun mela kok tri .xle .1i7. i5. los. dhar mater ting ber pra dinamis la bang kit i77. s.si los. lah tas ka beras sus s.sl1 lah danang beras suskhidmat do macet 6x67 6x| 6x48 ver tas lam sul tan sya rika sim mem 7ix. gun sum ber sia ber kua tas mik 676sl6ex4 s3.i5. gri tas pri ba sba gai sar mus lim koh dah man tap dah muda hasan nya mul i13 akh lao nya daya juang nya quran gai man cer mat nyaring ketam lainnya ver tas las nia sus bah tuk maju kampus lam bera zam meja lembaga pen kantong terre die nic.disuska riaufakultas tarbiyah dan keguruan berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan, fakultas syariah dan hukum berwarna hitam, melambangkan keadilan: fakultas ushuluddin berwarna biru muda, melambangkan kejernihan jiwa, fakultas dakwah dan komunikasi berwarna coklat muda, melambangkan mengajak kepada kebenaran, fakultas sains dan teknologi berwarna biru tua, melambangkan kedalaman ilmu, fakultas psikologi berwarna ungu tua, melambangkan ketenangan jiwa, fakultas ekonomi dan ilmu sosial berwarna ungu muda, melambangkan kesejahteraan, fakultas pertanian dan peternakan berwarna hijau tua melambangkan kesuburan dan produktivitas.a.b.(l)gur'an dan pengetahuan dasar dasar keislaman. uji kompetensi membaca dan menulis huruf al qurasenat fakultas:b.d.(doctor honoris causa). (1l).anggota senat universitasamerumuskan standar mutu penyelenggaraan fakultas, d.merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas:(l).d)b.seleksi calon direktur pascasarjana terbuka untuk dosen universitas: integrasi keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan dengan menampilkan islam yang modern, rasional, inklusif, dan kredibel sesuai dengan perkembangan zamenya yang berbeda beda agar menjadi aktual dalam kehidupan,. dengan demikian, usaha untuk mengejawantahkan anugerah potensi dan kemampuan tersebut merupakan konsekuensi dari amanah tuhan yang maha esa. sehingga dengan demikian manusia indonesia mampu memekarkan potensinya optimal mungkin untuk menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas, andal, dan profesional.ryektif peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud:pendapatan dari badan satuan usaha universitas:sulthan syarif kasim pekanbarmenteri agama republik indonesia,ncabutanjemaah haji khusus secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus: bahwa peraturan menteri agama nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannerimaan d. permohonan izin pihak disampaikan kepada menteri cg. direktur jenderal dengan melampirkan: fotokopi izin sebagai ppi yang masih berlaku, fotokopi izin usahasurat keterangan domisili perusahaan: rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, struktur organisasi perseroan terbatas, h.nyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit (tiga ratus) orang, surat keterangan dari kantor wilayah yang menyatakan bahwa selama (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah: hasil akreditasi ppi dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi il. fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bps bpi dan berlaku selama (empat) tahun, dan m.surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kementerian agama melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan visits lapangan. besaran bank garansi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh direktur jenderal. jika diperlukan, direktur jenderal dapat mencairkan bank garansi sebagaimana dimaksud pada tanpa harus meminta persetujuan pihak. bank garansi dapat dicairkan sebesar nilai kerugian yang timbul atau paling tinggi sebesar nilai bank garansi yang diterbitkan. apabila nilai kerugian melebihi nilai bank garansi, selisih kurang atas nilai kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak. ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi ditetapkan oleh direktur jenderal. pihak sebagaimana dimaksud dalam diberi personal identification number pin) dan identifikasi pengguna user identification. identifikasi pengguna user identification sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh pihak untuk mendaftarkan jemaah dan akses informasi siskohat. pihak sebagaimana dimaksud dalam berhak mendapatkan: pembinaan dari kementerian agama, b.:general service fee, jaminan pemogokan, dan biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan arab saudidirektur jenderal dengan melampirkan: fotokopi keputusan menteri tentang penetapan izin sebagai ppi yang masih berlaku, fotokopi keputusan menteri tentang penetapan izin sebagai pihak yang masih berlaku, fotokopistruktur organisasi perseroan terbatas, mberangkatkan jemaah haji selama (tiga) tahun terakhir dan atau telah memiliki daftar tunggu jemaah haji, paling sedikit (seratus) orang: dan bukti memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil akreditasi dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi paling sedikit berupa pembekuan operasi. permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diajukan (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai pihak berakhir. dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diajukan setelah batas waktu izin operasional sebagai pihak berakhir, permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan pihak yang bersangkutan otomatis tidak berlaku lagi. dalam hal permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan pihak yang bersangkutan otomatis tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada pihak dapat mengajukan permohonan perizinan baru sebagai pihak setelah (dua) tahun sejak otomatis tidak berlaku. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diberikan setelah pihak menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama pihak yang diterbitkan oleh bps bpi. jaminan dalam bentuk bank garansi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (empat) tahun. dalam hal terjadi pergantian pimpinan pemilik pihak dan atau perubahan tempat domisili pihak, pihak wajib melaporkan kepada direktur jenderal dengan melampirkan akte notaris dan surat dari menteri hukum dan hak asasi manusia. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat dari menteri hukum dan hak asasi manusia. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melebihi (lima belas) hari kerja pihak diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada telah diterima, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan menteri agama tentang perubahan izin pihak. pihak dapat membuka cabang pihak luar domisili perusahaan. pembukaan kantor cabang pihak sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh surat persetujuan dari kepala kantor wilayah. untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada pihak melampirkan dokumen sebagai berikut: fotokopi keputusan menteri tentang penetapan izin sebagai pihak yang masih berlaku, fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang: fotokopi surat keterangan domisili kantor cabang, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) penanggungjawab kepala cabang, surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang: fotokopi akteakte pendirian kantor cabang dan telah disahkan kementerian hukum dan hak asasi manusia, foto copydan struktur organisasi kantor cabang. pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan pelayanan: bimbingan jemaah haji, transportasi, akomodasi dan konsumsi arab saudi, kesehatan jemaah haji: perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus, dan administrasi dan dokumen haji. pihak dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam kepada pihak lain luar ketentuan peraturan perundang undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji. pihak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh saham kepemilikan kepada pihak lain. dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada pemilik baru bertanggung jawab terhadap permasalahan dan kewajiban kepada jemaah haji yang timbul baik sebelum dan setelah pengalihan kepemilikan. apabila terjadi pengalihan kepemilikan pihak sebagaimana dimaksud pada pemilik lama wajib memberitahukan kepada jemaah haji. dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan pihak, jemaah haji berhak untuk memilih pihak semula atau memilih pihak yang lainnya. pihak yang izin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut izinnya, wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada jemaah haji dan atau pihak terkait baik dalam negeri maupun luar negeri. dalam hal tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, direktur jenderal berwenang memindahkan jemaah haji atas persetujuan jemaah haji yang bersangkutan. bab iii pendaftaran pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun. pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon jemaah haji yang bersangkutan. pendaftaran jemaah haji dilakukan pada kantor wilayah. untuk dapat mendaftar sebagai jemaah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: beragama islam, b.berusia minimal (dua belas) tahun pada saat mendaftar, memiliki rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah idr) atas nama jemaah haji: memiliki kartu tanda penduduk kibelum pernah menunaikan ibadah haji, dan bukti pendaftaran dari pihak pilihan calon jemaah haji. dalam hal calon jemaah haji belum memiliki ktp,sebagai berikut:jemaah haji membuka rekening tabungan haji dalam bentuk rupiah idr) pada bps bpi yang telah ditetapkan, cc. jemaah haji membayar setoran awal bpi khusus rekening menteri agama pada bps bpi sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri, dakementerian agama sesuai dengan urutan pendaftaran.lima) lembar yang masing masing diberi pas foto ukuran 3x4cm, dengan rincian sebagai berikut: lembar pertama bermaterai secukupnya untuk jemaah haji, lembar kedua untuk bps bpi, lembar ketiga untuk pihak, lembar keempat untuk kantor wilayah, dan lembar kelima untuk direktorat jenderal. jemaah haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal bpi khusus pada bps bpi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam batas waktu (lima) hari kerja, pendaftaran pada pihak tersebut dinyatakan batal secara sistem. jemaah haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal bpi khusus kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam batas waktu (tiga puluh) hari kerja, pendaftaran dinyatakan batal secara sistem. dalam hal pendaftaran jemaah haji batal secara sistem sebagaimana dimaksud pada dan setoran awal bpi khusus dikembalikan kepada jemaah haji yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan dan pengembalian bpi khusus sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan oleh direktur jenderal. jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi dari siskohat dapat pindah dari pihak awal pihak lainnya. pedoman mengenai perpindahan antar pihak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. jemaah haji yang tidak dapat melakukan pelunasan bpi khusus, menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya. jemaah haji yang telah melakukan pelunasan bpi khusus dan tidak dapat berangkat, menjadi jemaah haji lunas tunda yang masuktelah melewati (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud pada dan jemaah haji tidak berangkat pada tahun ketiga, pendaftarannya batal dan bpi khusus dikembalikan kepada jemaah haji yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran haji khusus dan pengembalian bpi khusus sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur jenderal. bab kuota haji khusus menteri menetapkan kuota jemaah haji. kuota jemaah haji sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kuota jemaah haji, petugas pihak, dan petugas koordinator dari unsur asosiasi pihak. pihak hanya memberangkatkan jemaah haji yang terdaftar kementerian agama. pihak memberangkatkan jemaah haji paling sedikit (empat puluh tujuh) orang dan paling banyak (dua ratus empat puluh) orang. dalam hal pihak memperoleh jemaah haji kurang dari (empat puluh tujuh) orang, pihak wajib menggabungkan jemaah haji pihak lain. dalam hal pihak memperoleh jemaah haji lebih dari (dua ratus empat puluh) orang, pihak wajib melimpahkan kelebihan jemaah haji pihak lain. penggabungan atau pelimpahan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada dan wajib diberitahukan oleh pihak kepada jemaah haji dan dilaporkan kepada direktur jenderal. penggabungan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah berakhirnya masa pelunasan bpi khusus. pelimpahan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum berakhirnya masa pelunasan bpi khusus. jemaah haji yang tidak melunasi bpi khusus dan atau membatalkan atau menunda keberangkatannya, porsi jemaah haji yang bersangkutan menjadi sisa kuota haji khusus. pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada dialokasikan sebagai berikut: jemaah haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem, sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan: cc. jemaah haji berusia minimal (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan permohonan kepada direktur jenderal melalui pihak, penggabungan mahram suami istri dan anak kandung orang tua terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada direktur jenderal melalui pihak, jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi bpi khusus pada tahun berjalan: dan jemaah haji nomor porsi berikutnya. dalam hal jemaah haji dengan kriteria berusia minimal (tujuh puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menyertakan pendamping. ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khususagama melalui bps bpi. bpi khusus sebagaimana dimaksud dalam dikembalikan oleh kementerian agamapelayanan umum (general service fee), jaminan pemogokan, dan: bukti asli lembar setoran bpi khusus awal dan lunas, cc. bukti transfer setoran bpi khusus awal dan lunas asli dari bps bpi rekening menteri agamamenteri agamamenterian agamabab petugas haji khusus pihak wajib menyediakan petugas pembimbing ibadah, dokter, dan petugas dari unsur pengurus pihak. petugas sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dirangkap oleh jemaah haji. petugas dari unsur pengurus pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan setiap kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada panitia penyelenggara ibadah haji pipih). ketentuan lebih lanjut mengenai petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur jenderal. bab vii pelayanan bimbingan jemaah haji pihak wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada jemaah haji. bab viii pelayanan transportasi jemaah haji pihak wajib menyediakan transportasi bagi jemaah hajijemaah haji pihak wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah hajijemaah haji selama arab saudi yang diberikan oleh pihak dapat dilakukan pada balai pengobatan haji indonesia phi), dan rumah sakit arab saudi. pihak wajib memfasilitasi jemaah haji yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan atau meninggal dunia balai pengobatan haji indonesia phi) maupun rumah sakit arab saudi. pihak bertanggungjawab terhadap pemulangan jemaah haji yang dirawat inap arab saudi melewati jadwal kepulangan jemaah haji. pihak bertanggungjawab terhadap perawatan jemaah haji yang dirawat rumah sakit negara transit. bab perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus jemaah haji dan petugas haji khusus berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab pemerintah. asuransi kecelakaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab pihak. masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada paling lambat sejak keberangkatan arab saudi sampai kembali indonesia. bab xii pelayanan administrasi dan dokumen haji setiap jemaah haji yang akan diberangkatkan arab saudi harus memiliki: paspor yang telah memperoleh visa haji: dapil danhuruf dilakukan oleh jemaah hajihuruf dikeluarkan oleh kementerian agama. gelang identitas sebagaimana dimaksud pada harus dipakai oleh jemaah haji sejak keberangkatan, selama arab saudi sampai dengan kembali indonesia. paspor, dapil dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam dan diserahkan kepada pihak setelah menyerahkan persyaratan: rekomendasi dari asosiasi pihak, jadwal keberangkatan dan kepulangan: dan return ticket perjalanan dengan status issued. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disediakan oleh pihak. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada memuat nama jemaah haji, nama pihak, nomor telepon petugas pihak arab saudi, nama dan alamat hotel, serta identitas lain yang dianggap perlupaling sedikit: daftar nama jemaah haji dan petugas pihak, dan daftar jemaah haji batal berangkat. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan wukuf. pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. bab xiv pengawasan dan pengendalian direktoratmeliputi pengawasan terhadap paket program, kegiatan operasional pelayanan jemaah haji, ketaatan dan atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. direktorat jenderal melakukan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji khusus. pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi kepemilikan pihak, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, serta kinerja pelayanan kepada jemaah haji. selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan. moratorium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri. hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam danketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh direktur jenderal. bab akreditasi direktoratumber daya manusia, serta pelayanan kepada jemaah haji tanah air dan arab saudib xvi tata cara pengenaan sanksi pihaktetapkan oleh menteri. keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur jenderal atas nama menteri. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan, atau pencabutan izin penyelenggaraan. sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada pihak yang melakukan salah satu dan atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danmbekuan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada pihak yang melakukan: pengulangan salah satu dan atau keseluruhan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam atau salah satu dan atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamncabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada pihak yang: melakukan pengulangan salah satu dan atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun atau izin operasionalpembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan selama (dua) tahun. pihak yang memperoleh sanksi pembekuan dapat diaktifkan kembali izin operasionalnya setelah masa pembekuan izin pihak berakhir. pengaktifan kembali izin pihak sebagaimana dimaksud pada pimpinan pihak wajib mengajukan permohonan kepada menteri c.g. direktur jenderal dengan melampirkan surat pernyataan untuk mentaati ketentuan. masa pembekuan izin pihak sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi masa izin operasional pihak yang bersangkutan. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan didasarkan pada: hasil pengawasan direktorat pembinaan haji dan umrah: dan atau laporan yang disampaikan kepada direktur jenderal dan atau kepala kanwil. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas, alamat, dan nomor telepon pelapor, serta melampirkan bukti pelanggaran. kepala sub direktorat pembinaan haji khusus melakukan klarifikasi dan atau telaah terhadap laporan yang disampaikan kepada direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil klarifikasi dan atau telaah sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada direktur jenderal. kepala bidang yang membidangi penyelenggaraan haji pada kantor wilayah melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf klarifikasi sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah. hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala kantor wilayah. kepala kantor wilayah menyampaikan berita acara hasil klarifikasi kepada direktur jenderal dan direktur pembinaan haji dan umrah. direktur jenderal menetapkan tim yang bertugas melakukan telaahan terhadap hasil klarifikasi dan atau telaahan sebagaimana dimaksud dalam dan hasil telaahkepada pihak. bab xvii ketentuan peralihan pendaftaran jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam dan batal secara sistem sebagaimana dimaksud dalam mulai berlakurundang undangan tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan ibadah haji khusungubah kembali peraturan menteri agama nomor tahun tentang statuta institut agama islam negeri pal, yaitu mengembangkan kajian islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: misi institut: menyelenggarakan pendidikan tinggi islam yang berbasis pada integrasi keilmuan, mengembangkan kajian islam moderat melalui pendekatan interdisipliner multidisipliner, melakukan penguatan karakter berbasis pada nilai, seni, budaya, dan kearifan lokal, menyelenggarakan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan islam dan masyarakat muslim, dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan spiritual islamketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bendera institut: berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya, berwarna dasar hijau (kode gradasi 147e02), melambangkan perjuanganpalu. bendera fakultas: fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan berwarna hijau (kode gradasi 1cc602), melambangkan masa depan, fakultas ushuluddin, adab, dan dakwah berwarna kuning (kode gradasi fff600), melambangkan kebajikan dan kemuliaekonomi dan bisnis islam berwarna merah (kode gradasi ffcc), melambangkan keceriaan atau kesukacitaan dalam beramal, pascasarjana berwarna merah (gradasi kode ob04), melambangkan ketajaman berfikir dan profesionalisme, tengah bendera fakultas dan pascasarjana terdapat lambang institut, dan bawah lambang institut terdapat tulisan nama fakultas dan pascasarjanajudul bagian keempat bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keempat satuan pengawasan internaldirektur dan wakil direkturdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:rektorjudul bab viii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii tata cara pembentukan keputusan dan instrumen hukum lain ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rektor, senat, dekan, direktur, dantitupada dapat berasal dari fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, pusat, dan uptpada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabelkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama untuk melakukan fungsiyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agamyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama, orang perseorangan, kelompok, atau korporasipegawai dapat melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada melalui upg atau kepada kpktugas dalam proses pemeriksaan, audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnyadalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa: seminar kit kedinasan yang berlaku umum, pemberian cindera mata, souvenir atau plakat yang berlogo instansi, hadiahterkait kegiatan kedinasan dari penyelenggara kegiatankementerian, antara lain berupa: honor insentif, baik berupa uang maupun setara uang, biaya, gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan,benturan kepentingan, keuntungan, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi, prestasi akademik atau nonakademik yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri pegawai, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar kode etik pegawaacara dengan batasan nilai paling banyak rp1. (satu juta rupiah) setiap pemberi, setara uang, atau alat tukar lainnya, dengan nilai paling banyak rp200. (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orangmakanan atau minuman yang berlaku umum, danpgpg. upg pusat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. upg satuan kerja dan upgpg. ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh sekretaris inspektorat jenderalketua sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh kepala satuan kerja atau kepalatata usahatau unit pelaksana teknis. bagian ketiga tugas unit pengendalian gratifikasi dalam menyelenggarakan fungsi pengendalian gratifikasi, upg pusat mempunyai pengendalian gratifikasi kepada menteri setiap satu tahun sekali. dalam menyelenggarakan fungsi pengendalian gratifikasi, upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis mempunyai :dan penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada: kpk, upg satuan kerja, atau cc. upg unit pelaksana teknis. bagian kedua mekanisme pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi pelapor menyampaikan laporan penerimaan dan penolaklapor kepada upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis paling lama (sepullapor atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari pelapor, atau melalui pos, surat elektronik, atau situs aplikasi kpk. formulir laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dapat diperoleh melalui: kantor kpk, sekretariat upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis, dan atau cc. laman resmi kpk. bagian ketiga mekanisme pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi satuan kerja dan unit pelaksana teknis pelapor menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis secara elektronik maupun nonelektronik. penyampaian laporan penerimaan dditerimanya atau ditolaknya gratifikasi. upg satuan kerja dan upgpenerimaan dan penolakan gratifikasi dianggap lengkap jika memuat informasi paling sedikit: nama dan alamat pemberi gratifikasi, identitas pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon, jabatan pelapor gratifikasi, tempat dan waktu penerimaan dan penolakan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima atau ditolak atau ditolak, dan kronologis penerimaan atau penolakan gratifikasilaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlakupgpg unit pelaksana teknis. upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis harus meneruskan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam kepada kpk melalui upg pusat dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh upg. penerimaanpg unit pelaksana teknis. pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atas objek gratifikasi yang melaporkannya. permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada mengisi kolom kompensasi pada formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pemberian kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penanganan laporan gratifikasi dan laporan pg unit pelaksana teknis memproses laporan gratifikasi oleh pelapor. laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpk dengan tembusan kepada upg pusat. bagian kedua pelaporan hasil penanganan gratifikasi upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis menyusun rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap (tiga) bulanpaling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bab penetapan status kepemilikan gratifikasi bagian kesatu umum gratifikasi disimpan oleh upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis sampai dengan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh kpk. upg satuan kerja dan upgberdasarkan keputusan pimpinan kpkpg unit pelaksana teknis yang bersangkutanpg unit pelaksana teknis, upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis menyampaikan keputusan pimpinan kpk kepada penerima gratifikasipgpg unit pelaksana teknis menyetorkan rekening kpk dan menyampaikan bukti penyetoran kepada kpk, dan upg satuan kerja dan upgpg. upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis memberikan tanda terima atas penyerahan gratifikasi. upg satuan kerja dan upgpg unit pelaksana teknis melakukan pemantauan atas pemanfaatan gratifikasi. bab viiipusat dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. pelapor berhak mendapatkan penghargaan. mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui keputusan menteri. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: rapat koordinasi, dan evaluasi terhadap laporan upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis. upg satuan kerja dan upg, dan cc. penyebaran angket atau kuesioner. laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkala setiap semester dan disampaikan kepada upg pusat. bab ketentuan peralihan laporan gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan upg satuan kerja dan upg unit pelaksana teknis sebelum peraturan menteri ini berlaku, diproses berdasarkan peraturan menteri agama nomor tahun tentang pengendalian gratifikasi pada kementerian agamayaqut cholil humsurakarta. bab kedudukan, tugas, dan fungsi institut agama islam negeri surakartailmu tarbiyah dan keguruan, syariah dan ekonomi islam, dan cc. ushuluddin,penyiapan rencana danpenataan organisasi, administrasi keuangan, perencanaanbiro anahubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan:,huruf terdiri dari: bagian umum dan hubungan masyarakat: bagian perencanaan dan keuangandan hubungan masyarakatdan hubungan masyarakathubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi. bagian umum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: subbagian umum, dan subbagian hubungan masyarakat dan publikasi. subdan pengelolaan barang milik negara. subbagian hubungan masyarakat dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi, publikasi dan kehumaspelaporan kinerja, anggaran, perbendaharaan,penyusunan rencana, evaluasi, dansanakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, simak bmnhukum, dan subbagian kepegawaian.raturan perundang undangan,sisteminstitutdari: subbagian administrasi akademik, dan subbagian kemahasiswaan, alumni, dan kerjasamainformasi dan layanan akademik. subbagian kemahasiswaan, alumni, dan berjcc.dan cc. pusat pengembangan bahasainstitutbab iiidan kepala pusat merupakan jabatan non eselonomor tahun seri nomoraksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatdoman satuan polisi pamong praja, dipandang perlu membentukelasan atas peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tentang pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten wonogiri umumguna mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas tersebut. sebagai unsur pelaksana penegakan kebijakan pemerintah daerah bidang ketenteraman dan ketertiban, bentuk organisasi perangkat daerah adalah satpol pp. pembentukan organisasi satpol menindaklanjutsatuan polisi pamong praj. november bagan organisasi satpol bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidikepala satuan polisi pamong praja adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten wonogpol pp. bab iii kedudukan dan tugas pokok satpolsusunan organisasi susunan organisasi satpol terdiri atas kepala, subbagian tata usaha: seksi penegakan peraturan daerah seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: seksi pengamanan: kelompok jabatan fungsional. bagan eselon kepala satpolviii ketentuan lain lain penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja satpol diatur dengan peraturan bupati. bab vibat tanggal desember, cap ttd |
l |ionogirimor register peraturan daerah kabupaten wonogiri, provinsi jawa tengah nomorda tentang perhitungjumlah pengeluaran kas saldo kas desember rp. saldo kas sebesar rp. terdiri dari: saldo kas yang ada kas bank sebesar rp. sisa uud pemegang kas sebesaasisten ekonomi dan pembangunan cap ttd. suprapto lembaran daerah kabupaten wonogiri tahun nomor |
ra, perangkat daerah: bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten wonogiri serta sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten wonogirasisten administrasi, terdiri dari: bagian organisasi dan kepegawaian, membawahi: subbagian kelembagaan: subbagian tatalaksana: subbagian kepegawaian. bagian humas, membawahi subbagian protokol, subbagian pemberitaan: subbagian publikasi dan dokumentasi. bagian umum, membawahi subbagian perlengkapan: subbagian tata usaha, rumah tangga dan sandi telekomunikasi: subbagian keuangan. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi setd bab staf ahli bagian pertama kedudukan dan tugas pokok staf ahli merupakan pembantu bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati secara administrasi dikoordinasikan oleh sekda. staf ahl bagian kedua pemandangan pemandanganab setwan bagian pertama kedudukan dan tugas pokoksetwantwan terdiri atas: sekian: bagian legislasi, membawahi subbagian risalah: subbagian perpustakaan dan dokumentasi hukum: subbagian humas dan protokol. cc. bagian perencanaan dan keuangan, membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan. bagian umum, membawahi subbagian tata usaha, subbagian rumah tangga dan perlengkapan. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi setwdaerah bagian pertama kedudukan dan tugas pokok dinasasas tugas pembantuan. bagian kedua susunan organisasi paragraf dinas pendidikan susunan organisasi dinas pendidikidikan taman kanak kanak sekolah dasarpertama sekolah menengah ataskejuruannon formal dan formal, membawahi seksi pendidikan anak usia dini: seksi pendidikan kesetaraan: seksi pendidikan masyarakat. unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan: unit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajar: i. sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas: sekolah menengah kejuruan: il.sehatan susunan organisasi pada dinas kesehaupaya kesehatan, membawahi seksi upaya kesehatan dasar dan institusi: seksi upaya kesehatan khusus dan rujukan: seksi upaya kesehatan keluarga dan gizi. bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, membawahi seksi pengendalian penyakit: seksi pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa: seksi penyehatan lingkungan. bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan kemitraan, membawahi seksi pengembangan promosi kesehatan: seksi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan: seksi jaminan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat. bidang sumberdaya kesehatan, membawahi seksi farmasi, makanan dan minuman: seksi perbekalan kesehatan: seksi pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi. unit pelaksana teknis laboratorium: unit pelaksana teknis gudang farmasi: unit pelaksana teknis puskesmas: unit pelaksana teknis rawat inap:sosial susunan organisasi dinas sosiambingan dan bantuan sosial, membawahi seksi bimbingan dan penyuluhan sosial: seksi penyatuan dan bantuan sosial. bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial, membawahi seksi rehabilitasi sosial: seksi perlindungan sosial. kelompok jabatan fungsional. baganempatan, pembinaan dan perluasan tenaga kerja, membawahi seksi penempatan dan perluasan lapangan kerja: seksi produktivitas dan pembinaan tenaga kerja. bidang hubungan ketenagakerjaan, membawahi seksi pengupahan dan kesejahteraan pekerja: seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja: seksi hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan. bidang pengawasan ketenagakerjaan, membawahi seksi norma kerja: seksi keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. bidang transmigrasi, membawahi seksi penyiapan transmigrasi: seksi penempatan transmigrasi. unit pelaksana teknis balai latihan kerja,organisasi dinas perhubungan, komunikasi dan informatikteknis sarana dan prasarana, membawahi seksi pengujian kendaraan bermotor: seksi sarana dan prasarana. bidang angkutan dan lalu lintas, membawahi seksi angkutan: seksi lalu lintas. bidang komunikasi dan informatika, membawahi seksi pos dan telekomunikasi, seksi telematika. unit pelaksana teknis perparkiran, unit pelaksana teknis pengelola terminal: unit pelaksana teknis radio siaran pemerintah daerah: ii.pendudukan, membawahi seksi pendataan dan mobilitas penduduk: seksi pendaftaran, dan informasi administrasi kependudukan. bidang pencatatan sipil, membawahi seksi kelahiran, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak, seksi perkawinan, perceraian dan kematian: seksi pencatatan dan penyimpanbudayaan, membawahi seksi kesejarahan dan nilai tradisi, seksi seni budaya. bidang pariwisata, membawahi seksi obyek dan daya tarik wisata: seksi usaha jasa dan sarana pariwisata: seksi pemasaran pariwisata. bidang pemuda dan olah raga, membawahi seksi pemberdayaan pemuda: seksi pengembangan olah raga. unit pelaksana teknis kawasan wisata waduk gajah mungkur: unit pelaksana teknis pengelola sarana dan prasarana olah raga, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas kebudayaan, pariwisatana marga, membawahi seksi bina teknis, seksi pembangunan dan peningkatan jalan jembatan: seksi pemeliharaan jalan jembatan. bidang cipta karya, membawahi seksi bina teknis: seksi sarana perkotaan: seksi tata bangunan dan lingkungan. bidang permukiman dan tata ruang, membawahi seksi bina teknis: seksi permukiman: seksi tata ruang. bidang kebersihan dan pertamanan, membawahi seksi kebersihan: seksi pertamanan: seksi penerangan jalan dan reklame. unit pelaksana teknis pemadam kebakaran, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas pekerjaan umumrindustrian, membawahi seksi sarana industri, seksi bimbingan produksi: seksi usaha industri. bidang perdagangan, membawahi seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen: seksi promosi. bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, membawahi seksi kelembagaan dan penyuluhan: seksi pengembangan usaha: seksi permodalan dan simpan pinjam. bidang pengelolaan pasar, membawahi seksi penerimaan pasar, seksi pemeliharaan dan pengembangan pasar paragraf dinas pertanian tanaman pangan, dan hortikultura susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan, dan hortikulturasarana prasarana, pengembangan usaha agribisnis, sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan, membawahi seksi sarana prasarana, pengelolaan lahan dan air, seksi pasca panen, pengolahan hasil, pengembangan agribisnis dan pemasaran, seksi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan, dan informasi pertanian. bidang tanaman pangbidang hortikulturaunit pelaksana teknis balai benih dan pembibitan, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas pertanian tanaman pangan, dan hortikultura paragraf dinas peternakan, perikanan dan kelautan susunan organisasi dinas peternakan, perikanan dan kelauternakan, membawahi seksi penyebaran dan pengembangan: seksi produksi dan kaji terap: seksi usaha tani dan pengolahan hasil. bidang kesehatan hewan, membawahi seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit: seksi pelayanan: seksi kesehatan masyarakat veteriner. bidang perikanan dan kelautan, membawahi seksi produksi dan pengembangan: seksi usaha tani dan pengolahan hasil. unit pelaksana teknis balai benih ikan: unit pelaksana teknis pelayanan inseminasi buatan, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas peternakan, perikanan dan kelautparagraf dinas pengairan, energi dan sumber daya mineral susunan organisasi dinas pengairan, energi dan sumber daya mineralgairan, membawahi seksi bina teknis: seksi pembangunan dan pemeliharaan pengairan, seksi operasional dan bina manfaat. bidang sumberdaya mineral, membawahi seksi pembinaan dan pengusahaan: seksi pengawasan dan pengendalian. bidang geologi, air tanah dan energi, membawahi seksi geologi dan air bawah tanah, seksi migas, energi dan ketenagalistrikan. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi dinas pengairan, energi dan sumber daya mineral paragrafapatan, membawahi seksi pajak daerah, seksi retribusi daerah dan pendapatan lain lain, seksi dana perimbangan dan laporan pendapatan. bidang anggaran, membawahi seksi anggaran belanja langsung, seksi anggaran belanja tidak langsung: seksi pembiayaan. bidang perbendaharaan dan kas daerah, membawahi seksi perbendaharaan belanja langsung: seksi perbendaharaan belanja tidak langsung: seksi kas daerah. bidang akuntansi, membawahi seksi akuntansi dan pelaporan: seksi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, seksi informasi keuangan. bidang aset daerah, membawahi seksi fasilitasi pengadaan aset: seksi pengelolaan aset, seksi pengamanan dan pemeliharaan aset. unit pelaksana teknis keuangan daerah: iihutanan, membawahi seksi rehabilitasi hutan dan lahan: seksi pemanfaatan dan peredaran hasil hutan: seksi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. bidang perkebunkelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kehutanan dan perkebunperangkat daerah. bab vii lembaga teknis daerah bagian pertama kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati. lembaga teknis daerah berbentuk inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit umum daerah rsud). lembaga teknis daerah berbentuk inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur, yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala, yang berbentuk kantor dipimpin oleh seorang kepala dan yang berbentuk rumah sakit umum daerah dipimpin oleh seorang direktur. inspektur, kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekdalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian kedua susunan organisasi paragraf inspektorainspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur, inspektur pembantu bidang ekonomi dan pembangunan: inspektur pembantu bidang kesejahteraan rakyat. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi inspektoratmerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi subbidang pemerintahan dan aparatur, subbidang kesejahteraan rakyat. bidang prasarana dan pengembangan wilayah, membawahi subbidang infrastruktur dan pengembangan wilayah: subbidang lingkungan hidup dan penataan ruang. bidang ekonomi, membawahi subbidang bina perekonomian: subbidang bina produksi daerah. bidang statistik, bina program dan monitoring evaluasi, membawahi subbidang statistik: subbidang bina program, monitoring dan evaluasimberdayaan lembaga masyarakat, membawahi subbidang penguatan kelembagaan, subbidang pengembangan partisipasi masyarakat. bidang pengembangan ekonomi masyarakat, membawahi subbidang usaha ekonomi masyarakat, subbidang pengembangan teknologi tepat guna. bidang penanggulangan kemiskinan, membawahi subbidang analisa dan pendataan kemiskinan, subbidang penanganan kemiskinan. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi badan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran xx, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini paragraf badan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan susunan organisasi badan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuluarga berencana, membawahi subbidang jaminan dan pelayanan keluarga berencana: subbidang remaja dan perlindungan hak hak reproduksi. bidang keluarga sejahtera, membawahi subbidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, subbidang penguatan kelembagaan dan jaringan program. bidang pemberdayaan perempuan, membawahi subbidang pengarusutamaan gender: subbidang perlindungan dan advokasi. kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi badan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran xxi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini paragraf badan kepegawaian daerah susunan organisasi badan kepegawaimutasi kepegawaian, membawahi subbidang mutasi jabatan: subbidang mutasi umum. bidang pengembangan karier, membawahi subbidang data dan informasi kepegawaian: subbidang perencanaan dan formasi pegawai. bidang administrasi dan pembinaan pegawai, membawahi subbidang administrasi umum pegawai: subbidang pembinaan pegawai. bidang pendidikan dan pelatihan, membawahi subbidang pendidikan dan pelatihan penentangan: subbidang pendidikan dan pelatihan non penentang paragraf badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatsatuan bangsa, politik dalam negeri, membawahi subbidang demokratisasi dan hubungan antar lembaga: subbidang persatuan bangsa dan analisa pengkajian. bidang perlindungan masyarakat, membawahi subbidang pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat, subbidang bina perlindungan masyarakat. kelompok jabatan fungsionalxxiii, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini paragraf rumah sakit umum daerah dr. soedirman mangun sudarso susunan organisasi rumah sakit umum daerah dr. soedirman mangun sudarso, terdiri dari direktur: wakil direktur umum dan keuangan, membawahi bagian umum, membawahi subbagian tata usaha: subbagian kepegawaian: subbagian rumah tangga dan perlengkapan. bagian perencanaan program, membawahi subbagian penyusunan program, pelaporan dan evaluasi, subbagian hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, subbagian rekam medis. bagian keuangan, membawahi subbagian anggaran: subbagian perbendaharaan, subbagian verifikasi dan pelaporan. wakil direktur pelayanan dan penunjang medik, membawahi bidang perawatan, membawahi seksi asuhan keperawatan dan kebidanan, seksi etika, mutu keperawatan dan kebidanan. bidang pelayanan medik bidang penunjang medik, membawahi seksi infeksi nosokomial dan laundry, seksi alat kesehatan. kelompok jabatan fungsionalsud dr. soedirman mangun sudarso paragraf kantor lingkungan hidup susunan organisasi kantor lingkungan hidup terdiri dari kepala: subbagian tata usaha: seksi pengendalian dampak lingkungan, seksi penanggulangan pencemaran, seksi pemulihan kualitas lingkungan: terdiri dari kepala: subbagian tata usaha: seksi akuisisi dan pengelolaan arsip: seksi pengembangan pustaka dan minat baca: seksi pelayanan perpustakaan: kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantor arsip dan perpustakaan daerah paragraf kantor penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi susunan organisasi kantor penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari kepala: subbagian tata usaha: seksi penelitian, pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya:giri. organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintahan kabupaten wonogiri. sekretariat daerah yang selanjutnya disebut setda adalah sekretariat daerah kabupaten wonogiri. sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten wonogiri. sekretariat dprd yang selanjutnya disebut setwan adalah sekretariat dprd kabupaten wonogiri. sekretaris dprd yang selanjutnya disebut sekian adalah sekretaris dprdlembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerahkelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten wonogiri. staf ahli adalah staf ahli bupati wonogiri. seksi penelitian, pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan: seksi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantor penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologiketahanan pangan susunan organisasi kantor ketahanan pangan terdiri dari: kepala: subbagian tata usaha: seksi ketersediaan dan diversifikasi pangan: seksi pelayanan intensifikapenanaman modal susunan organisasi kantor penanaman modal terdiri dari: kepala: subbagian tata usaha: seksi pengkajian dan pengembangan, seksi promosi dan kerjasama investasi, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantor penanaman modal bab viii kantor pelayanan perijinan terpadu bagian pertama kedudukan dan tugas pokok kantor pelayanan perijinan terpadu merupakan unsur pendukung tugas bupati,da. kantorjinan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu terdiri dari kepala: subbagian tata usaha: cc. seksi perijinan jasa usaha, seksi perijinan tertentu: seksi pelayanan umum, informasi dan pengaduan: tim teknis:xx, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini bab kecamatan bagian pertama kedudukan dan tugas pokok kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerahdcamatan terdiri dari camatseksi tata pemerintahan: seksi ketenteraman dan ketertiban umum: seksi pemberdayaan masyarakat dan desa: seksi kesejahteraan rakyat, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxi, dan tugas pokoklurah mempunyai tugas pokok adalah, seksi kesejahteraan rakyat, kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxii,, sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala satuan organisasixiixiii kepegawaian pejabat struktural, pejabat fungsional pada organisasixiv eselon sekda merupakan jabatan struktural eselon ila. staf ahli, asisten, sekian, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah merupakan jabatan strukturalsudsud, sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon illlurah, kepala seksi pada kelurahan, kepala subb.lain lain penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah diatur dengan peraturan bupati. bab xvlaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal desemberrumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut rsud dr. soedirman mangun sudarso adalah rumah sakit umum daerah kelas kabupaten wonogiri. tenaga ahli dprd adalah tenaga ahli dprd kabupaten wonogiri. kantor pelayanan perijinan terpadu adalah kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten wonogiriunit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas danyang terdiri dari (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsionalmbentukan organisasi perangkat daerah kabupaten wonogiri il. umumsekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten wonogiri serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah kabupaten wonogiri. pembentukan organisasi perangkat daerah kabupaten wonogiri yang tertuang dalamudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan organisasi perangkat daerah kabupaten wonogiri dalam peraturanterdiri dari unsur unsur pejabat satuan organisasi yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan dan mempunyai kompetensi serta kemampuan sesuai dengan bidangbagan organisasi perangkat daerah kabupaten wonogiri bupati pee wakil bupati sekretariat daerah staf ahli kantor lembaga satpol pelayanan inspektorat dinas daerah teknis daerah sekretariat perijinan terpadu dprd kecamatan keterangan garis komando bupati wonogiri, cap ttd. sae garis koordinasi kelurahan begun poernomosidi a1 bab pembentukan organisasi perangkat daerah dengan peraturan daerah ini, dibentuk organisasi perangkat daerah. organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas setda: staf ahli: cc. setwan: dinas daerah yang terdiri dari dinas pendidikan: dinas kesehatan: dinas sosial, dinas, pariwisata, pemuda dan olah raga, dinas pekerjaan umum: dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah: dinas pertanian tanaman pangan, dan hortikultura: dinas peternakan, perikanan dan kelautan: dinas pengairan, energi dan sumber daya mineral: lampiran bagan organisasi peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun sekretariat daerah kabupaten wonogiri tanggal oktober sekretaris daerah kel.jab.fungsional asisten asisten perekonomian, asisten pemerintahan pembangunan dan administrasi daa kesejahteraan rakyat bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian organisasi tata pemerintahan hukum pertanahan pemerintahan perekonomian |. bagian kesejahteraan ganas hubungan bagian desa rakyat kepegawaianrunoanc tata tata bina pembinaan kerjasama umum undangan pemerintahan yan! penyusunan keagamaan antar daerah kelembagaan protokol perlengkapan desa progrsubbagian pengkajiandanj tata guna administrasi binaproduksi dalan kesejahteraan kerjasama tatalaksana pev rumah tangga otonomi evaluasi tanah dan kekayaan daerah sosial lembaga lain dan sandi daerah desa dan pelaporan telekomunikasi sub bagian sub bagian sub bagian boku tas sub bagian sub bagian pendidikan, sub bagian sub bagian sub bagian pembangunan kepegawaian publikasi dan sosialisasi dan badan usaha daerah bawahan kebudayaan, dokumentasi keuangan bantuan hukum milik daerah pemuda dan bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran iii: peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten wonogiri sekretaris dprd bagian bagian bagian legislasi umum perencanaan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian perpustakaan dan rumah tangga dan keuangan risalah dokumentasi hukum humas dan tata usaha perlengkapan perencanaan ilbagan organisasi tanggal oktober dinas pendidikan kabupaten wonogiri kepala sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan keuangan umum dan pelaporan kepegawaian fungsional pendidikan sekolah menengah pendidikan sekolah tti man zaman kanak: pertama sekolah menengah atas menengah kejuruan pendidikan non formal dan inti inti iii seksi seksi seksi seksi kurikulum dan kurikulum dan kurikulum dan pendidikan anak usia pengembangan mutu pengembangan mutu pengembangan mutu dini seksi seksi seksi seksi pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kesetaraan kependidikan kependidikan kependidikan seksi seksi seksi seksi sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana pendidikan masyarakat unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis sekolah menengah sekolah menengah sekolah menengah sanggar kegiatan pertama atas kejuruan pendidikan kecamatan belajarsehatanbidang bidang kelompok jabatan bidang promosi kesehatan dan bidang pencegahan penyakit dan pemberdayaan kemitraan fungsional upaya kesehatan sumberdaya kesehatan iii penyehatan lingkungan sesi sesi upaya kesehatan dasar pengendalian penyakit pengembangan promosi farmasi, makanan dan dan institusi kesehatan minuman seksi seksi seksi seksi upaya kesehatan khusus pencegahan penyakit dan pemberdayaan dan rujukan penanggulangan kejadian masyarakat dan perbekalan kesehatan luar biasa kemitraan seksi seksi seksi upaya kesehatan seksi jaminan pemeliharaan pengembangan sumber kesehatan dan pembiayaan daya manusia kesehatan nit pelaksana teknik unit arak garu unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis puskesmas rawat inapsosial kabupaten wonogiri kepala sub bagian perencanaan dan sub bagian sia pelaporan keuangan kepegawaian fungsional rehabilitasi dan litiiti bimbingan dan bantuan perlindungan sosial iii iii daa pon seksi bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi sosial sosial seksi seksi penyatuan dan perlindungan sosial bantuan sosial bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran vii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasipenempatan, pembinaan dan hubungan fungsional perluasan tenaga kerja ketenagakerjaan pengawasan ketenagakerjaan transmigrasi till iii iri iii penempatan dan seksi seksi seksi pengupahan dan norma kerja penyiapan transmigrasi perluasan lapangan kesejahteraan pekerja kerja seksi seksi seksi seksi produktivitas dan penyelesaian perselisihan keselamatan dan pembinaan tenaga hubungan industrial dan kesehatan kerja dan penempatan kerja jaminan sosial tenaga transmigrasi seksi hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan bupati wonogiri, unit pelaksana teknis cap ttd. balai latihan kerja begun poernomosidi lampiran viii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten wonogiri kepala sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan fungsional teknis sarana dan angkutan, dan lalu komunikasi dan prasarana iii iss sek pengujian kendaraan seksi pos dan bermotor angkutan telekomunikasi seksi seksi seksi sarana dan prasarana lalu lintas telematika unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis radio siaran pemerintah perparkiran pengelola terminal daerahpendudukan dan pencatatan sipiliii iii iii seksi seksi kelahiran, pengakuan pendataan, dan pengesahan dan mobilitas penduduk pengangkatan anak seksi seksi pendaftaran dan perkawinan, informasi administrasi perceraian dan kependudukan kematian seksi pencatatan dan penyimpananbudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga kabupaten wonogiri kepala sub bagian perencanaan dan sub bagian umum dan pelaporan keuangan kepegawaian tttt kebudayaan pariwisata pemuda dan olah raga iii iri iii iri iii seksi pemberdayaan kesejarahan dan kesejarahan obyek dan daya tarik pemuda seksi seksi engel ban gan seni budaya paint sana olah raga seksi pemasaran pariwisata bupati wonogiri, unit pelaksana teknis unit pelaksana tekniskerjaan umumder dang dan bidang kebersihan dan aaa bina marga cipta karya tata ruang pertamanan iii titi iii) seksi seksi seksi seksi bina tehnis bina teknis bina teknis kebersihan seksi seksi seksi seksi pembangunan dan sarana peningkatan perkotaan permukiman pertamanan seksi seksi seksi seksi pemeliharaan tata bangunan tata ruang penerangan jalan jalan jembatan dan lingkungan dan reklame bupati wonogiri, unit pelaksana teknis pemadam kebakaran cap ttd. begun poernomosidi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah: dinas kehutanan dan perkebunan. lembaga teknis daerah, yang terdiri dari inspektorat: badan perencanaan pembangunan daerah: badan pemberdayaan masyarakat: badan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan: badan kepegawaian daerah, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: rumah sakit umum daerah dr. soedirman mangun sudarso: kantor lingkungan hidup: kantor arsip dan perpustakaan daerah: kantor penelitian, pengembangan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kantor ketahanan pangan, kantor penanaman modal. kantor pelayanan perijinan terpadu: kecamatan, kelurahan. bagxii: peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten wonogiri kepala sub bagian sub bagian bidang bidang koperasi usaha mikro bidang "ttl perindustrian perdagangan kecil dan menengah pengelolaan pasar iii iii iii seksi seksi seksi seksi sarana industri usaha perdagangan dan kelembagaan dan penerimaan pasar perlindungan konsumen penyuluhan seksi seksi seksi seksi bimbingan produksi promosi pengembangan usaha pemeliharaan dan pengembangan pasar seksi seksi usaha industri permodalan dan simpan pinjam bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xiii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten wonogiri pelaporan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang sarana prasarana, tanaman pangan hortikultura pengembangan usaha pga seksi seksi ii1l seksi produksi produksi sarana prasarana, pengelolaan lahan dan pengembangan dan pengembangan dan teknologi budidaya teknologi budidaya seksi pasca panen, pengembangan pengendalian pengendalian lan nan organisme pengganggu organisme pengganggu bupati wonogiri tanaman tanaman seksi cap ttd. pengembangan sumber daya manusia pertanian begun poernomosidi dan kelembagaan, dan balai benih dan jeng pembibitan lampiran xiv peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi dinas peternakan, perikanan dan kelautan kabupaten wonogiri kepala sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan bidang fungsional peternakan kesehatan hewan perikanan dan kelautan titik titik ses penyebaran dan pencegahan dan produksi dan pengembangan pemberantasan penyakit pengembangan seksi seksi seksi produksi dan kaji terap pelayanan saha tani dan seksi seksi usaha tani dan pengolahan hasil kesehatan masyarakat unit pelaksana teknis unit pelaksana teknis buatanngairan, energi dan sumber daya mineral kabupaten wonogiri kepala sub bagian sub bagian sub bagian umum dan fungsional bidang a aaaa dang bidang geologi, air tanah dan pengairan sumberdaya mineral energi iii seksi seksi seksi pembinaan dan bina teknis pengusahaan geologi dan air bawah pembangunan dan pengawasan dan pemeliharaan pengairan pengendalian migas energi dan seksi bupati wonogiri, operasional dan bina manfaat cap ttd. begun poernomosidi lampiran xvi peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten wonogiri kepala sekretariat sub bagian sub bagian pelaporan kepegawaian kelompok jabatan bidang bidang bidang perbedaan dan kas bidang bidang ttttiti pendapatan anggaran daerah akuntansi aset daerah iii lil sesi seksi seksi sesi seksi pajak daerah anggaran belanja perbendaharaan fasilitasi langsung belanja langsung akuntansi dan pelaporan pengadaan aset retribusi daerah dan seksi seksi seksi perbendaharaan anggaran belanja tidak pelaporan dan pengelolaan aset pendapatan lain lain langsung belanja tidak langsung pertanggungjawaban seksi seksi seksi seksi seksi dan pembiayaan kas daerah informasi keuangan pengamanan dan, keuangan daerahdinas kehutanan dan perkebuniii iii iii seksi seksi rehabilitasi hutan dan produksi lahan pemanfaatan dan pengembangan dan peredaran hasil teknologi budidaya seksi seksi penyuluhan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat organisme sekitar hutan pensgangagi tanaman bupati wonogiri,inspektorat kabupaten wonogiri inspektur sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan fungsional inspektur inspektur lil pembantu bidang pembantu bidang men iii pemerintahan dan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ptt aparatur pembangunan bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xix peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun bagan organisasi tanggal oktober badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten wonogiri kepala sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan pemerintahan dan prasarana dan statistik, bina program dan lil. kesejahteraan rakyat pengembangan wilayah ekonomi monitoring evaluasi iii iii subbidang subbidang subbidang pemerintahan dan infrastruktur dan subbidang subbidang subbidang subbidang subbidang lingkungan hidup dan bina produksi daerah bina program dan matabadan pemberdayaan masyarakat kabupaten wonogiri kepala sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum dan fungsional iii pemberdayaan lembaga pengembangan ekonomi iii baba iii iii) sub bidang subbidang sub bidang penguatan kelembagaan usaha ekonomi analisa dan pendataan masyarakat kemiskinan sub bidang subbidang sub bidang bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxi peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi badan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempubidang bidang bidang titik keluarga berencana keluarga sejahtera pemberdayaan perempuan iii tii iii tii jaminan dan pelayanan ketahanan dan pengarusutamaan keluarga berencana pemberdayaan keluarga gender sub bidang sub bidang remaja dan perlindungan penguatan kelembagaan sub bidang hak hak reproduksi dan jaringan program perlindungan dan bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi bab iii setda bagian pertama kedudukan dan tugas pokok setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung satpol pp, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi setda terdiri atas sekda, asisten pemerintahan, terdiri dari bagian tata pemerintahan, membawahi subbagian pemerintahan umum: subbagian otonomi daerah. bagian hukum, membawahi subbagian perundang undangan: subbagian pengkajian dan evaluasi: subbagian dokumentasi, sosialisasi dan bantuan hukum. lampiran xxii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi badan kepegawaian daerahbidang bidang administrasi dan pembinaan tii ll) sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang data dan informasi administrasi umum pendidikan dan pelatihan mutasi jabatan kepegawaian pegawai penentangan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxiii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun bagan organisasi tanggal oktober badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatbidang bidang till kesatuan bangsa politik perlindungan masyarakat ititiiti iii subbidang subbidang pemberdayaan sumber demokratisasi dan daya manusia dan hubungan antar lembaga perlindungan masyarakat subbidang subbidang bina perlindungan persatuan bangsa dan analisa pengkajian masyarakat bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxiv peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi rumah sakit umum daerah dr.soedirman mangun sudarso kabupaten wonogiri wakil direktur wakil direktur umum dan keuangan pelayanan dan penunjang medik fungsional perawatan pelayanan medik penunjang medik umum perencanaan keuangan iii tii iii tii iii tii iii il) sub bagian sub bagian sub bagan seksi seksi penyusunan asuhan tata usaha program, anggaran keperawatan dan seksi sub bagian sub bagian seksi sub bagian etika, mutu rumah tangga dan sub bagian perlengkapan bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxv peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor lingkungan hidup kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha fungsional seksi seksi seksi litiiti pengendalian dampak penanggulangan pemulihan kualitas tai lingkungan pencemaran lingkungan ti li) bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxvi peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha kelompok jabatan akuisisi dan pengelolaan pengembangan pustaka dan seksi aaaaaa arsip minat baca pelayanan perpustakaan tet bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxvii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha fungsional pen ban gan penelitian, pengembangan pengembangan dan penerapan iii bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxviii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor ketahanan pangan kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha ptpn dan pelayanan intensifikasi iii diversifikasi pangan pangan itiitii bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxix peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor penanaman modal kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha pengkajian dan promosi dan kerjasama tile pengembangan investasi iil ttl bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxx peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten wonogiri sub bagian tata usaha fungsional seksi seksi pelayanan umum, informasi perijinan jasa usaha perijinan tertentu dan pengaduan iii tete bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi lampiran xxxi peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kecamatan sebagian subbagian perencanaan dan bagan umum dan pelaporan kepegawaian fungsional iii seksi seksi seksi seksi iii tata pemerintahan ketenteraman dan pemberdayaan masyarakat kesejahteraan rakyat ketertiban umum dan desa bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi bagian pertanahan, membawahi subbagian tata wilayah, subbagian tata guna tanah. bagian pemerintahan desa, membawahi subbagian tata pemerintahan desa: subbagian administrasi dan kekayaan desa. asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari: bagian perekonomian, membawahi subbagian bina perekonomian, subbagian bina produksi daerah, subbagian pembinaan badan usaha milik daerah. bagian pembangunan, membawahi subbagian penyusunan program: subbagian pengendalian dan pelaporan: subbagian pembangunan daerah bawahan. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi subbagian pembinaan keagamaan, subbagian kesejahteraan sosial: subbagian pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga. bagian kerjasama, membawahi subbagian kerjasama antar daerah: subbagian kerjasama lembaga lain. lampiran xxxii peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tanggal oktober bagan organisasi kelurahan fungsional seksi seksi seksi till tata pemerintahan pemberdayaan masyarakat kesejahteraan rakyat iii tri bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosiddengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonogiri, menimbang bahwa berdasarkantindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan daerahdoman penyusunan tarif retribusiumum dikeluarkannyaini maka perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum yang didalamnya mengatur retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten wonogiri. perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum ini mengatur formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. berdasarkan ketentuan tersebutbiaya perjalanan dinas terdiri dari biaya transportasi, uang harian perjalanan dinas, dan alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan pengendalirubahan atas pera turun daerah kabu paten wonogiri no mor tahun tentang retribusi jasa umum ka kabupaten wonogiri perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tarif retribusi biaya operasional pengawasan tr) per tahun dihitung berdasarkan degan eta retribusi hasil perkalian indeks tarif pengendalian retribusi menara telekomunikasi komponen honorarium biaya transportasi pengawasan uang makan variabel faktor dan indeks variabel jarak tempo dalam kota luar kota menara pole menara kaki menara4 kaki perhitungan tarifperhitungan tarif komponen satuan| standar volume jumlah biaya honorarium bulan transportasi| tim hari uang , | makan orang hari alat tulis tahun kantor total biaya operasional per tahun biaya rata rata atau tarif per menara menara pembulatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi rpm) variabel rekaman tarif rpm indeks jenis jarak menara tempuh kaki luar kota kaki luar kota menara pole luar kota kaki dalam kota kaki dalam kota menara pole dalam kota bupati wonogiri, cap. ttd. joko sutomo pengendalian menara telekomunikasi, telah diaturarustribusi jasa umumretribusi jasa umu menara pole indeks (nol koma sembilan), menara kaki (tiga) indeks satu): menara kaki (empat) indeks (satu koma satu). dan alat tulis kantor. diubah sehingga berbunyi sebaglima ratus ribu lima ratus rupiah) |
lembaran daerah kabupaten wonogiri nomor tahun seri: nomor ''' ' ' ' ' '" mmm sss.ekuitas operasi rp. arus kas dari ekuitas investasi aset non keuangan rp. arus kas dari ekuitas pembiayaan rp. arus kas dari eku: |
du nomor tahun seri:bbertambahnya fasilitas dan sarana pada rumah sakit umum daerah kabupaten wonogiri, maka dipandang perlu ditunjang dengan sistim pembiayaan guna pemeliharaan yang memadai dengan tidak meninggalkan fungsi fungsi sosial sebagai rumah sakit umum daerah kabupaten wonogiri, bahwipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dewasa inijasa. bab kebijaksanaan tari rsud tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. abdomen polos bno |sengposisi 7000000o| |cervical2pss 40o0000o0| a|enogposisi grsoooo| 9r t0| antebraohii ap lat oo |manusa obi oo pedisapat oo t8| humerus ap: lat 24s50000| thoracatap tat 32s0000| 32s0000| |om r000ooo| g0ss3gsjenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari thorax kecil abdomen polos bno spn3 posisi |cervical2pss no3posisi antebrachii ap lat manus ap ankle ap lat pedis ap lat bahu navicula humerus ap lat thoracic ap lat lumbal ap lat lolostari pemeriksaan radiologi kelas utama mmm gan thoraxkeci oo o2817500| o2817500| |spn3 posisi s0sooko| s0s0000o| chemical2pss |eno3posisi t0| antebraeniiap:lat o | ) manusa obi pedisapilat oo )j o2817500| o2817500| humerus ap tat mnoracatapsat oo ) o3737500| o 7a750, 2a|om aer000oo0okontras scan abdomen dengan kontraspaviliun talangan tanpa thoraxkecii pn3posisi sa00ooo| |cerita2pss |enogpossi t0|antebracnii ap lat manus ap obi t6| pedisapilat humerus ap:tat thoracic ap lat |2a|om e800000vii. pemeriksaan diagnostik elektromedik. tari pemeriksaan diagnostik elektromedik kelas iii. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari test audiometi brain mapping tari pemeriksaan diagnostik elektromedik kelas pengaman test audiometi t669000| brammapping 9aso80oo| tari pemeriksaan diagnostik elektromedik kelas ama aga |test audiomeri 3a0es00| bram mapping tar8poso| tari pemeriksaan diagnostik elektromedik kelas utama. pemakaman amp test audiometri brainmappng tari pemeriksaan diagnostik elektromedik paviliun. jenis pelayanan amp test audiometri brain mapping ix. tari pelayanan farmasi. obat. harga jual obat ditentukan sebesar dari harga beli obat. alat kesehatan. harga jual alat kesehatan ditentukan sebesar dari harga beli. gas medik. harga jual gas medik ditentukan sebesar dari harga beli. unit dose dissenting. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari alves kelas tari rehabilitasi medik. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari rp) rp) rp) rawat jalan latihan fisik elektrikal stimuli ultrasound therapy |.& traksi lumbal dan cervical rawat inap kelas iii latihan fisik akting terapi traksi lumbaldan cervical litathanrisik 9e0ooo| traksitumbaldan cervical )1t65500| 83as00| liathanrisik t440000| ,s0000 traksiumbaldan cervical iathanrsik 25es000| s0, traksiumbaldan cervical |itathanrisik s205000| soal000| traksi lumbaldan cervical xi. tari pelayanan kesehatan gigi dan mulut. tari pelayanan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan ngga longue dangan dae pelayanan rp) rp) tarikepalapenanggung dengan tarirsudjelmaan loo tloousenganonorent res20ol komplikasi 0ltamataas sst0noo| passes| aoo00o0| aluammacai sarsour slpersngantesi se0gol as1sgn| 'tolissinsss terteool sresasol so000o0| 'aqueous anassgol t01se500 #s0000001 (aslenateperganng lol tari pelayanan kesehatan gigi dan mulut rawat inap. kelas konsul s07sso| azas| alincisiabses oo 60s80o| edulis kelasi |konsul 6israel gssgoo| |incisa abses o o o o| t211600| g7es4o0| s0. |depuis asassoo| kelas konsul g2205o| gs23so| pelindian lincisiabses se6s260o| |depuis t2es2so| |konsul r250200| |incisiabses oo |depuis sesrooo| konsul assmmsol lincisiabses cartoon| 2depuis prosesor mucocele odontectomy mudah il. tari rekam medik. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari ketasili kelas xii. tari konsultasi khusus dan medikolegal. tari konsultasi khusus. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari konsultasi khusus tari medikolegal. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari kelas ill kelas xiv. tari pemasaran perawatan jenazah. tari pemasaran jenasah jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari ringan tari penyimpanan jenazah. ajaran sep organ penympanansenazan xv. pelayanan ambulance. tari ambulance assa, dengan dalam kilometer aloosatwo 3730800o| soo000 s|ansa35s a98e900o| s8e3100| os|areas sraseoo| s15as00| |asasi era920o| 2o|lsi a55 es5330o| 60467oo| arlsesaco e0soo| er42600| ser sa8s o | 98s1800o| alors9s most2s00o| |pesat mo01700o0o| grs30ooo| s d tari ambulance jenazah. meme dee (dalam kilometer) aloosatwo 211a800| s|ansa35 a9se90o| loslarsaas atas2oo| |a6season gr4920o| t0o|sisa o o | es58300| |oar|sesama c9soo| 2807600o| loaslersaes o o o o | 3583700o| ss|ora9s t0012800| ar21700| lag oesiawoo to1700o| ar3s0oo0o| s d neuer emo meta kano xvi. tari pengolahan limbah. area tega page |timbahpadavkg 9e0000| xvii. tari kerja praktek bimbingan pelatihan. alel praktek per siswa pendidikan ketrampilan pembantu asisten perawat per bulanemerintah seorang perbulan per orang per minggu residence program pendidikan dokter spesialis pds) ena kata penelitian mahasiswa kesehatan untuk karya tulis ilmiah kti) per kegiatan penelitian mahasiswa non kesehatan untuk tugas akhir ta) per kegiatan penelitian mahasiswa untuk skripsi berkegiatan penelitian untuk tesis per kegiatan penelitian mahasiswa asing per bulan pendidikan perawat trampil per peserta bulan tanpa akomodasi dan konsumsi study banding per peserta hari bupati wonogiri, cap ttd. begun poernomosidi besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penerapan tari, kelas kelas utama: paviliun bagian pertama umum (d) struktur dan besarnya tari digolongkan berdasarkan jenis, klasifikasi pelayanan kesehatan dan kelas perawatan. tari retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut: il. kesehatan gigi dan mulut, rekam medik, konsultasi khusus dan medio legal, pemasaran perawatan jenasah, ambulans, pengelolaan limbah, bimbingan kerja praktek bimbingan penelitian. besarnya pelayanan kesehatan cito ditetapkan sebesar (satu koma dua puluh lima dikalikan tari jenis pelayanan yang dikerjakan. besarnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis subspesialis dari rumah sakit setingkat rsud atau lebih tinggi, ditetapkan sebesar (satu koma lima puluh dikalikan) tari jenis pelayanan yang dikerjakan. bagian kedua khusus tari poliklinik umum (l) besarnya tari rawat jalan poliklinik umumumumiga tari pelayanan rawat jalan poliklinik khusus (l) besarnya tari rawat jalan poliklinik khususkhususmpat tari pelayanan gawat darurat (l) besarnya tari gawat darurat diterbitgawat darurattari pelayanan rawat inap (l) besarnya tari perawatan didasarkan atas perhitungan unit cost rata rata rawat inap, serta memperhatikan kemampuan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, tari rumah sakit setempat lainnya dan kebijaksanaan subsidi silang. tari rawat inap kelas dijadikan dasar perhitungan untuk penetapan tari kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut kelas iii (nol koma lima dikalikan unit cost kelas ii: kelas (satu dikalikan) unit cost kelas ii, kelas (satu koma lima dikalikan unit cost kelas ii: kelas utama dua dikalikan) unit cost kelas ii, paviliun dua koma lima dikalikan unit cost kelas ii. tari rawat inap ruang perawatan khusus ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rata rata rawat inap dengan memperhatikan kemampuan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, rumah sakit setempat lainnya, dan kebijaksanaan subsidi silang. tari visite, konsul, tindakan keperawatan, pelayanan gizi dan linen pada ruang perawatan khusus ditetapkan sesuai dengan tari kelas (s5) tari visite rawat bersama ditetapkan sebagai berikut dokter 80y6 delapan puluh per seratus dari besaran tari pada kelas perawatan yang ditempati, dokter 70y6 tujuh puluh per seratus dari besaran tari pada kelas perawatan yang ditempati. besarnya tari rawat inap pelayanan medik besarnya tari pelayanan medik didasarkan atas perhitungan unit cost serta memperhatikan kemampuan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat dan rumah sakit setempat lainnya. tari tindakan medik operatif dan non operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tari sejenis tindakan pasien rawat inap kelas ii. tari tindakan medik operatif dan non operatif pasien gawat darurat ditetapkan sama dengan tari kelas tari tindakan medik operatif dan non operatif pasien yang dirawat ruang perawatan khusus ditetapkan sama dengan tari kelasasisten operator dan anestesi.satu per tiga dari jasa tindakan medik operatif sesuai dengan kelas perawatan dan jenis tindakan medik operatif, anestesi resiko tinggi sebesar dua per limbesarnya tari pelayanan persalinanayi yang dilahirkan dari persalinan normal ditempatkan serang dengan ibunya, yang selanjutnya disebut sebagai rawat inap gabung. sedangkan bayi yang dilahirkan dari persalinan dengan penyulut dirawat pada ruang perawatan intensif untuk bayi baru lahir. tari rawat inap gabung bayi baru lahir normal ditetapkan sebesar lima puluh per seratus tari pelayanan rawat inap ibu sedangkan tari rawat inap untuk bayi baru lahir dari persalinan dengan penyulut sebesar yang dirawat diruang perawatan intensif. besarnya tari pelayanan persalipelayanan pemeriksaan laboratorium kliniktari pelayanan laboratorium klinik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tari pemeriksaan sejenis kelas ii. tari pelayanan laboratorium klinlayanan laboratorium klin pemeriksaan radiodiagnostik (l) besarnya tari pemeriksaan radiodiagnostradiodiagnostpuluh tari pemeriksaan diagnostik elektromedik (l) besarnya tari pemeriksaan diagnostik elektropemeriksaan diagnostik elektro pelayanan farmasi (l) besarnya tari obat dan alat kesehatan ditetapkan sebesar (seratus dua puluh per seratus) dari harga beli obat. besarnya tari gas medik ditetapkan sebesar seratus lima puluh per seratus dari harga beli. besarnya tari pelayanan unit dose dissentingunit dose dissenting pelayanan rehabilitasi medik (l) besarnya tari pelayanan rehabilitasihabilitasi medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tari kelas ii. tari pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat inap ruang perawatan khusus ditetapkan sama dengan tari kelas besarnya tari pemeriksaan pelayanan rehabilitasi pelayanan medik gigi dan mulut (l) besarnya tari pelayanan medik gigi dan mulut ditetapkan berdasarkmedik gigi dan mulut pasien rawat inap yang dirawat ruang perawatan khusus ditetapkan sebesar tari kelas besarnya tari pelayanan medik gigi dan mulu pelayanan rekam medik (l) besarnya tari pelayanan pelayanan rekamkam medik pasien rawat inap diruang perawatan khusus ditetapkan sama dengan tari kelas besarnya tari pemeriksaan pelayanan rekam konsultasi khusus dan medio legal (l) besarnya tari pelayanan konsultasi khusus dan medio legalkonsultasi khusus dan medio legal pasien rawat inap yang dirawat diruang perawatan khusus ditetapkan sama dengan tari kelas besarnya tari pemeriksaan pelayanan konsultasi khusus dan medio legalbelas tari perawatan jenazah (l) besarnya tari pemasaran perawatan jenazahpemasaran perawatan jenazbelas tari ambulance jl) besarnya tari pelayanan ambulanceambulancebelas tari pengolahan limbah (l) besarnya tari pengolahan limbah ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat tari rumah sakit sekitar serta kebijaksanaan subsidi silang. besarnya pengolahan limbbelas tari kerja praktek bimbingan penelitian (l) besarnya tari kerja praktek bimbingan penelitikerja praktik bimbingan penelitidigelolaan hasil retribusi (l) penerimaan fungsional rsud terdidalam waktupenderita kurang mampu, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengurangi sebagian dari jumlah retribusi yang harus dibayar atau membebaskannya(l)apabila ada penambahan jenis pelayanan dan atau alat kedokteran baru yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, besarnya tari ditentukan berdasarkan pada tari tertinggi jenis pelayanan dan atau alat kedokteran pada instalasi yang bersangkutan. kerja sama rsud dengan institusi pendidikan rumah sakit setingkat atau lebih tinggikepala rsud dengan pihak ketigarumah sakit rumah sakit swasta kabupaten wonogiri yang menjadi pendorong bagi rsud kabupaten wonogiri untuk berbenah. permasalahan yang dihadapi antara lain pada aturan aturan hukum yang tidak selaras dengan perkembangan ilmu kedokteran dan perkembangan pelayanan kesehatan dewasa ini yang berlaku selama ini rsud kabupaten wonogiri. peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rsudatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah. untuk keperluan meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat maka peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan pelayanan kesehatan dewasa ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang termasuk dalam jenis pelayanan huruf dan rawat jalan poliklinik umum dan huruf poliklinik khusus adalah sebagai berikut: huruf huruf hurufyang selanjutnya disebut rsud atau sebutan lainnya,kepala rumah sakit adalah kepala rumah sakit umum daerahhuruf huruf huruf huruf huruf'j huruf huruf huruf s d hurufadalah suatu proses keperawatan yang mencakup pengkajian, diagnosis keperawatan, identifikasi tujuan, perencanaan, implementasi dan evaluasi pelayanan perawatan bagi setiapnovember tari retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah wonogiri tari rawat jalan poliklinik umum. tari pemeriksaan kategori pelayanan jasa pelayanan rp) rp) rp) pemeriksaan medik umum pemeriksaan medik spesialistik. pemeriksaan gynecology pemeriksaan fisik guna general check up konsul. kategori pelayanan jasa pelayanan rp) rp) rp) tindakan. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari bedah perawatan luka bersih post perawatan abses luka kotor meditasi combustion ringan sedang luas heating debridement gangren kandungan agusan cermin pengambilan secret meditasi perawatan luka post pasang iud iud posisi normal lem |indirect laryngoscope endoskopi nasal evakuasi cerpen prof evakuasi cholesteatome canal evakuasi coral hidung evakuasi coral telinga evakuasi coral tenggorok evakuasi otomikosit evakuasi granulosa canal irigasi hidung x6| akustik hidung t679000| s8|aspirasi dischargeteinga |rungsisinus maksiaris t65. idea mpa mpa sederhana lomba retraksi | tax0o| 80s800| isittam |o mo01oo| |test buawama 40stw00| segoe| 0lapis 9s2200| too7goo| s0|irigasi 6school 6s2500| meditasi(ganti bau 53s300| 5e67oo| pengeluaran benda asing ekstra okuler heating off algebra heating off conjunction kulit dan kelamin yo. skin test price test path test injeksi intradermal chemical feeling ekstraksi komedo |kaderisasi berat g|kaustik mikro dermabrasi saraf aspirasi sumsum tulang aspirasi sendi injeksi intra articular sitologi aspirasi jarum fungsi pleura sites injeksi intra articular lumbal fungsi tari rawat jalan poliklinik khusus. pemeriksaan jasa jenis pelayanan jasa sarana tari pelayanan pemeriksaan medik spesialis konsul jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari alkonsuu tindakan jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari pp. perawatan luka bersih post perawatan abses luka kotor meditasi combustion ringan ego sedang luas heating debridement gangren kandungan pengambilan secret meditasi perawatan luka post pasang iud iud posisi normal left a|indirect laryngoscope oo endoskopi nasal |.& evakuasi cerpen prof |. evakuasi coral hidung |. evakuasi coral telinga evakuasi coral tenggorok evakuasi otomikosit evakuasi granulosa canal akustik tenggorok akustik hidung aspirasi othhematoma aspirasi discharge telinga fungsi sinus basilaris ana sederhana lomba reaksi a985500| |sistem 29827s0o| |test butawama 9922s0o| olepiasi so000. t0irigasi a50g7so| meditasi(ganti bau 14167s0o| dejan agam anto ekstra okuler kulit dan kelamin path test ekstraksi komedo ,s00. kaderisasi bert o|musik sa03500| s7,s0000 |mico demmatrasi 21tes00| 2evans00| s0000000 balita mana man men saraf sitologi aspirasisarum ,s00. |tumbal fungsi pelayanan gawat darurat tari pemeriksaan. angka rei med pelayanan rp) leomorisaanmaar os0nol konsul. kategori jasa sarana jasa pelayanan tari pelayanan rp) iko sol ranoool tari tindakan kedaruratan medik. jasa jenis pelayanan jasa tari sarana pelayanan palace pasang infus dewasa pasang infus bayi anak infus umbilicus pemberian obat injeksi kunjungan |.& menjahit luka jahitan menjahit luka menjahit luka jantan pasang spain pasang ransel verbal |pasangservicalcolar | hlich manuver pembebasan jalan nafas memasang oropharyngeal tube pasang et inkubasi pasang ngt pasang kateter pemakaian nebulizer resusitasi jantung paru dewasa resusitasi jantung paru anak baru lahir pemakaian website monitor pemakaian ventilator hari penggunaan shockonitoring vital sign resusitasi monitor cairan mengukur cvp eksplorasi placenta manual tari rawat inap sehari one day care). jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari rawat inap sehari iv. tari pelayanan rawat inap. tari rawat inap perhari. kelas perawatan jasa pelayanan rp) rp) rp) kelas iii kelas mosi2s| ts042875| pali somrslo meses ts000000 w22moo| sedrot| icu mic picu oscars| spesies| as00000 ssoooool #e0000| tari visite. (tuas 100ml #stool onions #ns0o0ol sagoooo tari konsul. sen dera (tuas grogol se2som| onluomi es0oml arsmool saloon0| tari tindakan keperawatan. tari tindakan keperawatan kelas iii. pen injeksi im, iv, sc, ic perhari obat kemoterapi perhari fisioterapidadaakir 3960so| gasticsuction bayi anak t0870oo| perawatanbolamata | 30370o| perawatangigipasu bader training asal00o| tas100| t6| perawatanlukabersin 487eo0o| perawatanlukadecubitus perawatantukaperineum 5astro| 45a850| aaa kayu dara perawatan pasien dengan penyakit menular perawatan jenazah yahoo khusus menular perawatan luka decubitus tari tindakan keperawatan kelas ii. jenis pelayanan jasa sarana pelayanan jumlah perhari memasukkan memberikan obat kemoterapi spoofing dc! irigasi pemberian nutrisi personne perhari |.& fisioterapi dada aktif ronde flooding bayi! anak |. gastric suction bayi anak perawatanbolamata perawatangigipalsutukaperineuirigasi vagina personal hygiene bayi anak perawatan post perawatan pasien dengan ng51s00| penyakit menular khusus menular perawatan luka decubitus tari tindakan keperawatan kelas jasa sarana tari jasa pelayanan jenis pelayanan injeksi im, iv, sc, ic perhari obat kemoterapi spoofing irigasi perhari fisioterapi dada aktif ronde flooding bayi anak gastric suction bayi anak perawatanbolamata 888900o| 9a1100| perawatangigipasu 888900o| 9a1t00o| luka perineum perawatan colostopersonal hygiene bayi anak perawatan post perawatan pasien dengan penyakit menular perawatan jenazah khusus menular perawatan luka decubitus tari tindakan keperawatan kelas utama. jenis pelayanan jasa sarana jasa pelayanan tari injeksi im, iv, sc, ic perhari obat kemoterapi spoofing dc! irigasi perhari |. fisioterapi dada aktif ronde flooding bayi anak |o. gastric suction bayi anak perawatanbolamata perawatangigipalsu blade training perawatantukabersin t050400| perawatanlukadecubitus perawatantukaperineum ajeng mean non xxosol moon kayu dara (jemaamere uan amas mohon penyakit menular jaman asean state moon khusus menular tari tindakan keperawatan paviliun. alineksilm, iv, sc, ic perhari| oo ) obat kemoterapi spoofing dc irigasi maa rta perhari fisioterapidadaakir t980250| 20197so| gastriosuction bayi anak perawatanbolamata | t481500| perawatangigipasu | binder training 7as00o| perawatanlukabersih s0. perawatanluka decubitus ate97so| perawatanlukaperneum s000000 bara kayu dara sekar awan sans oo penyakit menular (ejaesnae amal pistol khusus menular tari laundry jenis pelayanan jasa pelayanan keras kelas kelas kelas utama paviliun tari pelayanan gizi. jenis pelayanan jasa pelayanan ketasull kelas gizi per hari nasi kelas ill nasi kelas nasi kelas nasi kelas utama bubur kelas ini bubur kelas bubur kelas bubur kelas utama bubur paviliun sumsum kelas iii sum sum kelas sum sum kelas sum sum kelas utama iv. tari tindakan medik operatif. ike momo loses| mambo| uses says seorang resi serpents| seaeoool tremor| #e0msr| sismo0 sedang its snsoron| #phrase o20so0ol sesar| #alasan senonoh besar lipsus rastko| srssap mo21800 lssrases ensata khusus ito solo| saras| se1stool gaza0an| se2cbooo kecil |score reason arsseaso rossa teseenc2 aturan tesaooooo sedang serasi lipsus samson siszrase launaasoo pariaman terusan khusus operasi ito mamamoo| semasa| ao1woo| #swiss| atas suska |8edane semonzon rrasusas desa0100 2es51202 se2101s2 sedang |seat caption| sentausa lapisan pen20162 sanga besar lipsus 21zakon #7assa20 finest0o larpamsn ten01ra ar2s00o0 khusus ikrar zam merge| essmool pasaman| cosmos kecil some sams1soo serpens asoaroao sersan #sn212s7 s2snooker sedang (tong area2a0n s111s1051 darsanaao amugrase #en0021 as10mon besar lipsus 200s01on #s01susun onar20o eznaomen 2e2t2512 e2cbooo khusus |8edane sasak1oon asp21soo konten0s sedang |sesat #soneontr sing0200 sanadnya ten021a1 seong0n lipsus aerossoon assoc00o ren28n25 ser6ends khusus catatan: jasa pelayanan tindakan medik operasi oleh tim medik operasi mengacu tari rawat bersama. besarnya jasa medik anestesi ditetapkan sbb anestesi resiko rendah sesuai dengan tabel diatabiaya yang selanjutnya disebut tari sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada rsud. anestesi resiko tinggi sebesar jasa tindakan medik. cc. anestesi resiko sangat tinggi sebesar jasa tindakan medik. tari tindakan medik non operatif. tari tindakan medik non operatif kelas iii see sarana pelayanan bedah bebridemen kangen 146s850| pasang diinkubasi loses| s183s0| naogelekstraksi sate3es| g|diatasi psikosis sane3es| granula pyogenikum sets3se| kebidanan dan kandungan alpasangww 8s3800| &|koidosintesis .00o| tht altvakuasi cerpen pro t1084500| evakuasi otomikost toss950o| |invasi telinga 2e82so| 9s1sso| irigasi hitung 9s15s0| akustik tenggorok ara72s0| akustik hidung |ar60os0o0o| aspirasi othhematoma misi access septum nasi a8| incisa access leher | 8s56200| a19 tampon hidung anterior mata altpitasi astro| so3000| pengeluaran benda asing ekstra saman tea ann ata opgsoo| test000 hening off conjuncta | kulit dan kelamin cnemicalpeeing |251s800| miro dermabrasi penyakit dalam anak saraf aspirasi sumsum tulang s|syingepump sasis0o| 3raso| transfusi bronchialwashing tari tindakan medik non operatif kelas bedah bebridemen kangen s0s8300| pasang diinkubasi |waegelekstraksi to62677e| diatasi psikosis t0s8e776| granula pyogenikum kebidanan dan kandungan a|pasangiup 7e2200| kuldosintesis 9386s00o| tht |evakuasi cerpen pro 3s3to0oo| canal (esa amal tenggorok evakuasi otomikost |ingasiteinga sae9oo| |irigasi hidung 58e0oo| t0| akustik tenggorok | s0. |akustik hidung incisa access mastid sean agam nan men nasi |incisa abscessteher sre76o0o| tampon hidung anterior s0. mata alepiasi 9s2200| t007800o| memanas smt ekstra okuler heading oft conjuncta s0. kulit dan kelamin |cnemicalpeeing sesteoo| mikrobermabrasi haaramo| penyakit dalam anak saraf |aspirasi sumsum tulang |singe plume 6ee3oo| transfusi person| bronehiawashing sso0oo| tari tindakan medik non operatif kelas tes sgm erna bedah berridement kangen 4g075so| 46024s0| s0. pasang diinkubasi 24190s0| naegetekstrki o 1s05s163| tere0837| diatasi psikosis tere0837 tol granula pyogenikum t8760857| kebidanan dan kandungan a|pasangiwp |kutdodibtesis tht evakuasi cerpen pro 40e500o| amat maa canal see ama soal tenggorok evakuasi otomikost 5est0o| nrp bnp canal |tngasiteinga | @0sgs| 20446s0| tiga hidung b0s3so| t0| akustik tenggorok sawizso| coustiktidung 25t8s00o| incisa access septum nasi |incisa abscessteher 2568600o| tampon hidung anterior se49ooo| 18st000o| large natal anime hidung mata alepiasi tasesoo| ekstra okuler hectingoft conjunetvwa 2176350o| kulit dan kelamin 4lchemicatpeeing haaramo| mikro dermabrasi penyakit dalam anak saraf aspirasi sumsum tulang |syingepume t004aso| transfusi z91700| te830oo| bronehiatwasning tari tindakan medik non operatif kelas utama oman ente denga bedah debridement kangen session| |pasang et!inkubasi g22soo| s273400| e5. naegelekstaki dibatasi psikosis 2t273ss1| tol granula pyogenikum kebidanan dan kandungan pasangan elrumoamess e7720o| tht |evakuasi cerpen pro aan arya ipo canal see amal tenggorok evakuasi otomikost 42t9800| canal 8lingasiteinga torsion| s50. lingasitiisung t073800o| akustik tenggorok 5att000| |cousin hidung 38ss800o| tee saman nasi incisa access leher tampon hidung anterior aam usa masal soon hidung mata alepiasi t084s00| |tugas te1s000o| maa ekstra okuler heating ofr conjuncivwa kulit dan kelamin 4l|cnemicatpeeing mikro dermabrasi teg9ago| penyakit dalam anak saraf |aspirasi sumsum tuang |singe pump t407a0oo| transfusi t0s5600| to44400| bronehialwashng tari tindakan medik non operatif paviliun sena sangga awetan 1gp bedah bebridement kangen pasang spark |pasang eriintubasi 4ogs2so| naegelekstraksi o 2es9ragu| si2e30e1| dilatasi psikosis 2e50t939| granula pyogenium 2e591939| st2830e1| kebidanan dan kandungan 1lpasangiup t9810o0o| kuldosintesis 254e500o| tht tltvakuasi cerumenpror maa sal canal 6evakuasi otomikost 97seol saras| 8lingasiteinga t342250| 49077s0| 0lintasi hidung 49077s0| to| akustik tenggorok s7362so| 6ne3z.so| t25000. a1|coustiktiidung s802500| at07500| t6pinisi access septum nasi| tel incisa access leher tampon hidung' anterior 308s000| tampon adrenalin hidung mata adaptasi 2a80500| 25t0500| |invasi as93750o| te56250| mereka act amal ekstra okuler heading oft conjuncta 88727s0| kulit dan kelamin |onemicatpeeing miro dermabrasi penyakit dalam anak saraf |aspirasi sumsum tulang 2346500o| |syingepumo a7ao1so| transisi bronchialwashing tari persalinan. tari persalinan kelas iii bea parts normal arasooo| obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rsud. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi, il. kesehatan gigi dan mulut, rekam medik: konsultasi khusus dan medio legal, pemasaran perawatan jenazah, ambulans, pengelolaan limbah, bimbingan kerja praktek bimbingan penelitian. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari rsud. parts patologis house saran| emo tari persalinan kelas jenis pelayanan jasa sarana jasa usulan mason mar sad meera |parts normal s206000| 2e704000| tari persalinan kelas jenis pelayanan jasa sarana jasa usulan mistis sad meera meera |parts normal 400s6000| tari persalinan kelas utama jenis pelayanan jasa sarana jasa usulan mistis sad meera |parts normal te592000| 58s0s0o00| tari persalinan paviliun jenis pelayanan jasa sarana jasa usulan mistis mata mer |parts normal 6ezeoooo| vi. pemeriksaan laboratorium klinik tari pemeriksaan laboratorium klinik kelas iii albumin |oslanimev sooeoso| |samurai sense| oblast 921760o| atimuaei roti (manual) ) 5764s0| ar|bilirubin diri total o | 14n80600| sze94o| t6| ireann t220480| s91s70| las|etis s76eo| |barah ruin test tari pemeriksaan laboratorium klinik kelas pot angga jonan album sergio| o6|anica a204400| |samurai 251760o0o| oblast 2rasa| a1season| |atalafih roti (manual) bilirubin diri total o o o o | |kreatinin a75a90o0o| sastro| lasleti 6area| darah rutin tari pemeriksaan laboratorium klinik kelas wmpamengan tangga oalatbumn ra72020| target| |analisa sperma anti dengue loolaninev an2sao| t9se1eo| slasamurat gases| lasso sorot4o| tas0o0o| |atrata mcv roti(manual 90s850| 3s91s0o| (ar bilirubin dirs total ooo| ooj o22203600| 900s20| s1. |creation laslotisr 6r0560| sr0os4o| darah ruin s0a7s7o| t9s24s0| s940000 tari pemeriksaan laboratorium klinik kelas utama jasa sarana jasa tari ieee a|aturan a605840| t032160| oelaninev sisi2so| |samurai guess| oblast sess| se. atimlaem hct roti (manual) (at bilirubin diri both oo 9e9owo| da6 |kreatinin 2r0s880| t014120| lasleti tar2o| 33ss8o| darah ruin as0s440o| darah samar tari pemeriksaan laboratorium klinik paviliun taman ena ngan loalatumin ans0seo| anti hcv s|samurai se7eso| t082120| lasso s8.s0000 t0|a alam hcv roti( manual) |bilirubin dir tot t071460| r6|kreatinin 2251370o| t008630| |4s|ehir so2seo| t9|arah ruin 4sesat| slot sept vii pemeriksaan radiodiagi. tari pemeriksaan radiologi kelas iii memakan one corona thoraxkeci |sen3posisi 6s000o0o| cerita2pss se000o00o| |eno3posisi t0| antebracniia p:lat 4s.t0000 a1|manusa ooi 4s.t0000 pedisapuat oo s8| humerus tat 4s.t0000 thoracica plat o | s8.s0000 ombthorax kecil |
nomor 11tahun seri:d nomor ' '' ' ' ' 'netapkan peraturan daerah kabupaten wonogirio, jumlah dana bagi hasil pajakrp. , ,,,),. )jl) pembiayaan daerah sebagaimana dimaksudvii telah ditetapkan dengan peraturan daerah lampiran daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran vinovjumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja daerah semula rp. bertambah rp. (berkurang) jumlah belanja setelah perubahan rp. ( ) gan rp. setelah perubahan( ) bertambah rp. (berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. pembiayaan neto rp.o,ukuran) rp. jumlah lain lain rp. pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |
ne)forum kemitraan stakeholder pada satuan polisi pamong praja kota palangka raya walikota palangka raya, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas satuan polisi kata pamong praja yaitu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang terencana, aman, nyaman, tertib, indah dan keterbukaan, maka perlu dibentuk forum yang memfasilitasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat terwujud palangka raya tentang pembentukan forum kemitraan stakeholder pada satuan polisi pamong praketertiban umum dalagaturan, penertiban dan pengawasan pedagang kreatif lapangkawasan tanpa rokokedudukan organisasi, tugas, fungsikan tata kerja dinas kota palangka raya berita daerah kota palangka raya hua tahun nomor peraturan walikota nomor tahun tentang petunjuk teknis standar operasional prosedur satuan polisi pamong prajaforum kemitraan stakeholder pada satuan polisi pamong praja kota palangka raya. babiangka raya. peraturan daerah yang selanjutnya disingkat perda adalah peraturan daerah kota palangka raya. peraturan kepala daerah yang selanjutnya disingkat perkara adalah peraturan kepala daerah kota palangka raya. forum adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebuforum, anggota dan sekretariat pembentukan forum dengan nama forum kemitraan stakeholder forces) pada satuan polisi pamong praja kota palangka raya. pembentukan forum dengan nama forum kemitraan stakeholder forces) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. anggota forum terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut: organisasi perangkat daerah yang memiliki peraturan daerah dan peraturan walikota serta yang menjadi tugas satuan polisi pamong praja, persatuan wartawan indonesia pwi) dan atau insan pers, organisasi profesi lainnya, dan perorangan (yang belum memiliki organisasi profesi). anggota forum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. sekretariat forum berkedudukan satuan polisi pamong praja kota palangka raya bidang pembinaan masyarakat, yang beralamat komplek balai kota palangka raya kawasan strategis lingkar dalam blok nomor kode pos bab iii tugas dan fungsi forum kemitraan stakeholder forces) pada satuan polisi pamong praja kota palangka raya, mempunyai tugas: memberikan saran dan masukan kepada walikota palangka raya terkait permasalahanjaring saran dan masukan dari masyarakat terkaitrtemuan, uin menyelenggarakan sosialisasi, merumuskan rekomendasi kepada walikota palangka raya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya menciptakan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang lebih baik kota palangka raya melalui satuan polisi pamong praja, dan anggota forum mensosialisasikan kepada masing masing organisasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam forum mempunyai fungsi: menyusun program dan kegiatan forum, melaksanakan program dan kegiatan forum, turut serta melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja: dan tugas tugas lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan forum. bab pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan terhadap pelaksaan kegiatan forum kemitraan stake holder daerah, maka walikota melakukan pengawasan terhadap forumhasil kegiatan forum. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui efektifitas yang dilaksanakan oleh forum. uin pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum kemitraan stakeholder kota palangka raya dilaporkan oleh kepala satuan polisi pamong praja kota palangka rtelomer raya, na. farid nagari diundangkan palangka raya pada tanggal tdo e sekretaris kota palangka raya, rojikinnor berita daerah kota palangka raya tahun nomorsehatsehatsipsehatsehatan adalah dinas kesehatan kota tanjungbalai, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota tanjungbalai, unit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatsehatan mempunyai tugasota tanjungbalai. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan. untuksehatan dibantu olehdan sumber daya kesehat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretari kota tanjungbalai, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi lingkungan dinas kesehatan kota tanjungbalai, pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan kota tanjungbalailayanan kesehatan dibantu oleh kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi, kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, kepala seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas menyusun kegiatan operasional program kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, lansia dan keluarga berencana meliputi segi pelayanan medis dan teknis, melaksanakan pembinaan kepada petugas kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya kesehatan sekolah, gizi, lansia puskesmas serta bidan kelurahan dan dukun bayi. melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita termasuk pelacakan kasus gizi dan kejadian luar biasa, melaksanakan audit maternal dan perinatal, melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesehatan usia lanjut secara perorangan dan kelompok, melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat, identifikasi permasalahan gizi dan pemecahan masalah gizi serta upaya perbaikan gizi masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi anak usia sekolah dasar, menengah dan atas usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja)promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyusun konsep, melaksanakan advokasi dan kemitraan kesehatan, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya kesehatan dan pemberdayakesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan eksperimen terhadap air isi ulang, air perusahaan daerah dam dab), sungai, sumur, dan sumber air lainnya yang digunakan masyarakat terhadap penyebarannya, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan penerapan peralatan tehnologi laboratorium yang dilaksanakan oleh petugas (staf puskesmas, puskesmas pembantu, dan unit pelayanan terkait, melaksanakan penelitian terhadap lingkungan pemukiman posko kejadian luar biasa klb) ,banjir dan bencana alam, melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan pasca bencana, kejadian luar biasa klb), banjir dan bencana alam, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan terhadap tempat tempat umum ttu), tempat pengolahan dan penjualan makanan dan minuman (tpm), hotel, industri, rumah tangga, lingkungan pemukiman perusahaan perusahaan, took toko, kesehatan karyawan tenaga kerja dan tempat penjualan pestisida (tp3), melaksanakan program kesehatan kerja, melaksanakan program kesehatan olah rag(l),tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan,ndalian masalah kesehatan dibantu oleh kepala seksi surveillance dan imunisasi, kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. kepala seksi surveillance dan imunisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa interpretasi dan penyebarluasan data penyakit menular dan tidak menular, melaksanakan imunisasi untuk pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i), penyusunan laporan hasil pengamatan kegiatan kerja rutin dan insidentil pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan unit pelayanan kesehatan lainnya, melaksanakan surveilans acute acid paralysis, surveilans pd31, penyakit menular, penyakit karantina dan penyakit tidak menular wilayahmenular mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemberantasan penyakit secara rutin dan insidentil, menyusun petunjuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang lingkungan pemukiman, melaksanakan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberantasan penyakitngamatan dan pemeriksaan kesehatan haji, melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular wilayah kota tanjungbalai yang datangnya dari luar wilayah kota tanjungbalai, melaksanakan kegiatan pengamatan penelitian dan tindakan pemberantasan penyakit disaat kejadian luar biasa klb), membentuk tim reaksi cepat pemberantasan penyakit menular bila terjadi kejadian luar biasa klb)gendalian pemberantasan penyakit tidak menular secara rutin dan insidentil, menyusun petunjuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular, melaksanakan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit tidakmberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan posyandu ptm kelurahan, melaksanakan program kesehatan jiwmelaksanakan tugas lain yang berikan oleh kepala dinas kesehatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepalnya sebagaimana dimaksud pada dan ini, kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan dibantu oleh kepala seksi pelayanan kesehatan, kepala seksi kefarmasian, alves dan part, kepala seksi sumber daya kesehatan. kepala seksi pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan peningkatan manajemen mutu pelayanan termasuk akreditasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, institusi pendidikan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, melaksanakan pembinaan guna mendorong peningkatan jumlah unit jaringan pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan guna mendorong peningkatan jumlah unit jaringan pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, melaksanakan upaya safe community bagi korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, melaksanakan pembinaan untuk peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam berswadaya bidang kesehatan dan kemampuan tenaga kesehatan dalam program alih teknologi, melaksanakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan, melaksanakan koordinasi terhadap pengaduan masyarakat terkait masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin puskesmas dan rumah sakit: melaksanakan pengelolaan kapital pelayanan kesehatan dasar, melaksanakan upaya upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bidang pembiayaan kesehatan, il. melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemitraan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, melaksanakan pembinaan administratif dan pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan program pemerintah pusat bidang pembiayaan dan jaminoo. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas. kepada kepala bidang pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. kepala seksi kefarmasian, alves dan part mempunyai tugas melaksanakan pendataan seluruh sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan rsu, apotek, balai pengobatan, klinik, toko obat dan tempat praktik, kesehatan lainnya), melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin pedagang besar farmasi pbf) cabang dan industri kecil obat tradisional ikut), melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan dan standarisasi alat kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas: melaksanakan perekayasaan, rancang bangun, prototype, modifikasi serta meneliti sample sample sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, registrasi dan verifikasi sarana kesehatan, melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan obat rko) dan bahan medis habis pakai (bhp), melaksanakan pengawasan dan pengendalian obat dan bahan medis habis pakai pada puskesmas dan jaringannya, melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan obat buffer stock dan obat program bidang kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian distribusi obat serta pengendalian administrasi apotek dan toko obat, melaksanakan pelaporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika seluruh sarana kesehatan, melaksanakan koordinasi dengan gudang farmasi mengenai persediaan obat dan bhp serta menginformasikan persediaan obat program kepada bidang lain yang membutuhkan, melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi dan industri rumah tangga, oo.kepala seksi sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendataan sumber daya manusia kesehatan, melaksanakan monitoring dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan puskesmas dan rumah sakit: melaksanakan pengumpulan bahan bahan rencana pengembangan dan pembinaan bagi peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan,paragraf ketujuh unit pelaksanaan teknis dinas (utd) rumah sakit umum daerah kepala rumah sakit umum mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat, mengelola administrasi pelayanan kesehatan rujukan, cc. memelihara sarana dan prasarana rumah sakitusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kepala puskesmas mempunyai tugas: memberikan pelayanan dasar kesehatan pada masyarakat, mengelola administrasi pelayanan kesehatan, memelihara sarana dan prasarana puskesmasgudang farmasi kepala gudang farmasi mempunyai tugas: memberikan pelayanan kefarmasian, menyimpan dan menyalurkan obat obatan, cc. memelihara sarana dan prasarana gudang farmasi, melaksanak(l),dalamanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintutanjungbalai, kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintutugas pokok membantu kepala daerah dalam bidang penanaman modal dan merumuskan kebijakan dalam bidang perizinan dan investasi kota tanjungbalaifungsi mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola perizinan dan penanaman modal mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran rka) dinas mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi bendaharawan umum mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan daerah mengkoordinasikan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi penatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan urusan rumah tangga mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan perhitungan semua penerimaan retribusi perizinan tertentu mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan objek retribusi perizinan tertentu yang berkaitan dengan pendapatan derah il. mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kota tanjungbalai sekretaris:kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, kepala bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanankepala bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala dinas dalam bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal yang berkaitan dengan penerbitan pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal mempunyai fungsi penyiapan kebijakan dalam bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal, mengkoordinasikan pelaksanaan rencana bidang penanaman modal, legalisasi usaha, promosi produksi, pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan rencana pembinaan penanaman modal, legalitas usaha, promosi produksi daerah dan pengembangan penanaman modal, pelaksanaan koordinasi pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan unsur pengembangan penanaman modal dan investasi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal dibantu oleh kepala seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, kepala seksi promosi penanaman modal, kepala seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. kepala seksi perencanaan dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugas, merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaankoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten kota dibidang penanaman modal, meliputi,, gs pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya. kepala seksi promosi penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait, badan usaha, organisasi, lembaga asosiasi pemerintah maupun swasta dalam rangka menghimpun potensi daerah, menghimpun, mengelola dan menyajikan data informasi sumber daya dan potensi daerah secara akurat sebagai bahan promosi, melaksanakan pelayanan dan kemudahan informasi potensi daerah, melaksanakan koordinasi dengan investasi teknis dan lembaga terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan promosi investasi dan sumber daya lainnya baik didalam maupun diluar negeri, termasuk seminar, pameran, temu usaha, lokakarya dan lain lain, pelaksana dan promosi penanaman modal. kepala seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, menyusun kebijakan teknis pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah kota lainnya, termasuk provinsi dan pusat dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi mdn pma) melaksanakan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, f daerah, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kota, melaksanakpenanaman modal skala kabupaten kota, memutakhirkan data dan informasi penanaman modal kabupaten kota j . membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal dibidang sistem informasi penanaman modal, melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaevaluasi kinerja dan aparatur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, melaksanakan penyederhanaan prosedur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpenyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas kepala dinas dalam bidang administrasi perijinan yang berkaitan dengan penerbitan pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas, kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perijinan mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan perijinan dan non perijinan, mengkoordinasikan perumusan potensi potensi terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan, mengkoordinasikan pelayanan atas permohonan yang memerlukan persyaratan teknis, mengawasi pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan, mengawasi pelayanan perijinan yang memerlukan persyaratan teknis dari tim peneliti untuk penerbitan perijinan, menyiapkan jenis jenis layanan perijinan termasuk prosedur mekanisme dan persyaratannya, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala bidang pelayanan perijinan dan non perijinan dibantu oleh kepala seksi ijin jasa usaha, kepala seksi ijin tertentu khusus, kepala seksi non perijinan. kepala seksi ijin jasa usaha mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknisdalam dengan melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam bentuk tim teknis, menerima permohonan, mengecek dan memproses perizinan, menginformasikan kepada pemohon apabila permohonan tidak dikabulkan sesuai dengan analisaijin tertentu khusus mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang perizinan industri, perdagangan, koperasi, reklame, pertanian, perhubungan, pariwisata, surat izin usaha jasa konstruksi suk) dan kesehatan keselamatan kerja k3) dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, menerima permohonan, mengecek dan memproses perizinan bidang perizinan industri, perdagangan, koperasi, reklame, pertanian, pariwisata, surat izin jasa konstruksi suk) dan kesehatan keselamatan kerja k3)non perijinan mempunyai tugas merumuskan kebijakan yang bersifat non perizinan, menerima permohonan, mengecek dan memproses perizinan bidang perizinan, bidang pendidikan, dan bidang perhubunggaduan, kebijakan dan pelaporan layanan kepala bidang pengaduan,kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam bidang pengaduan,kebijakan dan pelaporan layanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengaduan,kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai fungsi memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perijinan, merumuskan dan menggali potensi pelayanan sesuai dengan kewenangan yang ada, mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi, menerima dan menganalisa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penerbitukan koordinasi pelaksanaan survey lapangan tentang penertiban pemberian perijinan, menyusun rencana pengendalian dan survey pelayanan perijinan, penyiapan bahan dan kegiatan pelayanan umum, melaksanakan pengolahan pelayanan umum, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan petugas pelayanan umum, penyusunan bahan laporan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan dibantu oleh kepala seksi pengaduan dan informasi layanan, kepala seksi kebijakan dan penyuluhan layanan, kepala seksi pelaporan dan peningkatan layanan. kepala seksi pengaduan dan informasi layanan mempunyai tugas memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi, melakukan koordinasi pelaksanaan survey lapangan tentang penertiban pemberibijakan dan penyuluhan layanan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, menerima dan menganalisa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penerbitan perijinan dan non perizinlaporan dan peningkatan layanan mempunyai tugas menyusun rencana pengendalian dan survey pelayanan perijinan dan non perijinstaf ahlistaf ahli walistaf ahli adalah staf ahli walitaf ahli staf ahli adalah staf ahli walikota sesuai bidang keahliannya diluar tugas dan fungsi perangkat daerahkepala daerah berdasarkan kemampuan intelektualitas yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. staf ahli merupakan jabatan struktural eselon yang direkrut dari pegawai negeri sipil. staf ahli walikota terdiri dari staf ahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, paragraf kedua tugas staf ahli bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan mempunyai tugas memberi masukan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta dibidang sumber daya manusia dan kemasyarakatananpemerintahan, hukum dan politik mempunyai tugas mempunyai tugas:ekonomi dan pembangunekonomi dan pembangunekonomi dan pembangunekonomi dan pembangunan, membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. bab iii pengangkatan dan pemberhentian staf ahli diangkat oleh kepala daerah sesuai kebutuhan daerah. staf ahli diberhentikan dan dimutasikan oleh kepala daerah. ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil tetap berlaku kepada staf ahli. bab tata kerja dalam memberikan masukan, saran dan pendapat, staf ahli secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kota. staf ahli bertanggungjawab kepada kepalaidenreng rapptertib penyelenggaraan pendirian bangunan, perlu adanya sistem pengendalian pendirian bangunan yang dapat menjadi landasan pemerintah daerah melalui mekanisme perizindiaknsentif pemungutpelaksanaan dari peraturan daerah ini wajibsidenreng rappang pada tanggal, februari bupati sidenreng rappang, ttd dollar mandosalat kamal,sh penjelasan atasumumbangunan gedung serta melahirkan peraturan pemerintah pelaksanaannya yaituubahan regulasi tersebut menghapuskan dua jenis retribusi pada golongan retribusi tertentu yakni retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan, dan memunculkan satu jenis retribusi yakni retribusi persetujuan bangunan gedung. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pengadaan retribusi pbg dalam pelanggaran pbg dapat dikenakan oleh pemerintah daerah dengan terlebih dahulu menerbitkan dasar pemungutan berupa perda pbg. peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung mengatur lebih lanjut teknis penyelenggaraan pbg agar masyarakat dapat memenuhi persyaratan standar teknis dalam mendirikan bangunan gedung, sehingga bangunan gedung yang terbangun dapat terjamin keselamatan pengguna dan lingkungan, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman dan aksesibel. pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi diharapkan dapat menghindari kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung. penyelenggaraan pbg dilakukan melalui dua proses yakni perencanaan pbg dan penerbitan pbg. pada proses perencanaan pemohon pbg mendaftarkan permohonan pbg melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung. pada proses penerbitan pbg, terdapat tiga tahapan penerbitan yakni penetapan nilai retribusi pbg, pembayaran retribusi pbg dan penerbitan pbg. perizinan dalam rangka mendirikan bangunan gedung merupakan salah satu perizinan yang dibutuhkan semua sektor apabila akan dilakukan pembangunan fasilitasretribusi bangunan gedung berdasarkan rumus ilo shot) ibg contoh studi kasus rumah tinggal sederhana data bangunan fungsi hunianilo) rumah indeks kompleksitas sederhana tinggal fungsi permanen permanen ketinggian lantai (bpx ip) kepemilikan perorangan faktor kepemilikan perorangan) indeks terintegrasi it) ,15x1,2x1rp5. rp. contoh studi kasus bangunan ganda campuran data bangunan fungsi ganda campuran jenis pembangunan bangunan gedung bar index terbangun ibg) luas bangunan lt) m2? sederhana usaha fungsi permanen permanen ketinggian lantai x(bp ip) kepemilikan:200x rp. contoh iii studi kasus bangunan usaha sederhana data bangunan fungsi usaha: sederhana usaha fungsi permanen permanen ketinggian lantai z(bpx ip) kepemilikan:,872x1 rp. huruf cukup jelas huruf indeks lokalitas merupakan prekeseratus). huruf standar harga satuan tertinggi adalah yang dipakai dalam perhitungan retribusi yang merupakan shot untuk bangunan gedung negara sederhana yang menjadi bagian dari harga satuan bangunan gedung negara. huruf cukup jelas huruf cukup jelas perhitungan retribusi bangunan gedung berdasarkan rumus ibg sbg contoh studi kasus prasarana pagar rumah baru data prasarana panjang pagar lokasi kel. pangkajene kepemilikan pribadi indeks prasarana bangunan gedung (baru indeks terbangun ibg) harga satuan retribusi prasarana bangunan rp. gedung sbg) cara perhitungan ibox:6urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. perangkat daerah teknis yang selanjutnya disebutindeks terintegrasi indeks klasifikasi bobot parameter indeks fungsi if) parameter parameter (bp) ip)mengikuti mengikuti tabel koefisien tabel jumlah lantai koefisien dan jumlah lantai lantai m2? dan lantai sosial budaya faktor kepemilikan fm) negara ko) perorangan ganda badan usaha campuran luas m?dan lantai luas m2. dan lantai bupati sidenreng rappang, ttd dollar mandokoefisien jumlah lantai jumlah lantai koefisien jumlah lantai koefisien lantai |. lo. |. tabel indeks bangunan gedung terbangun indeks terbangun bangunan gedung baru rehabilitasi renovasi bg: sedang berat pelestarian pemugaran pratama madya utama bupati sidenreng rappang, ttd dollar mando, penerbitan pbg dan slf sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatanistruktur dinspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, dan ketatausahaan, biaya dampak negatif dari penerbitan pbg dan slf tersebut. struktur dan besarnya tarif retribusi pbg ditetapkan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan penjumlahan dari retribusi bangunan gedung dan retribusi prasarana bangunan gedung. retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan perkalian antara luas total lantai lt) dengan indeks lokalitas ilo) standar harga satuan tertinggi shot), indeks terintegrasi it), dan indeks bangunan gedung terbangun ibg) atau dengan rumus: ilo shot) ibg, dengan penjelasan sebagai berikut: luas total lantai ditentukan berdasarkan permohonan volume bangunan yang dimohonkan, indeks lokalitas ilo) ditentukan berdasarkan fungsi bangunan yaitu: fungsi hunian sebesar (nol koma lima keseratus): fungsi usaha dan campuran sebesar (nol koma tiga puluh lima keseratus): cc. standar harga satuan tertinggi shot) ditentukan berdasarkan harga satuan bangunan gedung negara (isbn) sederhana yang ditetapkan dengan keputusan bupati, indeks bangunan gedung terbangun ibg) ditentukan berdasarkan kondisi bangunan yang diajukan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, dan indeks terintegrasi it) yang dihitung berdasarkan perkalian antara indeks fungsi if) dengan penjumlahan dari bobot parameter (bp), indeks parameter ip), dan faktor kepemilikan fm) atau dengan rumus (bp ip) fm, dengan penjelasan sebagai berikut: indeks fungsi if) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, bobot parameter (bp) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, indeks parameter ip) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, dan faktor kepemilikan fm) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan perkalian antara volume dengan indeks prasarana bangunan gedung i), indeks bangunan gedung terbangun ibg) dan harga satuan prasarana bangunan gedung sbg) atau dengan rumus: ibg sbg. harga satuan prasarana bangunan gedung sbg) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenai indeks terintegrasi dan koefisien jumlah lantdan pemanfaatan retribusi bagian kesatu pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedungketentuan mengenaiteknioiga angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pbg tidak dapat digolongkan pihak kebijakan. retribusi pbglebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian keempat pemanfaatan pemanfaatan hasil daripbg. dana kegiatan penyelenggaraan pbg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling sedikit (tiga puluh persen) dari tahun anggaran berkenaan. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan pelayanan pbg sebagaimana dimaksud pada diatur dalamawasan, pengendalian, pembinaan pelaporan dan sosialisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh teknis dengan berkoordinasi denganngendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh teknis dengan berkoordinasi dan atau melibatkanhal hasil pengendalimbinaan penyelenggaraan pbg, dilaksanakan oleh bupati beserta teknis danpbg. camat melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pbg dalam wilayahnya kepada bupati melalui teknis. teknis melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pbg kepada bupati melalui sekretaris daerah. bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pbgsosialisasi peraturan daerah ini dilaksanakan oleh teknis bersama sama dengan terkait lainnya. materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: keterangan rencana daerah, persyaratan pemohon pbg, tatacara proses penerbitan pbg, dan teknis perhitungan dalam penetapan retribusi pbgsanksi administratif setiap pemilik, teknis dan instansi terkait yang tidak memenuhi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dan dikenai sanksi administratif. |
peraturan universitas pancasakti tegal nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa rektor universitas pancasakti tegaldidik.peraturan . peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor tahun tentang rekognisi pembelajaran lampaudidikan. bab ketentuan umum dalam peraturan universitassatuan kredit semester yang selanjutnya disebu.semester .teknologi dan seni serta kompetensi penunjang tertentu, program studi dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran diluar program studi mata kuliah tertentu, distribusi matakuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat dan mata kuliah peminatan, beban sks mata kuliah wajib, sebagai berikut program magister sks, program profesi sks, program sarjana sks, dan progam diploma tiga sks besarnya bobot mata kuliah universitas sebesar sks, mata kuliah fakultas sebesar sks, mata kuliah rumpun dan mata kuliah program studi sks untuk program sarjana dan sks untuk program diploma tiga, dalam mata kuliah program studi terdapat mata kuliah peminatan (pilihan) sebesar per seratus dari total mata kuliah wajib program studi, termasuk mata kuliah laporan akhir, program studi dapat menambahkan beban sks lulus melalui mata kuliah pengayaan, besarnya beban sks mata kuliah pengayaan paling banyak. mata kuliah universitas sebagaimana tersebut dalam terdiri atas pendidikan agama sks, pendidikan pancasila sks: pendidikan kewarganegaraan insersi pendidikan anti korupsi) sks, bahasa indonesia sks, english for specific purpose esp) and total belts sks, literasi (insersi literasi bidang ilmu program studi) sks, kewirausahaan sks, pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata kkn) sks. distribusi mata kuliah universitas tersebar tiap semester, dan dapat berbeda untuk tiap program studi. bagiankelima . bab vii laporan akhir laporan akhir yang merupakan karya ilmiah monumental mahasiswa, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program pendidikan yang sedang ditempuh. laporan akhir yang dimaksud meliputi tesis untuk jenjang magister, skripsi untuk jenjang sarjana, tugas akhir untuk jenjang diploma. laporan akhir wajib disusun atau ditulis dalam bahasa indonesia, dikecualikan untuk program studi yang cakupan pembahasannya menggunakan bahasa asing dan untuk mahasiswa asing. bidang kajian tesis skripsi tugas akhir mahasiswa harus sesuai dengan peminatan pada program studi yang diambil. syarat pengajuan status mahasiswa aktif, telah menempuh sekurang kurangnya sks untuk skripsi dan sks untuk tugas akhir dan sks untuk tesis, pengambilan mata kuliah tesis pada semester skripsi pada semester dan tugas akhir pengambilan mata kuliah tesis skripsi tugas akhir wajib lulus mata kuliah prasyarat, bimbingan waktu penulisan dan bimbingan antara bulan bulan, satu judul tesis skripsi tugas akhir dibimbing oleh (dua) orang dosen pembimbing, bimbingan wajib dicatat dalam kartu bimbingan, tesis skripsi tugas akhir yang bimbingannya melebihidosen pembimbing laporan akhir dibimbing oleh orang dosen pembimbing, yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing kedua, pembimbing utamailikkedua ii)wajib diutamakan, ketentuan padar, laporan akhir wajib termuat dalam jurnal nasional untuk skripsi serta jurnal nasional terakreditasi untuk tesis. ujian tesis skripsi tugas akhir ujian tesis skripsi tugas akhir, dilaksanakan dengan ketentuan: telah menyelesaikan bimbingan tesis skripsi tugas akhir, telah lulus seluruh mata kuliah, kecuali tesis skripsi tugas akhir, mengajukan pendaftaran ujian pada sekretariat fakultas dengan melampirkan persyaratan: fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi ktp, abstrak, print out nim dan aktivitas perkuliahan mahasiswa (pd dikti), membayar biaya administrasi yang ditetapkan masing masing fakultas. ujian dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh civitas akademika, lama ujian dilaksanakan dalam waktu menit untuk satu orang mahasiswa, pelaksanaan ujian skripsi melibatkan minimal (empat) orang penguji, yang terdiri dari orang pimpinan universitas fakultas sebagai ketua penguji, penguji utama dan pembimbing, pelaksanaan ujian tesis melibatkan minimal (lima) orang penguji, yang terdiri dari orang pimpinan universitas, orang pimpinan program pascasarjana, penguji utama dan pembimbing, penguji utama dengan kualifikasi akademik dan atau jabatan fungsional minimal sama dengan pembimbing utama, penguji utama memiliki kualifikasi dan bidang tugas penguji utama linier dengan bidang kajian laporan akhir mahasiswa, apabila ketentuan poin dan tidak terpenuhi maka kewenangan penentuan penguji diserahkan kepada pimpinan fakultas program pascasarjana, komponen dan bobot penilaian ujian terdiri atas: sistematik penulisan subtansi kandungan isi pembahasan kemampuan menguasai subtansi kandungan isi pembahasan kemampuan mengemukakan pendapat nilai kelulusan paling rendah untuk tesis skripsi tugas akhir. pengesahan dan keaslian karya pengesahan tesis skripsi tugas akhir yaitu dengan membubuhkan tanda tangan pembimbing dan dilaksanakan setelah mahasiswa merevisi dan menjalin serta menyerahkan bukti dokumen tersebut kepada fakultas dan upt perpustakaan, mahasiswa bertanggung jawab penuh atas karya ilmiahnya sendiri, dengan memasukkan pernyataan keaslian karya dalam karya ilmiah dan hasil uji plagiata, apabila ditemukan bahwa karya ilmiah tesis skripsi tugas akhir) merupakan karya orang lain atau hasil plagiata maka hasil karya ilmiahnya dinyatakan tidak sah dan mahasiswa mendapatkan sanksi akademik, jika ditemukan sebelum pelaksanaan ujian, kewajiban unggah laporan akhir atau karya ilmiah dalam jurnal ilmiah atau repository lembaga. uji plagiata tesis skripsi tugas akhir wajib dilakukan uji kesamaan plagiata sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian tesis skripsi tugas akhir dengan hasil uji maksimal yo. bab bimbingan akademik (perwalian) bimbingan akademik merupakan bantuan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk membantu agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan cara sebaik baiknya serta mampu mengembangkan daya nalar, baik dalam bentuk nasehat dan atau pengarahan. ruang lingkup ruang lingkup bimbingan akademik mencakup bimbingan yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non akademik, baik berupa pembimbingan maupun konseling antara dosen dengan mahasiswa bimbingannya. bimbingan akademik meliputi: penyusunan, pengisian dan perubahan kartu rencana studi krs), termasuk pengambilan mata kuliah lintas program studi dan atau program pertukaran pelajar program sandwich program gelar ganda double degree): evaluasi perkembangan kemajuan akademik mahasiswa bimbingannya secara periodik, pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, baik masalah akademik maupun non akademik yang dapat mempengaruhi proses studi. syarat pembimbing akademik dosen yang akan diangkat sebagai pembimbing akademik, wajib memenuhi syarat sebagai berikut: sebagai dosen tetap pada program studi dan memiliki nomor induk dosen nasional nid) dengan masa pengabdian sekurang kurangnya (dua) tahun, sudah pernah mengikuti pelatihan keterampilan instruksional dalam mengajar pekerti), dibuktikan dengan sertifikat pekerti, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dibuktikan dengan rektor badan penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan tugas belajar. tugas pembimbing akademik membantu siswa dalam menyusun kartu rencana studi krs): menyetujui krs mahasiswa secara daring program siap, memantau dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa bimbingannya secara periodik sekurang kurangnya (empat) kali persemester, serta melaporkannya kepada ketua program studi, memberikan masukan kepada mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum dan beban studi yang diperoleh, membantu memecahkan permasalah yang sedang dihadapi mahasiswa bimbingannya baik masalah akademik maupun non akademik yang dapat mempengaruhi studinya dan melaporkan permasalahan kepada ketua program studi bilamana permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya memerlukan penanganan khusus, memberikan persetujuan cuti akademik bagi mahasiswa bimbingannya, sesuai dengan ketentuan universitas, mendokumentasikan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya. batas waktu pembimbing akademik pembimbing akademik bertanggung jawab terhadap mahasiswa bimbingannya dari awal masuk sampai berakhirnya masa studi habis masa studinya keluar (drop out. pelimpahan wewenang pembimbing akademik dosen pembimbing akademik dapat melimpahkan wewenang bimbingannya kepada ketua atau sekretaris program studi, wakil dekan bidang akademik dan dosen lain yang ditunjuk oleh dekan apabila: sedang menjalankan tugas belajar untuk waktu lebih dari bulan wewenang bimbingan diserahkan pada dosen lain, sedang menjalankan tugas kampus untuk waktu kurang dari bulan, wewenang bimbingannya diserahkan pada ketua sekretaris program studi atau wakil dekan bidang akademik. pergantian pembimbing akademik pembimbing akademik dapat diganti apabila, meninggal dunia, mengundurkan diri diberhentikan pindah seperguruan tinggi lain, sebagai dosen, sedang menjalankan tugas belajar atau tugas kelembagaan, baik lebih dari bulan maupun kurang dari bulan, melakukan pelanggaran berat kode etik, atas permintaan sendiri, secara tertulis kepada program studi dengan alasan tertentu, atas permintaan mahasiswa bimbingannya, secara tertulis kepada program studi dengan alasan tertentu, tidak menjalankan fungsinya sebagai pembimbing akademik sesuai dengan hasil evaluasi ketua program studi. jumlah mahasiswa yang dibimbing batasan jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk seorang pembimbing akademik setinggi tingginya orang per tahun atau (dua) semester. bab tugas dan tanggung jawab dosen definisi dosen dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada universitas pancasakti tegal, dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dengan dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untukdosen wajib memiliki nomor registrasi pendidik sebagai dosen, nomor registrasi pendidik meliputi: nomor induk dosen nasional nid) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal instansi yang lain. nomor induk dosen khusus yang selanjutnya disingkat dengan nid) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja. ketentuan untuk memperoleh nid adalah warga negara indonesia, telah diangkat sebagai dosen tetap universitas pancasakti tegal, pendidikan minimal s2:surat keterangan aktif melaksanakan tridharma (sk dosen pengampu) surat perjanjian kerja semua berkas yang lisan adalah berkas asli. ketentuan untuk memperoleh nid adalah warga negara indonesia, telah diangkat sebagai dosen yang diangkat universitas pancasakti tegal berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan, dosen yang diangkat dengan perjanjian kerj, pendidikan minimal s2, aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi, usia minimal dosen pada saat pengajuan nid adalah tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir profesor, tahun bagi dosen purna tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.bagian kelima beban studi beban studi program magister sks dan dapat tempuh kurang dari (empat) semester, beban studi program profesi sks dan dapat tempuh kurang dari (dua) semester, beban studi program sarjana sks dan dapat tempuh kurang dari (delapan) semester, beban studi program diploma tiga sks dan dapat tempuh kurang dari (enam) semester, beban studi mahasiswa pindahan didasarkan pada pengakuan transfer kredit pada pendidikan sebelumnya, mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dan masa studi sebagaimana tersebut dalam dan melebihi ketentuan diatas. beban studi untuk mahasiswa tahun pertama program sarjana dan diploma tiga sks, beban studi mahasiswa tahun dua atas didasarkan pada ips, besarnya beban studi sebagaimana tersebut dalam untuk mahasiswa tahun dua atas, sebagai berikut ips diatas beban studi sks:sampai dengan beban studi sks. batas studi paling lama program magister delapan semester, batas studi paling lama program profesi empat semester, batas studi paling lama program sarjana empat belas semester, batas studi paling lama program diploma tiga sepuluh semester, batas studi paling lama mahasiswa rpl dihitung berdasarkan rumus berikut: masa studi total sks lulus total sks diakui) (total sks lulus batas studi maksimum) bagiankeenam . surat keterangan aktif melaksanakan tridharma (sk dosen pengampu) surat perjanjian kerja surat ijin dari instansi induk semua berkas yang lisan adalah berkas asli. jabatan fungsional dosen terstruktur atas: asisten ahli lektor lektor kepala guru besar tugas pokok dosen pendidikan dan pengajaran, meliputi: memberi kuliah, menguji menilai, termasuk memeriksa dan menilai ujian, makalah, tugas akhir, dan skripsi. menjadi pembimbing dalam penyusunan makalah, skripsi, ppl, kkl, kkn, dan sejenisnya. cc. memimpin, mengelola laboratorium dan studio. membimbing praktikum mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik. memberi bimbingan akademik mahasiswa. kegiatan penelitian meliputi: penelitian ilmiah membimbing penelitian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan tertib administrasi akademik. peran dosen pembimbing mahasiswa dalam berprestasi pembangkit perhatian, fasilitator, motivator dan dinamisator perancang pembelajaran. kewenangan dosen kewenangan dosen universitas pancasakti tegal sesuai dengan jabatan akademik adalah sebagai berikut: tabel kewenangan dosen sesuai dengan jabatan akademik |assen (un (ulolelelolole ahli iufuluju fufulelu|mu ima dos aro ara lan (ululnfu (u|ula|(nlu kepala aura besar keterangan pendidikan dan pengajaran penelitian pengabdian kepada masyarakat membantu ( ) tidak diperbolehkan mandiri kewenangan dosen dalam kegiatan membimbing skripsi, tesis dan disertasi adalah sebagai berikut: tabel kewenangan dosen dalam kegiatan membimbing skripsi, tesis dan disertasi susi asisten ahli san lektor susan lektor kepala distribusi ekuivalen waktu mengajar penuh emp) beban tugas tenaga pengajar dinyatakan dengan ekuivalen waktu mengajar penuh emp) yang setara dengan jam kerja minggu yaitu jam kerja wajib seorang dosen tetap sebagai kewajiban atas gaji dan hak hak lain yang diterima dari negara yayasan. ekuivalen waktu mengajar penuh emp) tenaga pengajar (dosen) tetap setara dengan sks dan dihitung setiap semester dengan pengertian sks setara dengan jam kerja minggu selama semester atau sks setara dengan jam semester. untuk memperoleh jumlah sks yang ditentukan, dosen dapat melakukan kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan administrasi. penghargaan jabatan struktural rektor sks wakil rektor sks direktur pasca sarjana sks sekretaris pasca sarjana sks dekan sks wakil dekan sks kapal biro sks kapal lembaga badan sks sekretaris lembaga badan sks kapal unit pelaksana teknis upt) sks ketua program studi ka. mpk sks sekretaris program studi sks kepala balai pusat kajian) gugus sks kepala laboratorium sks penghargaan jabatan non struktural ketua senat universitas sks sekretaris senat universitas sks ketua sekretaris senat fakultas sks kode etik dosen kewajiban dosen terhadap diri sendiri dosen wajib: beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila, undang undang dasar sumpah pegawai negeri sipil pegawai universitas dan sumpah jabatan. menjunjung tinggi tata susila dengan keindahan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat indonesia khususnya dan dunia umumnya. menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran. menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan. seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat. secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu: kejujuran, berwawasan luas semesta, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain. tidak semata mata untuk kepentingan pribadi. seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya. seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik lingkungan kerjanya. sebagai seorang ilmuwan seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan: memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen. mengi dasar dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan. mengi dasar dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta universitas pancasakti tegal. seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya masyarakat. kewajiban dosen terhadap universitas seorang dosen wajib menjunjung tinggi azas visi, misi, dan tujuan universitas. seorang dosen wajib menjunjung tinggi, mengi, dan mengamalkan triwarna perguruan tinggi. tanggung jawab dosen dalam bidang akademik seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan yaitu: mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan. menjauhi dan menghindarkan hal hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar. menjauhi dan menghindarkan diri dan hal hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir. seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan. tanggung jawab dosen dalam bidang penelitian dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib: bersikap dan berfikir analitis dan kritis. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan. memperlakukan teman sejawat dengan sopan. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian fragmen dan manusia coba tersebut. mempunyai buku harian penelitian. tanggung jawab dosen sebagai peneliti peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti. peneliti bertanggung jawab pada rekan profesinya. peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar besarkan hasil penelitian. peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian. seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya: bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih. merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor faktor ketepatan, kebersamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender. memberikan penemuan yang baru. bermanfaat bagi universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial. berbasis kompetensi dan logis. mengingat aspek akuntabilitas. hubungan penelitian dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi. penelitian dasar dan terapan sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya: mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu. efektivitas dan biaya peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dad sponsor. peneliti tidak boleh menjanjikan hal luar kemampuan peneliti. peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan. peneliti wajib menjelaskan apakah data dan penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan. kesimpulan penelitian peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh. peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan. peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya. peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian. peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana. kontrak bagi hasil seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya. peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain. tanggung jawab dosen dalam bidang pengabdian pada masyarakat dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen: wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dan berbagai macam disiplin ilmu. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program program pengabdian. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan. seorang dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat seharusnya: merujuk pada kebutuhan masyarakat. dapat mencerminkan kontribusi nyata universitas. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni untuk masyarakat. melibatkan peran serta mahasiswa. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika. seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya: menggunakan bahasa yang ilmiah. tidak boleh tanpa izin penyandang dana. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu. kutipan dalam publikasi harus jujur dan sesuai dengan makna aslinya demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya terutama matanya atau bagian bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain. kewajiban dosen terhadap pelaksanaan kode etik seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik dosen. pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dewan kehormatan universitas untuk mengawasi dinastinya kode etik dosen dibentuk dewan kehormatan universitas. susunan dan keanggotaan dewan kehormatan universitas diputuskan oleh rektor atas pertimbangan majelis guru besar untuk masa jabatan (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masajabatan. dewan kehormatan universitas berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik dosen. beban kerja dosendosen dalam satu semester sks yang terdiri dari, pendidikan pengajaran sks, penelitian sks, pengabdian sks, bagian keenam evaluasi paragraf evaluasi keberhasilan belajar evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukeberhasilan belajar mahasiswa dilakukan padadilaksanakan setelah minimal kali tatap muka perkuliahan,dapat dipertanggungjawabkan maka mata kuliah seluruh mata kuliah tidak menjadi perhitungan ips, serta pengambilan beban kredit semester berikutnya mengikuti semester berjalan untuk mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh mata kuliah, ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf dikecualikan untuk mahasiswa semester pertama. hasil evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa tertulis dalam khs serta terekam dalam siap dan pddikti. paragraf evaluasi penentuan putus studi evaluasi penentuan putus studi dilaksanakan untuk mengevaluasi keberlanjutan studi mahasiswa. . administratif beban kerja dosen sebagaimana tersebut pada adalahsks, perhitungan beban kerja dosen ditetapkan oleh rektor, kelebihan beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran dihitung untuk satu semester maksimal sks, ketentuan pada angka tujuhsarjana, dan diploma tiga yang diselenggarakan universitas. mahasiswa lulusan program magister, sarjana dan diploma tiga berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh universitas setelah ditetapkan dalam keputusan rektor tentang kelulusan program magister, sarjana dan diploma. pelaksanaan wisuda wajib menjadwalkan dalam kalender akademik. persyaratan wisuda mahasiswa lulusan program magister, sarjana dan diploma tiga yang akan mengikuti upacara wisuda universitas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, telah dinyatakan lulus program pendidikan yang ditempuh (dibuktikan dengan kelulusan dari fakultas program pasca sarjana dan transkrip nilai mahasiswa), mengisi formulir pendaftaran secara daring pada website pendaftaran wisuda (wisuda.upstegal.ac.id) melakukan pendaftaran pada sekretariat wisuda universitas biro administrasi akademik dan kemahasiswaan baik) dengan syarat menyerahkan berkas berkas sebagai berikut: surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh dekan fakultas: surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepala perpustakaan pusat, surat rekomendasi bebas administrasi dari kepala bagian keuangan, surat keterangan alumni dari baik, print out formulir pendaftaran wisuda, fotokopi bukti pembayaran wisuda dan bukti pembayaran kartu alumni dan tracer study, fotokopi ktp, menyerahkan ktm asli, menyerahkan fotokopi cover skripsi. mengikuti pengarahan dan gladi wisuda, pelaksanaan wisuda upacara wisuda dilaksanakan (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada bulan maret untuk kelulusan semester gasal, dan pada bulan september untuk kelulusan semester genap. upacara wisuda dilaksanakan dalam gedung tertutup terbuka, dengan agenda sidang terbuka senat universitas, yang terdiri dari: penyerahan penghargaan pada wisudawan terbaik, pelantikan dan pelepasan wisudawan serta penyerahan ijazah beserta dokumen yang menyertainya transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat kompetensi jika ada). wisudawan terbaik universitas, merupakan wisudawan dengan indeks prestasi kumulatif ipk) terbaik tertinggi dengan lama studi terpendek pada setiap periode lulusan masing masing fakultas program pascasarjana. bab xii gelar, ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat profesi gelarbeberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyebutan dan penggunaan gelar antara lain: penyebutan gelar akademik atau vokasi ditempatkan belakang nama lulusan program magister, sarjana dan diploma tiga. penyebutan dan atau penulisan gelar akademik atau vokasi diawali dengan program pendidikan disertai dengan inisial nama program studi rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. gelar wajib tertulis dalam dokumen negara yaitu ijazah. penggunaan gelar akademikdilingkungan akademik dan profesi.penyebutan dan penulisan gelar akademik dan vokasi bagi lulusan universitas ditetapkan rektor atas persetujuan senat universitas. ijazah ijazah merupakan dokumenbeberapa hal yang perlu diperhatikan terkait proses penerbitan ijazah, antara lain: jatah diterbitkan sebagai pengakuan akademik bahwa nama yang tertera dalam ijazah. ijazah diterbitkan (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada bulan maret dan bulan september. ijazah diterbitkan hanya sekali, dan jika ijazah hilang maka diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah. jatah diterbitkan universitas disertai dengan transkrip dan sapi. ijazah wajib memuat: nomor ijazah nasional pin) logo universitas pancasakti tegal nama universitas pancasakti tegal nomor keputusan akreditasi universitas pancasakti tegal dan program studi program pendidikan tinggi nama program studi lulusan nama lengkap pemilik ijazah tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah nomor pokok mahasiswa nik atau nomor paspor bagi wna gelar yang diberikan beserta singkatannya tanggal, bulan dan tahun kelulusan tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah nama dan tandatangan rektor pelaksana tugas rektor stempel universitas pancasakti tegal foto pemilik ijazah pin yang ada didalam muatan ijazah, terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi yangyang telah diterbitkan wajib terekam didalam dikti dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik sipil). transkrip akademik transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh oleh mahasiswa. transkrip akademik merupakan dokumen pendamping ijazah yang wajib diberikan kepada lulusan bersama lulusan. transkrip akademik wajib memuat: nomor transkrip akademik nomor ijazah nasional pin) logo universitas pancasakti tegal nama universitas pancasakti tegal program pendidikan tinggi nama program studi nama lengkap pemilik transkrip akademik tempat, tanggal lahir pemilik transkrip akademik nomor pokok mahasiswa tanggal, bulan dan tahun lulusan, apabila mengikuti suatu program pendidikan tinggi sampai dinyatakan lulus tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik nama dan tandatangan dekan direktur pascasarjana stempel universitas pancasakti tegal indeks prestasi dan predikat kelulusan. surat keterangan pendamping ijazah sapi) surat keterangan pendamping ijazah sapi)api wajib memuat: nomor sapi nomor ijazah nasional pin) logo universitas pancasakti tegal nama universitas pancasakti tegal status akreditasi universitas pancasakti tegal nama program studi nama lengkap pemilik sapi tempat dan tanggal lahir pemilik sapi nomor pokok mahasiswa tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan gelar yang diberikan beserta singkatannya jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi) program pendidikan tinggi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif peringkat kompetensi kerja sesuai kini bahasa pengantar kuliah sistem penilaian jenis dan jenjang pendidikan lanjutan tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan sapi nama dan tanda tangan dekan direktur pascasarjana stempel universitas pancasakti tegal sapi formal. kompetensi tambahan yang dijelaskan dalam sapi diutamakan mempunyai sertifikasi baik secara nasional maupun internasional. sertifikat profesiwajib memuat: nomor sertifikat profesi logo universitas pancasakti tegal nama universitas pancasakti tegal nama program studi nomor izin program studi nama lengkap pemilik sertifikat profesi tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi tanggal, bulan dan tahun kelulusan uji kompetensi gelar profesi beserta singkatannya jenis pendidikan profesi program pendidikan profesi area kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi dimuat pada halaman belakang sertifikat profesi uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik sertifikat profesi yang ditetapkan oleh universitas pancasakti tegal bersama menristekdikti, dan dimuat dihalaman belakang sertifikat profesi. surat keterangan pengganti ijazah, transkrip, sapi dan sertifikat profesi surat keterangan pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan ijazah, transkrip akademik, sapi, dan sertifikat profesi. syarat syarat untuk memperoleh surat keterangan pengganti ijazah transkrip akademik sapi sertifikat profesi adalah sebagai berikut membawa bukti surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian membawa fotokopi ktp fotokopi berkas ijazah transkrip akademik sapi sertifikat profesi yang hilang rusak surat keterangan pengganti wajib memuat: keterangan bahwa ijazah transkrip akademik sapi sertifikat profesi yang rusak, hilang atau musnah, yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian keterangan tentang muatan ijazah transkrip akademik sapi sertifikat profesi pencabutan kelulusan, ijazah beserta gelar lulusan program magister, sarjana dan diploma tiga dapat dicabut kelulusan, ijazah beserta gelar apabila: karya tulis akhir tesis skripsi tugas akhir merupakan hasil plagiarisme karya orang lain melakukan kecurangan akademik, antara lain: memanipulasi nilai mata kuliah yang telah ditempuh, menggunakan joki, dan kecurangan akademik yang diatur pada ketentuan diatas ketetapan ini. pencabutan kelulusan, ijazah beserta gelar dapat dilaksanakan setelah ketetapan dari rapat senat universitas. pas yaa tai eva ng! exi tgufigulloh, huruf mahasiswa dinyatakan putus studi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: perolehan ipk akhir tahun kedua kurang dari dan beban kredit kurang dari sks, perolehan ipk akhir tahun keempat kurang dari dan beban kredit kurang dari sks. penentuan putus studi sebagaimana tersebut dalam dengan diperuntukan untuk mahasiswa program diploma tiga dan sarjana. paragraf evaluasi akhir masa studi evaluasi akhir masa studi dilaksanakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi (kelulusan) mahasiswa pada akhir masa studi, dan tidak ada sengketa nilai, tidak ada tunggakan beban administratif baik tingkat program studi, fakultas sekolah program dan universitas, karya tugas akhir merupakan karya sendiri orsinil) dan bukan produk plagiat karya orang lain. apabila terjadi perbedaan nilai pada dokumen khs mahasiswa, siap, pddikti, dokumen dosen pengampu, maka yang dijadikan rujukan dan digunakan adalah dokumen nilai yang berasal dari dosen pengampu mata kuliah yang tersimpan bagian pembelajaran pada fakultas sekolah program. bagianketujuh . bagian ketujuhap dengan menetapkan nilai batas lulus yang menggambarkan penguasaan materi perkuliahan. sitem penilaian sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut: taraf penguasaan yo) nilai nilai huruf numerik proses pembelajaran dinilai melalui keaktifan mahasiswa ruang kuliah, kuis, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan praktikum untuk mata kuliah praktik mata kuliah perpaduan teori dan praktik, nilai hasil proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf: hasil penilaian proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah wajib diumumkan dalam papan pengumuman fakultas sekolah program, media elektronik (website blog atau sejenisnya) supaya peserta mata kuliah dapat mengakses dan mengetahui. pemberian nilai sebagaimana tersebut pada atas sepengetahuan ketua program studi dan dekan, dosen yang tidak memberikan nilai sebagaimana tersebut pada diberikan sanksi akademik, sanksi akademik sebagaimana tersebut pada dapat berupa teguran dan atau pengurangan penugasan mata kuliah serta pemindahan tugas sebagai tenaga administratif, ketentuan dan mekanisme pemberian sanksi akademik ditetapkan rektor atas pertimbangan senat universitas, mahasiswa yang mendapatkan nilai pada suatu mata kuliah wajib dikonversikan sesuai ketentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam merupakan nilai hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah yang belum dibobol, karena masih kurang komponen perhitungan nilai sebagaimana tersebut pada untuk menghitung tingkat kelulusan mata kuliah, digunakan rumus berikut: n1)#(2xn2)#(3xn3)) dimana: adalah nilai akhir, adalah nilai kehadiran, keaktifan mahasiswa ruang kuliah, kuis dan tugas atau praktikum untuk mata kuliah praktik mata kuliah perpaduan teori dan praktek, adalah nilai ujian tengah semester, adalah nilai ujian akhir semester. nilai keaktifan mahasiswa dalam ruang kelas laboratorium bengkel studio tidak boleh kurang dari nilai n1. 38. perhitungan nilai kelulusan mata kuliah wajib terdokumentasi dalam bentuk kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen pengampu dengan perwakilan peserta mata kuliah (mahasiswa) serta diketahui oleh ketua program studi. bagian kedelapan yudisial dan predikat kelulusan mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib ditetapkan dalam yudisial fakultas sekolah program, penetapan yudisial dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan administratif yang ditetapkan, penetapan yudisial dilaksanakan dua periode dalam satu tahun akademik. penentuan lulusan terbaik ditentukan berdasarkan: ipk lebih dari untuk lulusan program magister dan profesi serta ipk lebih dari untuk lulusan program sarjana dan diploma tiga, masa studi sampai semester untuk program magister, semester untuk program profesi, sampai semester untuk program sarjana dan sampai semester untuk program diploma tiga, tidak pernah mengulang mata kuliah dan menjalani sanksi akademik, tidak pernah mangkir dan atau cuti, nilai maksimal sks untuk program magister dan program profesi serta tanpa nilai untuk program sarjana dan diploma tiga, bukan mahasiswa jalur rpl. lulusan terbaik diambil satu orang untuk tiap fakultas dan program pascasarjana, penentuan indeks lulusan terbaik didasarkan pada pembagian ipk dengan lama studi yang dinyatakan dalam bulan. penyebutan predikat yudisial untuk program magister, program profesi, program sarjana, dan diploma tiga terdiri atas tiga tingkat: memuaskan, sangat memuaskan, pujian. predikat . predikat yudisial didasarkan pada ipk dan masa studi, penyebutan predikat yodium dinyatakan dalam tabel dibawah: program magister dan profesi predikat kelulusan masa studi pujian semester magister) semester profesi) sangat memuaskan program sarjana dan diploma tiga predikat kelulusan masa studi pujian semester (sarjana) semester (diploma tiga) sangat memuaskan bagian kedelapan program akselerasi fast track) mahasiswa dapat mengikuti program akselerasi fast track) yang diselenggarakan oleh universitas dengan memenuhi persyaratan, ketentuan persyaratan lebih lanjut sebagaimana dalam diatur dalam peraturan rektor. bagian kesembilan gelar gelar diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, profesi dan vokasi. penyebutan gelar akademik profesi dan vokasi ditempatkan belakang nama lulusan program magister, profesi, sarjana dan diploma tiga, penyebutan dan atau penulisan gelar akademik, profesi dan vokasi diawali dengan nama program pendidikan disertai dengan inisial nama program studi rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, gelar . gelar sebagaimana tersebut dalam dan tertulis dalam dokumen resmi negara ijazah sertifikat profesi), penggunaan gelar akademik, profesi,lingkungan akademik dan profesi. penyebutan dan penulisan gelar akademik, profesi, dan vokasi menggunakan kaidah bahasa indonesia dan merujuk pada ketentuan peraturan perundangan. bagian kesembilanprofesi, sarjana, dan diploma tiga yang diselenggarakan universitas, wisuda dilaksanakan dua kali dalam satu tahun akademik, melaksanakan wisuda terjadwal dalam kalender akademik. lulusan program magister, profesi, sarjana, dan diploma tiga yang sudah yudisial wajib mengikuti wisuda universitas. bagian kesepuluh ijazah sertifikat profesi dan surat keterangan pengganti ijazah sertifikat profesi merupakan dokumen resmiijazah sertifikat profesi diterbitkan sebagai pengakuan akademik bahwa nama yang tertera dalam ijazah sertifikat profesi: penerbitan . penerbitan ijazah sekurang kurangnya disertai dengan transkrip nilai akademik dan sapi, penerbitan ijazah sertifikat profesi sebagaimana tersebut dalam dapat disertai dengan sertifikat kompetensi, penerbitan sertifikat kompetensi mengacu pada peraturan dan perundang undangan serta ketentuan yang berlaku asosiasi profesi, ijazah sertifikat profesi diterbitkan oleh universitas dua kali dalam satu tahun akademik. surat keterangan pengganti diterbitkan jika ijazah sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkrip akademik, dan sapi hilang rusak musnah, penerbitan surat keterangan pengganti didasarkan pada arsip ijazah sertifikat profesi, arsip sertifikat kompetensi, arsip transkrip akademik, dan arsip sapi serta surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian. ijazah sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkripulis dalam bahasa indonesia, muatan dan format penulisan dalam ijazah sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkrip nilaietapkan rektor. bagian kesebelas laporan akhir laporan akhir tugas akhir, skripsi, tesis) disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program magister, sarjana, dan diploma tiga, jangka waktu penulisan dan bimbingan laporan akhir antara bulan hingga bulan, bimbingan laporan akhir yang melebihi waktu53. semester regul, semester antara adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit (delapan) minggu atau (enam belas) minggu jika diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semestekerangka kualifikasi nasional indonesia yang selanjutnya ctor, merdeka belajar kampus merdeka untuk selanjutnya disingkat mbm adalah bentuk pembelajaran yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa diluar program stud, penilaian acuan patokan yang selanjutnya disingkat pap adalah penilaian dalam menginterpretasikan hasil pengukuran secara langsung didasarkan standar performansi tertentu yang ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan tujuan instruksional pendidikan, program akselerasi fast track) jenjang sarjana jenjang magister yang selanjutnya disebut program fast track adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul bidang akademik, dan mempunyai motivasi tinggi,, transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh baik melalui pendidikan formal, non formal, informal, pengalaman kerja dan atau pelatihan,rampilan, kompetensi dan atau akumulasi pengalaman kerj, .standar . laporan akhir dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing kedua, pembimbing utama)punyadiutamakan, ketentuan per semester. laporan akhir dipublikasikan jurnal nasional untuk skripsi serta jurnal nasional terakreditasi untuk tesis dan diunggah pada portal (garuda) menristekdikti, laporan akhir yang tidak dipublikasikan dan diunggah sebagaimana tersebut pada wajib diunggah repositori universitas yang terintegrasi dengan portal repository tugas akhir mahasiswa (rama) menristekdikti. ujian laporan akhir dalam bentuk sidang dan diutamakan dilaksanakan secara terbuka, minimal dihadiri oleh sivitas akademika, penguji laporan akhir terdiri atas penguji utama dan penguji anggota, penguji anggota dapat berasal dari pembimbing laporan akhir, y4 kualifikasi . kualifikasi akademik dan bidang tugas penguji utama linier dengan bidang kajian laporan akhir mahasiswa, kelulusan laporan akhir minimal mendapatkan nilai lulusan yang laporan akhirnya merupakan hasil plagiat, kelulusan, gelar dan ijazah sertifikat profesi dibatalkan dan dicabut. bab beban kerja dosen beban kerja dosen dalam satu semester sks yang terdiri atas, pendidikan pengajaran sks, penelitian sks, pengabdian sks, administratif beban kerja dosen sebagaimana tersebut dalamadalah sks, perhitungan beban kerja dosen ditetapkan oleh rektor. kelebihan beban kerja dosen dihitung untuk satu semester maksimal sks, ketentuan tersebutketentuan peralihan penerimaan mahasiswa melalui transfer kredit atau rpl wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat enam bulan, mahasiswa yang masa studinya melebihi batas studi maksimal wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat satu tahun, pengunggahan laporan akhir pada jurnal nasional dan atau jurnal nasional terakreditasi wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat dua tahun. . bab vil ketentuan penutup pada saat peraturan universitas tentang penyelenggaraan pendidikansan easy wal or. yan sea dr. paufigulloh, hum paf rektor prana lampiran peraturan universitas pancasakti tegal nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan bab pendahuluan kedudukan dan fungsi kedudukan pedoman akademik universitas pancasakti tegal ups tegal) tahun adalah sebagai pedoman pokok pelaksanaan kegiatan akademik guna tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan akademik. pedoman akademik ini berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan bidang pendidikan perguruan tinggi secara mendasar yang juga mencakup petunjuk pelaksanaan lebih rinci. penyusunan pedoman akademik ini didasarkan pada tiga sumber utama: pertama, undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dengan peraturan dan ketentuan yang mengikutinya serta aturan aturan sebelumnya yang masih berlaku berkaitan dengan sistem kredit semester sks) dan norma akademik, kedua, peraturan pemerintah tahun tentang pendidikan tinggi dan ketiga statuta universitas pancasakti tegal tahun berdasarkan peraturan peraturan tersebut ditegaskan bahwa: universitas pancasakti tegal sebagai lembaga pendidikan tinggi berfungsi menyiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, profesional sesuai dengan disiplin ilmunya masing masing. pengembangan budaya akademik diarahkan guna menjamin iklim yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat akademik yang makin dewasa, mengutamakan kebenaran dan tanggungjawab ilmiah. manajemen universitas secara terus menerus melakukan langkah langkah strategis diantaranya: penyempurnaan organisasi dan tata laksana, penyempurnaan sistem manajemen, pengadaan sarana dan prasina, serta peningkatan sumberdaya manusia. sejarah singkat yayasan pendidikan pancasila tegal, dengan surat keputusan nomor org tertanggal maret mendirikan universitas pancasila tegal yang mempunyai hubungan aspirasi, koordinatif dan konsultatif dengan dpd golkar jawa tengah. sejalan dengan peraturan mendikbud ri, bahwa tidak diijinkan nama perguruan tinggi yang sama kecuali yang diselenggarakan dalam satu organisasi yayasan lembaga, maka universitas pancasila tegal mengadakan pendekatan dengan yayasan pembina universitas pancasila jakarta. akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa universitas pancasila tegal berganti nama menjadi universitas pancasakti tegal. selanjutnya kopertis wilayah vi ll dikti jawa tengah mengukuhkan keberadaan universitas pancasakti tegal dengan surat keputusan nomor kop vi tertanggal juni dua tahun kemudian, kedudukan universitas pancasakti tegal semakin mantap setelah jurusan jurusan yang ada berdasarkan mendikbud nomor tanggal oktober berstatus terdaftar. sejak tanggal april tahun universitas pancasakti tegal telah terakreditasi ban dengan nilai hingga saat ini, universitas memiliki fakultas dan program pascasarjana, yakni: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi bimbingan dan konseling program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan program studi pendidikan ekonomi program studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia program studi pendidikan bahasa inggris program studi pendidikan matematika program studi pendidikan ipa program studi pendidikan profesi guru fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program studi ilmu pemerintahan program studi ilmu komunikasi fakultas perikanan dan ilmu kelautan program studi pemanfaatan sumberdaya perikanan program studi budidaya perairan fakultas ekonomi dan bisnis program studi manajemen program studi akuntansi program studi manajemen perpajakan program studi bisnis digital fakultas hukum program studi ilmu hukum fakultas teknik dan ilmu komputer program studi teknik mesin program studi teknik industri program studi teknik mesin program studi teknik industri program studi teknik sipil program studi informatika program pascasarjana program studi manajemen program studi ilmu hukum program studi pedagogi semua program studi lingkungan universitas pancasakti tegal sudah terakreditasi oleh ban ptrekognisi pembelajaran lampauvisi visi universitas adalah mewujudkan universitas yang unggul bidang literasi dan berwawasan global pada tahun misi misi universitas adalah menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi, menyelenggarakanmengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing universitas tingkat nasional dan internasional. tujuan tujuan pendidikan universitas pancasakti tegal adalah terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat, dihasilkannyaterjalinnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing universitas tingkat nasional maupun internasional. peningkatan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penalaran, minat bakat serta kesejahteraan. peningkatan dan pemahaman fungsi, kedudukan dan terwujudnya mahasiswa yang berakhlak mulia, menuju jati diri mahasiswa universitas pancasakti tegal. bab penerimaan mahasiswa tujuan sistem penerimaan mahasiswa baru bertujuan untuk memilih calon mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. jalur penerimaan mahasiswa baru universitas pancasakti tegal melaksanakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru pmb) dengan menggunakan jalur, yaitu: jalur reguler jalur konversi pindahan rpl jalur khusus jalur beasiswa kip pendaftaran jalur reguler penerimaan mahasiswa baru dengan jalur reguler dilaksanakan: (satu) kali dalam satu tahun akademik untuk program sarjana dan diploma, (dua) kali dalam satu tahun akademik untuk program pascasarjana penerimaan mahasiswa baru reguler dilaksanakan melalui seleksi: untuk pendaftar gelombang dan menggunakan nilai raport untuk pendaftar gelombang menggunakan nilai raport dan nilai ujian utk ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh calon mahasiswa, yaitu: calon mahasiswa adalah warga negara indonesia atau warga negara asing lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, calon mahasiswa yang ijazah sta diperoleh dari pendidikandan kebudayaan. calon mahasiswa wajib melaksanakan pendaftaran dan mengisikan biodata lengkap pada saat pendaftaran secara daring pada laman calon mahasiswa wajib menyerahkan berkas masing masing lembar sebagai berikut: fotokopi ijazah stub stk dan hasil yang dilegalisir, fotokopi e ktp, fotokopi kartu keluarga, pas foto berwarna 3x4, menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran kepada petugas pendaftaran, bagi calon mahasiswa baru yang akan melakukan pendaftaran pmb, dapat melaksanakan pendaftaran secara daring baik rumah atau kampus atau tempat lain yang terdapat koneksi internet dengan alur sebagai berikut: calon mahasiswa membuka laman klik daftar pada menu pendaftaran kemudian pada pilihan jalur, pilih jalur reguler, isikan pilihan fakultas dan prodi serta mengisi biodata dan asal sekolah, dan kemudian klik tombol daftar, setelah berhasil, simpan cetak nomor pendaftaran virtual account va), username dan password calon mahasiswa dan sistem akan mengirimkan informasi melalui sms nomor yang didaftarkan mahasiswa, membayar biaya pendaftaran sebesar rp. reguler konversi) bank jateng dengan memberikan nomor pendaftaran virtual account va) yang telah diperoleh calon mahasiswa,yang diperoleh melalui internalisasi pengembangan diri baik melalui pendidikan dalam kelurga maupun lingkungan,stem informasi akademik yang selanjutnya disingkat siap adalah sistem yang menghimpun data akademik universitas dan digunakan sebagai sumber informasi akademik, nomor pokok mahasiswa yang selanjutnya disingkat npm adalah nomor registrasi mahasiswa yang terdaftar universitas, ijazah sertifikat profesi, transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh,,,,suatu program studi, indeks prestasi semester yang selanjutnya disingkat ips adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester, kartu hasil studi yang selanjutnya disingkat khs adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama satu semester: kartu rencana studi yang selanjutnya disingkat krs adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana perkuliahan semester berjalan, sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa: .dosen. setelah melaksanakan pembayaran, calon mahasiswa membuka kembali laman servicelogin: login masuk akun mahasiswa dengan menggunakan username dan password calon mahasiswa, kemudian isikan biodata lengkap calon mahasiswa, serta upload scan ijazah, foto, ktp, dan berkas lain yang dibutuhkan, data calon mahasiswa akan diverifikasi oleh petugas pmb: setelah diverifikasi oleh petugas, pendaftar yang memenuhi syarat akan langsung lulusan oleh petugas pendaftaran, setelah status pendaftar lulus, maka pendaftar dapat langsung mencetak bukti kelulusannya melalui akun pendaftar atau dapat minta bantuan petugas pendaftaran untuk mencetak bukti kelulusannya, jalur rekognisi pembelajaran lampau reguler konversi atau pindahan) rekognisi pembelajaran lampau rpl)rpl dapat disebut dengan jalur reguler konversi pindahan. proses penerimaan mahasiswa dengan jalur konversi pindahan rpl dilaksanakan (dua) kali dalam (satu) tahun akademik yaitu: pada bulan januari februari untuk pendaftaran periode semester gasal, pada bulan juli agustus untuk pendaftaran periode semester genap. jalur reguler konversi pindahan rpl dikelompokkan menjadi yaitu: rpl dari pendidikan formal rpl yang diperoleh melalui pendidikan formal terdiri dari: perolehan kredit antar program studi, perolehan kredit antar universitas, dan perolehan kredit antar jenis pendidikan tinggi. rpl dari pendidikan non formal diperoleh melalui pendidikan nor formal, informasi dan atau pengalaman kerja sekurang kurangnya berijazah sta sederajat. bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar dengan jalur rpl konversi pindahan, wajib memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut: persyaratan pendaftaran calon mahasiswa jalur rpl konversi pindahan dari pendidikan formal adalah fotokopi ijazah terakhir sta d1 d2 d3 si1) terlegalisir, ii. surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal, iii. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir, iv. print out riw kuliah perguruan tinggi asal pada laman dikti fotokopi e ktp, vi. fotokopi kartu keluarga, vii. pas foto berwarna ukuran 3x4 lembar): viii. membayar biaya pendaftaran sebesar rp. persyaratan pendaftaran calon mahasiswa jalur rpl konversi pindahan dari pendidikan non formal adalah fotokopi ijazah sta sederajat, surat keterangan pengalaman kerja, fotokopi e ktp, fotokopi kartu keluarga, pas foto berwarna ukuran 3x4 lembar): membayar biaya pendaftaran sebesar rp. sertifikat sertifikat pendukung capaian pembelajarannya untuk membuat kontrak kuliah. calon mahasiswa yang akan mendaftar sebagai mahasiswa rpl konversi pindahan, wajib mengisi formulir pendaftaran lengkap secara daring pada laman calon mahasiswa yang ibadahnya diperoleh dari pendidikan tinggikhusus pendaftaran calon mahasiswa dengan jalur khusus yaitu seleksi penerimaan mahasiswa yang mempunyai prestasi bidang olahraga seni dan bidang akademik. universitas akan memberikan pembebasan uang pendaftaran pmb kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi bidang olahraga seni dan bidang akademik. selain pembebasan uang pendaftaran, universitas juga memberikan keringanan atau potongan dana pengembangan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi dengan ketentuan sebagai berikut: bidang olahraga seni potongan dana pengembangan sebesar untuk juara regional prestasi tingkat kabupaten kota, potongan dana pengembangan sebesar untuk juara regional prestasi tingkat provinsi, potongan dana pengembangan sebesar dan potongan biaya spp semester sebesar untuk juara prestasi tingkat nasional, pembebasan dana pengembangan dan biaya spp semester untuk calon mahasiswa dengan juara dan prestasi tingkat internasional, pembebasan dana pengembangan dan biaya spp semester untuk calon mahasiswa dengan prestasi hafiz gur an juz, potongan dana pengembangan sebesar dan potongan biaya spp sebesar untuk calon mahasiswa dengan prestasi hafiz gur an juz. bidang akademik potongan dana pengembangan sebesar untuk calon mahasiswa dengan prestasi nilai rata rata dan dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah, potongan dana pengembangan sebesar untuk calon mahasiswa dengan prestasi peringkat terbaik sekolahnya dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah. calon mahasiswa yang akan mendaftar sebagai mahasiswa dengan jalur khusus, wajib melakukan pendaftaran secara daring pada laman calon mahasiswa yang ibadahnya diperoleh dari pendidikan tinggi diluar negeri,beasiswa kpk beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, swasta atau perorangan untuk mahasiswa karena prestasinya bidang akademik maupun non akademik atau dalam rangka membantu mahasiswa yang kesulitan dalam biaya pendidikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi. kip kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas sma) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. ada jenis kpk: kpk reguler kpk aspirasi persyaratan umum untuk calon mahasiswa yang ingin mendaftar dengan jalur beasiswa kpk wajib memenuhi persyaratan utama yaitu berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari balai desa kelurahan dihampiri surat keterangan penghasilan orang tua wali serta berasal dari keluarga penerima bantuan keluarga harapan pkh), atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dtk) atau miliki kartu indonesia pintar kip) atau kartu keluarga sejahtera kks). prosedur pendaftaran untuk calon mahasiswa adalah sebagai berikut: terdaftar website kpk atau memiliki akun kpk, mendaftar sebagai mahasiswa baru (pmb.upstegal.ac.id) dan dinyatakan diterima lulus seleksi, pemberkatan persyaratan persyaratan baik, menunggu hasil seleksi penerimaan beasiswa. prosedur universitas pancasakti tegal pada saat melakukan seleksi penerimaan mahasiswa dengan jalur beasiswa kpk adalah sebagai berikut: mengajukan jumlah kuota, cek data pada sistem kpk dan sistem informasi universitas: cek data persyaratan, survey tempat tinggal pendaftar kpk, menentukan hasil akhir (diterima ditolak), pemberkatan persyaratan kpk bagi yang diterima, membuat surat keputusan rektor penerima kpk dan laporan berita acara, mengupload dan menyinkronkan data sistem dikti dengan sistem kip kuliah, menunggu verifikasi dan validasi data penerima beasiswa kip kuliah. alur pendaftaran jalur beasiswa kip adalah sebagai berikut mendaftar mahasiswa baru pmb.upstegal.ac.id melalui jalur beasiswa kip kuliah, menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas lobi pendaftaran baik, petugas pendaftaran akan memproses hal hal sebagai berikut: memproses pendaftaran mahasiswa baru jalur kpk: ii. setelah mengikuti tes seleksi, dinyatakan diterima, iii. penerbitan nomor pokok mahasiswa npm), iv. data diingatkan sistem dikti dan disinkronkan dengan sistem dikti, setelah masa pendaftaran ditutup akan direkam dan ditetapkan jumlah pendaftar dan diterbitkan surat keputusan rektor tentang penerimaan beasiswa kip kuliah dan surat pertanggung jawaban mutlak spam) yang ditandatangani pimpinan universitas, dari sistem kpk kemudian kembali disinkronkan dengan data dikti, vi. daftar nama nama penerima beasiswa akan tercantum sistem kip kuliah. transfer kredit credit transfer) transfer kredit credit transfer merupakan suatu pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal pada pendidikan tinggi dan non formal, informal dan atau pengalaman kerja. pengakuan transfer kredit didasarkan pada hasil penilaian dan evolusi yang dilakukan oleh sensor transfer kredit yang ada pada fakultas lingkungan universitas pancasakti tegal. pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan dengan transfer kredit yang diperoleh melalui pendidikan formal terdiri atas: jenis program perolehan kredit mata kuliah yang dapat diajukan untuk memperoleh transfer kredit berasal dari: program sandwich baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, program pertukaran mahasiswa baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, program kelas internasional, program perolehan kredit akademik universitas pancasakti tegal: dan kriteria mata kuliah mata kuliah yang dapat dilakukan transfer kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memilik kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi yang sedang ditempuh, diperoleh pada program studi yang nilai terakreditasinya sama atau lebih tinggi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga akreditasi internasional dengan program studi yang sedang ditempuh, perolehan mata kuliah tidak boleh lebih dari tahun untuk mahasiswa pindahan antar program studi dan atau perguruan tinggi, dikecualikan pindahan antar jenjang program pendidikan. bobot pengakuan kredit besarnya pengakuan kredit sks) tidak boleh lebih dari dari kredit sks) yang dibebankan pada program studi yang sedang ditempuh untuk program sarjana dan diploma serta sebanyak banyaknya untuk program magister (untuk mahasiswa pindahan) serta paling banyak sks untuk mata kuliah program studi sebagaimana tersebut pada angka huruf sampai dengan huruf pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan transfer kredit yang diperoleh melalui pendidikan non formal, informal dan atau pengalaman kerja dilakukan melalui tahap proses asesmen dan rekognisi, yaitu pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah capaian pembelajaran program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khusus, kemudian pemohon memperoleh sebuah surat pernyataan pengakuan sejumlah sks dari program studi yang dingin ditempuhnya, dan setelah itu pemohon dapat melanjutkan pendidikan program studi yang daftarnya. prosedur daftar ulang mahasiswa baru calon mahasiswa yang telah lolos seleksi wajib membayar daftar ulang sesuai surat keputusan dari yayasan pendidikan pancasakti tentang pedoman pembayaran mahasiswa baru. calon mahasiswa yang telah lolos seleksi dan melaksanakan registrasi administrasi atau daftar ulang akan dikukuhkan sebagai mahasiswa didalam sidang senat terbuka tentang pengukuhan mahasiswa baru, serta akan diberikan nomor induk mahasiswa nim) dan dinyatakan sebagai mahasiswa aktif. nim terdiri atas digit angka (numerik), yang terdiri atas dua digit kode fakultas program dan program studi, dua digit tahun masuk, satu digit level pendidikan berdasarkan kini, satu digit konsentrasi dan empat digit nomor urut berdasarkan tanggal registrasi administratif. mahasiswa baru yang telah dinyatakan aktif, wajib segera mengisikan kartu rencana studi krs) pada program siap, guna pembuatan daftar hadir perkuliahan dan daftar hadir ujian. nim dan krs mahasiswa baru wajib dilaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi dikti) melalui aplikasi feeder dikti. mahasiswa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada universitas pancasakti tegal. hak mahasiswa setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak hak sebagai berikut: mendapatkan kartu tanda mahasiswa ktm), menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik, memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi: menggunakan fasilitas institusi dalam rangka pengembangan minat, bakat, dan penalaran untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada, mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tugas akhir), ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada institusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan, mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh. kewajiban mahasiswa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku universitas pancasakti tegal, ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institusi, menjaga kewibawaan dan nama baik lembaga serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menghargai harkat dan nilai nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, melaksanakan registrasi administrasi sesuai jumlah yang ditetapkan yayasan pendidikan pancasakti, melaksanakan registrasi akademik sesuai waktu yang ditentukan oleh universitas pancasakti tegal, melaksanakan pembayaran administrasi akademik, mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang menjadi program wajib program studi. mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa. larangan bagi mahasiswa melakukan kegiatan politik praktis lingkungan kampus, membuat kegiatan dan perbuatan yang menyinggung sara suku, agama, ras, antar golongan), mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara, mengikuti program perkuliahan dan program kemahasiswaan tanpa memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa aktif, menggunakan fasilitas lembaga tanpa izin pejabat yang terkait, membuat pernyataan atau tindakan yang mengatasnamakan lembaga dan organisasi kemahasiswaan tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku,ruang lingkup standar pendidikan standar pendidikan universitas pancasakti tegal terdiri atasndidikdidikan sebagaimana dimaksud pada dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. standardalam menyelenggarakan standar pendidikan, universitas dapat membuat sebuah pedoman akademik sebagai standar penyelenggaraan pendidikan tingkat universitas pedoman akademik sebagaimana dimaksud terdiri dari: penerimaan mahasiswa, administrasi akademik, kurikulum: sistem kredit semester, beban studi dan evaluasi studi sistem penilaian, yodium dan predikat kelulusan, laporan akhir, bimbingan akademik (perwalian)), tugas dan tanggungjawab dosen, wisuda, gelar, ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat profesi, penjabaran pedoman akademik sebagaimana dimaksud pada terlampir dalam peraturan universitas ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. ball. bertingkah laku yang dapat merusak citra almamater, seperti sikap premanisme , dan pencurian, memakai dan mengedarkan narkoba, mengkonsumsi dan atau mengedarkan minuman keras kampus, melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat tulisan karya ilmiah, karya seni, serta pemalsuan surat surat penting, dan memalsukan nilai. sanksi apabila mahasiswa melanggar ketentuan ketentuan tersebut atas akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab iii administrasi akademik tujuan menciptakan mekanisme layanan administrasi akademik yang tertib, efisien, dan efektif sehingga terbina kesatuan pemahaman dan tindakan serta disiplin kalangan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. proses administrasi akademik proses administrasi akademik adalah serangkaian kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa secara sistematik dan mencakup: orientasi mahasiswa baru dan kuliah umum registrasi pengisian krs bimbingan akademik perkuliahan praktik kerja lapangan praktik lapangan persekolahan magang ujian tengah semester dan ujian akhir semester kuliah kerja nyata kkn) ujian akhir program penyadaran atau ujian komprehensif) ujian proposal tesis skripsi tugas akhir ujian tesis skripsi tugas akhir wisuda kalender akademik kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu satu tahun akademik. seluruh kegiatan proses administrasi akademik terjadwal dalam kalender akademik. proses penyusunan kalender akademik dilaksanakan sebelum tahun akademik berjalan. registrasi mahasiswa registrasi adalah pembayaran biaya studi semester berjalan yang dilaksanakan mahasiswa untuk mendapatkan status mahasiswa aktif pada program studi fakultas yang ditempuhnya, tujuan registrasi adalah agar mahasiswa memperoleh status dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung, registrasi dilaksanakan dengan cara mengisi kartu rencana studi krs) melalui sistem informasi akademik pancasakti siap) setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran biaya studi, pengambilan mata kuliah pada saat pengisian krs didasarkan pada indeks prestasi semester ips) mahasiswa pada semester sebelumnya dan memperhatikan mata kuliah pra syaratnya serta wajib mendapatkan persetujuan pembimbing akademik (dosen wali), krs daring wajib mendapatkan persetujuan dari dosen wali, khusus untuk mahasiswa baru wajib mengambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada semester dan mahasiswa wajib mengisikan krs dengan alokasi waktu yang ditentukan oleh universitas, bagi mahasiswa yang terlambat mengisikan kartu rencana studi krs), akan dikenakan denda dan atau pengurangan satuan kredit semester sks), dengan besaran denda atau pengurangan setara dengan sks, alur registrasi mahasiswa universitas pancasakti tegal terlampir. status mahasiswa status mahasiswa terdiri dari mahasiswa aktif, cuti, mangkir, lulus dan keluar. status mahasiswa aktif status mahasiswa aktif diperoleh setelah mahasiswa melaksanakan registrasi, mahasiswa wajib menyerahkan fotokopi bukti pembayaran biaya semester dan krs yang telah ditandatangani pembimbing akademik (dosen wali) baik, fakultas dan program studi, mahasiswa aktifwal semester dan akhir semester. status mahasiswa cuti status mahasiswa cuti diperoleh setelah mahasiswa melaksanakan registrasi dan mengisi surat keterangan cuti yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik, ketua program studi, dan dekan), proses registrasi mahasiswa cuti adalah dengan menyerahkan surat keterangan cuti bagian keuangan untuk dibuatkan tagihan pembayaran cuti yang wajib dibayarkan mahasiswa, mahasiswa wajib menyerahkan fotokopi surat keterangan cuti dan bukti pembayaran cuti baik universitas pancasakti tegal, mahasiswa yang mengajukan cuti wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut cuti studi diambil minimal pada semester kedua pada tahun pertama, pengajuan cuti maksimal (tiga) semester selama masa studi: cuti tidak boleh diambil secara berurutan selama lebih dari (dua) semester, cuti studi dihitung sebagai masa studi, cuti studi diajukan dua minggu sebelum pembukaan masa registrasi administratif dan registrasi akademik, pengajuan cuti wajib diketahui oleh pembimbing akademik, ketua program studi dan mengetahui dekan direkturmasa registrasi administratif dan registrasi akademik semester yang akan berlangsung, beban registrasi administratif dan registrasi akademik pada saat aktif kembali didasarkan pada indeks prestasi semester ips) sebelum pengajuan cuti. mahasiswa cutikhir semester. status mahasiswa mangkir non aktif status mahasiswanon aktif lebih dari dua semester berturut turut dapat dikeluarkan (drop out) mahasiswa mangkir non aktif, mahasiswa mangkir wajib terekam pada program siap dan dilaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi dikti) dengan status non aktif. status mahasiswa lulus status mahasiswawajib tercantum didalam surat keputusan tentang kelulusan yang ditetapkan oleh dekan fakultas direktur pascasarjana, dengan lampiran nama nama mahasiswa lulus dan yudisial nilai kelulusan mahasiswa, tanggal kelulusan untuk masing masing lulusan berbeda beda sesuai dengan tanggal ujian akhir kelulusan, mahasiswa lulus wajib terekam pada program siap dan pangkalan data pendidikan tinggi dikti) melalui sistem feeder yang dilaksanakan awal dan akhir semester. status mahasiswa keluar status mahasiswa keluar apabila: mahasiswa mengajukan permohonan pindah kuliah (mutasi), mahasiswa mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas pancasakti tegal, mahasiswa mangkir lebih dari (dua) semester, mahasiswa tidak aktif semester (satu), mahasiswa cuti lebih dari (tiga) semester, mahasiswa terkena sanksi akademik berat, mahasiswa melakukan tindak pidana dan memperoleh putusan hakim yang tetap dengan menjalani hukuman pidana lebih dari satu tahun, mahasiswa tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi tahun kedua, dan keempat, masa studi mahasiswa melebihi batas yang ditetapkan universitas. sebagai catatan khusus, bahwa mahasiswa dengan status akademik ,keluar", dapat melanjutkan studi pada program studi yang telah dijalaninya, dengan persetujuan pimpinan universitas. mahasiswa status keluar wajib terekam pada program siap dan pangkalan data pendidikan tinggi dikti). mahasiswa status ganda mahasiswa ups tegal yang diketahui merangkap sebagai mahasiswa perguruan tinggi lain dalam kurun waktu yang sama wajib memilih salah satu perguruan tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain dengan pernyataan tertulis kepada rektor ups tegal. jika hal ini tidak dilaksanakan, mahasiswa akan dibatalkan status kemahasiswaannya sebagai mahasiswa ups tegal oleh rektor. bab kurikulum definisimerupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isimengacu pada kerangka kualifikasi nasional indonesia kini) yang menitik beratkan pada kompetensi lulusan. penentuan kompetensi lulusan dijabarkan dalam capaian pembelajaran lulusan (learning outcome). masa peninjauan kurikulum dilaksanakan sekurang kurangnya empat tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan setiap tahun. peninjauan kurikulum didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan literasi digital serta seni dengan kompetensi soft skills dan transversal skills, visi misi universitas dan atau fakultas dan atau program studi, serta asosiasi program studi. pengembangan kurikulum didasarkan pada evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam hal keterkaitan capaian pembelajaran lulusan. struktur kurikulum struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib, yang terdiri atas mata kuliah wajib universitas mata kuliah wajib rumpun fakultas mata kuliah wajib program studiseni, teknologi literasi digital serta kompetensi penunjang tertentu. pada proses distribusi matakuliah, wajib memperhatikan mata kuliah prasyarat dan mata kuliah peminatan (pilihan). distribusi kurikulum mata kuliah dalam kurikulum dibagi menjadi: mata kuliah wajib universitas sebanyak sks yang meliputi pendidikan agama sks (insersi pendidikan anti korupsi) pendidikan pancasila sks pendidikan kewarganegaraan sks (insersi pendidikan anti korupsi) bahasa indonesia sks english for specific purpose esp) sks literasi sks (insersi literasi bidang ilmu program studi) kewirausahaan sks pengabdian masyarakat kuliah kerja nyata kkn) sks mata kuliah fakultas sebesar sks, mata kuliah program studi sebesar sks untuk program diploma, sks untuk program sarjana, dan sks untuk program magister, mata kuliah pilihan yang ditawarkan maksimal sebesar dari total mata kuliah wajib program studi dan termasuk mata kuliah laporan akhir, mata kuliah pengayaan paling banyak sebesar, mahasiswa berprestasi bidang akademik (memperoleh hibah penelitian atau pengabdian, kkl luar negeri, magang, dan misalnya) dimungkinkan diberikan penghargaan akademik. penghargaan pada butir diputuskan dalam rapat akademik program studi fakultas program pascasarjana universitas. distribusi mata kuliah universitas tersebar tiap semester dan dapat berbeda untuk setiap program studi. distribusi mata kuliah program studi setiap semester (lampiran) proses pembelajaran proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulerkarakteristik proses pembelajaran bermetode pembelajaran yang digunakannya. bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum, kunjungan lapangan yang dapat diintegrasikan dalam penelitian, perancangan, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka mbm). jumlah pertemuan perkuliahan kali pertemuan (termasuk uts dan uas). sarana dan prasarana luas ruang kuliah per mahasiswa meter dengan jumlah orang untuk program sarjana dan orang untuk program diploma serta orang untuk program magister, bab iii penerimaan mahasiswa penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur reguler dan jalur rpl, penerimaan mahasiswa baru jalur reguler sebagaimana tersebut dalam dilakukan melalui tes berbasis komputer dan atau tes tertulis dan penelusuran siswa berprestasi akademik dan atau non akademik, penerimaan mahasiswa jalur rpl sebagaimana tersebut dalam dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan transfer kredit, pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan transfer kredit diperoleh melalui pendidikan formal pada pendidikan tinggi dan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja, pengakuan capaian pembelajaran yang ditetapkan dengan transfer kredit sebagaimana dimaksud dalam yang diperoleh melalui pendidikan formal terdiri atas perolehan transfer kredit antar program studi, perolehan transfer kredit antar universitas, dan perolehan transfer kredit antar jenis pendidikan tinggi. pengakuan transfer kredit yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal dan atau pengalaman kerja paling rendah berijazah sma sederajat. jumlah maksimal mahasiswa jalur rpl mengikuti peraturan perundang undangan, jumlah mahasiswa baru wajib mengakomodir mahasiswa difabel (berkebutuhan khusus) dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, daerah tertinggal dan terdepan, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan satu kali untuk mahasiswa regular program sarjana dan diploma tiga dalam satu tahun akademik, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dua kali untuk mahasiswa jalur rpl dan program magister dalam satu tahun akademik, mekanisme penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam peraturan rektor, penetapan jumlah mahasiswa baru ditetapkan dengan surat keputusan rektor. . fasilitas ruang kelas paling sedikit terdiri dari kursi mahasiswa, meja kursi dosen, papan tulis dan lcd, tersedia fasilitas bagi mahasiswa difabel. jadwal perkuliahan satu mata kuliah tatap muka dilaksanakan dalam menit dan paling banyak menit, (tatap muka praktik) untuk mata kuliah tatap muka yang sks maka tatap muka bisa dilanjutkan pada hari itu setelah istirahat atau dilanjutkan pada hari lain, jam perkuliahan dimulai pukul wib, metode perkuliahan metode perkuliahan dapat berupa tatap muka, tatap maya, atau bauran yang disesuaikan dengan kondisi. program mbm merdeka belajar kampus merdeka mbm) merupakan salah satu kebijakan dari menteri pendidikan dan kebudayaan. salah satu program dari kebijakan merdeka belajar kampus merdeka adalah hak belajar tiga semester luar program studi untuk mahasiswa program sarjana. bentuk kegiatan pembelajaran mbm sesuai dengan permendikbud tahun dapat dilakukan dalam program studi dan luar program studi yang meliputi: pertukaran pelajar magang studi proyek independen praktik kerja asisten lembang mengajar desa kuliah satuan contoh bentuk kerja nyata pendidikan pembelajaran tematik penelitian kegiatan riset wirausaha proyek kemangi aan gambar bentuk kegiatan mbm pertukaran pelajar tujuan pertukaran pelajar antara lain: belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke bhinneka tunggal ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut. pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasisw maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat mata kuliah pilihanlain. menentukan dan menawarsama. mengatur jumah sks yang dapat diambil dari prodi lain mahasiswa mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dpa). mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). contoh kegiatan tabel contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama desain mampu menyusun, akuntansi mampu merancang lisis produk produk menganalisis dan menginterpretasi mampu mengevaluasi rencanakeuangan obyek desain mampu menyusun dan men sampaikan mampu melaksanakan manajemen solusi desainsecara visual fungsi pemasaran mampu merancang komunikasi program dalam bidang periklanan penjelasan tabel mahasiswa desain produk harus mampu menguasai minimal ketiga cpl prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi. pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan cplyang sama pada perguruan tinggi lainyang sama pada perguruan tinggi lain. mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lainrogram studi yang sama pada perguruan tinggi lainsama pada perguruan tinggi lain. kegiatan pembelajaran dalam program studi yang samaendikbudristek. contoh kegiatan tabel contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda merancang hutan mangrove ekosistem hutan dan pengelolaan ekosistem dataran rendah ekosistem ekosistem hutan hutan pantai penjelasan tabel prodi kehutanan pada dan mempunyai salah satu cpl yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh atau sebaliknya. pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbed, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. mekanisme program studi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. menentuberbeda. mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbedaembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbedadituju pada perguruan tinggi lain. kegiatan pembelajaran dalam program studi laindikbud. contoh kegiatan: tabel contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda teknik mampu merancang mampu merancang energi dan industri sistem komponen, produk untuk mesin pertanian proses dan produk kebutuhan pertanian industri untuk memenuhi kebutuhan dalam mampu membangun pemodelan batasanbatasan model untuk ekonomi realistis (misalnya menganalisis sumber| sumber daya ekonomi, daya dan lingkungan dan lingkungan, lingkungan kesehatan) penjelasan tabel mahasiswa teknik industri pada harus mampu menguasai cpl untuk merancang sistem komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada berbeda. oleh karena, itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah energi dan mesin pertanian pada prodi teknologi pertanian dentata kuliah pemodelan ekonomi sumber daya dan lingkungan pada prodi ilmu ekonomi proses program pertukaran pelajar seleksi peserta pertukaran evaluasi pelajar mahasiswa sesuai sesuai hasil mendaftar dengan dengan pemantauan pertukaran persyaratan mekanisme dan evaluasi pelajar yang telah yang telah dilakukan ditentukan ditentukan oleh dosen lapor pddikti pan penilaian program pertukaran perguruan perguruan pengakuan bersama dengan, tinggi tinggi input dan perguruan tinggi yang melaporkan nilai dalam penyetaraan melakukan kerjasama, khs rekognisi oleh dan pengakuan nilai ditetapkan seksnya oleh sks dikeluarkan ada u kontrak (rekognisi oleh antara asal dan pertukaran penerima penerima. pelajar) gambar proses pertukaran pelajar catatan: pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri tugas perguruan tinggi pengirimtugas perguruan tinggi tujuanmagang praktik kerja tujuan program magang antara lain: program magang semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung tempat kerja (experimental learning). selama magang mahasiswa akan mendapatkan hard skills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.) sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler dan jalur rpl wajib melakukan registrasi administrasi untuk ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan terdaftar aktif dan selanjutnya diberi npm kodifikasi npm ditetapkan oleh rektor, npm wajib dicantumkan dalam dokumen akademik dan dokumen resmi negara serta terdaftar pada pddikti, tata cara dan mekanisme registrasi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. mahasiswa terdaftar aktif wajib melaksanakan registrasi, pelaksanaan registrasi didasarkan pada indeks prestasi ip) sebelumnya, dikecualikan untuk mahasiswa tahun pertama, registrasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk mendapatkan status mahasiswa pada semester berjalan, status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mahasiswa status aktif, adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administrative dan akademik. mahasiswa status cuti, adalah penghentian sementara atas permohonannmahasiswa yang diizinkan dan bukan karena sanksi akademik. mahasiwa status mangkir, adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa ijin rektor. mahasiswa status lulus: adalah mahasiswa status lulus: adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal sks sesuai dengan kurikulum masing masing program studi dengan indeks prestasi kumulatif ipk) minimal untuk program sarjana, dan untuk magister, serta telah menyelesaikan tugas akhir dan atau skripsi dan telah mempublikasikan kan karya ilmiah untuk program atau telah menyelesaikan tugas akhir atau karya tulis untuk program d3. mahasiswa status keluar, adalah mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi atau passing out po) apabila mahasiswa tersebut non aktif dan atau mengundurkan diri dan atau menyatakan pindah dan atau meninggal dunia. mahasiswa dengan status sebagaimana dimaksud pada wajib terekam pada siap. . nantinya bisa langsung direkrut sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal induksi. mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir perguruan tinggi sehingga meng update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik topik riset perguruan tinggi akan makin relevan. kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lainadapun untuk mekanisme pelaksanaan magang praktik kerja adalah sebagai berikut. perguruan tinggi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama u spk) dengan mitra antara lainrguruan tinggi. mitra magang bersama perguruan tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama( u spk). menyediakan supervisor mentor coach yang mendampingi mahasiswa kelompok mahasiswa selama magang. memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang). supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang. mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dpa) danmendapatkan dosen pembimbing magang. melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosenpembimbing magakepada supervisor dan dosen pembimbing. dosen pembimbing supervisor dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas tugas bagi mahasiswa selama proses magang. supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang. dosen bersama bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang. proses program magang magang kerja penilaian mahasiswa mengambil dilakukan mata kuliah yang akan sesuai "atau dosen diambil selama dengan semester pembimbing magang melalui krs mekanisme (antara dari sesuai dengan perusahaan atau sks, bersama kesepakatan bulan s.d pembimbing dengan pt lain tahun bumn industri lomba industri lain berdasarkan pks antara dengan lembaga tujuan lapor dikti konversi nilai dan sertifikat pengakuan sks industri program ppm perguruan tinggi perguruan magang dirancang bersama tinggi input diakui dirakognisi oleh (rekognisi magang) nilai dalam industri dan ditetapkan khs melalui seksnya oleh sertifikat industri gambar proses program magang catatan: topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi jurusan magang yang berjalan selama semester wajib mendapatkan minimum sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak) membangun desa kuliah kerja nyata tematik tujuan program membangun desa kuliah kerja nyata antara lain: kehadiran mahasiswa selama bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan lapangan. membantu percepatan pembangunan wilayah pedesaan bersamadengan kementerian desa pitt. manfaat program membangun desa kuliah kerja nyata antara lain bagi mahasiswa memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa. menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi. menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. bagi desa memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusumembantu perubahan perbaikan tata kelola desa. memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalampemberdayaan masyarakat desa. membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa. percepatan pembangunan wilayah pedesaan. selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka atas, untuk kegiatan kent terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu: mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester. dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi fakultas kluster yang berbeda). peserta wajib tinggal komunitas atau wajib ive in lokasi yang telah ditentukan. sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita. ipk minimal sampai dengan semester ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut: perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan pihak kementerian desa pitt, serta kemendikbudristekbila dimungkinkamahasiswa mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan. jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi sks, maka mahasiswa dapat mengambil daring atau lainnya sesuai ketentuan perguruan tinggi. proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada perguruan tinggi. hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan perguruan tinggi. pembimbing dosen pembimbing akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir. pembimbing pendamping dari pemerintah desa lokasi setempat. melibatkan unsur unsur mitra, misalnya penggerak swadaya masyarakat psm) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan. dosen pendamping bersama pembimbing desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa. ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana. lokasi pelaksanaan lokasi berdasarkan rekomendasi dari direktorat jenderal pendidikan tinggi. lokasi pelaksanaan desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. desa desa binaan perguruan tinggi pelaksana. radius desa lokasi kent dengan perguruan tinggi dirancang km. desa lainnya yang diusulkan oleh mitra pemda, industri, dan lainnya). mitra pemerintah kemenkes, desa binaan pt, kempes, pupr, kementan, kemensos, klik, kemendagri, kemlu, tni, polri, dan lembaga lainnya). pemerintah daerah. bumn dan industri. social investment. kelompok masyarakat (perantau dan diaspora). keamanan dan keselamatan mahasiswa kondisi khusus) terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini pengelola kent perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan aksespendanaan sumber pendanaan perguruan tinggi mitra sumber lain yang tidak mengikat mahasiswa komponen penggunaan dana transportasi biaya hidup asuransi kecelakaan dan kesehatan biaya program pembiayaan lain insidentil yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program lapangan. komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana. terdapat beberapa model dalam pelaksanaan knkt yaitu sebagai berikut: model kent pembangunan dan pemberdayaan desa pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan kent pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi pengembangan rpm des yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan kent. jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program desa. pelaksanaan kent pembangunan dan pemberdayaan desa dilakukan selama bulan lokasi atau setara dengan maksimal sks. perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio rubrik kegiatan kent. untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. mahasiswa juga dapat memanfaatkan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa php2d) dengan mengikuti prosedur dari direktorat belmawa. contoh model kent pembangunan dan pemberdayaan bersama kemenkesrguruanmenentukan program kegiatan kent perguruan tinggi bersama tea mitra menyediakan pemda melakukan ironpeentste basah dara bat membual dosen pendamping penempatan mahasiswa ngg dengan mitra sana, lokasi kent perguruan tinggi perguruan tinggi mahasiswa melakukan melakukan monitoring mahasiswa menyusun melakukan konversi nilai kent desa dan evaluasi kegiatan laporan akhir kent dan pengakuan kent sks (maksimal sks) nilai input dalam khs dan perguruan tinggi melaporkan pdd dikti contoh model kent pembangunan dan pemberdayaan bersama mitra mahasiswa lintas prodi evaluasi oleh tim dosen proposal pendamping pembimbing dari lintas disetujui penenangperguruan tinggi tim pendamping penempatan perguruan tinggi dan membuat spk (psm kpud pld) kemenkes dengan kemenkes kent kemenkes melakukan konversi nilai dan kent storing dan evaluasi akhir kent pengakuan sks kegiatan kent sks) dan perguruan tinggi melaporkan dikti model kent mengajar desa pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. bagi mahasiswa luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. semua kegiatan kent mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non formal. bila akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi. contoh model kent yang diperpanjangna perguruan tinggi berkoordinasi dengan program kent prodi (sudah mempertimbangkan desa yang akan menjadi lokasi kent mengajar desa kesetaraan sks) menentukan program kegiatan kent perguruan tinggi perguruan tinggi melakukan monitoring mahasiswa melakukan melakukan penempatan pembekalan oleh dan evaluasi kegiatan pengajaran desa mahasiswa lokasi perguruan tinggi pengajaran desa kent mengajar desa mahasiswa menyusun pagu dea nilai input dalam khs laporan akhir kent kokiveng dia dan perguruan tinggi pengajaran desa pengakuan sks (maksimal mela aa: pdd inti sks) kegiatan wirausaha tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. mahasiswa memperoleh status aktif setelah melaksanakan registrasi, registrasi dilaksanakan dengan mengisi krs secara online melalui siap: pengambilan mata kuliah pada krs wajib disetujui pembimbing akademik dengan memperhatikan mata kuliah pra syarat, pengambilan mata kuliah pra syarat sebagaimana tersebut pada dikecualikan untuk mahasiswa tahun pertama, mahasiswa wajib mengisi krs dengan alokasi waktu yang ditentukan oleh universitas: mahasiswa yang terlambat mengisi krs akan dikenakan sanksi akademik, tata cara dan mekanisme pengisian krs serta pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. mahasiswa status cuti diperoleh setelah mahasiswa melaksanakan registrasi, cuti dapat diambil minimal pada semester kedua pada tahun pertama, pengajuan cuti maksimal (tiga) semester untuk mahasiswa s1, (dua) semester untuk mahasiswa dan pascasarjana, dan (satu) semester untuk mahasiswa program profesi, cuti tidak boleh diambil secara berurutan selama lebih dari (dua) semester: cuti dihitung sebagai masa studi, cuti diajukan dua minggu sebelum pembukaan registrasi, pengajuan cuti wajib disetujui pembimbing akademik dan diketahui ketua program studi dan dekanregistrasi, beban registrasi dilaksanakan sebelum pengajuan cuti. mahasiswa statuslebih dari dua semester dapat dikeluarkan (drop out): mahasiswa dengan status mangkir. . mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut: perguruan tinggi program kewirausahaan mahasiswa disusun pada program studi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi sks semester. program tersebut bisa credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai dengan bobot maksimal sks. selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha pengusaha yang telah berhasil. perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. perguruan tinggisistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor pelaku usaha. menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dpa), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha. dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. melaksanakan kegiatan wirausaha bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan. menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan proses program wirausaha. menyusun proposal penilaian mahasiswa wirausaha proposal dan menjalankan rekognisi mata salak liar mahasiswa dilakukan dilakukan prodi dilakukan mendaftar secara oleh wirausaha mandiri prodi menunjuk atau dosen dalam berkelok pembimbing waktu mpok dan s.d mentor semesta por pddikti mahasiswa perguruan konversi penilaian menyusun ana laporan kegiatan angka tinggi nilai dan wirausaha kewirausahaan pengaku secara mandiri sks atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan. wajib dibimbing oleh seorang dosen dari prodi asal dan mentor dari luar prodi gambar proses program wirausaha proyek kemanusiaan tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing masing. mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaanbaik dalam negeri pemda, pmi, bpbd, bnpb, dll) maupun dari lembaga luar negeri (unesco, unicef, who, noch, unhcr, dll)kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama u spk). menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikutiproyek kemanusiaan. menunjuk supervisor mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti olehmahasiswa. melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbingmengikuti program kemanusiaan. melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor mentor lapanganpublikasi atau presentasi. proses program proyek kemanusiaan menyusun mah dilakukan: leh menentukan proposal program psr dosen pendamping program proyek ken siaan semester dan dapat berpedoman pada kemanusiaan proyek mengambil kembali keputusan bersama organisasi mens siaan pada semester memperhatikan resmi tanggap darurat beberapa unsur dapat terjun langsung melaksanakan program proyek kemanusiaan lapor pddikti konversi nilai dan rekognisi pengakuan sks pan perguruan tinggi sea dirancang pakan asi nilai dalam kanan ang bersama organisasi pengakuan sks dikerjakan tanggap resmi untuk dapat (rekognisi darurat melalui ole pentolan pertukaran pelajar) penerimaan sks proyek atau program kemanusiaan yang terstruktur dan terukur gambar proses program proyek kemanusiaan penelitian riset tujuan program penelitian riset antara lain: penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti lembaga riset pusat studi. meningkatkan ekosistem dan kualitas riset laboratorium dan lembaga riset indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. mekanisme pelaksanaan penelitian risetterselenggaranya kegiatan riset mahasiswa lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan. menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset. bersama sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi danpenilaian terhadap proyek riset yang dilakukan olehprogram asisten riset. melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset pusat studi tempat melakukan risetlaporan penelitian skripsi atau publikasi ilmiah. proses program penelitian riset durasi penelitian pemanenan sidang hasil peneliti evaluasi penelitian mahasiswa e1atau2 penilaian hasil memenuhi mahasiswa semester pendampingan penelitian ketentuan setara penelitian mahasiswa dan dengan mahasiswa dilakukan oleh persyaratan atau sks), dilakukan oleh dosen penelitian paham dosen atau pembimbing peneliti lapor pddikti konversi nilai dan hasil penelitian pengakuan sks perguruan tinggi perguruan tinggi skala indeks sertifikat melaporkan input nilai dalam jurnal, hak penghargaan pengakuan sks khs perayaan perlombaan (rekognisi kualitas produk penelitian) penelitian) intstafitual, penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan gambar proses program penelitian riset asistensi mengajar satuan pendidikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajarek mengajar dapat berada lokasi kota maupun daerah terpencil. tujuan program asistensi mengajar satuan pendidikan antara lain: penelitian riset memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru satuan pendidikan. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar satuan pendidikan adalah sebagai berikut: perguruan tinggi menyusun dokumen kerja sama u spk)program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program indonesia mengajar, forum gerakan mahasiswa mengajar indonesia femme), dan program program lain yang direkomendasikan oleh kemendikbudristekdata satuan pendidikan dapat diperoleh dari kemendikbudristek maupun dari dinas pendidikan setempat. kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi kotasekolah satuan pendidikan menjamin kegiatan mengajar satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama. menunjuk guru pamong pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar satuan pendidikan. bersama sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar satuan pendidikan. melaksanakan kegiatan asistensi mengajar satuan pendidikan bawah bimbingan dosen pembimbipresentasi proses program asistensi mengajar kolaborasi dengan mengajar satuan satuan pendidikan pengiklan mahasiswa mendaftar dea katakan mahasiswa noda mata kuliah krs satuan datang program. pendidikan, satuan program mahasiswa pendidikan dan pengajaran diberikan melakukan yang telah pem bakalan oleh kolaborasi direncanakan nan terkait dengan pembekalan program dilakukan untuk program yang mempersiapkan akan rencana kegiatan diselenggarakan yang akan selama dilaksanakan saat satuan satuan idi pendidikan. pendidikan. lapor dikti konversi nilai dan penilaian akhir pengakuan sks kemdikbud kampus prodi dilakukan menyediakan sata hala melakukan dosen satuan pendidikan (rekognisi bimbing melalui dinas mengajar satuan konversi nilai pendidikan. pemda pendidikan) dan dari kampus mahasiswa mengajari pengakuan bersama guru daerahnya (kompetensi sks terhadap pamong mata pelajaran dan hasil satuan jumlah) penilaian dari pendidikan dosen dan mitra guru pamong gambar proses program asistensi mengajar studi proyek independen tujuan program studi proyek independen antara lain: mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan d). meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. studi proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. ekuivalensi kegiatan studi independen dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas bawah koordinasi dosen pembimbing. adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi proyek independen adalah sebagai berikut. perguruan tinggimahasiswa mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dpa). membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin. mahasiswa statusdicantumkan dalam yudisial dan ditetapkan dekan direktur, tanggal kelulusan untuk masing masing lulusan berbeda beda, sesuai dengan tanggal ujian akhir kelulusan. mahasiswa status keluar diperoleh apabila mahasiswa pindah (mutasi), mengundurkan diri, mangkir lebih dari dua semester atau pada tahun pertama, cuti lebih dari tiga semester, terkena sanksi akademik berat, melakukan tindak pidana, dan memperoleh putusan hakim yang tetap dengan menjalani hukuman pidana lebih dari satu tahun dan tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi pada tahun kedua dan keempat serta masa studi melebihi batas yang ditetapkan universitas. bab satuan kredit semester penyelenggaraan pendidikan menggunakan satuan kredit semester, yang dinyatakan dalam sks, besarnya satu sks untuk perkuliahan per minggu per semester setara dengan: menit tatap muka terjadwal, menit penugasan terstruktur untuk mahasiswa serta perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur untuk dosen, menit acara kegiatan mandiri untuk mahasiswa serta pengembangan materi kuliah untuk dosen. besarnya sks untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya per minggu per semester setara dengan menit. tahun akademik dibagi dalam dua semester reguler yang dijadwalkan dalam kalender akademik universitas, antara semester ganjil dan genap dapat disisipi semester sisipan atau antara, semester . melaksanakan kegiatan studi independen. menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. proses program studi proyek independen mata kuliah krs mahasiswa atau semester dilakukan oleh menyusun setara dengan dosen proposal atau sks), pembimbing atas proposal dinilai bulan s.d tahun dasar laporan oleh tim penguji kegiatan studi" biak sala dilakukan oleh tinggi mahasiswa nilai tidak lulus lapor pddikti perkuliahan laporkan perguruan tinggi input reguler studi independen) nilai dalam khs gambar proses program studi proyek independen sistem ekuivalensi kredit fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning outcomes). penentuan ekuivalensi kredit program mbm yang digunakan oleh ups tegal mengacu pada penyetaraan sks dengan model structure form. kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan. mahasiswa dapat mengikuti salah satu bentuk kegiatan pembelajaran mbm setelah menempuh kuliah semester. konversi maksimal sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan mbm yang dipilih. kelebihan ekuivalensi kredit dapat dimasukkan dalam surat keterangan pendamping ijazah sapi). bab sistem kredit semester definisi sistem kredit semester sistem kredit semester sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban kerja program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat skspermendikbud thn semester satu tahun akademik dibagi menjadi (dua) semester reguler yang dijadwalkan dalam kalender akademik. semester reguler semester regulersemester antara merupakan program percepatan (akselerasi) bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester ips) lebih besar dari pada program sarjana dan diploma tiga, semester antara dilaksanakan diantara semester ganjil dan semester genap, semester antara diperuntukan untuk mahasiswa tahun kedua atas: pelaksanaan semester antara paling sedikit adalah minggu dengan beban maksimum sks, mata kuliah yang diselenggarakan semester antara dapat berupa mata kuliah baru atau mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa, mata kuliah pada semester antara dapat diselenggarakan minimal diikuti oleh mahasiswa, tujuan sistem kredit semester tujuan umum menyajikan program pendidikan yang beranekaragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat pemprograman dan menentukan matakuliah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. tujuan khusus memberikan peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar, sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan sesingkat singkatnya, memberikan kesempatan pada mahasiswa agar dapat memilih mata kuliah sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya, memungkinkan peralihan (transfer) kredit antar program studi lingkungan universitas pancasakti tegal maupun dengan perguruan tinggi mitra baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan tuntutan regulasi dan stake holder serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ciri ciri sistem kredit semester tiap tiap mata kuliah diberi harga bobot yang dinamakan nilai kredit: harga bobot untuk masing masing matakuliah tidak sama, banyaknya nilai kredit untuk masing masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan praktikum, kerja lapangan atau tugas terstruktur. nilai kredit semester nilai kredit semester untuk perkuliahan untuk perkuliahan nilai (satu) satuan kredit semester didasarkan pada beban kegiatan yang mencakup keseluruhan kegiatan perkuliahan per minggu, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk mahasiswa (lima puluh) menit proses pembelajaran terjadwal dalam bentuk kuliah, response atau tutorial, (enam puluh) menit penugasan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi rencanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal soal, (enam puluh) menit kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukanreferensi. untuk dosen (lima puluh) menit kegiatan perkuliahan terjadwal, (enam puluh) menit kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur, (enam puluh) menit kegiatan pengembangan materi kuliah. nilai kredit semester untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya bobot adalah (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. nilai kredit semester praktikum laboratorium, bengkel dan studio untuk (satu) sks setara dengan menit per minggu per semester atau sekitar (tiga) jam per minggu per semester. nilai kredit semester kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu sks setara dengan (lima) jam per minggu per semester, nilai kredit semester penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir, nilai satu sks setara (empat) jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan (dua puluh satu) hari kerja per semester atau setara dengan (lima) bulan (satu) minggu per semester. nilai kredit untuk seminar atau bentuk pembelajaran yang sejenis bobot (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain sejenis mencakup: kegiatan belajarbab beban studi dan evaluasi studi beban studi beban studi program diploma, sarjana, dan magister dan profesi sebagai berikut: beban studi program diploma tiga sekurang kurangnya (seratus delapan) sks dan mahasiswa dapat mengambil sebanyak banyaknya (seratus duapuluh) sks, yang dapat ditempuh kurang dari (enam) semester dengan batas studi maksimum (sepuluh) semester, beban studi program sarjana sebesar sks dan mahasiswa dapat mengambil sebanyak banyaknya (seratus lima puluh lima) sks yang dapat ditempuh kurang dari (delapan) semester dengan batas studi maksimum14 (empat belas) semester, beban studi program magister sebanyak (tiga puluhan enam) sks dan mahasiswa dapat mengambil sebanyak banyaknya (lima puluh) sks dapat ditempuh kurang dari (empat) semester dengan batas studi maksimum (delapan) semester, beban studi untuk program profesi sebanyak sks dan dapat ditempuh (dua) semester dengan batas studi maksimum (empat) semester, beban studi mahasiswa pindahan sekurang kurangnya tiga puluh enam) sks dan setinggi tingginya (seratus delapan) sks dengan masa studi terpendek (tiga) semester dan masa studi paling lama menyesuaikan dengan pengakuan nilai transfer kredit yang diperoleh pada program studi sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut: masa studi (total sks lulus total sks diakui) (total sks lulus: batas studi maksimum) semisal total sks lulus total sks yang diakui total semester maksimum program s1 maka masa studi mahasiswa pindahan tersebut jadi masa studi adalah semester. beban studi untuk mahasiswa pada tahun pertama untuk program sarjana dan diploma tiga ditetapkan sebesar (tiga puluh enam) sks, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket, dengan pengambilan kredit semester pertama dan kedua sebanyak (delapan belas) sks. beban studi untuk mahasiswa tahun kedua atas, untuk pengambilan kredit semester didasarkan atas perolehan indeks prestasi semester ips) rata rata tahun pertama untuk semester (tiga) dan indeks prestasi semester ips) untuk semester (empat) atas, dengan ketentuan sebagai berikut: indeks prestasi semester ips) atassama dengan sampai dengan beban studi maksimal sks. indeks prestasi semester ips) bawah beban studi sks. mahasiswa yang masa studinya melebihi batas studi maksimal, diberikan waktu paling lama (satu) tahun untuk menyelesaikan studinya. evaluasi studi evaluasi keberhasilan belajar evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilaksanahasil studi merupakan penilaian terhadap mahasiswa untuk menentukan keberhasilan mahasiswa, beban kredit, keberlanjutan studi akhir dan putus studi. evaluasi hasil belajar untuk setiap mata kuliah didasarkan atas prinsip kesesuaian akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan transparan yang dilakukan oleh dosen baik berbentuk ujian, tugas dan pengamatan (kehadiran). evaluasi dalam bentuk ujian dilaksanakan pada:yang dilaksanakan setelah minimal kali tatap muka perkuliahan, mahasiswa yang tidak dapat mengikuti uts uas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengikuti uts uas susulan dengan memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh fakultas.tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka seluruh mata kuliah tidak menjadi perhitungan indeks prestasi semester ips), serta pengambilan beban kredit semester berikutnya mengikuti semester berjalan. ketentuan dalam huruf d tidak berlaku untuk mahasiswa semester pertama. evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa juga tertulis dalam bentuk kartu hasil studi mahasiswa yang bertujuan untuk menghitung nilai mata kuliah yang telah ditempuh guna memperoleh indeks prestasi semester yang akan digunakan untuk menentukan beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya. indeks prestasi semester ips) merupakan kemajuan prestasi akademik mahasiswa dalam penentuan keberhasilan studi pada program studi yang sedang ditempuh, baik evaluasi keberhasilan tiap semester maupun pada akhir masa studi. indeks prestasi semester ips) merupakan nilai akhir prestasi akademik pada akhir semester kartu hasil studi khs), sedangkan indeks prestasi kumulatif ipk) merupakan nilai akhir prestasi akademik pada program studi yang ditempuh transkrip akademik). indeks prestasi merupakan jumlah perkalian antara beban sks) dikali angka mutu setiap mata kuliah dengan jumlah seluruh beban kredit (sks) yang telah ditempuh, baik dinyatakan lulus ataupun tidak lulus. penentuan ukuran keberhasilan studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi ip) dihitung dengan menggunakan rumus indeks prestasi semester ips) six ni) keterangan: merupakan jumlah kumulatif beban kredit sks) mata kuliah yang telah diambil, merupakan jumlah beban kredit sks) mata kuliah, merupakan jumlah nilai numerik hasil evaluasi masing masing matakuliah, hasil evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa wajib terekam didalam sistem informasi akademik pancasakti siap) dan pangkalan data pendidikan tinggi dikti) yang dapat diakses pada laman pddikti.kemdikbud.go.id. semester antara merupakan program percepatan akselerasi) bagi mahasiswa dengan ips lebih besar dari pada program sarjana dan diploma tiga, pelaksanaan semester antara diperuntukan untuk mahasiswa tahun kedua atas: beban studi semester antara maksimal sks. bagian keempat kurikulum universitas dapat menyelenggarakan program mbm atau sejenisnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: kurikulum mengacu pada kini berbasis mbm yang berorientasi pada obe outcome based education), kurikulum sebagaimana tersebut dalam menitik beratkan pada kompetensi lulusan, penentuan kompetensi lulusan dijabarkan dalam capaian pembelajaran lulusan learning out come), kurikulum program studi wajib memfasilitasi hak belajar mahasiswa selama tiga semester diluar program studi, ketentuan penyelenggaraan program mbm sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor. masa peninjauan kurikulum dilakukan paling sedikit empat tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun, peninjauan kurikulum didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dunia kerja, visi misi universitas dan atau fakultas sekolah program dan atau program studi, serta asosiasi program studi, pengembangan kurikulum didasarkan pada evaluasi pembelajaran untuk memperbaiki jenis metode pembelajaran dan pengayaan materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan universitas. struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri atas: mata kuliah wajib yang terdiri atas mata kuliah wajib universitas, rumpun, fakultas, dan program studi, dan matakuliah . evaluasi penentuan putus studi evaluasi penentuan putus studi untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister dilaksanakan untuk mengevaluasi keberlanjutan studi mahasiswa pada tahun pertama dan akhir tahun akademik. mahasiswa dinyatakan putus studi apabila: mahasiswa semester tidak aktif kuliah atau indeks prestasi semester pertama mahasiswa tidak aktif lebih dari semester evaluasi akhir masa studi evaluasi akhir masa studi dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dengan masa studi tidak melebihi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atau sesuai kontrak kuliah transfer kredit bagi mahasiswa pindahan dan tidak ada sengketa nilai, aktifitas kuliah mahasiswa selama menempuh studi terekam valid laman dikti, reservasi penomoran ijazah nasional berhasil, tidak ada tunggakan beban administrasi ditingkat program studi, fakultas dan universitas karya tugas akhir merupakan karya sendiri (orisinil) dan bukan produk plagiat karya orang lain, dinyatakan dengan hasil uji plagiata maksimal y6. bab vii sistem penilaian, yudisial dan predikat kelulusanenilaian acuan patokan pap) dengan menetapkan nilai batas lulus yang menggambarkan penguasaan materi perkuliahan. sistem penilaian sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut: tabel sistem penilaian taraf penguasaan yo) nilai nilai huruf numerik & o prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan dilakukan secara terintegrasi. komponen penilaian dalam perkuliahan meliputi ujian akhir semester uas), ujian tengah semester uts), tugas, kuis, praktikum untuk mata kuliah praktik mata kuliah perpaduan teori dan praktek, serta keaktifan mahasiswa pada proses pembelajaran. nilai hasil proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf. hasil penilaian proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah wajib diumumkan melalui website program studi fakultas supaya peserta mata kuliah dapat mengakses mengetahui hasil penilaian(atas sepengetahuan dekan) dan dosen pengampu mata kuliah tersebut mendapatkan sanksi. perubahan nilai akhir oleh dosen sistem siap, dapat dilakukan maksimal minggu setelah penetapan nilai akhir, dengan persetujuan dari wakil rektor untuk menghitung tingkat kelulusan mata kuliah, digunakan rumus sebagai berikut: na n1)#(2xn2) (3xn3)) keterangan: adalah nilai akhir adalah nilai kehadiran, keaktifan mahasiswa ruang kuliah, kuis, tugas dan praktikum untuk mata kuliah praktik mata kuliah perpaduan teori dan praktek (bobot nilai keaktifan mahasiswa ruang kuliah tidak boleh kurang dari dari nilai n1) adalah nilai ujian tengah semester adalah nilai ujian akhir semester hasil evaluasi penilaian akhir semester didokumentasikan dalam bentuk kartu hasil studi khs) yang berisi sekurang kurangnya: nama mahasiswa nomor induk mahasiswa nim) nama program studi kode mata kuliah nama mata kuliah bobot mata kuliah nilai mata kuliah huruf dan derajat mutu) indeks prestasi semester tanggal pengesahan nama dosen pembimbing akademik. penilaian ujian) mata kuliah pendekatan dan metode penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan lulusan, hingga dimungkinkan terdapat keragaman pendekatan dan metode penilaian dari yang berkarakter kuantitatif hingga kualitatif, dari jenis penilaian conventional paper dan pencil testing hingga penilaian otentik (authentic assessment). penilaian (ujian) mata kuliah dilaksanakan oleh tiap tiap dosen pengampu pada program diploma, sarjana dan magister. mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) mata kuliah diatur dan dikoordinasi oleh dekan direktur dan ketua program studi. mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) plp diatur dan dikoordinasi oleh dekan. mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) pkl mata kuliah diatur dan dikoordinasi oleh ketua program studi. mekanisme pelaksanaan penilaian (ujian) kkn diatur dan dikoordinasikan oleh kepala lppm. mahasiswa yang telah mengikuti ujian mata kuliah dan atau praktik berhak mendapatkan nilai hasil belajar. nilai hasil belajar mata kuliah dan atau praktik merupakan akumulasi dari nilai yang berasal dari komponen n1, dan n3. mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah dan atau praktik dengan ketentuan nilai tertinggi menjadi nilai akhir. ujian komprehensif program sarjana ujian komprehensif diselenggarakan untuk mengukur tingkat penyerapan mahasiswa terhadap seluruh mata kuliah yang telah dipelajari dan kesiapannya dalam ujian skripsi. ketentuan untuk menyelenggarakan ujian komprehensif diatur oleh program studi masing masing. program magister tiap tiap mahasiswa program magister wajib mengikuti ujian komprehensif. mahasiswa program magister dapat mengikuti ujian komprehensif apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: lulus semua mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi: memiliki ipk sekurang kurangnya ujian komprehensif dilaksanakan secara tulis dan lisan. ujian komprehensif dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh direktur pascasarjana. ketentuan yudisial yudisial merupakan penentuan kelulusan pada program pendidikan perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi studi akhir mahasiswa. mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib ditetapkan didalam yudisial fakultas program pascasarjana setelah menyelesaikan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan universitas. mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses penetapan kelulusan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: terdaftar sebagai mahasiswa aktif baik secara administratif maupun secara akademik, tidak melampaui masa studi maksimum, valid dalam proses reservasi pin, telah menyelesaikan semua beban kredit pada program pendidikan yang sedang ditempuh minimal sks untuk sarjana, sks untuk diploma, dan sks untuk magister, termasuk tesis skripsi tugas akhir. indeks prestasi kumulatif ipk) untuk sarjana dan diploma, serta untuk magister. nilai maksimal sks untuk program sarjana dan diploma, dan nilai maksimal sks untuk program pascasarjana, telah menyelesaikan semua persyaratan administratif yang telah ditentukan: telah menyerahkan tesis skripsi tugas akhir, baik dalam bentuk fotokopi pdf) maupun hard copy (jilid naskah) pada upt perpustakaan dan fakultas. telah memiliki publikasi ilmiah jurnal nasional ber e issn atau prosiding seminar konferensi nasional untuk jenjang dan jurnal nasional terakreditasi minimal sinta atau prosiding konferensi internasional untuk jenjang s2. mempunyai kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan score total minimal untuk jenjang dan untuk jenjang s2. predikat yudisial pemberian predikat yudisial dalam menentukan predikat yudisial dihitung mulai saat semester pertama sampai dinyatakan lulus ujian tesis skripsi tugas akhir, dengan menggunakan semester, bulan untuk penulisan masa studi. mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program pendidikan yang sedang ditempuh diberikan predikat yudisial adalah sebagai berikut: program magister dan profesi tabel predikat kelulusan program magister dan profesi pujian cum laude) semester semester profesi) sangat memuaskan memuaskan penentuan lulusan terbaik program magister ditentukan berdasarkan ipk lebih dari masa studi semester,nilai maksimal sks bukan mahasiswa jalur rpl j . lulusan terbaik universitas diambil orang untuk program pascasarjana. program sarjana dan program diploma tiga tabel predikat kelulusan program sarjana dan diploma tiga pujian (cum laude) semester diploma tiga sarjana tiga semester sarjana memuaskan penentuan lulusan terbaik pada program sarjana dan diploma tiga ditentukan berdasarkan ipk lebih darimasa studi semester untuk pasca sarjana, semester untuk sarjana dan semester untuk diploma tiga, status mahasiswa baru reguler) lulusan terbaik universitas diambil orang untuk tiap fakultas untuk masing masing program studi. pelaksanaan dan penetapan yudisial pelaksanaan rapat yudisial dilaksanakan bersamaan dengan ujian laporan tugas akhir tesis, skripsi, tugas akhir) dengan dihadiri ketua exofficio wakil dekan bidang akademik), sekretaris exofficio ketua prodi) dan penguji laporan tugas akhir serta mahasiswa yang akan ditetapkan yudisial (lulus) dengan syarat: lulus semua mata kuliah sesuai dengan beban kredit yang dipersyaratkan dan tidak sedang mengikuti perbaikan nilai, nilai ujian laporan tugas akhir minimal batas penyerahan revisi, penandatangan dan penyerahan jilid laporan tugas akhir paling lambat hari kerja setelah mahasiswa dinyatakan lulus (yudisial), penetapan direktur dekan tentang yudisial dilaksanakan (dua) kali dalam satu tahun akademik, yaitu: periode bulan februari untuk mahasiswa yang ditetapkan yudisial bulan september, oktober, november, desember, januari, februari: periode bulan agustus untuk mahasiswa yang ditetapkan yudisial bulan maret, april, mei, juni, juli, agustus, persyaratan penetapan tentang yudisial, telah dinyatakan lulus (yudisial), telah menyerahkan laporan tugas akhir (tesis, skripsi, tugas akhir) sekurang kurangnya fakultas program pascasarjana, program studi dan upt perpustakaan, menyerahkan fotokopi ijazah dan daftar nilai transkrip akademik pendidikan terakhir yang telah legalisasi oleh sekolah perguruan tinggi asal dan fotokopi surat keterangan ralat penulisan muatan nama, tempat dan tanggal lahir yang keluarkan oleh sekolah perguruan tinggi asal yang telah legalisasi (legalisasi basah, bukan scan maupun fotokopi warna) bagi lulusan yang merubah nama wajib melampirkan fotokopi putusan pengadilan negeri yang telah legalisasi, menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp), bebas administrasi universitas dan fakultas program pasca sarjana baik keuangan maupun peminjaman buku, laporan tugas akhir tesis, skripsi, tugas akhir), dll, membayar biaya pelaksanaan wisuda dan melakukan pemotretan (foto) untuk persyaratan ijazah dan produk turunannya, data pd dikti terekam valid dengan dibuktikan print out npm dari pddikti.kemdikbud.go.id tentang transkrip kelulusan, wajib sesuai dengan data nilai yang ada feeder dikti. |
mmmm bb run bupati barito kuala provinsi kalimantan selatan z#z :::: s: :82bwr peraturan bupati barito kuala nomor tahunupati barito kuala, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baruagar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk, c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi het) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten barito kualkeuangan nomor pmk. tentang tatanomor memutuskan menetapkan peraturan bupati barito kualaabkepala dinas pertanian kabupaten adalah kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten barito kualsektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budi daya ikan dan atau udang, nambahan luas arcarencana definitif kebutuhan kelompok tani dkk)yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik (e rdk)verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan dan disahkan oleh paling kurang oleh satu anggota tim yang telah ditetapkan melalui surat keputusan. validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjukpala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikulturdan hortikultura kabupaten. kepala dinas daerahkabupaten kota. bab jenis pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi terdirialokasi pupuk bersubsidimenyusun dkk sebagai berikut petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas (dua) hektar setiap musim tanam petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada pati dan atau petani (petambak) yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas (satu) hektar setiap musim tanam pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dilarang diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan atau perusahaan perikanan budi daya. alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dan sebaran bulanan,lokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menterdan diketahui kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan kabupaten. untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudpelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai berikut relokasi antar provinsi, ditetapkan oleh direktur jenderal relokasi antar kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan oleh kepala dinas provinsisatu wilayah kabupaten kota ditetapkan oleh kepala dinas daerah kabupaten kota kepala dinas daerah provinsidaerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada hurufpenyaluran pupuk bersubsidi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan kartu tani. penerapan penyaluran pupuk bersubsidi dengan kartu tani sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada wilayah kabupaten kota tertentu sebagai uji coba. ketentuan mengenai pelaksanaan kartu tani pada dilakukan pada wilayah tertentu sebagai uji coba sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderalarga eceran tertinggi het) (2drp. per kg: .d. pupuk npk rp. per kg, pupuk npk formula khusus rp. per pupuk organik granul rp. perk. pupuk organik cair rp. per liter hetpengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut pupuk urea kg: pupuk sp kg: pupuk kg, pupuk npk kg, pupuk organik kg. kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganvii pembinaan, pengawasan dan pelaporan untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, kepala dinas daerah provinsi, dan kepala dinas daerah kabupaten kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dankaret atibarito dalam pat mora jul au) fi gor iiliyanyas. diundangkan marabahaya pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten.barito kuala, ada kas area jadi noor tita'daerah kabupaten barito kuala tahun nomor o010 else sisi ra, et sisi |ales sal mit. cl) aja was bea apn kerana an) pest npl s4? han ss5 a2e s|sis sia hlmn leh sasis imam (am) isis sisi sisilia pe, view sis te) z|z| sisi al s2 s|sis ololelo ole elles els ie) iistitim ololelolelotle ny. sss "lolalsisisis gl5xxs abg ke) saga ololeleleleo fan s|jojo mek. man sial issue|j pa. kar gam tiba tip abang wagon disisipi|isis| sake ( ) het mena ra! sini abu dom pos lo|o ena isisisis al|l fa) i8|(sis|s s|s|s sls|s| si2| isis ala rel|o1c0 skala s|s oleh lele s|isis|s ami ann yaa ke.) kes lal ko. ololole lolo ii8si sini (an) ta! ye) ololotle oleo sleeve ol|ele he.) oo yan alulala alla isle sis iigioix isis |3isis slim ssc l|rio0 s# isleislelelsi ole 21o jae sia ke) olelelelelelelelelelelel:lele stal bnr href del dare dpr ncd dar dcd doc dag mac dia fiolulololaiai aids alain jm. olmlaisialaielolelalsis| jalal ala jalal awal la lan krl (en ini kau btn kan, fan bar wih rana luas peta an) meja spn aia ye ena do. men teaser ara mahar kap lan dog haa) alujalmitimim kar pisirisisisisisisisisisisisisi ifa pr) a32 mn) ol: lololololololololololololo jojo joo soo sjo (elelelehejalsisisisikisis ala oa. sasis siwnielsir lain iris olulelmix alis k3) |s lalu oi islam sisi sisiojo| sisi osisisizl.inisiasi s|s| isi sis|s|s ela kan slam melalui si2sis similis g| slsisisis|e|5i9|s| 5ls sisi2s|.s|s| s)sis|a| sisicieisi sisisisis ssi sisi dian aia olelelcle iclololole sisisgesisisisisisisisisis njan mela loo sl pai biaisisirisisi ske ala kur olololo olo lolo ala gea kec gac kar model ole kos leo ririn ala ini fan isle|sistem|sisisiele|e|sislelsis| lokal loo jeon join join ino nola ina ojo aa) lp) saka ololololole olelelel sh: ejejejejele sis| sjs snp ie) off la aom lai iolsulm alabama pps pee disiolololelie mo. sisieisisisisis similis daa sisi ideals galaksi leaf kori damai kan misa h | pen ban ololololololo bag kelana ari similis sisisisisisiesisis| iss isisisisi sisisisislsls aas say sisilia aalaale kalah raja kd pan lee aa, loleicicloielcle iciciclelcolole lelejejejejejelelelejejolelele dag tok ami panen k3) nin sikisisisisinisioisisifirif isis tu) (rr olo olo similis sisisisis sisi mie too irma sim alla bill siloam mlm loo lol olclelololelele lolos ajelejolsje|slelejelels metalerlala simas ole lolciololelolclo'olololelolo ojejsle| siege|slelejejeje siege mis poin ojojosiojais islelsim visible olololo olololololo sisissisisie sisi similis disisipi yan saat aro nol alh clelololelalaluina sisi imo ala did solo1 isi o10151d 1solo ooo ojo ojo raja ali tja|ojo long bung kes ro) ben a.a aim nolotololo ololololo ololololo sjesisisisisisisje|s|sisisisisisisis srisicisisis iis iis isicdisis isisisisisisis sialsisininjenjelsisimielelaioim| yeririsis siaisisisisisi sle| si.loss ig similis is| ss2esei3sisi sis inisiasi sis is|s| e)sis bisgeessasisis sisisisisis disisi i2i ss8isidiss sig kinieislleojeelalnjesjafalaf lelo' alie al: lolos lelslela|' isis san aas lag si dp, 28y pki, mua bta tka (ar) tebe senam seisi isis| sz. ispi sis alm a.a pn. sisi lolo lol olo si9 rl ole): lolo dim ca'loi olioloioololololo sol bone done disc dane dor doc din dan jus jus sel telah isjejalsisisi isis ala te: |o sa) o| inisiasi8i sie|2sisi divisi &)z|sisi| s|s) s|s lateral ses seisi disisi six s |a|z sis isis isi inline eei salslajalal aja ata aaa ina sis sep we, sia tue kebal asa kan ana ben des tae roe ltp naa fa) na: aa. (un (un) nm ef: ole| pole miris arx ear bet isis dim ( ) s| sici (2si sosial sisi scale|ets bje sel cisisisisisieisi si3i3i sigsigziz s |2i8ig s3is si8 aaa apa oleo lololololololieio pan dee dane base dora base honey banci baret hard di0od leo oia olah ialah slolxla| ale diss didno (ang lam) kan dane bone bone bone one bani barca ban odo diana al alolaisrial kol olololololelo ello bone solo bisnis mini lu lala loo ah, ololoic leleolco ole roiclr sy. s|slejejejejejejelelejeje n lola dip sas mina bau olok lolo olo aia sle| lele sis sis ema set luster als awal i la apsis lena la) (ari ja) skb lele olo ole suu sis s|s olx panik ira leg olx sman ian mal (memang, lelelclioiclololo|o|e leieloie si5 see saja janet bari aci inci bari aci cisisjoisisisix sigisidisisi sisi soo ojaujalaltn ololelololelelololelejolo pinisi sia skie isi isis kan ( ) oloiole ( ) sioloiciclc sisslisiojelslelsieisisisis mlm stel laa arifin peer ken end ka) olololelolololololoiololololo sielelelsislelelelelejslelele aislalsia lola #lala asi asin ojolelo olololololoio were kane ben dane banci joon simi jalal aan lala olo olo sis air tin bni toloioloiojojolololololololoioiojoig kan end kant kane sad kang kane diet mine kane dae kane ban c ) aje jen jan lia kla series isi fiolriclokoalm tino imnlolsia almjololm sl. sisi s2| siglo si2ic losisisis sis|o| isi sisi ut) sig s|2i2is| els tis s| | is ) s )p |s| |mgicc si0| s|i82i8| s|s| iis sae slaosjalxjola|(si aaa kasi a.a pen 3rs$a, yss gbu lag can! mea an: holi pa, jae nisn bere lan snn pal: kal lang na: im) t.| ec) era le| sim asledaaaseg alas sic dip erat sasis psikis sisisisisisi3 ffe siecle salsa ilelolefefofafalajajsjajeln) ololololololo sis sislelsisisis kai kar dini had ala olololololo sse|sisisjele|sje|s aja is) jebol isjesjalsisle ololslololeole olo pam sisisisisjs|similis ss. lan, ejsisisisilels yel lolo bolo at, sisisisisjsjsjsis rio aii aiafmnjols (aj pan ara 2is| disisipi jet ng, mangan dang png nan 8s8 seasia| lek hantam benda ols!|' lololelel: da5 sis| isjelsis| ole lala alma similis ata) tel lala olo olelelelele ole jojo jago sls s5w pas sinis isis ef: ole el: lele inanis ole delle lo|ololololo ole sisisjejejejelelelelels slolslol isiillua sig olololo clio olo sisi|s|sisisisisisisis sis moms iii loo sis ol. han te) col olelelo ole| plebeja lari bad nipis oololololololololoiolo et) sisisisisisisisisisisis sisi se| isisielalsisoisjakslesi jalalalai ola also nia siainiain a.a tu" |g o| | ani lalcisisis #isi2| gja algiris sas sea)elev3 is| nu) tart sio cs|si sis oli z z hileefof jofolalalnjasjajan |#p) nga kar) batang faa jua pen sen pan s$s$ sen besi ses sun tana la, saul (sa) olo ele| nie pan |'|' kt) nx. 3is mis fis xle| sigi isis. key) si.isis #aelealalel isi here se|sisizisis singoli ein len) lap mel koo) aaa (enlelshafelsncana pembangunanbarito kuala akan berakhir pada bulan november maka perlu menyusun rencana pembangunan menengah daerah kabupaten barito kualrtrw) kabupaten barito kualabadan badncana pembangunan daerahbarito kuarito kualpiappeda)bada tanggal maret aap bok bari ala rat koormiliy nrb diundangkan marabahaya pada tanggal maret asep bpirbis daerah kabupaten'barito kuala, dab ad. ahli bali zulkipklyadi noor beritadaerah kabupaten barito kuala.kabupaten way kananputusdaerah adalah daerpenyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. badan perencana pembangunan daerah selanjutnya disingkat bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah. bab rencana kerja pemerintah daerahcc. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahun: kebijakan penanganan pandemik covid daerah. penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rkd kabupaten way kanan tahun berpedoman: arah kebijakan dan sasaran pokok ipjp kabupaten way kanan tahun rpm provinsi lampung dan program prioritas nasional dalam rkp: evaluasi capaian kinerja rpm periode sebelumnya dan renstra perangkat daerah sebelumnya,sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar penyusunan kua, pas, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten way kanan. tobmanakinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bab vii penutup rkd sebagaimana dimaksud pada (l)utup . 21r aslinya kepala baganhukum, tas, mama alone memadtake tea yaris supriyanto s.h., m.h. penata! wi d) nip"# |
pep kn) aan ser innupati batang, menimbang za. bahwa dengan adanya usulan perubahan standarisasi indeks harga barang skpd, dan untuk menyesuaikan standarisasi indeks harga sesuai harga pasar tahun perlu dilakukan penyempurnaan standarisasi hargaraji beberapa ketentuan padaiubah sebagai berikut ketentuan substansi tetap dan lampiran diubah, sehingga rumusan lampiranmenjadiesiensi dan akuntabilitaatang. ditetapkan batang padaeji kai. daftar harga satuan upah tenaga pekerjaan umum perubahan wol man satuan usulan upah tenaga mandor .h.perang kepala tukang batu,kayu,besi,cat orang tukang (batu,kayu,besi.cat) .perang pekerjaladen (batu, kayu.besi,cat) orang . kepala tukanggali (orang tukanggali tanah .|. perang |bahanbakubangunan genteng situ. keramik dinding polos 20x25 pb. . keramik30x30 dos keramik dd kuas rol inn . leh kuas4 . melamin . moro . semen pe) . isak talang pan gender tanam inn set tower air ltr bupati batang ttd yoyo rio sudiro keji la. in. standarisasi honorarium (perubahan) pekerjaan kegiatan m4. honorarium tim harmonisasi perda dan raperbup i pembina |kegiatan pengarah kegiatan ketua kegiatan i sekretaris "ti kegiatan anggota nan kegiatan j2. honorarium tim asistensi pembahasan perda dprd i ketua kegiatan sekretaris kegiatan anggota . kegiatan honorarium tim harmonisasi rancangan keputusan ketua kegiatan wakil ketua kegiatan sekretaris on . kegiatan anggota . kegiatan honorarium tim kajian hukum penasihat kan kegiatan pembina . .oioioi| kegiatan ketua tan . ilikegiatan wakil ketua nan ken kegiatan sekretaris kegiatan nagan titan honorarium add penanggungjawab bulan ketua #bulan sekretaris polutan sekretaris bulan anggota staf teknis verifikator bulan honorarium tim tapi ii. pembina touan penasehat tuan penanggungjawab bulan ketua uan i wakil ketua bulan sekretaris bulan anggota erifikator bulan honorarium penyusun dan penetapan klasifikasi desa ' penanggungjawab kegiatan ketua kegiatan " wakil ketua kegiatan sekretaris kegiatan anggota . kegiatan pai pan aah kai. pap tamparan sean wetan honorarium tim verifikasi pengajuan pertanggungjawaban administrasi bantuan keuangan provinsi ketua om. o.oo01| desa sekretaris desa . verifikator desa honorarium tim penyusun informasi kegiatan pemerintahan orangikeg dan pembangunan penanggungjawab orangikeg pelaksana .orang keg pelaksanaan ' do. orangikeg anggota . orangjkeg honorarium reportase siaranlangsung . penanggungjawab orangikeg ketua pelaksana orangjkeg tim reportase naa .orang keg honorarium tim peningkatan kualitas pelayanan publik tkp) pengarah tkp2 orangkkeg .i ketua tkp2 orang keg .| sekretaris tkp2 . orang keg .| ketua pkp2 . orangikeg anggota pkp2 orang keg fulltime sekretariat staf administrasi .orang keg staf kantor staf rt .i.i| jwangikeg honorarium tenaga ahli bupati wakil bupati bulan honorarium petugas lapangan tenis bulan honorarium penyusunan standarisasi tim pengarah 000p ken ketua . jorangikeg sekretaris orang keg anggota orange ketua . orangikeg sekretaris. orangikeg anggota orang keg bupati batang ttd yoyo rio sudiro |
tr. apa aa,neng imj atimj at,kena lag |
aan aja maen lp. bupati batang provinsi jawa tengahningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pusat kesehatan masyarakatpelayanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten batang,nggunaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten baaletangora ha: memutuskan:babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang bidang kesehatan kabupaten batang. kepala dinas adalah kepala dinas yang membidangi bidang kesehatan kabupaten batangleadalah pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. insentif adalah tambahan penghasilan diluar gaji yang berasal dari jasa layanan yang diterima pejabat pengelola dan pegawaiindeks jabatan (tale, indeks kinerja (performance index) adalah ukuran untukadan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disebut bpjs adalah rakyat biasa. kapital bpjsperaturan bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat. tujuan peraturan bupati ini sebagai pedoman puskesmas dalam pengelolaan pemanfaatan pendapatan dan jasa pelayanan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi anggaran blue, pemanfaatan pendapatan blue, jasa pelayanan blue, dan pembinaan dan pengawasan blue. bab anggaran blue bagian kesatu pendapatan blue pendapatan blue bersumber dari: jasa pe: dan lain lain pendapatan blue yang sah, pendapatan blue yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. tale, pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa hibah tidak terikat, dan hibah terikat. hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perorangan, dan institusi. pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pendapatan perorangan, dan pendapatan institusi kapital dan non kapital). pendapatandari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa bantuan operasional kesehatabiaya blue biaya blue terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional yang dituangkan dalam rba. biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri atasliputi biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas: biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, opa biaya barang dansa, biaya pelayanan lain lain. biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas: biaya pegawai: biaya administrasi kantor: cc. biaya pemeliharaan, biaya barang dansa: biaya promosi: biaya umum dan administrasi lain lain. biaya non operasional sebagaimana dimaksud terdiri atasbagian ketiga belanja blue belanja blue terdiri atas belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. belanja blue sebagaimana dimaksud pada bersumber dari sebagian pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan. belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam masuk dalam jenis belanja barang dan jasa. belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari pendapatan blue berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya paling sedikit 10y6 (sepuluh keseratus). belanja modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. belanja modal fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada antara laino belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari pendapatan blue terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional. bab pemanfaatan pendapatan blue pemanfaatan pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan. besaran alokasi belanja pemanfaatan pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: paling banyak (empat puluh empat keseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan, dan paling sedikit (lima puluh enam keseratus) dialokasikan untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa lainnya. bab jasa pelayanan blue bagian kesatu azas dan filosofi aziz jasa pelayanan meliputi, diukur dengan memperhatikan puskesmas lainnya, dan kepatutan, diukur dengan kemampuan pembiayaan puskesmas. filosofi jasa pelayanan meliputi meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien,bagian kedua jasa pelayanan (l) jasa pelayanan. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: pejabat pengelola blue, dan pegawai blue. tale, jasa pelayanan yang diperlukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan pendapatan blue puskesmas. bagian ketiga sumber dana dan alokasi sumber dana jasa pelayanan yang diberikan sebagai imbalan kerja sebagaimana dimaksud dalam berasal dari pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat distribusi jasa pelayanan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebagai insentif jasa pelayanan. insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas insentif jasa pelayanan langsung,huruf diberikan kepada pegawai blue yang melaksanakan pelayanan langsung puskesmas. insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada pegawai blue puskesmas berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja pegawai blue puskesmas. indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas gaji pokok, masa kerja dan beban pajak pegawai (basic index), pendidikan, pelatihan dan perilaku pegawai (competence index), resiko kerja (risk index), tingkat pesawat da dan kepatuhan jam kerja (discipline index). perhitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bupati melimpahkan penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas. bagian kelima tim insentif jasa pelayanan dalam hal penyusunan insentif jasa pelayanan puskesmas, pimpinan blue menetapkan dan menugaskan tim insentif jasa pelayanan masing masing puskesmas. tim insentif jasa pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud pada bertugas dan bertanggung jawab terhadap proporsi insentif jasa pelayanan puskesmas. bab vil aa. nat pembinaan dan pengawasan blue rajadilakukan oleh dinas yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan. bagian kedua pengawasan pengawasan puskesmas dilakukan oleh inspektorat kabupaten batang. pengawasan operasional teknis dilakukan oleh sistem pengawasan intern. bab viii ketentuan penutup ketentuan jasa pelayanan besaran alokasi belanja pemanfaatan pendapatan blueway kanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati way kanan, menimbang bahwa sehubutelah dibentuk dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten way ka, kawasan permukiman dan pertan. hisumahan, kawasan permukiman dan pertanahanperumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten way kanan. kepala dinas adalah kepala dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten way kanan unit adalah unit kerja yang tergambar dalam struktur organisasi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten way kanan. kelompokrumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten way kanan. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsdibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pertanahan. untuevaluasi dan pelaporadministrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pertanahrumahan, bidang kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, bidang pertanahan, unit pelaksana teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsional. sekretariatperumahan, kawasan permukiman, dan pertanahrumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pertanahan serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah daerah, cc.di, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.dilingkungan dinas yang meliputi meng, penetapan rumusan kebijakan pengelola admin, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas, i.penetapan. penetapan rumusan kebijakan mengkoordinasikan publikasi pelaksanaan tugas dinas::.melaksanakan.: il.p.menyusunuu..:k.merencanakan.iloo., ss.w.melaksanakan. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atassebagai berikut: perumusan kebijakan bidang penyelenggaran perumahan, pelaksanaan administrasi bidang penyelenggaran perumahan, pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan perumahan, pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, pelaksanaan kebijakan bidang pemantauan dan evaluasingaturan penanggulangan rumah akibat bencana dan relokasi akibat program pemerintah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaran perumahan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf. ia paragraf bidang kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum bidang kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umumdataan dan perencanaan kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pencegahan dan peningkatan kualitas, pemanfaatan dan pengendalian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum mempunyai fungsi sebagai berikut: penyiapan perumusan kebijakan bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta prasarana, sarana dan utilitas umum, perumusan kebijakan dibidang pengembangan sistem penyediaan airkebijakan dibidang prasarana, sarana dan utilitas umumf.pelaksanaan.perundang undangan, pelaksanaan pencegahannyusunan standar dan pedoman bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pelaksanaan bantuan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, pemantauan dan evaluasi bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf bidang pertanahan bidang pertanahangaturan dan penataan pertanahan, pengendalian dan pemberdayaan, serta sengketa, konflik dan perkara. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pertanahan, b.pemberian. kotabidang pertanahan,sama dengan instansi terkait, pelaksanaan. paragraunit pelaksana teknis daerah ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah way kanan sesuai dengan tugas masing masing. setiap. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahhuruf dan hurufmbina iw a) nip. www wanna ane nar:e: ds il8 ide tae ela te: bar bb t335 sere selesai an: 28x ck. kai aya mn |
aao lag. remaspimpinan dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut pimpinan dprd adalah pimpinan dprd kabupaten bat0, ppp, cons, bupati, wakil bupatikepada. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas,rel pataataredrelokasi bantuan provinsi tahun khususnya terkait dengan revisi kegiatan dan dengan adanya penyesuaian kegiatan yang bersumber dana dari dana alokasi khusus bidang pendidikebi peraturan daerah kabupaten batang nomor tahun tentang urusan:red(www jumlah belanja langsung setelah perubahan rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. oke redberdiundangkan batang pada tanggal julbeen pemerintah kabupaten batang#t "aerryeor dan pemenmtsnan desa belanja tidak terduga belanja langsung belanja pegawai pala belanja barang dan jasa pets. printed simba jumlah rp) bertambah (berkurang) nomor urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) ass mmm belanja modal surplus (defisit) opo| 0po| t0eof jun mmm bupati batang, ttd . yoyo rio sudiro akan ringkasan rancangan perubahan apbd hala baja pria ted sin peek tak say im)mes ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan kanan) tahun anggaran han jumlah bertambah (berkurang nomor rp) dasar hukum r .:. . .# . . m esa pendapatan pendapatan asli daerah 0ool pendapatan pajak daerah opo) pajak hotel oo)o,ool .l board videotron megaton ,00f perda tahun reklame kain perda tahun reklame selebaran perda tahun iup reklame berjalan perda tahun far tan ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan halanjasts tata printed single kobe jumlah rp) bertambah (berkurang) doo io. hoo3 boa ( ,., .mma0o| bupati batang, ttd yoyo rio sudiro aula than prita sinta fak tin lampiran tiirar pemerintah kabupaten batang mai penjabaran perubahan apbd aan sean"jumlah rp) bertambah (berkurang) sebelum perubahan setelah perubahan rp) fdg#$, nharnotteenr .ga lola sis dea peka a.l printed simple nomor rp) dasar hukum lo. ho3o0eo| badan usaha milik daerah bumi) penyertaan modal pada bumi pembayaran pokok utang o00| pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank m.a. men bank bpd pembiayaan netto bupati batang, ttd yoyo rio sudiro aah pa: tea ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan halaman ten baja pande prioritas solid teh |
nang tea maan teror: rem zara bupati batang provinsi jawa tengah nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan kabupaten batang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang:bahwa pendidikan karakter pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agaryang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa, harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasionalang tea maan perakate) tea maan ona.ll dialdalah upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami dan mengembangkan nilai nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiade) nakd, smp, sma, smk, atau tkb tujuan, fungsi dan ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter bagian kesatu tujuan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan karakter daerah,ik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran,didikan karakter daerah, berfungsi:kwa kepada tuhan yang maha esa melalui proses pembelajaran sekolah, nate) nan ona,, dan dalam pergaulan dunia. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan meliputi: pengembangan nilai nilai pembentukan karakter, strategiruang lingkup pelaksana penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan pendidikan karakter sejak usia dini, meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak kanak maupun satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal,, penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruanbab iii nilai nilai pembentukan karakter penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dibentuk dari nilai nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional daerah. nilai nilai pembentukan karakter yang harus dikembangkan pada satuan pendidikan, nilai nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia,ate) bia dialjawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, ingin tahu,, nilai karakter bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perwujudan sikap ,,,,,,tas dan kritis untuk menghasilkan hasil baru dari apa yang telah dimiliki,,nate) tea maan ona lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar,, patuh pada peraturan peraturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain,,,,,cc.,,, okaproses pembentukan nilai nilai karakter didasarkan pada totalitas psikologis peserta didik yang mencakup seluruh potensi peserta didik sebagai individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. potensi peserta didik sebagai individu manusia sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang terintegrasi secara langsung dalam proses pembelajaran satuan pendidikan, keteladanan serta pembiasaan pola hidup yang baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai nilai karakter berlangsung sepanjang saling terkait dan saling melengkapimencakup: olah pikir, meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan reflektif. olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik. olah rasa dan karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk nasional, dinamis, kerja keras dan beretnis kerja. olah raga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigihhuruf huruf huruf dan huruf harus dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan: pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian warga sekolah pada satuan pendidikanke, kegiatan sekolahora satuan pendidikan wajib memasukkan nilai nilai pembentukan pendidikan karakter dalam kurikulum, silabus dan atau rencana pembelajaran maupunjawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri: berkelanjutan, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar, dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf mengandung makna bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan kurikuler yang telah ditetapkan dalam standar isi. prinsip nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung maksud bahwa nilai nilai karakter tidak semata mata diajarkan secara konsep, tetapi internalisasi langsung melalui proses pembelajaran. prinsip dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik dengan penuh aktif dan guru membimbing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan. bagian ketiga strategi pengembangan pendidikan karakter paragraf strategi pengembangan pendidikan karakter oleh pemerintah daerahoka,paragraf,sertapada satuan pendidikanokaragupelaksanaan kegiatan kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai nilai religius dalam penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan melalui: pembiasaan membaca dan atau melafalkan gurun atau surat surat pendek quran setiap pagi pada hari sekolah selama (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai, serta dilakukan secara rutin, berulang ulang dan berkelanjutan agar dapat diresapi, disimak dan dihafalkan oleh peserta didik maupun pendidik yang beragama islam. pembiasaan melaksanakan sholat dhuha dan atau sholat diukur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama islam. terhadap pembiasaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama selain islam dapat melaksanakan kegiatan kegiatan pembiasaan religius seperti doa pagi atau menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing masing. pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah. nan. oak, dilakukan dengan: menanamkan nilai nilai pembentuk karakter dalam,, serta, nate) tea maan dina, menggunakan bahasa indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran, menggunakan bahasa jawa promo inggil setiap hari kamis, bersikap santun dan berkata krama dengan mengedepankan nilai nilai tata krama budaya jaw,, melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur, melaksanakan kegiatan kegiatan pembinaan kejuangan, patriotismemelaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti,, : melaksanakan pembinaola hidup bersih dan sehat. lay paras implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, khusus dilakukan oleh siswa dengan: melaksanakan piket kebersihan kelas setiap hari sekolah: menggunakan bahan bahan, perlengkapan sekolah, atau alat peraga pembelajaran yang berasal dari sampah plastik dan atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai yang dapat diolah dengan kreativitas sendiri menjadi barang yang bermanfaat, seperti tas sekolah, tempat pensil, pot bunga, hiasan dinding dan sebagainya. dalam hal memanfaatkan sampah plastik dan atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai menjadi produk tertentu yang dapat digunakan oleh siswa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan guru kelas dan atau guru mata pelajaran keterampilan atau wali kelasparagraf alokasi waktu pembelajaranmemerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhanpemutaran lagu lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai pukul s.d dan setelah jam belajar selesai: pembiasaan membaca dan atau melafalkan quran atau surat surat pendek quran dilaksanakan (lima belas) menit setelah upacara:melalui kegiatan jumat bersih dilaksanakan setiap hari jumat dimulai pukul sampai dengan pukul bagi peserta didik yang melakukan piket harian, maka dilakukan (dua puluh menit) sebelum pukul untuk piket pagi serta (dua puluh menit) setelah jam sekolah berakhir: pembiasaan melaksanakan sholat dh: pembiasaan melaksanakan sholat diukur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama islam, dilaksanakan saat jam istirahat kedua selama (tiga puluh) menit. ora paragraf jadwal pembelajaran sekolah: masuk sekolah pukul wib, yang ditetapkan pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah. guru dan kepala sekolah wajib melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan . diatur oleh pemerintah daerah. tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada meliputi: kelengkapan administrasi pembelajaran, menyiapkan silabis dan rencana pembelajaran, mengoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai, menulis dan melakukan penelitian, kelengkapan administrasi kepegawaian, karier dan sejenisnya,(l) dilaksanakan oleh dinas. ora enabupati dan menyusun laporan kepada bupati yang sewaktu waktu diminta oleh bupati. bab viii sanksi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan makaore) mami ang enak apabila se, |
ora)opin dakora) mae dakora) mahakam dakn.men apa mp3:pen takar ops pan pisan bupati batang provinsi jawa tengah eat saat. indonesia nomor.e tae memutuskan: bira. standarisasi biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati dan wakil bupati batbiaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pedoman dan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya perjalanan dinas bupati dan wakil bupati batang. pada saat mulai berlakunya peraturan bupati initaa bea ing sanastandarisasi biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati dan wakil bupati batang jenis kegiatan uraian kegiatan harian transport penginapan keterangan biaya rp.) rp.) rp) rp) luar pulau jawa biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi yang melakukan perjalanan uang harian, biaya transpor,biaya penginapan, uang panas dalam negeri bagi bali, ntb dan ntt representasi, sewa kendaraan dalam kota dan atau biaya bupati dan wakil bupati sumatera menjemput atau mengantar jenazah. batang kalimantan sulawesi dan maluku uang harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan papua perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai nan dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah r ii. dalam pulau jawa nan meliputi uang makan,uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara lumpur. jawa timur jawa tengah dan diy uang transpor lokal yang dimaksud pada komponen nana uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan iii. untuk perjalanan kurang dari tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan. perjalanan dinas luar daerah kurang dari |. transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk perjalanan pulang pergi dalam sehari pembayaran retribusi parkir,dan pungutan lain sehingga lebihdari jam tetap diberikan meskipun menggunakan end. dinas. bupati wimesamusat 0mo| bean was yang keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar perjalanan pulang pergi dalam sehari rp. dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih kurang dari jam dari jam dapat diberikan uang representatif sebesar ca. bupati rp. , , dibayarkan sesuai uang harian wak bola :f350. biaya transport dipertanggungjawabkankan secara riil cost, dari diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan senar uang biaya biaya jumlah jenis kegiatan uraian kegiatan harian transport penginapan biaya rp.) keterangan rp.) rp) rp) wilayah kecamatan s d jarak anto sampai tempat tujuan (keberangkatan kepulangan biaya perjalanan ppi wakil bupati termasuk biaya terminal bus stasiun ka bandara wilayah kecamatan jarak termasuk biaya retribusi masuk terminal stasiun ka wakil bupati at termasuk bbm karcis tol, dll.c. apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket per org. nan wilayah kecamatan jarak apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan bupati nota pembelian bbm dan nota pembayaran jalan tol. wakil bupati |. east daerah terpencil pesawat udara bisnis kapal laut : vip kelas shows "| a0o000| kereta mpi bus boer perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya bbm liter utk da untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, ann peserta dapat diberikan uang harian uh) sebesar il. sewa kendaraan dalam kota untuk acara pokok kedinasan ih2. biaya penginapan dibayarkan riil cost. jika tidak nan menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan h dari tarif hotel kota tempat tujuan dan dibayarkan sena a bagan uang biaya biaya jumlah jenis kegiatan uraian kegiatan harian transport penginapan keterangan biaya rp ) rp.) rp) rp) fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan hotel berbintang lima ( """) atau bintang empat ( "") satu orang per kamar perjalanan dinas dim daerah kurang dari lebih jam menggunakan lumpur. untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan direalisasikan berdasarkan kepatutan dan pen kewajaran. untuk perjalanan dinas luar negeri, menggunakan pen standar pusat peraturan menteri keuangan pmk. pmk. tanggal bupati batang, ttd yoyo rio sudiro pai img pena ia, kanakan |
han kementerian keuangan. balai diklat keuanguangan, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihiubah, sebagai berikudiklat menyelenggarakan fungsi: penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara, cc. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negaradiklatdiklat: pengembangan sdm balai diklat: pengelolaan implementasi teknologi informasi dan komunikasi, dan pelaksanaan administrasi balai diklat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: balai diklat terdiri atas: subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, seksi penyelenggaraan, seksi evaluasi dan informasimbangan sdm, penyusunan laporan keuangan, sertabalai diklat. seksi penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan, penyelenggaraan serta pelaporan pendidikan dan pelatihan keuangan negara, dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar. seksi evaluasi dan informasi mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan data dan informasi, sosialisasi program kerja balai diklat kepada para pemangku kepentingan wilayah kerjanya, evaluasi dan pengelolaan kinerja, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta analisis umpan balik atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negarpejabatbalai diklat.he aca tt, set aux zrszul still53 ark eas yua r3 2hops miliki oleh sangar i3| nya |
rela kementerian keuangan. bea masuk. impor barang. tujuan ekspor. pengembal,ngembalian adalah pengembalian bea masuk, yang telah dibayarngembalian. nomor induk perusahaan pengembalian yang selanjutnya disebupada barang lainketentuan diubahdihapus. dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan dan diubah, antara dan disisipkan satu yaitu (3a), dan ditambahkan satu yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut:cc.miliki nomor identitas kepabeanan nik): dan memiliki rencana hasil produksi dan bahan baku serta daftar badan usaha penerima subkontrak berikut keterangan tempat penimbunan dan tempat melakukan proses produksi(3ngembalian harusdan akan diajukan permohonan pengembalian,ngembalingembali dilakukan kepada kepala kantor wilayah atau kpuzketentuanngembalitambahkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut:ubahperubahan konversi sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada kepala kantor wilayah atau kpu paling lama sebelum perusahaan melakukan ekspor. ketentuan dan diubah, antara dan disisipkan satu yaitu (2a), dan dihapus,,n ataudari bahan baku yang terkandung dalam hasil produksi yang telah diekspor. (2a) pengembaliberikan sebesarrkandung dalam hasil produksi yang diekspor yang dihitung secara proporsional: ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan: dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor, dengan memperhatikan masa produksi perusahaan:: jangka waktu ekspor sebagaimana dimaksud pada angka dan angkcc. bea masuk: telah menyerahkan konversi sebagaimana dimaksud dalam dan atau tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor dalam hal perusahaan tidak wajib menyerahkan lpe. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:okumen impor yang telah mendapat persetujuan keluar oleh pejabat bea dan cukai dan : dokumen ekspor berupa dokumen pemberitahuan pabean ekspor danketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, melakukan penelitian terhadap: kelengkapdan cc.permohonan sebagaimana dimaksudngembalingembalian. ztidak melunasi utang bea masuk, cukai,: engan bukti permulaan yang cukup: tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau tidak(la)etentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ngembalian sebagaimana dimaksud dalam telah melunasi seluruh utang bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda,: tidak terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai, telah berakhir masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam (la): dan atau telahan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:cc.erbukti melakukan tindak pidana kepabeanan berdasarkan putusan pengadilan:berubah status menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha kawasan berikat:: j . tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh kiper pengembalianketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan yang telah menerima fasilitas pengembalian, dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk kawasan berikat, sepanjang lokasinya berbeda.antara dan ditambahada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:ngembalingembalian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf kiper pengembalian dibekukan.bendahara umum. anggaran. penetapan alokasi. penelaahan. perencdalam rangka penyempurnaan pengaturan mengenai perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negar,,,dp bun. alokasi dana pengeluaran bendahara umum negara,utang sebagai:yang dikelola oleh pengelola barang belanja pensiun, jaminan sosial,. direktorat jenderal perimbangan keuangan sebagai ppa bun pengelolaan transfer daerah bagian anggaran dan dan atau pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, menyampaikan usulan indikasi kebutuhan dana bun kepada direktorat jenderal anggaran, cc.memberikan bimbingan teknisj .il. dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran bun untuk menetapkan kpa bun,ppa bun pengelolaan hibahterdiri atas: kpa bun sebagai pelaksana kegiatan yaitu kpa bun yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari bun, danrencanaan anggaran bun, kpa bun sebagaimana dimaksud padacc.dan. dalam pelaksanaan anggaran bun, kpa bun sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangapengajuan usul.anuariusulanpbn antara pemerintah dengan dprminggu teranggaran masing masing bun kepada ppa bun. ppa bun menyusun rincian pagu anggarasesuai dengan pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bun serta tata cara penyusunan rka bun dengan dilengkapi dokumen pendukung. pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasisertasebagaimana dimaksud dalam untuk pengelolaan transfer daerah bagian anggaran rdp bun pengelolaan transfer daerah. rdp bun pengelolaan transfer daerahbagian anggaran yang bertanggung jawab atas bun yang dikelolanya. untuk pengelolaan transaksi khusus bagian anggaranserta rdp bun sebagaimana dimaksud dalam bagian keempatc.g direktur jenderal anggaran paling lambat minggu pertama bulan agustus. hasil penelaahan yang disampaikan kepada menteri keuangan c.g direktur jenderal anggaran sebagaimana dimaksud padakesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan undang undang mengenai apbn antara pemerintah dengan dpr, menteri keuangan menetapkan alokasi anggaran bun paling lambat minggu terakhir bulan oktoberpada beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padakeputusan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat. untuk pengelolaan transfer daerah bagian anggaran dhp rdp bun pengelolaan transfer daerah bagian anggaralain dana alokasi umumipa bun.bagaimana dimaksud dalam menjadi dasar penyusunan dan pengesahan dipa bun pengelolaan transfer daerah bagian anggaran tata cara penyusunan dan pengesahan dipa bugesahan dipa. bab ketentuan lain lainpenetapan alokasi anggaran bun tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penerbitan surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran atau penerbitan dipa bun. penetapan alokasi anggaran bun tertentu yang dilakukan melalui penerbitan dipa bun sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari pengelolaan belanja lainnya bagian anggaranbagian anggaran yang disampaikan oleh k l dan atau satuan kerja bagian anggaraketentuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi anggaran bun tertentu pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud padabab vii ketentuan peralihan kpa bun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku. bab viii ketentuan penutupyusunan rencana kerja dan anggaran sertaii. data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu, antara lain peraturan perundangan, arahan presiden yang mendasari adanya kegiatan keluaran (output), atau dokumen sejenis lainnya.,, yang disusun oleh kpa bun. penyusunan rka bunrev, dan ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku, kelengkapan dokumen pendukung rka bun antara lain dasar hukum penganggaran, tor, rab, spamlangkah langkah teknis revi rka bun oleh api k l selengkapnya tertuang dalam lampiran iii,,dalam hal rdp bun telah sesuai dengan,rumusan nomenklatur program yang digunakan untuk masing masing bun adalah (satu) program sesuai nomenklatur masing masing ppa bun., menteri pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan dana dari. dalam hal usulan menteri pimpinan lembaga dapat dipertimbangkan untuk didanai dari. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan permintaan dana darianne, keuangan) fungsi ann nana aan berisikan fungsi fungsi yang dijalankan kementerian rincian sasaran strategis kode sasaran strategis angka dasar inisiatif alokasi anggaran baru (ribuan rupiah) ii. program eselon hasilandikator kinerja utama program angka dasar! inisiatif baru sasaran strategis . berisikan uraian sasaran strategis sesuai renstra km) pny jumlah angka dasar jumlah inisiatif baru program. berisikan uraian nama program) eselon kenenennenanae berisikan uraian nama unit) hasil kemenaaanaaaan berisikan uraian hasil) indikator kinerja utama program angka dasar inisiatif baru db. sasaran strategis . berisikan uraian sasaran strategis sesuai renstra km) .oob ooh jumlah angka dasar jumlah inisiatif baru program. berisikan uraian nama program) eselon kemenaeaanamame berisikan uraian nama unit) hasil were berisikan uraian hasil) indikator kinerja utama program seennnanan berisikan iku program) smnmmmamesadst angka dasar inisiatif baru jo. maa eml total inisiatif baru alokasi anggaran fungsi 20xx 20xx 20xx1 20xx42 20xx43 jrunosit.( bersikanuraian fungsi sssoses sssoses sssoses so0ses .co0 program . berisikan nama program yang mendukung fungsi junodi2. bensikanuraiankungsi2) sssoseo sssoses akses.ooe sssoseo s.s00.e1 program. berisikan nama program yang mendukung fungsi dst ola oo tc ct b alokasi anggaran prioritas nasional 20xx 20xx 20xx 20xx42 20xx43 prioritas nasional . berikan prioritas nasional1) | sssesee sss.ses sssoses as00.ses .co0 prioritas nasional portal nasional2. berikan prioritas nasional2) | as00se0 soso.o0 sesosok0 aso0se0 s.9s0.co0 program. berisikan nama program yang mendukung prioritas nasional ola o tbgevumrupum 20xx 20xx 20xx1 20xx42 20xx4pnb pembiayaanyi nama direktur jenderalx bagian anggaran meneenneennme berisikan nomenklatur bun beserta kodenya) unit organisasi kemeaneeme berisikan kode dan nama unit pembantu pengguna anggaran bun) misi unit organisasi mna berisikan uraian misi unit pembantu pengguna anggaran bun) sasaran strategis memanen berisikan uraian sasaran strategis yang didukung) program keenam berisikan uraian nama program beserta kodenya) hasil kenamaan berisikan uraian hasil) indikator kinerja utama program ennettereasa berisikan iku program unit pembantu pengguna anggaran nnanenennememmaa bun)(ribuan rupiah) il. output (vol sat) indikator kinerja kegiatan angka dasar! inisiatif baru 20x 20xx 20kaa 20xk42 20xx43 kegiatan. berisikan uraian nama kegiatan) eselon ii satker kenienenanaaen berisikan uraian nama eselon ii) fungsi keemeemeee berisikan uraian fungsi) sub fungsi keninaneenamames berisikan uraian sub fungsi) prioritas nasional keke berisikan uraian prioritas) fokus prioritas kene berisikan uraian fokus prioritas) tan man output1. berisikan uraian jenis output volume satuan out#) (sejati) (sejati) (sejati) (sesat) (essay) output2. berisikan uraian jenis output volume satuan output) sat.) sat.) sat.) sat.) sat.) dst indikator kinerja kegiatan nnnnnvanannnnnananannaa berisikan indikator indikator anderen memesan ost kinerja kegiatan) angka dasar inisiatif baru total total angka dasar total inisiatif baru il. alokasi anggaran fungsi kode fungsi sub fungsi alokasi anggaran (ribuan rupiah) 20xx 20xx 20xx # 20xx42 20xxost . alokasi anggaran prioritas nasional kode prioritas nasional fokus prioritas xx 20xx 20xx# 20xx42 20xx43dea denda biaya program jenis belanja dan sumber danaaa 20xx 20xx 20xx 20xx42 20xx43 kegiatan perpajakan pnb kegiatan perpajakan pnb dst. pnb pemimpin ppa bun . berisikan nomenklatur bun) nama direktur jenderal kepala badan nipx bagian anggaran kemanan berisikan nomenklatur bun beserta kodenya) unit organisasi keneeeaeeee berisikan kode dan nama unit pembantu pengguna anggaran bun) misi unit organisasi keke berisikan uraian misi unit pembantu pengguna anggaran bun) sasaran strategis kenamaan berisikan uraian sasaran strategis yang didukung) program keesaan berisikan uraian nama program beserta kodenya) hasil kennlaneneanae berisikan uraian hasil) indikator kinerja utama program eenettereataaa berisikan iku program unit pembantu pengguna anggaran annanenenaemaa, bun) rincian biaya program kegiatan output alokasi anggaran (ribuan rupiah) kode !l rincian biaya menurut 20xx 20xx kelompok biaya, jenis belanja volume lum anc disia dan sumber dana satuan jumlah satuan dasar baru jumlah kegiatan. berisikan uraian nama: .g99l belanja barang: aog99.999l .9g99l belanja modal: belanja pembayaran kewajiban g9999. .g99l lolos. jumlah biaya program menurut kelompok biaya operasional s.s999. non operasional jenis belanja (hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirinci per jenis! belanja) belanja pegawai: belanja barang: belanja modal: as99. .999l belanja pembayaran kewajiban utmi rm) s999g99l rupiah mumi pendamping rmp) 9999999l pendapatan negara bukan pajak pnb) sg999g99l badan layanan umum blu) s999g99l pinjaman luar negeri pln) 9999g99l hibah luar negeri hln) sg999999l 9g. pinjaman dalam negeri pdn) as99.999l hibah dalam negeri hdn) 9g99.999l'kodeampiran ii bagian rencana kerja anggaran bendahara umum negara rencana kinerja satuan kerja tahun anggaran ppa bun (ro) kennannenaems berisikan nomenklatur ppa bun beserta kodenya) kpa bun bag keeeennaaeaa berisikan nama unit kpa bun beserta kodenya) satuan kerja bondong keke berisikan nama satuan kerja beserta kodenya) propinsi tg) kemmmeeee berisikan propinsi satker berada beserta kodenya) kabupaten kota kerannannaeamamsx00.x program. berisikan uraian nama program) indikator kinerja utama program hasil hasil. berisikan uraian hasil program)kpa bun nama nipx ppa bun book kemana berisikan nomenklatur ppa bun beserta kodenya) kpa bun ta) kem berisikan nama unit kpa bun beserta kodenya) satuan kerja foto0oog kemas berisikan nama satuan kerja beserta kodenya) propinsi bed keanenanaamms berisikan propinsi satker berada beserta kodenya) kabupaten kota tx) kememmeee berisikan lokasi satker berada beserta kodenya) halaman kode program kegiatan output suboutputi komponen volume angka inisiatif jumlah satuan dasar baru tp .xx program. berisikan uraian nama program) .9g99| indikator kinerja utama program x0x kegiatan . berisikan uraian nama keg.) indikator kinerja kegiatan x00.xx output berisikan uraian komponen keg.) sat.( utama pendukung) komponen . (berisikan uraian komponen) ess0g9o| o.0g0.goo| suboutput . (berisikan uraian sub output) asg9g9g| o0g90.go9| n. desta nan x000x kegiatan . berisikan uraian nama keg.) no) pagu rmp pnb kpa bun blu pln hln nama pdn nip hln pbsbook kenamaan berisikan nomenklatur ppa bun beserta kodenya) kpa bun kenennaanaas berisikan nama unit kpa bun beserta kodenya) satuan kerja froooog) kene berisikan nama satuan kerja beserta kodenya) propinsi dx) keneeenmeee berisikan propinsi satker berada beserta kodenya) kabupaten kota kenamaan berisikan lokasi satker berada beserta kodenya) halaman kob program kegiatan target sumber pendapatan akun pendapatan program.t.a 20xx t.a 20xx hibah pnb #unesiosi tap, nip# x42, 20xx43 ppa bun beo) kemanan berisikan nomenklatur ppa bun beserta kodenya) kpa bun bed kenenennanaes berisikan nama unit kpa bun beserta kodenya) satuan kerja boron) kemanannenek berisikan lokasi satker berada beserta kodenya) halaman prakiraan maju belanja bea output (vol sat) 20xx 20xx 20xx# 20xx42 20xx43 ( teovamtbenskan mama pos ssoosoe shonen| voodoo| soosoel #sense) ikeditant( berbikannamakeg) sssosse| sssoses| sssasee| assess| s.9s0s09| output berisikan output keg.) volume satuan output) satuan)| satuan) satuan satuan satuan) output berisikan output keg.) volume satuan output) satuan)| satuan) satuan) satuan)| satuan) output berisikan output keg.) volume satuan output) satuan)| satuan) satuan satuan satuan) dst tn. il. prakiraan maju target pendapatan 20xx 20xx 20xx 20xx42 20xx43 program. bersikanwraiannama progam | ss9sse essays0 ss9sse songs9e as90s69 kegiatan . berisikan uraian nama kegiatan) hibah perpajakan pnb umum fungsional kegiatan . berisikan uraian nama kegiatan) pembiayaan made kertas kerja satker rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 20xxx apapun bong) kemanan berisikan nomenklatur ppa bun beserta kodenya) apapun ba) kerena berisikan nama unit kpa bun beserta kodenya) satuan kerja boobook)keramas berisikan lokasi satker berada beserta kodenya) halaman program kegiatan output pai kode suboutputi komponen subkomponen volume angka inisiatif indikator kinerja utama program 0x kegiatan . berisikan uraian nama keg.) indikator kinerja kegiatan x0x.xx output berisikan uraian komponen keg.) sat. xox suboutput . (berisikan uraian sub output) asg9s99| asg0.so9| komponen . (berisikan uraian komponen) an9ag99| n0go.ge9| jumlah komponen .( utama pendukung) agsaseo| sgs.g99| subkomponen (berisikan uraiansubkomponen) x000x uraian akun belanja detil belanja xxxx uraian akun belanja dst. subkomponen berisikan uraiansubkomponen) uraian akun belanja dst. komponen . (berisikan uraian komponen) sa9ggg0| a0g90ge0| dst. suboutput . (berisikan uraian sub output) asgageo| ss9o.go9| data x0x.xx output berisikan uraian output keg.) sat. sub output . (berisikan uraian sub output) gn9gg99| s0g90.ge9| dst 9s9ggg9| a0g0g99| xxxx kegiatan .( berisikan uraian nama keg.) men me) rmp pnb blu pln hln pdn hln kerangka acuan kerja term reference keluaran (output) kegiatan 20xx ppa bun kenkananannana ane kpa bun kenananana nana aan program kannakananananaa nana naa hasil outcome) kenananana nana naa anna kegiatan kenanananananan aan aan cs) indikator kinerja kegiatan keamanan nana nana ana jenis keluaran output) kenananannanenan aan ane volume keluaran output) keamanan nenek bj) satuan ukur keluaran kananannanananan anna ana outpute. biaya yang diperlukan penanggung jawab unit perencana nip. an. orc keterangan pengisian kak tor: diisi nama unit selaku ppa bun. diisi nama unit selaku kpa bun rincian anggaran belanja keluaran (output) kegiatan 20xx ppa bun meat kpa bun meter kegiatan penta keluaran output pekan volume pekan s5) satuan ukur peka alokasi dana pena kode uraian subkeluaran volume jenis komponen harga jumlah sub output) komponen subkeluaran utama pendukung) tni satuan subkomponen detil sub output) kerap pra gama gaet dosen aaa pedoman li: yoon9g aw: esocsooar sub out2 (sos (komponen1 gama |zoolog sukompnep | : poo jososog perang awas fwvkompenenb | . joss aaa penanggung jawab unit perencana benuanannannananan nip. encer yang dilaksanakan oleh seluruh satker, untuk keluaran (output) yang sama. keterangan pengisian rincian anggaran belanja: diisi nama ppa bun. diisi nama kpa bun sebagai penanggung jawab pelaksanisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan rangka diisi dal pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya isi dengan total anggaran yan dibutuhkan unt pencapaian keluaran diisi deng angg yang dibunuh pai kel (output) isi dengan nama penanggung jawab unit perencana. diisi unit diisi dengan nip penanggung jawab unit perencana. data dalam tabel diisi kode subkeluaran (sub output), komponen, kolom uraian subkeluaran diisi uraian nama subkeluaran (sub output), sub output) komponen, sub komponen, akun dan detil komponen belanja. subkomponen detil keterangan: subkeluaran (sub output dan subkomponen bersifat opsional. kolom volume subkeluaran diisi jumlah banyaknya kuantitas subkeluaran sub output) (sub output) yang dihasilkan. diisikan sebaris dengan uraian subkeluaran (sub output). keterangankpa bun total pagu jumlah ne, los direktur jenderal kepala badan selaku pemimpin ppa bun nip nrp. been nenek logo kementerian keuangan republik indonesia unit eselon ti. conan kop ppa bun ala mat oom surat pernyataan) nomor nan aneanananaenn (am) yang bertanda tangan bawah ini: nama penekanan nip anri naa jabatan poranananennbun dan atau usulan penggunaan dana bagian anggaran pada tahun anggaran berjalan telah direvisi oleh api k l. rencana dana pengeluaran bendahara umum negara rdp bun) . telah disusun sesuai ketentuanip nrp. nenek nnknnnnkknnnn format dan keterangan pengisian surat pernyataan kpa bun menyesuaikan format dan keterangan pengisian surat pernyataan ppa bun keterangan pengisian surat pernyataan: diisi logo kementerian keuangan ri. diisi uraian nama unit eselon selaku ppa bun. diisi alamat eselon selaku ppa bun. diisi nomor surat pernyataan. s5) diisi nama direktur jenderal kepala badan selaku pemimpin ppa bun. diisi nip nrp. diisi uraian jabatan penanda tangan surat pernyataan. diisi nomenklatur bagian anggaran bun. diisi tempat dan tanggal. diisi jabatan penandatangan surat pernyataan direktur jenderal kepala badan selaku pemimpin ppa bun). diisi nama penandatangan surat pernyataan. diisi nip nrp penandatangan surat pernyataan. logo kementerian keuangan republik indonesia unit eselon th. lon ppa bun ala mat .cbooo wenn nomor 20xx (tanggal bulan)surat pernyataan eselon selaku pimpinaketerangan pengisian surat usulan rdp bun:penelaahan dokumen rdp bun tersebutkphal hal baru dalam penelaahan rdp bun dalam penelaahan rdp bun terdapat beberapa hal baru yang harus diperhatikan, yaitu: arsip data komputer adk) yang diserahkan terlebih dahulu untuk divalidasi oleh direktorat jenderal anggaran, b.surat pernyataan pejabat eselon kementerian keuangan selaku pemimpin ppa bun, rdp bun yang telah diteliti, daftar rincian pagu anggaran bun per kpa bun, rka bun, dan adk.relevansi komponen tahapan dengan keluaran (output), dan prakiraan maju untuk tigadana pengeluaran bun, peraturan menteri keuangan mengenai tata cara perencanab.daftar rincian pagu anggaran per satker eselon dan adk. hal hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan rdp bunkomisi terkait dpr (jika ada),ii.tiga penelaahan inikomisi terkait dpr. dalam hal besaran alokasi anggaran bun tidak mengalami perubahan (sama dengan pagu anggaran bun) makamakamaka. dalam hal besaran alokasi anggaran bun lebih kecil dari pagu anggaran bun, maka penelaahan dilakukan dengan meneliti rka bun dengan kesesuaian pengurangan pagu.hasil penelaahan rdp bun dituangkan dalam catatan hasil penelaahan,mengenai apbn, dan dokumen pendukung pembahasan rancangan apbn,aftar hasil penelaahan dhp)hal hal khusus dalam penelaahan rdp bun proses penetapan alokasi anggaran bun pengelolaan belanja lainnya yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya apbn, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalanuntuk ditindaklanjuti, direktur jenderal anggaran selaku pemimpin ppa bun menindaklanjuti usulan k l sesuai disposisi menteri keuangan selaku bun, dalam hal usulan dari k l dapat dipertimbangkan untuk dibebankan pada direktorat jenderal anggaran selaku ppa bun melakukan penelaahan usulan berkenaan dengan pihak pengusul,pengelolamelalui penerbitan dipa atau sp saba sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penetapan dipa dan sp saba tersebut memperhatikan dhp rdp bukpa bun hal hal khusus dan atau pending: penilaian pendapat petugas: pemblokiran anggaran: pejabat petugas menelaah: ppa bun nama jabatan tanda tangan taaekktentaennnan kepala seksi eselon pan nun nun nun nnn dekan kepala sub direktorat eselon iii .voodoo woo woooooocu bekdakkeketaken tekanan direktur io. eselon bu. direktorat jenderal anggaran nama jabatan tanda tangan taaekkentaenan kepala seksi eselon pan nun nan nun nnn nnnnnd dekan ana kepala sub direktorat eselon iii .cbooo woo woo beadkkakn direktur anggaran iii eselon barddaekkkknnn anakan lampiran iv gd) kementerian keuangan republik indonesia nomor dhp xxx.xx.xxalokasi anggaran alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut program sebagai berikut ribuan rupiah) kode unit jumlah jumlah dana organisasi satker pagu blokir hibah perpajakan pnb kpa bun pembiayaan lam lai sumut ren away jang mena rincian alokasi anggaran untuk masing masing unit organisasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, menjadi dasar penyusunan serta pengesahan dipa 20xx.a.n. menteri keuangan direktur anggaran iii aaaaaaaaaaaaa nip.ppa bun unit organisasi kpa bunpembiayaan (aa leo lo) loo .?' b (aa li aa lho aan menteri keuangan republik indonesia, muhamad khatib basri |
bauntuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya terkait dengan pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilaksanakkentara www .jdih.kemenkeu.go.id. www .jdih.kemenkeu.go.idpala kantor adalah pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak, surat perintah membayar kelebihan bea cukai dan surat perintah membayar imbalan bunga sesuai dengwww .jdih.kemenkeu.go.idarsip data komputer yang selanjutnya disingkat adk adalah arsip data dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digitalpa dan disampaikan ppn untuk pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang masuk dalam kategori transaksi besar. data gaji adalah data pegawai untuk pembayaran gaji pegawai yang dihasilkanpengeluaran atas uang surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. dokumen elektronik surat perintah membayar yang selanjutnya disebut dokumen elektronik spm adalah dokumen data spm dalam bentuk elektronik terdiri dari adk data spm dan lampiran dokumen pendukung spm yang disimpan dalam media penyimpanan digital. dokumen elektronik data kontrak yang selanjutnya disebut dokumen elektronik kontrak adalah data kontrak yang terdiri dari adk data kontrawww .jdih.kemenkeu.go.id dokumen elektronik data gaji yang selanjutnya disebut dokumen elektronik gaji adalah data gaji yang terdiri dari addokumen elektronik rpd harian adalah data rpd harian dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. dokumen elektronik lpj adalah data lpj bendahara yang terdiri dari adk data lpj bendahara dan dokumen pendukung dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan digital. sistem aplikasi satker yang selanjutnya disebut aplikasi sas adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat data kontrak, rpd harian, spm, lpj bendahara bagi satker. aplikasi spm elektronik yang selanjutnya disingkat aplikasi spm adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana ppn. aplikasi electronic spm singer yang selanjutnya disebut aplikasi spm singer adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana menandatangani. aplikasi manajemen sertifikat yang selanjutnya disingkat ams adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh lembaga sandi negara yang digunakan sebagai sarana manajemen sertifikat digital. keadaan kahar force majeure) adalah suatu keadaan luar kehendak, kendali dan kemampuan pengelola aplikasi spmwww .jdih.kemenkeu.go.id huru hara, terorisme, sabotase, termasuk kebijakan pemerintah yang mengakibatkan aplikasi spmoperator bendahara adalah bendahara pengeluaran yang bertugas melakukan proses unggah dan monitoring adk, dokumen elektronik dan lpj melalui aplikasi spm. operator satker adalah petugas pengantar spm atau petugas lainnya yang ditetapkan oleh kpa untuk melakukan proses unggah dan monitoring adk dan dokumen elektronik melalui aplikasi spm. operator ppn adalah petugas pada ppn yang ditetapkan oleh kepala ppn untuk melakukan monitoring, mengunduh adk dan dokumen elektronik yang disampaikan satker kepada ppn melalui aplikasi spm. administrator ppn adalah petugas yang ditetapkan oleh kepala ppn untuk melakukan manajemen pengguna, registrasi pemilik sertifikat elektronik dan pengguna aplikasi spm. bab prinsip prinsip dasar bagian kesatu pengertian umum aplikasi spm hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki identitas pengguna dan kata sandi. penyampaian dokumen elektronik menggunakan aplikasi spm dilaksanakan pada seluruh satker kementerian negara lembaga sebelum diterapkan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi sakti). dokumen elektronik ditandatangani secara elektronik dengan melakukan injeksi sertifikat elektronik oleh pejabat pegawai pemilik sertifikat elektronik pada satker. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui aplikasi spm yang disediakan oleh direktorat jenderal perbendaharaan: dokumen elektronik yang disampaikan melalui aplikasi spm merupakan alat bukti hukum yang sah. sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada dibuat dan registrasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan direktorat jenderal perbendaharaan. hardcore dokumen elektronik yang disampaikan melalui aplikasi spm disimpan, ditatausahakan, dan menjadi tanggung jawab satker berkenaan. pemilik sertifikat elektronik bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian dokumen elektronik yang disampaikan melalui aplikasi spm dengan hardcore dokumen sebagaimana dimaksud pada bagian kedua dokumen yang disampaikan secara elektronik dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi spm meliputi: dokumen elektronik kontrak, dokumen elektronik rpd harian: dokumen elektronik gaji, dokumen elektronik spm: dan dokumen elektronik lpj. www .jdih.kemenkeu.go.id dokumen elektronik kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf berupa adk data kontrak yang dihasilkan dari aplikasi sas berisi paling sedikit: pihak yang berhak menerima pembayaran, nilai pembayaran, jadwal pembayaran, uraian singkat pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. dokumen elektronik rpd harian sebagaimana dimaksud pada huruf berupa adk rpd harian yang dihasilkan dari aplikasi sas. dokumen elektronik gaji sebagaimana dimaksud pada huruf berupa data gaji yang terdiri dari adk. dan lampiran dokumen pendukung dalam bentuk elektronik. dokumen elektronik spm sebagaimana dimaksud pada huruf yang dihasilkan dari aplikasi sas terdiri atas: adk spm, dokumen spm: dan cc. lampiran dokumen spm. dalam hal terdapat lampiran dokumen spm yang tidak dihasilkan dari aplikasi sas, lampiran dokumen spm dimaksud merupakan hasil scan dari hardcore yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. lampiran dokumen spm sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen elektronik spm sebagaimana dimaksud pada huruf yang disampaikan ppn. jenis lampiokumen lain yang dipersamakan dengan spm yang disampaikan secara elektronik terdiri atas: www .jdih.kemenkeu.go.id surat perintah pengesahan hibah langsung sp2hl), surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung sp4hl), surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga sp3hl bjs): memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa surat berharga mph bjs), surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum sp3b blu), surat perintah membayar pengembalian penerimaan spm pp), surat perintah membayar kelebihan pajak spm kp): surat perintah membayar kelebihan bea cukai spm kbc), dan surat perintah membayar imbalan bunga spm ib). dokumen elektronik lpj sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: adk lpj yang dihasilkan dari aplikasi sas, daftar rincian saldo rekening, cc.. dokumen elektronik lpj sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf merupakan hasil scan dari hardcore yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. dokumen elektronik lpj sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen elektronik lpj sebagaimana dimaksud pada huruf yang disampaikan ppn. penyampaian lpj selain ppntahapan pelaksanaan plotting penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi spm dilakukan secara bertahap dalam bentuk plotting. tahapan pelaksanaan plotting aplikasi spm sebagaimana dimaksud pada yaitu: tahap mulai dilaksanakan oleh satker pada lingkup wilayah kerja ppn jakarta paling lambat bulan januari dan tahap mulai dilaksanakan oleh. satker pada lingkup ppn seluruh indonesia paling lambat bulan juli perubahan atas waktu tahapan pelaksanaan plotting aplikasi spm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal perbendaharaan. bab iii pemilik sertifikat elektronik dan pengguna aplikasi e spm bagian kesatu pemilik sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik terdiri atas: kepala kantor, kpa, ppk: ppm, dan atau bendahara pengeluaran. kepala kantor, kpa, ppk, ppm, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing masing dalam penggunaan sertifikat elektronik. www .jdih.kemenkeu.go.id kpa, ppk, ppm, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf merupakan pejabat perbendaharaantorspm kp, spm kbc, dan spm ib yang disampaikan kepada ppn. kparpd harian, dokumen elektronik mph bjs dan dokumen elektronik lpj yang disampaikan kepada ppn. ppkkontrak dan dokumen elektronik rpd harian yang disampaikan kepada ppn. dalam hal tertentu, ppk dapat memberikan sertifikat elektronik pada dokumen elektronik lpj sebagaimana dimaksud pada pemberian sertifikat elektronik oleh ppk sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas nama kpa. ppmgaji, dokumen elektronik spm, dan dokumen elektronik spm koreksi yang disampaikan kepada ppn. dalam hal tertentu, kpa dapat memberikan sertifikat elektronik pada dokumen elektronik kontrak, dokumen elektronik spm, dan dokumen elektronik spm koreksi, bendahara pengeluaranlpj yang disampaikan kepada ppn. bagian kedua pengguna aplikasi spm pengguna aplikasi spm terdiri atas: operator bendahara, operator satker, administrator ppn: dan operator ppn. operator bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bendahara pengeluaran yang telah ditunjuk oleh kepala satker. operator satker sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kpa dengan surat keputusan. operator satker sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak (tiga) operator satker untuk setiap satker. operator satker sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan syarat berstatus sebagai pegawai negeri sipil pns) prajurit tentara nasional indonesia tni) anggota kepolisian negara republik indonesia polri). ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan pengecualian oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan berdasarkan permintaan dispensasi dari kpa. permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada disertai data pendukung berupa: daftar pegawai satker yang ditetapkan sebagai operator satker tahun anggaran berjalan, nama, status kepegawaian, dan jabatan pegawai yang diusulkan sebagai operator satker, komposisi pegawai negeri dan bukan pegawai negeri pada satker, dan jumlah spm yang telah diterbitkan per bulan dan perkiraan jumlah spm yang akan diterbitkan per bulan pada tahun anggaran berjalan. administrator ppn sebagaimana dimaksud pada huruf dan operator ppn sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala ppn dengan surat keputusan. operator ppn sebagaimana dimaksud pada merupakan petugas konversi dan petugas front office seksi vera vera pada ppn. surat penunjukan petugas konversi dan front office seksi vera vera pada ppn berlaku sebagai penetapan operator ppn. operator bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas dan kewenangan: mengunggah dokumen elektronik lpj: dan melaksanakan monitoring atas penyampaian dokumen elektronik lpj yang telah diunggah. operator satker sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas dan kewenangan: mengunggah dokumen elektronik spm: mengunggah dokumen elektronik kontrak, mengunggah dokumen elektronik rpd harian, mengunggah dokumen elektronik gaji, mengunggah dokumen elektronik spm koreksi, dan melakukan monitoring atas dokumen elektronik yang telah diunggah. administrator ppn sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas dan kewenangan melakukan manajemen pengguna yang terdiri atas: pengaktifan operator bendahara, operator satker dan pemilik sertifikat elektronik: pengaktifan operator ppn, www .jdih.kemenkeu.go.id cc. penambahan data operator bendahara dan atau operator satker, pengaturan ulang kata sandi, dan penghapusan penonaktifan operator bendahara, operator satker, operator ppn, dan atau pemilik sertifikat elektronik. operator ppn sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas dan kewenangan: monitoring atas dokumen elektronik yang telah diunggah oleh satker, mengunduh dokumen elektronik yang telah diunggah oleh satker, dan melakukan pengujian dan penelitian terhadap dokumen elektronik yang telah diunggah oleh satker. bab registrasi dan manajemen pengguna bagian kesatu registrasi pemilik sertifikat elektronik dan pengguna aplikasi spm paragraf registrasi pemilik sertifikat elektronik registrasi pemilik sertifikat elektronik untuk kepala kantorkepala kantor. dalam registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada kepala kantor mengunggah scan dokumen berupa: www .jdih.kemenkeu.go.id surat keputusan pengangkatan kepala kantor pada satker:kepala kantor. s5)kepala kantor,, dan pengambilan foto dan sidik jari kepala kantorwww .jdih.kemenkeu.go.id registrasi pemilik sertifikat elektronik untuk kpa sebagaimana dimaksud dalam huruf ppk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bendahara pengeluaran: kpa dan kepala kantor satker instansi untuk registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagai kpa, ppk dan kpa untuk registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagai ppk, dan bendahara pengeluaran dan kepala kantor satker instansi untuk registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagai bendahara pengeluaran. dalam registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada kpa, ppk, dan bendahara pengeluaran mengunggah scan dokumen berupa:. penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada kepada ppn dapat diwakilkan. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal penyampaian formulir registrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada diwakilkan, pejabat pegawai yang mewakili membawa surat kuasa bermaterai dari kpa. pejabat pegawai yang mewakili sebagaimana dimaksud pada merupakan pns yang bekerja pada satker berkenaan. dalam hal tidak terdapat pns pada satker berkenaan, pejabat pegawai yang mewakili sebagaimana dimaksud pada membawa surat kuasa bermaterai dari kpa dan surat keterangan tidak terdapat pns dari kepala kantor satker instansiemilik sertifikat elektronik atau pejabat pegawai yang mewakili, danaia www .jdih.kemenkeu.go.id registrasi pemilik sertifikat elektronik untuk ppmppm dan kpa. dalam registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ppm mengunggah scan dokumen berupa: surat keputusan pengangkatan penunjukan pejabat perbendaharaanppm.pm, www .jdih.kemenkeu.go.id: dan pengambilan foto dan sidik jari ppmsebagaimana dimaksud pada dan dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk diperbaiki. berita acara registrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruftitusi lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf merupakan institusi lembaga pemerintah yang berwen serta telah melakukan kerjasama dengan direktorat jenderal perbendaharaan untuk penerbitan sertifikat elektronik. petunjuk teknis registrasi pemilik sertifikat elektronik diatur oleh direktur jenderal perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan penyelenggara sertifikasi elektronik. paragraf registrasi pengguna aplikasi spm operator bendahara dan operator satker melakukan registrasi dengan mengisi formulir registrasi melalui aplikasi spm. formulir registrasi operator bendahara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh operator bendahara dan kepala kantor satker instansi. formulir registrasi operator satker sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh operator satker dan kpa. dalam registrasi sebagaimana dimaksud pada operator bendahara dan operator satker mengunggah scan dokumen berupa:cc. pasfoto berwarna terbaru, dan persetujuan permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam operator bendahara dan operator satker mencetak formulir hasil registrasi pada aplikasi spm. operator bendahara dan operator satker menyampaikan formulir hasil registrasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada dan serta fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada secara langsung ppn. ppn melakukan verifikasi formulir dan dokumen sebagaimana dimaksud pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mencocokkan data pada aplikasi spm dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada www .jdih.kemenkeu.go.id hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan berita acara registrasi yang ditandatangani oleh operator bendahara atau operator satker dengan administrator ppn atau kepala ppn. berita acara registrasregistrasi disetujui atau tidak disetujui oleh administrator ppn, operator bendahara dan operator satker mendapatkan pemberitahuan melalui email. dalam hal registrasi disetujui sebagaimana dimaksud dalam operator bendahara dan operator satker diberikan identitas pengguna dan kata sandi. operator bendahara dan operator satker sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab secara pribadi atas kepemilikan dan penggunaan identitas pengguna dan kata sandi. dalam hal registrasi tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam operator bendahara dan operator satker memperbaiki melengkapi scan dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan penunjukan operator ppn sebagaimana dimaksud dalam administrator ppn memberikan identitas pengguna dan kata sandi kepada operator ppn tanpa melalui proses registrasi. identitas pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud dalam dan dihasilkan dari aplikasi spm. www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kedua manajemen pengguna paragraf pengaktifan operator bendahara, operator satker dan pemilik sertifikat elektronik administrator ppn mengaktifkan operator bendahara dan operator satker setelah dilakukan persetujuan registrasi pengguna aplikasi spm sebagaimana dimaksud dalam administrator ppn mengaktifkan pemilik sertifikat elektronik setelah dilakukan persetujuan registrasi pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pengaktifan pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui ams. berdasarkan aktivasi pemilik sertifikat elektronik melalui ams sebagaimana dimaksud pada administrator ppn mengunci data user pemilik tag sertifikat elektronik melalui aplikasi spm. paragraf pengaktifan operator ppn administrator ppn mengaktifkan operator ppn berdasarkan penetapan operator ppn dari kepala ppn sebagaimana dimaksud dalam pengaktifan operator ppn sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui aplikasi spm. www .jdih.kemenkeu.go.id paragraf penambahan data operator bendahara dan operator satker dalam hal operator bendahara dan atau operator satker mengelola lebih dari (satu) satker dipa, administrator ppn melakukan penambahan data operator bendahara dan operator satker pada aplikasi spm. penambahan data operator bendahara dan atau operator satker sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan surat cermin:zaman penambahan data operator bendahara dan atau operator satker dari kepala kantor satker instansi kepada ppn. hasil penambahan data operator bendahara dan atau operator satker pada aplikasi spm sebagaimana dimaksud pada diberitahukan oleh administrator ppn kepada operator bendahara dan operator satker melalui email. paragraf pengaturan ulang kata sandi operator bendahara dan atau operator satker dapat meminta pengaturan ulang kata sandi melalui penyampaian surat permintaan pengaturan ulang kata sandi kepada ppn. operator ppn dapat meminta pengaturan ulang data sandi melalui permintaan pengaturan ulang kata sandi kepada administrator ppn. berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada dan permintaan sebagaimana dimaksud pada administrator ppn melakukan pengaturan ulang kata sandi pada aplikasi spm. www .jdih.kemenkeu.go.id pengaturan ulang kata sandi oleh administrator ppn sebagaimana dimaksud pada diberitahukan oleh administrator ppn kepada operator ppn, operator bendahara dan atau operator satker melalui email. paragraf penghapusan penonaktifan operator satker, operator bendahara, operator ppn dan pemilik sertifikat elektronik dalam hal operator bendahara, operator satker dan pemilik sertifikat elektronik sudah tidak menjabat, kpa menyampaikan surat pemberitahuan kepada ppn. dalam hal operator ppn sudah tidak menjabat, kepala ppn menyampaikan pemberitahuan kepada administrator ppn. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada administrator ppn melakukan penghapusan penonaktifan operator bendahara, operator satker, dan atau operator ppn melalui aplikasi spm. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada administrator ppn melakukan penghapusan penonaktifan pemilik sertifikat elektronik melalui ams. www .jdih.kemenkeu.go.id bab penandatanganan secara elektronik melalui sertifikat elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi e spm bagian kesatu mekanisme penandatanganan secara elektronik dengan sertifikat elektronik dan penyampaian dokumen elektronik melalui aplikasi spm pada satuan kerja paragraf dokumen elektronik rencana penarikan dana harian kpa atau ppk melakukan verifikasi atas dokumen elektronik rpd harian. kpa atau ppk melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik rpd harian setelah dilakukan verifikasi. injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik rpd harianrpd hariankontrak ppk melakukan verifikasi atas dokumen elektronik kontrak. ppk melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik kontrak setelah dilakukan verifikasi. www .jdih.kemenkeu.go.id injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik kontrakkontrakgaji ppm menguji kesesuaian antara dokumen elektronik gaji dengan data gaji beserta lampiran dokumen pendukung yang dicetakpm melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik gajigajigajisurat perintah membayar ppm menguji kesesuaian antara dokumen elektronik spm dengan hardcore dokumen spm dan lampiran dokumen spm sebagaimana dimaksud dalam dan ppm melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik spm setelah dilakukan pengujian. www .jdih.kemenkeu.go.id injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik spmspm yang telah dilakukan injeksi sertifikat elektronik melalui aplikasi spm paling lambat (dua) hari kerja setelah spm diterbitkan. dalam hal dokumen elektronik spm adalah spm kp, spm kbc, atau spm ibepala kantor. dalam hal dokumen elektronik spm adalah mph bjspa. spm yang disampaikan untuk pembayaranilaksanakadokumen pendukung spm yang dipersyaratkan pada ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, disampaikan secara langsung oleh satker ppn. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh operator satker dengan menunjukkan kartu tanda penduduk kepada ppn. www .jdih.kemenkeu.go.id paragraf koreksi ralat surat perintah membayar penandatanganan dan penyampaian secara elektronik atas dokumen elektronik spm koreksi ralat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. paragraf dokumen elektronik laporan pertanggungjawaban bendahara bendahara pengeluaran dan kpa ppk atas nama kpa menguji kesesuaian antara dokumen elektronik lpj dengan adk lpj dan hardcore daftar rincian saldo rekening, sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran dan kpa ppk atas nama kpa melakukan injeksi sertifikat elektronik pada dokumen elektronik lpjlpj sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui aplikasi spm singer. operator bendahara menyampaikan dokumen elektronik lpj yang telah dilakukan injeksi sertifikat elektronik oleh bendahara dan kpa ppk atas nama kpa melalui aplikasi spm. bagian kedua mekanisme penerimaan dokumen elektronik pada kantor pelayanan perbendaharaan negara paragraf dokumen elektronik kontrak, dokumen elektronik rencana penarikan dana harian, dan dokumen elektronik gajitelah menerima notifikasi pengiriman pada aplikasi spm.bagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen elektronik rpd harian sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar bagi ppn dalam: melakukan monitoring rencana kebutuhan dana satker, dan bahan pengujian terhadap spm yang diajukan oleh satker berkenaan. paragraf dokumen elektronik surat perintah membayar operator ppn memproses dokumen elektronik spm setelah menerima notifikasi pengiriman pada aplikasi spm. www .jdih.kemenkeu.go.id operator ppn memproses dokumen elektronik spm paling lambat (dua) hari kerja sejak menerima notifikasi pengiriman sebagaimana dimaksud pada proses dokumen elektronik spm sebagaimana dimaksud pada tetap memperhatikan batas akhir penyampaian rencana penarikan dana. proses sebagaimana dimaksud dalam berupa penelitian dan pengujian terhadap dokumen elektronik spm oleh operator ppn. penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil tayangan dokumen elektronik spm. dokumen elektronik spm sebagaimana dimaksud pada dilakukan validasi sesuai denganspm yang disampaikan untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100y5 (seratus persen) pada akhir tahun anggaran, operator ppn memproses dokumen elektronik spm setelah menerima dokumen pendukung spm dari satker. penelitian, pengujian, dan pengembalian atas dokumen pendukung spm sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuwww .jdih.kemenkeu.go.id paragraf koreksi ralat surat perintah membayar pemrosesan dokumen elektronik spm koreksi ralat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan menteri ini. paragraf dokumen elektronik laporan pertanggungjawaban bendahara operator ppn memproses dokumen elektronik lpj setelah menerima notifikasi pengiriman bada aplikasi: spm. berdasarkan dokumen elektronik lpj, operator ppn melakukan verifikasi berdasarkan hasil tayangan dokumen elektronik lpj. proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada. dilaksanakan sesuai dengan ketentub monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan plotting, ppn melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan plottingan dokumen elektronik lpj. www .jdih.kemenkeu.go.id ppn melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan atas penggunaan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik pada satker wilayah kerja masing masing. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan oleh ppn kepadasecara berjenjang.dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan plotting secara sendiri sendiri atau bersama sama. bab vii tanggung jawab atas identitas pengguna dan kata sandi aplikasi e spm dan sertifikat elektronik (l) kerahasiaan dan penggunaan identitas pengguna dan kata sandi operator bendahara menjadi tanggung jawab secara pribadi pegawai yang ditunjuk sebagai operator bendahara pada satker. kerahasiaan dan penggunaan identitas pengguna dan kata sandi operator satker menjadi tanggung jawab secara pribadi pegawai yang ditunjuk sebagai operator satker pada satker. kerahasiaan dan penggunaan sertifikat elektronik menjadi tanggung jawab secara pribadi pemilik sertifikat elektronik. kerahasiaan dan penggunaan identitas pengguna dan kata sandi operator ppn menjadi tanggung jawab secara pribadi pegawai yang ditunjuk sebagai operator ppn. www .jdih.kemenkeu.go.id bab viiinggunaan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik pada satker lingkungan kementerian negara lembaga masing masing. pengawasan dan pengendalian internal oleh menteri pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit terhadap: masa berlaku sertifikat elektronik: penggunaan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik: dan cc. ketatausahaan dokumen elektronikdapat gangguan yang menyebabkan aplikasi spm dan atau aplikasi pendukung e spm tidak berfungsi, diberlakukan keadaan kahar force majeure). dalam hal diberlakukan keadaan kahar force majeure) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bcp. ketentuan lebih lanjut mengenai bcp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.id bab ketentuan lain lain dalam hal satker belum mempunyai sarana teknologi informasi yang memadai untuk melakukan penyampaian melalui aplikasi spm, satker dapat melakukanspm koreksi, dan dokumen elektronik lpj dengan aplikasi spm melalui sarana teknologi informasi yang ada ppn. babi ketentuan peralihan sertifikat elektronik yang sudah dimiliki oleh pemilik sertifikat elektronik sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, diakui dan dapat digunakan sepanjang diterbitkan oleh institusi lembaga yang berwenang sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang sama. bab xii ketentuan penutup petunjuk teknis penggunaan aplikasi untukpm diatur lebih lanjuta, kepala bagian t.u. kementerian mum tan arie bintaro yuwono nip4971094format berita acara registrasi pendaftaran pemilik sertifikat elektronik berita acara registrasi pendaftaran pemilik sertifikat elektronik pada hari ini, . il). tanggal ., bertempat &kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) ., kami yang bertanda tangan dibawah ini nama nip nakkaananaananananan anna mona jabatan nanannanananaaanananan anna (oa instansi ann tenun nun nun net event lo) panen nun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ppn penanaman (eka, selaku otoritas pendaftaran instansi pemerintah, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama nip gunakan (8iiinknnll jabatan nkanananananaanan aan instansi pendanaan nian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama satuan kerja tenan). kementerian lembaga . .sertifikat elektronik dari pihak kedua berupa: www .jdih.kemenkeu.go.idpasfoto berwarna terbaru, dan surat rekomendasi pengajuan pemilik sertifikat elektronik.sertifikat elektronik. optional: pihak kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan penjelasan sebagai berikut berdasarkan hasil verifikasi tersebut, pengajuan pendaftaran registrasi sertifikat elektronik dari pihak kedua dapat diteruskan tidak dapat diteruskan badan sertifikasi elektronik lembaga sandi negara selaku otoritas sertifikat digital. pilih salah satu san pan na) pihak pertama pihak kedua www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian format berita acara registrasi pendaftaran pemilik sertifikat elektronik diisi dengan hari diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nama ppn diisi dengan nama nip pegawai diisi dengan nama jabatan pegawai diisi dengan nama instansi pegawai bekerja diisi dengan nama ppn diisi dengan nama nip pegawai diisi dengan jabatan pegawai diisi dengan nama instansi pegawai bekerja diisi dengan nama satuan kerja diisi dengan nama kementerian negara lembaga diisi dengan penjelasan tidak memenuhi syarat diisi dengan nama kota diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nama pegawai pihak pertama diisi dengan nip pegawai pihak pertama diisi dengan nama pegawai pihak kedua diisi dengan nip pegawai pihak kedua nan www .jdih.kemenkeu.go.id format berita acara registrasi pendaftaran pengguna spm berita acara registrasi pendaftaran pengguna e spm pada hari ini, . (ll). tanggal ., bertempat kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) ., kami yang bertanda tangan dibawah ini nama nip knaknaananannnanna (onnlnl jabatan akanaaanannaaa aan instansi ann nun nan nnnnnet lo) pare nen nan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ppn penanaman meweeeaan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama nip nnaanaanataannaann(8intl. jabatan pajak instansi nun nun nun net nan panen net nun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama satuan kerja pena). kementerian lembaga .,e spm dari pihak kedua berupapasfoto berwarna terbaru, dan persetujuan permintaan dispensasi dari kepala kantor wilayah ditjen perbendaharaan. (untuk pengecualian)hak akses dan aktivasi aplikasi e spm (pemberian user name dan password e spm) optional: pihak kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan penjelasan sebagai berikut pilih salah satu san ang anna pk. pihak pertama pihak kedua www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian berita acara registrasi pendaftaran pengguna e spm diisi dengan nama nip pegawai diisi dengan nama ppn iont.u. kementerian umum yaa ma ! arif bintaro yuwono nip197tkarya tulis ilmiahpenulisan karya tulis ilmiah bidang anggaran memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan sebagai salah satu bentuk pengembangan profesi jabatan fungsional analis anggaran melalui kegiatan riset penelitian dan penuangan ide gagasan pemikiran dalam penulisan yang memenuhi kaidah kaidah ilmiah, bahwa untuk menjamin ketertiban, keselarasan, dan kepastian penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah oleh analis anggaran, perlu ditetapkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiahanalis. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: jabatan fungsional analis anggaran yang selanjutnya disingkat faa adalah jabatan karir pegawai negeri sipilnggaran pendapatan dan belanja negara. pejabat fungsional analis anggaran yang selanjutnya disebut analis anggaran adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan sebagai fa undangan. karya tulis ilmiah yang selanjutnya disingkat kti adalah karya tulis karya ilmiah hasil penelitian pengkajian survei evaluasi tinjauan ulasan gagasan tulisan populer bidang penganggaran yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. pedoman penyusunan kti bagi analis anggaran dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi analis anggaran dalam menyusun kti, sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah bidang penganggaran yang berkualitas, dan memberikan acuan bagi tim penilai kinerja faa dalam melakukan penilaian karya tulis ilmiah yang diajukan oleh analis anggaran. bab kaidah, etika, inisiatif, penyusun, dan pendanaan penyusunan karya tulis ilmiah dalam menyusun kti, analis anggaran harus mendasarkan pada kaidah dan etika penyusunan kti. kaidah dan etika penyusunan ktinisiatif analis anggaran yang bersangkutan dan dituangkan dalam rencana kerja sasaran kerja pegawai. penulisan kti yang merupakan penugasan dari institusi sebagaimana dimaksud dalam huruf pendanaannya bersumber dari anggaran institusi yang bersangkutanpenyusunan kti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: untuk penyusunan kti dalam bentuk buku, analis anggaran dalam kelompok berjumlah paling banyak (lima) orang, untuk penyusunan kti dalam bentuk nonbuku, analis anggaran dalam kelompok berjumlah paling banyak (tiga) orang, dan cc. penyebutan secara jelas peran masing masing analis anggaran dalam kelompok terkait dengan penyusunan kti. bab iii jenis karya tulis ilmiah jenis kti terdiri atas:dipublikasikan dalam bentuk: buku yangtidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan perpustakaan dalam bentuk: buku, naskah makalah. karya tulis karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri bidang penganggaran yang dipublikasikan dalam bentuk: buku yang diterbitkan danbuku@ makalahnaskah tulisan ilmiah populer bidang penganggaran yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan, naskah berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional. bab tata cara penyusunan dan sistematika karya tulis ilmiah bagian kesatu tata cara penyusunan karya tulis ilmiah dalam menyusun kti, analis anggaran harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: penggunaan bahasa, penulisan abstrak, cc. pengutipan, dan pencantuman daftar pustaka. penggunaan bahasa dalam penulisan kti sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memperhatikan hal sebagai berikut: untuk kti yang disusun dalam bahasa indonesia, harus menggunakan pedoman umum ejaan bahasa indonesia puebi): untuk kata serapan bahasa asing, harus menggunakan kata serapan yang telah dibakukan, untuk penggunaan istilah bidang komputer mengikuti penggunaan istilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kti yang disusun dalam bahasa asing, harus menggunakan kaidah tata bahasa dalam bahasa asing yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penulisan abstrak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan deskripsi singkat tentang isi kti secara keseluruhan dengan memperhatikan sistematika tulisan secara umum. abstrak sebagaimana dimaksud pada ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:serta kata kunci (keywords), berjumlah kurang lebih kata, dan diketik dengan spasi (satu). pengutipan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan cara pengambilan istilah, kata atau kalimat dari sebuah buku, majalah, jurnal ilmiah ataupun ungkapan pernyataan orang lain guna melengkapi dan mendukung atau menolak pendapat atau landasan teori yang dikemukakan oleh analis anggaran dalam kti. dalam melakukan pengutipan sebagaimana dimaksud pada penulis harus mencantumkan sumber informasi yang dikutip agar tidak melanggar hak cipta. tata cara pengutipan sebagaimana dimaksud pada dan mengikuti aturan dalam penulisan ilmiah dan dilakukan secara konsisten. pencantuman daftar pustaka sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat judul buku buku, artikel artikel, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam penyusunan kti. tata cara pencantuman daftar pustaka sebagaimana dimaksud pada mengikuti aturan dalam penulisan ilmiah dan dilakukan secara konsisten. bagian kedua sistematika dan kriteria publikasi karya tulis ilmiah sistematika dan kriteria publikasi kti, mengikuti bentuk dan format penyajian yang terdiri atas: bentuk buku dan nonbuku yang dipublikasikan, bentuk buku yang tidak dipublikasikan, dan bentuk nonbuku yang tidak dipublikasikan. ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dan kriteria publikasi kti sebagaimana dimaksud pada il)ea, arif bintara yuwono nip . lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang pedoman penyusunan kti jabatan fungsional analis anggaran kaidah penyusunan kti logis, yaitu kerusuhan penjelasan dari data dan informasi yang masuk dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. objektif, yaitu data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. sistematis, yaitu data dan informasi yang diperoleh bersumber dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian pengembangan yang konsisten berkelanjutan. andal, yaitu data dan informasi telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. desain, yaitu terencana dan memiliki rancangan. akumulatif, yaitukhasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. etika penyusunan kti penulis mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil tulisan ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama. penulis menyebarkan informasi tertulis dari hasil analisisduplikasi publikasi atau berganda atau diulang ulang. penulis memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis utama pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau cc. pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kajiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan kajian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya kajian. meskipun hasil dari suatu kajian merupakan sesuatu yang rumit, penulis dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat ringkas.kajian lainnya. dalam melakukan suatu kegiatan kajian, penuliskajtermasuk kelemahan metode yang digunakan. penulis adalah orang yang secara nyata berkontribusi dan berpartisipasi dalam kajian. penulis utama maupun pendamping bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan kajian, dan kontribusi masing masing. sebagai bentuk tanggung jawab penulis pengkaji terhadap setiap hasil kajkajian dan atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. seluruh kajian dilakukan dengan standar prosedur dan etika. sistematika penyusunan kti setiap bentuk kti faa mempunyai bagian dan tata urutan penyusunan dalam format penyajian yang berbeda, sebagai berikut: bentuk buku dan non buku yang dipublikasikan format penyajian buku dan non buku yang dipublikasikan tidak diatur dan ditentukan dalam peraturan menteri ini. format penyajian buku dan non buku yang dipublikasikan diserahkan sepenuhnya pada kebutuhan penulis dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh media mana karya tulis tersebut akan dimuat, namun proses penyusunannya harus tetap melalui proses identifikasi, deskripsi, analisis, dan memberikan konklusi ataupun rekomendasi. bentuk buku yang tidak dipublikasikan kti dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan disusun dengan sistematika sebagai berikut bagian awal, yang terdiri atas halaman judul, halaman abstrak (sinopsis) halaman abstrak berisi penjelasan mengenai hasil tinjauan ulasan ilmiah secara menyeluruh tetapi singkat. halaman abstrak diusahakan hanya sepanjang (satu) halaman, yang memuat judul lengkap, topik objek pembahasan, dan periode pengamatan, serta isi abstrak yang berupa tujuan, subjek, metodologi, dan kesimpulan hasil tinjauan ulasan ilmiah. kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), dan daftar gambar grafik (jika ada). bagian tubuh utama, yang terbagi atas latar belakang, tujuan penulisan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. bagian landasan teori bagian landasan teori memuat teori pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. referensi teori pendukung sebagaimana dimaksud pada angka harus berasal dari buku literatur edisi yang terbaru, karena filosofi pengembangan profesi faa mengharuskan selalu mempelajari buku literatur yang berasal dari perkembangan terakhir. hasil tinjauan yang pernah dilakukan sebelumnya, sepanjang dilakukan secara ilmiah. bagian pengungkapan permasalahan bagian pengungkapan permasalahan memuat fakta atau kejadian kejadian yang ada lapangan. bagian uraian dan analisa tinjauan ulasan ilmiah. bagian uraian dan analisa tinjauan ulasan ilmiah memuat pembahasan analisa atas fakta yang ada dengan teori. bagian simpulan dan saran. bagian simpulan dan saran memuat kesimpulan dari isi buku. bagian akhir bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran lampiran. bentuk non buku yang tidak dipublikasikan kti dalam bentuk makalah yang tidak dipublikasikan disusun dengan sistematika sebagai berikut, identifikasi masalah: pembatasan masalah: tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. bagian isi bagian isi berisikan teori pendukung yang relevan dan pembahasan masalah. bagian isisimpulan, yang berisikan ringkasan hasil pembahasan. bagian akhir bagian akhir dari tinjauan ulasan ilmiah yang berisikan daftar pustaka. kriteria publikasi kti kriteria dipublikasikan dipublikasikan dalam bentuk buku kti yang dipublikasikan dalam bentuk buku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:oleh penerbit profesional dan berbadan hukum: mempunyai nomor international standard book numbers isbn), dalam (satu) kali penerbitan paling sedikit dicetak sebanyak eksemplar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penerbit, penampilan fisik buku harus berbentuk sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diklat, dan diedarkan secara nasional. buku sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini juga dapat berbentuk buku elektronik atau e book, dengan ketentuan:: dan tersusun dalam bagian bagian sebagaimana layaknya susunan bab dan sub bab dalam sebuah buku. dipublikasikan dalam bentuk non buku kti yang dipublikasikan dalam bentuk non buku harus memenuhi kriteria sebagai berikut: dimuat dalam jurnal atau majalah yangmedia massa yang telah memiliki issn, baik nasional maupun internasional. diterbitkan dalam surat kabar, yang memiliki halaman atau kolom khusus yang ditujukan untuk pemuatan kti, baik surat kabar dalam negeri maupun luar negeri: dimuat dalam proceeding yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara forum ilmiah tertentu baik dalam maupun luar negeri, dan atau dimuat dalam websitewebsite dari media massa yang telah memiliki issn, baik nasional maupun internasional. kriteria tidak dipublikasikan kti yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku harus memenuhi kriteria sebagi berikut: berisi lebih dari kata atau minimal (dua puluh) halaman kertas ukuran dengan spasi tunggal dan karakter huruf anal, ukuran penampilan fisik buku harus berbentuk sebagaimana layaknya suatu buku, bukan diklat, dan didokumentasikan pada perpustakaan unit organisasi. kti yang tidak dipublikasikan dalam bentuk non buku (naskah atau makalah) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berisi lebih dari kata yang disusun dalam kertas ukuran dengan spasi dan karakter huruf arial atau yang sejenis, ukuran untuk kti dalam bentuk naskah harus didokumentasikan, dan untuk kti yang berbentuk makalah dalam pertemuan ilmiah, harus melampirkan sertifikat surat keterangan dari instansi lembaga penyelenggara yang menyatakan bahwa penulis menjadi penyaji dalam pertemuan ilmiah tersebut dan atau makalah disajikan dalam pertemuan ilmiah$ n: biro umum . fr. arif bintang yukon nip 199703100ke dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi departemen keuangan cg. biro bantuan hukum dalam penanganan aset yang berperkara eks kelolaan perusahaan pengelola aset persero) dan dalam rangka menggantikan kedudukan perusahaan pengelola aset persero) sebagai pihak yang berperkara pengadilan terkait aset yang berperkara tersebuteberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor peraturan menteri keuangandiubah sebagai berikut: ketentuan ditambahkan (dua) angka, yakni angka dan angka yang berbunyi sebagai berikut: aset berperkara adalah kekayaan negara yang berasal dari badan penyehatan perbankan nasional yang terkait dengan perkara lembaga peradilan, berupa aset properti, aset saham, aset reksa dana, dan atau aset kredit, yang sebelumnya dikelola oleh pengelola aset. penangan perkara adalah pejabat pegawai pada biro bantuan hukum sekretariat jenderal departemen keuangan yang mendapatkan kuasa dari sekretaris jenderal atas nama menteri keuangan maupun menteri keuangan atau pejabat tata usaha negara departemen keuangan. judul bab viii dan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii penanganan aset yang berperkara (l)menjadi aset berperkara dan untuk selanjutnya dikembalikan kepada menteri keuangan berikut segala dokumen terkait aset dimaksud. penanganan perkara atas aset berperkara yang telah diserahkan oleh pengelola aset kepada departemen keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh penangan perkara. dalam melakukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada penangan perkara dapat melibatkan pihak pihak terkait lingkungan departemen keuangan. penangan perkara menggantikan kedudukan pengelola aset sebagai pihak yang berperkara lembaga peradilan terhadap perkara perkara terkait aset berperkara yang melibatkan pengelola aset sebagai pihak. antara bab viii dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab viii dan antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: bab viii pendampingan pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat dan karyawan pengelola aset yang dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan peraturan menteri keuangan pengelolaan aset eks badan penyehatan perbankan nasional,, dilakukan oleh penangan perkara. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal aset sebagaimana dimaksud dalam dalam perjalanannya menjadi aset berperkara, maka penanganan perkara atas aset tersebut dilakukan oleh penangan perk per. htm peraturan menteri keuangapresiden nomor tahun memperhatikan: peraturan menteri pertahana: keputusan bersama menteri keuangan dan menteri pertahanan nomor kmk. dan nomor mou m xi1 tentang tata cara pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain lain lingkungan departemen pertahanan dan tentara nasional indonesia: surat edaran bersama direktur jenderal perbendaharaan dan direktur jenderal perencanaan sistem pertahanan nomor se pb dan nomor se x11 rens tentang tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai lingkungan departemen pertahanan dan tentara nasional indonesia, memutuskan:ab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini, yang dimaksud dengan:yang selanjutnya disebut tunjangan operasi pengamanan, adalah tunjangan khusus yang diberikan text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomornsuasatuan kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah organisasi struktural kementerian pertahanan tentara nasional indonesia yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personil, material, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggargaji pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada prajurit tentara nasional indonesia dan pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangauntuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari dipyediaan dana untuk pembayaran text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor tunjangan operasi pengamanan dana untuk keperluan pembayaran tunjangan operasi pengamanan dialokasikan pada dipa kementerian pertahanan tentara nasional indonesia. dalam hal dana untuk keperluan pembayaran tunjangan operasi pengamanan tidak dialokasikan pada dipa kementerian pertahanan tentara nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada pa kuasa pada satker kementerian pertahanan tentara nasional indonesia dapat melakukan revisi dipa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai revisi dipa. bab iii pembayaran tunjangan operasi pengamanan bagian kesatu penerima tunjangan operasi pengamanan (l) tunjangan operasi pengamanan diberikan kepad. kriteri yang mengatur mengenai kriteriabagian kedua besaran tunjangan operasi pengamanan tunjangan operasi pengamanan dibayarkan setiap bulan selama masa penugasan kepada prajurit tentara nasional indonesia dan pns dengan besaran sebagai berikut:(tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal wilayah perbatasan.bagian ketiga text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor pelaksanaan pembayaran tunjangan operasi pengamanan pembayaran tunjangan operasi pengamanan diberikan terhitung mulai tanggal januari apabilaa penugasan telah berakhir sebelumdapat mengajukan susulan kekurangan pembayaran tunjangan operasi pengamanan dari bulan januari sampai dengan selesai masa penugasan sesuai yang tercantum dalam surat perintah operasi pengamanan. dalam halih melaksanakan tugas sampai denganterlebih dahulu mencantumkan pembayaran tunjangan operasi pengamanan pada gaji induk bulanan, kemudian mengajukan susulan kekurangan pembayaran tunjangan operasi pengamanan sesuaipembayaran tunjangan operasi pengamanan diberhentikan apabila prajurit tentara nasional indonesia dan pns yang bersangkutan selesai melaksanakan operasi pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenaitunjangan operasi pengamanan merupakan komponen pembayaran tunjangan yang tidak terpisahkan dan atau melekat pada pembayaran gaji induk gaji bulanan prajurit tentara nasional indonesia dan pns. pembayaran tunjangan operasi pengamanan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji induk gaji bulanan prajurit tentara nasional indonesia dan pns. (l) pembayaran tunjangan operasi pengamanan dilakukan oleh ppn berdasarkan spm yang diajukan oleh kuasa satker kementerian pertahanan tentara nasional indonesia. spm sebagaimana dimaksud pada dihampiri: text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor surat perintah operasi pengamanan yang diterbitkan oleh pangdam komandan kepala satker bersangkutan, dan setim yang ditandatangani oleh kuasa satker kementerian pertahanan tentara nasional indonesia. surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang memuat informasi mengenai besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan. dalam hal penerbitan surat perintah operasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf belum mencantumkan informasi besaran prosentase pemberian tunjangan, daerah penugasan, dan batas waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada maka informasi tersebut dicantumkan dalam daftar tersendiri sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perintah dimaksud. spam sebagaimana dimaksud pada huruf dilampirkan pada saat pengajuan pembayaran pertama tunjangan operasi pengamanan. (l) bagi prajurit tentara nasional indonesia dan pns yang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, tunjangan operasi pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaanberdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal bukan hari libur, tunjangan operasi pengamanan dibayarkan mulai bulan berikutnyaatau hari kerja pertama pada bulan berkenaan berdasarkan surat perintah operasi pengamanan, dan tanggal bertepatan dengan hari libur, tunjangan operasi pengamanan dibayarkan mulai bulan berkenaan. pengajuan spm kepada ppn oleh kuasa satker kementerian pertahanan tentara nasional indonesiaan keempat pengenaan pajak atas pembayaran tunjangan operasi pengamanan pajak penghasilan atas pembayaran tunjangan operasi pengamanan ditanggung oleh pemerintah. text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atasajak penghasilan bagi pejabat negara, pnsagian kelima penanggungjawab pelaksanaan pembayaran tunjangan operasi pengamanan kuasa satker kementerian pertahanan tentara nasional indonesia selaku pihak yang menandatangani dokumen pembayaran tunjangan operasi pengamanan bertanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaanertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaran melaluiaas kementerian keuangan. dana geothermal. pencairan. prosedur.apbn) dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan apbn p) telah dialokasikan anggaran dana geothermal dalam rangka mitigasi risiko eksplorasi dan meningkatkan kelayakan proyek geothermal, bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana geothermal sebagaimana ditetap:rekening induk dana investasi, yang selanjutnya disebuaftar isian pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya disebuebut disingkat spm lsalokasi anggaran untuk dana geothermal ditetapkan dalam apbn dan atau apbn p. dana geothermal dikelola sesuai dengan tujuan pengalokasian dalam apbn dan atau apbn p, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pip. menteri keuangan adalah atas anggaran yang dialokasikan untuk dana geothermala. direktur jenderal perbendaharaan dapat mendelegasikan kewenangan kuaskpa kuasa mengajukan permintaan penerbitan surat penetapan rencana kerja dan anggaran sp rka) kepada direktur jenderal anggaran. dalam rangka penyusunan sp rka, kuasa dapat berkoordinasi dengan badan kebijakan fiskala. berdasarkan sp rka sebagaimana dimaksud pada kuasa menerbitkan konsep dipa dan menyampaikannya kepada direktur jenderal perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara selaku bendahara umum negarana geothermal. pencairan anggaran yang dialokasikan untuk dana geothermal dari rekening kas umum negara ride dilakukan dalam satu kali penarikan sekaligus. dalam rangka pencairan dana geothermal oleh pip sebagaimana dimaksud pada menyampaikan permohonan pencairan anggaran yang dialokasikan untuk dana geothermal kepada kuasa pa, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: akuntansi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam). spamncairan sebagaimana dimaksud pada kuasa mengajukan spm ls kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara ppn) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan stop). stop sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat sesuai dengan format sebagaimanaide. kuasa bertanggung jawab atas pencairan anggaran yang dialokasikan untuk dana geothermal dari rekening kas umum negara ride sebagaimana dimaksud dalam kuastata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana geothermal oleh pip diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan keuangan tersendiri. peraturan menteri ini berlaku sepanjang dana geothermal masih dianggarkan dalam apbn dan atau apbn format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kementerian negara lembaga . (kop surat) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini: nama benanananaaaaaaaaan nip begaananaananananaaana jabatan bedaananananananananaananaa satuan kerja :.i joecnnomenklatur jabatnomenklatur jabatan: . nama satuan kerja bedaanananaaaaatanalaal kode satuan kerja bedananananaataaananataal tanggal nomor dipa bedaanananaatanaatanalala laa kegiatan output bedaanananaakataatanalala s5) klasifikasi pengeluaran pembiayaan yang bertanda tangan bawah ini kuasa pengguna anggaran satuan kerja .jumlah tanggal nomoruraian isioutput |
han kementerian keuangan. tarif bea masuk. tiga. self certification. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.tetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional yaitu tarif bea masuk dalam rangka asean trade goods agreement tiga) melalui tiga): bahwa dalam rangka penyederhanapemerintah telah meratifikastiga) dengan menggunakan sistem sertifikasi mandiri self certificationtiga),he association southeast asian nations asean) trade goods agreement yang selanjutnya disebut tiga adalah persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota aseanmou 2rd spp adalah memorandum kesepahaman antara pemerintah negara negara anggota asean pada pilot project kedua untuk penerapan sistem self certification secara regional. tarif bea masuk most favoured nation yang selanjutnya disebut tarif mfn adalah tarif yang berlaku umum berdasarkanbeserta perubahannyaannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka tiga beserta perubahannyatiga yang diterapkan oleh negara anggota asean untuk menentukan negara asal barang dalam rangka pengenaan tarif preferensi. kriteria asal barang origin criteria) adalah kriteria asal suatu barang yang telah disepakati berdasarkan tigasuatu barang telah memenuhi kriteria asal barang. eksportir bersertifikat adalah eksportir produsen atau manufacturer yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan kewenangan oleh instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk membuat inavoice declaration atas barang yang ekspornya. self certification atau sertifikasi mandiri adalah sistem penerbitan pernyataan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh eksportir bersertifikat. negara anggota adalah negara anggota asean yang menandatangani tiga. negara anggota peserta mou 2nd spp adalah negara anggota yang berpartisipasi dalam pilot project kedua sistem sertifikasi mandiri dalam skema tiga. negara anggota pengekspor adalah negara anggota asean yang melakukan eksplorasi. third countrback to back inavoice adalah inavoice declaration yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor kedua berdasarkan inavoice declaration yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertambab tarif preferensi atas barang impor yang berasal dari negara negara anggota asean dapat dikenakan tarif preferensi dalam rangka tiga. tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada diberikan sepanjang memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang kepabeanan, dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban sebagai berikut: importir harus menyerahkan lembar asli ska form atau inavoice declaration kepada pejabat bea dan cukai pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor, dan importir mencantumkan kode tarif preferensi, nomor dan tanggal: form untuk important dengan menggunakan ska, atau nomor otorisasi eksportir bersertifikat certified exporter authorization code), untuk important dengan menggunakan sistem self certification atau sertifikasi mandiri, pada pemberitahuan pabean impor. besaran tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada dikenakan berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka tiga. ska form sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh instansi penerbit ska yang telah ditunjuk masing masing negara anggota. inavoice declaration sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh eksportir bersertifikat negara anggota peserta mou 2nd spp dengan cara self certification atau sertifikasi mandiri untuk jenis barang tertentu yang tercantum dalam daftar barang yang diproduksi oleh eksportir bersertifikat. atas penyerahan inavoice declaration sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai melakukan penelitian tentang pemenuhan persyaratan inavoice declaration sebagai berikut: adanya pernyataan dari eksportir bersertifikat bahwa barang yang diekspor telah memenuhi kriteria asal barang dengan kalimat sebagai berikut: the exporter the product(s) covered this document certified exporter authorization code .) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products code s.) with origin criteria: . signature over printed name the authorized signature , inavoice declaration harus memuat uraian jenis barang yang jelas dan detil agar dapat diidentifikasi untuk kepentingan penentuan asal barang: cc. pernyataan asal barang pada inavoice declaration harus ditandatangani oleh orang yang tercantum dalam daftar penandatangan inavoice declaration, dalam hal ruang yang tersedia dalam inavoice declaration tidak mencukupi untuk memuat seluruh barang, dapat menggunakan lembar tambahan yang memuat uraian barang yang dilengkapi klasifikasi barang, kriteria asal barang, dan tandatangan, serta nama orang yang tercantum dalam daftar penandatangan inavoice declaration, inavoice declaration berlaku untuk jangka waktu (dua belas) bulan untuk kepentingan penentuan asal barang, dengan ketentuan inavoice declaration harus disampaikan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam dan inavoice declaration hanya dapat digunakan untuk important jenis barang tertentu yang tertera pada daftar jenis barang (list product) dari eksportir bersertifikat. data data mengenai eksportir bersertifikat diperoleh dari sekretariat asean terdiri dari: nama perusahaan, alamat perusahaan, daftar nama penandatangan inavoice declaration dan specimen tanda tangannya dengan jumlah paling banyak (tiga) orang untuk setiap perusahaan: nomor otorisasi eksportir bersertifikat certified exporter authorization code): dan daftar jenis barang (list product) yang dihasilkan oleh eksportir bersertifikat. daftar nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penandatangan inavoice declaration dan specimen tanda tangannya, nomor otorisasi eksportir bersertifikat certified exporter authorization code), dan jenis barang (list product) yang dihasilkan oleh eksportir bersertifikat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal bea dan cukai. eksportir bersertifikat negara anggota pengekspor kedua tidak dapat menerbitkan back to back inavoice. eksportir bersertifikat tidak dapat menggunakan inavoice declaration dalam mekanisme third country involving. dalam hal terdapat keraguan terhadap inavoice declaration sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai dapat meminta refractive check kepada instansi yang berwenang yang memberikan sertifikasi kepada eksportir negara anggota peserta mou 2rd spp dengan disertai alasan dan copy inavoice declaration yang akan dimintakan refractive check. dalam hal jawaban refractive check sebagaimana dimaksud pada diragukan, negara anggota yang mengimpor dapat melakukan verification visit. ketentuan mengenai penggunaan sistem self certification atau sertifikasi mandiri dalam peraturan menteri ini hanya diberlakukan terhadap negara anggota peserta mou 2r4 spp meliputi laos dan philippine. penambahan negara anggota yang dapat berpartisipasi dalam pilot project kedua sistem self certification atau sertifikasi mandiri ditetapkan berdasarkan persetujuan perwakilan pada senior economic officials meeting seok) dari negara negara anggota yang telah berpartisipasi dalam mou spp. dalam hal terdapat penambahan negara anggota yang ditetapkan berdasarkan persetujuan perwakilan pada senior economic officials meeting seok) sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal bea dan cukai. bab iii penutup ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam diatur dalamkesehatan matakesehatan mata.kesehatan mata masyarakatadministrasi dan konsultasi, tarif poliklinik, tarif medis operatif, tarif penunjang medis, tarif pendidikan dan pelatihan: tarif penggunaan sarana dan prasarana, dan tarif farmasi. tarif layanan sebagaimana dimaksud padadiatur oleh kepala badan layanan umum balai kesehatan mata masyarakatmata masyarakat makassar pada kementerian kesehatan. badan layanan umum balai kesehatan matamata masyarakat makassar pada kementerian kesehatan dengan pihak penjamin. badan layanan umum balai kesehatan matasama operasional antara kepala balai kesehatan mata masyarakat makassar pada kementerian kesehatan dengan pihak laiministrasi dan konsultasi pendaftaran per kunjungan konsultasi dokter umum per konsultasi dokter spesialis per konsultasi poliklinik poli mata per pemeriksaan s.d poli tht per pemeriksaan s.dpenunjang medis pemeriksaan menggunakan alat per pemeriksaan s.d laboratorium per pemeriksaan s.d pendidikan dan pelatihan magang mahasiswa per mahasiswa bulan mahasiswa per mahasiswa bulan mahasiswa per mahasiswa bulan fellowship phacoemulsifikasi dokter per dokter kegiatan phacoemulsifikasi perawat per perawat kegiatan penelitian mahasiswa per mahasiswa mahasiswa per mahasiswa mahasiswa s2 profesi per mahasiswa penggunaan sarana dan prasarana pemakaian ambulance tarif dasar per tarif tambahan per area outdoor (2m?) per bulan kantin (48telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang impor sementara, bahwa untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif, perlu mengganti peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang impor sement, kam izin kemenkewcotdiperbaiki adalah penanganan barang yang rusak dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikatnya. direkondisi adalah penanganan selain perbaikan terhadap barang yang usang atau tua dengan mengembalikan seperti kondisi semula sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas barang dari segi ekonomi tanpa mengubah sifat hakikatnya. diuji adalahdikalibrasi adalah proses untuk menyesuaikan suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunah www .jdih.kemenkeu.solid bab impor sementara bagian kesatu persyaratan, tujuan penggunaan, dan jangka waktu barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki: saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, tujuan penggunaan barang impor jelas, dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. barang impor sementara sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea.masuk. keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan. barang impor sementara sebagaimana dimaksud pada tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor. suku cadang (spare parts) yang kedatangannya tidak bersamaan dengan barang impor sementara, dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada terpenuhi dan akan digunakan bersama atau untuk dipasang pada barang impor sementara. swwidih kemonkoeo suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan barang impor sementara yang akan digunakan bersama atau dipasang suku cadang (spare parts). terhadap suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada s5) tidak diberlakukan ketentuan barang dibatasi untuk diimpor. barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalamatur dalam peraturan perundang undimpor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalamsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakanbow jdi kemerikowberlaku ketentuan sebagai berikut: importir mengajukan permohonan penerbitpada direktorat jenderal pajak, dan berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf direktorat jenderal bea dan cukai tidak melakukan pemungutan attata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhadap: barang untuk keperluan pameran atau pekan raya yang dipamerkan selain tempat penyelenggaraan pameran berikat, barang untuk keperluan seminar, konferensi, lokakarya, workshop, atau kegiatan semacam itu, cc. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasrofesional atau tenaga ahli yang dibawa bersamaan atau tidak dan digunakan sendiri atau penggunaannya bawah pengawasan tenaga profesional atau tenaga ahlenelitian dan ilmu pengetahuan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan bangsa, tanpa ada unsur komersial: barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah wisata (yacht) asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara yang diimpor melalui pelabuhan selain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai impor sementara kapal wisata (yacht) asing, kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing, dengan ketentuan: masuk dalam daerah pabean dengan tujuan lebih dari satu tempat dalam daerah pabean dengan jadwal kunjungan yang tidak dapat ditentukan atau tidak terjadwal, digunakan sebagai alat transportasi selama berada dalam daerah pabean, masuk dalam daerah pabean bersama sama dengan warga negara asingnya, dan tidak dimaksudkan untuk pengangkutan barang dengan tujuan komersial. loh www .jdih.kemenkeu.go.i dengan ketentuan: kendaraan atau sarana pengangkut darat atau laut, yang masuk dalam daerah pabean melalui lintas batas secara tidak terjadwal dan tidak memiliki izin trayek khusus sebagai kendaraan antar negara melalui lintas batas negara (trailer), dan atau kendaraan atau sarana pengangkut untuk tujuan wisata, barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan atauatau gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial: yang mempunyai fungsi utama berlayar untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang melakukan kegiatan angkutan laut atau penangkapan ikan dalam wilayah perairan indonesia: pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional yang melakukan kegiatan angkutan udara dalam wilayah indonesia, termasuk helikopter, barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut, smwjdinikementew bid barang pendukung untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri, barang yang diimpor oleh pemerintah, sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean yang telah memiliki jadwal dan izin trayek khusus antar negara (liner), dan atau petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean, termasuk peralatan dan perlengkapan dari petikemas yang sesuai dengan tipe petikemas. barang impor sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada diberikan keringanan bea masuk. terhadap barang impor sementaraberupa, diberikan keringanan bea masuk. jangka waktu impor sementara yang diberikan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam dimulai sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. pejabat bea dan cukai memberikan jangka waktu impor sementaraimpor sementara. @width.kemenkewcot dalam hal barang impor sementara yang diimpor lebih dari (satu) kali pengiriman, jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud pada dihitung mulai dari tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang pertama. bagian kedua keputusan izin impor sementara untuk mendapatkan izin impor sementara, importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean tempat pemasukan barang impor sementara. permohonan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus dihampiri dengan dokumen pendukung berupa: dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan atau identitas barang, tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu impor sementara, dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen sejenis lainnya, dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin impor sementara, dan www .jdih.kemenkeu.goyang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak, dalam hal impor sementara merupadalam hal permohonan impor sementara berupa kemasan sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan diajukan sebelum important pertama dilakukan. ketentuan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada dikecualisarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf atau petikemas sebagaimana dimaksud dalam hurufdan dokumenatas permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean melakukan: penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam www .jdih.kemenkeu.go.ig penelitian terhadap tujuan penggunaan barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam cc. penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan penetapan nilai pabean dan klasifikasi atas barang impor sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka imporizin impor sementara dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkapuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap. keputusan menteri keuangan mengenai, pemberitahuan pabean, dan pengeluaran atas barang impor sementara pemenuhan kewajiban pabean atas barang impor sementara dilaksanakan dengan menyerahkan pemberitahuan pabean impor dan jaminan. colakeputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara untuk semua barang yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementarakeputusan menteri keuangan mengenaijumlah jaminan atas barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebesar:. jumlah jaminan atas barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebesar: selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayarimportir mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam dan pajak penghasilan yang terutang. murni www .jdih.kemenkeu.go.iimportir menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk sebelum mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor. kewajiban pabean dengan menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikecualikan untuk barang impor sementara berupa: kemasan sebagaimana dimaksud dalam hurufdan petikemas sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh importir sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus disertai dengan: bukti penerimaan jaminan kantor pabean, dalam hal barang impor sementara mendapat pembebasan bea masuk, atau bukti penerimaan jaminan dan bukti pembayaran bea masuk sebesar (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam dan atau buktikantor pabean, dalam hal barang impor sementara mendapat keringanan bea masuk. penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada tidak diberlakuatau cc. petikemas sebagaimana dimaksud dalam huruf tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai impor barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, sarana pengangkut, dan petikemas. terhadap barang impor sementaratata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada dan persetujuan pengeluaran atas barang impor sementaraizin kemonkenco untuk memastikan pemenuhan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan sewaktu waktu atas barang impor sementara perpajakan, pejabat bea dan cukai dapat melibatkan unit atau instansi lain. bagian keempat perpanjangan jangka waktu impor sementara jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud dalam dapat diperpanjang, sepanjang jangka waktu impor sementara secara keseluruhan tidak melebihi dari jangka waktu (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu impor sementara kepada kepala kantor pabean yang memberikan persetujuan pengeluaran barang impor sementara, sebelum jangka waktu impor sementara berakhir. permohonan perpanjanganpermohonan perpanjangan jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan menyebutkan alasan dan dihampiri dengan bukti pendukungperpanjangan izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada permohonan harus dihampiri dengan surat keterangan dari direktorat jenderal pajakdalam hal perpanjangan jangka waktu impor sementara tidak disertai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada atas barang impor sementardalam hurufperpanjangan dan memastikan keberadaan barang impor sementaranelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan manajemen risikopanjangan jangka waktu izin impor sementara yang menjadi dasar luh bagi importir untuk. ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu izin impor sementarapanjangan jangka wakturpanjangan izin impor sementara diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam importirdalam hal importir tidak melakukan penyesuaian jaminan dan atau pembayaran sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada keputusan menteri keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dinyatakan tidak berlaku. barang impor sementara yang tercantum dalam keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib diekspor kembali. www jdih kemenkeu.golf dalam hal permohonan perpanjangan izin impor sementara ditolak sebagaimana dimaksud dalam importir wajib mengekspor kembali barang impor sementaraketerlambatan realisasi diekspor kembali barang impor sementaragian kelima pindah lokasi dan perubahan tujuan penggunaan terhadap barang impor sementara dapat dilakukan pindah lokasi selama jangka waktu impor sementara setelah mendapat persetujuan darimendapat persetujuan kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud pada importir mengajukan permohonan pindah lokaspindah lokasi sebagaimana dimaksud pada menyebutkan alasan dan dihampiri bukti pendukung. permohonan pindah lokasiain kementenatidterhadap permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk melakukan penelitian dokumenindah lokasi atas barang impor sementara yang digunakan sebagai pelindung pindah lokasinyampaikan surat penolakan disertai alasan. ketentuan lebih lanjut mengenai pindah lokasindah lokasiujuan penggunaan barang impor sementara sebagaimana dimaksud dalam dapat diubah selama jangka waktu impor sementaraubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada diberikan sepanjang masih dalam kelompok tujuan penggunaan barang impor sementara yang owwjihkemeniken.edid diberikan pembebasan bea masuk yang sama sebagaimana dimaksud dalam atau kelompok keringanan bea masuk yang sama sebagaimana dimaksud dalam importir mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada kepada kepala kantor pabean untuk dilakukan penelitian. permohonan perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada menyebutkan alasan dan dihampiri bukti pendukung. permohonan perubahann buktiubahan tujuan penggunaan atasketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tujuan penggunaanubahan tujuan penggunamentenatd bab iii penyelesaian impor sementara dengan diekspor kembali bagian kesatu diekspor kembali barang impor sementara yang selesai digunakan wajib diekspor kembali.kepada kepala kantor pabean tempat pelaksanaan diekspor kembali sebelum berakhirnya jangka waktu impor sementara. terhadap impor sementara yang diselesaikan dengan diekspor kembalirealisasi diekspor kembali atas barang impor sementara wajib. pelaksanaan realisasi diekspor kembali atas barang impor sementara dapat dilakukan lebih dari (satu) kali pengiriman, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan pengiriman tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai tata laksana kepabeanan bidang ekspor. bagian kedua terlambat diekspor kembali importir yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementarapala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk menetapkan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada atas keterlambatan mengekspor kembali, dalam hal: .importir tidakagaimana dimaksud dalam sampai dengan jangka waktu impor sementara berakhir:elum berakhirnya jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud dalam dan realisasi diekspor kembali atas barang impor sementara melebihi jangka waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud dalam ekspor kembali atas barang impor sementara yang keputusan menteri keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin impor sementaranya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam tidak mengekspor kembali barang impor sementara paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu impor sementara dalam surat keputusan menteri sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mengekspor kembali barang impor sementara paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan keputusan menteri keuangan mengenai pencabutan izin impor sementara sebagaimana dimaksud dalam bab penyelesaian impor sementara selain diekspor kembali bagian kesatu tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu barang impor sementara dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangabarang impor sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan, atau barang impor sementara. importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufimportir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada huruf kepada direktur jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk melaluitidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan menyebutkan alasan dan dihampiri bukti pendukung berupa: surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah, surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya, dalam hal mengalami kerusakan berat dalam penggunaan, cc. surat keterangan kehilangan dari kepolisian negara republik indonesia, dalam hal hilang tanpa ada unsur kesengajaan, dan atau bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya, dalam hal digunakan untuk tujuan lainnya. dalam hal barang impor sementara merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, perizinan impor wajib dipenuhi sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diajukan. dalam hal permohonantidakmberikan surat penolakan disertai alasan penolakan. www .jdih.kemenkeu.go.id terhadap barang impor sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada importirlebih lanjut mengenaiidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat barang impor sementara dapat tidak diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat,dapat tidak diekspor kembali dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembaltensi menetes permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan menyebutkan alasan tidak diekspor kembali dan harus dihampiri dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa,terhadap barang impor sementara yang diberikan persetujuan untuk tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud padawww .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atasidak diekspor kembali karena keadaan memaksa force majeure) barang impor sementara yang mengalami kerusakan berat atau musnah yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) dapat tidak diekspor kembalikeadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada dapat berupa suatu keadaan yang terjadi luar kekuasaan atau kemampuan manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bukan karena adanya faktor kesengajaan. importir mengajukan permohonan untuk tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)memilih.kemenkougolaf permohonan tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan menyebutkan alasan dan dihampiri pernyataan dari instansi yang berwenang. keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada didukung dengan pernyataan tertulis dari instansi yang berwenangcc.kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada dan dapat memberikan penilaian lebih lanjut atas dokumen yang dilampirkan dalam permohonan tersebut. dalam hal permohonan disetujui, kepala kantor pabean yang memberikan izin impor sementarditolak, kepala kantor pabean yang menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara memberikan surat penolakan disertai alasan penolakan. barang impor sementara yang tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud padaentuan lebih lanjut mengenai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali disebabkan keadaan memaksa (force majeure)cabutan keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara dapat dicabut dalam hal: dilakukan pindah lokasi tanpa mendapatkan izitementenatuah pencabutan keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala kantor pabean yang menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara. pencabutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai pencabutan izin impor sementara. keputusan menteri keuangan mengenai pencabutankeputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam sepanjang bukan merupakan pelanggaran pidana bidang kepabeanan, kewajiban pabean atas barang impor sementara diselesaikan dengan diekspor kembali. importir wajib mengekspor kembali barang impor sementara sebagaimana dimaksud bada dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan menteri keuangan mengenai pencabutan izin impor sementara. keterlambatan realisasi diekspor kembali barang impor sementara sebagaimana dimaksud pada yang melewatiloan temen bab pencairan dan pengembalian jaminan jaminan sebagaimana dimaksud dalam dapat dicairkan apabila barang impor sementara: tidak dapat ditemukan dan atau tidak dapat dilaksanakan pencegahan, atau tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam jaminan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikembalikan dalam hal: barang impor sementara telah diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalamagaimana dimaksud dalam telah dibayar, barang impor sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali karena dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam atau barang impor sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam dan pengembalian jaminbab vii pengawasan dan sanksi terhadap barang impor sementara yang: belum diekspor kembali sampai dengan jangka waktu impor sementara berakhir, mendapat keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penyegelan paling lama (tiga puluh) hari. ketentuan lebih lanjut mengenai penyegelan barang impor sementara sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal. barang impor sementara yang belum dilakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pencegahan.ndakan bidang kepabeanan dan cukai. barang impor sementara yang dilakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undimportir yang melakukan pindah lokasi atau menggunakan untuk tujuan lain atas barang impor sementara tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam danwidinkemenkewebid barang impor sementara yang tidak dilakukan realisasi diekspor kembali karena: mengalami kerusakan berat dalam penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf hilang tanpa ada unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan izin impor sementara tidak dilayani selama (enamlakukan realisasi diekspor kembali selain karena: pengerjaan proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam atau hal sebagaimana dimaksud pada permohonan izin impor sementara tidak dilayani selama (dua belasekspor kembali dan telah dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan mengekspor kembali, sanksi administrasi tersebut diperlakukan sebagai sanksi administrasi atas barang impor sementara yang tidak diekspor kembali. wwidinkemenkdredia bab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri ini: keputusan menteri keuangan mengenaitetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin impor sementara. terhadap barang impor sementara yang izin impor sementaranya diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, penyelesaian kepabeanannya berupa diekspor kembali atau selain diekspor kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri ini. pemrosesan terhadap perpanjangan jangka waktu impor sementara terhadapsanakan sesuai dengan peraturan menteri ini. pemrosesan terhadap permohonan pindah lokasi dan permohonan penggunaan tujuan lain selain sebagaimana tercantum dalamukan pemrosesan sesuai dengan peraturan menteri ini. permohonan izin impor sementara yang telah diajuan belum mendapat keputusan menteri keuangan, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai peraturan menteri ini. www .jdih.kemenkeu.go"jdih kemenketteo. atap. kbps nba ant. kementerian ke: rod tarif bintara9 yuwono ngcontoh format keputusan menteri keuangan mengenai pemberian izin impor sementara.(hh. tentang pemberian izin impor sementara yang diberikan pembebaspesansana (2panas. pertama kepada . npp . dengan alamat . diberikan izin impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk atas barang impor dengan data sebagai berikut: jumlah dan jenis barang ann nnnipyi pereaunaa spesifikasi identitas barang :.: pemilik barang pen kondisi barang pen negara asal panah nilai pabean peran paku klasifikasi barang ten pelabuhan pemasukan pasa . tujuan penggunaan enya dna paper nan lokasi penggunaan tenan . menyerahkan jaminan sebesar: bea masuk yang seharusnya20) anang di. nan pang bana . dan gannnnn(2p oran. ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala .i., tenan owtintementbuaddua. tentang pemberian izin impor sementara yang diberikan keringanmen ).ina agi pennennnnaa2pan spesifikasi identitas barang :.: pemilik barang kondisi barang pan) negara asal pan) nilai pabean bera klasifikasi barang peng pelabuhan pemasukan pen tujuan penggunaan pen lokasi penggunaan tan (118pwww. jainkomenfeulo.if secara penuh. ., dan arena2p ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala . . sana dih.kemenkeu.go.id izin impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk denganmberian izin impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk kepada . . menteri keuangan, menimbang bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sera. )telah mendapat surat keterangan kawanan mena gail li. si.,san a2aaaaaeranan spesifikasi identitas barang :.: pemilik barang peran kondisi barang tan) negara asal pan nilai pabean pen klasifikasi barang penah pelabuhan pemasukan pena tujuan penggunaan pen panen lokasi penggunaan pan (pan kedua izin impor sementara diberikan sampai dengan tanggalanna pang . dan anna para. ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala . ., senam llizin impor sementaras5)omor pokok wajib pajak perusahaan yang mendapatkan izin impor sementara. nomor diisi alamat perusahaan yang mendapatkan izin impor sementara. nomor diisi jumlah dan jenis barang impor sementara. nomor diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, atau tanda khusus lainnya. nomor diisi nama pemilik barang impor sementara. nomor diisi kondisi barang pada saat dimasukkan dalam daerah pabean. misal: baru atau bukan baru nomor diisi negara asal dari barang impor sementara. nomor diisi hasil penetapan nilai pabean dari barang yang diberikan izin impor sementara. nomor diisi hasil penetapan klasifikasi barang yang diberikan izin impor sementara tanpa mencantumkan tarif bea masuknya. nomor diisi nama pelabuhan pemasukan. nomor diisi tujuan penggunaan dari barang yang diberikan izin impor sementara. nomor diisi alamat lengkap lokasi penggunaan barang impor sementara. nomor diisi tanggal berakhirnyainjai kemenag contoh format keputusan menteri keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin impor sementara yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. perpanjangan terhadap.(l) .rarah. nomorperpanjangan jangka waktu izin impor sementara yang diberikan pembebasnee . sampai dengan tanggal . kedua perpanjangan jangka waktu izin impor sementara sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama disertai dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian masa berlaku jaminan yang telah diserahkanpang annan( be). dan nnnanan bpr. ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala oo. nam, sena. suga kemenkeu.ebay perpanjangan terhadapmenterian keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor .(l) aawas i)h. nomor . tanp)ra inang di. bea i)., dan anna banana ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala .mana, sena.dumeme ih. nomor .elah mendapat surat keterangan eae ih. ari .(o)pen pendetatee . sampai dengan tanggaleae olanna olah bea). dan makanan banana. ditetapkan di. pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala . . 215p. kemenkes.sofiatidak(liamenteri keuangan, menimbang bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sana be. nomor .idak mendapat surat keteranganna (2pankeep2). ). dikalikannrn anna o). bea). dan gnnnnannan bora ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala .(19penandaan, sn). www. jdih kemenkes. petunjuk pengisian nomor diisi nomor keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara. nomor diisi nomor keputusan menteri keuangan mengenai izin impor sementara yang dilakukan perpanjangan jangka waktupanjangan jangka waktu izin impor sementara. nomor s5)tanggal berakhirnya perpanjangan jangka waktuontoh format keputusan menteri keuangan mengenai izin pindah lokasi kementerian keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor (la.anaanaan menteri keuangan, menimbang bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sena bh. nomor . . diperoleh kesimpulan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan pindah lokasi( s)(2p na. pertama memberikan persetujuan pindah lokasi penggunaan barang impor sementara dengan mengubkanan semula pra pa. menjadi app par peranan kedua keputusan menteri ini mulai berlaku jak tanggal ditetapkan. salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada: ll. nnnranan bpenananaan di. anna inang o)., dan bayaran apaan ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala ., sana panah njan moment safindah lokasiindah lokasi penggunaan barang impor sementara. nomor diisi nomor peraturan menteri keuangan tentanglokasi tujuan pindah lokasisww jdinikementehuab.iafwwjdin kemenkeu koi contoh format keputusan menteri keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan baranga (2pan. menteri keuangan, menimbang bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sera bp. nomor .iii( i)., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan persetujuan perubahan tujuanen. .(2p anna. pertama memberikan persetujuan perubahan tujuan penggunaan barang impor sementara dengan mengubahtan semula pra opa. menjadi prana. kedubpr nana anang bana. o).) dan panen peti panen ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala ., sampa. o.id petunjuk pengisian nomor diisi nomor keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan perubahan tujuanerubahan tujuan penggunaanubahan tujuan penggunaan barang impor sementara. nomor s5) diisi nomor peraturan menteri keuangan tentangperubahan tujuanwwsginkemenibutowisinkemeniehbua contoh format. keputusan menteri keuangan mengenai penyelesaian impor sementara dengan tidak diekspor kembaliopaman aaaaaayang diberikan pembebasan bea masuk dengan pertimbangan . bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan smanterhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk selain dengan diekspodengan pertimbangan pan epa peneeerp www .jdih.kemenkeu. did kedua penyelesaian impor sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam dictum pertama, disertai kewajiban untuk: membayarkeuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada: linn di. anne pinang . dan tan neta 1g) pap ppp ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala ., sman op. soletanpaana perppu bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sea3'dengan pertimbangan senapan spanaaaaaa. wish kemenkes sela: pertama, disertai kewajiban untuk: membayar bea masuk sebesar selisihkeuanganl. a10). mna be. . dan gonna bporaaaaaa, ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala . . (1g). kemenkes coladisertai dengrankan (2panaaanaansana span bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan sena beserta dokumen pendukung berupa .( oatas izin impor sementara sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor . . . telah mendapat surat keterangan .dengan pertimbangan www .jdih.kemenkeu. pertama, disertai kewajiban untuk: membayar bea masuk sebesaroop. ., dan rekanan banana. ditetapkan . pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala ., papan per aaa www .jdih.kemenkeupertimbangwww jdih.kemenkeu.go.igowan temanku contoh format keputusan menteri keuangan mengenai penyelesaian impor sementara dengan tidak diekspor kembali untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat kementerian keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor .(l)anaanandengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat, bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .nd3) m. beserta dokumen pendukung berupa .(s). pertama memberikan persetujuan kepada. untuk menyelesaiknan kemenkeu(orang nana bperanaanag op. dan nnnanan bhnnnnaan ditetapkan . pada tanggal.( ). a.n. menteri keuangan, kepala . . snap. dih.kemenkes. alia.dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat. nomor s5), yaituw jdih kemenkes.eb.ia. yang menandatangani keputusan menteri keuangan mengenai pemberian izin impor sementara. swwejaih kemenidtuifig contoh format keputusan menteri keuangan mengenai penyelesaian impor sementara selain dengan diekspor kembali terhadap barang impor sementara yang mengalami kerusakan berat atau musnah karena force majeure kementerian keuangan republik indonesia keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor .ea nn dana tentang persetujuan penyelesaiana. menteri keuangan, menimbang bahwa. melalui surat nomor .( s)karena .: bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan pre . beserta dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari . nomor$karena . 'terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor en.ann bprnii komentatora pengen non di. nan bea). dan epa neti papeeepened ditetapkan di. pada tanggal . a.n. menteri keuangan, kepala . na, seh. po. www .jdih.kemenkeu.go'.idkarena nomor diisi alasan penyelesaian impor sementara selain dengan diekspor kembali kerusakan berat yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) atau musnah yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)karena keadaan memaksa (force majeure). nomor diisi instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap keadaan memaksa (force majeure),nomor diisi nomor dan hal surat pernyataan dari instansi berwenang yang memberikan pernyataan tertulis terhadap keadaan memaksa (force majeure)ii momentko.id contoh format keputusan menteri keuangan mengenai pencabutan izinda. tentang pencabutan keputusan menteri keuangan nomor . menteri keuangan, menimbang bahwa . telah terbukti melakukan penyalahgunaan izin impor sementara sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor . berupa:. . pertama mencabut keputusan menteri keuangan nomor . kedua terhadap barang impor sementara sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor . dilakukan pencegahan dan atau penyegelan sampai dengan diekspor kembali. ketiga importir sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri keuangan nomor .,keempatna di. saman poranaanng bean. dan nan edan anti (c) tanpa ppp ditetapkan . pada tanggal. a.n. menteri keuangan, kepala .(1l)., sencabut. nomor diisi nama perusahaan yang mendapatkan izin impor sementara. nomor diisi bukti bukti pelanggaran yang dilakukan oleh importirsiaptika basa kementerian umum arirbinfarto yuwono nip4971609121997031001 jdih.kemenkes xia |
modernisasi pelaksanaan anggaran, pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dilakukan melalui uang persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit: bahwa substansmem. beberapa ketentuandiubah sebagai berikut: diantara dan disisipkan (empat) yakni sa), s5b), sc), dan sd) dan ketentuan dena algasa) yang diajukan berupa: tunai, dan atau kartu kredit pemerintah. sb) tunai sebagaimana dimaksud pada sa) huruf(5c) kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada sa) hurufsd)dengan tunai oleh bendahara pengeluaran bpp kepada (satu) penerima penyedia barang jasa dapat melebihin ann bendahara pengeluaran melakukan penggantian (revolving) tunai yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan tunai masih tersedia dalam dipa. penggantian tunai sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit (lima puluh persen) dari besaran tunai. untuk bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bpp, dalam pengajuan tunaitunai melalui bendahara pengeluaran, apabila tunai yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50y6 (lima puluh persen). ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala ppn menyampaikan surat pemberitahuan kepada kpa, dalam hal (satu) bulan sejak sp2d diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian tunai sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada (ltunai, kepala ppn memotong tunai sebesar 25y6 (dua puluh lima persen). rl. pemotongan dana tunaitunaitunai sebagaimana dimaksud pada kepala ppn melakukan pengawasan tunai. dalam melakukan pengawasan tunai sebagaimana dimaksud pada ketentuan penyampaian surat pemberitahuan, dan pemotongan tunai berikutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (dua) yakni (2a) dan (2b), dan setelah ditambahkan (empat) yakni s5), dan sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) besaran tunai sebesar (enam puluh persen) dari besaran up. (2b) besaran kartu kredit pemerintah sebesar 40y6 (empat puluh persen) dari besaransebagaimana dimaksud pada dan atau perubahan proporsi besaran tunai yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada (2a).kebutuhan penggunaan dalam (satu) bulan yang melampaui besaran up. (s5)cc.mengajukan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk tunai sebesar 100y6 (seratus persen). ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran melalui kartu kredit pemerintah diatur dengan peraturan menteri keuangan tersendiri. ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni sa), sehingga berbunyi sebagai berikut: bendahara pengeluaran bpp melakukan pembayaran atas tunaiwaw'jdih.kemenkedgo.idsa) pemerintahgirs5)tunai5. ketentuan dihapus. dihapus ketentuan lampiran dihapus. 10o1 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelesaian tagihan negara dan pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan up tup gup pup gup nihil sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan sampai dengan drupakan ketentuan penyelesaian tagihan negara dan pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran menggunakan up tup gup pup gup nihil secara tunai. ketentuan mengenai penggunaan dan pembayaran melalui kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilaksanakan sepanjang peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran melalui kartu kredit pemerintah telah yuwono nip ana saba |
sang departemen keuangan. barang milik negara. pemindahtanganpenilaian barang milik negara diatur dengan peraturan menteri keuangan, bahwa penilaian barang milik negara sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang penilaian barang milik negara tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehinggadiberi wewenang yangsurat berharga syariah negara, selanjutnya disebut sbskeuangan ini mengatur pelaksanaan penilaian barang milik negara yang dilakukan oleh penilai direktorat jenderal. penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunannilaian sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang. keterlibatan penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian bantuan teknis penilaian. s5) penilaian barang milik negara selain tanah dan atau bangunan dapat dilakukan oleh penilai direktorat jenderal. bagian kedua objek penilaian objek penilaian adalah barang milik negara. barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam: pemindahtanganan, atau penerbitan sbs. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tujuan menentukan nilai wajar. bagian keempat permohonan penilaian penilaian barang milik negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau penerbitan sbs dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan penilaitetapkan oleh direktur jenderal: permohonan penilaian dari pengelola barang, dalam hal pengguna barang telah mengajukan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik negara, atau permohonan penilaian dari pengguna barang, dalam hal pengguna barang belum mengajukan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik negara kepada pengelola barang. penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik negara, sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang diberi wewenang. permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan huruf diajukan oleh: direktur barang milik negara direktur barang milik negara ii, atau direktur kekayaan lain lain, untuk permohonan penilaian barang milik negara kepada direktur penilaian kekayaan negara, kepala bidang pengelolaan kekayaan negara, untuk permohonan penilaian kepada kepala bidang penilaian, atau kepala seksi pengelolaan kekayaan negara, untuk permohonan penilaian kepada kepala seksi pelayanan penilaian. permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan disampaikan kepada: direktur jenderal, dalam hal penilaian merupakan kewenangan kantor pusat, kepala kantor wilayahwilayah, atau kepala kantor pelayananpelayanan. permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam,: dan deskripsi objek penilaian. dalam hal objek penilaian berupa kendaraan bermotor, permohonan penilaian dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dan fotokopi dokumen legalitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. dalam hal objek penilaian berupa: limbah padat (scrap)berat objek penilaian yang diterbitkan oleh pemohon penilaian, atau limbah cairvolume objek penilaian yang diterbitkan oleh pemohonemohon wajib memberikan data dan informasi objek penilaian secara lengkap dan benar.dalam hal pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tim penilai direktorat jenderal mengembalikan secara tertulis permohonan penilaian kepada pemohodan hurufhuruf daniiiyang ditunjuksatupembagian kewenangan tim penilai direktorat jenderal untuk melakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau penerbitan sbs ditetapkan oleh direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk atau dipindahtangank:.yang diperoleh dari surat keterangan nop yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak. dalam hal terdapat perbedaan luas tanah antara surat keterangan nop dengan dokumen legalitas, luas tanah yang digunakan untuk menghitung indikasi nilai adalah luas tanah yang tertera pada dokumen legalitas. (l) tim penilai direktorat jenderal dari kantor pelayanankedudukan kuasa pengguna barang. dalam hal objek penilaian berada luar wilayah kerja kantor pelayanan atau kantor wilayah, pelaksanaan penilaianatau kantor wilayah yang bersangkutan,penilaian atas objek penilaian yang berada luar negeri dilakukan oleh tim penilai direktorat jenderal yang ditugaskan oleh direktur jenderal. bagian ketiga bantuan penilaian jwilayah atau kantor pusat dapat berupa tim penilai direktorat jenderal atau perorangan. penilai direktorat jenderal yang memberikan bantuan tenaga secara perorangan tidak boleh menjadi ketua tim penilai direktorat jenderalbagian keempat penggunaan penilai eksternal penggunaan jasa penilai eksternal dalam pemberian bantuan teknis penilaian dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal. penggunaan jasa penilai eksternal sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian. penggunaan penilai eksternal dapat dilaksanakan dalam hal: berdasarkan kajian teknis dari kantor pusat, jasa penilai eksternal dibutuhkan untuk melakukan bantuan teknis penilaian: dan terdapat anggaran untuk menggunakan jasa penilai eksternal. tata cara penunjukan penilai eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penilai eksternal melaksanakan penilaian berdasarkan surat perintah kerja dari pemberi tugas. bab pelaksanaan penilaian bagian kesatu proses penilaian proses penilaian meliputi: mengidentifikasi permohonanlakukan identifikasi permohonanpenugasan penilaian, dan kebenaran formal data dan informasi permohonanugassebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pemohon dan atau pengguna obyek penilaidalam hal penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau penerbitan sbsberi tugaselola barangdengan cara sebagaimana dimaksud pada dalam hal permohonan penilaian diajukan oleh pengguna barang atau pihak yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalampenilaian dilakukan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik negara,antara lain meliputijd.(l), laporan penilaian barang milik negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dan penerbitan sbs yang berlaku sampai dengan dilakukan penilaian ulang. masa berlaku laporan penilaian dapat diperpendek atau diperpanjang oleh: direktur hal laporan penilaian dibuat berdasarkan permintaan bantuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan kependekan atau perpanjangan masa berlaku laporan dilakukan oleh kepala kantor pelayanan atau kepala kantor wilayah yang meminta bantuan penilaiengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim penilai direktorat jenderal: ddikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik negara yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat atau presiden, kependekan atau perpanjangan masa berlaku laporan dilakukan sebelum direktur jenderal meneruskan permohonan pemindahtanganan kepada menterian dihitung per laporan penilaian. jl) laporan penilaian atas permohonan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dan huruf disampaikan oleh tim penilai direktorat jenderal kepada pemohondan disampaikan oleh tim penilai direktorat jenderal kepada pemohonusatkaji ulang:sebelum diatur secara tersendiri, ketentuan dalam huruf dan huruf dansebagai hasil peran dengan antara delegasi delegasi pemerintah negara republik indonesia dan republik chiyang telah ditandatangani jakarta pada tanggal mechiewan gula indonesialagi sebagai wakil ketua iii merangkap anggota, gubernur bank indonesia, sebagai anggota, kepala badan logistik bulog), sebagai anggota, ketua badan koordinasi penanaman modal bkpm), sebagai anggota: direktur jenderal perkebunan, depart: direktur jenderal agraria, departemen dalam negeri sebagai anggota: direktur jenderal pembangunan daerah, departemen dalam negeri sebagai anggota. pesan na3 ny) snn. presiden republik indo kesia direktur jenderal pembinaan dan penempatan tenaga kerja, departemen tenaga kerja sebagai anggota, direktur jenderal bina usaha koperasi, departemen koperasi sebagai anggota: direktur jenderal perdagangan dalam negeri, departemen perdagangan sebagai anggota, direktur jenderal moneter, departemen keuangan sebagai anggota:pebruarother kingdom sweden for the avoidance double taxation and man wap presiden republik indo kesia the prevention fiscal evasion with respect taxes income, beserta protocolnya. mengesahkmapan sy) nya x1y kun dat presiden republik indo kesiasegmentny) n13 ny) nya ny) snn presiden republik indo kesiasman wat presiden republik indo kesia,amapan sy) kun dat presiden republik indo kesiahte case banking enterprise,tion any law that state relating the determination the tax liability person the exercise discretion the making estimate the competent authority, provided that the lamen presiden republik indo kesia the contrary. where profit include items income which are dealt with separately other article, then the provisions onfenterprise contracting state shall table only that state. with respect profits derived the air transport consortium scandinavia airlines system sas) the provisions paragraph shall apply only such part the profitthe provisions paragraphs andtan nya ny) way presiden republik indo kesiaruedhall make appropriate adjustment thaconventiontan nya x1y mpn sdp presiden republik indo kesianorwithstanding the provisions paragraph dividend paid company which resident indonesia company the extent that the dividend would have been exempt under swedish law both companies had been swedish companies. this tan mpn sdp presiden republik indo kesia exemption shall not apply unless. (a) the profits out which the dividend are paid have been subjected the normal corporate tax prevailing indonesia the time signature this convention income tax comparable there, (b) the dividend paid the company which resident indonesia consist wholly almost wholly dividend which that company has received, the year previous yes, respect shares held company which resident third state and which would have been exempt from swedish tax the shares respect which they are paid had been held directly the company which isa resident swedendosatman ya wat presiden republik indo kesiaconventionapplication the provisions contained any production sharing contracts contracts work (or any other similar contracts) relating oil, gas other mining sector concluded before dessweden. article interest interest arifina recipient the beneficial owner the gross amount the interest. the competent authorities the contracting states ny) n13 ny) snn presiden republik indo kesia, including local authority thereof, shall exempt from tax the first mentioned contracting state. the exemption provided for paragraph shall also apply interest derived (a) the case indonesia (i) the bank indonesia" (the central bank indonesia), and (ii) such other financial institution indonesia may agreed upon from time time between the competent authorities the contracting states. (b) the case sweden (i) sverige riksbank (the central bank sweden), riksgaldskontoret" (the national deb office) and the swedish fund for industrial cooperation with developing countries swedfund ), and (ii) such other financial institution sweden may agreed upon from time time between the competent authorities the contracting states. the term "interest" used this article means income from debt claim every kind, whether not secured mortgage, and whether not carrying right participate the editor's man ya ny) wat presiden republik indo kesia pada tanggal april menteri sekretaris negara republik indonesia ttd boediono men wat presiden republik indo kesiaman ya snn presiden republik indo kesiaa regard being had the other provisions this conventionroyalties referred sub paragraph (a) paragraph and per cent the gross amount royalties referred sub paragraph (b) paragraph the term "royalties" used this article means payments any kind received consideration (a) for the use of, the right use, any copyrights literary, article scientific work including cinematography film andand (b) for the use of, the right use, industrial, commercial scientific equipment, for information concerning industrial commercial scientific experience. the provisions paragraphs and shall not apply the man sdp presiden republik indo kesia,payments shall remain table according the other provisions this convention. article tan way presiden republik indo kesiawith respect gains derived the swedish, danish and norwegian air transport consortium scandinavia airlines system sas), the provisions this paragraph shall apply only such portion the gainsy) nya ny) presiden republik indo kesia the case individual who has been resident contracting state and who has become resident the other contracting state, the provisions paragraph shall not affect the right the first mentioned state tax gains from the alienation any property derived such individual any time during the ten years next following the date which the individual has ceased resident the first mentioned statemay taxes that state. such income may also taxes the other contracting state (a) the individual present that other state for period periode exceeding the aggregate days within any period months, but only much thereof attributable services performed that other state, (b) the individual has fixed base regularly available hilir that other state for the purpose performing his activities, but only much theron attributable that fixed basman presiden republik indo kesia dependent personal services subject the provisions article d21monthsmay taxes that state. where resident sweden derives regeneration respect employment exercised aboard aircraft operated international traffic the air transport consortium scandinavia airlines system sas), such regeneration shall table only sweden. mulan snn presiden republik indo kesia article directors fees and regeneration top level managerial officialsportsmen notwithstanding the provisions article dan income derived resident contracting state entertainer, such asa and taxes the contracting state which the activities the entertainer sportscar are exercised. mean ya presiden republik indo kesia notwithstanding the provisions paragraph and income derived artiste sportscar from his personal activities such shall exempt from tax the contracting state which these activities are exercised within the framework visit which substantially supported the other contracting state, local authority public institution thereof. article government service (a) regeneration, other than pension, paid contracting state orat the individual resident that state who (i) national that state,pasaran snn presiden republik indo kesiastudentsstate, provided that such payments arise from sources outside that state. article teachers and researchers professor, teacher researcher who makes temporary visit contracting state for period not exceeding two years solely for the purpose teaching conducting research university, college, school other accredited educational institution, and who is, immediately before such visit was, resident the other contracting state shall table only that other state respect regeneration for such teaching research, provided subject tax that state respect such regeneration. article other income tan wat presiden republik indo kesia items income resident contracting state with are not expressly mentioned tha forging articles this conventionuble taxation (a) where resident contracting state derives income which, under the laws the contracting state and accordance with the provisions this convention, may taxes that other state, the first mentioned state shall allow subject the provisions the law the first mentioned state concerning credit for foreign tax (as may amended from time time without changing the general principle thereof) deduction from the tax the income that resident, amount equal the tax paid the income that other state. (b) notwithstanding the provisions subparagraph this paragraph, where resident sweden derives profits, income gains which, accordance with the provisions article article paragraph article may taxes indonesia, sweden shall exempt such profits, income gains from tax provided that the principal part the profits, income gains arises from independent personal services business activities, other than the management securities and other similar property carried indonesia. this exemption shall not apply unless the profits, income gains have been subjected the normal tax prevailing indonesia time signature this convention tax comparable there. nip sy) nya ny) wap presiden republik indo kesiathe government the kingdom swedenconvention shall apply persons who are residents one both the contracting states. article taxes covered this convention shall apply taxes income imposed behalf contracting state its local authorities respective the manner which they are lovedlan mpn sdp presiden republik indo kesia (c) where resident sweden derives income which, accordance with the provisions paragraphs and article shall table only indonesia profits, income gains which, accordance with the provisions subparagraph (b) this paragraph, shall exempt from swedish tax, sweden may, when determining the graduated rate swedish tax, take into account the income which shall table only indonesia the profits, income gains which shall exempt from swedish tax, respectively. for the purpose paragraph (a), when calculating the deduction from swedish tax, tax paid indonesia shall deemed include the amount indonesian tax which would have been playable the indonesian tax had not been executed reduced accordance with the provisions special incentive measures under indonesian lawlan wat presiden republik indo kesiaparagraph paragraph article paragraph article paragraph article apply either contracting state from limited its nationals the enjoyment tax incentives and any tax preferensial nature designed pursuant its programme economic development. this article the term "taxation" means taxes which are the man ya snn presiden republik indo kesia subject this conventionconvention, may, respective the remedies provided the domestic law those states, present his care the competent authority the contracting state which resident his case some under paragraph article that the contracting states which national, the case must presented within thernventiononconventione convention, they may also consult together for the elimination double taxation cases not provided for the conventionmulan skema snn presiden republik indo kesiaconvention the domestic laws the contracting states concerning taxes covered the convention, insular the taxation thereunder not contrary the conventionconvention. such persons authorities shall use the information only for such purposeman ya presiden republik indo k(ordre public). article miscellaneous rules the provisions this convention and consular officers nothing this conventionman nya x1y wat presiden republik indo kesia entry into force this convention shall ratified and the instruments ratification shall exchanged stockholm soon possible. the conventionrespect income derived after the first day january the year next following that the entry into force the convention. article termination this convention shall remain force until terminated contracting state. either contracting state may terminate the convention, through diplomatic channels, giving written notesdate its entry into force. such case, the convention shall cease have effect respect income derived after the first day january the year next following that which the notice termination given. witness the undersigned being dulu authorized there have signed the present conventionprotocol mulan "aa wap presiden republik indo kesia the moment signing the shall form integral part the convention. article paragraph article shall not prevent contracting state from applying regulations its domestic laws determining the debt equity ratio enterprises that state for the purpose determining the deductibility the interest paid those enterprises. witness thereof the undersigned being dulu authorized there have signed the present protocolgen ny) n13 ny) nya ny) wat presiden republik indo kesia taxes capital appreciation. the existing taxes which the convention shall apply are: (a) indonesia the income tax imposed under the undang undang pajak penghasilan law and the extent provided such income tax law, the company tax imposed under the ordonansi pajak perseroan state gazette last amended law and the tax imposed under the undang undang pajak atas bunga, dividen dan royalty law (hereafter referred indonesian tax ). (b) sweden the state income tax (den statline inkomstskatten), including the sailors' tax (sjomansskatten) and the common tax (kupongskatten), (ii) tax public entertainers (bevillningsavgiften for visa offentliga forstallaingar), (iii) the profit sharing tax (vinstdelningsskatten) (hereafter referred swedish tax"conventionflection taxation laws. sy) presiden republik indo kesia article general definitions for the purposes this convention, unless the context otherwise requires, (a) (i)the termii) the term sweden comprises the kingdom sweden and, when used geographical so, includes the national territory, the territorial sea sweden well other maritime areas over which . accordance with international law exercises sovereign rights jurisdiction, (b) the term contracting state and "the other contracting state" mean indonesia sweden, the context requires, (c) the term "tax" mens indonesian tax swedish tax, the context requires, (d) the tern "person" include individual, company and any other body requires, (emulan snn presiden republik indo kesia (f) the terms "enterprise contracting state and "enterprise the other contracting state mean,competent authority" means (i) indonesia the minister finance his authorized representative, (ii) sweden the minister finance, his authorized representative the authority which designated competent authority for the purposes the convention. (i) the term "national" means (i)conventionen the convention applies. man wat presiden republik indo kesia article resident for the purposes this conventionbea resident the state which has permanent home available him.man ya presiden republik indo kesiaconvention(c) office, (d) factory, (e) workshop, (f) farm plantation, mine, oil gas well, quarry any other place extraction natural resources, (h) building site, construction, installation assembly project supervisor activities connection where such site, project activity continues for period more than six months, (i(other than agent independent status within the meaning paragraph engaged the enterprise for such purpose, but only where activities that nature continue (for the tan wat presiden republik indo kesia same connected project) within the country for period periode aggregation more than three months within anythe facilities solely for the purpose storage displayaathe similar activities which have preparatory auxiliary character, for the enterprise |
mean presiden republik indo kpada badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penahan dan pengamalan pancasila bpuntuk lebih meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan pedoman pengaman dan pengamalan pancasila, pemerintah juni dan juli istana bogor. penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam dilaksana bp atur oleh kepala bp mp presiden republik indonesia, menimbang kendaraan, maka dipandang perlu untuk menetapkan golongan jenis kendaraan dan besarnya tol untuk jalan tol jakarta cikampek, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor ahun tentang jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan golongahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang jalan tol lembaran negara ahun nomor tambahan lembaran negara nomor man wap presiden republik indo kesimemutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia. pertama menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada jalan tol jakarta cikampek sebagaimana tercantum pada lampiran dan keputusan presiden ini. kedua dengan ditetapkannya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor ahun dan ketentuan mengenai besarnya tarif tol untuk jalan tol jakarta cikampek dalam keputusan presiden nomor tahun dinyatakan tidak berlaku. ketiga pelaksanaan lebih lanjut keputusan presiden ini akan diatur oleh menteri pekerjaan umum. keempat keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal meimagolongan jenis kendaraan bermotor golongan sedan, jip, pikap, bis kecil, truk kecil dan bis sedang golongan i a truk besar dan bis besar, dengan (dua) gandar golongan ii b truk besar dan bis besar, dengan (tiga) gandar atau lebih presiden republik indonesia ttd soeharto tan nya ny) sabesarnya tol pada jalan tol jakarta cikampek besarnya tol rp.) dari tujuan una una ann ann nana gol goals goals jakarta cikampek jakarta inter change) karawang timur karawang barat cikarang cibitung cakung bekasi timur bekasi barat bintara bekasi cikampek barat karawang timur kerawang barat cikarang jakarta jakarta interchange) cakung cibitung bintara bekasi timur lan wat presiden republik indo kesia bekasi cikampek timur karawang timur karawang barat jakarta jakarta interchange) cakung cikarang bintara cibitung bekasi barat besarnya tol rp.) dari tujuan nan nnnnnnnnnnn nnnannan aan makanan gol goals goals cibitung cikampek karawang timur cakung jakarta jakarta interchange) karawang barat bintara bekasi barat bekasi timur cikarang cikarang cikampek jakarta jakarta interchange) cakung bintara nya ny) saat presiden republik indo kesia karawang timur bekasi barat karawang barat bekasi timur cibitung karawang jakarta barat jakarta interchange) cakung bintara bekasi barat bekasi timur cikampek cibitung cikarang karawang timur karawang jakarta timur jakarta interchange) cakung bintara bekasi barat bekasi timur cibitung cikarang cikampek karawang barat besarnya tol rp.) dari tujuan anna nnnnnnnnnnn ana panganan gol goals goals tan wat presiden republik indo kesia cikampek jakarta jakarta interchange) cakung bintara bekasi barat bekasi timur cibitung cikarang karawang barat karawang timur bintara cikampek karawang timur karawang barat cikarang cibitung jakarta jakarta interchange) bekasi timur bekasi barat cakung cakung cikampek karawang timur karawang barat cikarang cibitung jakarta (jakarta interchange) bekasi timur bekasi barat bintara pasaran "aa wat presiden republik indo kesia presiden republik indonesia ttd soeharto open mula presiden republik indo kesia il. besarnya tol pada ramp besarnya tol rp.) nama ramp gol goals goals ramp pondok gede barat ramp pondok gede timu presiden republik indonesia, menimbang: bahwa bangkok, thailand wat pan lakarakyat china mulai tanggal juli sampai dengan tanggalrakyat china mulai tanggal juli sampai dengan tanggal juli atau sampai dengan tanggal tiba kembali tanah air. kedua . medeputi hukum dan perundang undangan, ttd lombok nahattandsbangunbadan. pimpinan. umum.( b.p.ll) perusahaan. bangunan ini eta menpan aaa apa jang terdiri dari ir. r.soesilo danunegoro.sebagai presiden direktur hartawan.wirjoprodjo).sebagai direktur. .oe1.rerenararan sandel. vencer. sebagai direktur. rrrarernnranan daan tanaman sedarah ole. dana daan sebagai lilin enanannaame.n, perusahaan bangunan. negara.: kabinet menteri. serta . ee. p.n. perusahaan bangunan. negara. panas rrennenenbina presiden republik indonesia keputusan fesuidin republik indonesia ng, tahun kh, presisi n republik indonesia lembata surut menteri koordinator kompartemen pembangunan tanggal juli yo. merit week. pmb. menimbang bahwa kepada sdr. dr. suwardi almarhum patut diberi peng harga oleh secara mengingat jasa jasanya sebagai pemain pin pergerakan kebangsaan indonesia dimasa semasa hidupnya karena terdorong oleh rasa tinta tanah air dan bang memimpin suatu keselatan jang teratur guna mencapai khmer dekan nusa dan bangsa pada mengingat keputusan kami ho. tahun mengenai peraturan tentang pahlawan kemerdekaan nasional abs keputusan kami tahun mengenai peraturan tentang tiara penetapan pahlawan kemerdekaan nasional .'. putuskan: "ra menetapkan naa pertama sdr, dr. suwardi almarhum ditetapkan sebagai pahlawan. khmer dekan nasional. sea kedua ketentuan ketentuan dalam keputusan presiden no 2l tahun berlaku hasi memperingati arwah jang ara man peng bea ketiga keputusan ini mulai berlaku pada hari dit tetapkan sepi sii esa bea per bah terna ditetapkan di: di: tan pet raba pada tanggal aka naa bra republik andongata, aki kena dean nga saran ona pep anu tea bukan iban nan ter eia naa nye rank ana nan sen apa tana ane |
medalam negeri tanggal juni px. menimbang bahwa tenaga sdr. kaharuddin gir. datuk rangka basa brig. den. polisi), sekarang kepala daerah tingkat sumatera barat diperlukan dibidang lain, bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu berhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah tingkat sumatera barat: mengingat peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahunserah terima jabatan sdr. kaharuddin gir. datuk rangka basa brigadir jenderal polisi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala daerah tingkat sumatera baratdan tahun untuk kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan departemen angkatan kepolisian oleh j.m. menteri panglima angkatan kepolisian dengan ketentuan,diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya. salinan nyi mil presiden republik indonesiapadang, kepala kantor bendahara negaramudianur tuari dewan pimpinan pusat pni dpp o11 po1 tanggal april surat dari pimpinan dewan perwakilan rakjat gotong ro jong d2 k dprd tanggal mei menimbang sesuai dengan permintaan dewan pimpinan pusat pni bahwa oo. perlu membebaskan seorang anggota dprd mars dan kamu dian menggantinya dengan anggota baru jang telah disusul kan oleh partai jang bersangkutan. bahwa saudara jang namanya tersebut dalam dictum kedua keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota telur mars. memerah persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakjat gotong royong ikan seperti suratnya tersebut diatas. mengingat alat undang dasar undang undang tahun memutuskan: menetapkan pertama membebaskan dengan hormat dari keanggotaan dpr gr mars sir. darah dengan japan terima kasih atas jasa 2nja jang telah di sumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dprd mars. kedua mengangkat sdr, nazar merek datuk bandori putih sebagai anggota dprd mars, menggantikan sdr. daratan. ketigac.ococeoc lag presiden republik indonesia salinan suratsurat keputusan ini disampaikan kepada jang ber angkutan untuk diketahui dan diindahkan super luna. ditetapkan djakarta. pada tanggal juni presiden lega soon, soeharto jenderal #ni sb. |
kal ban s, perusahaan. listrik jang didirikan dengan peraturan pemerintah no,ini eta menpan aaa apa jang terdiri dari ir. sriganti. santosa are. sebagai presiden direktur hatmohoedojo prof. ir. p.m. sedijatmo ae. sebagai direktur. erna rerneranannn koesoemo ir. r.sodor.mangan .sebagai. direktur. aram.solid eren rena menanam. sed direktur. rrrraserenraran ir. p.c.harjasudirdja. sebagai direktur. rrrrareranara. listrik negara.: kabinet. menteri pertama. p.n, perusahaan listrik negar:a. surat hampa menteri penerangan tanggal agustus surat menteri olah raga tanggal september kas gazebo menimbang bahwa untuk melancarkan pekerdjaan staf presiden urusan gazebo jang ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia tanggal aril dipandang perlu menempatkan seorang wakil dari departemen penerangan sebagai anggota, staf presiden urusan gazebo merangkap anggota komite nasional gazebo bahwa sdr. trio djojosuwarno pembantu menteri penerangan bidang publisitas dan urusan penerangan daerah, dianggap tahap untuk diangkat sebagai anggota staf presiden urusan gazebo merangkap anggota komite nasional gazebo mengingat za. alat undang undang dasar, keputusan presiden tahun tahun dan tahun memutuskan menetapkan pertama mengangkat sebagai anggota staf presiden urusan gazebo merangkap anggota komite gazebo drs. trio djojosuwarno pembantu menteri penerangan bidang publisher dan urusan penerangan daerah kedua keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ditetapkan djakarta pada tanggal september presiden republik indonesia sukarno |
semua }.int t., dep.temen perguruan tinggi dan ilmu semua.l'int koordinat tor kom.parti~, ,. aliran: kep1."susan in:!. dikirim.;m untuk diketahui kepada:. ketiga .,. kedua dengan japan tel'ima kasih atas jasa jasanya ".d 14mengangkat seb~gai anggota presidium universe medan; kolonel ulung sitepu, gubeirmir kepala' der ah' sui1ia1~;er mer angka sebaga ketua brig. den. darjatmo panglima kodam merangkap ketua, . .:~.:~:.:: :.~':~''''',; :.:tf ;.':~ .~. korn. bes } ~. sono prawirobismo s.h. kaneko sulla,e~a' utama:, jatmiko s.h. jaksa tinggi, ."<; jalaluddin jusuf, ketua periodik ,lo'font nasional s~t~r ut.ra; .' :.j;(;>~,' dengan ketentuan bahwa segala suatu akan diubah kembali, jika kemudian terj t.a terapi. keke 11ri klan aa.l. iii1 pendeta:r;~n ini. member nti zan ene hormat dan jaba tanja e.l;}li ig,a~~~,::~~ presidium uni veritas sumatera:l. '(, utara l>teman: prof. mahad s.h., merangkap sebagai ketua prof. dr. soros, anggota a, prof. nj. abas jl'manopo s.h., anggota,. menit.lokan .; .;'. sesuai dengan kept.san ~menteri perguruan tinggi:l. dan ilmu,: p~ngl~:' tahuan, tangga!l1 agustus z08 up ii q4 . .'. ,;'. ;'.f . . teri tun.~rr.mulai har timbang terima. i'i el~ iut ~,." . ,.":, menimbang perl ml~ngeschkan burnt putus tersebut; e::"id et, publik ind or:ll: sia . ,h.: l.!., presiden republik indonesia k;~p1 jl' u3anpresid2!;n rsp~l.k_,]j~d~.n;e.sja nc. tahun~ update uid~'1g tahun \() . kupu:~ j.6c111 presiden republik indonesia :tasting196. unda: j.g 1ind<i.ll,k1, tahun ~entame:.p~r~~n~:t~ sura'~ ~~:lulusan ~teri p.t.i.p. 'tanggal dkt'~l)"~r1!16z bi u p ii ." ~.: s1.! 'at picks t'int o1'i p<;euru:;:n 'ril'1gei dan ilmu pengen acuan tane;gal agustus s up ii764; rival pembebasan ketua dan anggota2 presi,ium jniversiiias sui:later,~ utara den pengangkatan ketua dan ::anggota2.jing :. . .~.: . . ~',. ;:. ';' :.', .', .~. . ul{ ditetapkan lln di' i>. ~~: . ;.,'."" pada tangga presiden republik~ .~.~ kan ':', ~::',;::::::':.:',. unite. s1tas ~instit\lt negeri. ei .'::.,.:.>:.,: deputy:.senilai pikir'imkankepada jang' berkllpent:l.n~fanuntuk tiket,ui cc.n didjalanlwl. . ,'::~ ~~~l'~;,:: ." ',: ~:.:' :'.~ biro pusat station!k, semua rektor ketua presidium: ', ,.' djakarta, depan t men jru,~an gubernur ur' sl:ln altera utara. ! '.edan, fa,11f'.,lima holland still1 c\ter. jt.ara, kaneko ulllilter '! utara, jaksa ti~8i s~tera utara, ketua front nasi onal ulama.tera utara, direktorat perbenduha r aan dan kas neg;.ra kantor pus at, perbendaharaan negara med, direktorat per dja kanan de .~ perti!lang ul'lg happen dewan herald. ian rakjat komik! "an, lembaga admlniatraai negara, presiden regu6lik in.amnesia |
mann pa. menimbang bahwa dipandang perlu untuk kelancaran jalannya pemerintah daerah tingkat sumatera barat, untuk sementara menugaskan seorang penjabat guna menjalankan tugas kepala daerah tingkat sumatera barat, bahwa sdr. soepoetro brotodihardjo, pegawai tinggi ketatapradjaan tingkat diperbantukan pada gubernur kepala daerah djawa tengah pekalongan tahap untuk menjalankan tugas tersebut mengingat ketetapan m.r.s. i mars penetapan presiden tahun (disempurnakan) tahun lembaran negara tahun tahun penetapan presiden tahun lembaran negara tahun memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal pelantikan sdr. soepotro brotodihardjo. disamping tugasnya jang sekarang, ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah tingkat sumatera barat dan kepadanya diberikan tunjangan jabatanbarat bahwa sdr. soepoetro brotodihardjobarat, kedua . man kang presiden republik indonesia kedua pelantikan sdr. soepoetro brotodihardjo dimaksud diserahkan kepada menteri dalam negeri dengan jabatan untuk diketahui kepada semua menteri koordinator, padang dan semarang, gubernur kepala daerah sumatera barat padang, kepala kantor bendahara negara djakarta, padang dan semarang, gubernur kepala daerah djawa tengah semarang, panglima kodam iii agustus padang, ketua dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong tingkat sumatera barat padang, kantor penghubung pembantu gubernur djawa tengah pekalongberita daerah kabupaten simalungun nomor tahun peraturan bupati simalungun noor tahun petunjuk teknis pelaksana an peraturan daerah kabupaten simalungun no#mor tahun tentang feet3busi jasa umum jenis3 ret8!jsi pelayanan kesehatan dengan rah\mat tuhan yang maha esa bupati simalungun, menimbang mengingat bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten simalungun nomor tahun tentang retribusi jasa umum maka untuk teknis pelaksanaanya khusus jenis retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana maksud dan serta lampiran peraturan daerah tersebut perlu diatur melalui peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a",!layanan kesehat16). jpuskesmas adalah kepala puskesmas kabupaten simalungun', pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh puskesmas, bab tarif layanan puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat yang bukan peserta akses, jamkesmas besaran tarif pelayanan pada puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pase} tarif pelayanan kesehatan yang digunakan oleh puskesmas terdiri dari tarif pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. tarif pelayanan kesehatan untuk kerjasama yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama bab ill penerimaan dan pengeluaran seluruh penerimaan dari hasil pelayanan kesehatan dicatat pada buku kas umum dinas kesehatan kabupaten simalungun dan disetor kas daerah kabupaten simalungun setiap bulannya penerimaan sebagaimana maksud dibagi dalam jenis pengeluaran yaitu untuk pendapatan asli daerah pad) sebesar untuk jasa pelayanan sebesar diberikan kepada ppk puskesmas dan jaringannya setiap satu kali dalam satu bulan pemeriksaan kesehatan calon mempelai, pemeriksaan pengujian kesehatan berkala dan lain penyelenggaran pelayanan kesehatan, sepenuhnya merupakan penerimaan pendapatan asli daerah pad) kabupaten simalungun.t dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jasa pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai tarif yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah kabupaten simalungun nomor tahun tentang retribusi jasa umum sudah dipungut sejak bulan januari, februari, maret dan bulan april segera (paling lambat tujuh hari kerja) setelah peraturan bupati ini ditetapkan harus sudah disetor kas daerah kabupaten simalungun. bab ketentuan penutup?ada tanggal pematang rayata daerah kabupaten simalungun nomor |
kabupaten simalungun nomor tahun peraturan bupati simalungun nomor tahu petunjuk teknis melaksanakan peraturan depa kabupaten simalungun nomor tahu tentang petri3lsi jasa ufu jenis retribusi pela kanan kesehatan bid tng pembagian jasa sarana dan jasa pel#kanan seria biaya obat rawat jalan ting}kat pertama puskesmas ka4 paten sir&al!gun dengan fragm.at tukar yang saha esa euro} !mal.{{ng:n, menimbang bahwa dengan diterapkannya tarif pelayanan bagi peserta pt. persero) asuransi kesehatan indonesia melalui keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor menkes skb i maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian jasa pelayanan dan obat rawat jalan tingkat pertama puskesmas, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutanpns)biaya obat rawat jalan tingkat pertama adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama puskesmas dan jaringannya ketentuan umu dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten simalungun bupati adalah kepala daerah kabupaten simalungun kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kabupaten simalungun puskesmas adalah puskesmas kabupaten simalungun kepala puskesmas adalah kepala puskesmas kabupaten simalungun bendahara penerima adalah bendahara penerima pada dinas kesehatan kabupaten simalungun jasa sarana adalah jasa yang digunakan untuk bahan habis pakai dan retribusi kabupaten simalungun jasa pelayanan adalah jasa yang digunakan untuk pemberi pelayanan kesehatan dan operasional dinas kesehatan puskesmas dan jaringannya pembagian adalah pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan puskesmas dan jaringannya retribusi adalah retribusi daerah kabupaten simalungun kas daerah adalah kas daerah kabupaten simalungun pelayanan dokter keluarga akses adalah dokter keluarga akses kabupaten simalungun0lengan. tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan dokter keluarga. 8ab subjek dan objek retribusi subjek adalah medis dan paramedis petugas pemberi pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya serta dokter keluarga akses kabupaten simalungun objek adalah peserta akses yang terdiri dari pns, pensiunan pns tni polri, veteran, perintis kemerdekaan dan anggota keluarganya yang terdaftar sebagai peserta akses yang mendapat pelayanan dari puskesmas dan jaringannya serta dokter keluarga akses bab ill bagian pertampembagiannyjaringannya besaran tarif jasa sarana sebesar rp. , jiwa bln besaran tarif jasa pelayanan sebesar rp. , jiwa bln besaran biaya obat jtp sebesar rp. , jiwa!n besaran tarif sebagaimana dimaksud yang diterima oleh dinas kesehatan dari pt. akses seluruhnya disetor kas daerah kabupaten simalungun. bagian kedua pembagian besaran tarif jasa sarana jasa pelayanan pembagiannya diuraikan sebagai berikut untuk jasa sarana dikenakan retribusi sebesar keseratus) dan sisanya sebesar keseratus) diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan digunakan untuk pembelian bahan habis pakai. untuk jasa pelayanan keseratus) digunakan sebagai biaya operasional dinas kesehatan kabupaten simalungun dan sisanya sebesar keseratus) diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan puskesmas. pembagian sebagaimana maksud huruf dan huruf dilakukan setiap akhir bulan selama satu tahun anggaran khusus biaya jasa pelayanan dokter keluarga akses oleh pt. akses menyetor biaya~ pengawasan dan pembinaan sebesar keseratus) rekening dinas kesehatan kabupaten simalungun dan selanjutnya dinas kesehatan kabupaten simalungun melalui bendahara penerima menyetor kas daerah kabupaten simalungun.ralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini maka keputusan bupati simalungun nomor dinkes tentang pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan serta biaya obat jtp puskesmas kabupaten simalungun dan ketentuanterhadap biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya obat rawat jalan tingkat pertama jtp) serta dokter keluarga asuransi kesehatan akses) yang sudah ada rekening dinas kesehatan kabupaten simalungun agar disetor kas daerah kabupaten simalungun. ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang apatsimalungun ditetapkan pantang raya pada tanggal bupati! st& alunan, {to diundangkan parmnatang raya pada tanggal it. sekretaris daerah kabupaten sia! ungu gie!on pura berita' daerah kabupaten simalungun momo tahn |
berita daerah kabupaten simalungun nomor j30tahu dengan rahmat tui ian yang maria esa bupati simalungun, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang palcvvujudkan kemandirian daerah; bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kabuki.cn simalungun nomor tahun tentang pajak daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai pajak air tanmalungun lengang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah jenis pajak air tanah. menimbang mengingat undang undang nomor drlseribu 7;or dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum;daerah jen1s pajak. air tancmcrinlrupaimalungun kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ,koperasi, dana; pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa,tanah adalah pengambilan dan atau' penggunaan air oleh para pengambil airuntuk berbagai macam keperluanyang terdapat dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini tidak terdapat dilaut. sosial politik,atau organisasi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mala air adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan malanilai perolehan air tanah yang selanjutnya disingkat npa adalah nilai air yang lair yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air; harga air baku yang selanjutnya disingkat hab adalah harga rata. rata air persatuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksionen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek.las kerusakan ling^ angan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air. kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya .yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,meliputi pembayarngambilan dan pemanfaatan air tancnyelarnal;las jumlah pajak yang telah ditetapkan surat ketetapan pajak daerah nihil yang selanjutnya disingkat skpd ad^ surat ketetapan pajak yang rnencntuklan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran kredit lebih besar dari pada pajak yang bkekeliru. biaya'a, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang alau jasa yang ditutup dengan mcnyiisun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba ra ra objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perch,t, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk vnevicari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat perang tindak pidana dibidang perpajakan daerah. ba. nagari serta peribadatan. subjek air tanah adalah orang pribadi atau badan y^1f dan cara per1tangan n1la1 air tanah dan pajak bagian kesatu dasar pengenaan tarifihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan dengan hda. hda sebagaimana dimaksud pada didukung dengan cara mengalikan fna dengan i 1ab.oleh bupati dan dapat menunjuk kadis pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset yang secara langsung dioperasionalkan kedalam penentuan ketetapan pajak. npa sebagaimana dimaksud pada mengandung (club) komponen yaitu volume dan hda. komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada't ayat adalah besarnya pengambilan air. komponen hda sebagaimana dimaksud pada besarnya sentuhan dari komponen sumber daya alam, komponen ini meliputi faktor jenis sumber air, lokasi sumber air dan faktor kualitas air tanah; komponen kompensasi pemulihan, komponen ini merupakan bobot "komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air yang meliputi volume air yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat pemanfaatan air dan faktoresenta.peruntukan. sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengelolaan wajib pajak dari segi usaha dan kegiatan yang dilaksanakan golongan industri; dan golongan non industri peruntukan sebagaimana dimaksud pada digolongkan berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan sumber air industri dan non industri kriteria apabila lokasi berada didekat sumber alternatif; industri dan non industri kriteria apabila disekitar lokasi tidak terdapat sumber alternatif. number alternate sebagaimana dimaksud pada adalah jaringan perusahaan daerah air minum dam) komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayal 'ruf untuk perhitungan npajika kedalaman sumur air tanah lebih dari dan mala air. lokasi sumber air tanah meliputi adanya sumber daya air alternatif seperti jaringan perusahaan daerah air minum dam dan tidak adanya sumber daya air alternatif. kualitas air tanah, terdiri dari kualitas baik; dan kualitas cukup baik. bagian kedua cara penghitungan nizar air tanah dan pajak fata cara penghitung faktor besaran npa, tiap tiap komponen fang diberi bobot sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran perlu ini. tata cara penghitungan besaran pajak bagi wajib pajak berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran perlu ini. vs) dan dasar perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan wajib pajak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran iii perlu ini.= npa npa hda fna hab volume hda cara .penghitungan harga air baku unl.uk air tanah sebagai berikut biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara propcsiorval tingkat investasi rp. , ; biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan satu berbanding dua koma lima umur teknis dan umur ekonomis mesin, instalasi ditetapkan (sepuluh) tahun;dan volume air yang dihasilkan rata rata setiap hari (lima puluh) selama umur teknis dan umur ekonomis mesin instalasi. tata cara penghitungan harga air baku sebagaimana dimaksud pada tercantum sebagaimana dalam lampiran perlu ini. bab wilayah pemungutan pajak air tanah yang terutang dipungut wilayah daerah tempat air 'diambil. dalam rangka pemungutan pajak air tanah dilakukan pendataan jobjekdan subjek pajak. (ji bd#pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak, (dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga antara jl benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak ai.au kuasanya discrlui dengan lampiran lampiran yang diperlukan. speed dibuat dalam rangkap (dua) (satu lembar untuk wajib pajak (satu lembar untuk dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asal e ^j(.<umen lain yang dipersamakan. &dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada about berupa karcis atau nota perhitungan. w&air tanah merupakan jenis pajak yang dibayar wajib pajak berdasarkan penetapan bupati. dalam jangka waktu (lima tahun sesudah saat terulangnya pajak, bupati dalam hal ini; dan skpd jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kecil sua puluh empat. speed, skpd, dan skpdkbt sebagaimana tersebut dalam lampiran bupati ini. bagian ketiga surat tagihan pajak daerah std) bupati atau pejabat vang ditunjuk dalam hal inisaksi administratif berupa bunga sebesar dua persen) sebulan san ditagih melalui std. bagian keempat tata 'cara pembayaran dan penagihan bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hai ini kepala dinas menentukan tanggai jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling .lama tiga puluh hari kerja setelah saat tcau uangnya pajak clan paling lama (enam) bulan sejak tanggaibupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal in'rsc, keuangan dan asetf^njidapatan pengelolaan, keuangan dan aset; dan a'fibula pembayaran oleh wajib pajak dilakukan bendahara penerima dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset, adam jangka waktu jam (satu kali dua puluh empat) jam tbhdinas selaku pejabat yang ditunjuk bupati melakukan penelitian kepada wajib pajak;ctclapan kepala dinas. skpd skpd, pajak yang terutang berdasarkan sp.pt, skpdkbt, std, surat keputusan pembaca ulan surat kapal san keberatan dan lulusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada wak pdalam hal ini kepala dinas atas suatu spot; skpd; skpd; skpdkbt; skpd; skpd; dan pemotongan daniga..dalam. hal ini kepala dinasyang ditunjuk dalam hal inidalam hal ini kepala dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya al.au sebagian menolak alau menambah besarnya pajak yang berulang apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ialah lewat dan bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam. hal ini dalam hal inion) sebulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan. imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada (!) dihitung ?sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya skpd. fly jalan^sebelum mengajukan keberatan. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi .ngurangan dan keringanan pajak bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini: per mono nan pengurangan clan keringanpada huruf kepala dinas sebagaimana dimaksud pada huruf. keringanan pajak dikabulkan, maka kepala dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak; apabila permohonan pengurangan atau keringananpajak ditolak, kepala dinasn puluh lima person bab vll pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan says!lam hal ini kepala dinas dapat membetulkan spot, skpd, skpd, skpdkbt, atau std, npsn atau skpd yang dalam penerbitannya terdapat kcfcalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan isj serapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang jangan perpajakan daerah. kepala dinas.egur angkatata cara pengurangan atau penghapusan saksi administratif dan pengurangan., dengan alasan yang jelas;; paling lambat (satu) bulan kerjav:at v aku (satu) bulan kerjakerjarnckfeebagatau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinasadaluwarsa;eriksaan bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal inil kesempatan uni.ctcranga.n yang diperlukan. bab xu1 insentif pemungutan dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset; pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai pengelolaan, keuangan dan aset. dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan pengelolaan, keuangan dan aset dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait. peraturan 13bupati sima lung nomor tahun lam ran tata cara meng itu nci faktor besaran tiap tiap komponen yang diberi bob sebab.ai berikut bobot komponen sumber daya alam; bobot peringkat kriteria kriteria sumber air tanah icrdapal sumber_a u.kreatif "kriteria sumber air tanah i.idak icrdapal. sumber allcrnalif. botol komponen harga dasar air; persentase bobot komponen sumber daya alam pcmuliun kornpcnsasi, peruntukan dan pengelolaan air bobot komponen kompensasi industri; n llq pe{pi tukan scl nr nr1 nr nr' kkl ti l industri kriteria industri bobot komponen non industri peruntukan nr1 kriteria non industri kriteria non industri tata cara menghitung fna sebagai kut faktor nilai air tanah fna) dekat dengan sumber alternatif. faktor nilai air tanah vang berlokasi dekat dengan untuk wajib pajak golongan industri kriteria sebagai perhitungan faktor nilai air fna) untuk industri kriteria dengan sumber alternatif berikut volume m3: komponen sumber daya alain komponen kompensasi jumlah fna volume m^ komponen sum berlayar alam kom panen kompensasi jumlah fna volume m^: komponen sumberdaya alam komponen kompensasi jumlah fna fate style m3: komponen sumberdayafna faktor nilai air tanah fna tidak dekat sumber alternatif. faktor nilai air tanah tidak dekat sumber alternatif untuk wajib pajak golongan industri kriteria sebagai berikut perhitungan faktor nilai air fna) untuk industri kriteria dengan volume m^: komponen sumberdaya alam komponen kompensasi jumlah fna volume m^: komponen sumberdaya alam komponen kompensasi jumlah fna volume m3: komponen sumberdaya alain komponen kompensasi jumlah fna volume m3: komponen sunibcrdayuat\ faktor nilai air tanah fna) dekat dengan sumber alternatif faktor nilai air tanah dekat dengan sumber alternatif untuk wajib pajak golongan non industri kriteria sebagai berikut fna untuk non industri kriteria dengan i.: volumes0 m3: femme^ sumberdaya alam bfcbmprmptabel wajib pajak golongan industri kriteria sumber air air tanah harga dasar air menurutsegmen publikasi nilai volume air perolehan volume pengambilan faktor nilai air (fna) jumlah harga fna air baku m3 rp) m3) air dan rp) rp) pemanfaatan air ::i4_l: "5o^.*^ logo m ! w t.r t 1u01 m\\ lebih m ! jumlah nilai perolehan air jumlah pajak terutangrp. rp. rp. rp. m:i besar pajak rp. lampira. tabel wajib pajak golongan industri kriteria sumber air air tanah harga dasar air menurutsegmen volume air publikasi nilai perolehan volume pengamat1lan dan pemanfaatan air faktor nilai air jumlah (fna) harga air baku m3 fna (m3) air rp) rp) rp) lebih m;i jumlah nilai perolehan air jumlah pajak terusan^ pengambilan dan pemanfaatan air besar pajak rp. pengambilan dan pemanfaatan air s d besar pajakbab kktkntu penutup peraturan bupati ini nilai berlakupada tanggal diucapkan agar sl tiap orang mcngciahuinya. mcmcriniahkan pengundangan peraturan bupati dengan pcncmpalannya dalam berita daerah kuhupalen simalungun. diucapkan pakaian raya pada tanggal bupati simalungun, dlo j.r saragih diundangkan pakaian raya pada tanggal * ;" it. sekretaris daerah kabupaten simalungun dion purba berita dari kabupaten simalungun nomor taifun peraturan bupati simalungun nomor petunjuk pelaksanaan perda nomor tahun tentang pajak daerah jenis pajak air tanah lampiran iii tahun tentang tata cara penghitungan harga air baku harga air baku jumlah operasional investasi s d s d s d s d s d s d s d jumlah investasi operasional harga rata rata air baku bupati simalungun, die j.r saragih tabel iii wajib pajak golongan non industri kriteria sumber air air tanah volume pengambilan harga dasar air menurut segmen publikasi nilai perolehan air j_._ faktor nilai air (fna) jumlah harga fna air baku m3 volume air dan (m3) pemanfaatan air m ' lebih jumlah nilai perolehan air jumlah pajak terutang pengambilan dan pemanfaatan airbupati simalungun, dto j.r saragih volume 2500m^: komponen sumberdaya alam komponen kompensasi 'jumlah fna faktor nilai air tanah fna) tidak ada sumber alternatif. faktor nilai air tanah tidak ada sumber alternatif untuk wajib pajak golongan non industri kriteria sebagai berikut perhitungan fna untuk non industri kriteria dengan volume m^: komponen sumberdaya alum komponen kompensasi jumlah fna volume2500m3: komponen sumberdaya alam komponen kompensasi jumlah fna pati sim lung un, die j.r saragih |
peraturan bupati sima.lum&gun nomor tahun ten tang retires: u3aha pemakaian kekayaan der5% bidang alat ai.at berat dan .at alt lae0rotor7134 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati simalungunmalungun yang mengatur tentang jenis retribusi jasa usaha, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan undang undang nomor tahun bahwa retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah,retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat lat laboratoriumretribusi as? usaha pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium ba8 ketentuan umu fasal!kepala daerah3asa usaha pemakaian kekayaan area 3dang alat alat berat dan alat alat laboratorium paragraf mama, objek :dan she retribusi asal dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium dipungut retribusi sebagai pembayaran a:as pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah bidang ?lat alat berat dan alat alat laboratorium. pasa! objek retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi alat angkutan, alat berat, alat besar dan alat lainnya, laboratorium quality control. subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang let alat berat dan alat lat laboratorium bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium. paragraf cara mengukur ting?at penggunaan asa retribusi pasa! tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium diukur berdasarkan jenis dan lamanya waktu pernikahan kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium. paragraf prinsip dan sasaran penetapan arif atribusi fasa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratoriharga pasar. paragraf s&ruptur dan besarnya tarif retribusi pas struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium ditetapkan sebagai berikut teri? retribusi alat alat berat mara lat sewa har? road reader rp. well loader school rp. excavator rp. pemadam tanah sampel rp. roller tandem mesin gila rp. vibrator roller rp. water tanker truck rp. dump truck rp. dump truck5 rp. truck rp. air compressor rp. buldoser rp. truck trade rp. tarif retribusi alat alat laboratorium para alat tar ro) test laboratorium el. l.pb is abrasi test test gradasi test test cbr laboratorium completion test stenberg test sand cone test test kadar air test test test laboratorium et<. lpa macam kelima dan east un@ukc base8 ian age abrasi test test gradasi test test cbr laboratorium test m? completion test test stenberg test test sand cone test test kadar air test test iii concrete blok tester test kubus beto) mix design beton dan test ku[us beton abrasi test test gradasi test test berat jenis test berat isi test slum test test m? m?) test bahan organik dalam pasir test test kubus beton test pel. alpen burt dan bursa abrasi test test gradasi test test kadar aspal test pek. perencanaan campuran hori abrasi test test gradasi test test kelengkapan aspal pada batuan test marshall test test test core drill truk bab iii wilayah pemungutan retribusi jasa usaha dipungut wilayah kabupaten simalungun. saat retribusi terutang saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau ssd. bi3 pemungutan ret&isi bagian pertama tata cara pemain penyewaan pas2! setiap wajib retribusi rem~t mengajukan surat permohonan pemakaian penyewaan atas objek retribusi yang dimaksud. surat permohonan, sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya, dengan mencantumkan jenis, lama waktu pemakaian penyewaan atas objek retribusi dimaksud, dan juga lokasi tempat objek retribusi dimaksud dipergunakan. bagian kedua persiapan et:ilusi ass! retribusi ditetapkan berdasarkan surat permohonan penyewaan atas objek retribusi sebagaimana pada dengan menerbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. 5bagian tiga tata cara peurguriar; asa!bupati ini disetor kas daerah kabupaten simalungun. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini dilakukan oleh bendahara penerima pada skpd bina marga kabupaten simalungun. bagian ?tempat tata cara pembayaran asa! pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan dilunasi sekaligus. retribusi yang terutang dilunasi pada tanggal diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bagian keira sankhwa pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan daerah bidang alat alat berat dan alat alat laboratorium kepada wajib retribusi tidak dilayani dibatalkan. fem{fat4vii keberatan wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupatlas~ban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. fasbang. &apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pads telah lewat dan 8{6a kan lele!ih#arn ser#mohon'e vik pembuka7peninjauan tari retribusi pasa1+. tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (~iga) tau sekali. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pad dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan pasar. insentif pemungutan ketentuan peraturan perancang undangan yang berlaku. asalian dimaksud pada mengacu pad~ bab ketentuan ti#raih diundangkan pematang raya pada tanggal pie.sekretaris daerah kabupaten simalungun gideon pura berita daerah kabupaten simalungun nomor tahun |
kabupaten simalungun nomor tahun 23aa peraturan bupati simalungun nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati] simalungun bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten simalungun nomorsesuai dengan ketentuan don perda dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan bupati simalungun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan perda nomor tahun 20l1da nomor tahun 20llahun nomor bahan lem baroo.: menetapkan undang undang nomor ahun tentang peternakan doahun tentang pembentukan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun 20llon tata kerja perangkat daerah kabupaten simalungun (lembaran daerah kabupaten simalungun tahun nomor seri nomor 1lb) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten simalungun nomor tah~ahun tentang retribusi jasa usaha lembaran daerah kabupaten simalungun tahun nomor seri nomor9)dilalui\gun tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda nomor tahun 2oiolahun bupati adalah bupati simalungun;pd adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab daon perusahaannya; kesehatan hewan adalah segala urusan yo; hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh ;; 1l. ternak adalah hewan para; pemeriksaan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan pemerintah daerah untuk mencegah, memberantas, menolak dan pengobatan penyakit hewan; juru periksa kesehatan hewan adalah pegawai pemerintah daerah yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan hewan; petugas ahli adalah dokter hewan yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan book yang dipelihara oleh masyarakat maupun perusahaan peternakan; juru periksa daging adalah pegawai pemerintah daerah yang memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat baik untuk dijual maupun untuk keperluan adat; rumah potong hewan adalah suatu tempat atau bangunan yang disediakan atau dikelola pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pemeriksaan kesehatan ternak yang dipotong; pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus: dilakukan rumah potong; doharus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat; peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya;nya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak peternak; pengusaha peternak adalah orang atau badan yang memiliki ternak sebagai berikut: kerbau, sapi atau lembu, kuda don sejenisnya minimal (dua ratus lima puluh) ekor; babi, kambing atau domba dan sejenisnya minimal (seratus limo puluh) ekor; ayam, etik dan sejenis unggas lainnya minimal (dua ribu lima ratus) ekor;; penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan do; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur;; zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya; kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk;fix dan sediaan alami; retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dan rumah potong hewankesehatan hewan don penyediaan fasilitas rumah potong hewan untuk pemeriksaan daging ternak; retribusil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; maso, don atau sanksi administrasi berupa bunga don atau denda. bab ketentuan pemeriksaan! kesehatan! he an dan rumah potong hewan setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewan atau ternak wajib diperiksa kesehatan hewan atau ternaknya;pemotongan rph milik pemerintah daerah; pemotongan hewan dapat dilaksanakan luar rph setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan;yang bersangkutan. untuk hewan ternak yang telah diperiksa kesehatannya diberikan tanda pemeriksaan sebagai berikut (l) untuk ternak kerbau, sapi alau lembu dan sejenisnya kartu pemeriksaan; untuk ternak babi, kambing atau domba don sejenisnya kartu pemeriksaan; untuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya kartu pemeriksaan. pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebagaimana dimaksud (), dilakukan dengan ketentuan yang berkala yaitu pemeriksaan kesehatan terhadap usaha peternakan dilakukan sebagai berikut: untuk ternak kerbau, sapi atau seribu dan sejenisnya (satu) kali setahun; untuk ternak babi, kambing atau domba dan sejenisnya (dua) kali setahun kali bulan); untuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya (dua) kali setahun kali bulan). pemeriksaan kesehatan terhadap peternakan rakyat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. pasai apabila dalam pemeriksaan ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan tau masih produktif, petugas ahli dapat tau harus menolak, memusnahkan maupun mengobati penyakit hewan. dalam hal sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli, atas biaya pemilik; daging don atau bagian bagian badnama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pemeriksaan kesehatan. hewan dan rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan don penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak. (l)atau unggas yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah; pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan dalam perusahaan, rph rpu dan luar rph rpu ternakikmati pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan. golongan retribusi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dan rumah potong termasuk golongan retribusi jasa usaha.ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong. prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi (l) prinsip don sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan don pemeriksaan hewan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat harga pasar. struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan perusahaan, rph rpu dan lar rph rpu, ditetapkan sebagai berikut: jenis hewan dan tarif retribusi (per ekor) komponen retribusi ker bau sapi babi kambing unggas kuda( rp.) rp.) domba rp.) rp.) biaya jasa pemaidiluar rph rpu bab wilayah pemungutan retribusi jasa usaha yang terutang dipungut wilayah daerah. bab saa retribusi!ora pemungutanan pengelolaan keuangan doan peternakan kabupaten simalungun yang ditetapkan melalui kepala dinas. tata cara pembayaran7dsepakl.keberatan haya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk alas skr atau dokumen lain yoo.; ato'ncriksaan; dan atau memberikan keterangan yang diperlukan. ,(. bab xii peninjauan tarif retribusi .,.o dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. bab xiii ketentuan peralihan poso ditetapkannya peraturan bupati ini, make segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan peraturan. b~pati ini rekreasi dan olah raga tempat rekreasi dan olah raga dalam perlu diatur struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah ragahal< raga adalah pungutandak termasukcara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusie: perorangan rp. hari sepeda motor rp. hari mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya mobil mini bus dan sebagainya mobil bus, truk dan sejenisnya rp. hari rp. hari rp. hari struktur dan besarnya tarif retribusi tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut jenis tempat olahraga tarif untuk umum tarif untuk pelajar tenis lapangan rp. rp. orang jam bulu tangkis rp. rp. orang jam basket ball rp. rp. tim game volley ball rp. rp. tim game renang rp. orang jam sepak bola rp. rp. tim jam futsal rp. rp. tim jam arung jeram rp. rp. orang trip wilayah pemungutan retribusi pasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga!'@a) tahun sekali; peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pads alat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. bab xvi! ketentuan perlasa! dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka segala ketentu' ditetapkan pematang raya pada tanggal bupatia lengan nomor ta! pela kanan pelabuhpelayanan pelabuhan dalam perlu diatur struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuodl<.layanan pelabuhan adalah pungutanadalah pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya~ lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah;;: tan retribusi layanan pelabuhan didasarkan pada tujuan untuk ayat adalah keuntungan yang diperoleh apabila dan berorientasi pada harga pasar. gunakan jasa retribusi pemakaian fasilitas pelayanan pelabuhan kapal. utan retribusi terutang atau ssd. wilayah kabupaten simalungun. anan fasilitas yang ada pada pelabuhan. than ditetapkan sebagai berikut tarif retribusi penetapan struktur retribusi tapan retribusi daerah skr) atau dokumen lain yang bab iii cara mengukur tingkat peng tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu bab prinsip dan sasaran dalam dan besarnya tar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi memperoleh keuntungan yang anak. keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pads pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien bab struktur dan besarnya struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan play struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepala tarif retribusi pelayanan pelabuhan biaya sandi tari rp. kapa! pelabuhan kenderaan roda (enam) kenderaan roda (empat) kenderaan roda (tiga) kenderaan roda (dua) bab wilayah pemungut retribusi pelayanan pelabuhan dipungut bab saat retribusi saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr bab tata cara perang pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan; retribusi dipungut dengan menggunakan surat lele dipersamakan; dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa karcis, ! pengen'balas lele[iha temesyaran {s<.i~acakan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yargtertang; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ztaepat! dto j.r saragih diundangkan pantang raya pada tanggal it. sekretaris daerah kabupaten simalungun gideon purba |
rer'tamaka untuk retribusi pelayanan pasar dalam perlu diatur struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar~2o11 tentang retribusi jasa umum jenis retribusi pelayanan pasar; retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar':. bae mbab lliwajib retribusi biaya karcis retribusi loss berdinding type rp. bulan karcis retribusi looks berdinding type rp. bulan karcis retribusi looks belerang type rp. bulan karcis retribusi looks belerangbuah, kedai makan minum, daging, ayam, ikan dan sejenisnya pedagang rokok, jamu ditepi jalan umum kaki lima dan sejenisnya rp. hari dango dango pelataran terbuka payung payung, tenda tenda, meja, rp. hari kereta sorong, makanan minuman dan sejenisnya gerobak rp. hari becak dayung rp. hari kendaraan bermotor roda rp. hari kendaraan bermotor roda rp. hari kendaraan bermotor roda atau lebih rd. hari pedagang ternak ruangan terbuka kerbau rp. hari babi kambing rp. hari ayam bebek kor atas ro. hari parkiran wilayah pasar (jasa pelayanan parkir) kendaraan roda rp. hari kendaraan roda rp. hari pemakaian fasilitas kamar mandi dalam lokasi pasar sebagai berikut mandi rp. buang air besar rp. buang air kecil rp. bab wilayah pemungutan retribusi pasa! retribusi pelayanan pasarasalaset kabupaten simalungun; babea.e pea#e xii kepe\a''ar<.a! kelebihan!al<aa&in dan peaefriksaaenix3rua! tarif ret1n7m la tag.gal simalungun, dto j.rr sarah diundangkan pematang race pada tangga! it. sekretaris daerah kabupaten simalungun =s' gideon purba berita daerah kabupaten simalungun nomor |
menimbang mengingat berita daerah k.kabupaten simalungun nomor tahun peraturan bupati simalungun nomor tahun tentang bupati simalungun, bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten simalungun nomor tahun tentang retribusi perijinan tertentu, maka untuk retribusi ijin gangguan ho) dalam perlu diatur struktur dan besarnya tarif retribusi ijin ganggupetunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten simalungun nomor tahun2011 tentang retribusi perizinan tertentu jenis retribusi ijin ganggudengan rahmat tuhan yang maha esaba8 ketan ':.ijin gangguan adalah retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah.iii cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi tingkat penggunaan jasa pada &tribus [zin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha, indeks lokasi tempat usaha.jalan desa dengan indeksclrt lrt retribusi ijin gangguan tarif lingkungan indeks lokasi luas ruang tempat usaha penentuan besarnyluas ruang usaha sampai dengan luas ruang usaha sampai dengan luas ruang usaha keatas bab wilayah pemungutan retribusi sebesar rp. sebesar rp. m?. sebesar rp. m?. sebesar rp. m?. retribusi ijin gangguan ho) dipungut wilayah kabupaten simalungun. bab vii saat retribusi terutang pasaset kabupaten simalungun; baeupu!userdikbb xti; pengembalian!_i utang retribusi lainnya, .~ diundangkan pematang raya pada tanggal pil.sek:retoris gideon purba berita daerah kabupaten simalungun nomor tahun |
berita daerah nomor peraturan bupati simalungun nomor tahunpajak daerah, maka untuk pajak restoran dalam dan perlu diatur dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak restoran; bahwa berdasarkan peretonogb {ara dan odua juta rupiah) per bulan. bae iii subjek wakile dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan dan wilayah pemungutengan omzet rp. (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan rp. (dua juta rupiah) dikenakan pajak sebesar (empat kabupaten simalungun. bab masa pajak masa pajak restoran adalah jangka waktu (satu) bulan kalender;;spikeavariasi administratifdan penagihan pajak setiap wajib pajak wajib menyetor pajak daerah dengan mempergunakan ssd. ssdkepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten simalungun melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten simalungun. wajib pajak dapat menyetor pajak daerah melalui nomor rekening kas daerah pemerintah kabupaten simalungun berdasarkan spot, skpd, skpd, skpdkbt, stdc.:'ui st9}}ebetulan, permintaan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sans administratif asal,dae penefealtam ke.bermaiee xie penetapan da8 kewajiban pasaidalam jangka waktu yang ditentukan setelah ditegur secara tertulis dan jika kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan; skpdkbt jika ditemukan data bar~; pemerintah daerah berkewajiban menyediakan alat berupa sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pencatatan dan pembukuan wajib pajak yang akuntabel dan transparan; menempatkan personil, tenaga teknis untuk menjamin terselenggaranya tugas dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan ketertiban berikut pengamanan yang diperlukan; bas.s xe pembukuan fasal3a. pernelitlain dan pen periksa! bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalan.atau catatan, dokumen yang menjadixvi 4etf femen&utan asal dan ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan kiseab xviii ketentuan era!ihan pada saat peraturan bupatin masih dapat ditagih selama jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. xix ketentuan been'tu pasaidak berlaku lagi. pasa:kan pengundangan peraturan bupati ini deng~n menempatkannya dalam berita daerah kabupaten simalungun ditetapkan matang raya pada tangga! bupati simalungun, dto diundangkan pematang raya pada tanggal j.r saraf pi.sekretaris daerah kabupaten simalunkg;un gideon purba berita daerah kabupaten simalungun nomor tahun |
ana bupati musi rawas peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuanganbar hukumara koordinasi kabar hukumpemerintah kabupaten musi rawasmusi rawas. peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupatik para koordinasi kabar hukumatau entitas pelaporan yang menurutrawas. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten ini, bertujuan untuk: memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakdan memberikan pedoman dalam mengimplementasikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten, secara komprehensif dengan tatakelola keuangan yang baik dan akuntabel. para #koordinasi kabar hukum, yang mengatur mengenai: pengelola keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), penyusunan rancangan apbd, penetapan apbd, pelaksanaan dan ketatausahaan, f . (blue), penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, dan pembinaan dan pengawasan. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerpxoop dasi kabar#sesuai dengan aslinya kepala harian hukum, gesit kum. membina,ldtafna muda orovi |
cc ) bupati bondowoso provinsi jawa timur peraturan bupati bondowoso nomortenta.inspektorat adalah inspektorat kabupaten kabupaten bondowosongan jumlah desa kabupaten bondowoso sebanyak (dua ratus sembilauntuk.tu pembina keluarga berencana desa, yang selanjutnya disingkat kbd, adalah institusi masyarakat tingkatdesa. sub pembantu pembina keluarga berencana desa, yang selanjutnya disingkat sub kbd, adalah institusi masyarakat yang berada tingkat rww dusul. bab penyaluran dana desa bagian kesatu mekanisme dandes bondowoso. penyaluran dana desa dilakukan dengan (dua) cara sebagai berikut: desa dengan status berkembang dan maju, dilaksanakan (tiga) tahap, desa dengan status mandiri, penyaluran dana desa dilaksanakan (dua) kali. penyaluran dana desa untuk desa berstatus berkembang dan maju sebagaimana dimaksud pada huruf,, dan penyaluran dana desa untuk desa dengan status mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan, pagu danablt) desa selama (dua belas) bulan. bagian. bagian kedua persyaratan penyaluran dana desa paragraf desa dengan status berkembang dan maju persyaratan penyaluran dana desa untuk desa dengan status berkembang dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkaragraf desa dengan status mandiri persyaratan penyaluran dana desa untuk desa dengan status mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikutagian ketiga persyaratan penyaluran dana desa untuk kebutuhan bantuan langsung tunai desa penyaluran dana desa untuk kebutuhan blt desa berstatus desa berkembang, maju dan mandiri, bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, harus memenuhi ketentuan: persyaratan berupa peraturan desa tentang apb desa. menyampaikan peraturan kepala desa atau surat keputusan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat blt desa penyaluran dana desa untuk blt desa bulan keempat sampai dengan bulan keenamsatu sampai dengan bulan ketiga. penyaluran dana desa untuk blt desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilanempat sampai dengan bulan keenam. penyaluran dana desa untuk blt desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduatujuh sampai dengan bulan kesembilan. kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesepuluh dan bulan keduabelas paling lambat minggu ketiga bulan desember. paragrafertaltpedoman umum pelaksanaan prioritas penggunaan dana desadana desa. pedoman umum pelaksa daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesiadaerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesiav. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan prioritas penggunaan dana desa,hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati. bab pertanggungjawaban dan pelaporan kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. kepala desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat memperoleh pendampingan dari perangkat daerah yang membidangidinas pmtahap ii, dan tahap iii untuk desa dengan status berkembang dan maju. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap dan tahap ii, untuk desa dengan status mandiriyang secara teknis dilakukan oleh camat. bab vi. snnot a04 pas & bupatibondowoso, sen (j sat atm nia (arifin diundangkan bondowoso pada tanggal jpn sekretaris daerah kabupaten bondowoso, lh" soe lion berita daerah kabupaten bondowoso tahun nomor lampiran peraturan bupati bondowoso nomor '!o: desa6i:naapembangunan usaha berskalaidentifikasi situs megalitik desa dalam upaya mendukung program ijen geopark kabupaten bondowoso pemutakhiran data indeks desa membangun yang dilakukan oleh (tiga) orang yang terdiri atas (satu) orang pendamping lokal desa setempat, dan (dua) orang dari unsur perangkat desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa dengan honorarium sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seorang. |. pendataan penduduk miskin melalui pelaksanaan verifikasi data berdasarkan sistem informasi kesejahteraan sosial new generation seks ng) yang dilakukan paling banyak (empat) kali dalam (satu) tahun yang dilakukan oleh tim yang diberikan honorarium setiap kali pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut penanggungjawab kades) rp. ketua sekdes) rp. wakil ketua unsur bpd) rp. sekretaris kasi kaur) rp. anggota (tiga) orang rp. pencacah per orang rp. operator seks rpa.ce melalui kegiatan yang terintegrasi melalui program ijen geopark kabupaten bondowoso sesuai kewenangan desacc. pengolahan pasca panen, dan penguatan ketahanan dan hewani dianggarkan paling sedikit dari besaran dananingkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia kpm), any andi dan pendidik pendidikan anak usia dini audsebagaimana dimaksud huruf diberikan dengan ketentuan sebagai berikut kader pembangunan manusia kpm) sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama (dua belas) bulan, kader posyandu balita sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama (dua belas) bulan, kader semantik sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama (dua belas) bulan, pendidik pada pendidikan anak usia dini paud) yang dikelola oleh pemerintah desa sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama (dua belas) bulanpenyediaan alat layanan kesehatan berdasarkan kewenangan esa, kesehatan ibu dan anak berupa pemberian makanan tambahan, dan pemberian vitamin:upaya pencegahan perkawinan anak, pengasuhan anak keluarga termasuk pencegahan pemberian insentif untuk kader kbd sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dan sub kbd rp. (dua puluh lima ribu rupiah) masing masing diberikan setiap bulan selama (dua belas) bulankegiatan pelayanan dasar untuk kelompok lanjut usia oleh kader posyandu lansia dapat diberikan insentif sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama (dua belas) bulan, cc: b)nganggarkan penanganan covid paling sedikit dari dana desa setiapj)) daerah,:.desa aman covid mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. penggunaan dana desa dalam rangka desa aman covid mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai desa blt desa) menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa tahun anggaran pemerintah desa wajib menganggarkan blt desa minimal bltyang menjadi lampiran pada peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat blt desa pilah berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan, keluarga penerima manfaat blt desa sebagaimana dimaksud pada angka pendatadilaksanakan selama (dua belas) bulan mulai bulan januari. mekanisme penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai melalui bank jatim. dalam hal pemerintah desa menggunakan jumlah keluarga penerima manfaat blt desa yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat blt desa bulan kesatu tahun maka pemerintah desa cukup menetapkan keluarga penerima manfaat blt desa dengan peraturan kepala desa. dalam hal pemerintah desa menggunakan jumlah keluarga penerima manfaat blt desa hasil pendataan jumlah keluarga penerima blt desa tahun maka tatacara penetapan keluarga penerima manfaat blt desa dilakukan antara lain sebagai berikut pendeta calon penerima blt desa adalah relawan desa yang menerima surat tugas dari kepala desa, pendataan berbasis rukun tetangga rt) yang selanjutnya data menggunakan formulir pendataan calon keluarga penerima manfaat blt desa selanjutnya disebut form sebagaimana lampiran peraturan bupati ini, cc. jumlah pendeta minimal (tiga) orang dan atau berjumlah ganja, calon penerima bltkh, non bpt, non kartu pekerja dan bantuan tunai lainnya dari pemerintah pemerintah provinsi pemerintah kabupaten, jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial kementrian sosial, tetap dapat menerima blt desa. selanjutnya data penerima blt desa yang baru tersebut diusulkan masuk melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial kementrian sosial sesuai ketentuan yang berlaku. calon penerima blt desa harus memiliki nomor induk kependudukan nik), dan apabila ditemukanlengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi, dokumen hasil pendataan tandatangani oleh kepala desa bersama perwakilan badan permusyawaratan desa bpd): dokumen penetapan calon penerima blt desa hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada bupati bondowoso c.g. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowoso melalui camat yang terdiri dari: berita acara muses khusus: daftar calon keluarga penerima bantuan langsung tunai blt) desa, hardcore dan softcopy form rekapitulasi dan finalisasi penerima manfaat blt desa selanjutnya disebut form dan finalisasi keluarga penerima manfaat blt desa hasil musyawarah desa khusus selanjutnya disebut form sebagaimana lampiran peraturan bupati ini, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka huruf disahkan oleh camat paling lambat (dua) hari kerja sejak diterima dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala desa. hal teknis lainnya mengenai blt desa yang belum atur dalam peraturan bupati ini, dapat diatur kemudian menggunakan petunjuk teknis pelaksanaan blt desa tahun anggaran yang diterbitkan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowosobondowosonomor tahuyang didanai dari dana desa berpedoman pada peraturan bupati in bondowoso melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowoso. dalam memberikan persetujuan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowoso memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas dalam peraturan bupati bondowoso ini. persetujuan bupati melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowoso diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai apb des:, dan untuk mendukung kampanye pengembangan ijen geopark kabupaten bondowoso, setiap desa wajib mencantumkan logo tagline ijen geopark pada publikasi sebagaimana dimaksud angka dan |
bupati solok provinsi sumatera barat peraturan bupati solok nomor tahun tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamisdukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta mudah akses oleh publik maka perlu dijaga keamanannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kearsipan, dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamissistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis| wilayah kecamatan gunung talang kabupaten soloksolok nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan lembaran daerah kabupaten solok. babisekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten soloken kearsipan adalahpengelolaangb,dinamis adalah arsip vratokan klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengkategorian pengelol:bagi pencipta arsip dalam melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaanuntuk menjamin keamanan arsip bagi infomasi yang dikecualikan. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis, dan akses arsip dinamis(l) bab sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan tingkat derajat klasifikasi keamanan sebagai berikut biasa terbuka: terbatas: cc. rahasia: dan sangat rahasia. tingkat derajat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan memperhatikan dampak yang. timbul! apabila informasi yang terdapat dalam arsip dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak dan kepentingan yang tidak sah. penentuan tingkat derajat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan oleh pencipta arsip. sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis dibuat dengan menggunakan angka yang disusun berdasarkan bidang tugas sebagai berikut umum: pemerintahan|: cc. politik): keamanan dan ketertiban): kesejahteraan: perekonomian|, pekerjaan umum dan ketenagakerjaan), pengawasan): kepegawaian), dan keuangan). sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak. sarana perangkat keras sebagaimana dimaksud pada meliputi: sarana untuk menyimpan arsip konvensional berupa lemariarsip: dan sarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi arsip. sarana perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada meliput daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip terjaga dan arsip vital: dan aplikasi pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif. bab iii akses arsip dinamis akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan kepada pengguna arsip yang berhak. pengguna arsip yang berhak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari aa. pengguna yang berhak lingkungan internal instansi, dan pengguna yang berhak lingkungan eksternal instansi. pengguna yang berhak lingkungan internal instansi dan kepala bagianejabat yang berwenang, dan pimpinan tingkat menengah yaitu kepala sub bidang. sub bagian dan kepala seksi yang mempunyai kewenanganejabat yang berwenangdari pejabat yang berwenang: c.yang berhak lingkungan eksternal instansi daerah, inspektorat provinsi, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengaturan tentang akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam danlemari arsipis)sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis disusun dalam bentuk daftar arsip yang terdiri atas aa. nomo tt, kode klasifikasi: cc. jenis arsip: klasifikasi keamanan, hak akses,itur bupati solok, dta eparki asda diundangkan asuka pada tanggal tuliyen i gene |fa|fa (fade galaxy mana han nland aan, n: aan: sea makanan tele o0| ti) . fakta ali delia aaa aaa sama jaa (da (aa sapa kapa paha pada sea len sai aaa jaan aaa aaa aa: la) bg. ef: kos ela tes ez) pe: kai rea sasis bid haha pi: bag ben egg pen man aan bob pala ba) sala (ia laa |as sajasjaslas| jas |majas 2iah tatah gai lela tn: gelap sel5 ike gita ehhhephrpbbph ghea jan) jan) jun jua jan) laa joe leg (oa (z2 jae jae jae (2s (2s (2sl9 pa: jra sales (es |ps min baba papan jab jas 3st 3tgx server ler (ar era isa sitaan enam ab: pbr ubk ta) per (js ls. les (so bee efek fee selo bnn mita (if mu: (ana |ra #s| (3s sasak balai tig8 stasi lean sasis els sasis ass ef! sea "ef ai e3? gaia hai basa ke i ira juz ana era ana jos jas jas iss jas beo tea (es |t5 tadi bal tadi sal? jae lgs (atlet (fa 2ajs3 (z3 (za (salad eee belas (aa egg sis sias tiba daa tapa pala ne: gales $3a lain gadai gerah tea ska pass snags ans bor (g3 uan: (ag jsp|b is23ia gelas e2bas jasa oi: (8g lsg (ae (ag (se ise (sg (sg pa: jas jas |a3 mas iss (3s iss (5s (f3 (f3 (is (f3 tana sis berair barlaseasease ijesalasalesaltas tel sela jala en: (3g pa: teki (b3 aan siswa ega ati fi55333 $3e cui og38 take gis3 ass sas sia diagtapag saat bas: (ss5ria sari epi les sin kadi sajadah lada penkoadaae jailihsst (aga area jua) jua jan boa jia tg: bau bar pergi ls2e3 hd: (aras yna egs3 sbb (sg (efa ( 3p3 ena see3 siang rga fagpoa atas sihir ees tea eme abg (s8 sirusa3 tsa8 han #ig3s. esa tirol pan lag a.: yan le, jek, ado iss tati (gisa else ela ska sea bee (sg lai jadi (p5 (g9g en: saga 3g3 past take le: leg dag jasa less saha jerat jas gas sasi2 |fg (add dialog pala last:sa3 bebas sista j25 (disana sites vargas laga pala j33 (rasis3s relasi ter) laa (s2 at (s5 tri vols pr) santai teman gigi largest jesigig pages sas jadi (serigala cet sa0sgs (date8i bea gas passe da3 desas serai seniors akan east3 maan boko ef! en) big lan ir. le! laa lag 2il3 iss jga jas (2g jah haa n pata cita tags por aan jan jap a33 (s3 (es jos #zt jaz gili nina tni man e | h.| a. bar te) fee (af (s8 (za8 (e58 (is selbalta (date las (ata |aa (ra (ra (f3 (ra (pa (ra laglanjasisilaslas jos sales sales eleanor bali lan jor ada (eta aaa aha ae: selasa sesuai lu) lari esa zt|s errata seks dee elu las (ag (se (ae nah jajanan (sales joe elo jsje (ad bar ci) teneaalas gbepalehepn telaah selagi sedia selat saat bala bea tri egg kala (fa sila kl, |is ) gr! jasa3 sgk are jas salsalfe (2s (s3 jana lea haha ikal sesal ssh (ea oa|dallas esa raga sia awal aan see jab pls sia sga|l apa fe) :eb sss ses sama te|fe las (aa (za (ra (za |ia snlasjasiss selasjasiaa (as (se lp2 dao jan ten. ppl bri simas seat efek salak e:: be: isl iin (jg seh oak ix ir nananangnn tan zal pel (fe (fe paris 3a| (ad salsa jag (za (aa (ta 3aldol jesisalis gala gaga iga sera (ef bela: aaa apa leg) dpd jen fkr laa alan malta tata meal atas laga| seat: sesaji:g big lah tai pk, #s|s beri jeda era el, ial8 f3s (le abi? (adlah lal senter jera ku) tegak mms! mm! b|' (bjb |(e |slag jaga sala: les (es (are dp: selena sala selasa salt eiga rss tan dennnaeaaree falcata (be (fa (alfa tata (ta (id oada3 haha sisa salsa asias sesaat sis3 sei jie lag esta esia sela 2pals sosis goo kiasan a53 (esa (b3 pads f233 (so fgs tega eia es2$ janda laser sada (a58 jagad sasa date se: sesi sadis jasa sega 5432p fee doug despite pesat masi #rssatgii s35e ikea eul pie lla (ec (sg sala |rel jaa laa laa fala (khas sai anas jar sisa 2st s$sel beast segara pal o(alfa bal ias rita ig" (fajar #salah swiss saat ssi eeseseasaaaa s$ip5$ sen ben: gal jz38 (s5 der sig (sah bop gs: aje jero bi. pi) f.| h2! bee bee (3g tao (fe gelgen (za (r3 (fara (za |s3lsz (3g jas asa: sega sts time selasa lea jas eelasjas sepadan basis lai lan l e) lan) nini $b3 feed gs5fe| jie dessajet en: s55ge asa perda last serta tesis las len t:! tai tai ika lef lab (aliah2 eal2 (alfa (b3 (ralsalna (ra juara jas galak jaka gali ida (ge sela: kelas segaris iep hang dipa dela bala pala sis a33 bee era: ata stage saa p|z (ra erp era eksis wih e8|g says nanga ken taat aan temiinanii shd sl53 |ed (dare (ae (3e saka setel? pal blog leg fog hal wiki dalam iag (e8| (b3 hi selam a85 ja? lag j38 sis s3s ps| (fat iflesjs3s sa9 s6af (s3 "he sasa ses a33 kar nan (gt fb: (s8 wes nina ef! iad iad sole lia leg lan dejan jga (ge (s8 kep ik2 (ea (rd (rd j23 ap: (s3 rika era oob8 (2s ag. (at bags gislegasga att la. la. le. le. sg. ag ef: la) aga aag lega dag jasa cara (a93 (aga deals (flag eselsdgals (oo bresggeas les mea ini bade pbr laba (daa (fel jas (3s (ga jas selaslsajaslenjaa sales selasa bia kaka aaa afdedabaass aan t:| tin nip isis ega lag luas gagas| tercela jas? leg asti: edlesala (sala sis|3ts (fals s2ola2ad rak se5s liat "were b.: i.: |ed isa bim pe| (r2 ae|fe (fa (he bara laa tea daa kaa |saja selir bali ana lala ella gala ska snags ssi asa: min mua iia aii1ii l. e::| fa. kl. nini ka) naa mana bii ana di: iss tah tadi |i2 fe|l rara lp3 aka saa raja salsa salas sal o(asia sebelas big asasasl bis cera haha pabatekahal aaa bela anta knp sea esai gaga tagal atas apa sta gas asas ek: fe: ela pkb ann nnanbsbee lan ban (s3 fan) rn) in) in) rr) (uni iss (5s ola |delta fed? re|a( be|ae bebe (pa (za (a38 lai iaallalsaln3 ienjonjonjenanjaa laa boss sloss secara arat3 onfanlenfonjad jalan ten ten las aaa basis aan sad dialog daa daa daa men |sa jas (aa (ae (pa jas kal tertera |dal berbalas (b3 (ra jza s5|sss2 |: sasis las (gs beres ees jak segala pahalepaha ga. r4g her sya sx8 baar (s8 |(:.b ( n pan kasam pbb dari dll ehh were bee lela nn: (gs lag |ps (8s pes saga haa isa sala jas jan balas jas (ga salsa sasa bes |ss bear banjar belom data nak pai. ela hias, sae raga balai (s8 eee fp: tas has (gir nnn aan #eekhehh era were jan jua je) er) (pp tea (se (es bal ega ie jig |za bara | s salsa palais3 (x3 jer jga jga serat atas ele5 jes fe: ahh arataisjasi asia sega dapa aan nm: era see keb ite tea ipa tag nb! (tia d a ( r ket) lau) belia lfa ale bel (fe (aa ai: bslas (rd (wa dalssisgi sal salgaifa (2s ses selasa gssasisi jena aha aaa cela sabre: asasi ska sea kia (as fe: prepare ai. tin111ikan h. bu. rea nani: dbm pr) ina mia (2s (je (2a (aza jie jas lss|gajah (ds italic (fals else sesi sea sis ipa one ale kejar laa selasa free sula aini sih min min were anan anni jas pkh lg) lag ar) bkb (sa jet lai (fa sama (aa (z3 (ba (ra (sa bara jasa onsen valos lis gada los jeli lea alta dago bass saat afi ala daa sea rsa sas rok b:: e af ea rentan al: led la3 laa (sz jae (ps ter her gada: (alga (za (za|gs (2s lag sasis3 jssisalss else (sd seja3 jae ana esai les |ee sela (ig sasa bta esai. del eru angie sipanaiaa $."| mania bb. pes ebt per ci: ee3 ptispas (f3 sesi obohkkke terj (el bra| ibi delta lia pal dia kail images jai aaa balada|l aap baja sen senjata bis bt: alaalerl tea paha salat asal (ea ega alt dicatat elit jas nananamesebi anni pala serereeesg lea talaga (ra |aa (aa (rd (aa (za fee gelas sslssisalds (falls (fa (fs (fasa sreg segoe lg (z8 akan neng maa wee sae sasa jas siapa eau asias ips sola fa3i maan iii man ber mmi les (fee (aset (salsa |zs meladaalnd jelas jenldalaslandajas iga cases iga keset else janda gamba bass anas: kaka ka: en: |e.(s (as| iss (em jess ssk iss isa ig: pr: (sx (djaja 2g isis amin gmt kek nan kah peel ken mi! mm! sos lela tee kesal ski (tiger sas jasjasjasjas| ojasiselasjas jas ana cena esi ever |especie aaa aan s2sejajar sil assisi? jas pen pee pet (jg (es pi. tel ialah3 el53 bie bala cet" (gs gaia toska eka aces haa sa33 ses3 peranan eli ita| ega lia pal aaa (ia (aaa za| haltajea sslaslassslasids| ojasisslsa les (b5 ever jar emas| maa surat susu pass caps biasa: aad3a3 lan be! pakpahan jani tan aan: ann nada ans sana g38 oke gia egg sera mug bib: sap sasis s3jaa laptop sale jan lenjanoaa: ae: aras a33 meja bas (es jee rai fee sars nini mim (sg (esa kala (as era sea (#gla kanan aaa era sera mmr la2 (se (gg leg (es (es (es (at (ee tele sela? (rela? am! (dara (ala (z3 |e3 (aa las |55l35lx9 |a3lz lot (jas (ar hug ge|e (3x sbs sss agassi segala sxa iss lor aras 2ske read (5g balik lah siap bala ali spin bali jenis seal lahan, htm (s5 (8s (9g fan (aa (2s |jg2 tr maha bab iran aaa mou k39 sejak333 kas s3a ra rel fe: es: telor ten h.: . (sg nii les iss iss isf (sz (gg (8s bp) (ep (ielfalia| (bb |p3 (apalah| (pa anjaslaa| o|g8 jas jasa laa jas bal sis asasi gas is (za "as isak aman aga ikan dep doh dag ing jac (z2 |e2 jez |e2 (ab (z8 (ag jaz (s2 (s3 (m2 les sah aha aan: sisi: en: ska kas sus sgs sgs|3t (gs hehe ann peek hu) (sg an: ipb bee :g5 jep tisu nan afe false lte (fe (fe peta apakah papa o35 |asiselsales jas se|asl ser aaa biasa: jha mai bag (sa tan sai eka els bsi ir: pn. 3sle2| (f3 radja2. bala bea aja jesisajanjaae (aad innnnngesn pkb bee jas (b2 der |o2 (p2 (fr ipa far jab jab jab (ab (es je2 is5 (ef jsg |ag jas lag jas jas eee aan gaga ane ass ada fee kel kie taman han la) un) jan jas jis dea ib3 jas (z2 (ss (s3 (z3 jak (aa (aa (ia (aa ienjasjasasigalas (segelas atasi see ra: dag tele: diisi binjai niat sei sea 3x3 par ni: aga, jau gol tan kanan (se ghea 2alter (2legal belas 2e| (za aaa za) saselslssjasjas sell (fa setia| gelas sea pages (aaaa et| kes$sfsistst abal seal gedang: baja ( . srigala leg (se aa tia nini see mmi bi. pele) (fel |fa (dalil sama tajam rasa (aa aaa laa (za (s3 s3jasa9 |as (3s las apjss clean (ea balen papa sel see gea alan asa) (pa assists is. bin kek digo nenanannakeni em: bg: pbb ipa aaa ala (re (ra j2d (aa jas (pa (aa (aa (aa saja sada deljaldalia igs (f3 tel one dab gala aaa aaa ala cis ke i gif. bnn! mia ma! murder mpn (gs (ag sekar aja psp pede (fafad (fa (fe bebe jas bass jas saja jan jas les analis haha aaa jala djaja jai bae jar bas gala raja bbb pupr sana dna cnn center ter (js (le dada lfe (fa (fakta sai |9ss5| lag jalan asas asas jas bag bas jaga las jas aaa las min (j3 (gs (ss? rep nanananernnns tee bbb sama (fe (folha raja be| saga tara jad jaa (aa (aa jas linkin lea gaia da2 gain see (pe (aa telor bis pee ela lsg sisa daa pala asas daa bbb bb: ha) pa) lap sak met dpp pre inn h3. tu! mia rar bbi bi. (be (fa an: (id (aa (ed jia is9 asas selasa |asjaalas han nga aaa era ane aaa aaa ale della paid sada dapa sasa pala las hal tri era er. (eksis beri ann nden5i keren nina bana aja gea ja: tara (pa (ra (ed jaa s5jas balas jan jansslgajas jas teen dada lis dada dada dala (jg (js sun mai nenannnnnndae minin mma em bb! bm! sm! mm! |aa (fe (fe (aa (nd (ad (ad maa haa dolanan jas lsrjasjasiasississjes aaa bala pai asa annan sri ppl ehh k. k : ai: kl) la) (gs (8s (gs ah: sela (fe (fa (fa (fa (della| a sales salsa las iga galas |3s pen pen pet ket pada ser ber kasir atas dos sea aas alan ear jac (z2 jig nenek onar sia sss agar sea las tag man nun bnn (3s nnesbnnn ran bi) tt. era rar ie lea) ke: p: fu: b.:! b :! fu) h:| ubah run mun isl tata rela sat z2| tel saja (aa salah| 5ja5loslasjanlas(salas sales sis sesi selsaesisikse bia) bean beogenteet sela dc|a$ sipil gagasan jasjarjanjan tn. bell pe: pis bal sls par alanine nan per prp proper (is mana ann ana an: bal less api mea haa gal said (aa aaa tanah ha: hei felirela bee ipb sae bela sbs gls pls gets ela ola gag ter "os eri raja iga aji kak ika kz) b5) al) laa tan gaga lal sara gada saas asas asa salas aslasiesisa salsa gal las|g bg: jelas bela aaa aaa mia: sis kelas bedagai sala easa taman nan jala ja) isl gel (i55ie lai a . a. bim pelkelaa halte eal bel tata lzd opa bal aaaa sssajanlaasalas o|sosial salfalgs patas3g sesal ieelseleg diakipadaa asal ban) ae! tan nun pm "el bet gel ref (esa ieee lilit ppp heh lea kene see nba a|: ppp jas (f3 ira dad sales jasa jon les dala ena hal esp bis see ola plat sala sas bagasi sarana obb ban ann ann kan lag e.: e:| f::| b.| see rpp las las mmi (es kei jzs j2s asia jas jaa part #asatpais3 gala ai: sea asas jafri aka reda mala sih ida piala landen ade paalsalesa tiada sala era lia iianniini aaa. (ed ia2 bob jas (ab (es jas elia bertali? kaa alfalfa area laa 29ls5l28 (sb basis salon 2tis ers jelas sisi calon rmala jan kaos padan isis sela ana salesalesg esgisrisgis keras $$: (j2 "os laba ma. ss11andini11i sepekan gai (as (os 202p (fel (ala hala aaa (z3 saga bslas (as (as selasa gas sea gan sales len aaa kaa sapa dalam palpalis peran kbbi las| fiz last krl (a35 ja? jas sis eja tangan nan tan ebb gee bia (2a|alda lg delta tai ahad pada mada led daa s2la5gala3 salisjgalasjes las (alga saja eal salep per series (esai pulses3 kesalah baba gaia aaa mmi bnn ana mea han pl: ega dal pel nan mananebnni kl) bul mia den pr| |fa (ra jasleslsslesjas gal galgalga bius saja ane esi3a sis seat acara? emas asas asas jas ab: lari dan! mea tani mere "fe lb) lini hr. . sta (f2 naa ai: nam t r saka (da (fade (fe|fa sama |fe (ta (za |(z |ssjasjag sasa saga (s3 essrisglgg sea sasa sasis aaa nan sea aer paha |e2l52 (f3 sikat ses sela ena ala sapa spa saja pe! p . p. a | badi (sg nini lan lan jas la) jan un) bis (z4 asa (2s (sa laa salad jegissjas balas jasa asas uap pee jae pala apa |aa jai bee iana sasa assets saja sada sasa sisa sales salsa ka) men pmn met nan maa mma man bia ma: ale saba (nge laa kaleng bela sara (sasa jaajasjas jasa gslgsjas asasi ser dear (se ter lea lea eksis jesjeriaa haa kaka kaa beta un) ts: es: segala sada daa das (is le: nannnnnan ida aaaa ana (ae were me: mini mean laa (ta asa (gs sejalan baba aaa aaa waka jelssisalselsalsaaaiga salasjasis3 eselon jesus selaras aas pala selasa salsa al a lan sesalalsg supaya daa sasis: tilapia nan (as #s| nan gs2| lan saaaaariaaai nan lu: oke pda tae saja (af (fa sala (rara (za jae (aa lepas jas jsslasl25|a8 jse jati loe see lagu enteng los les alas (ea ssjesjas asas aka bapa sai papan bi! tar era ter gan) ma. nan l .2j bei ir) b5: (fe felsalda bala belas (aa (rasa (za (sasa jaa (raja |esi3s aslaslaslasla3 sja8 seat asa3tetapi sis js! geni pipa kaku masa dal ha) ami sas23 (sp ppbpppr pil 'e6 geb ebi fasa lsa (alta sel hara jeda aka mika| jas #si3slssjss mesias| jas tag hastata stift sebelas kassapa gagal dob ala ef" fee bae ag. (a8 asi pas jibis asia disk perak mana aan mana nan kan bau ale kal pib e5les puri al #c23 (aa apa (ralat jas (ia sep jan esjasjasaslesjasjas balssjas selir gear iss selat (er pra asas asian jon jka (ee (ob (na doa (ha jae ole sea saga sasa mass iss kas ses asas (ga er) e r ter l. dala ask (jg says eee bale lala tea les pes ebahkkk d5. ai. (sa ala fla kiel dir pla2 (ap (sa |ra jia (aa s3l33 (sa las |belia (ss suara gala anna paha missusa |es sass janigslesi (at 2st was kasus sasis s2s la! be: el. php pisa pala org kes kkr efek mlm bob halal pal (da hn: rata bara |a3 hadad delaajasissjasissias sisi ann sep speed bear aga erat data fit sia bia ses pan 3z5 : ! pan ear jala used s38s (is aaa pebbkkhh kel (as da3 djaja fade (ie else (tetes (pd (ahad leah pahala (s5 jalan jaslasiss selasa atlet brsissarssiss (as jee erlorlan jasa aaa aas bagai pagar li) ta. tmn hai tags il. kara bse ala maannaan ank reptile bee eri gpl (da |sasis (za (ia (ra jasa (aa dsjasjas jalan|sa sasa salas salsa jelas alone sala lea caleg aaa aaa min bnn sgm eee (eksis nannnaknge per (se mlm mia ai: fate delta laaltalpa alba eri tata paksa jaa salas|salah jas ejssjas|da jas egs segi gets atas aris mana hae (aaa siar sal saaat saka pagar b$t ls) dela (je aannnnnnanang le. r:) ni) psi kek era isis naa aaa: (z2 za|z sara isa sales swiss salsa (ga (as (ss (sa lag (fa sells see laris isg aaa jes (add jed|de jae (pa jae (pa jas saka sis sig (de ($$ aas asas atas lan islas (gs jera bop kkal iis lela mau en: eme sea (selselse| (asiae tera halida kal ojaakaal terlama e|a3| |asizalsal (gelas 3ras sll ssbtbt|l seb 2igs oase kal tegalkab farida ami dada sada gadis gaga mana an: anda annannnnnenan e :| es! pt. # | ps: kis f.:| kg) nba naa bi: bia bim sis jar gala hub: kaa uga lss |sslasjasjas jas (ss |dalam hara jes seen kala pali gada alia dad saad dapa jasa kog (sg era nennnnneae min alel |aa (ss aaaa (ta (ra dil) (ed papa fair jera mass url naa dala sales #$s$statis sala sal |as kaba| bjoapah bae jga badan daan jin iai ama: bim mis mi! bi) 2etal o(delle (balas fel2e ale delta kaa maka aah hadis salsa ojeslasjasjesjasisalerlas salas ela see tila) kena onsen maha bian copa ara ben enikokikestebei apa asu era were ef, rem: s3. raka as: ing isa bale feb 34ul #53la jana nana nna ii! lan an) fip asas maa |5g sih #bela apa gap sia heri pop ni: pat bae ja) tp) hai bl. k5! en) tan) bin mma tahu dalan |ha| (lela (aa (ra jae (ia (aa masala saga masing saga (is rea ha: nana (gw er) sea sas ajar lai mn: be: were im) ori bee annnnnntniad tan) tapi tanannann fi) ieee bee ppi nn: 3g) geli fal ea| tera maa okeajaa lai ss|ssjaslasl (sala salsa ss|da sos star ssieerstgsg leles halal o(helen ros palapa kaa aaa haa ass sara bags sasis igg mbr: lal 3e| pel tiri be, bak pep pee nnnnaennnnnd a. p | $ | kiri bee elemen por ega sega (fara |alka fajar a1a ama jad jas asas |sg jas jas les|aa 2yet sat list aras (er (bara (ba ter (ea ata asas selat eta sipp see pai papa papa asas kar min bnn |js (8s (p3 is. bee (ag annaanaannaaa see hepphhehhh mining bebek ggu bai (desa |ailee pelan te( (era lha pada paha s5ja5las|ss langsa las anas aje laras anas ala laa sea gaga gia bassgass ass bass ba) mm! sps laa eceran tes keb era esi jan) mi! lee iis flag pela bala rela sia (2d (ra laa gelas mass selaras sel bela below gala lea (bale pia caps bags bala (es nin lem org (ae panen na. pprebarrereer mz) bu) bi. bana dek bim bmi mbm belia |fa metal (ba masa salsa massalis |dass (alta se|as (5als fei thesis len ass esa basa asas sela gas mdf were per (5s tali bae pal tai tpi mz! ka) rn: bor ella #a|fe haa jas (z3 |dajaslas jalan sama saga (fa eko aaa ep| pada sas pasa bala dob leg age were pad bal (ag (32m kerja er: bal gr! alm hei per free lee jas jar (3g sas isa sama |ss iss jas (5g |as jenaka gada (ea dor per don doa db2 (es ale (fa selasa asa bas fan) mmr man k:| er: aah ke: aan enne nana, pre selama jas (fe (ae (fe (sa (ia |a3 jed las jas (se las sales iga beji pssi balas jas jas las iaa ale aia: guide ir: ia: jas jas panas jas lung ra: #s| (ea pl. ban lag iii jan mana alga bala (egg ng: aka lad (aa salsa pasa kalaerlsalealan gaia (felda loe |eo (raha lea jea (ormas sit selat aga bla lap bela bags bas bilas mid |(e mana nani ian: fu. bi. sek kek seri tenaga nan tuh 3g palas |fa lfe| (fa (fade dana mad ama halal s2sslcslossalesialanla:) (delsalas surge beat sela jagat s3jss sea ena jati) pepe alah aff) tan aa bln bbb ann enam soe jap (sa fasa (de (fe |fe (de (fe si: apa las jaa saga dalam jas salin jss selasa (salsa sei see jee else see (s8 (se |3e aft esa aaleoalsalyalas pads garapan dapa sai era aaa apn ban nn: rei sha annnnneknbrn: lai tae peltalde (fe delta fals eal (fc asa laa capai saban ajar telor (or |ia los (ia telah latar selasa lisa lia belia serasa aaa aaa aaa tani ala tanah rek hkhahkeh anta kata1aa: tr) aa: ml! mi! lea baba bade (fe bae haa maa gejagjag jasjaslssjas sales las salsa anna (enam jas jas jas saja sega nennnnreenni nnnnaannrni see lea benar tale ba|ia peltata kafe (2d (2d (pd (pe haa laa jas jasa sales (ss bag aaa pss spa ass saja bai nan ka. bela jails ananananann alan p | ef! (s8 hun jen jap (bs (gs (z2 jaz (pa fe|fe polis (b3 tea (pa santos aan seiseksisg (as jas (ae esa asa jas jas jga 353i fgg (adala cas suga en) data lai sasa wi! ali sepak (sg spb bag (s3 (b2 inul mma min mi: adi (ga #eja balak aaaa kab dakalasseoajas jane selera sejak terleeanahaha nana sisi isi alta ene tags lag sid ast masa sai kok kh &.l3 hias ela nah cosa:e ni12911117 bu. nii bee haag jep raja majas (za (ra ina jas (aa (za sar ana (es galaajaa bea: jha mean mana stag eap self b3tla bls bls esa asas arale sa: jan fei keke (gg bina taj laa tag mad tele|fe|de| label (eksis sasa jas ajal (2s (gala |s3 salaf (salam lsb lsg jea tu: ec! see jasa selama |a sla lin) ini) ad bener (is boks js) jua imam min naa agar been egg alrdaalza (ad lna jga gejsslesjaalsn (s3 janjenjas salah are rei p3r sebgai bai rapatan jingga aaaa (jg pan mz. nina nan ana selfelda|fe(dal lfe tata (z3 (za (za sasa isa |salas| sage sasa laa jas |iblis 2lt3 saja dalam baal salad fas dili pipa aan all pepe ef. f.| . koe (sz las ella, (fa fa| fa|fa|fefe|fa (fa pala (fe (aza (ra (aa (rara (ia gelas selasa 3alsajasjasjaa sisi atasasaset erat ssi belas bear aras asas aafanjas (se |s2 (s2 (s2 (se been gan af. nee asas aspapsjasjaseas asas sana be! tni lele eskslaal saja(sal janda gada suka bo) slashes| gel, gesek edge jeslasipala tile (era sasa pes tes pl: m.| b. ibi sb! mis. dpr sel sada (saga rae lara (2s (ia|sa (za (za sara (aa jalan balon jas bahan bela jas bela sesal siege en: toe none sai ber meri agar nana sig ega gada sasa sa: sasa sasa sao syst kaka kak (sg (sg baja (sal aamankknnnna bl) gee penuh kru min ati dajaalaa pelielfa (de beta (3e jie (aa jas (aa para balas salad sisa selaras (3s |saja see ass ise jae sega sesegera sik hana data ralat maan pala gag lag lag lag |(g dp, sme bn: tenjnnnnnainr spb lea sera bm! jani i & ken kie enteng sa: pen brr brg #igg suk aaa are efek serie sales sela sela sasis saga papa dalan sia ja, igo aja bs3ls dala (ag (asli3la is3sel era sloss "rr saad ig3 la3 ari ada jami lap (s3 (s3 malam setia sasalsalsa tn: nana aba venesia aaa air e:| seat sesipasga s$f asasi plasma men sera ehh ban bin nim akan pada belia| (alfa sara masa sasa malas la5|sales las jas las| (gelas dala sapa seaeeaet| besar tep jeselsasal sara aha sea elaalaa sama dapa ada daa) gelas gelas inn (j2 iai (is esa ja ( fi: aa: sites p3(b la3ls seap biz salsdledla alas ela (euler las (pb nennnnnediaaae pehahhehhhahh p. sni ke) dd: mma nan (ae per (fe pal eli (rd (aa |za (ia (na (ne laa laa 353p saja jajan jensen saga gelap pahala laba sign ses sela sab das basa bagai ana (se (gs teh leo gbi bslas| ia. gila palapa me. (ms en: (alg jia, (agi kelas jasa jaglatla sala nan aan ana na: kebebeninu iin na: (ra sii sana sesi salsalselseisalssiss alas islas aaa jajaran pia pada sea dala ati ni der jai je, leste tae ala iss anda aaaanagen us tug uga jus r) hi) au) has) ipa pala ibi bea (se aaa (alfa| (alfa ref sai sasak jaslaslas salas| (davis (fate (fe see belas esa sen lari sen ari aras ses sage gala pagi asas a53 ppp pe, bopo jet per igi lol sasis genesis |(s g555 rat bbb ma: per were aaa int (fa saja isa salsa haha paid aka: eng eng dan neng enak aaa delapan 2ii ita tabel als s3iss haa oggggr gara tni bi: erp ka: per rt, gi: ana mann salat praja epaper sgb efek kuta l n) big tdi mean era esa dara bara jas (aa iga jenjang la5letjen (dasi gada (ga ungu #sl jika sama raih la) har bui) lan) pir era jas (bb bpi (fa geser ann career (olx te) e.| b | h:| b. bkb mana nan nun (ed (za (za (aa (aa (ds jas galasisgsalsalalsasa saldaldalsaa jas aas bala andalas e kep egg ka. kep eka man sabana nan (je (es ike laba (e|fa pe(fa (fa (kets (fa (ds (fe (id (aa (aa laslarasiss (sa |as (palsu ss| (gs aaa aaa daa aaa aha aia ola saad daa t : min min ann nennnnnann |ze (fe sel aka ted aaaa aaa jssleslas saja|sajasisa ses setia geser sale daa s2|s sep (rp sa|5g las (as sn: aan hpn (pn selasa: siapa fis agh ek: bnn nanda nnn ever bea bap bam sin ana nanah sisi alfa lag salah (aa gag gelas asisslasissjasi salas iga (ga pera .| pria ana an: reg ki: raja ten ikb iba p | kobe laa (deltelia date beta (ra (ad (za (aa (na aja la9 says |majas saja jasiaalas (da (ga naa ntb aan man dan (ad (ag (ad i j reel |(g nnaanabesan) b.| al. ai. l. bibir, min aka (dada (ia lta (fee lad da3 33lists5ls9 dass|saja salonjen aaa age sion paha ter les (ra selisih psi akan aak aak hae sada mma see eren mma anennnarabeei ah. nam mbm faisal bel (alfa belia (fa |ia eeee s3135| iss| |esjasjasigsjanjasjas asia: gel sel kesfsgrar eat har) man e:! era anaanannnannn mere bnn ban (re|fa (e|fa (fa asia (ad (1a pia jia 2paparan gala balas pala tepeeoeekan aaa aaa basa aas saad asa lea ta. ke) sel nenanennanani ma: asn rn: dan kla lal salat tape lta |helai naa (he |2a jas jas jas (r3 valos (fa (faded (fa ifa iga iga laa pele sinta tata adesua asas man sana aeenannaennae tetep jasa 9233413i, nan fan shekbesuaar kal bul bui tuh be) sama ifa tali our haa eee pss saga bela brj alan? pep af san m | # | a. open aae bim mmi mm! bs! mm: nai aa: sela alaa (aa jua |za (ea |dg(sa|sg sa|da |saja sasa jan mena ratan rea ani ai: tri ri: hug gaga sell eat lala sara pada bak: mini bnn en: (jg sanam sans haha, sbohhkkkkkkkhi hz) tee e r ain aa: sib jaja aa: jis (da (te (ba band (ad (ea jaa (aa jid ita logo jan baba leg jan sala kelar see sei far aaa lari isa mi: tan nara mana nba nia. pt) pu. keke era egg tan ana maan sego (fa (8s (fe |fs (fa (fe |2e (ia sig bea lea hana nggak una state ain bada lan nun heh nan min tali sama (fe (fe (fe balas (ae (ie (salad sie kei laa false |ss| sales (saja jas |sa jas sean ena boa maan hab bu) bee. bana elastis peak: ana bapa daa apa lai lab goa rn) ela bol pan ape ppp fe. l. bra hal (kale (fa(fel sama pala saja ta| (rana jas las jika is) jenldnlanonjan saja saja saja sil ebsbebebiasegata: iga ran ane haha eni f3: bae ina beer arn kanan nan nn: paras ana aja lee pig egg kob iba fe| (at peta lei lan jaa lea jeda had sega dads ssissigalar asas soe sei sia pass raja ada apa palas bae era ieee peterpan ae sabaran tia tai (se naga tan: ann nanah gis salt jba jaa belas aap leg lag alis sama |estas (dalan jasa asa hee see bea ena gelar jar jar jas tic gis: seat bada aaa balas daa lx) mana dana gebhkhhhakkhh dek ben miris ss! bi. dea daa sasa sells salad|ssssjamjanjaa| |asas salsa sis selai nn sej bea pr: ses sapa nina bin bai bb: ic: b.:| k.:| kg: kg: mpr sennnnnnnin tai t. mai m5) e ! nini ana ana nan (sja 32an! als( fe|is (#al |ds| (#s|fa| bs| (ge had |s3 |asjasjas| jaalasiss| naam sibalnlonbalos alel eslfalis| (za tri lt) big pengasas asa asas sassy bub ma: nini ye) dala lia kah la) li) h. ber roti pen ia lt) bar jer (re) kaka heal (kedalam (belas hb: taka maka kala dala (eal salsa arah 2e2s| eleebesesese| eagles (pe raja s5pal (pabakspkskipisa| fajar ef: inn (ge b:. hz) feb here hehe (fefe|false|fe| (alfa asing iga (za (za jelas jenjang tanam salaslas| o(aspasia sej aria asi saga sasis kelas| jasa nina phhpanhha| heh pep ha. sia ke"! ke ! jua jun jun) jan na) jua jan han ama: rama han ama lap indi bag salat salah (pe jas seliglegjasssjonjanjas pal naa aga naga sthtbebtataesesese sega gaga sade apa | ban bnn aam tni eme me sat aaa: sek bedah pda pele bin! mm! maa! mi! febelbel pe| pa( alfa| (fe halte bela (fa jis (is jas (aa (ta (za (ig sslselonjaslasjas iss jarjasjaslasja3 cela balon alan teras jas (f3 sasa ekesekala sasa asas salas kal be: bsi nnansnnans sense ann! nan kanan aa: nai diejek oki ria maa aaa (ss segala (altatsles sia bin she tan rei saja 235i sea lea ena (era haa 2pn aaa gee pada pasa "ea "ne men pe: ti: ara a aaa le) oo dag (isa esa fasa 353i 3a3 eren: er n mess (han (asi (del be| jab3 ala eta sasa (fatal o|at5 (s3s (d6 lgg|g sejak dada |esa (ate pen cita aas ais lats jae (za pan, pas, sitara oajagpalahaa seeeisesisasi fe: pap ae tai aan nan dag sej jas asy sea hpa bip leg (app eb: tan: #3e 135i last jar3 pia rta (2f4 ee3 (fa job gada lada jadi aah lagi bob (eos sos ji2g bap (ga big dag (asd masa (asa depag pale pal pale palapa peka akan ees ops sak uni seni ta) tanaman ok? ji) bae ta) tes tea pa. kes usa te3 (a33 bee da5 s33 esp lisa pts pi3 ata jasa pas iii jol ban gigi dha jade fee tee hap des liga nana anu saja halaman ana pia tan: tiara. bag fea tas jas (as jeda feb kep tri eee (s2 (z2 si2 laa laa tag b53 (b2 (b2 (b3 issn (us (ed tag jas jas (as iss (2s (2s (s5 sislepdal asaajsa biasa fasia etal mmi nan lag sja jaga era lang tra (s8 (as sas (s83 ega te: jas (ed last lis l g ras (r2 (ep jaka eta eta (pg isa jade jab lada |as lag isa (ag ega lada alien ska bra era ema senegerasata zoo bg. (is lomba mela opa big eee: ae jap lai (r3 (as (2s sis |ag (pa (ag eng jl, ada epi s3s nee titi serssgs tka ses r ' k3) ol, era bab ke: np, dsg pss (sg pss (sa (a33 apa |od3 das org rig lsg (ese (sa |z2s |ase (sdg (ps3 (gp dis geni psi dai dad (aa e55 esg esp (2sg ara ois des dag bea asa es: fase geng kasagesearsekasina era he: he: e:| ha) ma, iie pas f.| b.| las iss iss isa (ss ig. ig. esa (se (z2 (sa i28 lab jas (es (a3 bat jas ita aga date onde aan tasgijagi aga see ira minin ke! fa. ala. ah: ing ips (8s naa per lem iahahbal him es) p | iii book pel ipa jet jet (aa (f8 (e8 iss iss (sp (rs (z3 ja? js2 (s2 igs jzs (z3 (z3 (es ina jp3 (z3 jag (s3 (2g (gs |aa |3a ir) ker! bigastg ulet sdajegalagal jaga ggs asa "as pan nn. (is igo ini senin leo (sa jas (ag ::| 85f list eta: edn dai o(eopgleeea fee ska kaka aral sesame ola an) tangan ip! ia) isi ja3 jas san fat ha: tarif ten mnet anda pes ha, ber ann . nan jas |oz gea (ge pon fn: lana peg en: tee eee s33 na: (8s ssl bor nan kos use rp3 gg3 sih bab bad (sad esp jasa ies (isf log yks sag (eip 3st des (a1 ebe (ebe (ida jahe lia ane sam nun eni una cah jereaoesdoesesatasata tiger fe: nina bok sinar boh her) tah juri deg e.g adi sai tags sas #s$ jasa mass |ass 13e "pn pen bph aph jang jadi jadi bbs, 2s532argssrgaaral s5r3jag 3x3 setasekasedesese seni iri ron pokok sob isa fe: upah (di isi lesi jis bah dai did dea kah sa: b35 (5s igc3 eag pai ani dig inheebtbh asa: al. aan ya) (gs p7! k3. lan len mini min fera bel bal eta masa (sal mara jae raja saldalsalsalas| jenjasisalassalaa jasa: 2sejgsertl silver sama sesal jenang gaga ssassldi aa) badai sapa bnn: (ja if min hal pai fee ela delia belia belia bel sa| (bela sara |ta| ita (tara (ra eksis asisalsslaa| jaa (saldana sio rata alta| malala eekebaesasaal beken ses asas gasal garapan erp sl: obeng r33 asasi. sis sesal (sg bal tetap m | k.:! jpg sib sala isa|salsa italia salsa jaa isa a35 |d5 alam panas jalan jas (sales esoaeanananas atas kakak bea sas gas nnn nama (sg inn (2x pbr an: assisi3 sila laa sekelas si8 sesama sa) lala (as igg bates ae ggs malas aya pepekkepar nina, min mmi palang belas gilda|a (fe (fe salad isa asal |sales italia sala (2s nana naa han sis esta jas jae jap desa das apa belas akan aa3 bsa pbb jaga (s2 |#sjs inai psi bl.) e . kl: green gea nina yaaa pos (te alfa sale fal belia eka desa |ss|sass iss |sa asas sasa see gaga sesat meja una hahaha tin sasa papa asas |l2a biar sana ant mana nm: nanaaanakkke keke tan: bee lps (8s (8g afi diisi (at jan jas selatan jas salsa (as bias sie pelat 2eselon lala laa lea calo (fa sekat sapa alas s3ja3 (s3 e:. e:! ff: (le tee tas iii ken r:.| lil lal bri inn guess bbi! ai. dar #e| (salsa (ee|2e(selam isa ine (as (salad pedas aaa lia jaa maja diajak (dalaslsnjas janlenjas bei belas (es jaranan lean (pela jonas doa dalan kta? sesgseaeataear ara bas bagi dala pte ber era leg keaeekpekeu aib iai sis bp. er: #ke bek benua min ai: lbo (ba alta ita lia eee lfa belas sala gea gala sini faa salon gas les bahan lea salsa j5da baba asas min min mea jaa a1a eee . ibi (gs pel ea| eal tali pada (za (ra (ra (za (2a |s5|s5|s3| (sa|sslssjisisi (s3 zen haha hal mania nanah: sskebalalssss| enak seadadadasa| gipsisaasaa bibir bbb (is nini g3: un) an) isa isa .| sib edi bai selagi ee3 barra laa ha: igs (papa, lag isa |salasissltas tastentarerlar da3. sel ega aaa ana hoa ef: kita jas ina tia ai! maa kah mas eta (salsa sulsel selain sele jala skala daa kamala| (aa (p9s alasan asaslasist|as| kaloepana ber tseatagatatatatl eta sen: bnn biokebahotala sja ber ruh anna gal mmiiinnaiai per pep ber erp baba per kal sape laa desa (ea |5s| seal fee han (5g genoa sasa laslgsi3g seal eksis banana leueuko obu sea jaa sela dir (s6 ses pala jaa agi3 bok dt tni teu h. mere baba mana hama nun: bi! aa: dea sih aa| ara red selasa sajasjasisa jajsalssjanjaa|sisa ana ana aa: doel hina: 3itb3seth eni eng pass cases asas meh bbi naa add sab nasuknain ttd ekehkh b.:. k:. a. as! tahu (ta fel2 (felda sima sala mana labela alga |da|dalam |sala5 (32x lasi3s ana balas es|sie aaa suju sal pri segi sad palalaaal arjasa nian in era bee aanasasamunan inti iain jalanan aa: sig hias lea bale naa ari asa aaa baja (ta len jalan dalan bada? seat leneokuraaa aaa ha: nenek aaa aaa lagi |i3 tun feri e | . aan: boke (is bnn kaa min ba. mm! mm! pareja (fa lie raja (fe (ad (2d (aa (ps (na (aa laa salasjanjan jalan masjid|ss isa assist seater sesal cie jea laa teen tele lan salsa aaa (z8 dao nanannekebani h.: h | e . tni tan men tan ana: sains (zs dae tita jia kala haha jual alan jin jala salon anjani janganlah belas asas tenjarjas haa rap a55 uses$ss segel kapal aaa fase gagak ani bole pj: ie. (ira. aj: kal hei (ag (sg kepe jun) jan (es fefe| (alfa| bal felda alga (ka 3agg kelas| jarjaalaa| jas salasjaa dal saja e5p) bik| elia alah oat tania (is nina nana obabanilan tni iia fl: hi) k.:| eeee see prs sela sikap ga) telah kah heh salat: soal gejala bajakan sela bel benar tit bebe aed silsgerial ada: daa tr, in111111118e behketer dua brg (isi lang i5$ drs px4 is. (b5 2i| kih dah dah aga pos |g# (s5e 3e| (set (3s ce| gang asa masa (onsen asa, s0ga angsa, sse seas sasa teman is5la igo tg: ela (a23 g3f bag |sgs asa lela oia (ata (eta #alselsalna |a25 (s3p rata italia pb3 segagssas s55 say ag sesali #$5c bea mana aap taat isl jedpaelnajas enggak ank eta tata see fee sgasasas pooh teka jun as) ohh henr pehhpi tadi lor aje tan: (sg lsg flag are lele bara (aa (sa salat (glass sales gelas salssjas (nahi joel sja sai en: mana selat see sis eri es3 silsgsleg3 balas asa bin (be sin ata nan per (ea lol ann keb eei tinta nan (8s (fal (ade (fs (fa (ag (balas (aa (za (ia (za (re jza (fa jae salon jen (ia laa las la? sesi sera galon onsen faa (oa goa gia dean ldp ses eat seger ea3 bar gempa daai pai asa mid mal ke: ane basis sis kasa bos (eksis sela maan gak (sz ala ping bei dea los paltalga (alfa ale aaa sales rata haag said gembala (da ltelsalsalsalas sja sega hab cacatnya sp: sigi pola ada basa mma bri mmr rea ber ter page anoagnn bkk ber ever gebu aia baal aan dela alan (ia labela lelah eni alalsaaa kita ar3 jra (ra jaleapapa naa aga sesgesesesgask (au cp563 sang sale laka hee isl ela big jangan im) aa) jae (is joe ge3 jeda log (rs (z5 (s5 (as jaa jas jag (3f ina berjaga baris latina pai lesalogala catala sana 1anita, .01g un) log jas eng: eri a. hu) f | tani keb jea kit bee bee |ala2 jae iga abad |e3 jas (talas ng, esa era sesak (ia (eada "ag rallies era g5. is$ aja phh balkan bat ek, try bis ht, sia an pal jeda naa pe: sal sean $3g cal balada ge33|l is) balet 5et hr: dai en: ani a9. tai e3gg, pagi han using sea tania ane cn: says 31x |
top bupati lahat provinsi sumatera selatan peraturan bupati lahatrakyat daerah lingkungan pemerintah kabupaten lahat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lahditetapkan peraturan bupati lahat tentang petunjuk teknis it. pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bagi pegawai negeri sipil daerah dan pejabat negara dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah lingkungan pemerintah kabupatensislahatdaerah dilingkungan pemerintah kabupaten lahaterja pada pemerintah kabupaten lahat. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati lahathatparatur sipil negara yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. pna perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan. batulahascanned cam scanner besaran penghasilan tunjangan bahaya king dngan dimaksud pada huruf tidak termasuk jenis tunjangan khusus aan ati resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau pns, insentif khusus. atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru dan tunjangan lain tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, serta tunjangan ata yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya jenis jenis tunjang insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. kan gan sebagaimana dimaksud pada antara lain: jangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi: tunjangan pengamanan persandian: tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru. tambahan penghasilan bagi guru pnsdan tidak dikenakan sira , pejabat negara ataun terusan dari pns, pejabat negara atausebesar gaji bulan juni.dpa satuan kerja perangkat daerah.belas tunjangan hari raya untuk pns, pejabat negara dan ang,scanned cam scanner scanned cam scanner scanned cam scanner |
aa taman tanketentuan angka dan angka disisipkan angka ya, yang berbunyi: 4a. kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kabupaten garut yang selanjutnya disebut kepala dukatentuan diubah, sehingga berbunyiis peraturan bupati karawang nomor tahunkabupaten karawang adalah badan layanan umum daerah yang berdasarkan,karawang yang pendanaannya bersumber dari pendapatan rumah sakit, danproduktivitas rumah sakit umum daerah kabupaten karawang, maka pelaksanaan pengadaan barang jasa pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerahppk blue) rumah sakit umumhat,sud kabupaten karawang yang dikelola dengumum daerah yang selanjutnya disingkat ppk blue rsud adalah ppk blue rsud kabupaten karawang. pengadaan barang jasa ppk blue rsud adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang dibiayai dana yang bersumber dari pendapatan ppkppkmelalui pemilihan penyediappkppk blue rsud yang selanjutnya disingkat adalah direktur ppk blue rsud. pejabat pembuat komitmen ppk blue rsudpk blue rsud yang selanjutnya disingkat keu adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada ppk blue rsud. pejabat pelaksana teknis kegiatan ppk blue rsud yang selanjutnya disingkat ppt adalah pejabat yang membantu ppk dalam pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa pada ppk blue rspada ppk blue rsud. unit layanan pengadaan ppk blue rsud yang selanjutnya disingkat ulp adalah satu unit yang terdiri dari pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, yang dibentuk oleh direktur yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa lingkungan ppk blue rsud, panitia pengadaan ppk blue rsud adalah panitia yang dibentuk oleh untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa ppk blue rsud, pejabat pengadaan adalah (satu) orang yang diangkat oleh untuk melaksanakan pengadaan dengan cara penunjukan langsung, pelaksana pengadaan barang jasa ppk blue rsud yang selanjutnya dapat disebut pelaksana pengadaan barang jasa adalah pa, ppk, ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan, ppt, bendahara pengeluaran, panitia pemeriksa barang jasa, penyimpan barang, pengurus barang dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsudsurat pesanan yang selanjutnya disingkat, barang medik adalah barang barang yang ada hubungan secara langsung dengan pelayanan kesehatan,erangkat lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja atau disingkat kak yang ditetapkan oleh pa,, dan pemasokan barang, sertifikasi,, kontrak adalah perikatan antara pa ppk dengan penyedia barang jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pa ppkpa ppk untuk menjamin terpenuhinya persyaratan kewajiban penyedia barang jasa, keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan secara berulang, berada luar kendali manusia, harus dilakukan segera dan pekerjaannya tidak dapat ditunda,, kebutuhan keadaan darurat adalah kebutuhan barang jasa yang tidak dapat ditunda,, keadaan khusus adalah suatu keadaan dimana memerlukan kebutuhan barang tertentu yang harus sesuai dengan barang alat yang sudah ada, sehingga dalam mengoperasikan peralatan tersebut tidak mengalami kesulitan, alat kesehatan khusus adalah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh spesialisasi tertentu,ppk, distributor adalah perantara yang menyalurkan barang produk dari pabrikan pengecer atau pelanggan, prinsipal adalah agen khusus yang ditetapkan oleh pabrik untuk menjual barang produk pabrikan pelanggan, toko adalah tempat yang menjual segala kebutuhan sehari harngadaan barang jasa ppkppk blue rsud dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud dapat memperoleh barang jasa yang dibutuhkan dengan harga dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara fleksibel, efisien dan efektif. bab iii prinsip dasar pengadaan barang jasa ppk blue rsud menerapkan prinsip pengadaan sebagai berikut (a) efisien, (b) efektif', (c) terbuka dan bersaing, (d) transparan, (e) adil tidak diskriminatif, (?) akuntabel, (g) fleksibel, dan (h) praktek bisnis yang sehat. pengadaan barang jasa ppk, akuntabel, dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan ppk blue rsud. bab fleksibilitas pengadaan ppk (a) jasa layanan, (b) hibah tidak terikat, (c) hasil kerja sama dengan pihak lain, (d) lain lain pendapatan ppkppk (a) barang medik, (b) barang non medik, (c) jasa. sifat pengadaan barang jasa ppk blue rsud dibedakan menjadi (a) barang jasa kebutuhan rutin, (b) barang jasa tertentu, (c) barang jasa kebutuhan mendesak, (d) barang jasa kebutuhan keadaan darurat, (e) barang jasa kebutuhan untuk penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah. pengadaan barang jasa ppk blue rsud, antara lain mencakup: (a) kebutuhan gizi (bahan makanan dan minuman), (b) kebutuhan perbekalan farmasi, (c) kebutuhan peralatan kesehatan atau kedokteran, (d) kebutuhan perlengkapan kesehatan atau kedokteran, (e) kebutuhan belanja bahan kimia, (?) kebutuhan peralatan laboratorium, (g) kebutuhan jasa perlengkapan kantor (telepon, listrik dan air), (h) kebutuhan pemeliharaan alat kesehatan, kebutuhan peralatan elektronik dan listrik, (|) kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana, (k) kebutuhan rehabilitasi renovasi pemeliharaan gedung dan bangunan rumah sakit, (l) kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulans, (m) kebutuhan pengadaan barang jasa kebersihan, (n) kebutuhan cetakan dan penggandaan, kebutuhan alat tulis, (p) kebutuhan pengadaan linen, gerabah, peralatan makan, peralatan memasak, (9g) kebutuhan bahan pakai habis kebutuhan medis dan non medis, (r) kebutuhan untuk penanggulangan wabah dan penyakit tertentu, (s) kebutuhan untuk partisipasi kegiatan yang diprogramkan pemerintah daerah, (t) kebutuhan untuk advokasi bantuan hukum, uu) kebutuhan pengembangan pelayanan spesialisasi, (v) kebutuhan peningkatan kapasitas sdm, (w) kebutuhan pengembangan sims, (x) kebutuhan jasa konsultasi manajemen rumah sakit, (y) kebutuhan belanja investasi atau modal, (z)ppk blue rsud bagian kesatu struktur struktur pelaksana pengadaan barang jasa ppk blue rsud terdiri dari pa, ppk, keuppk blue rsud, berkedudukan sebagai penanggung jawab umum pengadaan barang jasa ppk blue rsud. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut (a) menetapkan perencanaan pengadaan barang jasa, (b) menetapkan paket paket pengadaan barang jasa, (c) menetapkan ppk, keu, ppt, ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan, bendahara pengeluaran, panitia pemeriksa barang, penyimpan barang dan pengurus barang, (d), jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang bernilai atas rp. (lima dengan nilai atas rp. (sepuluh miliar rupiah), (e) mengawasi pelaksanaan anggaran, (?) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang jasa, (g) menyampaikan laporan keuangan kepada bupati, (h) menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa kepada bupati. paragraf pejabat pembuat komitmen ppk) ppk merupakan pejabat yang ditetapkan oleh yang kedudukannya sebagai pejabat untuk melaksanakan pengadaan barang jasa. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, ppk mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut (a)(b) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa, (c) menandatangani kontrak, (d) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang jasa, (e) mengendalikan pelaksanaan kontrak, (f) melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang jasa kepada pa, (g) menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa kepada dengan berita acara penyerahan, (h) melaporkan kemajuan pekerjaan pengadaan barang jasabutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa, dan (() bersama bendahara pengeluaran ppk blue rsud mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) atas permohonan dari penyedia barang jasa yang telah melaksanakan pekerjaan dan telah diterima dari panitia pemeriksa barang jasa, kk) melaksanakan pembelian langsung barang jasa. paragraf pejabat ketatausahaan keuangan keu) dalam rangka pengadaan barang jasa ppk blue rsud, keu berkedudukan sebagai pelaksana tata usaha keuangan. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, keu mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut: (a) meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung spp ls)), (b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran spp): (c) menyiapkan surat perintah membayar spm) atau bentuk perintah membayar lainnya, (d) melaksanakan akuntansi pengadaan barang jasa ppk blue rsud. paragraf pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, ppt membantu ppk dalam pengendalian pelaksanaan teknis kegiatan. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, ppt mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut (a) membantu ppk dalam pengendalian pelaksanaan pengadaan barang jasa, (b) melaporkan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada ppk, (c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran dalam pengadaan barang jasa, (d)aragraf bendahara pengeluaran dalam pengadaan barang jasa ppkppkkeuangan untuk keperluan belanja pengadaan barang jasa ppk blue rsud. paragraf ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan dalam pengadaan barang jasa ppkppk(a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, (b) menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri hps) (c) menyiapkan dokumen pengadaan, (d) mengumumkan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku, (e) menilai kualifikasi penyedia barang jasa, (f) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, (g) mengusulkan calon pemenang, (h) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pa, (i)ppkppk blue rsud, panitia pemeriksa barang jasa mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut (a) memeriksa barang jasa dari hasil pengadaan barang jasa sesuai persyaratan yang tentukan, (b), (c)ppkppk blue rsud. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, penyimpan barang mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut (a) menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang hasil pengadaan, (b) meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima, (c) meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan, (d) mencatat barang hasil pengadaan yang diterima kedalam buku barang kartu barang, (e) mengamankan barang hasil pengadaan, membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok persediaan hasil pengadaan kepada pa. paragraf pengurus barang dalam pengadaan barang jasa ppkjasa ppk blue rsud. dalam pengadaan barang jasa ppk blue rsud, pengurus barang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: (a)(b) melakukan pencatatan barang barang hasil pengadaan dalam kartu pemeliharaan, (c) menyiapkan laporan barang pengguna semester laps) serta laporan inventarisasi terhadap barang hasil pengadaan, (d). ppk ditetapkan dengan keputusan pa. keu diusulkan dan ditetapkan dengan keputusan bupati. ppt ditunjuk oleh dan ditetapkan dengan keputusan pa,ulp dibentuk oleh direktur dan ditetapkan dengan keputusan direktur pa(a) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk pengadaan barang jasa non medik dengan nilai atas rp. (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan barang jasa medik dengan nilai diatas rp. (satu milyar rupiah), (b) untuk pengadaan barang jasa non medik dengan nilai sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan barang jasa medik dengan nilai sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, (c) pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilaksanakan oleh ulp, (d)ppk blue rsud maupun instansi teknis lainnya, (e))?g) dilarang duduk sebagai panitia pengadaan pejabat pengadaan anggota ulp: ppk, ppt, dan bendahar, (h) biaya operasional panitia pengadaan pejabat pengadaan barang jasa dianggarkan pada biaya umum pelaksanaan kegiatan yang bersangkutanadakan ppk blue rsud dengan ketentuan sebagai berikut: (a)ppk blue rsud, (b), (c)ppk blue rsud yang menangani penyimpanan barang ppk blue rsud berdasarkan surat keputusan pa. pengurus barang ditunjuk dari staf yang menangani penyimpanan barang ppk blue rsud berdasarkan surat keputusan pa. adalah direktur ppk blue rsud. ppk harus memenuhi persyaratan tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan. keu haru, ppk dan ppt. ppt adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) pejabat struktural eselon iv, atau (b) pejabat fungsional setingkat eselon iv, atau (c) staf yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas selaku ppt. bendahara pengeluaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) diusulkan oleh direkturulp panitia pengadaan atau pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, (b) memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, (c), (d) memahami isi dokumen pengadaan metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan bupati ini, (e) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia pengadaan pejabat pengadaan unit layanan pengadaan, (?) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah. panitia pemeriksa barang jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) pegawai negeri sipil, (b) mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas selaku pemeriksa barang jasa, (c) ditunjuk dan ditetapkan oleh pa, (d) mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, dan dapat dipercaya. penyimpan barang dan pengurus barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) ditunjuk dan ditetapkan oleh pabab viii pembentukan dan persyaratan pelaksana pengadaan barang jasa ppk blue rsud wajib menyediakan biaya administrasi proyek kegiatan (biaya umum)ppk blue rsud yang sah. biaya administrasi proyek kegiatan (biaya umum) yang dimaksud pada adalah (a) honorarium pelaksana pengadaan barang jasa dan staf proyek kegiatan, (b) biaya pengadaan dokumen pengadaan barang jasa dan atau dokumen kualifikasi, (c) (a) memenuhi peraturan perundang undangan untuk menjalankan usaha kegiatan sebagai penyedia barang jasa, (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang jasa,bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, (d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, (e)kaatau(g) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, fasilitas lain yang diperlukan penyediaan barang jasa, (h) tidak masuk dalam daftar hitam, (i) harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) memiliki nomor pokok wajib pajak npp) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak, (b)(c)menyiapkpk(a) analisa satuan pekerjaan yang bersangkutan, (b) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan engineer's estimate (ee), (c) harga pasar setempat pada waktu penyusunan hps, (d) harga kontrak spk untuk barang jasa sejenis setempat yang pernah dilaksanakan, (e) informasi harga satuan yang dipublikasikan, (?) daftar harga standar tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, (g) harga tarif barang jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan agen tunggal atau lembaga independen, (h) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. hps telah diperhitungkan (a) pajak pertambahan nilai ppn), (b) keuntungan yang wajar bagi penyedia barang jasa. penyusunan hps untuk pekerjaan jasa konsultasi ppkulp panitia pengadaan pejabat pengadaan wajib melakukan kualifikasi secara adil, transparansi dan pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsungkonstruksi jasa lainnya bersifat kompleks. dalam proses prakualifikasi ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan wajib menyederhanakan proses telah dimasupada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang jasa ppkrakualifikasi dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan penunjukan langsungrserta yang usulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasi. bagian keenam sistem pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya jasa konsultapk bersama dengan ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan (a) metode pemilihan penyedia barang jasa, (b) metode penyampaian dokumen penawaran, (c) metode evaluasi penawaran, (d)konstruksi jasa lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (a)konstruksi jasa lainnya, dengan mencantumkan secara jelas dan terisi semua persyaratan baik administratif maupun teknis, (b) ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan, (c)(d) dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pascakualifikasi prakualifikasi, dokumen pemilihan penyedia barang jasa. (e),(?)an dalam dokumen pengadaan barang jasa, .pengadaan jasa konsultasi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja, kontrak dengan jangka waktu lebih dari (duabelas) bulan jika perlu dalam dokumen pengadaan dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment), penjelasan mengenai metode penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan, ketentuan mengenai hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang jasa dan hak intervensi ppk terhadap penyedia, dalam hal pembayaran dan hubungan langsung dengan sub penyedia. dokumen pengadaan jasa konsultasi disusun dengan ketentuan sebagai berikut (a) ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan jasa konsultasi, (b) dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi terdiri atas surat undangan kepada penyedia jasa konsultasi, dan kak yang sudah disetujui ppk, tujuan kak sebagai berikut menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultasi, sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang, cc. sebagai acuan dalam evaluasi susulan, klarifikasi, dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih. penawaran teknis dan penawaran biaya, kriteria, batasan nilai, dan formula dari penilaian teknis penawaran biaya, jadwal pengadaan. konsep kontrak penyusunan kontrak pekerjaan pengadaan konsultasi adalah sebagai berikut pembukaan judul dan nama kontrak, nomor kontrak, tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani,kontrak ditandatangani kontrak, indentitas para pihak yang menandatangani perjanjian meliputi nama, jabatan, alamat, serta kedudukannya dalam kontrak (sebagai pengguna dan penyedia jasa konsultauatu penyedia jasa konsultasi yang tergabung dalam kerjasama tersebut,si perjanjian pengadaan jasa konsultasi memuat ketentuan tentang pernyataan bahwa telah terjadi kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian, pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak, harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaan,rkenaan tersebut,sesuai indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut, tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian dibubuhi materai. paragraf metode pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya dalam pemilihan penyedia barang jasa konstruksiwebsite internet rsud, lpse, dan papan pengumuman resmwebsite internet rsud, lpse, dan papan pengumuman resmi, dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efeyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya metode penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya dapat dilaksanakan dengan metode satu sampul, metode dua sampul, dan metode dua tahap dengan penjelasan berikut metode satu sampul,kedalam (satu) sampul tertutup. metode dua sampul,. metode dua tahap.konstruksi jasa lainnya evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya, dapat dipilih melalui: sistem gugur, evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya. sistem ini menggunakan pendekatan kualitatif,(nyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya prosedur pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi (a) dengan prakualifikas, penyusunan berita se(b) dengan pasca kualifikasi: pengumuman pelelangan umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan,lelangan terbatas meliputi: (a) pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih, (b) pengumuman pelelangan terbatas, (c) pengambilan dokumen prakualifikasi, (d) pemasukan dokumen prakualifikasi, (e) evaluasi dokumen prakualifikasi, (f) penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi, (h) masa singgah prakualifikasi, undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, ()) penjelasan, (k) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, (m) pembukaan penawaran, (n) evaluasi penawaran, penetapan pemenang, (p) pengumuman pemenang, (9g) masa singgah, penunjukan pemenang, ss)milihan langsung meliputi: (a) pengumuman pemilihan langsung, (b) pengambilan dokumen prakualifikasi, (c) pemasukan dokumen prakualifikasi, (d) evaluasi dokumen prakualifikasi, (e) penetapan hasil prakualifikasi, (() pemberitahuan hasil prakualifikasi, (g) masa singgah prakualifikasi, kh) undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung, penjelasan, ()) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, (kh) pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, (m) evaluasi penawaran, (n) penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, (p) masa singgah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. tata cara pemilihan penyedia barang jasa konstruksi jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi: (a)undangan kepada peserta terpilih yang telah mengikuti kualifikasi, (bbppengambilan dokumen penunjukan langsung, (c)penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan, (d) pemasukan penawaran, (e)evaluasi penawaran, (f) negosiasi baik teknis maupun biaya, (g)penetapan penunjukan penyedia barang jasa, (penandatangan kontrak. pengumuman pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan dengan diumumkan pada website internet rsud, lpse dan papan pengumuman resmi. paragraf batasan jenjang nilai, penetapan metode dan bentuk kontrak pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya pengadaan barang medik alat kesehatan alat kedokteran ppk blue rsud diselenggarakan berdasarkan batasan jenjang nilai sebagai berikutbarang medik, dengan ketentuan: pengadaan barang medikakuntansi, pengadaan barang medik pada kegiatanmedik dengan nilai sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), dilakukan dengan pembelian langsung prinsipal distributor, dengan bentuk kontrak berupa faktur dan akuntansi dengan garansi barang. pengadaan barang medik dengan nilai atas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu milyar rupiah), dilakukan dengan cara penunjukan langsung, bentuk kontrak spk pengadaan barang jasa dengan jaminan pelaksanaan atau garansi barang. pengadaan barang jasa dengan nilai atas rp. (satu miliarsatu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung atas persetujuan direktur pa. pengadaan barang non medik jasa konstruksi jasa lainnya ppkngadaan barang jasafaktur dan akuntansi,lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan pembelian langsung, dengan bentuk kontrak berupa faktur dan akuntansi dari prinsipal distributor, pengadaan barang jasa dengan nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), dilakukan dengan cara penunjukan langsung pengadaan langsung, bentuk kontrak berupa spratus jutaenunjukan langsung sebagaimana dimaksud. bagian ketujuh sistem pengadaan jasa konsultasi paragraf persiapan pelaksanaan pemilihan jasa konsultasi menetapkan ppk dan menetapkan ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan. ppk menyusun kerangka acuan kerja kak). ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan menyusun hps dan hps ditetapkan oleh ppk. ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan berdasarkan dokumen kak. paragraf metode pemilihan penyedia jasa konsultasimelalui website internet rsud, lpse,dan papan pengumuman resmmelalui website internet rsud, lpse, dan papan pengumuman resmgsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang dipilih langsung dan diumumkan melalui website internet rsud, lpse, dan papan pengumuman resmi. dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi pengadaan jasa konsultasi ppk blue rsud diselenggarakan berdasarkan batasan jenjang nilai sebagai berikut: jl) pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah), dilakukan dengan penunjukan langsung, dengan bentuk kontrak berupa spk. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai atas rp. (dusi. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai jasa konsultasisiaragraf metode evaluasi penawaran untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi metode evaluasi penawaran untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi, dapat dipilih melalui: metode evaluasi berdasarkan kualitas sistem evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultae evaluasi berdasarkan kualitas teknis dan biaya sistem evaluasi berdasarkan kualitas teknis dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi yang jumlah maupun kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti. metode evaluasi pagu anggaran sistem evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari konsultan yang penawaran biaya terkoneksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran. metode evaluasi biaya terendah sistem evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan penawaran biaya yang yang paling rendah dari konsultan yang memenuhi penilaian teknis. pengadaan jasa konsultasi dengan cara ini digunakan bagi pekerjaan jasa konsultasi yang bersifat standar atau secara teknis dapat ditangani dengan metode sederhana. metode evaluasi penunjukan langsung metodesi berdasarkan kualitas teknis hanya dapat dipertanggungjawabkan dan penawaran biaya yang wajar. pengadaan jasa konsultasi dengan penunjukan langsung dapat dilakukan apabila: (a) kebutuhan pengadaan jasa konsultasi yang sangat mendesak khusus di, (b) penyedia jasa konsultasi tersebut adalah bersifat tunggal atau hanya satu satunya penyedia jasa konsultasi yang dapat mengerjakan jasa konsultasi prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode seleksi umum meliputi: (a) metode evaluasi kualitas. (b). (c) metode evaluasi kualitas dan biaya, penunjukan pemenang, penandatangan kontrak. (d) metode evaluasi pagu anggaran terhadap yang penawaran biayanya sama atau bawah pagu anggaran, penetapan peringkat teknis, pemberitahuan pengumum kontrak. (e) metode evaluasi biaya terendah, undangan pembukaan penawaran biaya yang lulus,si dengan metodesi dengan metodee penunjukan langsung meliputi: (a) undangan kepada konsultan terpilih yang telah mengikuti kualifikasi, (b) pengambilan dokumen penunjukan langsung, (c) penjelasan dokumen penunjukan langsung, (d) pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul, (e) pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia, (?) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, (g) penetapan penunjukan penyedia jasa konsultasi, (h) penandatanganan kontrak. untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode penunjukan langsung dan seleksi langsung diumumkan melalui website internet rsud dan papan pengumuman resmi. untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode seleksi umum seleksi terbatas dengan nilai atas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu miliar rupiah) wajib diumumkan melalui website internet rsud, lpse, dan papan pengumuman resmippk(a) menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan, (b)(c) menyusun rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta menjabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian, (d) menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan, (e) pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik. penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf (aj), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) ppk membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan kegiatan, (b)(c)dalam huruf (c), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) ppk, (b) rincian biaya pekerjaan kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, (c) dalam hal diperlukan tenaga ahli peralatan bahan tertentu maka dapat dilakukan kontrak sewa sendiri. hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), dicantumkan dalam kerangka acuan kerja kak) yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: (a)(b) waktu pelaksanaan yang diperlukan, (c) produk yang dihasilkan, (d) besarnya pembiayaan. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a), (b) pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan atau perseorangan, (c), penunjukan langsung atau pembelian langsung, (d)(e) penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian,, (g), (h) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh ppk dengan dibantu ppt kepad(a) untuk pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya yang bernilai atas rp. (lima puluh miliar rupiah), atau (b) ppk untuk pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya yang nilainya kurang dari rp. (lima puluh miliar rupiah) pejabat yang berwenang menetapkan penyedia jasa konsultasi adalah: untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai atas rp. (sepuluh miliar rupiah), atau (b) ppk untuk pengadaan jasa konsultasi yang nilainya kurang dari rp. (se(a)ppk membuat usulan perencanaan kebutuhan, membuat paket paket kegiatan dan membuat jadwal pengadaan dari setiap bagian bidang instalasi yang menjadi tanggung jawabnya disampaikan kepada pa, mengkaji dan mencermati usulan tersebut, apabila usulan tersebut disetujui maka ppk mengajukan pengadaan kepada panitia pejabat pengadaan berupa surat pesanan yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis barang, kak untuk pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya dan rancangan kontrak, panitia pengadaan segera melaksanakan penyusunan hps dan diajukan ppk untuk ditetapkan, panitia pengadaan melaksanakan proses pengadaan sesuai prosedur dan ketentuan(b)kepala bagian bidang instalasi membuat usulan kebutuhan yang bersifat mendesak, kemudian usulan tersebut disampaikan kepada direktur untuk mendapatkan persetujuan penolakan, atas persetujuan direktur pa, selanjutnya direktur menetapkan ppk dan menetapkan ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan barang jasa, ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan segera melaksanakan penyusunan hps dan diajukan ppk untuk ditetapkan,untukbagian kedua prinsip, metode dan prosedur pengadaan barang jasa pembohongan jasa lainnya paragraf prinsip prinsip prinsip pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya adalah pemilihan penyedia barang jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.. dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya dapat dilakukan dengkonstruksi. pelelangan umum pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya yang bersifat kompleks dapat dilakukan prakualifikasi. paragraf metode dan ppk bersama dengan ulp panitia pengadaan pejabat pengadaanpengadaan barang jasa yang bersangkutan. paragraf prosedur proses pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pembelian langsung, swakelola. metoda pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut pelelangan umum dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa bernilai atas rp. (lima miliar rupiah), tahapan prosedur pengadaan dengan pelelangan umum adalah sebagai berikut: atau pascb) pelelangan terbatas dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa bernilai atas rp. (lima miliar rupiah),,:yusujasa medik bernilai atas rp. (satu milyar rupiah) sampai dengan rp. (lima miliar rupiah) dan pengadaan barang jasa non medik bernilai diatas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima milyar rupiah)tahapan pemilihan langsung adalah sebagai berikut tahapan persiapan(a) akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, (b) susunan pengurus dan pemilik modal, (c) surat keterangan npp dan pkp, (d) tanda daftar rekanan bagi rekanan, (e) sup untuk jasa perdagangan dan ijuk untuk jasa konstruksi, (f) sertifikasi anggota asosiasi perusahaan, (g) anggota asosiasi pengadaan barang jasa, (h) referensi pengalaman kerja, (i) referensi bank atau lembaga keuangan lain yang ditentukan, (() susunan neraca perusahaan akhir tahun yang telah diaudit oleh akuntan public, (k)terakhir, (l) penandatanganan pakta integritas. tahapan prosedur pelaksanaan tahapan prosedur pelaksanaan dengan memperhatikandan melalui website internet rsud,alam hal pemilihan langsung dilakukan akibat terjadinya lelang ulang gagal, pemilihnpk (a) penetapan pemenang, (b) penunjukan pemenang, (c) ppk4d, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut penunjukan langsung dilaksanakan jika pengadaan barang medik alat kesehatan alat kedokteran bernilai atas rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) atau pengadaan barang non medik jasa konstruksi jasa lain bernilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah)metoda penunjukan langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut, pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dengan tahapan sebagai berikutdilakukan pada awal tahun anggaranbarang jasa. penetapan penunjukan langsung, ulp panitiadokumen kontrak ditandatangani oleh dengan penyedia barang jasa. metoda pembelimedik alat kesehatan alat kedokteran dengan nilai sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), pengadaan barang jasa non medik dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), tahap prosedur pembelian langsung adalah sebagai berikut ppk dibantu ppt menyiapkan dokumen pengadaan pembelian langsung termasuk hps, .ppk dibantu ppt melaksanakan pembelian langsung dengan pelaksanaannya sesuai ketentuandalam huruf dan huruf barang jasa yang sudah dilaksanakan pembelian langsung diperiksa oleh panitia pemeriksa barang jasa yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pa, pelaksanaan pemeriksaan barang jasa sesuai dengan dokumen pengadaan apabila sudah sesuai dengan dokumen pengadaan diserahkan kepada penyimpan barang untuk dibuatkan berita acara ba) penerimametode swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf, pekerjaan swakelola pada ppk blue rsud merupakan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana rsud yang dilaksanakan oleh ppk, batasan dana penerimaan ppkseratus juta rupiah) dengan persetujuan pembayaran oleh keu,atas rp. (seratus juta rupiah) persetujuan pembayaran dilakukan oleh pa, ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan melakukan perencanaan yang terdiri atas menerapkan sarana, ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan melakukan pelaksanaan pengadaan. bagian ketiga prinsip, metode dan prosedur pengadaan jasa konsultasi paragraf prinsip prinsip prinsip pengadaan jasa konsultasi adalah dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum seleksi umum, pengadaan jasa konsultasi baik yang bersifat kompleks maupun tidak kompleks, dilaksanakan dengan prakualifikasi, jika diyakini bahwa calon penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan penunjukan langsung terhadap (satu) penyedia jasa konsultasi yang bersangkutan. paragraf prosedur proses pengadaan jasa konsultasi yang memerlukan penyedia barang jasa dapat dilakukan dengan metoda seleksi umum: seleksi terbatas, seleksi langsung, petunjuk langsung. metode seleksi umum, ( lima ratus juta rupiah), tahapan prosedur pengadaan jasa konsultasi dengan seleksi umummetode evaluasi, tata carasi, b)tahapan prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konsultadiatas rp. (lima ratus juta rupiah) tahapan prosedur pengadaan jasa konsultasi dengan seleksi umum adalah ulp panitia pengadaan jasa konsultasi, metode, tahap prosedur pelaksanaan menyiapkan dokumen pengadaan jasa konsulta sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), pelaksanaan pengadaan jasa konsultaprosedur pengadaan jasa konsultasi dengan prosedur seleksi langsung, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ulp panitia pengadaan menyiapkan dokumen pengadaan: menyusun harga perkiraan sendiri hps) yang diajukan ppk untuk ditetapkanstrasi umum sebagai berikut, tanda daftar rekanan bagi rekanan, sup untuk jasa pengada, referensi bank atau lembaga keuangan lain yang ditentukan, susunan neraca perusahaan akhir tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik, ) pelaksanaan pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dengan metode slp panitia pengadaan mengundang sekurang kurangnya (tga) calon peserta seleksi langsung yang lulus prakualifikasi memenuhi syarat mengajukan penawaran berdasarkan dokumen pengadaan yang diberikan kepada calon peserta langsung, dalam hal seleksi langsung dilakukan akibat terjadinya lelang ulang gagal, seleksi lansung dapat. ulp panitia pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua sebagai dasar untukk dan harga, yang mencantumkan hal hal teknikseleksiai berikut, (a) jika pengadaan jasa konsultasi dengan kontrak harga sesuatu, negosiasi dilakukan terhadap harga satuan item item pekerjaan yang berhargasi berdasarkan kontrak lumpur, negosiasi hanya pada harga total saja, (c) jika tidak terjadi kesempatan dengan urutan pertama, maka negosiasi dilakukan kepada urutan terendah berikutnya,si kepada ppk, (d) ulp panitia pengadaan mengumumkan dan memberitahukan kepada para peserta seleksi langsung, (e) dokumen kontrak ditandatangani acara dengan penyedia barang jasa., pengadaan jasa konsultapelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dengan metode penunjukan langsung dilakukan dengan tahap sebagai berikut ulp panitia pengadaan dan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultasi yang akan ditunjuk serta menandatangani pakta integritas,jasa konsulta, petunjuk penyedia barang jasa,jualan penyedia barang jasa spp) kepada penyediaan maksud dan tujuan maksud dan tujuan kontrak pengadaan baran jasa adalah maksud diadakan, pembukaan, yang terdiri dari judul kontrak, menjelaskan tentang kontrak yang akan ditandatangani,berapa kali mengalami perubahan, tanggal kontak, kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang jasa. oleh karena itu tanggal kontrak tidak boleh mendahului tanggal penunjukan penyedia barang jasa, pernyataan kesesakan para pihak membuat kontrak, pernyataan kesepakatan para pihak menyetujui besarnya harga kontrak, pernyataan lampiran dokumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak,, pernyataan jangka waktu pelaksanaan kontrak. penutup, sekurang kurangnya memuat, tanda ppk blue rsud adalah kontrak pengadaan tunggal, dengan bentuk pembayaran dapat berupa lumpur, terima jadi atau prosentase. bagian keempat pelaksana kontrak pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya dilaksanakan dengan perhatian ketentuan dalam dan pelaksana kontrak pengadaan jasa konsultasi dengan memperhatikan ketentuan dalam kontrak untuk pekerjaan barang jasakontrak untuk pekerjaan barang jasa yang nilainya kurang dari rp. (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh ppkepada pa. surat penetapan penyedia barang jasa disajibapekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang jasa sebagai berikut penyedia barang jasa mengajukan permohonan pembayaran kepada ppk dengan dihampiri surat pertanggungjawaban (spj) yang terdiri dari kontrak spk, selesai pekerjaan, pemeriksaan barang jasa, dan serah terima barang jasa, selanjutnya ppk membuat surat permintaan pembayaran (spp) dengan dihampiri surat pertanggungjawaban (spj) diajukan untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d) yang berbentuk izin prinsip, ppk menyerahkan spp, spj, dan izin prinsip bendahara pengeluaran untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: bendahara pengeluaran menyerahkan spp, spjspjbendahara pengeluaran menyerahkan sp2d bank yang ditunjuk untuk melakukan transaksi kepada pihak ketiga atau penyedia barang jasa. prosedur permintaan pembayaran pekerjaan dengan metode pembelian langsung yang dilaksanakan oleh ppk sebagai berikut: ppk mengajukan permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) yang dihampiri surat permintaan pembayaran (spp) sesuai dengan rincian obyek belanja pa, mengeluarkan izin prinsip, selanjutnya ppk menyerahkan spp dan izin prinsip bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran menyerahkan sppsp2d menjadi dasar untuk penandatanganan cek oleh pa, dan selanjutnya bendahara pengeluaran mencairkan cek bank yang ditunjuk. bab xii surat pertanggungjawaban surat pertanggungjawaban pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya dilengkapi lampiran sebagai berikut pelelangan umumpemilih penunjukbukti pembayaran pajak pengguna bagan galian golongan pembelian pengadaan langsung akuntansi, faktur pembelian, surat pesanan, berita acara penerimaan barang pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, faktur pajak standar, sspn, spp ph, referensi bank untuk pembayaran secara transfer. swakelola akuntansi, kerangka acuan kerja, laporan pelaksana penerimaan barang pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran, faktur pajak standar, sspn, spp ph, referensi bank. surat pertanggungjawaban pengadaan jasa konsultasi dilengkapi lampiran sebagai berikut seleksi umum jaminan pelaksanaan, referensi bank. seleksi lang, referensi bank. penunjukan lanan, referensi bank,ppk blue rsud. pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh satuan pengawasanpemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh spka) konsultasi pengadaan barang jasa pemerintahkonsultasi pengadaan barang jasansultasi pengadaan barang jasa pemerintah pihak terkait mendatangi kantor bagian pembangunan daerah untuk konsultasi tatap muka dengan mengisi buku tamu. pengadministrasi menerima tamu dan memberitahukan kepada kasubbag pengendalian administrasi pembangunan kepala bagian petugas sesuai dengan jenis konsultasi. kasubbag pengendalian administrasi pembangunan kepala bagian petugas melakukan konsultasi (pemberian saran, pendapat dan rekomendasi) terhadap permasalahan yang disampaikan. pemohon menerima saran, pendapat dan rekomendasi. format standar operasional prosedur konsultasi pengadaan barang jasansultasi pengadaan barang jasa pemerintah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam konsultasi pengadaan barang jasa pemerintah. setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan standar operasional konsultasi pengadaan barang jasa pemerintmin lsumedang nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bahwa sehubungan peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerahkebijakan akuntansi pemerintah kabupaten sumedang adalah untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi lingkungan pemerintah kabupaten sumedang., surat edaran dirjen bina administrasi keuangan daerah nomor: sebagai berikut kebijakan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi pendapatan lra dan pendapatan lofihak ketiga, kebijakan akuntansi aset, kebijakan akuntansi kewajiban, kebijakan akuntansi laporan arus kas, kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa, kebijakan laporan keuangan konsolidasi(d) keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) (e) evaluasi kinerja akuntabilitas ot.(a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangancd(e(&(gdaerah yang pokok terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) (c) neraca (d) laporan operasional lo) (e) laporan arus kas (&) laporan perubahan ekuitas lpe) (g:b). memiliki manfaat prediktif (predictive value,prinsip konsistensi (b) pertimbangan biaya dan manfaat (c) keseimbangan antar karakteristik kualitatif materialis st.6t.(a) pendapatan lra: (b) belanja, (c) transfer, (d) surplus defisit lra, (e) pembiayaan, (&)(a) pendapatan asli daerah, (b) pendapatan transfer, dan (c) lain lain pendapatan yang sah. belanja terdiri atas tiga kelompok belanja: (a) belanja operasi: (b) belanja modal, (c)krealisasi anggaran(&), (d) dana cadangan, dan (e) aset lainnya. kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu: (a) kewajiban jangka pendek,neraca. (d) periode pelaporan yang dicakup ialah akhir tahun anggaran atau ditulis per(a) arus kas dari aktivitas operasi, (b) arus kas dari aktivitas investasi, (c) arus kas dari aktivitas pendanaan, dan (d) arus kas dari aktivitas transistors. arus kas dari aktivitas opepajak daerah, (b) pendapatan retribusi daerah, (c) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) lain lain pad yang sah, (e) dana bagi hasil pajak, (?) dana bagi hasil bukan pajak sumber daya alam), (g) dana alokasi umum, (h) dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, (k) pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya, (m) pendapatan hibah: (n) pendapatan dana darurat:(a) belanja pegawai: (b) belanja barang, (c) belanja bunga, (d) belanja subsidi, (e) belanja hibah, (&) belanja bantuan sosial, (g) belanja tak terduga, (h) belanja bagi hasil pajak, (@) belanja bagi hasil retribusi,(a)arus kas,(b) ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja apbd (c)(d)(e)(hh,otdiakui pada saaotkabupaten, dinas,, terjadinya konsumsi asset: terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. ot,otj .,an)tuju tujuan kebijakan akuntansi piutang ialah mengatur perlakuan akuntansi piutangmerupakantransfer pemerintah pusat dan atau piutang transfer pemerintah lainnya merupakan piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan yang meliputi dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak retribusi provinsi yang pada akhir periode akuntansi belum masuk kas daerah. piutang lainnya merupakan piutang luar piutang pajak, piutang retribusi, piutang transfer pemerintah pusat dan atau piutang transfer pemerintah lainnya. piutang lainnya antara lainengakuan dan penilaian piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang dengan terbitnya surat ketetapan tentang piutang atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominalan penyisihbagian lancar tuntutan perbendaharaan dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang tidak tertatih disajikan secara terpisah dalam aset lainnya. piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliable value) dan dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertatih, yang dibedakan menurut jenis piutang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku seperti contoh pada table berikut umur piutang jenis piutang tahun 1s.d3 tahun s.d tahun tahun tahun lai der:t, bangko kependudukan dan lain lain. perlakuan akuntansi mencakup definisi, bentuk dan klasifikasi pengakuan dan pengukuran, serta metode penilaian investasi dan pengungkapan investasi dalam laporan keuangan pernyataan standar ini tidak mengatur:(a) penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas,(b) investasi dalam perusahaan asosiasi:(c) kerjasama operasi: dan(d)tt509o, (e) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, (f) perubahan pos investasi. kebijakan akuntansi aset tetap tujuanset untuk aktivitas, (b) peralatan dan mesin, (c) gedung dan bangunan:ragraf poin (a), (c), dan (d) yang diuraikan sebelum(f) biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sehingga asset siap digunakanbiayabiayaestimasi masa manfaat dan tarif penyusutan asset tetap: kelompok aset tarif penyusutan t gedung dan bangunan tahun jalan, irigasi dan jaringan tahunan tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan ialah mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan. lampiran peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten sumedang berbasis akrual perlakuan akuntansi dana cadanganset lainnya. perlakuan akuntansi asset lainnyaitambah dengan jumlah askebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan tujuan? (c) biaya pemin(c) pengakuan dan penilaian,ot, pendanaan, dan transistors,ftar isi daftar isi pendahuluan latar belakang tujuan dasar hukum sistematika penyajian kebijakan pelaporan keuangan pendahuluan kebijakan umum kebijakan akuntansi per komponen laporan keuanganlanjabmbiayatransferrhitungan fihak ketiga tujuan definisi klasifikasi pengakuan penilaian penyajian dan pengungkapan kebijakan akuntansi aset tujuan definisi dan klasifikasi kebijakan akuntansi aset lancar kebijakan akuntansi aset tetap kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaanistiwa luar biasa,konsolidasi ot.rak) kas bendahara pengeluaran penerimaan kebijakan laporan operasional tujuan tujuan kebijakan laporan operasional ialah untuk,laporan keuangan operasional mencakup definisi dan klasifikasi, manfaat laporan, struktur dan isi laporan, informasi yang disajikan dalam laporan. definisi dan klasifikasiotwakil bupati sumedang, ttd eka setiawan kebijakan akuntansi kewajibanlaporan arus kasdefinisi dan klasifikasi pengakuan dan penilaian penyajian dan pengungkapan kebijakan laporan keuangan konsolidasi tujuan definisi dan klasifikasi penyajian dan pengungkapan prosedur konsolidasi kebijakan laporan operasional tujuan definisi dan klasifikasi manfaat informasi laporan operasional periode pelaporan struktur dan isi laporan operasional informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan pendahuluan latar belakang peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan peraturanerah, dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan akuntansi. dalam menyebutkan bahwamudian dalamlam hal ini peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan.diganti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahansehubungan dengan adanya peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan maka peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah perlu diganti, disesuaikan dengan peraturan yang terbarlaporan keuangan. pengungkapkeuanganan tuaii kedudukan inspektorat daerah beradainspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. bab susunan organisasi inspektorat daerahinspektur pembantu kelompok jabatan lampiran peraturan bupati bolaang mongondow selatan nomor teykabupaten bolaang mongondow selatan inspektur kelompok jabatan sekretaris fungsional subbab. subbab. subbab. hukum program umum kepegawaian pelaporan keuangan a ao. inspektur inspektur inspektur pembantu pembantu pembantu jft jft jft ko sta bupati bolaang mongondow selatan rson dahuluur mempunyai tugas pokok.: dalam, merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan kebijakan bupating:bupatidan inspektur pembantu wilayah iii,pemanfaatan dan pengelolaan keuangan lingkungan inspektorat, ooksanakan koordinasi fungsional dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat: s8. jawabkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah, dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiinspektorat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan kegiatan inspektorat daerah, mengoordinasikan penyusunan rencana rpm, rkd, renstra, senja), program, dan anggaran inspektorat daerah:okumentasi lingkungan inspektorat daerah, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana inspektorat daerah: mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum inspektorat daerah:inspektorat daerah:inspektorat daerah, nginspektorat daerah, dan melaksanakan yang diberikan inspekturinspektorat daerah, melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan inspektorat daerahinspektorat daerahinspektoratinspektorat daerah, melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran inspektoratinspektorat daerah, mempersiapkan administrasi perjalanan inspektorat daerahinspektoratinspektorat daerah: mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara acara pada inspektorat daerahinspektorat daerah, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan inspektur. bagian ketiga inspektur pembantu (l)perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya, melaksanakan penyusunan program kerja lingkup inspektur pembantu: dan auditor kepegawaianperangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusatpimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian keempatinspektorat daerahbud lebih lanjut dengan peraturan bupatiinspektuhainspektorinspektorat daerah, inspektorat daerah, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsiinspektorget bupati bolaang mongondow selatan7 son dahulu diundangkan bolaang uki pada tanggal pergmber 9cik seks baris daerah kabupaten bolaang mongondow lahan damopolii berita daerah kabupaten bolaang mongondow selatanterminal yang selanjutnya disingkat upt pengelola terminal adalah unit pelaksana teknis pengelola terminal pada dinas perhubungan. kepala upt adalah kepala unit pelaksana teknisterminal pada dinas perhubungan. bab iii kedudukan upt pengelola terminal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas dalam pengelolaan terminal. upt pengelola terminalbab tugas, fungsi, kepegawaian dan susunan organisasi bagian kesatu tugas upt pengelola terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengelolaan terminal. bagian kedua fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt pengelola terminal mempunyai fungsi:terminalterminalengelola terminal dalam pengelola terminal, fasilitas pendukung terminal, pengaturan dan pemeliharaan terminal. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt pengelola terminal mempunyai fungsi: mengoordinasikan dan pengawasan kegiatan upt pengelola terminal, pelaksanaan pengendalian dan pengaturan pengelolaan terminal, pelayanan informasi pengelolaan dan layanan terminal kepada masyarakat, pemantauan operasional kegiatan terminalpenyelenggaraan kesekretariatan pada upt pengelola terminal, pengelolaan keuangan dan aset upt pengelola terminal, penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana upt pengelola terminal, penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja upt pengelola terminal, penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana upt pengelola terminal, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait, il. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas upt pengelola terminalterminal. rincian tugas sub bagian tata usaha, terdiri dari: menyusun rencana kerja upt pengelola terminal, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan upt pengelola terminal, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan upt pengelola terminal, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan upt pengelola terminal, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan upt pengelola terminal, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan uptterminal, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan upt pengelola terminalterminalsetiap pegawai lingkungan uptgan struktur organisasi upt pengelola terminalag, rela uya peraturan bupati bekasi nomor tep:(l)p17 sekretaris daerah kabupatenkepala utd kelompok jabatan knnmmmm elh.ujuumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten bekasi:: unit pelaksana teknis daerah adalahpala utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum adalah kepala utdtd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum merupakan unit pelaksana teknis daerah utd) adalah unsur pelaksana operasional dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan bidang pemeliharaan rutin taman dan pjumeliharaan taman dan penerangan jalan umum wilayah meliputi wilayah kerja: kecamatan tambun selatan: kecamatan tambun utara: kecamatan babel: kecamatan tarumajaya, kecamatan surakarta: kecamatan sukawati: kecamatan sukatani: kecamatan peraturan, kecamatan muara gembong: kecamatan tambang: kecamatan kedung waringin: kecamatan cibitung. utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum wilayah ii, meliputi wilayah kerja kecamatan cikarang barat, kecamatan cikarang selatan, kecamatan cikarang utara, kecamatan cikarang timur: kecamatan cikarang pusat, kecamatan serang baru, kecamatan cibarusah: kecamatan setu: kecamatan cabangbungin, kecamatan karang bahagia, kecamatan bojongmangu. utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umumpokok utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin taman dan penerangan jalan umum serta kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang bidang pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum pada wilayah kerja berdasarkan kebijakan bupati bekasi yang menjadi kewenangan dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahmeliharaan taman dan penerangan jalan umumdibidang pertamanan dan penerangan jalan umum yang sesuai pada wilayah kerjanya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang pertamanan dan pjumeliharaan taman dan penerangan jalan umum terdiri dari unsur unsur pimpinan adalah kepala utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum:c. pelaksana teknis: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi ttd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umummeliharaan taman dan penerangan jalan umumperaturan ini. uraian tugas dari kepala utd pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum membuat program kerja dan rencana kegiatan utd: membuat konsep usulan rencana anggaran utd: cc. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang undangan bidang tugasnya kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya, melaksanakan survey lapangan pemeliharaan taman dan penerangan jalan umum kabupaten bekasi: melaksanakan monitoring titik lokasi taman dan pju, melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala taman dan pju: mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya, melaksanakan koordinasi dengan camat, memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan, il. melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan, membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang tugasnya, melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan bidang tugasnya: oo. member, ga::taman dan pjueng (nd usg jika lina bupati karawang provinsi jawa baratlampiranindeks skor individu pemberian insentif blue puskesmas kriteria nilai skor) mental aman apa mas kota akan asah masa tahun sja stan masa ken mahar sfa total bidanistemaga nasa kesehatan paling rendah si7df asisten tenaga kesehatan gaia tanobat paatsana tnssonat paksaan pemda daan deretoreja kan dantemasiinan dan kimiawi infeksi tingkat kegawatdaruratan ' ngatenersensisiang (oo fmagangdma posiifabaan pejabat keuangan tan pejabat teknis bendahara dan pengurus barang bet emskalndsk pelayanan mutu ketua tim pelayanan kuantitas atau besaran pelayanan yang diselesaikan pelayanan medis oleh dokter dokter gigi dengan tindakan danpelayanan medis oleh dokter dokter gigi tanpa tindakan dan dapat menyelesaikan sesuai target.pelayanan administrasi dan atau keuangan dan dapat menyelesaikan sesuai target. pelayanan administrasi dan atau keuangan akan tetapi tidak dapat menyelesaikan sesuai target pelaksanaan tugas diluar jam dinas (minimal jam lembur) il. tidak melakukan kegiatan tingkat kualitas atau kesempurnaan terhadap hasil suatu pekerjaan. tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan hubungan antar perseorangan (interpersonal, impact) ukuran untuk berperilaku sopan, kemampuan bekerjasama, dan saling membantu. menciptakan dan melaksanakan kegiatan tambahan inovatif baik secara tim maupun individu nilai dalam bulan pelaksanaan, maksimal (tiga) bulan keterangan kinerja. kehadiran hadir setiap hari kerja poin hari terlambat hadir atau pulang sebelum dikurangi nilai poin waktunya yang akumulasi sampai dengan (tujuh) jam keterangan kehadiran adalah proporsi kehadiran dengan hari kerjapt puskesmas dianggap hadir ketidakhadiran karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. bupati karawang, ttd celtica nurrachadiana. unit pelaksana teknis dinangelola blue puskesmaspuskesmas, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. pemimpin blue puskesmaspuskesmas. pejabat keuangan blue puskesmase puskesmas. pejabat teknis blue puskesmae. pegawai blue puskesmas adalah pns dan atau tenaga profesional non pns yang mendukung kinerja blue puskesmas sesuai dengan kebutuhan blutertentu. pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purnajabatan sesuai dengan kemampuan keuangan. pensiun adalah imbalan kerja berupa uangdiberikan kepada: pejabat pengelola blue puskesmas, dan pegawai blue puskesmas. pejabat pengelola blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. remunerasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalismesebagaimana dimaksud dalam merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen, meliputi: gaji, tunjangan tetap, cc. insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun. remunerasi sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan jasa pelayanan blue puskesmas sebesar (empat puluh persen) dan (enam puluh persen) dari pendapatan dana kapital jaminan kesehatan nasional. pemberian remunerasi kepada pejabat pengelolapp dan profesional lainnya atau pensiun bagi pns. pemberian remunerasi kepada pegawaiinsentif, dan bonus atas prestasi, dan pesangon bagi pegawai non pns dan profesional lainnya atau pensiun bagi pnse puskesmas. gaji sebagaimana yang dimaksud padapangkat penata, golongan ruang iii cpangkat penata muda tk. golongan ruang iii b: besaran gaji pegawai blue non pns dan profesional lainnya ditetapkan paling tinggi setara denganbesaran gaji pegawai blue non pns dan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue puskesmas. bagian ketiga tunjangan tetap pejabat pengelola blue puskesmas diberikan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf setara dengan besarnya tunjangan struktural eselon va. bagian keempat insentif insentif. besaran insentif sebagaimana dimaksud padaresiko kerja (risk index), tingkat kegawatdaruratan (emergency index), tanggung jawab posisi jabatan selain pejabat pengelola (position index), dan hasil dan capaian kinerja (performance index). ketentuan mengenai skor individual row score: keterangan proporsi hari ari mak kara kinerja total jaspersebagaimana dimaksud pada merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud dalam penetapan besaran insentif bagi pejabat pengelola blue dan pegawai blue puskesmas ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue. bagian kelima bonus atas prestasi bonus atas prestasi atas prestasi kerja blue puskesmas. bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif. bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan blue puskesmas. bonus atas prestasi hanya dapat diberikan (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran setelah blue puskesmas memenuhi persyaratan sebagai berikut: indikator kinerja tahunan minimal dikategorikan sehat"badan pemeriksa keuangan, dan cc.onus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. usulan besaran persentase bonus atas prestasi,atas prestasi sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk surplus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). bonus atas prestasi yang diterima oleh masing masing pejabat pengelola blue dan pegawai blue puskesmas, paling tinggi sebesar (dua) kali gaji dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan. bagian keenam pesangon pesangon sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pejabat pengelola blue puskesmas yang berstatus ppp dan profesional lainnya pada saat akhir masa jabatannya.jasa pelayanan blueiii pengusulan remunerasi pemimpin blue puskesmas mengajukan usulan remunerasi kepada bupati melalui ppid. usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: usulan remunerasi baru,e puskesmas. dalam rangka pemberian dan penetapan remunerasi kepada pejabat pengelola blue dan pegawai blue puskesmas, bupatidinas kesehatan, dinas pengelolaan keuangan dan asetbupatibupati melalui sekretaris daerah. bab ketentuan lain lain dalam hal dewan pengawas blue puskesmas telah terbentuk, diberikan hak remunerasi berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. remunerasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini, tidak berlaku bagi pekerja pada blue puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (outsourcingkering men an! dan, mere universitas lampung sun jd: ekonom sis fakultas ekonomi dan bisa mean tee) prof. dr. sumantri bojonegoro gedongmeneng bandar lampung wap maung telp. http: (eb.mula aci!e|isalnya. a ditetapkan bandar lampung tembusan padadanggal april (telor' linivencuss lambung yp: key: direktur pascasarjana universitas lampung nan ynka para wakil dekan feb unila wana ketua jurusan feb unila yang bersangkutan untuk dilaksanakan ln. at arsip eng, nidalil npm judul penelitian model orientasi pasar sektor publik pemerintah daerah otonomi khusus bidang ilmu fokus manajemen pemasaran kepanitiaan ketua prof. dr. satria bangsawan, s.e., si. nip. anggota dr. mahrinasari, sc. sekretaris) nip. dr. nairobi, s.e., si. nip. dosen membahas dr. marselina, s.e., m.p.m. nip. dr. ayi hadiah. s.e., m.b.a. nip. ditetapkan bandar lampung pada tanggal april dean app obi tenis f96606211990031003 |
humanities social sciences reviews gg) eissn: vol the revitalization model wan abdurrahman forest park communal forestry conservation area erina bahri', bambang hartono , zainal mpu jannah?, anggaran', melissa safitri? lecturer law faculty, university bandar lampung, lampung, indonesia. email: bambanghartono @ubl.ac.id, 'zainal @ubl.ac.id, ?melissa.safitri @ubl.ac.id article history: received june revised october published january abstract purpose study: this study aimed develop model social planning and legal perspectives forest park revitalization program. which this study forest park that will examined abdurrahman wan forest park lampung province, indonesia communal based nature conservation programs are guided the principles participation, utilization, harmonization, and sustainability? methodology: this study qualitative study using juridical and sociological perspectives evaluating and comparing the top down and bottom up plans that have been done before. the slot analysis has been done for analyzing the data. result: the results the study show that the top down planning" that has been done far not sufficient. this because the legislature not only limited basic concept but must also play role developing all strategic arrangements. therefore, this case, the government not merely member parliament but overseas the course the program. also, the community must have broad access fight for its communal values. short, the study found that the bottom planning" model was more suitable for implementation because through this approach the community could participate and exchange ideas together all policies. implications: this research very useful for stakeholdersapplications this study: this research can used for the universities, managers, and policymakers. novelty originality this study: this research, the model forest park conservation programs using communal based based participation, utilization, harmonization, and sustainability. keywords: forest park, revitalization, social value, communal, juridical and sociological perspectives. introduction indonesia state archipelago bounded with its natural resources both biological, and also non biological, one them forest. based the directorate general forestry analogy and environmental planning the scale indonesia's forest million ha, include million wide the conservation forest namely wan abdurrahman forest park lampung province indonesia, called tahuna war"). according the ministry forestry republic indonesia the forest has area ha, has potential natural resources, such flora, namely: gondang, medang, bayur, pulai, durian, melawan, maharana, and some kind reptans calamussp, fauna, namely: the sumatra tiger, sun bear, tapir, sambar deer, siamang, brontok hawk, hornbill, pigeon, kendang, finch, and magpie, vacation place, namely: way sabu waterfall, gunung tanjung waterfall, talang teluk waterfall, batu perahu waterfall, kupu jambu waterfall, rainbow waterfall, sinartiga waterfall, kabut waterfall, butterfly park, the deer breeding, and sea binokular. administrative, the area this forest park located districts, includes gedong tataan, kedondong, padang cermin, way lima, teluk betung barat, teluk betung utara, keliling with the landscape border where wan abdurrahman forest park lies the southern latitude and the middle the east longitude. besides, the number population for those districts are with different comparison density each district vary, start from inhabitants km more than inhabitant km. even, those populations consist some ethnic groups, such javanese, sundanese, lampungnese, and semendonese with some different densities population, start from people ha people ha given the vastness the territory, the abundance the existing natural resources potential and varied composition the community, considered that this forest park area has strategic role supporting the national development bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol policies and programs part efforts promote the general welfare mandated the constitution the republic indonesia uudnri). outlined article paragraph the constitution that the earth, water and the natural resources contained therein are controlled the state and used for the greatest prosperity the people". therefore, appropriate that the existing model forest utilization uses participatory model society developing the potential, existing social values and direct involvement realize the welfare the community order support economic development placing the community superintendent well the guardian social values and law underline al., the need realize the ethics and culture the nation (just culture) managing forest resources through coaching efforts, guidance, and education utilization forest parks that participatory environmental insight from early age and implemented through sustainable work program. according sahid al., the conservation nature indonesia legally refers law forestry and law conservation biological natural resources and ecosystem which both these laws regulate nature conservation state forest area, which does not only cover the conservation biodiversity but also includes the protection the life support functions provided the forest area stipulated article law number the year concerning conservation biological natural resources and its ecosystem. the process utilizing the forest park, the community included its management stipulated article law number concerning conservation biological natural resources and its ecosystem. the role and the people concerning the living natural resources and their ecosystem are directed and mobilized the government through various efficient and effective activities this reinforced with the purpose stipulated article law number year concerning forestry which states forest utilization referred article letter aims obtain optimal benefits for the welfare the whole community injustice while maintaining its sustainability" well its safeguard implementing the provisions article law forestry" indrarto al., sahid al., ensure the best implementation forest protection, communities are included forest protection efforts". the increasing population indonesia, especially lampung province has resulted public demand splitting. well the impact increasing the economic needs, bringing the implications boosting the life necessities including residential areas and public works fields. the expansion communities into state forest areas includes protected forest and forest parks. the high demand the community for the utilization forests effort improve the community economy followed good and comprehensive forest governance that the function forest areas can maintained. besides, the awareness the community computing with policies and regulations forest area management must also maintained ensure the realization legal awareness and effectiveness cabbage al., porter holland, theoretically establish awareness and legal effectiveness the community related forest utilization must through revitalization process, this because norms forest utilization not newly developed norm indonesian society especially lampung province, but the value social values have grown and developed the daily life society( daily, law social rule inseparable from values reflects the values prevailing the society. the context development, the question which values the existing state society are about abandoned and replaced with values that are more line with current conditions, and which values can and should sustained mochtar, k., furthermore, these norms should grown into institutions implemented. some factors will influence how far the norms applied effectively includes the law itself, law enforcement the party who applying the law, the facilities supporting the law enforcement: society the environment where the law will applied, and the culture the results work, invention and the feeling based human intuition the social life soeharto, the importance community participation forest utilization raises paradigm about the urgency communal awareness efforts jamal, nguoi, that law enforcement directed the common interests for all community members, therefore cannot unilateral charged the government. the case the lampung provincial government and the regency city government lampung province, public participation the utilization forest areas should priority every policy decision. ever expanding society, that value constantly changing. shifting values many ways will also affect the customs rules that apply the community wijaya, analyzing the revitalization the policy model wan abdurrahman forest park utilization, necessary identify problems related forestry lampung province. the problems that exist the first identification are the low participation the community the process controlling the utilization the forest area and the lack public knowledge forestry regulations prevailing indonesia thompson, especially lampung province. also the lack public awareness find out forestry related regulations. the second identification the high number forest damage caused the community. furthermore, the third identification the habit take the benefits the forest unilateral without the permission the authorities, where the community used repeatedly into breaking culture. the model forest park utilization policy viewed social and legal perspective the idea policy form based the social values the community that refer the principles participatory, useful, integrated and sustainable thompson, gross, euro, kaskoyo al., bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol concerning the three identification problems, the researchers proposed analyze the policy the forest park indonesia, especially wan abdurrahman forest park lampung province based the principles that the researchers categorize human social and value based policies. policy that based social values and community needs based the principles participatory, useful, integrated and sustainable. the objectives the research are identify and analyze the issues related the existing exploitation policy, preparing the objectives the policy and drafting plan policy from the utilization wan abdurrahman forest park province lampung obtained results with these following stages: identification problems and issues related the utilization wan abdurrahman forest park lampung province field research), whereas the identification aims map out the problems arising from the utilization wan abdurrahman forest park lampung province, policy analysis utilization wan abdurrahman forest park, and developing policy goals and directions. methods the research qualitative using juridical and sociological perspectives and based regulation principles indonesia law. the model human social value policy also taken into account. hence, terms policy formulation and regulations related the utilization wan abdurrahman forest park consideration reason describing the existence various aspects, such social values and community need the concerning empirical facts about the problem development and also social needs the state kaskoyo al., the research also uses the slot analysis for strategic planning, address complications issues within the framework organization singagerda etal., while the juridical basis consideration reason which illustrates that these policies and regulations are prepared overcome legal problems fill the legal void considering the current rules and social values society needs, changing removing regulations that are considered irrelevant for the community ensure the legal certainty and the sense community justice posner, camera al., agus, euro, wijaya, the other hand, policies, and regulations that will formed according the social values and community needs. the description the values that should reference policy for the utilization wan abdurrahman forest park is: the principle participatory the arrangement public participation the process policy formulation, the implementation process the policy, the supervision the police implementation, the handling alleged violations, and the reporting events related the utilization wan abdurrahman forest park: beneficial principles include the whole activities wan abdurrahman forest park utilization can provide the greatest value order realize the welfare society, especially the people lampung province, integrated principle where the utilization wan abdurrahman forest park conducted stakeholders prioritizing the harmony and synergy between authority and responsibility through pekon rembug (the small village) mechanism, the sustainable principle the guarantee quality function wan abdurrahman forest park which environmental friendly through the arrangement the forest park utilization requirements, the general plan the province lampung, and the development national policies and programs. the model human social value policy goal and policy direction based community participation and awareness. with the output the community based forest utilization policy model wan abdurrahman kaskoyo al., the perspective legal and social the idea policy form that can solve the problems occurring the utilization the great forest park. result and discussion the damage wan abdurrahman forest park can interpreted planned unplanned affair the park's forest function mohamed, which can caused human factors, environmental factors, combinations those things that may interfere with the work process the ecosystem the forest park and can cause disaster something other desirable for the environment. the damage forest park occurred due the lack knowledge and understanding the community the exploitation the forest park. the forest parks wreckage, basically also caused economic factors the community resulting forest damage its utilization process. addition the demand for life fulfillment from the community caused forest fire, tree logging and forest clearing for agriculture meet the needs people's life angeles, schroeder, based kaskoyo al., economic factors are highly correlates with the lack awareness the community about the importance active participation maintaining environmental sustainability that cannot separated with the process the forest park utilization, the result the lower the public awareness the importance forest park function, the higher forest damage then. wan abdurrahman forest park area has now been damaged and only estimated intact the form natural primary forest lampung province forestry service, the impacts these three factors include the lack community awareness maintaining environmental sustainability the process forest park utilizing becomes the most fundamental factor causing the damage wan abdurrahman forest park thompson, kaskoyo al. bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol the government has established juridical products related the management forest areas, but the problem whether the established juridical products have been effectively implemented, the juridical product has covered all the problems forest management indonesia, especially for some forest park lampung province which increasingly complex and multidimensional today. this has happened since each policy regulation made the government related the utilization the forest park does not involve the active participation the community either from the process formation, the implementation the process the goal achieving cabbage, wankel, this accordance with government policies and regulations related the utilization existing forest parks are considered less effective they are used the model top down planning", where the government the prior brainstormed the idea and the government also play more dominant role regulating the policy from the starting plan the evaluation process, where the social values society, the needs the community, and the role society don't have say homeland, indrarto al., this caused the policies and regulations made the government are not implemented the community well the community not seeing part the policies and regulations. according the article paragraph law forestry, states the community obliged participate maintaining and protecting forest areas from harassment and destruction" sahid, based the mandate this article, clear that the community must participate maintaining and preserving the forest area. however, the failure law enforcement because the community not placed the main legal subject the exploitation the forest park area that the community does not have sense attachment the sustainability environmental quality from the forest park area. this because the regulations and policies related the current utilization wan abdurrahman forest park are owned owners and their full control over the state, the established policies and regulations are not based social values, community needs, and community participation. policy revitalization should have been done and regulations related the utilization forest parks submitting some authority over the forest park the community with partnership system colchester, while the other side the forest park mastery remains held the state, with the model used bottom planning where the social values society, based the community needs and full participation must the main basis for drafting regulations and policies. started with the initial ideas, active involvement the implementation process, and evaluating the effectiveness regulations and policies implemented. the other side, the role the government only landlord and fasilitator the partnership the process utilizing the forest park make the utilization the forest park line with the national development. thus, the model exploiting the forest park conservative forest area based the social value the community provides hope and goal achievement this research while improving the welfare environmental oriented society with the participating principle. going expected example the utilization forest park supported the encouragement awareness and community active participation forcing all policies and regulations, especially concerning the utilization forest parks. this line with the mandate article paragraph law forestry which says the government shall encourage community participation through various activities the field forestry that efficient and effective" sahid, hopefully, this revitalization effort done, the community will fully attached maintain and supervisi management process done the community, because the existing policy and regulation have put the social values leiden, the needs the society and its full participation are the main part the process forming it, the implementation and the responsibility the objectives achieved. the end, the effectiveness such policies and regulations can realized. obtaining the goal and direction policy with human social value the purpose and direction forest park utilization policy forest park based community participation and awareness colchester, underline al., with the output utilization policy model wan abdurrahman forest park community based conservation forest. the model exploiting this forest park seen from social legal perspective the idea policy form based social values the community refers participatory, beneficial, integrated, and sustainable principles. the researcher's idea the utilization model the forest park policy gives hope and the goal this research make wan abdurrahman forest park the forest park exploitation based community conservation forest indonesia and southeast asia. this expected become example the exploitation forest park area supported the encouragement awareness and community participation computing with all policies and regulations related forestry generally indonesia, and particularly lampung province. the policy utilization revitalizing this forest park the provincial government lampung included regional work program and the local legislation product concerning various aspects related the policy kaskoyo, this policy directed the creation welfare for the community maintaining environmental sustainability either for the current situation for the next day's future spangenberg, besides, having patterned, integrated, organized, systematic and based the interests, justice, and welfare the people. providing space for public involvement also must the form participation all society components through pekon rembug. the pekon rembug mechanism solving the problems faced the village person community lampung province with humble attitude take joint decision the settlement solving the problems that occur the community. with this pekon rembug expected people around the area wan abdurrahman forest park can contribute significantly and collaborate with the provincial government lampung terms policy formulation and regulations related bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol the utilization wan abdurrahman forest park that the sense attachment and sense community belonging can grow and develop into social values. the needs the community are expected have impact the most basic importance the community maintaining and preserving the wan abdurrahman forest park area. philosophical, the law indonesia, number forestry and law number years the conservation biological natural resources and ecosystems become reference the utilization wan abdurrahman forest park, order become strategic role lampung provincial government supporting the development and national integration the part common welfare promotion efforts will synergize and support the policies and regulations the central level kaskoyo al., furthermore, the torso explanation said that the objectives achievements this rule include: the realization abdurrahman forest park utilization based the community giving the priority the principle environmental insight encourage the national economy, promote the common prosperity and strengthen the unity the nation, the realization ethics and culture society that respect the values environmental sustainability the basic needs and interests the community the effort utilizing wan abdurrahman forest park area, and the realization law enforcement and legal certainty for the community the utilization wan abdurrahman forest park placing society the guardian social values (social values). based the calculation that done, then the area the location forest park according block management, namely protection block covering area hectares and about and about the utilization blocks divided into block collections, tours, and jungle teks. these blocks try provide clear limitation the management area, but principle, all areas require rehabilitation and deforestation maintain forest sustainability. the slot result also showed that rembug pekon" also obtained many solutions were analyzed using slot analysis strength, weaknesses, opportunities, and threat), described through the following table. table the slot analysis results rembug pekon wan abdurrahman forest park, lampung, indonesia internal strengths weaknesses (w) green sustainable tourism damage level biophysics potency special ecotourism official technical service unit institution under forestry department limited facility service limited finance external located around the capital low human resource city opportunities (o) strategy strategy (wo) job opportunity community based ecotourism block management stakeholders' supports development rehabilitation deforestation collaboration development tourism establishment ecotourism local revenue increasing potential institutions development technical private sector cooperation service unit under forestry department service threats (t) strategy (st) strategy (wt) community claims the supervision area increasing community development area collaboration with community and state ilegal logging poaching communities handling apparatus skills training natural disaster forests law enforcement encroachment forest area development agrotourism population pressure around the area source: singagerda al. authors conclusion based the results the implemented pekon rembug capture the opinions the local community and the scientific analysis the state nature. found the conclusion that essentially the forest park region overall conservation area. but given the circumstances, the forest park concern with the level damage forests high enough reach more than and the number inhabitants the region has been very much, and then forest park should managed with kind blocking management. thus, the result showed that wan abdurrahman forest park can divided into blocks: protection block based the consideration that the area strongly influenced human activity, that the area needs protected. the activity cultivation, construction that changing the landscape this area prohibited. this protection blocks region has steep slope, soil type that sensitive erosion, rainfall high, the area otherwise protected particular will very easily degrade damaged. addition, according the regulations the government indonesia number year regarding the formulation forestry management plan, the utilization the forest and use forest area article paragraph letter (c) mention the block protection for these types plants and animals from the influence such activities. the conditions are still good will part the block protection. bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol block collection this block intended for the collection plants and wildlife collections from within the region well from outside the region. the closure land included this block former forest high fells which still contained some kind forest plant originating from within the region which the native vegetation. whereas, the empty locations can planted with forest plants, whether that comes from within and from outside the region complement existing plant collection. the closure the farm garden mix choose plants that are maintained for the collection. excursion block block tours are determined based the location that has the sights that pretty interesting, well the moment has been developing nature tourism activities that location. the closing conditions the land that can included this block i.e. ireland farm and ausland. the determination the location the blocks more tourist infrastructure development intended for ecotourism, existing accessibility today, like the path that can traversed four wheeled vehicles can also used consideration the achievement the block tours.forest teksimplications the study very useful and can apply for stakeholders.thelimitation and study forward due limited time conducting research, the study only analyses how the enforcement rules relating community forest exploitation and has not yet discussed the impacts and strategies that must carried out forest managers and local government. therefore, expected that further research related impacts and strategies must carried out. acknowledgment this research funded the indonesia directorate research and community service, directorate general research and development reinforcement, ministry research technology and the higher education republic indonesia. much obliged also dedicated the university bandar lampung, forestry office lampung provincial government, lampung provincial parliament and team researchers who have helped and cooperate for the implementation this research. references angeles, a., under, exploring the forest poverty link. for occasional paper, camera, c., issacharoff, s., loewenstein, g., o'donghae, t., rain, regulation for conservatives: behavioral economics and the case for" asymmetric materialism". university pennsylvania law review, colchester, sustaining the forests: the community based approach the south and south east asia. development and change, cabbage, f., haru, p., kills, policy instruments enhance multi functional forest management. forest policy and economics, m7), daily, what are ecosystem services? global environmental challenges for the twenty first century: resources, consumption and sustainable solutions, gross, community perspectives wind energy australia: the application justice and community fairness framework increase social acceptance. energy policy, indrarto, b., murharjanti, p., katharine, j., gulungan, i., balerina, f., rahman, j., .& muharram, the context redd4 indonesia. bogor, indonesia: center for international forestry research for). bahri al. humanities social sciences reviews gg) eissn: vol jamal, t., strona, collaboration theory and tourism practice protected areas: stakeholders, restructuring and sustainability. journal sustainable tourism, kaskoyo, h., mohammed, j., inoue, present state community forestry hutan kemasyarakatan km) program forest and its challenges: case study lampung province, indonesia. journal forest science, leiden, social capital and the built environment: the importance valuable neighborhoods. american journal public health, mochtar, konsep konsep hukumdalam pembangunan. alumni, bandung. mohamed, conservation malaysia: landscape, tourism, and culture. doctoral dissertation, university york. euro, m., jeffrey, critical review the theory and application social learning participatory natural resource management processes. journal environmental planning and management, nguoi, p., kulakowski, natural forest disturbances and the design redd # initiatives. environmental science policy, agus, regulation: legal form and economic theory. bloomsbury publishing. porter holland, l., ellis, a., guariguata, r., ruiz allen, i., degree yankelevich, s., reyes garcia, community managed forests and forest protected areas: assessment their conservation effectiveness across the tropics. forest ecology and management, posner, overcoming law. harvard university press. homeland, sustainable community development: integrating environmental, economic, and social objectives. progress planning, sahid, k., giessen, the fragmented land use administration indonesia analysing bureaucrat responsibilities influencing tropical rainforest transformation systems. land use policy, schroeder goldberg, e., varius, illegal logging, conflict and the business sector indonesia. ent capacity building international. singagerda, s., alfian, f.y., jatiningrum, c., melayani the business strategy and supply chain management performance transitioning economy. international journal supply chain, soeharto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta: pt. raja grafindo persada. spangenberg, the growth discourse, growth policy, and sustainable development: two thought experiments. journal cleaner production, underline, d., angeles, a., teacher, b., burgers, p., nasi, r., santoso, l., under, livelihoods, forests, and conservation developing countries: overview. world development, thompson, social forestry: analysis the indonesian forestry policy. journal contemporary asia, wijaya, hakekat nilaidan moral serta spesialisasinya dalam kehidupan manusia. unpublished paper. wankel, foucault the forests review the use foucauldian'concepts forest policy analysis. forest policy and economics, pencegahan karhutla berhasil tekan angka deforestasi.html accessed june november .html bahri al. |
led kementerian pendidikan dan kebutan aan pena man) universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis (neng aset prof. dr. sumantri bojonegoro gedongmeneng bandar lampung telp. http feb.umlaacid keputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis:#elima ekonomi program doktor pada universitas lampung permendikbud ri!spp asp ara tembusan bada, tanggal pril rektor universitas lampung tag pe: dek: direktur pascasarjana uni crystal lampung . para wakil dekan feb unila pama ketua jurusan feb unila yang bersangkutan untuk dilaksanakan tan pee gni arap yan atrofi h nr2w nama mahasiswa evi ekawati npm judul penelitian pengaruh budaya organisasi islam terhadap kinerja perusahaan dengan sistem akuntansi manajemen dan manajemen risiko perusahaan sebagai variabel mediasi studi pada bank umum syari'ah indonesia)komisi prof. dr. satria bangsawan, s.e., si. pembimbing nip. pembimbing utama) prof. yuliansyah, s.e., m.s.a., ph. d., akt. nip. pembimbing pembantu dr. mohd syahril ahmad rezim reg. dss1i pembimbing pembantu luar komisi prof. dr. sri mulyani ns, s.e., si, ak. pembimbing nip. penguji luar komisi pembimbing eksternal) dr. ariani komalasari, s.e., si., akt. nip. penguji luar komisi pembimbing internal) dr. ernie hendrawaty, si. nip. penguji luar komisi pembimbing internal) ditetapkan bandar lampung su pada. tanggal april rekan naar tn nip. (hy |
ri kementerian pendidikan dan kebudayaan ega ora yah cld dn? universitas lampung sama inti reg fakultas ekonomi dan bisnis kun prof. dr. susanto bojonegoro gedongmeneng bandar lampung telp. http fobia ca: keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan keempat dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. akn, diterapkan bandar lampung pata canggah april tor con persita mung sam pak ma, direktur pascasarjana loersnas lambang pang de) kan, para wakil dekan una ketua jurusan uni. lemasipemaan yang bersangkutan untuk dilaksanakan naa arsip pn. camat nip 1l6606211990031003yunita sari npm judul penelitian model inovasi jasa perhotelan indonesia bidang ilmu manajemen pemasaran msekretaris prof. yuhansyah, s.e., m.s.la., ph. d., akt. nip. program studi doktor ilmu ekonomi) komisi dr. mahrinasari, sc. pembimbing nip. pembimbing utama) dr. ayi hadiah, se, m.b.a. nip. pembimbing pembantu dr. marselina, s.e., m.p.m. nip. pembimbing pembantu luar komisi prof. dr. dra. noermijati, m.t.m. pembimbing nip. penguji luar komisi pembimbing eksternal) prof. dr. satria bangsawan, s.e., si. nip. penguji luar komisi pembimbing internal) dr. ribuan, s.e., si. nip. penguji luar komisi pembimbing internal) ditetapkan bandar lampung pada, tanggal april pan seo le, ana tea gnntergb i pan |
pena kementerian pendidikan dan kebudayaan gea pia san kel, ing universitas lampung fakultas ekonomi dan bisnis neon jl. prof. dr. sumantri bojonegoro gedongmeneng bandar lampung helpvsmodikan tetapkan bandar lampung embusan rektor universitas lampung april direktur pascasarjana universitas lampung tang dek: para wakil dekan uma yen tarik ketua jurusan feb uta. see yang bersangkutan untuk dilaksanakan arsip ank dng rphabibi npm judul penelitian religiusitas nilai konsumsi dan penggunaan produk halal masyarakat lampung bidang ilmu fokus ilmu ekonomi kepanitiaan ketua prof. dr. ir. wan abbas zakaria, m.s nip. anggota li. dr. toto suharto, s.e., sekretaris) nip. dr. ida budiarty da., s.e., nip. dosen membahas prof. dr. satria bangsawan, s.e. si. nip. dr. lies maria hamzah, s.e. m.e. nip. ditetapkan bandar lampung pada tanggal april perak nairobi nip |
sebahwa berdasarkan, proses pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik lingkungan kementerian keuangan berupa pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai tertentu dapat dilakukan melalui metode pembelian langsung atau pengadaan langsung, www .jdih.kemenkeu.go.id bahwalum terdapat pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan atas pembelian langsung dan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf sehinggasim panitia phppanitia php dalam penggunaan aplikasi sim mempunyai tugas: menyetujui menolak perkembangan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia barang jasa melalui aplikasi sim untuk pengadaan langsung dengan surat perintah kerja spk), memasukkan hasil pengujian barang jasa dalam aplikasi sim melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan kepada ppk. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id penyedia barang jasa yang ikut serta dalam pelaksanaan renderingse,ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan langsung dengan surat perintah kerja spk)imwww .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat pengadaan ppkcatalogue) yangketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan purchasing lingkungan kementerian keuangan ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui metodedapat dilakukan secara non elektronik.sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengadaan barang jasa yang bersumber dari: pinjaman hibah luar negeri pln), atau rupiah murni, yang menurut ketentuan dapat diikuti oleh perusahaan asing. pengadaan untuk barang jasa yang belum diakomodir pada sistem katalog elektronik catalogue) yang ditetapkan oleh kepala lopp www .jdih.kemenkeu.go.id dapat dilakukan melalui metode pelelangan seleksi atau penunjukan langsung pengadaanh mom giarrof. . nipusat layanan pengadaan secara elektronik kementerian keuangan, yang selanjutnya disebut www .jdih.kemenkeu.go.id, yang selanjutnya disebut wanitwww .jdih.kemenkeu.go.id barang pekerjaan konskanoly www .jdih.kemenkeu.go.iditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:, purchasing, pengadaan langsung secara elektronik. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:atas: www .jdih.kemenkeu.go.id penyelenggara sistem, yakni pusat lpse kementerian keuangan, pengguna sistem, yakni: ppk, pejabat pengadaan, panitia php, kelompok kerja ulp, penyedia barang jasa, auditor. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengadaan barang jasa dengan metode pelelangan pemilihan seleksi dilaksanakan melalui rendering kementerian keuangan pada laman pusat lpse kementerian keuangan pengadaan barang jasa dengan metode pengadaan langsung secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi: sim pada laman pengadaan barang jasa untuk barang jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik catalogue) dilaksanakan melalui aplikasi purchasing pada laman ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:vj www .jdih.kemenkeu.go.id selain mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada pusat lpse kementerian keuangan, ppk, pejabat pengadaan, panitia php, kelompok kerja ulp, pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi institusimengenai pengadaan secara elektronik procurement) yang menjadi wewenangnya,lpse kementerian keuangan, www .jdih.kemenkeu.go.id dan verifikasi penyedia barang jasa secara elektronik, pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanaan manajemen kontrak, pemberian fasilitas kepada satuan kerja dalam pelaksanapengelolaan sse dan infrastrukturnya, www .jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan pengelolaan sistem layanan aplikasi sim pemberian pelayanan aplikasi sim kepada satuan kerja dan penyedia barang jasa, monitoring pelaksanaan pengadaan secara elektronik procurement). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ppk mempunyai tugas dan wewenang: menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis barang jasa dan harga perkiraan sendiri hps),, menyetujui bukti pembelian atau menandatangani akuntansi surat perintah kerja spk), mengawasi pelaksanaan pekerjaan. antara ketentuan dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pejabat pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:tersediaan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi corona virus disease covid perlu memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung program vaksinasi covid bahwa memperhatikan penetapan covid sebagai bencana ngalam penyebaran covid sebagai bencana nasional sesuai dengbelum adanya penetapan berakhirnya status keadaan darurat,, sert. pengisianhuruf,:engisian www .pajak.go.id.harus membuat laporan realisasi dari pembebasan pemotongpembebasan dari pemotongan sebagaimana dimaksud dalam dan pembebasan dari pemotongan sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak masa pajak januari sampai dengan masa pajak desemberdansurat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku sampai dengan tanggal desemberbab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,dalam yang dilaporkan dalam spt masa ppn masa pajakapril sampai dengan masa pajak septembert batu, kepala bagian administrasi kementerian andriaksyah nin9730213.pnnananananenene east npp pananaannaananannnanaa masa pajak kanannya nanas daftar rincian transaksi ppn ditanggung pemerintah atas pemanfaatan jasa kena pajak: nomor kode billing tanggal menggunakan skala tidak menggunakan skala dpp ppn demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. prwannknnng penananananaasa: npp. lan nnnnnnnenabanana nanas lampiran penakanakan nana nadonadakaananaana nana) npp bnkaananananenaaannna jabatan bnananaananananananananaananaananan bertindak selaku: wajib pajak pengurus dari wajib pajak nama penanaanananana naas npp bnkannannanannnnnnaan sb) alamat penanananannananan enadannaannanaaang enagb) direktorat jenderal pajak kantor pelayanan pajak surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan nomor senam kepala kantor pelayanan pajak. jj.cocok woo. woos1) menerangkan bahwa orang pribadi badan tersebut bawah ini: nama wajib pajak denkannenennaaan aan aan aan alamat penannanenanan ena ana nana aan aan anna dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . tentang ., pada saat"): inn"ps kantor pelayanan pajak nomor men eennnnld)kananananan anna mann tanggal penakannanan rana eee(nkanananana naa aan npp penamaan anna naa maa masa pajak prkkannnanaknnnn aman nama naa daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan impor: nomor pib tanggal pib jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des") ka, demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. belatatanap senatenannanananan npp. inna dicoret salah satu sesuai periode pelaporan ): nilai impor adalah cost,jdih.kemenkeu.go.idywww jdih.kemenkeu.go.iddodkanakanakan anakan aan masa pajak kananannananennanananaa analan feb mar apr mei jun transaksi transaksi jul ags sep okt nov des") demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. banana enananaannnn npp. nenek dicoret salah satu sesuai periode pelaporan www jdih.kemenkeu.go.idh4)dnkananaenanananan anna npp pnanananatenanta kenalan masa pajak donanananana lenan anna aan daftar rincian transaksi penggunaan jasa yang mendapatkan pembebasan pemotongan nama wali npp nik ) jenis tanggal jan feb mar apr mei jun transaksi transaksi jul ags sep okt nov des"") mme demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. kaaananaany eesasanaanaaan npp senen ec. diisi nik dalam hal orang pribadi belum mempunyai npp #) dicoret salah satu sesuai periode pelaporan jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian laporan pembebasan pemotongan pajak penghasilan diisi . diisi dengan nomor urut. s5)dnkananeanananan npp pranala nanas masa pajak dodaananannnanana naa nana naas anna daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan pemotongan jenis tanggal jan feb mar apr mei jun transaksi transaksi jul ags sep okt nov des") loan demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. kenanananag enananenananan nan npp. rana dicoret salah satu sesuai periode pelaporan bab ketentuan umum. kepala bagian jana kementerian nin9730213ndemividperolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan covid dan wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan covid dari industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi covid pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: badan instansi pemerintah, rumah sakit: atau pihak lain. barangobat obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi, cc. peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, fi. peralatan untuk perawatan pasien:jasa. jasa pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jasa yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi covid termasuk pelaksanaan vaksinasi.cc.dan penyerahan vaksin dan atau obat untuk penangananvid tanpa mendapat imbalan atau: c. nama dan jumlah barang, dan pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan covidajak pertambahan nilai |
:a.pemberian santunan kematian kepada ahli waris: bahwa pemberi, bahwa pemberian santunan kematian sebagaimana diatur dalammenitikberatkan pada program bantuan pemerintah daerah bukan pada kegiatan skpd, sehingga perlu diubah karena tidak sesuai dengan keadaanse(satu juta rupiah) per orang.santunan kematian penanggungjawab dan pelaksana teknis programdan tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran santunan kematian tingkat kecamatan selaku pelaksana teknis. penanggungjawab program santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggungjawab: melaksanakan sosialisasi atas kebijakan program santunan kematian: melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program santunan kematian: cc.ekretaris daerah selaku pengguna anggaran dengan melampirkan keputusan sekretaris daerah selaku pengguna anggaran tentang penetapan nama nama penerima santunan kematian, melaporkan pelaksanaan programsantunan kematian.camatan bendahara staf seksi kesjawab:: melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya: dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada bupati melalui. bab syarat syarat pengajuan dana santunan kematian untuk memperoleh dana bantuan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada bupati tanjung jabung timur melalui:foto copy kartu tanda penduduk ktp) tanjung jabung timur yang meninggal dunia atau, bab mekanisme pencairan dana santunan kematian pencairan dana santunan kematian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap bulannya.. mekanisme pencairan dana santunan kematian adalah sebagai berikut: surat permohonan pencairan dari ketua tim pelaksana teknis kegiatan penyaluran santunan kematian kecamatan: surat pengantar dari camat, melampirkan syarat syarat kelengkapan pengajuan dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalampenyerahan langsung dana bantuan kematian sebagaimana dimaksud pada disertai dengan tanda terima penyerahan dana bantuan kematian. bab vii ketentuansei walikota binjai provinsi sumatera utaradengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dota binjai nomor tahun tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.. bab ketentuan umumadalah petunjuk bagi satuan polisi pamong prajadaerah adalah kota binjai. walikota adalah walikota binjaiadalah kepala satuan polisi pamong praja kota binjai yang selanjutnya disebut kasat pol kota binjai.pembinaan . jdih.binjaikota.go.id bongkar muat barang jalur hijau dan bantaran sungai, penggalian jalur hijau dan taman kota terkecuali mendapat izin dari walikota atau pejabat yang berwenang, mengotori dan merusak termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik, memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kota kecuali tempat yang telah tentukan untuk itu dan atau telah mendapat izin dari walikota atau pejabat berwenang, melepaskan, menambatkan dan atau menggembalakan hewan ternak sepanjang jalur hijau, taman kota dan fasilitas publik lainnya, mendirikan bangunan,tempat pemukiman lokasi tempat pembuangan akhir, dan melakukan tindakan asusila amoral, penyalahgunaan narkotika, meminta uang atau barang dengan paksa atau perbuatan yang meresahkan masyarakat jalur hijau dan taman kota. pembinaan, pengawasan dan penertiban sungai dan saluran air:lakukan kegiatan membuang memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya dan beracun, membuang hajat, sampah rumah tangga, sampah pabrik dan sampah lainnya kedalam sungai, sumber air mengalir atau tidak mengalir, saluran air minum, mata air, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pengolahan dan pembuangan air limbahgotori dan merusak drainasedirikan bangunan tempat tinggal tanggul, bantaran sungai dan pinggir sungai, danfasilitasi perbuatan asusila amoral tepi sungai. pembinaan, pengawasan dan penertiban tempat usaha, usaha tertentu dan pedagang kaki lima: melakukan pemeriksaan izin usaha, melakukan pemeriksaan retribusi pajak usahakepada setiap orang, badan dan atau kelompok pedagang kaki lima tentang izin dispensasi penggunaan lokasi untuk pedagang kaki lima. pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha rekreasi dan tempat hiburan umum: melakukan pemeriksaan izin usaha rekreasi dan hiburan umumhiburan umum yang melewati batas jam beroperasinya, melakukan pembinaan dan menghimbau kepada pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum yang berlokasi daerah padat pemukiman penduduk agar tidak membunyikan menghidupkan suara musik dengan keras kuat yang dapat mengganggu ketenramandan kenyamanan masyarakat sekitarrekreasi dan hiburan umum yang beroprasi selama bulan ramadhan dan hari raya nyeri, dan melakukan pemeriksaan razia minuman beralkohol, senjata tajam dan hanyalah gunakan narkotika bersama instansi terkait lokasi rekreasi dan tempat hiburan umum. pembinaan, pengawasan dan penertiban sosial: melakukan kegiatan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan pemberian bantuan,wanita tuna susila (wts) serta peminta bantuan atau sumbangan dalam bentuk kelompok atau perorangan tanpa izin dari pemerintah, melakukan usaha kegiatan represif melalui razia bersama pihak terkaitgelandangan, pengemis dan wts, dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap anak sekolah yang berkeliaran bolos pada jam belajar. pembinaan, pengawasan dan penertiban bangunan: melakukan pemeriksaan izin pada bangunan yang sedang didirikan dibangun, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengurus izin sebelum mendirikan bangunan baik dengan perhitungan kontruksi atau yang tidak dengan perhitungan kontruksi, melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap bangunan liar tidak memiliki izin dari walikota atau pejabat yang berwenang, menghentikan kegiatan pembangunan apabila terdapat sebuah bangunan yang dibangun tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang. pembinaan, pengawasan dan penertiban perparkiran: berkoordinasi dengan pihak terkait tentang tempat parkir yang diizinkan, melakukan . jdih.binjaikota.go.id melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat agar memarkirkan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pemungutan retribusi perparkiran yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (liar): melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang memarkirkan kendaraannya trotoar, taman kota dan fasilitas publik lainnya yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan ketentraman masyarakat. pembinaan, pengawasan dan penertiban penggunaan air minum: melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang melakukan pengrusakan dan pencurian pipa saluran air minum yang didistribusikan kepada masyarakat, melakukan pemeriksaan izin pengguna, dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang menggunakrekaman video cassette, video cassette disc laser disc, cassette discbajakan atau hasil kopi ulang tanpa memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang mengandung pornografi, pembinaan, pengawasan dan penertiban keselamatanyelenggarakan praktik usaha pengobatan dengan cara tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan serta praktik yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang. pembinaan, pengawasan dan penertiban reklameasang segala bentuk reklame atau iklan pada persil milik pemerintah, fasilitas umum, sarana pendidikan dan tempat ibadah tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang, dan melakukan pencopotan, pembongkaran dan menghentikan kegiatan pemasangan reklame dalam bentuk apapunusaha potongan ternakbuka usaha pemotongan hewan ternak secara masal yang tidak memiliki izinjual, mengedarkan, mengelola, menyimpan daging atau bagian lain dari hewan ternak yang berupa daging gelap daging curian, daging selundupan, tidak memenuhi sarat kesehatan dan yang tidak layak konsumsi. memfasilitasi peran serta masyarakat untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam hal penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kota binjai maka perlu dilakukan: memberikan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah kota binjai atau hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melindungi dan merahasiakan identitas pelapor, memfasilitasi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran peraturan daerah dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan: mendirikan atau membuat posko pengaduan masyarakat, membangun atau membuat call center, sms center atau aplikasi whatsapp center untuk menerima pengaduan dan laporan masyarakat yang langsung terpusat kantor satpol kota binjai, membuat aplikasi khusus untuk menerima laporan masyarakat, dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis kepada operator yang menerima laporan dari masyarakat, menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, dan mencatat, mendata dan mengarsipkan seluruh laporan masyarakat sebagai laporan kepada walikotoperasional patroli ketentuan dalam pelaksanaanpatroli disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada, serta tugas dan tujuan. cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah: patroli . jdih.binjaikota.go.id patroli berjalan kaki yang dilaksanakan pada tempat yang tidak mungkin dilalui oleh kendaraan bermotor, yang juga bertuju yaitu: dalam, berkendara mobil,, rem, air aki, dan lain lain, perlengkapan perorangan sesuai ketentuan. patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas harus: memberi contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya, menaati peraturan lalu lintas, men: dan jangan menggunakan sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari. jika . jdih.binjaikota.go.id jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadapaka: mengambilyang,, dan patroli khusus yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif. perlengkapan peralatan: perlengkapan peralatan perorangan terdiri dari: pdl: kartu identitas, buku saku dan alat tulis, topi helm, kopelrim, borgol,. jdih.binjaikota.go.id cc,: kunci kunci dan dongkrak, alat pemadam kebakaran, alat komunikasi,,tangani oleh kepala satuan polisi pamong praja, yang mencantumkan jumlah, nama, pangkat, dan nomor induk pegawai nip) kepala patroli yang ditunjuk harus melapor kepada kepala satuan polisi pamong praja pelaksanaan bentuk bentuk patroli patroli. jdih.binjaikota.go.idfungsi dari patroli pengawasanterhadap, dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugasfungsi dari patroli khusus. jdih.binjaikota.go.id administrasi dalam melakukan patrolsanksi administratif secara teknis proses penegakan sanksi administratifterletak pada kewenangannya masing masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya. kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja yang bertugas sebagai ppn yaitu sebagai berikut: dimulainya penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan penyelesaian, penyegelan, dan penyerahan berkas perkara (tilang). pelaksanaan jika diketahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban unum dan ketenteraman masyarakat maka hal yang dilakukan: penyelidikan terhadap pelanggaran ketertiban unum dan ketenteraman masyarakat: ppn dalam rangka penyelidikan pelanggaran ketertiban unum dan ketenteraman masyarakatperaturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya,terhadap pelanggaran ketertiban unum dan ketenteraman masyarakat: dilaksanakan oleh ppn setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelanggaran terhadap ketertiban unum dan ketenteraman masyarakat dapat diketahui dari: laporan yang dapat diberikan oleh: setiap orang, petugas, tertangkap . jdih.binjaikota.go.id tertangkap tangan baik oleh masyarakat, dan atau diketahui langsung oleh ppn. dalam hal terjadi pelanggaran, baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh ppn, hal tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan atau ppn yang bersangkutan,peraturan perundang undangan, segera melakukan proses penyidikan yang berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bentuk pelanggaran. cc. pemeriksaan: pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh ppn ddan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran serta bersedia untuk belas) hari sejak mengakui kesalahan, yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan. pemanggilan dasar hukum pemanggilanundang yang menjadi dasar hukumnya masing,,:,,, surat. jdih.binjaikota.go.idbab larangan kegiatan beroperasi terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan usaha rekreasi dan hiburan umum ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan beroperasi pada bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari raya natal, hari raya kaisar, dan hari raya nyeri. penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri sebagaimana dimaksud pada dilakukan (dua) hari sebelum, selama, dan (tiga) hari sesudah bulan suci ramadhan. penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya idul adha dilakukan (satu) hari yaitu pada hari raya idul adha. penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya natal dilakukan (dua) hari yaitu pada hari natal dan (satu) hari setelah hari raya natal. penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya kaisar dilakukan (satu) hari yaitu pada hari raya kaisar. penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya nyeri dilakukan (satu) hari yaitu pada hari raya nyeri. bab iii standar operasional prosedur bagian kesatu umum pemerintah daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: tertib jalan dan angkutan jalan raya, tertib kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai dan saluran, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib usaha rekreasi dan hiburan umum, tertib sosial, tertib bangunan . jdih.binjaikota.go.id, surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi ppn yang bersangkutan, ),untuk segera dilakukan pemeriksaan,tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam kurap yaitu: permintaan surat perintah penyitaan kepada ketua pengadilan negeri,,,, dalam . jdih.binjaikota.go.id, waktu dan lamanya perjanjian, d, pemeriksaan tindak pidana secara cepat,.. jdih.binjaikota.go.iddilakukan tindakan posisional berupa penyegelan atau pembongkaran dengan cara:, dan, tindakan yang dilakukan berupa: teguran,i, berisi tentang perintah agar pemilik,(a) pemanggilan kepada pemilik untuk diperiksa, (b) memberikan . jdih.binjaikota.go.id (b)d)e),patroli terutama yang berdiri lahan yang bukan haknya, satpol dapat melaksanakan tahapan prosedur sebagai berikut: (a)b)(d) memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran. iv. pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan satuan polisi pamong praja kota binjai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota binjai dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. salinan engan aslinya walikota binjai, kepala hukum daerah kota binjai ttd nip. muhammad idham jdih.binjaikota.go.id tertib bangunan, tertib perparkiran, tertib penggunaan air minum, tertib peredaran rekaman video cassette, video cassette disc, laser disc, cassette disc, tertib keselamatan: tertib reklame: dan tertib usaha potong ternak. bagian kedua sanksi administratif pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing perangkat daerah. bagian ketiga tata cara penerapan sanksi administratif walikota berwenangdalam daerah. kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satpol pp. satpol dalamengkapan dan peralatan satpol satpol dalam melaksanakan tugas menggunakan perlengkapan dan peralatan sebagai berikut:danbab pada tanggal juni salinan kepala walikota binjai, daerah kota binjai ttd eni, mtp. tittobilstandar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kota binjaiuan polisi pamong praja, tugas satuan polisi pamong prajaota binjaiota binjai. ii. maksud, tujuan, dan sasaran standar operasional prosedur maksud penyusunan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu sebagai pedoman bagi sat yang terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan bukan tindakan penyidikan, karenadan penertiban yang dilakukan oleh satpol merupakan tindakan non yudisial. tujuan penyusunan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitupenyusunan standar operasional prosedur terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan sebaik baiknya. iii. standar . jdih.binjaikota.go.id iii. standar operasional prosedur ketentuan pelaksanaan umum persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap anggota satpol dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: setiap anggota satpol harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar ilmu pembinaan penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagaicc.mempunyai tanggung jawab yang tinggi, setiap peta anggota satpol anggotanggota satpol dalam melakukan pembinaananggota satpol dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: pengetahuan tentang tugas tugas pokok anggota sat, cc. mengetahui dasar dasar hukum pelaksanaan tugas satpol pp, mengetahu. jdih.binjaikota.go.id gedung gedung pemerintah dan instansi vital, jalan, lorong, dan gang, jenis usaha masyarakat, pekerjaan, dan keadaan ekonomi masyarakat, pejabat pemerintah dan orang penting, keadaan ketertiban, pengetahuan tentang. tempat hiburan (bar night club, kafe, diskotik), tempat tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas pedagang kaki lima: lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. administrasi persiapan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan: penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan, cc. mengadakan survei lapangan, mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah instansi terkait:bagi. jdih.binjaikota.go.id bagi anggota satpol yang melakukan pembinaan secara tatap muka langsung,teknis operasional pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebelum menuju lokasi sasaran binaan, anggota satpol yang ditugaskan terlebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan pemerintah daerah,, serta peralatan yang harus dibawa. setiap anggota satpoldalam melaksanakan upaya pembinaan, maka setiap anggota satpol pp: harus mendengar keluhan dan permasalahan, tidak memotong pembicaraan orang, menmenjadi pembicara yang baik. setelah mendengar keluhan dari masyarakat harusatauuntuk dimintai. jdih.binjaikota.go.id pembinaan pengawasan dan penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pembinaan, pengawasan dan penertiban jalan dan angkutan jalan raya dilakukan dengan cara: melaksanakan patroli secara bergiliran, memberi bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tertib jalan dan tertib angkutan jalan raya, melakukan usaha preventif melalui penyuluhan, bimbingan dan pengawasan parkir dan penyalahgunaan trotoar, bahu jalan dan badan jalan, dan melakukan tindakan kegiatan represif dengan melakukan razia perparkiran yang tidak sesuai pada tempatnya dan bekerja sama dengan pihak instansi terkait. pembinaan, pengawasan dan penertiban kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan: memberikan bimbingan dan pengawasan pasir batu (galian dalam rangka pelestarian lingkunganmberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian, penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, membersihkan spanduk, poster dan vertikal banner yang dipasang pada pohon pohon kayu, tembok dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, memberi bimbingan dan pengawasan terhadap tempat tempat permainan ketangkasan (game) yang mengarah kepada perjudian, peredaran dan penggunaan petasan tanpa izin dari instansi yang berwenang, dan memberikan bimbingan, pengawasan, penertiban dan tindakan penutupan sementara usaha ternak yang didirikan lingkungan pemukiman tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang. pembinaan, pengawasan dan penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum: memberikan bimbingan dan pengawasan kepada orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman kota dan kelengkapannya, memberikan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap orang yang tinggal menetap atau tidur jalur hijau dan taman kota: memberi bimbingan, pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat agar: tidak berdiri, duduk, melompat, menerobos pagar pembatas jalan, tidak memanjat, memotong, menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalur jalan dan jalur hijau kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak membuang, menumpuk dan membakar sampah jalur hijau serta taman kota yang tidak pada tempatnya. memberikan bimbingan, pengawasan dan penertiban kepada orang, badan atau kelompok yang melakukan kegiatan: mengunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang berwenang, bongkar . jdih.binjaikota.go.id |
layankebakaran dan penyelamatanlaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pendataan dan inspeksibagian keempat bidang pemadaman dan penyelamatan bidang pemadaman dan penyelamatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemadaman dan penyelamatan. bidang pemadamdaman dan penyelamat dan perencanaan program bidang pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program bidang pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan mengkoordinasikan pelayanan administrasi bidang pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis bidang pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program bidang pemadaman dan penyelamatan, pelaksanaan mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pemadamdaman dan penyelamatan. kepala seksi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pemadaman dan penyelamatan, menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemadaman dan penyelamatan, cc. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penyelamatan, melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pemadaman dan penyelamatan, melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemadaman dan penyelamatan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pemadammadamkepala seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf b., mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasina, menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pendistribusian,dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, melaksanakan pelayanan administrasi kegiatanoordinasi, pembinaan dan fasilitasibagian ketujuh uptakan bab jabatan pada dinas kepala dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon ii b. sekretaris dinasdan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatanpada ditetapkan dalam peraturan kepala dinasdinasdan penyelamatstruktur organisasi perangkat daerah dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten gresik kepala dinas kelompok jabatan fungsional sekretariat ter keuangan, umum dan kepegawaian program, dan pelaporan antenna lenta tenlentenentententeententententanta tuak bidang bidang pencegahan pemadaman dan kebakaran penyelamatan seksi pemberdayaan seksi masyarakat dan pemadaman dan pembinaan penyelamatan personil seksi seksi pendataan dan inspeksi sarana dan prasinadinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten gresik. kepala dinas adalah kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten gresik. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya singkat upt adalah unit pelaksana teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan ataubab kedudukan dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. dalamcegahan kebakaran, terdiri dari: seksi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil: dan seksi pendataan dan inspeksiunit pelaksana teknis:mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang urusan pemadam kebakaran dan penyelamatpelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan,layanan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan mengkoordinasikan bidang bidang lingkup dinas: pelaksanaan mengkoordinasikan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan urusan bidang pemadam kebakarekretariat, terdiri dari: subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian keuangan, program:keuangan dan perjalanan dinaskeuangan program dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b., mempunyai tugas: menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan, mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan, mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas, melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan, menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelapormelaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnyacegahan kebakaran bidang pencegahan kebakaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan urusan pencegahan kebakaran. bidang pencegahan kebakkebakar, perencanaan program bidang pencegahan kebakaran, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan bidang pencegahan kebakaran, pelaksanaan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program bidang pencegahan kebakaran, pelaksanaan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program bidang pencegahan kebakaran, pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi progam dan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran: pelaksanaan mengkoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya. bidang pencegahan kebakaran, terdiri dari: seksi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, dan seksi pendatakebakaran. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a., mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, cc. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personil, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pembinaan personilkepala seksi pendataan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b., mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pendataan dan inspeksi, menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan inspeksi, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendataan dan inspeksi, melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pendataan dan inspeksi, melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pendataan dan inspeksi, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendataan dan inspeksi,pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa perlu ditetapkan peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawar antarwaktu melalui musyawarah desa,ilihan kepala desa antarcamatntarwaktu melalui musyawarah desa adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan apabila kepala desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari (satu) tahunmelalui musyawarahterpilih dalam pemilihan kepala desa melaluisesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:b vii ketentuan lain lain format keputusan bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa, keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa, berita acara penetapan, keputusan bpd tentang calon kepala desakeputusan bpd tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa badan permusyawaratan desa jas desa senen nee tenan tantanannan year)en. nnnnannanaaaan nomor . tahun . tentang penetapan panitia pemilihan kepala desa badan permusyawaratan desa en. ooncnnenaaaaaanlaksanaanpenetap berita acara rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. kecamatan . tanggal. memutuskan: menetapkan kesatu membentuk panitia pemilihan kepala desa . kecamatan . dengan susunan sebagai berikut: nama) sebagai ketua merangkap anggota nama) sebagai sekretaris merangkap anggota nama) sebagai bendahara merangkapkeduanetapkan unsur masyarakat yang dapat mengikuti musyawarah pemiliha, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah, melaksanakan musyawarahpeeneeeeeeeee kabupaten tanjung jabung barat. keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. ketua bpd . nama tanpa gelar dan pangkat) keputusan panitia pemilihan tentangkabupatentanjung jabung barat keputusan panitia pemilihan kepala desa .o.ooo nomor . tahun . tentang penetapan calon kepala desa . panitia pemilihan kepala desa .noennaanaaapanitia pemilihan kepala desa tentang calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon kepala desa. keclaksanaancalon kepala desa . kecamatan . sebagai berikut: nama) nama) nama)ilkades . nama tanpa gelar dan pangkat) berita acaracalon kepalabahwa hasil musyawarah menetapkan calon kepala desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan adalah: nama poaganantanankami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan calon kepala desa . kecamatan . kabupaten tanjung jabung barat tahun . telah dilaksanakan sesuai ketentuketua oo) sekretaris cbooo)o| bendahara 'cbooo o| anggota oo) soo anggota oo ) anggota oo tt. anggota oo anggota oo) anggota ooo )o i|o0000000000000 calon kepala desa, calon kepala desa,unsur masyarakat yang mengikuti musyawarahkami sepakat dan menyetujui bahwa nama nama dari unsur masyarakat yang ikut dalam musyawarah pemilihan kepala desa sebagaimana daftar terlampiraa. sekretaris voodoo)o| bendahara 'cbooo) o| anggota oo soo anggota oo) anggota ooo | anggota ooo ) | anggota ooo ) | anggota oo o| calon kepala desa, calon kepala desa, calon kepala desa, lampiran unsur masyarakat yang mengikuti musyawarah pemilihan kepala desa. nama alamat kena makanan nenek emeaannaasanan panitia pemilihan kepala desa . kecamatan . kabupaten tanjung jabung barat tahun . nama jabatan tangan ad. ketua sekretaris o o ) | bendahara oo ) | aa. anggota ooo o ) | ss. anggota ooo | anggota ooo o | anggota ooo o | anggota oo oo | anggota ooo ) | calon kepala desa, calon kepala desa, calon kepala desa, keputusan badan permusyawaratan desa tentang calon kepala dsa terpilih. badan permusyawaratan desane. nomor . tahun . tentang calon kepala desa terpilih . badan permusyawaratan desa en. nnnnataanaaan menimbang bahwa dalam melaksanakan amanatcalon kepala desa terpilihkepala desa terpilih. kecamatan . kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . pada tanggal. ketua badan permusyawaratan desa . nama tanpa gelar dan pangkat) bupati tanjung jabung barat, ttd usman bermulabadan permusyawarataniii persiapan bagian kesatu pembentukan panitiaketua, sekretaris, dan anggota. bagian kedua tugas panitia panitia pemilihan kepaladesmusyawarah desa kepada penjabat kepala desadesa, melaksanakan musyawarah desa, menetapkan hasil musyawarahbab pencalonan bagian kesatu persyaratan kepala desa calon kepala desaidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah daerah, il. mengenal adat istiadat setempat dan tidak pernah dijatuhi hukuman adat, dan tidak pernah sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan, bagian kedua penelitian calon dan penetapan calonl)masa jabatan penjabat kepala desa berakhir, bupatidapat memperpanjang masa jabatan penjabat kepala desa. dalam hal hasil penjaringan terdapat lebih dari (tiga) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam panitia tes tertulis dengan materi sebagai berikut: pancasila dan uud sosial dan budaya, seratus), dan tes tertulis sebesar (lima puluh per seratus.d tahun usia dari s.d tahun usia diatas tahun bab musyawarah pemilihan kepala desa bagian kesatu peserta musyawarah desa musyawarah desterdiri atasdan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa antarwaktu setelah melaksanakan musyawarah penetapan unsur masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa yang dihadiri oleh bpd dan pemerintah desa. bagian kedua, dan camat.du |
lisketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan menghapuskan beberapa jabatan pengawas (setara eselon iv), maka sebagian. beberapakilisucikilisuciwm) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada rsud kilisuciketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, kelompok jabatan fungsional,m4). pembagian kelompok jabatan fungsionaltentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tugas bagian umum adalahmelaksanakcc.s kepala bagian hukum, png sekretariat daerah hlishnatahu ddin sh.mh. penata tingkat nip. t9760810 tahun diajukan oleh: okta isl1. nama fran e.e. djarum, si., kes, li: denda pekerjaan tentara nasional indonesia, tak alamat desa maliwuko, kecamatan lage, kabupaten poso, pat tag nama abd. gani israel. ag: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jl. biak nomor kelurahan gebangrejo, kecamatan poso kota, kabupaten poso:dalam hal ini memberi kuasa kepada ariani barry male, s.h. dan victor osawa, s.h. yang kesemuanya adalah para advokat konsultan hukum pada kantor ariani barry male rekan yang beralamat jl. pulau aru, kelurahan gebangrejo, kecamatan poso kota, kabupaten poso, sulawesi tengah, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten poso, beralamat jalan pulau timor, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kelurahan gebangrejo, kabupaten poso, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada nasrul jamaluddin, s.h. harun, s.h.: agus darwis, s.h., m.h.: dan budi arta pradana nongjfji, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada kantor hans associates, jalan yojokodi nomor kota palu, sulawesi tengahmemohon, nama darmin digilip, tempat tanggal lahir tomohon, agustus alamat delta sari indah waru, sidoarjo, jawa timur, nama ir. samurai, si: tempat tanggal lahir ponorogo, april alamat jl. pulau irian jaya nomor poso,(empat): dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. abdul thalib rim, s.h., m.h. dan gunawan rebana, s.h., kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada kantor advokat konsultan hukum abdul thalib rim rekan yang beralamat jl. panca bakti nomor mapan poso pesisir kabupaten posoyang pada hakekatnya memohon dan darmin digilip bersama ir. samurai, si. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi maka seluruh hal hal yang berkaitan dengan penetapan darmin digilip sebagai calon bupati poso dan ir. samurai, si. sebagai calon wakil bupati poso periode s d dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mengikat, bahwa oleh karena memohon dan darmin digilip bersama ir. samurai, si. telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berkenaan dalam pemilihan bupati poso yang pada hakekatnya bahwa perbuatan memohon dan darmin digilip bersama ir. samurai, si. adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, maka seluruh perolehan suara darmin digilip dan ir. samurai, si. dalam pemilihan bupati poso periode s d sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan memohon nomor: pts kpu.pso xi11 tanggal desember tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada serta mempunyai akibat secara konstitusion: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor: pts kpu. pso x11 tanggal desember tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat serta batal adanya:subsider: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor:panjang mengenai hasil suara yang diperoleh pasangan darmin digilip sebagai calon bupati poso dan ir. samurai, si., menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pts kpu pso. 1x tanggal september tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikatwakil bupati poso tidak dapat ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati poso periode tahun s d menetapkan fran, djarum, si.: kes. sebagai bupati poso terpilih periode tahun s d dan abd. gani israel ag. sebagai wakil bupati poso terpilihhari kamis, tanggal januari sebagai berikut: bukti foto copy ktp pasangan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati. bukti foto copy nomor: pts kpu.pso x11 tentang: penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun bukti foto copy berita acara nomor: kpu.pso vi1 tentang: hasil penelitian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idfoto copy berita acara nomor kpu.pso vii tentang:foto copy surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso pts kpu.pso viii1 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun bukti foto copy berita acara nomor: b ba kpu.pso vi1 tentang: tidak menerima pendaftaran dan pengembalian dokumen pendaftaran pasangan bakal calon kepada gabungan partai politik pengusul padtahun bukti foto copy surat dewan pimpinan pusat partai golkar no: golkar!vii perihal: pengesahan pasangan calon kepala daerah kabupaten poso: bukti foto copy surat keputusan dewan pimpinan pusat partai golongan karya (versi agung laksono). no: kep dpp golkarivii bukti foto copy surat pernyataan tim pilkada bersama dpp partai golkar tim sepuluh)kabupaten poso tahun bukti foto copy surat badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor: bawaslu vii sifat: segera tentang: penyampaian keputusan pleno bawaslu ri: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmodel kwk parpol keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang, persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati:surat mahkamah agung republik indonesia nomor: suaka. tun v2015 tentang: fatwa mahkamah agung ri. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberi jawaban bertanggal januari yang diajukan kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, tanggal januari pukul wib berdasarkan akta pengajuan jawaban memohon nomor pan.mk dan direnvoi dalam persidangan pada hari kamis, tanggal januari mengemukakan hal hal sebagai berikut. dalam eksepsikabupaten poso tahun keberatan pemohon terhadap proses tahapan pelaksanaan pilkada poso tahun yang dilaksanakan oleh memohon tersebut masuk dalam ranah sengketa administrasi maupun sengketa tata usaha negaran sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga keberatan pemohon tersebut seharusnya diajukan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara pt. tun), bahwa dalam butir permohonan, pemohon menguraikan bahwa memohon telah menerbitkan surat keputusan nomor: pts kpu pso. 1xtanggal september dimana tindakan memohon dengan mengeluarkan keputusan guo telah bertentangan dengan keputusan yang memohon buat sebelumnya yakni surat keputusan tertanggal agustusadili perkara perselisihan penetapan hasil penghitungan suara, bukan mengadili sengketa administrasi maupun sengketa tata usaha negara pemilihan pada tahapan pilkada: bahwa dalam: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id huruf permohonan pemohon sebagaimana dimaksud paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamahn syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam tenggang waktu pengajuan permohonadministrasi pada tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahunlam tahapan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati poso yang menurut ketentuan guo bukanlah kewenangan mahkamah. hal tersebut sesuai ketentu, bahwa pengujian dan penyelesaian segala pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah domainpanwaslih). timbul dikenal memohon mengapa setelah seluruh tahapan pilkada rampung, baru kemudian pemohon mempersoalkan dan mengajukannya mahkamah konstitusi bukankah kalau benar terjadi pelanggaran oleh memohon seharusnya telah dipersoalkan sejak diniihan bupati dan wakil bupati:ihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan, bahwa dalil pemohon tidak menjelaskan secara jelas kerugian hak konstitusional pemohon, mengingat proses tahapan yang dilakukan memohon telah sesuai ketentuan perundang undangan dan tidak dilakukan secara diskriminatif (telah dilakukan melalui proses hukum), bahwa diterbitkannyerdasarkan: ps wsl.pso. viii tanggal september dengan demikian tidak ada satu alasanpun dari pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena diterbitoso tahun dan ini merupakan bentuk kepatuhan memohon terhadap ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun. bukti tukti tl ps wsl.pso. viii tanggal septemberberdasarkan data agregat kependudukan perkecambahan dak2) jumlah penduduk kabupaten poso adalah (dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh) jiwa, dengan demikian ketentuan sebagaimanahuruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun yaknisuai formulir model db1 kwk lampiran keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso x11 tanggal desember perolehan suara dari masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut sae pasangan jumlah peraih calon nama pasangan calon perolehan perolehan suara suara terbanyak mean daan kes., dan abd. gani israel, ag., maa johannis krisnajaya syaitan, s.ip eouleret none sta bukti tg keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso x11 tanggal desember tentang hasil penghitungan perolehan suara dari masing masing pasangan calon model db1 kwk). berdasarkan perolehan suara antara pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai, si., terdapat perbedaan selisih dengan pasangan calon fanny e.s. djarum, si., kes., dan abd. gani israel, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ag., sebanyak (delapan ribu lima ratus tujuh) suara atau bahwa berdasarkan dasar rumusan ketentuan ambang batas prosentase perbedaan perolehan suara untuk pemohonatau suara, dengan demikian, berdasarkan kualifikasi sebagaimana ketentuan tersebut atas,poso tahun karena tidak memenuhi legal standing sebagai pemohon,permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa pada dalil polita dalam permohonan, pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa memohon telah meloloskan pasangan nomor urut sebagai calon bupati dan calon wakil bupati pada pilkada poso tahun sementara pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak dapat memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan kpu nomor tahun tentang pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota: bahwa setelah memohon, bahwa pemohon dalam membuat dan menyusun permohonan terkesan asal asalan dan tidak serius, hal tersebut dapat memohon simpulkan berdasarkan apa yang termuat dalam permohonan pemohon. pada bagian halaman depan (vide hal. permohonan pemohon diajukan olehperolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten posberdasarkan keputusan kpu kabupaten poso. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penasehat hukum kuasa hukum akan tetapi jika dilihat pada halaman terakhir (vide hal. yang bertandatangan adalah pemohon langsung bukan penasehat hukum kuasa hukum dengan demikian pemohon dalam membuat permohonan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscura libel):: pengajuan permohonan pemohon telah lewat waktu bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan oleh memohon dan telah ditetapkan sebagaimana keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso x11 pada tanggal desember pukul wita, sementara pengajuan permohonan oleh pemohon mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor pan.mk didaftar pada hari minggu desember jam wib.yang pada pokoknya permohonan dapat diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tengganguraian sebagaimana tersebut atas, maka permohonan yang diajukan pemohon telah lewat wakturd). il. dalam pokok perkara pendahuluan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan perundang undangan sampai pada tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara masing masing pasangan calon, yang kemudian salah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id satu pasangan calon menjadikan sengketa hasil pemilihan bupati wakil bupati kabupaten poso tahun mahkamah konstitusi republik indonesia: bahwa dalam melaksanakan tahapan kegiatan, kpu kabupaten poso mengeluarkan keputusan nomor: pts kpu pso. iv tanggal april sebagai tindaklanjutdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan persiapan, terdiri dari perencanaan program dan anggaran hibah pemerintah daerah kabupaten poso), penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan, pembentukan ppk, pps, ppp dan kpps (penyelenggara hoc): sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara hoc, pendaftaran pemantau pemilihan:bukti ta kpu kabupaten poso mengeluarkan keputusan nomor pts kpu psohusus pemutakhiran data dan daftar pemilih, kpu kabupaten poso melaksanakan kegiatan kegiatan, yaitu menyusun data pemilih selama (dua puluh satu) hari, terhitung dari tanggal juni s d tanggal juli yang kemudian hasilnya dimuat dalam berita acara nomor: ba kpu.pso vi1 tanggal juli merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id data pemilih kemudian disampaikan kepada ppp melalui ppk dan pps dalam bentuk softcopy dan hardcore untuk dimutakhirkan pencocokan penelitian selama (tiga puluh enam) hari, yang selanjutnya komisi pemilihan umum kabupaten poso menetapkan dps dengan berita acara nomor: ba kpu.pso 1x tanggal september komisi pemilihan umum kabupaten poso menyampaikan salinan dps kepada pps melalui ppk untuk diumumkan kantor desa kelurahan dan sekretariat rt rw atau tempat strategis lainnya selama hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam bentuk softcopy dengan format pdf. selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil perbaikan dps secara berjenjang. komisi pemilihan umum kabupaten poso melakukan rekapitulasi hasil perbaikan dps dan menetapkan dpt dalam rapat pleno terbuka tanggal oktober yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara nomor iba kpu.pso x tanggal oktober komisi pemilihan umum kabupaten poso menyampaikan salinan dpt kepada pps melalui ppk untuk umumkan kantor desa kelurahan dan rt rw atau tempat strategis lainnya, agar dapat segera melapor pps, ppk atau kpu kabupaten poso, dan juga disampaikan kepada tim kampanye pasangan calon serta kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten poso, dengan harapkan dapat memberi masukan tanggapan kepada komisi pemilihan umum kabupaten poso. panitia pemungutan suara pps) melakukan pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam dpt kedalam tb paling lambat (tujuh) hari setelah pengumuman dpt, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan komisi pemilihan umum kabupaten poso melakukan rekapitulasi dan menetapkan tb dalam rapat pleno terbuka pada tanggal oktober yang hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor kpu.pso x tanggal oktober komisi pemilihan umum kabupaten poso menyampaikan salin tb kepada panitia pemungutan suara pps) melalui panitia pemilihan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan ppk) untuk diumumkan kantor desa kelurahan, sekretariat rt rw atau tempat strategis lainnya,. bahwa berdasarkan surat edaran kpu kpu x tanggal oktober perihal pencernaan ulang dpt, surat komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tengah nomor kpu prov x1 tanggal november perihal perbaikan dpt dan pencernaan tb surat panitia pengawas pemilihan kabupaten poso nomor panitia pengawas pemilihan. pso xi tanggal november perihal rekomendasi, maka kemudian komisi pemilihan umum kabupaten poso telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka menetapkan perubahan dpt untuk memasukkan tb kedalam dpt yang dituangkan kedalam berita acara berita acara nomor ba kpu.pso x1 tanggal november berita acara nomor iba kpu.pso x1 tanggal november berita acara nomor ba kpu.pso x1 tanggal november tahapan penyelenggaraan: tahapan pencalonan dan pendaftaran. bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten poso dilaksanakan berdasarkan keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso iv tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun dan danmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. dan yang diterima pendaftarannya (tiga) pasangan calon keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso vii1 tanggal agustus dan yang tidak diterima (tiga) pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso, karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan, yaitu: dematattoaan pmditaan year ir. wirabumi kalut dan johannis senin, juli krisnajaya syaitan, s.i.p. pukul memenuhi syarat wita fanny e.s. djarum, si., selasa juli kes dan abd. gani pukul memenuhi syarat israel, ag. wita drs. abjad lawas, dan senin, juli manuver karya, sos. pukul memenuhi syarat wita darmin agustinus digilip dan ir. senin, juli tidak memenuhi tanam tata merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ir. siswanto sunarko dan red senin, juli bner tambo pukul tidak memenuhi wita syarat sonny tanda, s.t. dan drs. senin, juli sa'adon lahir, si. pukul (dak memenuhi syarat bukti ta ':. keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso vii1 tanggal agustus tentang pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat). bahwa bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang tidak diterima pendaftarannya oleh kpu kabupaten poso karena tidak memenuhi syarat pencalonan, masing masing darmin digilip dan ir. samurai. berita acara kpu kabupaten poso nomor: bb iba kpu.pso viiir. siswanto sunarko dan red bner tambo. berita acara kpu kabupaten poso nomor: ba kpu pso.iba kpu pso. vi1 tentang tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pendaftaran kepada merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo gabungan partai politik pengusul dan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tertanggal juli sonny tanda, s.t. dan drs. season lahir, si. berita acara kpu kabupaten poso nomor anahwa pada tahapan pencalonan, terjadi sengketa, yaitu sengketa pencalonan pengawas pemilihan kabupaten poso. bahwa bakal pasangan calon sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si, dan bakal pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai, mengajukan permohonan sengketa kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten poso, dan oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten poso mempertemukan bakal calon dengan kpu kabupaten poso untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat pada tanggal s d agustus akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan antara pemohon dengan memohon kpu kabupaten poso, sehingga kemudian panitia pengawas pemilihan kabupaten poso pada tanggal agustus memutuskan dan menetapkan: menolak permohonan pemohon bakal calon sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si, dan menolak pemohon bakal calon darmin digilip dan ir. samurai, yaitu keputusan sengketa nomor permohonan: ps panitia pengawas pemilihan poso viii tanggal, agustus nama pemohon: sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si). keputusan sengketa nomor permohonan ps panitia pengawas pemilihan poso viii tanggal, agustus nama pemohon: darmin agustinus digilip dan ir. samurai, si. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa berdasarkan, dan oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten poso menindaklanjuti dengan menyelenggarakan kembali musyawarah pada hari sabtu tanggal s d september terhadap obyek sengketa penolakan pendaftaran pasangan bakal calon sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si, dan bakal calon darmin digilip dan ir. samurai oleh kpu kabupaten poso. bukti tl). bahwa pada pelaksanaan musyawarah yang kedua ini, kpu kabupaten poso tetap pada keputusannya tidak menerima permohonan pemohon pasangan bakal calon sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si. serta permohonan pemohon pasangan bakal calon darmin digilip dan ir. samurai untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah mufakat maka panitia pengawas pemilihan kabupaten poso mengeluarkan keputusan sengketa, sebagai berikut keputusan sengketa nomor permohonan ps wsl.pso. vii tanggal september dengan amar putusan menolak permohonan pemohon sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si. keputusan sengketa nomor permohonan: ps wsl.pso. viii tanggal september dengan amar putusbahwa berdasarkan keputusan sengketa panitia pengawas pemilihan kabupaten poso nomor permohonan: ps wsl.pso. viii tanggal september dan dengan berpedoman pada undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perubahan atas. maka kemudian kpu kabupaten poso melakukan konsultasi teknis dengan kpu provinsi sulawesi tengah pada tanggal september dan selanjutnya kpu kabupaten poso mengeluarkan keputusan dan selanjutnya melakukan pendaftaran terhadap bakal pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahunkeputusan nomor:1 bahwa setelah kpu kabupaten poso melakukan proses verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, bakal pasangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id calon darmin digilip dan ir. samurai memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahunta berita acara kpu kabupaten poso nomor: iahwa selanjutnya kpu kabupaten poso melakukan rapat plenoberita acara nomor ba kpu.pso 1x tanggal september dan selanjutnya diterbitkan keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpuselanjutnya terhadap pasangan calon tersebut diberikan nomor urut (empat) sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba kpu.pso 1x tanggal september dan keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso 1x tanggal september bukti ta berita acara nomor:bukti ta keputusan kpu kabupaten poso nomor: pts kpu.pso 1x tanggal september tentang penetapan nomor urut (empat) kepada pasangan calonbupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dengan pasangan calon nomor urut (duapenetapan peroleh suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati poso dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poskpu kabupaten poso dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun telah diumumkan posokok perkara bahwa pemohon mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso periode s d kepada memohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id darmin digilip dan ir. samurai). bukti ta berita acara nomor: ba kpu.pso 1x tanggal september tentang penetapan nomor urut nomor urut (empat) kepada pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai). sengketa pencalonan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dan kasasi mahkamah agung republik indonesia. bahwa calon bupati dan wakil bupati poso tahun sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si. melakukan upaya hukum pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan obyek sengketa yang diajukan dengan meminta untuk mencabut keputusan kpu kabupaten poso nomor: pts kpu.pso vii1 tanggal agustus dan keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso 1x tanggal september yang menetapkan calon bupati darmin digilip dan calon ir. samurai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun berdasarkan hasil putusan persidangan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan amar putusan: menolak permohonan pemohon sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si. sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun mks tanggal oktober selanjutnya pasangan sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si. melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung republik indonesia dengan amar putusan tanggal oktober yaitu menolak kasasi sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si. sebagaimana dituangkan dalam putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k tun pilkada tanggal oktober bukti tj salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun mks tanggal oktober dengan amar putusan menolak permohonan pemohon sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si.). bukti tj salinan putusan kasasi mahkamah agung republik merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id indonesia nomor k tun pilkada tanggal oktober dengan amar putusan kasasi menolak permohonan pemohon sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si.). kampanye pelaksanaan kampanye telah dilaksanakan dengan baik oleh (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati poso, yaitu: pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, debat publik antar pasangan calon yang dipaksakan kali dan iklan media massa cetak dan elektronik: kampanye rapat umum (keputusan kpu kabupaten poso nomor: pts kpu.pso x1 tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso vii tentang jadwal kampanye rapat umum pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun dalam pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon, kpu kabupaten poso menetapkan dalam suatu keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun keputusan kpu kabupaten poso nomor: pts kpu.pso vii1 tanggal agustus laporan dan audit dana kampanye semua kewajiban terhadap penyampaian laporan dana kampanye, telah dilaksanakan dengan baik oleh (empat) pasangan calon dan dilakukan audit atas laporan tersebut oleh kantor akuntan publik: pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. pelaksanaannya pengadaan dan mendistribusikannya kecamatan telah dilaksanakan sesuai berita acara terlampir. pemungutan, penghitungan suara telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada masalah masalah tps, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh panwaslih kabupaten poso, tim pasangan calon bupati dan wakil bupati poso serta ppk, dan berlangsung aman dan tertib: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hasil rapat rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara dituangkan dalam keputusan kpu kabupaten posodan format model db1 kwk yang merupakan lampiran keputusan tersebut:sebagaimana uraian tersebut dibawah ini: bahwa dalil dalil pemohon terkait permasalahan ditetapkannya pasangan darmin digilip dan ir. samurai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso telah selesai pada tingkat sengketa administrasi panwaslih kabupaten poso sebagaimana keputusan panitia pengawas pemilihan kabupaten poso nomor permohonan ps wsl.pso. v111 tanggal september selanjutnya juga telah diselesaikan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun mks tanggal oktober antara penggugat bakal pasangan calon sonny tanda, s.t. dan drs. sa'adon lahir, si. melawan tergugat komisi pemilihan umum kabupaten poso, dan juga telah diselesaikan dengan putusan kasasi tata usaha negara mahkamah agung nomor k tun pilkada tanggal, oktober antara sonny tanda, melawan komisi pemilihan umum kabupaten poso: bahwa benar pemohon mengajukan pendaftaran sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pelaksanaan tahapan pilkada poso tahun yang diusung dan didukung oleh partai demokrat, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa benar pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos sebagai peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun sebagaimana dalil pemohon pada pokok permohonan nomor dan nomor termuat dalam surat keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso viiidimana dalam surat keputusan tersebut memohon menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati poso periode bahwa benar memohon telah menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu pso. iv tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal april. sebagaimana dalil permohonan pemohon nomor dan nomor berdasarkan keputusan guo memohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan, bahwa dalil pemohon butir dalam permohonan, pada pokoknya mendalilkan dewan pimpinan pusat partai golkar versi agung laksono menerbitkan surat keputusan kep dpp golkar vii tanggal juli yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si, sekaligus mencabut surat keputusan nomor kep dpp golkarivii tanggal juli yang menetapkan pasangan calon bupati darmin agustinus siglipu dan ir. samurai, tanggal. juli bahwa dalil pemohon tersebut tidak berdasar karena terkait dengan permasalahan adanya dua keputusan yang dikeluarkan partai golkar versi agung laksono yang masing masing diberikan untuk dukungan kepada pasangan calon bupati darmin agustinus siglipu dan ir. samurai, maupun pasangan calon bupati dan wakil bupati sonny tanda, dan drs. sa'adon lahir, si,. telah diselesaikan dalam sengketa administrasi panwaslih kabupaten poso dan telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diputus berdasarkan putusan nomor: ps wsl.pso. vii1 tanggal september dengan demikian dalil pemohon butir sebagaimana atas tidak berdasar hukum sehingga kiranya patut ditolak, bahwa selain itu apa yang didalilkan pemohon tersebut atas juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan karena tindakan partai golkar versi agung laksono tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: bahwa dalil pemohon pada butir benar memohon telah menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu pso. 1x tanggal september yang menetapkan pasangan calon bupati an. darmin digilip dan calon wakil bupati an. ir. samurai. bahwa tindakan memohon dengan menerbitkan surat keputusan tersebut dalam rangka menjalankan melaksanakan putusan sengketa panwaslih kabupaten poso nomor ps wsl.pso. v111 tanggal september dan tindakanpada butir permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai tidak dapat lagi untuk mengajukan penyelesaian perselisihan sengketa kepada wanita pengawas pemilihan kabupaten poso sebagaimana permohonan bertanggal agustus karena tidaksebagaimana atas patut dikesampingkan dikarenakan pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum sebelumnya atas proses penyelesaian perselisihan sengketa yang dilakukan oleh pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten poso: bahwa dalil keberatan pemohon pada butir permohonan tersebut, menurut memohon adalah salah alamat, semestinya keberatan pemohon tersebut ditujukan kepada panitia pengawas pemilihan panwaslih) kabupaten poso bukan kepada memohon bahwa munculnya keberatan setelah pemilihan bupati dan wakil bupati poso rampung dan usai, menunjukkan tidak ada kesungguhan dan itikad baik sejak awal dari pemohon agar pilkada bupati dan wakil bupati poso berlangsung dalam koridor prinsip prinsip pilkada dan peraturan perundang undangan. bahwa permohonan pemohon pada butir sampai dengan butir pada pokoknya menyatakan keberatan atas dikeluarikeluarkannya surat keputusan nomor pts kpu pso. 1x tanggal september oleh memohon berdasarkan keputusan sengketa panwaslih kabupaten poso nomor permohonan ps wsl.pso. v111 tanggal september yang mengabulkan permohonan pasangan darmin digilip dan ir. samurai selaku pemohon dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dengan adanya keputusan panitia pengawas pemilihan panwaslih) kabupaten poso nomor: ps wsl.pso. v11172015, dan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun memohon pada tanggal september melakukan konsultasi teknis dengan komisi pemilihan umum kpu) propinsi sulawesi tengah dan berdasarkan konsultasi teknis tersebut memohon melakukan rapat untuk menyusun perencanaan tindak lanjut untuk melaksanakan keputusan panwaslih kabupaten poso dengan membuat penetapan tahapan, program dan jadwal yang kemudian tertuang dalam surat: ps wsl.pso. vii1 bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan peraturan kpu nomor tahun junctomohon melakukan pendaftaran terhadap pasangan darmin digilip dan ir. samurai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon. dan berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor ba kpu.pso 1x tanggal september bahwa kemudian kpu kabupaten poso cast memohon melakukan rapat pleno untuk membahas penetapan pasangan darmin digilip dan ir. samurai sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun sebagaimana termuat dalam berita acara nomor ba kpu.pso 1x tanggal september merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemudian memohon mengeluarkan surat keputusanbagaimana tertuang dalam berita acara nomor iba kpu.pso 1x tanggal september dan selanjutnya memohon menetapkannya dalam surat keputusan nomor pts kpu pso. 1x tanggal september bahwa dengan demikian apabila pemohon keberatan dan tidak menerima keputusan kpu kabupaten posomestinya pada saat itu mengajukan upaya keberatan berupa sengketa administratif kepada panitia pengawas pemilihan panwaslih) kabupaten poso, dan jika upaya sengketa administratif telah digunakan oleh pemohon akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka pemohon dapat menempuh upaya sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana ketentuan juncto undang undang nomor tahun bahwa dalil pemohon butir sampai dengan butir permohonan yang pada pokoknya mendalilkan tentang keabsahan tindakan memohon dan keabsahalil dalil permohonan pemohon tersebut sangat berlebihan dan tidak mendasar dan keliru, semestinya dalil dalil keberatan pemohon diajukan kepada panwaslih kabupaten poso pada saat setelah ditetapkannyauntuk mengajukan sengketa administrasi tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati maupun sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan tinggi tata usaha negaraposorta permintaan untuk pemilihan ulang atau membatalkan putusan nomor pts kpu pso. 1x tanggal september serta permohonan agar pemohon ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati poso:jawabanmemohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan hukum: menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,kamis, tanggal januari sebagai berikut: bukti jenis bukti ta keputusan nomor pts kpu pso. iv tanggal april tata pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun nomor kpu.pso vi tanggal juli ta berita acara kpu kabupaten poso nomor: bisa kpu.pso vi1 tanggal juli ta berita acara kpu kabupaten poso nomor ba kpu pso. vi1 tanggal juli ta berita acara kpu kabupaten poso nomor: a ba kpu.pso vi1 tanggal juli ta keputusan kpu kabupaten poso nomor: pts kpu.pso vii1tanggal agustus dan berita acara nomor ba kpu.pso vi11merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setelah mendapatkan dukungan partai politik ic. partai demokrat secara sah: bahwa seluruh syarat syarat dan atau ketentuan dukungan partai demokrat terhadap pemohon telah pemohon ajukan kepada memohon sehingga pemohon dinyatakan sah sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso periode s d bahwa setelah pemohon dinyatakan sah oleh memohon sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso periode s d maka pemohon berkonsentrasi untuk persiapan pemenangan pemilihan bagi pemohon, sehingga segala hal yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat syarat pencalonan bakal calon lainya untuk menjadi bupati kabupaten poso periode s d tidak menjadi perhatian pemohon, bahwa memohon mengeluarkan surat keputusandimana secara tegas dinyatakan dalam lampiran keputusan tersebut tentang jadwal waktu pendaftaran pasangan calon, yaitu mulai (awal) juli sampai (akhir) juli bahwa dengan dikeluarkannya keputusan nomor: pts kpu.pso iv oleh memohon, maka seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati poso yang akan mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati poso harus terikat dan patuh terhadap surat keputusan memohon tersebut, keterikatan dan kepatuhan terhadap keputusan memohon tersebut juga berlaku kepada memohon, ic. keputusan nomor: i its kpu.pso iv tanggal april mengikat memohon, bahwa sampai dengan batas waktu jadwal pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati sebagaimana ditetapkan oleh memohon sebagaimana keputusan memohon nomor pts kpu.pso iv tanggal april bakal calon bupati poso atas nama darmin agustinus digilip dan calon wakil bupati ir. samurai, si. tidak memenuhi persyaratan pencalonan, maka memohon menolak pendaftaran bakal calon bupati poso atas nama darmin agustinus digilip dan calon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id poso nomor permohonan ps wsl.pso. vi11 dan berita acara nomor ba kpu.pso 1x tentang penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan keputusan sengketa panitia pengawas pemilihan kabupaten poso. ta keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.ta. ta berita acara nomor ba kpu.pso 1x tanggal september tentang penetapan nomor urut dan pasangan calon pesertamenerima pendaftaran pasangan bakal calon dari gabungan parpol pengusul pada pemilihan bupati dan wakil bupati poso tg keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu.pso x11 tanggal desember formulir model db1 kwk). tj salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor pilkada pt.tun mks, tanggal oktober tj salinan putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k tun pilkada tanggal oktober tl surat ketua bawaslu republik indonesia nomor bawaslu viii tanggal agustus tl keputusan sengketa nomor permohonan: ps wsl.pso. viii tanggal september merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nama pemohon: darmin digilip dan ir. samurai, m.si). tl putusan nomor: dkpp pke iv tanggal november menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait telah mengajukan keterangan pihak terkait dengan surat permohonannya bertanggal januari yang diberikan dalam persidangan pada hari kamis, tanggal januari sebagai berikut: pendahuluan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak, tanggal desember tahun cast daerah kabupaten poso, berlangsung secara demokratis, dengan azas dan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh uud nri tahun peraturan tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dilaksanakan berdasarkan semangat nomor tahun tentang perubahan .r: komisi pemilihan umum daerah kabupaten poso telah melaksanakan tahapan pemilihan sesua: bahwa kpu kabupaten poso dalam menyelenggarakan ketentuan tersebut, telah mengeluarkan surat keputusan nomor: i pts kpu. pso iv tanggal, april tentang tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso, bahwa sehubungan dengan surat keputusan tersebut atas, kpu kabupaten poso, mengeluarkan surat nomor kpu. pso vi1 tanggal, juli tentang pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tanggal, s d juli dan surat kpu kabupaten poso nomor kpu. pso. vi1 tanggal, juli tentang batas akhir pendaftaran pasangan calon bupati poso tahun pelaksanaoso tahun kpu kabupaten poso mengeluarkan surat keputusan nomor pts kpu. pso vii1 tanggal, agustus dengan menetapkan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat syarat yaitu: ir. wirabumi kalut calon bupati) dan johannis krisnajaya syaitan, s.i. calon wakil bupati): fanny e.s. djarum, si., kes. calon bupati) dan abd. gani israel., ag. calon wakil bupati): drs. abjad lawas, m.m. calon bupati) dan manuver karya, sos. calon wakil bupati). dan (tiga) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak diterima oleh kpu kabupaten poso dengan alasan tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu masing masing pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, yaitu: darmin digilip, balon bupati) dan ir. samurai, si. balon wakil bupati), ir. siswanto sunarko, balon bupati) dan red bner tambo balon wakil bupati), sonny tanda, st, balon bupati) dan drs. season lahir, balon wakil bupati). bahwa melalui surat keputusan kpu kabupaten poso nomor pts kpu. pso vi11 tanggal, agustus dan surat kpu kabupaten poso nomor b ba kpu. pso. vi1 tentang tidak menerima pendaftaran, dan dengan dikembalikannya dokumen pendaftaran balon bupati dan balon wakil bupati, darmin digilip dan ir. samurai si., oleh kpu kabupaten poso, maka pihak balon bupati darmin digilip dan ir. samurai, si., mengajukan keberatan kepada bawaslu kabupaten poso: bahwa keberatan pihak darmin digilip dan ir. samurai, si., oleh bawaslu kabupaten poso, mengeluarkan surat keputusan penetapan yaitu, keputusan sengketa permohonan ps wsl. pso. vii1 tanggal september yang isinya, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id si., sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun bahwa berdasar pada surat keputusan bawaslu kabupaten poso tersebut, kpu kabupaten poso menerbitkan surat keputusan nomor pts kpu. pso tanggalseiring dengan keputusan tersebut, kpu kabupaten poso mengeluarkan surat keputusan nomor pts kpu. pso tanggal september tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati poso darmin digilip dan ir. samurai, si., yaitu nomor urut (empat), bahwa jika ditelusuri perbuatan kpu kabupaten poso sebagaimana tersebut atas, merupakan perbuatan administratif yang dikonkritkan dalam surat keputusan, demikian halnya dengan upaya hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati darmin digilip dan ir. samurai, si., yang diajukan keberatan melalui bawaslu, jika ada hal hal yang dianggap oleh pasangan calon lainnya merupakan.suatu pelanggaran hukum, maka harus diajukan sebagai sengketa tata usaha negara melalui pantau kabupaten, bawaslu provinsi, bawaslu, pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung ri,sebagaimana diatur dalam: bahwa sengketa tata usaha negara dan penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan, diatur secara rinci tentang pihak pihak, tentang tahapan dan kesempatan atau waktu untuk mengajukan keberatan, dengan konsekuensi hukumnya memiliki sifat kadaluarsa, yang mungkin hal ini dialami oleh pihak pemohon pasangan calon fran e.s. djarum, si., kes., dan abd. gani israel, ag.: bahwa pengajuan sengketa pada mahkamah konstitusi republik indonesia, adalah harus merujuk pada ketentuu: bahwa kewenangan mahkamah konstitusi ri, untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana diatur dalam perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara kpu provinsi, kabupaten kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan., perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada adalah peraltentang analisis yuridis bahwa berdasarkan data agregat kependudukan daerah kabupaten poso tahun jumlah penduduk kabupaten poso adalah jiwa, apabila dihubungkan dengjelaskan bahwa daerah kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan jiwapenyelenggara dalam hal ini kpu kabupaten poso, sementara hasil perolehan suara dari pihak pemohon yaitu pasangan calon fran e.s. djarum, si., kes., dan abd. gani israel, ag., yaitu sebesar suara sah,maka terdapat perbedaan selisih dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati darmin digilip dan ir. samurai, si.,sebanyak suara atau jika diprosentasikanterdapat selisih y4: bahwa jika disandingkan dengan rumusan ketentuan ambang batas prosentase perbedaan perolehan suara untuk pemohon fran e.s. djarum, si. kes. dan abd. gani israel, ag.),68atau dibulatkan suara, maka perolehan suara pemohon tidak memiliki kualifikasi secara hukum untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id telah ditetapkan oleh kpu cast kpu kabupaten poso, bahwa dengan memperhatikan secara saksama tentang pokok permohonan atau pokok perkara yang diajukan oleh pemohon pasangan calon fran e.s. djarum, si. kes., dan abd. gani israel. ag., untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi adalah mengenai, nomor pts kpu. pso ivposo tahun berita acara kpu kabupaten poso nomor b ba kpu. pso v11 tanggal juli tentang tidak terpenuhinya syarat pendaftaran pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati darmin digilip dan ir. samurai, si, surat keputusan kpu nomor pts kpu. pso vi11 tanggal agustus tentang penetapan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun yakni, pasangan calon bupati ir. wirabumi kalut dan wakil bupati johannis krinajaya syaitan, s.i.p.: pasangan calon bupati fran e.s. djarum, si., kes. dan wakil bupati abd. gani israel, ag.: pasangan calon bupati drs. abjad lawas, mm. dan calon wakil bupati manuver karya, sos. surat keputusan kpu nomor: pts kpu. pso tanggal september tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati poso darmin digilip dan ir. samurai, si, surat keputusan kpu nomor pts kpu. psobahwa dengan dalil dalil yang dikemukakan tersebut atas penting untuk kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota telah dilaksanakan berdasarkan pedoman pkpu nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan, yang kemudian dijabarkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelaksanaannya oleh pihak kpu kabupaten poso dengan menerbitkan nomor pts kpu. pso iv tanggal april ,sebagai pedoman penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun bahwa produk awal yang dilahirkan berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten poso tersebut atas adalah menetapkan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun antara lain ditetapkan adalah pemohon sebagaimana dalam lampiran kpu kabupaten poso nomor pts kpu. pso vii1 tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun ,yang kemudian oleh kpu kabupaten poso mengeluarkan penetapan nomor pts kpu. pso tanggal september tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati poso darmin digilip dan ir. samurai, si.: bahwa sehubungan keluarnya kpu nomor pts kpu. pso tanggal september adalah berkaitan langsung dengan kpu nomor pts kpu. pso vii1 tanggal agustus dan surat berita acara yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten poso nomor b ba kpu. pso vi1 tanggal juli tentang tidak diterimanya pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati atas nama kolonel marinir purnawirawan darmin digilip dan ir. samurai, si., pada waktu pendaftaran tanggal juli yang menjadi alasan pengajuan keberatan pada bawaslu kabupaten poso: bahwa surat keputusan kpu kabupaten poso nomoradalah merupakan rangkaian surat surat keputusan kpu kabupaten poso dari konsekuensi yuridis kpu. pso iv tanggal april tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahunberdasarkan pandangan subyektif pemohon yang dapat terbaca secara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jelas pada surat permohonan pemohon yaitu, halaman angka romawi point halaman point s d halaman point dan mempersoalkan tahapan dan syarat syarat serta proses penetapan bakal calon menjadi calon bupati dan wakil bupati poso tahun yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini kpu dan panas kabupaten poso, bertentangan denganrta surat mahkamah agung nomor suaka. tun v tanggal mei adalah merupakan pendapat dan konstruksi berpikir yang dapat menyesatkan dalam kehidupan berdemokrasi negara ri: bahwa selanjutnya pemohon pada halaman point s d mempersoalkan tentang surat keputusan kpu nomor pts kpu pso. tanggal, september tentang penetapan darmin digilip dan ir. samurai si., sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun yang didasarkan pada surat penetapan yang diterbitkanoleh bawaslu kabupaten poso mengenai surat keputusan sengketa nomor permohonan: ps wsl. pso. viii tanggal, september ,dianggap pemohon bertentangan dengan surat mahkamah agung ri. nomor suaka. tun v tanggal mei adalah menujukkan ketidak tahun pemohon tentang peraturan dan ketentuan yang membingkai pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun bahwa dengan konsepsi berpikir pemohon sebagaimana tersebut atas, yang hanya menginginkan kpu kabupaten poso sebagai penyelenggara pemilihan hanya boleh menggunakan kpu nomor pts kpu. pso iv tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun dan kpu nomor pts kpu. pso vii1 tanggal, agustus yang hanya menetapkan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun yang antara lain pemohon berada dalam keputusan kpu kabupaten poso tersebut, menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik, apalagi dengan alasan bahwa pemohon sudah sibuk melakukan konsolidasi dan kampanye, sehingga konsekuensi hukumnya berlaku asas kadaluarsa menggunakan ruang dan kesempatan yang ada diberikan oleh undang undang, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa keinginan pemohon tersebut nampak secara jelas pada uraian point s d point dari dalil dalil pemohon tersebut, maka pihak pasangan calon darmin digilip dan ir. samurai, si. (pemohon terkaitjmenyimpulkan bahwa pihak pemohon telah menjustifikasi pihak memohon kpu kabupaten poso telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan nomor: pts kpu. pso tanggal,yang hanya berdasar pada surat keputusan bawaslu yang memerintahkan kpu kabupaten poso untuk mendaftarkan pasangan calon bupati. dan wakil bupati poso tahun yang menurut pemohon bertentangan dengan sk. nomor pts kpu. pso iv tanggal april dan berita acara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten poso nomor b !ba kpu. pso vi1 tanggal juli lagi lagi menunjukkan sifat tidak fer dan tidak berintegritas dalam berdemokrasi, bahwa dengan berdasar pada konstruksi berpikir pemohon sebagaimana terurai atas, pemohon mengajukan permintaan kepada yang mulia majelis mahkamah konstitusi untuk membatalkan atau, menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pts kpu. pso x11 tanggal, desember tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat serta batal adanya,putusan ini. atau, menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pts kpu.p so tangggal desember tentang hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun sepanjang mengenai hasil suara yang peroleh pasangan darmin agustinus merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id digilip dan ir. samurai,. menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pts kpu p so. tidak mempunyai kekuatan hukumbupati dan wakil bupati poso tahun menetapkan fran e.s. djarum, si. kes dan sebagai bupati terpilih periode dan abd. gani israel, ag.,sebagai wakil bupati poso periode memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten poso untuk melaksanakan putusan ini, bahwa dengan menyikapi secara sungguh sungguh permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati fran e.s. djarum, si., kes., dan abd. gani israel, ag., dengan prihal penyelesaian sengketa hasil pemilihan bupati wakil bupati kabupaten poso tahun dengan mengekspansi kpu nomor:adalah tidak mempunyai ending yang jelas dengan dalil dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara, karena hanya mempersoalkan tahapan pemilihan sehingga tidak berguna dengan materi dan substansi yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk dilanjutkannya pemeriksaan dan diadili oleh yang mulia majelis mahkamah konstitusi, kesimpulan bahwa oleh karena semua dalil dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon bertentangan dengan fakta fakta hukum yang ada, serta mengajukan materi dan substansi sengketa, yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, mohon berkenaan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa permohonan sengketa ini, menolak seluruh permohonannya, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id wakil bupati ir. samurai, si. sebagaimana dalam berita acara penolakan oleh memohon b !ba kpu.pso vi1 hari selasa tanggal bulan juli tahun dengan alasan pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat pencalonan pendaftaran pasangan calon, yakni belum adanya keputusan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun dari kepengurusan aburizal bakrie yang dituangkan dalam formulir model kwk parpol, bahwa dewan pimpinan pusat dpp) partai golkar versi agung laksono menerbitkan surat keputusan nomor kep dpp golkarivii tanggal juli yang isinya menetapkan sonny tanda, s.t. sebagai calon bupati poso dan drs. sa'adon lahir, si. sebagai calon wakil bupati poso sekaligus mencabut surat keputusan dewan pimpinan pusat dpp) partai golkar versi agung laksono nomor: kep dpp golkar vii tanggal juli yang menetapkan calon bupati darmin agustinus digilip dan bakal calon bupati ir. samurai, si., sehingga secara faktual bakal calon bupati poso darmin agustinus digilip dan ir. samurai pada batas akhir waktu jadwal pendaftaran calon bupati dan wakil bupati poso sebagaimana dijadwalkan oleh memohon dalam surat keputusan pts kpu.pso iv tanggal april tidak dapat memenuhi semua persyaratan pencalonan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor: tahun tentang pencalonan dalamcast darmin agustinus digilip dan ir. samurai. si. tidak mendapatkan dukungan partai politik partai golkar), baik dalam bentuk pengesahan calon kepala daerah kabupaten poso versi dpp kepengurusan aburizal bakrie maupun surat keputusan penetapan dan pengesahan calon bupati dan wakil bupati poso versi dpp kepengurusan agung laksono, bahwa selanjutnya, memohon menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pts kpu.pso vi11 tanggal agustus tentang penetapan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon, atau, jika mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya pada hari kamis, tanggal januari oleh karena bukti guo baru diserahkan pada saat persidangan tanggal januari maka mahkamah memerlukan waktu untuk memverifikasi, sehingga mahkamah belum mengesahkan bukti bukti tersebut dalam persidangan dimaksud. namun demikian, bukti bukti guo tetap dijadikan bahan mahkamah dalam mempertimbangkan perkara guo. adapun bukti bukti dimaksud adalah sebagai berikut: bukti pt keputusan komisi pemilihan umum kabupaten posovii1nomor: ba kpu.pso 1x tentang menerima pendaftaran pasangan bakal calon dari gabungan partai politik pengusul pada pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun bukti pt surat pencalonan bupati dan wakil bupati model b kwk parpol: bukti pt berita acara nomor ba kpu.psomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pts kpu.pso 1x1x tentang penetapan nomor urut dan daftarukti pt penyampaian keputusan pleno bawaslu nomor: bawaslu viii bukti pt keputusan sengketa nomor permohonan: ps wsl.pso. vizakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do. serta eksepsi pihak terkait lainnya, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi memohonosoiumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan memohonhari kamis, tanggal desember pukul wita wib)mengenai jampemohon, dalam dalil permohonannya tidak mencantumkan mengenai jam pengumuman penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan dalam persidangan pendahuluan hari senin, januari pemohon menyatakan bahwa pihak pemohon pada awalnya kesulitan untuk membaca detail keputusan kpu terkait penetapan jam dan tanggal dikarenakan penetapan tersebut tidak dituliskan dalam bentuk angka, namun pemohon mengakui bahwa pemohon baru tiba gedung mahkamah untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada hari minggu, tanggal desember setelah pukul wib. bahwa memohon, dalam jawabannya,yaitu tanggal desember pada pukul wita dan ditegaskan dalam persidangan acara mendengarkan jawaban memohon dan keterangan pihak terkait, pada hari kamis, tanggal januariadalah pada tanggal desember pukul wita, sementara pengajuan permohonan pemohon diajukan mahkamah, sebagaimana yang tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk adalah pada hari minggu, tanggal desember pukul wib. bahwa pihak terkait, baik dalam keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada saat persidangan hari kamis, tanggal januari maupun saat persidangan tersebut juga tidak memberikan tanggapan perihal tenggang waktu pengajuan permohonan oleh pemohon.poso tahun dimana dalam surat keputusan memohon tersebut memohon menetapkan tiga pasangan calon bupati kabupaten poso periode yakni: pasangan calon bupati an. ir. wirabumi kalut dan wakil calon bupati an. yohanes krisnajaya syaitan, s.i.p. yang diusung oleh gabungan partai politik, yakni partai demokrasi indonesia perjuangan, partai hati nurani rakyat, dan partai keadilan dan persatuan indonesia, pasangan calon bupati an. fran e.s. djarum, si., kes. dan calon wakil bupati an. abd. gani israel, ag. yang diusung oleh partai demokrat, dan pasangan calon bupati an. drs. abjad lawas, m.m. dan calon wakil bupati an. manuver karya, sos. yang diusung oleh gabungan partai politik, yakni partai amanat nasional, partai gerakan indonesia raya, bahwa kemudian, pasangan calon darmin agustinus digilip dan ir. samurai, si. dapat menjadi calon bupati dan wakil bupati dan selanjutnya ikut dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso dengan dasar keputusan memohon. nomor pts kpu pso. 1x tanggal september setelah panitia pengawas pemilihan kabupaten poso menjatuhkan putusan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati poso: bahwa berkaitan syarat syarat dan kedudukan hukum legal standing peserta pemilihan yang dapat melakukan upaya hukum penyelesaian perselisihan pemilihan pada bawaslu dan bawaslu maka mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor suaka. tun v tanggal mei yang pada dasarnya dapat menjadi pedoman bagi para peserta pemilihan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan: bahwa menurut hukum, darmin digilip dan ir. samurai, si. tidak dapat lagi untuk mengajukan penyelesaian perselisihan sengketa kepada panitia pengawas pemilihan kabupaten poso sebagaimana permohonan bertanggal agustus oleh karena kedudukan hukum darmin merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id digilip dan ir. samurai, si. tidaklahbahwa menurut hukum, panitia pengawas pemilihan kabupaten poso tidak dapat menerima dan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa oleh dari digilip dan ir. samurai, si. oleh karena bertentangan dengan ketentuan dan atau syarat syarat sebagaimana diatur dalam surat mahkamah agung republik indonesia nomor suaka. tun tanggal mei bahwa menurut hukum, dengan tidak terdapatnya dukungan partai politik sebagaimana ditentukan dan atau disyaratkan dalam peraturanaka darmin agustinus digilip dan ir. samurai si. tidak dapat menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati. kabupaten poso serta mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso sebagaimana yang telah ditetapkan oleh memohon dalam surat keputusan nomor pts kpu.pso iv tanggal april bahwa menurut hukum, dengan diterbitkannya surat keputusan memohon nomor pts kpu.pso iv tanggal april maka hal yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati poso, termasuk jadwal pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tidak dapat diubah dalam bentuk apapun juga dan oleh siapapun juga serta dengan alasan apapun juga, bahwa menurut hukum, terhitung sejak dikeluarkan keputusan nomor pts kpu.pso vii1 tanggal agustus oleh memohon, maka yang berhak untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati poso periode s d hanyalah (tiga) pasangan calon sebagaimana tersebut secara tegas dalam surat keputusan memohon tersebut, dan juga bahwa memohon tidak diperbolehkan tidak dapat mengeluarkan surat keputusan lainnya yang bersifat penetapan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (beschikking) yang berisikan penetapan calon bupati dan calon wakil bupati poso luar nama nama calon bupati dan wakil bupati poso sebagaimana tersebut dalam surat keputusan memohon nomor pts kpu.pso vi11 tanggal agustus bahwa menurut hukum,september oleh karena surat keputusan memohon tersebut bertentangan dengan surat keputusan yang dikeluarkan memohon yakni surat keputusan nomor pts kpu.pso vi11 tanggal agustus bahwa menurut hukumwakil bupati poso atas nama darmin digilip dan ir. samurai oleh tanggal september karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh memohon tersebut bertentangan dengan surat keputusan lainya yang dikeluarkan oleh memohon yakni surat keputusan nomor i pts kpu.pso iv tanggal april cast waktu penerbitan dikeluarkannya surat keputusan memohon nomor: pts kpu pso. 1x tanggal agustus dilakukan luar jadwal penetapan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan memohon nomor i pts kpu.pso iv tanggal april bahwa menurut hukum, memohon tidak diperbolehkan tidak dapat menerbitkan mengeluarkan surat keputusan nomor:agustus oleh karena darmin digilip dan ir. samurai, si. tidak mendapatkan dukungan partai politik partai golkar), baik versi kepengurusan aburizal bakrie ataupun agung laksono: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa menurut hukum, darmin digilip dan ir. samurai, si. tidak sah menjadi calon bupati dan wakil bupati poso periode s d sehingga keikutsertaannya dalam seluruh proses dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati poso cacat hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum: bahwa menurut hukum, seluruh perolehan suara atas nama calon bupati poso darmin digilip dan calon wakil bupati atas nama ir. samurai, si. dalam pemilihan bupati poso tahun tidak sah adanya dan dianggap tidak pernah ada oleh karena kedudukan darmin digilip dan ir. samurai, si. sebagai calon bupati dan wakil bupati poso cacat hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya memohon tidak dapat mengeluarkan surat keputusan nomor: pts kpu.pso x11 tanggal desember bahwa surat keputusan memohon nomor: pts kpu. pso x11 tanggal desember yang mencantumkan perolehan suara atas nama calon bupati darmin digilip dan calon wakil bupati ir. samurai, si. cacat hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menetapkan darmin digilip sebagai bupati poso dan ir. samurai, si. sebagai wakil bupati poso periode s d bahwa oleh karena pemilihan bupati poso adalah bagian integral dari pelaksanaan konstitusi negara kesatuan republik indonesia, maka seluruh proses penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berkenaan, sehingga dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa memohon dan darmin digilip bersama ir. samurai, si. telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berkenaan, maka seluruh perbuatan memohon dan darmin digilip bersama ir. samurai, si. adalah suatu perbuatan yang melanggar konstitusi. bahwa oleh karena memohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan bupati poso merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
imprint al f f(;\ kabupaten tebo' ahun ,~) ~~~~~~~~~~~ e~1ep~~ ~+~.e;.;e~*~ ~;~. ~~~t~~~~~~~~~ susunanorganisasi pemerintah desa tentang nomor tahun per arr uran dsusunan organisasi pemerintah desa. bahwa pemerintah desa sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun maka dalam pengaturan lebih lanjut susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten tebo; menimbang bup ati tebo, dengan rahmat tuhan yang maha esa susunan organisasi pemerintah desa tent ang nomor tahun pera turun daerah kabur aten tebo pemerintah kabupaten te.bo , unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa dan atau tata usaha; perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa perangkat desa; susunan org al\i1 sasi bab dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerahdewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya sebut dprd kabupaten tebo dan badan legislatif daerah; pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa badan perwakilan desa yang selanjutnya singkaketentuanumum babi peraturan daerah kabupaten tebo tentang susunan organisasi pemerintah desa menetapkan memutuskan dew per a desa. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang desa yang bersangkutan; mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama bpd menetapkannya sebagai peraturan desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; membina kehidupan masyarakat desa; memberikan pelayanan kepada masyarakat desa; clan pembangunan pemerintahan, urusan menyelenggarakan kemasyarakatan; untuk menyelenggarakan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini pemerintah desa mempunyai fungsit; kepala desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat mela1ui badan perwakilan desa;clan apabila tidak disertai pembiayaannya pemerintah desa dapat menolaknya; kedudukan, tug dan f1fungsi bab ill; sebutan clan jumlah perangkat desa yang dimaksud dalam diatur sesuai kebutuhan clan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; unsur pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pembangunan, urusan pemerintahan clan urusan umum; unsur wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa wilayah bagian desa seperti kepala dusun;; ketentuan penutup babi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa; perangkat desa membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;kepala desa memimpin penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bpd;integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal dalam lingkungan pemerintah desa clan badan perwakilan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing; tatakerja bab bertanggung jawab kepada rakyat melalui bpd dan membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya; le"trimaran daerah kabur aten tebo all nomor diundangkan l\!~~_ je~~ pada tanggal november madjid mu'salinan ajen) badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional bpi kanan), dalam hal ini diwakili oleh: sahat nama drs. rahmad sekedar, s.h jabatan ketua umum badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada didi karya darmawan, se., sh., mh., halim darmawan, s.h., mh., cla., hantam, s.h., cla., dan deni arief mahesa, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pada kantor hukum halim partners berkedudukan komplek duta bandara permai blok nomor dadap kosambi tangerang, yang bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri, untuk.bahwa indonesia merupakan negara hukum, dan dalam beberapa periode sejarah uud sebagai konstitusi negara indonesia mengalami perubahan,. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untukanggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional, bukti fotokopi surat dari kelurahan buatan mengenai keterangan domisili lsm mengenai badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional nomor ket. brn tanggal mei bukti fotokopi surat dari kantor kanwil djp jakarta barat mengenai keterangan terdaftar badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional nomor pem wpj. kp. tanggal desember bukti foto lampiran peraturan menteri kehakiman nomor hc. tahun mengenai permohonan pendaftaran merdeka barat jakarta telp, fax email: [email protected] ciptaan, tanggal oktober menimbang bahwa pemerintah yang mewakili:ooj1pihak tertentu (imerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. baru) yang harus dipertimbangkan masak masak berhubung hukum. menuntuttahunmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idelakukan pengujian terhadapmemilikikri tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpdalam permohonannya mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat dengan nama badan peneliti independen kekayaan pejabat negara dan pengusaha nasional, namun pemohon dalam persidangan tanggal juni telah menyatakan memperbaiki kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai badan hukum privat, berupa organisasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id masyarakat dengan taris zainal abidin, s.h., nomor tanggal desember tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bpi kanan, berkedudukan jalan mawar nomor victor buana, serpong, kota tangerang selatan, bahwa tujuan dan kegiatan usaha pemohon berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, antara lain: berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak mewujudkan tujuan negara. bahwa pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam dan dan uud dirugikan oleh berlakunya huruf karena dalam undang undang telah menghambat dan mengurangi hak konstitusional pemohon untuk melakukan tujuan dan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran dasar bpi kanan tersebut atas. (legal standing) untuk mengajukan pengujian permohonan guo, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmaksud dan tujuan permohonan pemohon adalah memohon pengujian huruf yang menyatakan, jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: . mengesampingkan perkara demi kepentingan umum . menurut pemohon dalam undang undang guo bertentangan dengan prinsip equality before the law yang terkandung dalam uud bahwa kejaksaan agung telah mengeluarkan deponoring sic!) terhadap kasus mantan ketua kpk, abraham samad dan bambang wijayanto pada tanggal maret dengan alasan demi kepentingan umum. menurut pemohon bahwa penerbitan deponoring sic!) merupakan suatu proses penegakkan hukum yang buruk dan merugikan masyarakat. proses penegakan hukum demikian, depan akan menimbulkan preseden yang tidak baik karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kelompok yang mengatasnamakan kepentingan umum: bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara bangsa dan masyarakat luas. kepentingan umum harus diartikanoleh karena itu, kepentingan umum harus diartikan meliputi, bahwa menurut pemohon huruf dan penjelasan guo menimbulkan muttitafsir, merusak norma dan konsep negara hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan tafsir huruf yaknidan agama: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id i3.9j menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari pemohon, bukti surat tulisan dari pemohon, keterangan dpr, dan keterangan presiden, sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa menurut mahkamah terdapat ketidakkonsistenan dalil dalil pokok permohonan pemohon ataupun antara pokok permohonan dan petit permohonan pemohon. dalam pokok permohonan huruf angka angka dan angka huruf angka angka dan angka pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian huruf terhadap uud namun dalam pokok permohonan huruf angka pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian huruf dan penjelasannya yang dianggap oleh pemohon menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. apabila benar pemohon mengajukan permohonan pengujian penjelasan huruf namun penjelasan guo tidak ikut dimohonkan dalam petit pemohon guo (vide bagian duduk perkara): bahwa terlepas dari adanya fakta permohonan pemohon yang tidak konsisten tersebut atas, namun menurut mahkamah hal pokok yang dimohonkan pemohon adalah memohon kepada mahkamah memaknai lebih jauh tentang pengertian kepentingan umum dalam huruf menjaddan agama, bahwa terhadap permohonan pemohon guo, menurut mahkamah huruf adalah mengatur mengenai kewenangan jaksa agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. penjabaran lebih lanjut mengenai frasa mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dimuat dalam penjelasan guo yang menyatakan:merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id bahwa berdasarkan ketentuan guo, menurut mahkamah permohonan pemohon yang mengajukan pengujian huruf untuk memperluas pengertian umum dengan dimaknaiagama adalah tidak tepat karena huruf tidak mengatur mengenai penjabaran pengertian kepentingan umum, akan tetapi guo mengatur tentang seponering oleh jaksa agung. bahwa benar dalam guo terdapat frasa kepentingan umum? namun penjabaran kepentingan umum yang dianggap bersifat subjektif tersebut diatur dalam penjelasan huruf sehingga menurut mahkamah seharusnya penjelasan guo lah yang dimohonkan pengujian: bahwa terlepas tidak jelasnya maksud permohonan pemohon, namun secara substantif yang dimohonkan pemohon materinya telah termuat dalam putusan nomor puu xiv bertanggal januari meskipun sebagian dan petit yang dimohonkan pengujian oleh pemohon guo berbeda dengan permohonan perkara nomor puu xiv namun semangat dan argumentasi kedua permohonan tersebut adalah sama yaitu menghendaki jaksa agung dalam menerbitkan seponering harus memperhatikan kepentingan lain. terhadap pokok permohonan demikian yang oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xiv bertanggal januari telah dinilai dan dipertimbangkan terhadap penjelasan huruf yang pada pokoknya menjadi, jaksa agung dalam menerbitkan seponeridengan demikian, maka pertimbangan tersebut secara mutasi mutans berlaku untuk pertimbangan perkara guo, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamahublik: uud sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas persamaan hadapan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana. hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. berdasarkan uud yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. bahwa pemohon sebagai badan hukum privat, yaitu organisasi masyarakat bermor tanggal desember yang dicatat notaris zaenal abidin, sh. berkedudukan jalan mawar, nomor viktor buana serpong, kota tangerang selatan. tegasnya sebagai badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu individu yang termasuk dalam badan hukum tersebutundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia mengurangi hak konstitusional pemohon untuk melakukan: berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhak konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentangundang undang nomor tahun tentanghuruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia 'bertentangan dengan 28d uud yang menjamin hak konstitusional pemohonkejaksaan republik indonesia berbunyi: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam penjelasannya berbunyihuruf nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud yang menjamin hak konstitusional pemohon untusecara jelas menentukan bahwa setiap orang berhak.orang anggota oleh huruf untuk memajukan dirinya untuk berperan aktif berpartisipasi menegakkan hukum dan hak asasi manusia indonesia serta taat terhadap hukum yang berlaku, bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia bertentangan dengan prinsip equality before the law terkandung dalam uud persamaan muka hukum adalah wujud penegakan hukum indonesia sebagai negara hukum : bahwa huruf kurap (asas oportunis) berbunyi penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum?: menurut ini penuntut umum wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana pengadilan, bahwa kejaksaan agung telah mengeluarkan deponering terhadap kasus mantan ketua kpk abraham samad dan bambang wijayanto pada tanggal maret penetapan deponering tersebut berdasarkan alasan kepentingan umum. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa kasus pidana yang menjerat kedua mantan pimpinan kpk tersebut terjadi sebelum menjabat pimpinan kpk. kasus tersebut murni kasus perorangan. dan tidak merupakan pejabat publik dan tidak sebagai pejabat negara. bahwa atas deponering tersebut, pemohon menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat adanya penegakan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai rasa keadilan bagi masyarakat, bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pemohon mempunyai kegiatan: berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan kalasan kejaksaan agung menerbitkan deponoring terhadap kasus abraham samad dan bambang wijayanto dengan alasan kepentingan umum bertentangan dengan uud bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara bangsa dan masyarakat luas. jadi kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan dikalau demikian pengertiannya, kepentingan umum. kepentingan umum bukan kepentingan pribadi kelompok, bahwa menurut john saljndeho bahwa kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id orang banyak atau tujuan sosial yang luas. selanjutnya john slindeho membuat rujukannya sendiri mengenai kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi segi social politik, dan hamkamnas atas dasar asas asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara, bahwa huruf dan penjelasannya undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia menimbulkan multitafsir, merusak norma norma yang berlaku dan konsep negara hukum, yang akhirnya tidak ada kepastian hukum. maka dengan demikian dibutuhkan putusan final dari mahkamah konstitusi guna membatasi kepentingan umum dan asas opportunity bahwa penerbitan deponering merupakan preseden buruk, artinya ini suatu proses penegakkan hukum yang telah merugikan masyarakat, deponering hanya karena alasan kepentingan umum, yang mana kepentingan umum belum jelas batas batasnya dan tidak ada tolak umurnya. dan deponering ini menjadi preseden tidak baik dalam menegakkan hukum dalam waktu yang akan datang. bahwa pemohon sebagai badan hukum privat dan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam menegakkan hukum dan ham indonesia, secara khusus dan berpotensi kedepan bahwa deponering akan menghambat penegakan hukum dan ham indonesia. yang akhirnya rasa keadilan sulit terwujud bagi masyarakat. huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiahuruf tentang kejaksaan republik indonesia mengenai sejauhmana batas kepentingan umum. maka huruf nomor tahun menimbulkan multi tafsir.jika mahkamah konstitusi menyatakan huruf tentang kejaksaan republik indonesia bertentangan dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddeponering: bahwatentang kejaksaan republik indonesia yang bertentangan uud agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalhuruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiudnyatak: kepentingan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto tahun 2ol2derhanaan pelaksanaan pencairan pembericlkcorganisasi kemasyarakatan; it.: memutus(an menetapkan: peraturan bupati mojokertobeberapa ketentuan dalam peraturan bupati mojokerto nomor tah:iubah sebagai berikut ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bantuan sosial diajukan secara tertulis oleh anggota kelompok masyarakat kepada bupati melalui kepala desa kelurahan untuk diajukan dalam bentuk surat permohonan yang diketahui oleh camat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pad ayaatu\tketentuan pasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut permohonan realisasi bantuan sosial diajukan ole kepala desa kelurahan diketahui oleh camat terhadap calon penerima yang sudah tercantum dalam dpa wajib dilengkapi sebagai berikut rencana penggunaan bantuan sosial dengan dihampiri foto copy ktp penerima bantuan kepala penanggungjawab; fotokopi rekening bank pemerintah atas nama penerima bantuan ketua panitia pelaksana bendahara. foto obyek bantuan yang dipergunakan untuk bangunan fisik. penerima bantuan sosial beserta besaran uang b.tau jenis barang yang akan diberikan ditetapkan dengan keputusan bupati. diantara dan disisipkan (satu) yakni (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut permohonan realisasi bantuan sosial berupa uang dicairkan dengan cara pembayaran langsung ls). (1aperaturan bupati ini agar setiap orang peraturan bupati ini mojokerto. diundangkan mojokerto pada tanggal q1l titre1 tt it. sekretaris daerah kabupaten much. ardi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.ditetapkan mojokerto pada tanggal gr"r s\sf a 0l?, bupati mustofa mojokerto berita daerah kabupaten mojokerto tahun 2ol2peraturan bupati hulu sungai utarlu hsu tahun ttg hak keuangan dan administratif dprd hlmprd adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten hulu sungai utaralu sungai utara. bab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau medical check bagi pimpinan dan anggota dprd dilaksanakan (satu) kali dalam (satu) tahun rumah sakit umum daerah, tidak termasuk suami istri dan anak, dengan besaran biaya sebanyak banyaknya (lima juta rupiah) per orang. pemeriksaan kesehatan atau medical check sebagaimana dapat dilaksanakan rumah sakit umum daerah dalam atau luar provinsi. bab iii standar satuan harg: perlu hsu tahun ttg hak keuangan dan administratif dprd hlm dari pakaian sipil harian rp. pakaian sipil resmi rp. pakaian sipil lengkap rp. pakaian dinas harian lengan panjang rp. pakaian berciri khas daerah rp. biaya penyediaan atribut pimpinan dan anggota dprd sebesar besarnya rp. (satu juta rupiah) setiap orangbab besaran tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan dprdsebesar rp. (tujuhlu hsu tahun ttg hak keuangan dan administratif dprd him dari. standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan. bab besaran honorariumterhitung mulai tanggal oktoberrlu hsu tahun ttg hak keuangan dan administratif dprd hlm darian sesi kalinya kepala bagi, kum, panama (kl kantmandn perlu hsu tahun ttg hak keuangan dan administratif dprd prs sofia syahrini, hlm dari nanga pembina tingkat (iv b)cc. bahwa sebelumnyaperubahan peraturanbeberapa ketentuan dalamnomor tahunningkatkantanggal september yaitu selama masa penanganan pandemi corona virus disease covid kota depok ditambah perkiraan masa pemulihan ekonovip. |
pak, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf tersebut atas perlu menetapkan peraturan bupati indramayu tentang organisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruangidang bina marga bidang bina marga dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang bina marga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakkepala bidang tata teknis irigasi mempunyai fungsi perumuslaksanacc. pembinanyediaan jalan dan jembatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyusunan rumusan kebijakan perencanaan jalan dan jembatan, penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data dan analisa harga, perhitungan volume, dan pembuatan rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan, penggantian, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan kegiatan pengukuran teknik, pembuatan desain teknik, dan pengolahan data jalan dan jembatan, pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan rehabilitasi jalan dan jembatan, perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kondisi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengelolaan operasional dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, il. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam bidang jalan dan jembatpelaksanaan pemantauan dan pengendalikoordinasi, konsultasi, dan kerjasamaevaluasi dan pelaporparagraf bidang bangunan dan bina konstruksi bidang bangunan dan bina konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang bangunan dan konstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang bangunan dan bina konstruksi mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi: pelaksanaan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi: cc. pembinaan teknis bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi, penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian persetujuan bangunan gedung pbg) dan sertifikat laik fungsi slf) bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya daerah, penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan daerah, termasuk persetujuan teknis pemberian izin mendirikan bangunan imb) dan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung, penetapan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun lokasi bencana: pelaksanaan kegiatan penafsiran penilaian bangunan untuk keperluan pembebasan bangunan kegiatan proyek, pelaksanaan pengusutan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan, pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan aturan serta penyelesaian sengketa bangunan, pelaksanaan pengendalian bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, il. pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan, pelaksangedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal: oo. pelaksanaan pemberian davis teknis dan bantuan pengelola teknis kepada perangkat daerah instansi vertikal terkait perencanaan dan penafsiran bangunan gedung, penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat daerah pada sistem informasi pembina jasa konstruksi, penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bangunan gedung, pembinaan dan penyelenggaraan jasa konstrukangunan dan konstruksi, membawakan kelompok substansi bangunan gedung, kelompok substansi bina konstruksi. paragraf bidang tata ruang bidang tata ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang tata ruangruang mempunyai fungsi: perumuscc. pembinapenyusunan pedoman penataan ruang kabupaten, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang, pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan rencana detail tata ruang kabupaten, pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kabupaten, pelaksanaan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten, pelaksanaan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat kabupaten, il. pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten, pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat kabupaten, pelaksanaan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat kabupaten, oo. pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten, pelaksanaan pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang, pelaksanaan penataan dan penyiapan peta untuk perencanaan tata ruang, pelaksanalaksanaan pemantauan dan pengendalikoordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelapor. paragraf unit pelaksana teknisdinasnaslaboratorium bahan konstruksi, utd peralatan dan perbengkelan, utd pengelolaan sumber daya air, utd jalan dan gedung pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang perubahan pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja utd yang baruspembagian hukum setda ara indramayu setda, hina tk. nia yoy022lampiran peraturan bupati indramayu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang nomor tahun kabupaten indramayu tanggal januari sas. n n n n tentang organisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu kepala kelompok jabatan fungsional sub bagian sub bagian umum dan keuangan keperawatan bidang bidang bidang bidang bupati indramayu cap ttd nina agustiirigta ruang wilaypekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. sekretaris adalah sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. bidang adalah bidang pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. sub bagian adalah sub bagian pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indramayu. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruangnataan ruangbidang bangunan dan bina konstruksi, membawakan kelompok substansi bangunan gedung, kelompok substansi bina konstruksi,dinasnyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama,sumber daya air bidang sumber daya air dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang sumber daya air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanak. untuk menyelenggarlaksanacc. pembinangelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam daerah, penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan daerah, penyediaan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai kewenangan daerah, pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, rawa, dan pantai, pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir dan kekeringan, pelaksanaan koordinasi pengendalian banjir dan kekeringan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi banjir dan kekeringanoo. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber air irigasi, pelaksanaan bina operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada daerah irigakendaraan tidak bermotor dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor semua alat pengangkut jang beroda jang selanjutnya disebut kendaraan digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan. djalan umum semua djalan jang dipergunakan untuk lalu lintas djalan. wajib pajak pemilik kendaraan tiap tiap kendaraan jang ada didaerah kotamadya surakarta dan dipergunakan dijalan umum dikenakan pajak kendaraan tidak bermotor. djenis kendaraan dan besarnya pajak tersebut alat ditetapkan seperti tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini. jika wajib pajak adalah anak dibawah umur, orang jang kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya, orang jang sakit ingatan, atau sedang bepergian, maka wali wakilnya bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. jika wajib pajak adalah badan hukum, maka pengurus badan hukum itu bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. kendaraan kendaraan jang tidak dikenakan pajak ialah jang dimiliki oleh badan pemerintahan dan dipergunakan untuk kepentingan dinas: jang termasuk persediaan barang dagangan, kendaraan pengangkut jenazah: kendaraan orang tjatjad (paraplegia): kereta anak? dan kendaraan? jang memilik bentuknya dibuat untuk permainan anak?. tahun pajak dihitung dari tanggal januari sampai dengan tanggal desember. pajak harus dibakar penuh dan sekaligus selambat lambatnya tanggal juli untuk satu tahun pajak kantor bagian pajak atau ketempat lain jang ditunjuk oleh walikota kepala daerah. segera sesudah pajak dibakar, maka kepada wajib pajak diberikan kartu kendaraan kartu plombir), sedangkan kendaraannya ditempelkan sebuah tanda pajak plombir). bentuk dan warna kartu kendaraan dan tanda pajak tersebut alat serta tempat bagian kendaraan dimana tanda pajak harus ditempelkan, ditetapkan oleh walikota kepala daerah. kartu kendaraan dan tanda pajak berlaku bagi tahun pajak jang bersangkutan. jika dalam tahun jang berjalan kartu kendaraan tanda pajak hilang rusak sehingga tidak dapat dikenal lagi, maka wajib pajak harus meminta kartu kendaraan tanda pajak lagi dengan membayar dari besarnya pajak. kendaraan kendaraan jang tidak dikenakan pajak tersebut sub sub dan sub diberikan kartu kendaraan dan tanda pajak dengan juga juga. pemilik kendaraan tersebut alat harus meminta kartu kendaraan dan tanda pajak dengan membawa kendaraan serta surat keterangan dari badan pemerintahan jang bersangkutan. ketentuan ketentuan tersebut alat alat dan akan berlaku djuga terhadap kartu kendaraan dna tanda pajak jang tersebut dalam ini. kendaraan jang ada didaerah kotamadya surakarta jang telah dibakar pajaknya didaerah lain dan telah ada tanda kendaraannya dan ditempeli tanda pajak tidak dikenakan pajak lagi untuk pajak tahun jang sama. dilarang mengendarai dijalan umum kendaraan jang tidak memakai tanda pajak jang sahpejabat pejabat tersebut alat berhak menghentikan tiap tiap kendaraan dijalan umum dan memeriksa apakah kendaraan itu telah memakai tanda pajak jang sah. pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman denda setinggi tingginya rp. (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama lamanya (tudjuh) hari. selain dari hukuman tersebut alat pelanggar masih diwajibkan membayar pajak jang belum dibakarnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal januarimungutan pajak kendaraan tidak bermotorlampiran peraturan daerah tahun tentang pajak kendaraan tidak bermotor alat no| djenis kendaraan minimum rp) maximum rp) kereta roda dua (sepeda kereta roda tiga sejak kereta jang ditarik hewan gerobak jang ditarik hewan gerobak jang digerakkan manusia gerobak jang digerakkan sepeda roda dua surakarta, september dewan perwakilan rakjat daerah gotong royong kotamadya surakarta ketua secondo widijoputranto, sh) pd. walikota kepala daerah kotamadya surakarta (koesnandartan bertanggal april dari dr. margin rasyid, sos., si., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk jr.mk kh.arr iv, bertanggal april im): tati memberi kuasa kepada abdul rahman, s.h., m.h. dan suryadi tahir, s.h., serta telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xiv bertanggal mei perihal pengujian pendapat ahli hukum tentang unsur unsur padametanggal juni dalam persidangan tersebut, pemohon menyampaikan bahwa pokok permasalahan konstitusionalitas yang diuji adalah mengenai pendapat saksi ahli dr. anwar brahim, s.h., m.h. terhadap merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusigo penafsiran unsur ke kitab undang undang hukum pidana.atas, maka mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohonmerdeka barat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do tanpa dihadiri pemohon atau kuasanya serta dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili. ketua, ttd. arief hid merdeka barat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do id anggota anggota, ttd. ttd. anwar usman suhartono ttd. ttd. materialis akbar santo ttd. ttd. dewa gede laguna menahan m.p sitompul ttd. ttd. wahiduddin adams maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. rizki amalia merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusigo |
mara jan epk bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan bupati banyumas nomor tahunfitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan telah diundangkanbahwa sebagai pelaksanarangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu lembaran negara republik indonesia tahun nomor seri a)jdih kabupaten banyumkoperasi simpan pinjam, izin usaha mikro dan kecil tum): cc.lembaga pelatihan kerja lpk), tanda daftar usaha pariwisata, izin penyelenggaraan angkutan orang, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas andalan), surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri: nomor induk berusaha nib): izin perluasan industri surat tanda pendaftaran waralaba, tanda daftar gudang, tanda daftar industri, surat izin usaha penjualan minuman beralkohol, izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, jdih kabupaten banyumas izin toko obat: izin apotek, izin operasional klinik, izin mendirikan rumah sakit, izin operasional rumah sakit, izin perusahaan rumah tangga prt) alat kesehatan dan part, izin usaha kecil dan mikro obat tradisional, izin usaha jasa konstruksi ijuk):, aa. izin mendirikan bangunan imb): bb. izin lingkungan, cc. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) untuk usaha jasa, dd. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl), ee. izin usaha perkebunan: ff. izin usaha tanaman pangan, gg. izin usaha hortikultura, hh. pendaftaran usaha perkebunan, ii. pendaftaran usaha tanaman pangan, ji: pendaftaran usaha budi daya holtikultura, kk. izin usaha peternakan: izin usaha obat hewan, mm. pendaftaran usaha peternakan, nn. tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan, surat izin usaha perikanan, pp. izin pendirian program atau satuan pendidikan, gg. izin operasional satuan pendidikan kerja sama spk), rr. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal, dan ss. izin lokasi,tempat penjualan minuman beralkohol, izin penyelenggaraan reklame, izin usaha penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras, izin usaha toko modern, izin penggunaan tanah kekayaan pemerintah daerah, izin praktik perawat: izin praktik bidan, izin praktik tenaga kefarmasian izin praktik apoteker, izin tenaga teknis kefarmasian), izin praktik tenaga gizi, izin praktik tenaga ahli teknologi laboratorium medik, izin praktik terapis gigi dan mulut, izin praktik psikologi klinis, izin praktik okupasi terapis, izin praktik terapis wicara, oo. izin praktik penata anestesi: jdih kabupaten banyumas izin praktik fisioterapi, izin praktik mitosis protein, izin praktik elektromedis:, izin praktik tenaga rekam medis tenaga perekam medis dan informasi kesehatan): izin praktik tenaga kesehatan masyarakat, terdiri dari tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, epidemiologi kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, tenaga istatistik dan kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, uu. izin praktik tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari entomology kesehatan, sanitasi lingkungan, mikrobiologi kesehatan, izin praktik tenaga kesehatan tradisional, terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan, tenaga kesehatan tradisional ketrampilan, izin praktik akupuntur, izin praktik tenaga kardiovaskuler, izin praktik teknisi pelayanan darah, izin praktik refraksionis optisien, aa. izin praktik radiografi, bb. izin praktik fisikawan medik, cc. izin lingkungan (untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal), dd. izin lingkungan (untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib ukp upl), ee. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, ff. izin pembuangan limbah cair, gg. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi tanah, hh. sertifikat laik fungsi, ii. tanda pendaftaran peternakan rakyat, ji. izin jagal, kk. izin pemanfaatan langsung panas bumi, il. rekomendasi teknis perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr), mm. izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah nn. izin pendaurulangan sampah atauoo. izin praktek dokter. jdih kabupaten banyumas pelayanan non perizinan yang dimandatkan kepada kepala dpmpptsp sebagaimana dimaksud dalam adalah kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal: dan informasi. ketentuan diubah, sehingga bunyimberian notifikasi pemenuhan komitmen dan atau persetujuan permohonan izin yang diajukan oleh pemohon, dan penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. pemberian notifikasi sebagaimana dimaksud pelaksanaannya dapat dimandatkan kepada pejabat satu tingkat bawah kepala dinas yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan. ketentuan diubah, sehingganerimaan dan pemrosesan permohonan berizin dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, pengembalian atau penolakan permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, cc. pemberian persetujuan dan penandatangan perizinan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan atau berita acara tim teknis: dan penandatanganan keputusan tentang penetapan pemungutan retribusi lain. penandatanganaaslinya, sha praktis setda kabupaten banyumas, mere ttd (s( serta ) ) sugeng amin, sh., mh., hina tk. ngn ir! jdih kabupaten banyuma, bahwa hari kerja dan jam kerjajam kerja pada hari jum'atjdih.pangandarankab.go.id ketentuan dalam hurufdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikutojdih.pangandarankab.go.ide2d anus bupati lampung barat provinsi lampung peraturan bupati lampung barat nomor $ tahundi dalam kondisi gawat darurat yang cepat dan teliti, pemerintah daerah melaksanakan program ambulans hebat yang telah ditetapkan denganbahwa sehubungan belum adanya pengaturan tentang perpanjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tim pelayanan ambulans hebat yang memiliki kinerja baik maka peraturan bupati nomor tahun perlu dilakukan perubahan: bahwa berdasarkan mempertimbangkan perah aliperaturan bupati lampung barat nomor tahun tentang ambulans hebat, memutuskan: menetapkan perubahan kedua atas. ketentuan dalambarat tahun nomor diubah sebagai berikut: masa penugasan ppp paling singkat (satu) tahun. masa penugasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perpanjangan apabila yang bersangkutan mempunyai kinerja baimasuk diundangkan liwa pada tanggal sekret. daerah kabur lampung barat, .nasir berita daerah kabupaten lampung barat tahun nomor koraaanrn taraf items 2ssm kasa 0m. tanda helpers seo smua mes set hukum serta pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perikanan dankerja dinas perikanan kotamadya daerah tingkat surakarta, bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang tahun jis keputusan menteri dalam negeri nomor tahun gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor maka perlu menetapkan susunan organisasi dan tatakerja dinas perikanan kotamadya daerah tingkat surakarttahun tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi jawa teng: instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas perikanan,i, instruksi gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor:sedinas perikanan kotamadya daerah tingkat surakarta bab vii ketentuan penutupjuli tahun seri nomor tanggal juli nomor: a.n gubernur kepala daerah tingkat sekretaris kotamadya daerah jawa tengah sekretaris wilayah daerah ttd ttd drs indro soekarno) nip: soekarno) bagan susunan organisasi dinas perikanan kepala dinas kotamadya daerah tingkat surakarta perikanan lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun sub bagian tanggal april tata usaha urusan urusan urusan umum kepegawaian keuangan seksi usaha tani seksi bina mutu seksi penyuluhan sub seksi sub seksi sub seksi bimbingan usaha teknik pengolahan tata penyuluhan sub seksi sub seksi sub seksi permodalan informasi pasar sarana penyuluhan sub seksi sub seksi sub seksi budidaya ikan sarana pemasaranpenjelasan umum berdasarkan peraturan pemerintah nomorkepada pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta diserahi kekuasaan tugas dan bertanggung jawab dilapangan perikanan darat yang meliputi urusan urusan melakukan usah dan kegiatan untuk memajukan pengusahaan perikanan darat: melakukan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan. sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut maka berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi jawa tengah tanggal mei nomor tambahan lembaran daerah jawa tengah nomor tahun dibentuklah dinas perikanan darat propinsi jawa tengah. selanjutnya berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi jawa tengah tanggal maret nomor hukum. maka dinas perikanan darat propinsi jawa tengah dan dinas perikanan laut propinsi jawa tengah yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah propinsi jawa tengah tanggal juli nomor hu. tambahan lembaran daerah jawa tengah nomor tahun dilebur menjadi dinas perikanan daerah propinsi jawa tengah tersebut terbentuk pula dinas perikanan sebagai dimaksud dalam peraturan daerah ini. untuk lebih meningkatkan kelancarrikanan kotamadya daerah tingkat surakarta maka perlu meninjau dan menetapkan kembali susunan organisasi dan tata kerja dinas perikanan. untuk maksud tersebut diinstruksi menteri dalam negeri nomor tahun serta instruksi gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dinas perikanan dengan peraturan daerah. menurut kenyataan perikanan kotamadya tingkat surakarta belum cukup untuk dikelola sehingga kurang efisien apabila susunan organisasinya menggunakan pola sebagai dimaksud dalam instruksi gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal september nomor ditetapkan susunan organisasi yang terdiri dari (satu) sub bagian tata usaha dan (tiga) seksi dengan peraturan daerah. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi, menangkap, memelihara, membiarkan, mengolah dan memasarkan hasil perikanan yang berasal dari perairan. tugas pokok dinas perikanan adalah melaksanakan urusan urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor.dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikotamadya kepala daerah. cukup jelas. susunan organisasi ini adalah pencerminan dari urusan urusan yang diserahkan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah kepada daerah tingkat dan pengembangan dinas perikanan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengingat surat gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal september nomorwalikotamadya kepala daerah walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta pemerintah daerah pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta daerah tingkat kotamadya daerah tingkat surakarta dinas perikanan dinas perikanan kotamadya daerah tingkat surakarta bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi (l) dinas perikanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada daerah tingkat sebagai urusan rumah tangga daerah tingkat bidang perikanan. dinas perikanikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan, melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan nelayan,eraturan daerah ini, dinas perikanan mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi pemasaran dan koperasi perikanan serta perlindungan terhadap sumber sumber perikan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,undang undangan yang berlaku, pengurusan tata usaha dinas perikanan. bab iii organisasi bagaian pertama susunan organisasi (l) susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari kepala dinas sub bagian tata usaha, seksi usaha tani: seksi bina mutu: seksi penyuluhan (l) sub bagian tata usaha terdiri dari urusan dan masing masing seksi terdiri dari sub seksi. sub bagian tata usaha, seksi danbagian kedua kepala dinas kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagairumah tangga, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana, penatalaksanaan, serta peraturan perundang undangsurat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan rumah tangga, penyiapan penyusunan rencana program dan penatalaksanaan serta peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas. (l)arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, memelihara barang inventaris, urusan perjalanan dinas ,statistik, dokumentasi, menyusun rencana program kerja dan penatalaksanaan serta peraturan perundang undanganndapatan dan belanja, mengelola dan membuat pertanggung jawaban keuangan. bagian keempat seksi usaha tani seksi usaha tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, penyelenggaraan perijinan pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan, pembinaan penangkapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi perikanan serta kelestarian sumber sumber perikanan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini. seksi usaha tani mempunyai tugas pemidanaan dan pengembangan pengusahaan perikanan, pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan, pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan, pembinaan permodalan, pengurusan perijinan, pembinaan usaha pengoperasian perikanan, pembinaan, penangkapan dan budidaya ikan, pembinaan sumber sumber ikan. (l) seksi usaha tani terdiri dari sub seksi bimbingan usaha, sub seksi permodalan, sub seksi budi daya ikan, sub seksi sub seksi sebagaimana dimaksud iniusaha tani. sub seksi bimbingan usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan, pembinaan usaha pengoperasian perikanan serta organisasi nelayan dan petani ikan. sub seksi permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan dan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan serta menyelenggarakan perijinan. sub seksi budi daya ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan budi daya ikan pembenihan, penangkapan, kelestarian sumber sumber perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan. bagian kelima seksi bina mutu seksi bina mutu mempunyai tugas membina tehnik pengolahan, usaha pemasaran, pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini, seksi bina mutu mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional, pebinbanaan sarana pemasaran ikan, penyajian berita pasar. (l) seksi ina mutu terdiri dari sub seksi tehnik pengolahan, sub seksi informasi pasar, sub seksi sarana prasarana, sub seksi sub seksi sebagaimana tersebutbina mutu. sub seksi tehnik pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional. sub seksi informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pemasaran dan penyebaran. sub seksi sarana pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana prasarana pemasaran. bagian keenam seksi penyuluhan seksi penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan melaksanakan pendidikan kursus kursus tingkat rendah, melaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan, melaksanakan pengumpulan data, mengadakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada peraturan daerah ini seksi penyuluhan mempunyai fungsi pelaksanaan penyuluhan penangkapan dan budi daya ikan, pelaksanaan penyuluhan pengusahaan perikanan, pelaksanaan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana prasarana pemasaran, pelaksanaan penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan, pelaksanaan pendidikan kursus kursus tingkat rendah, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan, pembuatan evaluasi dan analis hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan naskah laporan. (l) seksi penyuluhan terdiri dari sub seksi tata penyuluhan, sub seksi sarana penyuluhan, sub seksi evaluasi dan pelaporan, sub seksi sub seksi sebagaimana dimaksudenyuluhan. sub seksi tata penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan tata penyuluhan perikanan, menyelenggarakan latihan ketrampilan dan pendidikan kursus kursus tingkat rendah. sub seksi sarana penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan. sub seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja dari seksi seksi serta menyiapkan bahan laporan. bab tata kerja kepala dinas perikanperikandengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing masing. (l) setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas perik. kepala seksi pada dinas perikanan menyampaikan laporan kepada kepala dinas perikanan dan kepala sub bagian tata usaha menyusun laporan berkala kepada dinas perikanan. dalam melaksanakan tugasnya sertaperikananperikanan. hal hal yang belumbab ketentuan peralihan dinas perikanan inerangan jalan umum yang memakai tenaga listrik dari perusahaan umum listrik negara pln), diselenggarakan oleh dan menjadi beban pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta bahwa untuk ikut memikul beban pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut maka sudah selayaknya apabila masyarakat berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum dimaksud bahwa dengan ditetapkannya keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah tanggal maretoleh karena itu perlu ditinjau kembali bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang turun penerangan jalan umum sebagai pengganti peraturan daerah tentang retribusi penerangan listrik tersebut atasmln oleh pemerintah daerah tingkat tingkat dan perusahaan daerah diseluruh indonesia keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa tengah nomor tanggal maretiuran penerangan jalan umum. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan walikotamadya kepala walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta daerah dinas pendapatan daerah: dinas pendapatan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta, turun penerangan jalan pungutan yang dibebankan kepada mereka yang memperoleh umum menggunakan aliran listrik baik sebagai pelanggan maupun bukan pelanggan, yang hasilnya dipergunakan untuk mendukung beban pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta dalam menyelenggarakan penerangan jalan umum perusahaan listrik negara: perusahaan umum listrik negara cabang sala pelanggan orang atau badan hukum yang berlanggam listrik pada perusahaan listrik negara bukan pelanggan orang atau badan hukum yang menggunakan aliran listrik bukan dari perusahaan listrik negara yang berkekuatan kva keatas. bab penyelenggaraan penerangan jalan umum pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlengkapannya. penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari perusahaan listrik negara. pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh dinas teknik yang ditunjuk oleh walikotamadya kepala daerah. babi pemungutan dan penggunaan iuran penerangan jalan umum dalam kotamadya daerah tingkat surakarta diadakan pungutan dengan nama turun penerangan jalan umum . iuran penerangan jalan umum sebagaimana tersebut dikenakan kepada pelanggan dan bukan pelanggan, yang dipungut setiap bulan sekali. (l) besarnya turun penerangan jalan umum bagi pelanggan ditetapkan sebagai berikut s1: 60s d rp. s d rp. rp. iri rp. , kwh (r2 rp. , kwh (r3 rp. , kwh (r4 rp. , kwh (ui rp. , kwh |u2 rp. , kwh |u3 rp. , kwh |u4 rp. rp. , kwh rp. , kwh rp. , kwh rp. rp. , kwh rp. kwh pembayaran turun penerangan jalan umum bagi pelanggan dipungut bersamaan waktunya dengan penagihan rekening pelanggan listrik pada perusahaan listrik negara. (l) besarnya turun penerangan jalan umum bagi bukan pelanggan ditetapkan sebesar rp. kva, dihitung dua pertiga dari jumlah kva kekuatan yang tersedia. pembayaran turun penerangan jalan umum tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan melalui dinas pendapatan daerah, selambat lambatnya tiap tanggal bulan berikutnya. hasil pungutan turun penerangan jalan umum seperti dimaksud dan disetorkan kas daerah. atas pelaksanaan pungutan iuran penerangan jalan umum, diberikan biaya operasional sebesar (l) hasil turun penerangan jalan umum, merupakan pendapatan daerah yang penggunaannya diarahkan untuk pembayaran rekening pemerintah daerah kotamadya daerah tingkat surakarta kepada perusahaan listrik negara. biaya perawatan, perbaikan dan pengembangan penerangan jalan, taman dan tempat tempat umum lainnya. pendapatan dan penggunaan iuran penerangan jalan umum tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tiap tiap tahun anggaran. bab sanksi keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dikenakan denda administrasi sebesar dari jumlah ketetapan. barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam dankewajiban mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini, dan mengusut pelanggaran terhadapnya diserahkan juga kepada kepala dinas pendapatan daerah, kepala unit pelaksana daerah kebersihan dan keindahan dan kepala inspektorat wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta. bab ketentuan penutup hal hal yang belum cukup(l)agustus(xd as" psa lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor: tahun: seri nomor:lebih meningkatkan sumber pendapatan asli daerah perlu menertibkan dan meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu memberikan dorongan kepada unsure unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, untuk itu kepadanya perlu diberi uang perangsang sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta yang mengatur pemberian uang perangsang atas pemungutan pendapatan asli,uang perangsang atas pemungutan pendapatan asli daerah kepadadiberi uang perangsang. besarnya uang perangsang tersebut ini adalah (lima keseratus) dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada kas daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. pemberian uang perangsang dilaksanakan maksimum setiap bulan sekali. pengeluaran uang perangsang tersebut peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat surakarta. pemberian uang perangsang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. untuk tercapainya maksud tersebut walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta mengatur pelaksanaan pemberian uang perangsang. ketentuan pemberian uang perangsang dalam peraturan daerah ini dimaksudkan utuk dipergunakan sebagai dana operasional atau dana investasi dinas bagian unit pelaksana daerah dilingkungan pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta yang diatur dalam peraturan perundangan laiymt.ketua, ttd ttdoktober tahun seri kepala daerah tingkat jawa tengah. nomor tanggal september nomor sekretaris kotamadya daerah, sekretaris wilayah daerah kepala biro hukum ttd ttd drs. indro soekarno nawawi,penjelasan umum. salah satu segi kebijaksanaan pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta bidang keuangan ialah meningkatkan pendapatan asli daerah. agar rencana kenaikan pendapatan tersebut dapat direalisasikan, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, perlu ditunjang dengan langkah dan usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah daerah secara terus menerus, sehingga dengan demikian dapat menjadi alat yang berdaya guna dan berhasil guna. untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu memberikan dorongan kepada aparatyang bersumber pada pajak dan retribusi daerah, agar supaya bekerja lebih baik yaitu dengan cara pemberian uang perangsang ii. penjelasan demi pemberian uang perangsang ini berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun yang diperluas, pemberian uang perangsang bukan hanya kepada dinas pendapatan daerah tetapi kepada semua instansi yang melakukan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah dan cukup jelas agar uang perangsang itu dapat memberikan daya guna dan hasil guna dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada walikotamadya kepala daerah tingkat surakarta. dan cukup jelas |
i) nan ter bupati jember provinsi jawa timur salinanberdasarkan ketentuan yang diuraikan pada penjel, bahwaperlu disempurnakan untuk mengoptimalkan pembiayaankeputusan bersama menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor: sj kmk. tahun tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dansebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati jember nomor tahun berita daerah kabupaten jember tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan memperhatikan realisasi pemindahbukuan dari akun rsud: b.tahap pada bulan agustus sebesar (empat puluh keseratus) dengan memperhatikan realisasi pemindahbukuan dari akun rku dan c.tahap iii pada bulan oktober sebesar (dua puluh keseratus) dengan memperhatikan realisasi pemindahbukuan dari akun rsud. penyaluran dana desa dari rsud rekening desa tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan dokumen peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) dan atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) tahun berkenaan. penyaluran dana desa dari rsud rekening desa tahap dan tahap iii dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaaan dana desa tahap sebelumnovember salinan sesuai dengan aslinya pj. bupati ember, kepala bagian hukum, hari subianto, sh., si. supaya pembina tingkat nip. |
bupati mojokerto menimbang mengingat peraturan bupati mojokerto nomor tahun tentang unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten mojokerto dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mojo]grngadaan barang jasa pemerintah dapat dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten mojokerer kep.lkp pl06l2008lembaga keb'a tigaseratus miliar rupiahrnpifan skillware jiilnna ejaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan oiyirbupati ini adalah untuk memberikan pedoman tata kerja ulp kabupaten mojokerto. ulp kabupaten mojokerto bersifat permanen non struktural dan berkedudukan bawah bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten mojokerto perangkat ulp terdiri atas kepala wakil kepala ketat usahakan sekretariat kelompok kerja ulpulp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatimenyusun rencana pemilihan penyedia barang jasamenyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerialspesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada p pfpa kpa menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa lingkungan ulp melaksanakan pengadaan barang jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang o' menetapkan besaran nominal jaminan penawaran(sepuluh miliar rupiah melalui kepala ulp menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasabupati. ruang lingkup tugas wakil kepala ulp meliputi melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ulp menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing masing mengusulkan penempatan pemindahan pemberhentian anggota pokja ulp kepada bupati dan atau pa kpa dan mengusulkan staf pendukung ulp sesuai dengan kebutuhan menginventarisasi memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa yang dilaksanakan oleh pokja ulpmengelola dokumen pengadaan barang jasa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporansepuluh miliar rupiah melalui kepala ulpmifai paling tinggi rp. sepuluh miliar rupiah menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepadabab iii karier dan tunjangan. bab tata kerja dan bia operasional ulp wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan satuan kerja perangkat daerah yang akan memanfaatkan barang jasa yang diadakan dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnyakoordinasitiga orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaandengan berlakunya peraturan bupati ini, peraturan bupati nomor tahun tentang unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah procurement unit(ero pada tanggal p+,. bupati diundangkan mojokerto pada tanggal sap )evn \ot must'y asa sekretaris daerah kab aten keto, berita daerah kabupaten mojokerto tahun 2a12 nomor ai8pelayanan pasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang bahwa retribusi pelayanan pasar telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor tahun bahwa agar peraturan daerah dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan secara efektif, perlu disusun petunjuk pelaksanaannyatribusi pelayanan pasarpelayanan memanjang beratapkios atau toko dan bentuk bentuk lainfasilitas pasar adalah fasilitas berupa halaman pelataran,rbatasan pasar dan khususnya disediakan untuk pedagsa berlaku retribusi pasar masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) hari. bab iii tata cara pembayaran retribusi retribusi pelayanan pasar dipungut dengan menggunakan karcis retribusi pelayanan pasahasil pembayaran pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetorkan secara bruto kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. bentuk karcidan penertiban surat teguran peringat yang berhutang. bab tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsapangandaranformat karcis retribusi pasar sebagai bukti pembayaran retribusi nor kode bb.r. kode bb.r. pemerintah kabupaten pangandaran: ira. pemerintah kabupaten pangandaran retribusi pasar pemda er). retribusi pasar pemda perda tahun2016: pemerintah kabupaten pangandaran retribusi pasar pemda retribusi pasar pemda perda tahun esa.: kura. pemerintah kabupaten pangandaran retribusi pasar pemda penekanan retribusi pasar pemda san ras pfpevoa embaran. pemerintah kabupaten pangandaran retribusi pasar pemda mean retribusi pasar pemda gagap ta:pemerintah kabupaten pangandaran retribusi pasar pemda : retribusi pasar pemda perda tahun2016 perda tahun rp. , hari rp. , hari tanggal tanggal: bupati pangandaransa lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor: tahun seri: nomor: pemerintah daerah kotamadyaingkatkan pelaksanaan program berseri bersih, sehat, rapi dan, bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu perlu mengikutsertakannya secara aktif dalam rangka pelaksanaan kebersihan kota: bahwa untuk maksud tersebut atas dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang kebersihan samplagi sebagai berikut: bab dan diubah dan dibaca sebagai berikut: bab retribusi kebersihan kota setiap penghasil sampah seperti antara lain penghuni, pemilik penanggung jawab bangunan wajib membayar retribusi dengan nama retribusi kota dengan tarif sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan daerah ini. bagi penghasil sampah yang kurang tidak mampu dengan menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari kepala kelurahan setempat dapat diberikan keringanan atau dibebaskan dari retribusi kebersihan kota. (l) pelaksanaan pembayaran retribusi kebersihan kota dan penetapan klasifikasinya diatur oleh kepala daerah. penggunaan pendapatan retribusi kebersihan kota untuk mewujudkan kebersihan kota diatur oleh kepala daerah, dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. dasar penetapan dan besarnya pembayaran retribusi kebersihan sampah dalam lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang kebersihan sampah lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun dimaksud diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini. diubah dan dibaca sebagai berikut: pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya rp. (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama lamanya (tiga) bulan . diubah dan dibaca sebagai berikut:, kepala dinas kebersihan dan keindahan, kepala dinas pasar, kepala dinas pendapatan, kepala bagian perekonomian dan kepala kelurahan yang bersangkutan. penyelidikan atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini dilakukan juga oleh pejabat penyelidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya dilakukan menurutal oktober seri nomor september sekretaris sekretaris wilayah daerah kotamadya daerah kepala biro hukum ttd waluyo, s.h.) drs. indro soekarno nip. nip. lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun guna pungutan kompleks pasar toko, kiosk, los per hari rp. rp. rp. rp. kelompok pelataran dalam pasar rp. rp. rp. rp. sesuai dengan ketetapan tentang klasifikasi pasar diluar pasar rp. rp. rp. rp. industri per bulan makanan, minuman, sandang rp. rp. rp. rp. kelompok ii, hi, iv, dan perabot rumah tangga, kimia iii perusahaan jasa per bulan klasifikasi ditetapkan oleh walikotamadya penginapan, hotel, losmen, kepala daerah berdasarkan perkiraan volume bisa. rp. rp. rp. rp. sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan rumah makan, restaurant, jenis kegiatan usaha, intensitas kegiatan usaha catering kafetaria, kopi jumlah tenaga kerja. shop, warung makan. rp. rp. rp. rp. gedung pertemuan,olah raga rp. rp. rp. rp. tempat hiburan, bioskop, billboard rp. rp. , | rp. rp. salon, barber shop, penjahit tailor. rp. rp. , | rp. rp. angkutan, travel biro. rp. rp. rp. rp. asuransi, perbankan. rp. rp. rp. rp. bengkel servis stasion, karoseri rp. rp. rp. rp. pergudangan rp. rp. rp. rp. perdagangan toko, kiosk, (diluar pasar) per bulan rp. rp. rp. rp. fasilitas umum kelompok vi. rumah sakit, rumah per bulan rp. rp. , | rp. rp. kalsifikasi ditetapkan oleh walikotamadya bersalin, balai pengobatan, kepala daerah atau pejabat yang berdasarkan laboratorium. perkiraan, volume sampah yang dihasilkan sekolah, perguruan tinggi, rp. rp. rp. ta. rp. (jenis kegiatan dan keadaaan sosial ekonomi asrama, kantor, pondok rp. serta jumlah keluarga (anggota). pesantren. pembayaran retribusi tersebut dapat diangkut rumah tangga per tahun rp. ia. rp. rp. |a. rp. sebanyak banyaknya kali. rp. rp. rp. ib. rp. rp. , |c. rp. ic. rpdalam rangka mewujudkan program berseri bersih, sehat, rapi dan indah) kotamadya daerah tingkat surakarta, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna terwujudnya kebersihan lingkungan pada khususnya maupun kebersihan seluruh kota pada umumnya. bersama retribusi sampah tersebut dalam lampiran peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun dan sebagian yang telah diubah dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun dirasa kurang memadai, karena hasil yang didapat dari keseluruhan retribusi kebersihan sampah tidak dapat menutup pengeluaran pengeluaran pengelolaan sampah. guna meningkatkan pemasukan yang memadai dipandang perlu mengubah nama pungutan retribusi sampah menjadi retribusi kebersihan kota dengan tujuan agar semua penghuni, pemilik penanggung jawab bangunan turut mendukung atas kebersihan dan keindahan kota. ii. penjelasan demi istilah retribusi sampah diubah menjadi retribusi kebersihan kota dengan tujuan seluruh penghuni, pemilik penanggung jawab bangunan menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terhadap kebersihan lingkungan halaman bangunannya sendiri melainkan juga terhadap kebersihan kota. cukup jelas. cukup jelascukup jelas cukup jelas |
lembaran daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor: tahun seri:d nomor: peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang usaha rumah mak,earah tingkat jawa tengah: cc. bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut, agar dalam pengaturan, pembinaan usaha rumah makan dapat berjalan tertib dan teratur, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta tentang usaha rumah makankesehatan, peraturan menteri kesehatan nomor menkes per x tanggal oktober tentang persyaratan kesehatan jasa boga dan petunjuk pelaksanaannya: keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor pw. mpt tentang peraturan usaha rumah makan1986njelasan atas peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakarta nomor tahun tentang usaha rumah makan penjelasan umum urusan rumah makan merupakan salah satu sarana penunjang bagi perkembangan kepariwisataan suatu daerah wisata, yang dapat memberikan kesan tersendiri disamping kesan dan sarana sarana penunjang lainnya sehingga sarana penunjang yang ada benar benar memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan. keterpaduan akan kebersihan, keindahan dan ketertiban obyek wisata yang dituju, dengan sarana penunjang yang memadai dan mutu pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri dan menarik untuk tinggal lebih lama surakarta. oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan pembinaan usaha rumah makan. berdasar peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah nomor tahun sebagian urusan pemerintah propinsi daerah tingkat jawa tengah dalam bidang kepariwisataan telah diserahkan kepada pemerintah kotamadya daerah tingkat surakarta, termasuk pula dalam hal ini adalah urusan rumah makan. selanjutnya dalam rangka pengaturan, pembinaan usaha rumah makan dapat berjalan tertib dan teratur telah dikeluarkan keputusan menteri pariwisata pos dan telekomunikasi nomor pw mpt tentang peraturan usaha rumah makan d. mengingat hal hal tersebut diatas dan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, maka perlu segera mengatur usaha rumah makan dalam suatu peraturan daerah. il. penjelasan demi huruf as d cukup jelas usahasebagaimana diatur dalam. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan hiburan adalah segala bentuk hiburan yang bersifat ringan merupakan pelayanan tambahan. untuk para tamu rumah makan tanpa dipungut bayaran sehingga tidak menaikkan tarif harga tan penyelenggaraan tersebut tidak memerlukan ijin misalnya sitiran, cokelat, piano tunggal. cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan waktu tidak terbatas adalah selama ijin usaha tidak dipindah tanganan oleh pemegang. cukup jelas huruf cukup jelas huruf apabila pemegang ijin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu (satu) tahun dengan persetujuan dinas pariwisata. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf dan cukup jelas huruf yang dimaksud dengan memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene didalam dan dilingkungan rumah makan adalah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang higiene untuk usaha usaha umum undang undang nomor tahun tentang hygiene. huruf yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan adalah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan dan undang undang nomor tahun tentang keselamatan kerja. huruf as d cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah makan adalah meliputi tehnis pengelolaan pengusahaan rumah makan. kebersihan dan kesehatan. peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan. peningkatan etika dan keamanan peningkatan ketrampilan, kemampuan dan ketentraman karyawan. pengendalian jumlah rumah makan. cukup jelas petugas yang melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pembinaan harus membawa surat tugumah makanumah makan adalah usaha komersial yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya dalam hal ini termasuk usaha tempat makan (warung makan) dan jasa boga (katering). tidak termasuk pengertian usaha rumah makan dalam peraturan daerah ini adalah usaha restoran. babusaha usaha rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada para tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan walkotamadya kepala daerah. jasa pelayanan rumah makan sebagaimana ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus mengisahkan peraturan yang berlaku. usaha rumah makan harus memenuhi persyaratan persyaratan seperti tercantum dalam peraturan daerah ini. bab perijinan untuk mengusahakan rumah makan, pengusaha wajib memiliki ijin usaha. ijin usaha dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan. ijin usaha tidak dapat dipindah tanganan ijin usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap (lima) tahun sekali. persetujuan atau penolakan permohonan ijin usaha diselesaikan selambat lambatnya dalam waktu (satu) bulan setelah permohonan diterima. ijin usaha tidak berlaku apabila pengusaha tidak meneruskan usahanya, pemegang ijin usaha meninggal dunia, tidak memenuhi ketentuan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan derah ini. bab tata cara dan syarat syarat permohonan ijin usahapermohonan ijin usaha berbentuk perorangan diharuskan telah mempunyai ijin tempat usaha. syarat syarat permohonan ijin tempat usaha berbentuk badan hukum badan usaha indonesia telah mempunyai ijin tempat usaha, telah mempunyai akte pendirian badan hukum badan usaha indonesia: cc. telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan kelas usaha rumah makan yang telah ditetapkan oleh walikotamadya kepala daerah, untuk usaha patungan antara warga negara indonesia dan warga negara asing, maka bentuk usahanya harus perseroan terbatas pt). bab penggolongan rumah makan rumah makan digolongkan dalam (lima) kelas yaitu kelas kelas kelas kelas dj: kelas penggolongan kelas usaha rumah makan sebagaimana tersebut dalam ini akan diatur oleh walikotamadya kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penentuan penggolongan kelas usaha rumah makan menurut tanda kelas dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh walikotamadya kepala daerah: tata cara dan dasar penggolongan kelas usaha rumah makan akan diatur oleh walikotamdya kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penggolongan kelas usaha rumah makan berlaku untuk waktu (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian. bab vii retribusi untuk memperoleh ijin usaha rumah makan dipungut retribusi yang besarnya sebagai berikutntuk pelaksanaan daftar ulang dipungut retribusiwalikotamadya kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau restitusi retribusi tersebut dan ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang dapat dipertanggung jawabkan. hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini disetor kas daerah kotamadya daerah tingkat surakarta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii kewajiban pengusaha rumah makan berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap para tamu rumah makan: mencegah penggunaan rumah makan untukdan hygiene didalam dan dilingkungan rumah makan sesuai dengan peraturan yang berlakumasang tarif makanan dan minuman dalam suatu daftar tarif yang sewaktu waktu mudah dilihat dan dibaca para tamu rumah makan, menempatkan surat ijin usaha dan piagam penggolongan kelas usaha makan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para tamu: mengirimkan laporan jumlah para tamu dan perkembangan perusahaan setiap (tiga) bulan sekali kepada walikotamadya kepala daerah dengan temuannya disampaikan kepala dinas pariwisata. pengusaha rumah makan berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan golongan kelas rumah makan (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya golongan kelas rumah makan tersebut. bab pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengendalian usaha rumah makan dilakukan oleh dinas pariwisata atas nama walikotamadgya kepala daerah. kepala dinas pariwisata atas nama walikotamadya kepala daerah berhak meminta laporan hal hal yang dianggap perlu kepada pemimpin pengusaha rumah makan. pembinaan dan pengendalian terhadap usaha rumah makan ditugaskan kepada dinas pariwisata dan instansi lain yang terkait secara koordinasi. bab ketentuan pidana pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan ddengan tidak mengurangi ketentuan, kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pariwisatxii ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua usaha rumah makan wilayah kotamadya daerah tingkat surakarta, selambat lambatnya dalam jangka (tiga) bulan sejak diundangkan peraturan daerah ini harus sudahaka diatur dengan keputusan walikotamadya kepala daerah. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan daerah kotamadya daerah tingkat surakart |
hay lea ana bupati rokan hilir peraturan daerah kabupaten rokan h daerah. rp. pengeluaran daerah. rp. pembiayaan netto.erah sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran penerimaan daerahdaerah sejumlah rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran pengeluaran daerah setelah perubahan rp. realisasi rp. oo.saldo kas kas daerahka. arus kas dari aktivitas non anggaran rp. saldo kas akhir per desember saldo kas bendahara pengeluaran rp. saldo kas kas daeraha.tanggal oktober ann akan hilir, o74 tn: lina ati ku, ayuyatno diundangkan bagansiapiapi klan pada tanggal oktober ata karni baris daerah (tn rokan hilir, yan sore kurniawan gadis lembaran daerah kabupaten rokan hilirncana induk pembangunan kepariwisataan tahun sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan run tan peraturan daerah kota sukabumrencana induk pembangunan kepariwisataan tahundinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisatarencana induk pembangunan kepariwisataan yang selanjutnya disingkat risk adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk periode tahun sampai dengan tahunariwisata yang selanjutnya disingkat adalah kawasan yang didasarkan pada potensi yang ada wilayah kecamatenyamanan dani. bab ruang lingkup ruang lingkup risk, meliputi: destinasi pariwisata, terdiri atas: pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan ksp, pengelolaan destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata. pemasaran pariwisata, penyediaan prasaranndalian, pengawasan, dan pembinaan, pembiayaan. bab iii destinasi pariwisata bagian kesatu pengelolaan daya tarik wisata pengelolaan daya tarik wisata meliputi pengelolaan dan pengembangan: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. . pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata air panas. pengelolaan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: situs arkeologi, sejarah, dan budaya, seni dan kerajinan tangan, kegiatan ekonomi kreatif masyarakat, festival budaya, artefak (karya), dan wisata berbasis religi. pengelolaan daya tarik wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata agroeduwisata. pengelola, dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada, pemantapan.,,arah kebijakan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan. bagian kedua pengelolaan kawasan strategisksp. paragraf kawasan strategis pariwisata ksp sebagaimana dimaksud dalam, maupun internasional, dan memiliki potensi daya tarik wisata masa depan. ksp terdiri dari zona meliputi jl. siliwangi, jl. ir. juanda, dan jl. suryakencana, dengan tema pengembangan wisata kreatif dan sasaran pengembangan berupa kuliner dan fashion: b.zona. zona meliputi kawasan jl. kasuari, jl. kenari, dan jl. bhayangkara, dengan tema pengembangan wisata kreatif dan wisata cagar budaya serta sasaran pengembangan berupa kuliner, fashion, dan bangunan heritage, zona meliputi kawasan agroeduwisata cikundul dan pemandian air panas cikundul dengan tema pengembangan wisata alam dan sasaran pengembangan berupa produksi, edukasi, konservasi dan wisata yang berbasis pertanian, dan wisata yang berbasiskan sumberdaya alam yaitu air panas. bagian ketiga pengelolaan destinasi pariwisatasesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah. paragraf kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalamcc.regional, potensi. potensibaik regional maupun nasional. terdiri dari: circle, dengan tema pengembangan wisata kreatif dan wisata belanja serta sasaran pengembangan berupa wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas produk, diversifikasi jenis produk pariwisata kreatif dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan untuk belanja, ditambang, dengan tema pengembangan berupa wisata kreatif dan sasaran pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk, diversifikasi jenis produk pariwisata kreatif, gunung puyuhiversifikasi jenis produk pariwisata kreatif, warudoyongan diversifikasi jenis produk pariwisata kreatif, kp. baros, dengan tema pengembangan wisata budaya dan sasaran pengembangan berupa penguatan potensi budaya lokal sebagai identitas budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata, cibeureum, dengan tema pengembangan agrowisata dan sasaran pengembangan berupa penguatan wisata yang berbasis agro yang berbasis pada kekuatan dan potensi lokal, lembursitu, dengan tema pengembangan wisata agroeduwisata dan wisata alam dengan sasaran pengembangan berupa agroeduwisata yang dikembangkan untuk (empat) fungsi yaitu produksi, edukasi, konservasi dan wisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan agribisnis kreatif pengembangan wisata alam diarahkan untuk wisata alam yang berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. paragraf: dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona. paragrafgian keempat penetapan tanda daftar usaha pariwisata setiap pengelola jasa kepariwisataan dan hiburan umum wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata. tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tanda daftar usaha kepariwisataan diatur dalam peraturan walikota. babi. babcc. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan destinasi pariwisata, dan pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan,,pangsa. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pangsa: dan mengembangkan meeting, incentive, conference, and exhibition:yediaan prasarana pembangunan fasilitas umum pariwisata meliputi: fasilitas utama: dan fasilitas penunjang. fasilitas. fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelayanan informasi, parkir kendaraan, cc. sanitasi dan toilet:jut u, dan pengelolaan jasa parkir. fasilitas sanitasi dan toilet dan pengelolaan jasa layanan sanitasi. fasilitas. fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan kriteria memiliki perangkat alat pemadam kebakaranadanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui yang mengacu pada peraturan perundang undangan. z7) fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan kriteria ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok yang mengacu pada peraturan perundang undanganjut u,penanggung. penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilakukan oleh dinas. babbagian kesatu peningkatan sumber daya manusia pembangunan sumber daya manusia pariwisata meliputi sumber daya manusia tingkat pemerintah daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat. pembangunan sumber daya manusia umber daya manusiaduakerjasama dengan perguruan tinggi dan tenaga profesional bidang kepariwisataan. bagian ketiga. bagian ketiga pembangunan kelembagaan pariwisata pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi: koordinasi antara dinas dengan satuan kerja perangkat daerah dan dinas daerah lain: optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan, dan cc. penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. koordinasi antara dinas dengan satuan kerja perangkat daerah dan dinas daerahuat. bab vviii. bab viii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan risksk dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama (lima) tahubab xi. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai daya tarik wisata, ksp, zona dan lain lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah inrenata kota sukabumi, mako ttd sea, ini, s.h., m.h. tanipan ong sg, bupati maros provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati marosualitasyelenggarkualitas dan global, bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional daerah merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuksistem penyelenggaraan pendidikan kabupaten maros.maros. bupati adalah bupatimarossatuan pendidikan selanjutmaros maros, penduduk luar kabupaten maros, dan warga negara asing yang tinggal kabupaten marospkeprofesian berkelanjutan dalam bidangnya. dalam melaksanakan tugas,, dan informal yang dapat saling melengkapi. bagian keduaketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan anak usia dini diatur dalam peraturan daerah tersendiratau bentuk lain yang sederajat serta smp. terdiri atas (enam) tingkat, smp, sdprogram kan kader pemimpin bangsa. pendidikan kepemudaan dan olah ragadan smp yang mencakup programalamalam peraturan bupati. bagian ketujuh pendidikketentualam peraturan bupati dengan tetap berpedoman pada ketentualamdandanemerintah daerah memfasilitasi dbupati. bab vii kurikulum kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, mengacu standar nasional pendidikan dan rencana pembangunan jangka menengah pendidikan kabupaten marosperaturan bupati, diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan,i sesuai ketentuan peraturan perundang undanganalamketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan bupatidan pendidikan dasar dilakukan oleh bupati atas usuldandalampengawas sekolah, untuk pengawas dan bidang pendidikan untuk pengawas smpsasaran kerja pegawai skp) paling rendah bernilai baik dalam (dua) tahun terakhirpemerintnjut mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada. paragraf beasiswa pemerintah daerah dan atau masyarakat wajib memberikan bea siswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. pemerintah daerah dan atau masyarakat wajib memberikan bea siswa untuksiswaatau program keahlian pada dan pendidikan dasarformal dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan lembaga penjamiformal. pelaksabupaten maros. unsur birokrasi legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota dewan pendidikan (maksimal orang) jumlah anggota dewan pendidikan maksimal orang dan jumlahnya,pendidikan nonformal komite sekolah pendidikan nonformalbab xviiidan danixmaraio bupati sikka provinsi nusa tenggara timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sikka, menimbang: bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sikka tahun perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk mendanai kegiatan pemilihan langsdana cadangan untuk mendanai pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sikkupaten sikka tahun nomor memutuskan: menetapkan:kkpid yang bertindak dalam kapasitas sebagaiyang berikutnyalembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun bertujuan untuk memenuhi ketentuan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun bab iii dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dana cadangan dibentuk dengan peraturan daerah ini. pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk program dan kegiatalokasikan dan ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan dprd dalam apbd tahun anggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar rp10. (sepuluhlembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor bab ketatausahaan damn penempatan dana cadangan pada saat pengisian dana cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab ppid. pengisian dana cadangan tahun sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah dengan obyek transfer dana cadangan. pencairan dana cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis penerimaan daerah dengan objek transfer dari dana cadangan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ditempatkan pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan disimpan dalam bentuk deposito berjangkarekening dana cadangan. bab pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan (l) pada saat pengisian dana cadangan, bud harus mengirim rekening koran kepada bupati sebagai bukti telah dilakukan transfer rekening dana cadangan pada bank yang ditunjuk. ppid membuat laporan pengisian dana cadangan tahun. teknis ketatausahaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sikka tahun mengacu padakptikka tahun diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggarmungutan suara serentakbahwa masa jabatan bupati dan wakil bupati sikka periode akan berakhir pada tanggal juni dengan demikian pemilihan bupati dan wakil bupati sikka akan dilaksanakan pada bulan juni tahun selanjutnya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati sikka pada tahun tersebut, perlu mengalokasikan dan menetapkan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun sehubungan dengan hal tersebut atas, pemerintah kabupaten sikka memandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahunlolaan air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pareparelingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungdengan d secara berkala dan terjadwal. lumpur tinja dari toilet umum dan toilet bergerak (mobile toilet)atur dengan peraturan walikota. bagian kedudan cc. perencanaan teknisdan kajian lingkungan, socdan hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait. perencanaan . perencanaan teknis spal dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan criteria yang berlaku. paragraf pelaksanaan konstruksi pelaksanaan kontruksi spal sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan serta dengcontrol, menggelontorkan, penggantian komponen,dan domestic, pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat, pembersihan lumpur pada bak control, menggelontorkan jaringan pipa pengolahan air limbah domestic, pemeriksaan unit pengolahan setempat. operasi dan pemeliharaan pld meliputi kegiatan pengolahan lumpur tinja, pemeriksaan pld, pembersihan lumpur bak control, perbaikan dan penggantian komponen, dan perawatan pld serta bangunan pendukung lainnya. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh operator pld, dan kelompok swadaya masyarakat (ksm) . bab vii pembiayaan biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, masyarakat dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii perizinan setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem komunal diwajibkan memiliki izinsetiap orang yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem individual harus terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan imb)permohonan izin pengelolaan air limbah domestik dapat setujui, ditangguhkan atau ditolaktanpa persetujuan walikota. bab dan pembuangan pld. pemerintah daerah menunjuk operator air limbah atau instansi terkait sebagai pemungut retribusi. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pemungutan retribuhak dan kewajiban dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak. dalam kegiatan pengelolaan air limbah. membayar retribusi iuran bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik, melakukan pembuangan lumpur tinja pld secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan spal s skala individual,dan memelihara perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi maupun cuci yang tidak dapat terurai padabaku mutu air limbah yang buang lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah atur dalam perundang undangan, membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik:skpdskpdartisipasi masyarakat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik meliputi berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestikberpartisipasisaran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah,dengan ketentuan yang berlaku. bagian kedua de denda dalam bentuk uang atau barang, dan atau penghentian subsidi bab xiv larangan setiap orang atau badan dilarang melakukan penyediaan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja tanpa izin dari pemerintah daerah. melakukan penyambungan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin, menyalurkan air hujan ke dan limbah industri jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasih.diatas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izinterdiri dari: peringatan lisan peringatan tertulis, pemberlakuan desinsentif pembekuan sementara izin, dan pencabutan izin. pencabutan izin usaha sebagaimana maksud pada huruf lakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dengan rentang waktu masing masing (tujuh) hari. ketentuan atur dengan peraturan walikota. bab xv ringan. dihapus. denda sebagaimana dimaksud pada masuk kas daerah. bab xviii na. bab xviii ketentuan peralihan setiap bangunan yang belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik dan atau belum memenuhi syarat baku mutu air limbah pada saat berlakunya peraturan daerah ini wajib melakukan perbaikan dan atau membangun instalasi pengelolaan air limbah domestik paling lambat (dua) tahun setelahb.hk.hamotonomi daerah, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah badan atau dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan air limbah domestik. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan air limbah domestik. air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumah tanggapan, meliputi mandi, cuci, kakus tinja manusia yang berasal dari pemukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industriadministrasi, peran sertasarana dan pra tertentu, skala permukiman, dan skala perkotaan. sistem pengelolaebut ipad adalah instalasi pengolahan air limbah domestikunit pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumahinstalasi pengolahan lumpur tinjatanibuang badan air tanpa mengganggu lingkungan. sistem penyediaan terjadwal adalah penyediaan lumpur tinja yang dilakukan secara berkalaolahan air limbah domestik. operasi dan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik. orang adalah orang perseorangan, kelompok mandi cuciorang untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air dilokasi permukiman tertentu atau fasilitas publik lainnya. bab azas dan tujuan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas tanggung jawab partisipatif, dan manfaat. pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. bab i.tetapkan oleh pemerintaharingan tingkat kabupaten kota dalam pengelolaan air limbah domestik, memberikan izin dan rekomendasi tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana, j . menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan, bab kelembagaan penyelenggaraan spal lembaga swadaya masyarakat skpd unit pelaksana teknis daerah, badan layanan umum daerah,dan badan usaha milik daerah.ysistem. spal terdiri dari spal t,dan spal s unit pelayanan, unit pengumpulan, unit pengolahan,dan unit pembuangan akhir . jjdan lubang inspeksidomestik ipad), yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga ipad sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa ipad komunal dan atau ipad kota. ipadd kota sebagaimana dimaksud pada mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaanketempat pemrosesan akhir sampah,skala cakupan pelayanan spal unit pengolahan setempat, unit pengangkutan unit pengolahan lumpur tinja,serapan, bio filterysedot, diangkut, dan diolah pld secara berkala dan terjadwal. lumpur tinja yang terdapat bio filter dan atauatur denganddck, dapat berupa: bangunan mck, toilet umum,dan toilet bergerak mobile toilet) pembangunan mck sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.rovinsi kepulauan bangka belitung memiliki cagarmemiliki tanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar bu. himpunan peraturan daerah provinsi kep.kabupaten kota adalah pemerintah kabupaten kota provinsi kepulauan bangka belitbab asas dan tujuan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berasaskan pancasila: melestarikan cagarcagar budaya daerah kepada masyarakat. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam peraturan daerah ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya darat dan airhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun tugas pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputibaik darat maupun airdalam melakukan pelestarian cagar budaya berwenang membentuk tim ahli cagar budaya, menerima dan mendaftarkanlestarian dan pengelolaan cagar budaya, menyelenggarakan kerja sama pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, j ..oohimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunberwenang. bab tim ahli cagar budaya bagian kesatu pembentukan pemerintah daerah membentuk tim ahli cagar budaya. tim ahli sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan kewenangann:himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunundang undang nomor tahun tentang cagar budayaklasifikasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf untuk dapat dicatat dalam register nasional sesuai dengan karakter cagar budaya, dan sistem pengelompokan cagar budaya yang ditetapkan secara nasional. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunbagian keempat pengawasan tim ahli provinsi melakukan pengawasan terhadap tim ahli tingkat kabupaten kota. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi kinerja, masa berlaku sertifikat kompetensi sebagai tim ahli, dugaan tindak pidana yang diancam pidana tahun atau lebih dan atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang tentang cagar budaya, dan atau pelanggaran kode etik profesi atau etika pelestarian. pengawasan kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan juni dan bulan desember pada setiap tahunnya. apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada terbukti adanya pelanggaran, maka dilakukan teguran, pembekuan, dan atau pencabutan sertifikat kompetensi anggota tim ahli sesuai dengan pedoman kerja tim ahli. babapabila memenuhi kriteria himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun berusia paling rendahhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun dan atau benda yang diduga cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau bangunan yang diduga cagar budaya, struktur cagar budaya dan atau struktur yang diduga cagar budaya, dann atau objek yang didugaobjek yang diduga cagar budaya,kawasan cagar budaya dan atau kawasan yang diduga. cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah daerah sesuai dengan peringkatnya. cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peringkatnyan atau objek yang didugadapat mengambil alih kepemilikan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya kepada daerah dilakukan apabila pemilik cagar budaya meninggal duniaorang lain dan atau masyarakorang lain dan atau masyarakat, tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya, memperoleh cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya secara tidak sah, dan memiliki cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya indonesia dengan diberikan kompensasi oleh pemerintah daerah. cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun setiap orang dilarang mengalihkan kepemili(l) objek yang diduga cagar budaya,dikuasaihimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahudiusulkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah dan pemerintah kabupaten kota untuk diberikan(l), pemerintah daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut. laporan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun identitas pelapor, tanggal penemuan, identitas objek: nama jenis objek, lokasi, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dugaan pemilik atau yang menguasainya, bentuk, jumlah, bahan, warna, ukuran: panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, perkiraan beratnya, dan hal lain yang berhubungan dengan deskripsi objek yang diduga cagar budaya. dokumen pendukung berupa foto, film, video, teks, gambar, set, peta, dan atau keterangan lain yang berhubungan dengan dokumen pendukung, tanggal pelaporan, dan tanda tangan pelapor dan yang menerima lapordaerahobjekhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun setiap orang dapat melakukan pencarian cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dengan izin gubernur sesuai dengan kewenangannya. mekanisme pencarian cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. (l) setiap orang dan atau masyarakat dapat melakukan pencarian cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya. dalam melaksanakan pencarian cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus bekerjasama dengan instansi pemerintah yang berwenang, melalui penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan atau pengangkatan, baik darat dan atau air, memperoleh izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, tetap memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan lokasi, dan memperhati. pencarian cagar budaya darat dan air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab register cagar budaya bagian kesatu umum register dibentuk untuk menghimpun data dan kepemilikan cagar budaya yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun register mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara digital maupun non digital, atau secara manual maupun daring. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran yang diduga cagar budaya. bagian kedua pendaftaran paragraf umum pemerintah daerah, setiap orang, dan atau masyarakat yang memiliki dan atau menguasai objek pendaftaran wajib mendaftarkan kepada gubernur, sesuai kewenangannya melalui tim pendaftaran terhadap benda cagar budaya dan atau situs cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang cagar budaya, untuk memperoleh pengkajian ulang dan pemeringkatan, atau objek yang diduga cagar budaya, untuk memperoleh pengkajian dan pemeringkatan. objek pendaftaran berasal dari koleksi museum: milik dan atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah, setiap orang, dan atau masyarakat, hasil penemuan, dan atau hasil pencarian. objek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dapat berlokasi darat dan atau air. syarat dan prosedur pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan ataumelalui laman yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran objek yang diduga cagar budaya air dilakukaharus melindungi objek pendaftaran dari kerusakan: kehancuran: kemusnahan, dan atau kehilangan. paragraf tim pendaftaran pemerintah daerah membentuk tim pendaftaran yang merupakan bagian dari instansi yang berwenang dibidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. tim pendaftaran bertugas menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran, melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi, dan melakukan pemberkatan hasil pengolahan data. tim pendaftarantim pendaftaran sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (satu) orang petugas penerima pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran, (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi, dan (satu) orang petugas penyusun berkas yang melakukan pemberkatan hasil pengolahan data. tim pendaftaran sebagaimana dimaksud pada mempunyai masa kerja (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang. apabila anggota tim pendaftaran tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesainya masa kerja. ketentuan lebih lanjut mengenai tim pendaftaran diatur dalam peraturan gubernur. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun paragraf kewenangan pemerintah daerah pemerintah daerah berwenang mendaftarkan objek pendaftaran yang lokasinya berada darat dan air (dua) kabupaten kota atau lebih. paragraf partisipasi pendaftaran (l) setiap orang dan atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendaftaran objek pendaftaran. partisipasi sebagaimana dimaksud pada berupa memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan atau yang menguasai objek pendaftaran untuk melakukan pendaftaran, melaporkan objek pendaftaran yang belum didaftarkan kepada tim pendaftaran sesuai dengan kewenangannya, memberikan informasi dan atau membantu mencatat objek pendaftaran,dan atau masyarakat yang berpartisipasi dalam pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan data. setiap orang dan atau masyarakat yang berpartisipasi dalam pendaftaran dapat diberikan penghargaan. paragraf fasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftarnon digital. pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun perangkat keras sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan komputer, alat dokumentasi: cc. tempat ruang penyimpanan objek pendaftaran yang didaftar, dan sarana transportasi. perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan aplikasi pendaftaran, program pengunggahan data untuk proses pendaftaran, dan program akses informasi hasil pendaftaran. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada berupa penyediaan tenaga yang kompetendan atau bukan cagar budaya. pengkajian sebagaimana dimaksud pada (l)gubernur. dalam melakukan kajian, tim ahli cagar budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. hasil kajian yang dilakukan tim ahli berupa objek cagar budaya yang tetap atau bukan, berdasarkan peraturan perundang undangan tentang bendahimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun tim ahli cagar budaya merekomendasikan objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam untuk ditetapkan berdasarkan peringkat. hasil kajian tim ahli yang berupa cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi penetapan sebagai cagar budaya kepada gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. tim ahli selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada juga memberikan rekomendasi pemeringkatan cagar budaya. tim ahli sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap status kepemilikan, status kependudukan dan atau kewarganegaraan pemilik, sengketa atas kepemilikan, dan kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari penetapan. dalam hal hasil kajian tim ahli sebagaimana dimaksud dalam menyatakan bukan sebagai cagar budaya, maka tim ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada pendaftar. data dan dokumen pendukung objek pendaftaran yang dinyatakan bukan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dilarang dihapus dari pangkalan data. bagian keempat penetapan pemerintah daerahguasai benda, bangunan, struktur, lokasi, akses jalan dan atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang berada arealilikbagaimana dimaksud pada berhak mendapatkan kompensasiurat keterangan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam memuat identitas pemilik, kode register, nama dan atau jenis, dan lokasi. surat keterangan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dapat diubah sesuai dengan pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan surat keterangan kepemilikan cagar budaya yang baru oleh gubernur, atau bupati wali kota sesuai kewenangannyaimaksud dalam dapat ditetapkan sebagai cagar budaya dengan keputusan gubernur setelah memperoleh rekomendasi tim ahli cagar budaya. benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang yang sudah didaftarkan dan dicatat dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya merupakan objek yang patut diduga cagar budayaprovinsi berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syaratberasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung. pemeringkatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat provinsi, dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya disetiap tingkatanbagian keenamngelolaan register nasional cagar budaya daerah menjadi tanggung jawabinstansi kabupaten kota yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, menyampaikan daftar cagar budaya kabupaten kota kepada instansi provinsi yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya. instansi provinsi yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, menyampaikan daftar cagar budaya provinsi kepada instansi pemerintah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya. usul perbaikan data cagar budaya dapat diajukan oleh pemerintah daerah, setiap orang, dan atau masyarakat kepada gubernur, bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. perbaikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim pendaftaran, dalam hal terdapat kekeliruan, perubahan data, dan atau kesalahan dalam pencatatan. perbaikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli.ditingkat pemerintah melalui usulan dari pemerintah daerah. keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (l) penghapusan cagar budaya dari register nasional cagar himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun budaya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan apabila cagar budayahak dan kewajiban setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya berhak himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun memperoleh informasi tentang pelestarian cagar budaya, memanfaatkan cagar budaya, memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan atau memperoleh fasilitasi darlaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan cagar budaya kepada pihak yang berwajib. bagian ketiga koordinasi pelestarian pemerintah daerah mengkhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunb pelindungan cagar budaya bagian kesatu umum (l) setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya dan atauobjek yang diduga cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya. pelindungan sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan secara terkoordinasimusnahbagian kedua penyelamatan paragraf umum setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya dan atau objek yang didugaan atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya. kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan atau baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. faktor internal sebagaimana dimaksud pada meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi pengerjaan. faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan atau manusia. penyelamatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya dilakukandan atau objek yang didugadan atau objek yang didugadan atau objek yang didugan atau objek yang diduga cagar budaya dari pencurian, pemalsuan, pelapukan, atau kerusakan baru. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun paragraf pengangkatan pengangkatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan. pengangkatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis, instansi pemerintah daerah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, setiap orang, dan atau masyarakat. instansi pemerintah daerah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, setiap orang dan atau masyarakat, yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis.bagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi bidang pengangkatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air. pengangkatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan sesuai standar pengangkatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada (l) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air, dan dilakukan pemindahan tempat lain yang aman. lokasi asal cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya air yang diangkat harus dicatat kedalaman serta titik koordinatnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan objek yang diduga cagar budaya air dalam rangka penyelamatan sebagaimana dimaksud dalamtiga pengamanan pengamanan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia. pengamanan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan atau yang menguasainya. pengamanan terhadap cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya dilakukan dengan tindakan memberi pelindung, menyimpan, menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia, dan atau menempatkan juru pelihara, dan atau polisi khusus, dan atau memberi sarana pengamanan. pengamanan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh juru pelihara. masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya. pengamanan cagar budaya dan atau objek yang didugaan atau objek yang diduga cagar budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan atau yang menguasainya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun sesuai dengan tingkatannya. setiap orang dilarang memisahkan cagar budaya, peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin gubernur, sesuai dengan tingkatannya. cagar budaya dan atau objek yang diduga cagar budaya, baik seluruh maupun bagian bagiannya, hanya dapat dibawa luar wilayah provinsdan atau objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada kecuali dengan izin gubernur sesuai dengan kewenangannyagubernur apabila telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi atau mencakup (dua) kabupaten kota atau lebihimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunsesuai peringkatnyadan atau objek yang didugabagian keenam pemugaranhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun objek yang didugaunit pelaksana teknis atau instansi pemerintah daerah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya sesuai dengan peringkat cagar budaya. pemugaran cagar budaya dan atau objek yang diduga dan atau objek yang didugaobjek yang diduga struktur cagar budaya wajib memperoleh izin gubernur sesuai dengan kewenangann pra pemugaran, pemugaran, dan pasca pemugaran. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemugaran sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. pemugaran yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam atau tidak sesuai dengan izin gubernur dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perubahan bangunan cagar budaya, penetapan uang paksa, sebesar rp. (dua juta rupiah) himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunlebih lanjut dengan peraturan gubernur. ketentuan mengenai pelindungan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab xii pengembangan cagar budaya bagian pertama umumsetiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. bagian kedua penelitian penelitian dalam rangka pengembangan cagar budaya dan atau objek yang didugahimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap cagar budaya dan atau objek yang didugaan atau objek yang didugaenelitian sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh: instansi pemerintah yang berwenang bidang penelitian arkeologi, instansi pemerintah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, instansi pemerintah daerah yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya, instansi pemerintah dan atau pemerintah daerah lainnya, dan atau setiap orang dan atau masyarakat setiap orang dan atau masyarakat, dan atau pemerintah daerah. penelitian sebagaimana dimaksud pada didasarkan izin dari gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan mempertimbangkan kelengkapan syarat,penelitian untuk pengembangan cagar budaya meliputi penelitian dasar dan atau penelitian terapan. penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup manusia masa lampau, dan proses budaya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan metode dan teknik pelestarian cagar budaya yang hasilnya secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. penelitian dasar dan penelitian terapan terhadap cagar budaya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. pelaksanaan penelitian dan pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada dengan melibatkan perguruan tinggi daerah. bagian ketiga revitalisasi revitalisasi potensi situs cagar budaya, kawasan cagar budayawajib dilakukan oleh instansi yang berwenang bidang pelestarian cagar budaya. setiap orang dan atau masyarakat dapat melakukan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada setelah mendapatkan izin gubernur. setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya, kawas dengan pengelola, melampirkan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan, dan himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. gubernurrevitalisasi cagar budaya dan atau objek yang didugaempat adaptasi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,,,setiap orang dan atau masyarakat yang akan melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas izin gubernur. permohonan izin untuk melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud pada dengan syarat, himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun melampirkan rencana induk (master plan) kegiatan adaptasi, dan melampirkan hasil kajian teknis dari unit pelaksana teknis. gubernur atau bupati walikota. setiap orang dan atau masyarakat yang melakukan kegiatan pengembangancagar budaya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab xiii pemanfaatan cagar budaya bagian kesatu umummelakukan pemantauan terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap orang dan atauhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahungubernurgubernurgian kedua pemanfaatan untuk kepentingan agama pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara ritual keagamaanpada tidak dipungut biaya. pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam didasarkan izin, kecuali untuk bangunan yang masih digunakan (living monumen). permohonan izin sebagaimana dimaksud dalamjawab kegiatan, bentuk perayaan dan upacara, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta, dan melampirkan proposal kegiatan. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahuniga pemanfaatan untuk kepentingan sosial pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatansanakan pada semua zona. pemanfaatan cagar budaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas izin. permohonan izin sebagaimana dimaksud padasosialmpat pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui kegiatan himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun kemah budaya, lokakarya, dansemua zona. (l)endidikanlima pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian dengan memanfaatkan cagar budayaatau meningkatkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berbasis pada nilai nilai kearifan budaya lokaldidasarkan izin gubernur. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunkoordinator kegiatan, bentuk kegiatan kebudayaannam pemanfaatan untuk kepentingan kebudayaan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui kegiatan, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi dan kearifan lokalukan pada semua zona.budayaujuh pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata minat khusus, wisata bahari, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengkesejahteraan masyarakatuntuk wisata arkeologi didasarkan izinariwisata, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta, dan melampirkan proposal kegiatan dan mengisi surat pernyataan tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian cagar budaya sesuai peraturan perundang undang bagian kedelapan pendokumentasian cagar budaya setiap orang dan atau masyarakat dapat melakukan pendokumentasian cagar budaya untuk kepentingan komersial melalui izin instansi terkait. pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan syarat mengajukan surat permohonan yang memuat identitas pemohon, tujuan pendokumentasian, bentuk pendokumentasian, dan waktu pelaksanaan, tidak menyebabkan kerusakan, mengurangi keaslian serta nilai nilai yang terkandung dalamnya, dan menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan atau yang menguasai cagar budaya. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada dan terhadap benda cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai setiap orang dan atau masyarakat, dilakukan dengan seizin pemilik dan atau yang menguasainya. instansi berwenang dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu darsampai dengan dapat dicabut apabila pelaksanaan pendokumentasian tidak sesuai dengan tujuannya. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingisuai dengan kewenangdaerahmanfaatkan cagar budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian bagiannya, dengan cara perbanyakanketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun bab xiv pengelolaan cagar budaya bagian kesatu umum (l)terkait. ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian kedua perencanaan (l) pengelolaan cagar budayakan latar belakang, maksud dan tujuan,himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahungubernur. rencana induk pelestarian sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi pelaksanaan pelestarian kabupaten kota. bagian ketiga pelaksanaan setiap orang yang melakukan pengelolaan cagar budaya wajib(l)peran serta masyarakat (l)himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunjawab ditim ahli cagar budaya bersama pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota. bab xvi pendanaan pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab berkaitan dengan pendanaan pelestarian cagar budaya. pendanaan sebagaimana dimaksud pada berasal dari bantuan pemerintahdapat menyediakan dana cadangan untuk himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunvii pengawasan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. setiap orang dan atau masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan pengawasan dilaksanakan secara fungsional maupun struktural. pemerintah daerah melakukan pengawasan pelestarian cagar budaya yang dilakukan setiap orang dan atau masyarakat melaluketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan gubernur. bab xviiiberdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undanganhimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahuxizin gubernur, memindisbawa cagar budaya luar wilayah provinsidibidang cagar budaydiberlakukannya peraturan daerah ini. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata melaksanakan tugas dan fungsi tim ahli cagar budaya sampai terbentuknya tim ahli cagar budayaumum pembentukan produk hukum daerah dalam rangka memastikan penyelenggaraan peran pemerintah daerah dalam usaha pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan urgensi yang mutlak. melalui peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, provinsi kepulauan bangka belitung sebagai daerah yang memiliki kekayaan khasanah budaya dapat berperan maksimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh masa lampau. berdasarkan undang undang nomor tahun pelestarian cagar budaya dilakukan dengan oleh karena itu, pelestarian cagar budaya kepulauan bangka belitung berimplikasi penting bagi pengembangan eksistensi kebudayaan daerah sebagai salah satu subsistem kebudayaan nasional. kepentingan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak dapat pula dilepaskan dari kenyataan karakteristik daerah secara geografis. sebagai daerah kepulauan, kepulauan bangka belitung menyimpan banyak potensi temuan cagar budaya air dimana terdapat banyak peninggalan sejarah masa lampau yang bernilai tinggi baik bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi. dengan kata lain, pengaturan cagar budaya melalui peraturan daerah ini seyogyanya tidak mengesampingkan peranan dan keterlibatan daerah terhadap objek temuan air dalam konteks pemanfaatan baik untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya maupun tujuan lain yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. penyusunan peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aspek teknis dan substantif dalam penyusunan peraturan perundang undangan. kebutuhan hukum terhadap perkembangan pengaturan cagar budaya melalui peraturan daerah ini juga telah memperhatikan harmonisasi antar produk perundang undangan yang saling berkaitan. secara strategis, perkembangan hukum terhadap kewenangan daerah provinsi juga himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan dalam memperkuat penyusunan peraturan daerah ini sebagaimana lazimnimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahunhlian lain adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan. himpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun2016 yang dimaksud dengan memiliki wawasan adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalalaksanakan tugas adalah sengaja tidak memberikan analisis dan atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan cagar budaya kepada tim ahliimpunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahundaerahdaring merupakan istilah baku darcontoh bukti yang sah antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, akuntansi pembelian, surat wasiat yang disahkan oleh notaris, surat keterangan kepemilikan, dan surat pernyataan kepemilikan. cukup jelas.impunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun2016impunan peraturan daerah provinsi kep. bangka belitung tahun2016selain ckerjaandilaksanakanlayanan yang dilakukan olehiga belasnam milyar) yang merupakan penyertaan modal kabupaten sukamara kepada perusahaan daerah air minum kabupaten sukamarauntuk (lima) tahun kedepan sebesar rp. sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).. (dua milyar lima ratus jutalima ratus juta rupiah). tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar lima ratus jutaauditoktober nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakaran sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan sung peraturan daerah kota sukabumi nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dengan rahmat tuhan yang maha wali kotajiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya wilayah kota sukabumi sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai penanggulangan kebakaranbeserta perubahannya serta untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penanggulangan kebakaran kota sukabumi, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakarnanggulangan kebakaran. bab iimpinan perangkat daerah yang. kepala. kepala badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut kepala bpbd adalah kepala bpbd kota sukabumi. unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disingkat bpbd adalah unsur pelaksana disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. penyelenggaraan penanggulangan kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bahaya kebakaran meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan maupun kegiatan khusus. rencana induk sistem proteksi kebakaran yang selanjutnya disingkat risk adalah suatu rencana menyeluruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran daerah untuk kurun waktu (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan waktu tanggap bpbd dan bobot atau kualitas sarana dan prasarana pemadam yang dimiliki. rencana . rencana induk sistem pencegahan kebakaran yang selanjutnya disingkat rock adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk mencegah mengurangi dampak yang diakibatkan oleh kebakaran. rencana induk sistem penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat spk adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan kebakaran. bab asas dan prinsip bagian kesatu asas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas keselamatan, kemanfaatan, keseimbangan, koordinasi, dan kemitraan. bagian kedua prinsip penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dilaksanakan berdasarkan prinsip: keselamatan . keselamatan, meliputi aspek keselamatan jiwa, keselamatan harta benda termasuk aset, dan keselamatan lingkungan, sistem proteksi kebakaran dirancang dan dilaksanakan dengan berbasis pada potensi bahaya dan berwawasan lingkungan, dan sistem proteksi kebakaran merupakan integrasi antara sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan sarana jalan luar dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. bab iii maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, bangunan perumahan, dan atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan bahan berbahayyelenggaraan penanggulangan kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiapan dan kebudayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, bangunan perumahan dan atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya. bab iv. bab rencana induk sistem proteksi kebakaran bagian kesatu umum dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan: rekomendasi teknis dari bpbd, tata ruang dan wilayah daerah, dan analisis resiko kebakaran dan bencana lainnya yang pernah terjadi. risk sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pengarahan penanganan masalah kebakaran baik upaya pencegahan kebakaran maupun penanggulanganterdiri atas rock dan spk. risk . risk sebagaimana dimaksud pada dan disusun untuk jangka waktu (lima) sampai dengan (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan. risk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan wali kota. proses penyusunan risk meliputi: komitmen pemerintah daerah, pelibatan pemangku kepentingan, menetapkan peta dasar yang digunakan, penafsiran risiko kebakaran dan penempatan pos pemadam kebakaran, kajian analisis dinas: kebakaran . kebakaran, pemberdayaan masyarakat, cc. penegakan peraturan daerah, penyusunan rock sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kriteria rock:, lingkup kegiatan rock, identifikasi risiko kebakaran,, usulan kebutuhan bpbdprosedur operasi bakupada huruf terdiri atas: pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana spk, dan penyusunan prosedur operasi baku. penyusunan spk sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kriteria . kriteria spk, lingkup kegiatan spk, identifikasi risiko kebakaran,agian kesatu pencegahan paragraf jenis dan potensi bahaya kebakaran bahaya kebakaran didasarkan pada jenis dan potensi kebakaran. jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada dikategorikan sebagai: bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang, dan bahaya kebakaran berat. potensi . potensi kebakaran sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan menjadi: bahaya kebakaran kelas bahaya kebakaran kelas bahaya kebakaran kelas dan bahaya kebakaran kelas klasifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, meliputi: bangunan perumahan dan atau kawasan permukiman, kawasan khusus: kendaraan bermotor: bahan berbahaya beracun. kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanyang berdampak luas bagi kepentingan publik. bangunan penting yang perlu dilindungibangunan bandara, pelabuhan, terminal, penitipan kendaraan bermotor, rumah sakit dan pembangkit listrik, dan bangunan .bahaya kebakaran khusus pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. paragraf bangunan gedung setiap pemilik dan atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran. untuk melaksanakan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada pemilik dan atau pengelola bangunan gedung, wajib: menyediakan sarana penyelamatan jiwa, menyediakan akses bagi pemadam kebakaran, cc. memasang peralatan proteksi kebakaran dan kelengkapan pendukungnya, dan membentuk dan melaksanakan manajemen keselamatan kebakaran gedung. sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada huruf terdiri dari: saranajalan luar, pencahayaan darurat bagi tanda jalan luar, penunjuk arah jalan luar, alat . alat komunikasi darurat, sarana bantu evakuasi, tempat berhimpun sementara dalam bangunan, dan tempat berhimpun luar bangun, dan siap pakai. sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud padketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. akses pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi akses bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung. pemilik dan atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sambungan kembar siampemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan tempat parkir atau kombinasi jalan. sarana lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran diatur dalam peraturan wali kota. sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem proteksi kebakaran pasif, dan sistem proteksi kebakaran aktif. sistem proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud dalam hurukebakarankebakaran pasif diatur dalam peraturan wali kota. . sistem proteksi kebakaran aktif sebagaimana dimaksud dalam hururamah lingkungan dan sistem pengendalian asap. sistem proteksi kebakaran. sistem proteksi aktif dan sarana pendukungnya harus diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam keadaan baik dan siaga. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan wali kota. pemilik dan atau pengelola bangunan gedung, wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf. pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada harus mempunyai ketahanan api, luasan yang cukup untuk kegiatan operasional,manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. paragrafngunan perumahan yang berada lingkungan permukiman yang tidak tertata harus dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, paling sedikit (satu) unit alat pemadam kebakaran. ketentuan sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf bangunan ruko dan berderet bangunan ruko ataujika sarana jalan luar tersendiri tidak memungkinkan,dalam hal digunakan jendela berteras untuk pengamanan bangunan,ketentuan lebih lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan ruko atau bangunan berderet sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf . paragraf bangunan rumah sakit pencegahanharus memtermasuk rencana penanggulangan keadaan darurat. untuk ruangan perawatan intensif atau ruang perawatan jantung intensif pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat dengan konstruksi tahan api paling singkat (dua) jam. pada bangunan rumah sakit bertingkat dibuat jalan keluar untuk pasien rawat inap dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bangunan pada bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi kebakaran pasif, sistem pengendalian asap,danketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan apartemen sebagaimana dimaksud pada sampai dengan akan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf . paragraf bangunan pasar pemilik kios wajib mengatur dan menata barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran dan menyediaksebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf bangunan industri sesuai dengan potensi bahaya, setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran. selain . selain harus melengkapi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada (l) setiap bangunan industri harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran dan membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran..engan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf.setiap bangunan perdagangan dan jasa harus menyediakan akses yang memenuhi persyaratan. selain . selain persyaratan sebagaimana tersebut pada bangunan perdagangan dan jasa berukuran besar wajib menerapkan manajemen keselamatan kebakaran. tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan kebakarsebut pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragraf bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas setiap bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas dengan jenis kebakaran kelas dan atau kelas harus dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan atau peledakan. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran. dengan . dengan intensitas kebakaran dan penalaran api yang tinggi apabila terjadi kebakaran bangunan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas, lokasi atau penempatan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas tersebut harus memiliki jarak yang cukup dari bangunan lainnya atau sumber api. tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan kebakaran dan penanggulangan, sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. bagian kesepuluhkebakaran aktif dan sistem proteksi kebakarharus memenuhi ketentuan: pemenuhan persyaratan jalan luar yang aman, pemakaian .dan sistem komunikasi darurat. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada (l) dansebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan wali kota. paragrafgar. bagian kedua pengendalian paragraf bangunan gedung baru wali kota melalui keanggotaannya pada tim ahli bangunan gedung yang meliputi: sarana. sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, konsep sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif, dan konsep manajemen keselamatan kebakarjikbpbjika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada memenuhi persyaratan, bpbd. paragraf . paragraf bangunan gedung eksisting pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala paling sedikit (tiga) bulan sekali terhadap kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting termasuk sarana dan peralatan proteksi yang dilakukan olehpbd setiap tahun. jika berdasarkan kajian terhadap laporan pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada diperlukan pengujian, bpbd dapat melakukan pemeriksaan lapangan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada bpbd wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap bangunan gedung eksisting, (satu) tahun sekalbpbd memberikan sertifikat keselamatan kebakaran. sertifikat pbdpbbpbd. bangunan pbd memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi. bagian ketiga pemadaman dan penyelamatkebakaran yang dikoordinasikan oleh bpbd.bpbd dan instansi terkait. sebelum petugas bpbd tiba tempat terjadinya kebakaran, pengurus rt rw, satuan relawan kebakaran, dan lurah camat melakukan penanggulangan dan pengamanan awalaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas bpbd. dalam hal. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air perusahaan daerah air minum yang beradadalam penanggulangan kebakaran yang terjadi perbatasan daerah dengan daerah lain, bpbd berkoordinasi dengan dinas pemadam kebakaran daerah laiatau pengelola kawasan khususuntuk penanggulangan kebakaran menjadi beban dari instansi pemadam masing masing. dalam upaya menanggulangi kebakaran, kecamatan dibentuk sektor pemadam kebakaran dan atau unit pelaksana teknis. pada setiap sektor pemadam kebakaran dan unit pelaksana teknisnya. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam peraturan wali kota. bagian keempat penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaranbpbd. ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi, dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan wali kota. . bahan berbahaya terdiri dari: bahan berbahaya mudah meledak, bahan gas bertekanan, bahan cairan mudah menyala, bahan padat mudah menyala: dan atau mudah terbakar jika basah, bahan terbakar oksidator, dan peroksida organik, bahan beracun: bahan radio aktif, bahan perusak, dan bahan berbahaya lainnya. bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada mempunyai potensi bahaya kebakaran berat. ketentuan. bab inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, bpbd melaksanakan inspeksi peralatan kebakaran. inspeksi peralatan kebakaran dilaksanakan dengan tujuan agar peralatan kebakaran selalu dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan untuk menanggulangi kebakaran. ketentuan . inspeksi peralatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala setiap (enam) bulan. tata cara pelaksanaan inspeksi peralatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan. bab vii investigasi kejadian kebakaran bpbd melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran. dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada bpbd berkoordinasi dengan pihak kepolisian republik indonesia. ketentuan mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakdalam pencegah.yang tergabung dalam program rw siaga.melalui kepala bpbd melakukan pembinaan dan pengawasan dalam .unit manajemen keselamatan kebakaran, dan masyarakat. wali kota melalui bpbdperencanaan. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bpbd berkoordinasi dengan instansi terkait tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan perangkat daerah lainnypd tahun tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya sukabumi, cap.p. sebaya ken.ditemani, s.h., m.h. cast |
remix kurang realisasi dengan anggarandengan rincian sebagai berikut: anggaran surplus (defisit)non anggaran rp. koreksi atas saldo awalyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota salatiga, menimbang bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat: bahwa peraturan daerah kota salatiga nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahkota bidang pendidikan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahanjalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didikpendidika, yang selanjutnya disingkatselama (sembilan) tahun atas tanggung jawab, yang selanjutnya disingkat bas m,meliputi paud, pendidikan non formal dan pendidikan dasartaudaerah. kementerian agama adalah kementerian agama kota salatiga. badan standar nasional pendidikan, yang selanjutnya disingkat bsnp,anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja kota salatigamutu layanan pendidikan. bab hak dan kewajiban orangtua, masyarakat, pemerintah daerah, dan peserta didik bagian kesatu hak dan kewajiban orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan, orangtua berhak: memilih satuan pendidikan bagi anaknya: memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi anaknya. dalam penyelenggaraan pendidikan, orangdan menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, dan berperan serta dalam pembiayaan pendidikan bagi anaknya. bagian kedua hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat berhak: memperoleh pelayanan pendidikan bermutu: menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat: berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan: memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pendidikan, memperoleh layanan pendidikan yang sama khususnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, dan hambatan sosial lainnya: dan memperoleh pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat wajib: memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan wajib belajar, membantu pemerintah daerah menyukseskan program wajib belajar: dan menciptakan dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. bagian ketiga hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah berhak: menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dasar: memberikan pembinaan dan sanksi kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didikrogram penjaminan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memberikan pembinaan dan sanksiakreditasisesuai ketentuan peraturan perundang undangan: melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin,dan menerima laporan perkembangan pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin. dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berwenang: memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional pendidikan, dan mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada peserta didik warga belajar, pelaku usaha, masyarakat, pendidik tutor serta pengelola satuan pendidikan yang berprestasidan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional pendidikan. dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah wajib:: mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan: menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan paud, pendidikan non formal, dan pendidikan dasar: memberikan kesempatan seluas luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan: memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi: melakukan pemetaan mutu pendidikan: menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan kekasaran, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi,pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan: berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program bidang pendidikan: melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan: dan mengalokasikan anggaran untuk membiayai pendidikanbagi anak dari keluarga miskin meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar. bagian keempat hak dan kewajiban peserta didik: mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan: mematuhi norma norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan: menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan: menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan: dan menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan. bab iii penerimaan peserta didik penerimaan peserta didik pada satuan paud dan pendidikan dasar, merupakan tanggung jawab kepala sekolah madrasah. penerimaan peserta didik pada satuan paud dan pendidikan dasar, didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keseimbang, dan tidak diskriminatif. pemerintah daerah menjamin terwujudnya prinsip prinsip penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasipersyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan pelaksana wajib belajar yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan tanpa dipungut biayatujuan serta dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan dan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada sampai denganpendidikan informal. jenjang pendidikan formal yang menjadi urusan pemerintah daerah terdiri atas paud dan pendidikan dasarsatuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dapat berstatus sekolah rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pendidikan dasar. satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, terdiri atas: dan atau bentuk lain yang sederajat, dan smp dan atau bentuk lain yang sederajat. satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pendidikan dasar nonformal dan informal satuan pendidikan dasar pada jalur nonformal terdiri atas: program kekasaran dalam rangka pemberantasan buta aksara, program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan dasar (sembilan) tahun, terdiri atas: kejar paket setara atau mi: kejar paket setara smp atau ts, pondok pesantren salafiyah ula atau yang sederajat: dan pondok pesantren salafiyah wushu atau yang sederajat. program kursus, dan program pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program pendidikan dan pelatihan. satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan informal meliputi: pendidikan dasar keluarga, dan atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri. bagian ketiga pendidikan anak usia dini paud) paragraf umum paud bertujuan untuk membantu meletamenyelenggarakan paud yang bermutu melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan atau pendidikan informal. paragraf paud formal satuan paud pada jalur pendidikan formal meliputi: tk, dan ra ba. dan ra ba sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf terdiri atas: kelompok untuk anak berusia (empat) sampai dengan (lima) tahun: dan kelompok untuk anak berusia (lima) sampai dengan (enam) tahun. masa pendidikan dalam dan ra ba sebagaimana dimaksud pada berlangsung selama (satu) atau (dua) tahun. pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan paud dalam bentukaud pada jalur pendidikan non formal meliputi:: dan satuan paud sejenis sps) yang terintegrasi dalam tpa, bkb bina kelompok bermain), posyandu, sekolah minggu, dan bentuk lain yang sederajat. satuan paud sejenis sebagaimana dimaksud pada untuk anak berusia (nol) sampai dengan kurang dari (empat) tahun. lama pendidikan dalam satuan paud sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan usia dan minat peserta didik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan paud diatur dengan peraturan walikota. bagian keempat pendidikan keagamaan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpendidikan informalketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraangian keenamsebagaimana dimaksud pada diselenggarakan sesuai dengndidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian ketujuh sekolah rumah sekolah rumah diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan dengan pembelajaran mandiri. pendidikan sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. penyelenggaraan pendidikan sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada (satu) bertujuan untuk: pemenuhan layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui sekolah rumah, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan, dan pemenuhan layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan mengutamakan untuk menumbuhkan dan menerapkan kemandirian dalam belajar, yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk pembelajaran mandiri dimana pembelajaran dapat berlangsung rumah atau tempat lain dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. bentuk sekolah rumah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sekolah rumah tunggal: sekolah rumah majemuk, atau sekolah rumah komunitas. sekolah rumah sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non formal sebagai kelompok belajar dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kurikulum sekolah rumah mengacu kepada kurikulum nasional. penyelenggara sekolah rumah wajib mengajarkan pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa indonesia. kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik. penilaian hasil pembelajaran peserta didik sekolah rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: pendidik: satuan pendidikan non formal atau satuan pendidikan formal: dan atau pemerintah daerah. penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. penilaian oleh satuan pendidikan non formal atau satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. penilaian oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui ujian nasional pendidikan kesetaraan yangwajib belajar bagian kesatugelolaan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar merupakanmerupakan tanggung jawab satuan pendidikan. pemerintah daerah menjamin: penyelenggaraan program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan, penyelenggaraan program wajib belajar pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal: penyediaan lahan, sarana, dan prasarana untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, daprogram wajib belajar. masyarakat wajibnya. bagian ketiga evaluasi pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajarsesuai dengan standar nasional pendidikan. evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. bab proses pendidikan bagian kesatu kurikulum kurikulum satuan pendidikan mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal oleh dinas pendidikan dengan mempertimbangkan perimbangan antara muatan lokal wajib dan muatan lokal elektif. struktur kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing masing. pemerintah daerah melalui dinas melakukan supervisi dan pengawasan kurikulum. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan walikotajawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan atau apabila diperlukan dalam penyajian pengetahuan atau pelatihan ketguna mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. bagian ketiga sarana dan prasarana pendidikan setiap satuan pendidikan formal dan non formal, dengan dukungan pemerintah daerah, menyediakan sarana dan prasarana gunarta memenuhi standar nasional.buku pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan,yediaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima evaluasi. evaluasi sebagaimana dimaksud padaterhadap peserta didiktata cara evaluasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam kelulusan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar, dan kesehatan, lulus ujian sekolah madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi: dan memenuhi persyaratan kelulusan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganadan standar nasional pendidikan. bab vii pendidik dan tenaga kependidikan bagian kesatu kebutuhan pemerintah daerah wajib merencanakbagian kedua pengangksertifikat sebagai pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai pendidik.: sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan. pengangkatan pendidmpatan, pemindahan, dan pemberhentian penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikansuaiyediakan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi tenaga administrasi serta pustakawan dan laporan smp. pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk peningkatan kualifikasi pendidikan. penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatketentuan peraturan perundang undanganugastata cara pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undanganwalikota, kepala dinas pendidikan dan kepala satuan pendidikan secara berjenjangmendapatkan kesejahteraan berupa gaji dan penghasilan lain yang sahndapatkan kesejahteraan berupa insentif dan penghasilan lain yang sah sesuaimasyarakat. bagian keenam hak, kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah: penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja: pembinaan karier dan mutuprofesinya serta hak atas kekayaan intelektual. pendidik dan tenaga :yang diselenggarakan masyarakat. pendidik dan tenaga kependidikan dilarang: melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga pendidikdan atau pihak lain: dan melakukan tindaktujuh perlindungan hukum dan profesindidik dan tenaga kependidikadalam menyampaikan pendapatpendidikan dalam melaksanakan tugas. tata cara perlindungan hukum dan profes pendidik. pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi guru dan tenaga pendidikan. tata cara pembentukan ikatan profesi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesembilan pendidik warga negara asing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar, pemerintah daerah atau pengelola pendidikan dapat mengangkat warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu sebagai pendidik sesuai kebutuhan. tata cara pengangkatan pendidik warga negara asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vmenjamin terselenggaranya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal tanpa pungutan bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. satuan pendidikan yang mengembangkan mutu pendidikan atas standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada dapat menggali sumber daya pendidikan dari partisipasi masyarakat, kecuali fakir miskin dan orang tidak mampu. pemerintah daerah dapat memberikan subsidi bagi terselenggaranya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahtua atau wali peserta didik: dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. bagian kedua sumber pendanaan pengumpulan sumber pendanaan pendidikan harus didasarkan atas kesukarelaan atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung. pelaksanaan pengumpulan sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peserta didik, orangtua dan atau wali peserta didikdapat berperanserta dalam pendanaan pendidikan meliputidalam memenuhi standar nasional pendidikan. pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada berupa sumbangan atau iuran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan prinsip pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dana pendidikan dialokasikan minimal (dua puluh keseratus) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah tersebut. pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari apbd dilaksanatata cara pengelolaan, ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipertanggungjawabkan oleh komite sekolahgian keempat rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) satuan pendidikan wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras). rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) sebagaimana dimaksud pada meliputi komponen penerimaan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta komponen pengeluaran terdiri dari biaya operasional dan investasi. rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) sebagaimana dimaksud pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disahkan pengelola satuan pendidikan dan komite sekolah. rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) sebagaimana dimaksud pada satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib disusun dan disepakati bersama oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta disahkan oleh kepala dinas pendidikan. rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras)satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan dibahas dalam rapat bersama antara orang tua peserta didik dengan sekolah dan komite sekolah. rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah abs) dan atau kegiatan dan anggaran sekolah kas) paling lambat akhir bulan juli pada awal tahun pelajaran. dalam hal terjadi perubahan kegiatan dan anggaran sekolah kas), maka harus disusun perubahan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras)dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada dan tata cara penyusunan dan pengelolaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima anak usia sekolah dari keluarga miskin anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berprestasi sampai jenjang pendidikan tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. pengelolaan pembiayaan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengelola satuan pendidikan wajib melaporkan pengelolaan pembiayaan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala dinas pendidikan. biaya pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin meliputi komponen biaya transportasi, uang saku, peralatan dan perlengkapan sekolah. sumber pembiayaan bagi pendidikan anak dari keluarga miskin meliputi: apbd: dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah wajib melakukan pendataan anak usia sekolah dari keluarga miskin secara periodik. data anak usia sekolah dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada diverifikasi kebenarannya oleh tim verifikasi. data anak usia sekolah dari keluarga miskin yang telah diverifikasimenjadi dasar penyaluran bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan skema pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab kepemimpinan pendidikan bagian kesatu kepala sekolah guru pegawai negeri sipil yang berprestasi dan atau memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah. masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada selama (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pengangkatan kepala sekolah sesuaimanajer,wirausahawan dan supervisor. tata cara penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena: permohonan sendiri: masa penugasan berakhir: dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugasberat: tugas belajar sekurang kurangnya selama (enam) bulan: berhalangan tetap: diberhentikan dari jabatan guru: dan atau meninggal dunia. bagian kedua pengawas dan penilikadalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknisbagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokokk, sd, smp, rumpun mata pelajaran mata pelajaran dan bimbingan konseling:jaminan mutumberikan penilaian: melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal: meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan: melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran. pelaksanaan pemantauan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: program pengembangan anak usia dini: program kekasaran fungsional, program paket setara sd, program paket setara smp: program paket setara sma, program kelompok belajar usaha: pembinaan kursus kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan program taman baca masyarakat. penilik berwenang menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. tata cara pengangkatan pengawas sekolah dan penilik dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan oleh walikotapendidikan bagian kesatu peran serta dunia usaha dan industri peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi profesi. dunia usaha dandua pendidikan berbasis masyarakat masyarakat dapattiga, dan prasarana serta pengawasan pendidikan. keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul dinas pendidikan. susunan dewan pendidikan berjumlah gasal dan tidak lebih dari (sebelas) orang. unsur keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan yayasan penyelenggara pendidikan, perwakilan organisasi profesi pendidikan, perwakilan komite sekolah, perwakilan orang tua wali peserta didik, serta unsur lainnya. masa bakti dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada selama (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. pemerintah daerah wajib memberikan hibah pendanaan kepada dewan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempatpada satuan pendidikan melalui komite sekolah madrasah. komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud padakeanggotaan komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh kepala satuan pendidikan sesuai hasil musyawarah orang tua wali peserta didik. masa bakti keanggotaan komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) periode masa bakti. kepengurusan komite sekolah madrasah sepaling sedikit5 (lima) orang dan paling banyak (sembilan) orang. unsur keanggotaan komite sekolah madrasah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pendidik dan perwakilan orang tua wali peserta didik. pemerintah daerah wajib memberdayakan komite sekolah madrasah. bab penjaminan mutu penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah dan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri ataspada dilaksanakan oleh satuan pendidikan. sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional sekolah madrasah. akreditasi sekolah madrasah pada satuan pendidikan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah madrasah provinsi. pemerintah daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan berdasarkan prinsip objektif, profesional, dan akuntabel. akreditasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan program pada satuan pendidikan dan sebagai alat pembinaan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah wajib melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii pendirian, penggabungan, penutupan dan perubahan status satuan pendidikan bagian kesatu pendirian satuan pendidikan pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta berpedoman pada program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peratursetiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah. tata cara perizinan pendirian satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penggabungan penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan yang baru. penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila:efisiensi manajemen pengelolaan sekolpenggabungan. tata cara penggabungan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga penutupan penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan satuan pendidikan. penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari walikota. penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan jika: tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah: atauhasil penilaian dari tim penilai yang dibentuk oleh walikota. tata cara penutupan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi sekolah rujukan dengan berbasis keunggulan lokal. tata cara perubahan status satuan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii penyelenggaraan pendidikan oleh lembagalembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada wajib memberi kesempatan bagi peserta didik warga negara indonesia, serta memberikan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. penyelenggaraanpendidikan dan pengelola. tata cara pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan asing dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv kerjasama pendidikan. kepala sekolah madrasah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan sekolah madrasah yang dipimpin. tata cara kerjasama pendidikansatuan pendidikan penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang sehat, bersih dan nyaman terbebas dari ancaman penyakit. dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam setiap orang mempunyai hak yang sama atas: terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang baik dan sehat, dan informasi yang berkaitan dengan peran dalam penyelenggaraan lingkungan satuan pendidikan yang baik dan sehat. dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalamhatan lingkungan satuan pendidikan. dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam satuan pendidikan wajib meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan satuan pendidikan: membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan melakukan upaya promosi tentanghigienis dan sanitasi secara teratur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. upaya promosi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara langsung dan atau melalui media cetak atau media elektronik sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan satuan pendidikan dan budaya lokal setempat. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan dilakukan secara terkoordinasi oleh dinas kesehatan dengan tim pembina usaha kesehatan sekolah uks). pembentukan tim pembina usaha kesehatan sekolah uks) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xvi pengawasanketentuan peralihan satuan pendidikan yang telah berdiri sebelumnya berlakunya peraturan daerah ini tetap diakui keberadaannya. dewan pendidikan dan komite sekolah yang telah terbentukbakti. semua perizinan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini,pendidikan umum pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan konsumen. sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan. pendidikan menempati, salah satu, skala prioritas paling tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan karena pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia ham) setiap orang. lebih jauh lagi, sebagai ham, pendidikan adalah ham yang bersifat pemberdayaan untuk fungsionalitas ham yang lain (empowerment rights). dalam pengertian demikian maka pendidikan merupakan prasyarat untuk pelaksanaan jenis jenis ham yang lain. dengan demikian tidak sulit menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki makna sangat penting yang konsisten dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan segenap bangsa. sebagai implikasi dari pendidikan sebagai ham maka pemerintah memiliki kewajiban kewajiban untuk mengimplementasikannya. salah satu bentuk implementasi kewajiban pemerintah tersebut dilakukan dengan membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. dikembalikan kepada hakikat tujuan negara maka pengaturan melalui peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan adalah bagian dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, mana secara lebih spesifik lagi hal itu cocok atau konsisten dengan status atau predikat pendidikan sebagai ham. pengaturan itu sendiri hanyalah sekadar instrumen dalam arti luas, mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. sementara dalam arti yang lebih sempit, pengaturan ini adalah instrumen dalam rangka mengimplementasikan kewajiban kewajiban pemerintah sebagai implikasi dari pendidikan sebagai ham. sejak tahun kota salatiga telah membentuk peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan. sampai saat ini, beberapa materi muatan peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan bidang pendidikan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. oleh karenanya, berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan perkembangan pengaturan yang ada. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pendidikan dengan sistem terbuka yaitu, dan berkelanjutan melaui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. yang dimaksud dengan pendidikan multimakna yaitu proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi padayang dimaksud dengan memberdayakan semua komponen masyarakat yaituhuruf setiap sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat wajib menyediakan guru agama dan memberikan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta dakselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan yang memungkinkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk menempuh pendidikan secarandidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan dalam bentuk bantuan sosial beasiswa bagi anak usia sekolah dari kelutai salinan mas pumanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati dharmasraywujudkan penanaman modal yang kondusif, diperludengan tetap memperhatikan nilai nilai kearifan lokal masyarakat daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal kabupaten dharmasrkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakumencapai penyelesaian yang berlaku. penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan non perizinan penanaman modal diberi dan bahan, rekomendasi pengurangan kuota impor mesin, dan atau barang dan mesibab bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modalpada peraturan perundang undangan yang berlaku. penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas indonesia, cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. penanam modalcc. cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau dinyatakan terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal. penetapan bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupatilokasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: kawasan ekonomi yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil dan menengahsebagaimana dimaksud pada yang berada pada tanah harus melalui permufakatan bersama pemangku adat dengan pemerintah daerahmetode yang kreatif, efektif dan efisien kepada penanamann perkembangan ekonomi daerah. pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas. promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara mandiri oleh dinas, bersama sama dengan perangkat daerah atau instansi teknis lainnya, dan atau bersama sama dengan pemerintah kabupaten kota lainnya, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan atau lembaga non pemerintah. bab viii pelayanan penanaman modal penanaman modal daerah dilakukan oleh penanam modal yang terdiri atas: penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing. penanam modal sebagaimana dimaksud padadaerah,daerah. penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin pendaftaran penanaman modal, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar gudang. pelayanan penanaman modal meliputi: pelayanan perizinan, dan pelayanan non perizinan. pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada diproses secara elektronik. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan sistem ptsp. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ptsp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. babdimaksud dalam angka harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. bab insentif dan kemudahan penanaman modal bagian kesatu bentuk insentif dan kemudahanpemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. insentif sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan atau keringanan retribusi daerah, pemberian dan stimulan, dan atau pemberian bantuan modalsebagaimana dimaksud dalamrcepatan pemberian perizinankemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk kemudahan akses untukserta didukung dengansebagai berikut industri yang merupakan industri unggulan daerah, industri yang menyerap tenaga kerja daerah dengan jumlah besar, dan atau cc. industri yang ramah lingkungan. bagian ketiga kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahanpaling sedikit, menengah danpemberian kemudahan pemerintah daerah melaksanakan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dengan didasarkan pada jenisbentukbagian kelima tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan untuk mendapatkan insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam penanam modal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui dinas. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan lingkup usaha, kinerja manajemen, perkembangan, program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil:dan rencana baku perusahaan. untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan diajukan dengan melampirkan jenis kebutuhan insentif dan pemberian kemudahan yang dibutuhkan. peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang penanaman mod rmasrayadharmasraya. kabupaten dharmasrakabupaten dharmasraykabupaten dharmasraya. bupati melalui dinas melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh tim penilai pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. tim penilai pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur organisasi pelaku usaha, dan cc. unsur akademisi. pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tim penilai pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:kriteria secara terukur, cc. mengusulkan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, mengusulkan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan penanaman modal yang akan diberikan, menyampaikan usulan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modalusulan tim penilai pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal.dinasprosedur, mekanisme, teknis persyaratan, bentuk, dan format formulir dalam pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan diatur dengan peraturan bupati. bab pengendalian pelaksanaan penanaman modal bupati melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah, hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal serta kepatuhan penanam modal terhadap peraturan perundang undangan. pengendalian sebagaimana dimaksud dalamcara pengumpulan data, verifikasi pelaksanaan penanaman modal, evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: penyuluhan mengena,. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xiidan penyampaian informasi potensi daerah kepada pemerintah daerah. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modalcc. mencegah terjadinya dampak negatif penanaman modal: dan menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, pemerintah daerah dan penanam modal. dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna mendukung terwujudnya perserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan bab xiii penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa bidang penanaman modal antara penanam modal dan masyarakat dan atau sesama penanam modal diselesaikanmaka penyelesaian sengketa dilakukan secara hukum baik diluar maupun didapat memfasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam bab xiv. permohonan perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses penyelesaian dismea bagian aga ak. s.h,m.h lai in.d # penjelasan atas peraturan daerah kabupaten dharmasrayan mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, adil dan merata. tujuan penyelenggaraan penanaman modal akan dapat tercapai apabila faktor faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat atasi. adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, antara lain dengan cara melakukan berbagai reformasi dan regulasi peraturan perundang undangan bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien baik dibuat maupun didaerah, menjamin kepastian hukum berbagai upaya perbaikan ini diharapkan tingkat realisasi penanaman modal kabupaten dharmasraya akan membaik. sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dibidang penanaman modal, memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing serta keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan penanaman modal pemerintah daerah perlu mengambil langkah langkah kebijakan untuk mengatur penanaman modal kabupaten dharmasraya dalam suatu peraturan daerah. dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal ini, mengatur ruang lingkup sebagai berikut kewenangan dan tanggung ,serta masyarakat, il. penyelesaian sengketa, dan sanksefektif adalah asas penanaman modal yang mendasari pelaksanaan penanaman modal agar berjalan dengan efektif yang berdampak pada peningkatan produktivitaskoperasi dan yayaskegiatan penanaman modal kabupaten dharmas. izin usaha penanaman modal adalah legalitas perizinan. cukup jelas. cukup jelasdipersyaratkan dengan perizinan khususalinan sesuai dengan aslinya kepala para bagian tune (sea her irwan .s.h,m.h pamer tk. iii.d " selektronikgian kedua asas dan tujuan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, sg. efektif berwawasan lingkungan, kemandirian, dan j . keseimbangan kemajuan ekonomi daerah. tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut: meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain, mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modalpelayanan penanaman modal, dan mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kewenangan dan tanggungan serta masyarakat, il. penyelesaian sengketa, dan sanksi, bab kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urus:ngembangkan iklim penanaman modal, menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu (satu) pintu dibidang penanaman modal daerah, melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi, pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modalmendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, penguatan daya saing perekonomian daerah, dan cc.dalam merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal daerah. rencana umum penanaman modaldaerahencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkankejelasan prosedur penanaman modal, keterbukaan informasi terkait bidang usaha yang akan dan atau sedang dijalankan, pelayanan yang cepat, tepat dan transparan, dan berbagai bentuk fasilitas kemudahanterutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penanaman modal: membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, menghormati adat istiadat dangutamakan sumber daya dan bahan baku lokal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan, dansetiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dana penanaman modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undanganmenjaga kelestarian lingkungan hidup lokasi penanaman modal, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menjaga kondisi perekonomian yang sehat dan berdaya saing daerah, mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku,perusahaan penanaman modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. perusahaan penanaman modal dapat memakai tenaga kerja asing untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. perusahaan penanaman modal wajib memberikan upah sesuai dengan standar upah minimum daerah kepada para tenaga kerja dengan memperhatikan posisi, jabatan dan keahlian. penanam modal wajib menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi keselamatan kerja, kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
peraturan daerah provinsi jawa barat smuntuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui keberadaan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat dan perusahaan daerah perkreditan kecamatan: seri.perusahaan daerah bank perkreditan rakyat dan perusahaan daerah perkreditan kecamatan:: bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf aa,bpr danpenggunaan penyertaan modaldaerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bab pengendalian bpr dan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada gubernur. seri. dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, bpr dan wajib: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi prinsip: transparansi: keadilan: akuntabilitas: dan responsibility. b.meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumberdaya manusia:umum dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,bankseri. kegiatannya, bpr danbpr dan pk, terdapat beberapa hambatan antara lain aspek permodalan, kualitas sumberdaerah pada bpr dan pk. penyertaan modal daerah pada bpr dan sampai dengan tanggal desember adalah sebesar rp. (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar rp. (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban modal disetor pemerintah daerah, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. dengan ditetapkannya peraturan daerah ini yang menetapkan penyertaan modal daerah sebesar rp. (dua puluh miliar rupiah), maka sisa kewajiban modal disetor pemerintah daerahseri. dalam menjalankan usahanya, bpr dan wajib menerapkan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)bpr dkelola perusahaan yang baik (good corporate governance) melalui:seri.dan seri.seriseri.tan (fit and proper testi)sseri.bpr dan adalah: bagi kesejahteraan rakyat:bpr dan pkbpr dan berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, seluruhnya sebesar rp. (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan desember telah disetor sebesar rp. (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). sisa kewajiban modal disetor pemerintah daerah yang harus dipenuhi pada bpr danmiliar rupiah). |
simrp. saldo kas bendahara pengeluaran rp. saldo kas bendahara penerimaan rp. saldo kas blu rsud!pl |
zainsubsid1(diundangkan gorontalo padatanggal september sekretaris daerah p#provinsi gorontalo, inari monograf lembaran daerah provinsi gorontalo tahun nomor noref peraturan daerah provinsi gorontalo |
(ra ayu perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada petunjuk pelaksanaan alokasi dana khusus kelurahan pemerintah kota pontianak yang telah ditetapkan dengan. beberapa ketentuan dalam: ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: prinsip pengelolaan adk kelurahan, sumber adk kelurahan: cc. pemanfaatan adk kelurahan, struktur pengelolaan keuangan adk kelurahan, mekanisme ketatausahaan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban adk kelurahan, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan penghargaan, dan ketentuan penutup. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran kelurahan. anggaran adk kelurahan digunakan untuk penunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan inovasi kelurahanadministrasi teknis kegiatan. perjalanan dinas dalam daerah, makan dan minum rapat internal kelurahan (tidak melibatkan orang luar), honorarium lembur, dihapus, honorarium lain untuk aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang undangan, operasional kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran kelurahan. kegiatan pemberdayaan yang dapat dibiayai antara lain adalah: pontianak pontianak. kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan hidup, sosial budaya, kebersihan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing masing kelurahan. ketentuan bab vi, huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab struktur pengelolaan keuangan adk kelurahan ppk adk kelurahan terdiri dari: lurah sebagai kpa, ppk adalah sekretaris kelurahan, ppt, bendahara pengeluaran pembantu, dan staf administrasi. ketentuan bab vii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii mekanisme ketatausahaan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban adk kelurahan ketentuan huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:urat perintah membayarukan verifikasi surat pertanggungjawaban spj), melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja adk kelurahan, dan melaksanakan syketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:n, dan transmigrasisosial, tenaga kerja, dan transmigrasi kota singkawang, yang selanjutnya disingkat disosnakertranssosial, tenaga kerja, dan transmigrasi kota singkawang. kepala dinas adalah kepala dinas sosial, tenaga kerja,sosial, tenaga kerja, dan transmigrasiosnakertransosnakertrans sebanyak sop yang mencakup sop sekretariat, sop bidang sosial, dan sop bidang tenaga kerja,. sop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sekretariat sebanyak sop yaitu bidang sosial sebanyak sop yaitu bidang tenaga kerja sebanyak sop yaituosnakertrans. sop harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya. bab monitoring dan evaluasi (l)osnakertransosnakertransosnakertranssosial, tenaga kerja dan transmigrasi. jenis jenis standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sekretariat sub bagian umum dan kepegawaian nama sop keterangan penanganan surat masa penanganan surat kesan irengiiman surat ketua (penyusunan pommasidan bersaing penyusunan daftar urut kepangkatan duk) pengusulan perubahan status cons menjadi pns pengumpulan sasaran kinerja pegawai skp) pembinaan pns . pembayaran uang makan dam minum pengusulan kenaikan pangkat reguler pengamanan kantor penanganan rumah tangga kantor persiapan pelaksanaan rapat pelayanan usulan ujian penyesuaian ijazah pelayanan tamu .) pelayanan penerbitan surat izin cuti pns pelayanan usulan mutasi keluar dari lingkungan pemerintah kota singkawang pengusulan penghargaan satya lencana pns teladan (tatanan penemuan mamasa penghasilan pribadi lp2p) pencatatan stok palme tanggapan atas keberatan pentolan skp pns (penjatuhan hukuman disp pns berharga pengusulan ujian dinas karpet kpe (pelayanan usulan iin perceraian pemesan surat perintah perjalanan dinas spp) atfpengusutan pensiun sepetayanan usulan pasien (tahanan usulan uang duka pembinaan pns pemgusuam pe pengusulan penghapusan barang jasengurusan barang 'a0| penyimpanan barang (ar (penerbitan kenaikan gaji berkala sub bagian program evaluasi dan pelaporan nama sop keterangan penyusunan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lhp) penyusunan profil pengisian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah laki) dan penyusunan perjanjian kinerja penyusunan laporan catatan kinerja |. penyusunan laporan tugas pembantuan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban lkp)) penyusunan laporan standar pelayanan minimal spmjenis) penyusunan rencana kerja senja) penyusunan rencana kerja tahunan rkt) sub bagian keuangan nama sop keterangan pembayaran gari penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) skpd penyusunan but pajak penyusunan anggaran kas apbd murni dan perubahan) penerbitan surat perintah membayar spm) pelayanan penerbitan surat permintaan pembayaran spp) up, dan penjualan lia penyusunan neracasado ia penyusunan kertas kera worth (lra) penyusunan neraca penyusunan promosi keuangan( talk) penurunan buku kas umum (pengumuman buka kas tunai penyusunan buku simpanan bank ' '| penyusunan buku panjar rekapitulasi rincian objek belanja( rob) '2o| veritas surat pertanggung jawaban spi) 2aengesahanstu bsjumomd 2eltaperan ser tahunan laporan spt masa dokumen pelaksana anggaran d2pencairan dana bidang sosial oesman pengajuan rumah tidak layak huni rth) glbendan karang taruna kelas uep bagi kue kelompok usaha bersama) fakir miskin eeeeee, uep bagi wisma wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat) emang kesejahteraan sosial pks) remsiharaan taman makam pameran sosial asks) pembinaan dan pemberian paket bantuan uep bagi karang taruna pemberian penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan pahlawan daerah pelayanan terhadap pemulangan orang terlantar ot) daerah asalnya pelayanan terhadap orang terlantar ot) meninggal dunia izin rekomendasi pengumpulan uang atau barang pub) izin rekomendasi undian gratis berhadiah ugb) penanggulangan bencana alam penanggulangan bencana sos pembinaan penguatan taruna siaga bencana tagawa) penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran pemberdayaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran forum keserasian sosial berbasis masyarakat pelayanan asuransi kesejahteraan sosial assessors) usaha ekonomi produktif bagi lansia potensial bimbingan sosial bagi eks. narapidana pone pengangkatan anak bimbingan sosial bagi anak nakal proses rekomendasi izin operasional panti penerima program salut penerima program aspek berat usaha ekonomi produktif bagi orang dengan hiv aids bimbingan sosial bagi eks. napa usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas pembentukan kampung siaga bencana ksb) pol pemetaan dan analisis sosial daerah rawan bencana alam pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga kesejahteraan sosial organisasi sosial pemberian rekomendasi ijin perpanjangan lembaga kesejahteraan sosial organisasi sosial pemberdayaan family care unit fcu) pelayanan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) bidang tenaga kerja nama sop keterangan penerbitan rekomendasi pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pencatatan serikat pekerja serikat buruh pemberian izin penambahan program pelatihan lembaga pelatihan kerja lpk) pemberian perpanjangan perizinan pemberian izin lembaga pelatihan kerja |pengaturan pencari kerja (iegmtsir pencari kerja penyamaran lowongan pekerjaan surat persetujuan penempatan antar kerja lokal akal) surat persetujuan penempatan antar kerja antar daerah akad) surat persetujuan penempatan antar kerja antar negara akan) verifikasi calon tenaga kerja indonesia tki) rekomendasi lai rekomendasi tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia tki) pelayanan ijin bursa kerja khusus pengajuan ijin mempekerjakan tenaga asing ita) nn, pengesahan pelayanan kesehatan 1n pengesahan wajib lapor perusahaan pengesahan pemakaian peralatan pemberian ijin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing pencatatan lks binari penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi) pengesahan peraturan perusahaan pengesahan perjanjian kerja bersagendalian anggaran kas pemerintngelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dyatapada daftar penggunaan anggaran perangkat daerah. metode time schedule budget adalah cara yang ditempuh dalam merealisasikan anggaran dengan menyusun atau membuat table anggaran kas yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan waktu pencairan dankanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah kota pontianak. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah kota pontianak yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas manajemen kas. ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, cc. pengendalian, evaluasi, dan ketentuan penutup. bab iii perencanaan bagian bidang sekretaris kecamatan mengkoordinir penyusunan anggaran kas sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. dokumen anggaran kas dari masing masing bagian bidang sekretaris kecamatan kompilasi oleh sekretaris dan dibahas bersama dengan pengguna anggaran. rancangan anggaran kas yang telah dibuat dan disetujui oleh pengguna anggaran disampaikan kepada ppid. ppid selaku bud mengotorisasi rancangan anggaran kas dengan time schedule budget, yang selanjutnya diserahkan dan dibahas bersama tim anggaran pemerintahaftar pengguna anggaran perangkat daerah yang telah disahkan. bab pelaksanaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dijadwalkan. apabila terjadi perubahan jadwal kegiatan harus mengajukan perubahan anggaran kas secara tertulis kepada ppid selama spd belum diterbitkan. perubahan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling banyak (dua) kali dalam (satu) triwulan. bab pengendalian ppid membentuk tim pengendalian anggaran kas. tugas tim sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menkosulidasikan anggaran kas pd, membuat usulan revisi anggaran kas, menerbitkan revisi surat penyediaan dana untuk disahkan oleh bud yang selanjutnya disampaikan kepada yang mengajukan revisi anggaran kas, memastikan sistem pengendalian anggaran kas melalui time schedule budget berjalan baik, memonitor realisasi serapan dana terhadap spd yang telah diterbitkan, dan melaporkan hasil serapan dana kepada walikota. jangka waktu pengajuan spp spm tidak melebihi (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berita acara pembayaran. bab evaluasi ppid selaku bud melakukan rapat evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan pengendalian anggaran kas dan skpd. hasil evaluasi dibuat dalam bentuk laporan per triwulan yang disampaikan kepada walikota paling lambat pada bulan pertama triwontianak, menimbang: aa. bahwa dalam rangka, pedoman pemeriksaan, dan tatacara pemeriksaan, bab iiikepala skpd ppd atau pejabat yang ditunjuk untuk memanggil wajib pajak agar datang kantor dinas pendapatan daerah kota pontianak:dicetak objek: pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat pendidikan tehengkap dan atau sppmohamad skip berita daerah kota pontianak tahun nomor |
tepertanian dan kehutanan kota singkawang dengan rahmat tuhan yang maha esa tan wali kota singkawangpertanian dan kehutanjabatan struktural. lingkungan dinas: pertanian dan kehutinnpertanian dan kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang pertanian dan kehutanan. dinas pertanian dan kehutpertanian dan kehutanan berdasarkan kebijakan wali kota dan peraturan perundang undangan yang:a. merumuskan dan merencanakan rencana strategis renstra) dinas pertanian dan kehuttanian dan kehutanannetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksana pembinaan pembangunan pertanian serta pembinaan organisasi guna peningkatan kinerja, 'f. memfasilitasi kegiatan kesekretariatan dimas pertanian dan kehutanpertanian dan kehutanan sesuai kewenangan yang diserahkan oleh atasan. guna kelancaran pelaksanaan tugas: melakukan pembinaan pelayanan administrasi keuangan pada dinas pertanian dan kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dan pengelolaan barang pada dinas pertanian dan kehut: (l. melaksanakan koordinasi, hubungan kerja dengan unit kerja lain yang terkait ditanian dan kehutanan, mengevaluasi seluruh kegiatan dinas pertanian dan kehuttanian dan kehuttanian dan kehutanan dapat berjalan baik dan lancar, oo: danatanian dan kehutrtanian dan kehutan kok dan fungsi masing masing agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. yang telan ditetapkan: cc. memberi petunjuk kerja kepada patna. tatalaksana, keprotokolan dan humas, urusan umum dan rumah tangga dinas pertanian dan kehuttanian dan kehuttanian dan kehuttanian dan kehuttanian dan kehutandoa sekretaris dinas pertanian dan kehutanan membawahi kanan kepala sub bagian umum dan kepegawaian: kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan:' .map untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala tantanian dan kehutantanian dan kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut: menyusun formasi pegawai lingkungan dinas pertanian dun kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna perencanaan persediaan dan kebutuhan pegawai: menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja lingkungan dinas pertanian dan kehutanan dalam rangka untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan: pa!pertanian dan kehutpertanian dan kehutanan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas: il.tanian dan kehutananpari.h. dan mengolah bahan penyusunan rencana kinrenstra.pertanian dan kehuttanian dan kehuttanian dan kehut':tang ccdinas pertanian dan kehutpertanian dan kehutanan berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia.agar tertib dalam pengelolaan anggaran: meneliti kelengkapan dokumen. spp dinas pertanian dan kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan, menyiapkan spm dinas pertanian dan kehutanan yang sudah diteliti berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan. bahan dalam pengajuan skpd yang terkait: melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran dinas pertanian dan kehut. pertanian dan kehutpertanian dan kehutanrtanian dan kehutanan gma dijadikan dasar dalam penyusunan laporan realisasi: anggaran, pan menghimpun dan menyiapkan bahan usulan pengangkatan, pemegang kas pembantu memegang kas serta atasan langsungnya untuk disampaikan kepada pimpinan, tan!: ga:tanaman pangan dan holtikultura bidang tanaman pangan dan holtikulturatanaman pangan dan hortikultura,, mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura, dan melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang pada dinas pertanian dan kehutanan. bidang tanaman pangan dan holtikultuan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang tanaman pangan dan holtikultura mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja bidang tanaman pangan dan holtikulturatanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing agar.tanaman pangan dan holtikultura dan bawahan baik:: berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan holtikulturalaksanakan upaya upaya peningkatan produksi tan tanaman pangan dan hortikultura agar tercipta hasil yang optimal: agar meminimalisir terjadinya gagal panen atau fusi, nan: ch. merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan sarana produksi (benih dan. pupuk)rtanian tanaman pangan dan hortikultura, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura. terintegrasi dalam pembangunan pertanian, tan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas para kepala seksi dan pegawai bidang tanaman pangan dan holtikulturayelenggarakan, mengendalikan :dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepala seksi bidang tanaman pangan dan holtikultura dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai dengan.tanaman pangan dan holtikulturaootanaman pangan dan holtikultura membawahi kepala seksi produksi. kepala seksi pengolahan dan pemasaran hasil. kepala seksi perlindungan tanaman' dengan dan holtikultura. pang bagian ketujuh:embangan produksi tanaman pangan dan holtikultura meliputi kegiatan budidaya, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana produksi serta peningkatan produksi:), menyusun petunjuk teknis, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan inventarisasi produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah kota singkawang sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, mengumpulkan bahan, menganalisa dan menyajikan data bidang tanaman pangan dan hortikultura guna pemenuhan kebutuhan data, 'h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, melaksanakan penyusunan rencana proposal pembangunan produksi tanaman pangan dan hortikultura tingkat kota singkawang baik pendanaan bersumber apbd maupun apbn sebagai pemenuhan kebutuhan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyusunan sistem informasi produksi tanaman pangan dan hortikultura tingkat kota guna pemenuhan data informasi, tan k. menelaah data bulanan yang berkaitan dengan tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan laporan kepada atasan, melaksanakan sosialisasi terhadap program kegiatan baru dan akan dilaksanakan kepada oktan masyarakat, kolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan holtikultura meliputi penanganan pasca panen, pengembangan usaha permodalan, perijinan, pengendalian prasarana serta promosi, pemasaran hasil menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi pengolahan: dan pemasaran hasiltea, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan. hortikultura sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, melaksanakan pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura guna kelancaran tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta koordinasi dalam rangka kelancaran kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil agar diperoleh hasil yang tepat sasaran dan terpadu: tehari pimpinan dalam mengambil keputusan, kangrlindungan tanaman pangan dan holtikultura kepala seksi perlindungan tanaman pangan dan holtikultura mempunyai tugas. memimpin seksi perlindungan tanaman pangan dan holtikulturrlindungan tanaman pangan dan holtikultura meliputi pengawasan pestisida dan pupuk, pengamatan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakitrlindungan tanaman pangan dan holtikultura mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan dan holtikulturaindungan tanaman pangan dan holtikultura agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ann erlindungan tanaman pangan dan holtikultura agar tercapainya efisiensi dan efektifitas: menyusun pedoman dan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan dan : hortikultura sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas: melaksanakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dari serangan opt dan fdi guna pemenuhan pelaksanaan tugas, mengevaluasi pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura guna dijadikan bahan laporan kepada atasan, melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta koordinasi untuk kelancaran kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, mengkoordinasikan langkah langkah adaptasi dan mitigasi terhadap dampak. fenomena iklim dfi) untuk meminimalkan kehilangan hasil produksi karena bencana alam banjir dan kekeringan, patna: il. mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan .ternakanpeternakan, memberi petunjuk dalam usaha pencegahan, pengendalian daun penanggulangan penyakit hewan, mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana peternakan, dan melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang pada dinas pertanian dan kehutanan. bidang peternaternakan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja bidang peternakterna. kepala seksi bidang peternapedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan bidang peternakan pertanian, merencanakan dan melaksanakan upaya upaya peningkatan produksi peternakan agar tercipta hasil yang optimal, memberi petunjuk dalam usaha pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan agar tercipta kondisi yang aman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, memberi petunjuk dalam pelaksanaan teknologi peternakternakanternakan agar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan: menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan teknis program dan kegiatan bidang peternakan guna mencapai hasil kerja dan kinerja yang optimal, melakukan pengawasan kepada bawahan bidang peternakan dalam: melaksanakan tugas baik secara'ternakan membawahi kepala seksi produksi. kepala seksi kesehatan hewan dan kesmavet. kepala seksi pengolahan dan pemasaran hasil. bagian kesebelas banagembangan produksi peternakan meliputi kegiatan budidaya, pembibitan, pengendalian penggunaan sarana produksi serta peningkatan produksi peternakan, pengembangan hijauan makanan ternak, pengawasan bibit ternak dan pengawasan mutu pakan ternak, : mendistribusikan pembibitan ternak,sesuai dengan ketentuan yang berlaku. agar pendistribusian tepat sasaran dan tepat guna, melaksanakan pembinaan petani, ternak sesuai dengan peraturan perundang undangan guna peningkatan hasil ternak, 'h. melaksanakan inseminasi buatan ib) pada ternak sapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna peningkatan produksi ternak, melakukan bimbingan dan pengawasan kegiatan lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya peningkatan produksi peternakan: membuat rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib dalam administrasi dan bebas dari penyakit ternak: membuat pendataan populasi ternak kota singkawang sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas'kesehatan hewan dan kesmavet mempunyai tugas memimpin seksi kesehatan hewan dan kesmavekesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengamatan penelusuran penanggulangan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan vaksin,. pengawasan jalu lintas ternak, pengawasan pangan asai hewan dan pelayanan. kesehatan hewan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi kesehatan hewan dan kesmavet mempunyai uraian tugas a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesmavet berdasarkan renstra) dinas pertanian dan: kehutanan sebagai pedoman melaksanakan tugas,. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dani fungsi seksi kesehatan hewan dan kesmavet agar pelaksanaan tugas :pansehatan hewan dan kesmavet agar tercapainya efisiensi dan efektifitas, melakukan surveilans penyakit hewan menular dan penyakit avian influenza flu burung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya pencegahan penyakit ternak dan flu burung, melaksanakan psr participatory' disease search and respon) sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya tindakan penyebaran penyakit hewan, melaksanakan pengobatan massal kelompok ternak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya tindakan penyebaran penyakit hewan, melakukan sosialisasi kegiatan peternakan kesan dan kesmavet sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan kesehatan hewan, melakukan stok name obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan laporan kepada atasan, melaksanakan surveilans pangan asal hewan sebagai upaya pengendalian penyakit hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melaksanakan vaksinasi dan sebagi upaya pencegahan penyebaran penyakit hewan ternak: nan melaksanakan pengawasan kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesmavet:..olahan dan pemasaran hasil peternakan meliputi penanganan pasca panen, pengembangan usaha permodalan, perizinan, pengembangan prasarana peternakan serta promosi pemasaran dan jasa penunjang peternakan. kan: menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasij': melaksanakan pembinaan pemasaran dan promosi produk pengalihan hasil peternakan agar berdayasaing pasaran, mengumpulkan data informasi pasar sebagai ban untuk pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, membina kelompok pah dan nph guna peningkatan pasca panen ternak, mengumpul data dan informasi pengolahan hasil peternakan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan, mengumpul data dan informasi mutu dan standarisasi peternakan sebagai bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan, melaksanakan pembinaan perijinan, pengujian, labeling, sertifikasi produk pengolahan hasil peternakan) agar tertib dalam administrasi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, bnn il. menindaklanjuti pengaduan keluhan masalah dari kelompok pengolahan atau kelompok ternak yang mengembangkan biogas guna mencapai hasil pengembangan yang optimal: melaksanakan cp cl terhadap kelompok tani sasaran sebagai bahan untuk evaluasi kegiatan: b.'untuk kelancaran pelaksanaan lugas. tan ten bidang kehutanan dan perkebunan mempunyai. tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan rencana kerja programa dan kegiatan serta upaya upaya peningkatan produksi, mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan, dan melaksanakan koordinasi kegiatan antar bidang pada dinas: pertanian dan kehutanan. bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan bawah dan:hutanan dan perkebunan mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja bidang kehutanan dan perkebunkehutanan dan perkebunkepala seksi bidang kerumunan dan perkebun. benar: merencanakan dan melaksanakan upaya upaya peningkatan produksi bidang kehutanan dan perkebunan agar tercipta' hasil yang optimal agar tercapai hasil yang optimal: menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan agar tercapai hasil yang optimal: mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil pengumpulan data angka angka statistik bidang kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan teknis . program dan kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura guna mencapai hasil kerja dan kinerja yang optimal, melakukan pengawasan kepada bawahan bidang kehutanan dan perkeb$l.nu kepala bidang kehutanan dan perkebunan membawahi kepala seksi kehutanan. kepala seksi perkebunan. kepala seksi perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan bagian kelima belas kepala seksi kehutanan kepala seksi kehutanan mempunyai tugas memimpin seksi kehutakehutanan meliputi pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan industri, peredaran dan produksi hasil hutan, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan, aneka usaha kehutanan, pengelolaan das dan kawasan hutan, serta kelembagaan kehutanan. untuk menyelenggarakan tugas sebagai:ma dimaksud dalam kepala. seksi kehutanan mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi kehutakehutantan membina dan mengarahkan bawahhutanan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas, f . merencanakan untuk pengusulan penunjukan dan penetapan kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan hutan lainnya, tan memberikan memberi pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek usaha unit php dan kph, memberi pertimbangan teknis pengelolaan rencana kerja jangka panjang, menengah dan pendek usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung: bnn tj. memberiota: memberi pertimbangan pengesahan penataan areal kerja unit. usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kehutanan tingkat kota: guna dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan ' permasalahan yang dihadapi dalam,nkebunan mempunyai tugas memimpin seksi perkebunan dalam: melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan. mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koardmperkebunan meliputi penataan lahan perkebunan, budidaya, pasca panen, pemasaran dan pengolahan bahan baku industri hasil perkebunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi perkebunan mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksikebunawal: menghimpun dan mengolah data perkebunan sebagai bahan dalam evaluasi dan pelaporan kegiatan: kan penerapan dan penyediaan teknologi benih unggul wilayah pengembangan perkebunan sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan yang berdayasaing sesuai dengan kemajuan teknologi: peningkatan produksi dan produktivitas usaha perkebunan melalui penerapan iptek yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan untuk berdaya saing jual pasaran! peningkatan efisiensi usaha dan peluang pasar melalui upaya optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi, diversifikasi dan promosi sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang berlaku, peningkatan kualitas sdm perkebunan melalui bintik dan pendampingan agar tercipta sdm yang handal untuk.kelancaran dalam pelaksanaan tugas, memfasilitasi pembuatan: izin usaha perkebunan agar tertib administrasi dan pengelolaannya: pimpinan dalam mengambil keputusan,nana kepala seksi perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas memimpin seksi perlindungan tanaman kehutanan dan perkebu. perlindungan tanaman kehutanan 'dan perkebunan meliputi penanggulangan organisme pengganggu tanaman hutan dan tanaman perkebunan, penanggulangan kebakaran hutan lahan, pengawasan peredaran hasil hutan serta pengamanan kawasan hutan. nan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi perlindungan tanaman kehutanan daninbsiagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok. dan fungsi seksi perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan agar pelaksanaan tugas sesuai dengki rencana yang telah ditetapkan, membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam., melaksanakan sosialisasi bahaya dan dampak kebakaran lahan dan hutan sebagi upaya penyebaran informasi kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan bintik dan money pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar menambah pengetahuan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 'j. melaksanakan bintik pengendalian opt perkebunan kepada kelompok masyarakat sebagai upaya penyebaran informasi dan teknologi perkebunan tepat guna, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar tercapai hasil yang optimal:belas bidang pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas menyusun rencana dan ., pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air meliputi pengelolaan lahan, perluasan areal dan pengelolaan air. bidang pengelolaan lahan dan air, sebagaimana dimaksud pada umat hy). bidang pengelolaan lahan dan air mempunyai uraian tugas: merencanakan program kerja bidang pengelolaan lahan dan air berdasarkan rencana strategis renstra) dinas pertanian dan kehutanan serta:ngelolaan lahan dan. air sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing agar pelaksanaan.pengelolaan lahan dan airukan pengawasan kepada bawahan bidang pengelolaan lahan dan air dalam melaksanakan tugas baik secara preventif atrencanakan dan melaksanakan upaya upaya pengelolaan lahan dan air : agar tercipta hasil yang optimal: tanartanian yang berdaya guna agar tercapai hasil yang optimal, mengkoordinasikan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya) menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan bidang pengelolaan lahan dan air! agar tercipta kondisi yang sinkron dan terintegrasi dalam pembangunan pertanian: il.ri pertimbangan bagi pimpinan dalam. mengambil kebijakan: mlolaan lahan dan air membawahi kepala seksi pengelolaan lahan. kepala seksi perluasan areal. kepala seksi pengelolaan air. kepala seksi pengelolaan lahan mempunyai tugas memimpin seksi pengelolaan la! petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan meliputi penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan lahan pertanian yaitu jalan usaha tani, jalan produksi, konservasi dan reklamasi lahan dan alat mesin pertanian. bnn untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengelolaan lahan mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi pengelolaan lahan berlahlahan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas, tan f. melaksanakan sosialisasi kegiatan prasarana pertanian sebagi upaya penyebaran informasi dan teknologi kepada kelompok tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring kegiatan pada oktan dan gapoktan guna dijadikan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan hat melakukan pemetaan wilayah pengembangan potensi prasarana pertanian. sebagai bahan informasi dan dokumentasi program kegiatan, membuat data base jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian guna sebagai bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menginventarisir lahan daerah sebagai bahan pelaporan dan evaluasiluasan areal mempunyai tugas memimpin seksi perluasan areperluasan areal meliputi cetak sawah dan perluasan areal pertanian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi perluasan areal mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi perluasan areauasan areal.luasan areal agar tercapainya efisiensi dan efektifitas, melaksanakan sosialisasi kegiatan perluasan area sebagai penyebaran informasi kegiatan kepada masyarakat petani, ne, monitoring kegiatan pada oktan dan gapoktan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai danganketentuan yang berlaku, melakukan potensi perluasan areal pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mudah dalam pendanaannya, tan membuat dokumentasi perluasan areal sebagai bahan pelaporan den. evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas, nan memberikan bimbingan pada kelompok tani kegiatan perluasan areal sebagai penyebaran informasi dan trilogi pertanian berdaya guna, menyusun jadwal palang kegiatan perluasan areal agar tertib dalam pelaksanaan"blolaan air mempunyai tugas memimpin seksi pengelolaan airair meliputi penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan air, jaringan irigasi, tata air mikro, romanisasi, dan parit. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengelolaan air menrbunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja kegiatan seksi pengelolaan airair:air agar tercapainya efisiensi dan efektifitas melaksanakan kegiatan pengelolaan air sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku: melaksanakan sosialisasi kegiatan pengelolaan pengairan pertanian sebagai penyebaran informasi kegiatan kepada masyarakat petani, monitoring kegiatan seksi pengelolaan air pada oktan dan ganoktan guna dijadikan bahan pelaporan dalam pelaksanaan tugas, ti. melaksanakan rapat tim teknis penentuan penetapan kelompok tani penerima manfaat kegiatan pengelolaan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membantu penyusunan rukh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai. bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputus:. telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan:tannan syech bandar berita daerah kota singkawang tahun 2014nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan smaliarr,bagai berikut ketentuan huruf angka huruf huruf huruf dan ditambah (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran ix, surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan:. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutd mengikuti rapat koordinasi, seminar diseminasi,45y0lampiran huruf angka ketentuan diubahetentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutlampiran ii, huruf dan huruf diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah pp) bisnis rp. rp. rp. rp. rp. pontianak solo rp. pontianak banjarmasin rp. pontianak palangkarayaisnis rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sekali jalan) rp. rp. rp. rp. rp. sumatera barat ' rp. rp. lampung rp. bengkululampiran iv, huruf dan diubah, sehingga keseluruhan lampirandki jakarta penginapan | vang harian penginapan | vang harian d.i yogyakarta penginapan uang harian penginapan uang harian penginapan uang harian jawa tengah i penginapan i vang harian penginapan vang hari nanggroe aceh darussalam penginapan uang harian sumatera utara penginapan vang hari bengkulu penginapan vang hari kepulauan riau penginapan vang hari penginapan vang hari.) rp.) rp.) rp.) rp.) penginapan uang harian |. penginapan uang harian bangka belitung penginapan uang harian penginapan uang harian penginapan | vang harian penginapan | vang harian ( penginapan | vang harian penginapan uang harian kalimantan selatan penginapan uang harian kalimantan tengah |. penginapan i v uang hari |. penginapan uang harian |. penginapan uang harian penginapan i vang harian penginapanuang harian maluku utara ipenginapan i vang harian sulawesi tengah penginapan | vang harian penginapan uang harian penginapan uang harian penginapan uang harian lampiran xviii diubah, sehingga lampiran xviii berbunyi sebagai berikutponnnaaanaannaanaaan kepada yth. oopom demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. pontianak, . jco. ppt kegiatan . nip. lampiran xix, sehingga lampiran xix berbunyi sebagai berikutpertama yang menyerahkan .pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. pontianak, . cod. yang menerima yang menyerahkan pejabat pelaksana teknis kegiatan pelaksana spd) nip. lampiran xx, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikutanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang, yang selanjutnya disingkat kamanaman modal dan pelayanan terpadu kota singkawang. kepala kantor adalah kepala kantor penanaman modal dan pelayanan terpaduamamp sebanyak sop yang mencakup sop sub bagian tata usaha, sop seksi perencanaan penanaman modal, sop seksi pelayanan perizinan, dan sop seksi promosi dan kerjasama. sop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sub bagian tata usaha sebanyak sop ap: seksi perencanaan penanaman modal sebanyak sop ap: seksi pelayanan perizinan sebanyak sop ap: dan seksi promosi dan kerjasamamamamamnaajenis jenissub bagian tata usaha nama sop keterangan pengurusan surat masuk nan pengurusan surat keluar sop cuti pegawai penyusunan daftar urut kepangkatan duk) pegawai negeri sipil pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pencairan uang persediaan pencairan uang ls tu penyusunan laporan asset penyusunan neraca antar usulan penghapusan aset, mutasi dan hibah ie pengesahan sp3 penyusunan buku pembantu bank penyusunan buku kas tunai . penyusunan buku kas umum pengeluaran penyusunan catatan atas laporan keuangan bonnet berlaamameah penjualan administrasi membatasi penutupan kas an buku penerimaan barang duka pengeluaran barang asu barang inventaris pelpuapmetamaaag 'as|stories barang name seksi perencanaan penanaman modal peayamantein prinsip peayananin usaha seksi pelayanan perizinan pengesahan sts retribusi) pengelolaan air tanah (pelayanan tanda daftar gudang usaha industri iui) sup) pelayanan tim date petanahan gangguan ho seksi promosi dan kerja sama nama sop keterangan penyiapan dan penyusunan bahan promosi dan investasi daerah promosi pameran investasiselataapi apselatansimatera selatan. . presiden republik indonesia menetapkan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi sumatera selataselatan, anggota wakil ketua bupati banyuasin, merangkap anggota anggota kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai sumatera bagian selatan, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional sumatera selatan, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera selatan dan kepulauan bangka belitung, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, provinsi sumatera selatan: kepala badan promosi dan perizinan penanaman modal daerah provinsi sumatera selatan, kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera selatan, sekretaris . presiden republik indonesia sekretaris daerah kabupaten banyuasin, kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten banyuasin, kepala dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten banyuasiselatanusa tenggarndalikanusa tenggarnusa tenggara baratnusa tenggara barat. . presiden republik indonesia menetapkan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi nusa tenggara baratnusa tenggara barat, anggota wakil ketua bupati lombok tengah, merangkap anggota anggota kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai bali, nusa tenggara barat, dan nusa tenggara timur, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional nusa tenggara barat, kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, nusa tenggara barat, sekretaris daerah provinsi nusa tenggara barat, kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi nusa tenggara barat, kepala badan koordinasi penanaman modal dan perizinan terpadu provinsi nusa tenggara barat, sekretaris . presiden republik indonesia sekretaris daerah kabupaten lombok tengah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten lombok tengah, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten lombok tenganusa tenggara barat dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . ppa taxx, presiden republik indonesia dan penyesuaian jabatan keanggotaan komite privatisasi perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menata kembali keanggotaan dan tata kerjaa. presiden republik indonesiamembentuk komite privatisasi perusahaan perseroan persero), yang selanjutnya disebut komite privatisasi. komite privatisasi berkedudukan dan bertanggungjawab kepada presiden. komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikutdansusunan keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: ketua merangkap menteri koordinator bidang anggota perekonomian, wakil. presiden republik indonesisero melakukan kegiatan usaha. menteri teknis yang membidangi usaha persero sebagaimana dimaksud dalam menjadi anggota komite privatisasi hanya dalam privatisasi persero bidangnya. dalam pelaksanaan tugas sehari hari komite privatisasi dibantu oleh tim pelaksana yang terdiri dari: ketua deputi bidang koordinasi fiskal dan moneter, kementerian koordinator bidang perekonomian, wakil ketua sekretaris kementerian badan usaha merangkap anggota milik negara, anggota. presiden republik indonesia kepala badan kebijakan fiskal, kementerian keuangan, deputi bidang usaha industri agro dan industri strategis, kementerian badan usaha milik negara, deputi bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan, kementerian badan usaha milik negara, deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya, kementerian badan usaha milik negara, deputi bidang infrastruktur bisnis, kementerian badan usaha milik negara, deputi bidang perundang undangan, kementerian sekretariat negara, deputi bidang perekonomian, sekretariat kabinet. tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut:ha. presiden republik indonesia memberikan ., dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh komite privatisasi. untuk mendukung tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk tim teknis yang susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja ditetapkan oleh menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite privatisasi.fiskal dan moneterld: presiden republik indonesia . komite privatisasiprivatisasi. pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, keputusan presiden nomor tahun tentang komite privatisasi perusahaan perseroan persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. segala keputusan yang telah ditetapkan oleh komite privatisasi yang dibentuk berdasark(ha sub bagian dokumentasipeningkatan kemampuan dan kapasitas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menata kembali pusat penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi puspiptek) dalam tugas dan fungsi menteri negara riset dan teknologigingat undang undangang mea iva sal presiden republik indonesiajl) sebagai tindak lanjut dicabutnyateri keuangan, menteri negara pendayagunaan aparatur negara, menteri negara riset dan teknologi dan kepala badan kepegawaian negara melaksanakan penyelesaian bidang pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen secara terkoordinasi dengan mengikutsertakpegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokume. ona tn: saphane peraturan , perundang& imbangan yah toy sydibyo mirelay battuta trans kalimantankalimantan. . presiden republik indonesia menetapkan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus provinsi kalimantan timurkalimantan timur, anggota wakil ketua bupati kutai timur, merangkap anggota anggota kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi kalimantan timur, kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai kalimantan bagian timur, kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan timur, kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi kalimantan timur, kepala dinas perhubungan provinsi kalimantan timur, kepala dinas pekerjaan umum provinsi kalimantan timur, kepala. presiden republik indonesia kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kutai timur, kepala dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika kabupaten kutai timur, kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kutaikalimantan timuraustralia dan selandia barudan selandia baru pada tanggal sampai dengan maret ol8.tiga keempat: keempati5ft side ei]!.milik indo,8 presiden republik indonesia, rtd. joko widodo undangan,1o2memutuskan menetapkan kesatu kedua ketiga keempat kelima presiden republik indonesia memutuskan: keputusan presiden tentang program penyusunan peraturan presiden tahun 2o2o. menetapkan rancangan peraturan presideno2o.y2 o2o presiden republik indonesia, joko widodo ttd debu salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara lik indonesia dan perundang g undangan, no011897 jaman pres ide republik indonesia lampiranol9 tentang dana abadi pendidikan nondelegasi ruang lingkup dana abadi; mekanisme pengelolaan dana abadi; penugasan kepada badan layanan umum pengelola dana untuk mengelola dana abadi dimaksud; penggunaan hasil kelolaan dana abadi; penerimaan manfaat; dan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dana abadi diatur oleh menteri keuangan. kementerian keuangan rancangan pres then ref baik indonesia judul pemrakarsa rancangan peraturan presiden tentang rincian anggaran penerimaan dan belanja negara tahun undang undang tentang anggaran penerimaan dan belanja negara tahun anggaran o2l rincian anggaran penerimaan dan belanja negara tahun anggaran kementerian keuangan rancangan peraturan presiden tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran o2l undang undang tentang anggaran penerimaan dan belanja negara tahun anggaran o2l petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam undang undang tentang anggaran penerimaan dan belanja negara. kementerian keuangan rancangan peraturan presiden tentang dewan sumber daya air undang undang nomor tahun ol9 tentang sumber daya air susunan, organisasi, dan tata kerja dewan sumber daya air nasional. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat rancangan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun o2o 2o24 undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang akan digunakan sebagai acuan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ham indonesia. kementerian hukum dan hak asasi manusia dasar pembentukan materi muatantata acara penanganan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama undang undang nomor tahun oi4 tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban mekanisme penetapan saksi pelaku; mekanisme pelaksanaan perlindungan dan penghargaan; dan monitoring dan evaluasi (pengawasan) pelaksanaan. kementerian hukum dan hak asasi manusia undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun )ll tentang pembentukan peraturan perundang undangan menjelaskan mekanisme sistem carry over perencanaan pembahasan rancangan undang undang; pemantauan dan peninjauan rancangan undang undang; dan harmonisasi peraturan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dan perda. kementerian hukum dan hak asasi manusia rancangan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor tahun rancangan pres ide republik indonesia judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsasamarinda, sanga sanga, muara jawa, dan balikpapan masamba) undang undang nomor tahunrancangan peraturan presiden tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional kawasan bimmanado dan bitungres ide republik indonesia judul rancangan peraturan presiden tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional kawasan konservasi keanekaragaman raja ampat dasar pembentukan materi muatan pemrakars kementerian kelautan dan perikanan rancangan peraturan presiden tentang rencana zonasi kau,asan antarwilayah laut laut malukutata acara penentuan bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional undang undang nomor tahun tentang per ajian internasional menciptakan mekanisme konsultasi internal pemerintah dalam menentukan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional agar bentuk hukum yang digunakan tidak melanggar putusan mahkamah konstitusi terkait dengan undang undang nomor tahun oo0 tentang perjanjian internasional. kementerian luar negeri rancangan pres ide republik indonesia judul rancangan peraturan presiden tentang pengelolaan dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan rancangan peraturan presiden tentang rencana strategis nasional usaha mikro, kecil, dan menengah pemrakarspengaturan mengenai pengelolaan dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. program strategis pemberdayaan koperasi clan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm), meliputi: perluasan akses pasar produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi; kemudahan dan kesempatan berusaha; meningkatkan daya saing produk dan jasa; pengembangan kapasitas manajemen sumber daya manusia; dan koordinasi lintas sektor. nondelegasi dasar pembentukan materi muatan undang undang nomor tahun tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi program pres ide republik indonesia judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa program strategis pemberdayaan umkm dijabarkan lebih rinci dalam rencana aksi yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang dikoordinasikan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. rancangan peraturan presiden tentang pembiayaan, pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah lintas sektor nondelegasi pelaksanaan, jenis, dan sumber pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm); pembiayaan dan pengembangan usaha produktif koperasi dan umkm dengan program dan kegiatan yang terarah; dan skema pembiayaan koperasi dan umkm yang lintas sektor yang dikoordinasikan oleh kementerian koperasi dan ukm dan pengaturannya oleh badan layanan umum pengelola dana blu pd). kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah rancangan. pres den republik indonesia judul rana;organ peraturan presiden terr ang badan pengelolaan pr',.:gram pembiayaan rancangan peraturan presiden tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara dasar pembentukan nondelegasi undang undang nomor tahun ol9 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah umkm) melalui badan pengelola program pembiayaan; dan penyaluran program pembiayaan pemerintah kepada koperasi dan wisata mikro, kecil, dan menengah umkm) yang dibiayai apbn apbd dan nonapbn. kebijakan pembinaan kesadaran bela negara yang terdiri atas perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. kementerian pertahanan materi muatan pemrakarsa kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengahtentang lembaga produktivitas nasional undang undang nomor tahun oo3 tentang ketenagakerjaan berposisi kelembagaan lembaga produktivitas nasional lpn) dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pakar, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota; dan mensinergikan antara tugas dan fungsi lpn sebagaimana amanat undang undang nomor tahun oo3 tentang ketenagakerjaan yaitu sebagai". kementerian ketenagakerjaan rancangan peraturan presiden tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak nondelegasi pengaturan tentang: kekerasan terhadap anak indonesia; arah strategi dan tujuan khusus; dan rencana aksi. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rancangan pres ide republik indonesia judul rancangan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor' tahun tentang komite nasional keselamatan transportasi ra:ruangan peraturan presiden tentang pe;kegunaan bersama pangkalan udara dan bandara materi muatan kedudukan, tugas, dan organisasi komite nasional keselamatan transportasi. dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara; dalam keadaan tertentu pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara; dan penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan: kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara; keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan keamanan dan pertahanan negara; dan pemrakarsa kementerian perhubungan kementerian perhubungan undang undang tahun oo9 penerbangan nomor tentang dasar pembentukan peran uran pemerintah nomor tahun ol3 tentang investigasi kecelakaan transportasi peraturan undangkedua atas peraturan presiden nomor tahun 20l tentang badan nasional pengelola perbatasan undang undang nomor tahun oo8 tentang wilayah negara kewenangan, tugas, fungsi, dan struktur badan nasional pengelola perbatasan; dan penguatan kelembagaan lingkungan badan nasional pengelola perbatasan dalam pengelolaan pos lintas batas negara. kementerian dalam negeri rancangan peraturan presiden tentang strategi ketahanan pangan dan gizi nondelegasi ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; konsumsi atau pemanfaatan pangan; penguatan kelembagaan pangan; dan evaluasi dan pengendalian strategi ketahanan pangan dan gizi. kementerian pertanian rancangan pres ide rep lik indonesia t2 judul dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa rancangan peraturan presiden tentang penetapan daerah tertinggal tahun o2o 2o24 peraturan pemerintah nomor tahun ol4 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggalkementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi rancangan peraturan presiden tentang strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun o2o 2o24 peraturan pemerintah nomor tahun oi4 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal sinergitaskementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi rancangan pres ide republik indonesia judul salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara indonesia dan perundang undangan, presiden republik indonesia, joko widodo ttd dasar pembentukan materi muatan pemrakarsa rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan mal pela zaman publik nondelegasi pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap seluruh jenis pelayanan yang difasilitasiuatu tempat mal pelayanan publik). kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi jaman |
presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang biaya pet.iyelenggaraan ibadah ha.ji tahun hijrah masehi yang bersumber dari biaya per.'ai,anan ibadah haji, nil9 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrahhijriah 2o22 masa}:ri yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. presiden republik indones]a menetapkan kesatu undang undang nomor tahun tentang penyelenggar1keputusan presiden tentang biaya pei{selenggarakan ibadah haji tahun hijriah2o22 masehi yang bersumber dari biaya per.jalanan ibadah ha.ji, nilai manfaat, dan dana efisiensi. menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpi tahun hijrah2o22 masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji atau bijih, nilai manfaat, dan dana efisiensi. kedua. kedua ketiga keempat kelima presiden euk indonesia bijih sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu terdiri atas bijih yang bersumber dari jemaah haji, bijih yang bersumber dari petugas haji daerah atau phd, dan bijih yang bersumber dari pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau kabihu. nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu terdiri atas nilai manfaat dari setoran bijih jemaah haji reguler. dana efisiensi sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. besaran bijih tahun hijriah2 o22 masehi yang bersumber dari jemaah haji sebagai berikut: embarkasi aceh sejumlah rp35. embarkasi medan sejumlah rp36. o73, embarkasi batam sejumlah rp39. o09, embarkasi padang sejumlah rp37. embarkasi palembang sejumlah rp39. embarkasi jakarta sejumlah rp39. o09, pondok gede) embarkasi jakarta sejumlah rp39. o09, bekasi) embarkasi solo sejumlah rp4 .72l,oo embarkasi surabaya sejumlah rp42. o09, embarkasi banjarmasin sejumlah rp4 embarkasi balikpapan sejumlah rp41. embarkasi lombok sejumlah rp41. l,oo embarkasi makassar sejumlah rp42. keenam. keenam ketujuh kedelapan kesembilan presiden baik indonesia besaran bijih tahun hijrah2 77. embarkasi medan sejumlah rp78. o8,o5 embarkasi batam sejumlah rp81. embarkasi padang sejumlah rp79. embarkasi palembang sejumlah rp81. embarkasi jakarta sejumlah rp81. pondok gede) embarkasi jakarta sejumlah rp8l. bekasi) embarkasi solo sejumlah rp82. embarkasi surabaya sejumlah rp84. .a44, embarkasi banjarmasin sejumlah rp83. o97. embarkasi balikpapan sejumlah rp83. embarkasi lombok sejumlah rp83. embarkasi makassar sejumlah rp84. bijih sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima dan dictum keenam disetorkan rekening atas nama badan pengelola keuangan haji pada bank penerima setoran bijih yang ditunjuk oleh badan pengelola keuangan haji. besaran bijih sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi makkah, sebagian biaya akomodasi madinah, biaya hidup (living ast), dan biaya visa. besaran bijih sebagaimana dimaksud dalam dictum keenam dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (living cost), biaya visa, biaya pelayanan haji luar negeri, dan biaya pelayanan haji dalam negeri. kesepuluh. presiden republik indonesia kesepuluh besaran bpi tahun hijrah o22 masehi yang bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi untuk jemaah haji reguler sejumlah rp4. kesebelas^as ketentuan lebih lanjut mengenai keputusan presiden ini ditetapkan oleh menteri agaman l2022masjid'a.an rekonsiliasi rakyat afghanistan, perlu memberikan hibah dalam rangka pembangunan masjid ahmad shah baba mina, kabul, afghanista' pemerintah dalam rangka pembangunan masjid ahmad shah baba mina, kabul, afghanishibah pemerintah dalam rangka pembangunan masjid ahmad shah baba mina, kabul, afghanistan. pemerintah memberikan hibah sebesar rp. (lima miliar rupiah) kepada noor educational and capacity development organization neo). hibah sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai pembangunan masjid ahmad shah baba mina, kabul, afghanistanida kesejahteraan rakyat, pia "ya in: kuah nay lap surat indrijarso |
mansurveyor pemetaan besarnya jabatan fungsional jabatan tunjangan pola surveyor pemetaan surveyor pemetaan madya tingkatingkatmegawati soekarnoputri salju uai dengan aslinya (tiang aan kepala peraturan perundang cadangan para tirai, diohilippinemengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah republik indonesia atas nama dennis austin standeffer, warga negara amerika serikat:ak. sel tanggal maret dipandang cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut: mengingat undang undang dasamemutuskan menetapkan pertama mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan pemerintah philippine atas nama dennis austin standeffer, warga negara amerika serikat yang dituduh melakukan kejahatan perkosaan dalam wilayah yurisdiksi negara philippine. kedua pelaksanaan keputusan presiden ini dilakukan oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuabdurrahman wahid diundangkan jakarta pada tanggal aprilya, dipandang perlu membentukjabatan tingkat nasional. membentuk badan pertimbangan jabatan tingkat nasional yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. . yen n1 wat presiden republik indonesia tugas pokok badan pertimbangan jabatan tingkat nasional adalah memberikan pertimbangan kepada presiden dalamadan usaha milik negara tertentu yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan presiden. wakil presiden sebagai ketua, menteri negara sekretaris negara sebagai anggota, menteri negara sekretaris kabinet sebagai anggota, menteri negara pendayagunaan aparatur negara. . nya ny) nat presiden republik indonesia tata cara pengusulan calon pejabat struktural eselon dan lingkungan badan usaha milik negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen atau sekretaris jenderal lembaga tertinggi tinggi negara mengusulkan tiga orang calon kepada presiden dengan tembusan kepada badan pertimbangan jabatan tingkat nasional. dalam hal pengangkatan sekretaris jenderal lembaga tertinggi tinggi negara, usul sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara yang bersangkutan. pengajuan calon disertai dengan penjelasan mengenai uraian tugas jabatan eselon atau jabatan dalam badan usaha milik negara tertentu yang akan diduduki oleh calon. riw hidup calon, yang memuat riw jabatan, riw pendidikan, riw kepangkatan, riw penugasan lainnya, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan jabatan. penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon sebagaimana diuraikan dalam penilaian pelaksanaan tugas. . men nya x1y wat presiden republik indonesia sidang badan pertimbangan jabatan tingkat nasional diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu waktu apabila dipandang perlu oleh ketua badan. sidang badan pertimbangan jabatan tingkat nasional sekurang kurangnya dihadiri oleh ketua, (dua) orang anggota dan sekretaris. dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural eselon dan lingkungan badan usaha milik negara tertentu, badan pertimbangan jabatan tingkat nasional mendengar penjelasan para pejabat pengusul sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam mengambil keputusan, badan pertimbangan jabatan tingkat nasional mempertimbangkan hal hal sebagai berikut pengembangan karier pegawai negeri sipil instansi dan pegawai lingkungan badan usaha milik negara tertentu yang bersangkutan, ketentuan sebagaimana tersebutbagi pengangkatan dalam jabatan eselon pengkajian terhadap bahan bahan sebagaimana ditetapkan dalam huruf angka dan angka dalam memberikan pertimbangan, badan pertimbangan jabatan tingkat nasional tidak terikat pada urutan calon yang diusulkan. . yen rat presiden republik indonesia (l) ketua badan pertimbangan jabatan tingkat nasional menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangannya kepada presiden dengan disertai alasan alasannya. penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan selambat lambatnya satu minggu setelah badan pertimbangan jabatan tingkat nasional mengambil keputusan. usul pengangkatan dalam jabatan struktural eselon oleh pejabat yang berwenang, sejauh menyangkut prajurit angkatan bersenjata republik indonesia abri) yang ditugaskaryakan dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimanaiaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan pertimbangan jabatan tingkat nasional dibebankan pada anggaran belanja badan administrasi kepegawaian negara. ketentuan tentang tata kerja dan pembagian tugas lingkungan badan pertimbangan jabatan tingkat nasional diatur lebih lanjut oleh ketua badantarainggris dan bulgarsnn presiden republik indonesia dengan ketentuan ketentuan bea dan cukai. vii lalu lintas transit langsung penumpang, barang dan muatan dalam persinggahan wilayah salah satu pihak berani dan tidak dikeluarkan dari bandar udara untuk keperluan tertentu, hanya akan diawasi seperlunya. viiiptarip, tergantung kepada kesempman snn presiden republik indonesimemberitahukipertukaran informasi dansesuai permintaannya tentang pernyataan pernyataan berkala atau lain lain pernyataan statistik yang layak diperlukan, untuk tujuan evaluasi penyediaan kapasitas dari pelayanan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk pihak berjanji yang pertama. pernyataan dimaksud hendaknya termasuk semua informasi yang diminta guna menentukan jumlah angkutan dari perusahaan penerbangan itu pada pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tempat asal dan tujuan dari angkutan tersebut. x. pemindahan kelebihan penghasilan nya x1y mula presiden republik indonesia perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu pihak berjanji hendaknya secara bebas menjual jasa angkutan udara didalam wilayah pihak berjanji lain baik secara langsung atau melalui agen, dalam mata uang setempat atau setiap pertukaran mata uang bebas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan nasional yang berlaku. perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para pihak berjanji hendaknya bebas memindahkan sisa penghasilannya dari wilayah dimana menjual jasa angkutan wilayahnya termasuk pula dalam total pemindahan adalah keuntungan penjualan jasa angkutan udara yang diperoleh secara langsung atau melalui agen, dan tambahan pelayanan jasa, dan pendapatan bunga atau komisi yang wajar atas keuntungan tertentu dari tabungan, sementara menunggu pemindahan. perwakilan secara timbal balik, perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu pihak berjanji hendaknya diperbolehkan untuk membuka kantor perwakilannya dalam wilayah pihak berjanji lainnya termasuk kegiatan komersial dan penempatan tenaga teknik sesuai permintaan sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan angkutan udara yang telah disepakati. tenaga tenaga staf tersebut apabila dimungkinkan hendaknya dipilih diantara warga negara kedua pihak. kebutuhan akan tenaga tenaga staf dimaksud, dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan penerbangan yang ditunjuk, dipenuhi dari stafnya sendiri atau menggunakan jasa organisasi lain, perusahaan atau perusahaan penerbangan yang beroperasi wilayah pihak berjanji lainnya, dan yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan tertentu wilayah pihak berjanji itu. perwakilan maupun tenaga staf dimaksud hendaknya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku wilayah pihak berjanji lainnya, dan sesuai hukum atau peraturan tertentu masing masing pihak berjanji hendaknya sesuai prinsip timbal balik menjamin izin kerja tertentu, visa kerja atau dokumen lainnya yang serupa kepada perwakilan dan tenaga staf sebagaimana maksud ini. xii. xii hukum dan peraturan man ya wat presiden republik indonesiadari pihak berjanji lain. xii pengakuan atas untuk tidak mengujxiv. xiv fasilitas lan sat presiden republik indonesia masing masing pihak berjanji dapat membebankan pungutan pungutan tertentu yang wajar dalam hal penggunaan fasilitas bandar udara dan fasilitas penerbangan lainnya yang tersedia, dimana pungutan pungutan ini tidak akan lebih tinggi dari yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan lain yang sama sama melayani penerbangan internasional. masing masing pihak berjanji akan menganjurkan konsultasi diantara badan badan yang berkompeten dalam hal pungutan pembayaran dengan perusahaan penerbangan yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas, atau secara praktis melalui perwakilan perusahaan penerbangan. pemberitahuan yang wajar harus diberikan kepada para pemakai tentang setiap usul pungutan pembayaran untuk memungkinkan mereka menyampaikan pandangan mereka sebelum pembayaran itu ditetapkan. tidak satupun pihak berjanji akan memberikan perlakuan khusus pada perusahaan penerbangannya sendiri atau kepada perusahaan penerbangan lain lebih lebih dari pada suatu perusahaan penerbangan pihak berjanji lainnya yang sama sama melayani angkutan udara internasional, dalam hal pelaksanaan bea cukai, imigrasi, karantina, termasuk pula ketentuan mengenai penggunaan jasa bandar udara, jalur udara, jasa angkutan udara dan asosiasi fasilitas yang berada bawah kewenangannya. keamanan penerbangandan kekerasan terhadap pesawat yang ditanda tangani den haag pada tanggal desdan semua lembaga internasional lainnya dalam bidang yang sama yang mungkin disahkan kemudian. pihak .dlan sat presiden republik indonesiaapabila terjadi insiden atau ancamaxvi konsultasi dengan semangat kerjasama yang erat, pejabat pejabat penerbangan sipil dari para pihak berjanjipara. para pihak berjanji setiap saat dapat meminta konsultasi pada pihak lainnya sehubungan dengan penafsiran, pelaksanaan maupun perubahan persetujuan ini. konsultasi dimaksud hendaknya dilakukan dalam jangka waktu (enam puluh) hari semenjak tanggal dikirimkannya permintaan konsultasi kecuali, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang atau mengurangi jangka waktu itu. men nya ny) presiden republik indonesia xvii penyelesaian perselisihan perselisihan yang timbul diantara para pihak sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan dari persetujuan ini, akan disediakan melalui cara perundingan langsung antara pejabat pejabat penerbangan sipil kedua pihak. apabila pejabat pejabat tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan itu akan diselesaikan melalui saluran diplomatik. xviii perubahan. setiap perubahan yang disetujui akan mulai berlaku setelah diperoleh penegasan mengenai hal tersebut melalui pertukaran nota diplomatik. perubahan perubahan terhadap lampiran persetujuan ini akan disepakati bersama diantara pejabat yang berwenang dari para pihak dan akan mulai berlaku pada tanggal diadakannya pertukaran nota diplomatik. xixx. pendaftaran persetujuan ini termasuk setiap perubahannya, dan setiap pertukaran nota diplomatik akan didaftarkan pada organisasi penerbangan sipil internasional. yen nya ny snn presiden republik indonesia xxii dan mulai berlaku secara pasti segera setelah kedua pihak berjanji saling menyampaikan pemberitahuan melalui pertukaran nota diplomatik bahwa persyaratan konstitusional masing masing untuk memperlakukantanggal juni dalam bahasa indonesia, bahasa inggris dan bahasa bulgariarepublik bulgaria mulan pin ny) presiden republik indonesia ttd. ttd. open watsofia setiap tempat indonesiabulgariajakarta setiap tempat bulgariayen natemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgar, menyatakan keinginan mereka untuk secara bersama mengembangkan penerbangan sipil internasional:memutuskan untuk membentuk persetujuan ini dan bersepakat sebagai berikut: pengertian pengertian untuk kepentingan dalam hal penafsiran dan pelaksanaan persetujuan ini, kecuali ditentukan lain:dan konvensi dan setiap perubahan atas lampiran yang telah berlaku pasti bagi masing masing pihak. (b) istilah pejabat pejabat penerbangan"bulgaria adalah kementerian transportasi atau dalam hal kedua duanya. (c) istilah. man "aa wat presiden republik indonesia wilayah" berarti dalam hal indonesia, adalah wilayah negara republik indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ketentuan hukum nasionalnya termasuk wilayah sekitarnya, yang diatasnya dimana pemerintah republik indonesia melaksanakan kedaulatannya, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai hukum internasional dan dalam hal pemerintah republik bulgaria, adalah wilayah daratan wilayah laut dan laut pedalaman termasuk udara diatasnya berada bawah kedaulatan republik bulgariapendaratan dengan maksud tidak untuk angkutan", mempunyai arti sebagaimana yang ditetapkan untuk masing masing istilah itu dalam dari konvensi. istilah "kapasitas" dalam kaitannya dengan sebuah pesawat terbang", berarti kemampuan angkutan yang disediakan oleh pesawat tersebut pada rute atau bagian dari suatu rute. istilah "kapasitas dalam kaitan dengan pelayanan tertentu", berarti kapasitas yang digunakan dalam suatu pelayanan dikaitkan dengan frekuensi penerbangan dari pada pesawat terbang itu selama suatu jangka waktu dan rute atau bagian dari rute. (h) istilah istilah "persetujuan pelayanan" dan "rute terinci" mempunyai arti sebagaimana ditetapkan untuk pelayanan penerbangan internasional berjadwal dan oleh rute rute terinci didalam annex dari pada persetujuan. (&) istilah "tarif" berarti harga yang dibayarkan untuk angkutan penumpang atau muatan barang dan persyaratan yang berlaku bagi tarif dimaksud termasuk harga harga dan persyaratan persyaratan untuk tambahan pelayanan tetapi diluar pembayaran untuk angkutan pos. (()) annex dari persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan induk, dan setiap lampiran termasuk annex maupun perubahan perubahan kecuali ditentukan lain dalam hal ini. ii. man wat presiden republik indonesia hak hak angkutan masing masing pihak memberikan kepada pihak lainnya hak hak terinci didalam persetujuan ini guna kepentingan pengembangan pelayanan penerbangan pada rute rute terinci. perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing masing pihak akan menikmati, sambil melaksanakan pelayanan pada suatu rute terinci, hak untuk melakukan pendaftaran didalam wilayah tersebut pada tempat tempat yang terinci didalam annex denganrunsebagai tambahan pada hak hak yang diberikan dalam ini, masing masing pihak menjamin pula kepada perusahaan penerbangan dari pihak lainnya untuk pelayanan angkutan udara internasional: (a) terbang melintaspenerbangan yang dilakukan oleh pesawat terbang sipil dari salah satu pihak berjanji untuk melintasi atau mendarat wilayah pihak lainnya untuk tujuan bukan angkutan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pihak berjanji lainnya. sekalipun ditentukan lain dalam dan persetujuan ini, penyelenggaraan dari pelayanan penerbangan yang telah disetujui didaerah daerah yang tidak aman atau dibawah pengawasan militer atau didaerah daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut harus sesuai konvensi dan memerlukan izin dari penguasa militer yang berwenang. iii. main wat presiden republik indonesia iii otorisasi dan penunjukan masing masing pihak berhak menunjukanmasing masing pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang perubahan penunjukan perusahaan penerbangannya dan menggantikannya dengan perusahaan penerbangan lainnya. pada saat menerima penunjukan tersebut, pihak lainnya sesuai ketentuandimana pihak itu tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak pemilihpada saat memperoleh izin operasi sebagaimana ini, maka setiap saat perusahaan penerbangan yang ditunjuk untukviii dan persetujuan ini telah berlaku sehubungan dengan penerbangan tersebut. berdasarkan. berdasarkan prinsip timbal balik, tidak dibutuhkan visa untuk masuk, berdiam dan man presiden republik indonesia keluar bagi awak pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa mereka akan berangkat kembali dengan penerbangan berikutnya pada rute yang sama. hal ini mengacu pula pada kasus mana awak pesawat, yang menguasai persyaratan teknis pesawat terbang atau alasan alasan kesehatan dan pengobatan selama berada wilayah itu, dan berangkat kembali dengan penerbangan berikutnya pada rute yang sama. pembatalan dan pengangguran masing masing pihak berjanji mempunyai hak untuk membatalkan suatu izin operasi atau menangguhkandibawah ini:segera diambil tindakan tindakan pembatalan, penangguhan atau. dalam hal demikian, konsultasi akanmen wat presiden republik indonesia satu pihak berjanji.anara pihak berjanji. vi. mula presiden republik indonesia pembebasan bea masuk dan cukai masing masing pihak secara timbal balik akan membebaskan perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu pihak sepanjang dimungkinkan oleh hukum nasionalnya, dari pembatasan pembatasan import, cukai bea, pajak pajak, biaya pemeriksaan dan biaya biaya lain atas bahan bakar pesawat, pemakaian minyak pelumas, persediaan teknis, suku cadang termasuk mesin pesawat, peralatan yang biasa digunakan, perlengkapan pesawat (termasuk minuman, tembakau dan produk lainnya yang dijual kepada penumpang dalam jumlah tertentu selama dalam penerbangan) dan barang lainnya yang dimaksudkan untuk dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan oleh pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk para pihak, seperti persediaan tiket, airway bill, barang cetakan lainnya dan bahan publikasi yang biasanya didistribusikan tanpa biaya oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk. pembebasan yang dijamin oleh ini akan berlaku terhadap barang barang sebagaimana tertentu dalam ini, sebagai berikut: yang dimasukkan dalam wilayah salah satu pihak oleh atau atas nama perusahaan penerbangan yang ditunjuk pihak lainnya, perlengkapan yang berada dalam pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu pihak pada waktu tiba atau berangkat dari wilayah pihak lainnya, cc. perlengkapan yang dibawa oleh pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu pihak wilayah pihak yang lainnya dan dimaksudkan untuk digunakan dalam pelaksanaan pelayanan yang telah disetujui, bila atau tidak mungkin barang barang tertentu digunakan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah dari pihak yang memberikan pembebasan, dengan ketentuan bahwa barang barang itu tidak dialihkan pemilihannya wilayah pihak berjanji tersebu. dalam hal hal tertentu, barang barang tersebut dapat diletakan dalam pengawasan dari pejabat pejabat tersebut sampai export kembali atau diselesaikan sesuai presiden republik indonesia, menimbang bahwa pembangun sebagai dari jalan bebas hambatan lingkarmah jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta tarif tolol untuk segmen ancol timur jembatan tiga pluit dan segmen timang grogol pluit junctionljakarta cawang bekasi. para way presiden republik indonesia keputusan presiden.. pertama menetapk, yang merupakan bagian dari jalan bebas hambatan lingkar dalam kota jakarta, sebagai jalan tol. kedua dengan penambahan segmen sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, jalan bebas hambatan lingkar dalam kota jakarta menjadi timang cawang tanjung priok ancol timur jembatan tiga pluit junction grogol timang. ketiga menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua sebagai berikut keempat . sy) nya ny) nat presiden republik indonesia keempat golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga adalah golongan sedan, jip, pick up, buskelima besarnya langganan tol untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang bersifat komputer, kecuali taksi, yang menggunakan jalan bebas hambatan dimaksud dalam dictum kedua ditetapkan sebesar rp. keenam besarnya langganan tol untuk jalan bebas hambatan dimaksud dalam dictum kedua selain kendaraan dimaksud dalam dictum kelima, ditetapkan sebesar (sembilan puluh persen) daru tarif tol sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga. ketujuh :. yeberdasarkan hasilengan keputusan presiden nomor tahun dijadwalkan pelaksanaannya, beberapa diantara proyek proyek tersebut dinilai dapat diteruskan, bahwa sesuai dengan hasil pengkajian tersebut, dipandang perlu menetap :. man mula presiden republik indonesia memutuskan menetapkanundaa.semula ditetapkan untuk dikaji kembali lampiran vi): proyek jalan tol semarang seksi proyek jalan tol ujung pandang, proyek jalan tol pondok aren serpong proyek menara jamsostek, proyek plt patuh unit proyek plta asahan proyek pltu tanjung jati a", proyek pltu tanjung jati c"': semula. open n1 nat presiden republik indonesia semula ditangguhkan lampiran proyek jalan tol aloha waru tanjung perak, proyek plt karana tahap pln), proyek plt sulla, proyek plt derajat unit dan ii: proyek pltu palembang timur, proyek pembangunan dan pengelolaan bandara baru pengganti bandara polonia medan: proyek improvement meteorological and geophysics equipment. kedua dengan adanya ketetapan untuk meneruskan pelaksanaan proyek proyek tersebut,ketiga :. yen ya mul. mengubah keputusan presiden nomor tahun tentang dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: . mulan yes sat presiden republik indonesiasdr. prof. dr. widodo nitisastro, anggota menteri negara koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri ketua bappenasluar negeri, menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara, gubernur bank indonesia: sdr. drs. radius prawira, swasta: sdr. atmosardjono subordo, swasta. sekretaris jenderal merangkap anggota: sdr. anthony salim, swasta." ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: . mulan presiden republik indonesia (l) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk pelaksana ketua bappenasusaha negara, gubernur bank indonesia, sekretaris merangkap anggota: sdr. anthony salim, swastmang presiden republik indonesia, menimbang bahwa penentuan pendapat rakyat timor timur telah diselenggarakan dan hasilnya diakui oleh majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia sebagaimana tercantum dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor v mpr tentang penentuan pendapat timor timur, bahwa setelah periode penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, telah terjadi pengalihan kekuasaan atas timor timur dari indonesia kepada perserikatan bangsa bangsa, bahwa untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan indonesia sebagai akibat terjadinya pengalihan kekuasaan atas timor timur tersebut perlu dibentuk satuan tugas penanganan perundinganunta). membentuk satuan tugas yang selanjutnya disebut satuan tugas penanganan perundingan. pembentukan satuan tugas penanganan perundingan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk membantu menangani perundingan yang dilakukan oleh delegasi republik indonesia dengan pihak united nations transitional administration east timor unta) untuk menyelesaikan masalah masalah yang timbul. ean sy) nya ny) wat presiden republik indo kesia tugas dan fungsi satuan tugas penanganan perundingan sebagaimana dimaksud dalam adalah melaksanakan kegiatan penyusunan bahan perundingan secara terkoordinasi yang mencakup menginventarisasi permasalahan yang perlu diselesaikan, mengidentifikasi permasalahan yang merupakan prioritas kepentingan nasional indonesia untuk diperjuangkan dalam perundingan dengan pihak unta, menyusun posisi indonesia tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekuasaan atas timor timur: melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada presiden republik indonesia. satuan tugas penanganan perundingan bertanggung jawab kepada presiden republik indonesia melalui menteri luar negeri. keanggotaan satuan tugas penanganan perundingan meliputi instansi pemerintah terkait. satuan tugas penanganan perundingan dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. ketua satuan tugas penanganan perundingan dibantu oleh kelompok kerja bidang politik dan keamanan, ekonomi keuangan dan industri, dan kesejahteraan rakyat. guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, ketua satuan tugas penanganan perundingan dapat membentuk sekretariat satuan tugas penanganan perundingan. satuan tugas penanganan perundingan dapat melibatkan tenaga tenaga ahli, instansi terkait dan unsur swasta yang mempunyai kepentingan langsung dengan masalah timor timur. struktur organisasi dan susunan keanggotaan satuan tugas penanganan perundingan ditetapkan dengan keputusan menteri luar negeri. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam masing masing dipimpin oleh seorang pejabat dari kantor menteri negara koordinator bidang yang bersangkutan. dalam rangka melaksanakan tugasnya, ketua kelompok kerja dapat menentukan keanggotaan yang melibatkan instansi terkait. pembiayaan kegiatan satuan tugas penanganan perundingan dibebankan pada anggaran departemen luar negeri. masa kerja satuan tugas penanganan perundingan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan presiden ini sampai tugasnya selesaanitia penyelidik masalah konstitusi presiden republik indonesia menimbang bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung sekarang ini terdapat masalah masalah mendasar yang bermuara pada ketentuan undang undang dasar, bahwa dalam rangka sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan masalah tersebut, diperlukan penyelidikan, kajian, dan perumusan yang melibatkan para ahli dan unsur masyarakat lainnya, bahwa ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ix mpr juga menugaskrepublik indonesia tahun bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut dipandang perlu membentuk panitia penyelidik masalah konstitusi dengan keputusan presiden, mengingat dan undang undang dasar memutuskan . (men mn) ny) rat presiden republik ndo kesia memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang panitia penyelidik masalah konstitusi. pertama membentuk panitia penyelidik masalah konstitusi, yang selanjutnya disebut panitia penyelidik. kedua panitia penyelidik bertugas membantu presiden untuk menyelidiki, mengkaji, dan merumuskan masalah masalah konstitusi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah konstitusi, yang hasilnya akan disampaikan pada majelis permusyawaratan rakyat. ketiga susunan keanggotaan panitia penyelidik terdiri dari ketua prof. dr. harun afraid, s.h. merangkap anggota sekretaris satya ariyanto, s.h., mh. merangkap anggota anggota ala. oka mahendra, s.h. prof. dr. butanol arifin, s.h. prof. dr. koesnadi harga sumantri, s.h. prof. dr. sri sumantri s.h. prof. . man ny) n1y rat presiden republik ndo kesia prof. dr. jerman rajagukguk, s.h., ll.m. prof. dr. ismail sun, s.h., mcl. rahman tollens prof. dr. charles dimakan, s.h., ll.m. prof. sutanto signo subroto, mpa. susunan keanggotaan panitia penyelidik dapat ditambah sesuai kebutuhan, yang penetapannya dilakukan dengan keputusan presiden atas usul ketua panitia penyelidik. keempat dalam melaksanakan tugasnya, panitia penyelidik mengikutsertakan para ahli dan unsur masyarakat lainnya. melaporkannya kepada presiden secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. tata kerja panitia penyelidik ditetapkan oleh panitia penyelidik. kelima panitia penyelidik melaksanakan tugasnya paling lama bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan presiden ini, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. keenam fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas panitia penyelidik dibebankan kepada anggaran sekretariat negara. ketujuh . cnn na5 wat presiden republik against apartheid sports presiden republik indonesia, menimbang bahwa pemerintah republik indonesia menentang sistem politik apartheid dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menjadikan kebijaksanaan tersebut atas sebagai pedoman dalam mengikuti setiap kegiatan olah raga internasional, bahwa new york, amerika serikat, pada tanggal mei pemerintah republik indonesia telah menandatangani international convention against apartheid sports yang diterima sidang majelis umum perserikatan bangsa bangsaagainst apartheid sports. mengesahkan international convention against apartheid sportsmei dan diterima sidang majelis umum perserikatan bangsa bangsa pada tanggal desemberkantor dagang dan ekonomi indonesia taipei presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk lebih memperlancar dan meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara indonesia dan taiwan, diperlukan sebuah lembaga ekonomi guna mendukung dan mendorong kegiatan tersebut, bahwa agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu meningkatkan peran kadin, sebagai lembaga ekonomi yang bersifat non pemerintahtama . mula presiden republik indonesia pertama meningkatkan peran kamar dagang dan industri. kedua kantor dagang dan ekonomi indonesia taipei merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non pemerintah, dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas luasnya antara indonesia dan taiwan. ketiga kantor dagang dan ekonomi indonesia taipei dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang wakil kepala, serta membawahi beberapa bagian dan atau bidang yang masing masing menangani masalah administrasi, ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata, penanaman modal, lalu lintas orang, dan lain lain sesuai dengan kebutuhan. keempat pembinaan umum terhadap kantor dagang dan ekonomi indonesia taipei dilaksanakan oleh menteri perdagangan, pembinaan umum tersebut meliputi berbantuan pegawai dan tenaga lainnya yang diperlukan, serta bimbingan lainnya yang diperlukan bagi kelancaran fungsi kantor dagang dan ekonomi indonesia taipei, dalam hal pemberian berbantuan pegawai, maka hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta: tetap memperhatikan pembinaan karier pegawai yang bersangkutan, masa tugas selama diperbantukan, tetap diperhitungkan sebagai masa kerja bagi penentuan pangkat, gaji dan pensiun pegawai yang bersangkutan. kelima untuk kelancaran pelaksanaan fungsinya, kantor dagang dan ekonomi indonesia taipei memperoleh bantuan pembiayaan dari anggaran belanja negara yang disalurkan melalui dan ditambahkan pada anggaran belanja departemen perdagangan. keputusan. paksatamakerja radiasi presiden republik indonesia, menimbang bahwa radiasi terbukti dan diakui sangat bermanfaat dalam upaya kesehatan, namun penggunaan radiasi juga dapat menimbulkan risiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik maupun efek genetik, baik secara akut maupun kronis bagi pekerja radiasi. oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan bahaya radiasi atas dasar faktor risiko bahaya radiasiyang diterima pekerja radiasi dalamekerja radiasi lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan. main nya x1radiasi bagi pekerja radiasi. dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis radiologi, radiografi penata rontgen, ahli fisika medik:. . man nat presiden republik indonesia pegawai negeri sipilsarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden ini, diberikan tunjangan bahaya radiasi setiap bulannilai bahaya radiasi tingkat nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat ii: nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat iii: nilai sampai dengan bahaya radiasi tingkat iv. penetapan nilai bagi pekerja radiasi untuk masing masing tingkat tunjangan bahaya radiasi,nilai faktor dan tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima. nilai faktor dan tingkat risiko bahaya radiasi. ketentuan lebih lanjut tentang penetapan nilai bagi pekerja radiasi man wat presiden republik indonesia untuk masing masing tingkat tunjangan bahaya radiasi diatur oleh menteri kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri pendayagunaan aparatur negara tunjangan bahaya radiasi tingkat rp. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan bahaya radiasi tingkat rp. (tiga ratus ribu rupiah), cc. tunjangan bahaya radiasi tingkat iii rp. (dua ratus ribu rupiah), tunjangan bahaya radiasi tingkat rp. (seratus ribu rupiah). pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam tidak berhak mendapatkan lebih dari satu tunjangan, dan kepadanya diwajibkan untuk memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginyhitungan dan penilaian tingkat risiko bahaya radiasi.udal). rudal tki tk.ii tk.ini tk.iv ii. faktor jenis radiasi (disingkat jr). alpha, elektron, gamma, sinar tki tk.ii tk.ini tniv ini. faktor besarnya radiasi (disingkat br). tki tki tki tnivoleh freeport indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka memperlancar arus barang yang diimpor oleh freeport indonesia, dipandang perlu menetapkan tatacara pemeriksaan barang yang diimpor oleh freeport indonesiaeriksaan pabean atas barang yang diimpor oleh freeport indonesia. atas barang yang diimpor oleh freeport indonesia melalui kantor inspeksi direktorat jenderal bea dan cukai tipe amamapare, tidak dilakukan pemeriksaan pra pengapalan. pemeriksaan. sy) nya ny) wat presiden republik indonesia pemeriksaan terhadap barang sebagaimana dimaksud padatujuani. matambangan dan energi seluruhnya berbunyi sebagai berikut bab kedudukan, tugas pokokdibidang pertambangan dan energi. departemen pertambangan dan energi terdiri dari menteri: sekretariat jenderal: inspektorat. men nat presiden republik indonesiadirektoratkerjasama luar negeri, biro lingkungan dan teknolog. men lan ny) wat presiden republik indonesia:: daya mineral terdiri dari sekretariat direktorat jenderal: direktorat sumber daya mineral, direktorat geologi tata lingkungan, direktorat vulkanologi: pusat penelitian dan pengembangan geologi, pusat pengembangan geologi kelautan. . pasaran ya mula:"', pusat penge sekretariat direktorat jenderal: direktorat bina program tenaga listrik: direktorat bina usaha tenaga listrik, direktorat teknik tenaga listrikcc. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada perusahaan perseroan persero) perusahaan listrik negara maupunsuatu keputusan presiderindustri golongan batas daya biaya beban biaya pemakaian tarif rp kva bulan) tr blok s.d jam nyala rp119, wh") blok atas jam nyala berikutnya tr blok s.d jam nyala rp119, wh") blok atas jam nyala berikutnya tr s.d kva blok s.d jam nyala blok atas jam nyala berikutnya tr atas kva s.d blok wbp kva blok lkwbp tm atas kva blok lkwbp s.d jam nyala, blok wbp atas jam nyala, blok wbp tt kva atas catatan tegangan rendah tegangan menengah tegangan tinggikantor pemerintah dan penerangan jalan umum golongan batas daya biaya beban biaya pemakaian tarif rp k va bulan) tr s.d kva tm diatas kva blok wbp blok lkwbp trmaret tarif dasar listrik untuk multiguna golongan tarif batas daya biaya beban biaya pemakaian rp k va bulan) m tr, tm, rp. catatan tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaanantaranya tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor impor tenaga listrik antara pln (persero) dengan pihak lain, tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenagaln (persero) sebagai sifat baku dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan, tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pelanggan listrik pln (persero) yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh pln (persero) sesuai kesepakatan bersama, tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang ingin menginterkoneksikan sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan pln (persero), baik dengan maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem, tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik bagi pihak yang memerlukan tenaga listrik dari pln (persero)yang ln (perseronyaabdurrahman wahidmultiguna sebagaimana tercantum dalam lampiran vitambangan dan energi. dengan ditetapkannyagolongan tarif dasar listrik golongan batas daya keterangan tarif tr 220va tarif yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah) tr 250v as.d200k tarif yaitu tarif untuk keperluan pelayanpelayanan sosial besar (tegangan menengah) tr 250v as.d tarif yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah) tr diatas s.d tarif yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah) tr diatas tarif yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah) tr 250v as.d tarif yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah) tr diatas s.d tarif yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang kva (tegangan rendah) tm atas kva tarif yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah) tr 450v as.d 14k tarif yaitu tarif untuk keperluan industri kecil rumah tangga (tegangan rendah) tr diatas 14kva s.d tarif yaitu tarif untuk keperluan industri sedang kva (tegangan rendah) tm atas kva tarif yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah) tt kva keatas tarif yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi) golongan batas daya keterangan tarif tr 250v as.d200k kva tarif yaitu tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang (tegangan rendah) tm atas kva tarif yaitu tarif untuk keperluanm tr, tm, tarif yaitu tarif multiguna yangm tegangan menengah tegangan tinggipelayanan sosial golongan batas daya biaya beban biaya pemakaian tarif rp k va bulan) tr atonement per bulan tr tr tr s.d " ) blok s.d blok atas s.d blok iii atas tr atas s.d blok s.d jam nyala 154k blok atas jam nyala berikutnya s 37tm diatas kva blok wbp 7x) blok lkwbp wh )faktor pengali untuk pembeda antara yang bersifat sosial komersial dan yang bersifat sosial murni jam nyala adalah per bulan dibagi dengan tersambung keterangan tarif ini tidak mengalami kenaikan x) tarif ini mengalami penurunan untuk pelanggan yang bersifat komersial, untuk pelanggan yang bersifat sosial murni, presiden republik indonesia, ttd abdurrahman wahid tatarrumah tangga golongan batas daya biaya beban biaya pemakaian tarif rp kva bulan) tr s.d blok s.d jam nyala rp93, blok atas jam nyala berikutnya tr blok s.d jam nyala wh ) blok atas jam nyala berikutnya tr s.d blok s.d blok atas s.d blok iii atas tr atas s.d tr atas catatan tegangan rendah keterangan tarif ini tidak mengalami kenaikanbisnis golongan batas daya biaya beban biaya pemakaian tarif rp kva bulan) tr s.d blok s.d jam nyala wh ) blok atas jam nyala berikutnya b 17tr blok s.d jam nyala wh ) blok atas jam nyala wh ) berikutnya tr s.d blok s.d 120jam nyala blok atas jam nyala berikutnya tr atas s.d blok s.d jam nyala kva blok atas jam nyala berikutnya tm atas kva blok wbp blok lkwbp |
tatasasi manusia, dipandang perlu menetapkan sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia dengan keputusan presiden:sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia. bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut sekretariat jenderal komnas ham adalah aparatur pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan. dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat jenderal komnas ham berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua komnas ham. sekretariat jenderal komnas ham mempunyai tugas menyerang gerakan dukungan bidang teknis operasional dan administratif kepada komnas ham dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat jenderal komnas ham. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretar:komnas ham: memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja komnas ham: memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama komnas hamkeanggotaan komnas hamkomnas ham. bab organisasi sekretariat jenderal komnas ham dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal komnas ham, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut sekjen komnas ham. sekjen komnas ham dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota komnas ham. sekjen komnas ham mempunyai tugas memimpin sekretariat jenderal komnas ham sesuai dengan tugasnya, membina seluruh satuan organisasi lingkungan sekretariat jenderal komnas hamkomnas ham, serta membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi lembaga lain luar sekretariat jenderal komnas ham. dalam melaksanakan tugasnya sekjen komnas ham dibantu oleh sebanyak banyaknya (lima) biro.tiga) sub bagian. lingkungan sekretariat jenderal komnas ham dapat diangkat jabatan fungsionaliii kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian sekjen komnas ham adalah jabatan eselon la. kepala biro adalah jabatan eselon ila. kepala bagian adalah jabatan eselon illa. kepala sub bagian adalah jabatan eselon va. sekjen komnas ham diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul sidang paripurna komnas ham. kepala biro dan jabatan jabatan bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh sekjen komnas ham. pejabat jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh sekjen komnas ham. bab tata kerja seluruh unsur lingkungan sekretariat jenderal komnas hamnas ham sendiri maupun dalam hubungan antar instansi lembaga sesuai dengan tugas masing masing. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sekretariat jenderal komnas ham dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab ketentuan lain lain jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat jenderal komnas ham dapat membentuk kelompok kerja. bab viikomnas ham ditetapkan oleh sekjen komnas hammengatur mengenai sekretariat jenderal komnas ham dalam keputusan presiden nomor tahun tentang komisi nasional hak asasi manuresidenningkatkan pelaksanaan pembangunan propinsi riau, dipandang perlu untuk menambah anggota tim koordinasi pembangunan propinsi riau sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun bahwa sehubungan dengan itu,. pertama . mulan ya nat presiden republik indonesia pertama mengubah dictum pertama keputusan presiden nomor tahun tentang tim koordinasi pembangunan propinsi riau, sehingga berbunyi sebagai berikut, menteri agraria kepala badan pertanahan nasional sebagai anggota, gubernur kepala daerah tingkat riau sebagai anggota." kedua :. open ya rhukum militer "ahm pth" presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk meningkatkan mutu perwira angkatan bersenjata republik indonesia bidang hukum khususnya hukum militer, dipandang perlu menyesuaikan akademi hukum militer perguruan tinggi hukum militer menjadi sekolah tinggi hukum militer ahm pth"', bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian sekolah tinggi hukum militer ahm pth", dan mengintegrasikan pendidikan dan latihan akademi hukum militer perguruan tinggi hukum militer dalam sekolah tinggi hukum militerpertahanan keamanan negar"aa natndirian sekolah tinggi hukum militer "ahm pth":. . man ya mula presiden republik indonesia mendirikan sekolah tinggi hukum militer ahm pth" lingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat jakarta yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat stem. stem adalah perguruan tinggi kedinasan lingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepadapembinaan teknis akademis stem dilakukan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia dan pembinaan stem secara fungsional dilakukanstem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian bidang hukum, khususnya hukum militer. . paksaan gen ya ny) nat presiden republik indonesia organisasi stem terdiri dari unsur pimpinan ketua dan pembantu ketua, unsur senatem sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh kepala staf tentara nasional indonesia angkatan darat atas nama menteri pertahanan keamanan setelah mendapat pertimbangan dari menteri pendidikan dan kebudayaan serta dikonsultasikan denganhukum militer perguruan tinggi hukum militer diintegrasikan dalam stemen wap!,: pamong belajar pratama, pamong belajar muda, pamong belajar madya, pamong. men rat presiden republik indonesia pamong belajar utama pratama, pamong belajar utamaoperasikannya seluruh jalan bebas hambatan lingkar dalam kota jakarta, maka terhadapdipandang perlu mengalihkan transaksi pengumpulan tol dari (satu) gerbang tol menjadi (dua) gerbang tol, bahwa dengan adanya pengalihan gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam huruf dipandang perlu mengatur transaksi pengumpulan tol pada jalan bebas hambatan prof. dr. ir. sedijatmo, keputusan presiden nomor tahun memutuskan:. man nat presiden republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang bahwa kuala lumpur, malaysie way pan presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan keputusan preside. mengesahkyang telah ditandatangani pemerintah republik indonesia kuala lumpur, malaysaslinya dalam bahasa inggrisp presiden republik indonesia terjemahan bebas persetujuan khusus bagi pengajuan mahkamah internasional sengketa antara indonesia dan malaysia tentang kedaulatan atas pulau gigitan dan pulau sepadan pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia, dan selanjutnya disebut "para pihak": menimbang bahwa telah timbul suatu sengketa antara para pihak mengenai kedaulatan atas pulau gigitan dan pulau sepadan, menginginkan agar sengketa tersebut hendaknya diselesaikan berdasarkan semangat hubungan persahabatan antara kedua pihak seperti yang tertuang dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama asia tenggara tahun dan lebih lanjut menginginkan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh mahkamah internasional mahkamah). telah menyetujui sebagai berikut: pengajuan sengketa para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ini mahkamah berdasarkan statuta mahkamah. pokok perkara mahkamah dimohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian perjanjian, persetujuan persetujuan dan bukti bukti lain yang diajukan oleh para pihak, apakah kedaulatan atas pulau gigitan dan pulau sepadan adalah milik republik indonesia atau malaysia. . mulan ya wat presiden republik indonesia prosedur sesuai batas waktu seperti tersebut pada ini, acara persidangan terdiri dari pembelaan tertulis dan dengar pendapat secara lisan sesuai dengan statuta mahkamah. tanpa mengurangi pertanyaan pertanyaan yang menyangkut beban pembuktian dan mengingat peraturan mahkamah, pembelaan tertulis terdiri dari (a) memori yang disampaikan serentak oleh masing masing pihak tidak lebih dari bulan sejak tanggal diajukannya pemberitahuan persetujuan khusus ini kepada panitera mahkamah. (b) memori sanggahpihak lainnya. (c) jawabsanggahan pihak lainnnya. (d) remainder, jika para pihak sepakat atau jika mahkamah atas wewenangnya memutuskan atau atas permohonan salah satu pihak, bahwa bagian acara ini diperlukan dan mahkamah menyetujui atau memasyarakatkan disampaikannya remainder. berkas berkas pembelaan tertulis dan lampiran laporannya seperti tersebut atas yang disampaikan kepada panitera mahkamah tidak boleh diteruskan kepada pihak lainnya sampai panitera mahkamah telah menerima berkas berkas pembelaan tertulis dari pihak termaksud. masalah tata urutan pembicara pada dengar pendapat secara lisan ditentukan melalui persetujuan para pihak atau, dalam hal terdapat persetujuan dimaksud, oleh mahkamah. namun demikian, dalam semua hal, dalam hal tata urutan pembicara yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi masalah masalah yang berkenaan dengan beban pembuktian. hukum yang berlaku prinsip prinsip dan ketentuan ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk sengketa ini adalah seperti yang dimuat oleh statuta mahkamah. . mulan ya mula presiden republik indonesia keputusan mahkamah para pihak menyetujui untuk menerima keputusan mahkamah yang diberikan berdasarkan persetujuan khusus ini sebagai final dan mengikat bagi kedua pihak. berlakunya persetujuan persetujuan ini mulai berlaku setelah pertukaran piagam piagam ratifikasi. tanggal penukaran piagam piagam ratifikasi tersebut akan ditetapkan melalui saluran saluran diplomatik. persetujuan ini harus didaftarkan pada sekretariat perserikatan bangsa bangsa sesuai dengan piagam perserikatan bangsa bangsa, baik bersama atau oleh masing masing pihak. pemberitahuan sesuai dengan statuta mahkamah, persetujuan khusus ini harus diberitahukan kepada panitera mahkamah melalui suatu surat bersama dari para pihak sesegera mungkin setelah persetujuan berlaku. sebagai bukti, yang bertanda tangan bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh pemerintah masing masing telah menandatangani persetujuan ini. dibuat dalam empat naskah asli dalam bahasa inggris, kuala lumpur pada tanggal mei untuk pemerintah untuk pemerintah malaysia republik indonesia ttd. ttd. ali alatas datuk abdullah ahmad badawi menteri luar negeri menteri luar negeri |
man nyi ny) sebagai anggota perhimpunan pos asia pasif. yen nyi? presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan keputusan preside. mengesahkananggota perhimpunan pos asia pasifithe asian pacific postal union for the purpose this article the term "asia" shall refer countries asia east and including iran. accession the union shall ental formal declaration accession the acts the union shall addressed the government the country concerned the director the central office, who shall notify the accession consult the member countries the application for admission. accession membership shall notified the director the central office the governments the other member countries shall take effect from the date such notification. any country which has the required 9qualifications but which cannot comply with any provision chapter the general regulations may apply for membership the union with reservations application for membership, accordance width paragraph shall addressed the government the country concerned the director the central office, who shall consult the member countries the application for admission. the country concerned admitted its request approved the majority member countries. member countries failing reply the consultation within four months from the date notification are considered obtaining. article (article amended) withdrawal from the union il. any member country has the right withdraw from the union means notice its pronunciation the acts the union given the government the country concerned the director the central office and him the governments the other member countries accordingly. withdrawal from the union becomes effective the expiry one year from the date receipt the notification from the withdrawing country the director the central office. article iii (article amended) asian pacific postal training centre the purpose the centre provide training facilities and advisory services improve postal services within asia and the pacific the centre shall administered governing board whose composition, purpose and functions are prescribed the general regulations. article (article amended) acts the union il. the constitution the basic act the union contains the organic rules the union. the general regulations body those provisions which ensure the application the constitution and the working the union and those provisions which concern the international postal service between the member countries they shall binding all member counties. the additional protocols the constitution and those the general regulations are the acts the union. the final protocols annexed the general regulations their integral parts contain the reservations the general regulations. article (article amended) signature, ratification and other forms approval the acts the union il. signature the acts the union plenipotentiaries shall take place the end congress.ratified, accepted approved soon possible the signature countries accordance with their constitutional regulations. when country does not ratify, accept approve the acts the union which has signed, the constitution and other acts shall less valid for the other countries that have ratified, accepted approved them article (article amended) notification ratification and other forms approval the acts the union the instruments ratification, acceptance approvaldeposited soon possible with the director the central office who shall notify the governments the other member countries these deposits. article vii (article amended) accession the acts the union il. member countries which have not signedmay access them any time. formal declarations accession shall sent the director the central office, who shall notify the governments the member countries these deposits. article viii (article amended) presentation proposals il. the postal administration member country has the right present congress proposals concerning the acts the union. however, proposals concerning the provisions chapter the general regulations may submitted between congresses. article (article amended) amendment the constitution il. adopted, proposals submitted congress and relating this constitution must approved least two thirds the member countries the union. amendments the constitution adopted congress shall form the subject additional protocol the constitution and, shall enter into force from the date set forth such(article amended) amendment the general regulations il. the general regulations define the conditions fulfilled for the approval proposals which concern them. amendments the general regulations adopted congress shall form the subject additional protocol the general regulations and shall enter into force from the date set forth thatentry into force and duration the additional protocol the constitution the asian pacific postal union this additional protocol shall come into force july and shall remain force for indefinite period. witness thereof the plenipotentiaries the governments the member countries have drawn this additional protocol, which shall have the same force and the same validity its provisions were inserted the text the constitution itself, and have signed single original which shall deposited with the government the member country which the central office situated copy thereof shall delivered each member country that government. done singapore.republikrepublic sri lanka vietnam ttd. ttdterjemahan bebas dari naskah additional protocol the constitution the asian pacific postal union perhimpunan pos asia pasifik protokol tambahan pada konstitusi perhimpunan pos asia pasifik manila, protokol tambahan pada konstitusi perhimpunan pos asia pasifik para wakil berkuasa penuh pemerintah negara negara anggota perhimpunan pos asia pacific asian pacific postal union apps), yang bersidang pada kongres apps singapura, dan sesuai dengan konstitusi perhimpunan pos asia pasifik yang disetujui bangkok tanggal desember telah menetapkan kewajiban negara negara anggota apps, untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui perubahan perubahan pada konstitusi apps sebagai berikut: yang diubah) aksesi pada perhimpunan setiap negara berdaulat yang menjadi anggota perhimpunan pos sedunia yang berada wilayah asia, australia, melania, micronesia atau polynesia dapat ikut serta dalam perhimpunan pos asia pasifik. dalam ini yang dimaksud dengan asia" adalah negara negara timur asia termasuk iran. aksesi pada perhimpunan menimbulkan kewajiban negara negara tersebut untuk mengeluarkan pernyataan aksesi secara resmi untuk mematuhi akta akta perhimpunan. pernyataan resmi tersebut disampaiatau mengkonsultasikan aksesi tersebut kepada negara negara anggota untuk mendapat persetujuan. aksesi untuk keanggotaan harus diberitahukan oleh direktur kantor pusat perhimpunan kepada pemerintah negara negara anggota lainnya aksesi ini berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan. negara negara yang memenuhi persyaratan, tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan bab aturan aturan umum, dapat mengajukan permohonan keanggotaan kepada perhimpunan dengan reservasi. permohonan untuk menjadi anggota perhimpunan, sesuai dengan konstitusi perhimpunan, disampaikan oleh pemerintah negara yang bertalian kepada direktur kantor pusat perhimpunan, yang akan mengkonsultasikan kepada negara negara anggota untuk mendapat persetujuan. negara yang bersangkutan diterima apabila permohonan aksesinya disetujui oleh mayoritas negara negara anggota. negara negara anggota yang tidak memberi jawaban konsultasi selama (empat) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan, dianggap tidak memberikan suara. yang diubah) pengunduran diri dari perhimpunan setiap negara anggota mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari perhimpunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tentang penolakan akta akta perhimpunan, yang diserahkepada pemerintah negara negara anggota lainnya. pengunduran diri dari keanggotaan perhimpunan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri tersebut oleh direktur kantor pusat perhimpunan dari negara yang mengundurkan diri. iii yang diubah) pusat pelatihan pos asia pasifik tujuan dari pusat pelatihan pos adalah menyediakan fasilitas pelatihan dan layanan konsultasi untuk meningkatkan pelayanan pos wilayah asia dan pasifik. pusat pelatihan dikelola oleh suatu dewan pengarah dengan komposisi, tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam aturan aturan umum. yang diubah) akta akta perhimpunan konstitusi adalah akta dasar perhimpunan akta ini memuat aturan aturan organik perhimpunan. aturan aturan umum memuat ketentuan ketentuan untuk menjamin pelaksanaan konstitusi dan kerja perhimpunan, dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan jasa pos internasional diantara negara negara anggota. ketentuan ketentuan tersebut mengikat negara anggota. protokol protokol tambahan pada konstitusi dan protokol protokol tambahan pada aturan aturan umum adalah akta akta perhimpunan. protokol akhir yang dilampirkan pada aturan aturan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan, memuat reservasi terhadap aturan aturan umum. yang diubah) penandatanganan, ratifikasi dan bentuk bentuk persetujuan lainnya terhadap akta akta perhimpunan. penandatanganan akta akta perhimpunan oleh para wakil berkuasa penuh dilaksanakan pada akhir kongres. konstitusi dan protokol tambahannya, serta akta akta lainnya harus diratifikasi, diterima atau disetujui dalam waktu yang meningkatnya oleh negara negara penandatangan sesuai dengan peraturan peraturan konstitusional mereka. bila suatu negara tidak meratifikasi, menerima atau menyetujui akta akta perhimpunan yang telah ditandatanganinya, konstitusi dan akta akta lainnya tetap berlaku bagi negara negara lainnya yang telah meratifikasi, menerima atau menyetujuinya. yang diubah) pemberitahuan ratifikasi dan bentuk bentuk persetujuan lainnya terhadap akta akta perhimpunan naskah naskah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan konstitusi dan protokol protokol tambahannya, serta naskah naskah semacamnya atas akta akta perhimpunan lainnya harus didepositkan dalam waktu meningkatnya kepada direktur kantor pusat perhimpunan yang akan memberitahukan pendepositan tersebut kepada negara negara anggota lainnya. vii yang diubah) aksesi terhadap akta akta perhimpunan negara negara anggota yang belum menandatangani konstitusi dan protokol protokol tambahannya, serta akta akta perhimpunan lainnya, dapat melakukan aksesi setiap saat. pernyataan resmi aksesi harus disampaikan kepada direktur kantor pusat perhimpunan yang akan memberitahukan kepada negara negara anggota mengenai pernyataan tersebut. viii yang diubah) penyampaian proposal administrasi pos suatu negara anggota mempunyai hak untuk menyampaikan proposal kepada kongres mengenai akta akta perhimpunan. namun proposal mengenai ketentuan ketentuan bab aturan aturan umum dapat disampaikan diantara kongres kongres. yang diubah) amandemen pada konstitusi untuk dapat diterima, proposal yang disampaikan kepada kongres yang berhubungan dengan konstitusi, harus disetujui oleh sekurang kurangnya duapertiga dari jumlah negara anggota perhimpunan. amandemen amandemen pada konstitusi yang disetujui kongres dituangkan dalam bentuk protokol tambahan pada konstitusi, dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya protokol tersebut.yang diubah) amandemen pada peraturan peraturan umum aturan aturan umum menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi untuk persetujuan terhadap proposal proposal mengenai aturan aturan umum tersebut. amandemen amandemen pada aturan aturan umum yang disetujui oleh kongres dituangkan dalam bentuk protokol tambahan pada aturan aturan umum, dan mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkannya protokol tambahan tersebut. amandemensaat mulai berlaku dan masa berlaku protokol tambahan pada konstitusi perhimpunan pos asia pasifik protokol tambahan ini mulai berlaku pada tanggal juli dan tetap berlaku untukkepemerintah negara anggota dimana kantor pusat perhimpunan berada. sebuah salinannya kemudian dikirimkan kepada masing masing negara anggota oleh pemerintah negara anggota dimana kantor pusat perhimpunan berada. ditetapkan singapuravietnam republic sri lanka ttd. ttd asian pacific postal union additional protocol the constitution the asian pacific postal union manila, additional protocol the constitution the asian pacific postal union the plenipotentiaries the governments the member countries the asian pacific postal union, met congress singapore, view article paragraph the constitution the asian pacific postal union done bangkok december have adopted, subject ratification, acceptance approval, the following amendments that constitution. article (article amended) accession the union any sovereign country which member the universal postal union, and whose entire territory situated asia, australasia, melania, micronesia polynesia may accesskeputusan presiden tentang dewan pertimbangan otonomi daermemutuskan: menetapkan: keputusadalah suatu forum konsultasi tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada presiden. dprd berkedudukan ibukota negara republik indonesia. bab man sy) ny) wat presiden republik indo kesia tugas dan fungsi dprd mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai: pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemampuan daerah kabupaten dan daerah kota untuk melaksanakan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dprd mempunyai tugas: melakukan penelitian terhadap usul pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran propinsi, kabupaten dan kota, memberikan pertimbangan penyusunan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. bab iii susunan dan keanggotaan susunan keanggotaan dprd terdiri dari: menteri dalam negeri selaku ketua, merangkap anggota, menteri keuangan selaku wakil ketua, merangkap anggota,perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil wakil daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan terdiri dari: (tiga) orang perwakilan asosiasi pemerintah daerah, masing masing wakil propinsi (satu) orang, kabupaten (satu) orang dan kota (orang), (enam) orang wakil daerah, dipilih dprd terdiri dari wakil daerah propinsi (dua) orang, kabupaten (dua) orang dan kota (dua) orang. masa tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam adalah selama (dua) tahun. man mn) n13 ny) wat presiden republik indo kesia asosiasi pemerintah daerah dan wakil wakil daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negerimempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan pelayanan teknis administrasi pelaksanaan tugas dprd. sekretariat dprd membawahi: bidang otonomi daerah, bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggotamenteri negara pendayagunaan aparatur negara, dan instansi terkait. anggota bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari unsur departemen keuangan, departemen dalam negeri, dan kantor menteri negara otonomi daerah. anggota sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh ketua dprd. bidang otonomi daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rekomendasi perumusanperumusan kebijakanmenteri dalam negeri otonomi daerah. kepala bidang otonomi daerah dijabat oleh deputi manajemen men mn) ya mula presiden republik indo kesia pemerintahan dan pembangunan daerah pada kantor menteri negara otonomi daerah. kepala bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah dijabat oleh direktur jenderal anggaran departemen keuangan. untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat dprd dibentuk tim teknis sekretariat. anggota tim teknis sekretariat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur unsur terkait yang dipimpin secara fungsional oleh direktur pemerintahan daerah pada direktorat jenderal pemerintah umum daerah departemen dalam negeri. anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh sekretaris dprd. bab tata kerja dprd bersidang sekurang kurangnya satu kali dalam enam bulan. dalam melaksanakan tugasnya dprd dapat melakukan koordinasi dengan instansi lembaga terkait. petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden ini diatur lebih lanjut oleh ketua dprd. sekretariat dprd menyelenggarakan rapat sekurang kurangnya satu kali dalam (tiga) bulan. bab pembiayaan segala pembiaypertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah ann sea ny) wap a3: presiden republik indo kesiaukan kabupaten kediri tanggal januari o2i nomor perihal pen5susunan peraturan bupatdan berita acara tanggal januari nomor il4l8. il2 o21 tentang rapat pembahasan pen susunan peraturan bupati kediroi9, perlu menetapkan.pertanggungjawaban, ian pengawasan belanja bantuan keuibal::neja}r kan peraturan bupati kedirmemutuskan pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah selaku skpdbantuan keuanganbantuan keuangan. belanja bantuan keuangan adalah\rj uan maksud dan t\juan peraturan bupati ini adalah sebagai pedomanbantuan keuangan pada kode rekening kelompok belanja bantuan keuangan jenis belanja bantuan keuangan obyek belanja bantuan keuangan pada rincian obyek belanja bantuan keuangan. belanja bantuan keuanganbantuan keuangan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh: pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah pa skpd); pengguna anggaran skpd fungsional pa skpd fungsional). pa skpd sebagaimana dimaksud dalambantuan keuanganka skpd konsolidasi yang diusulkan oleh pa skpd fungsional; mengesahkan dpa skpd terkait belanja bantuan keuangan; melaksanakan pencairan dana belanja bantuan keuangan sesuai dengan usulan pa skpd fungsional;imaksud padabantuan keuangan.bantuan keuangan. pa skpd fungsional sebagaimana dimaksud dalam hurufbantuan keuangan berdasarkan lampiran anggaran pendapatan dan belanja daerah. tugas dan wewenang pa skpd fungsional sebagai berikut melakukan verifikasi, perhitungan, dan penetapan terhadap nama penerima, besaran, alamat penerima bantuan keuangan, rekening penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam rka skpd fungsional untuk diusulkan kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah; melakukan usulan pencairan bantuan keuangan kepada pa skpd berdasarkan nama penerima, besaran, dan alamat penerima sesuai dengan lampiran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; bertanggung jawab penuh atas kebenaran material dan formil penyaluran bantuan keuangan dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk tembusan pa skpd dan kepala bappeda; menyimpan dokumen pertanggungjawaban lingkup pa skpd fungsional; melaksanakan pengelolaan dana belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;belanja bantuan keuangan. pa skpd fungsional menunjuk bendahara pengeluaran belanja bantuan keuangan untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan. pa skpd fungsional dapat menunjuk pej abad ketatausahaan skpd (ppk skpd) dalam rangka ketatausahaan belanja bantuan keuangan. bab pelaksanaan dan prosedur penganggaran belanja bantuan keuangan anggaran belanja bantuan keuangan dianggarkan sebagaimana dimaksud dalam merupakan rka konsolidasi dari usulan rka skpd selaku pa skpd fungsional. usulan rka skpd selaku pa skpd fungsional dihampiri dengan nama penerima, jumlah yang diterima, alamat yang diterima yang telah diverifikasi, dan dilaksanakan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. usulan rka skpd selaku pa skpd fungsional sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah. usulan rka skpd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dilakukan konsolidasi untuk dianggarkan pada rka skpd selaku skpd oleh pa skpd. pencairan dana berdasarkan lampiran penerima bantuan keuangan tercantum dalam lampiran peraturan bupati tentang penjabaran apbd; lampiran peraturan bupati tentang perubahan penjabaran apbd; atau lampiran peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran apbd. usulan pencairan dana dari pa skpd fungsional terdiri dari: daftar penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan pada rekening penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan pada rekapitulasi jumlah dana yang akan dicairkan; spp manual dan spm manual; surat pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran material dan formil penyaluran bantuan keuangan. pa skpd mencairkan dana belanja bantuan keuangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada melalui mekanisme ls. bab ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ketatausahaan belanja bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepada skpd (pa skpd) melakukan rekapitulasi penggunaan belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pertanggungjawaban belanja bantuan keuanganbantuan keuangan; pertanggungjawaban yang disimpan pa skpd fungsional sebagai skpd yang melaksanakan belanja bantuan keuangan; pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf terinci sebagaimana tercantum dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari dokumen pendukung terkait proses perhitungan dan verifikasi calon penerima bantuan keuangan berdasarkan nama, besaran yang diterima, alamat penerima, dan rekening penerima; dokumen atau yang bisa dipersamakan terkait petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan umum dan atau khusus bagi penerima bantuan keuangan. kepala skpd terkait (pa skpd fungsional) melaporkan secara berkala kepada bupati terkait penggunaan belanja bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan juga kepada sekretaris daerah tembusan kepala bappeda dan kepala skpd (pa skpd). babbantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain{ya belanja bantuan keuangan khusus dapat mempersyaratkan biaya pendamping kepada penerima bantuan keuang sumo p nata tk. nip. 1966t l0r0derajat kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, serta dalam rangka melaksanakanoleh menteri atau berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemeriksaan penunjang pelayanan skrining kesehatan meliputi: pemeriksaan gula darah puasa gdp) dan pemeriksaan gula darah post radial dpp), pemeriksaan untuk kasus cermin, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan payudara secara klinis sadis)penunjang rujuk balik bagi peserta penyandang penyakit kronis yang terdaftar sebagai peserta program pengelolaan penyakit kronis polaris) meliputi: pemeriksaan gula darah puasa gdp), pemeriksaan a1c, pemeriksaan kimia darah, meliputi: microalbuminuria, reum: kreatinin, kolesterol total: kolesterol ldl dan kolesterol hdl, trigliserida pelayanan kegiatan kelompok bagi peserta program penanggulangan penyakit kronis polaris), meliputi: aktifitas fisik polaris, edukasi kesehatan polaris. pelayanan kebidanan dan neonatal dalam jkn meliputi: pemeriksaan anc (antennata care) dan konseling serta mengonsultasikan dokter pada trimester pertama atau sedini mungkin, pemeriksaan anc (antennata care) sesuai standar diberikan dalam bentuk paket minimal (empat) kali pemeriksaan, pemeriksaan pnc (postnatal care)pnc(enam) jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (kf1), pada hari keempat sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca persalinan (kf2)aj, pelayanan keluarga berencanapasca persalinan, konseling dan edukasi perawatan kesehatan, serta penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas, pelayanan neonataltujuh pasca kelahiran (kn2) dan pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca kelahiran (kn3)layanan tindakan pasca persalinan dengan komplikasi puskesmas pond: pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal,bab pelayanan yang tidak dijamin dalam program jkn (l) pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program jkn meliputi: pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau eksperimen, alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, oo yang berlakupelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.atau eksperimen sebagaimana dimaksud pada huruf dan kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama (l) pelayanan kesehatan diselenggarakan ftp, puskesmas pembantu dan pos kesehatan tertentu yang telah terdaftar sebagai jaringan puskesmas. ftp wajib melaporkan jumlah kunjungan peserta jkn setiap bulan bpjs kesehatan cabang banyuwangi. (l)'. pelayanan kesehatan ftpftpbagi puskesmas pond pelayanan obstetri neonatal esensial dasartarif pelayanan ftp tarif pelayanan kesehatan jk, promosi dan preventif, cc.', obat dan bahan medis habis pakai, dandiluar lingkup pembayaran kapitalftp. besaran tarif sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pengelolaan dan pemanfaatan dana bagian kesatu dana kapital jkn (l) pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jkn pada ftp didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. dana kapital sebagaimana dimaksud pada dibayarkan langsung oleh bpjs kesehatan kepada ftp melalui rekening bendahara dana kapital jkn. (l) dana kapital dibayarkan oleh bpjs kesehatan melalui rekening bendahara dana kapital jkn pada ftp selambat lambatnya tanggal pada bulan berjalan. pembayaran yang dibayarkan oleh bpjs kesehatan melalui rekening bendahara dana kapital jkn, digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan pada ftp. (l)dana kapital sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: (enam puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan, (empat puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (l)bagian kedua dana non kapital jkn (l) klaim non kapital atas pelayanan peserta bpjs kesehatan dibayarkan selambat lambatnya hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan langsung dibayar rekening bendahara penerimaan dinas kesehatan. penerimaan atas hasil klaim non kapital disetorkan secara bruto kas umum daerah melalui bendahara penerimaan dinas kesehatdana nonrencanaan pemanfaatan penerimaan dana non kapital jkn ialah sebagai berikut: (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan, (enam puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. pembagian jasa pelayanan kesehatan dana non kapital sebagaimana dimaksud huruf diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. khusus untuk dana non kapital yang berasal dari kegiatan program penanggulangan penyakit kronis polaris) dimanfaatkan untuk jasa tenaga ahli instruktur narasumber dan makan minum harian peserta. bagian ketiga dana klaim pelayanan kebidanan, neonatal dan keluarga berencana bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal dapat berjejaring dengan ftp. pelayanan kebidanan, neonatal dan keluarga berencana yang dilakukan oleh bidan adalah: pemeriksaan anc (antennata care)meriksaan pnc postnatal care)kf pelayanan obstetri neonatal esensial dasar): pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, pelayanan yang meliputisebagaimana dimaksud pada mengajukan klaim kepada bpjs kesehatan atas pelayanan yang diberikan melalui ftp. bpjs kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada bpjs kesehatan(lima belas) hari setelah berkas diterima lengkap. bab viii sasaran dan sumber dana jasa pelayanan kesehatan bagian kesatu sasaran penerima jasa pelayanan kesehatan sasaran penerima jasa pelayanan kesehatan ialah sebagai berikut: pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merupakan tenaga latihan kerja tlk) tidak berhak memperoleh jasa pelayanan kesehatan jkn. bagian kedua sumber dana jasa pelayanan kesehatan sumber dana jasa pelayanan kesehatan berasal dari: dana jkn kapital yang transfer setiap bulan oleh bpjs kesehatan cabang banyuwangi kepada rekening bendahara jkn kapital ftpasisten tenaga kesehatan berita negara republik indonesia tahun nomor besaran total dana jasa pelayanan kesehatan ftp ditetapkan dengan keputusan bupati yang diterbitkan setiap tahun.variabel dalam penentuan jasa pelayanan kesehatan ialah sebagai berikut: persentase kehadiran merupakan jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam (satu) bulan, variabel kehadiran, kehadiran dan ketidakhadiran presensi didasarkan pada hasil aplikasi e presensijkn ftp, dalam keadaan mesin presensi dan atau aplikasi presensijkn mengalami gangguan kerusakan, maka presensi dan atau perhitungan jasa pelayanan kesehatan dilakukan secara manual, khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas wilayah yang sulit dijangkau dan tidak ada akses internet, tidak diwajibkan presensi melalui e presensijkn., melainkan entry secara manual lalu dimasukkan dalam e presensijkn, variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan,bawah d3, diberi nilai tenaga yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala ftp, tambahan nilai tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara jkn, tambahan nilai tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab ketatausahaan keuangan bendahara pengeluaran pembantu), tambahan nilai tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai untuk setiap program atau yang setara, batasan setiap tenaga sebagai penanggung jawab program, maksimal (tiga) program per orang, penanggungjawab program mengacu pada standardisasi penanggungjawab program yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan, setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf dan tenaga merangkap sebagai penanggung jawab program yang memiliki masa kerja:lebih dari tahun, diberi tambahan nilai (l) setiap tenaga kesehatan yang akan memperoleh jasa pelayanan kesehatan wajib memiliki sip yang masih berlaku. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagi rumpun tenaga kesehatan masyarakat. bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki sip, penghitungan nilai pendidikan disetarakan dengan nilai pendidikan asisten tenaga kesehatan. (l) pencairan jasa pelayanan kesehatan ftp dilakukan setiap bulan sesuai dengan pendapatan kapital ftp. pencairan jasa pelayanan kesehatan mengacu pada kecukupan anggaran kas. pencairan jasa pelayanan kesehatan puskesmas mengacu pada hasil print out dalam aplikasi e presensijkn. dalam hal terdapat gangguan pada mesin presensi dan atau aplikasi e presensijkn, maka pencairan jasa pelayanan kesehatan mengacu pada hasil perhitungan manual. mekanisme pencairan jasa pelayanan kesehatan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pengadaan barang jasa (l) pengadaan barang jasa ftp dalam rangka penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengadaan barang jasa dilaksanakanjasa sebagai berikut: kepala ftp mengajukan permohonan pengadaan barang jasa kepada pejabat pengadaan dinas kesehatan untuk pengadaan barang diatas juta rupiah s d juta rupiah, dalam hal pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, maka pengalamannya sebagai berikut: pengadaan dibawah juta rupiah, ftp mengajukan permohonan kepada apoteker dinas kesehatan, pengadaan diatas juta rupiah s d juta rupiahcc. pengajuan permohonan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara melakukan pemesanan kepada distributor. il) pengadaan obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai oleh ftp untuk program jaminan kesehatan dilakukan melalui purchasingbelum dapat dilakukan melalui purchasing sebagaimana dimaksud pada maka pengadaan dapat dilakukan secara manualyang dibutuhkan oleh ftp tidak terdapat dalam katalog elektronik, maka ftp melaksanakan pengadaan melalui proses penunjukkan langsung atau lelang dengan tetap mengacu pada formularium nasional atau kompendium alat kesehatan. mekanisme pembayaran obat, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses purchasidalam hal pembayaran obat dan atau bahan medis habis pakai, ftp membayar tagihan kepada pihak ketiga melalui proses transfer rekening kegiatan jkn pada dinas kesehatan yang telah ditetapkan oleh bupati: dana obat dan atau bahan medis habis pakai pada rekening kegiatan jkn, alat kesehatan dan atau bahan medis habis pakai kegiatan jkn melalui proses penunjukan langsuftp membayar langsung tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada pihak ketiga melalui proses transfer. bab mekanisme pencairan dana (l) ftp harus membuat pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana kapital jkn dengan memperhatikan pendapatan yang diterima dari bpjs kesehatan cabang banyuwangi. pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana kapital jkn sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala ftp dan bendahara dana kapital jkn ftp. bukti asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan dan disimpan oleh ftp. pencairan dana non kapital jkn mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. bab pencatatan dan pelaporan tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapital jkn ialah sebagai berikut:dalam bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala ftp: bendahara dana kapital jkn ftp menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja ftp berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada hurufdalam bulan berikutnya,bukan berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja ftp sebagaimana dimaksud pada huruf untuk penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja sp2b) ftp oleh bukan selaku bud,dengan berpedoman padaberita daerah kabupaten banyuwangi tahun nomor sebagaimana telah diubah empatyanan kesehatan puskesmaskepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan. kas umum daerah adalah kas umum pemerintah kabupaten banyuwangpusat kesehatan masyarakat puskesmas) dan jaringannya yang memberikan pelayanan kesehatan primer kabupaten banyuwangiarif kapital adalah besaran pembayaran per bulan yang ditetapkantelah diberinamun tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidangd3). tenaga latihan kerja yang selanjutnya disebut tlk adalah tenaga kesehatan atau non kesehatan yang bekerja ftp atas permintaan sendiri tanpa mendapatkan honorarium dari pemerintah kabupaten banyuwangi. tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang meliputi dokter dan dokter gigi yang bekerja puskesmaspelayanan skrining yang berlakubab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini ialah untuk menjamin mutu, aksesibilitas dan kelangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional ftp sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. tujuan disusunnya peraturan bupati ini ialah untuk memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional ftp, sertabagi setiap orang yang telah membayar iuran atau perannya dibayar oleh pemerintah atau pemberi kerja. bab iii manfaat jaminan kesehatan nasionaldiberikan pada ftp yang menjalin kerjasama dengan bpjs kesehattidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada meliputi manfaat akomodasi dan ambulans.. manfaat ambulans sebagaimana dimaksud padaambulans sebagaimana dimaksud pada hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatanmanfaat non medis sebagaimana dimaksud dalam berupa akomodasi layanan rawat inap meliputi: ruang perawatan kelas iii bagi peserta pbi jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, peserta ppu pekerja bukan penerima upah) dan peserta bukan pekerja) yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan ruang perawatan kelas iii, dan peserta ppu pekerja penerima upah) yang mengalami phk beserta keluarganya. ruang perawatan kelas bagi: pns dan penerima pensiun pns golongan ruangdan golongan ruang beserta anggota keluarganyasampai dengan rp4. (empat juta rupiah), peserta ppu dan pesertewan perwakilan rakyat daerah beserta anggota keluarganya, pns dan penerima pensiun pns golongan ruang iiilatin dan atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaanlebih dari rp4. (empat juta rupiah), dan peserta ppu dan peserta yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan ruang perawatan kelas |
am. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggung, menimbang bahwa dalam rangka pencapaian target dan mendukung kebijakan prioritas tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun perlu sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa berdasarkan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desaa1): memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedomal.nis alina dengan aslinya kepada bantuan hukum setda kab temanggung, aaa setda wat rod wars, s.h biri tingkat .a, angg lampirancontoh surat permohonan bantuan keuangan khusus (infrastruktur) kop pemerintah desa temanggung, . j. di. dusun . rt rw. desa . kecamatan . dalam rangka kegiatan pembangunan sarana infrastruktur berupa baaaananananannanaannaanaan sebesar rp. . (tulis besaran rupiah dengan huruf disini) dengan dukungan swadaya masyarakat senilai rp. . (tulis besaran rupiah dengan huruf disinisurat permohonan bantuan keuangan khusus (non infrastruktur) kop pemerintah desa temanggung, . o. dusun . desa . kecamatan . dalam rangka kegiatan berupa . sebesar rp. . (tulis besaran rupiah dengan huruf disini).proposal sarana infrastruktur pembangunan sarana infrastruktur jenis kegiatan.ooocoocococooooo.o.o.c.ooo. nama kegiatan bnanaatanaanansanaannnann desa. kecamatan .i jii.oe ii. volume kegiatan panjang penananasanatasaaa lebar bnananananannana tinggi bnananananannana iii. lokasi kegiatan rt. rw. . dusun . desa . kecamatan iv. latar belakang contoh) jalan dusun . rt rw. saat ini merupakan jalan tanah sehingga pada saat musim hujan kondisinya menjadi becek dan licin. kondisi seperti ini menyebabkan jalan tersebut sulit dilalui, utamanya dengan kendaraan bahkan bisa membahayakan bagi pengendara. selain itu, dengan kondisi jalan yang kurang baik ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi hasil pertanian dari dusun senitanaaaama daerah sekitarnya maksud dan tujuan contoh) maksud dari pembangunan jalan dusun peeeeeeees rt rw. adalah untuk memperbaiki jalan yang semula merupakan jalan tanah menjadi jalan rabat beton. adapun tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perekonomian warga dusun . dan sekitarnya, menciptakan jalan yang layak untuk pejalan kaki dan pengendara, serta memberikan rasa aman. menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. vi. penerima manfaat contoh) penerima manfaat dari kegiatan pembangunan jalan dusun rt rw.adalah masyarakat dusun . dan masyarakat desa ., serta masyarakat disekitarnya vii. hasil yang diharapkan contoh) terwujudnya jalan yang layak, baik bagi pejalan kaki maupun pengendara, sehingga mampu memperlancar arus distribusi hasil bumi tingkat lokal maupun sebaliknya, sehingga beraksen bagi peningkatan ekonomi masyarakat dusun . rt rw. dan sekitarnya viii. pelaksana kegiatan tim pelaksana kegiatan tpk) desa. ix. jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dusun . dilaksanakan pada bulan . sampai dengan . .( time schedule terlampir). jumlah anggaran jumlah anggaran sebesar rp., yang terdiri dari bantuan pemerintah kabupaten temanggung sebesar rp. penataan) rab dan foto lokasi kegiatan terlampir). swadaya masyarakat sebesar rp. .i jjj. . xi. penutup contoh) rencana pembangunan jalan dusun penaenalea ee. rt rw. desa . kecamatan., merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan mengingat sarana tersebut sudah tidak layak digunakan. kegiatan pembangunan ini sudah tentu mempunyai manfaat positif, khususnya bagi masyarakat sekitar dan semua masyarakat pada umumnyj.). mengetahui hormat kami ketua bpd desa. kepala desa.oouop. nama terang dan stempel) nama terang dan stempel) xii. lampiran denah lokasi gambar foto rencana anggaran kegiatan rab) sederhana. kepala desa tentang penunjukan keanggotaan tpproposal non infrastruktur bantuan pengadaan sarana ee ercoroerenesenenesantn kelompok ore ae000g00g00e0ne0n00n dusun.oo ocooeoaetaeeooococoooo. nama kegiatan bantuan pengadaan sarana . dusun . rt rw ( nama kelompok . desa. kecamatan . jjj. ii. volume kegiatan dirincikan penggunaan dana bantuan untuk pengadaan .) iii. lokasi kegiatan rt. . nama kelompok . dusun . desa. kecamatan . iv. latar belakang contoh dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat desa . kecamatan . jjj. dikembangkan berbagai subsektor diantaranya pertanian tanaman pangan sebagai alternatif upaya pemecahan masalah ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tani. kelompok tani harapan desa bengkel memiliki potensi wilayah sudah berupaya untuk menerapkan sistem pertanian organik. dengan demikian kami mengambil langkah untuk mengajukan proposal ini berupa peralatan mesin ayakan beras. maksud dan tujuan contoh maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan dan memajukan petani dalam kelompok tani harapan melalui pemanfaatan teknologi. adapun tujuannya adalah untuk mempermudah kelompok tani dalam kegiatan usaha taninya khususnya masalah menyortir beras kepala, beras pecah dan menit kelompok tani harapan, meningkatkan kualitas beras yang akan dipasarkan, menghemat biaya pengeluaran dan tenaga kerja. vi. penerima manfaat contoh anggota kelompok tani harapan desa . kecamatan vii. hasil yang diharapkan contoh terwujudnya kelompok tani harapan yang maju dan mandiri serta terciptanya kesejahteraan semua anggota. viii. pelaksana kegiatan tim pelaksana kegiatan tpk) desa. ix. jadwal pelaksanaan kegiatan bantuan kenanananananananan dilaksanakan pada bulan jumlah anggaran jumlah anggaran sebesar rp. . j. xi. penutup contoh kelompok tani harapan desa . kecamatan see merupakan salah satu kelompok yang ikut berperan dalam pembangunan desa khususnya bidang pertanian. melalui kelompok ini diharapkan akan mampu menyokong kemajuan perekonomian desmengetahui hormat kami ketua bpd desa. kepala desa. nama terang dan stempel) nama terang dan stempel) xii. lampiran rencana anggaran kegiatan rab) kepala desa tentang kepengurusan organisasi kelomporencana anggaran biaya bantuan keuangan khusus (infrastruktur) kegiatan lokasi volume desa kecamatan tahun uraian analisa volume satuan harga jumlah pekerjaan (m3) satuan sub total aan oat jumlah terbilang temanggung, . . mengetahui kepala desa nnnnnk ketua tpk desa mna. nama terang dan stempel) nama terang)kecamatan kabupaten temanggtemangguntuan keuangan khusus adalah bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan. perangkat daerah pengampu atau yang disebut dengan pengampu adalmusyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat musrebang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah desa dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa. musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan musrenbangusulkan melalui musrenbang kabupaten untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui apbd kabupaten maupun apbd provinsi dan apbn. musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan musrenbang kabupatetuangkan dalam rkd kabupaten yang disusun berdasarkan rencana kerja hasil forumontoh rencana anggaran biaya bantuan keuangan khusus (non infrastruktur) kegiatan lokasi volume desa kecamatan tahun uraian volume satuan harga jumlah kegiatan satuan sub total leo last| oo oo)o| yoo jumlah terbilang temanggung, . j. . mengetahui kepala desa nnnnnk ketua tpk desa mna. nama terang dan stempel) nama terang) contoh jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan lokasi dusun . desa . kecamatan . tahun pannnaaaaan jenis pekerjaan (bulan) (bulan) (bulan) (bulan) mengetahui temanggung, oom ank kades ketua tpk contoh denah lokasi (infrastruktur) kegiatan pekerjaan lokasi desa. kecamatan . jj. tahun desa dusun nina desa dusun kantor pemerintah desa rencana jalan beton desa dusun mengetahui utd pupr kecamatan . kabupaten temanggung contoh format gambar infrastruktur gambar kegiatan lokasi desa tanah jalan tahun goon0000 panjang .m! dibuat ketua tpk jalan beton panjang: .m (karena nnnnnan anna) xm mengetahui menyetujui kepala desa talud talud jalan . mengetahui utd pupr .ooo .m kab. temanggung contoh dokumentasi awal pekerjaan kegiatan tahun . desa jenis kegiatan kec. volume temanggung, .(tanggal) mengetahui menyetujui ketua tim pelaksana kegiatan kepala desa . j. contoh keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan kabupaten temanggung keputusan kepala desa. nama desa) nomor . tahun . tentang tim pengelola kegiatan desa canada. kecamatan anakan. tahun anggaran . kepala desa .e.enenknk. menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan bupati temanggung nomor . tahun . tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pengadaan barang dan jasa menunjuk tim pengelola kegiaee. kecamatan . tahun anggaran . tentang tim pengelola kegiatan desa . kecamatan teedesa undang undang nomor tahun tentang perbendaharaksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar ikutan pemerintkabupaten temanggung nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan bupati kabupaten temanggung nomor tahun sentai pedoman tata cara pengadaan barang jasa desa peraturan bupati nomor kabupaten temanggung tahun tentara pengelolaan keuangan desa peraturan desa . nomor . tahun . tentang struktur organisasi tata kerja pemerintah desa . kecamatan . peraturan desa . nomor . tahun . tentang anggar pendapatan dan belanja desa. . tahun .: memutuskan menetapkan kesatu tim pengelola kegiatan desa . kecamatan . tahun anggaran .alam dictum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang, rencana kerja sederhana sketsalaksanakan pekerjaan barang jasa secara swakelola, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang jasa, dan melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima pekerjaan. ketiga dalam pelaksanaannya tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. keempat segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja desa. kecamatan . tahun . kelima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di: . pada tanggal: . kepala desa mc. nama terang) salinan keputusan ini disampaikan kepada yth bapak bupati temanggung sebagai laporan bapak camat. lampiran keputusan kepala desa. nomor oaa tahun . tanggal pesatasakn . tim pengelola kegiatan desa .kecamatan kepala penanggung jawab sn diambil dari unsur perangkat desa, iman semasa diambil dari unsur lpm, tokoh teknis perencana, mencapai sona diambil dari unsur lpml, tokoh mar benny diambil dari unsur lpml, tokoh "aa panitia penerima hasil dop inammsantoommi diambil dari unsur perangkat desa, ben kepala desa mnc. nama terang) contoh permohonan pencairan bantuan keuangan khusus (nonsusunan organisasi kelompokselanjutnya disebut darkbab maksud, tujuan, dan ruang lingkup pemberian bantuan keuangan khusus dimaksudkan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalambantuan keuangan khususcc. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan desa, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. ruang lingkup bantuan keuangan khusus meliputi: ketentuan dan prioritas penggunaan, perencanaan: cc. penganggaran, fasilitasi pelaksanaan: pencairan dan penyaluran, ketatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi. bab iii ketentuan dan prioritas penggunaan bantuan keuangan khusus dapat diberikan dengan ketentuan: mendukung prioritas kebijakan tahunan rpm sesuai dengan kewenangan desa, contoh permohonan pencairan bantuan keuangan khusus (insentif ketua dan ketua rwuntuk insentif ketua dan ketua sa. ju. kecamatan .iiiiii.u., sebesar rp. penananananaaamadanbum kabupaten seminggu kegiatan . jitu. lokasi. sa.io. kecamatan . kabupaten temanggung60y0 rp. .ii. (ditulis dengan angka) untuk dikirim melaui rekening pemerintah desa bnanaananaananann nomor losurat pernyataan kesanggupan menyediakan swadaya masyarakat secara gotong royong (untuk pekerjaan infrastruktur). tim pengelola kegiatanpakta integritas kop pemerintah desa pakta integritas dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus apbd kabupaten temanggungkhusus ini, akan menggunakan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhtemanggung, . jejak kepala desa . materai nama terang dan stempel) contoh surat pernyataan kesanggupan kepala desa kop pemerintah desa surat pernyataan kesanggupan kepala desa yang bertanda tangan dibawah ini, saya: nama donakannaannannan nana naa aan aan aan aan aan jabatan kepala desa alamat bonkaanananaananaanaa naa aan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kegiatan . sudah masuk dalam apb desa. kecamatan . kabupaten temanggung dengan sumber dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa tahun .sebesar rp. sana (enak rupiah) dengan kode rekening apb des)., kami sanggup untuk: bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rab yang tertuang ,mbuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada bupati cg. pengampu) kabupaten temanggung dengan tembusan kepala bakpao kabupaten temanggung setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat (satutemanggung, . jjj.ii.20o. kepala desa materai contoh surat pernyataan tanggung jawab kop pemerintah desa surat pernyataan tanggung jawab yang bertandatangan bawah ini, saya: nama alamat jabatan dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai pengguna anggaran dana bantuan keuangan khusus apbd kabupaten temanggung tahun . telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposalkhususmanggung, . . kepala desa materai nama terang dan stempel) contoh surat pernyataan kesanggupan menyediakan swadaya masyarakat secara gotong royong (khusus pekerjaan infrastruktur) kop pemerintah desa surat pernyataan kesanggupan menyediakan swadaya masyarakat secara gotong royong yang bertandatangan bawah ini, saya: nama alamat jabatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus apbd kabupaten temanggung tahun ee. dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menyediakan swadaya masyarakat secara gotong royong dengan rincian sebagai berikut uang rp. material (disebutkan jenis dan dinominasikan uang) tenaga kerja (dihitung hok dan dinominasikan uang) konsumsi (disebutkan jenis dan dinominasikan uang) lain lain (disebutkan misalkan tanah pohon dan lain lain dinominasikan uang) temanggung, .o. kepala desa materai nama terang dan stempel) contoh kwitansi nomor akuntansi telah diterima bendahara pengeluaran skpd kab. temanggung sebesar peknatanannanleeem uta rupiah (dengan huruf) untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa . dari apbd kabupaten temanggung untuk kegiatan . lokasi . tahun . terbilang serasa temanggung,. . bendahara desa kepala desa materai ttd diatas materai ttd nama terang) nama terang stempel basah) contoh foto pelaksanaan pembangunan penggunaan dana bantuan keuangan khusus tahap tahun . desa jenis kegiatan : kec. volumeabad, hala bung png kabupaten temanggung kegiatan . jj. lokasi. sa.ooooooo. kecamatan .oo kabupaten temanggung pemerintah desa wajib menyediakan swadaya masyarakat yang berupa dana, material, tenaga kerja, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan, dan kepala desa bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus. prioritas penggunaan bantuan keuangan khusus diarahkan pada bidang desa, dan bidang pemberdayaan masyarakatyelenggaraan pemilihan kepala desa, revitalisasi kantor desa: dan cc. insentif bulanan ketua dan ketua rweliharaan pos kesehatan desa dan polindes, pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik desa, cc. pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desasarana prasarana jalan lingkungan desa gorong gorong, selokan, box slab convert, drainase,dan prasarana jalan lain), pembangunan rehabilitasi peningkatan bendera talud irigasi, pengelolaan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan, pemeliharaan sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, parit, dan diluar prasarana jalan)dan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi dan sambungan rumah), il. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa permukiman (penampungan dan bank sampah), pengelolaan lingkungan hidup desa, dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisatbinaan kesenian budaya, dan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah ragguatan penyertaan modal bum desa bum desa, pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat milik desa dan bantuan perikanan (bibit dan pakan), cc. pengadaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan, dan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. . kecamatan pentasatannanlaaan, sebesar rp. . o'(40y0 rp. .iii. (ditulis dengan angka) untuk dikirim melaui rekening pemerintah desa. nomor ide. atas nama bendahara desalaporan penggunaan dana foto dan fotome. kaananananaananananaananan nama terang dan stempel) nama terang dan stempel) contoh laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan khusus tahap tahun . pemerintah desa . kecamatan . kabupaten temanggung pagu desa ., jumlah jumlah kode rekening uraian (penerimaan pengeluaran saldo ket diri leo diri leo diri leo diri leo diri leo diri leo diri leo diri leo itu leo dit dit dit diri leo llllllppoman temanggung, . . kepala desa bendahara contoh laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan khusus kabupaten temanggung tahun anggaran . desa. kecamatan .ooo kabupaten temanggung kop pemerintah desa sistematika laporan pertanggungjawaban temanggung, . . nomor kepada sifat yth. bupati temanggung cg. kepala dinpermades lamp kabupaten temanggung perihal laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus temanggung tahun . dengan ini kami sampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana bantuan keuangan khusus sebagai berikut pendahuluan berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan (ukuran volume) penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima. maksud dan tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus. realisasi penggunaan dan. penutup. temanggung, . . mengetahui, ketua bpd desa. kepala desa. camat kop pemerintah desa surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama donaaanaannannan nana naa anna aan jabatan kepala desa alamat bnnaanaanaanananannaa aan nomor hp. conan menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun betul betul tanah milik rt dusun desa setempat bukan milik perseorangan milik pribadi, dan paling lambat (satu) bulan setelah menerima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten temanggung, untuk kegiatan belanja dana bantuan keuangan khusus kabupaten temanggung tahun .sebesar rp. ., (eenanananaanananas), saya sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku dan menyampaikan laporan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana anggaran biaya rab) yang kami ajukan melalui bakpao kabupaten temanggung demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa unsur paksaan dari siapapun dan penuh rasa tanggung jawab, apabila saya melanggar dari surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku. temanggung, . . kepala desa cap kades materai contoh buku kas umum bantuan keuangan khusus kegiatan .i. lokasi. desa. kecamatan. kabupaten temanggung tahun . pekerjaan lokasi (urut sesuai tanggal nota belanja) temanggung, . . mengetahui menyetujui kepala desa bendahara nota (bukti pengeluaran yang sah) dokumentasi foto pelaksanaan pembangunan penggunaan dana bantuan keuangan khusus urutan berdasarkan tanggal sesuai bku) dokumentasi tahun . desa jenis kegiatan kec. volume contoh rekomendasi pencairan bantuan keuangan khusus kop opd temanggung, . j. . nomor kepada: sifat lampiran yth. bupati temanggung perihal rekomendasi bantuan keuangan cg. kepala bppkad khusus apbd kab. temanggung kab. temanggung tahun . temanggung berdasarkan surat permohonan dari desa. tanggal . perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus untuk kegiatan ., telah diadakan verifikasi kelayakan oleh tim yang ditetapkan bupati mengenai kelengkapan surat permohonan ada tidak maksud dan tujuan ada tidak rencana anggaran biaya rab) ada tidak lampiran lampiran ada tidak survey lapangan ada tidak pos dana yang dipergunakan ada tidak sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat tidak dapat dicairkan kepada desa kecamatan sebesar melalui kegiatan nama bank nomor rekening demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. kepala kabupaten temanggung nama terang dan stempel) bupati temanggung, ttd al. khadzio anu psn salin kedai dengan aslinya kep layanan hukum setda kab temanggung, tag set rod wars, s.h biri tingkat angg bab perencanaan perencanaan bantuan keuangan khusus kepada desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang mencakup usulan pemerintah desa yang termuat dalam dark desa pada rangkaian musrenbang kecamatan. jl) rencana kegiatan bantuan keuangan khusus diusulkan oleh pemerintah desa kepada bupati cg. kepala bappeda dilengkapi dengan proposal. usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada digolongkan menjadi: bantuan keuangan khusus infrastruktur, dan bantuan keuangan khusus non infrastruktur. proposal sebagaimana dimaksud pada yang bersifat infrastuktur paling sedikit berisi: nama kegiatanjadwal pelaksanaan kegiatan, peta lokasi, photo yo. (nol persen),dan surat pernyataan tentang status kepemilikan tanah menjadi aset desa (bermaterai) proposal sebagaimana dimaksud pada yang bersifat non infrastuktur paling sedikit berisi: nama kegiatan,dan jadwal pelaksanaan kegiatan. jl) rencana kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pengkajian dan verifikasi. pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim verifikasi pengampu. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala pengampu. hasil pengkajian dan verifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar pertimbangan bupati dalam memberikan persetujuan terhadap usulan desa. usulan bantuan keuangan khusus yang disetujui dimasukkan dalam rkp desa tahun berikutnya oleh pemerintah despadketentuan peraturan perundang undangan. ()) bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja transferab fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas dpa ppid. usulan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus diusulkan oleh pengampu berdasarkan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pencairan dan penyaluran pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari penetapan apbd yang bersifat infrastruktur dicairkan (dua) tahap, tahap (satu) sebesar (enam puluh persen) dan tahap (dua) sebesar (empat puluh persen), pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari penetapan apbd yang bersifat non infrastruktur dicairkan (satu) tahap sebesar (seratus persen), pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari penetapan apbd untuk insentif ketua dan ketua dapat dicairkan (tiga) bulan sekali, pencairan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari penetapan apbd untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa dicairkan (satu) tahap 100y6 (seratus persen), dan dalam hal bantuan keuangan khusus yang bersumber dari perubahan apbd dicairkan (satu) tahap (seratusenam puluhy6o (noldua) sebesar (empat puluh persen)laporan realisasi penggunaan dana tahap (satu), kwitansi bermaterai cukup, dan foto kegiatan (lima puluhkepala desa tentang penetapan kepengurusan rukun warga dan rukun tetanggaanitia pilkades, jadwal pilkades, foto copy ktp kepala desa dan bendahara desa, fotokopi(nol persen) yang bersifat infrastruktur berdasarkan surat pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pengampu. tim verifikasi pengampu terdiri dari: minimal (tiga) orang dan maksimal (tujuh) orang, tim ditetapkan oleh kepala pengampu, dan tugas timupati kepala bakpao disertai: surat permintaan pembayaran dari kepala pd, surat pernyataan tanggung jawab ppt, cc. surat pernyataan tanggung jawab pa, pakta integritas ppt, dan kwitansi dinas bermaterai cukup. dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, kepala bakpao menyalurkan dana bantuan keuangan khusus dari rsud rkd. bab vii ketatausahaan keuangan tata cara pengadaan barang jasa bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa termasuk besaran biaya operasional kegiatan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa desa. dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus, wajib dipergunakan oleh pemerintah desa untuk melanjutkan dan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya. bab pelaporan dan pertanggungjawaban laporan penggunaan dana bantuan keuangan khususcg. kepala pengampu: laporan penggunaan meliput. bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sahngampu paling lambat satu bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan atau tanggal (sepuluh) januari tahun berikutnya. bab monitoring dan evaluasi bantuan keuangan khusus pengampu melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus. dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pengampu dapat membentuk timbupati cg. kepala pengampu dengan tembusan kepada inspektur kabupaten temanggung. bab lain lain ketentuan mengenai format permohonan bantuan keuadicabut dan dinyatakan tidak berlakukonsultasi kepada gubernur provinsi jawa timur,cc.dan sumber daya kesehatanlayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, cc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, penyusunan rencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. seksi pelayananprimer, rujukan, tradisional, dan fasilitas kesehatan, menyusun rencana kerjapedoman teknisrencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas, melaksanakanprimer, rujukan, tradisional dan fasilitas kesehatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan fasilitasfarmasian, keamanan pangan dan alat kesehatan, menyusun rencana kerja program dan kegiatan kefarmasian, keamanan pangan dan alat kesehatan, menyusun pedoman teknis program dan kegiatan kefarmasian, keamanan pangan dan alat kesehatan, melaksanakan program dan kegiatan kefarmasian, keamanan pangan dan alat kesehatan: menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan kefarmasian, keamanan pangan dan alat kesehatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan kefarmasian, keamanan pangan dan alatsumber daya manusiab.operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kb): untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi: perumuscc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, pemberian bimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelaporanadministrasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pembangu mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria seksi keluarga berencanadan pembinaan kepesertaan ber serta melakukan pelayanan terpadu dan kesehatan reproduksi kr) (pusat) melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh (pkb pkb) dan tenaga teknis penyuluh lainnya dalam kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mengkoordinir dan membina penyuluh (pkb pkb) dan tenaga teknis penyuluh lainnya dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi program seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi programkeluarga sejahtera dan pembangunan keluargrencana kerjaj, menyusun pedoman teknisbahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisiemantauan, evaluasi dan pelaporpengendalian penduduk dan penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk, advokasi, sistem informasi keluarga, penyuluhan, dan menggerakan bidang kependudukan dan keluarga berencana, melaksanak serta mengkoordinasikan peringatan hari besar yang berhubungan dengan hari keluarga nasional, melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana dan tenaga penyuluh keluarga berencana, mengkoordinasikan pelaksanaan menggerakan dan pembangunan keluarga kampung kb, melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistiketaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk kabupaten, dbab unit organisasi bersifat khusus selain unit pelaksana teknis daerah:daerah dipimpin oleh direktur rumah saki:kesehatan dan keluarga berencanpada dinas kesehatan dan keluarga berencana dapat dibentuk unit organisasi fungsional berupa balai penyuluh keluarga berencana. bagan struktur organisasi dinas kesehatbagan struktur organisasi dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten sampang sub bagian sub bagian bidang bidang bidang bidang pengendalian pencegahan dan pelayanan dan penyakit menular kesehatan berencana seksi keluarga sen seksi surveilans seksi pelayanan berencana dan masyarakat dan imunisasi kesehatan kesehatan reproduksi seksi promosi seksi seksi keluarga kesehatan dan been kefarmasian sejahtera dan pemberdayaan penyakit menular dan alat pembangunan masyarakat kesehatan keluarga seksi kesehatan seksi pencegahan seksi lingkungan, dan pengendalian seksi sumber pengendalian kesehatan kerja penyakit tidak daya manusia dan kesehatan menular, kesehatan kesehatan penduduk dan olahraga jiwa, dan napa penyuluhan utd ubk bupati sampang, slamet junaidi kemenkes tahun sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sampang.aerahesehatan dan keluarga berencana kabupaten sampang. unit organisasi bersifat khusus yang selanjutnya disingkat ubk adalah unit organisasikepala ubk adalah kepala ubk lingkungan dinas kesehatan dan keluarga berencandan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kesehataninas kesehatan dan keluarga berencan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan, dinas kesehat bidang kesehatan dan alat kesehatan: kepala seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, seksi keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga, dan seksi pengendalian penduduk dan penyuluhan utd dinas, ubksistem informasiurusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, cc.nyusunan program, rencana anggaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya, il. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuanganketatausahaan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, kearsipan, organisasinyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance). dan j .dan pengawas:dan |
berdasarkmenyebutkan bahwayaituasa penyaluran blt dilaksanakan selama (dua belas) bulan terhitung sejak januari besaran blt perbulan rp. (tigadalam hal pembayaran blt bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan blt bulan kesatu, pembayaran atas selisih kekurangan blt bulan berikutnya menggunakan dana desa selain dana desa untuk blt setiap bulannya. dalam hal pembayaran blt bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan blt bulan kesatu, selisih lebih dana desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya desa,am. bagian kedu:amx tanggal januari juru sungai tengah, rms sie kasmairansyahstruktur relawan desa aman covid ketua pembakarnggerak masyarakat desa kpud). mitra babinkamtibmas: baginya, dan pendamping desa. 4round hulu sungaytengah conan ngan lampiran peraturan bupati hulu sungai tengah nomor tahun tanggal januari format formulir pendataan calon penerima blt (menggunakan kriteria miskin pada lampiran iv) nomor nama nik alamat rekening kehilangan dak ms tms mata terdata kronis pencaharian llu iii ier leo mengetahui, i bin thn). pembakaraman covid pembakar): republik indonesiil. ms mts memenuhi syarat, tms tidak memenuhi syarat pencatat relawan desa aman covidxii mengetahui, kem (te i bin thn). kepala desa pencatat, nama lengkap) nama lengkap)aman covid pembakar), pencatatan dilakukan pada tingkat rukun tetangga rt):cc.aman covid ser dulu sungai tengah np. ngel lampiran iii peraturan bupati hulu sungai tengah nomor tahun tanggal januarpera pen pamer sha los la. lo. . lo.) telah diverifikasi oleh: mengetahui: yang membayar: sekretaris desa kepala desa kaur kasi pka) guna7 att, sungai tengah pan rans lampiran peraturan bupati hulu sungai tengah nomor tahun tanggal januari tabel kriteria keluarga miskin umum semur matra ringan pan ommumepnejomfayan ana tmn ipamsatpaammseatan nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berubah, ribu bulan erupsi kun ngai tengahkabupaten hulu sungaiaman covid melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi covid desa, cc.aman covid relawan desa aman covid sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh pembakar. tugas relawan desa aman covid sebagaimana dimaksud pada diantaranyaccstruktur relawan desa ambertujuan menjadikan desa aman covid mencakup: menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, diantaranya: seluruh warga desa memakai masker ketika luar rumah.. guna: mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau. merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri kegiatan penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan pemerintah desa dan atau relawan desa aman covid barang dan atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada hurufpenerapan protokol kesehatan saat pemilihan pembakar berlangsung,amamrelawan desa atau petugas yang melaksanakanpat diberikannerapan protokol kesehatan saat pemilihan pembakar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputicc.sumber dana penerapan protokol kesehatan saat pemilihan pembakar pemberian barang kepada masyarakat sebagaimana di dan atau tingkat kecamata.wajib menganggarkan dan melaksanaberdomisili desa bersangkutan. keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada tidak terdaftar sebagai penerima manfaatdalam hal keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada merupakan petani, blt dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupukamaman covid yang melakukan pendataan paling sedikit, |
jdih bahwa berdasarkan hasil spesial tentang besaran tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengalami perubahan besjdi. pemalangsalah satu tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota dprd. jdi. pemalangkab.go.id tunjangan transportasi tidak diberikan kepada pimpinan dprd. besarnya tunjangan transportasi anggota dprd tetapkan sebesar rp12. dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang. tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk uangdiundangkan pemalang gung wibowo pada tanggal3ubianto, sh., bing tingkat nip. el.rrserta tata kerja dinas perhubungan kabupaten sampang dengan rahmat allah tugas dan tata kerja dinas perhubunganmenyiapkan bahan pemberian iz,,nyusun rencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas, memberikan izzmenyiapkan rencana dan penyelenggaraan pelabuhan, dan j .ugas jabatanhuruf angka huruf angka keterampilannya. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi sekretariat, bidang dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. subkoordinator sebagaimana dimaksud diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang danmengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh bupati. pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantik mulyadi setiawan, sos, mm.ampang bagan struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten sampang fungsional subbagian program dan perhubungan darat perhubungan laut lalu lintas jalan angkutan laut seksi teknik sarana kelompok jabatan subkoordinator dan tere utd slamet junaididinas perhubungan adalah dinas perhubunghubungdan sub bagian program dan keuangandan kelompok jabatan fungsional. bidang perhubungan laut, membawahi seksi lalu lintas angkutan laut, seksi pelabuhan, dan kelompok jabatan fungsional.programrencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas: cc. penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan darat,nyusun rencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas:dan oo.cc.z, penyelenggaraan pelabuhan dan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, pelaksanaan pembinaan prasina dan saran penunjang pelayaran, penyusunan rencana umum peningkatan pendapatan asli daerah pad) dinas: pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha pelayaran rakyat dan angkutan laut:,wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu, maka perlu menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun ,,_purbalingga tahun .,.kebijakan pembinaan dan pengawasan lingkungan pemerintah kabupaten purba1ngga ta~ dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalingg'laut!u'7undang undang nomor ta.~u.~lo~te roonaungga iapun 'l~ tang perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun berita negara tahun nomortahun disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran api inspektorat daerah kabupaten purbalingga dalam kelak:sanak:an tugas dan fungsinya bidang pengawasan. bab tujuan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten purbalingyang selanjutnya disebut inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten purbalinggabab ketentuan umum peraturan bupatic. tahun menetapkan memutuskan: berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor sekretaris daerah jabatan kepala bagian hukum setda asisten pemerintahan dan kesra diundangkan purbalingga pada tanggal jc= ;:: ditetapkan purbalingga pada tanggal j;:: ,c; "': rupa purbalingkebijakan pembinaan dan pengawasan dalam peraturan bupati ini dapat berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi prioritas daerah serta menyesuaikan kebutuhan pembinaan dan pengawasan lingkungan pemerintah daerah kabupaten purbalingga inspekturlnspektorat daerah sekretaris daerah kabupaten purbalingga he~sti uraian kegiatan, sasaran dan fokus kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam peraturan bupati ini jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh inspektorat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. kepala perangkat daerah kabupaten purbalingga sebagai pimpinan audisi wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan basil pengawasan yang dilaksanakan oleh api. pelaksanaan tindak lanjutkegiatan dan tindak lanjut kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusun berbasis prioritas dan resiko. hasil pengawasan inspektorat deret seo1xg bina.i 1a. itn based atas diharapkan dapat memberikan: keyakinan yang rnernadai atas ketaatan, kehormurbalingga;(ba j:. u,:, ji.a j:'i.(b ut:l~ 'rnernpunyai tugas rnernbantu bupati rnernbina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas berbantuan oleh pe!'an(bk.at da,;:,r:ah. berdasarkdan peraturan bupati nomor tahun tentang kedudukan, susunan o!'(ban\wa,.'i,,.l,., tij.(ba~ li. (u1; . (b~. ~t:t.a tata kerja inspektorat daerah kabupaten purbalingga, naka inspektorat daerah bertindak untuk dan atas nama bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku api, melakukan berurpemeriksaan, revi, evaluasi, per pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh, b:i~ t.t>.kait_ dengan tugas dan fungsinya. urailampu ran peraturan bupati purbalingga nomor tahun tent ang kebijakan pembinaan dan pengawasan lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga tahun fokus dan program kerja kegiatan pengawasan fokusberdasarkan prioritas dan risiko, meliputi: ii. kebijakan pengawasan. arah kebijakan pengawasan arah kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun pada pemerintah daerah kabupaten purbalingga meliputi antara lain peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten purbalingga. peningkatan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good governance dan clean governance dalam kerangka reformasi birokrasi; peningkatan kinerja perangkat daerah unit kerja lingkup pemerintahan daerah; meningkatnya kualitas aparat pengawas intern pemerintah. pemeriksaan operasional keuangan perangkat daerah meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh apbd maupun sumber keuangan lain dalam b.tujudengan tujuan: menjadi mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi jawa tengah dan inspektorat daerah kabupaten purbalingga; meningkatkan fungsi api sebagai penjamin mutu (quality accurate) dan layanan konsultasi (consulting karier] atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan api.urbalingga;urbalingga;urbalingga; dan saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara. pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. tujuan pemeriksaan operasional keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa. ~n.g~ jil~. ' .r. jj.a1;: .g~ telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mendasarkan pertimbangan prioritas dalam pencapaian visi dan misi bupati akhir masa jabatan dan pertimbangan resiko dari periode jangka waktu pemeriksaan yang telah dilaksanakan, pada tahun pemeriksaan operasional, l.<r akan dilaksanakan inspektorat daerah kabupaten purbalingga meliputi: pemeriksaan keuangan operasional pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; pemeriksaan operasional keuangan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; pemeriksaan operasional keuangan pada sekretariat kopi; pemeriksaan operasional keuangan pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga; pemeriksaan operasional keuangan pada dinas kearsipan dan perpustakaan. pemeriksaan kinerja perangkat daerah fokus dan sasaran pemeriksaan cine. j.1j~ne jrmo.r.a.t daerah kabupaten purbalingga tahun yaitu pada pencapaian indikator kinerja program perangkat daerah kabupaten purbalingga dalam pencapaian visi misi bupati purbalingga pada urusan pangan; menilai aspek (efektif, efisien dan ekor.r.d~\; ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. pemeriksaan dengan i'tujuan tertentu., yaitu. jj. 9p.mp.rik'i.a2.d. sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi; profit audit; pemeriksaan pengadaan barang jasa; monitoring penyelenggaran vaksinasi, cll.lsid lq , pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. pengawasan mandatory merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh instansi pusat instansi vertikal atau aparat pengawas lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi revi dokumen perencanaan pemerintah daerah revi rpm, revi rkd, revi rka) revi laporan keuangan pemerintah daerah; revi laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah; revi penyaluran dana alokasi khusus dak); revi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) revi penyerapan anggaran, pengadaan barang jasa pemerintah dan penyaluran dana desa; evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah; evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit); monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi korpsugah). obyek pen hasan. obyek pengawasan meliputi: perangkat daerah dan atau unit kerja, pe~ daerah lingkungan pemerintah daerah; sekolah dan smp) puskesmas; pemerintah desa kelurahan; perusahaan daerah berusia); kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus: consulting ketatausahaan keuangan perangkat daerah; monitoring tindak lanjut basil pemeriksaan, pll? , monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangklarifik.a' s.i, '{{~!ik.:a.~ !:destinasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat permintaan lembaga instansi terkait maupun pihak aparat penegak hukum aph) untuk melakukan investigasi maupun bantuan perhitungan kerugian negara, dengan fokus: dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme kkn\} dalam, ~o:a.o~n:an. l}pengaduan atau pelaporan masyarakat. pengawasan prioritas nasional pengawasan prioritas nasional meliputi: pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi dana bantuan operasional sekolah bos); pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa yang bersumber .dari .~lo j!.a.s.i dana desa, dana desa, pendapatan asli desa, bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa dan sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku; pengawalan reformasi birokrasi dan good governance, dengan fokus: fasilitasi tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli); survei penilaian integritas spi) hasil dengan bps; penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; penanganan laporan gratifikasi; penanganan pengaduan whistle blowing system wbs); penanganan benturan kepentingan; pembangunan zona integritas untuk m.e d.d.a~t prc&'mt wilayah bas dari korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm); monitoring dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah spip).rantauan dan suoecviei o:is ~laksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan pengawasan api;pimpinan perangkat daerah dan .urbalinggadd2tindak lanjut hasil pengawasan api selain inspektorat dearn puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan; apabila lebih dari (earn pu1uh) hari gunman p'orang ruk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan apabila lebih dari (enam puluh hari pimpiaea l:;' y1ti.pinang perangkat daerah dan at.au j.j.t.! jrc_, untuk disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. iii. tindak lanjut hasil pemeriksaan badan eil! ksa keuangan dan pengawasan api. seluruh kegiatan yang didanai dari apbd kabupaten purbalingga; pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari apbn dan atau apbd provinsi berdasarkan, ~lim~ 'i) p.mp.xik saan, atau pemeriksaan bersama. vi. kegiatan penunjang pengawasan, api provinsi dan pemeriksa eksternal badan pemeriksa keuangan ri). koordinasi pengawasan antarjajaran app perskoordinasinur melalui inspektur provinsi jawa tengah, badan pemeriksa keuangan perwakilan ~ow~~. jaw.a 'r~~ah dan pimpinan perangkat daerah dan atau unit kerja perangkat daerah, dan pimpinan perusahaan daerah. iv. laporan hasil pengawasan kualitas basil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut .jawa~t:i, pc.11get.acciuman dan pelatihan (diklat) ujianjabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dalam batas sebagaimana yang telah ditetapkan, dikenal.an <s.ank'bi ad.mi'tl.iw . :ia.t.i.( dengan ketentuan peraturaturan perundang undangan yang berlaku bidang pengawasadan pemeriksa keuangan, jilid2.n.a j.enyedia barang jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak menindaklanjuti basil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan api yang mengakibatkan timbulnya kernel,i.an naga.ca p.xda~lr.aj: hurufdan jasa pemerintah. lnspekturlnspektorat dae rah asisten pemerintahan dan kesra sekretaris daerah jabatan kepala bagian hukum setda sekretaris daerah kabupaten purbalingga he~sti diundangkan purbalingga pada tanggal .:; !:' i dyah kayu'jing pratiwi bupati purba~_gga, kebijakmerupakansebagaivii. penutupurbalingga. tahun nomor berita daerah kabupaten purbalinggit)petunjuk teknis pengguna4dan tahap berupa: nagusuldan bupati paling rendah (empat puluh persen), kegiatan ketahanan pangan dan hewani paling rendah (dua puluh persen): kegiatan penanganan pandemi covid desa paling rendah (delapan persen)vid dan belum menerima bantuan lainnya bersumber dari apbn dan atau apbdmulai bulidakewenangan, karakteristik dan potensi desa. penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud dalam huruftingkat desa atau pos jaga despandemi covid sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan memperhatikan tingkat kasus covid yang ditetapkan oleh satuan tugaspenanganan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas desa. program sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalamrendah5desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasirendah, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasmantauan dan evaluasimeminta inspektorat daerah kabupaten bengkulu utara untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padatelah ditetapkan sebagai tersangka,arena terdapat penurunan pagu dana desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian dana descamatspan sebagai syarat penyaluran dana despadabengkulu utara sebagaimana dimaksud pada bupati melakukan penghitungan relokasi dana desa setiap desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada menteri keuangan c.gaanamenterimenterirubahan pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penambahan atau punyang tidak disalurkan rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi sisa dana desa akun. hasil penetapan dana desa sebagaimana dimaksud pada disalurkan rkd. dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan blt selama (dua belas) bulan tahun anggaran dikenakan sanksi pemotongan dana dana sebesar (lima puluh) persen.. dalam hal terdapat resebagaimana dimaksud dalam dan dan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam dan perpanjanganana desa setiap desa kabupaten bengkulu utara tahun anggaran desa lee oo. lenaaawo o ajsawarsai oo amor oo o 7e102500000 immarom to23rg00000| agama oo t ko lo sirap tss300000 dromo sre7s000000| (om iker o almangsammu os922400000 ahesarrcur oo almanacurup o o ) | .1o alsanums sismamuaso dosamu s7222900000| ammanapasas o o | perso shweurme oo | se5as990000| ol. s0jsmpancretenona o | salaurcwwa oo | s0hkeouaru s24erg00000| aakserumsung o o | . samermwa s0380900000 asimamungpuus o | aelpenyanaa o | s2760300000| wjeanvumasearu o | ikorsarcamarmur alma man ) | |. aweursuwa 3kuronmmur akaranasua o | simmmapsuna emmangpemu oo iaununesean sipatamruuna desa lal oo. loyo semu emas300000| dolauwun lacuna ' xalsoovump oo o | dehkaranganari oo | sahmeatemeuang o | ss4aes000o0| aakkoranganya oo | akuramarmur o | 3wononaso me29300oo0! alammura sirewama esuramuwa stars900000| almanak oo ee187900000 bmmransaen o o | osaka2600000 almamungmarapan sipaoangmwn o | daraamuya sess8900000| women ajmnrana oo | siawammtam trn2a200000) ||. 2ojmamearryo oo ) | mlswowmur a0jmamawnnaai oo ) | see3ro00o0 aarpaoana o o | ee1es9, bo. slouranosun oh. siweurusuwa |. emo e0571apollo| ancosvo |. simawarasau o | . shweurceoana sobsuramwau c209a000o00 ubaeasau rkkmsawa cen20000000 asiaone oo saranroooo0 dlaruor so2sarwono0 alewruman sars0voodoo sisuramasa sronooooooo desa oo. eleamrnau oo os790200000 apncprruung o o | spuranampaan sinasaruunang o | sobuwrtanowa oo | aaseserawotuna gaa oo o) | osnsemu mrs0voodoo! asesamsanyaya sapemmau boaslammanganau djposprreamun o | blsmrencana oo o | p2611100000 klo aumamwa oo sipusuwran oo | eweurmwon o o | ooh aeamrsau oo sinmangsau oo sag31800000| dmeammaso alsummwea oo essay00000| boa anapapumm o o | alamremna o | senior000o0| tokoh sinewrancauwa o | elramungremaan o | amvarasanan o | shutonatawom o | slsemeunaraya oo o | sobrmarsawa oo djpasarsesat oo | oo. 3kemasan o s0ga1500000| alarmumma o ssa00200000 biarawan os220700000 garamnya harper oo s6s86500000| skaranatenaan o | 7eso7900000| siraranapumu desa lal oo. ea 2hvsuremam gowmanmacawa ammunccemma simmangremmu comma ammangtrmeak oo | skermmpan sinmangpunaaur o | s0imun gsa ruam salnawunaraer oo o ) | sehmangamnnga o | aaksunampuma oo | aajousuncuup)o o ) | asbeenwanaak oo | berumur ooo | oo. dipasarrenmp ooo | alammapn o sinmanaremma o | eseweur o pasaran oo | e70s6e00000| siwsurtawuna o | sur o toseooooo0 aolpasarpau oo o | salesmaranoang o | semmangsamna oo djpaoanasenoaa | 3iaempapanar o | almempaoang koc o | lo. siarsamm o se523900000| parmar apamurmaroo oo | sbentumwana o o | sa128100000| senturoro sense0cbooo| da0laremusi oo | sr5a7600000| boaalaromusn oo | er369700000| sejpemarangsam sahmmawarewcan o ) | arakumeerrso ashkormuratmup ko o o | kecamatan nama desa desa lal oo. akemeangmans o o | lo. sireweaana o ese1s0o0ooo| lo. alamat sa8e1300000| o . disulam lo. desa oo apes ooo o | masogoooo0 |. susurmummo lo. simanguw s0jmamungaun oo akswovaoi apemaranasapang oo | sipmcnrsanwu se3a8900000| dau eereseooooo| lo. baku se2gs800000| .| summorum |. slpncnrruwna ho. s0larutan euro3z000001 ulomunesesaa o | 2husurpenoam dawmoua sr9s00cbooo| soho sliwevesemantuna esawancuran o | isawanotesarun o | dvsurcaoma siramuncncuna | aopavanaseran dpvemeeruan es012200000 srawuncomam aapvrrsan oo spacamm ses285o0000 drawunenarapan itamunesam | eeresooooo0 dancumrana ooo | e0p3900000 sponsored o o | a1sooko0 tobrmancerrawa oo ce36az00000| desa 2hmrseramanas o | ajarsimpana o s0631000000 alpumrmarmur simpensuamn lo. sloumuao akumeeamuwa slsununapauna | shpurmuarapan sarr100000 sofmamunamuaa o ) | 2hsuramarmun o | oo. akamvnpeuta loo 01o ahsuramau oo sisumsau ehsuramermwu alsurameoan stamina panas500000 aobsuranecaa oo o ) | bupati bengkulu utara, ttd salinan sesuai dengan aslinya kennee mma ana dah bhdmare jabatan dangan yang selanjutnya disebut pihakuntuk melakukan pemotongan dana desa dan menyalurkan hasil perpotongan dana desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada rekening kas desa sebagaimana daftar rekening kas desa terlampir. surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran . o. materai (ka pembina utama muda iv c) nip. lampiran iii:ee, sea nan non ion eee akal. taat aaa tar tt. pia hem ann basis: dsn erna mama maan masa snn una ssi menak unsur daa cnn here . bisa bee merit ti nan mann man "en snn h dana dak dana bnn nanga aal aa mela smm man diana osn "nn sini ban tsi bhw uni pen mars bnn man sana sang din on: hee emo lah senter bea uan ban mai min mana nona dang nn: quran msn mans man msi maa bae dan dini sas nak men reg man asa maa ang mena don dada doku dan da: rai ooo pes opk bbm game baik sign bosan ina bina nan tenang pon ann masjadaabassaa h aaa 3b asem ala pap iai herba aaa a hee w t noebbbbemme too baekuasa pengguna anggaran selanjutnya disingkat kpa adalah kepala ppn selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya disingkat dpmd adalah organisasi perangkat daerah kabupaten bengkulu utara yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.ldiipamea oo lil imsamarasammn | oo ncs m .mmm mm. ace sm. jd) jj ee ami elit lil mm. j.um lil omuraowsmasasaama tete tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan kena bian map kepala desaumlah total rumah tangga ibu hamil anak bulan hpk total total isi kurangi resmi gizi buruk stunting jumlah tabel hasil pengukuran tikar pertumbuhan (deteksi dini stunting jum y90rgn glenn grkunjungan rumah bagi anak gizi buruk kurangi stunting tahun) rumah tangga anak tahun memiliki akses air nan minum aman rumah tangga anak tahun memiliki jamban layak anak tahun jaminan kesehatan anak tahun bulan akta lahir orang tua pengasuh mengikuti parenting bulanan (paud anak tahun anak tahun aktif dalam kegiatan paud minimal tabel tingkat konvergensi desa jumlah indikator tingkat sasaran yang diterima seharusnya konvergensi hkoasumam jama ko23 lan total tingkat konvergensi desa nan tabel penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting kegiatan khusus pencegahan bidang kegiatan stunting bidangpembangunandesa bidang pemberdayaan masyarakat lo. kegiatan. pp. kepala desa, bupati bengkulu utara, ttd mian salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum te.materai rp10 surat perintah membayar yang selanjutnya disebut spm adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat pengujiselanjutnya disingkat blt desa adalah pemberian uangsocial development goals desaandemi corona virus disease covid selanjutnya disingkaelanjutnya disingkabab azas, prinsip dan sasaran bagian kesatu azasprinsiptiga sasaran sasaran pengalokasian dana desa adalah (dua ratus lima belas)164. (seratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) rincifluida dan tahap iii sebesar (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling lambat bulan juni. tahap sebesar (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan maret. penyalurankebutuhsebagaimana dimaksud pada huruf dan tahap untuk desa berstatus membangun, yaitu desa giri kencana kecamatan ketahun, desa pasar sebelah kecamatan putri hijau, desa kota bani kecamatan putri hijau, desa air during kecamatan putri hijau, dan desa karang pulau kecamatan putri hijau:bad:. bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan yag hay dimaksud pada huruf angka dan serta huruf angkapada bank umum yang terdaftar dalam sistim kliringkepala badyang diolah dan dihasilkan melalui aplikasdana desa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa lan:melalui badbltbltmelaluisebagaimana dimaksud pada sipel bab ara dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana mina dea kepala desa menyampaikan dokumen maa pada bupati, secara lengkap dan benar dengan tahap berupa peraturan desa mengenai apb desa, tahap berupa: |
bupati banyuwangi provinsi jawa timur na rikembalingembang. cc. akta pelepasan hak atas tanahiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi yang menangani aset pemerintah kabupaten banyuwangi dan kantor pertanahkepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaransatuan kepala satpol dan damkarmadampol dan damkar mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang penanganan gangguankoordinasi kebijakdan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati terhadap masyarakat, aparatur atau badan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporrumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penyidik pegawai negeri sipil daerah, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah, pengarahan, pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatsatpol dan damkarsatpol dan damkar, mengoordinasikan dan penyusunan rencana dan program kerja lingkungan satpol dan damkar, cc. mengoordinasikansatpol dan damkar, mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia satpol dan damkar, mengoordinasikan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan satpol dan damkardan damkarmengoordinasikan penyusunan analisis dan formasi jabatan lingkungan satpol dan damkar,satpol dan damkarsatpol dan damkar, dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan mengoordinasikan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta, menyelenggarakan fungsibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta perlindungan masyarakat, perencanaan, mengoordinasikan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentedaerah, pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis bidangpenyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan, pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas, pembinaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipilketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah unsur pelaksana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan perlindungan masyarakat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satpol dan damkar melalui sekretaris. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala bidang. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada membawahi: seksi ketenteraman dan ketertiban umum: seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan seksi perlindungan masyarakattenteraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan kegiatan protokoler, pengamanan pejabat daerah, aset daerah, sarana dan prasarana yang diperlukmatan dan pengawasan, pengembangan dan pelaksanaan program kegiatan, penyelidikan, penyidikan, pemecahan permasalahan dan pembinaan penyidik pegawai negeri siprlindungadam kebakaran bidang pemadam kebakarcegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemadam kebakaran, menyelenggarakan fungsi:tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran, perencanaan, mengoordinasikan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran wilayah kerjanya, pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran, penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran daerah, pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran daerah, membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana, j . mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaranpemadam kebakaran adalah unsur pelaksana bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satpol dan damkar melalui sekretaris. bidang pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala bidang. bidang pemadam kebakaran dimaksud pada membawahi: seksi pencegahan dan pemberdayaan, dan seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaradam kebakaran. seksi pencegahan dan pemberdayncegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, penyiapan peta rawan kebakaran, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran, sosialisasi dan edukasi dalan pencegahan dan penanggulangdaman, penyelamatan dan evakuasi kebakmadaman, penanganan evakuasi dan penyelamatan, operasi penyelamatan dan evakuasi korb mulai,rngfisesuai dengan aslinya kepalkbagian hukum setda temanggung hua x f enero sudarso, remix#ia tingkat nip r9671112 |
nias bupati aceh singkil provinsi aceh peraturan bupati aceh singkil nomor tahun tentang rencana kerja satuan kerja perangkat kabupaten pemerintah kabupaten aceh singkil tahusatuan kerja pemerintah kabupaten aceh singkil tahugubernur aceh nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah aceh tahunlembaran kabupaten aceh singkil tahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang rencana kerja perangkat kabupaten pemerintah kabupaten aceh singkil tahun anggaran dalam peraturan ini yang dimaksud dengansingkil. satuan kerja perangkat kabupaten selanjutnya disingkat kpk adalah organisasi perangkat daerah kabupaten aceh singkil. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat kabupaten yang selanjutnya disingkat rka kpk adalah rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil. rencana kerja satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil yang selanjutnya disebut senja kpk aceh singkil adalah rencana kerja satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil untuk periode (satu) tahun. rencana kerja pemerintah kabupaten yang selanjutnya disingkat kpk adalah rencana kerja pemerintah kabupaten aceh singkil. rencana strategis satuan kerja perangkat kabupaten yang selanjutnya disingkat renstra kpk adalah rencana strategis satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkilsingkil. bab rencana kerja organisasi perangkat daerah kabupaten aceh singkil rencana kerja kpk merupakan dokumen perencanaan kpk aceh singkil untuk priode (satu) tahun. senja kpk aceh singkil tahun anggarankpk aceh singkil tahunkpk. uraian secara rinci senja kpk aceh singkil tahun anggaran yang dimaksud pada dannja kpk aceh singkil tahun anggaran berpedoman kepada renstra kpk tahun sebelumnya dan hasil evaluasi senja kpk tahun sebelumnya dan hasil evaluasi senja kpk tahun berjalan. penyusunan senja kpk mencakup: analisis gambaran pelayanan kpk, dan hasil analisis senja kpk tahun lalu. senja kpk sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi kpk dalam menyusun rka kpk. renstra kpk disampaikan oleh kepala kpk kepada kepala bappeda kabupaten aceh singkil untuk dilakukan diverifikasi. renstra kpk sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (satu) minggu setelah kpk aceh singkila rada tanggal mataram (af kuta bupati aceh singkil, kx pmt uug$ rid diundangkan singkil pada tanggal agustus dole kasino mubarak taa2# seks marah kabupaten pemanis set too kami berita kabupaten aceh singkil tahun nomor gia ana kpr tanda ata para lampiran peraturan bupati aceh singkil provinsi aceh nomor tahun tentang rencana kerja perangkat kabupaten pemerintah kabupaten aceh singkil tahun anggaran daftar nama satuan kerja perangkat kabupaten yang telah menyusun rencana kerja tahurpustakaan dan arsip dinas pertanahan dinas perikanan dinas pariwisata pemuda dan olah raga dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan dinas perkebunsekretariat dewan perwakilan rakyat kabupaten inspektorat daerah kabupaten badan perencanaan pembangunan daerah badan pengelolaan keuangan kabupaten badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dinas syariat islam dan pendidikan dayahabupaten kecamatan pulau banyak kecamatan simpang kanan kecamatan singkil kecamatan gunung meriah kecamatan kota baharu kecamatan singkil utara kecamatan danau paris kecamatan suro makmur kecamatan singkohor kecamatan kuala baru kecamatan pulau banyak barat even aceh singkil, (fo "a. aia yahya |
nama agus mulyono herlambang aa, ea. alamat jalan cakung cilincing nomor aka yap" kelurahan semper timur, kecamatan cilincing, jakarta tinta utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal april memberi kuasa kepada radi eno, s.h., m.h., dan rusdi sama, s.h., m.h., advokat penasihat hukum konsultan hukum pada kantor hukum advokat radi eno, s.h., m.h., partners yang beralamat jalan mataraman raya nomor kelurahan pemangsaan, kecamatan mentengi. kewenangan mahkamah konstitusi bahwamahkamah konstitusi bahw selanjutnya disebut mk ) ipakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga negara apabila ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut termasuk delik aduan dalam hukum pidana:institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara suara rakyat kritisal ini benar merupakan tindakan menolak demokrasi: bahwa huruf yang disahkan oleh dpr adalah bertentangan dengan konstitusi negara republik indonesia bertentangan dengan uud yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang :hak imunitas anggota dpr secara luas, bahwa terkait hak imunitas dpr telah diatur dalam ketentuanbahwa permohonan pemohon bukanlah untuk melawan hak imunitas anggota dpr yang sudah diatur oleh konstitusi, akan tetapi permohonan ingin menguatkan agar hak imunitas anggota dpr haruslah berdasarkan amanat konstitusi: bahwa terkaitana sudah jelas jelas menjamin kepastian hukumo| jenis rapat isi pembahasanmno| jenis rapat isi pembahasan lo. mengungkapkan. ketua rapat pak, supaya tidak bias yang drsuprat. dan lain sebagainya. saya mengusulkan begini rasanya, dalam hal no| jenis rapat isi pembahasanang no| jenis rapat isi pembahasan:. mengambil no| jenis rapat isi pembahasan . keputusan.penambahan rumusan dr. suparman mengenai pemanggilan paksa andi atas, s,h., dan penyanderaan terhadap m,h,):no| jenis rapat isi pembahasan247yaitu pak doss. bahwa kita februaribagi setiap warga negara agar diperlakukan yang adil serta perlakuan sama hadapan hukum: bahwa sebagai contoh, sebagaimana dilansir dalam situs detik.com tukang ojek polisi terhambat uu md3) mana anggota dprd kabupaten maluku tengah yang menabrak pengemudi ojek hingga meninggal dunia belum juga diperiksa kepolisian, dan hari setelah kejadian polisi mengaku terbentur undang undang md3, bahwa konstitusi telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota dpr berdasarkan uudbahwa dengan demikian menurut pemohonekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa.petit bahwa berdasarkan dalil dalil dan fakta umum yang telah diuraikan atas serta bukti bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka pemohon no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasani1no| jenis rapat isi pembahasanasupratfebruari yang resmi, berarti ini. yang resmi kan? tidak masuk ya? pukul: berarti tidak ada perubahan no| jenis rapat isi pembahasan wib sesuai dengan ituno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat ' ' isi pembahasan.usulan tdirjen oo )o | tapi245nya. . tama see rapat(dr.supra ditingkat maker. tapi sudah pak no| jenis rapat isi pembahasan.s.h.,m.h.): penambahan norma baru yang no| jenis rapat isi pembahasans5): menyatakankecualino| jenis rapat ' ' isi pembahasanang selama ini no| jenis rapat isi pembahasanse:,hno| jenis rapat isi pembahasanil, dan md3 tidak bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun menyatakan dan huruf il,telah menyerahhuruf ildb.dirinya sebagai perorangan warga negara indonesia (bukti yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana universitas indonesia, bahwa dalam aktivitasnya pemohon yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (bukti menjadi narasumber dalam kegiatan seminar (bukti mengikuti diskusi debat (bukti melakukan demonstrasi (buktdalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya pemohon menerangkan: bahwa frasa setiap orang dalampemohon merasa berpotensi untuk dipanggil paksa karena pemohondengan demikian, apabila tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud maka menurut pemohon kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi, bahwa berlakunya ketentuan huruf md3 akan merugikan hak konstitusional pemohon yang juga aktif sebagai mahasiswa,rakyat indonesia. padahal menurut pemohon dirinyadinyatakan bertentangan dengan uud maka kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi. cc. bahwa berlakunya md3anggota dpr. hal ini merupakan perlakuan yang diskriminatif dan mencederai rasa keadilan. setelah memperhatikan secara saksama uraian pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, dengan berlakunya ketentuan dan huruf dan huruf huruf dan md3 potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon,. dengan demikiandan huruf huruf il, dan md3 yang rujukannya sebagaimana telah diuraikan atas bertentangan dengan uud dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa huruf dan huruf md3 yang,pula dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang diatur dalam uud dan bertentangan dengan peran dan fungsi dpr yang telah diatur dalam uud bahwa huruf md3 berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa, atau pemohon. menurut pemohon, guo berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa dan suara organisasi mahasiswa yang berbadan hukum, dan sebagai upaya kriminalisasi. apabila huruf md3hal bagi anggota dpr yang merasa kehormatannya tercemar bisa segera melakukan upaya hukum sebagaimana warga negara biasa. dengan demikian menurut pemohon huruf md3 bertentangan dengan dan uud bahwaenjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara agar diperlakukan adil dan sama hadapan hukum. uud telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota dpr,enurut pemohon md3 memberikanikatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasdan nomor pokok wajib pajak atas nama agus mulyono herlambang, bukti bukti fotokopi surat keputusan pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia nomor pb xix. .a tentang susunan pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia masa khidmat bertanggal september bukti fotokopi dokumentasi pemohon menjadi narasumber pada acara diskusi, bukti fotokopi dokumentasi pemohon menjadi peserta diskusi debat, bukti fotokopi dokumentasi pemohon selalu melakukan demonstrasi: bukti fotokopi berita pada laman detik news, berjudul kasus anggota dprd tabrak tukang ojek, polisi terhambat md3 , bertanggal maret bukti surat kuasa khusus nomor sk lasp iv bertanggal april bukti fotokopi kartu perawi atas nama radi eno: bukti fotokopi berita acara sumpah atas nama radi eno, bertanggal novemberkonstitusi atas,dan huruf hurufpermohonan.emohon berkenaan dengan frasa setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan dalam md3 telah kehilangan objek. i3. menimbang bahwa oleh karena permohonan guomenahan sitompul maria farida indrawi ttd. ttd. arief hid wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. yunita ramadan selain mengajukan bukti bukti, pemohon juga menghadirkan seorang ahli bernama dr. firdaus s.h., m.h., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah bertanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: latar belakang mengacu pada permohonan pemohon dengan segala argumentasinya baik secara teoritis, secara normatif maupun secara praktis memandang dan huruf dan huruf juncto huruf ddentang dengan uud secara substansi antara meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut: pertama, hak dpr untuk melakukan panggilan dan panggilan paksa dengan meminta bantuan kepolisian sebagaimana diatur dalamselanjutnya atau warga masyarakat yang dipanggil paksa: (b) dankedua, ketentuan mengenai tugasdinilai merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr. hal tersebut diatur dalamketiga, sikap protektif dpr yang mewajibkan persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan mkd untuk meminta keterangan kepada anggota sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas. hal tersebut diatur dalambahasan prinsip keseimbangan dan kontrol setelah amandemen uud sebanyak empat kali terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari gusi sistem presidensi pemurnian sistem presidensi. sejatinya sistem pemeritahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang secara tegas memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan presiden. suatu sistem pemerintahan yang disebut oleh charles jones sebagai the separated system oleh karena dua organ fungsi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif terpisah antara satu dengan lainnya. lain halnya dengan sistem parlementer dimana eksekutif merupakan bagian dari parlemen. kepala eksekutif dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dalam logika sederhana eksekutif baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama sangat tergantung dan berada bawa kendali dan kepercayaan parlemen. tidak ada sistem keseimbangan dan kontrol antara parlemen dan eksekutif melainkan kontrol dan subordinat parlemen terhadap eksekutif. dalam sistem presidensial organ kekuasaan eksekutif yang berada tangan presiden yang didisain terpisah dengan organ kekuasaan legislatif yang berada lembaga dpr. disain tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk: pertama, memberi kebebasan kepada dpr dan presiden untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masing masing, kedua, agar tercipta keseimbangan antara dpr dan presiden dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masing masing, ketiga, menciptakan kontrol antara dpr dan presiden dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masing masing, keempat, agar terbangun stabilitas pemerintahan, setidak tidaknya stabilitas masa jabatan kecuali jika terjadi pelanggaran hukum. untuk menjamin maksud dari disain tersebut pengisian jabatan presiden maupun dpr dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang terpisah. hal demikian secara otomatis menghilangkan hubungan pertanggungjawaban secara politik antara presiden kepada dpr. meskipun dpr dan presiden secara kelembagaan terpisah antara satu dengan yang lainnya namun penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang masing masing lembaga menyebabkan keduanya menjadi mitra kerja sama yang tidak dapat saling mengesampingkan. seperti dalam pembentukan undang undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan hanya memungkinkan terjadi jika terjadi persetujuan bersama antara dpr dan presiden sebagaimana dalam uud konsepsi indonesia sebagai negara hukum yang dipertegas dalam uud mengingatkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum. oleh sebab itu, tidak ada ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kecuali berdasar hukum, sehingga apapun bentuk kebijakan pemerintahan yang hendak ditempuh wajib dituangkan dalam bentuk hukum dan peraturan perundang undangan yang melibatkan dan menuntut persetujuan bersama dpr dan presiden. meskipun sistem presidensial secara kelembagaan didisain terpisah tetapi partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi dpr sama dengan partai politik atau koalisi partai politik presiden terpilih, sangat mungkin terbentuk peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan uud tidak sedikit dan undang undang yang telah dibatalkan setelah diuji mk. dalam konteks demikian disain pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial yang dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dan saling mengawasi tidak menutup kemungkinan bergeser dalam kolaborasi yang saling memaklumi dan saling membiarkan. setelah sukses membahas dan. mendapatkan persetujuan bersama bagi terbentuknya undang undang, baik dpr maupun presiden bergeser pada fungsi masing masing. dpr menyelenggarakan fungsi pengawasan dan presiden pada fungsi melaksanakan undang undang. antara fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki dpr, sebagaimana dalam uud fungsi pengawasan yang memiliki porsi terbesar. sebab fungsi pengawasan secara intrinsik mencakup hampir seluruh aktifitas fungsi fungsi dpr baik fungsi legislatif maupun fungsi anggaran. fungsi pengawasan dpr meliputi hampir seluruh aktivitas pemerintahan mulai dari perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan aktivitas pemerintahan dalam melayani rakyat. beberapa kewenangan presiden dalam uud harus mendapat persetujuan atau pertimbangan dpr. besarnya porsi fungsi pengawasan dpr yang melingkupi hampir seluruh aktivitas pemerintahan secara teoritik berdasarkan sistem presidensial sangat beralasan. sebab dalam sistem presidensial, presiden memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menjalankan berbagai kebijakan politik pemerintahan tanpa dapat dikendalikan oleh dpr seperti memberhentikan presiden dalam masa jabatan sebagaimana dalam sistem parlementer. oleh sebab itu dari seluruh fungsi pengawasan dpr terhadap penyelenggaraan pemerintahan umumnya bersifat sebagai instrumen pencegahan agar presiden tidak terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan. serangkaian dengan pelaksanaan fungsi fungsi dpr dalam uud secara kelembagaan dpr mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. samping itu dalam uud setiap anggota dpr memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas. selanjutnya dalam setiap anggota dpr memiliki hak mengajukan usul rancangan undang undang.gatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dpr. salah satu fokus perhatian pemohon dengan dikeluarkannya undang undang tersebut adalah terkait pemanggilan paksa yang dipandang bertentangan dengan beberapa dalam uud sekalipun yang dipermasalahkan hanya dan tetap untuk memahami rumusan secara lengkap, maka berikut dikutip ketentuan secara lengkap sebagai berikut: dpr dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,taran alasan pemanggilan paksa serta nama dansebagaimana dimaksud pada kepolisian negara republik indonesia dapat menyanderapada dasarnya pemanggilan paksa dengan menggunakan alat negara seperti kepolisian untuk kepentingan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dpr secara substansi tidak serta merta dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. hal tersebut juga digunakan oleh beberapa negara dunia seperti belanda, inggris, amerika serikat tetapi penggunaan sarana panggilan paksa dengan menggunakan alat negara dikhususkan terkait dengan penggunaan hak angket yang ditujukan pada dua aspek: pertama, penyelidikan untuk memperoleh data yang lengkap dan detil terkait pembentukan undang undang, dan kedua, terkait pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang lingkungan eksekutif. hak dpr untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan alat negara jika para pihak telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali berturut turut yang berbasis pada pelaksanaan tugas dan wewenang tidak memiliki kepastian hukum. sebab tugas dan wewenang dpr terutama terkait dengan fungsi pengawasan sangat luas yang hampir melingkupi semua aktivitas pemerintahan. pada ruang lingkup tugas dan wewenang mana atau setidak tidaknya konteks penggunaan hak apa saja penggunaan panggilan paksa dapat digunakan? ketidakpastian ruang lingkup tugas dan wewenang mana saja serta pada konteks hak apa saja bagi dpr dapat menggunakan panggilan paksa dengan bantuan kepolisian, menjadi ruang abu abu yang dapat disalahgunakan dpr untuk bertindak sewenang wenang memanggil secara paksa siapa saja yang dikehendaki dengan alasan pelaksanaan tugas dan wewenang. berbeda halnya dengan ketentusecara spesifik penggunaan panggilan paksa terkait penggunaan hak angket dpr. hak angket atau hak penyelidikan umumnya digunakan untuk menyelidiki adanya pelanggaran hukum terkait kebijakan yan ditempuh oleh pemerintah. oleh sebab itu, hak angket menjadi instrumen untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan pemerintah. penggunaan hak angket masih merupakan instrumen pengawasan dan tidak dapatcc. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan d. kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang ahkamah konstitusi adalah lembaga pengawal konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi mk)tersebut merupakan tafsir satu satunya yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap yang memiliki makna tidak jelas, dan atau multitafsir sehingga perlu dimintakan penafsirannya kepada mahkamah konstitusi, sepenuhnya dikategorikan sebagai mekanisme musisi dalam sistem penegakan hukum pidana. semisal hak angket sebagai hak yang paling mungkin sebagai dasar penggunaan panggilan paksa dengan bantuan polisi hingga kurungan tidak serta merta dapat dibenarkan menurut uud menegaskan kembali bahwa hak angket hanyalah instrumen pengawasan dpr terkait adanya indikasi pelanggaran hukum oleh pemerintah. hak angket bukan mekanisme musisi sebagaimana lazimnya dalam sistem penegakan hukum pidana dengan subjek maupun objeknya menurut peraturan perundang undangan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemanggilan paksa hingga penangkapan dan penahanan. terkait dengan hal tersebut dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan kepolisian hingga penyanderaan atau bahasa lain dari penahanan dalam tindak pidana, secara konstitusional hanya terkait dengan penggunaan hak angket serta disertai dengan penetapan pengadilan sebagai bagian dari prinsip keseimbangan dan kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. prinsip penegakan kode etik oleh mkdrinsip kesetaraan depan hukuapril serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan tanggal april mengemuka.1945pd..tambahan keterangan presiden pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:kepada presiden atau pemerintah hal sebagai berikutud ini, apakah ada alasan tertentu itu? sebab, kalau mudah mudahan saya keliru menangkap keterangan dari pemerintah tadi.mohon nanti diberikan penjelasan tertulis mengenai soal ini. yang mulia hakim saudi isra pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikutdapat. tanggapanhukum (legal standing) pemohon dan kerugian konstitusional pemohonketentuhuruf dan md3 yang berketentuan sebagai berikut: dan huruf dan hurufb. kepala kepolisian negara republik indonesia memerintahkan.dan huruf dan huruf md3 adalahnegara republik indonesia tahun karena berpotensi dialami oleh pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa.(vide permohonan hlm. poin bahwa pemohon beranggapan huruf md3 berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon(vide permohonan hlm. poin bahwa berlakunya md3 pemohon mengemukakasehingga guo dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota dpr. pemohon menganggap hal ini jelas jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan. (vide permohonan hlm. poin bahwa para pemohon menganggap ketentuan huruf dan huruf huruf dan md3 secara keseluruhan bertentangan dengan uudil. keterangan dpr terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan dengan ini dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut kedudukan hukum para pemohon.pmii merupakan organisasi mahasiswa islam indonesia yang memiliki tujuan terbentuknya pribadi muslim indonesia yang bertakwa kepada allah swt, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita cita kemerdekaan . (vide permohonan hlm. poin bahwa seperti organisasi organisasi lain indonesia, terkait dengan dibentuknya rancangan md3, pmii tidak menyampaikan aspirasinya terhadap rancangan md3 khususnya terkait dengan norma dari guo. bahwa setelah md3 diundangkan, pmii menulis beberapa press release website website pmii pusat maupun pmii cabang cabang daerah dan juga berbagai aksi untuk menolak md3 yang dilakukan oleh pmii pusat namun juga pmii cabang beberapa daerah. hal tersebut tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap norma dari guo apabila kaitkan dengan tujuan dari organisasi pmii. bahwa setelah diundangkannya md3, pemohon tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah jabarkan pemohon dalam kedudukan hukum (legal standing) permohonannya. pemohon hanya memiliki rasa ketakutan dalam posisi pemohon sebagai ketua umum pengurus besar pmii apabila menyampaikan aspirasinya kepada dpr ri. dan sampai hari ini dpr juga tidak memproses hukum sebagaimana yang ditakutkan oleh pemohon, padahal pmii sudah beberapa kali mengeluarkan aspirasinya website website pmii pusat maupun pmii cabang cabang daerah dan juga melalui aksi aksi langsung beberapa daerah. batasan kerugian konstitusional pemohon adanya hak konstitusional yang diberikan oleh uudadanya hak konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang bahwa hak. konstitusional yang diberikan oleh uud sebagaimana tersebut atas sesungguhnya pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari guo. dalam polita, pemohon menjelaskan guo bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst dan untuk mendapatkan persamaan kedudukannya dalam hukum karena berpotensi dialami oleh pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa atau dianggap merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr ri. bahwa oleh karena pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya guo, maka pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya aghanya menjelaskan kekhawatiran dilakukannya pemanggilan paksa pada saat pemohon menyatakan aspirasinya kepada anggota mpr ri, dpr ri, dpd dan dprd sebagaimana diuraikan diatas. hal ini jelas pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau bahkan bersifat potensial dengan diberlakukansecara spesifik mengenai keterkaitan kerugian yang didalilkan dengan akibat berlakunya guo.muncul akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional dpr ri. oleh karena ituemohon sebagai badan hukumlegal standing) para pemohon sebagaimana diuraikan dimengenai parameter kerugian konstitusionalnegara republik indonesia tahundibuktikan dengan identitas yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana universitas indonesia bahwa dalam aktivitasnya pemohon yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (p menjadi narasumber dalam kegiatan seminar (p mengikuti diskusi debat (p melakukan demonstrasi (pmenurut pemohon, undang undang md3 tahun ditemukan adanya frasa setiap orang yang artinyaakan dialami oleh pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa terhadap pemohon yangbukan harus diperhadapkan dengan penegak hukum atau sampai harus dipanggil paksa. dengan demikian, apabilahuruf undang undang md3 tahun akan merugikan hak konstitusional pemohon terhadap pemohon yang juga aktif sebagai mahasiswa, yang dalam aktivitasnya aktif dalam keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar,perkara nomormasyarakat secara badan hukum, tertulis untuk hadir atau warga dalam rapat dpr. masyarakat diganti perbandingandimaksud pada yang digunakan tidak hadir oleh dpr dalam memenuhi panggilan melaksanakan setelah dipanggil wewenang (tiga) kali berturut tugasnya dalam turut tanpa alasan fungsi yang sah, dpr pengawasan. perbandinganhadir panggil paksa tidak hadir setelah dipanggil dpr dilakukan setelah dipanggil (tiga) kali berturut dengan (tiga) kali berturut turut tanpa alasan menggunakan turut tanpa alasan| yang patut dan polri yang sah, dpr| sah, dpr berhak panggil paksa berhak melakukan melakukan hanya dapat panggilan paksa panggilan paksa dilakukan dengan dengan apabila setiap menggunakan menggunakan orang tidak kepolisian negara kepolisian hadir setelah republik indonesia. negara republik dipanggil indonesia. (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang patut dan sah perbandingan|(dapat dilakukan bersangkutan kepolisian negara oleh polri dalam dapat disandera republik indonesia menjalankan perbandingan paling lama (tiga dapat panggil paksa. puluh) hari sesuai menyandera dengan ketentuan setiap orang peraturan untuk paling lama perundang (tiga puluh) haridimaksud pada sehingga diatur ketentuan teknis dengan peraturan harus diatur kepolisian dengan negara republik perkapolri, bukan indonesia. dengan peraturan tata tertib dpr. berdasarkan tabel perbandingan tersebut di' a. padahal pemohonundang undang md3 tahunundang undang md3 tahudan sangat ironisnya undang undang nomor tahun tentang md3 yang diberlakukan belum setahun sudah langsung menyandera masyarakat dengan alasan hak imunitas, oknum anggota dprd menabrak tukang becak sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dan hal ini terjadi ibukota maluku tengah, provinsi maluku oleh sebab itu mana apabila undang undang md3 tahunberdasarkan seluruh uraian atas, pemohon memenuhi ketentuan huruf undang undang mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii .dan perkaranomor tahun dan nomor tahun tentang acara pidana khusus untuk anggota dewan perwakilan rakyatcc. meminta keterangan tentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan:anomornomor..http: undang undang md3. ii. alasan alasan permohonan pengujian revisi md3 bahwa pemohon menilai dalam dan huruf dan huruf junctoertentangan dengan konstitusi kita, berikut isi tersebut: yang menyatakab) ... hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan.asupratadalah bertentangan deuud yang menyatakan, dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,dama hadapan hukum . no| jenis rapat isi pembahaso| jenis rapat isi pembahasno| jenis rapat isi pembahasaniwakilketua terimakasih. no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan. cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan.no| jenis rapat isi pembahasanbahwa ketentuan guo md3 bertentangan dengan uud berikut beberapa alasan alasannya: alasan pemanggilan paksa dengan menggunakan kepolisian negara republik indonesia, dan huruf dan bahwa dpr adalah keterwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan juga mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan keberpihakannya benar benar kepada rakyat dan sesuai konstitusi serta peraturan perundang undang yang berlaku. konstitusi kita mengatur agar masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak pula mengontrol dpr atas amanah yang diberikan salah satunya dengan memberikan kritik rakyat terhadap dpr telah dibungkam dan ditakuti dengan upaya pemanggilan paksa, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam uud bahwa dengan. hal tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi dpr yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang undangan yang seharusnya, yaitu: dewan perwakilan rakyat republik indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu antara lain: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam uud bahwa dengan melegalkan, huruf dan huruf maka bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada tangan rakyat sebagaimana diatur dalam uud dan bertentangan dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum seperti diatur dalam uud dan uud no| jenis rapat isi pembahasan mana ben 5nd m.,m.h.): ketua rapat justru itu saya maksudkan ini drsuprat.gambling pak, gambling itu diatur.di hir, ada no| jenis rapat isi pembahasan ann,s.h.,mno| jenis rapat isi pembahasan.'membangun no| jenis rapat isi pembahasano| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan pkb (neng eno| jenis rapat isi pembahasano| jenis rapat isi pembahasansi1karena saya pansus angket taufioulhadi, jadi yang lain tidak merasakan si):nno| jenis rapat isi pembahasandiperlakukan kepada lembaga taufioulhadi, lembaga negara yang menjadi si):kita ini membahas taufioulhadi, misalnya hak angket sana si):idak bisa kita tegakan juga taufioulhadi, hal tersebut. saya khawatir nanti si): itu menjadi berbalik. jadi kita ingin memperoleh kehormatan ang besar tiba tiba nanti kita alasan mengambil langkah hukum yang dilakukan oleh mahkamah kehormatan dewan, huruf bahwa huruf menyatakansangat berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa atau pemohon. tersebut pemohon mengartikan sebagai yang berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa, suara lembaga (organisasi) mahasiswa yang berbadan hukum dan sebagai upaya kriminalisasi sebagaimana dirasakan zaman orde baru orba) ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas kepastian hukum yang dijamin pada uud dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh uud bahwa apabila huruf alurnya adalah setiap pejabat indonesia harus siap dikritik oleh rakyat, dan menjadikan kritik dari rakyat sebagai bagian dari pada upaya memberikan masukkan secara demokratis oleh rakyat yang telah memilihnya, bahwa bagi pemohon seharusnya dpr menyadari sangat tidak layak jika desain dpr untuk menjadi lembaga yang memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang termasuk dalamnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang secara kedudukan lebih lemah, untuk kemudian melalui langkah hukum pidana atau perdata, sebab hal ini bukan dari tujuan bangsa dan yang dimaksud hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi, bahwa apabila memang setiap anggota dpr yang merasa kehormatannya tercemar atau dugaan terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota dpr, maka dia bisa segera no| jenis rapat isi pembahasan tidak bisa sanggup menegakan kalau menurut saya seperti itu. ketua rapat jadi dengan demikiansaya setuju terhadap taufigulhadi, sebelumnya bahwa itu terhadap si):asdem (drs. kalau terhadap warga masyarakat saya setuju. taufioulhadi,mitra sebanding kita misalnya taufioulhadi, komisi iii itu adalah kapolri si): kemudian kejaksaan. ketua rapat itu menjadi catatan fraksi dr. suparman nasdem. andi atas,s.h.,m.h)): nasdem (drs. bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, taufioulhadi, bukan begitu memperoleh si): kenangan suara, emosi tidak no| jenis rapat isi pembahasandigazeling. hutauruk,s.h.,m ini apa? kalau saya lebih m.,m.h.):ang no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan). ini menyatakan setuju dengan. rufipes juga kalau gitu. pada prinsipnya hotmaulana fraksi hanura penguatan no| jenis rapat isi pembahas.jo proses, no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasno| jenis rapat isi pembahasancaleg (arif menarik meskipun sebenarnya no| jenis rapat isi pembahasanno| jenis rapat isi pembahasan.ini ada lembaga saja yang bisa disebut |
., terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama pudding nya pekerjaan petani saba alamat dusun malaya, desa pungga, kecamatan aaaa tera tif mangarabombang, kabupaten takalar, provinsi dea sulawesi selatan selanjutnya disebut . oil. pemohon nama mutu setujuoo. pemohon il: nama sekarang tanpapemohon ill: merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada baron harahap saleh, s.h., m.h., desa irawan samir, s.h., m.h., samir, s.h., suku, s.h., advokat yang berkedudukan kantor advokat baron harahap partners, yang beralamat jalan semangka kancil anduonohu) kota kendari, provinsi sulawesi tenggarmerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldlarangan pemakaian tanah tanpa izin, sedangkan diketahui tanah yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur tentang pencanangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi tersebut merupakan tanah milik para pemohon dengan surat surat hukum yang sah: bahwa apabila terkait penetapan tersangka hal tersebut terjadi kepada diri para pemohon, maka para pemohon mengalami kerugian konstitusi yang dimana mendapat perlakuan tidak adil yang dimana secara nyata melanggar hak konstitusional para pemohonal tersebut atas, maka para pemohon memiliki kerugian konstitusional baik itu secara faktual yang dimana seolah olah tanah milik para pemohon dianggap sebagai tanah negara sedangkan tanah tersebut berdasarkan shm merupakan milik para pemohon. kemudian selain itu, faktanya saat ini telah adanya ditetapkan tersangka yaitu sdr. rino siswanto, sdr. muhammad noor utara dan sdr. sila bin laid yang dituduh menjual tanah negara sedangkan tanah tersebut milik para pemohon. adapun kerugian secara potensial akan terjadi pada diri para pemohon dapat juga berpotensi ditersangkakan dikarenakan melanggar kuhp,merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold larangan pemakaian tanah tanpa izin. oleh karena itu, para pemohon mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dan kerugian konstitusional untuk menguji dan menafsirkan didalam ketransmigrasian tersebut tidak ditafsirkan secara jelas oleh mahkamah konstitusi khususnya terhadap uud alasan alasan permohonan para pemohon berhak atas perlindungan hukum terhadap hak milik property right) yang dijamin oleh dan uud bahwa dalam uud terdapat (dua) yang menurut para pemohon yang merupakan pengaturan terhadap perlindungan terhadap hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara khususnya mengenai perlindungan terhadap hak milik kebendaan para pemohon yaitu"menurut para pemohon, ke (dua) tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu melindungi hak konstitusional warga negara terhadap kepemilikan harta benda . untuk dimaknai para pemohon sejatinya negara pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang memiliki harta benda termasuk kepemilikan tanah hak milik ? untuk mendapatkan perlindungan dari segala ancaman ketakutan dari luar. sedangkan untuk dimaknai oleh para pemohon setiap hak milik yang dimiliki oleh warga negara secara sah menurut hukum tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapapun itu termasuk merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold negara pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum . bahwa lebih jauh, para pemohon memaknai jika dan yang tercantum dalam uud tahun dapat dimaknai sebagai bentuk perlindunganberdasarkan dan wajib dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guarantee) oleh negara, hukum dan pemerintah dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara karena itu menurut pemohon dari perspektif teori hak milik (property right) masuk dalam kategori non deregoble right (hak yang tidak dapat diambil secara sewenang wenang): bahwa apa yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut pada poin ke (tiga) telah dijelaskan jhon locke yang digambarkan oleh asin thohir dalam bukunya hak konstitusional dalam hukum hukum tata negara jakarta: airlangga, hal. yang menyatakan negara didirikan untuk melindungi hak pribadi. negara didirikan bukan untuk menciptakan kesamaan atau untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang, tetapi justru untuk menjamin keutuhan milik pribadi yang semakin berbeda beda besarnya. hak milik yang dimaksud disini termasuk berupa tanah dengan hak milik dan jhon locke juga menyebut hak hak ini dengan istilah inalienable rights (hak hak yang tidak dapat dicabut) dan negara justru didirikan untuk melindungi hak hak tersebut. kemudian dilanjutkan dalam halaman digambarkan jika jhon locke mengidentifikasi (tiga) macam natural rights yaitu life (hak hidup), liberty (hak kebebasan) dan property (hak milik) yang dimana terhadap natural rights tersebut yang tidak dapat dicabut oleh negara dengan cara sewenang wenang: bahwa adapun alasan alasan mengapa hak milik (property right) tersebut sesuai dan tidak dapat dicabut dengan sewenang wenang digambarkan dalam undang undang pokok agraria yang hak milik tersebut merupakan hak, turun temurun, terkuak terpenuhi yang merdeka barat jakarta te, fax ema dapat dipunyai orang atas tanah. turun temurun maksudnya dapat diwariskan kepada ahli waris, kemudian terkuat maksudnya mak milik tersebut tidak mudah hapus dan tidak mudah diambil oleh orang lain, dan serta terpenuhi artinya memberikan kewenangan kepada pemilik hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bahwa kemudian selain itu, dalam undang undang pokok agraria telah menjelaskan juga jika sejatinya hak milik property right) tersebut bukannya tidak dapat dicabut oleh negara pemerintah sama sekali, akan tetapi perlu ada alasan hukum yang menyebabkan hak milik tersebut dapat dicabut oleh negara pemerintah: bahwa bedasarkan undang undang pokok agraria menjelaskan jika hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial . artinya jika berdasarkan alasan kepentingan umum" atau kepentingan bangsa dan negara berdasarkan undang undang pokok agraria maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara pemerintah. bahwa akan tetapi yang perlu dipahami disini adalah pencabutan yang dilakukan oleh negara pemerintah terhadap hak milik tidak dapat secara sewenang wenang seperti apa yang telah dialami oleh para pemohon yang secara tiba tiba pihak pemerintah setempat mengeluarkan surat keputusan sk) terkait penyelenggaraan kegiatan transmigrasi tanah yang saat ini dikuasai dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. akan tetapi seharusnya pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku : bahwa apabila mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang undang pokok agrariatau paragraf terakhir ketentuan kuh perdata yang memberikan pengertian yang dimaksud hak milik dimana dalam merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold paragraf terakhirnya menyebutkan,: berdasarkan hal tersebut, maka dalam pemahaman para pemohon, jika pencabutan hak tersebut perlu adanya pemberian ganti kerugian walaupun alasan pencabutan tersebut adalah demi kepentingan umum atau demi kepentingan bangsa dan negara . oleh karena itu, pengadaan tanah dengan cara melakukan pencabutan hak tanpa didasari oleh ganti kerugian maka merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang diatur dalam dan dalam uud il. perlunya penafsiran konstitusional conditional unconstitutional) terhadap ketransmigrasian karena tidak jelasnya norma hukum yang mengatur terkaitdalam uud bahwa angka ketransmigrasian menjelaskmbangunan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi . bahwa adapun tujuan adanya kegiatan ketransmigrasian atau penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan bunyi ketransmigrasian yaitu . oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, menurut para pemohon kegitan transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi yang dikembangkan pemerintah dan pemerintah daerah sejatinya merupakan program yang perlu dikembangkan disuatu negara khususnya negara negara berkembang seperti indonesia. karena dengan adanya kegiatan merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold transmigrasi atau penyelenggaraan transmigrasi tersebut maka peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat dapat direalisasikan : bahwa walaupun kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut berdampak positif terhadap negara, akan tetapi proses tahapan tahapan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut: bahwa khusus untuk indonesia sendiri, penyelenggaraan transmigrasi selama ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian, yang dimana pada tahun undang undang tersebut dirubah menjadi undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian. yang perlu digaris bawahi disini adalah undang undang nomor tahun yang berlaku tersebut tidak serta merta mencabut seluruh yang ada dalam undang undang nomor tahun yang berlaku dari zaman orde baru, sehingga yang ada dalam undang undang nomor tahun masih banyak yang berlaku hingga saat ini: bahwa salah satu yang masih berlaku didalam undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian yang belum dicabut sampai saat ini adalah yang mengatur terkait penyediaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang tertuang dalam (dua) yaitu dan dan dan yang dimana terhadap tersebut sejatinya tidak menjelaskan secara detail (step step satu per satu) bagaimana sebenarnya tahapan tahapan prosedur prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum t untuk para transmigran: bahwa menurut para pemohon tahapan yang sangat krusial yang perlu diperhatikan dikarenakan sangat bersinggungan dengan hak konstitusional setiap warga negara termasuk hak konstitusional para merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold pemohon adalah tahapan terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada para pihak yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi untuk para transmigran, bahwa para pemohon beranggapan jika dalam ketransmigrasian baik itu maupun tersebut tidak menjelaskan secara detail dan konkrit terkait dengan adanya tahapan pemberian ganti kerugian terhadap para pihak yang ditetapkan tanah hak miliknya sebagai tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, termasuk juga apa yang terjadi saat ini kepada para pemohon saat ini: bahwa apabila mencermati terkait pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, maka dalam penjelasan tidak adanya yang menjelaskan adanya frasa pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang dilekati alas hak, akan tetapi hanya disebutkan tanah yang dilekati alas hak tersebut terlebih dahulu dibebaskan . frasa dibebaskan tersebut menurut para pemohon mengandung mulitafsir dikarenakan pemerintah pelaksana undang undang dapat menafsirkan secara bebas jika terhadap tanah yang dilekati alas hak sebagaimana penjelasan tersebut dapat dibebaskan tanpa harus diberikan ganti kerugian dengan alasan tidak ada kewajiban dalam ketransmigrasain untuk memberikan ganti kerugian, dan hanya ada kewajiban membebaskan tanah yang dilekati alas hak tanpa harus menggunakan cara memberikan ganti kerugian . adapun penjelasan ketransmigrasian menyebutkan sebagai berikut:merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold bahwa dalam perkara yang dialami oleh para pemohon, pelaksana undang undang pemerintah telah menafsirkan secara bebas serta sewenang sewenang terhadap yang ada dalam ketransmigrasian sehingga berdasarkan hal tersebut mengeluarkan surat keputusan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi diatas tanah yang dilekati hak milik atas nama para pemohon yang dimana akibat hal tersebut tanah milik pemohon tersebut saat ini seolah olah milik pemerintah yang akibat hal tersebut para pemohon mengalami kerugian konstitusional berdasarkan dan dalam uud karena tidak memberikan ganti kerugian terlebih dahulu, bahwa tindakan pelaksana undang undang pemerintah tersebut yang menafsirkan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi tanpa harus memberikan ganti kerugian adalah penafsiran yang keliru dan sewenang wenang dan telah melanggar uud yang menjeluud telah menegaskan jika negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh bertindak sewenang wenang dikarenakan mempunyai kewajiban memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warganegaranya tidak terkecuali termasuk para pemohon. kemudian selain itu, uud juga menggambarkan sebagai negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya dalam hal melakukan penafsiran penafsiran terhadap undang undang dengan cara yang keliru, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan sehingga tujuan daripada memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut dapat tercapai, bahwa oleh karena itu menurut para pemohon, agar ketransmigrasian tidak bertentangan dengan dan jud ab45 yang mana merdeka barat jakarta te, fax ema dimaknai oleh para pemohon merupakan bentuk perlindungan negaratidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh negara (non deregoble right) serta kewajiban negara memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap para pemohon, maka mahkamah konstitusi perlu menafsirkan dan menyatakan khususnya undang undang ketransmigrasian yang menyatakan. hukum mengikat conditional unconstitutional) dengan dan uud sepanjang tidak dimaknai undang undang ketransmigrasian, pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasijuncto undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian sepanjang frasa hukum mengikat dengan dan undang undang dasar conditional unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldartu tanda penduduk ktp) pemohon (pudding nya), pemohon (mutu setuju) dan pemohon iii (sekarang tanpa) (para pemohon)juncto undang undang nomor tahun tentang tentang ketransmigrasian, bukti fotokopi sertifikat hak milik shm) nomor desa pungga tahun atas nama pemohon (pudding nya): bukti fotokopi sertifikat hak milik shm) nomor desa pungga tahun atas nama pemohon (mutu setuju): bukti fotokopi sertifikat hak milik shm) nomor desa pungga tahun atas nama pemohon iii (sekarang tanpa), bukti fotokopi suratdati takalar: bukti fotokoperdeka barat jakarta tab, fax email sekretanal@mahkamahkonsitusi go.idjunctoundang undang ketransmigrasian, terhadap dan uud merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldbukti berita media online terkait dengan adanya penetapan tersangka terkait penjualan tanah negara sedangkan diketahui tanah tersebut juga merupakan tanah milikab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold indonesia nomor selanjutnya disebut ketransmigrasiab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goltransmigrasian yang menyatakan, pemerintah menyelenggarakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi , bahwa para pemohon menganggap norma ketransigrasianhak atas perlindungan harta benda yang berada bawah kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam uud hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang wenang, sebagaimana diatur dalamketransmigrasian hanya memuat dua yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk penyelenggaraan ketransmigrasian, yaitu dan mana kedua tersebut tidak secara spesifik mengatur tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh pelaksana undang undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi, khususnya tahapan pemberian ganti kerugian:merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold disnakertrans, tanggal maret bahwa tanah yang dimiliki secara sah oleh para pemohon berdasarkan sertifikat hak milik shm) ternyata telah ditetapkan oleh gubernur sulawesi selatan sebagai pencanangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui dua surat keputusan, yaitu keputusan gubernur kepala daerah tingkat sulawesi selatan nomor xi tahun tanggal november(dua) tahun sejak ditetapkan: surat keputusan gubernur sulawesi selatan nomor tahun tanggal mei.berlaku surat keputusan tersebut tidak ditentukan. keputusan gubernur nomor tahun ini mencabut keputusan gubernur kepala daerah tingkat sulawesi selatan nomor xi tahunsulawesi selatan tersebut tidak pernah diketahui, diberitahukan, atau disosialisasikan kepada para pemohon, dikeluarkannya keputusan gubernur sebagaimana disebut pada huruf atas, menurut para pemohon, tidak lepas dari ditafsirkannya secara bebas dalam ketransmigrasian, akibatnya kepemilikan tanah para pemohon tersebut seolah olah dianggap tidak ada dan tanah para pemohon yang bersertifikat shm tersebut telah beralih kepada negara, dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan keputusan gubernur atas: para pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan keputusan gubernur sulawesi selatan nomor tahun tersebut saat ini telah ada beberapa orang (yaitu rino siswanto, muhammad noor utara, dan sila bin laid) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh kejaksaan tinggi dengan alasan menjual tanah negara sehingga membuat merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold para pemohon khawatir bahwa hal yang sama akan terjadi pada diri para pemohon, berdasarkan seluruh uraian pada angka sampai dan angkaara pemohon mendalilkan ketransmigrasianpara pemohon berhak atas perlindungan hukum atas hak miliknya yang dijamin oleh dan uud hak milik tersebut tidak dapat dicabut secara sewenang wenang. hal itu juga dijelaskan dalam undang undang pokok agraria rupa) yang menyatakan hak milik tersebut merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. pemohon juga menyatakan bahwa berdasarkan rupa, hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yang artinya jika berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara, berdasarkan rupa, maka tanah tersebut dapat dicabut oleh negara pemerintah. artinya, menurut para pemohon, meskipun diakui merdeka bari jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusi god bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, perlu ada alasan hukum untuk mencabut hak milik atas tanah tersebut. namun, dalam kasus yang dialami para pemohon, pemerintah setempat dengan tiba tiba mengeluarkan surat keputusan terkait penyelenggaraan transmigrasi tanah yang saat ini dikuasai dimanfaatkan serta mempunyai alas hak. menurut para pemohon, pencabutan itu seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. dalam hal ini, para pemohon juga menghubungkan perihal pencabutan hak itu dengan kuh perdata yang pada intinya menegaskan bahwa pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan peraturan perundang undangan dan dengan pembayaran ganti rugi. oleh karena itu, menurut para pemohon, pencabutan hak tanpa didasari ganti kerugian merupakan pelanggaran terhadap dan uud bahwa, menurut para pemohon, diperlukan penafsiran konstitusional (conditional unconstitutional) isi!) terhadap karena tidak jelasnya norma hukum yang mengaturuud para pemohon mengakui bahwa kegiatan atau penyelenggaraan transmigrasi merupakan program yang perlu dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. namun demikian, proses dan tahapan penyelenggaraannya. dalam kaitan ini, para pemohon menyatakan bahwa dan serta dan ketransmigrasian tidak menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya tahapan tahapan prosedur pengadaan tanah bagi kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebelum l, terutama mengenai tahapan pemberian ganti kerugian kepada pihak pihak yang terkena dampak oleh kegiatan itu. merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold para pemohon mendalilkan bahwa tidak menjelaskan adanya frasa pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang dilekati alas hak melainkan hanya dijelaskan bahwa terhadap tanah yang dilekati alas hak tersebut terlebih dahulu harus dibebaskan . hal ini, menurut para pemohon, merupakan istilah yang multitafsir karena pemerintah pelaksana undang undang dapat menafsirkan secara bebas tanpa harus memberikan ganti kerugian dengan alasan tidak ada kewajiban untuk itu. dalil para pemohon tersebut didasarkan pada penjelasan ketransmigrasian yang memenurut para pemohon, pemerintah pelaksana undang undang telah menafsirkan secara bebas dan sewenang wenang ketentuan dalam ketransmigrasian tersebut sehingga mengeluarkan surat keputusan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan transmigrasi atas tanah yang dilekati hak milik atas nama para pemohon sehingga tanah milik para pemohon tersebut saat ini seolah olah merupakan tanah milik pemerintah.dalil para pemohon tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:penyelenggaraan transmigrasi adalah bagian dari upaya itu. oleh karena itu sudah merupakan tugas negara, cast pemerintah, untuk mengusahakannya. dalam penyelenggaraan. kegiatan transmigrasi itu, ketersediaan lahan atau tanah merupakan faktor penting, merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold bahkan utama yang terlebih dahulu harus terjamin ketersediaannya. dengan demikian, keberadaan ketransmigrasian justru merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara dalam melaksanakan amanat pembukaan uud dimaksud. hal itu juga tampak jelas dari konsiderans menimbang ketransmigrasian yang pada intinya menegaskann uud dan merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan (vide konsiderans bagian menimbang huruf dan huruf ketransmigrasian). sementara itu, dalam penjelasan umum undang undang guo dikatakan, antara lain, bahwaud bahwa. isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, apakah materi muatan norma ketransmigrasian yang rujukannya sebagaimana telah diuraikan atas bertentangan dengan dan uud terhadap hal ini mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada angka atas, ketransmigrasian dimaksud justru merupakan pengejawantahan amanat pembukaan uud alinea keempat. selain itu, dalam membaca dan memahami materi muatan dalam ketransmigrasian tersebut tidaklah boleh dilakukan tanpa mengaitkan dengan ketentuan lain dalam undang undang yang bersangkutan maupun dengan undang undang lain yang berkaitan. ketransmigrasian selengkapnya menyatakan sebagai berikut:. merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold berdasarkan ketentuan dalam ketransmigrasian itu saja telah jelas bahwa pelaksanaan ketransmigrasian, khususnya dalam penyediaan tanah, tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peraturan perundang undangan lainnya. selanjutnya, ketransmigrasian menyatakan: yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik. dalam penjelasan ketransmigrasian didengan ketentuan ini, apabila dihubungkan dengan dalil para pemohon, telah jelas bahwa undang undang memerintahkan jika tanah para pemohon yang bersertifikat hak milik tersebut hendak dijadikan sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan transmigrasi maka terlebih dahulu harus dibebaskan dari segala hak yang berada atas tanah itu. pengertian dibebaskan dari segala hak dalam ketentuan dimaksud bukanlah berarti bahwa negara atau pemerintah boleh mengambil tanah itu secara sewenang wenang melainkan harus mengikuti ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang pembebasan tanah, yang dalamnya termasuk ketentuan tentang pemberian ganti kerugian. ketentuan peraturan perundang undangan lain tersebut misalnya undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. dalam undang undang guo ditegaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi. pelaksanaan merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold . sementara dalam nya di . pengadaan tanah untuk kegiatan transmigrasi jelas merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga apabila terdapat alas hak atas tanah itu mutlak diberi ganti kerugian: bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan para pemohon, mahkamah menangkap inti dari permohonan para pemohon sesungguhnya bukanlah berkenaan dengan konstitusionalnya ketransmigrasian melainkan kekhawatiran para pemohon kalau kalau terhadap tanah miliknya yang telah ditetapkan sebagai tanah yang disediakan untuk kegiatan transmigrasi itu tidak akan diberikan ganti kerugian. para pemohon tidak menjelaskan apakah terhadap tanah para pemohon itu telah diambil secara paksa atau sewenang wenang oleh negara atau pemerintah tanpa pembayaran ganti kerugian. para pemohon hanya menguraikan kemungkinan kemungkinan yang dikhawatirkan akan terjadi menurut anggapan para pemohon sendiri, bukan berdasarkan peristiwa nyata yang telah terjadi terhadap diri para pemohon. sementara itu, terhadap kekhawatiran para pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka menyerobot tanah negara dengan merujuk pada adanya beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini, menurut mahkamah, kekhawatiran demikian terlalu berlebihan. pertama, pihak pihak yang oleh para pemohon dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak jelas apakah mereka benar benar memiliki alas hak atas tanah itu, sebagaimana halnya para pemohon, ataukah mereka benar benar menyerobot dan menjual tanah negara. dalam persidangan para pemohon tidak dapat membuktikan alasan penetapan sebagai tersangka terhadap orang orang dimaksud. kedua, para pemohon sendiri menyatakan bahwa para pemohon adalah pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang termasuk dalam tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan transmigrasi itu sehingga merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus goldjunctobahwa dikarenakan berdasarkanjika perorangan warga negara indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar mahkamah konstitusi, maka daripada itu dikarenakan para pemohon berdasarkan kartu tanda penduduk ktp) yang dimiliki merupakan warga negara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten takalar provinsi sulawesi selatan yang menganggap dirugikan oleh berlakunya undang merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold menjadi tidak masuk akal apabila para pemohon ditetapkan sebagai tersangka, bahwa keberatan para pemohon sesungguhnya lebih ditujukan pada keputusan gubernur sulawesi selatan nomor tahun bukan pada konstitusionalnya ketransmigrasian. dalam hal ini, andaikatapun benar tanah para pemohon telah diambil secara sewenang wenang oleh negara, cast pemerintah provinsi sulawesi selatan berdasarkan keputusan gubernur dimaksud, good non, hal itu tidak menghalangi hak para pemohon untuk menempuh upaya hukum. i3 menimbang,ketransmigrasiansekretariat omahkamahkorethmerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold ttd. ttd. menahan m.p. sitompul suhartono ttd. wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. dian chusnul hatilah merdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold undang ketransmigrasian, maka berdasarkan hal tersebut para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang ini mahkamah konstitusi: il. kerugian konstitusional para pemohon)selaku perorangan warga negara indonesia wni) yang berdasarkan kartu tanda penduduk ktp) bertempat tinggal kabupaten takalar provinsi sulawesi selatan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud yang dijelmerdeka barat jakarta te, fax embahwa adapun hak konstitusional para pemohon dirugikan akibat tidak jelasnyaian, bahwa para pemohon cukup beralasan jika menyatakanaian tersebut tidak jelas dan kabur dikarenakan: yang mengatur terkait dengan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan kegiatan transmigrasi saat ini hanya diatur dalam (tiga) yaitu dan yang dimana akibat hal tersebut dalam praktiknya para pelaksana yang menjalankan undang undang ketransmigrasian tersebut menimbulkan muttitafsir yang akibat hal tersebut berdampak kepada para pemohon yang akhirnya mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam uud selain itu menurut para pemohon menganggap dan ketransmigrasian yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk penyelenggaraan kegiatan transmigrasi secara spesifik tidak mengatur terkait tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh para pelaksana yang menjalankan undang undang dalam menjalankan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaran transmigrasi khususnya tahapan pemberian ganti kerugian, sehingga dalam praktiknya para pelaksana yang menjalankan merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui gold undang undang tersebut secara bebas menafsirkan dan yang berakibat para pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam uud bahwa untuk menjamin para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik kepada para pemohon ataupun kepada masyarakat kedepannya terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, maka terhadap ketransmigrasian yang menyatakan pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi perlu ditafsirkan secara bersyarat conditional unconstitutional) oleh mahkamah konstitusi para pemohon berpendapat jika. bahwa adapun uraian kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon adalah berawal ketikasurat disnakerstrans tanggal maret yang dimana diatas tanah yang dimiliki oleh para pemohon secara sah menurut hukum berdasarkan sertifikat hak milik shm) yang dimiliki selama ini ternyata telah ditetapkan oleh gubernur provinsi sulawesi selatan sebagai pencanangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi melalui (dua) surat keputusan sk) yang telah berganti yang disebutkan sebagai berikut: pada tanggal november gubernur kepala daerah tingkat sulawesi selatan telah menerbitkanselama (tahun) sejak merdeka barat jakarta te, fax ema dimaksud dalam keputusan guo yakni t7. (kurang lebih tujuh ribu seratus delapan puluh dua hektar): bahwa surat keputusan pada poin tertanggal november diatas telah dicabut dan perbarui pada tanggal mei dimana gubernur provinsi sulawesi selatan menerbitkan lagi: . bahwa para pemohon perlu tegaskan tanah yang telah ditetapkan oleh gubernur sulawesi selatan sebagaimana pada poin diatas tersebut merupakan tanah milik para pemohon berdasarkan surat surat kepemilikan yang sah kabupaten takalar provinsi sulawesi selatan yaitu sebagai berikut: pemohon memiliki objek tanah seluas (enam ribu empat ratus dua puluh, memiliki objek tanah seluas (lima ribu delapan ratus lima puluh satui, memiliki objek tanah seluas (empat ribu enam ratus empat puluh limamerdeka barat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkorethus gold bahwaprovinsi sulawesi selatan tersebut tidak pernah diketahui diberitahukan disosialisasikan kepada para pemohon selama ini dan juga tidak pernah diberikan ganti kerugian kompensasi, sedangkan diketahui tanah yang ditetapkan sebagai pencanangan tersebut merupakan tanah milik para pemohon secara sah menurut hukum: bahwa para pemohon menganggap jika dikeluarkannya (dua) surat keputusan penetapan tanah milik para pemohon berdasarkan surat keputusan pencanangan tanah untuk lokasi pemukiman transmigrasi tersebut tidak lepas dari ditafsiikannya secara bebas oleh pemerintah para pelaksana undang undang terhadap didalam ketransmigrasian terkait pengadaan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi yang menurut para pemohon tidak jelas dan kabur: bahwa adapun penafsiran yang keliru dilakukan oleh pelaksana undang undang tersebut dalam menafsirkan ketransmigrasian adalah terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi yang dimana pemerintah pelaksana undang undang dapat menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dengan cara mengeluarkan surat keputusan tanpa harus terlebih dahulu mensosialisasikan serta memberikan ganti kerugian kepada yang terkena dampak (para pemohon) rencana pengadaan tanah untuk kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebut, sehingga yang terjadi tanah yang telah ditetapkan tersebut seolah telah menjadi milik negara pemerintah daerah, bahwa penafsiran secara bebas tersebut terhadap ketransmigrasian tersebut menyebabkan para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang secara faktual yang dialami para pemohon yang dimana akibat hal tersebut kepemilikan tanah milik para pemohon tersebut seolah dianggap tidak ada dan terhadap tanah milik pemohon berdasarkan shm tersebut telah beralih kepada negara merdeka barat jakarta te, fax ema keputusan tersebut, sehingga menurut para pemohon telah melanggar hak konstitusional para pemohon terkait jaminan negara terhadap perlindungan hukum terkait hak kebendaan yang dijamin dalam uud yang menyatakan para prinsipnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap benda harta benda yang dibawah kekuasaannya dan uud yang menyatakan setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan terhadap hak milik tersebut tidak boleh diambil dengan secara sewenang wenang oleh siapapun: bahwa apa yang ditakutkan oleh para pemohon saat ini benar benar terjadi setelah para pemohon membaca dcmedia massa jika tanah yang diduduki dan dialami alas sertifikat hak milik diatas surat keputusan sk) tersebut telah diklaim sebagai tanah milik negara , hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa orang yaitu sdr. rino siswanto, sdr. muhammad noor utara dan sdr. sila bin laid yang ditetapkan tersangka dan telah ditahan oleh kejaksaan tinggi sulawesi selatan dengan alasan telah menjual tanah milik milik negara yang didasar, bahwa para pemohon takut serta khawatir akibat masalah hukum yang diketahui terjadi pada sdr. rino siswanto, sdr. muhammad noor utara dan sdr. sila bin laid ditersangkakan tersebut juga dapat terjadi juga kepada para pemohon, maka hal tersebut merugikan para pemohon dikarenakan berpotensi juga dapat ditersangkakan dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib (penegak hukum) telah melakukan tindak pidana penerobosan tanah milik negara dengan melanggar kuhp, merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui golmerdeka belajar kampus merdeka penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan universitas lampung diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang merdeka, bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep merdeka belajar kampus merdeka perlu respon universitas lampung dengan membentuk peraturan rektormerdeka belajar kampus merdekmerdeka belajar kampus merdeka. paragraf asistensi mengajar satuan pendidikan asistensi mengajar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalamik mengajar dapat berada lokasi kota maupun daerah terpencil. unila dalam pelaksanaan program asistensi mengajar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada melakukan hal hal sebagai berikut: menyusun dokumen kerjasamadapat melakukan kerjasama dengan program indonesia mengajar, forum gerakan mahasiswa mengajar indonesia, dan program program lair yang direkomendasikan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaanenelitian riset penelitian riset sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, dengan melakukan magang laboratorium atau pusat riset. unila dalam pelaksanaan program penelitian risetroyek kemanusiaan proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bagi mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya untuk menjadi foot soldiers dalam proyek proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik indonesia maupun luar negeri. unila dalam pelaksanaan program proyek kemanusiaanbaik dalam negeri maupun luar negerikegiatan wirausaha kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai agar mahasiswa dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. unila dalam pelaksanaan program kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud pada melakukan hal hal sebagai berikut: menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi (dua puluh) sks per semester atau (empat puluh) sks per tahun yangcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. menunjuk dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha pengusaha yang telah berhasil. mengintegrasikan atau bekerjasama dengan pusat pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. paragraf studi proyek independen studi proyek independen sebagaimana dimaksud dalam dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. unila dalam pelaksanaan program studi proyek independen sebagaimana dimaksud pada melakukan hal hal sebagai berikut:paragraf membangun desa kuliah kerja nyata tematik membangun desa kuliah kerja nyata tematik kent) sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup tengah masyarakat luar kampus, yang secara langsung bersama sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada desa. unila dalam pelaksanaan program membangun desa kuliah kerja nyata tematik sebagaimana dimaksud pada melakukan hal hal sebagai berikut: menjalin kerja sama dengan pihak kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta kementerian pendidikan dan kebudayaanmenugaskan dosemenyusun standar operasional prosedurbagian ketiga kerja sama pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dilakukan melalui kerja sama dengan mitra yang relevan. prosedur kerja sama dengan mitra yang relevan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan rektor yang mengatur tentang pengelolaan kemitraan. bab evaluasi rektor melakukan evaluasi penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka unila setiap akhir semester. wakil rektor bidang akademik melaporkan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka kepada rektor setiap akhir semester. dekan direktur pascasarjana melaporkan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdekakebijakan merdeka belajar kampus merdeka tingkat program studi kepada rektor melalui dekan direktur pascasarjana setiap akhir semester. bab vii ketentuan penutup peraturan rektor yang berkenaan dengan peraturan akademik, penyusunan kurikulum dan manual mutu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan rektor ini. petunjuk teknis penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan.h. nipri,dokumen kerjasama adalah naskah kesepakatan bersama antara unila dengan mitra baik dalam dan luar negeri dalam bentuk letter intent lol), memorandum understanding u), memorandum agreement a), atau bentuk lain yang lazim. bab prinsip dan tujuan bagian kesatu prinsip penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka unila dilakukan dengan berpedoman pada prinsip: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif: kolaboratif: dan berpusat pada mahasiswa. prinsip interaktif sebagaimana dimaksud dalamprinsip holistik sebagaimana dimaksud dalamprinsip integprinsip saintifprinsip kontekstualprinsip tematprinsip efektif sebagaimana dimaksud dalamprinsip kolaboprinsip berpusat pada mahasiswabagian kedua tujuan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka unila bertujuan untuk: mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar inovatif, tidak mengekang dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya, meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, dan memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match antara unila dengan dunia usaha dan industri. bab iii ruang lingkup penyelenggaraan merdeka belajar kampus merdeka unila terdiri dari: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. bab persiapan bagian kesatu umum persiapan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dilakukan dengan tahapan: penyusunan perencanaan, desain kurikulum, dan penyusunan manual mutu. rektor mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka sebagaimana dimaksud pada penyusunan perencanaan, desain kurikulum dan penyusunan manual mutu penyelenggaraan persiapan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh wakil rektor bidang akademik. bagian kedua penyusunan perencanaan dalam melakukan penyusunan perencanaanberkoordinasi dengan wakil rektor bidang perencanaan, kerjasama dan tik. bagian ketiga desain kurikulum dalam melakukan desain kurikulumembaga, kepala upt dan ketua program studi lingkungan unila. pelaksanaan desain kurikulum tingkat program studi dikoordinasikan oleh ketua program studi. hasil desain kurikulum pada tingkat program studi memuat mata kuliah tertentu yang dapat diambil melalui program merdeka belajar. pelaksanaan desain kurikulum tingkat fakultas pascasarjana dikoordinasikan oleh dekan direktur pascasarjana. ketua lembaga dan kepala upt memberikan pendapat dan masukan dalam proses desain kurikulum yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian keempat penyusunan manual mutu dalam melakukan penyusunan manual mutup3m, dan ketua program studi lingkungan unila. pelaksanaan penyusunan manual mutu tingkat program studi dilakukan oleh tim penjamin mutu program studi yang dikoordinasikan oleh ketua program studi. pelaksanaan penyusunan manual mutu tingkat fakultas pascasarjana dilakukan oleh tim penjamin mutu fakultas pascasarjana yang dikoordinasikan oleh dekan direktur pascasarjana dengan memperhatikan capaian pembelajaran berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan penyusunan manual mutu tingkat universitas dilakukan oleh lp3m. bab pelaksanaan bagian kesatu umum pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dilakukan dengan memberikan hak belajar (tiga) semester luar program studi kepada mahasiswa. penyelenggaraan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh program studi. unila memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk: dapat mengambil sks luar perguruan tinggi paling lama (dua) semester atau setara dengan (empat puluh) sks. dapat mengambil sks program studi yang berbeda perguruan tinggi yang sama sebanyak (satu) semester atau setara dengan sks. fakultas pascasarjana memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas pascasarjana yang dapat diambil mahasiswa lintas program studi. fakultas pascasarjana menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra yang relevan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama yang ditetapkan unila. program studi dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka melakukan: menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi lingkungan unila, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa luar program studi dan luar unila beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar unila, dan jika ada mata kuliah sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar unila, disiapkan alternatif mata kuliah daring. mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka melakukan: merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah program yang akan diambil luar program studi, mendaftar program kegiatan luar program studi, melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi termasuk mengikuti seleksi bila ada, dan mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. bagian kedua bentuk pembelajaran bentuk pembelajaran luar program studi sebagaimana dimaksud dalambentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pertukaran mahasiswa, magang praktik kerja, asistensi mengajar satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, atau membangun desa kuliah kerja nyata tematik. paragraf pertukaran mahasiswa pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: pertukaran mahasiswa antar program studi unila, pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, atau pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi lain. unila dapat berperan sebagai perguruan tinggi pengirim dan penerima pada pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada unila sebagai perguruan tinggi pengirimunila sebagai perguruan tinggi penerimamagang praktik kerja magang praktik kerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kerja sama dengan mitra. mitra sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputiunila dalam pelaksanaan program magang praktik kerjamengenai ndidikan tinggi. |
no, kadar tea tanpena honorarium tim penyederhanaan birokrasi ketua pena honorarium tim penyederhanaan birokrasi wakil ketua pena honorarium tim penyederhanaan birokrasi sekretaris kena pengarah tool o2l logo4l honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook wakil ketua sekretaris anggota pengarah ketua lo2lo2l logo4| honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja wakil ketua tlo2lo2l lokal honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretaris anggota honorarium komisi irigasi penasehat honorarium komisi irigasi diberikan pada saat sidang honorarium komisi irigasi ketua komisi irigasi epe taman mammmama sempat fee orlorforomas| mmammtomatnaa sawan) toe amal fee orlororrosam mmamamtomatnaatemmsa toe amal far orlorforrosaso| memamamtomatnaa mma toe amal fonlonlorlaoal dansa konon ora mantan tenar pemain temuan deo fonlonorlaoe mamsamtaamawmetamampemmoma "ma fefoforlorloros memanen dewa amal far orforforos mmanemamtomman2 dewa amal fonlonorlasal amtmmmswmaromensamama fefiforlorlorlmalaf memasang ama sma fee forforforasaan param mma pom far orforfornal omatmmsanga amal jonan amnimemurpaa sat nana anna fenfonaalasal demam fee forlorelonf gagasan kemmoataa dea| ame| uang harian pertemuan kader, jejaring kemitraan penyuluhan keamanan pangan kegiatan dak bidang kesehatan per orang onion domtemmamarsamemamaa |o2 belanja pemeliharaan bangunan air bangunan air irigasi bangunan pengaman irigasi pena dono dopeorang hari ketua dprd perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang harian tingkat eselon anggota dprd orang hari lo2loalorlooos! perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang orang hari harian tingkat eselon iii perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang harian tingkat eselon orang hari tlozloalozlooos! perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang orang hari harianorang hari wkl. ketua dprd perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang representasi tingkat eselon anggota dprd orang hari aon font maa selama mma dawan sea fefaforloslormf mama sama afenloroaf pewmmammmmamaan fenlorfonlosal pemmmusaa fefaforlosloelonarf menstammmmtemarsarwaam massal fee forlosloelion mamemamtemammmsurmaram om| sama| fefaforlorloelonaf memmmmwaesewaan sesame| fonloronloom| mamwmasaatmamamentammamama "ma fefaforlorloelosf menemani amal fanlorlos pemmammemaaana fenlorlorlasa ammasamamanaa "ma fefeforlorlorlonfal memasang samaran fonlorlos dmemawmemmemamasaaa foklor ono? mammasareamawasaamuam fee forloron setu mantsmmsurprs tom tag agama| aa fee orlonon oto eta mmmtamasserns sama fee orlonfon rif ntammntamasserns tan yama doo pong dono lama (aa ono aoi manset bupati pati, ttd. sesuai dengan aslinya haryanto gian hukum, !( ser (ah sh. tingkat nihonorarium, kegiatan belanja honorarium pengadaan barang jassuku cadang alat studio dan komunikasi, setelah uraian kegiatan spesifikasi teknis admin dan hardware rj45 connector (register jack)setelah uraian kegiatan kardus, ditambah (semakanan dan minuman jamuan tamu, setelah uraian kegiatan jamuan makan prasmanan pusathonorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, setelah uraian kegiatan honorarium penilik bangunan gedung anggota bupati) ditambah (tiga puluh tenaga pendidikenaga pelayanan umum perjanjian perikatan, setelah uraian kegiatan upah tenaga kebersihan sumber daysetelah uraian kegiatan publikasi penghargaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah media lokalangganan jurnal surat kabar majalah, setelah uraian kegiatan warta perundang undangkursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, kegiatan belanja sosialisasi, setelah uraian kegiatan uang transport ketua kelompok nelayjalan, jaringan, dan irigasi, kegiatan belanja pemeliharaan bangunan air bangunan air irigasi bangunan pengaman irigasisetelah uraian kegiatan perjalanan dinas dalam daerah uang representasi tingkat eselon ii, ditambah (tujalmari simpan ukbel, setelah uraian kegiatan kursi siswa tunggal untuk siswa smprumah tangga lainnyumum, setelah uraian kegiatan stretched brankasraga praktek sekolah, kegiatan belanja modal alat peraga praktek sekolah lainnya, setelah uraian kegiatan belanja modal peralatan permainan alat permainan edukatif ape) khusus dapersonal computer, setelah uraian kegiatan windows serverrang bercorak kesenian, kegiatan belanja modal alat musik3bagian hukum, 'oo jon follow tenant dgocooma loan ons swceanesowenwm same selama jo2lor loose| belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya publikasi kegiatan pemerintah kabupaten media cetak publikasi kegiatan pemerintah kabupaten media cetak lol publikasi kegiatan pemerintah kabupaten media cetak per mmk berwarna paket blog2l publikasi kegiatan pemerintah kabupaten media cetak per mmk berwarna paket lam onion lola matte menghantam dono |o2 honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan pena pengarah ketua lo2lo2l logo4l honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah wakil ketua sekretaris anggot |
rusurat edaran menteri dalam negeri nomor nomor hurufrangka melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi umum tambahan tahun anggaran pemerintah kabupaten pati perlu melakukan perubahan peraturan bupati pati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf perlu dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran belanja bantuan keuangan kepada desabelanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp. belanja bunga rp. belanjakurang jumlah setelah perubahan belanja tidak terduga rp. jumlah belanja langsung belanja pegawai rp. belanja barang dan jasa semula rp. bertambah jumlah setelah perubahan belanja modal semula rp. bertambahsertifikasi elektronik bagian hukum setda kab. kudus nan salinan aagawaian pendidikan dan pelatihan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian pendidikan dan pelatihkepegawaian pendidikan dan pelatihpengembangan, pendidikan dan pelatihanmbangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawaipegawai menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan bidang pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, penyusunan formasi pegawai negeri sipil,penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai, pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar, penyelenggaraan fasilitasi ujian kedinasan bagi pegawai, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawaimbangan, pendidikan dan pelatihan pegawaimbangan pegawai,gembangan, pendidikan dan pelatihanasn pada perangkat daerah, menyelenggarakanmengoordinasikan penyusunanmenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai, menyelenggarakan fasilitasi pengiriman tugas belajar pemberian ijin belajar dan penggunaan gelar, menyelenggarakan fasilitasi ujian kedinasan bagi pegawai, menyelenggarakan kegiatan dan administrasi pelaksanaan rapat tim penilai kinerja pns pegawai negeri sipil) kabupaten kudumbangan, pendidikan dan pelatihan pegawai sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas terdiri atas kelompok jabatan fungsional. dalam melaksanakan fungsi bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, kepala bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihanngembangan pegawai, dan subkoordinator pendidikan dan pelatihanmbangan, pendidikan dan pelatihan pegawai. bagian keempat bidang mutasi bidang mutasi sebagaimana dimaksud huruf merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang mutasi, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang mutasi dipimpin oleh kepala bidang. bidang mutindahan, pemberhentian, pensiun, pengangkatan dan kepangkatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang mutasi menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis bidang pemindahan, pemberhentian, pensiun, pengangkatan dan kepangkatan, mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan bidang pemindahan, pemberhentian, pensiun, pengangkatan dan kepangkatan, cc. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidangngendalian kegiatmutindahan, pemberhentian, pensiun, pengangkatan dan kepangkatan, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang mutnetapan terkait administrasi pemindahan jabatan pelaksana, jabatan fungsional, pemberhentian pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil dan pensiun pegawai negeri sipil, 'mengoordinasikan penyusunan bahan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, dan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, mengoordinasikan penyusunan bahan pegawai negeri sipil, menyelenggarakanmutasmutasi, kepala bidang mutasindahan, pemberhentian dan pensiun, dan subkoordinator pengangkatan dan kepangkmutasi. bagian kelima bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai sebagaimana dimaksud huruf merupakan unsur pelaksana pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai dipimpin oleh kepala bidang. bidang pembinaan pegawai dan dokumentasidokumentasi pegawai. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawaidokumentasi pegawai, mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan bidang pembinaan dan dokumentasi pegawai, cc. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pembinaan dan dokumentasi pegawai, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan dan dokumentasi kepegawapegawai dan dokumentasi pegawambinaan dan dokumentasi pegawai sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pembinaan pegawai dan dokumentasilaksanaan pembinaan pegawai, penegakan disiplin, menyusun konsep regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kudus, menyelenggarakan kegiatan penyusunan pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian serta sistem informasi kepegawaian, memfasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara asndan dokumentasi pegawapegawai dan dokumentasi pegawai, kepala bidang pembinaan pegawai dan dokumentasibinaan pegawai, dan subkoordinator dokumentasipegawai dan dokumentasi pegawaibagan susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten kudus hee subbagian subbagian perencanaan, evaluasi, umum dan kelompok jabatan pelaporan dan keuangan kepegawaian fungsional h.a hmh bidang pengembangan, bidang bidang pendidikan dan mutasi pembinaan pegawai dan pelatihan pegawai dokumentasi pegawai nnnnnann ann ann subkoordinator dan subkoordinator dan subkoordinator dan kelompok jabatan kelompokjabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional till lilit itl tahlil lilit ltititit lelilllt iii tititititugas subkoordinator pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten kudus bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai pada bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai terdiri atas: subkoordinator pengembangpegawai. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pengembangpegawai, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengembangpegawai asn pada perangkat daerah, memeriksa dan mengecek usulan kebutuhan pegawai asn dari masing masing perangkat daerah sebagai bahan pertimbangan penyusunan formasi kebutuhan pegawai asn, menyiapkan bahan dan rancangan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai asn sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan pengelolaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan jabatan fungsional sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang undangan, melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang undangan, melaksanakan kegiatan dan administrasi pelaksanaan rapat tim penilai kinerja pns, menyiapka, il. melaksanakan pengelolaan usulan pengangkatan pelaksana harian plh.), dan pelaksana tugas plt.) dari organisasi perangkat daerah, melaksanakan pengelolaan kegiatan permohonan izin belajar, tugas belajar, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan izin penggunaan gelpegawaididikan dan pelatihdan pelatihan pegawai. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pendidikan dan pelatihdidikan dan pelatihanalisis kebutuhan diklat dan penyusunan program diklat asn, melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan diklat penentangan, diklat teknis dan fungsional yang diperuntukkan bagi asn, melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan dan pengiriman diklat prajabatan, melaksanakan pengelolaan evaluasi pasca diklat guna mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan diklpada bidang mutasi terdiri atas:. dalam melaksanakan tugas,, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pemindahan, pemberhentian dan pensiuiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai kegiatan pemindahan pegawai negeri sipil antar perangkat daerah pemerintah kabupaten kudus, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai kegiatan pemrosesan pindah bekerja pegawai negeri sipil antar instansi: melaksanakan kegiatan pemrosesan usul pensiun pegawai negeri sipil karena batas usia pensiun bup), meninggal dunia dan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri aps) karena tidak cakap jasmani dan atau rohani, melaksanakan kegiatan pemrosesan usul permohonan bebas tugas masa persiapan pensiun bt mpp) pegawai negeri sipilindahan, pemberhentian dan pensiungkatan dan kepangkangkatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pengangkatan dan kepangngkatan dan kepangkatan pegawai negeri sipil, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pengangkatan dan kepangkatrosesan usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, melaksanakan kegiatan pemrosesan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, melaksanakan kegiatan pemrosesan kenaikan gaji berkala kgb) jabatan pimpinan tinggi atau kepala perangkat daerah, menyiapkan bahan administrasi pengusulan peninjauan masa kerja pmk) pegawai negeringkatan dan kepangkatpada bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai terdiri atas: subkoordinator pembinapegawai negeri sipil. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator pembinapegawai negeri sipil, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pembinakonsep regulasi terkait pembinaan pegawai, melaksanakan dan menyusun laporan hasil pemantauan, pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, menyiapkan bahan pertimbangan dan konsep keputusan pemberian izin perceraian surat keterangan untuk melakukan perceraian, menyiapkan konsep regulasi terkait peningkatan kesejahteraan pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kudus, menyiapkan bahan pertimbangan dan konsep keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kudus, melaksanakan penelitian dan verifikasi berkas sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kudus, melaksanakan pelayanan, penelitian berkas dan pengurusan permohonan kartu kepegawaian kartu identitas pegawai, baris kartu, karpet, aspen), il. melaksanakan penelitian berkas dan fasilitasi pengusulan piagam penghargaan satya lencana karya satya, melaksanakan pelayanan dan pengurusan permohonan cuti pegawai asn, mengelola pengusulan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai, oo. melaksanakan pengelolaan pelaporan lakon laporan harta kekayaan penyelenggara negara): menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan profesi asokumentasiokumentasi pegawai negeri sipil. dalam melaksanakan tugas, subkoordinator dokumentasiokumentasi pegawai negeri sipil, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang dokumentasihimpun, mengolah, mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan data file kepegawaian, membangun, memelihara, mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data dan dokumentasi kepegawaian dengan sistem online, melaksanakan pengelolaan sistem informasi layanan kepegawaokumentasigembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang mutasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional, dan bidang pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawaipegawaian, pendidikan dan pelatihan, penetapan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan administrasi badan bidang kegawaian, pendidikan dan pelatihan, mengembangkan inovasi bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menuju pelayanan publik yang berkualitas, mempelajari dan menelaah permasalahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kewenangannya lingkungan badan, menyelenggarakan pengelolaan mutasi kepegawaian lingkungan badan, menyelenggarakan pengelolaan pembinaan pegawai dan dokumentasi pegawai lingkungan badil.dibadgembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai sebagaimana dimaksud huruf merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai dipimpin oleh kepala bidangpendudukan dan pembangunan keluarumusan kebijakan teknis dan atau baholahan, pengelolaan data, penyelenggaraan advokasi dan komunikasi informasi edukasi tentang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,mbinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerahlaksanaan monitoring, dan evaluasirogram dalam pengendalian penduduk, advokasi, kie dan menggerakan, h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang pengendalian penduduk, advokasi, kie dan menggerakan, membawahi kelompok jabatan fungsional, dalam fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal keluarga berencana. dalam nyusunan program kerja pada bidang keluarga berencana: perumusan kebijakan teknis dan atau bah serta bina kesehatan keluarga berencana, peningkatan kesehatan ber kb,kb, pembinaandalam pengendalian penduduk dan keluarga berencanapada bidang keluarga berencana, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang keluarga berencana, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang pembangunan ketahanan keluarga bidang pembangunan ketahan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pembangunan ketahanan keluarga mempunyai fungsi penyusunan . a.penyusunan program kerja pada bidang pembangunan ketahanan keluarga, perumusan kebijakan teknis dan atau bahpembimonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan ketahanan keluargaangunan ketahanan keluarga, h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang pembangunan ketahanan keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsionalmberdayaan perempuan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi a.penyusunan program kerja pada bidang pemberdayaan perempuan, perumusan kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan . pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan, d.perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) bidang pemberdayaan perempuan, pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi teknis pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempumberdayaan perempuan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang pemberdayaan perempuan, membawahi kelompok jabatan fungsional. paragraf bidang perlindungan anak bidang perlindungan anakrlindungan anak. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perlindungan anak mempunyai fungsi a.penyusunan program kerja pada bidang perlindungan anak, perumusan kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal perlindungan anak, d.perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) bidang perlindungan anak, pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi teknis pemerintahan daerah bidang perlindungan anak pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada kegiatan bidang perlindungan anakrlindungan anak, j . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang perlindungan anaer ubinab dinas adalah kepalasekretariat atau disebut dengansekretariat. sekretariat adalah sekretariat dinas pengendalian penduduk, kb, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakptsana. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumumum, meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dana.perumusan, penetapasilitasi dan pengendalian tugas tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana.gendalian penduduk, advokasi, kie dan menggerakan bidang pengendalian penduduk, advokasi, kie dan menggeruduk, penyerangan kebijakan pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengolahan, pengelolaan data, melakukan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi tentang keluarga berencana,kie dan menggerakan mempunyai fungsi a.penyusunan program kerja pada bidang pengendalian penduduk, advokasi, kie dan menggerakan, perumusan ssijunspariwisataan, pembinaan seni budaya dan pembinaan pemuda dan olah ragakantor pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga adalah kantor pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga kabupaten sawahlunto sijunjung, bab pembentukan,kedudukan, tugas pokok dan fungsi dengan peraturan daerah ini dibentuk kantor pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga kabupaten sawahlunto sijunjung serta ditetapkan susunan organisasi dan tata kerjanya. kantor pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga merupakan unsur penunjang pemerintah daerah bidang pembinaan kepariwisataan, pembinaan seni budaya pemuda dan olah ragaariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam merumuskan kebijakan kepariwisataan, seni budaya dan pembinaan pemuda serta olah raga untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, kantor pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga mempunyai fungsi menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan objek dan daya tarik wisata. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pemantauan kegiatan sarana wisata. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kegiatan penyuluhan dan promosi wisata. melaksanakan pembinaan kepemudaan dan olah raga. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kepariwisataan, seni budaya dan olah raga. bab iii susunan organisasi susunan organisasi kantor pariwisata, seni budaya, pemuda dar olah raga terdiri dari kepala kantor sub bagian tata usaha seksi objek dan daya tarik wisata seksi sarana dan promosi pariwisata seksi pembinaan pemuda dan olah raga seksi pembinaan seni dan budayapariwisata, seni budaya, pemuda dan olah rag::objek dan daya tarik wisata seksi objek dan daya tarik wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan objek dan daya tarik wisata. seksi objek dan daya tarik objek dan daya tarik wisata mempunyai fungsi: menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi'dan hiburan umum. menyiapkan perizinan bidang pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum. memantau dan mengevaluasi kegiatan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan.hiburan umum. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan objek dan dari wisata. seksi sarana dan promosi pariwisata seksi sarana dan promosi pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan serta promosi pariwisata. seksi sarana dan promosi pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada bawah dan pertanggung jawab kepada kepala kantor. untuk menyelenggarakan. tugas sebagaimana dimaksud seksi sarana dan promosi pariwisata mempunyai fungsi menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata. menyiapkan perizinan bidang pengusahaan akomodasi, rumah makan dan bar dan lingkungan wisata. memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi pariwisata. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan sarana dan promosi pariwisata. seksi pembinaan pemuda dan olah raga seksi pembinaan pemuda dan olah raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga. seksi pembinaanpemuda. dan olah raga mempunyai fungsi penyusunan pedoman: dan petunjuk teknis pembinaan pemuda dan olah raga penyusunan rencana dan program bidang pembinaan pemuda dan olah raga. seksi pembinaan seni dan budaya seksi pembinaan seni dan budaya mempunyai tugas menyiapkan 'bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan .seni dan budaya. . seksi pembinaan senseni dan budaya mempunyai fungsi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan seni dan budaya. penyusunan rencana dan program bidang pembangunan dan pengembangan seni dan budaya, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya. menyiapkan perizinan bidang seni dan budaya. memantau dari mengevaluasi kegiatan pengembangan seni dan budaya menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan promosi seni dan budaya. menyusun. bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan mengevaluasi kegiatan seni dan budaya. unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan pungriona unit pelaksana teknis.pasaii tata kerja pasat21 dalam melaksanakan tugasnya: kepala kantor, kepala seksi, kepad.i'persyaratan' sesuai "gagal!. dto drs. hari zein lembaran daerah kabupaten sawahlunto sijunjung tahun nomor . lampiran peraturan garam kabupaten intosuunjung nomor tahun tenang susunan cabai parnasata, sen budaya pemuda dany olahraga kabupaten sama unto runjung kepala kantor bagian saya sama lan jabatan hung intan laman mana pem nan seksi sekar sek pamer data tarik laga sarana dah promosi pembinaan pemda oan olah pembinaan sem dan budaya pariwisata raga memanen downlornghan muaro syumpany mutu tunjung, januari mata tenggat januari sekretaris daerah amati sawahluntolanjuna ora, hanzi zein dari3 apan anna "tp ledakan dalam kabupaten sawahlunto sijunjung tahun nonton |
bupati buru peraturan bupati buru nomor ivn tentang pembentuk{an badan ker*sama antar desa kabupaten buru menimbang mengingat bupati buru, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (u, dan undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, perlu menetapkan badan kerjasama antar desa; bahwa pembentukan badan kerjasama antar desa kabupaten buru dimaksud untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat, sesuaikerjasam32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 523a1;,ones tahun 2oo5 nomor tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor sts|; peraturan pemerintah nomor tah:un20o538 tahun2oolndonesia tahun2oos nomor2a, tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor s$|; ll. peraturan pemerintah nomor tahun2ooi2. peraturan presiden nomor tahun oo5 tentang rencana pembangunan jangka senen gah oo4 2oo9; peraturan presiden nomor tahun ao7 tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor tahun2oo3tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah; t4. instruksi presiden republik indonesia nomor tahun oio tentang program pembangunan yang berkeadilan; memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ao7 tentang kerjasama desa; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2oo7doman penataan lembaga kemasan ikatan; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oo7 tentang perencanaan pembangunan desa; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oo7 tentang pendataan program pembangunan desa kelurahan; peraturan menteri dalam negeri nomor s pmd .a7 l2oo9 tentang pedoman pendanaan urusan bersama pusat d.an daerah untuk penanggulangan kemiskinan; 2t. surat menteri dalam negeri nomor o8 pmd tanggal maret perihal petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa; surat menteri dalam negeri nomor ipad tanggal mei oio perihal panduan teknis integrasi perencanaan pembangunan2oo7sekretariat daerah kabupaten buru dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten barru lembaran daerah kabupaten buru tahun nomor petunjuk teknis operasional pto) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ppm pd} dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa, departemen dalam negeri tahun oo9; petunjuk teknis operasional pto) program nasional pemberi pyaar_ masyarakat mandiri perdesaan integrasi spp span tahun anggaran ot2; petunjuk teknis operasional pto) program pembangunan partisipasi desa mandiri kabupaten buru tahun surat menteri dalam negeri nomor lo12918 sj tertanggal29oktober2oo4bersifat segeraperihal program pemberdayaan masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas publik; menetapkan memutus(an: peraturan bupati buru teittaiig bat}aie ker*sama antar desaan daerah adalah pemerintah kabupaten buru bupati adalah pati buru provinsi adalah maluk' kepala desa adalah kepala pemerintah desa' perangkat desa adalah sekretaris desa, kepala desa dan staf desa' kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabu ir kecamatan; musyawarah antar desa yang selanjutnya disingkat.engan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan desa' kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama altar desa atau dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum perorangan diluar pemerintah desa. alokasi dana desa add) adalah d"adan santri desa' dan ditetapkan dengan peraturan desa'egur lls urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. forum skpd (forum yang berhubungan dengan fungsi sub fungsi, kegiatanlyang tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh skpd terkait' (2t) kebijakan adalah arah tindakan yang diambil pusat daerah untuk mencapai tujuan' t22l laporan keterangan pertanggung jawaban kepala desa adalah laporan keterangan pertanggung disampaikan (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat bpd' rusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah' musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa {'5susunan rencana kerja skpd kabupaten kota pada tahun anggaran berikut ya' oleh pemerintah partisipasi adalah membuka kesempatansisi kedalam mekanisme reguler. (2glki, baik dalam perencanaan, pend.ang; a2); rencana kerja kegiat;; rencana pembangunan jangka menengah selanjutnya disingkat rpm' adalah dokumen perencanaan untuk periode (lima) tahun;memuat arah kebijakan pembangunan des yang disertai dengan rencana kerja;.ngaran; (3s); strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi; bab konsep dan strategi kerangka pelaksanaan kerjasama desa t1) kerjasama antar desa dilaksanakan dalam kerangka pelaksarraarr otonomi daerah it, mengenai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan kerjasama antar desa untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan; pelaksanaan kerjasama antar desa menjadi sarana bagi proses atau upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan sendiri yang dihadapi; kerjasama antar desa menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi d.daerah otonomi utamanya desa dan trend perubahan antar desa; (4t kegiatan kerjasama antar desa sejalan dengan trend perubahan sosial dalam mengembangkan kepekaan, meningkatkan kesadaran dan penggalang persatuan serta trend perubahan organisasi menuntut berbagai organisasi pemerintahan dan swasta secara bertahan berubah menyesuaikan diri dengan tuntutan global dalam demokratisasi; penguatan kelembagaan walitas hidup masyarakat, berkembangnya ekonomi lokal desa dan antar desa; penguatan kelembagaan sebagai bagian dari membuat mekanisme perlu tetap dipertahankan keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat agar isi dan muatan kelembagaan mewakili kepentingan masyarakat sehingga dapat efektif diharapkan; banyaknya program yang masuk kedalam sistem pembangunan tingkat desa dan kecamatan memperlakukan adanya penataan kelembagaan dan kerjasama baik tingkat kecamatan maupun desa; penetapan kelembagaan juga bertujuan untuk menyelaraskan atau pengintegrasian pola pembangunan partisipasi dari beberapa program penanggulangan kemiskinan. strategi penataan dan pengembangan kelembagaan dalam bentuk badan kerjasama antar desa seperti yang tertuang dalam undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi.agar:g dimaksud pada dilakukan sesuai dengan kewenangan. kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan peraturan perundang undangan' penataan kelembagaan mempunyai tujuan yang lebih strategis yang diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaanadanya kebutuhan peningkatan keterpaduan antar program kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah dan terwujudnya sistem penganggaran pemerintah d.strategi kerja badan kerja latar desa tbi(ad) meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam kerja sama desa dalam pengelolaan pembangunan; menggerakan semangat membangun dari kerja sana desa dalam satu perencanaan untuk semua bagi rakyat merupakan bagian terpenting dalam pengintegrasian sebagai upaya memperkuat manajemen pemerintahan b."a menjadi satu kekuatan yang terorganisir; mengembangkan pengintegrasian secara transformation menjadi proses ,r"rrl belajar demo<radiasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dengan pembangunan desa dan dilain pihak meningkatkan optimalisasi bagi pejabat public pada mas harakat; mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat; mendorong masyarakat politik dprd) meningkatkan keberpihakannya kepada r.t y*t d*.t membentuk peraturan perundang undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan peng ratan pembangunan partisipatif; merumuskan langkah strategis dari beberapa program yang masuk ditingkat desa dan antar desa salah satunya adalah program pengembangan kecamatan yang selanjutnya disini!<at pkk, program nasional pemberdayaan mayarakat mandiri program pengembangan kecamatan ppm ppk, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan disingkat ppm mpd, program pengembangan sistem pembangunan partisipatif yang selanjutnya disingkat p2spp integrasi, ppm apn integrasi spp span, ppm gsc atau program sejenis yang bisa dijadikan rujukan dalam melestarikan dan mengembangkan berjalannya prinsip prinsip (transparansi, partisipasi, kompetisi, desentralisasi, keberpihakan kepada orang miskin, keberpihakan kepada perempat klan, akuntabilitas, dan keberlanjutan) melihat kecenderungan dan beberapa kemajuan program tersebut perlu diteruskan dengan menekankan kepada agenda perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dirumuskan dalam kerjasama antar desa; melakukan perintisan kegiatan pkk ppm ppk ppm (s) (s) (e) kecamatan; menyelaraskan hubungan ppk ppm ppk ppm md p2spp ppm pmd integrasi spp span, partit gsc dalam forum musyawarah antar desa ma6) dalam bentuk kesepakatan kerja sama artist desa yang dirumuskan dalam wujud badan kerjasama antar desa bad) telah berjalan bahkan telah dirumuskan dengan ad art, bad dan sop kelembagaan pendukungnya sesuai engan mekanisme pemrograman dalam perspektif pemberi ^cuin masyarakat.ttg perlu dapat penyempurnaan lebih lanjut brt"* bentuk payung hukum dan badan hukum yang berlaku. rumusan kerja kerjasama antar desa tersebut perlu dirumuskan dalam peraturan perundangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembentukan badan kerjasama antar desa bad); landasan ini sangat berperan dalam rangka untuk memberikan adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan dan pie tarian aset aset ppk ppm ppk ppm pzs integrasi, ppm iuran integrasi spp span,ppm gsc atau program sejenis. yang syarat dengan m"mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antar desa; melestarikan dan pengembangan kelembagaan dan hasil hasil kegiatan yang telah dilakukan rnx anna ppk ppm md spp integrasi, ppm ruled integrasi spp span,ppm gsc atau program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku; meningkatkan kejam puan pemerintah desa serta pembangunan partisi pati masyarakat; meningkatkan meter paduan kemiskinan daerah; mengakomodasikannya usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ked jam perencanaan pembangunan daerah; spp integrasi ppm program sejenis meru pakan yang perlu dirumuskan mpd integrasi spp span, ppm gsc atau salah satu contoh baik atau embrio program lebih lanjut dalam kelembagaan setingkat kelembagaan masyarakat dan aparat kecamatan dalam memfasilitasi sistem yar.ig berkaitan dengan pemberdayaan antar programfkegiatan penanggulangan meningkatk;; mewujudkan sistem penganggaran; memfasilitasi pelembagabab iii jenis dan ruang lingkup jenis kerjasama desa meliputi kerjasama antar desa;an lainnya yang oleh teratur"yang dimaksud dalam meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasai dapat dilakukan dalam bidang pcniitgkatan perak*i:csiiaii f' masyarakat esc ; peningkatan pelayanan pendidikan; kereta tan:i{kerja pekerjaan umum; batas desa; lain lain kerjasamayarrg menjadi kewenangan desa' fasa kerjasama antar desa dapat dilakukan antara il) desa j cara n desa dalam: satui kecaman.a::; cai:a'sama antar daerah. kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat berupa kerjasama tertata desa dengan instansi pemerintah atau swasta mauer.rn perorangan sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan keahlian atau kompetensi personil masing masing pihak; pihak ketiga baik yang berbentuk badan hukum maupun per; memiliki npp atau sejenis ya; lembaga swasta asing harus mendapat izinlrekomendasi dari pejabat yang b.r*elang dan tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku; memiliki bonafiditas dan kredibilitas; kerjasama sebagaimana yang dimaksud harus dapat menjamin peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan pengamanan asset desa badan kerjasama desa; prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;atau memorandum understanding dan dilaporkan kepada bupati melalui camat; kerjasamyang amateur dalam dilakukan oleh pihak pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; penetapan keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud antara lain memuat; pembina aan; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; penyelesaian perselisihan; lain lain ketentuan yang diperlukan'mesej kepentingan masyarakat desa; kewenangan desa; kelancaran pelaksanaan investasi; kelestarian lingkungan hidupmasyarakat yang tumbuh dalam masyarakat'adan permusyawaratan desa bpd). segala kegiatan dan biaya kerjasama sebagaimana dimaksud pada wajib dimaksud jaiiiab kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksarlaar, kerjasama desa; kepala desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan: kerjasama desa secara partisipatif; kepala desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui bpd. badan permusyawaratan desa bpd)t2) badan permusyawaratan desa bpd) mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalan kegiatan kerjasama desa mulai tahap perencana aan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian' badan permusyawaratan desa bpd)t2l (s)kat desa;; memberdayakan masyarakat lokal; mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;badan kerjasama antarlokasi program ppk ppm ppk ppm m ip2sppiintegrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc atau program sejenis dibentuk badan kerjasama antar desa bad). badan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama desa dengan pihak ketiga.si. memperkuat proses perlindungan dan pelestarian aset aset kegiatan pasca program. melaporkan pelaksanaan tugas kepada forum musyawarah antar desa mad). kerjasama desa sebagaimana dimaksud adalah badan kerjasama antar desa yang sudah dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayu"., *u.*harakat dan desa dan bahkan dimasing masing telah merumuskan ad art bad dan sop kelembagaan pendukung bad; (s)dan sop kelembagaan pendukung yang disahkan dengan keputusan camat; anggaran dasar badan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nama, tempat kedudukan, wilayah azas dan prinsip. visi, misi dan tujuan kelembagaan. kerja dan jangka waktu. bentuk musyawarah dalam pengambilan keputusan. pemilihan para pelaku. wewenang, hak dan kewajiban pelaku tingkat kecamatan. mekanisme perlindungan. mekanisme pelestarian. ketentuan khusus perlindungan dan pelestarian dana bergulir. permodalan dan sumber pendanaan lain. prosedur penanganan dan pengaduan masalah. kode etik pelaku evaluasi kinerja pelaku perubahan organisasi. perubahan anggaran dasar. ketentuan peralihan. penutup. dalam rangka pengadaan barang jasa sebagaimana yang dimaksud pelaksanaannya berpedoman padaang jasa pemerintah, berikut perubahan gubahannya. peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan apbd. keputusan bupati tentang penetapan standar harga'permusyawaratan desa bpd) tokoh masyarakat dan atau perwakilan orang miskin jumlah perwakilan minimal orang atau paling sedikit o o unsur perempuan; dan masyarakat yang berminat dalam hal kepala desa menjadi pengurus bad sebagaimana dimaksud (1a), masa jabatannya dalam kepengurusan bad tidak i.rp.ttgrruh oleh masa jabatannya sebagai kepala desa' badan kerjasama antar desa bertanggung jawab kepada forum mad' ob' (s) bab viii tata cara kerjasaiiia rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh pengurus bad yang ditentukan berdasarkan hasil keputusan mad. rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada membahas antara lain: ruang lingkup kerjasama. bidang kerjasama. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama. jangka waktu. hak dan kewajiban. sebagaimana pembiayaan. penyelesaian perselisihan lain lain ketentuan yang berlaku. hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana yang dimaksud pada dan (21 mad)sebagaimana pembina aan; penyelesaian penyelidikan. hasil kesepakatan pembahasan berperubahan datiadan saring desa;lkepentinganantara lain harus memperhatikan ketentuan yang berlaku; ruang lingkup; bidang kerjasama; pembiayaan;dibahas oleh badan kerjasama antar desa ditingkat kecamatan. tujuan umum mewujudkan pelaksanaan strategi1lokal, serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi. tujuan khusus merumuskan pelestarian dan pengembangan kelembagaan, dan hasil hasil kegiatan yang telah dilakukan ppk ppm ppk ppm md p2spp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc atau program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku,istem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. melakukan keterpaduan antar prograrnfkegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. melakukan peningkat. mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganut rarr, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatan. mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantaran langs rmelembagakan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyet.ikan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat. bab pembentuk(an dan kegiatan bi(ad pembentukan bad dengan sistem perwakilan desa dengan ketentuan sebagai berikut perwakilan desa yang terdiri dari unsur unsur kepala desa lurah; anggota badan bermusyawarah desa bpd); tokoh masyarakat dan atau perwakilan orang miskin. jumlah perwakilan minimal orang atau paling sedikit oo o unsur perempuan. dan mas harakat yang berminat. kegiatan bi{ai) kegiatan bad adalah melindungi, melestarikan dan mengembangkan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana dalam kaitan dengan penuntasan kemiskinan terutama penguatan kelembagaan n, penyediaan modal usaha dan pendanaan kebutuhan sosial dasar. bab xii kelembagaan buat) dalam melakukan kegiatan masyarakat bad membentuk kelembagaan dan unit unit yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berfungsi secara operasional dalam kaitannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan bentuk kelembagaan bi(ad bentuk kelembagaan bad adalah perkumpulan dari perwakilan desa dengan fungsi organisasi adalah camat atas nama bupati sebagai penanggung jawab wilayah kecamatan ketua badan kerjasama antar desa bad) bendahara merangkap anggota (s) sekretaris merangkap anggota unit kegiatan:r atau bidang kegiatan anggota bad yang ditunjuk dari perwakilan desa. bentuk kelembagaan pendukung bi(ad bentuk kelembagaan atau bidang bidang pendukung yang ditetapkan oleh bad dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah bidang atau revisi antara lain unit pengelola kegiatan upk) adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab pada perlindungan dan pelestarian aset ppk ppm ppk ppm md p2spp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc khusus dana abadi upk. bidang revisi lain yang dianggap perlu untuk dibentuk oleh bad. unit kegiatan atau bidang kegiatan kelembagaan yang lain yang bersifat tetap yang sesuaikan dengan kebutuhant2l kelembagaan yang bersifat ad hoc atau sementara adalah kelembagaan ya,,g bekerja jika d diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan tim penyelesaian permasalahan atau dalam istilah lain yang diperlukan untuk kepentingan kelembagaan badr tg akan dilakukan oleh bad selanjutnya tim pendanaan' tim auditor independen adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam penyehatan pinjaman bermasalah atau tim yang ditunjuk khusus oleh bad. tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu' hubungan antar kelembagaan bad hubungan attar kelembagaan yang dibentuk bad akan diatur dan d.ditetapkan dalam anggar:ar. rumah tangga art) masing masing lembaga dengan kereta pan bad. anggaran rumah tangga harus saling mendukung tujuan. yang mengatur hubungan antar kelembagaan dan tid,ak bertentangan dengan visi, misi dan hubungan kerja antar pelaku bi{ad hubungan kerja antar pelaku diperlukan dan diatur dalam menciptakan kerja sama tim atau pelaku yang terorganisir sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing; hubungan kerja antar pelaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu hubungan kerja struktural dan fungsional; masing masing pelaku melakukan pekerjaan sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan hak mereka masing masing unit usaha dan bidang yang mempunyai sistem operasional prosedur sop) yang tidak boleh mencampuri satu dengan lain ya; t4l hubungan kerja ini bersifat profesional dan independen da lam menjalankan pelaksanaan pekerjaan dan teknis operasional organisasi. bab xiii bentuk musyawarah alaihi pengnvibilan keputusan bi(ad musyawarah badan kerjasama antar desa bad) musyawarah badan kerjasama antar desa bad), bad berkala evaluasi; musyawarah badan kerjasama antar desa bad) khusus musyawarah badan kerjasama antar desa bad) sebagai pemegang kedaulatan tinggi organisasi berwenang menetapkan dan merubah anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art); menetapkan kebijakan organisasi dan program kerja; menetapkan sanksi dan prestasi (reward) setingkat kecamatan; sebagai forum dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa d.diputuskan secara kekeluargaan atau berjenjang; memilih dan mengangkat kepengurusan bad kecamatan musyawarah bad paling sedikit bersidang setiap satu tahun sekali; sid.ang sidang musyawarah bad selain yang dimaksud dalam ini dapat dilaksanakan karena hal hal yang bersifat berkala dan khusus yangdisebu bad khusus. bab )(li pemilihan para pelaku bi{ad pengurus bad untuk kepentingan operasional organisasi bad setingkat antar desa atau kecamatan sekurang kurangnya terdiri dari ketua; sekretaris; bendahara; dan unit atau revisi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. pengurus bad mempunyai masa bakti (tiga) tahun. pengurus bad dapat saja dipilih kembali dan atau diganti seorang, dua atau seluruh pengurusnya sesuai dengan kesepakatan oleh musyawarah ad. khusus unit unit atau bidang, masa bakti kepengurusannya disesuaikan dengan stand.ar operasional prosedur sop) masing masing unit atau bidang; penggantian musyawarah bad dapat dilakukan kapan saja melalui musyawarah bad khusus jika dinilai disipliner, tidak melakukan tugas dengan baik dan atau ada yang mengundurkan diri' bab xt i wewenang, hak dan kewajiban pelaku setinggi{at kecaman:tan bi(ad ketua badan kerjasama antar desa abad) bersama anggota adalah sebuah tim yang mengkoordinasikan, memfasilitasi jalannya forum atau musyawarah badan kerjasama antar desa bad), forum formal dan nonformal lainnya setingkat kecamatan pelaku bad berwenang untuk bersama camat mengundang pertemuan musyawarah bad, khusus' pertemuan formal dan nonformal lainnya setingkat kecamatan; bersama camat, dan ketua unit memfasilitasi permasalahan yar:g muncul setingkat kecamatan, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan musyawarah bad; bersama camat, dan ketua unit memfasilitasi dalam proses penyelesaian perselisihan antar pelaku upk pelaku sejenis. pelaku bad berwenang berhak untuk menandatangani hasil hasil keputusan musyawarah bad, forum formal dan nonformal lainnya setingkat kecamatan; mendapatkan informasi dan laporan seluruh proses pelaksanaan dilapangan dan kegiatan dari ketua unit dalam pelaksanaan mus tawaran bad; ketua bad berkewajiban untuk bersama camat menelan katakan musyawarah bad, musyawarah bad khusus, pertemuan formal dan nonformal lainnya apabila dirasa perlu dan atau setelah mendapat masukan dari para pelaku dan mas harakat; menjaga hasil keputusan dan menyebarluaskan destinasi dan sosialisasi informasi hasil hasil keputusan dalam musyawarah bad' pertemuan formal dan nonformal l lainnya; melakukan destinasi dan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan persepsi, filosofi, dan kebijakan bad yang sesuai dengan anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art). bab )fiiiii mei(anime perlindungan mekanisme perlindungan hasil kegiatan ppk ppm ppk ppm md lp2sp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc upk diatur melalui tahapan sebagai berikut seluruh masyarakat lokasi ppk ppm ppkipnpm md p2sp integrasi, mpd integrasi spp span, ppm gsc upk membentuk bad melalui musyawarah bad yang pengurus dan anggotanya dapat dilakukan pengesahan oleh pati; musyawarah bad membuat daftar seluruh hasil kegiatan ppk ppm ppk ppm md p2sp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc termasuk jumlah dana bergulir untuk sahkan oleh bupati sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan; musyawarah bad harus membuat tertentu anf ketetapan keputusan aturan ya ;1g berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan ppk ppm ppk ppm md lp2sp integrasi, ppm integrasi pp span, ppm gsc upk dan dituangkan dalam sop upk dan sop sejenis yang disahkan oleh pati; t4) ditingkat desa badan permusyawaratan desa bpd) dan kepala desa harus membuat peraturan desa pemdes) membuat daftar seluruh hasil kegiatan ppk ppm ppk ppm md p2sp integrasi, ppm integrasi pp span, ppm gsc upk termasuk jumlah dana bergulir untuk yang diputuskan sebagai asset yang dilindungi dan dilestarikan' bab xix mei(anime pelestarian mekanisme pelestarian hasil kegiatan ppk ppm ppk ppm md ip2spp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc dan upk diatur sebagai berikut pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh upk sebagai pelaksana mandat bad melalui musyawarah bad dan didukung oleh lembaga pendukung yang dibentuk oleh bad melalui musyawatakt bad dan diawasi oleh dewan pengawas kecamatan dpk) upk; t2ldapat dibuat pemdes untuk organisasi dan aturan pemeliharaan tanpa merubah status kepemilikan yaitu tetap dimiliki oleh masyarakat bab ketentuan iff pengelolaan dana bergulir ppk ppm ppkipnpm md ip2spp integrasi, ppm integrasi spp span, ppm gsc upk ditingkat kecamatan diangkat dan dibentuk oleh bad melalui musyawarah bad; musyawarah bad membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengatur pada dasar dasar pengelolaan dana bergulir dan aturan pokok pergiliran pada perlu, ad art bad dan sop upk; penyimpanan dana upk dalam bentuk simpanan bank hanya boleh dilakukan bank pemerintah atau sejenisnya; pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok (bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu) pada wilayah masing masing kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain; seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan sebagai manfaat pinjaman; seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatandari hasil pengelolaan dana bergulir; dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir upk dengan persetujuan musyawarah bad dapat menerima bantuan, donasi dan pinjaman dari pihak lain; tidak boleh menerima simpanan masyarakat yang bersifat mengikat dan memberatkan hal yang warna terjadi tingkat desa' modal tambahan modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh bad dari sumber sumber program yang dikelola dalam kegiatan antar desa atau program sejenis yang perlu difasilitasi dan dikelola dalam bidang garap atau revisi usaha bad; tambahan modal dari bebagai pihak lain yang dapat dianggap sebagai modal donasi yang bersifat tidak mengikat pendanaan pelestarian dan perlindungan aset sarana prasarana pendanaan pelestarian dan perlindungan aset sarana prasarana dan kualitas hidup disesuaikan lingkup manfaat dan karakteristik sarana prasarana, maka ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan sarana prasarana. bab xxi prosedur penanganan pengaduan dan masalah apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk bad akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat naka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. prinsip dasar bad adalah keterbukaan dan partisipasi masyarakat salah satu indikatornya adalah pengawasan langsung yang dilakukan masyarakat; wujud konkrit peran serta masyarakat dalam pengawasan adalah berupa pengaduan, keberatan d.an atau dalam bentuk keberatan lainnya sehingga pengurus bad harus membuat alamatlkota.k pengaduan sehingga masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan; pengadu.gan harus dilihat d.ari asal dan inti dari pengaduan tersebut yang harus mendapat perhatian yang serius, cepat, tepat sasaran, dan efektif dalam proses pen yelesaiann ya; penanganan pengaduan harus tetap dilakukan secara berjenjang yang mengedepankan prinsip merahasiakan identitas pelapor, keterbukaan, partisipasi, proporsional dan objektif. bab oil kode etik pelaku kod.e etik pelaku bad merupakan kaidah moral yang diturunkan berdasarkan nilai nilai luhur untuk mencapai cita cita ideal berdasarkan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar prinsip organisasi bad; kode etik ini berlaku seluruh pelaku dalam rangka menempatkan kepentingan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin diatas kepentingan lain ya; ketentuan kode etik dalam bad akan lebih lanjut akan diatur dalam ad art bad. pelanggaran kode etik harus diselesaikan berdasarkan prosedur penyelesaian bad secara cepat, tuntas dan tanpa ada toleransi; t2\ apabila masalahnya berlarut larut dan tidak ada kejelasan perubahan maka segera dilakukan pemberhentian bagi pelaku dan atau pada proses hukum yang berlaku. bab xxi evaluasi kinerja pelaku pada prinsipnya setiap orang, masyarakat atau anggota bad dalam upaya proses pelaksanaan dan penguatan kelembagaan bad namun demikian evaluasi ini bisa dilakukan evaluasi kinerja pelaku fungsional bad dilakukan oleh para anggota bad dan badan pengawas kecamatan dan atau tim yang ditunjuk; evaluasi kinerja bisa dilakukan secara berjenjang, berkala dan melalui mekanisme musyawarah yang ada dalam kelembagaan bad. bab xxiv peiii l diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama'a; selesaiktem pat; perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi oleh bupati; penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara adil dan tidak memihak; penyelesaian perselisihan sebagaimana yard dimaksud pada dan (21bersifat final. bab xxi perubahan organisasi bad pada prinsipnya organisasi ini tidak ada pembubaran organisasi yang ada hanyalah perubahan organisasi karena sifat dari organisasi ini adalah perlindungan, pelestarian, pengembangan aset dari dana abadi upk kecamatan dan program sejenis; prinsip perubahan organisasi bad adalah dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan visi, misi, asas, trojan, kebijakan dasar dan prinsip prinsip organisasi yang tidak bertentangan dengan cita cita ideal bad dalam mukadimah; prinsip perubahan organisasi bisa dilakukan dalam musyawarah bad yang diselenggarakan khusus untuk tujuan itu; perubahan dianggap sah apabila sidang dihadiri oleh semua unsur harus hadir dalam ketentuan musyawarah bad dan sekurang kurangnya dua pertiga dari wakil utusan desa yang mempunyai hak suara serta utusan desa tersebut juga membawa mandat sekurang kurangnya dua pertiga desa yang menyetujui dan keputusannya disetujui oleh sekurang kurangnya dua pertiga dari peserta yang hadir. bab )xt i ketentuan penutup peraturan bupati inafi sei{retoris darat kabupaten buru, ttd abdul adji souls ditetapkan namea pada tanggal, pebruari al3 bupati buru, ttd rally masuki telah diperiksa salinan sesuai asli{ya berita daerah kali'paten buru tai{t'n 2al3 nomor |
rumpulkan bahan dan informasi dalam rangka menyusun program kerja bidang formasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program kerjaformasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaianformasi, pengadaan dan sistem informasiformasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaiaformasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaiformasi sub bidang formasiformasi dan pengadaan. sub bidang formformasi, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang formasi, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program sub bidang formasiformasi, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan sub bidang formadaan sub bidang pengadapengadaan. sub bidang pengadpengadaan, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang pengadaan, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program sub bidang pengadaanadaan, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan sub bidang pengadistem informasi kepegawaian sub bidang sistem informasi kepegawaisistem informasi kepegawaian. sub bidangistem informasi kepegawaian, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang sistem informasi kepegawaian, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang sistem informasi kepegawaian, menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku, mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi sub bagian sistem informasi, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan sub bidang sistem informasimutasi, status kepegawaian dan kopi bidang mutasi, status kepegawaian dan kopi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidang mutasi, status kepegawaian dan kopi bidang mutasi, status kepegawaian dan kopmutasi, status kepegawaian dan kopi, menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi bidang mutasi, status kepegawaian dan kopmutasi, status kepegawaian dan kopi, menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang mutasi, status kepegawaian dan kopmutasi, status kepegawaian dan kopbinamutasi, status kepegawaian dan kopimutasi, status kepegawaian dan kopimutasi dan kepangkatan sub bidang mutasi dan kepangkatjabatan struktural dan jabatan fungsional. sub bidang mutasi dan kepangkmutasi dan kepangkatan, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang mutasi dan kepangkatan, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang mutasi dan kepangkatan, menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah jabatan struktural dan jabatan fungsionalmutasi dan kepangkatan, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan bidang jabatan struktural dan jabatan fungkopi sub bidang kopisiun dan status kepegawaian sub bidang pensiun dan status kepegawaipengembangan sdm dan disiplin bidang pengembangan sdm dan disiplin mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pengembangan sdm dan disiplin. bidang pengembangan sdm dan disiplisdm dan disiplin, menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan sdm dan disiplidm dan disiplin, menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program kerja bidang pengembangan sdm dan disiplidm dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku: menyusudm dan disiplingembangan sdm dan disipliembangan sdm sub bidang pengembangan sdmembangan sdm dan disiplin. sub bidanggembangan sdm, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang pengembangan sdm, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang pengembangan sdmembangan sdm, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan sub bidangub bidang disiplin sub bidang sub bidang disiplisub bidang disiplin dan disiplin. sub bidang sub bidang disiplub bidang disiplin, menyusun rencana operasional program pembinaan sub bidang sub bidang disiplin, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja sub bidang sub bidang disiplinsub bidang disiplin, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan sub bidang sub bidang disipliidang penghargaan subbidang penghargaahargaan. subbidang pengharbidang penghargaan, menyusun rencana operasional program pembinaan subbidang penghargaan, mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja subbidang penghargaan, menyediakan saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku, mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi subbidang penghargaan, menghimpun dan mengumpulkan bahan bahan dalam pembinaan dan pengembangan subbidang pengharporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan dan melaksanakan tugas lain yang ditugasbadanbadan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, pimpinan kelompok jabatan fungsional dan kepala unit pelaksana teknis badmemutuskan:timurseram bagian timur terdiri atasbadan, kepala sub bagian, kepala subbidangubbidangbadanbadlingkungan bkd dan pengembangan sdm dibentuk sekretariat pertimbangan kepegawaian yang ditetapkan dengan peraturan bupati bagan struktur organisasilampirankepala badan sumber daya manusia kabupaten seram bagian timur kelompok jabatan kasual perencanaan kasual umum dan dan keuangan kepegawaian kepala bidang formasi, kepala bidang mutasi, kepala bidang pengembangan pengadaan dan sistem status kepegawaian sdm, disiplin informasi kepegawaian dan kopi kepala sub bidang mutasi kepala sub bidang kepala sub bidang kepala sub bidang sistem kepala sub bidang pensiun kepala sub bidang informasi kepegawaian dan status kepegawaian penghargaan upt bupati seram bagian timur, abdul mukti melibas nn) kepala badanformasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaian, terdiri atas sub bidang formasi, sub bidang pengadaan, dan sub bidang sistem informasi kepegawaian. bidang mutasi, status kepegawaian dan kopi terdiri atas sub bidang mutasi dan kepangkatan, sub bidang kopi, dan sub bidang pensiun dan status kepegawaian. bidang pengembangan sdm dan disiplin, terdiri atas sub bidang pengembangan sdm, sub bidang disiplin, dan sub bidang penghargaan. kelompok jabatan fungsional. bab iii uraian tugas bagian pertamakegiatan bidang manajemen kepegawaianaparatur sipil negara, penyelenggaraan administrasi pensiun, pejabat negara daerah dan mantan pejabat negara daerahaparatur sipil negara, penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen aparatur sipil negarapemerintah daerah kabupaten seram bagian timur, penyelenggaraan urusan kopi, pengawasan atas pelaksanaan tugasnyabadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, menyusun rencana strategis pembinaan dan fasilitasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas pembantuan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku: membina dan mengendalikan semua kegiatan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusibadadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan teknis badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan fasilitasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, memberikan saran rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusikepegawaian daerah sesuai ketentuan yang berlaku, membina, mengawasi mengendalikan pelaksanaan tugas tugas badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku, j . mengatur, membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai fungsinyail. mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan tekniskepegawaian daerah kepegawaian daerah sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan lingkungan bkd dan pengembangan sdm, koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan lingkungan bkddokumentasi lingkungan bkd dan pengembangan sdm, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama,dan hubungan masyarakat bad: mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi badan:dinaslihat dan mengawembangoo. mengevalubad, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuanggaran, melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan bkdmenyiapkan bahan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan program anggaran dan keuangan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program penyusunan anggaran dan keuangan. melaksanakan penyusunan kerja sama program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan pembinaan keuangan. jawaban keuangan bkd, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan. menyiapkan mengusulkan pejabat pengelola keuangan bkd sertasub bagian perencanaan dan keuangan. penerimaan, penggandaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupun elektronik, dan melakukan tata usaha yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan dan keuang perencanaan dan keuangan, mengevaluasi pelaksanaan tugas staf sub bagian perencanaan dan keuangan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub dan melaksanakan urusan perbuatan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang inventaris lingkungan bkdorganisasi, penatalaksanaandan pengembangan sdm, pelaksanaan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian,serta pemberhentian dan pension lingkungan bkd dan pengembangan sdm,d dan pengembangan sdmdan pengembangan sdm, serta pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada sub bagian kepegawaian.dan pengelolaan laporan harta kekayaan pejabat negara daerahsub bagian kepegawaian. melaksanakan urusan perbuatan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang inventaris bkdporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan kepegawaian kepada kepala sekretariat, dan il.formasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaian bidang formasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaian mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyusunan formasi pengadaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi pengadaan dan system informasi manajemen kepegawaian. bidang formasi, pengadaan dannyusunan formasi pengadaan dan penetapan kebijakan teknis bidang formasi pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status serta kedudukan hukum aparatur sipil negara. pelaksanaan kebijakan tekniscc. perumusan pertimbangan teknis perencanaanpelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan formasi aparatur sipil negaraisasi dan kompetensi jabatan, pelaksanaan administrasi pensiun pejabat negara daerah dan mantan pejabat negara daerah, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasimelaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi pengadaan aparatur sipil negara serta memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan formasi pengadaan aparatur sipil negara. j . pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidangnya, penyusunan pelaksanaan teknis penyerahan calon asn, kenaikan pangkat dan pensiun, il. penyusunan pelaksanaan upacara pengukuhan dan pengambilan sumpah asn dan sumpah jabatan asn, dan m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala.formasi, pengadaan dan sistem informasi kepegawaian, menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi |
walikota tasikmalaya aia peraturan walikota tasikmalaya nomor tahunberdasarkandimanaoleh kepala daerah, bahwa untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kewenangan penandatanganannya perlu dilimpahkan kepada kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dangatur dalamo1,m.kuku x tentang penugasan tingkatakta pendirian koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi. anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat sekurang kurangnyadinas dalam mengelola pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi. tujuan diterbitkannya peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bidang koperasimbinaan teknis dan pengawasan, dan pelaporan. bab pelimpahan kewenangan walikota melimpahkkepada kepala dinas. bab penandatanganan penandatanganan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi dilaksanakan oleh kepala dinaserbitan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasipenerbitan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi kepada walikota melalui sekretaris daerah paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahumajene provinsi sulawesi barat rancangan peraturan bupati majene nomor tahun tentang penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten majene tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati majenemajene, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf perlu menetapkan dengan peraturan bupati tentang penerapan transaksi non tunai pada pemerintahelanja apbd secara non tunai rekening ppt skpdsetelah ppt mengajukan nota permintaan dana npd) bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu dan telah disetujui oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, agar tujuan transaksi non tunai tercapai sebagaimana dimaksud pada maka ppt hanya mengajukan npd untuk membiayai kegiatan kegiatan tertentu untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan. pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untukpelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan luar daerah: pembayaran listrik, telepon, air dan sewa internet, pembayaran bahan bakar dalam rangka perjalanan dinas, pembayaran perbaikan kendaraan dinas saat melaksanakan perjalanan dinas, pembayaran belanja barang dan atau jasa kurang dari rp. (tiga juta rupiah). pembayaran belanja barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk pembayaran perjalanan dinas dalam daerah dan atau luar daerah. agar transaksi belanja apbd dapat dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada maka: setiap bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro pada bank persepsi wajib memiliki rekening pada bank persepsi, penyedia barang jasa atau pihak ketiga yang berdomisili wilayah kabupaten majene wajib memiliki rekening pada bank persepsi, apabila penyedia barang jasa atau pihak ketiga yang berdomisili luar wilayah kabupaten majene tidak memiliki rekening pada bank persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima. dengan mempertimbangkan jumlah belanja yang akan dibayar secara tunai, maka batas kas tunai (kas kecil) pada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu bpp) maksimal rp. (sepuluh juta rupiah), dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada maka pencairan uang tunai dari rekening giro bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu bpp) pada bank persepsi maksimal rp. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi, dalam hal terdapat bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu yang melakukan pencairan uang tunai melebihi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada bank persepsi wajib membuat laporan kepada sekretaris daerah dan inspektorat daerah, laporan dari bank persepsi sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan rekening koran bukti transaksi perbankan yang dipersamakan sebagai bukti pendukung, sekretaris daerah dan inspektorat daerah, wajib menindaklanjuti laporan dari bank persepsi dengan melakukan pengawasan kepada bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran bpp) yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu bpp) rekening penerima menggunakan aplikasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada maka bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu (bpp) harus melengkapi dokumen sebagai berikut print out bukti pembayaran melalui aplikasi transaksi non tunai dan nota tagihan dari penyedia jasa pihak ketiga dan atau dokumen daftar penerimbendahara pengeluaran pembantu dan ppt yang diketahui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, surat konfirmasi kesediaan pengembalian sisa kelebihan dana dari penyedia jasa pihak ketiga kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu bpp) melalui pemindahbukuan (outodebet). format surat pernyataan dan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang tercantum dalam lampiran. selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada bank persepsi untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa pihak ketiga dan atau penerima rekening giro skpd terkait. bab vii pembinaan dan pengawasan bagian kesatumajene dengan pihak perbankan serta pengarahan penerapan peraturan bupati ini. bagian keduaapi) bekerjasama dengan pihak perbankan,pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran penerimaan, bendahara pengeluaran penerima pembantu, pembantu bendahara pengeluaran penerimaan atau pihak pihak yang mengelola pembayaran penerimaan pendapatan daerah, yang melanggar ketentuansanksi administratif api)ilaksanakan secara bertahap, mulai tanggal aprilalam pelaksanaannya bekerjaene. babmplementasi transaksi non tunai disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan skpd,nerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten majene tahun anggaran format surat pernyataan kesalahan transaksi kop dinas logo kab. majene alamat kantor surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama (isi dengan nama bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu) nip (diisi dengan nip bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu) npp diisi dengan npp bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu) jabatan bendahara pengeluaran badan dinas kelurahan . nomor rek. (diisi dengan nomor rekening giro bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu) alamat kantor (diisi dengan alamat kantor bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu) dengan ini menyatakan, telah melakukan kesalahan transfer atas pembayaran kegiatan keke. dengan menggunakan aplikasi transaksi non tunai pada tanggal . berdasarkan bukti transfer dan nota surat tagihan nomor . tanggal ternama. besar rp. . kepada penerima penyedia barang jasa nama (diisi dengan nama penerima) nip (diisi dengan nip jika penerima adalah pns, dikosongkan jika bukan pns) npp (diisi dengan npp penerima) jabatan (diisi dengan jabatan penerima kepala direktur pimpinan penyedia barang) nomor rek. (diisi dengan nomor rekening penerima) alamat kantor (diisi dengan alamat penerima) kesalahan transaksi adalah merupakan selisih lebih sebesar rp. . yang seharusnya bayarkan sebesar rp. . demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, majene, . . ppt kegiatan . yang menyatakan, bendahara pengeluaran. nama ppt) (nama bendahara) nip. nip. mengetahui kepala skpd . (nama kepala skpd) pangkat nip. format surat konfirmasi dari penyedia alamat kantor majene, . kepada nomor pnnanaanaai yth. bendahara pengeluaran . lamp di perihal surat konfirmasi tempat dengan hormat, berdasarkan pembayaran bendahara pengeluaran. atas nota surat tagihan nomor . tanggal. yang ditransfer rekening . pada tanggal. ., dengan selisih lebih sebesar rp. . yang seharusnya dibayarkan sebesar rp. ., maka bersama dengan ini kami menyatakan bersedia mengembalikan dana berdasarkan selisih lebih dimaksud melalui mekanisme pemindahbukuan (autodebet) dari nomor rekening . rekening giro bendahara pengeluaran . dengan nomor rekening . demikian konfirmasi ini dibuat, untuk gunakan sebagaimana mestinya, penyedia barang jasa toko warung cv pt. nv (nama pemilik toko) bupati majene, cap ttd fahmi bassinerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerahbendahara pengeluaran pembantu bpp)wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat wpd adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku, wajib retribusi daerah yang selanjutnya disingkat wrd adalah orang pribadi atau badan yang mempunya hak dan kewajiban retribusi daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku, surat keputusan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skp daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, surat keputusan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat skr daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, slip setoran adalah dokumen yang disediakan oleh bank persepsi untuk melakukan setoran, tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh menyetor, tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak membayar, penyedia barang jasa adalah orang atau badan usaha, bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh bupati untuk melakukan penerimaan dan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerahdokumen pemindahan uang, slip setoran, menggunakan kartu apik), cek, billet giro, uang elektronik (e money) atau sejenisnya, aplikasi perbankan dan atau fasilitas perbankan yang dipersamakan, kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan dan mengelola teknis administrasi pada sebuah kegiatan, nota permintaan dana yang selanjutnya disingkat npd adalah nota permohonan dana adalah format permintaan dana dari setiap ppt untuk mencairkan dana atau uang, web adalah,, uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik, surat perintah bayar spb) alat pembayaran yang dilakukan secara non tunai yang dikerjakan melalui aplikasi transaksi non tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi non tunai, user adalah kode pada aplikasi transaksi non tunai yang diberikan kepadapassword adalah kode rahasia, kata sandi yang merupakan kunci untuk bias mengakses atau membuka suatu system yang dikunci, user bendahara adalah user yang diberikan oleh bank persepsi kepada bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran pembantu yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan transaksi pembayaran secara non tunai, user supervisor adalah user yang diberikan oleh bank persepsi kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menyetujui dan atau tidak menyetujui transaksi pembayaran secara non tunai, user bank adalah user yang diberikan kepada petugas pemindahbukuan (pb) atau yang berwenang pada bank persepsi untuk memantau monitoring d. aparatur pengawasan internal pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah inspektorat jenderal, bpk, inspektorat provinsi sulawesi barat, inspektorat kabupaten majene. bab asas dan tujuan bagian kesatu asasbagian kedua tujuan transaksi non tunai dilaksanakan bertujuan untuk: mewujudkan transaksi pendapatan d, meminimalisir penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu bpp): cc. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. bab iii mekanisme transaksi pendapatan daerah secara non tunai setiap penerimaan pendapatan daerah wajib dilakukan dengan transaksi non tunai, penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap mulai pada tahun penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi pajak daerah, yaitu pajak penerangan jalan, pajak galian pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt): pajak reklame. retribusi daerah, yaitu retribusi pemakaian sarana daerah meliputi (a) sewa pemakaian gedung moyang assamalewuang, (b) sewa fasilitas umum, (c) sewa alat berat. retribusi perizinan non perizinan daerah meliputi (a) perizinan, (b) non perizinan penanaman modal. selain penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada masih dapat dilakukan secara tunai, transaksi pendapatan daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan sebagai berikut skpd menerbitkan surat skp daerah kepada wpd, wpd melakukan transaksi pembayaran pajak daerah bank persepsi dengan cara: giro, uang elektronik (e money) atau sejenisnya fasilitas perbankan yang dipersamakan cc. wpd setelah melakukan pembayaran pajak daerah secara non tunaitransaksi pendapatan daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada huruf lakukan melalui tahapan sebagai berikut skpd menerbitkan skr daerah kepada wrd, wrd melakukan transaksi pembayaran retribusi daerah bank persepsi dengan cara, giro, uang elektronik (e money) atau sejenisnya fasilitas perbankan yang dipersamakan. daerah setelah melakukan pembayaran retribusi daerah secara non tunai,bab mekanisme transaksi pembayaran belanja abpd secara non tunai setiap pembayaran belanja apbd wajib dilakukan dengan transaksi non tunai,belanja apbd sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro kas daerah rekening penerima dengan menggunakan dokumen surat perintah pencairan dana sp2d) yang telah mendapat persetujuan bendahara umum daerah kuasa bendahara umum daerah dan atau, pembayaran belanja apbd yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu (bpp) rekening penerima sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan secara non tunai dengan menggunakan surat perintah bayar spb) yang dikerjakan melalui aplikasi transaksi non tunai yang diakses melalui alamat website aplikasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari user bendahara, user supervisor, user bank, setiap transaksi pembayaran apbd yang dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu (bpp) wajib setujui (validasi) oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran supervisor), user bank sebagaimana dimaksud pada ak pada hari kerja. masing masing user sebagaimana dimaksud pada diberikan user dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi transaksi non tunai serta untuk menjaga kerahasiaan data: tanda bukti pembayaran surat perintah pembayaran spb) yang dikerjakan melalui aplikasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada berupa notice laporan perbankan yang dipersamakan digunakan sebagai lampiran dokumen pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu masing masing skpd. rekening penerima sebagaimana dimaksud pada adalah rekening penyedia barang jasa,dan rekening giro bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd, rekening penerima sebagaimana dimaksud pada adalah rekening penyedia barang jasa ataupembayaran belanja apbd secara non tunai rekening penyedia barang jasa atau pihak ketiga(bpp) setelah menerima surat tagihan nota tagihan dari penyedia barang jasa atau pihak ketiga, rekening pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada termasuk apabila bertindak sebagai ppt skpd,mengingat bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria penerima tambahan penghasilan, makaperlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbanganlingkupubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah, sehingga selengkapnya berbunyi: tpp diberikan sesuai dengan kelas jabatannya berdasarkan kriteria: penilaian kinerja; kondisi kerja; dan atau penilaian obyektif lainnya. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: penilaian prestasi kerja dengan persentase (enam keseratus); dan penilaian beban kerja dengan persentase (empat keseratus).atau kondisi tertentu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. penilaian obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tpp penerima dan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran, ketentuan, dan tata cara pemberian tpp berdasarkan alastuan dalam diubah, sehingga selengkapnya berbunyi: pns tidak dikenakan pengurangan tpp berdasarkan penilai yang dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya; cuti tahunan; sakit; cuti alasan penting; cuti melahirkan; cuti besar; atau cuti bersama. ketentuan dalam lampiran diubahperaturan bupati pacitan diberlakupenerimaan tpp bulan bupati pacitan indartatoungai pembelianungai pembeliungai pembelian yang meliputi: desa baya betung dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa baya betung desa asal induk) dan desa baya mulya desa pemekaran), desa banco dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa banco desa asal induk) dan desa laman raya desa pemekaran): desa nobel dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nobel desa asal induk) dan desa sabang surai desa pemekaran): desa sungai uki dimekarkan menjadi (tiga) desa yaitu: desa sungai uki desa asal induk), desa balai agung desa pemekaran) dan desa kunyaungai pembelian menjadi (dua puluh enam) desa, yaitu: desa penyerang: desa melayang sari: desa lebak ubah: desa ramai: desa bone lama: desa bone bengkayang: desa baya betung: desa nobel: desa selam raya: desa merajai dua, desa perkembang: desa banco: desa gurung empatik, desa kajang baru: desa merajai satu: desa mater, desa rasi akan: desa sungai uki, desa sarai: desa penyerang hulu, uu. desa riam kijang:. desa baya mulya: desa laman raya, xx. desa sabang surai: desa balai agung: dan desa kunya. bab iii batas wilayah batas wilayah desa baya mulone bengkayang: sebelah timur berbatasan dengan desa nobel, cc. sebelah selatan berbatasan dengan desa sabang surai, dan sebelah barat berbatasan dengan desa baya betung. batas wilayah desa laman rnobel dan desa banco, cc. sebelah selatan berbatasan dengan desa baya mulya, dan sebelah barat berbatasan dengan sabang biru. batas wilayah desa sabang surbanco dan desa baya betung: sebelah selatan berbatasan dengan desa nobel: dan sebelah barat berbatasan dengan desa perkembang. batas. batas wilayah desa balai agung sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kapuas kanan hulu kecamatan sintang, sebelah timur berbatasan dengan desa merti guna kecamatan sintang: sebelah selatan berbatasan dengan desa sungai uki, dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga tempuran kecamatan tempuran. batas wilayah desa kunngai uki, sebelah timur berbatasan dengan desa merajai satu, sebelah selatan berbatasan dengan desa suka jaya kecamatan tempuran, dan sebelah barat berbatasan dengan desa suka jaya kecamatan tempuran. desa baya mulya sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun baya. desa laman raya sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun mekar jaya. desa sabang surai sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun lubang ras. desa balai agung sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nenek. desa kunya sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun ajang bergantung duaplperangkat daerah sesuai kebutuhan, perkembangan keadaan dan peraturan perundang undangan, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur staf yang lebih difokuskan pada penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan serta evaluasi kebijakan pemerintah daerah, perlu melakukan perubahan dan atau penyesuaian tugas dan fungsi sekretariat daerah, bahwatidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlakuprovinsiprd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku.dari sub bagian pengendalian pelaksanaan pembangunan ekonomi, sub bagian pengendalian pelaksanaan pembangunan sosial budaya, dan sub bagian pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur. bagian layanan pengadaan barang jasa pemerintah, terdiri daris dprd ber, dan kepegawaian, dan sub bagian rumah dan keamanan dalam. bagian persidangan, risalah dan perundang undangan, terdiri dari sub bagian persidangan, sub bagian risalah,dan sub bagian perundang undangan. bagian keuangan, terdiri dari sub bagian anggaran dan pembayaran, sub bagian akuntansi dan pelaporan,dan sub bagian pengawasan. bagian humas, terdiri dari sub bagian publikasi, dokumentasi dan perpustakaan, dan sub bagian protokol dan perjalanan dinas(lima) staf ahli sesuai peraturan perundang undanganditetapkan oleh gubernur,pada sekretariat daerah dan sekretariat dprd ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang undangankepala birosatuansatuan kerja lingkup pemerintahviiprovinsiaerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan. sekretaris dprd diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dengan persetujuan dprd. sekretaris dprd. asisten dan kepala biro diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. asisten dan kepala biro atas usul sekretaris daerah. sg. kepala bagian dangubernur.sekretaris daerah adalah jabatan eselon i.b. asisten sekretaris daerah, sekretaris dprd dan staf ahliii.a. kepala sub bagian adalah jabatan eselon iv.a. bab lembaga teknis daerah, serta lembagfungsi kesekretariatan, masih terdapat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi antara unit kerja biro dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, serta struktur organisasi satuan kerja yang ada belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sebagaimana amanat reformasi birokrasi. sesuaisekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku melalui penyusunan peraturan daerah pengganti peraturan daerah nomor tahun tentangini terdiri dari (delapanprovinsi maluku, termasuk didalamnya asisten sekretaris daerah, biro, bagian dan sub bagian. bab mengatur tentang staf ahli, bab mengatur tentang kelompok jabatan fungsional, bab mengatur tentang tata kerja, bab vii mengatur tentang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi jabatan struktural lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku, serta bab viii yang mengatur tentangyang dimaksud dengan tugas biro adalah membantu asisten dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sedangkan implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh dinas daerah, lembaga teknis daerah dan atau lembagayang dimaksud dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah melalui asisten sekretaris daerah sebagai bahan laporan kepada gubernur dimaksudkan bagian pada masing masing satuan kerja. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi maluku nomoriiiadalah unsur stafparagraf tugas dan fungsi sekretaris daerah bertugas membantu gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, perundang undangan dan hak asasi manusia, pembinaan organisasi dan tatalaksana, rumah tangga pemerintah daerah, hubungan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan peningkatan perekonomian daerah, serta mengkoordinasikan perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatprogram lingkup sekretariat daerah sesuai rencana strategis daerah rpm, penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. penyusunan kebijakan pengembangan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi pelaksanaan pembangunan, serta rumah tangga pemerintah daerah, penyusunan kebijakan bidang organisasi dan tatalaksana instansi satuan kerja pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan pemerintah daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakattata pemerintahan, asisten kesejahteraan sosial, dan asisten pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi terdiri dari biro pemerintahan, biro hukum dan hak asasi manusia, biro organisasi, dan biro umum dan hubungan masyarakat. asisten kesejahteraan sosial terdiri dari biro kesejahteraan rakyat. asisten pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi pembangunan terdiri dari biro pengembangan ekonomi dan investasi, dan biro administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintahdari bagian dan bagian terdiri dari sub bagian. biro sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (empat) bagian kecuali biro yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak berjumlah (lima) bagian. bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sub bagian paling banyak berjumlahpenyusunan kebijakan bidang pemerintahan, organisasi dan tatalaksana, mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan, penegakkan hukum dan hak asasi manusia dan hubungan kemasyarakatan pemerintah daerah, pelaksanaan administrasi sarana, prasarana dan rumah tangga pemerintah daerahpenyusunan program bidang pemerintahan sesuai rencana strategis daerah rpm, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan, cc. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan organisasi dan tatalaksana mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan dan penegakkan hak asasi manusia, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penataan sarana, prasarana dan rumah tangga pemerintah daerah serta pembinaan hubungan kemasyarakatan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi biro, dinas, badan dan instansi vertikalpenyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerahumum, otonomi daerah,administrasi aparatur pemerintahan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi aparatur pemerintahan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasipemerintahan terdiri dari bagian perangkat daerah, terdiri dari sub bagian pejabat dan perangkat daerah, sub bagian pemerintahan kecamatan, dan sub bagian tata usaha biro. bagian pemerintahan umum,, terdiri dari sub bagian kerjasama antar daerah, sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan sub bagian pertanahan. bagian otonomi daerah, terdiri dari sub bagian pengembangan daerah, dan sub bagian monitoring dan evaluasi. bagian kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari sub bagian pendaftaran dan pengolahan data kependudukan, dan sub bagian pencatatan sipilpenyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan daerah, pelaksanaan pengawasan produk hukum daerah, sosialisasi dan fasilitasi supremasi hukum dan penegakperundang undangan dan hak asasi manusia, sesuai rencana strategis pemerintah daerah rpm, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang undangan, cc. pembinaan dan fasilitasi penerapan produk hukum daerah, mengkoordinasikan penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan, mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerahhukum dan hak asasi manusia terdiri dari bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, terdiri dari sub bagian sengketa hukum dan hak asasi manusia, sub bagian perlindungan hukum dan hak asasi manusia, dan sub bagian tata usaha biro. bagian peraturan perundangan, terdiri dari sub bagian tata hukum, sub bagian rancangan hukum, dan sub bagian evaluasi produk hukum daerah. bagian informasi dan dokumentasi hukum, terdiri dari sub bagian informasi dan sosialisasi hukum, dan sub bagian dokumentasi hukum. paragraf biro organisasi biro organisasi bertugas membantu asisten tata pemerintahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan kelembagaankelembagaan, tatalaksana, analisa jabatan dan pengendalian aparatur serta akuntabilitas kinerja, sesuai rencana strategis pemerintah daerah rpm, penyiapan bahan koordinasi penyusunan kelembagaan dan tatalaksana, cc. penyiapan bahan koordinasi analisis pengendalian aparatur, penyiapan bahan koordinasi akuntabilitas kinerja dan laporan, pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan tatalaksana, mengkoordinasikan penelaahan kelembagaan dan tatalaksanorganisasi, terdiri dari bagian tatalaksana, terdiri dari sub bagian tatalaksana pemerintahan, dan sub bagian tata usaha biro. bagian kelembagaan, terdiri dari sub bagian analisa dan penataan kelembagaan, dan sub bagian monitoring dan evaluasi kelembagaan. bagian analisa jabatan dan pengendalian aparatur, terdiri dari sub bagian analisa jabatan, dan sub bagian pengendalian aparatur. bagian akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, terdiri dari sub bagian akuntabilitas kinerja, dan sub bagian pelayanan publik. paragraf biro umum dan hubungan masyarakat biro umum dan hubungan masyarakat bertugas membantu asisten tata pemerintahan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan urusan rumah tangga pimpinan dan kesekretariatan, sarana, prasarana pemerintah daerah, keprotokolan pemerintah daerah, pengelolaan tata usaha keuangan, administrasi kearsipan lingkup sekretariat serta hubungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada biro umum dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi penyusunan program bidang kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat sesuai rencana strategis pemerintah daerah rpm, mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan, cc. penyelenggaran pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah daerah, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan kearsipan sekretariat, tata usaha keuangan pimpinan dan sekretariat, serta fasilitasi pelayanan rumah tangga pimpinan dan rumah tangga sekretariumum dan hubungan masyarakat, terdiri dari bagian tata usaha keuangan, terdiri dari sub bagian tata usaha keuangan pimpinan, sub bagian tata usaha keuangan sekretariat daerah, dan sub bagian tata usaha biro dan staf ahli. bagian rumah tangga, terdiri dari sub bagian rumah tangga pimpinan, sub bagian protokol, dan sub bagian umum dan rumah tangga sekretariat daerah. bagian hubungan masyarakat, terdiri dari sub bagian bina kehumasan, sub bagian data dan informasi, dan sub bagian dokumentasi. paragraf asisten kesejahteraan sosial asisten kesejahteraan sosialbertugas membantu sekretaris daerah dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan sosialkesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi penyusunan program bidangkesejahteraan rakyat sesuai rencana strategis pemerintah daerah rpm, penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, cc. mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesejahteraan sosial serta urusan keagamaan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dinas daerah dibidang sosial budaya, tenaga kerja dan transmigrasi, pendidikan dan kesehatlam penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi agama, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pendidikan dan kesehatanpeningkatan kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat, pembinaan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan rakykesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsinya. biro kesejahteraan rakyat, terdiri dari bagian keagamaan, terdiri dari sub bagian bantuan keagamaan, sub bagian pembinaan mental spiritual dan urusan haji, dan sub bagian tata usaha biro. bagian sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, terdiri dari sub bagian sosial, dan sub bagian tenaga kerja dan transmigrasi. bagian pendidikan dan kesehatan, terdiri dari sub bagian pendidikan, dan sub bagian kesehatan. paragraf asisten pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi pembangunan asisten pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi pembangunan bertugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi pembangunan,pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan administrasi pembangunan menyelenggarakan fungsi penyusunan program bidang pengembangan ekonomi, investasi, keuangan, kekayaan daerah dan administrasi pembangunan sesuai rencana strategis pemerintah daerah rpm, penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi, investasi, keuangan, kekayaan daerah dan administrasi pembangunan melalui kegiatan penanaman modal,kehut, cc. mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi, investasi, keuangan dan kekayaan daerah serta administrasi pembangunan, pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dinas daerah dibidang serta badan penanaman modal daerahngembangan ekonomi dan investasi biro pengembangan ekonomi dan investasiingkatan investasi, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk unggulan daerah melalui bidang penanaman modal, badan usaha milik daerah, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, perkebunan dan kehutanan, perhubungan, informasi dan komunikasi, dan pekerjaan umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada biro pengembangan ekonomi dan investasi menyelenggarakan fungsi penyusunan program peningkatan investasi dan produk unggulan daerah investasi dan produk unggulan daerah, cc. pembinaan dan fasilitasi peningkatan investasi dan produk unggulan daerah, mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi badan usaha milik daerah, pelaksanaan ketatausahaan,pengembangan ekonomi dan investasi terdiri dari: bagian pengembangan ekonomi kerakyatan,terdiri darivestasi, terdiri dari sub bagian penciptaan iklim investasi, sub bagian pengembangan infrastruktur investasi, dan sub bagian promosi dan pemasaran. bagian pengembangan usaha usaha daerah, terdiri dari sub bagian pembinaan badan usaha milik daerah, dan sub bagian pengawasan dan pelaporan usaha usaha daerahgembangan administrasi pembangunan daerah dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah.menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi penyusunan program kerja sekretariat daerah dan pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, cc.administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, terdiri dari bagian penyusunan program, terdiri dari sub bagian perencanaan administrasi pembangunan, |
manfaatan barang milikperaturan walikota kediri nomor tahun tentang tata cara pemanfaatan barang milik. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota kediri nomor tahun tentang tata cara pemanfaatan barang milik daerah diubah sebagai berikut ketentuan ditambah angka angka dan angkaanah pertanian bekas aset desaketentuan dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutdihapusketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut penyewaan tanah pertanian bekas aset desa ditentukan dengan mekanisme lelang sewa. pengelola melalui pembantu pengelola menyampaikan kepada lurah data validasi tanah pertanian bekas aset desa yang akan disewakan pada tahun berikutnya untuk diteliti kelurahan setempat. dalam hal terdapat obyek tanah pertanian bekas aset desa yang belum masuk dalam daftar obyek sewa dan atau yang digunakan untuk peruntukan lain sehingga sudah tidak disewakan, maka lurah dapat memasukan dan atau mengeluarkan data tersebut dari daftar obyek sewa.jak bumi dan bangunan pbb). ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut walikota membentuk panitia untuk meneliti usulan penyewaan dari pengelola. panitia sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan penelitsyaratan, harga dasar sewa,enelitian data tanah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi terhadap sebidang tanah dengan satu bukti hak dapat disewakan kepada lebih dari satu penyewa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan setempat dengan ketentuan satu penyewa tidak lebih dari (dua) hektar, yang berhak menjadi penyewa dalam satu kartu keluarga adalah satu orang, kondisi tanah didasarkan atas tingkat kesuburan, dengan klasifikasi tanah sawah atau tanah tegal, tanah produktif atau tidak produktif. berdasarkan hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada walikota menetapkan obyek dan besaran harga dasar sewa tanah pertanian bekas aset desa dalam keputusan walikota. dalam penetapan besaran harga dasar sewa sebagaimana dimaksud pada harga ketetapan sewa pada tahun sebelumnya dijadikan penetapan harga dasar pada tahun berjalan, apabila terjadi perubahan harga dasar sewa dari harga ketetapan pada tahun sebelumnya, maka kelurahan dengan melibatkan petani yang tergabung dalam kelompok tani dan unsur lembaga kemasyarakatan kelurahan agar membuat pertimbangan harga dasar sewa secara tertulis untuk dijadikan pertimbangan harga dasar sewa. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut berdasarkan penetapan obyek dan besaran harga dasar sewa tanah pertanian bekas aset desa sebagaimana dimaksud dalam panitia melaksanakan proses lelang sewa dengan langkah langkah sebagai berikut panitia mengumumkan pelaksanaan lelang sewa secara terbuka selama (tujuh) hari kerja pada papan pengumuman kelurahan setempat, yang memuat obyek sewa dengan disertai harga dasar, luas dan lokasi: lurah menindaklanjuti pengumuman pelaksanaan sewa dengan menyebarluaskan pengumuman tersebut kepada masyarakat, selama jangka waktu pengumuman, calon penyewa langsung mendaftar kelurahan setempat pada jam kerja dengan menyerahkan fotokopi ktp dan kartu keluarga serta mendapatkan undangan mengikuti acara penawaran sewa kelurahan setempat, pelaksanaan lelang sewa dan penetapan penyewa tanah pertanian bekas asset desa dilaksanakan paling lambat (dua) bulan sebelum masa perjanjian sewa pada tahun sebelumnya berakhir,pada saat acara penawaran sewa dibuka, calon penyewa yang telah mendaftar dapat melakukan penawaran dengan memasukan penawaran sewa melalui formulir dengan amplop tertutup dan memasukannya kotak tertutup pada kelurahan setempat (formulir dan amplop disediakan panitia), setelah pelaksanaan penawaran selesai, maka kotak dibuka pada hari itu juga hadapan para penawar, panitia membuka amplop dan melakukan pemeringkatan data penawaran yang ada pada formulir dan pada suatu papan yang dapat dilihat oleh semua penawar yang hadir,, dan pemenang diberikan pada penawaran tertinggi, j . penetapan pemenang sewa dituangkan dalam berita acara. dalam hal sebidang obyek sewa sudah ada penawaran dari petani yang tergabung dalam kelompok tani, lembaga kemasyarakatan kelurahan dan warga kelurahan setempat, maka penawaran dari luar kelurahan setempat dinyatakan gugur. maksimal luas lahan sewa untuk setiap penyewa dalam satu kartu keluarga seluas (dua) hektar tanah pertanian bekas aset desa. dalam hal ada penawar yang sudah ditetapkan menjadi pemenang sewa pada kelurahan lain seluas (dua) hektar, maka penawar tersebut didiskualifikasi. atas bidang tanah yang tidak terdapat penawaran sewa, maka menjadi kewenangan panitia untuk mendapatkan penyewa, apabila tetap tidak ada penyewa,antara dan disisipi baru yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan penyewa dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf penyewa harus sudah melunasi pembayaran sewa dengan cara menyetor uang sewa rekening kas umum daerah. atas pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada penyewa mendapatkan surat tanda setor yang sudah mendapat pengesahanbatalkan dan penawar tertinggi kedua ditetapkan menjadi penyewapanitia untuk mendapatkan penyewa dan apabila tetap tidak ada penyewambatalan pemenang sewa dan pengalihan pemenang sewa sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara. berdasarkan surat tanda setor sebagaimana dimaksud dalam dibuat surat perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola dengan penyewa. jangka waktu pelaksanaan sewa adalah selama (satu) tahun. dalam hal obyek sewa ditanami tanaman tebu secara sonjo (tanam bibit), maka penyewa diberikan hak untuk menyewa (satu) tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut penyewa wajib mengajukan izin pelaksanaan tanaman sonjo kepada panitia, apabila izin diberikan, maka izin dicantumkan dalam surat perjanjian sewa menyewa, apabila dilakukan survey oleh panitia ternyata penyewa tidak menanam tanaman tebu secara sonjo, maka hak menyewa pada tahun berikutnya dicabut, pada tahun kedua, penyewa wajib membayar harga sewa sebesar harga sewa tahun sebelumnya. dalam hal perjanjian sewa menyewa berakhir, penyewa wajib mengosongkan tanah pertanian bekas aset desa yang telah disewa, kecuali ditanami tanaman tebu secara sonjo (tanam bibit)bekas aset desaeligius walikota kediri peraturan walikota kediri nomor tahun berdasarksudah tidak sesuai dengan peraturkop skpd surat peringatan nomor . . . berdasarkan peraturan walikota kediri nomor . tahun tentang pengelolaan harta kekayaan olehkananantananananenanaaaananan pangkat naanannananaanaananaanananan jabatan nnananaaaaanlanaanaaaaan unit kerja diberikan surat peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan lakon lokasi". apabila surat peringatan ini tidak diindahkan . demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. kediri, woo. yang menerima, koordinator lakon lokasi" pannannnnnnnannnanananannnanaaan nrp pet san (nopp all. tembusan sdr. inspektur kota kediri, sdr. kepala bkd kota kediri. keterangan pilih salah satuinspektorat adalah inspektorat kota kediri. badan kepegawaian daerah yang selanjutnya disingkat bkd adalah badan kepegawaian daerah kota kedirimiliki wajib lhkasnn. wajib lokasi adalah pejabat eselon iii dan eselon selain wajib lahan yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi). bab kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya. laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada dibagi menjadi (dua) yaitu: lakon, dan lokasi. bab iii lakon bagian kesatu wajib lakon penyelenggara negara yang menjadi wajib lakon adalah walikota, wakil walikota: pejabat struktural eselon iibendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu. pejabat fungsional auditor, dan pejabat pegawai yang bertugas pada unit layanan pengadaan barang jasa. bagian kedua penyampaian lakonjenis formulir lakon sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:dan pensiun. formulir lakon sebagaimana dimaksud padawajib lakon yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir lakon model kpk a sebagaimana dimaksud dalam hurufwalikota ini, dan koordinator lakon melalui administrator lakondaerahetua koordinator, wakil ketua, sekretaris administrator, dan anggota. dalam hal dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data pada aplikasi wajib lakon, administrator lakon sebagaimana dimaksud pada huruf dibantu oleh user aplikasi lakon. tugas tim pengelola lakon sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: pembina melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lakon lingkungan pemerintah daerah, memerintahkan kepada wajib lakon untuk segera menyampaikan lakon kepada kpk, cc. memerintahkan bkd untuk mengelola lakon dan inspektorat untuk memonitor lakon. ketua koordinator menyusun daftar nama nama pejabat penyelenggara negara yang wajib mengisi lakon,,kepegawaian wajib lakon yang mengalami perubahan jabatan setiap (enam) bulan sekali yaitu bulan juni dan desember kepada kpk dengan menggunakan format yang telah ditentukan kpk, dan mengingatkan wajib lakon untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lakon. wakil ketua melaksanakan pemantauan monitoringpada huruf atas, berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada kpk mengenaidan huruf kepada pembina lakon. sekretaris administrator melaksanakan, berkoordinasi dengan kpk mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib lakon, dan bertanggung jawab kepada koordinator lakon. anggota mendukung pelaksanaan pengumpulan data wajib lakon, dan membantu tugas tim pengelola lakon lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan lakon masing masing instalasinya. bab lokasi bagian kesatu wajib lokasi penyelenggara negara yang menjadi wajib lokasi adalah seluruh pejabat eselon iii dan eselon selain yang telah menjadi wajib lakon sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua penyampaian lokasi wajib lokasi sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan harta kekayaannya dengan mengisi formulir lokasi yang telah ditentukan kementerian pendayagunaan aparatur negara. formulir lokasi yang telah iwajib lokasi sebagaimana dimaksud pada menyampaikan lokasi kepada walikota melalui inspektorat. walikota dapat membentuk tim untuk mendukung kelancaran pelaporan lokasi sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga penanggungjawab lokasi penanggungjawab penyelenggaraan lokasi adalah inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah. selaku penanggung jawab lokasi, inspektoratbkd dalam rangka pelaksanaan tugas penyampaian lhkasnnpembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pengelolaan lakon dan lokasi dilaksanakan walikota. untuk peningkatan ketaatan pelaporan lakon dan lokasi, maka pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh inspektorat, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban lakon dan lokasi, walikota menugaskan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi unsur ketaatan dalam penyampaian lakon dan lokasi, walikota menugaskan kepada inspektorat untuk melakukan pemantauan terhadap kepatuhan kewajiban lakon dan berkoordinasi dengan koordinator lakon. bab vii sanksi wajib lakon dan lokasioordinator lakon dan lokasi. wajib lakon yang tidak menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada dianggap melanggar peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sehingga dijatuhi hukuman disiplin ringan. pejabat inspektorat aparat pengawasan intern pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara yang wajib lakon atau wajib lokasi diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
sb) en, walikota serang provinsi banten peraturan walikota serang nomor tahun tentang tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan walikota ser perlu dikelola pemanfaatannya secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat, bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah perlu menyusun tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa. bab ketentuan umum dalam peraturansekretaris daerah adalah pengelola barang. tanah dan atau bangunan adalah aset barang milik pemerintah kota serang. penyerahan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalamsetelah dilakukan pengecekan guna memastikan kelayakan kondisi objek sewa dan semua kewajiban penyewa dipenuhi. bab kerja sama pemanfaatan paragraf kesatu kriteria kerja sama pemanfaatan ksp dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dan atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. kspatau perbaikan yang diperlukan terhadap objek yang dikerjasamakan. pemilihan mitra ksp dilaksanakan secara terbuka, memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah dan sekurang kurangnya diikuti oleh (tiga) peserta. penunjukan langsung mitra ksp yang bersifat khusus dilaksanakontribusi pembagian keuntungan sebagai penerimaan daerah yang disetor langsung rekening kas umum daerah. pengelola barang dapat melaksanakan ksp setelah mendapat persetujuan walikota. pengguna barang dapat melaksanakan ksp setelah mendapat persetujuan pengelola barang dengan pertimbangan walikota. selama jangka waktu kerjasama, mitra ksp tidak dapat dimohonkan hak guna bangunan kecuali atas ijin tertulis dari walikotaswasta kecuali perseorangan. paragraf kedudilakukan untuk penyediaan infrastrukturdilakukan mitra ksp dengan cara mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan paling lambat (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir. perpanjangan . perpanjangan jangka waktu ksp dilaksanakan dengan pertimbangan: a.sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan selama pelaksanaan ksp, mitra mematuhi peraturan dan perjanjian. paragraf ketiga tata cara pelaksanaan ksp ksp atas tanah dan atau bangunan dapat dilakukan berdasarkan: inisiatif walikota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi, atau permohonan pihak lain. inisiatif walikotdalam pelaksanaan ksp pengelola barang pengguna barang membentuk tim dan penilai. pelaksana pemilihan mitra ksp pada pengelola barang pengguna barang terdiri dari pengelola barang pengguna barang dan panitia pemilihan. tim dan kontribusi pembagian keuntungan dari ksp permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan proposal rencana usaha ksp, data tanah dan atau bangunan yang menjadi objek ksp, data pemohon meliputi: nama, alamat: npp:an mitra ksp berbentuk badan hukum badan usaha. informasi lainnya berkaitan dengan usulan ksp antara lain: rencana tata ruang wilayah, dan setelan. calon mitra ksp, dalam pemilihan mitra kspksp pemilihan mitra ksp ditetapkan melalui tender, kecuali yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. tahapan tendernitia pemilihan mitra ksp menyatakan tender gagal apabila: peserta calon mitra ksp kurang dari (tiga), tidak terdapat peserta calon mitra ksp dalam keadaan tender gagal, peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi. panitia pemilihan menyatakan tender ulang. terhadaporangseleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen penawaran dan pengusulan calon mitra ksp kepada pengelola barang pengguna barang. tahapan proses seleksi langsungorangmeliputi: pengumuman, pengambilan dokumen,ragraf keempat kontribusi tetap dan pembagian keuntungan mitra ksp berkewajiban menyetorkan: kontribusi tetap, dan kontribusi pembagian keuntungan penyetoran sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun selama jangka waktu ksp. walikota menetapkan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungtim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: besaran presentasi kontribusi tetap, dan nilai wajar tanah dan atau bangunan yang menjadi objek ksp. walikota menetapkan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada huruf dari hasil perhitungan tim dan atau mempertimbangkan hasil penilaianterdapat nilai tanah dan atau bangunan berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada maka yang digunakan nilai wajar hasil penilai oleh penilai pemerintah daerah atau penilai publik. besaran prosentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf meningkat setiap tahun, berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi. besaran . besaran peningkatan prosentase kontribusi tetapmempertimbangkan: nilai investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar tanah dan atau bangunan yang menjadi objek ksp, b.nilai investasi mitra ksp didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal, dan resiko yang ditanggung mitra ksp. walikota menetapkan perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada dari hasil perhitungan tim berdasarkan dan atau pertimbangan hasil penilaian. apabila mitra ksp untuk penyediaan infrastruktur berbentuk badan umum milik negaramum milik negara daerah dari analisis kelayakan bisnis ksp. paragraf kelima pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan pembayaran kontribusi tetap tahun pertamaksp. pembayaran pembagian keuntungan disetor tiap tahunnya paling lambat dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian ksp. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada dan disetor rekening kas umum daerah. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan bukti setor. paragraf keenam perjanjian ksp pelaksanaan ksp dituangkan dalam perjanjian ksp antara: walikota untuk tanah dan atau bangunan yang ada pada pengelola barang, atau pengelola barang untuk tanah dan atau bangunan yang ada pada pengguna barang dengan mitra ksp setelah terbitnya keputusan pelaksanaan ksp oleh walikota. perjanjian ksp sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: dasar perjanjian, b.identitas para pihak, objek ksp, hasil ksp, peruntukan ksp, jangka waktu ksp, besaran .kspksp dilakukan setelah mitra ksp menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap tahun pertama. paragrafsepihak oleh walikota atau pengelola barang, ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. paling lambat (dua) tahun sebelum jangka waktu ksp berakhir, mitra ksp. serah terima objek ksp dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu ksp yang dituangkan dalam berita acara serah terima. pengakhiran perjanjian ksp sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam hal: tidak membayar kontribusi tetap atau pembagian keuntungan selama (tiga) tahun berturut turut sesuai perjanjian ksp, dan tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana tertuang dalam perjanjian ksp. pengakhiran secara sepihak oleh walikota atau pengelola barangll. bab bgs bsg paragraf kesatu kriteria bgs bsg bgs bsg dilaksanakan dengan pertimbangkpelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan b.tidak tersedianybangunan dan fasilitas tersebut. bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian bgs bsg harus dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (imb) atas nama pemerintah daerah. bgs bsgrimaan hasil bgs bsg merupakan penerimaan daerah yang berkewajiban disetor kas umum daerah. penetapan status penggunaan sebagai hasil pelaksanaan bgs bsg dilaksanakan oleh walikota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerahhasil pelaksanaan bgs bgs sebagaimana dimaksud dalam yaitu bangunan beserta fasilitasnya yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk bgs dan setelah selesainya pembangunan untuk bsg. mitra bgs bsg yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian tidak menjadikan, menggadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bgs bsg dan hasil bgs. objek bgs bsg meliputi barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. pihak yang dapat melakukan bgs bsg yaitu: swasta kecuali perseorangan, dan atau badan hukum lainnya. paragraf kedu dan tidak dapat diperpanjang. paragraf ketiga tata cara pelaksanaan bgs bsg pemilihan mitra bgs bsg dilaksanakan melalui tender. bgs bsg . bgs bsg dapat dilakukan berdasarkan: inisiatif walikota yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau permohonan pihak lain, inisiatif walikota dapat berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh pengguna barang. dalam pelaksanaan bgs bsg pengelola barang dapat membentuk tim pemilihan. tim pemilihansampaib.rencana peruntukan bgs bsg, jangka waktu bgs bsg, dan usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan dari bgs bsg. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan proposal rencana bgs bsg, data tanah yang menjadi objek bgs bsg, data pemohon meliputi: nama, alamat: nppon mitra bgs bsg berbentuk badan hukum badan usaha. informasi lainnya berkaitan dengan usulan bgs bsg antara lain: rencana tata ruang wilayah, dan setelan dalam pemilihan mitra bgs bsg, calon mitra bsg bsgbgs bsg. tahapan tender sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengumuman, pengambilan dokumen, pemasukan .gs bsg. panitia pemilihan mitra bgs bsg menyatakan tender gagal apabila: peserta calon mitra bgs bsg kurang dari (tiga), tidak terdapat peserta calon mitra. apabila tender gagal, peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi., terhadap tender ulang. dalamtender ulang, peserta calon mitra yang mengikutiseleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen penawaran, negosiasi dan pengusulan calon mitra bgs bsgdilakukan seperti halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam paragraf keempat kontribusi tahunan mitra bgs bsg berkewajiban menyetorkan kontribusi tahunan yang disetor langsung kas umum daerah sebagai penerimaan daerah. penyetoran sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun selama jangka waktu bgs bsg. besaran kontribusi tahunbesaran kontribusi tahunan dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada s1. perhitungan kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran prosentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar tanah yang menjadi objek bgs bsdhal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra lebih besar dari perhitungan yang dilakukan penilai, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan dan dituangkan dalam perjanjian adalah usulan besaran kontribusi dari calon mitra. paragraf kelima pembayaran kontribusi tahunan pembayaran kontribusi tahunan pertama dilakukan paling lambat (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian bgs bsg rekening kas umum daerah. pembayaran kontribusi tahunanbgs bsg. pembayaran kontribusi tahunan dibuktikan dengan bukti setor. paragraf keenam perjanjian bgs bsg pelaksanaan bgs bsg dituangkan dalam perjanjian yang, objek bgs bsg, hasil bgs bsg, peruntukan bgs bsg, jangka waktu bgs bsg,bgs bsg, sanksi,dilakukan setelah mitra bgs bsg menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama. paragraf ketujb.pengakhiran perjanjian sepihak oleh walikota atau pengelola barang, dan ketentuan tanah dan atau bangunan pada saat tertentu. tanah adalah tanah penguasaan pemerintah kota serang. sewa adalah pemakaian tanselain kementerian lembaga dan pemerintah daerah. bab prinsip umum walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. pemanfaatan tanah dan atau bangunan dilaksanakan: pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, dan pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. pemanfaatan tanah dan atau bangunan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kota serang. pemanfaatan tanah dan atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pihak lain sepanjangyang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan. tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan tidak dapat dijadikan atau digadaikan. . ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangandaerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan bgs bsg. serah terima objek bgs bsg dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu bgs bsg yang dituangkan dalam berita acara serah terima. pengakhiran bgs bsg sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam hal: terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak (tiga) kali berturut turut, tidak membayar kontribusi tahunan selama (tiga) kali berturut turut, mitra bgs bsg belum memulai pembangunan dan atau tidak menyelesaikan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kecuali dalam keadaan force majeure. pengakhiran secara sepihak oleh walikota dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra bgs bsg. apabila mitra bgs bsgterbitnya teguran pertama, walikota menerbitkan teguran kedua. apabila mitra bgs bsgmenerbitkan teguran ketiga. apabila mitra bgs bsgmenerbitkan surat pengakhiran bgs bsg, mitra ksp harus menyerahkan objek bgs bsg kepada walikotakopi paragraf kesatu kriteria kopi kopi dilakukan dengan pertimbangan: a.infrastruktur, dan termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastuktur yang ditetapkan pemerintah daer pengelola barang atau pengguna barang. kopi l. kopi dilakukan antara pemerintah daerah dan badan usaha yang berbentuk: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: perseroan terbatas: dan koperasi. pjp merupakan pihak yang ditunjuk dan atau ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf kedua jangka waktu kopi walikota menetapkan jangka waktu kopi. jangka waktu kopi sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. jangka waktu kopi dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjianturesebagaimana dimaksud pada diajukan paling lama (enam) bulan setelah government force mature. paragraf ketiga tata cara kopi kopi dilakukan berdasarkan permohonanunjukan, latar belakang permohonan, rencana peruntukan kopi, d.jangka waktustudi kelayakan, surat pernyataan kesediaan menjadi pjp,dan cc. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari dinas terkait kementrian dan atau lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila hasil penelitian administrasi dapat dilakukan kopi, walikota membentuk tim dan menugaskan penilai untuk melakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. walikota menyerahkan objek kopi kepada pjp. pjp mn. pjp menetapkan mitra kopi berdasarkan tender sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. penetapan mitra kopi dilaporkan oleh pjp kepada walikota paling lama (satu) tahun setelah tangal ditetapkan. perjanjian kopi ditandatangani antara pjp dengan mitra kopi yang ditetapkan melalui tender. penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan kopi. paragraf keempat hasil kopi hasil kopi terdiri dari: barang berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra: dan pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperolehdisetor langsung kas umum daerah. formulasi dan atau besaran pembagian keuntungan ditetapkan oleh walikota. penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pertimbangesiko yang ditanggung mitra kopi, dan karakteristik infrastruktur. pembagian kelebihan keuntungan disetor rekening kas umum daerah paling lambat tanggal maret. bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan pada tahun terakhir jangka waktu perjanjian disetor oleh mitrapada disetoraragraf kelima perjanjian kopi perjanjian kopi sekurang kurangnya memuat: dasar perjanjian, b.identitas para pihak, tanah dan atau bangunan yang menjadi objek kopi, peruntukan pemanfaatan, hak dan kewajiban, jangka .i.rjanjian, sanksi,enam berakhirnya perjanjian kopi kopi berakhir dalam hal: berakhirnya jangka waktu kopi, pengakhiran perjanjian: a.tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai, atau tidak memenuhi kewajiban selain dimaksud dalam huruf sebagaimana tertuang dalam perjanjian. pengakhiran secara sepihak oleh walikota sebagaimana dimaksud pada diawali dengan: penerbitan teguran tertulis kepada mitra kopi, apabila mitra kopi tidak melaksanakan teguran pertamdua. apabila mitra kopi tidak melaksanakan teguran kedutiga, apabila mitra kopi tidak melaksanakan teguran ketigpengakhiran kopi, surat teguran dimaksud dalam huruf huruf dan huruf serta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf dihembuskan kepada pjp. mitra kopi harus melaporkan akan mengakhiri kopi paling lambat (dua) tahun sebelum berakhirnya perjanjian kepada pjp yang dituangkan dalam berita acara serah terima. bab ketentuan penutup dengan diundangkannya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota serang nomor tahun tentang tata cara kerjasama pemanfaatan sewa barang milik daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlakutb. harus jaman diundangkan serang pada tanggal juli sekretaris daerah kota serang, ttd tb. urip genus lembarana bentuk pemanfaatan tanah dan atau bangunan berupa: sewa, ksp, bgs bsg, dan kopi. bab iii sewa paragraf kesatu kriteria sewa penyewaan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan tanah dan atau bangunan yang belum tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintahan daerah. mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama jangka waktu sewa. tanah yang menjadi objek sewa tidak dapat dimohonkan hak guna bangunan. pihak lain yang dapat menyewa tanah dan atau bangunan meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: perseroan terbatas: lembaga organisasi internasional asing, yayasan, koperasi, perseorangan, dan badan hukum lainnya. paragraf kedua jangka waktu sewalebih dari (lima) tahun, cc. usaha untuk kepentingan investasi, ataujangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali. jangka . j.dalam huruf dilakukan berdasarkan perhitungan kajian sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. jangka waktu sewa untuk kepentingan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditinjau setiap (lima) tahun untuk paling lama (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan atau bangunan kepadajangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuansampaikan paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan disewa oleh walikota atau pengelola barang, pencabutan dan layakmelakukan pengecekan guna memastikan kelaikan kondisi tanah dan atau bangunan yang disewakan sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima. penandatanganan berita acara serah terima dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi. paragraf ketiga tata cara pelaksanaan sewa calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan: dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan, dan b.data tanah dan atau bangunan yang akan dimohon sewa berupa gambar lokasi atau setelan, alamat objek yang akan disewa dan perkiraan luas yang akan disewa. surat. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat data calon penyewa, latar belakang permohonan, jangka waktu sewa, dan peruntukan sewa. data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: fotokopi npp, fotokopi sup akta, dan fotokopi ktp. dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, hanya dibuktikan dengan fotokopi ktp sebagaimana dimaksud pada hurufpat membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh nilai wajar,atas objek sewa yang akan disewakan. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada diperlakukan sebagai tarif pokok sewa. dalam hal terdapat lebih dari (satu) calon penyewa untuk objek sewa yang sama dalam waktu bersamaan, dalam menentukan calon penyewa dilakukan melalui kontes atas pertimbangan aspek yang paling menguntungkan. berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan usulan permohonan sewa kepada walikota untuk mendapat persetujuansebagaimana dimaksud pada dapat membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung. pengguna barang melakukan penilaian terhadap tanah dan atau bangunan yang akan disewakan. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilaksankan oleh penilai pemerintah daerah atau penilai publik. berdasarkan hasil penelitian, pengguna barang mengajukan usulan permohonan sewa kepada pengelola barang untuk mendapat persetujuan. paragraf keempat formula tarif besaran sewa formula tarif sewa besaran sewa merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa, dan faktor . faktor penyesuaian sewa. tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada huruf dibedakan untuk: berupa tanah, berupa bangunan, dan berupa tanah dan bangunanbangunan, luas bangunan lb): dan nilai bangunan nb). tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penambahan tarif pokok sewa tanah dengan tarif pokok sewa bangunan, besaran sewa tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan mengenai formula tarif sewa besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dalam hal sewa tanah yang direncanakan untuk kavling bagi pegawai pemerintah daerah. besaran sewa tanah yang direncanakan untuk kavling bagi pegawai pemerintah kota serang sebesar rp. (lima ribu) m2 tahun. faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkansebesar (tiga koma tiga tiga persen) luas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dalam meter persegi berdasarkan gambar situasi pada sertifikat atau peta tanah. nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai wajar tanah dalam rupiah per meter persegi berdasarkan hasil penilaian. nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf selain hasil penilaian dapat juga menggunakan nilai zona nilai pasar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang nilai dalam daftar inventaris barang milik daerah nilai jual objek pajak. nilai tanah sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai alternatif yang digunakan menentukan besaran tarif sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah. faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah (enam koma enam. nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai wajar atas bangunan berdasarkan hasil penilaian. nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menggunakan harga satuan bangunan nilai dalam daftar inventaris barang milik daer, dan periodisitas sewa. faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada dihitung dalam prosentase. jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada huruf dikelompoan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain: perdagangan, b.industri: dan jasa. kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: penyelenggaraan pendidikan nasional, kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan baik materiil maupun materiil, cc. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi pengguna barang, dan kegiatan lainatau jasa yang diberik.faktor penyesuaian sewa untuk kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar (seratus persen). faktor penyesuaian sewa untuk kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruffaktor penyesuaian sewa untuk kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut kategori sebesar (sepuluh persen): kategori sebesar (lima persen): dan kategori iii sebesar 5y6 (lima persen). besaran per jam sebesar (seratus sembilan puluh persen). paragraf kelima pembayaran sewa hasil sewa tanah dan atau bangunan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetor rekening kas umum daerah. penyetoran uang sewa paling lambat (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa. penyeto atau menyetorkan langsung rekening kas umum daerah. pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada dan dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor. paragraf keenam perjanjian sewa penyewaan tanah dan atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa paling sedikit memuat: dasar perjanjian, para pihak yang terkait dalam perjanjian, jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa, peruntukan sewa, termasuk jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, dan tanggungjawab biaya pemeliharaan selama jangka waktu sewa. penandatanganan perjanjian sewa ditandatangani oleh penyewa dan: walikota untuk barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dengan nilai sewa diatas rp. (seratus juta rupiah) tahun, pengelola barang dengan nilai sewa sampai rp. (seratus juta rupiah) tahun atau barang milik daerah yang ada pada pengguna barang dengan nilai diatas rp. (lima puluh juta rupiah) tahun, dan pengguna barang dengan nilai sewa sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) tahun. penandatanganan perjanjian sewa dilakukan diatas kertas bermatera.iajukan oleh: prof. denny indralaya, s.h., l.lm., ph. d., warga negara pena bah indonesia, pembayar pajak, pekerjaan dosen dan guru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas gajah mada, beralamat peri jalan socio justicia nomor bulaksumur, yogyakarta sebagai l.l. pemohon feri ansari, s.h., m.h., warga negara indonesia, pembayar pajak, pekerjaan dosen dan peneliti pada pusat studi konstitusi universitas andalas pusako), beralamat jalan fisika nomor blok ii, komplek universitas andalas, garut padang sebagai ll. pemohon il, hifdzil alim, warga negara indonesia, selaku peneliti pada pusat kajian antikorupsi pukat) universitas gajah mada, yogyakarta, beralamat blok bulaksumur, catur tunggal, sleman, yogyakarta sebagai n nnn 0n200 let. pemohon iii: ade irawan, warga negara indonesia, selaku koordinator indonesia corruption watch icw), beralamat jalan kalibata timur iv d nomor pancoran, jakarta selatan sebagai lll.l.pemohon iv, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsupriyadi adi, s.h., dimas pradana, s.h., aan sudirman, s.h., mohammad armen lukman, s.h., afrizal dramatis, s.h., anwar malang, s.h., ari sani putra phone, s.h., meta herlina, s.h., samsudin, s.h., jamil s.h., dan maheswara prabandono, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung sebagai tim kuasa hukum untuk pengujian polri, pertahanan negara dan tni, yang memilih domisili hukum pada kantor hukum heru widodo law office, menteng square office tower lantai ao jalan mataraman raya kav. pemangsaan, menteng, jakarta pusatpihak terkait, tentara nasional indonesia: memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait, kepolisian negara republik indonesia dan tentara nasional indonesiadan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god prerogatifnya sebagaimana diatur dalam uud utuh dan tidak dikurangi untuk menentukan sendiri kepala polri dan panglima tni, karena berdasarkan ketentuan dan aturan yang derajatnya bawah uud presiden harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lain dalam hal ini dpr. padahal kewenangan dpr menyetujui penetapan itu tidak diatur dalam uud sebagaimana hak presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, termasuk membuatatau hak prerogatif presiden itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan mendapatkan pertimbangan cabang kekuasaan lain, seperti dpr dalam mengangkat atau menerima penempatan duta dan konsul serta pemberian amnesti, dan pertimbangan mahkamah agung dalam memberi grasi dan rehabilitasi. bahwa kerugian konstitusional akibatadalah, sebagai wni, para pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil bahwa presiden republik indonesia (yang juga presiden dari para pemohon) ternyata batasan kekuasaannya tidak seluas kekuasaan presiden menurut uud padahal setiap wni (termasuk para pemohon) berhak mendapatkan presiden yang hak prerogatifnya utuh tidak dikurangi dengan nama dan cara apapun oleh adanya suatu ketentuan yang secara hierarkis berada bawah uud bahwa proses memilih presiden oleh rakyat indonesia, artinya adalah proses mana rakyat (termasuk para pemohon) sedang memilih salah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god seorang wni yang memenuhi syarat untuk menyandang hak prerogatif yang telah diatur dalam uud siapapun yang terpilih sebagai presiden republik indonesia, maka berhak atas hal prerogatif sebagaimana diberikan oleh uud dengan kata lain, mengurangi hak presiden yang diatur dalam uud artinya, mengurangi hak wni untuk dipimpin oleh seorang yang berkuasa atas segala hal yang telah diberikan konstitusi kepada presiden seluruh rakyat indonesia. bahwa untuk memilih pimpinan penegak hukum lainnya, setingkat jaksa agung presiden tidak memerlukan persetujuan dpr. presiden dapat mengangkat dan memberhentikan jaksa agung tanpa pelibatan cabang kekuasaan lainnya, sinilah letak anomali atau ketidak adilan prosesnya. sisi lain presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan kepala polri dan panglima tni tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain. oleh karena kepala polri dan panglima tni diangkat dan diberhentikan harus atas persetujuan dpr, maka aturan ini potensial merugikan hak konstitusional para pemohon. loyalitas dan pengabdian kepala polri dan panglima tni yang seharusnya hanya kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tinggi pemerintahan cenderung tidak murni kepada presiden tetapi dapat dipengaruhi oleh anasir anasir politis, yang rawan dengan pola dan mekanisme transaksional. misalnya, proses penetapan pejabat publik yang melibatkan cabang kekuasaan lain (in cast dpr), pernah mengalami masalah dalam kasus hukum kongkrit. miranda swara gultom, misalnya, mantan deputi senior gubernur bank indonesia terbukti secara hukum melakukan tindak pidana penyuapan saat menjalankan fit and proper test dpr. bersama sama dengan (tiga puluh sembilan) anggota dpr periode ternyata ditetapkan bersalah secara hukum atas perbuatan menyuap dan menerima suap sesuai dengan putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus pengangkatan dan pemberhentian kepala polri melalui persetujuan dpr sebagaimana diatur dalam nomor tahun potensial menjadikan pimpinan lembaga itu sulit terlepas dari pengaruh dpr. akibatnya kepala polri sulit untuk benar benar independen dan profesional dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum yang adil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god seluruh wilayah nkri, karena kebijakan kebijakan dan keputusan dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain yang ikut membantu pendudukannya sebagai pimpinan polri. pengangkatan dan pemberhentian panglima tni melalui persetujuan dpr sebagaimana diatur dalam nomor tahun dan nomor tahun juga potensial menjadikan panglima tni sulit terlepas dari pengaruh dpr. akibatnya panglima tni sulit untuk benar benar independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya menjamin tegaknya nkri, mempertahankan keutuhan nkri. oleh karena itu untuk mencari solusi persoalan atas, khususnya juga terkait dengan persoalan pengangkatan kapolri saat ini dan potensi terjadinya kerugian konstitusional serupa pada pengangkatan panglima tni saat mendatang, sekaligus untuk menegaskan sistem pemerintahan presidensial, para pemohon mengajukan uji materi berikut. iii. alasan alasan permohonan para pemohon bahwa agar lebih jelas, para pemohon kutip secara utuh bunyi nomor tahun adalahrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa bunyi penjelasan nomor tahun adalah: yang dimaksud didua puluh hari kerja dpr ri ialah hari kerja dpr ri tidak termasuk hari libur dan masa reses. cukup jelas. yang dimaksud dengan dalam keadaan mendesakjenjang kepangkatanmenjadi kapolri. sedangkan yang dimaksud. dengan jenjang karier ialah pengalaman penugasan dari pati calon kapolri merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan kepolisian. cukup jelas. cukup jelas. bahwa, selanjutnya bunyi selengkapnya nomor tahun adalahresiden mengangkat dan memberhentikan kepala staf angkatan atas usul panglimbahwa bunyi selengkapnya penjelasan nomor tahun adalah:bahwa, selanjutnya bunyi selengkapnya nomor tahun adalah:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa bunyi selengkapnya penjelasan nomor tahun adalah: dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan selcukup jelas. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa tidak semua ketentuan dalam nomor tahun nomor tahun ataupun nomor tahun itu bertentangan dengan uud oleh karena itu yang para pemohon mintakat pembatalannya hanyalah yang terkait persetujuan dpr dan prosesnya terkait pengangkatan dan pemberhentian kapolri ataupun panglima tni (yang dalam butir dan atas sengaja dicetak tebal), yang untuk lebih detailnya para pemohon uraikan pada petit permohonan ini.presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar .. bahwa mengenai kedaulatan rakyat diatur dalam uud yang menyatakan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud dalam pelaksanaan kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga lembaga negara, yaituy), dewan perwakilan daerah dpd), tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian negara polri)..ol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.i.lembaga kewenangan yang disebut ris pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi rises ermessen ini ditandai dengan adanya hak prerogatif., maka pembatasan itu hanya dapat dilakukan jika secara tegas diatur dalam uud itu sendiri. bahwa pembatasan pembatasan atas hak prerogatif presiden yang telah diatur dalam uud yang perlu melibatkan dan memperhatikan pertimbangan lembaga negara lainnya adalah: uud presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god uud dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dpr. presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dpr. uudpr. uud anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd dan diresmikan oleh presiden. uudan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. uud anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr. bahwa tanpa adanya pembatasan dalam uud sendiri, maka setiap pembatasan dalamnomor tahun nomor tahun dan nomor tahudan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi yang terhormat. bahwa jikmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god khususnya dan, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional para pemohon. paraara. berdasarkan argumentasi dan alasan alasan yang dikemukakan diatas, para pemohon telah menyiapkan alat bukti, baik berupa alat bukti surat maupun ahli yang hendak diajukan pada sidang pleno pembuktian, da, dengan memberikan prioritas pemeriksaan permohonan ini dengan lebih cepseluruh permohonan tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, undang undang republik indonesiadengan persetujuan dewan perwakilan rakyat . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god telah diperbaiki dengan permohonandalaterhadap norma konstitusi dalammerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menyatakan dan nomor tahun beserta penjelasannya bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang frasa dan selanjutnya dimintakan, dan beserta penjelasannya, dan nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan beserta penjelasannya, dan nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, beserta penjelasannya nomor tahun tentang pertahanan negara dan beserta penjelasannya, serta nomor tahun tentang tentara nasional tahun nomor tln bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia tahun nomor127, tln merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama pemohon bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon iii: bukti fotokopi keputusan dekan fakultas hukum universitas gajah mada nomor pto1.h4 fh u tentang pembentukan pusat kajian anti korupsi fakultas hukum universitas gajah mada, bukti fotokopi surat keterangan dari ketua pusat kajian antikorupsi fakultas hukum ugm kepada hifdzil alim, s.h., m.h yang bertindak sebagai pemohon iii: bukti fotokopi kartu tanda penduduk yang bertindak untuk dan atas nama pemohon iv: bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ah. tahun tanggal januari tentang pengesahan badan hukum perkumpulan indonesia corruption watch icw), bukti fotokopi akta pendirian perkumpulan indonesia corruption watch icw) nomor tanggal juni yang dibuat oleh rizal sudarmadi, s.h., notaris jakarta, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon ii: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama pemohon ii: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pertahanan negara. selain itu, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yaitu dr. hartono, s.h., mcl., prof. dr. saudi isra, s.h., m.h, dan dr. zainal arifin mochtar, s.h., llma god prof. dr. saudi isra, s.h., m.h dalam perkara konstitusi ini, norma yang dimohonkan untuk diuji adalah dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dan dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa kepala polisi republik indonesia atau kapolri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. jadi, inti yang dipersoalkan oleh pemohon adalah persoalan konstitusionalitas adanya frasa persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan kapolri. dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena telah mengurangi hak prerogatif presiden atau hak konstitusional presiden sebagai kepala pemerintahan negara. kurang lebih norma yang sama, juga ditemukan dalam undang undang tentara nasional indonesia dalam hal pengisian panglima tni. secara struktural, sesungguhnya institusi polri dan tni berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. namun dalam proses pengangkatan kepala kepolisian republik indonesia atau kapolri dan panglima tni, justru presiden harus berbagi kewenangan dengan dpr. sebab dalam pengangkatan kapolri dan panglima tni, undang undang kepolisian dan undang undang tni mempersyaratkan adanya persetujuan dpr terhadap calon kapolri dan calon panglima tni yang diajukan oleh presiden. dalam hal ini, pemohon mendalilkan bahwa adanya keharusan mendapat persetujuan dpr telah mereduksi kekuasaan atau prerogatif presiden dalam pengangkatan kapolri dan panglima tni. keterangan ini berupaya memberikan penjelasan ihwal kewenangan dpr berupa keharusan mendapatkan persetujuan dpr dalam pengisian jabatan kapolri dan panglima tni. penjelasan ini diletakkan dalam kerangka fungsi check and balance yang dimuat dalam undang undang dasar setelah perubahan yang dilakukan pada tahun sampai selain itu juga, ditempatkan dalam semangat atau desain baru hubungan antar presiden merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan lembaga perwakilan rakyat, terutama hubungan dengan dewan perwakilan rakyat atau dpr. prof. bagi manan dalam salah satu tulisan beliau yang pernah dimuat harian republika tahun mengatakan bahwa prerogatif presiden adalah hak yang diberikan kepada presiden, itu diberikan langsung oleh konstitusi. ahli termasuk orang yang sejalan dengan pemikiran profesor bagi manan tersebut. dalam konstitusi kita, soal prerogatif yang paling eksplisit, itu dapat dibaca dalam ihwal pengangkatan atau pengisian menteri menteri sebagai pembantu presiden. jadi, kalau dibaca konstruksi prerogatif itu adalah dalam hal mengisi jabatan menteri tidak pada proses perubahan atau pembentukan kementerian, jadi lebih pada orang tidak pada institusi. makanya dalam itu, kalau terjadi perubahan struktur kelembagaan kementerian, maka memerlukan adanya pertimbangan dari dewan perwakilan rakyat. meskipun konstitusi memberikan prerogatif kepada presiden dalam hal pengisian jabatan menteri, namun dalam praktiknya, itu tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh presiden. pengalaman bawah kepemimpinan atau pemerintahan sby, hak prerogatif presiden sebetulnya dalam batas batas tertentu, telah terjadi pengurangan. kenapa? presiden harus berbagi atau sby harus berbagi dengan para mitra koalisi dalam menentukan siapa yang akan menjadikan yang akan dijadikan sebagai menteri, meskipun dengan cara yang sedikit jauh lebih soft. misalnya, praktik yang dilakukan pemerintahan sby adalah presiden sby itu meminta sejumlah nama kepada menteri pendukungnya, lalu antara list nama yang ada, sby yang menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai menteri. namun pola ini agak berbeda ketika presiden jokowi terpilih menjadi presiden. menurut ahli, agak lebih jauh terjadi pengingkaran atau pelebaran dari makna prerogatif tersebut. masa pemerintahan jokowi, presiden jokowi lebih menyerahkan kepada ketua partai pendukung koalisi untuk menentukan siapa yang akan duduk menjadi anggota kabinet. jadi, presiden dalam posisi seperti ini lebih banyak menerima calon yang diajukan oleh ketua ketua partai dan itu beberapa kali disampaikan oleh presiden jokowi. kalau kita lihat, praktik negara negara yang bersistem presidensial, negara yang hampir selalu contoh soal prerogative, itu misalnya amerika merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god serikat. amerika serikat, menteri pun itu tidak sepenuhnya menjadi prerogatif presiden karena beberapa menteri yang berada dalam posisi strategis, itu selalu menunggu konfirmasi dari senat amerika serikat. bahkan, pengalaman periode pertama pemerintahan bush junior, bush junior pernah mengajukan seorang calon menteri keturunan latin perempuan untuk menjadi menteri tenaga kerja, tetapi karena ada catatan keberatan dari senat, bush memilih mengganti nama yang diajukannya dengan nama lain yang dinilainya tidak menimbulkan keberatan dari senat. jadi, apa yang bisa dijelaskan bahwa soal prerogatif itu memang ada pergeseran dari waktu waktu dan terjadi perbedaan diterapkan dalam beberapa negara, terutama yang menganut sistem presidensial. apabila ditelaah lebih jauh ketentuan undang undang dasar khususnya terkait dengan keterlibatan dewan perwakilan rakyat dalam proses rekrutmen pejabat publik, keterlibatan lembaga perwakilan tersebut dapat ditemukan dalam rekrutmen calon hakim agung, calon komisi yudisial, pengangkatan duta dan konsul, memilih anggota bpk. dengan demikian, setidaknya ada jabatan publik yang menurut konstitusi, dpr harus dilibatkan dalam proses pendiriannya. walaupun demikian, level keterlibatan dpr untuk masing masing jabatan tersebut berbeda beda atau tidak persis sama. ada yang hanya sekadar memberikan pertimbangan, ada yang memberikan persetujuan, dan ada pula yang dikonstruksikan untuk memilih. perbedaan level keterlibatan dpr dalam pengisian jabatan publik, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar juga tergantung pada jenis jabatan yang diisi dan hubungan lembaga tersebut dengan dpr maupun dengan presiden. dalam hal akan diisi adalah jabatan kekuasaan yudikatif yang terpisah dari dpr dan presiden dan kekuasaan lembaga negara independent, kadar keterlibatan dpr adalah memberikan persetujuan, seperti dalam pengangkatan hakim agung, komisioner komisi yudisial. sementara untuk jabatan lembaga negara yang fungsinya untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dpr, maka level keterlibatan dpr dalam pengisian jabatan adalah memilih, seperti dalam memilih anggota bpk. sedangkan untuk jabatan yang berada pada ranah eksekutif atau jabatan yang berada bawah pertanggungjawaban presiden, level keterlibatan dpr adalah memberikan pertimbangan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tiga level itu sebetulnya, itu ada pada lembaga atau institusi yang disebut dalam konstitusi. ihwal jabatan yang terkait dengan kepolisian dan panglima tni, sebetulnya itu diserahkan kepada pembentuk undang undang untuk merumuskan bagaimana keterlibatan institusi lain. tadi sudah dijelaskan bahwa panglima tni dan kapolri, itu adalah bawah presiden. jadi, otoritas presiden yang menentukan sebetulnya dalam konstruksi yang disediakan. bila hendak disederhanakan, level keterlibatan dpr dalam pengisian jabatan publik menurut undang undang dasar dapat dibagi menjadi tiga tingkatan keterlibatan. mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu dari memberikan pertimbangan, memberikan persetujuan, dan ikut memilih. ada perdebatan yang menarik sebetulnya, terkait dengan soal keterlibatan lembaga dpr. ini dianggap dan dimaknai bahwa ini adalah fungsi check and balance. jadi, desain konstitusi kita, itu hampir tidak ada lembaga yang menentukan dirinya sendiri tanpa keterlibatan pihak lain. hakim agung pun ada keterlibatan pihak lain, hakim konstitusi ada keterlibatan pihak lain. dalam konteks seperti itu, mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya mulai memberikan rekonstruksi yang benar, bagaimana mengembalikannya kepada semangat konstitusi. itu kalau sesuatu yang memang disebutkan tingkat undang undang dasar. misalnya mahkamah konstitusi mengembalikan soal pengisian anggota komisi yudisial, bagaimana mengembalikan soal pengisian hakim agung dan itu sudah diuji juga sini. dan sekarang, ini soal pada bagaimana keterlibatan dpr dalam pengisian polri dan panglima tni. bahwa apabila dibaca permohonan pemohon mempersoalkan keterlibatan dpr karena dianggap terlalu jauh soal memberikan persetujuan. ahli pandangan dengan itu karena memberikan persetujuan itu dianggap terlalu jauh, tapi ahlimengambil posisi adalah orang yang tidak juga menerima tanpa memberikan keterlibatan dpr sama sekali. karena apa? dibandingkan menteri, posisi panglima tni dan posisi kapolri, itu agak sedikit berbeda menurut ahli. jadi, harus ada juga upaya memberikan kepada pihak lain untuk bisa mengecek otoritas yang diberikan kepada presiden. oleh karena itu, ahli berpandangan, persetujuan dalam pengisian panglima tni dan persetujuan dpr dalam pengisian kapolri, itu memang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tidak tepat kalau kewenangan dpr itu adalah dalam bentuk persetujuan. menurut pandangan ahli, jauh lebih tepat kewenangan dpr itu adalah dalam bentuk pertimbangan. ada dua alasan pokok mengapa dpr tetap harus diminta keterlibatannya, tapi bukan dalam bentuk persetujuan. pertama, kalau presiden akan menentukan atau memilih calon panglima tni atau calon kapolri, kemudian itu tidak ada ruang atau ranah lain untuk mengecek wewenang yang dimiliki presiden, sangat mungkin nanti presiden mencari orang yang bisa bermasalah. begitu dia disampaikan kalau kewenangan persetujuan itu diganti dengan pertimbangan, jadi ada otoritas juga dari presiden menyampaikan kepada pihak lain. penyampaian kepada dpr sebagai wakil rakyat bisa memberikan catatan catatan kepada presiden ihwal nama yang disampaikan oleh presiden. jadi, ahli tidak pada posisi menghapus sama sekali peran dpr, tetapi mau menggesernya dari persetujuan menjadi pertimbangan dpr. jadi, kalau kita baca undang undang kepolisian, batas waktu hari itu hanya mengganti kata persetujuan menjadi pertimbangan, tapi batas waktunya tetap harus diperlukan. ini soal adanya unsur kedaulatan rakyat juga yang dipegang oleh dpr. yang kedua, alasan ahli adalah kalau presiden menyampaikan namanya kepada dpr, itu kemudian nama yang disampaikan untuk dimintakan pertimbangan itu akan diketahui oleh publik. publik pun bisa berperan serta sini, memberikan catatan catatan, termasuk catatan keberatan terhadap nama yang diajukan oleh presiden. jadi, inilah konteks check and balance sebetulnya yang dibangun. presiden punya otoritas, lalu kemudian harus mendapat pertimbangan dpr, dan publik punya ranah untuk beregu sebetulnya dengan presiden dalam soal pengisian kapolri dan panglima tni. posisi konstitusional ahli adalah tidak menghapus peran dpr sama sekali, tapi hendak menggesernya dari persetujuan menjadi pertimbangan oleh dpr. dr. hartono, s.h., mcl bahwa hubungan kekuasaan antara lembaga negara merupakan domain undang undang dasar oleh karena itu pengaturannya harus dalam undang undang dasar dalam penunjukkan atau pengisian jabatan tertentu yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara, undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dasar menetapkan mekanisme serta lembaga negara yang terlibat. jabatan jabatan tersebut antara lain, dalam hal pengangkatan duta, presiden memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. bpk dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dewan pertimbangan daerah dan diresmikan oleh presiden. calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dpr untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim oleh presidenundang undang dasar juga menyebutkan mekanisme penetapan atau pengambilan putusan yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara, ketentuan memberikan grasi, amnesti. amnesti, abolisi. yang pertama, grasi dan rehabilitasi.esiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah disetujui bersama menjadi undang undang. sebetulnya masih ada juga banyak ketentuan lain, ini adalah contoh contoh apa yang ahli sampaikan tadi. perubahan undang undang dasar tahun menghasilkan lembaga konstitusi baru serta pranata baru yang tidak diatur dalam undang undang dasar sebelumnya. lembaga negara baru tersebut antara lain: dpd, mk, ky, dan kpu. sedangkan pranata baru, ini adalah pemakzulan atau impeachment presiden dan pengujian undang undang. pengubah undang undang dasar tahun maksudnya mpr secara jelas mengatur hal hal yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat negara, yang prosesnya melibatkan lembaga negara. artinya, pengubah undang undang dasar dengan sengaja, dengan segala pertimbangan, dan setelah melalui pembahasan yang mendalam memutuskan bahwa jabatan tertentu pengangkatannya harus melibatkan lebih dari satu lembaga negara, yaitu presiden, dan dpr, dan dpd. keterlibatan tersebut mempunyai pola macam, yaitu memberikan persyaratan persetujuan dari lembaga negara yang lain dan. dua, memberikan pertimbangan dari lembaga negara yang lain. pengangkatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god anggota untuk dilakukan oleh presiden dengan persetujuan dpr. pemilihan anggota bpk menurut ketentuan oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd. kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan pemilihan anggota lembaga negara atau pejabat negara yang tidak termasuk dalam kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. sedangkan untuk pengangkatan jabatan yang masuk dalam kekuasaan eksekutif presiden, undang undang dasar tidak mensyaratkan persetujuan lembaga negara lain, sebagaimana dinyatakan oleh tentang pengangkatan menteri negara. pengangkatan duta besar diatur secara khusus oleh ini berbeda dengan prof. saudi tadi, yaitu perlu pertimbangan dpr. menyatakan presiden mengangkat duta dan konsul, namun berdasarkan hanya duta besar saja yang memerlukan pertimbangan dpr. tiadanya syarat kepentingan dpr dalam pengangkatan konsul bukanlah kekhilafan mencantumkan ketentuan undang undang dasar oleh pembuat undang undang dasar namun memang dimaksudkan demikian. duta sebagaimana dimaksud dalam dalam tata organisasi kementerian negara berada bawah koordinasi menteri dalam negeri. namun demikian, tidak berarti bahwa duta dapat disamakan kedudukannya dengan jabatan yang berada bawah menteri dalam kementerian lain. duta posisinya secara hukum internasional adalah sebagai wakil dari bangsa dan negara, yang mewakilinya tidak hanya sekadar wakil dari pemerintah. dalam kaitannya dengan pembedaan antara jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan, duta mewakili kepala negara dan bukan sekadar mewakili kepala pemerintahan yang formalitas. karena sistem pemerintahan undang undang dasar serta sistem presidensial, posisi kenegaraan duta tidak begitu kelihatan perbedaannya dengan jabatan lain. hal demikian sangat berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer karena ada jabatan kepala negara yang berbeda dengan kepala pemerintahan. jadi, negara kita, malaysia, india, dan singapura meskipun itu duta yang menerimanya nanti tidak cukup menteri, harus kepala negara. perdana menteri pun juga tidak. oleh karena itu, meskipun duta besar ini adalah jabatan formalitasnya bawah menteri luar negeri dalam sistem merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god organisasi intern negara kita, tapi luar negeri dia adalah sebagai wakil negara. oleh karena itu, jabatan duta besar tidak bisa disamakan dengan jabatan lain kementerian lain yang bawah menteri. undang undang dasar tidak menentukan syarat untuk pengangkatan jabatan eksekutif lainnya oleh presiden, baik dengan pertimbangan, apalagi dengan persetujuan. dalam memahami undang undang dasar mengenai hal yang tidak diatur dalamnya, tidak dapat diterapkan adenium. bahwa apa yang tidak diatur dalam undang undang dasar boleh dengan bebas diatur oleh undang undang. hanya dengan dasar atau alasan itu kebijakan publik. apalagi menerapkan adenium dengan hukum pidana bahwa yang tidak dilarang oleh hukum, itu boleh dilakukan. sistem yang dianut oleh undang undang dasar tentang bentuk pemerintahan menjadi rujukan untuk membuat undang undang yang berkaitan dengan hubungan presiden dan dpr. sebagai contoh, undang undang dasar tadi disebut, menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dpr . undang undang ini tidak menyebutkan bagaimana dengan lembaga negara lain yang diatur dalam undang undang. apabila adenium hukum pidana tersebut diterapkan apa adanya dan karena tidak ada larangan presiden untuk membubarkan mk, ma, ky, berarti diperbolehkan presiden untuk membubarkan mk, ma, dan karena larangan tersebut hanya berlaku untuk dpr. jadi, tidak bisa seperti itu untuk menafsirkan undang undang dasar. kepolisian dan tni dalam undang undang dasar perubahan diatur secara lebih rinci dibandingkan dengan undang undang sebelumnya. diubah yang hasilnya adalah undang undang dasar ketentuan undang undang dasar tidak mengatur pengangkatan kapolri dan panglima tni. pengubah undang undang dasar pun tidak banyak mewacanakan pilihan kapolri dan tni. hal ini bisa dibaca dalam naskah risalah perubahan undang undang dasar. hal demikian bukan karena keadaan dari pengubah, tetapi memang hal ini tidak dianggap perlu karena menyangkut panglima tni karena presiden adalah panglima tertinggi tni dan dalam konteks polri dapat disamakan dengan posisi panglima tni. sistem presidensial tni dan polri masuk dalam ranah eksekutif. oleh karenanya, menjadi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaanrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintahan dan kepala negara sekaligus. dengan pengangkatan kapolri, wewenang presiden bukan merupakan ranah kotak hitam kebijakan publik. pendapat bahwa keterlibatan dpr dalam pemilihan kapolri untuk menjaga independensi polri, menurut saya justru sebaliknya. bahwa dengan terlibatnya dpr, maka akan terjadi politisasi yang sangat terbuka. politisasi bisa berasal dari fraksi dpr, komisi dpr, bahkan anggota dpr perorangan. dasar pertimbangan bahwa keterlibatan dpr sebagai check and balances menurut ahli tidaklah tepat karena check and balances antara lembaga negara tempatnya undang undang dasar. pembuat undang undang tidak dapat mengambil alih fungsi mpr. kalau check and balances antara lembaga negara diatur oleh undang undang, maka tidak dapat dibedakan mana undang undang dasar dan mana undang undang, dan bahkan dapat terjadi undang undang mengebiri undang undang dasar. undang undang yang dipermasalahkan oleh pemohon menurut ahli, dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang sangat serius. hubungan antara presiden dapat terjadi suatu dinamika. presiden dapat saja tidak sepaham dengan dpr. kalau timbul persoalan antara presiden dan dpr sehingga tidak pernah ada kesepakatan dalam penempatan kapolri, ketentuan ini tidak memberi jalan keluar. berbeda halnya dengan ketiadaan bersesuaian antara presiden dan dpr dalam penyusunan apbn. konstitusi memberikan solusi demikian, artinya apbn sebelumnya berlaku. dalam hal presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang, kalau dpr tidak menyetujui, maka perpu tidak mempunyai kekuatan mengikat. persoalan politik antara presiden dan dpr yang timbul dalam melaksanakan pemerintahan tidak tersedia norma tata negara untuk menyelesaikannya. apabila presiden dan dpr tidak kunjung menyetujui siapa yang akan jadi kapolrinya, tidak ada pemecahannya. apabila dalam apbn bahwa dpr menolak, ada pemecahannya yang dulu digunakan. kalau peraturan pemerintah pengganti undang undang tidak disetujui tidak jadi mengikat. kalau dua institusi ini tidak juga kunjung menyetujui siapa kapolrinya, persoalannya bukan hanya persoalan dinamika dalam kekabinetan dan presiden saja, menjadi persoalan ketatanegaraan. stuck terus. oleh karena merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god itu, menjadi persoalan hukum tata negara yang tidak terjawab. inilah hal hal yang bisa timbul dari persoalan undang undang yang disalahkan oleh pemohon. ahli berpendapat bahwa menurut undang undang dasar, penunjukkan kapolri adalah kewenangan tunggal presiden. ahli tidak menggunakan hak prerogatif karena itu adalah hak dari presiden secara konstitusional. belum ada penjelasan ini prerogatif, haknya presiden, haknya presiden yang bukan prerogatif apa? sementara ini tidak ada satu penjelasan tentang itu. apabila ketentuan undang undang akan mengatur keterlibatan dpr dalam pemilihan kapolri, hak yang dapat diberikan oleh undang undang maksimal adalah hak untuk memberikan pertimbangan saja dan bukan persetujuan. dr. zainal arifin mochtar, s.h., llaturan mengenai proses pemilihan jabatan kepala kepolisian republik indonesia, maupun panglima tni yang harus melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat. pemohon mendalilkan bahwa kedua jabatan tersebut sesungguhnya menjadi milik presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga dalam peraturan kedua undang undang yang ada tersebut atas telah mengangkangi kewenangan prerogatif presiden atau kewenangan konstitusional presiden dalam pemilihan jabatan kedua institusi tersebut. dalam kapasitas ahli ingin mengatakan bahwa yang paling inti dari permohonan ini sesungguhnya dalam pandangan terjadi pada dua hal. yang pertama, bagaimana kita memaknai apa sebenarnya yang dimaksud dengan konstitusional power dari seorang presiden, atau bisa disebutkan juga prerogative power, atau konstitusional power itu sampai mana dalam sistem presidensial? dan yang kedua, harus ditinjau lebih detail tentang posisi jabatan kapolri dan panglima tni itu seharusnya menjadi domain dari presiden ataukah memang menjadi domain dari presiden bersama dpr? jadi, dua hal itu akanahli titik beratkan dalam pandangan selaku ahli pada hari ini. untuk menjawab hal tersebut, ahli lagi lagi menggunakan philip hobbit tulisannya tahun untuk melihat bahwa ada six localities, jadi ada enam cara pandang untuk membedah yang namanya konstitusionalitas sebuah peraturan atau sebuah aturan. yang pertama, tentu saja adalah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pandangan historical, historis, pandangan yang berbasis pada historisnya atau sejarahnya, sebenarnya masih yang dimaksud prerogatif itu? apa sih yang dimaksud dengan jabatan kapolri? apa yang dimaksud dengan jabatan panglima tni? yang kedua selain historik, juga corak pandang yang tekstual, yang mau tidak mau harus melihat pada bunyi teks yang ada dan tersedia untuk menjelaskan hal hal tersebut. yang ketiga, melihat struktural pola relasi ketatanegaraan atau kelembagaan negara yang mengatur hal tersebut seperti apa. yang keempat, doctrinal atau teori cara pandang apa yang dimaksud sistem presidensial dan lain lain sebagainya. yang keempat sic!), ethical yang melihat pada komitmen moral, etos untuk menjaga bahwa ini sebaiknya diadakan dan yang terakhir adalah cara pandang prudential untuk melihat kasarnya adalah cost and benefit, sebenarnya kita untung mana kalau kemudian ini diserahkan kepada presiden semata atau kemudian diserahkan persetujuan dpr. itu enam cara pandang yang akan ahli lihat secara garis besar. keterangan tertulisnya secara lengkap akan ahli serahkan setelah persidangan ini. yang pertama secara historical. sulit dibantah sebenarnya secara historical nyaris tidak ada sejarah historic yang bisa menjelaskan bahwa polri dan tni itu berada luar eksekutif, sulit mendapatkan penjelasan historical. kalau dibuka penjelasan undang undang yang lama pun, kan tidak banyak kemudian menjelaskan soal itu atau kemudian cara pandang yang dulu. yang menarik kalau dilihat sejarahnya, kebanyakan menempatkan memang berada bawah eksekutif, bahkan dalam sejarah tahun misalnya nanti bisa dibuka kembali sejarah, ahli bukan ahli sejarah konstitusi, tapi ahli melihat, membaca. dalam pembacaan ahli misalnya, terjadi posisi sebagai menteri muda kepolisian. bayangan ahli untuk melihat ini secara historic sebenarnya sulit untuk menjelaskan, apa sebenarnya posisi mana sebenarnya posisi tni dan polri? yang bayangan ahli dalam pembacaan historic, jelas ini menjadi domain milik presiden. yang kedua, kalaupun kita lihat secara tekstual, undang undang dasar tidak menyediakan itu dengan detail, kecuali yang mengatakan bahwa presiden adalah komandan darat, laut, dan udara. kalau dilihat secara tekstual, sebenarnya pun ketika dibaca dalam undang undang masing masing, baik tni maupun polri, kelihatannya memang itu berada bawah presiden. silakan lihat misalnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god logika dan dalam undang undang nomor tahun kelihatan betul, pembentuk undang undang menerjemahkan bahwa kepolisian itu berada bawah ketiak presiden. jelas dan situ dikatakan bahwa kepolisian berada bawah presiden dan dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden republik indonesia. undang undang tni kalau konstitusi tadi kita bisa melihat itu asal muasalnya. undang undang tni pun, juga mencantumkan hal yang sama. dalam soal strategi, dalam soal pengerahan pasukan, itu diserahkan kepada presiden. dalam soal strategi pertahanan diserahkan kepada departemen pertahanan. makanya ahli mau mengatakan bahwa baik secara historic maupun tekstual, undang undang dasar maupun tekstual dari undang undang itu sendiri, ahli sulit menemukan logikanya bahwa yang namanya panglima tni dan polri, itu berada luar presiden. menjadi milik presiden karena berada bawah presiden. logika yang ketiga, selain tekstual tadi, kita bisa lihat memeriksa misalnya dari struktural. kalau dilihat struktur, ahli kemudian masuk undang undangnya karena undang undang dasar tidak menjelaskan dengan detail. kalau dilihat strukturnya, kelihatan bahwa memang itu berada bawah presiden. jelas dalam undang undang kepolisian, itu ada tiga jenis peraturan yang bisa dijelaskan, penjelasan lebih lanjut dari undang undang kepolisian. peraturan kapolri, khusus yang berkaitan dengan internal polri dilanjutkan oleh peraturan kapolri. dalam kaitan dengan struktur pembukaan kepolisian berbagai daerah, itu digunakan dalam bentuk peraturan pemerintah). untuk tata kerja, organisasidan lain sebagainya dituangkan dalam bentuk keppres. tetapi intinya yang ingin ahli katakan, secara struktur kalau dilihat kedua undang undang tersebut pun, sebenarnya strukturnya adalah tanggung jawab presiden lebih besar karena semuanya kemudian masuk dalam tubuh presiden untuk bahkan menjadi kosong karena kemudian tata kerja strukturnya semua diserahkan kepada keppres. secara struktur begitu. secara doktrin, secara teori, ini yang menarik menurut ahli karena panjang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sekali. ada perbedaan ahli dengan prof saudi ketika menerjemahkan apa yang dimaksud dengan prerogative power. ahli tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan prof. saudi dan prof. bagi manan soal apa yang dimaksud prerogative power. prerogative power dalam sejarahnya, sejarahnya, historic nya, itu lahir dari kekuasaan raja. dia lahir dari kekuasaan raja. yang pertama kali memiliki prerogatif, itu adalah raja. prerogatif dalam makna sejarah konstitusi, itu berarti dia memiliki kewenangan untuk beyond constitution sebenarnya. itu yang disebut sering dianggap sebagai constitutional power. dia mengisi sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi. dia mengisi sesuatu yang tidak diatur secara detail. makanya, ahli termasuk yang membenarkan ketika presiden menarik calon kapolri, menurut saya tidak ada masalah, itu adalah bagian dari constitutional power karena tidak diatur undang undang mana pun, termasuk tidak diatur dalam undang undang kepolisian. itu bagian dari constitutional power. itu yang dimaksud prerogatif. misalnya kalau anda baca teori yang dibangun oleh richard pious. dia menuliskan detail, what does mean prerogative power? prerogative power itu sebenarnya itu. sejarahnya dia lahir dari kewenangan raja. misalnya avidisey mengatakan itu, avidisey bahkan mengatakan, agak sulit dibedakan dengan yang namanya diskresi raja dengan yang namanya prerogatif raja. tetapi, walaupun perbedaan. tapi, bisa dikatakan bahwa itulah kewenangan raja yang kemudian dalam sistem parlementer diserahkan kepada kepala negara. dalam sistem presidensial diserahkan kepada presiden prerogatif itu. bahwa walaupun kemudian ada pemaknaan pemaknaan baru terhadap prerogatif. sekurang kurangnya ada pemaknaan prerogatif. satu sebenarnya dia punya peluang untuk menafsirkan konstitusi, bahkan mengatur sesuatu yang luar konstitusi, yang tidak diatur konstitusi. kalau dalam sejarah amerika, itu banyak sekali contohnya. nanti soal penerimaannya kita berdebat lain. misalnya nixon, ketika watergate terbuka, dia lalu kemudian mengeluarkan tindakan yang melarang yang namanya rekaman itu diperdengarkan publik. lalu kemudian, ditolak ramai ramai, bush jr. sesaat setelah serangan terorisme, dia lalu mengumumkan membuat undang undang yang sangat keras. itu dia menafsirkan baru atas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hak asasi yang ada dalam konstitusi amerika. dia menafsirkan, dia bilang, enggak. untuk kami boleh membuka, bahkan internet boleh dibuka. anda akses internet apa, boleh dibuka. anda membaca buku apa perpustakaan apa, boleh kami buka itu bagian bertindak beyond. itu yang pertama yang disebut dengan prerogative power. lalu, ada juga yang menerjemahkan prerogative power itu dalam kaitan sesuatu power yang embedded. jadi, yang melekat atau kalau istilahnya, biasanya disebut sebagai atribut. apa yang ada konstitusi, itulah kewenangan prerogatif. ahli membenarkan apa yang dikatakan ahli hartono tadi. prerogatif itu kewenangan tunggal, milik presiden, enggak ada orang yang punya. yang ketiga, biasanya dikaitkan dengan discretionary power. walaupun banyak yang merumuskan ini dalam kaitan dengan kewenangan sebagai kepala pemerintahan. tetapi ketiga tiganya adalah prerogatif. dalam kapasitas itu, saya ingin mengatakan secara doktrin, apalagi kalau dikaitkan dengan yang tadi, eksekutif mengerjakan tugas. seharusnya ini memang menjadi milik presiden berada tangan presiden. bahwa menarik yang kalau kemudian kita lanjut melihat cara pandang etik. secara etis, kalau lihat indonesia ya, pascaamandemen, memang terjadi lonjakan kewenangan parlemen secara luar biasa. ini yang sering selalu disebut bahwa zaman orde baru karena kita semua membenci apa yang dilakukan oleh soeharto yang sangat executive heavy, maka begitu amandemen terjadi, kita menarik pendulum kekuasaan yang executive heavy itu kita lempar arah parlemen. dan itu malah mengangkangi sistem presidensial. makanya kalau dibuka undang undang dasar sekarang, praktik parlementariannya sangat besarkarena kewenangan parlemen menjadi sangat besar. praktis hampir apa pun republik ini sekarang, harus melalui parlemen. hampir, kecuali tinggal pemilihan menteri. tetapi, pengubahan kementerian pun, itu dilempar arah parlemen. tinggal nanti diklasifikasi, apakah ada yang persetujuan, ada yang dipilih oleh parlemen, ada yang pertimbangan. tapi praktis kalau kita baca secara etis republik ini, terjadi pembengkakan yang namanya parlement heavy yang sangat luar biasa. bisa baca tulisan edward spinal misalnya atau bisa baca tulisan stephen sherlock tahun untuk menjelaskan bahwa indonesia memang pendulum kekuasaan itu, yang dulu executive heavy ditarik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menjauh menuju arah parlemen. makanya menurut ahli, menjadi wajar kalau kemudian lahir aturan dalam undang undang ini yang seakan akan menarik sesuatu yang milik presiden itu menjadi milik parlemen. bahwa apabila dibaca konteks persetujuan, ahli sepakat lagi lagi dengan apa yang dikatakan oleh ahli hartono dalam konteks persetujuan itu, pendulum kewenangan, pendulum kebijakan, itu bukan tangan presiden, itu malah tangan parlemen. karena begitu barang tidak dia setujui, dia tidak setujui, tidak bisa jadi orang itu, tidak mungkin bisa jadi, selama persetujuan tidak diberikan. ini catatan yang ahli berikan sama tingkat penyusunan undang undang tingkat legislasi. pendulum kekuasaan sebenarnya menuju arah eksekutif. karena kalau eksekutif tidak setuju, undang undang itu tidak bisa jadi. persetujuan itu sangat menentukan. makna persetujuan dalam penafsiran ahli, itu merupakan pendulum. persetujuan terhadap panglima tni, persetujuan terhadap kapolri, itu menyebabkan penduduknya berada dpr. padahal, secara historic, secara struktur, secara doctrinal, kelihatannya itu sebenarnya milik presiden. ini menurut ahli mengangkangi secara etik, sangat jelas. mengapa kemudian dalam persetujuan itu lagi lagi yang punya itu adalah dpr, ahli mengatakan begitu. karena tidak bisa tidak, tidak akan mungkin terjadi pemilihan seorang kapolri kalau tidak disetujui oleh dpr. pendulumnyasama dengan legislasi. walaupun dibilang kekuasaan menyusun undang undang itu parlemen, tetapi karena praktik maupun aturannya mengatakan bahwa itu disetujui bersama presiden, penduduknya berada presiden sebenarnya. itu bisa dibaca misalnya dalam disertasinya saudi isra. bahwa makna kata persetujuan itu menurut ahli adalah penduduknya itu berada situ. makanya secara etis, ahli sedikit agak aneh melihat ini milik presiden, tapi mengapa untuk aturannya, itu menjadi penduduknya diserahkan kepada dpr melalui mekanisme persetujuan. bahwa prudential atau mari kita menghitung untung rugi. dengan adanya aturan ini, disertai dengan apa yang dikatakan oleh hakim materialis, ada ketidakdewasaan politik, dan lain sebagainya. coba bayangkan, kita adalah negara yang tidak memiliki kapolri sudah sekian lama, hanya karena urusan begini, hanya karena urusan persetujuan dan lain sebagainya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penting rasanya untuk kita pikirkan, kita membangun melalui putusan hakim mahkamah konstitusi menurut ahli. membangun prinsip baru dalam sistem ini. ahli setuju dengan apa yang dikatakan profesor saudi. tetapi, dalam konsep demokrasi, sulit menegaskan kewenangan parlemen atau peran serta rakyat. karena begini, parlemen itu adalah daulat rakyat kalau dalam sejarah teoretiknya, daulat rakyat berada situ. tetapi, jangan sesuatu yang milik presiden itu malah diserahkan kepada parlemen untuk menyetujuinya dan yang kedua harus diingat bahwa dua jabatan ini, ini berkaitan dengan pemilik kekerasan pemilik kewenangan terhadap senjata. berbahaya juga, jangan pernah menyerahkan ini kepada presiden semata, berbahaya juga. siapa yang bilang tidak berbahaya kalau presiden kemudian bisa menggunakan itu seenaknya? makanya, ahli mengambil jalan tengah yang ingin ahli katakan dan agak mirip dengan prof. saudi tadi. ahli mengatakan harusnya dipikirkan cara untuk tidak menyerahkan ini sebagai persetujuan dpr semata yang itu membuat penduduknya arah arah dpr, tetapi jangan juga menjadi political appointed penuh dari seorang presiden. karena kalau political appointed penuh dari seorang presiden, maka dengan serta merta dia bisa mengangkat siapa pun untuk menjadi pemegang kuasa terhadap senjata republik ini dan itu berbahaya. kita agak sulit untuk menjelaskan presiden baik, presiden buruk, tapi kalau presidennya baik, barangkali dia akan menggunakannya itu dengan baik. tapi kalau presidennya buruk, dia akan sangat mungkin menggunakan itu dalam konteks buruk, dia akan menunjuk orang orang yang kemudian buruk dan belajar dari sejarah beberapa negara yang melakukan pelanggaran ham masa lalu, kan begitu sebenarnya. slobodan milosevic misalnya, mengangkat panglima, yang keras terhadap rakyatnya dan akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan yugoslavia. tetapi bayangan ahli adalah harus dipikirkan, tetap ada peran serta parlemen sebagai wakil rakyat untuk mengontrol itu dan ada peran serta presiden sebagai pemilik kewenangan presiden model pertimbangan menjadi sangat layak untuk dipertimbangkan sesungguhnya. memberikan pertimbangan. dalam konsep memberikan pertimbangan, tentu saja itu akan menjadi catatan yang besar bahwa depan kalau ada sesuatu, ada pertimbangan yang sudah akan menjadi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dasar. ahli memberikan contoh misalnya, suatu saat kalau kemudian ada yang mem ptun kan keppres pengangkatan itu, misalnya presiden mencalonkan orang yang ditolak, dpr memberikan pertimbangan, wah, jangan! orang ini enggak terlalu baik . lalu kemudian, presiden mengangkat, akan sangat mungkin itu digunakan menjadi bagian dari dalil yang akan dibawa dalam upaya membatalkan pengangkatan dari seorang kapolri dan jabatan panglima tni. sekecil apa pun menurut ahli, pertimbangan itu sangat bisa berguna, tentu saja bergantung pada salah satunya adalah kedewasaan politiksebagai berikut: bahwavide putusan nomor puu ii1 dan putusan nomor puu v bahwa para pemohon mendalilkan bahwa dan undang undang nomor tahundianggap bertentangan dengan. apabila hal itu tidak dibatalkan, maka telah menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional bagi para pemohon, yaitu perlindungan kepastian hukum yang adilkepolisian, undang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id undang pertahanan negara, dan undang undang tni sebagai berikut. umum. kedudukan, fungsi, dan tugas polri yang ada sekarang dan menjadi materi muatan undang undangdalam keputusan politik bangsa indonesia tersebut,erada kemudian pada waktu bersamaan diperkuat dengan ketentuan undang undang dasarpengundangannya karena pembentukannya telah melalui proses atau mekanisme legislasi sebagaimana yang telah ditentukan. dengan demikian, ketentuan sampai dengan undang undang polrianggapan para pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuat dalam uud, dalam penjelasan nomor tahun ditegas,di, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari cabang kekuasaan yang lain atau dalam hal ini adalah dpr. dengan perkataan lain, menurut para pemohon ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dianggap bertentangan dengan undang undang dasar atas anggapan tersebut pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. bahwa kedudukan fungsi dan tugas polri danng tni merupakan keputusan politik yang dihasilkan dari reformasi yang terjadi indonesia yang antara lain berposisi dan merestrukturisasi angkatan bersenjata atau abri. guna memenuhi tuntutan reformasi tersebut, dilahirkandengan disahkannya kepolisian negara republik indonesia dan tentara nasional indonesia yang memang kedua institusi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu tni memiliki tugas dan fungsi dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia, sisi lain kepolisian negara republik indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum dan pelayanan masyarakat. bahwa menurut pemerintah, permohonan para pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libel) karena: dalam seluruh uraian permohonannya, para pemohon tidak menjelaskan secara tegas anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. bahwa para pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara yang dimohonkan untuk diuji dengan mana dalam undang undang dasar sebagai batu ujian. dengan perkataan lain, antara polita dan petit permohonan para pemohon bersifat umum merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan menyatakan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji bertentangan dengan undang undang dasar bahwa frasa dengan persetujuan dpr dalam pengangkatan, pemberhentian kapolri dan panglima tni bukan dalam rangka memilih salah satu calon kapolri atau panglima tni yang diusulkan oleh presiden, namun adalah dalam rangka persetujuan. hal ini telah sejalan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu xi tentang pengujian undang undang mahkamah agung dan undang undang komisi yudisial yang menyatakan bahwa dalam risalah pembahasan perubahan undang undang dasar tahun sebagaimana diungkapkan oleh agung ginanjar sudarso anggota panitia ahli badan pekerja mpr dalam rapat pleno ke pah mpr, tanggal oktober antara lain menyatakan,, sehingga dengan kata kata dengan persetujuan dprndang undang dasar menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan undang undang dasaromisi yudisial dan dpr tidak posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, sebagaimana diatur dalam undang undang guo. hal ini dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim, hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa menurut mahkamah, dan undang undang mahkamah agung, serta undang undang komisi yudisial telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma undang undang dasarusulkan oleh komisi yudisial. demikian juga ketentuan dalam kedua undang undang guo yang mengharuskan komisi yudisial untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam undang undang dasar agar ketentuan undang undang guo tidak menyimpang dari norma undang undang dasar, serta kata pemilihan dalam undang undang mahkamah agung harus dimaknai sebagai persetujuan. demikian juga frasanama calon yang termuat dalam undang undang mahkamah agung dan undang undang komisi yudisial harus dimaknai satu nama calon, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial. bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni yang menghendaki persetujuan dpr adalah dalam rangka mekanisme check and balances, sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat saling mengawasi. bahwa pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni dengan persetujuan dpr juga dalam rangka menghindari kesewenang wenangan presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sebagaimana yang terjadi pada masa yang lalu atau pada masa awal awal reformasi, sebelum undang undang nomor tahun diubah dengan undang undang nomor tahun dimana presiden abdurrahman wahid yang mengangkat letnan jenderal chaerudin ismail untuk menggantikan jenderal suryo bimantara sebagai kapolri tanpa persetujuan dpr dan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan politik. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah, frasa dengan persetujuan dpr dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglimara nasional indonesia telah sejalan dengan amanat konstitusi, amanat, serta dalam rangka melaksanakan cita cita reformasi, sehingga adalah tidak tepat jika frasa dengan persetujuan dpr dianggap telah mengurangi hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan kapolri dan panglima tni. bahwaatau constitutional review ketentuan guo. dan ketiga, menyatakan ketentuan dtelah mengajukan satu orang ahli yaitu prof. dr. gede panta astana, s.h., m.h., yang telah menyampaikan keterangan. dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god persidangan pada tanggal mei pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa dalam perkara guo, sudah banyak keterangan dan pendapat yang disampaikan hadapan sidang yang mulia ini baik yang disampaikan oleh memohon, dalam hal ini pemerintah yang mewakili presiden dan juga dari dpr, maupun dari pihak terkait yaitu dari kepolisian republik indonesia. oleh karena itu izinkan ahli agar tidak terjadi duplikasi dan atau pengulangan pendapat, maka dalam kesempatan ini ahli akan lebih fokus menyampaikan pendapat tentang hak prerogatif presiden,baik yang berkenaan dengan makna sejarah dan karakter prerogatif, maupun kekuasaan presiden dalam uud hal tersebut menunjuk dan tampak jelas dalam pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyampaikan bahwa ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang kepolisian bertentangan dengan uud dengan alasan bahwa pemilihan kepala kepolisian negara republik indonesia kapolri) yang memerlukan persetujuan dpr dinilai tidak konsisten dengan sistem presidensial yang dianut,al atau personil dalam pemerintahannya tanpa harus mendapat persetujuan dari cabang kekuasaan yang lain, dalam hal ini adalah dpr, bahwa berbicara hak atau kekuasaan prerogatif secara etimologis, prerogatif berasal dari bahasa latin, prerogative, yang maknanya adalah dipilih sebagai yang paling dahulu memberikan suara. praerogativus, diminta sebagai yang pertama memberi suara. praerogare, diminta sebelum meminta yang lain. sebagai pranata hukum dalam hal ini adalah hukum tata negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan inggris. hingga saat ini pranata prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara kerajaan inggris. dalam konteks pemaknaan atau pengertian prerogatif, ahli mencoba untuk mengutip pendapat dari albert vena dicek atau sering disingkat dengan a.v. dicek, seorang pakar hukum tata negara kenamaan inggris yang merumuskan prerogatif sebagai residu. sebagai residu dari kekuasaan diskresi raja atau ratu yang secara hukum tetap dibiarkan dan dijalankan sendiri oleh raja atau ratu dan para menteri. yang disebut kekuasaan diskresi atau discretionary power adalah segala tindakan raja atau ratu atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pejabat negara lainnya yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan undang undang . bahwa disebut sebagai residu karena kekuasaan ini tidak lain dari sisa seluruh kekuasaan mutlak yang semula ada pada raja atau ratu yang kemudian makin berkurang karena beralih tangan rakyat atau parlemen ataupun unsur unsur pemerintahan lainnya, seperti menteri. sedikit ahli ingin respect sejenak kalau bicara tentang sejarah inggris ini. dahulu kala memang raja raja inggris terkenal dengan kekuasaannya yang demikian absolut. demikian absolutnya kekuasaan raja itu menimbulkan reaksi, terutama dari rakyat yang lama kelamaan reaksi rakyat ini diwakili oleh parlemen itu berhasil mengurangi absolutisme kekuasaan raja inggris dan sampai kemudian berhasil dan sengaja memang sedikit sisa kekuasaan yang absolut ini dibiarkan berada tangan raja. inilah sebetulnya asal mula dari apa yang kita kenali dengan residu yang kemudian dikenal dengan nama prerogatif. jadi, dengan kata lain, prerogatif sebetulnya kekuasaan sisa. ini yang kemudian diadopsi berbagai negara negara dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara negara modern. kekuasaan prerogatif bersumber pada common law (hukum tidak tertulis) yang berasal dari putusan hakim karena tidak memerlukan suatu undang undang oleh sebagian pakar memandang kekuasaan prerogatif sebagai democratic and potentially dangerous, jadi sangat berbahaya sekali. untuk mengurangi sifat tidak demokratik dan potensi bahaya tersebut, maka penggunaan kekuasaan prerogatif dibatasi dengan cara, pertama, dialihkan dalam undang undang. kedua, kemungkinan diuji melalui peradilan, yang kita kenali dengan judicial review. atau ketiga, kalau akan dilaksanakan oleh raja atau ratu harus terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan menteri. suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang undang tidak lagi disebut sebagai hak prerogatif melainkan sebagai hak yang berdasarkan undang undang. dengan demikian, kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter, yaitu: sebagai residual power. merupakan kekuasaan diskresi atau fries ermessen dalam bahasa jerman, danbeleid dalam bahasa belanda. tidak ada dalam hukum tertulis. penggunaanya dibatasi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god akan hilang apabila telah diatur dalam undang undang atau undang undang dasar bahwa kekuasaan prerogatif akan hilang apabila diatur dalam undang undang atau undang undang dasar pengertian hilang sini bukan selalu berarti materi kekuasaan prerogatif akan sirna. berbagai kekuasaan prerogatif tersebut dapat diatur dalam undang undang atau undang undang dasar apabila telah diatur dalam undang undang atau undang undang dasar maka tidak lagi disebut kekuasaan prerogatif, melainkan sebagai kekuasaan menurut atau berdasarkan undang undang (statutory power) atau kekuasaan menurut atau berdasarkan undang undang dasar constitutional power. kalau isinya sama atau serupa, apakah ada perbedaan antara kekuasaan berdasarkan undang undang atau berdasarkan undang undang dasar perbedaannya seperti yang ahli sampaikan sini sekurang kurangnya mencakup hal sebagai berikut. pertama, ruang lingkup. telah dikemukakan bahwa sebagai kekuasaan residu yang bersumber pada diskresi, jenis dan batas kekuasaan prerogatif tidak dapat diketahui secara pasti. dengan pengaturannya dalam undang undang atau undang undang dasar jenis dan batas kekuasaan yang semula berupa kekuasaan prerogatif dapat ditentukan secara pasti. kedua. setelah menjadi kekuasaan menurut atau berdasarkan undang undang atau undang undang dasar karakter diskresi makin dibatasi dan lebih mudah menilai penggunaannya secara hukum, judicial review. kecuali, badan peradilan enggan atau memandang kekuasaan tersebut sebagai nonjusticiable. atas dasar kekuasaan semacam ini, lebih menampakkan diri sebagai masalah politik (political question) daripada sebagai masalah hukum (legal question). ketiga, tidak ada lagi pengertian sebagai suatu kekuasaan yang bersifat residu karena menjadi kekuasaan yang dilahirkan secara hukum. ini yang disebut dengan created law. keempat,menjadi bagian hukum tertulis (written law). dengan demikian, cara cara penciptaan, penghapusan, dan cara menjalankannya akan ditentukan menurut aturan dan tata cara yang diatur atau yang lazim berlaku bagi hukum tertulis. kelima,setelah diatur menurut atau berdasarkan undang undang atau undang undang dasar tidak ada lagi kekuasaan prerogatif. yang ada adalah kekuasaan hukum atau sebagaimana yang berulang ahlisampaikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kekuasaan berdasarkan undang undang (statutory power) atau menurut berdasarkan undang undang dasar (constitutional power). bahwa sebagai hukum positif, undang undang dasar merupakan sumber pertama dan utama sistem hukum, serta segala sistem kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. undang undang dasar merupakan sumber pencipta kaidah kaidah hukum tata negara. seperti keberadaan badan atau lembaga negara atau jabatan jabatan yang ada dalam negara. demikian pula halnya dengan kekuasaan presiden yang lazim disebut dengan hak prerogatif bersumber dan diciptakan secara hukum oleh dan dalam undang undang dasar kekuasaan presiden tersebut bukan sekedar terdapat, tetapi sebagai sesuatu yang diciptakan oleh undang undang dasar kekuasaan ini ditinjau dari pengertian hukum tidak mengandung karakter residu, tidak mengandung karakter diskresi, melainkan kekuasaannya lingkup dan jenisnya lahir dan ditentukan oleh hukum karena diatur dalam undang undang dasar maka bersifat dan merupakan kekuasaan konstitusional (constitutional power). jadi, sistem ketatanegaraan indonesia menurut undang undang dasar sesungguhnya tidak mengenal hak atau kekuasaan prerogatif. yang ada adalah kekuasaan konstitusional yang harus tunduk pada pengertian dan paham negara berkonstitusi (constitutional state), antara lain pembatasan kekuasaan (limited government). selain itu, terhadap kekuasaan konstitusional presiden tersebut perlu ada instrumen pengendali agar kekuasaan tersebut tetap benar secara hukum (on the track), wajar, dan pantas. salah satu cara pengendaliannya adalah melalui pranata yang kita kenali dengan check and balances. berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang saya kemukakan atas, inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran yang melahirkan rumusan bunyi ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. samping hal hal lain yang juga secara prinsipal menjadi latar belakang rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan sampai undang undang nomor tahutanggal april merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa dpr berpandangan par karena dpr berpasangan secara formil tidak ada kerugian secara normatif yang terbukti, yang dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi para pemohon. guo tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun 1945dan terhadap kedudukan (legal standing) tersebut, dprbahwa dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan kekuasaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagaimana menurut pandangan montesguieu, pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan yang dilakukan oleh negara. dalam perkembangannya,untuk mencegah absolutisme, kekuasaan pada suatu lembaga negara lahir suatu mekanisme saling kontrol antara institusi kekuasaan negara ada atau biasa disebut check and balances. bahwa dalam sistem presidensial, eksekutif adalah tunggal sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. namun demikian, sebagai konsekuensi suatu negara hukum modern, sistem politik indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara saling mengontrol dan mengimbangi satu dengan yang lain. pelaksanaan check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi perwakilan adalah perlunya prosedur yang memungkinkan adanya pengawasan publik yang diakomodasi melalui lembaga perwakilan. bahwa dalam sistem ketatanegaraan indonesia, pengawasan terhadap eksekutif atau pemerintah yang dilakukan oleh dpr merupakan salah satu cara untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintah, vide undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam praktik ketatanegaraan indonesia masa lalu, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif atau pemerintah merupakan akibat lemahnya fungsi pengawasan oleh dpr, sehingga pertanggungjawaban dalam penyelengaraan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana dengan baik. mengingat sebelum amandemen undang undang dasar tahun konsep yang dianut adalah pemusatan kekuasaan yang tanggung jawab negara dan pemerintah bawah presiden (concentration power and responsibility upon the president) vide penjelasan undang undang dasar sebelum amandemen undang undang dasar bahwa pengawasan terhadap eksekutif pemerintah yang dilakukan oleh dpr tersebut perlu untuk menjaga keseimbangan, mencegah dominasi, menekan kekuasaan yang lain, dan cenderung disalahgunakan, sebagaimana dikatakan lord action, power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely, "kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak cenderung disalahgunakan secara mutlak. bahwa terkait dengan pengangkatan kapolri dan kepala tni, dpr perlu menjelaskan bahwa dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, seluruh aspek yang berkaitan dengan publik haruslah sepengetahuan dan disertai persetujuan rakyat yang melembagakan dalam bentuk parlemen. menurut peter walter dan marks holmes, pelibatan parlemen dalampada awalnya, urgensi pengangkatan pejabat publik yang memerlukan campur tangan dpr merupakan varian dari fungsi pengawasan yang dimiliki dpr, agar pengawasan tersebut dapat berjalan secara efektif, maka sejak awal dpr sudah ikut menentukan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. bahwa keterlibatan dpr melalui hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan, menurut arsyad dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (rights confirm) lembaga legislatif, dpr sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja atau para pejabat publik tersebut dalam menjalankan tugas. dan kewenangannya agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan. peraturan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gobagai warga negara indonesia wni), para pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud uud menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. presiden menurut uud dipilih secara langsung oleh rakyat. artinya, siapapun presiden yang menguasai negara dan pemerintahan maka menjadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia, termasuk presiden dari para pemohon. bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden sebagai pemimpin dari seluruh rakyat indonesia (termasuk para pemohon) haruslah memenuhi syarat yang sesuai dengan sistem presidensial sebagaimana diatur dalam uud (vide undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa uud bahkan dengan jelas memberikan hak dan kewenangan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. artinya presiden sesungguhnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas tentara nasional indonesia tni) yang memiliki (tiga) matra yaitu: darat, laut dan udara. ketiga matra tni tersebut dipimpin dan bawah kendali panglima tni, yang karenanya harus diangkat dan diberhentikan oleh presiden semata. bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum masing masing pemohon: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god perundang undangan. dari sudut pandang ketatanegaraan, hak dan konfirmasi lembaga legislatif tersebut dapatlah dibenarkan. bahwa dalam negara demokrasi, hak untuk konfirmasi itu menjadi sangat penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat negara. bahwa membahas mengenai pengangkatan kapolri, kepala tni tidak dapat dilepaskan dari sejarah mengenai pemisahan polri dan tni. pada mulanya, presiden b.j. habibie mengeluarkan keputusan presiden nomor tahun tentang kedudukan kepolisian negara republik indonesia yang memisahkan struktur dan peran tni polri. keputusan presiden ini dikuatkan melalui tap mprtap mpr nomor ieran tni dan polri diatur secara operasional melaluipertahanan. negara dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. bahkan secara tersirat, pemisahan peran tni dan polri masuk dalam konstitusi undang undang dasar amandemen kedua pada bab dan bahwa kedudukan polri menurut tap mpr nomor mpr tahun tentang susunan dan kedudukan polri dinyatakan berada bawah presiden dan untuk pengangkatan dan pemberhentian kapolri, maka presiden melakukan dengan persetujuan dpr. ketentuan lebih lanjut, tap mpr tersebut dijabarkan dalam undang undang polri yang menyatakan bahwa kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr, sedangkan dalam undang undang tni juncto menyatakan, presiden mengangkat dan memberhentikan panglima tni setelah mendapat persetujuan dpr. panglima bertanggung jawab kepada presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara. undang undang tni tersebut merupakan penjabaran dari tap tentang susunan dan kedudukan tentara nasional indonesia meskipun pada menyatakan kedudukannya berada bawah presiden. dan untuk pengangkatan dan pemberhentian panglima tni, maka harus merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dilakukan presiden dengan persetujuan dpr. dengan demikian, dpr berpandangan pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni dengan persetujuan dpr merupakan amanah dari ketetapan mpr, vide tap mpr nomor mpr tahun bahwa menurut dpr, membahas pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni dengan persetujuan dpr harus dikaitkan pula dengan tata urutan perundang undangan pada saat undang undang tersebut dibuat. pada masa undang undang polri, undang undang pertahanan negara dan undang undang tni dilahirkan masih berlaku tap mpr nomor mpr tahun tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan. tata urutan peraturan perundang undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada bawahnya. merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada bawahnya pada masa itu. ketetapan mpr, yaitu, termasuk dalam urutan kedua dalam tata urutan peraturan perundang undangan. sedangkan undang undang termasuk dalam tata urutan yang ketiga atau bawah ketetapan mpr. berdasarkan tap mpr nomor mpr tahun ditegaskan bahwberdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni dengan persetujuan dpr yang berada dalam undang undang polri, undang undang pertahanan negara, dan undang undang tni adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni, perlu melihat sejarah penyusunan tap mpr nomor mpr tahun dengan risalah pembahasan ketetapan mpr tersebut, risalah rapat ke panitia hoc. kedua, badan pekerja mpr, tanggal februari tahun sekjen santana arifin tarigan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. tata hubungan antara tni dan presiden bahwa tni adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintahan. oleh sebab itu, hubungan tni dengan presiden harus dalam konteks kedaulatan negara dan kewibawaan negara, baik dalam maupun luar. untuk mencegah penyalahgunaan tni oleh presiden, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god solusinya harus ada check and balances, misalnya penunjukan panglima tni kepada staf angkatan dikonsultasikan antara presiden dan dpr jika tidak otomatis. bahwa kepolisian republik indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum, maka pengangkatan dan pemberhentian oleh presiden memerlukan pertimbangan dpr. selanjutnya, risalah rapat ke panitia hoc. kedua, badan pekerja mpr tanggal februari gusti ayu sukma dewi menyampaikan, kedudukan dan tugas tni sebagai alat pertahanan negara yang lebih jelas, mengingat panglima tni memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mempertahankan kedaulatan negara, maka pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden perlu mendapat pertimbangan dpr.'" kemudian, risalah rapat ke panitia hoc. kedua, badan pekerja mpr tanggal juli drs. chain chumaidy menyampaikan pandangannya. adanya tap mpr yang mengatur secara tegas tentang peran tni dan polri sungguh tepat. selanjutnya, pengaturan kedudukan tni polri berada bawah presiden sebagai kepala negara sudah benar. akan tetapi, agar tidak dijadikan alat kekuasaan samping perlunya profesionalisme tni dan polri adalah adanya kekuatan bahwa dalam pengangkatan panglima tni oleh presiden harus setelah mendapatkan persetujuan dpr. dalam upaya untuk menjadikan polri mandiri, maka kedudukan polri adalah berada bawah presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala kepolisian diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dpr agar polri terhindar dari kemungkinan untuk dipergunakan oleh kekuasaan. bahwa terkait dengan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian, dipandang perlu melihat latar belakang perumusan guo dari risalah rapat kerja ke proses pembahasan rancangan undang undangan polri pada tanggal september sebagai berikut: itu mengacu langsung kepada dari tap mpr nomor mpr jadi rujukannya tetap seperti ini, namun dalam penjelasannya diberikan penjelasan persetujuan dpr itu. presiden mengangkat setelah dpr memberikan persetujuannya. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun presiden memegang kekuasaan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintahan yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan undang undang dasar terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan oleh presiden tersebut, dalam undang undang dasar yang secara explicit menyebutkan kewenangan prerogatif presiden atau tanpa memerlukan persetujuan pertimbangan dpr, dalam hal pengangkatan menteri, vide undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa terkait dengan pandangan para pemohon yang menyatakan manapun, dpr berpandangan, seharusnya para pemohon tidak menafikan sejarah pemisahan kepolisian negara republik indonesia dan tni, yang dalamnya sekaligus mengatur pengangkatan dan pemberhentian kapolri dan panglima tni. bahwalangsung yaituterangan dalam persidangan pada tanggal maret dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan tni sebelum membahas tentang substansi permohonan uji materi tersebut, kami memandang perlu untuk memahami kembali naskah akademik, alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan undang undang nomor tahun tentang tni. mengingat pembentukan undang undang tersebut pada dasarnya sudah melalui proses pembahasan secara komprehensif meskipun banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. secara universal bahwa lembaga militer semua negara pada dasarnya selalu dipimpin oleh seorang perwira militer aktif sesuai persyaratan yang telah ditentukan. hal tersebut dimaksudkan agar sendi sendi kehidupan militer tetap terselenggara secara efektif dalam rangka mengemban tugas tugas negara bidang pertahanan. sedangkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian terhadap pimpinan militer, yaitu panglima merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id atau komandan pada setiap negara selalu berbeda karena mengikuti sistem ketatanegaraan masing masing. apabila kita kaitkan dengan ajaran trias politika oleh montesguieu tentang pemisahan kekuasaan, sebenarnya tidak dianut secara murni dalam sistem ketatanegaraan indonesia. dalam undang undang dasar telah diatur secara jelas tentang sistem pembagian kekuasaan indonesia, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. hal yang membedakan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan bahwa dalam sistem pemisahan kekuasaan, ketiga lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terpisah satu sama lain, baik fungsi maupun mengenai alat perlengkapan yang sebagai organ yang melaksanakan. sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan, memiliki keterkaitan dalam lembaga kekuasaan tersebut atau terdapat hubungan kerja satu sama lain secara sinergi dalam rangka menciptakan pengawasan dan perimbangan kekuasaan (check and balances), kecuali kekuasaan yudikatif yang bersifat independent. dalam undang undang dasar dinorma tersebut dijadikan dasar bagi presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalamnya melaksanakan kewenangan tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain, yaitu kewenangan tersebut dikenal dengan hak prerogatif, khususnya dalam rangka mengangkat dan memberhentikan para pembantunya, yaitu menteri dan pejabat lain setingkat menteri, termasuk panglima tni. khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian panglima tni oleh presiden, pada dasarnya relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan dan undang undang dasar undang undang dasar menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. sedangkan undang undang dasar menyatakan bahwa, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. walaupun pengangkatan maupun pemberhentian terhadap panglima tni tersebut merupakan hak prerogatif presiden, namun tetap memerlukan suatu kontrol dari dpr sebagai penyeimbang atau check and balances. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menyimak ketentuan dan undang undang dasar atas, maka presiden selaku kepala negara yang memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara memiliki kepentingan strategis untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tni selaku pembantu presiden yang bertanggung jawab secara operasional terhadap angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. bahkan secara filosofis, dalam memaknai bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan perang ad, al, dan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban kepada rakyat bahwa presiden berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah nkri, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. bahwa dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara konstitusi, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar yang bermakna bahwa presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, dan pejabat lainnya setingkat menteri, termasuk panglima tni. namun demikian, luar faktor yuridis, sebagaimana disampaikan atas, apabila pengangkatan panglima tni dilakukan oleh presiden secara langsung, tanpa mendapat persetujuan dari dpr ri, maka tidak menutup kemungkinan dalam proses pembahasan penentuan dan pengangkatan tersebut terdapat faktor kedekatan, kepentingan politik, dan lain lain yang berpeluang untuk menimbulkan praktik kkn. mengingat perkara ini merupakan perkara uji materi yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi, maka putusan mahkamah konstitusi dalam persidangan ini merupakan hal ihwal baru yang ditunggu semua pihak dalam rangka menentukan masa depan sistem ketatanegaraan indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian panglima tni. keterangan polri bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, polrisampai dengan polri, sebagaimana yang ditentukan dalamkedudukan fungsi dan tugas polri yang ada sekarang dan menjadi materi muatanmpr). dan ketetapan mpr nomor mpr tahun tentang peran tni dan peran kepolisian negara republik indonesia. dalam keputusan politik bangsa indonesia tersebut, kemudian pada waktu bersamaan diperkuat dengan ketentuan uudmengundangnya karena pembentukannya telah melalui proses atau mekanisme legislasi sebagaimana yang ditentukan. dengan demikian, ketentuan sampai dengan polri yang dimohonkan untuk diuji materi tidak mengandung pertentangan dengan semangat uudihak terkait menyampaikan keterangan atas isu konstitusionalitas atas persetujuan dpr dalam pengangkatan dan pemberhentian. kapolri yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dimohonkan untuk diuji materi atas dasar pertimbangan bahwa pengangkatan dannya yang lain atau dalam hal ini adalah dpr. pihak terkait tidak sependapat dengan pandangan para pemohon dengan penjelasan sebagai berikut. sesuai dengan ketentuan uud memberikan pengertian bahwa indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial karena presiden selain memangku kedudukan sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. bahwa salah satu prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial adalah presiden diberi kekuasaan untuk mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. kedudukan polri dalam sistem pemerintahan indonesia berada bawah presiden dan kapolri bertanggung jawab kepada presiden. dengan demikian, apabila indonesia menganut sistem presidensial secara murni seperti halnya amerika serikat, maka kapolri dalam hal ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden tanpa harus melalui persetujuan parlemen atau kekuasaan legislatif. namun demikian, dengan pertimbangan bahwa kedudukan polri dalam kegiatan politik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis seperti halnya pengamanan pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan kepala daerah, sehingga dikhawatirkan akan memunculkan komputasi kepada polri untuk kepentingan politik, baik oleh kekuasaan eksekutif maupun oleh legislatif. dengan pertimbangan nilai strategis tersebut, diperlukan adanya check and balances, sehingga kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa saling melakukan pengawasan terhadap kekhawatiran pengaruh politik yang akan mengganggu independensi polri. bahwa dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif terdapat organ pemerintah eksekutif yang bersifat independent, yaitu bank sentral, organisasi tentara atau militer, dan organisasi kepolisian negara. organ eksekutif yang independen tersebut secara konstitusional memiliki kedudukan yang sama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penting dengan kedudukan yang setara yang keberadaannya ditentukan secara eksplisit dalam undang undang dasar suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam negara tersebut tidak terdapat salah satu dari ketiga fungsi, yaitu bank sentral, tentara, atau kepolisian. dengan demikian, bank sentral, tentara, dan kepolisian mutlak harus ada dalam negara tersebut. ketika organ pemerintah tersebut secara tradisional berada dalam ranah eksekutif, namun demikian dalam siklus kekuasaan, dalam sistem demokrasi modern sangatlah dinamis, sehingga contoh indonesia pergantian kekuasaan presiden dilakukan secara langsung setiap tahun sekali. dengan siklus kekuasaan yang dinamis tersebut akan sangat berbahaya ketika ketiga organ pemerintahan yang independent tersebut sangat tergantung hanya pada dinamika kekuasaan eksekutif atau presiden semata, mengingat kekuasaan eksekutif juga sangat dipengaruhi oleh suatu kekuatan politik. dalam sistem demokrasi yang modern diidealkan bahwa dinamika kekuasaan eksekutif yang dipengaruhi kekuatan politik jangan sampai memengaruhi kinerja dan pelaksanaan tugas tugas terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sentral, tentara, dan kepolisian. oleh karena itu, bank sentral, tentara, dan kepolisian harus dikelola secara profesional dan terhindar dari intervensi kepentingan politik praktis, pemegang kekuasaan eksekutif. bahwa berkaitan dengan poin atas, dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, polri memegang kekuasaan untuk penegakan hukum. dengan demikian, polri tidak boleh dikendalikan oleh sekelompok orang yang berkuasa hanya untuk kekuasaan belaka. untuk itulah, dalam sistem ketatanegaraan modern, fungsi kepolisian diberi kedudukan yang independent. dalam implementasi independensi polri, salah satu bentuk yang diberikan oleh keputusan politik adalah dengan pelibatan kekuasaan legislatif atau dpr dalam persetujuan pengangkatan dan pemerintahan kapolri setelah calon kapolri diajukan oleh presiden. dpr dalam hal ini berperan dalam memberikan persetujuan atau penolakan calon kapolri yang diajukan oleh presiden. dalam undang undang dpr, tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan pemilihan kapolri. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mekanisme yang menghendaki persetujuan dpr dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri menjadikan penentuan siapa calon kapolri tidak mutlak menjadi kewenangan presiden, sebagaimana yang dilakukan masa sebelum era reformasi. dengan demikian, presiden tidak dapat menentukan caloan legislatif. hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan kekuasaan legislatif kepada presiden sesuai dengan amanat undang undang dasar undang undang dasar khususnya mengenai pelaksaan fungsi pengawasan dpr kepada kekuasaan eksekutif. salah satu bentuk pengawasan dpr kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri adalah adanya persetujuan dpr atas calon yang diajukan oleh presiden. hal inikapolri yang diusulkan oleh presiden. oleh karenanya, terhadap calon yang diusulkan oleh presiden tidak serta merta harus disetujui oleh dpr. namun, harus ada proses penilaian atau fit and proper test untuk dapat disetujui atau tidak oleh dpr. bahwa keterlibatan dpr dalam pengangkatan kapolri ini sesungguhnya dalam rangka mewujudkan fungsi check and balances antarcabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi. namun, pelaksanaan fungsi check and balances oleh dpr tersebut, tidak boleh memengaruhi independensi penegakan hukum oleh polri. oo. ketentuan undang undang polri nomor tahun khususnya frasa dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat yang terdapat dalam ketentuan sampai dengan yang secara tegas dimohonkan oleh para pemohon untuk diuji materi, sama sekali tidak mengandung pertentangan dengan semangat undang undang dasar khususnya ketentuan dan serta amanat bangsa indonesia dalam ketetapan mpr nomor mpr oleh karena itu, sangat tidak benar dan tidak beralasan sama sekali ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang kepolisian dinilaipemohon pemohon dan pemohon iii adalah perorangan warga negara indonesia yang membayar pajak kepada negara, masing masing pemohon sebagai guru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas gajah mada, pemohon sebagai staf pengajar hukum tata negara sekaligus sebagai peneliti pada pusat studi konstitusi fakultas hukum universitas andalas padang, dan pemohon iii sebagai staf pengajar hukum tata negara sekaligus sebagai peneliti pada pusat kajian anti korupsi fakultas hukum universitas gajah madpolisian ri, pertahanan negara dan tni, karena: pajak yang dibayarkan pemohon dan iii, baik dalam periode tahunan atau pajak setiap transaksi keuangan yang dilakukan pemohon dan ill dirugikan karena proses pengangkatan kapolri yang berlarut larut saat ini, dan besar kemungkinan berpotensi akan berulang dirugikan lagi pada pengangkatan panglima tni yang akan datang, karena harus melalui proses politik melaluikepolisian ri, pertahanan negara dan tni: pemohon damengapa untuk mengangkat kapolri dan panglima tni, presiden diharuskan mendapat persetujuan dpr. lalu, dimana hak prerogatif presiden? sebagai orang yang juga sejak lama concern dengan agenda perjuangan antikorupsi, pemohon dan iis). bahwa selanjutnya pemohon adalah pegiat antikorupsi pada perkumpulan indonesia corruption watch, badan hukum indonesiamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, ketentuan sampai dengan undang undang polri tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan kekuasaan legislatif terhadap presiden sesuai undang undang dasar sehingga presiden tidak dapat menentukan legislatif sebagai representasi suara rakyat yang berdaulat. berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut atas, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dengan sungguh sungguh dampak negatif jika permohonan uji materi undang undang polri ini dikabulkan, khususnya adanya dampak politis berupa penyalahgunaan kewenangan kekuasaan eksekutif karena tidak adanya fungsi pengawasan dan check and balances dari dpr yang merupakan lembaga representatif suara rakyat yang berdaulat. atas pertimbangan tersebutndang undang polri terhadap undang undang dasar dapatmemberikan keputusan sebagai berikut. menolakihak terkait secara keseluruhan. menyatakan ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesiimbang bahwa para pemohon, cast undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia (selanjutnya disebut undang undang nomor tahun tentang pertahanan negara (selanjutnya disebut dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesiadan pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia pembayar pajak (tax player), yang juga berprofesi masing masing sebagai guru besar hukum tata negara, staf pengajar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hukum tata negara, serta staf pengajar hukum tata negara dan peneliti. menurut para pemohon, dengan adanya ketentuan guo maka hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan karena menurut para pemohon, pajak yang dibayarkan oleh pemohon pemohon ii, dan pemohon iii,epala kepolisian republik indonesia kapolri)denganundang undang kepolisian ri, undang undang pertahanan negara dan undang undang tni. selain itu, pemohon pemohon ii, dan pemohokhususnya terkait dengan pertanyaan mengapa untuk mengangkat kapolri dan panglima tni, presiden diharuskan mendapat persetujuan dpr? lalu, dimana hak prerogatif presiden? hal lain yang juga menjadi alasan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii adalah bahwa para pemohon yang sejak lama concern dengan agenda perjuangan antikorupsi, berpotens): bahwa pemohon sebagai pegiat antikorupsi pada perkumpulan indonesia corruption watch icw), berdasarkan anggaran dasar icw, dalam upaya memperjuangkan pemberantasan korupsi, icw memiliki visipemohon melalui lembaganya secara rutin melakukmenurut pemohon iv,. kapolri dan calon panglima tni, selain menyimpang proses ketatanegaraan dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. berbagai. selain itu, menurut pemohon iv,menimbang bahwa memperhatikan dalil dalil permohonan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii, hal yang dipersoalkan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii adalah adanya kerugian pemohon pemohon ii, dan pemohon iii sebagai pengajar, peneliti dan pembayar pajak (tax player). menurut mahkamah, kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii tidaklah bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi. pemohon pemohon ii, dan pemohon iii juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional pemohon pemohon ii, dan pemohon iii sebagai pengajar dan peneliti tidak lagi atau tidak akan terjadi. pemohon pemohon ii, dan pemohon iiipemohon ii, dan pemohon iii yang berprofesi sebagai dosen dan peneliti sesuai dengan yang disyaratkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii bertanggal mei serta putusan putusan selanjutnya. lagipula, dan uud tidak mengatur tentang hak konstitusional, sehingga tidak ada relevansinya dengan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pemohon ii, dan pemohon iii: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menimbang bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iii juga menyatakan dirinya sebagai warga masyarakat pembayar pajak (tax players), sehingga pemohon pemohon ii, dan pemohon iiimenurut para pemohon pajak yang dibayarkanapolrimelalui persetujuan dpr yang potensial disimpan dan dijadikan alat bargaining politik:nomor puu i bertanggal oktober yang kemudian dipertegas dalam putusan nomor puu v bertanggal juni namun dalam kaitan dengan permohonan guo, cast pemohon pemohon ii, dan pemohon iii, mahkamah berpendapat bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iiikedudukan hukum (legal standing)dalilkan oleh pemohon pemohon ii, dan pemohon iii tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya undang undang tersebut sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan kerugian hak konstitusional dalam putusan mahkamah nomor puu ii1 dengan demikian, menurut mahkamah pemohon pemohon ii, dan pemohon iiii sehingga tidak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godaktivis anti korupsi pada badan hukum privat yang sangat peduli dalam isu korupsi indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ad art icw, tempat pemohon bekerja,pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas dan serta dan dan menyatakansebagaimana dimaksud dalam calon yang diajukan oleh presidendianggap disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara kapolrinyatakandan menyatakan: . erhadap dan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon memohon pengujian konstitusionalitas dan dan dan dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:, bahwa mengenai kedaulatan rakyat diatur dalam. dalam pelaksanaan kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga lembaga negara, yaitu:pu), dewan perwakilan daerah dpd), tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian negara polri),,el fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go:kewenangan yang disebut fri, pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi fries ermessen ini ditandai dengan adanya hak prerogatif: maka pembatasan itu hanya dapat dilakukan jika secara tegas diatur dalam uud itu sendiri, bahwa pembatasan atas hak prerogatif presiden telah diatur dalam uud yang perlu melibatkan dan memperhatikan pertimbangan lembaga negara lainnya, j)) bahwa tanpa adanya pembatasan dalam uud sendiri maka setiap pembatasan dalam undang undangdan uu2 merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sudarmadi, sh. menteri kehakimanmelalui lembaganyapolisian ri, pertahanan negara dan tni yang diuji dalam permohonan ini dinilai merugikan pemohon iv, karena: kapolri dan calon panglima tni selain menyimpang proses ketatanegaraan dalamsebagai badan hukum indonesia sebagaimana diatur dalam uud bahwa kerugian konstitusional para pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan daserta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi, bahwa jika khususnya dan dan khususnya maka telah menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional pemohon.: i3hartono, saudi isra, dan zainal arifin mochtar yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal aprilguo, pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persiduntuk memperkuat keterangannya, pemerintah telah menghadirkan ahli yang bernama gede panta astana yang telah didengar keterangannya bawah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sumpah dalam persidanganihak terkait kepolisian republik indonesia dan tentara nasional indonesia telah memberikan keterangi3. menimbang bahwa dari uraian atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh mahkamah adalah: apakah pengangkatan kapolri dan panglima tni merupakan hak prerogatif dari presiden dalam sistem presidensial? apakah pengangkatan kapolri dan panglima tni oleh presiden yang harus mendapatkan persetujuan dari dpr bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. dalam sistem pemerintahan negara negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh kepala negara baik raja, presiden, atau kepala pemerintahan dalam bidang bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya terutama bagi sistem yang menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan negara, bahwa kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam bab uud merupakan gambaran tentang adanya penguatan sistem merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan oleh fraksi fraksi mpr pada saat melakukan perubahan uud yang menghasilkan pergeseran yang cukup signifikan dalam pengorganisasian kedaulatan.tentuan tersebut telah memindahkan supremasi mpr menjadi supremasi konstitusi yang juga telah menyebabkan seluruh lembaga negara melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sesuai dengan konstitusi, i3. menimbang bahwa perubahan uud yang dilakukan oleh mpr telah mempertegas sistem pemerintahan presidensial sebagaimana termaksud dalam ketentuanselain itu, disepakati juga tentang pembagian kekuasaan yang dirumuskan dengan prinsip checks and balances, sebelum adanya perubahan uud praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan indonesia lebih cenderung pada executive heavy. meskipun uud sebelum perubahan tidak memberikan bobot kewenangan lebih kepada kekuasaan eksekutif, setelah perubahan dianut sistem checks and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. perubahan dan uud menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan presiden sebagai kepala negara (head state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head government): bahwa terkait dengan hak prerogatif presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam uud namun dalam pembahasan perubahan uud isu tentang hak prerogatif presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang presiden. kontrol terhadap presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional presiden adalah mengangkat menteri menteri negara (vide merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god uud selain dari kewenangan konstitusional tersebut, presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan atau persetujuan dari dpr. menurut mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh presiden kepada dpr dalam hal pengangkatan kapolri dan panglima tni sebagaimana diatur dalam dan bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam uud selain itu, menurut mahkamah,adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu presiden untuk menjalankan pemerintahan, i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut mahkamah adanya persetujuan dari dpr dalam hal pengangkatan kapolri dan panglima tni oleh presiden tidak bertentangan dengan uud sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yangdan pemohon iii tidaka godiii tidak dapat diterimenahan m.p sitompul, maria farida indrawimenahan m.p sitompul: atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait tentara nasional indonesia, tanpa dihadiri oleh dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili. merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id terhadap putusan guo, hakim konstitusi dewa gede laguna memiliki alasan berbeda (conjuring opinion) sitompul ttd. ttd. maria farida indrawi materialis akbar ttd. dewa gede laguna alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi dewa gede laguna memiliki alasan berbeda (conjuring opinion) sebagai berikut: terlepas dari persoalan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, substansi permohonan guo adalah perihal hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. kongresnya, dalam konteks permohonan guo, apakah adanya campur tangan dpr dalam rupa pemberian persetujuan terhadap pengangkatan (dan pemberhentian) calon panglima tentara nasional indonesia panglima tni) dan calon kepala kepolisian republik indonesia kapolri) merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bertentangan hakikat hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial menurut uud sebagaimana didalilkan oleh para pemohon? melalui dalil dalilnya, para pemohon mempraanggapkan bahwa hak prerogatif merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan, bahkan tak dapat dikurangi, dalam sistem presidensial. oleh karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apa dan bagaimana ciri sistem (pemerintahan) presidensial itu? jawaban atas pertanyaan ini sekaligus menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan tentang maksud pernyataan memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan politik fraksi fraksi mpr tatkala hendak melakukan perubahan terhadap uud bahwa adalah benar konstitusi amerika serikat merupakan konstitusi (tertulis) pertama yang memperkenalkan sistem ini sebagai alternatif terhadap sistem monarki yang kemudian mengembangkan sistem pemerintahan parlementer. namun, adalah juga benar bahwa sistem presidensial yang diterapkan banyak negara, meskipun menggunakan amerika serikat sebagai acuannya, tidaklah menyalin mentah mentah sistem presidensial yang diterapkan amerika serikat (. nota mere carbon copies the american one). ada faktor faktor struktural sekaligus kultural yang turut mempengaruhi bekerjanya sistem pemerintahan berbagai negara mark dickson thomas flanagan, introduction government and politics, seventh edition, dan namun demikian, ada sejumlah ciri umum yang dapat ditemukan dalam sistem presidensialmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godjawab langsung kepada pemilihnya. oleh karena itu, seorang presiden amerika serikat dengan mudah mengatakan kepada anggota anggota kongres, you represent your constituency, represent the whole people dan tak seorang pun membanta (vide arena lijphart, parliamentary versus presidential government, bahwa, setelah mengidentifikasi ciri ciri umum sistem presidensial atas, pertanyaannya kemudian adalah mana tempat hak prerogatif presiden sebab tidak secara eksplisit teridentifikasi dalam ciri ciri dimaksud? apakah dengan demikian berarti hak yang dinamakan hak prerogatif presiden itu sesungguhnya bukan merupakan unsur melekat dari sistem presidensial? bahwa, secara tekstual, dalam uud maupun dalam konstitusi amerika serikat, yang dirujuk sebagai perbandingan, istilah hak prerogatif itu tidak dikenal, dalam arti tidak disebut secara eksplisit. hak tersebut hanya dikenal dalam doktrin dan praktik sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang mula mula berkembang dalam bentuk pemerintahan monarki, khususnya inggris. melalui risalahnya yang termasyur, two treatises civil government john locke menyebut kekuasaan prerogatif (yang berada tangan eksekutif) sebagai kekuasaan untuk bertindak berdasarkan diskresi demi kebaikan umum, tanpa ada perumusannya dalam hukum, bahkan ada kalanya bertentangan dengan hukum" ( power act according discretion for the public good, without the prescription the law and sometimes even against it ). kekuasaan demikian diberikan kepada eksekutif, menurut locke, karena where the legislative and executive power are distinct hands . there the good the society requires that several things should left the discretion him that has the executive power. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god for the legislators not being able forest and provide laws for all that may useful the community, the execution the laws, having the power his hands, has the common law nature right make use for the good the society . till the legislative can convenient assembled provide for it (vide lebih jauh john locke, two treatises civil government, j.m. dent sons ltd., dengan demikian, secara doktrinal, kekuasaan prerogatif adalah kekuasaan yang diberikan kepada eksekutif sebagai bagian dari diskresi yang lahir dari tuntutan masyarakat dan demi kebaikan masyarakat sampai legislatif dapat berapa dan mengaturnya (membuat hukumnya). bahwa, sementara itu, secara historis, yang dinamakan the royal prerogative, sebagaimana ditulis oleh para komentator terkenal dari abad pertengahan, antaranya henry braxton dan john fortescue, adalah merujuk pada dua saluran yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan kerajaan. braxton menyebut dua saluran itu jurisdiction (yurisdiksi) dan gubernaculum (cara memerintah). sementara fortescue menyebutnya dengan istilah diminum politikus regal (wewenang politis dan agung). yang mereka maksud adalah bahwa dalam bidang bidang pelaksanaan pemerintahan yang menyangkut perlindungan ketertiban dalam negeri dan pertahanan kerajaan dari musuh musuh asing, kekuasaan mahkota (raja ratu) bersifat absolut dan tak terbatas, sementara dalam bidang bidang yang berkenaan dengan hidup, kebebasan, dan hak milik dari warga negara yang merdeka, kekuasaan mahkota (raja ratu) terikat pada hukum nasional. dalam perkembangannya, pada abad keenambelas, yang dinamakan royal prerogative ini bahkan meluas yang sebagian besar antaranya melanggar hukum namun dibenarkan berdasarkan kekuasaan atau kewenangan dispensasi, misalnya mengesampingkan pelaksanaan undang undang tertentu terhadap kasus kasus tertentu. perluasan secara besar besaran hak prerogatif ini kemudian menimbulkan perlawanan dari dua kelompok, yaitu anggota parlemen (parliamentarians) dan ahli hukum common law (common law lawyers) pada abad ketujuhbelas dan akhirnya, sejak abad kedelapanbelas, ketika inggris mulai mengadopsi sistem pemerintahan kabinet menteri menteri yang sekaligus merupakan anggota parlemen (yang kemudian dikenal dengan sistem parlementer), parlemen dan para menteri merebut hak hak itu dari tangan raja (vide leonard levy louis fisher, encyclopedia the american presidency macmillan reference simon schusteri macmillan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa amerika serikat, yang merupakan bekas jajahan inggris, tatkala memperkenalkan sistem pemerintahan baru (yang kemudian dikenal dengan sistem presidensial), pasca proklamasi kemerdekaan dan setelah pemberlakuan konstitusi amerika serikat hasil constitutional convention kemudian mengadopsi konsepsi hak prerogatif itu namun dengan memberikan pengertian yang berbeda, bukan lagi sebagai hak eksklusif eksekutif (c.g. presiden). amerika serikat, secara doktrinal, apa yang dinamakan hak atau kewenangan prerogatif itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) kewenangan prerogatif yang berada tangan presiden sendiri: (ii) kewenangan prerogatif yang berada tangan presiden dan senat, dan (iii) kewenangan prerogatif yang berada tangan presiden dan kongres. yang termasuk dalam kelompok yang pertama adalah: commander in chief the armed forces, commission officer the armed forces, grand reprieve and parsons for federal offences (except impeachment), convene congress special sessions, receive ambassadors, take care that the laws faithfully executed, field the executive power, appoint officials lesser offices. sedangkan yang termasuk dalam kelompok yang kedua adalah make treaties, appoint ambassadors, judges, and high officials. adapun yang termasuk dalam yang kelompok ketiga adalah approve legislation divide ibid., juga james wilson, american government institutions and politics, second edition, namun, dalam praktik, apa yang dinamakan kewenangan prerogatif (prerogative power) presiden amerika serikat adalah tindakan sepihak presiden yang dilakukan semata mata atas dasar diskresi demi kepentingan publik yang tidak ditemukan dasarnya dalam hukum maupun konstitusi namun hal itu dipandang perlu. misalnya tatkala presiden george washington mengeluarkan proklamasi netralitas (neutrality proclamation), atau tatkala presiden abraham lincoln melakukan tindakan tindakan yang disebutnya sebagai higher obligation demi menjaga persatuan union), atau tatkala presiden theodore roosevelt membuat perjanjian perjanjian yang dinamakan executive agreements terhadap hal hal yang tidak tercakup dalam materi perjanjian yang memerlukan pengesahan senat, atau tatkala presiden jimmy carter memberikan amnesti umum (blanket amnesty) bagi mereka yang menolak wajib militer selama berlangsungnya perang vietnam. oleh karena itulah apa yang kini dipahami sebagai kewenangan prerogatif presiden amerika serikat digambarkan sebagai situation that merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcc. pemohon sampai dengan iii adalah individu individu berkewarganegaraan indonesia, yang juga staf pengajar hukum tata negara, pembayar pajak serta pemohon merupakan badan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja bidang pengawas yaitu: kepolisian ri, pertahanan negara dan tnipenyelenggaraan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik daerah maupun secara nasional, maka keberadaan yang diuji dalam kepolisian ri, pertahanan negara dan tni dalam permohonan ini merugikan para pemohon atau setidak tidaknya berpotensi merugikan para pemohon, karena akan menghambat dan memasang hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial yang dianut negara indonesia, yang diakibatkan oleh adanya keharusan bagi presiden dalam mengangkat kapolri dan panglima tni untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan dprpolisian ri, pertahanan negara dan tnijuga akan menghambat. tujuan untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dangerous but necessary sebab pembatasan atau pengendalian terhadap tindakan itu tidak ditentukan oleh dan dalam konstitusi melainkan oleh hal hal yang bersifat politis, yaitu kongres, birokrasi, media massa, dan pendapat publik leonard levy louis fisher, op.cit., bahwa dengan demikian, dalam praktik amerika serikat, apa yang dinamakan hak atau kewenangan prerogatif, dalam arti yang benar benar secara eksklusif berada tangan presiden, adalah hak atau kewenangan presiden untuk melakukan tindakan diskresi yang didasari oleh pertimbangan kepentingan dan kemanfaatan publik yang tidak ditemukan dasarnya dalam konstitusi amerika serikat. sementara apa yang secara doktrinal juga dinamakan hak atau kewenangan prerogatif dan ditemukan pengaturannya dalam konstitusi tidak hanya mencakup hak atau kewenangan eksklusif presiden melainkan juga dilaksanakan bersama sama dengan lembaga atau organ negara lainnya, entah itu dengan senat maupun dengan kongres, sehingga sesungguhnya lebih tepat jika disebut sebagai kewenangan konstitusional presiden. bahwa, bertolak dari paparan tentang doktrin, sejarah perkembangan, dan praktik pelaksanaan hak atau kewenangan prerogatif dalam sistem presidensial atas dapat disimpulkan: pertama, secara doktrinal, hak atau kewenangan prerogatif adalah hak atau kewenangan diskresi yang lahir dari tuntutan kepentingan dan kebaikan publik sehingga legitimasinya pun dinilai berdasarkan kepentingan dan kebaikan publik: kedua, secara historis, hak atau kewenangan prerogatif berasal dari kewenangan atau kekuasaan absolut yang dimiliki oleh mahkota (raja ratu) dalam bentuk pemerintahan monarki, khususnya inggris, namun seiring berjalannya waktu makin lama makin berkurang isi maupun ruang lingkupnya ketika inggris berubah menjadi monarki dengan sistem pemerintahan parlementer, ketiga, hak atau kewenangan prerogatif tersebut tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi sebagai ciri yang melekat dalam sistem pemerintahan presidensial meskipun dalam praktik hal itu diakui dan diterima namun dasar penerimaannya adalah semata mata kepentingan dan kemanfaatan publik dan legitimasinya diperoleh secara politis, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keempat, bahwa oleh karena itu memperkuat sistem pemerintahan presidensial , yang merupakan salah satu kesepakatan penting fraksi fraksi mpr tatkala hendak melakukan perubahan terhadap uud haruslah diartikan sebagai maksud memperjelas sistem pemerintahan presidensial yang dianut indonesia sehingga memenuhi ciri ciri umum yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, bukan menekankan pada gagasan memperkuat hak prerogatif presiden dalam pengertian sebagai hak absolut presiden yang tak dapat dikurangi. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, permohonan para pemohon yang mendalilkan campur tangan dpr dalam pengangkatan dan pemberhentian panglima tni dan kapolri bertentangan dengan uud dengan argumentasi bahwa hal itu tidak sesuai dengan hakikat hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial, harus dinyatakan ditolak. panitera pengganti, ttd. hani dhani merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid sebesar besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan uud bahwa mengurangi hak prerogatif presiden dengan pembatasan pembatasan lewat instrumen hukum selain daripada uud artinya mengeliminasi hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil mendapatkan pemimpin negara dan pemerintahan yang kekuasaannya meliputi segala hal yang secara langsung diberikan oleh konstitusi (power granted him her directly constitution). bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional untuk dipimpin oleh seorang presiden yang hak prerogatifnya tidak dikurangi sedikitpun dengan instrumen selain daripada uud hak prerogatif adalah hak yang diberikan langsung oleh konstitusi, oleh karenanya mengurangi hak prerogatif presiden harus dilakukan dengan perubahan konstitusi pula. bahwadan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, khususnya dan pemohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan untuk suatu kepastian hukum yang adil. para pemohon tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil, bahwa presiden republik indonesia yang adalah juga presiden dari para pemohon tidak lagi dapat bertindak memilih dan menentukan seorang kepala polri dan panglima tni sepenuhnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan politik cabang cabang kekuasaan lain (in cast dpr).nya dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, khususnya dan maka para pemohon kehilangan hak dipimpin oleh presiden yang hak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god |
salinan bupati pacitan peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang retribusi izin trayeksudahrancangan peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang retribusi izin trayek umum untuk menyediakan dan memberikan pelayanan penerbitan izin trayekizin trayek tersebut, maka penyediaan dan pemberian pelayanan izin trayek dikenakan retribusi daerah dengan nama retribusi izin trayeklayanan izin trayek semakin memadai sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan izin trayekrayek mama rasumum kurang dari atau tahun sama dengan tempat duduk mpu pick bak tertutup izin penyimpangan trayek (insidentil) pop bus besar (lebih dari tempat duduk) perjalanan bus sedang s d tempat duduk) perjalanan bus kecil s d tempat duduk) perjalanan mobil penumpang umum kurang dari atau sama dengan tempat duduk perjalanan mpu pick bak tertutup perjalanan fpi hem asam truck pick bupati pacitan cap.ttd indartato,traykas umum kabupaten pacialam daerah khusus ibu satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek, menyimpang dari izin yang dimiliki, trayek adalah pengaturan lintasan jalan yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan umum,,pengusaha angkutan umum adalah setiap pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha bidang angkutan umumsebagaimana dimaksud pada meliputi: izin trayek, izin penyimpangan trayek (insidentil)jenis angkutan jumlah tempat duduk dan masa berlaku izin trayeizin trayek yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan izin trayek atau angsuran. angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setiap (enam) bulan sekali bersamaan dengan penerbitan kartu pengawasan. tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat lokasi pelayanan izianggaran tahun adalah sebesar rp. (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam jutamodal awal agar dam dapat operasional secara optimal dan sehat, masih diperlukan penambahan penyertaan modal sebesar rp. (lima belas milyar lima puluh juta rupiah). tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diberikan secara bertahap mulai tahun s d tahun dengan rincian perubahan apbd tahun rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah), apbd tahun rp. (tiga ratus juta rupiah), apbd tahun rp. (tiga milyar delapan ratus juta rupiah): apbd tahun rp. (sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). sumber tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diantaranya berasal dari setoran bagian laba bersih dam yang tercantum dalam peraturan daerah nomor tahun bahwa dam menyetorkan laba bersih setinggi tingginya untuk dana pembangunan daerah dan dana hibah darijasa pelatihan swadayajasa pelatihan swadaya menjadi retribusi pelayanan pendidikan pada utd blendidikan pada utd blpendidikan pada utd blsosial dan tenaga kerja kabupaten kuniutd blk adalah unit pelaksana teknis dinas balai latihan kerja pada dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten kuningndidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah. pelayanan pendidikan adalah pelayanan pendidikanndidikan adalah perseorangan atau kelompok yang mengikuti program pelayanan pendidikannyelenggaraan pelayanan pendidikan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan. pelayanan pendidikan dimaksud meliputi bidang: teknologi mekanik, otomotif, listrik, bangunan: tata niaga, aneka kejuruan, processing produk pertanian. bidang bidang pelayanan pendidikan dimaksud dapat dimanfaatkan untuk praktek kerja siswa dengan biaya serangan ringannya yang ditetapkan bersama oleh dinas dan sekolah yang bersangkutan. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dimaksud dan praktek siswa sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemerintah daerah dapat mengembangkan bidang pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. bab iiimberian pelayanan pendidikan,layanan pendididan saat terjadinya retribusi terutang setiap peserta pelayanan pendidikan, wajib membayar retribusi. besarnya retribusi dimaksud adalah tribus dimaksud adalah 0o| kewumsua "iipdattoni peserta kejuruan sub jp menit) peserta rp) kejuruan teori praktek jumlah bulan teknologi mekanik mesin bubut perkakas rp. las listrik rp. aoi santi rp. mobil diesel rp. sepeda motor rp. il. listrik instalasi rp. mesin tenaga r5. mesin pendingin rp. elektronika komunikasi rp. elektronika industri rp. iv. bangunan bangunan kayu rp. bangunan batu rp. furniture mebeuler rp. tata niaga sekretaris kantor rp. mengetik rp. akuntansi rp. komputer rp. aneka kejuruan rp. menjahit rp. bordir sulam rp. tata rias vii. pertanian processing minuman rp. rp. pap lah rp. jahe instant rp. kunyit instant rp. beras kencur instant rp. temu lawak instant makanan ringan lan keripik pisang rp. keripik singkong rp. keripik ubi jalar rp. emping jagung rp. emping melinjo rp. sal pisang rp. kami jelly dari seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada dikembalikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan utd blk pada dinasat retribusi berhpelayanan pendidikan dipungut wilayah daerahpelayanan pendidikan dilaksanakan oleh utd blk pada dinascalon peserta yang tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi dimaksud dalam tidak akan diikutsertakan dalam program pelayanan pendidikan. peserta yang tidak melakukan pembayaran retribusi selama dalam pelaksanaan program pelayanan pendidikan, akan dihentikan dari pelaksanaan program pelayanan pendidikan. peserta yang tidak melakukan pembayaran kewajiban retribusi pada akhir pelaksanaan pelayanan pendidikan, tidak akan diberikan sertifikat. sertifikat sebagaimana dimaksud pada akan diberikan apabila peserta telah melunasi kewajiban retribusi. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasanvjasa pelatihan swaddna njasa pelatihan swadayretribusi dimaksud adalah khusus yang tidak dibiayai oleh pemerintah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
ukoharjo, menimbang bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten sukoharjo perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil,bahwa pelaksana izin usaha mikro dan kecil ium)pelaksana ium. bab iii pendelegasian kewenangan bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan ium kepada camat sebagai pelaksana iumdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentumemutuskan menetapkan. ketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut standarisasi indeks pemilihan umum bupati dan wakil bupati sukoharjdalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran daerah kabupaten sukoharjo, bahwa berdasarkan ketentuan .a.rogramturu, rumah sakit pemerintah daerah provinsi dan page rumah sakit milik pemerintah pusat serta rumah sakit swasttujuan dan ruang lingkup program jaminan kesehatan bagi peserta pbi daerah dimasukkan dalam program jkn bertujuan sebagai berikut: agar peserta pbi daerahdaerah, menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta pbi daerah: dan mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta pbi daerah. ruang lingkup pelaksanaan program jkn bagi pbi daerah meliputi peserta pbi daerah, iuran peserta pbi daerah, pelayanan kesehatan bagi peserta pbi daerah, dan monitoring dan evaluasi. bab iii tatalaksana pelayanan bagian kesatu peserta peserta pbi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan berdomisili wilayah kabupaten sukoharjo. peserta pbi daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. page pemerintah daerah mendaftarkan peserta pbi daerah yang telah terdaftar dalam program jkn kepada bpjs kesehatan. pendaftaran peserta pbi daerahperubahan peserta pbi daerah dapatbadan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pada sumber data yang berasal dari satuan kerjasetiap peserta pbi daerah diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan dan didistribusikan oleh bpjs kesehatan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. bagian kedua iuran page pemerintah daerah membayar iuran peserta pbi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bpjs kesehatan. besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pbi daerah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. iuran bagi peserta pbi daerah sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pembayaran iuran peserta pbi daerah kepada bpjs kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan. pembayaran iuran peserta pbi daerahbagian ketiga pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan bagi peserta pbi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya wilayah daerah, dan fasilitas pelayanan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan bpjsterhadap pelaksanaan pbi daerah dalam jkn dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diteknis pbi daerah dalam jaminan kesehatan nasional ditetapkanbelum masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)page bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufpagekhusus pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsungkhusus satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,ketentuan dalam lampiran tentang daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan yang diterimapril pada tangga.a salinan bupati sukoharjo propinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor tahunovidahwa dengan telah ditetapkannya kejadian luar biasa corona virus disease covid kabupaten sukoharjo, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diambil kebijakan penyediaan ruang isolasi corona virus disease covid tingkat kelurahan dan desa, bahwa dalam rangka penyediaan ruang isolasi corona virus disease covid tingkat kelurahan dan desaeukoharjoang isolasi covid yang selanjutnya disebut ruangdan telah direkomendasikan oleh puskesmas sebagai pihak yang berwenangruangruang isolasi oleh kelurahan dan desa memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan. bab iii ruang isolasi dalam rangka membatasi penularan covid daerah kelurahan dan desa wajib menyediakan ruang isolasi. bab peruntukan ruang isolasi ruangatau terkonfirmasi positif covid tanpa gejala. peruntukan ruangbnpb bpbd). orang tanpa gejala otg) covid sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi covid dan merupakan kontak eratrelawan kelurahan dan desa lawan covid berdasarkan petunjuk dari puskesmas. bab kriteria ruang isolasi kriteria ruangruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: sekolah sekolah: balai kelurahan desa, rumah warga yang disewakan, atau fasilitas umum lainnya. standar bangunan ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: ruanganruangan yang cukup, memiliki ruang terbuka hijau yang memadai, dan memiliki sarana mandi, cuci, kakus. sarana dan prasarana ruang, alat pemeriksaan suhu tubuh, media promosi kesehatan, sarana komunikasi,acamata google, sepatu boot, apron, dan penutup kepala. oo. alat pelindung diri apd) bagi pasien: masker kain, dan sarung tangan karet. bab jumlah ruang isolasi jumlah ruangruang isolasi paragraf pembentukan relawan kelurahan dan desa pengelolaan ruang isolasi kelurahan dilakukan oleh relawan kelurahan lawan covid pengelolaan ruang isolasi desa dilakukan oleh relawan desa lawan covid relawan kelurahan lawan covidsusunan tim relawan kelurahan lawan covidcc.tetangga rt), bidan desa, tokoh adat: tokoh agama, tokoh masyarakat, karangsusunan tim relawan desa lawan covid.tugas relawan kelurahan dan desa lawan covid sebagaimana dimaksud dalam antara lairuang, dan oo. melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh camat atau kepala desa. bab viii mekanisme penyediaan ruang isolasi relawan kelurahan dan desa lawan covid dalam penyediaan ruang isolasi melakukan: survei ruang isolasi yang akan digunakan, mempersiapkan sarana dan prasarana ruang isolasi, mengajukan permohonan rekomendasi kepada kepala puskesmas terhadap ruang isolasi yang telah disurvei dan dipersiapkan sarana dan prasarananya, dan mengelola ruang isolasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari kepala puskesmas. bab sumber dana pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi covid bersumber dari: apbd: apb desa dari pos dana desa:ruangruang. kepala dinas kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan antara lain: kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja, camat, lurah, dan kepala desa. bab ketentuan peralihan ruanguntuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah perlu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota satuan polisi pamong praja dengan memberikan tunjangan khusus diluar gaji,persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf telah dilakukan bersamaan dengan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran maka perlupolisi pamong praja pada satuan polisi pamong praja kabupaten sukoharjo setiap bulan diberikan tunjangan khusus.semusukoharjo. polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalamyang diberikanbupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya |
pasdana desa untuk setiap desa kabupaten sukoharjo yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, perlu membuat regulasi untuk mengaturnya,yebutage bab sumber dana desa dana desa bersumber dari belanja pemerintah yang dianggarkan padatata cara perhitungan pengalokasian dan penetapan dana desa besaran dana desa untuk setiap desa aksesibilitas transportasi, dan komunikasi, yang dilihat dari jarak orbitrasi desa pusat daerah1) # z2) z3) (30y6 z4) rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten page z2, rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupatenindexkepala badan pusat statistiksebesar tahap sebesar dan tahap iii sebesarpage pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember(satu) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan, yang secara tehnis akan diatur lebih lanjut olehtahap pencairan. bupati menunda pencairan dana desa dalam hal kepala desa tidak belum menyampaikan apb desa dan atau laporan realisasi penggunaan danab vii pembinaan dan pengawasan bupati wajib membina dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan dana desa melalui skpd terkait. pagkas pageagememuat evaluasi hasil rkd tahun rancangan kerangka ekonomi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah,dan rencana program dan kegiatateri dan matriks rkd tahurkd tahun berfungsi sebagai landasan atau pedoman operasional bagi skpd dalam melaksanakan pembangunan tahun yang tersusun dalam senja skpd, dan pedoman dalam rangka penyusunan apbd tahun anggaran bab iiiskpd dan seluruh stakeholders lainnya berkewajiban melaksanakan program program rkd tahun dengan sebaik baiknya dan dapat melakukan pengawasan pelaksanaannya. guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta guna mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan rkd tahun bappeda berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan terhadap penjabaran ipjp tahun pembiayaan penyusunan rkd tahun dibebankan pada apbd tahun anggaranupati sukoharjo, menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian secara hukum terhadap penyelenggaraan hiburan yang menjadi obyek pajakhibudiubah sebagai berikut ketentuan::, pagejak hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, terdiri dari tontonan film jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana modern jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya 20y6 jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. pameran jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. sirkus, akrobat dan sulap jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. permainan milyar, golf, bowling dan gokar jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan permainan anak jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitness center) 20y0 jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pertandingan olah raga jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. gelanggang olah raga (renang, sepak bola, futsal, tenis lapangan, basket dan tinju) jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. pageage |
hii abagian keempat tim pengawas pemilihan kepala desa desa tim pengawas pemilihan kepala desa desa dibentuk oleh tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan. unsur tim pengawas pemilihan kepala desa desa terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. jumlah tim pengawas pemilihan kepala desa desa sebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) orang. susunan tim pengawas pemilihan kepala desa desa terdiri dari ketua: dan anggota. persyaratan calon anggota tim pengawas pemilihan kepala desa desa sebagaimana dimaksud pada adalah terdaftar sebagai penduduk desa setempat, tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, bukan merupakan isteri suami, ayah, ibu, saudara kandung, anak kandung dari calon kepala desa, bukan anggota bpd atau perangkat desa, bukan sebagai panitia pemilihan, memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi serta bersikap netral. calon anggota tim pengawas pemilihan kepala desa desa diusulkan oleh bpd yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada kepada tim pengawas kecamatan. calon anggota tim pengawas pemilihan kepala desa desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam forum rapat bpd dan dituangkan dalam berita acara. tim pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan dan disampaikan secara tertulis kepada bupati. page bab pelaksanaan bagian kesatu persiapan paragraf pembentukan panitia pemilihan pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan melalui rapat bpd yang dituangkan dalam berita acara. rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud menghadirkanditetapkan dengan keputusan bpd. keputusan bpd tentang panitia pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui camat.pemilihan kepala desa ditetapkan panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan panitia pemilihan. paragraf penetapan dps dps ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan keputusan panitia pemilihanpt dpt ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan keputusan panitia pemilihan. formatdua pencalonan paragraf pengumuman panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala desa pengumuman pendaftaran bakalpagej .ragraf penelitian berkas persyaratagebat (tiga) hari setelah lanjuti oleh panitia pemilihan sebelum penetapan calon kepala desa. panitia pemilihan membuat berita acara tidak adtangani oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah dan bersifat final. format berita acara tidak ada masuke hasil penelitian terhadap berkas lamaran bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala desakepalnitia pemilihan menetapkan calon kepala desaalam jangka waktu (dua puluh) hari. apabila sampai dengan penutupan pendaftaran jumlah bakal calon yang menyerahkan berkas pendaftaran kurang dari (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang pendaftaran selama (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran. paragraf seleksi tambahan dan test tertulis dalam hal terdapat lebih dari (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka panitia pemilihan melaporkan kepada panitia pemilihan kabupaten. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan kabupaten melaksanakan seleksi tambahan dan test tertulis. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud berupa penggunaan kriteria sebagai berikut, yaitu pengalaman bekerja lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot penilaian. pageterdiri dariabupaten, provinsi dan pusat. bobot penilaian pengalaman bekerja: tingkat desa bobot nilai tingkat kecamatan kabupaten bobot nilai tingkat provinsi bobot nilai dan tingkat pusat bobot nilai bobot penilaian lama pengalaman bekerja lembaga pemerintahan, yaitu pengalaman bekerja s d tahun dengan bobot nilai pengalaman bekerja atas s d tahun dengan bobot nilai cc. pengalaman bekerja atas s d tahun dengan bobot nilai pengalaman bekerja atas s d tahun dengan bobot nilai dan pengalaman bekerja atas tahun berijazah smp sederajat dengan bobot nilai berijazah sma sederajat dengan bobot nilai berijazah diploma dengan bobot nilai berijazah dengan bobot nilai dan berijazah pasca sarjana dengan bobot nilai page bobot penilaian usia sebagaimana dimaksudbobot penilaian pengalaman bekerjhasil penghitungan bobot penilaian bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara. format berita acara hasil perhitungan bobot penilaitambahan melalui test tertulis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelahtest tertulis sebagaimana dimaksud dalam meliputi materi pancasila, wawasan kebangsaan dan pemerintahan. materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada disusun oleh panitia pemilihan. jumlah materi soal test tertulis dirinci sebagai berikut: materi pancasila dan uud soal, materi wawasan kebangsaan soal, cc. materi pemerintahan desa soal, dan materi pemerintahan daerah soal. page materi soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada dikerjakan dalam waktu menit. bobot nilai jawaban benar untuk masing masing soal test tertulis dengan nilai satu. jadwal waktu dan tempat pelaksanaan test tertulis ditentukan oleh panitia pemilihan kabupaten. hasil test tertulis bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. format berita acara hasil test tertulistiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan hasil tes tertulis, dengan rumus sebagai berikut: hasil akhir jumlah (tiga) kriteriaditentukan (limbakal calon kepala desa, maka dilakukan seleksi test tertulis ulang sampai dengan diperoleh (lima) bakal calon kepala desa. seleksi test tertulis ulang sebagaimana dimaksudlima) bakal calon kepala desa. page apabila sudah diperoleh (lima) bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan kabupaten membuat berita acara dan menyampaikan kepada panitia pemilihan. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud panitia pemilihan menetapkan. formatetapan calon kepala desa setelah penetapan calon kepala desa panitia pemilihan melakukan undian nomor urut calon dengan mengundangcalon kepala desa yang memuat nomor urut dan namaberdasarkan berita acara penetapan calon kepala desakepala desa. format berita acara penetapan calon kepala degege formyang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa. paragraf calon kepala desa yang meninggal duniacalon kepala desa kurang dari (dua), pelaksanaan pemilihan kepala desa dihentikan. calon kepala desa yang masih ada karena salah satu calon kepala desa meninggal duniasebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan membuat berita acara penghentian pemilihan kepala desa dan melaporkan kepada bupati. bupati mengangkat penjabat kepala desa dari pns lingkungan pemerintah daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada format berita acara penghentimpanye calon kepala desaage pengaturan waktu, bentuk dan tempat lokasi kampanye disusun oleh panitia pemilihan dalam tata cara kampanye pemilihan kepala desa, dengan ketentuan masa kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu (satu) hari, waktu kampanye dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib, kepala desa kepala desa. paragraf masa tenang masa tenang selama (dumasa tenang sebagaimana dimaksud pada calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye. bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik dilepas oleh calon kepala desa saat berakhirnya kampanye. bagian ketiga pemungutan suara paragraf perlengkapan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lainmilih, dpt, pagealat mencoblos surat suara, bantalan alas berukuran tinggi cm, panjangkurang lebih (lima ratus) orang pemilih, dan diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar surat suara dapat di berukuran berupa benda keras, ukuran panjang paling sedikit dan diameter paling banyak cm,,s mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan sebagai berikut terbuat dari bahan yang mudah ditusuk, dan ukuran 15x 15cm. page tinta sebagaimana dimaksud pada huruf berwarna ungu dan tidak mudah luntur. surat suara beserta perlengkapannymungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan tps. contoh tata letak denah tpspsmilih sebagaimana dimaksud pada wajib memberitahukan kepada panitia pemilihan desapaling lambat (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak mempage surat pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada (dua), tetapi belum menerima surat pemberitahusebelum pemungutan suara ditutup.lih yang memberikan suara tps dilarang membawa barang barang yang dapat mengganguada saat pembukaan pemungutan suara ketua panitia pemilihan memberikan penjelasan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan suara, tatakepala desa serta penjelasan lain yang diperlukan. kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh saksi dari para calon, bpd, dan tim pengawas. page saksi caloniap pemilih yang hadir, diteliti mengenai surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam dpt.milihkemudian mencelupkan jari kedalam tinta, selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara. pemungutan suara dimulai jam wib dan ditutup paling lambat jam wib. apabila waktu penutupan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan maka panitia pemilihan dapat menentukan waktu penutupan lain. penutupan pemungutan suara ditentukan oleh panitia pemilihan sebelum dilaksanakan pemungutan suara. apabila pada waktu penutupan sebagaimana dimaksud pada dan masih terdapat antrian pendaftar dan masih berada areal lokasi pendaftaranpanitia pemilihan pada saat itu juga segera menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara. format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada (enam)oleh panitia pemilihan dengan rangkaian kegiatan membuka kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa dan masyarakat, membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada para saksi masing masing calon kepala desa untuk disahkan tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh pemilih, dan menghitung jumlah perolehan suara masing masing calon kepala desa. saksi calon kepala desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal sah dan tidaknya suara pada saat penghitungan surat suara, dan atau terdapat kesalahan pada penghitungan surat suaraakan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan. page dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon kepala desa dapat diterima, panitia pemilihan pada saat itu juga melakukan penyesuaiansaksi calon. format berita acara hasil perhitungan suaradpt terbanyak. apabila penentuan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud belum diperolehdpt terbanyak peringkat bawahnydpt terbesarsebagaimana dimaksud pada berasal dari wilayah tempat tinggal dusun yang jumlah pemilih dpt terbesarnya sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan dpt secara berjenjang mulai dari dan rt. page bagian keempatakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut calon kepala desa terpilih yang akan dilantik memakai pakaian dinas upacara pdu) lengkap, isteri calon kepala desa terpilih yang dilantik memakai pakaian nasional, suami calon kepala desa terpilihsurat keputusan bupati, cc. pengambilan sumpah janji jabatan, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji, kata pelantikan, penyematan tanda jabatan, sambutan, pembacaan do'a, dan penutupage, dan daftar inventarisasi dan kekayaan des kotapagemekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara adalah calon kepala desa. calon kepala desa yang merasa keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapat mengajukan aduan dan atau keberatan kepada tim pengawas pemilihan kepala desa desa. aduan dan atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara, disampaikan kepada tim pengawas pemilihan kepala desa desa secara tertulis disertai dengan dokumen dan bukti bukti pendukung. aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada tidakduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih. tim pengawas pemilihan kepala desa desa sebagaimana dimaksud pada membuat berita acara mengenai ada dan tidaknya aduan dan atau keberatan. tim pengawas pemilihan kepala desa desa melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan atau keberatan paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya aduan dan atau keberatan. apabila hasil pemeriksaan aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diselesaikan, tim pengawas melapor sejak penetapan hasil pemilihan kepala desa. apabila aduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada mengandung unsur pidana maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. format berita acara mengenai ada dan tidaknya aduan dan atau keberge bab vii calon kepala desa dari kepala desa kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali,kepala desa menerbitkan surat penunjukan yang melaksanakan tugas. dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksudpagepage bab penjabat kepala desa bagian kesatu umum penjabat kepala desa diusulkan oleh camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang desa setempat. penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan pengusulan penupati menetapkan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. bagian kedua pelantikan penjabat kepala desa sebelum memangku jabatannya, penjabat pj.) kepala desa mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. bunyi sumpah janji penjabat pj.) kepala despelantikan, penjabat pj.)pelantikan penjabat pj.) kepala desa dapat bertempat desa yang bersangkutan atau ibu kota kecamatan. pelantikan penjabat pj.) kepala desa dikoordinasikan oleh camat. pada saat pelantikan pemerintah desa mengundang perangkat desa, anggota bpd, cc. pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pemuka pemuka masyarakat dan undangan lainnya. page pemerintah desa menunjuk (satu) petugas rohaniawan dan (dua) orang saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah janji penjabat pj.) kepala desa. pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut penjabat pj) kepala desa yang akan dilantik memakai pakaian sipil lengkap jas berhasi), isteri penjabat pj.) kepala desa yang dilantik memakai pakaian nasional, cc. suami penjabat pj) kepala desa yang dilantik memakai pakaian sipil lengkap jas berhasi), undangan lain menyesuaikan. sebelum acara pelantikan dilakukan acara penyerahan surat keputusan pemberhentian. susunan acara pelantikan penjabat pj.) kepala desa sebagai berikut pembukaansambutan sambutan, pembacaan do'a, dan penutup. pemandu acara pelantikan penjabat pj.) kepala desa ditunjuk oleh camat. bagian ketiga pemberhentian penjabat pj.) kepala desa. aspirasi yang berkembang masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengusulan pemberhentian penjabat pj.)page bab pengangkatan, tugas dan wewenang yang menjalankan tugas kepala desa pengangkatan yang menjalankan tugas ymt)dengan tembusan camat dan bpd serta dihampiri bukti bukti pendukung yang diperlukan. paling lambat (tujuh) hari setelah terbitnya izin cuti kepala desa, bupati mengangkat yang menjalankan tugas ymt) kepala desa berdasarkan usulan kepala desa, dari sekretaris desa atau salah satu perangkat desa. tugas dan wewenang yang menjalankan tugas ymt) kepala desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintah desa. bab kop surat dan stempel panitia pemilihan dan tim pengawas bentuk, ukuran, dan isi kop surat dan stempel panitia pemilihan kabupatege bentuk, ukuran, dan isi kop surat dan stempel tim pengawas pemilihan kepala desa kecamtim pengawas pemilihan kepala deupati menetapkan penundaan pelantikan kepala desa. bab xiii ketentuan peralihan dalam hal pemilihan kepala desa serentak belum dapat dilaksanakan, untuk mengisi jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatannyahasil pemilihan. pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan bagi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak berdasarkan peraturan bupati ini. masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. page bab xivbab penentuan waktu penentuan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati. unsur panitia pemilihan kabupaten terdiri daritingkat kabupaten terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris: dan anggotapage bagian kedua tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan bupati membentuk tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan. unsur tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan terdiri dari: camat: sekretaris kecamatan, dan pejabat struktural kecamatan. susunan tim pengawas pemilihan kepala desa kecamatan terdiri dari: ketua, sekretaris: dan (tiga) anggota. tim pengawas kepala desa kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari camat. bagian ketiga panitia pemilihan panitia pemilihan dibentuk oleh bpd. unsur panitia pemilihan terdiri dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa. susunan panitia pemilihan terdiri dari: ketua, wakil ketua: sekretaris: bendaharaperalatan dan perlengkapan, seksi kampanye, dan j . seksi keamanan. setiap seksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf terdiri dari ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhanrincian tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada adalah ketua, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan. page: oleh bpd, page mengumumkan nama calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh bpd calon kepala desapagemeriksa calon kepala desa sebelum duduk ditempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajambupati sukoharjo, menimbang: bahwa dalam rangka memberikan kepastian secara hukum terhadap pengenaan besaran pajak parkirparkirketentuan dalam,,:pagemeningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia sejahtera serta pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, perlu peran serta masyarakat dalam wadah institusi masyarakat bidang keluarga berencana kelurahan desa kabupaten sukoharjo, bahwa dalam rangka menindaklanjuti panduan penguatan institusi masyarakat pedesaan perkotaan imp) makantukan institusi masyarakat bidang keluarga berencana kelurahdesa bawah.rukun wargaukun warga. kelompok keluarga berencana rukun tetangga yang selanjutnya disingkat kkbtingkat rukun tetangga. bab pembentukan imp dengan peraturan bupati ini dibentuk imp. imp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kbd. sub kbd: dan kabut. bab iii mekanisme pembentukan imp kbd diusulkan oleh lurah kepala desa kepada camat atas pertimbangan penyuluh dan tokoh masyarakat. kbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat. sub kbd diusulkan oleh ketua kepada lurah kepala desa atas pertimbangan tokoh masyarakat. sub kbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah kepala desa. kkb diusulkan oleh ketua kepada lurah kepala desa atas pertimbangan tokoh masyarakat. kkb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah kepala desa. page bab maksud dan tujuan imp maksud dibentuknya imp sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana. tujuan dibentuknya imp untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan meningkatkan peran serta imp dalam rangka mendukung pelaksanaan program keluarga berencana nasional. bab tugas pokok, fungsi dan peran imp imp mempunyai tugas pokok sebagai berikut menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sejahtera, bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat, dan melaksanakan pengumpulan data keluarga dibawah bimbingan penyuluh keluarga berencana. imp berfungsi sebagai berikut mmelakukanterkait, cc. menampung dan menganalisab, sehingga peserta merasa aman, terlindungi dan terayomi, memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan kb, kaitannya dengan calon peserta dan pelayanan yang diberikan, mmenggalang masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam kelompok kegiatan bina bina keluarga, page menggalang, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program kb. imp berperan sebagai berikut memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program sekaligus dalam kebudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, mendukung (supporting agency) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program baik berupa pemikiran maupun pendanaan, sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional, program dan pembangunan keluarga sejahtera, pelembagaan kebudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera kbs), dan sebagai mediator masyarakat pasangan usia subur untuk memperoleh pelayanan yang baik dan berkualitas. bab biaya biaya operasional kbd dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanalayanan pasar, bahwa dengan selesainya pelaksanaan renovasi pasar dan penataan pedagang sehinggpasar. bab ketentuan umum daerah adalah kabupaten sukoharjo. pagebangunan baru adalah bangunan pasar yang telah selesai direnovasi oleh pemerintah daerah kabupaten sukoharjo, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan atau ukuran dan atau dilakukan penataan kembali sesuai zonasi jenis daganganri adalah hari kalender. bab kelas pasar dan tipe tempat dataran dalam pasar kelas pasar terdiri atas kelas terdiri atas pasar kartasura kecamatan kartasura pasar berenang kecamatan mojolaban, pasar tradisional ir. soekarno, pasar carikan, pasar publik kecamatan sukoharjo, pasar karangsari kecamatan karangsari, pasar neuter kecamatan neuter:, pasar grogol, pasar temukan kecamatan grogol. pasar hewan kartasura kecamatan kartasura, pasar hewan berenang kecamatan mojolaban, dan pasar hewan karangsari kecamatan karangsari. kelas terdiri atas pasar tawangkuno, pasar watukelir, pasar purwa, kecamatan weru, pasar bulu, pasar lengkung, kecamatan bulu, pasar gelondongan, pasar sedayu kecamatan polokarto, pasar gwok, pasar sragen kecamatan gatak, pasar dalaman, pasar baki kecamatan baki, pasar kepuh kecamatan neuter, pasar primbon kecamatan mojolaban, pasar mulut kecamatan mendasari, dan pasar kedunggudel kecamatan sukoharjo. page kelas iii terdiri atas pasar galian kecamatan karangsari, pasar sarapan kecamatan gatak, dan pasar tambakrejo kecamatan bulu. tipe tempat dataran, terdiri atas tipe merupakan tempat tempat dataran berjualan dalam pasar yang letaknya strategis, dan tipe merupakan tempat tempat dataran berjualan dalam pasar yang letaknya kurang strategis. bab iii jenis retribusi pelayanan pasar jenis jenis retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut retribusi sewa kios dan los: retribusi kios dan los, retribusi tempat dataran dalam luar los, retribusi sewa tempat serapan, retribusi tempat penjualan sekitar pasar, retribusi atas pedagang keliling tidak menetap, retribusi fasilitas tambahan, retribusi kamar mandi, wc, sumur mck), retribusi tempat penjualan hewan besar anakan, retribusi penjualan hewan kecil (kambing domba), retribusi atas penjualan unggas, dan retribusi menurunkan dan atau menaikan barang hewan. retribusi sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan setiap tahun, berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dikenakan setiap hari. retribusi sewa tempat serapan sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan setiap hari bagi pedagang yang menitipkan barang dagangan dalam los pada malam hari berlaku mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. page retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan setiap (satu) kali penggunaan. retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dikenakan per ekor. retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang menggunakan memakai kios, los, tempat dataran untuk berusaha berjualan. pedagang yang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten sukoharjo yang berupa kios, los, halaman pelataran, tempat parkir, kamar mandi, wc, sumur mck) dan fasilitas fasilitas lainnya, dan pedagang yang menjajakan menjual menawarkan barang dagangannya jasa dalam, dilingkungan atau disekitar pasar secara berkeliling. bab pemindahan hak pedagangpaling lama (enam puluh) hari sejak penempatan wajib melakukan pemindahan hak, termasuk kios atau los pasar bangunan baru. bab biaya pemindahan hak bagian kesatu bangunan lama biaya pemindahan hak bangunan lamakenakan kepada pedagang yang menempati menggunakan kios atau los yang telah dikuasai kembali oleh pemerintah kabupaten sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada pemerintah kabupaten sukoharjoage bagian kedua bangunan baru biaya pemindahan hak bangunan barubedakan antara pedagang lama dan pedagang baru. biaya pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pemindahan hak kios dan pemindahan hak los. pedagang lama yang menempati menggunakan kios atau los yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten sukoharjo wajib membayar biaya pemindahan hakedagang baru yang akan menempati menggunakan kios atau los pasar yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten sukoharjo, wajib membayar biaya pemindahan hak dengan cara sewa per tahun. pedagang barusesuai ketentuan yang berlaku. penggunaan kios atau los sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan kelompok jenis zonasi dagangan yang sama. daftar kios dan los sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penyewa hak penempatan dan atau pemegang penyewa kios dan los pasar merupakan hak sewa. tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sewa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dinas perintah. page penyewa kios dan atau los yang tidak menggunakan untuk berjualan selama (enam puluh) hari terus menerus dan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada dinas perintah melalui kantor pengelola pasar, maka kepada penyewa diberikan teguran lisan dan teguran tertulis. teguran lisan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas perintah sampai batas waktu (enam puluh) hari kalender. apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, dinas perintah memberikan teguran tertulis. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan paling lambat (empat belas) kalender sejak diterima teguran tertulis, maka dinas perintah akan mencabut hak sewa. penyewa yang menambah luas dataran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perluasan tempat dataran. penyewa yang merubah bentuk sifat bangunan kios dan los, tempat dataran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perubahan bentuk sifat. penambahan serta perubahan bentuk sifat sebagaimana dimaksud dan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada kepala dinas perintah. penyewa bertanggung jawab atas barang barang dagangan dan atau perlengkapannya yang ditinggal dalam kios atau dalam pasar. bab vii tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan pasarnyelesaian retribusi yang terutang sebagaimana diatur oleh kepala dinas perintah. tata cara penyetoran hasil retribusi pelayanan pasar diatur sebagai berikut page petugas pemungut menyetorkan semua hasil tuntutannya pada hari itu juga kepada bendahara penerimaan pembantu pasar setempat, dan bendahara penerimaan pembantu pasar setempat menyetorkan semua hasil pungutan kas daerah paling lambat (satu kali dua puluh empat) jam. bab viii tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar bupati melalui kepala dinas perintahatur sebagai berikut wajib retribusi mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui kepala dinas perintah dengan mencantumkan: tanggal surat permohonan, nama, alamat wajib retribusi, jenis retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan dan pembebasan, besarnya retribusi berhutang, alasan yang jelas, dan tanda tangan pemohon. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas perintah paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan retribusi daerah std) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuktikan dengan tanda terima. bupati melalui kepala dinas perintah paling lambat (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufmelalui kepala dinas perintah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan. bab pemungutan retribusi retribusi pelayanan pasar yang dipungut setiap hari harus diberikan karcis. page jenis dan spesifikasi karcispada sebelum digunakan harus diporporasi terlebih dahulu oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. retribusi pelayanan pasar yang pungut tidak setiap hari, diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa akuntansi dan atau skrnyesuaikan pengaturan tentang kepala desa agarcian tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada adalah ketua:pagedalam hal tps lebih dari (satu), ketua wanita pemilihan dapat menugaskan kelompok penyelenggara pemungutan suara masing masing tps untuk melaksanakan pemungut,pagepagepagediantara dan disisipkan (lima) yakni (la), (lb), (lc), id) dan (le) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan tps. (la) dalam hal tps lebih dari (satu), panitia pemilihan menentukan tps yang akan digunakan untuk pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara. (1b) ketua panitia pemilihan menugaskan kelompok penyelenggara pemungutan suara masing masing tps yang lebih dari (satu). (1c) ketua panitia menyerahkan surat suara yang sudah ditandatangani beserta perlengkapan lainnya kepada ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara masing masing tps yang lebih dari (satu) yang disertai dengan berita acara penyerahan. (1d) tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara masing masing tps yang lebih dari (satu) adalah menyelenggarakan pemungutan suara sesuai waktu yang ditentukan. (le) hasil pemungutan suara dikirim kepada ketua panitia pemilihan disertai berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk dilaksanakan penghitungan suara tps yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada (la). contoh tata letak denahasukoharjonunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab dansukoharjolayanan pasar. bab ketentuan umumrubahan tarif page dengan peraturan bupati ini ditetapkan perubahan tarif retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang retribusi daerah. perubahan tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah retribusi pelayanan pasar khususnya biaya pemindahan hak bangunan baru dibedakan menjadi (dua), yaitu pedagang lama, dan pedagang baru, perubahdaerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan karena dengan selesainya pelaksanaan renovasi pasar dan penataan pedagang sehingga besarnya tarif retribusi tidak sesuai lagdewan ketahanan pang, maka perlu membentuk dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo, bahwa untuk mengoptimalkan tugas dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo, maka peraturan bupati nomor tahun tentang dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjoewan ketahanan pdewan ketahanan kabupaten sukoharjo.tahanan pangan adalah badan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. dewan ketahanan pangan kabupaten adalah dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. page ketua adalah ketua dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. ketua harian adalah ketua harian dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. sekretaris adalah sekretaris dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. anggota adalah anggota dewan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo. kelompok kerja yang selanjutnya disebut pokja adalah kelompok kerja dewan ketahanan pangankabupaten dalam melaksanakan tugasnya. bab pembentukan, tugas dan susunan organisasi bagian kesatu pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk dewan ketahanan pangan kabupaten. dewan ketahanan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga non struktural dan wadah koordinasi yang dipimpin oleh bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan kabupaten. dalam melaksanakan tugasnya dewan ketahanan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada bupatidaerah. tugas dewan ketahanan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan bidang keterspage masalah pangan dan gizi, konsumsi serta mutu dan keamanan pangan. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi dewan ketahanan pangan kabupaten, terdiri dari ketua bupati sukoharjo ketua harian asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah kabupaten sukoharjo sekretaris kepala badan ketahanan pangan kabupaten sukoharjo anggota kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sukoharjo, kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sukoharjo, kepala badan pusat statistik kabupaten sukoharjo, kepala badan pertanahan negara kabupaten sukoharjo, kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sukoharjo, kepala dinas pertanian kabupaten sukoharjo, kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sukoharjo, kepala dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten sukoharjo, kepala dinas sosial kabupaten sukoharjo kepala dinas perhubungan, informatika dan komunikasi kabupaten sukoharjo, kepala dinas pekerjaan umum kabupaten sukoharjo, kepala dinas pendidikan kabupaten sukoharjo, kepala dinas kesehatan kabupaten sukoharjo, kepala kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten sukoharjo, kepala bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten page sukoharjo, kepala bagian bina sosial sekretariat daerah kabupaten sukoharjo, kepala bagian pengolahan data elektronik sekretariat daerah kabupaten sukoharjo, kepala bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah kabupaten sukoharjo, kepala perum bulog sub divre surakarta: ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kabupaten sukoharjo, ketua kelompok tani nelayan andalan kabupaten sukoharjo, dan ketua himpunan kerukunan tani indonesia kabupaten sukoharjo. struktur organisasibagaimana dimaksud dalam huruf memimpin dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketua harian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengkoordinasmberikan tugas tugas lain yang diberikan ketua. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ketua harian bertanggung jawab kepada ketua.pageketahanan pangan kabupaten. sekretariat dewan ketahanan pangan kabupaten dipimpin oleh sekretaris dewan ketahanan pangan dewan ketahanan pangan kabupaten. sekretaris sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dewan ketahanan pangan kabupaten, menyiapkan bahan rapat koordinasi, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan dewan ketahanan pangan kabupaten dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah, melakukan koordinasi dengan anggota dan pokja serta stakeholders lainnya dalam rencana fokus bahasan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi dewan ketahanan pangan kabupaten sesuaidan melaksanakan tugas lain yang berikan oleh ketua dan ketua harian. anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan masukan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada anggota bertanggung jawab kepada ketua. bagian keempat pokja guna menunjang pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan kabupaten maka dibentuk pokja. page pokja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas dari unsur pejabat pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan. pokja sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pokja ketersediaan dan keamanan pangan, pokja distribusi pangan, dan pokja konsumsi dan keanekaragaman pangan. tugas pokja sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut membantu dewan ketahanan pangan kabupaten dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan dan agenda untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan, membantu merumuskan kebijakan ketahanan pangan sesuai dengan bidangnya, cc. mengimplementasikan kebijakan yang dirumuskan dewan ketahanan pangan kabupaten dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan bidangnya, dan membantu untuk penyiapan bahan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan sesuai bidangnya. susunan pokjapasa dewan ketahanan pangdewan ketahanan pangan kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan anggota organisasi dewan pagepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sukoharjodewan ketahanan ppage page |
sat ulu eie tn: tuner? ite berita daerah kabupaten pakpak bharat eta ahr rea pet peraturan bupati pakpak bharat nomor tahun tentang hi$ petunjuk teknis penyaluran kredit numa pakpak bharat melalui! perbankan bupati pakpak bharat, iin ban het menimbang bahwa untuk mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat yang kuat dan mandiri perlu didukung dengan fasilitas permodalan melalui perbankan bahwa untuk memenuhi maksud pada point "a diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati pakpak bharat tentang petunjuk teknis penyaluran kredit numa pakpak bharat melalui perbankan. seatikabupaten nias selatan, kabupaten utihen nomor 3g undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran negara republik nah indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor nen meirepublik indonesia nomor tahun tentang pembinaan koperasi dan eau pengembangan usaha kecillembaran daerah peetunjuk teknis penyaluran kredit numa pakpak bharat melalui perbankan pe. seng babi ketentuan umum es:" sebagai penyelenggara pemerintah daerah: bea bupati adalah: bupati pakpak bharat: kredit numa pakpak bharat yang selanjutnya disingkat dengan bnpb adalah suatu fasilitasi kredit yang memakai agunan dengan angsuran tetap dengan jangka waktu maksimal (dua) tahun yang diberikan kepada perorangan dan koperasi untuk memberdayakan usaha yang berusaha sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya, perbankan adalah bank sumut cape salak, lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan lsm adalah lsm forum peduli pembangunan pakpak bharat selanjutnya disebut fp3b: tira teknis adalah pokjanis yang bertugas mengevaluasi secara teknis permohonan bnpb, tim pelaksana adalah pokjanis yang bertugas melaksanakan proses rekomendasi yang akan diberikan kepada pemohon kredit: tim pengawas adalah pokjanis yang bertugas melakukan pengawasan atas penyaluran bnpb: sekretariat adalah sekretariat pokjanis yang bertugas mempersiapkan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan bnpb ini, ira koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip prinsip koperasi dan azas kekeluargaan: sektor pertanian adalah kegiatan pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, hor yang pala akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat: industri kecil dan kerajinan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang usahanya bergerak dibidang pengada dengan investasi maksimal rp. (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati:'a dengan investasi maksimal rp. (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk fil tanah dan bangunan yang ditempati: kelompok kerja teknis disingkat pokjanis adalah kelompok yang ditetapkan dengan keputusan bupati pakpak bharat, bekerja untuk memfasilitasi penyaluran bnpb dengan melakukan koordinasi, monitoring, pengecekan data konkrit lapangan dan evaluasi pelaksanaan program bnpb dengan instansi lembaga terkait untuk keberhasilan dan kemajuan usaha yang dibidang: ae: agunan adalah benda tidak bergerak yang merupakan jaminan atas pinjaman yang diterima. bab tujuan hug tujuan pembiayaan modal usaha melalui perbankan adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha disektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi. meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera sehingga mampu dan dapat berperan mendorong pembangunan ekonomi rakyat. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. memudahkan masyarakat mengembangkan usaha padalam memperoleh permodalan untuk membiayai usahanya. bab sasaran sasaran pembiayaan pada peraturan bupati ini adalah pengusaha sektor pertanian, serta" industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi yang dinilai layak dan berpotensi untuk mengembangkan usahanya tetapi mengalami kesulitan medal. bab kriteria penerima kredit kriteria masyarakat yang dapat menerima bnpb ini adalah memiliki usaha sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan: sektor pertanian wajib memiliki lahan minimal yang akan dijadikan sebagai agunan, sektor industri kecil dan kerajinan rakyat wajib memiliki ijin industri: sektor perdagangan wajib memiliki surat jin usaha perdagangan sup) dan tanda daftar perusahaan tdp): kriteria koperasi yang diberikan kredit pembiayaan usaha adalah. berdomisili dan melakukan kegiatan usaha wilayah kabupaten pakpak bharat. pen ta. bab sumber dana, plafon dan besar kredit, prosedur kredit dan jangka waktu bagian pertama sumber dana sumber pembiayaan usaha sektor pertanian, editor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi merupakan kredit usaha bergulir bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dprd) kabupaten pakpak bharat. id bagian kedua plafon dan besar kredit plafon dana yang akan disalurkan adalah rp. milyar terdiri dari usaha sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan sebesar rp. milyar: koperasi (delapan) kecamatan sebesar rp. juta: perbandingan dana untuk sektor usaha pertanian dan sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan adalah (sebesar rp. untuk sektor pertanian dan rp. untuk sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat dan sektor perdagangan), besarnya bnpb adalah sebagai berikut usaha pertanian dan sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan maksimal sebesar rp. juta per keluarga, ne: koperasi maksimal sebesar rp. juta. besarnya kredit usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rekomendasi pokjanis sesuai dengan rekomendasi tim teknis. persetujuan kredit didasarkan pada per'mangan pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasa! peraturan ini. bagian ketiga prosedur kredit prosedur pemberian bnpb adalah sebagai berikut permohonan kredit bermeterai rp. diajukan secara tertulis kepada pokjanis pakpak bharat dibuat rangkap (tiga). laporan permohonan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut usaha sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan rakyat dan sektor perdagangan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) wilayah pakpak bharat yang dilegalisir, surat keterangan domisili dari kepala desa: fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku: surat keterangan kepemilikan bahan yang ditandatangani oeh kepala desa dan diketahui oleh camat setempat: fotokopi ijin industri bagi usaha industri: fotokopi surat ijin usaha perdagangan s!up) untuk usaha perdagangan. koperasi: surat pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesanggupan untuk mengelola dan mengembalikan kredit: surat pernyataan pengurus bahwa kredit yang diterima wajib disalurkan kepada anggota dengan melampirkan daftar nama anggota koperasi avion penerima kredit. bagian keempat jangka waktu kredit jangka waktu kredit usaha pertanian dan koperasi maksimal (dya) tahun. jangka waktu kredit usaha industri kecil dan perdagangan maksimal (satu) tahun. bab mekanisme seleksi dan pengawasan dalam melaksanakan seleksi dan pengawasan pokjanis melaksanakan pengkajian terhadap permohonan koperasi yang akan menerima kredit. disita lai prosedur seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut menginventarisasi usaha pemohon yang dikoordinir oleh tim teknis pokrjanis, mengevaluasi kelayakan usaha pemohon. untuk menerima kredit: inventarisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point dan meliputi: luas lahan letak lahan ban aan snn rata komoditi yang akan ditanam masa tanam dan panen prospek usaha tenaga kerja berdusariran evaluasi sebagaimana dimaksud point dan tim teknis memberikan rekomendasi terhadap besarnya kredit yang diajukan pemohon selanjutnya rekomendasi tim teknis akan diteliti dan cross cek oleh tim pelaksana: apabila tim pelaksana menilai layak permohonan kredit maka akan diusulkan kepada penanggungjawab untuk tar menerbitkan rekomendasi kredit bank sumut cape salak, rekomendasi dimaksud pada huruf "f" ditandatangani oleh penanggungjawab dan sekretaris atas nama pokjanis: bank sumut cape salak akan melakukan :alias kredit sesuai dengan hasil rekomendasi organis. pengawasan dan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kreditimonitor oleh tim pengawas pokjanis pakpak bharat. dik bab vii kewajiban penerima kredit penerima kredit sebagaimana dimaksud pada diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui dalam permohonan pengajuan kredit: koperasi penerima kredit melakukan pencatatan pembukuan dengan tertib sesuai dengan prinsip prinsip administrasi: cc. pemohon yang berusaha sektor pertanian diwajibkan membayar pinjaman pokok secara tepat waktu terhitung sejak bulan keenam setelah pembiayaan kredit direalisasikan, pemohon yang berusaha sektor perdagangan dan industri kecil wajib membayar pinjaman pokok secara tepat waktu mulai (satu) bulan setelah kredit diterima. bab vii tugas pokok, fungsi dan susunan kelompok kerja teknis bagian pertama tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi kelompok kerja teknis adalah melakukan pengkajian dan penelitian berkas permohonan kredit yang diusulkan masyarakat dan atau koperasi. untuk kegiatan pembiayaan, lebih lanjut ditetapkan dalam keputusan bupati. bagian kedua susunan keanggotaan polaris susunan keanggotaan pokjanis termin dari pembina: pengarah: cc. penanggungjawab: sekretaris: tim teknis: tim pelaksana, tim pengawas, sekretariat. susunan keanggotaan pokjanis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab rapat pokjanis guna terciptanya koordinasi yang baik dalam penyaluran bnpb, maka pianis akan melaksanakan rapat sekurang kurangnya (satu) kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama setiap bulan. babi sanksi apabila peminjam menunggak angsuran kredit lebih dari (tiga) kali masa angsuran secara berturut turut, maka pihak bank harus bertanggungjawab untuk melaksanakan penagihan kepada menunggak yang didukung oleh polaris. anna maa ama aaaaaa ana mma aan ana kemajuan mal nan alma sea han bang apabila peninjau tidak mampu membayar tanggapannya setelah dilakukan penagihan, maka pihak bank bersama sama dengan pokjanis dapat menyita agunan sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani. bab pengembalian dana bergulir oleh bank dana bergulir untuk masyarakat yang diinvestasikan pemerintah kabupaten pakpak bharat melalui perbankan, setelah berakhir masa kerjasama dan penyaluran kredit maka dana tersebut wajib disetorkan kembali kas daerah sesuai dengan ketentuan yang.menimbang mengingat bupatipaser provinsi! kalimantan timur peraturan bupati paser nomor tahun tent ang pedoman pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkungan pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan, maka wajib dilaksanakan penilaian risiklolaan risiko pad tang pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah; peraturan kepala bpk nomor: per k d4 tanggal mei tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko lingkungan instansi pemerintah; memutuskan: menetapkan peraturan bupati pengelolaan risiko pemerintah daerah. tent ang pedoman pada ling kun gaperangkat daerah adalah unsur pembantu bupati paseaser yang selanjutnya disebut inspektorat adalah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah api) yang bertanggungjawab langsung kepada bupati paserkegiatan dan sasargelolaan, sebagaiuntuk acuan bagi pejabat seluruh pegawai dalam melaksanakan penilaian risiko. peraturan bupati iru bertujuan memberikan panduan untuk melakukan penilaian risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah kabupaten paser. bab pengelolaan risiko pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan;;perangkat daerah sebagai unit pemilik risiko; asisten sekretaris daerah sebagai unit kepatuhan;danperangkat daerah sebagai unit pengendalidibentuk komite pengelolaan risiko komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretaris daerah sebagai ketua; kepala bappedalitbang atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ppm) sebagai sekretariat komite merangkap anggota; kepala dinas kepala perangkat daerah sebagai anggota; unsur inspektorat sebagai anggota komite; asisten sekretaris daerah sebagai unit kepatuhan;ditetapkan dengan keputusan bupati. komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah,berdasarkan: tujuan strategis pemerintah daerah; tujuan strategis (entitas) perangkat daerah;dan analisis risiko. penetapan konteks tujuan sebagaimana dimaksuda.konteks strategis pemerintah daerah; b.konteks strategis (entitas) perangkat daerah;dan c. tujuan strategis (entitas) perangkat daerah; dan tujuan operasional (kegiatan) perangkat daerahbupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerahpengelolaan risiko dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, unit pemilik risiko menyusun laporan pengelolaan risiko. laporan pengelolaan risiko terdiri atas: laporan pelaksanaan penilaian risiko; laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pem;dan penilaian risiko operasional perangkat daerah; unit pemilik risiko disampaikan dimaksud pada menyampaikan lapormemuat penjelasan mengenai kebijakan, tahapan dan pelaporan pengeloli tertentukum kab. paser andi azis nip lampiran peraturan bupati paser nomor tahun tentang pedoman pengelolaan risiko pada lingkungan pemerintah daerah pedoman pengelolaan risiko pendahulurekomendasi bpk perwakilan provinsi kalimantan timur nomor lap tanggal desember tentang laporan hasil penyusunan baseline manajemen risiko indeks mri) pada pemerintah kabupaten paser. tujuan penyusunan pedoman.pasepaserupr tingkat pemerintah daerah diupr tingkat eselon dan unit pemilik risiko: skala dampak risiko; skala kemungkinan terjadinya probabilitas) risiko;dan skala tingkat risiko nilai risiko). skala dampak risiko kategori skor operasional dampak risiko dampak keuangan keuangan keuangan hukum dahsyat kerugian kegiatan negatif, pelanggaran sangat terhenti, verse bar serius,terre besar tujuan tidak luas sanksi tercapai, ban yak media negatif sangat kerugian kegiatan tersebar pelanggaran tinggi besar sangat beberapa serius, terhambat, media sanksi kurang nasional lo tertulis efektif kal tinggirendah kerugian kegiatan negatif, tenda pelanggaran kecil,kura terhambat, pat biasa, kurang memberitahu sanksi material efesien teguran sangat kerugian ada ada tidak rendah kecil, hambatan pemberitaan material tidak kegiatan, negatif, material namun namun tertangani tidak material skala kemungkinan terjadinya probabilitas) risiko kategori dampak skor uraian hampir pasti kemungkinan terjadinya risiko sangat terjadi sangat sering sering (lebih dari oo tau sampai dengan kali dalam tahun) kemungkinan sedang kemungkinan terjadinya risiko sedang (sebesar 50o o tau sampai dengan kali dalam tahun) kemungkinan kemungkinan terjadinya risiko kecil arang rendah kecil (sebesar atau sampai dengan kali dalam tahun) sangat jarang kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar o atau kali dalam tahun) skala nilai risiko kategori dampak kriteria untukdahsyat) tidak dapat diterima tau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baretaris penilaian sebelum tahunan daerah risiko rpm penyusunan selaku tahunan tahunan risiko koordinator daftar berjalan strategis upr risiko dan sampai pemerintah pemerintah rtp dengan dae rah daerah strategis rpm walikota pemerintah ditetapkan) dan kepala) daerah proses proses penyusunan komite daftar risiko penyusunan penyusunan risiko pengelolaan dan rtp renstra renstra strategis risiko strategis satu tahun entitas) sekretaris entitas) sebelum daerah rpm selaku tahunan koordinator berjalan upr tingkat sampai eselon dengan kepala dan rpm bag kabid ditetapkan]januari penyusunan arahan dan komite dokumen mei tahun rkd dan kebijakan pengelolaan arahan dan x l senja penilaian risiko kebijakan risiko penilaian tahunan risiko tahunan agustus penyusunan penyusunan kepala daftar risiko september rka risiko upr tingkat dan rtp 201x l pen eta pan operasional eselon iii operasional rencana dan sasaran dan pagu anggaran per kegiatan november penyusunan penghuni kepala perbaikan desember rancangan kajian komite rtp tahun dpa dan risiko dan pengelolaan kpop pen eta pan rtp, risiko nobulan dpa penyusunan upr tingkat penghuni atau pemerintah kajian revisi daerah, finalisasi kpop tingkat daftar penghuni eselon ii, iii risiko dan kajian dan rtp perubahan sekda kpop selaku koordinator januari pelaksanaan penyusunan komite kpop sampai apbd tau pengelolaan dengan penyembuh risiko desember aan kpop upr tingkat tindak pemda, lanjut rtp) tingkat eselon ii, iii dan pelaksanaan komite bukti kpop pengelolaan pelaksanaan risiko kpop kepala pelaksana program dan kegiatan berkala pelaporan upr tingkat form triwulanan dan pemda, monitoring monitoring tingkat risiko risiko dan eselon ii, form kpop tingkat monitoringeselon iii tirto dan unit kepatuhan sekda selaku coordinator pemantauan unit nobulan kinerja, kepatuhan rapat risiko dan pengelolaan laporan efektifitas risiko pemantauan kpop yang (triwulanan, ban gun tahunan, tahunan) juni juli penyusunan revi dan upr daftar risiko tahun kapas pemutakhiran pemerintah dan rtp pen eta pan risiko daerah strategis sasaran strategis walikota pemerintah makro dan pemerintah dan kepala) daerah yang pagu daerah. sekda dim takhirka anggaran catatan: selaku pemerintah risiko koordinator daerah)kepala daftar risiko september rkaopd pemutakhiran daerah dan rtp 201x pen eta pan risiko sekda selaku strategis rencana strategis koordinator entitas) opd sasaran entitas) opd unit pemilik pagu cata tan: risiko anggaran risiko tingkat es. per strategis kepala kegiatan) (entitas) opd opd skpd akan dirilis dan dan kabar kabid dimutakhirkan opd) setiap tahun januari pelaporan pelaporan walikota laporan februari keuangan pengelolaan kepala pengelolaan tahun risiko tahun upr tingkat risiko tahun 201x pemerintah daerah, tingkat eselon ii,tingkat eselon iii dani) evaluasi tahun risiko oleh daerah pengelolaan api risiko penilaian walikota laporan mayoritas kepala opd penilaian spip inspektorat mayoritas api) spip daerahstruktur pengelolaan risiko pemerintah daerah penanggung jawab bupati koordinator penyelenggaraan pengelola risiko tk. pemda sekretaris daerah sekretariat upr tk. pemda unit kepatuhan penanggung jawab pengawasan upr eselon inspektur rah upr tk. pemda komite pengelolaan upeti. kepala kepala badan eselon sekian dinas opo daerah inspektur kabar pada seks. bidang kepala utd seks. bidang seks urban upeti. sekda eselon ill dan subbab subbab seksi subbab sub bid pada sekda subbab struktur pengelolaan risiko sebagai berikut: penanggung jawab; koordinator penyelenggaraan; unit pemilik risiko; komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah; unit kepatuhan; dan penanggungjawab pengawas;;; .:.:. 'i: :::, ,:, 'iii . identifikasi kelemahan dan lingkungan pengendalian intern * p en_e_t_ap_a_n_k_o.,.n_te_k_s_lt_u_iu_a_n . identifikasi risiko kegiatan pengendalian ill :::, . ci; persiapan penilaian risiko urusan wajib pilihan; menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;; merumuskunikasi atas rtp;;pemantauan pemantauan atas implementasi pengendalian;opd perlu dibicarakan dengan kepala perangkat daerah dan pihakupr tingkat eselon ii. pemerintah daerah unit kerja laporan tingkat pemerintah daerah laporan tingkat laporan tingkat unitperangkat daerah;uprpaser, ttd fahmi fadli salinan sesuai dengan aslinya kepala bagi hukum setda kab. paser nip |
ta dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati paser, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan teknis pembinaan pembentukan dan tata kelola lembaga posyantek antar desa dan posyantek desa yang lebih baik maka diperlukan menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan posyantek antar desa dan posyantelembaran daerah kabupaten paser tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupatibagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya disingkat dpmddibidang pemberdayaan masyarakat danusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan posyantekdes, cc. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan posyantekdes, penataan administrasi program kegiatan pengelolaan posyantekdes, pendokumentasian program kegiatan pengelolaan posyantekdes, penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan posyantekdes, dan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan tugas dan fungsi sekretaris posyantekdes. paragraf bendahara bendahara posyantekdes mempunyai tugas melaksanakan perencanadesdes, mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan keuangan posyantekdes, cc. manajemen dan tata kelola keuangan posyantekdes, kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil posyantekdes, tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan posyantekdes, evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan posyantekdes,des, sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan desngembangan ttg, koordinasi system dan bentuk kemitraan pengembangan danpenerapan ttg, cc. penjaminan hubungan kerjasama dengan sumber ttg pemanfaatan penguna ttg, pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat desa,dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:b tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ketua posyantek antar desa posyantekdes menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. ketua posyantek antar desa posyantekdesketua posyantek antar desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada camat. ketua posyantekdes menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala desa. pengurus posyantekdes dapat membentuk pengelola unit usaha posyantekdes. pengelola unit usaha posyantekdes sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada pengurus posyantekdes. posyantek antar desa posyantekdes dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. mekanisme hubungan kerjasama posyantek desa dimaksud pada sebagai berikut hubungan kerja antara posyantek desasa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. hubungan kerja antara posyantek desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya desa bersifat konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja antara posyantek desa dengan bum desa bersifat kemitraan. hubungan kerja antara posyantek desa dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan hubungan kerja antara posyantek desa dengan pihak ketiga desa dan atau daerah bersifat kemitraan. mekanisme hubungan kerja pada posyantek antar desa dimaksud pada sebagai berikut: hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif. cc. hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan bum desa dan bum desa bersama bersifat kemitraan. hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan posyantek desa bersifat konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan. hubungan kerja antara posyantek antar desa dengan pihak ketiga kecamatan dan atau daerah bersifat kemitraanosyantek antar desa posyantekdes dapat mengelola unit usaha produktif. unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada yang selama ini dikelola oleh posyantekdes dan atau posyantek antar desa dapat menjadi bagian unit badan usaha milik desa atau badan usaha milik antar desa. unit usaha produktif yang dapat dikembangkan posyantek antar desa posyantekdes sebagaimana dimaksud pada antara lainproduksi dan pemasaran peralatan rumah tangga produksi dan pemasaran peralatan usaha pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, penanganan dan perbaikan lingkungan, pemasaran peralatan elektronik, produksi dan pemasaran kerajinan tangan, j . pengelolaan kedai kopi, penataan tempat wisata, il. bank sampah, dan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. hasil unit usaha produktif posyantek antar desa posyantekdes dimanfaatkan untuk: insentif pengurus, pengembangan unit usaha, dan pembangunan desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam apb des. hasil unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada merupakan total pendapatan usaha dikurangi beban. pembagian hasil unit usaha produktif terdiri dari: insentif pengurus ditetapkan sebesar pendapatan desa ditetapkan sebesar kegiatan sosial, pendidikan dan kesehatan sebesar peningkatan kapasitas pengurus yo,dan penambahan modal usaha sebesar bab vii pendanaan pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan posyantek antar desa dan posyanteknggaran pendapatan dan belanja desa dana desa, selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada pendanaan yang diperlukan posyantekdes posyantek antarhal hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana sebagai berikut: dana yang dimiliki posyantek antar desa dan posyantekdes harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah, cc. setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara, bila lokasi posyantek antar desa dan posyantekdes dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana posyantek antar desa dan posyantekdes disimpan bank, setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus,dan setiap tiga bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan posyantekdes kepada kepala desa, posyantek antar desa kepada camat, yang dihembuskan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten paser cg. kasi pengembangan ttg. bab viii pelaporan ketua posyantekdeskepala desa.c.g dpmd melalui camat serta berkoordinasi dengan pendamping profesional. ketua posyantek antarcamatan kepada camat. camat melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan ttg dalam pengelolaan sumber daya alam desa wilayah kecamatan kepada bupati c.g dpmd serta berkoordinasi dengan pendamping profesional. laporan ketua posyantek antar desa dan posyantek desa harus terkirim selambat lambatnya pada setiap minggu pertama bulan april, juli, oktober dan akhir desember tahun berjalan. kepala dpmd melalui bupatlui dinas yang menyelenggarakan urusan desa, camat dan kepala desa melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan ttg dalam pengelolaan sumber daya alam. kepala desa melalui kasi kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan harus memprioritaskan kegiatan peningkatan pembinaan dan pengendalian atas posyantek desa. camat melalui kasi pmd kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan posyantek antarketentuan peralihan posyantek antar desa dan posyantekdesdes sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penyesuaiuai dengan aslinya kepala, bagian hukum setkab paser ndi azispos pelayanan teknologi desa yang selanjutnya disebut posyantekdes adalah pos pelayanan teknologi desa dalam rangka pengembangan ttg dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada desa. posyantek antar desa adalah pos pelayanan teknologi yang dibentuk kecamatan berdasarkan hasil musyawarah pengurus posyantek desa setiap kecamat dana bergulir adalah dana yang diberikan kepada suatu kelompok untuk dikelola dan diserahkan kepada kelompok yang lain jika telah selesai penggunaannya lembaga pelayanan ttg terdiri terdiri atas: posyantek antar desa, dan posyantekdes. lembaga pelayanan ttg sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki ad art. lembaga pos pelayanan ttg sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk:, mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan posyantek antar desa dan posyantekdes yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahun cc. memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi ttg untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan ttg dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai pusat, mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus posyantek antar desa dan posyantekdes terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam sekitar lokasi organisasi,dan mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik. pengelolaan posyantek antar desa dan posyantekdes dilaksanakan berdasarkan prinsip: kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam posyantek antar desa dan posyantekdes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program kegiatannya. partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam posyantek antar desa dan posyantekdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan posyantek antar desa dan posyantekdes. emansipasi, yaitu semua komponen yang terlibat dalam posyantek antar desa dan posyantekdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama., yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. sustainable, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah posyantek antar desa dan posyantekdes dengan prioritas sumber daya lokal. pencapaian tujuan posyantek antar desa dan posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pengembangan tata nilai organisasi, meliputi: integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya, profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan, pelayanan prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan ttg, dan efisiensi operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan efisien. bab pembentukan posyantek desa dan posyantek antar desa pembentukan posyantek antar desa dan posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada pertimbangan meliputi: kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah bersama, model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi,serta kearifan lokal. pembentukan posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator ttg dan posyantek desa dalam lingkup wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pembentukan posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan terhadap suatu ttg yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pembentukan posyantek antar desa dan posyantekdes sebagaimana dimaksud pada selanjutnya didaftarkan pada perangkat daerah yang mengurusi bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh bupati. bab iii ad art anggaran dasar posyantek antar desa posyantekdes disusun oleh kepengurusan organisasi berdasarkan musyawarah penyusunan anggaran dasar posyantek antar desa posyantekdes, susunannya terdiri dari nama, waktu dan kedudukan, bidang pelayanan, ketentuan pelayanan dan perubahan pelayanan, susunan organisasi dan tata kerja, rincian tugas dan fungsi kepengurusan organisasi posyantekdes, larangan, insentif dan upah, penetapan dan penggunaan keuntungan pelayanan, kerjasama dengan pihak ketiga, pembubaran posyantekdes, j . perubahan ad art,dan ketentuan lain lain dan penutup. anggaran rumah tangga posyantek antar desa posyantekdes disusun oleh pengurus organisasi berdasarkan musyawarah. penyusunan anggaran rumah tangga posyantek antar desa posyantekdes susunannya terdiri atas objek pelayanan, kewajiban dan hak kepengurusan organisasi posyantekdes, persyaratan dan masa bakti kepengurusan, keuangan dan aset, dan rapat dan pelaporan. bab struktur organisasi kepengurusan posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri para pengurus posyantek desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan. pengurus posyantekdes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator ttg dan kelembagaan masyarakat desa. jumlah dan susunan pengurus posyantek antar desa dan posyantek desa sebagaimana dimaksud pada dan berjumlah (enam) orang terdiri atas ketua, sekretaris: bendahara, seksi pelayanan dan usaha, seksi kemitraan, dan seksi pengembangan. penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu posyantek antar desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. struktur dan bagan susunan kepengurusan organisasi posyantek antar desa posyantekdpengurusan organisasi posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam rincian tugas dan fungsinya dijabarkan dalam anggaran dasar posyantek antar desa pengurus posyantek antar desa dan posyantekdes harus memiliki kriteria meliputi mewakili unsur masyarakat, bukan dari kalangan asn lingkup perangkat daerah, tni polri, atau aparatur pemerintah desa setempat, bukan merupakan partisipan, anggota pengurus organisasi pendukung (sayap), anggota atau pengurus partai politik tertentu, berdomisili desa atau kecamatan lokasi posyantekdes dan posyantek antar desa setempat, peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan ttg, aktif, kreatif dan inovatif: memiliki kemampuan manajerial, memiliki jiwa spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baikilsama dan kemitraan dengan lembaga terkait. masa bakti pengurus posyantekdes dan posyantek antar desa dalam satu periode selama (tiga) tahun yang diatur dalam ad art masa bakti pengurus posyantekdes dan posyantek antar desa sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang kembali sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah. bab tugas dan fungsi posyantek bagian kesatu posyantek antar desa paragraf ketua ketua posyantek antar desa antar desa. ketua posyantek antar desa antar desa, rapat koordinasi pengembangan dan penerapan ttg dengan para pengurus posyantekdes kecamatan setempat, pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi posyantekdes, antar desa, dan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsi posyantek antar desa. paragraf sekretaris sekretaris posyantek antar desa antar desa. sekretaris posyantek antar desa antar desa, penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan posyantek antar desa, fasilitasifasilitasi pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi posyantekdes, penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan posyantek antar desa, penataan administrasi program kegiatan pengelolaan posyantek antar desa, pendokumentasian program kegiatan pengelolaan posyantek antar desa, penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan posyantek antar desa, dan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan tugas dan fungsi sekretaris posyantek antar desa. paragraf bendahara bendahara posyantek antar desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan antar desa antar desa, mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan keuangan posyantek antar desa, cc. manajemen dan tata kelola keuangan posyantek antar desa, kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil posyantek antar desa, tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan posyantek antar desa, pembinaan dan bintik tata kelola keuangan kepada para bendahara posyantekdes kecamatan setempat, evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan posyantek antar desa, antar desa cc. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan antar desalaksanaan koordinasi system dan bentuk kemitraan pengembangan dan penerapan ttg, penjaminan hubungan kerjasama dengan sumber ttg pemanfaatan penguna ttg, cc. pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat desa, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan gian kedua posyantekdes paragraf ketua ketua posyantekdesdes. ketua posyantekdesdesdes, dan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsi posyantekdes. paragraf sekretaris sekretaris posyantekdesdes. sekretaris posyantekdesdes, |
selam tea bupati malaka tang provinsi nusa tenggara timulaka: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten malaka: bupati adalah bupati malaka: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten malaka selaku koordinator pengelola keuangan daerahyek pendapatan, dan rincian obyek belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya sertsebagai dasar penyusunanmaksud dan tujuan maksud ditetapkannya pedoman penyusunan rka skpd adalah sebagai pedoman bagi perangkat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan kebijakan umum apbd. pedoman penyusunan rka skpd ini ditetapkan dengan tujuan agar penyusunan rka skpdefektif dan efisien, partisipatif, inovatif, transparan dan akuntabel: kebijakan penyusunan apbd: teknis penyusunan rka skpd.,. fstefanus dig lampiran peraturan bupati malaka nomor tahun tanggal agustus. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. dalam rencana kerja pemerintah tahun dijelaskan bahwa rkp tahun merupakan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) dan juga merupakan upaya dalam menjag, dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun adalah: pertumbuhan ekonomi sebesar persen sampai dengan persen, angka kemiskinan sebesar persen tingkat pengangguran sebesar persen inflasi sebesar persen sampai dengan persen: indeks ginisinpada ftp, rincian obyek dana kapital padadapatan dari dbh cukai hasil tembakau dbaguntuk penganggaran dana alokasi umum dau) dialokasikan sesuai dengan peraturan presiden tentang rincian apbn tahun anggaran dalam hal peraturan presiden tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran dau tahun anggarandana alokasi khusus dak) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapdialokasikan pada apbd tahun anggaran mekanisme pencatatan dan pengesahalokasiakadaerah tahulan tetap uni, tengah latar tpo ternak naa bimagll nek teknis mingguan sn, ara batusbiat getas kia akun pendapatan, kelompok pendapatan lain lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan kedalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenan. penganggaran dana transfer lainnya dialokasi pemerintahanckpd anggaran,ca. belanja pegawaipns dalam tahun anggaran berjalan serta mutasi pns yang pindah masuk kabupaten malaka. khusus tunjangan beras bagi pns untuk tahun anggaran dianggarkan dalannganggaran belanja gaji untuk kebutuhan formasi pengangkatan cons tahun anggaran dan gaji bulan ke dan gaji keempat belas dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan pns melalui perubahan gaji pokok. perhitungan gajimenyelenggarakan:dengan persetujuan dprd dan, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tunjangan profesi guru pns, dana tambahan penghasilan guru pns dan tunjangan khusushibah dan bantuan sosial. belanja bagi hasil pajak. dalam rangka pelaksanaan huruf dan undang p undang nomor tahun tentang desa,daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaanx4. dari aspek teknis penganggaran, dalam apbd pemberi bantuan keuangan, telanjursecarana, kegiatan dimaksud. standar biaya untuk belanja pegawai yang digunakan sebagai batas tertinggi standar honorarium uraian la. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran senar consent nai pagu dana atas juta s d asoka nilai pagu dana atas juta s d juta nilai pagu dana atas juta s d miliar niatpagu danai atas miliar s d milah iai pagu dana diatas miliar d malin isi pagu dana diatas pillars d1o milan tot nilai payudara diatas miliar d 25millar nilai pagu dana diatas pillars d miliar nilai pagu dana diatas miliar d miliar www www pejabat pembuat komitmen ppk) naa isi pagu dana s d i00juta nilaipagu dana diatas100juta d2s juta o8b nilai pagu dana atas juta s d juta nilai pagu dana atas juta s d miliar nilaipagudanadiatas1miliar d2,5miliar nilaipagudana diatas2,5miliar d similar ' ' nilai pagu dana diatas miliar d miliar ' )' o8b wiki pagu gana diatas omilars a25miliar oo nilai pagu dana atas miliar s d miliar | )? nilai pagu dana atas miliar s d miliar pejabat pengelola keuangan skpd pejabat penguji tagihan pejabat penandatangan spm nilai pagu dana s d juta (hiaipagu danai atas nilai pagu dana atas juta s d juta nilai pagu dana atas juta s d miliar ieressu gana diatas similar d2, mila (il nilai pagu dana diatas2,5miliar d miliar poo nilai pagu dana diatas miliar d 10miliar nilai pagu dana diatas miliar d miliar ' nan jolebsengamara penggubah nilai pagu dana s d juta sa0000 nilai pagu dana atas juta s d juta nilai pagu dana atas juta s d juta |. so0.00o0 nilai pagu dana atas 500juta s d miliar nilai pagu dana atas miliar s d miliar ng, nilai pagu dana atas millar s d millar niatpagu dana diatas miliar a10miliar nilai pagu dana atas miliar s d miliar oo nilai pagu dana atas miliar s d miliar papan mennennnnnn pembantu bendahara pengeluaran skpd skpd niaipagudana diatas 100juta t280jua simi danadsus25omtusyastoja ooo . nilai pagu dana atas juta s d miliar . nilai pagu dana diatas miliar s d miliar fooisipagu danadiatas25miliar d similar cbooo nilaipagu dana diatas miliar d 10miliar yoo nilipagu dana diatas pillars d miliar nilai pagu dana atas miliar s d miliar nilai pagu dana atas miliar s d miliar if. bendahara penerimaan koo nilai pagu dana s d juta nilai pagu dana atas juta s d 'uta "|. nilai pagu dana atas juta s d juta nilai pagu dana diatas 500juta miliar s70. lo. nilai pagu dana diatas2,5miliar d miliar ( o7 wikipage dana diatas miliar s di miliar nilipagu dana diatas 50miliar d75miliar ' ' ' pembantu bendahara penerimaan malpagudana s d10juta nilai pagu dana atas juta s d juta |. nilai pagu dana atas 250juta s d juta miaipagudanadiatas soojutas miliar wikipage danadiatasimiliars d25miliar maipagudanadratas25pillars a mila|. sai pagu dana diatas pillars d7 semilir pejabat pengelola barang milik daerah ca. pemegang kekuasaan pengelolaan barang ao0oo0 (pengelola barang darah pengelola barang daerah (dikuasai pengelola barang dah ceramah oe ketum nama big o cbooo poh pengurus barang skpd ono ji. kuasa pengurus barang oem rr (ipjp rpm rkd renstra senja) ion kabupaten uu. oma ou aah obeng awan enam daerah "oo it. ketua pokja poo i8. wakil ketua pokja poo ts. sekretaris pokja toro loo0. anggota pokja . duu uuu uou esa puan aaa pan telat ak, kpj dan laporan tahunan eyes x. i8. wakil ketua hook bibi anggota pokja aga honorarium tim pelayanan perizinan terpadu la. honor tim pengelola perizinan ena s1. pengarah bg w ouu t me koordinator son000 tim teknis angel oe voodoo u biasa t s kepala ulp voodoo oabsekretari o j o7750. anggota oe horor kau pengadaan barang jasa ta. pejabat pengadaan barang jasa lb. panitia pengadaan barang kelompok kerja unit layanan pengadaan konstruksi) nilai pagu pengadaan atas juta s d juta nilai pagu pengadaan diatas500juta d miliar niaipagupengadaan diatas milliar d25liar oo|o o0po too niaipagu pengadaan diatas2,5pillars d smile o o o| poo u1 niaipagupengadaandiatas10miliar d25millar poo nilai pagu pengadaan atas miliar s d miliar elo nilai pagu pengadaan atas miliar s d miliar nilipagupengadaans d200juta 7ebook | | niaipagu pengadaan diatas 200juta d sejuta | photo|oo nilai pagu pengadaan diatas 1miliar d2, miliar | ppo| nilai pagu pengadaan atas miliar s d miliar .0p polo nilai pagu pengadaan atas miliar s d miliar .0p niki pagu pengadaan diatas1 miliar d25millar | 0poo j o1910. nilai pagu pengadaan diatas miliar d75miliar .oo ooopo as0. mei pagu pengadaan jasa konsultansi diatas sejuta toojuta| op jasa konsultansi jasa lainnya diatas1 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas miliar s d miliar romo0o nilai pagu pengadaanjasa konsultansi jasa lainnya atas miliar s d miliar antono cosonorarumpenerimahasilpekeaan pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan arangoatpagu pekerjaan pengadaan s az00juta nilai pagu pekerjaan pengadaan atas juta s d nilai pagu pekerjaan pengadaan di atas 500juta s d miliar nilai pagu pekerjaan pengadaan atas miliar s d nilai pagu pekerjaan pengadaan atas miliar s d miliar nilai pagu pekerjaan pengadaan diatas miliar s d miliar nilai pagu pekerjaan pengadaan diatas miliar s d miliar 1g nilai pagu pekerjaan pengadaan atas miliar s d milad pelihara miliar honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil bam sajanamuda oo se0p0op fc. sarjana ama master s2) satuan biaya operasional penyuluh honorarium rohaniwan pada kegiatan pelantikan rohani ng". mmmm fokus group discussion (fgd) kegiatan sejenis) pengarah poor no0000! penanggung jawab ketua wakil ketua koordinator asketis honorarium narasumber membahas moderatormenteri pejabat setingkat menteri pejabat spar lainnya yang disetarakan, lo. pejabat eselon yang disetarakan solo. pejabat eselon yang disetarakan. (oa pejabat eselonttike bawah yang disetarakan ib. honorarium moderator honorarium narasumber membahas non pns)pengarah penanggungjawab (be sekretaris por ooo.ooo lo. s5. anggota boo ketua polo. anggota t honorarium panitia kegiatan proses penanganan kasus kasus pelanggaran tai disiplin pns la. panitia akan dea bol pengarah nu a500000 penanggungjawab ko p a000o.coo sekretaris por anggotafeseonny e a zam honorarium tim penyusunanjurmal to menanggung jawab akur emuntingftato besnenas, e osaptaaer e ioesaketariat emouatartte honorarium tim penyusunan buletin jurnal . penanggung jawab redaktur menyunting editor pesaingrafis tetes s etnografer t ter sekretariat io. pembuat artikel honorarium tim pengelola website esa penanggung jawab pol redaktur co0 editor web admin klo. web developer pembuat artikel .u.lk vokasi penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar eko. penyusunan pembuatan bahan ujian pengawasujian jh 5ememamtaagah pemapmo s000 file simgketpendidikan menengah penyusunan pembuatan bahagian naskaymp pengawas ujian pemeriksaan hasil ujian siswa keamanan polri) ae c00. honor panitia seleksi calon pns daerah menanggung jawab asooooo wakil penanggung jawab aoo.oo ketua pelaksana wakil ketua pelaksana sekretaris. ae liam opa soon tim keamanan ee honorarium tenaga kontrak daerah (teda) ( honorarium tenaga kontrak daerah ) gb cc. honorarium dokter ptt 1d. insentif dokter kendang keamanan dokter pns dokter internship mam asisten dan staf ahli impetasana tgt min . . honorarium tim lpse ta. pembina tb. pengarah o lola. wakil penanggungjawab so. te. koordinator oo.ooo of. ketua anggota bidang sistem informasi admin ketua bidang registrasi verifikasi verifikator anggota bidang registrasi verifikasi verifikator it. ketua bidang layanan pengguna help desk) anggota bidang layanan pengguna teknisi listrik oo. admin sistem informasi rencana umum pengadaan sirup) honorarium tim pembina jasa konstruksi illa. pembina voodoo pengarah solo00 penanggung jawab oo. wakil penanggung jawab ketua ft. sekertaris ana oa se honorarium tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (terra) pembina te00 tenanggungtawap o ketua , cbooo sekertaris c0000 |f angka honorarium.tim,koordinasi dana alokasi khusus bak ia. pembina pengarah perang eat wak pena o nga honorarium tim pengkaji produk hukum daerah ola pengarah penanggung jawab ic. ketua wakil ketua sekretaris, anggota honorarium panitia pelelangan pemanfaatan aset daerah ida nilai investasi panitia satuan diatas pai diatas tb. sekretaris ic. anggota honorarium panitia pemeriksa (evaluasi) pelelangan pemanfaatan aset daerah panitia satuan diatas diatas jt pia ema t io0noo| soo0o0| voodoo| #s0000 tb. sekretaris 6s0. ic. anggota . ama. honorarium pengelola sima kabupaten pembina pengarah penanggung jawab wakil penanggungjawab bo. e:. ketua sekretaris koordinator bidang nami oog admin sima bidang angin pemesanan neon eneeumapei bieoamuranaearmo tenpngasad . jb. wakil penanggungjawab ketua voodoo wakilketua & & g4 a0ooo sekretaris anggota loe stafteknis oo g t y s0000 aan sanga men honorarium tim pengendali dan tim teknis penyusunan laporan keuangan pembina wak pembina (ole pengarah ho| wakil pengarah ) g k aoo sekretaris $ e ola anggota o & statteknis honorarium tim tuntutan ganti rugi penanggungjawab uts iker $ wakikeua ut. sekretaris o anggota majelis anggota sekretaris majelis tok s0. (lh pembantu administrasi ktt o00. honorarium tim review laporan keuangan la. penanggungjawab apooooo torketua tewarireua sekretaris anggora honorarium tim sabu bersih pungutanyar tengah mi state gg sekretaris voodoo anggota m atewpoga hoon th. sekretaris pokja anggota poy ti. kelompok ahli anna tim sekretariat anggota coor0 ema tim sekretariat kpa (komisi penanggulangan hiv ai ds) ema pengarah penanggung jawab maa fenanggungdawah men honorarium tim amp (audit maternal dan perinatal) tingkat kabupaten ti ii. pelindung penanggung jawab pengarah ii. koordinator dan! tim manajemen (sekretariat) b in. tim pengkaji maternal to. tim pengkaji perinatal saga sega honorarium tim penyusun dokumen roadmap spm diknas pembina lb. ketua sekretaris id. anggota standar biaya ran satuan ba2016 sata ta26 standar biaya kegiatan bidang hukum kajian akademis ranperda perlu rincian) bantuan hukum pemerintah daerah honor kuasa hukum org perkara transportasi tim kuasa hukum org sidang satuan biaya makanandan minuman kegiatan stack tea makanan dan minuman porsi prasmanan per orang satuan biaya transport lokal sampai dengan jam umum pns ptt) jaa wannnansnnn ngig esl. ill dan pns gol. non jabatan pe esl. iv pns cons gol.lll non jabatan ptt sarjana oh pns cons gol. dan gol. i ptt non sarjana janet san pemungutan ak retribusi ea a esl ens cons gol non jabatan sarjana ans cai dan sarana a too manan ena makanan meamaaaa satuan biaya transport dan akomodasi gaga pihak lai dinas golongan iii dan dibayar secara lumpur. senen pena, satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur uang lembur golongan! g o elo s5. non p g golongan golonganlli golongan non pns ti. golongan mt. golongan golongan!& pon500orang hari i8. standar biaya sewa alat lainnya tenda4x8 tenda 6x6 tc. tenda3x4 ina kursi be bunga sepah perang. nang alat band lengkap f ataandtengap panggung sound system out door sound systemic door perunithari lighting out door bar hari solo.ooo might door barra dekorasi taman perhari meja bulat perang, tempel meja ukuran standar biaya perencanaan magna arena tahun nia sederhana a ng0g7 t. osd250000000 konstruksi konstruksi 2snoooosisnarooo tata ikan asana snare naa ara 2iao0ogoosid tessaaee iag ttd s d ifa daa s000. .000s samwoooovasooo tar naa san mrooooooo so000co000o dam s d ( i iman snsd u v v ioimtemmasirunaen, kereta sempat oid250000000 po. yon mil 2s0000000s as00. 900sd155 i00sa1125 imoomorovazsno0hoon bsd37 bsa a835aid tss te smamwowaseoo0oo0o im3aia sosis somoneovetoomeooo saldo sai uamoniamaaan (june| dini gum i5ata s2omonoosasgonoon 0sd 100sa18 isd2 omaomoselanonao tsd tmo| doa ban aan ama net m0001 sun ton ono onooooooga toooeegan t2s3s0 m2s5a175 ati motor s10sd487 775sa510 omongan ss0ooooooosia tooooocoan soosdans diss3@ 3gadis sil000000, sya aa. mah abonlotun s d ekor sosa29o ana ah, .t00 men epa yuu uou standar biaya pendidikan a tugas belajar program akademi diploma ill biaya tugas belajar program diploma (d iv) s1 cc. biaya tugas belajar program pasca sarjana id. biaya tugas belajar program doktoral biaya tugas belajar program dokter spesialis | . if. biaya tugas belajar dokter ahli . ig. biaya pendidikan dan pelatihan diklat) pol kepemimpinan naa . . diklat pim peserta akt | . diklat pim peserta akt diklat pim peserta akt mp9 t rambatan golongan iii prajabatan) golongan prajabatan) peserta akt ih. biaya bantuan pendidikan izin belajar naa sta, d i, d ii, d iii, d iv #. biaya bantuan pendidikan izin belajar standar biaya pemeliharaan inventaris kantor komputer laptop unit tahun printer dot matrix unit tahun po) printerrinta unit tahun bem infocus unit tahun citroen genset soka unit tahun genset kva unit tahun genset kva unit tahun mesin potong rumput unit tahun maret tempattidur tahun unit tahun otntusaa oo standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas kendaraan dinas pejabat mean pejabat negara bupati dan wakil bupati pimpinan dprd unit tahun pejabat eselon il a unit tahun uan sah ear men jeep, sedan, station wagon nan dak mini bus pick up double gardan unit tahun uuo unuk unit tahun po. sepeda motor tahun naa kendaraan roda unit tahun ike sla kendaraan tahun sp, setan, station wagon unit tahun mini bus pick up double gardan unit tahun pop bus truk unit tahun sepeda motor unit tahun kendaraan roda unit tahun biaya pengadaan pakaian pakaian dinas harian pdh) pelaksana stel pakaian sipil resmi psr) pejabat daerah stel pakaian sipil harian pdh) pejabat daerah pi. id. pakaian sipil harian pdh) lengan panjang pakaian sipil lengkap psl) pejabat daerah pakaian khusus lapangan i14. satuan biaya maksimal sewa sarana mobilitas darat (khusus kegiatan insidentil) . roda empat a.a harga maksimal pembelian kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda dua) operasional "5g lapangan . jie. harga maksimal pembelian komputer kel t1. komputer ban tae y .voodoo mangan satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah pengepakan dan pengurangan bm: angkutan angkutan laut sungai: . pengepakan dan pengurangan ce. angkutan laut sungai sesuai tarif esotperrangan atasan) braga, lra ba aa bersifat antar sekolah kelompok belanja barang dan jasa'substansi, kompetensi narasumber, kualitas aan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bdalaman l sama dengan penyelenggararjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah. penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat,belanja modaljumlah belanja modal yang dianggarkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah."ber penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli bangunan set tetap sampai asset tersebut siap digunakan misalnya jasa konsultan perencanaan dan pengawasan. segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal ask. emak penerimaan kembali pemberian pinjaman bt. siap penerimaan piutang daerah tan pengeluaran nbiayaan dianggarkan untuk menampung da) pembentukan dana cadangan penyertaan dal investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah bapa tae antara penerimaan pembiayaan dengan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. teknis penyusunan rka skpd il. penyusunan rka skpd dan rka ppid tahun anggaran meliputi format rka skpd dan rka ppid tercantum dalam lampiran xiv.a peraturan menteri dalam negeri tahun rka skpd yang telah disusun oleh skpd disampaikan kepada ppid dalam rangkap (satu) untuk diagendakan dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah apd) bersama kepala skpd. rka skpd harus dicantumkan secara jelas lokasi dari masing masing kegiatan sehingga memudahkan pada saat dilakukan monitoring. untuk kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dak), dana penyesuaian dan otonomi khusus,hal hal khusus lainnya il.nbsp tigaranpinsi pada apbdbagi satuan pendidikan menengah pertamabagiagi satuan pendidikan dasar negerisatuan pendidikan dasarnegeri yang diselenggarakan pemerintah daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan bop paud swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk belanja hibah. program dan kegiatan yang biaya dari dana alokasi khusus dak)apb.nganggaran untuk pelaksanaan kegi,sawpp2d yang belum dituangkan. san redirdkreampinda provinsi kabupaten k.ota kecamatan tersebut bersumber dari dan atas beban apbd. dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) tahun anggaran bup malaka a stefan pria peran |
bupati mamuju tengah provinsi sulawesi barat peraturan bupati mamuju tengahmamuju tengah(seribu) hari pertama kehidupan yang dapatsehingga perlu pencegahan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi stunting terintegrasi, termasuk mendorong peran desa kabupaten mamuju tengahdesa, perlu disusun pedoman bagi pemerintahperubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten mamuju tengah tahun memutuskan penentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten mamuju tengah, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten mamuju tengah. bupati adalah bupati mamuju tengah,,,, intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat):, pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut posyandu,, pendidikan anak usia dini,stunting desa, akses layanan keluarga berencana kb) adalah peningkatan jangkauan layanan pada semua pasangan usia subur, kader tribuna adalah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga meliputi bina keluarga balita bkb), bina keluarga remaja bkr) dan bina keluarga lansia bkl), pembantu pembina keluarga berencana desa selanjutnya disingkat kbd) adalah peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan akses layanan desa, bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari apb desa yang diantaranya bersumber dari dana desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan stunting tingkat desa. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah . bab iiikegiatan pencegahan stunting desa:,,,, instrumen kendali tahapan sosialisasi, terdiri dari: berita acara musyawarah antar desa, berita acara pemilihan kpm, .sk. berpengalaman sebagai kader posyandu atau guru pada pendidikan anak usia dini, bisa mengoperasikan microsoft office. bulan), melaporkan hasil pemantauan kepada kepala desa setiap bulan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai kpm sebagaimana dimaksud pada kpm berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin,:: anak usia bulan: dan wanita usia subur dan remaja putri. bagian keempat bentuk intervensi (l) intervensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:bangii, pemberian makanan perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi penyakit. intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peningkatan akses pangandan kualitas pelayanangizi dan kesehatan, dan peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi: intervensi prioritas, intervensi pendukung, dan.: pemberian makanan tambahan bagi ibu mba)(l) kegiatan intervensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b,dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi: ibu hamil, b.ibu menyusui dan anak usia bulan, dan c.:,: peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan aksesdan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan,, peningkatan akses layanan keluarga berencana kb).rl, dan penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. peningkatan akses layanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: akses bantuan operasional pembantu pembina keluarga berencana desa kbd), akses bantuan operasional kader tribuna (bina keluarga balita (bkb), bina keluarga remaja bkr) dan bina keluarga lansia (bki): akses regulasi yang diatur dalam surat keputusan kepala desa, dan akses sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi layanan kb,(l)atas: kesehatan ibu dan anak kia): konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, layanan paud, dan layanan kbdini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan dan kegiatan lainnya,,,(l),, penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada meliputi posyandu, paud, dan kelompok keluarga,erdayaan masyarakat dan desa,badan penelitian dan pengembangan daerah bappeda),, koordinasi organisasi perangkat daerahve, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa wajib melakukan pembinaan kepada kader pembangunan manusia kpm) yang ada desa sebagaimana dimaksud pada pembinaan kader pembangunan desa kpm), pelatihan atau penguatan kapasitas kpm, dan c.berbagai bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kpm. (l) dalam rangka perencanaan pencegahan stunting, pemerintah desa wajib berkoordinasi konsultasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah desa juga wajib saling berkoordinasi dengan pendamping fasilitator yang ada desa sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk,,, dan(l),,:(l) sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi konvergensi pencegahan stunting, sosialisasi konvergen,,pendamping,dan penangan, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,,desa (l),(l)satu pemantauan kegiatan, termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari dinas terkait serta pendamping program yang ada desa: tingkat capaian indikator layanan pencegahan stunting desa, dan tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting desa. kpm dan rd,kepala desa dan bpd dalam musyawarah desa yang diselenggarakan pada bulan desember setiap tahun,desa pertanggungjawaban pembangunan desa yang dilakukan (dua) kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan juni dan desember, dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan desa yaitu: keberadaan sasaran (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode satu tahun antara lain: total ibu hamil: jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau rishi, total anak bulan, jumlah anak bulan terindikasi (pengukuran dengan tikar pertumbuhan), .jumlah(seribu) hari pertama kehidupan, data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap (tiga) bulanan disampaikan kepada kepala desa sebagai bahan laporan dan dihembuskan kepada pihak lain yang relevan,,,,bulan,(l),,dan penangan(l),il):, laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada dapat dijadikan sebagai:,(l) pembiayaan untuk penyusunan rencana kegiatan, dapat menggunakan apb desa sebagaimana kegiatan reguler rapat rapat musyawarah pembangunan desa, kebutuhan penguatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia kpm) sebagaimana dimaksud pada dapat didanai melalui apb desa,bab, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada berupa:fans let c sabda nip.19a 061n200312 .' jules man |
proses maiaturg mer sun asian kita dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran, menimbang bahwa dengan telah melakukannyamaka peraturan bupati pesawaran nomor tahun perlu disesuaikan nomenklaturnya,cara penyelenggaraan reklame kabupaten pesawaran. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang tata cara penyelenggaraan reklame, diubah sebagai berikut ketentuan angkayangan noneon box wall painting, atau bahan lain yang sejenis termasuk juga yang dilukis dan tiang)zonadimana bidang reklame dapatreklame tetap terbatas adalah penyelenggaraan reklame seperti reklame papan billboard videotron megaton bando dan sejenisnya yang dipasang secara permanen dengan batas waktu tertentu. reklame insidentil adalah penyelenggaraan reklame selain jenis reklame tetap terbatas yang diberikan secara insidentil dengan batas waktu tertentu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: titik reklame ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan rekomendasi tim teknis dari instansi terkait. peletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan. titik reklame sebagaimana dimaksud dalam dapat ditinjau kembali paling singkat (satu) tahun. peletakan penyebaran titik reklame harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame. penyebaran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam dilakukan evaluasi oleh tim teknis. apabila terdapat kendala teknis non teknis lapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik sekitar titik reklame yang ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasletakan reklame dibagi menjadi tiga indeks jalan sebagai berikut jalan kabupaten (index jalan jalan provinsi index jalan jalan negara index jalan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki izin pemasangan reklame dari pemerintah daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. persyaratan pengajuan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: fotokopi ktp yang masih berlaku, pemohon mengisi formulir izin peletakan titik reklame, melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang luar sarana dan prasarana daerah, melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame yang dipasang luar sarana dan prasarana daerah), melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah bangunan yang dipasang luar sarana dan prasarana daerah, melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, melampirkan surat pernyataan untuk pembongkaran kepada pemerintah daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh bupati, melampirkan konstruksi bangunan reklame, menyerahkan biaya jaminan pembongkaran, melampirkan fotokopi imb konstruksi reklame, melampirkan gambar teknis konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan dan diketahui oleh dinas pekerjaan umum yang terdiri dari gambar denah peta situasi tata letak dengan skala gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame. gambar detail rangka bidang reklame dengan skala gambar detail pondasi dengan skala asli surat izin pemasangan reklame bagi perpanjangan. permohonan yang lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi oleh tim teknis. setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam berita acara peninjauan bap). membayar pajak reklame, pemohon dapat memperoleh surat izin penyelenggaraan reklame atau surat izin pemasangan reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud. izin pemasangan reklame tetap yang akan habis masa berlakunyuntuk pemasangan reklame insidentil dapat diberikan satu kali perpanjangan untuk maksimum (tiga puluh) hariketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kepala dinaszsetiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk menyetor jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame, dengan ketentuan sebagai berikut: jaminan biaya bongkar penurunan indeks jalan uang jaminan m? rmbr unit. jaminan tersebutpada dapat diambil oleh penyelenggara reklame pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. besaran uang jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati inipada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintulainnya yang tertera dalamketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku. dengan telah dicabut izin sebagaimana dimaksud pada maka pemilik atau pemegang izin reklame paling lambat (dua puluh satu) hari kalender wajib melakukan pembongkaran reklame dan biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh pemilik atau pemegang izin reklame pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada pemilik atau pemegang izin reklame tidak melakukan pembongkaran, maka satuan polisi pamong praja berwenang melakukan pembongkaran reklame dimaksubupati sasaran, diundangkan gedong tataan pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten pesawaran, wangsa berita daerah kabupaten pesawaran tahun nomor |
provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modalefektifitas: dalam menarik penanam modal untuk melakukan investasi kabupaten pesisir barat, perlu adanya peningkatan kerja sama antara pemerintah kabupaten pesisir barat dengan pihak calon penanam modal dan atau investor, bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf atas dipandang perlu ditetapkan pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal kabupaten pesisir barat dengan peraturan bupatibidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dipesisir barat kabupaten pesisir barat:. memperhatikan. dalam hal jenis operasi produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan berada dalam kecamatanzin usaha atas kegiatan sebelumnya. atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam (l) diterbitkan surat persetujuan sp) perluasan yang ditandatangani oleh bupati. surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan selambat lambatnya 7viii perubahan penanaman modal bagian kesatu perubahan atas ketentuan proyek perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh persetujuan bupati. perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: perubahan lokasi proyek, perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas):dan perpanjangan waktu penyelesaian proyek. perubahan atas ketentuan proyek diluar harus diberitahukan secara tertulis kepada bupati. setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa. bagian kedua perubahan lokasi permohonan perubahan lokasi proyek diajukan kepada bupati, dalam rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupatlokasiagian ketiga perubahan bidang usaha dan jenis produksi permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan penanam modal diajukan kepada kepala daerahbidang usaha jenis dan kapasitas produksigian keempat perubahan investasi dan sumber pembiayaan permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan perusahaan usaha menengah dan usaha tertentuinvestasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan dalam bentuk surat persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaanb sanksi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan ini mengakibatkan tidak diberikannya persetujuan perizinan sebagaimana dimohonkan. apabila pemohon dengan sengaja memalsukan data dan atau dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh bupati dapat dibatalkan dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuanpenutup (l) semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya surat persetujuan l izin pelaksanaan berakhir. semua permohonan penanaman modal baru, perluasan dan perubahan perizinan pelaksanaan dalam rangka penanaman modal daerah non fasilitas yang belum memperoleh persetujuan dari bupati pada saat berlakunya keputusan ini, tetap diproses dan diselesaikan selambat lambatnya (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal peraturan bupati ditetapkan. hal hal yang belum diatur dalamgan penjabat bupati pesisir barat, hermani diundangkan krui pada tanggal (ferrar'pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal daerahpenanaman modal daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal usaha menengah, atau usaha tertentu untuk melakukan usaha daerah. penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal daerah berupa usaha kecil, usaha menengah, atau usaha tertentu. permohonan penanaman modal daerah baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal sp) usaha menengah, atau usaha tertentu yang non fasilitas. permohonan perluasan penanaman modal daerah adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang jasa. perluasan penanaman modal daerah subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut: diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman, peremajaan rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul: intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan: menambah kapasitas produksi unit pengolahan, ekstensifikasi (perluasan areal): integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir. permohonan perubahan penanaman modal daerahpersetujuan penanaman modal daerah adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal daerah yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip untuk memperoleh izin usaha. persetujuan perluasan penanaman modal daerah merupakan persetujuan penambahan modal untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip untuk memperoleh jin usaha perluasan. persetujuan perubahan adalahganan modal atau izin usaha sebelumnya. perizinan pelaksanaan adalah iin izin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modadalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksinanam modal. usaha kecilpaling banyak rp50. lima puluh juta rupiahtiga ratus juta rupiah usaha menengahima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak rp. sepuluh milyar rupiah),ima puluh milyar rupiah). usaha tertentu adalah usaha non fasilitas sebagaimana berikut: usaha hyper market, pasar swalayan atau pasar modern, usaha pembangunan apartemen, kondominium, usaha pendirian perhotelan, usaha pendirian rumah sakit, praktek berkelompok, klinik umum, spesialis, apotik dan toko obat: usaha pendirian tower menara: fi. usaha peletakan titik reklame konstruksi besar, usaha pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum spbu). usaha industri skala besar: usaha pembangunan gudang dan perumahan, j . usaha limbah cair:dan usaha bidang perkebunan. babi prosedur penanaman modal calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal daerah wajib mengajukan permohonan kepada bupati. surat persetujuan sp) atas permohonan penanaman modal daerah ditandatangani oleh bupati. penanaman modal daerah yang telah memperoleh surat persetujuan sp) sebagaimana dimaksud pada wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksana yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal. perizinan pelaksana penanaman modal sebagaimana dimaksud i3) terdiri dari izin lokasi, izin mendirikan bangunan imb): izin undang undang gangguan, dan izin tempat usaha. surat persetujuan penanaman modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu (dua) tahun bagi proyek baru dan (satu) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi kegiatan dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun bentuk fisik. kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa: izin lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau surat izin pertambangan daerah sid), dan atau: izin mendirikan bangunan imb), dan atau, izin undang undang gangguan, dan surat izin tempat usaha situ). kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk: dibidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa: pengadaan lahan, atau, pembangunan gedung pabrik, atau, pengimporan mesin dan peralatan. dibidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa: pengadaan lahan, atau: pengadaan pembangunan gedung ruang perkantoran. dibidang pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan. dibidang usaha perikanan telah ada kegiatan pembelian sebagian sarana prasarana perikanan. penetapan jangka waktu penyelesaian kegiatan yang tercantum dalam surat persetujuan penanaman modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha. bab iii permohonan penanaman modal baru permohonan penanaman modal baru dapat diajukan oleh perseroan terbatas pt), commanditaire vennootschap cv), firma fa),nanaman modal sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan dalam bentuk surat persetujuan penanaman modal daerah. surat persetujuan sp)perizinan pelaksana penanaman modal bagian kesatu izin lokasi setelah calon penanam modal mendapatkan surat persetujuan.( sp) penanaman modal, selanjutnya mengajukan permohonan izin lokasi. permohonan izin lokasitercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua izin mendirikan bangunan imb) setelah calon penanam modal mendapatkan surat izin lokasi, selanjutnyayang diatur dalam peraturan bupati pesisir barat tentang izin mendirikan bangunan. bagian ketiga izin undang undang gangguan dan izin tempat usaha setelah calon penanam modal mendapatkan surat izin lokasi dan atau izin mendirikan bangunan, selanjutnya mengajukan permohonan izin gangguan ho) dan izin tempat usaha situ). permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud diatas, diajukan kepada kepala daerahdiatur dalam peraturan bupati pesisir barat tentang izin gangguan dan izin tempat usaha. bab perizinan operasional penanaman modal setelah calon penanam modal mendapatkan surat izin undang undang gangguan dan izin tempat usaha, selanjutnya mengajukan permohonan izin usaha kepada dinas instansi terkait daerah untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi produksi. izin usaha sebagaimana dimaksud adalah untuk terus kegiatan proyek sebagai berikut: surat izin usaha perdagangan sup): surat izin usaha jasa konstruksi suk): izin pemasangan reklame, tanda daftar perusahaan tdp): tanda daftar gudang tdg): tanda daftar industri tdi): izin usaha industri iui): izin trayek: izin pendirian tower menara: izin usaha penyiaran: surat izin usaha pembudidayaan ikan, surat izin usaha penangkapan ikan, izin pengelolaan hasil kelautan dan perikanan: izin pertambangan daerah: izin pertambangan umum, izin peruntukan penggunaan tanah: izin penimbunan, izin pertambangan bahan galian izin pengumpulan hutan bukan kayu rotan) hasil izin rekomendasi pengumpulan penumpukan kayu panggung): izin rekomendasi pengumpulan penumpukan bukan kayu damar), izin kepemilikan gergaji rantai chain saw, izin usaha industri primer hasil hutan kayu tuiphhk) saw mill: izin walet: izin produksi pupuk anorganik: izin usaha budidaya tanaman pangan perkebunan: izin usaha pengolahan hasil perkebunan, izin usaha budidaya peternakan: izin usaha pemotongan hewan: izin usaha rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan unggas, izin usaha obat hewan tingkat lippo, kios atau pengecer: izin praktek dokter hewan, izin rumah sakit hewan, izin laboratorium kesehatan hewan: izin usaha hewan kesayangan: izin usaha entri shop: izin praktek dokter dokter gigi dokter spesialis, izin kerja radiografi: izin praktek perawat: izin praktek fisioterapis, izin pendirian laboratorium klinik: izin apotik dan toko obat: izin kegiatan pengobatan tradisional: izin rumah sakit umum swasta: izin pendirian optikal: izin balai pengobatan: izin rumah bersalin swasta, izin pembangunan apartemen, kondominium, izin usaha kepariwisataan iuk) hotel rumah makan dan sejenis: izin pendirian lembaga pendidikan non formal: izin pendirian sekolah swasta, izin gangguan ho): surat izin tempat usaha situ): izin pertambangan rakyat ipr): izin usaha pertambangan khusus ipk): izin usaha pertambangan iup):: izin usaha pengolahan hasil perkebunan: surat izin peruntukan penggunaan tanah dan atau bangunan, izin mendirikan bangunan imb): izin kerja perawat gigi, pengesahan dan atau rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan amdal): pengesahan dan atau rekomendasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl): pengesahan dan atau rekomendasi upaya pemantauan lingkungan ukl) dan upaya pengelolaan lingkungan upl): surat tanda pendaftaran usaha waralaba stub): dan izin study traffic. bab dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya: hak pelayanan,dan ec. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan,i permohonan perluasan penanaman modal permohonan perluasan penanaman modal diajukan oleh penanam modal yang telah beroperasi berproduksiyang menyebutkani.b bulan. rp. pejabat eselon iii.a bulan e.ooooooooooooooooccc rp. pejabat eselon i.b bulan cocoon.oooocooocomm rp: pejabat eselon iv.a bulan. rp. staf pns bulan season rp, pemberian tunjangan khusus kepada non pegawai negeri sipil thl) sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. , bulan. pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam mendapat pengurangan apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan, tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung, tidak masuk kerja karena sakit, terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktu, dan mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik. pns thlratus persen) untuk setiap (satu) hari kerja. pns thl25x (dua puluh lima persen) untuk setiap (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan izin tertulis disertai dengan persetujuan tertulis atasan langsung. pns thl tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan pengurangan sebesar (dua puluh lima persen) untuk setiap (satu) hari kerja. pns thl yang terlambat masuk kerjapns thl yang pulang kerja sebelum waktumbayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam setelah dikurangi pajak penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalamkhir bupati pidie star ayub bin abbas diundangkan meureubo pada tanggal januari kumail akhir sekretaris daerah damage pidie saya, berita daerah kabupaten pidie jaya tahun nomor |
bupati pohuwato kabar provinsi gorontalo sistem kp) sekda peraturan bupati pohuwato kan pas nomor12 tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana jaminan persalin khususnya pada daerah yang jauh terpencil seluruh wilayah kabupaten pohuwato,.dana jaminan persalinandana jaminan persalinjaminan persamaan yang selanjutnya disingkat jampersal merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten pohuwato! terhadap fasilitas kesehatan tujuan dan sasaran tujuan jaminan persalinan meliputitujuan khusus yaitu sasaran jaminan persalinan adalah dinas kesehatan kabupaten pohuwato puskesmas dalam menyelenggarakan tujuan jampersal sebagaimana dimaksud dalam kebijakan operasional jampersal diarahkan pelaksanaan program kesehatan nasional kabupaten pohuwatokabupaten pohuwato dan kebutuhan lapangan bab pengelola dana jampersaldana ampera puskesmas dana jampersaldana jampersal pada setiap puskesmas, sebagaimana dimaksud dalaman ditentukan oleh dinas kesehatan bab iii ruang lingkup jampersal ruang lingkup kegiatan jampersal, meliputi operasional rumah tunggu kelahiran rtk), biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping, biayarumah tunggu kelahiran rtk) sebagaimana dimaksud dalam pasa! huruf adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm) berupa tempat (rumah bangunan tersendiri1) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara dengan kriteria lokasi berdekatan dengan puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau rumah sakit rincian kegiatan pemanfaatan jampersal sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut operasional rumah tunggu kelahiran rtk), meliputi biaya sewa rtk selama (satu) tahun dan belanja langganan daya (biaya listrik, aur, d!!) biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping, rtk terdiri dari biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas,ekenderaan untuk pergi pulang dari rumah rtk, biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kende tata cara penyelenggaraan mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengar peraturan menteri dalam negeri biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsinyasi pembelian alat tulis kantor dan penggandaan bab pembiayaan dana alokasi khusus jaminan persamajampersaljampersaljampersal puskesmas dilaksanakan oleh bupati melalui ngel maretsaji doni bento berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor yp. |
makan, kas "aa kpa plcp kar dus sekda sii wabup(ketentuan dalamiubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutbagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ditransfer setiap triwulan, yakni ditransfer pada setiap awal triwulan berikutnya. khusus transfer triwulan dilaksanakan pada bulan desember tahun berkenaan. peraturan bupati intetap marisa pada tanggal del bupati pohuwato, sya bunga diundangkan marisa pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pohuwato, s.ip.mm pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor |
oa) bela inj, bupati batang, menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan bidang e government sebagaimana maksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tik) dalamystem informasi government dilingkungan pemerintah kabupaten batang serta, maka perlu mengaturjaren.kominfo tentang panduan umum oa) ha. tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional: peraturan daerah kabupaten batangseri nomor)oa) sa.teknologi informasi dan komunikasigovernment adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan. data adalah fakta berupa angka, karakter, sy. repository adalah tempat penyimpanan kumpulan kumpulan software aplikasi yang bisa didownload diambil untuk digunakhief information officer selanjutnya disebut cio adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola tik. cloud adalah media penyimpanan data melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam suatu atau banyak server. tata kelola keamanan informasi adalah sistem dan proses untuk memastikan kinerja tik tidak mengalami masalah keamanan yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan atau: domain adalah mengkonversikan dari angka ip) nama. subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama. intranet adalah jaringan komputer dalam lingkup terbatas, dalam hal ini khusus lingkup pemerintah kabupaten batang dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet)oa) yap in) bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan government) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangannya lingkungan pemerintah kabupaten batang. bab iii maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan e government. tujuan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan panduan dan arahan bagi pengembangan government kabupaten batang. bab perencanaan perencanaan pengembangan e government mengacu kepada dokumen perencanaan resmi pemerintah kabupaten batang. masterplan government. bab pengorganisasian kerangka muatan isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh dinas. pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh dinasdinas. oa) papa inj bab pelaksanaan dan pengembangan pelaksanaan government dilaksanakan oleh skpd maupun dinas baik secara mandiri maupun dikoordinasikan oleh dinas. pengembangan government dikoordinasikan oleh dinas agar sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan pemerintah kabupaten dilakukan dan dikembangkan oleh dinas..dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (interoperabilitas), menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar skpd. interoperabilitas dikembangkan untuk lebih mendayagunakan dan mengoptimalkan sumber daya tik agar pelaksanaan e government berjalan lebih efisien dan efektif bagi pelaksanaan kerja maupun pelayanan masyarakat. perangkat lunak wajib memiliki tempat penyimpanan kode sumber pada dinas ataupun sebagai cadangan. untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan government perlu adanya seorang cio yang berfungsi melakukan tanggung jawab dan oa) ale im) kepemimpinan tata kelola tik. tugas cio sebagaimana maksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii penggunaan perangkat lunak legal dan pemanfaatan perangkat lunak kode terbuka (open source software) setiap perangkat lunak yang ada pada skpd diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (open source software). pengembangan system informasi aplikasi diwajibkan untuk menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka. untuk penggunaan sistem informasi yang bersifat non kode terbuka yang telah ada dan berjalan normal, maka skpd diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak non kode terbukabab viii server komputer dan server yang terhubung antar skpd dikelola oleh dinas. petugas yang menangani server wajib memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan data yang ada pada server untuk kepentingan pribadinya. bab vix tata kelola keamanan informasi setiap skpd yang melaksanakan pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas tik sekurang kurangnya untuk menerapkan tata kelola dt, keamanan informasi secara andal dan aman. ruang lingkup penerapan tata kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik paling kurang memuat dan menyangkut faktor kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data. perangkat keras yang menjadi server penyelenggara pelayanan publik paling kurang memiliki piranti keamanan baik fisik, lingkungan maupun data dalamnyapihak ketiga wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat. bagi skpd yang mempunyai system informasi wajib memiliki tempat penyimpanan data cadangan. setiap penyimpanan data secara cloud wajib menggunakan server yang berada wilayah republik indonesia. petugas yang menangani perangkat keras maupun perangkat lunak wajib mematuhi tata kelola keamanan informasi. bab intranet, internet dan multi media dinas mempunyai otoritas penuh untuk penomoran terhadap komputer yang terhubung terkoneksi dengan jaringan intranet dilingkungan pemerintah kabupaten batang. skpdskpd yang memiliki website terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada yang digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin sekretaris daerah melalui dinas. pena sal haalebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas serta pelayanan publik. skpd dilingkungan pemerintah kabupaten dapat mengembangkan syskpd dilingkungan pemerintah kabupaten batang yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan system informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan dinas. berkaitan dengan kegiatan pengembangan sysource code) dan hak cipta kepada pemerintah kabupaten batang. bab kerja sama dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta skpd dapat melakukan koneksi data dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak menimbulkan dapat aksesnya informasi yang dikecualikan pemerintah daerah. skpd dapat melakukan kerjasama pengembangan e government dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta dengan koordinasi penuh oleh pemerintah daerah. kerjasama sebagaimana maksud pada tidak boleh menyebabkan oa) inj berkuasanya aset, data dan informasi pemerintah daerah kepada pihak lain thn per ana pankelancaran pengelolaan appaantang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. aan thn bab kewenangan, tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah bupati batang selaku kepala daerahewan perwakilan rakyat daerah kabupaten batang. dalam melaksanakan tugas pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam kepaladan kepala skpdbatanginspektorat kabupaten batang adalah pelaksana tugas dan fungsi pengawasan. kepala skpdteh aan bali untuk keperluan kelancaran pelayanan, bupati dapat menunjukan bank lain sebagai bank penyalur. pedomanpa der aa, bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batang nomor tahun tentang analisa standar belanja standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai, perlu ditetapkan analisa standar belanja yang digunakan oleh tim anggara pemerintah daerah dalam menilai kewajaran atas anggaran program kegiatan yang diajua standar belanj importoli imj adli imj adanalisa standar belanja pemerintanalisis standar belanja, yang selanjutnya disingkat asb,elh suatu skpdpeka aki hita sebagai standar penyusunan plafoleh fungsi penyusunan anggaran rka skpd) tiap tiap skpddna tan hitpertama umumopeka aki hitskpdatasaral ea ag. rela tes"man see eaini. sedangkan untuk obat non generic menega) see malap han pe) relasi eka tinggal liapaplh. bupati batang wakil bupati ttd semadibanana ptetahun standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten batang harga biaya kegiatan aa |a. jamuan makan untuk penerimaan tamu, ' ' ) | oo| | penyelenggaraan rapat resepsi penataran 'o | tanpa | b h h pemmimentama dianflans tapi" oo jamuanminum danmakanankeil orang kali jamuan ang joe kesan pemeran toa jamuan tamu bupati dan wakil bupati diluar kantor restoran, rumah makan, hotel, dsb penyelenggaraan rapatan resepsi: jamuanmakan (perseorangan): sae milan memasak miahiatan. kali jamuan termasuk buah buahan nusa aaa penyelenggaraan penataran penyuluhan kursus sosialisasi: jamuanmakan (perseorangan): kali jamuan termasuk buah buahan siang orang kali jamuan termasuk buah buahan kali jamuan termasuk buah buahan da. nasiberkatatau roti berkat khususacarapengajan dus (dirumah jabatan bupati dan wakil bupati oo arak peta lap aga das a n baya perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam negeribagi: pejabat pns cons kabupaten batang pimpinan dan anggota dprd kabupaten batang disetarakan dengan eselon oo ) yang diangkat sesuai peraturan | ) perundangundangan yang berlaku amp any il. satuan biaya uang harian ti. biayaperjalanan dinasjabatan komponennya untuk perjalanan dinas dalam negeri: meliputi uang harian, biaya transpor,biaya penginapan, uang representasi, sewa antardaerah dalam provinsi kecuali kab. kendaraan dalam kota dan atau biaya pekalongan, kota pekalongan, kendal menjemput atau mengantar jenazah. ( tembang dalam daerah orang hari melaksanakan perjalanan dinas tarihi (mar daerah luar provinsi tanggal keberangkatan sampai dengan tanggai meliputi uang makan,uang transpor lokal dan uang saku, kepulangan (secara kedinasan) riau orang hari adalah dibayarkan secara lumpur. orang hari orang hari satu kota tempat tujuan. transport lokendaraan dinas. kat bandara pelabuhan. sulawesi utara gorontalo menyerahkan tiket per orang, apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian bbm dan nota pembayaran jalan tol eselon pesawat udara bisnis masa kapal laut kelas kereta api bus eksekutif kapal laut kelas iia kereta api bus eksekutif bangka belitung golongan kapal laut kelas iia kereta api bus eksekutif golongan kereta api bus eksekutif pem besi oran lean an, nusa tenggara timur orang hari pejabat yang didampingi. strata pendidikan d3 sta disetarakan golongan papua slip disetarakan golongan papua barat pu fb. perjalanan dinasluar daerah dengan ii. satuan biaya transportasi menggunakan kendaraan dinas dapat dies pribadi, kebutuhanratarata bbm | adalah literuntuk menempuhjarakl okm jo. perjalanan dinasmengantarjenazah |. oo. mendapat uang makan dan dapat diberikan iii. satuan biaya penginapan golongan i ii biaya administrasi umum unit kerjamasing (ah uar daerah masing (biaya rapat kursus seminar dl). pejabat eselon sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara sumatera barat orang hari sumatera selatan perjalanan dan dibayarkan secara lumpur. bagi eselon pimpinan dan anggota dprd hotel bintang empat (#""') kelas deluxe bagi eselon iii golongan dan ii) hotel bintang tiga ("") kelas standar (satu orang kelas standar (dua orang per kamar) pns yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pejabat eselon kepala dinas satuan kerja perangkat daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan yang lebih dari jam menggunakan ipsum. pejabat eselon ill golongan kepulauan riau orang hari oo) ma" ng" pak tea lea san, standar biaya masukan tahun anggaran yogyakarta orang hari apabila pelaksana perjalanan dinas mengajak mengikutsertakan pihak lain non pnsskmaluku smp disetarakan golongan kepala desa dan bpd yang melaksanakan dengan pns golongan! ( pejabat eselon golongan) sekretaris desa non yang biaya disamakan golongan bagi perangkat desa masyarakat umum dinas, besarnya disamakan dengan pns golongan sumatera selatan orang hari si#o00| tampung sebesar rp. , , dibayarkan sesuai uang yogyakarta harian. jawa timur orang hari blue dan semi blue) satuan biaya uang harian mengacu pada standar peraturan kalimantan barat anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri, sulawesi selatan orang hari maluku orang hari ini. maluku utara orang hari papua orang hari 3g papua barat orang hari mam oh oo. golongan l |. aceh orangab" ai" aha sal, |. sumatera selatan orang hai ampun orang hari benar orangan stoo bangka belitung orang hari a1) banten orang hari 2database orang hari a6300of jakarta orang hari jawa tengah orang hari 55n yogakaa orang hari asroma| ay jawa timur orang hari mem rang hari essooo ( i8use tenggara barat orang hari 8eooooy 9r usa tenggara timur orang hari d00000f nata pari aceh kalimantan selatan orang har kalimantan timur orang has olas00oo kalimantan putra orang hari sulawesi utara orang hari sulawesi tengah rang hari deo sulawesi tenggara orang hari maluku. orang hari maluku utara orang hari papua borang han do4ra00o| papua barat orang hari emuspeayanan keseraangsu padma blue gan sem bun) sya ann dias rujukyer sean panda y t ai (mengantar jenazah sopir dan pengantarnya luar kota ho.) basa pemain raga soo semarang, tegal, brebes, orang hari slawi atm organ neon |. magelang, temanggung, oo) .d. boyolali, jepara, demak, orang hari |. solo, klaten, surakarta, purwokerto, banjarnegara, yogyakarta io. cirebon, rembang, cilacap, orang hari desabaat samar raga anyar rang hari |. kandangserang orang hari kedungwuni orang hari |. resesi orang har ragi oranghhari binadesa, pekalongan orang hari |. batamkota bandar orang hari era oat | . bawang orang hari blade orang hari . lnuiiliiii ntnw mana3pa7aittth limpung orangjhari pekalongan orang har person orang hari rang hari angsa orang hai wonotunggl orang hari | .n. warungsem orang hari aaaaaa moeampemairagaaioka alan lee eng uraian kegiatan satuan biaya rp) keterangan perjalanan dinas kabupaten orang hari pekalongan, kendal pemalang megan perjalanan dinas kota pekalongan orang hari perjalanan dinas dalam daerah dalam nggggggggaan provinsi kurang dari ngga wilayah kec. jarak orang hari wilayah kec. jarak orang hari wilayah kec. jarak orang hari lean kpr" menes run pusaran ketat cc. biaya pendidikan pendapatan keremmpaaa ii. kursus depdagri jakarta oo orang orang aan a aan amalan maa kursuskursuslain pembelian bukuwajib fotcopy orang up| |. pembuatan keryatulis laporan orang yp| wiayawista orang vp| nan im. pendidikan kader oo aib nan telmanpam . yomagpan tunjangan belajar d iii teknik undip . tunjangan belajar dampuvuaa wisuda | .orang bek tap ranah ear biaya penginapan orang setia lan jakarta dan bandung spp sumbangan pengelolaan pendidikan) orang semester| up| iujngnpaaar oo . onngfaan ago |. wisuda orang tunjangan biaya hidup orang lisosom0| biaya penginapan orang a a0000| lwrasyaturuam oo spp sumbangan pengelolaan pendidikan) orang semester| up| skripsi orang 281s00| ooo wisuda orang t.untasjalurundip oo tunjangan belajar orang bulan tunjangan biaya hidup orang saimpgara rta oo spp sumbangan pengelolaan pendidikan) ' |orang semester| up| tunjangan belajar orang bulan tunjangan buku orang tahun biaya penginapan orang ar40000| davuepuur spp sumbangan pengelolaan pendidikan) oom tunjangan belajar |. wisuda orang tunjangan biaya hidup ' orang 862s00| skripsi orang son tunjangan biaya hidup orang ssamkonomume |. skripsi orang 287s0| ooh ana a2s1teknkundip oo dea bat spp sumbangan pengelolaan pendidikan) |orang semester| tunjangan belajar orang bulan tunjangan buku orang tahun skripsi orang do0 kkn orang wisuda orang tunjangan biaya hidup orang 862s00| pascasarjanaugm sbp program studi prodi) tunjangan buku orang tahun thesis orang 8se2s00| okk 0rng sismo0| pascasarjanaundip spp sumbangan pengelolaan pendidikan) |orang semester| up| pascasarjanaiipjakarta .pascasarjanaipb spp( sumbangan pengelolaan pendidikan) |orang semester| sbp program studi( prod) |orang progam| up| tunjangan buku mma pom wisuda orang programs2luarnegeri lo biaya penyertaan kursus keluar negeri lo uang saku lm) para. aaa biayapenyertaankursus short course) dalamnegeri oo jakarta orang kegiatan| 8e2s00| bandung orang kegiatan surabaya orang kegitan| s750001 id. biaya penyelenggaraan kursus penataan pelatihan sosialisasi o pesertadilnapkamn lama kursus penataan: sd7hari orangfhari 3707s0| b.8dihari orang hari 8eso0| c15sd2hari orang hari peserta tidakdilnapkan lama kursus penataan: ssd21hari orang hai praktek kerjalapanan sewa kendaraan( pakai jatengdan diy: bus kecil hai wp) minibus station wan hai dki jabarkan jatim: bus kecil hai wp| diluarjawa: bus kecil hai | wp) diklat teknisdan fungsional kelompok s00o0oo0o| souvenir buah tanda peserta panitia penyelenggara) buah transportasi nara sumber moderator lokal peserta diklat teknis fungsional orang kegiatan| up) pengawas ujian orang hari up) transport lokal monitoring penata pusat) orang up| disesuaikan dengan kenaikan tarif hotel ll1. perlengkapan peserta daan " anda peserta | . diklat struktural tas, trainingdan sepatu oo ) orang olah raga, tanda pesertadan block not) diklat teknis dan fungsional propinsi) set diklat teknis dan fungsional pusat) ' ' set diklat struktural s0000| warta diklat buah c0000| pas foto diklat struktural 8gbr4x6) ) | as00| pas foto(4gbr4x0) oo nn ie. biaya pengelolaan arsip daerah membongkar arsipkan muat arsip dos pengolahan arsip dinamis inaktif statis tekstual |.berkas non bahasa indonesia (oh ekstra flooding untuk pegawai petugas khusus ' | piket pagi piket siang ig. biaya penyambungan penambahan daya listrik ooo banteyantangantotik bam termasuk dan materai biaya penambahan daya listrik sudah termasuk ujl dan materai 450v menjadi9oo va) unt vp| 450v menjadi1390 unt yel sd25000va wp) biaya pemasangan instalasi rumah bertitik mampu, stopkontak, oo. |. yo. leo. dada teen eayafenyambampa telepentaa pntemmparammam baya penyambungan aspen instansi jum sambungan bayapenyambungan tem sumbangan biaya pemasangan dam sesuai dengan standar dan basa gedung ruang penemuan aman bia asa dekorasi dokumentasi masam ata . baya kesenangan kebudayaan ji. biaya pengadaan kembangan pengiriman dataset sewakendaraan ( 2seapenginapan man odoratum pendampingkepatan jampetaku semi wayang kaitfgsek abasapetawa seni ketoprak ( opini trek e000010051 wmv sae ii. standarisasi honorarium laga sia u tuv motor kegiatan yang melibatkan skpd estat (ar kateg para eceran kehitam rata open pedesaan titan tata pesat (pama tan . bm haa hear j$ matan hamas asahan it eemeememensaraasa oma pemamgaungasab test iopeenaah eta matan hebat kk . tim teknis em) haa t jaa gama ame tooomason | ikatan iojesamaas aan ama tan tim teknis mas aan haa i00 mmm eigen anggaran kegitan keatas sangaungasas jemaah tata haa ama haa masa tata h ibaskamassasas man haa men mei) santo yesasia maa tata sat meh siswa . o m ly semasa niatan pama satan aan penamaan men | mma tan aro pemanen kegiatan maa i ema (sama eat maa rein eau warnanya errewaaa perincian pekerjaan honorarium sa. honor intensifikasi pajak daerah ' to, penanggangawah voodoo| congo0| ham soo wakil ketua koordinator voodoo| b000oo| soo0o0| (oo anggota voodoo| ott aer moms ees ba honor intensifikasi retribusi daerah a penanggungjawab voodoo| e00000| kedua d00000| soo000| voodoo| wakil ketua koordinator solo00| sean robot0 soo o00 te0000 argo nibooooo| c00000| na neemnamamamama angular khusus sebaik peta spbujspbbi dmmpendataaa obyek pajak darah ema opa esatanfonyek pajak (op samar yeatanyobyekepajak esa esa enyekepajak ema pendataan pemeliharaan basis data ppp (p pengaspendata tebrakpaak pemeaspendamping pendar yobyekpaak r000 ita jaa teror osk kei nya pedas heh gang kelas staf kecamatan ata so0000 ima oramawamamenman (op pemangsungjawah yaa eoo00 (op asameags has soo graf aaminisrai aman tononrum tim optlsalkas fbs kecamatan pama tata sementara kecamatan tentang kasi starkecamatan yo. amat i ja. tinta ppp ketua koordinator (kegiatan wakil kua (kegiatan sekretaris kegiatan anggota kegiatan opo ketua kegiatan |. sekretaris (kegiatan amerta kegiatan | . pengolah data 'o (kegiatan mms perma teesiatam kegiatan hasan ai lol tema oo ida sekretaris oo ibn anggota oo ||. staf sekretariat ibn a htm ememansasman emi karoten dandim kroket ten pengadilan negeri, tema dprd) honorarium wakil forkorpimda selatan nawa hama tg. sekda (kegiatan asisten kegiatan | kabar hukum kegiatan | ll. unsur sekretariat oo) sekretaris oo ) kegiatan anggota oo . kegiatan beragama pra teesiatan | (op wasakema selatan gsametais selatan (po wiki seteetars bestaan e pama (kegiatan oo. coco oo. masa gemmmmeganaaan skema romansa bupati kegiatan aki ketua komandan wakil bupati, musica) kegiatan kota pelaksana harian waka polres, kasim, sekda kegiatan ssametara kegiatan jos tee oo. beer penunggang jawab orak pengawas bahari ( kematian ora emas s0000| ben san si) pembanmumum orafnai solo0 a00 aan aa apa tonoradum pengelolaan bama tingkat kabupaten honorarium pengrioia barang tingkat kabupaten pemegang barang baan voodoo hengebta barang daerah token pembantu pengelola barang milik daerah balm koordinator pengguna dan kuasa pengguna barang bulan koordinator pengurus barang kabupaten balam soo0001| ketua pengurus barang kabupaten bulan anggota pengurus barang kabupaten koran anggota penyimpan barang tingkat kabupaten balm honor pengurus barang skpd)o bebankeda banyak . bec seeankeaseditk param pts money penyimpan barang skpd #eebankeda banyak tata #eebankeda sedang balan t0000) seetankemasediae puan son00 honor pengurus dan penyimpan barang sekolah dasar bulan honorarium petugas admin aplikasi sima barang sen b aman pan coo00 reordinaar aan aan men tema las enam ton maa sen aan (oa 5sameamsurp tata angeotamerangkap tema pokjaulp yul tonton0 aseetapagaup pata honor staf administrasi umum ulp) yuan s00000| emommamagmana sesuai pagu anggaran kegiatan belanja rangsang tidak pejabat pembuat komitmen merangkap ppt eat testetatapan aro r0. jap. ipaketpekerjaan (5p5e: sja se00000000: pasatpasyaan tao) re rp. ypaketpekerjaan 5re10000000000: paket pekerjaan so0010001| oem | sampai dengan rp. ipeketpekejaan re rp. ypakeipekerjaan rp . rp. ypaketpekeraan to00. rp. ypaketpekerjaan re iog00000000: paket pekerjaan dana | sampai dengan rp pesat re. rp. pagatan ( 5re #oo000000, yap. kegiatan re. t000000000, s a rp. kegiatan soo000| re rp . kegiatan re s d rp kegiatan isoname, akan maa honor pejabat pengadaan honor pejabat pengadaan untuk pena moda dibawah rp. dberkanperkegaan | bukanperparetpekerjaan) (po honarkanweidar ty | j sampaidengan rp kegiatan rp rp. kegiatan rp s a rp. kegiatan rp. rp. kegiatan 7re2500000000, rp. kegiatan d00000| p rp. kegiatan rp. kegiatan nm. rem mamasa ommsapesit (sampai dengan rp.200000000r ypaketpekejaan rp. rp paketpekejaan rp , s a rp. paketpekeaan rp rp. paketpekejaan amar saan intim soon) rp. s d rp. paketpekerjaan .: rp. ipaketpekerjan oo. ampat dengan rp. tpaketpekejaan rp. s d rp. fpaketpekerjaan rp 300n00000, a rp paketpekejaan imoomverajam tesamtema akovo rp. s d rp. rp. s d rp. rp. ima aan sao so0. samp momen esieeesaan tr000 rp 300n00. , s rp paketpekejaan re. rp. paketpekejaan 5e. , s rp. ypaketpekejaan rp rp. paketpekegaan rp. ipaketpekerjan nawa sasaran kesan ono pasa menjaga (kegiatan men @berikan berkegiatan, bukan perpeketpekerjaan) honor tenaga pengawas lapangan, dan staf teknis pengawaslapangan gikatidak menggunakan konsultan asma roman rp. s d rp. ( 5e rp paketpekejaan | ie. tooooooo00, a a rp. ypaketpekegaan rp rp. paketpekejaan o so0oo00000 d rp. fpaketpekerjaan soo000| ipakeipekemaan | aaa sampaidengan rp. paketpekerjan re. , a a rp. ypaketpekemaan re. , a a rp. paketpekerjaan (o| re 10ooo0n00, rp. paketpekemaan 5re , s rp. ypaketpekemaan soooooooo0 a rp. ypaketpekejaan re : ipakeipekemaan s00000| pemesan bendahara umum daerah budi teman kuasa bendahara umum daerah maman opal basifvnass amar mono ten masa era wanna a pop foam .|. pelaksana dokumen abuan pelaksana verifikasi oo bulan .| pelaksana pembukuan yuan eos mean emoaanaan l ami tega ||: penanggungjawab kegiatan tema kegiatan ||: sekretaris kegiatan logo anggota oo kegiatan lol kedua oo kegiatan ||: wakil tema kegiatan hama ||: anggota kegiatan | aa, honorarium tim penyusunan tim harmonisasi rancangan keputusan bupati ' mengarah pembina kegiatan .| penanggungjawab kegiatan aan man maa sekretaris kegiatan anggota kegiatan | haa ketua ieesiatan o | wakil ketua kegiatan oo sekretaris kegiatan anggota kegiatan o | suara ain masa mesasanaearamas | megan ukt pembina kegiatan raja tema kegiatan sekretaris kegiatan mama niatan m w dop baaikema selatan ( psametaris satan panam selatan . memanmanaaaa ( emba selatan man (po sementara matan again yahoo pat momersam had penanggungjawab toman s0oo00 ema itam sesaat eat (pp sesetarst tam anggota staf teknis verifiktor bulan www hama (oem peta c00000 mass opa pan wasrtema (op means papan s50000 anggota verifiktor bulan g5. atasi pemanen mesapanamat www . penanggungjawab kegiatan awan ika ||: wakil ketua kegiatan |. sekretaris kegiatan anggota kegiatan ho. bau |. jawaban administrasi bantuan keuangan provinsi 'o' ' lol kedua idea oo | sekretaris idea o | verifikator idea o o | aaa sapaan pemerintahan dan pembangunan tee paakeanal ieesiatan (omset kegiatan |l penanggungjawab (kegiatan mass akan tim reportase kegiatan nm. hee rgs oto ooo paburrerp) poo. pengarah tkp2 kegiatan ma sekretaris tkp2 (kegiatan hee lee anggota pkp2months) kegiatan tan tem sepasang aso0 fulltime sekretariat staf administrasi o kegiatan staf kantor st# kegiatan (oo yo) monsta penamaan saman timgengarah penasehat kegiatan | penanggungjawab kegiatan | ketua anggota kegiatan ) | aaa aman w oem selatan so0000 (oo secara mesin | (masa kegiatan hpeeoam amat men riyama saga sma ane ato (ooh baemmememaaaa b situasi bulan perkara oo ) nonlitigasi bulan perkara wss man anna man ber b asam soon ami yoo sidang ena eno eng dosa aman (oo ketua bulan sekretaris ribuan | anggota bulan na. eren ketuamerangkapanggota bulan wakil ketuamerangkapanggota bulan sekretarismerangkapanggota bulan anggota nolan najwa. aoi ram aman (ol: ketua bulan sekretaris bulan anggota puan | yoo ooh emeseaa ohh hee pembina( rupa) bulan penanggung jawab wakil bupati) bulan ||: ketua( sekretaris daerah) bulan aaa aaa haa hw (oo tema nolan wakil kedua touan so0. sekretaris touan | ama soo (op: anggota bulan aaaaaa ha hama (oo tema bulan ' | sekretaris nolan | anggota bulan | nn ) ' '' , ne) mk) ik) hap jemsesamaap samapi atom ema ian aaa aaa asas pantas mara ii) hama rani iso jasa mai aaa, tema pen selir sata piagam mmg mamas ema niatan rang kegiatan pan perincian kegiatan satuan napi too orang kerjakan honorarium sekretariat panitia seleksi jabatan pimpinan (insan pratama (pa raman (op sama ran ketan (ama ran eta honorarium narasumber tenaga ahli seleksi jabatan pimpinan b ine pratama ben wakil bupati orang kegiatan wna pek tampa ama orang kegiatan samar ran kejaran (pama rang eat is0.o00 jae: tim peliputan kegiatan kebiasan penanggungjawab orang kegiatan reortinatar rang kegiatan s0.o00 amami perang kegiatan terma honorarium perawat pengawas pengamat perawat mana s.d.100jt| 100jt 400jt 1m s.d. jt! s.d. honorarium staf admtatetasi staf administrasi blue org bulan) .000f temen pan perang e er ruwatan ketua (same yoirsooo| sooko0 coor00 (ame voodoo| soon hwa orang bulan orang bulan pakan orang bulan ss. tonorartam komite modi pama cran bulan orang bulan 5symptoms orang bulan honorastaan duty manager oo) aka perincian pekerjaan berdasarkan total pagu anggaran belanja yang dikelola rpengelolakevangan skpd | |. pengguna anggaran s00. . kuasa pengguna anggaran ' so0. |. pejabat ketatausahaan keuangan pembuat dokumen . 2s0. 3s0. . pelaksana verifikasi pelaksana akuntansi bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu '| |. pembantu bendahara pengeluaran |.: pembantu bendahara pengeluaran s00. |. pembantu . mean . bendahara penerimaan 2s0. soo.000o| .: pembantu bendahara penerimaan s0. honor pengelolakeuangan ' | dan ben senna dan tam obolool pengguna anggaran pengendali kegiatan sal pejabat ketatausahaan keuangan | | | pembuat dokumen . |. bl. ho. . pelaksana verifikasi |o000 |. pelaksana akuntansi ' ' ' | . bendahara pengeluaran c . |. bendahara penerimaan |. ot.dan penyimpan barang skpd beban kerja banyak rumah jabatan bupati dan wakil bupati, bagian umum, rsud, dbmsda, dcktresdm, dishubkominfo, dinas kesehatan, disdikpora, disperindagkop, dispertan, dppkad, utd disdikpora kabupaten batang termasuk dalam katagori pengurus dan penyimpan barang skpd beban kerja sedang sekretariat dprd, inspektorat, bappeda, bapermades, bkd, blh, bp2kp, bppt, bpp kb, dinas kebudayaan pariwisata, dinas kehutanan perkebunan, dinas kelautan perikanan, dinas sosial tenaga kerja transmigrasi, dinas kependudukan catatan sipil, kantor perpustakaan arsip daerah, bagian tata pemerintahan termasuk dalam katagori pengurus dan penyimpan barang skpd beban kerja sedikit bagian pengendalian pembangunan, bagian hukum, bagian humas protokol, bagian kesejahteraan rakyat, bagian organisasi, bagian pemerintahan desadan penyimpan barang unit skpd puskesmas kabupaten batang, smpn, smkn, sman, skb termasuk dalam katagori pengurus dan penyimpanpera an, ama. bo amat sat tama teman |pekegsampekerjaan khusus jabatan tugas keahlian oo. penggal: (oa mengajarteori praktek sas" tokoh| ( beam teaching (ce menyusun naskah makalah matapelajaran| (pa mengaiiisan tertulis dams60 seorang menyusun naskah ujian mata pelajaran aan menyusun bahan ajar khusus bahasa asing |ojikegatan | penerapan dilaksanakan sesuai ketertuanyang aaa #hii oo. ca. honor nara sumber penceramah penggali membahas moderator dalam rangka seminar rekor sosialisasi enaknya sar erangkesiatan t000000| orang kegiatan sen orang kegiatan sea orang kegiatan pan orang kegiatan bupati walikota pulau jawa orang kegiatan bupati walikota luar pulau jawa) orang kegiatan gubernur pulau jawa) orang kegiatan hear asah v eranekesatan "mw ( menteri pejabat yang setingkat . orang kegiatan honor pakar praktis profesional o dmy selatan kegiatan o s kegiatan kegiatan profesor kegiatan tenaga ahli khusus kegiatan menyesuaikan harga pasar jo honorarium tenaga fraksi dprd bulan s00000| honorarium kelompok pakar tim dprd |.j (kegiatan honor tenaga ahli bupati wakil bupati bulan naas. pembuat naskah sambutan analisis media ' kegiatan asa menyusun karyailmiah tempat too memuja pama instruktur senam orang kegiatan sekali hadir team ( pembina dan pengasuh binsuhysiswa oo) hari kegiatan petugas dari akpol j u"kepolisian satpol pp tni a.m instruktur bahasa sang koreksi ujian beras it egmpngtemmaftaalaya pama soo nama menyusun dan mengolah kuesioner instrumen j3. pengetikan yss yoo manu mba tabel kolom angka angka lembar ( anggaran dengan power point lembar 3000p maneparan dengan power point lcd lembar menyusun system program komputer tiameeo yoo penerjemah yoo ( | bahasa asing bahasatndonesia lembar good (bahasa indonesia bahasa asing kembar ah: j6. tenaga ahli pada operator alat berat orangan so000 pembantu operator alt besi omegam soo mekanik orang hari pembantu mekanik kegiatan hari (op reumstapangan pengawas alat berat kesatuan han yahoo| jo pengemudi dump truck kegiatan hari membantu pengemudi dump true oi|i kegiatan hari amanah i h ao. (tr honor upah harian tindakan medis ubah semi blue) yoo too motor mesin tindakan mow medis operasi want) kasus so0000| are anak ehm. satuan harga| keterangan ekbis honor medis tindakan mop medis operasi pria) kasus honor tindakan medis pemasangan implant kasus honor tindakan medis pencabutan implant kasus honor tindakan medis pemasangan iud kasus honor tindakan medis pencabutan iud ' kasus honor petugas konseling kasus honor medis pengayoman komplikasi kontrasepsi kasus |. honor medis kegagalan pemakaian kontrasepsi kasus an ji8. honorarium kepala instalasi blue) org bin pasaran kera aan bpi. | oman 2sel honorarium dokter jagadiluarjamdinas bludrsud siang org hari dalam(ruangan) org hari policing(ruangan) org hari soma pasidantibur, rifai goo0o| ji9. honorarium advokat untuk penyelesaian sengketa litigasi bulan perkara entitas balan perkara na gam an, |2o. honorarium kuasa hukum pemda litigasi bulan perkara non litigasi bulan perkara nan honorarium pekerjaan swakelola bidang pekerjaan umum: perencanaan ppt surveyor orgisurey drafted juru gambar org ket aan see tah i ieogoo staf administrasi org ket s0000| honorarium kegiatan pelantikan pengukuhan ptn rohaniawan org keg voodoo| pejabat pengambil sumpah org keg saksi oref ego pembaca doa org keg t00. dirjen org keg t00000| lo. bantuan pengurusanjenazah kepada ahli warispimpinan jenazah dananggota dprd yoo honorarium tim p3k too ketua hai anggota hai t00. an, honorarium persegi keamanan seleksi cons fai toko men j26. honorarium verifikator data kepegawaian bulan vang transportliputanwartawan orang kegiatan aan vang transportpressconference orang kegiatan aan jasa penyiar radio berawa orangjjam kuamgtembar pena juang lembur bagi pegawai yang telah melakukan pekerjaanlemburselama paling sedikit jam penuh diluarjam kerja, diberikanuang jember: |. slogan orang jam golongan! orang jam golongan orang jam ja. golonganldan ptt orangjjam nan mna catatan: pembayaran uang lembur paling banyak diberikan (lima) jamkerjaseharipadaharikerja i . waktu kerjalemburpadahariliburpalingbanyak8 doo delapan)jamsehari pegawai yang menjalankan kerja lemburdiberikanuang makan sebesar setelah bekerjalembur | . sekurang kurangnya2 (dua)jamberturut urutan diberikanpalingbanyakikai. too. ho00000000000000 sembilan sang lemburpadahariliburkeasebear ooo pan 20000daribesarnyauanglembur. uang lembur diberikan kepada pegawai secara selektifyang benar benar melakukan pekerjaan dinasdiluarjamkerja. gsm id. honorarium non pns diluar ptt lo yoo honorarium upahtenagakegiatan org bn (meliputi satpam, petugas tan sesuai pemadam kebakaran, ' | umk) |penjaga palang pintu kereta . ioo api, petugas pemeliharaan pala tn, eka (uu jalan danirigasi petugas muat operasional alat berat uu ututtutuiiiiu u bulan u o o pantai, musium, benda | sss purba, tenaga kebersihan oia umum, pembersih practice right, dan pekerjaan aw rabmusaa mma san ooo asa pengamanan rumit bupati, instansi kegiatan so000f jr tugas operator unit penanganan pascapanen org bulan s00000| petugasoperatorbalai benihpadi org ket so0000| (jr tenaga prosesi unit penanganan pascapanen kegiatan iso ( | tenaga prosesi balai benihpadi kegiatan to207 memandikan jenazah terlantar kondisiutuh jenazah to0000) ||: memandikan jenazah terlantar kondisi rusak .|.j jenazah tenaga pemakaman jenazah terlantar) jenazah tenaga pemulasaraan jenazah khusus hiv aids jenazah tunjangan pekerjaan resiko tinggi petugas pemadam kelakar4 bulan ( mengisi listrik kegiatan (op ulang kebun utan e0000o jasa pembantu rumah tangga rumah jabatan bupati wakil bulan voodoo| ## w s apa pa,tahun rupiah per tahun rupiah per tahun rupiah per kelompok keahlian pengalaman bulan pengalaman bulan pengalaman bulan penetapan protesiyangeeaai jamirerama saksi a low jrsisooo| 03sooko| lowbareng kelompok keahlian pendidikan dan pengalaman rupiah per bulan i dow d3 s0 tahun) cad cam operator (s1( tahun .a53. (o tahun) d3 s0 tahun) software programmer implemented isi tahun) (o tahun) d3 s0 tahun) hardware technician simo tahun d3 s0 tahun) fasilitator tahun) d3 s0 tahun) senior assistant professional staff is1( tahun) tahun) d3 s0 tahun) assistant professional staff (o tahun) (o tahun) d3 s0 tahun) special technician inspector tahun) (o tahun) d3 tahun) (o tahun) kelompok keahlian rupiah per bulan waw . office manager ) site office manager administrator bilingual secretary daerah foo1: computer operator tipis drafted manual) office boy pom office guard security officer ) disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait ink harga satuan dasar sewa peralatan pekerjaan umum harga aa iconcretemixer .6m3 perjam crane3ston perjam (dumptruck3 4m8 perjam (dumptruck perjam i(stonecrusher ' perjam a00) distemper perjam jackhammer perjam (pulvimixer perjam |(concretecutter' perjam plh. bupati batang wakil bupati ttd semadi |
im) remas,batan dan fungsi, uraian tugas dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten batang berita daerah kabupaten batang tahun nomor memutuskan dab biaraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten batang. peraturan bupati adalah peraturan bupati batang. satuan polisi pamong praja kabupaten batang yang selanjutnya disebut satpol kabupaten batang adalah perangkat pemerintah daerah kabupaten batbupati.batang. standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kabupaten batpembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing dan mendorong, mengarahkan, menggerae mencapai tujuan yang diinginkan.raman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna. tujuan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah sara menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan: terhadap ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan perundang undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dari,tandar operasional prosedur pembinaan masyarakat, standar operasional prosedur pengendalian massa unjuk rasa, standar operasional prosedur pengamanan dan pengawalan, standar operasional prosedur pengamanan obyek vital daerah, standar operasional prosedur pengamanan rumah jabatan, pena standar operasional prosedur pengamanan kegiatan penting, standar operasional prosedur pengamanan lingkungan kantor pemerintah daerah, standar operasional prosedur patroli wilayah, standar operasional prosedur penegakkan peraturan perundang undangan daerah, standar operasional prosedurdartegg peraturan bupati batang pmjetaptt nomor tahun tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kabupaten batang umum dalam rangka mensukseskan pembangunan kabupaten batangndalam konteksbatang. dalam melaksanakan tugasnya satuan polisi pamong praja kabupaten batang mempunyai: fungsi penyusun program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupatidan hak asasi manusia dan norma norma sosial laiaii. ketentuan pelaksanaan umum persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap anggota polisi pamong prajaanggota polisi pamong prajaiii. standar operasional prosedur satpol standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kabupaten batang yang akan ditetapkan dalam peraturan bupati ini meliputi,a dan tenteram daerah dapat terwujud. imo adapun metode dalam rangka pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui (dua) cara yaitu: formal pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui:dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan. cara pelaksanaan pembinaan masyarakat salah satu cara pembinaan masyarakat adalah melalui pembinaan produk hukum daerah terutama peraturan daerah dan peraturan bupati. penetapan tempat lokasi. penetapan dukungan administrasi. penentuan narasumber menyiapkan surat perintah tugas. menyiapkan perlengkapan operasional laipenegakkan peraturan perundang undangan daerah membuat laporan tertulis sesuai kegiatannya masing masing. kepala seksi penegakkan peraturan perundang undangan daerah kepolisian berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja bapa! 2g,ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:. perlengkapan:massa lebih dari orang dipersiapkan perlengkapan dahulu helm, pentungan, tameng, dll) dan pengeras suara. pelaksanaan kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selaku koordinator lapangan melaksanakan:, koordinasi koordinasi dilakukan dengan aparat pengamanan lainya dilapangan seperti dengan pihak kepolisian tentang langkah langkah tindakan yang akan dilakukan, seperti:penaketertiban umum dan ketentraman masyarakat membuat laporan secara tertulis dan: pengawalan pejabat daerah setingkat gubernur. pengawalan pejabat daerah setingkat wakil gubernur. cara pelaksanaan pengamanan dan pengawalansurat perintah tugas. kendaraan mobil pengawalan dan perlengkapan lainya. pelaksanaanjtujuan: sebelum berhenti berikan tanda isyarat pelan berhenti dan parkir ditempat yang amang pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan wak mih dan menyiapkan administrasi pendukung lainnya. sop pengawalan obyek vital daerah pelaksanaan tiba dilokasi asset milik pemerintah kabupaten. memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan bila ada petugas yang berjaga pengelola asset mencatat kehadiran tim buku tamu. melakukan koordinasi tentang situasi lingkungan disekitar asset. (sesuai dengan daftar rincian). mengecek jadwal petugas jaga pada lokasi asset. memastikan kesiapan petugas jaga bila terjadi keadaan darurat telepon penting, siapa yang dihubungi melakukan pengecekan tempat tempat rawan terhadap gangguan keamanan.: melaksanakan serah terima tugas dari petugas jaga sebelum dengan menandatangani berita acara pelimpahan tugas. melakukan pengecekan dan pengawasan dimelakukan pengawasan dan pengecekan sert il. membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang tandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugaspendukung lainnya. sop pengamanan kegiatan pentingpelaksanaan petugaspetugas melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar. petugas mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang disediakan. petugas melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dilokasi. petugas melakukan pengamatan dan penganalisis terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai. petugaspetugas mengawasi dan mencermati kejadian kejadian yang penting menonjol disekitar lokasi. petugasmelokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai. petugas mengawasi dan mengenali terhadap setiap tamu undangan dan orang orang yang berada dilokasi. petugastugas melakukan koordinasi dengan antar unsur pengamanan lainya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. il. petugas harus saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangengamanan lingkungan kantor pemerintahpersonil yang akan ditugaskan. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. pelaksanaan melakukan pemeriksaan nanyakan kartu identitas setiap tamu yang berkunjung dan memintanya serta menggantikan dengan card tamu. mempersilahkan kepada setiap tamu pengunjung untuk mengisi buku tamugamanatroli wilayah dab bentuk bentuk pelaksanaan patroli ime patroli pengawasan rutin patroli pengawasan rutiraman masyarakat serta upaya penegakan peraturan daerah yang ada. tugas dari patroli ini adalahersosialisasiini adalahruang lingkup tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan. antar batas wilayah tempat gedung asset milik pemerintahmengusulkan kepada kepala seksi ketentraman masyarakat yang berkaitan dengan penetapan sasaran. penetapan wilayah dan obyek sasaran. penetapan target. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. pelaksanaan pelaksanaan tugas patroli dilakukan minimal oleh (dua) orang petugas. hal hal yang harus dilaksanakan oleh petugas patroli adalah memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan. melaksanakan ketentuan patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas jalan seperti beri contoh yang baik kepada pemakai jalan lainya. taat peraturan lalu lintas. jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya. jangan menyembunyikan klakson sirine jika tidak sangat sekali. iman jangan menggunakan sorotan sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari. melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap suatu daerah obyek tertentu. melakukan pencatatan terhadap suatu obyek atau informasi yang diperlukan sebagai bahan laporan kepada pimpinonal kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyiapkan administrasi lainya sop penegakan peraturan perundang undangan daerah ruang lingkup pre aktif adalah tindakan awal sebelum melakukan kegiatan pencegahan melalui deteksi dini suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui timbulnya potensi pelanggaran perda sedini mungkin. inventarisasi suatu upaya untuk mengumpulkan data data (subyek dan obyek penegakkan perda) berkaitan dengan penegakkan produk hukum daerah. sosialisasibaru yang akan ditegakkan. preventif adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran produk hukum daerah perda melalui: penyuluhanmbinaan suatu upaya untuk memberi pemahamngawasan suatu cara untuk mendata. represif non musisi suatu cara tindakan memberikan sanksi diluar hukum (pembongkaran, penghentian kegiatan, penyegelan, garis pembatas pol dll) yang akanagar jera untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. pro musisi suatu langkah hukum yang dilakukan oleh ppuntuk dilakukan proses hukum sesuai dengan kurap. persiapan persiapan kegiatan preventif pencegahan pelanggar perda melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dilakukan seperti sop pembinaan masyarakat, sedangkan persiapan kegiatan preventif melalui inventarisasi dan pengawasan pelaksanaan perda produk hukum daerah adalah: menyusun rencana dan jadwal kegiatan. menyiapkan personil yang akan ditugaskan. melakukan koordinasi kepada instansi terkait pengampu perda. menyiapkan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan. menetapkan subyek dan obyek pelanggar perda produk hukum daerah. menentukan lokasi kegiatan. melakukan pendalaman terhadap materi. menetapkan target operasi yang ingin dicapai. pelaksanaan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: inventarisasi pelaksanaan perda dilaksanakan dengan strategi dilakukan secara tim yang terdiri dari satpol pp, instansi terkait pengampu perda produk hukum daerah. melakukan orientasi lapangan guna memastikan adanya masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi pemerintah sebagai subyek pelanggar produk hukum daerah perda. melakukan pendataan pelaksanaan produk hukum daerah perda yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi pemerintah sebagai subyek produk hukum daerah perda. membuat rekapitulasi hasil pendataan untuk dilaporkan pada pimpinan sebagai bahan penegak perda produk hukum daerah selanjutnya. penyuluhan penyuluhan ini dilakukan terhadap masyarakat, aparatur negara, badan usaha, instansi pemerintah sebagai subyek perda produk hukum sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan inventarisasi. untuk persiapan dan pelaksanaannya disesuaikan sop pembinaan masyarakat. pengawasan dilakukan melalui strategi dengan tim terpadu yang terdiri dari satpol pp, instansi terkait pengampu produk hukum daerah. melakukan orientasi lapangan guna memastikan adanya. melakukan pendataan terhadap masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi pemerintah yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah perda. memberikan peringatan teguran berupa surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi yang ditandatangani olehdengan diketahui oleh satpol dan instansi pengampu perda. membuat rekapitulasi hasil pengawasan pendataan untuk dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan penegakkan perda produk hukum daerah selanjutnya. pembinaan pembinaan inisebagai tindaklanjut dan hasil temuan kegiatan pengawasan untuk persiapan dan pelaksanaanya disesuaikan sop pembinaan masyarakat. penindakan penindakan terhadap para pelanggar perda produk hukum daerah dapat dilaksanakan dengan tahapan non musisi tindakan non musisi dapat dilaksanakan melalui penanda anna secara administrasi dengan tahapan sebagai berikut: penindakan terhadap para pelanggar peratau mengingkari syarat pernyataan akan diberikan: surat teguran pertama dengan tenggang waktu (tujuh) hari surat teguran kedua dengan tenggang waktu (tiga) hari. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu (tiga) hari. pro musisi penindakan secara pro musisi dilakukan oleh ppn secara terpadu melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam kurap. laporan hasil kegiatan kepala seksi penegakkan peraturan perundang undangan daerah menyusun laporan hasil pelaksanaan sesuai masing masing kegiatan. kepala seksi penegakkan peraturan perundang undangan daerah menyiapkan administrasi pendukung lainya sesuai kegiatannya. sop penyelenggaraan bimbingan teknis persiapan persiapan yang harus dilaksanakan oleh kepala subang tata usaha adalah menyusun rencana dan jadwal kegiatan. menyiapkan tim pelaksana kegiatan. menyiapkan materi dan perlengkapan peserta. menyiapkan akomodasi tempat dan penetapan waktu pelaksanaan. koordinasi dengan instansi terkait dan peninjauan lapangan. menindaklanjuti hasil koordinasi dan konfirmasi kehadiran peserta dan pengampu. pelaksanaan melaksanakan registrasi kehadiran dan penerimaan peserta. menyerahkan materi dan kelengkapan lainya kepada peserta. menyiapkan gladi dan upacara pembukaan. menyiapkan kegiatan pembelajaran. menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan. melaksanakan evaluasi pelaksanaan bintik. menyiapkan gladi dan upacara penutupan. laporan hasil kegiatan kepala subang tata usaha menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. kepala subang tata usaha menyiapkan administrasi pendukung lainya. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro |
ata ng, hse bupati batang provinsi jawa tengahama nama, ikhtisar jabatan dan uraian tugas jabatan fungsional umum yang ada lingkungan pemerintah kabupaten batang, bahwa berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang aparatur sipil negakepala badan kepegawaian negara nomor tahun tentang kamus jabatan fungsional umum, maka perlu menyusun uraian tugas dan nama jabatan fungsional umum, naa daan.nsberita daerah tahun nomor nae aas memutuskannegara,bab nama dan uraian tugas jabatan fungsional umum nama jabatan fungsional umum lingkungan pemerintah kabupaten batang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. nae aa. hse uraian tugas jabatan fungsionalama jabatan fungsional umum pada masing masing satuan kerja pemerintah daerah lingkungan pemerintah kabupaten batang ditetapkan dengan keputusan bupatinama jabatan fungsional umum lingkungan pemerintah kabupaten batang aminttasi perbuatan are analis akuntabilitas aparatur analis hasil hutan analis kesejahteraan rakyat janatistingkunsan hidup anas obatan makanan analis objek wisata sanam pajak rembusbasah analis pembangunan pedesaan analis pembinaan pengelolaan usaha analis penagihan pajak analis penanaman modal analis pengelola barang negara bmn |s8. analis pengelolaan dana otsus dan dana transfer lamanya analis pengelolaan keuangan lana analis penyusun penyiapan lahan masalah sosial analis sarana prasarana jalan analis sistem informasi dan diseminasi hukum analis sumber daya air dan lingkungan hidup analis taman dd dee operator alat berat menelaah bahan jalan pengangkatan dan pengesahan anak dan pengadministrasi obat pengadministrasi surat pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi reproduksi pengesahan anak kehutanan pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya bas haa pengelola kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor dini museum pengelola penerangan jalan imunisasi perkebunan dan kehutanan hidup pan hortikultura penyuluh kearsipan napa prabu sai peta: aaa bet itermisitiseekpiu bupati batang, ttd yoyo rio sudirouraian tugas jabatan fungsional umum lingkungan pemerintah kabupaten batang administrasi umum ikhtisar jabatan melakukan kegiatan ketatausahaan, membantu administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan tugas lainnyalakukan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi: membantu administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi: membantu pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi: menghimpun data bahan perundang undangan petunjuk kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi: menerima, mencatat, pengarsip dan meneruskan surat dan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi: fi. mencatat jadwal kegiatan sesuai disposisi pimpinan, melaporkan proses debi administrasi karcis ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data karcis dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data karcis rincian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan karcis, mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan karcis menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan karcis, menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan karcis, menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif yang berhubungan dengan karcis, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. administrasi kepegawaian ikhtisar jabatan menerima, mencatat, menyimpanyang berkaitan dengan kepegawadministrasi keuangan ikhtisar jabatan menerima, mencatat, menyimpanyang berkaitan denganyang berkaitan dengan keuerijinan ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data perijinan dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data perijinan rincian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan perijinan, mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan perijinan agar tertib administrasi: menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan perijinan: menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan perijinan, menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif yang berhubungan dengan pelayanan perijinan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. administrasi perbuatanperbuatperbuatabulasi surat danata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pencarian, mendistribusikan surat dan atau dokumen sesuai alamat yang ditujoliklinik ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan dan menyimpan data dan dokumen yang berkaitan dengan poliklinik, menabulasi dan mencari kelengkapan data poliklinik rincian tugas menerima data, dokumen. dan surat surat yang berhubungan dengan poliklinik, mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan poliklinik: menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan poliklinik, menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan poliklinik, menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif yang berhubungan dengan poliklinik, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ajudan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan administrasi pimpinan, menyiapkan kelengkapan administrasi tugas pimpinan, mengendalikan acara, melayani tamu, menyiapkan sarana dinas luar dan mendampingi pimpinan yang berlaku berdasarkan arahan pimpinan guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. uraian tugas: menyediakan data penyusunan program kerja pimpinan, menyusun jadwal kegiatan kedinasan maupun kegiatan semi kedinasan pimpinan, mempelajari jadwal kegiatan dan seremonial acara dalam kegiatan pimpinan dalam acara kedinasan, menghubungi fihak yang bertanggungjawab terhadap acara kegiatan untuk menyakinf .kegiatan pimpinan agar pimpinan dapat melaksanakan tugas dengan data dukung yang mantap, menghubungkan tamu kedinasan dan non kedinasan kantor serta menentukan skala prioritas pelayanan tamu pimpinan, menyiapkan sarana prasarana kegiatan kedinasan diluar kantor agar pimpinan dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan aman,,il. menyediakan data dukung administrasi dan informasi yang diperlukan sebagai kelengkapan bahan perencanaan kegiatan maupun laporan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. haa akuntan ikhtisar jabatan meminta, mencatat, mengantri, mengolah data laporan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntansi untuk menganalisa informasi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prosedur akuntansi. uraian tugas meminta dan menghimpun data sebagai bahan laporan keuangan pemerintah daerah mencatat data laporan keuangan pemerintah daerah pada lembar kendali data untuk mengecek kelengkapan data, cc. mengantri data dengan komputer guna memudahkan pengolahan data laporan keuangan pemerintah daerah, mengolah data laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan, meng update data laporan keuangan pemerintah daermenganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan laporan keuangan yang akan datang, merekomendasikan, mengembangkan dan mempertahankan basis data keuangan, perangkat lunak sistem komputer dan sistem manualanalis akuntabilitas aparatur ikhtisar jabatan: melakukan tugas menelaah dan menganalisa data pendayagunaan aparaturdyagunaan aparatur dan kepegawaian. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pendayagunaan aparatur dan kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk penyelesaian pekerjaan, rekapitulasi data bidang pendayagunaan aparaturdan kepegawaian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data akuntabilitas aparaturyagunaan aparatur dan kepegawaidayagunaan aparaturdan kepegawaiansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan akuntabilitas aparaturyagunaan aparaturdan kepegawaian, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pendayagunaan aparaturdan kepegawaian, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis alat dan mesin pertanian asinan) ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa alat dan mesinalat mesinangkutan darat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelolaan angkutan darrekapitulasiyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data angkutan dara, menyusun laporan hasildan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis angkutan laut ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelolaan angkutan lau.rekapitulasiyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data angkutan laumenyusun laporan hasil,dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis bahasa dan sastra ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bahasa dan sastrmenganalisa data mengenai bahasa dan sastr sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan penelitian, pengembangan, penyebarluasan informasi dan pembinaan penggunaan bahasa dan sastraelitian, pengembangan, penyebarluasan informasi dan pembinaan penggunaan bahasa dan sastra, bangunan dan perumahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bangunan danmbangunan, pengawasan bangunan dan perumahan guna peningkatan kualitas lingkungan perumahan, pemukiman dan air bersih. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, pemukiman dan air bersih, rekapitulasi data bangunan dan perumahan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data bangunan dan perumagunan dan perumahingkatan kualitas lingkungan perumahan, pemukiman dan air bersihsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan bangunan dan perumaingkatan kualitas lingkungan perumahan, pemukiman dan air bersih, haa menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, pemukiman dan air bersih, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis bangunan gedung ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang bangunan gedung, rekapitulasi data bangunan gedung dan lingkungan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data bangunan dan gedungunan gedung dan lingkung, menyimpan, merawat data laporan bangunan gedung dbarang dan jasa ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa data barang dan jabutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah: rekapitulasi data barang dan jasa yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa datadan jasrencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerahsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporbutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis barang milik negara ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bartausahaan dan pengelolaan barang milik negara daerah. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan barang milik negara daerah: rekapitulasi data barang yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data barang matausahaan dan pengelolaan barang milik negara daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: ea) menyimpan, merawat data laporan barangtausahaan dan pengelolaan barang milik negara daerah. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan barang milik negara daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis bencana ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalis. uraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasditerima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisamenyimpan, merawat data laporalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. tag ebi mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangac: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis dampak lalu lintas ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa dampakawas lalu lintas uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengendalian dan pengawas lalu lintas: rekapitulasi data dampak lalu lintas yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data mengenai dampak lalu lintaampak lalu lintaawas lalu lintas sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan dampak lalu lintaawas lalu lintas: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengendalian dan pengawas lalu lintas: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa data dan informasi pendidik danpendidik dan tenaga kependidikan ebi hen uraian tugas menyiapkan bahan konsep data dan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, rekapitulasi data data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data dan informasi pendidik danpendidik dantaman kanak kanak dan sekolah dasarsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. fi. menyimpan, merawat data laporan bidang taman kanak kanak dan sekolah dasabidang pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis desa kelurahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyelengaraan pemerintahanyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pemerintahan desa uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pemerintahan desa, rekapitulasi data perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pemerintahan desa yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data mengenai desa kelura: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pemerintahan desa, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis distribusi pangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa distribusi pangan pengembangan ketersediadistribusi pangan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan distribusi pangan, rekapitulasi data distribusi pangan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data distribusiistribusidistribusi pangansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan distribusidistribusi pangan: ebi d menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan distribusi pangan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis evaluasi dan pelaporan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa evaluasi, pelaporan danvaluasi dan pelaporan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bagian evaluasi dan pelaporan: rekapitulasi data evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data evaluasi, pelaporan dan pengawasevaluasi, pelaporan dan pengawasevaluasi, pelaporevaluasi, pelaporandan pengawasvaluasi dan pelaporan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan evaluasi dan pelaporan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis gizi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa peningkatan gizuraian tugas menyiapkan bahan konsep: ebi a s d rekapitulasiyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data tentang gizhutan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa hasil hebi a s d menganalisa data hasil hubagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan.penelitian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa hasil penelit dan pengembangan perencanaan pembangunan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan: rekapitulasi data hasil penelitian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data hasil penelithasil penelit dan pengembangan perencanaan pembangunan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: nya menyimpan, merawat data laporan hasil penelitelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan:, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis humas dan protokol ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang protokotokoler uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan protokoler: rekapitulasi data bidang protokol yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data mengenai humas dan protokorotokotokoler sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: fi. menyimpan, merawat data laporan bidang protokolrotokoler, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan protokoler: dan : melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis industri ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangan industri dengan meminta,.inaan dan pengawasan industri. uraian tugas naa menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan industri: rekapitulasi data perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan industri yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data bidanginaan dan pengawasanmbinaan dan pengawasan industriinaan dan pengawasan industrpengembangan, pembinaan dan pengawasan industri: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan industri: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis informasi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisaa media dan pengelolaan informasi. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan analisa media dan pengelolaan informasi: rekapitulasi data analisa media dan pengelolaan informasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengelolaanalisa media dan pengelolamedia dan pengelolaan informasi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan naa pan menyimpan, merawat data laporan data informanalisa media dan pengelolaan informasi. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan analisa media dan pengelolaan informasi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis informasi dan data ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa data domunikasi dan informasi uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan komunikasi dan informasi: rekapitulasi data dan informasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data dan informomunikasi dan informasi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan informasi dan domunikasi dan informasi. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan komunikasi dan informasi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis irigasi dan air baku ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa irigasi dan air bakangunan sumber daya air ea) uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pembangunan sumber daya air, rekapitulasi data irigasi dan air baku yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data irigasi dan air bakirigasi dan air bakuangunan sumber daya air sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan irigasi dan air baangunan sumber daya air, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pembangunan sumber daya air: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis jabatan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa jabjabsuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: hee dan nkapasitas penyuluh ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kapasitas dan kelembagaanpenyuluh. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluh: rekapitulasi data kapasitas dan kelembagaan penyuluh yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data kapasitasapasitas dan kelembagaanelembagaan penyuluh sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kapasitas dan kelembagaanelembagaan penyuluh. ebi d menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluh: 'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kebijakan keuangan inklusif ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kebijakan keuna administrasi keuangan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bina administrasi keuangan, rekapitulasi data kebijakan keuangan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data kebijakan keuangan inklusifkeuangbijakan keuangan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kebijakan keuna administrasi keuangan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bina administrasi keuangan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kebijakan pajak ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kebijakgolahan data pajak uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pendataan dan pengolahan data pajak: rekapitulasi data kebijakan pajak yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data kebijakan pajak sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat: ebi nya menyusun konsep telaahan data kebijakngolahan data pajak sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan kebijakgolahan data pajak. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pendataan dan pengolahan data pajak: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis. kebijakan pelaksanaan anggaran ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kebijakan pelaksggaran dan bina administrasi keuangan dalam analisa anggaran uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan anggaran dan bina administrasi keuangan dalam analisa anggaran: rekapitulasi data kebijakan pelaksanaan anggaranyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data kebijakpelaksanaan anggggaran dan bina administrasi keuangan dalam analisa anggaran sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kebijakanggaran dan bina administrasi keuangan dalam analisa anggaran. ebi menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan anggaran dan bina administrasi keuangan dalam analisa anggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kebutuhan dunia kerja ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kebutuhan dunia kerj, rekapitulasi data kebutuhan dunia kerja yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data kebutuhan dunia kerjutuhan dunia kerjebutuhan dunia kerj:, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kelautan dan perikanan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kelautan dandan kelembagaan perikanan tangkap. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap: inn rekapitulasi data kelautan dan perikanan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data kelautan dan periautan dan dan kelembagaan perikanan tangkap sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan kelautan dandan kelembagaan perikanan tangkap: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kelembagaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisarangkat daerah. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kelembagaan: rekapitulasi data kelembagaan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa datalembagaan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan kelembaglembagaan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kelembagaan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. naa analis keluarga berencana ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa keluarga berjaminan kesehatan dan keluarga berencana. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan jalinan kesehatan dan keluarga berencana, rekapitulasi data keluarga berencana yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data keluarga beruarga berencanuarga berencana sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan keluarga berdang jalinan kesehatan dan keluarga berencana. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bidang jalinan kesehatan dan keluarga berencana, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kemasyarakatan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang kemasyarakinstitusi peran serta masyarkat dan advokasi kie uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan institusi peran serta masyarkat dan advokasi kie: rekapitulasi data kemasyarakatan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data bidang kemasyarakasyarakatansesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: s menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan institusi peran serta masyarkat dan advokasi kie sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan kemasyarakinstitusi peran serta masyarkat dan advokasi kie: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan institusi peran serta masyarkat dan advokasi kie: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kemitraan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang kemitrmitraan dan kerjasama penyuluh uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kemitraan dan kerjasama penyuluh rekapitulasi data kemitraan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis. menganalisa data bidang kemitritramitraan dan kerjasama penyuluhsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kemitrmitraan dan kerjasama penyuluh. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kemitraan dan kerjasama penyuluh: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ebi analis kependudukan dan pencatatan sipil ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kependudukan dan pencatatan sipimutasi dan perkembangan penduduk uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bidang mutasi dan perkembangan penduduk rekapitulasi data bidang bidang mutasi dan perkembangan penduduk yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis. cc. menganalisa data bidang mutasi dan perkembangan pendudubidang mutasi dan perkembangan pendudukmutasi dan perkembangan penduduk sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan bidang mutasi dan perkembangan pendudukmutasi dan perkembangan penduduk: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bidang mutasi dan perkembangan penduduk, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kerjasama industri ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang kerjasamaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah: rekapitulasi data bidang kerjasama industri yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: ea) menganalisa data bidang kerjasama industrkerjasamajaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan kerjasamaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan jaringan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kesehatan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidangsehatan dan rujukan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kesehatan dan rujukan, rekapitulasi data kesehatan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data bidang kesehkesehasehatan dan rujukansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kesehathatan dan rujukan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kesehatan dan rujukan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) analis kesejahteraan rakyat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kesejahteraan rakygamaan, kependidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan keolahragaan, serta kesejahteraan masyarakat. uraian tugas menyiapkan bahan konsep, rekapitulasi data kesejahteraan rakyatyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data kesejahteraan rakysejahteraan rakyatsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kesejahteraan rakyatjahteraan rakyat.ketahanan keluarga ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang ketahanan keluargekonomi keluarga dan ketahanan keluarga uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga: ea) rekapitulasi data ketahanan keluargayang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data ketahanan keluargkeluargekonomi keluarga dan ketahanan keluargasebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan ketahanan keluargaekonomi keluarga dan ketahanan keluarga: dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga analis ketahanan pangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang ketahantersediaan pangan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan: rekapitulasi data ketahanan panganan diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data ketahananpanggiatan pengembangan ketersediaan pangansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan ketahanan ppengembangan ketersediaan pangan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan, dan ebi melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh sean analis penatalaksanaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang penatalaksanatalaksanaan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penatalaksanaan: rekapitulasi data penatalaksanaan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data bidang penatalaksantalaksanalaksanaan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan penatalaksanatalaksanaan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penatalaksanaan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kinerja penghulu penyuluh ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kinerjadidikan dan pelatihan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: rekapitulasi data kinerja penyuluhan diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data kinerjainerja penyuluhyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kinerjayelenggaraan pendidikan dan pelatihan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis konservasi air dan lingkungan hidup ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang konservasionservasi sumber daya alam uraian. tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan konservasi sumber daya alam: rekapitulasi data konservasi air dan lingkungan hidup yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data konservasi air danair dan lingkungan hiduponservasi sumber daya alam sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan konservasi air danervasi sumber daya alam. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan konservasi sumber daya alam, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisipesisir dan konservasi laut. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi laut: rekapitulasi data konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisiran diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisidan rehabilitasi wilayah pesisirmasyarakat pesisir dan konservasi laut.sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisimasyarakat pesisir dan konservasi laut. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi laut: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis konsultasi dan bantuan hukum ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang konsultasi dan bantuanhukum dan hak asasi manusia uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bantuan hukum dan hak asasi manusia: rekapitulasi data bantuan hukum dan hak asasi manusiayang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: naga hui menganalisa data konsultasi dan bantuantuan hukum dan hak asasi manusiantuan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan bidang konsultasi dan bantuan hukuultasi dan bantuan hukum. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis koperasi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang koperrganisasi dan badan hukum koperasi uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan organisasi dan badan hukum koperasi: rekapitulasi data koperasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data koperperasikoperasisebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan koperorganisasi dan badan hukum koperasi. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan organisasi dan badan hukum koperasi, dan ebi naa melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kurikulum dan pembelajaran ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa kurikulum dan pembelajuraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pendidikan: rekapitulasi data kurikulum dan pembelajaran yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data kurikulum dan pemelajurikulum dan pembelajdidikan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan kurikulum dan pembelajurikulum dan pembelajaran. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kurikulum dan pembelajaran: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis kursus dan pelatihan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang kursus: rekapitulasi data kursus dan pelatihan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data kursus dan pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat, ebi s menyusun konsep telaahan data kursusursus,: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis laporan realisasi anggaran ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa laporan realisasiperbendaharaan dan kas daerah. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah: rekapitulasi data laporan realisasi anggaran yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data laporan realisasiaporan realisasi anggaperbendaharaan dan kas daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan realisasirbendaharaan dan kas daerah. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah.: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ebi akan ol. analis lingkungan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa: rekapitulasi data lingkungan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data tentang lingku: menyimpan, merawat data laporlingkungan hidup ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisayasa lingkungan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan rekayasa lingkungan: rekapitulasi data lingkungan hidup yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data lingkungan hiduplingkungan hidupsesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan ebi naga naa menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekayasa lingkungansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan lingkungan hiduprekayasa lingkungan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan rekayasa lingkungan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis manajemen kepegawaian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang manajemekepegawaian. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan manajemen kepegawaian: rekapitulasi data bidang manajemen kepegawaian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data manajemen kepegawaianajemen kepegawakepegawaian sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan bidang manajemen kepegawaimanajemen kepegawaian. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan formasi dan pengadaan pegawai: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis manajemen mutu ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa manajemen mutm medik dan pengembangan mutu rumah sakit. ea) nag aren tps uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan rekam medik dan pengembangan mutu, rekapitulasi data manajemen mutu yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data manajemen mutmutukam medik dan pengembangan mutu rumah sakit sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan manajemen mutkam medik dan pengembangan mutu rumah sakit. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan rekam medik dan pengembangan mutu rumah sakit: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis metode penyuluhan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang metodelaku utama dan pelaku usaha uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha: rekapitulasi data bidang metode penyuluh yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data bidang metode penyuluetodeembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. ea) menyimpan, merawat data laporan bidang metodelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis mitigasi bencana ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra b data mitigasi bif. menyimpan, merawat data laporebi menyusun laporan hasil.mutu hasil perikanan ikhtisar jabatan melakukan tugas menganalisa mutu dan kualitas produk hasil perikanan dengan meminta, menabulasi, mempelajari, mengklasifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumen kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: merakapitulasi data produk hasil perikanan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data mutu dan kualitas produk hasil perikanan sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan surat: menyusun konsep telaahan data mutu dan kualitas produkmutu dan kualitas produkkegiatan usaha,obat dan makanan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa obat dan madan pengendalian, farmasi dan alat kesehatan psu uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bimbingan dan pengendalian, farmasi dan alat kesehatan: rekapitulasi data obat dan makananyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data obat dan mabat dan makanbimbingan dan pengendalian, farmasi dan alat kesehatan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan obat dan madan pengendalian, farmasi dan alat kesehatan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bimbingan dan pengendalian, farmasi dan alat kesehatan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa optimasi, rehabilitasi dan konservasihabilitasi hutan dan lahan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan rekapitulasi data optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis. cc. menganalisa data optimasi, rehabilitasi dan konservasitimasi, rehabilitasi dan konservasi lhabilitasi hutan dan lahansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. nag aren spd menyimpan, merawat data laporan optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahhabilitasi hutan dan lahan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis objek wisata ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa objek wisat pengembangan destinasi pariwisata. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata: rekapitulasi data pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data tentang objek pengembangan destinasi pariwisat pengembangan destinasi pariwisata sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengelolaan dan pengembangan destinasilolaan dan pengembangan destinasi pariwisata: dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan.ajak retribusi daerah ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pajak retribusiajak retribusi daerah uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pelayanan pajak retribusi daerah: rekapitulasi data pajak retribusi daerahyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pajak retribusijak retribusilayanan pajak retribusi daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, fi. menyimpan, merawat data laporan pajak retribusi daerahajak retribusi daerah: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pelayanan pajak retribusi daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pakan ternak ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pakan terdan pembibitan ternak uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan produksi dan pembibitan ternak: rekapitulasi data pakan terbayang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data mengenai pakan terkan ternaksesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: ebi menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi dan pembibitan ternaksebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pakan terdan pembibitan ternak: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan produksi dan pembibitan ternak: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidangmanan pangan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan keamanan pangan, rekapitulasi data pangan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data bidangangamanan pangansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporanamanan pangan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan keamanan pangan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pasar hasil perikanan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pasar hasi, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan d0) uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: rekapitulasi data pasar hasil perikanan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pasar hasil perikasarsarana dan prasaranapasar, sarana dan prasaranasarana dan prasaranapelaksanaan penilaian dan akreditasi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pelaksanaan penilaian dan akreditijinan dan akreditasi uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perijinan dan akreditasi: rekapitulasi data pelaksanaan penilaian dan akreditasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pelaksanaan penilaian dan akreditnilaian dan akreditijinan dan akreditasi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: na fi. menyimpan, merawat data laporan pelaksanaan penilaian dan akreditaijinan dan akreditasi: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perijinan dan akreditasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pelaksanaan peraturan kepegawaian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pelaksanaan peraturpegawai uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pembinaan pegawai: rekapitulasi data pelaksanaan peraturan kepegawaian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pelaksanaan peraturan kepegawaraturan kepegawainaan pegawai sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan pelaksanaan peraturan kepegawainaan pegawai. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pembinaan pegawai, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pelayanan kesehatan keluarga dan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pelayanan kesehatan keluargalayanan keluarga berencana uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana: rekapitulasi data pelayanan kesehatan keluarga dan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pelayanan kesehatan keluarga dkesehatan keluarga djaminan pelayanan keluarga berencanasebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan pelayanan kesehatan keluarga djaminan pelayanan keluarga berencana. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pelayanan sosial ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang pelayanandan rehabilitasi sosial uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial: rekapitulasi data pelayanan sosial yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pelayanansosiallayanan dan rehabilitasi sosialsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. spb menyimpan, merawat data laporan pelayanan sosiallayanan dan rehabilitasi sosial. menyusun laporan hasil. pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pemasaran dan kerjasama ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemasaran dan kerjasam uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan export, import dan pemasaran promosi, rekapitulasi data pemasaran dan kerjasama yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pemasaran dan kerjasamadan kerjasam, menyimpan, merawat data laporan pemasaran dan kerjasama dalam.:iain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pemasaran hasil pertanian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemasaran hasil. hui uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan export, import dan pemasaran promosi: rekapitulasi data pemasaran hasil pertanian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pemasaran hasilhasil pertan. menyimpan, merawat data laporan pemasaran hasil.lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pembangunan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang, analisa dan pelaporan pembangunan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengendalian, analisa dan pelaporan pembangunan: rekapitulasi data pembangunan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data bidang pembangunanngendalian, analisa dan pelaporan pembangunan. ec. menyusun konsep telaahan data pembangunndalian, analisa dan pelaporan pembangunan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. ebi menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengendalian, analisa dan pelaporan pembangunan menyimpan, merawat data laporan pembangunan dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pembangunan pedesaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pembangunanusaha ekonomi masyarakat uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat: rekapitulasi data pembangunan pedesaan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pembangunan pedesangunansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: fi. menyimpan, merawat data laporan pembangunan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pembayaran jaminan kesehatan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pembayaran jaminanmeliharaan kesehatan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan, rekapitulasi data pembayaran jaminan kesehatan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pembayaran jaminan kesehayaran jaminan kesehatjaminan pemeliharaan kesehatan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pembayaran jaminan kesehminan pemeliharaan kesehatan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pembelajaran pembinaan pendidikan masyarakat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pembelajaran pembinaanmasyarakat uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pendidikan masyarakat: rekapitulasi data pembelajaran pembinaanmbelajaran pembinaanlajaran pembinaanidikan masyarakat sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pembelajaran pembinaanidikan masyarakat: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatanmasyarakat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemberdayadesa uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, rekapitulasi data pemberdayaan masyarakatmasyarakat desa sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpamasyarakat desa: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan 'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. hen analis pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemberdayaan masyarakat dan kelembagaapasitas desa kelurahan dan kelembagaan masyarakat uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan kapasitas desa kelurahan dan kelembagaan masyarakat:apasitas desa kelurahan dan kelembagaan masyarakat sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawatembangan kapasitas desa kelurahan dan kelembagaan masyarakat: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan kapasitas desa kelurahan dan kelembagaperempuan dan anak ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemberdayaan perempuan dan aperempuan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberdayaan perempuan: rekapitulasi data pemberdayaan perempuan dan anak yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pemberdayaerdayaan perempuan dan an: menyimpan, merawat data laporan pemberdayaan perempuan dan aperempuan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemberdayaan perempuan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pembinaan pengelolaan usaha ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pembinaan pengelolaan usahusaha, sarana produksi industri dan usaha mikro kecil dan menengah uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bimbingan usaha, sarana produksi industri dan usaha mikro kecil dan menengah, rekapitulasi data pembinaan pengelolaan usaha yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data pembinaan pengelolaan usahpengelolaan usahimbingan usaha, sarana produksi industri dan usaha mikro kecil dan menengah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pembinaan pengelolaan usahusaha, sarana produksi industri dan usaha mikro kecil dan menengah: ebi eng menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bimbingan usaha, sarana produksi industri dan usaha mikro kecil dan menengah, dan 'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pemerintahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa bidang pemerintbidang pemerintahan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data bidang pemerintemerintsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan bidang pemerint. hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemerintahan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pemerintahan umum dan otonomi daerah ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pemerintahan umum dan otonomi daerahpemerintahan umum dan otonomi daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data pemerintahan umum dan otonomi daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat: ebi hen tps rn. menyusun konsep telaahan data pemerintahan umum dan otonomiumum dan otonomi daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pemerintahan umum dan otonomi hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemerintahan: dan melaksanakan tugas kedinasan iain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis penagihan pajak ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisauraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penetapan dan penagihan: rekapitulasi data penagihan pajak yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data penagihan pajaagihan pajatapan dan penagihan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data lapor: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penetapan dan penagihan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ebi sps analis. penanaman modal ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penanaman modmosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal: rekapitulasi data penanaman modal yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data penanaman modaman modmosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penanaman modmosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis penanganan masalah sosial ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penanganan masalahjaminan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan bantuan jaminan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial: rekapitulasi data penanganan masalah sosial yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data penanganan masalahganan masalah sosiantuan jaminan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penanganan masalah sosiantuan jaminan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan bantuan jaminan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pendapatan daerah ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pendapatdaftaran uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pendataan dan pendaftaran: rekapitulasi data pendapatan daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pendapatpatan daerah sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan, ce. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pendapatdaftaran: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pendataan dan pendaftaran: dan nag aan d melaksanakan tugas kedinasan iain yang diperintahkan oleh sean analis pendidik tenaga kependidikan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pendidikndidik dan tenaga kependidikan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan: rekapitulasi data pendidik tenaga kependidikan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data pendidikdidikpendidik dan tenaga kependidikan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan. menyimpan, merawat data laporan pendidik tenaga kependidikpengembangan pendidik dan tenaga kependidikan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pendidikan dan pelatihan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pendidikangawai uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan pegawai: rekapitulasi data pendidikan dan pelatihan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pendidikan dan pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat: tn, hen menyusun konsep telaahan data pendidikanpegawai sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pendidikanpegawai: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan pegawai: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis penelitian dan pengembangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangansistem pembangusuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: tee im) gaga d menyiapkan bahan evaluasi pelaksananyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembanglaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengelola barang milik negara bmn ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelola barang milik negaraanalisa pengelola barang milik negara daerah: rekapitulasi data pengelola barang milik negara daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengelola barang bbarang milik negarapengelola barang milik negara daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pengelola barang milik negara daerah dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan: ebi mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan analisa pengelola barang milik negara daerah: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan analisa pengelola barang milik negara daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengelola data komoditas perkebunan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelola data komoditas perkebunperkebunan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan produksi perkebunan, rekapitulasi data pengelola data komoditas perkebunan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data pengelola komoditas perkebudata komoditas perkebunduksi perkebunansebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengelola data komoditas perkebuperkebunan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan produksi perkebunan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengelolaan dana otsus dan dana transfer lainnya ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainna otonomi khusus dan dana transfer lainnya. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya: ea) rekapitulasi data pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainna otonomi khusus dan dana transfer lainnya otonomi khusus dan dana transfer lainnya sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: fi. menyimpan, merawat data laporan pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainndana otonomi khusus dan dana transfer lainnya, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengelolaan dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengelolaan keuangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengelolaan keuangkeuangan daerah uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengelolaan keuangan daerah: rekapitulasi data pengelolaan keuangan daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis cc. menganalisa data pengelolaan keuanglolaan keuangankeuangan daerah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: ebi hen menyimpan, merawat data laporan pengelolaan keuangkeuangan daerah: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengelolaan keuangan daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengembangan ekonomi pedesaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangan usaha ekonomi masyarakatkonomi pedesaan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, rekapitulasi data pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesusaha ekonomi masyarakatpedesaan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. d0) hen analis. pengembangan energi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangan energi dan sumber daya miner. uraian tugas:energi dan sumber daya minerabagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporpes tan) haembangan jasa teknis ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pembinaan dan pengembangan jasa konstrukmbangan jasa konstruksi uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi: rekapitulasi data pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data pengembangan jasa teknidan pengembangan jasa konstrukmbangan jasa konstruksi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pembinaan dan pengembangan jasa konstruk dan pengembangan jasa konstruksi, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengembangan kelembagaan air ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembanganair meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi. tps rn. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan kelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi: rekapitulasi data pengembangan kelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan irigasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengembangan kelembagaan air meliputi pembangunan, pe,manfaatkan dan pemeliharaan irigkelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pengembangan kelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigkelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan kelembagaan air meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengembangan sarana dan prasarana ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan pembangunan bidang pengembangan sarana prasarana wilayah dan perhubea) u rekapitulasiyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pengembangan sarana dan prasarana wilaybagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: fi. menyimpan, merawat data lapor, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasdan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengembangan sdm ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangan sumber daya manusi. uraian tugas menyiapkan bahan konsepega sas rekapitulasimanusia meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan asuhan dan etika keperawngembangan teknologi tepat guna ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat gualam dan teknologi tepat guna. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna: rekapitulasi data pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat gunaalam dan teknologi tepat gunaalam dan teknologi tepat gunsumber daya alam dan teknologi tepat guna sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat gunalam dan teknologi tepat guna, menyusun laporan hasil. pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengembangan wilayah ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah dengan.wilayah dan sumber daya alam, rekapitulasi data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alamdengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat, ea) menyusun konsep telaahanpengembangan wilayah dan sumber daya alawilayah dan sumber daya alam: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengendalian dan pengelolaan pertanahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengendalian dan pengelolaan pertanelolaan pertanahan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengendalian dan pengelolaan pertanahan, rekapitulasi data pengendalian dan pengelolaan pertanahan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengendalian dan pengelolaan pertandan pengelolaan pertanelolaan pertanahan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pengendalian dan pengelolaan pertanelolaan pertanahan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengendalian dan pengelolaan pertanahan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengendalian lahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengendalian lahan dengan meminta, ejakulasi, mempelajari, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumen kegiatan pengendalian lahan meliputi pemanfaatan, penataan, pembangunan dan pengawasan lahan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengendalian lahan meliputi pemanfaatan, penataan, pembangunan dan pengawasan lahan, rekapitulasi data pengendalian lahan meliputi pemanfaatan, penataan, pembangunan dan pengawasan lahan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis:pengendalian lahan meliputi pemanfaatan, penataan, pembangunan dan pengawasan lahan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh analis penagihan pajak ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penetapan danpajak uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penetapan dan penagihan pajak, rekapitulasi data penetapan dan penagihan pajak yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data penetapan dan penagihan pajtapan dan penagihtapan dan penagihan pajak sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penetapan d pajak: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penetapan dan penagihan pajak: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis pengkajian inovasi teknologi industri ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengkajian inovasi teknologiuraian tugas menyiapkan bahan konsepbae rekapitulasiyang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data pengkajian inovasi teknologiujian kelaikan kapal perikanan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pengujian kelaikan kapajian kelaikan kapal perikanan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengujian kelaikan kapal perikanan: rekapitulasi data pengujian kelaikan kapal perikanan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengujian kelaikan kapal perikanan sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat, ea) sw menyusun konsep telaahan data pengujian kelaikan kapajian kelaikan kapal perikanan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pengujian kelaikan kapajian kelaikan kapal perikanan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengujian kelaikan kapal perikanan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis penyakit menular ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyakit menulauraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberantasan penyakit menular meliputi pendataan, penelitian, pencegahan dan pengawasan, rekapitulasi data pemberantasan penyakit menular meliputi pendataan, penelitian, pencegahan dan pengawasan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data pemberantasan penyakit menulaantasan penyakit menular meliputi pendataan, penelitian, pencegahan dan pengawaspemberantasan penyakit menular meliputi pendataan, penelitian, pencegahan dan pengawasan dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan, been aan seo mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengan program pemberantasan penyakit menular meliputi pendataan, penelitian, pencegahan dan pengawaspenyuluhan dan layanan informasi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyelenggaraan penyuluhan dan layanyuluhan dan layanan informasi uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan layanan informasi: rekapitulasi data penyelenggaraan penyuluhan dan layanan informasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data penyelenggaraan penyuluhan dan layanelenggaraan penyuluhan dan layanan informasi sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan, e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan layanan informasi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penyelenggaraan penyuluhan dan layanan informpenyuluhan dan layanan informasi: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan layanan informasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. tag bhs sw analis penyusun penyiapan lahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyusunan penyiapannaa analis perdagangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perdagperekonomian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa data perekonomkonomian daerah, produksi daerah, dan badan usaha milik daerah uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perekonomian daerah, produksi daerah, dan badan usaha milik daerah: rekapitulasi data perekonomian daerah, produksi daerah, dan badan usaha milik daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data perekonomian daerah, produksi daerah dan badan usaha milik sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pere: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perekonomian daerah, produksi daerah, dan badan usaha milik daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis perencanaan anggaran ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perenc cc. menganalisaanggaran meliputi kebijakan anggaran, penetapan anggaran pelaksanaan anggaran sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan perencanaan anggaran meliputi: kebijakan anggaran, penetapan anggaran danggaran meliputi kebijakan anggaran, penetapan anggaran dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembanga, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis perencanaan bisnis ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan pembangunan bidang bisnuraian tugas menyiapkan bahan konseptag oei s rekapitulasi, dan, evaluasi dan pelaporan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa data perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunevaluasi perencanaan pembangunan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan rekapitulasi data perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: eta sps menganalisa data perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunanevaluasi dan pelaporan pembangunanevaluasi perencdata perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerandalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dan pengembangan pegawai ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan dan pengembangan pegawauraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasimbangan pegawai meliputi penyusunan formasi, pengadaan, penetapan dan pengangkatan con: dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan dan pengembangan pegawai meliputi: penyusunan formasi, pengadaan, penetapan, pengangkatan cons. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis perencanaan wilayah perumahan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan wilayah. uraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data pengaturan kawasan, pembangunan perumahan, pemukiman, air bersih, air limbah dan drainase yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisapedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: nan ara menyiapkan bahan evaluasi pelaksana sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengaturan kawasan, pembangunan perumahan, pemukiman, air bersih, air limbah dan drainaseaturan kawasan, pembangunan perumahan, pemukiman, air bersih, air limbah dan drainase,ijinan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pelayanan perijpedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: been arya gps wrikanan budidaya ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perikanan bud data usaha perikanan budidaya meliputipedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: ola stambangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan pembangunan bidang pembangunan pertanian, pertambangrtambangan:mbangan: rekapitulasi data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pertambangan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pertambmbmbangan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, tana a t menyimpan, merawat data laporan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pertambmbangmbangan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis perumahan swadaya ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perumahan swaangunan dan pengawasan perumahan swadaya uraian tugas: rekapitulasi data perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan perumahan swadaya yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan perumahan swaangunan dan pengawasan perumahan swadaya sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan: ce. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan perumahan swadayangunan dan pengawasan perumahan swadaya mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengan program perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan perumahan swadaya, tana san menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan perumahan swadaya: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis perundang undangan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perundang unduraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data penelitian, penelaahan, pengkajian, perumusan dan penyusunan peraturan perundang undangan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisasebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penelitian, penelaahan, pengkajian, perumusan dan penyusunan peraturan perundang undlitian, penelaahan, pengkajian, perumusan dan penyusunan peraturan perundang undagn analis pola konsumsi pangan masyarakat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pola konsumsi pan aan sps analis politik ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa politik dengan meminta, menabulasi,| mempelajari, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumeanalis produk hukum ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa produksama instansi lembaga dalam penyusunan produk hukum, ea) mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengan programrogram kegiatan pembangunan pertanian ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa program dan kegiatan pembangunan bidang pertanipetunjuk petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pertaninian: rekapitulasi data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pertanian yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisa data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidangnnian sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidangninian: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pepe tan) sps analis program pembangunan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa programcc. menganalisae. menyusun konsep telaahanrosedur dan peraturan yang berlakuyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangri jasa: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. daan analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial dengan meminta, menabulasi, mempelai ari, mengklarifikasi, mengolah, menyajikan data dan dokumen kegiatan pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan: rekapitulasi data pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawsosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawandayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan. sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawansosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pemberdayaan sosial, peningkatan ekonomi masyarakat dan nilai nilai kepahlawanan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis program penyuluhan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa program penyulumateri, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi. daan aan dvd uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi: rekapitulasi data penyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa data penyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologbarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknmateri, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan penyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna memperoleh data yang tepat dan akurat, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penyebarluasan materi, informasi penyuluhan dan hasil pengkajian teknologi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis program perencanaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa program perencanaan kegiatan satuan kerja perangkatgiatan yang dilaksanakan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyusunan konsep perencanaan: rekapitulasi data perencanaan kegiatan yang dilaksanakan suai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan metode dan teknis: been cc. menganalisa data perencanaan kegiatan yang dilaksanakegiatan yang dilaksanakan, sesuai pedoman dan petunjuk petunjuk teknis yang telah ditentukan: menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatsebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporuntukgiatan yang dilaksanakan, sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan guna kelancaran kegiatan perencanaan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentuknalis publikasi ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa materi dan bahan publikdengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat: dada ega ap menyusun konsep telaahanarana dan prasarana pendidikan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sarana dan prasarana : rekapitulasi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pendidiksebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: ea): dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis sarana pembinaan pendidikan masyarakat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sarana prasaranarekapitulasi data perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasaranaea) masyarakatsarana prasarana jalan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sarana prasarana jaljalanjalan, rekapitulasi data perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaljaljalanjaljalan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) nan ara analis sdm aparatur ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sumber daya manusia aparatursistem informasi dan diseminasi hukum ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sistem informasi dan destinasipengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produk hukum. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produk hukum: rekapitulasi data pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produk hukum yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produkumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpapengolahan, penyebarluasan, penyimpagumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpapengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produk hukum: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, penyimpanan produk hukum: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis sistem informasi dan jaringan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sistem informasi dan jarifasilitasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan fasilitasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi: naa w rekapitulasi data fasilitasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc.fasilitasi dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis sistem mutu dan lingkungan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sistem mutu. uraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data pengawasan, pengendalian, pengujian, penanggulangan penurunan mutu dan kerusakan lingkungan yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisadengan petunjuk teknis dan pelaksanaan agar data analisa benar dan akurat: ea) menyusun konsep telaahan sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan pengawasan, pengendalian, pengujian, penanggulangan penurunan mutu dan kerusakan lingkungawasan, pengendalian, pengujian, penanggulangan penurunan mutu dan kerusakan lingkuosial budaya ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa perencanaan pembangunan bidang sosial busosial budaya uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang sosial budaya: rekapitulasi data perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang sosial budaysosial busosial budaysosial budaya sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: nag aren menyimpan, merawat data laporan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang sosial budaysosial budaya, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang sosial budaya: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis sosial budaya masyarakat ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sosial budayauraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, pembauran dan akulturasi: budaya serta penanganan masalah sosial masyarakat yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa data ketahanan.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. analis statistik ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa statistik. uraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data penyusunan kegiatan statistik daerah meliputi: statistik umum, dasar, sektoral dan khusus yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, cc. menganalisa data penyusunan kegiatan statistik daerah meliputi statistik umum, dasar, sektoral dan khusu kegiatan statistik daerah meliputi: statistik umum, dasar, sektoral dan khusu sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporan penyusunan kegiatan statistik daerah meliputi: statistik umum, dasar, sektoral dan khusus dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. dgn w mengolah data program kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kegiatan statistik daerah meliputi: statistik umum, dasar, sektoral dan khususdaya air dan lingkungan hidup ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sumber dayamantauan, pengendalian dan penerapan aturan tentang lingkungan hidup. uraian tugas menyiapkan bahan konseprekapitulasi data kegiatan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan penerapan aturan tentang lingkungan hidup yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: menganalisa sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan kegiatan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan penerapan aturan tentanggawasan, pemantauan, pengendalian dan penerapan aturan tentang lingkungan hidup: hansejarah ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa sumber sejataman ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa pertamlolaan, pemeliharaan dan pengembangan taman. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan taman: rekapitulasi data perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan taman yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis: cc. menganalisa datalolaan, pemeliharaan dan pengembangan taman sebagai bahan laporan pelaksanaan.tugas kegiatan: menyimpan, merawat data laporanan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan taman: dan ea) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh analis tata ruang ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa tata ruentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan perencanaan, penentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang, rekapitulasi data perencanaan, penentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang yang diterima guna bahan pengembangan metode dan teknis, menganalisaentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyimpan, merawat data laporan perencanaan, penentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruangentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan perencanaan, penentuan, penetapan pemanfaatan ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) pss analis teknik survey manajemen dan rekayasa lalu lintas ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa manajemen dan rekayasamanajemen dan rekayasa lalu lintas serta penentana peta: d melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh jaa analis tenaga kerja ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyelenggaraan tenaga kerjusunan, pengusulan, penetapan dan pengawasan kebijakan dan pengaturan bidang ketenagakerjadaan ega analis wawasan kebangsaan ikhtisar jabatan: melakukan tugas menganalisa penyelenggaraan wawasan kebea) nag aren tps: mengurus surat perintah membayar spm) berdasarkan prosedur yang berlakunyetorkan sisa kas bendahara kas daerah sesuai prosedur yang berlaku guna tertib administrasi: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. binatu rumah sakit ikhtisar jabatan mengambil, membersihkan, menyeterika dan mendistribusikan kembali linen ruang perawatan sesuai petunjuk kerja agar kebersihan terjaga. uraian tugas melaksanakan pengambilan linen kotor diruang perawatan: menyiapkan bahan dan peralatan pencucian, membersihkan mencuci linen kotor infeksi dan non infeksi: menyetrika linen yang sudah melalui tahap pencucian: mendistribusikan linen bersih ruang perawatan kembali: melaporkan tugas kepada atasan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. nag aren customer service ikhtisar jabatan menerima, memberikan informasi dan mengarahkan tamu dinas pelanggan,: memberikan informasi kepada tamu dinas pelanggan tentang pelayanan public yang disediakan. e.jurnalis ikhtisar jabatan melakukan tugas jurnalpublikasi dan penerbitan. rekapitulasi data yang telah ditentukan. mencermati kebijakan pemerintah dan hasil hasil pembangunan melaksanakan hunting berita mengikuti kegiatan pimpinan menyusun materi publikasi berita memantau berita yang dimuat media. menganalisa data program kegiatan yang berhubungan dengan program: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. manga bag juru pungut kebersihan ikhtisar jabatan menerima, menyiapkan, memeriksa dan::juru pungut retribusi ikhtisar jabatan menerima, menyiapkan, memeriksa dan memungut retribusi, cc.,koki ikhtisar jabatan menyiapkan bahan, menghitung kebutuhan dan memasak makanan minum pasien sesuai petunjuk kerja guna pemenuhan nutrisi pasien uraian tugas menyiapkan bahan dan sarana prasarana memasak makanan dan minuman pasien: aan ega w d menghitung kebutuhan bahan makan dan minuman harian sesuai dengan jumlah pasien yang akan dilayani: memasak makan minum pasien sesuai kebutuhan pasien, membersihkan alat memasak setelah habis digunakan: melaporkan data bahan masakan yang hampir habis kepada atasan: menyusun laporan hasil pelaksanaan tugaditulis rapat ikhtisar::. operator alat berat ikhtisar jabatan menyiapkan sarana dan mengoperasikan alat berat kepada atasan, perawatan alat berat dan pelaporan pelaksanaan tugas pengoperasian alat berat. nag aren uraian tugas menyiapkan bahan dan sarana mengoperasikan alat berat: mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mempelajari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengoperasian alat berat:si alat berat kepada atasan untuk segera ditindaklanjuti. melaporkan pelaksanaan mengoperasikan alat beratmesin produksi ikhtisar jabatan menyiapkan sarana dan mengoperasikan mesin produksi, perawatan mesin produksi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengoperasian mesin produksi uraian tugas menyiapkan bahan dan sarana mengoperasikan mesin produkmesin produkmesin produksi.radio ikhtisar jabatan menyiapkan sarana dan mengoperasikan radio telekomunikasi, perawatan radio telekomunikasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengoperasian radio telekomunikasi. uraian tugas menyiapkan bahan dan sarana mengoperasikan radio telekomunikasi. tag oei nurradioradiooperator sandi dan telekomunikasi ikhtisar jabatan menyiapkan sarana dan mengoperasikan perangkat sandi dan telekomunikasi kepada atasan, perawatan perangkat sandi dan telekomunikasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengoperasian perangkat sandi dan telekomunikasi. uraian tugas menyiapkan bahan dan sarana mengoperasikan perangkat sandi dan telekomunikaperangkat sandi dantor telepon facsimile peralatan sandi lainnya kepada atasan untuk segera ditindaklanjuti. melaporkan pelaksanaan mengoperasikan perangkat sandi danpelatih satuan perlindungan masyarakat ikhtisar jabatan: mengumpulkan bahan dan informasi, menyampaikan materi dan melaksanakan pelatihan satuan perlindungan masyarakatdengan berbagai alternatif pemecahannya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar penyelenggaraan pelatihan dapat berhasil guna. uraian tugas mengumpulkan bahan pelatihan: mengolah bahan pelatihan menjadi materi pelatihan: cc. mel kanakan penyampaian materi: sania pelatihan satuan perlindungan masyarakat mengevaluasi hasil pelatihan dan memberikan penilaian kepada peserta pelatihan: melaporkan pelaksanaan pelatihan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan pemelihara jalan ikhtisar jabatan menerima, memeriksa, dan mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal hal yang terkait dengan jalan serta memelihara jalan sesuai dengan prosedur dengan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan uraian tugas menerima dan memeriksa data jalanjalan sesuai prosedur agar jalan dapat dipelihara dengan baik: mencatat jalancejalanmeriksa irigasi ikhtisar jabatan mencatat, menginventarisir, mengelompokan, dan memeriksnag aren sps uraian tugas mencatat dan menghitung datirigasi yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya: menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengcc. mengelompokan datairigasi,eriksa jalan dan jembatan ikhtisar jabatan mencatat, menginventarisir, mengelompokan, dan memeriksa,jalan dan jembatan yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya: menginventarisir permasalahan berkaitan dengpepe tan) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh sana pemeriksa sanitasi ikhtisar jabatan mencatat, menginventarisir, mengelompokan, dan memeriksa,datasanitasi yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya, menginventarisir permasalahanmengelompokulasara jenazah ikhtisar jabatan menerima, memandikan, mengantarkan dan menjaga jenazah sesuai petunjuk pemulasaraan jenazah agar jenazah terawat dengan baik uraian tugas mempelajari petunjuk pelaksanaan kegiatan pemulasaraan jenazah yang berlaku rumah sakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas,laksanakan koordinasi dan konsultasi kepada atasan langsung dan pimpinan petugas unit kerja terkait, untuk kelancaran pelaksanaan tugas: menerima jenazah dari ruang perawatan instalasi icu instalasi gawat darurat, memandikan jenazah sesuai dengan ajaran agama: mengantarkan jenazah sampai mobil jenazah: dada ega memasukkan ruang instalasi pemulasaraan jenazah apabila jenazah belum diketahui keluarganya: menjaga jenazah ruang instalasi pemulasaraan jenazah, hingga jenazah diambil keluarganya: 'il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. menelaah bahan jalan ikhtisar jabatan menelaah bahan yang digunakan dalam pembangunan maupun perbaikan jalanuntuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan: memilah milah permasalahanmudahkan penyelesaian, cc. mengecek kebenaran dan keabsahanngetahui apakah bahan yang digunakan dalam pembangunan maupun perbaikan jalan tersebut sudah memenuhi persyaratan: membuat konsep pemecahan masalahyang digunakan dalam pembangunan maupun perbaikan jalinn menelaah dampak lingkungan ikhtisar jabatan menelaah kegiatan atau hal hal yang mempengaruhi dampak lingkungan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan dampak lingkungan sesuai segan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan benarlingkungan untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan: memilah milah permasalahankegiatan atau hal hal yang mempengaruhifi. menelaah data sumber benih ikhtisar jabatan menelaah asal dan jenis sumber benih dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan asal dan jenis sumber benihidentifikasi benih untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan: memilah milah permasalahan asal dan jenis sumber benihasal dan jenis sumber benih sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah asal dan jenis sumber benih tersebut sudah memenuhi persyaratan, membuat konsep pemecahan masalah terhadap asal dan jenis sumber benihasal dan jenis sumber benihmenelaah pengembangan usaha ikhtisar jabatan menelaah metode, rencana dan kegiatan pengembangan usaha dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan pengembangan usaha sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakanmetode, rencana dan kegiatan pengembangan usaha untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan: memilah milah permasalahanngetahui apakah metode, rencana dan kegiatan pengembangan usaha tersebut sudah memenuhi persyaratan: membuat konsep pemecahan masalahmetode, rencana dan kegiatanea) tana melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh aan penerima layanan pengaduan ikhtisar jabatan menerima laporan dan pengaduan serta menyiapkan, memeriksa dan menyerahkan berkas pengaduan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. uraian tugas menerima laporan pengaduan sesuai prosedur yang berlaku untuk diolah menjadi hasil kerja: menyiapkan berkas pengaduan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas: cc. memeriksa berkas pengaduan sesuai prosedur yang berlaku agar sesuai dengan target yang telah ditentukan: menyerahkan berkas pengaduan kepada pihak pejabat yang berwenangakta kelahiran dan akta kematian ikhtisar jabatan menerima, mencatat, menyimpanpelaksanaan tugas berjalan lancar, uraian tugas mencatat, dan menyortirkelahiran dan kematian sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian: mengelompokkan surat atau dokumen pencatatankelahiran dan kematbak pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak dan pa) ikhtisar jabatan menerima, mencatat, menyimpanpencatatan perkawinan dangudang farmasi ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data obat dan alat alat kesehatan yang masuk dan keluar gudang farmasi dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data obat dan alatmencatat, menabulasialat kesehatan yang masuk dan keluar gudang farmasi: menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan obat dan alat alat kesehatan yang masuk dan keluar gudang farmasi: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadrfiinistrasi hukum ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data surat, dokumen dan produk hukum dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data surat, dokumen dan produk hukum. uraian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan surat, dokumen dan produk hukum: mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan surat, dokumen dan produk hukum: menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan surat, dokumen dan produk hukum: menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar berhubungan dengan surat, dokumen dan produk hukum: menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan surat, dokumen dan produk hukum. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi layanan informasi dan publikasi ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data layanan informasi dan publikasi pelayanan maupun kegiatan yang menjadi tugas instansi dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data penyelenggaraan layanan informasi publikasi. uraian tugas menerimacatat ea) cc. menabulasierima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluarnata arsip aktif dan arsip dinamis inaktiflaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi nota perhitungan pajak retribusi daerah ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data nota perhitungan pajak retribusi daerah dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data nota perhitungan pajak retribusi daerah. uraian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan nota perhitungan pajak retribusi daerah: mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan nota perhitungan pajak retribusi daerah: menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan nota perhitungan pajak retribusi daerah menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar berhubungan dengan nota perhitungan pajak retribusi daerah menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan nota perhitungan pajak retribusi daerah. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi obat ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data obat dan alat kesehatan dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data obat dankesehatan mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan obat dan alat kesehatan: menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan obat dan alat kesehatankesehatan: menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan obat dan alat kesehatan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi pajak ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data pajak daerah dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data pajak daerah. uraian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pajak daerah, mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pajak daerah, menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pajak daerah: menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar berhubungan dengan pajak daerah: menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan pajak daerah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi pasien ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data pasien dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data pasien. uraian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pasien. mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pasien: cc. menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pasien, menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar berhubungan dengan pasien: dan menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan pasien. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. w o pengadrfinistrasi pendaftaran ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data pendaftaran pelanggan yang memanfaatkan layanan instansi dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data pendaftaran pelanggan yang memanfaatkan layanan instansipendaftaran pelanggan yang memanfaatkan layanan instansi: dan ce. menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan pendaftaran pelanggan yang memanfaatkan layanan instansi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi pengujian kendaraan bermotor ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data pengujian kendaraan bermotor dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data pengujian kendaraan bermotor. uraian tugas menerima data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor: mencatat data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor: cc. menabulasi data, dokumen dan surat surat yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, menerima, mencatat dan mengagenda surat masuk dan surat keluar berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor: dan menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) pengadministrasi rekam medis dan informasi ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data rekam medis dan informasi yang berkaitan dengan data kesehatan pasien dan dokumen kedinasan menabulasi dan mencari kelengkapan data rekam medis dan informasi yang berkaitan dengan data kesehatan pasienrekam medis dan informasi yang berkaitan dengan data kesehatan pasien, dan menata arsip aktif dan arsip dinamis inaktif berhubungan dengan rekam medis dan informasi yang berkaitan dengan data kesehatan pasien. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengadministrasi surat, mencatat dan menyortiruntuk memudahkan pengendalian: cc. mengelompokkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan perbuatan menurut jenis dan sifatnya untuk memudahkan pendistribusian, menabulasi surat dan dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian: menata arsip aktif dan arsip.dinamis inaktif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: ea) nag aren mendistribusikan surat dan atau dokumen sesuai alamat yang dituju: melaporkan hasil pelaksanaan tugaskesiswaan ikhtisar jabatan menerima, mencatat, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan dokumen kesiswata, dokumen dan surat surat dan informasi yang berkaitan dengan data kesiswaan: mencatat data, dokumen dan surat surat dan informasi yang berkaitan dengan data kesiswaan: menabulasi data dan dokumen yang berkaitan dengan buku induk siswa mengajukan pengusulan peserta ujian nasional: ce. menerima, mencatat dan melayani administrasi kesiswaan dan memvalidasi nis: menyimpan dan mengelola dokumen kesiswaan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengawas angkutan dan terminal ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi angkutan dan terminal meliputi penumpang dan barcc.,ega) naa ec.bangunan dan gedung ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi bangunan dan gedu:jalan dan jembatan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi jalan dan jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut. ea) nan ara akan. sgp uraian tugas menerima dan menginventarisasi data jalan dan jembatan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: terklasifikasi data jalan dan jembatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data jalan dan jembatan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data jalan dan jembatan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: e. mengawasibersihan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi kondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkungondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkungan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data kondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkungan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: cc. mempelajari data kondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkungan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data kondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkungan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengawasi kondisi dan keadaan kebersihan pada suatu tempat atau lingkunga) nag arenkerasan terhadap perempuan dan anak ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi kasus atau tindak kekerasan terhadap perempuan dan aasus atau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data kasus atau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: mempelajari data kasus atau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data kasus atau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengawasi kasus atau tindakpendudukan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi kependududiproses lebih lanjut, been arya psa www mengklasifikkelancaran pelaksanaan pengawasan, cc. mempelajaryang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan mengidentifikpelaksanaan pengawasan: mengawtenagakerjaan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi administrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjatenagakerjaan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data ketenagakerjaan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: cc. mempelajari data ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data ketenagakerjaan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengawasi administrasi dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjana. nan ara spaoperasi ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi pengelolaan koperkoperasi sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: man data pengelolaan koperasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, cc. mempelajari data pengelolaan koperasi sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data pengelolaan koperasi sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: ec. mengawasi pengelolaan koperasimutu bibit ternak ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi mutu dan kwalitas bibit termutu dan kwalitas bibit ternak sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data mutu dan kwalitas bibit ternak sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, cc. mempelajari data mutu dan kwalitas bibit ternak sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data mutu dan kwalitas bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengawasi mutu dan kwalitas bibit ternak sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan: anaman modal ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dananaman modal serta investasi daerah sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data penanaman modal serta investasi daerah sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: cc. mempelajari data penanaman modal serta investasi daerah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data penanaman modal serta investasi daerah sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan:pengamatan dan pencegahan penyakit ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakitelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: naa hui spa w mengklasifikasi data penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: cc. mempelajari data penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengawasi penyelenggaraan pengamatan dan pencegahan penyakitgelolaan lahan pertanian dan air irigasi ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi pengelolaan lahan pertanian dan air iriglahan pertanian dan air irigasi sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: cc. mempelajari data pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi data pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: ce. mengawasi pengelolaan lahan pertanian dan air irigtana daan.hewhewhewhewan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data penyakit dan pelaksanaan pengendalian penyakit hewan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi data penyakit dan pelaksanaan pengendalian penyakit hewan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengawasi penyakit dan pelaksanaan pengendalianikiikikan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, ea) w mempelajari data penyakit dan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data penyakit dan pelaksanaan pengendalian penyakit ikan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, e. mengawasi penyakit dan pelaksanaan pengendalian penyakit isumber daya kelautan dan perikanan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikansumber daya kelautan dan perikanan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut, mengklasifikasi data sumber daya kelautan dan perikanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data sumber daya kelautan dan perikanan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi data sumber daya kelautan dan perikanan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengawasi pengelolaan dpengawas tata bangunan dan perumahan ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut. uraian gagas menerima dan menginventarisasi data tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan: mempelajari data tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data tata bangunan dan perumahan sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengawasi tata bangunan dan perumahtata ruang ikhtisar jabatan menerima, mempelajari, dan mengawasi perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan rurencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut: mengklasifikasi data perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, mempelajari data perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan: mengidentifikasi data perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan: ena. mengawasi perencanaan dan pengelolaan tata ruang serta pemanfaatan ruelola administrasi kepegawaian ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian dengan mengumpulkan, mempelajarikepegawaianadministrasi kepegawaian: mencatat data administrasi kepegawaikepegawaian, mengolah data administrasi kepegawa sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban: meng update data dan administrasina. pengelola advokasi konseling dan pembinaan dan kesehatan reproduksi ikhtisar jabatan melaksanakanmencatatbagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyelenggaraan advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: mengolahenggaraan advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reprodkelahiran dan akta kematian ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pencatatan akta kelahiran dan kematpencatatan akta kelahiran dan kematian: mencatat kelahiran dan kematiankelahiran dan kematian: mengolah data kelahiran dan kematahiran dan kematperkawinan dan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pencatatan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anancatatan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak: mencatat perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anakperkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, mengelola pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anaksea ea) meng update pencatatan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan akuntansi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pengukuran, penjabaran dan informasi aktifitas keuakuntansi: mencatat data laporan akuntansi sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan laporan akuntansi, mengolah data laporan akuntanakuntanngkutan kendaraan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraperencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraan: mencatat data perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraan: mengolah data perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan angkutan kendaraarsip dan dokumentasi hukum ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi hukumrsip dan dokumentasi hukum: mencatat arsip dan dokumentasi hukumarsip dan dokumentasi hukum: mengolah arsip dan dokumentasi hukg aren 3gp meng update arsip dan dokumentasi hukset barang milik negara ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan aset barang milik negarset barang milik negara: mencatat data aset barang milik negaraaset barang milik negara, mengolah data aset barang milik negaaset barang milik negabahan informasi penyuluhan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan bahan informasi penyuluhan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan materidan informasi yang dijadikan materi penyuluhan: mencatat data data dan informasi yang dijadikan materidata dan informasi yang dijadikan materi penyuluhan: mengolah data dan informasi yang dijadikan materiinformasi yang dijadikan materi penyuluharang ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan barang inventaris kantor dengan mengumpulkan, mempelajari, mencatat, menabulasi, mengklasbarang inventaris kantor: mencatat data barang inventaris kantor sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data dan bahan sebagai bahan penyusunan barang inventaris kantor: mengolah data barang inventaris kantor sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: mengolah data evaluasi dan pelaporan sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: meng update data barang inventaris kantoea) s tengkel ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan bengkelgn akurat serta siap pakai sewaktu waktu dibutuhkan uraian tas menghimpun data penyusunan program kerja pengelolaan bengkel: mencatat data perbengkelengkel, mengolah data pengelolaan bengkebengkeii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengelola budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan dengan mengumpulkan data perencanaan, pelaksanaan budidaya dan pengembanganencanaan, pelaksanaan budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan: mencatat data budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: has aan cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan laporan pengelolaan budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan: mengolah data budidaya dan pengembanganudidaya dan pengembangan tanaman pangan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan budidaya dan pengembangan tanaman pangan ,dengan mengumpulkan data perencanaan, pelaksanaan budidaya dan pengembangan tanambudidaya dan pengembangan tanaman pangan: mencatat data budidaya dan pengembangan tanaman pangudidaya dan pengembangan tanaman pangan, mengolah data budidaya dan pengembangan tanaman pbudidaya dan pengembangan tanamea) nag aren melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh ban pengelola budidaya pengembangan ternak dan hewan lainnya ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan budidaya pengembangan ternak dan hewan lainya dengan mengumpulkan data perencanaan, pelaksanaan budidaya dan pengembangan ternak dan hewan lainybudidaya pengembangan ternak dan hewan lainya: mencatat data perencanaan, pelaksanaan budidaya dan pengembangan ternak dan hewan lainya sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan laporan pengelolaan budidaya dan pengembangan ternak dan hewan lainya, mengolah data budidaya dan pengembangan ternak dan hewan lainyternak dan hewan lainydata dan potensi pajak ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data dan potensi pajak dengan mengumpulkan data dan potensi pajotensi pajak: mencatat data data dan potensi pajak sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, ea) akan. cc. mengantri data dan potensi pajak: mengolah data dan potensi pajak sesuai dengan rumusan dan kerabotensi pajinformasi, data, laporan, dan pengaduan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data informasi, data, laporan dan pengaduan berkaitan dengan penyelengaraan pelayanan dengan mengumpulkannan: mencatat data informasi, data, laporan dan pengaduan berkaitan dengan penyelengaraan pelayanan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan informasi, laporan dan pengaduan berkaitan dengan penyelengaraan pelayanan: mengolah datage sata kelembagaan, kursus dan pelatihan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data kelembagaan, kursus dan pelatihan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatiyang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatihan: mencatat data yang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatihan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data dan bahan sebagai bahan penyusunan data yang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatihan: mengolah data yang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatihyang berkaitan dengan lembaga dan peserta kursus dan pelatikesenian dan perfilman ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengembangan kesenian dan perfilman dengan mengumpulkan data kesenian dan perfilkesenian dan perfilman, mencatat data kesenian dan perfilman sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data kesenian dan perfilman: mengolah data kesenian dan perfilmkesenian dan perfilpasca panen ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pasca panen yang dihasilkan dengan mengumpulkmencatatbagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantrinag aren mengolahdata pelayanan perpajakan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pelayanan perpajakan dengan mengumpulkan data pelayanan perpajyanan perpajakan: mencatat data pelayanan perpajakan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data pelayanan perpajakan: mengolah data pelayanan perpajkan anda data pelayanan perpajdan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) w pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dengan mengumpulkan data pemberdayaan dan kelembagaan masyarakaterdayaan dan kelembagaan masyarakat, mencatat data pemberdayaan dan kelembagaan masyarakaterdayaan dan kelembagaan masyarakat: mengolah data pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukanerdayaan dan kelembagaan masyarakat: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengelola data rekonsiliasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data rekonsiliasi kas daerah yang meliputi penyetoran dan pengambilan skpd serta catatan bank dengan mengumpulkan, mengelola data rekonsiliasi kasrekonsiliasi kas daerah: mencatat data yang berkaitan dengan penyetoran dan pengambilan dana skpd serta catatan bank sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: nag aren mengantri data dan bahan yang berkaitan dengan penyetoran dan pengambilan dana skpd serta catatan bank sebagai bahan penyusunan data rekonsiliasi kas daerah: mengolah data yang berkaitan dengan penyetoran dan pengambilan dana skpd serta catatan bankcatatan akuntansi yang berkaitan dengan penyetoran dan pengambilan dana skpd serta catatan banan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. pengelola data sejarah ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data sejarah dengan mengumpulkan data sejasejarah: mencatat data sejarahdata sejarah: mengolah data sejaejaea) nan mer melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pengelola database perijinan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan database perijinan dengan mengumpulkan data perijibase perijinan, mencatat data perikanan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan database perijinan: mengolah data perijiijiisiplin pegawai ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pembinaan, pelanggaran dan penegakan disiplin pegawai dengan mengumpulkan data pembinaan, pelanggaran dan penegakan disipli, pelanggaran dan penegakan disiplin pegawai: mencatat data pembinaan, pelanggaran dan penegakan disipliinaan, pelanggaran dan penegakan disiplin pegawai, ea) mengolah data pembinaan, pelanggaran dan penegakan disiplilanggaran dan penegakan disiplin pegawaokumentasi dan publikasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan publikasi dengan mengumpulkan data dokumentasi dan publikasi yang: mencatat data dokumentasi dan publikasi berkaitan dengan pelayanan dan penyelenggaraan tugas skpd sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan. cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan data dokumentasi dan publikasi berkaitan dengan pelayanan dan penyelenggaraan tugas skpd: mengolah data dokumentasi dan publikasibae melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh san pengelola dokumen kependudukan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan dokumen, mencatatperencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusun: mengeloladokumen kependudukan sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: meng update dokumen kependudukan meliputi: nomor induk kependudukan, pendaftaran penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduekosistem laut dan pesisir ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data penyelamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisirea) uraian tugas menghimpun data penyusunan program kerja pengelolaan data penyelamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisir, mencatat data penyelamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisirlamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisir: mengolah data data penyelamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisiamatan dan konservasi ekosistem laut dan pesisiekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan dengan mengumpulkan dan pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan, mencatat data dan pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagdan pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan: mengolah data dan pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagea) ud meng update data dan pelaksanaan ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagevaluasi dan laporan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dengan mengumpulkanatan: mencatat data data evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan: mengolahpengelola formasi dan pengadaan pegawai ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data formasi dan pengadaan pegawai dengan mengumpulkan data formasi dan pengadaaformasi dan pengadaan pegawai: mencatat data formasi dan pengadaaformasi dan pengadaan pegawai, mengolah data formasi dan pengadaaformasi dan pengadaan pegawahubungan kerjasama usaha industri ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data dan pelaksanaan hubungan kerjasama usaha industri dengan mengumpulkan data pelaksanaan hubungan kerjasama usaha industrelaksanaan hubungan kerjasama usaha industri: mencatat data pelaksanaan hubungan kerjasama usaha industri sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data pelaksanaan hubungan kerjasama usaha industri, mengolah data dan pelaksanaan hubungan kerjasama usaha industri sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: ea) tan s dtelaksanaan hubungan kerjasama usaha industriinformasi dan dokumentasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data penyebarluasan informasi dan dokumentasi dengan mengumpulkan data penyebarluasan informasi dan dokumentpenyebarluasan informasi dan dokumentasi: mencatat data penyebarluasan informasi dan dokumentasibarluasan informasi dan dokumentasi: mengolah data penyebarluasan informasi dan dokumentbarluasan informasi dan dokuments pengelola jasa konstruksi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data jasa konstruksi dengan mengumpulkan data pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstruk dan pengawasan para pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstruksi: mencatat data pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstruksipara pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstruksi: mengolah data pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstrpara pelaku usaha yang bergerak bidang jasa konstralibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor dengan mengumpulkan data kalibrasi peralatalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor, mencatat data kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor: mengolah data kalibrasi peralatalibrasi peralatamanan dan ketertiban ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data keamanan dan ketertibkeamanan dan ketertiban: mendapat data keamanan dan ketertiban sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data keamanan dan ketertiban: mengolah data keamanan dan ketertibmanan dan ketertibaanj'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan pengelola kearsipan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan mengumpulkan data arsiarsipan, mencatat data kearsiparsipan, mengolah data kearsiprsipersihan, pemukiman, jalan, saluran dan selokan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kebersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selokan dengan mengumpulkan data kebersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selobersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selokan mendapat data kebersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selokan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: ena. nag aren mengantri data sebagai bahan penyusunan kebersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selokan: mengolah data kebersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan selokersihan meliputi pemukiman, jalan, saluran dan seloijakan kelembagaan koperasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kebijakan kelembagaan koperasi dengan mengumpulkan data kebijakan kelembagakebijakan kelembagaan koperasi: mencatat data pelaksanaan kebijakan kelembagakebijakan kelembagaan koperasi: mengolah data pelaksanaan kebijakan kelembagaksanaan kebijakan kelembagaan kopernaa melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pengelola kekayaan desa dan administrasi desa ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan kekayaan desa dan administrasi desa dengan mengumpulkan data kekayaan desa dan administrasikayaan desa dan administrasi desa: mencatat data kekayaan desa dan administrasi desakekayaan desa dan administrasi desa: mengolah data pengelolaan kekayaan desa dan administrasikayaan desa dan administrasilembagaan dan program penyuluhan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan program penyuluhan dengan mengumpulkan data kelembagaan dlembagaan dan program penyuluhan, mencatat data kelembagaan dan programpengelolaan kelembagaan dan program penyuluhan: elang na. "gn mengolah data kelembagaan dan programembagaan danperawatan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data dan penyelenggaraan pelayanan keperawatan dengan mengumpulkan data penyelenggaraan pelayanan keperawnyelenggaraan pelayanan keperawatan: mencatat data penyelenggaraan pelayanan keperawatpenyelenggaraan pelayanan keperawatan: mengolah data penyelenggaraan pelayanan keperaw'update data dan penyelenggaraan pelayanan keperaww d pengelola kesehatan hewan dan kesmavet ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan mengumpulkan data kesehatan hewan 'dan kesehatan masyarakat veterinelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: mencatat data pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: mengolah data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinesejahteraan sosial ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dengan mengumpulkan data program dan kegiatan kesejahterasejahteraan sosial: mencatat data program dan kegiatan kesejahteraan sosikesejahteraan sosial: mengolah data program dan kegiatan kesejahteraan sosikesejahteraan sosialengelola ketersediaan dan kerawanan pangan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan dengan mengumpulkan data program dan kegiatan ketersediaan dan penanganan kerawanketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, mencatat data program dan kegiatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, mengolah data program dan kegiatan ketersediaan dan penanganan kerawanan persediaan dan penanganan kerawantransmigrasian ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan ketransmigrasian dengan mengumpulkan data program dan kegiatan ketransmigrasitransmigrasian: mencatat data program dan kegiatan ketransmigrasiketransmigrasian: mengolah data program dan kegiatan ketransmigrasransmigraslaboratorium ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan laboratorium dengan mengumpulkan data program dan kegiatan laboratoriboratorium: mencatat data program dan kegiatan laboratoriumlaboratorium: mengolah data program dan kegiatan laboratorilaboratorilaporan urusan pengawasan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan laporan urusan pengawasan dengan mengumpulkan data laporan urusan pengawasurusan pengawasan, mencatat data laporan urusan pengawasan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan laporan urusan pengawasan: mengolah data laporan urusan pengawasurusan pengawaslimbah ternak ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan limbah ternak dengan mengumpulkan data limbah tern' waktu dibutuhkan uraian tugas menghimpun data penyusunan program kerja pengelolaan limbah ternak: mencatat data limbah ternak sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan limbah ternak: mengolah data limbah ternlimbah termetrologi dan perlindungan konsumen ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan metrologi dan perlindungan konsumen dengan mengumpulkan data program dan kegiatan metrologi dan perlindungan konsumemetrologi dan perlindungan konsumen: mencatat data program dan kegiatan metrologi dan perlindungan konsumemetrologi dan perlindungan konsumen: aan mengolah data program dan kegiatan metrologi dan perlindungan konsumemetrologi dan perlindungan konsumemutasi penduduk ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pencatatan mutasi pendudu: mencatat permohonan dan penerbitan dokumen pindah dating penduduk sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan pencatatan mutasi penduduk meliputi: pelayanan permohonan dan penerbitan dokumen pindah dating penduduk, mengelola pencatatan mutasi penduduk meliputi pelayanan permohonan dan penerbitan dokumen pindah datangsesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan meng update dokumejika terdapat penyempurnaan maupun pembaharuan data, ea)obat dan alat alat kesehatan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan obat dan alat alat kesehatan dengan mengumpulkan data obat dan alat alatobat dan alat alat kesehatan: mencatat data obat dan alat alatobat dan alat alat kesehatan: mengolah data obat dan alat alatobat dan alat alatorganisasi politik dan organisasi kemasyarakatan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data pembinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dengan mengumpulkan data pembinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakmbinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan: mencatat data pembinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatanorganisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, mengolah data pembinaan dan pengawasan organisasi politik dan organisasi kemasyarakorganisasi politik dan organisasi kemasyarakasar ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pasar dengan mengumpulkan data pedagang, kios, retribusi, sarana prasarana pasar dan penataan pasaasar: mencatat data pedagang, kios, retribusi, sarana prasarana pasar dan penataan pasapasar: mengolah data pedagang, kios, retribusi, sarana prasarana pasar dan penataan pasarbea meng update data pedagang, kios, retribusi, sarana prasarana pasar dan penataan pasanggaran peraturan daerah ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaanangan: mencatat data pelanggaran peraturan daerah dan penegakan peraturan perundang undangan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data pelanggaran peraturan daerah dan penegakan peraturan perundang undangan, mengolahkang pengelola pelatihan tenaga kerja ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dengan mengumpulkan data pelatihtihan tenaga kerja: mencatat data pelatihelatihan tenaga kerja, mengolah data pelatihlatihan tenaga kerjyanan medik dan rujukan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan rujukan dengan mengumpulkan data pelayanan medik dan rujuyanan medik dan rujukan, mencatat data pelayanan medik dan rujukan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan pelayanan medik dan rujukan, mengolah data pelayanan medik dan rujukan sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan medik dan rujubangunan dan peningkatan jalan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan mengumpulkan data pembangunan dan peningkatangunan dan peningkatan jalan: mencatat data pembangunan dan peningkatbangunan dan peningkatan jalan: mengolah data pembangunan dan peningkat dan peningkatmbinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan mengumpulkan data pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia din dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mencatat data pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mengolah data pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dinmbinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dindan pembinaan usaha ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha dengan mengumpulkan data pengembangan usaha, sarana industri, usaha kecil dan menengdan pembinaan usaha, sarana industri, usaha kecil dan menengah: mencatat data pengembangan dan pembinaan usaha, sarana industri, usaha kecil dan menengah sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan pengembangan usaha, sarana industri, usaha kecil dan menengah, mengolah data pengembangan dan pembinaan usaha, sarana industri, usaha kecil dan meneng dan pembinaan usaha, sarana industri usaha kecil dan menengdan pemugaran cagar budaya dan koleksi museum ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan koleksi museum dengan mengumpulkan data pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan koleksi musedan pemugaran cagar budaya dan koleksi museum: mencatat data pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan koleksi museumdan pemugaran cagar budaya dan koleksi museum mengolah data pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan koleksi musea meng update data pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan koleksi museumjalan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengumpulkan data pemeliharajalan, mencatat data pemeliharajalan, mengolah data pemeliharameliharaanggulangan bencana ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolacatatbagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantrlahfi. meng update data rujukandaftaran dan pendataan pajak retribusi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak retribusi dengan mengumpulkan data pendaftaran dan pendataan pajak retribudaftaran dan pendataan pajak retribusi: mencatat data pendaftaran dan pendataan pajak retribudaftaran dan pendataan pajak retribusi: mengolah data pendaftaran dan pendataan pajak retribupeta: meng update data pendaftaran dan pendataan pajak retribudidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dengan mengumpulkan data program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragn kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga: mencatat data program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragapendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga: mengolah data program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragpendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah ragempatan dan perluasan tenaga kerja ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan penempatan dan perluasan tenaga kerja dengan mengumpulkan data program dan kegiatan penempatan dan perluaspenempatan dan perluasan tenaga kerja, mencatat data program dan kegiatan penempatan dan perluasempatan dan perluasan tenaga kerja, mengolah data program dan kegiatan penempatan dan perluaspenempatan dan perluasan tenaga kerjnerangan jalan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan penerangan jalan dengan mengumpulkan data pengadaan, pendataan, pemeliharaan penerangdaan, pendataan, pemeliharaan penerangan jalan: mencatat data pengadaan, pendataan, pemeliharaan penerangan jalan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan pengadaan, pendataan, pemeliharaan penerangan jalan, mengolah data pengadaan, pendataan, pemeliharaan penerangan jaladaan, pendataan, pemeliharaan penerangan jalamatan penyakit surveilans epidemiologi) dan imunisasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisasi dengan mengumpulkan data pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunispmatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisasi: mencatat data pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisgamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisasi: mengolah data pengamatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisasimatan penyakit (surveilans epidemiologi) dan imunisawasan sumber daya kelautan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dengan mengumpulkantan: mencatat data metode dan sarana prasarana pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan metode dan sarana prasarana pemanfaatan sumber daya kelautan, mengolahbudi daya dan pemasaran perikanan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan dengan mengumpulkan data pengembangan budidaya dan pemasarannaa uraian tugas menghimpun data penyusunan program kerja pengembangan budidaya dan pemasaran perikanan: mencatat data pengembangan budidaya dan pemasaranmbangan budidaya dan pemasaran perikanan: mengolah data pengembangan budidaya dan pemasaranbudidaya dan pemasaranembangan prasarana ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengembangan prasarana dengan mengumpulkan data pengembanganprasarana, mencatat data pengembangan prasarana prasarana, mengolah data pengembangan prasaranaprasaran'melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pengelola pengendali organisme pengganggu tanaman ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan mengumpulkan data pengendalian organisme pengganggu tanndalian organisme pengganggu tanaman: mencatat data pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan pengendalian organisme pengganggu tanaman, mengolah data pengendalian organisme pengganggu tanamndalian organisme pengganggu tanamgerak peran serta masyarakat bidang kesehatan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan dengan mengumpulkan data program dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat bidangpeningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan, ea) eng mencatat data program dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat bidangingkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan, mengolah data program dan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat bidang keseheningkatan peran serta masyarakat bidangilai usaha perkebunan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan penilai usaha perkebunan dengan mengumpulkannan: mencatat data peningkatan produksi, manajemen, dan pengelolaan usaha perkebunan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan peningkatan produksi, manajemen, dan pengelolaan usaha perkebunan, mengolahyelenggaraan telekomunikasi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi dengan mengumpulkan data penyelenggaraan telekomuniktelekomunikasi: mencatat data penyelenggaraan telekomunikasi sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan telekomunikasi: mengolah data penyelenggaraan telekomunikasinyelenggaraan telekomunikbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor dengan mengumpulkan data perbengkelan diga menghimpun data penyusunan program kerja pengelolaan perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor: mencatat data perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunan perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor, mengolah data perbengkelan drbengkelan dlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan dengan mengumpulkan (data perlindungan tanaman dan pengelolaan hasillindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan, ea) ajakan. soo mencatat data perlindungan tanaman dan pengelolaan hasilrlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan: mengolah data perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanmodalan koperasi dan umkm ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penguatan permodalan koperasi dengan mengumpulkan data pembinaan, pengembangan, penguatan permodal, pengembangan, penguatan permodalan koperasi: mencatat data pembinaan, pengembangan, penguatan permodalmbinaan, pengembangan, penguatan permodalan koperasi: mengolah data pembinaan, pengembangan, penguatan permodalngembangan, penguatan permodalan koperasi jika terdapat penyempurnaan maupun pembaharuan data: ea) yarpustakaan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan mengumpulkan data tata kelola, pengunjung dan bahan pustaka perpustakabadan data penyusunan program kerja tata kelola, pengunjung dan bahan pustaka perpustakaan: mencatat data tata kelola, pengunjung dan bahan pustaka perpustakaan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunanpengelolaan perpustakaan, mengolah data tata kelola, pengunjung dan bahan pustaka perpustakaunjung dan bahan pustaka perpustakaternakan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan peternakan dengan mengumpulkan data produksi, pemasaran dan tata kelolya uraian tugas menghimpun data penyusunan program kerja pengelolaan peternakan: mencatat data produksi, pemasaran dan tata kelola peternakpeternakan: mengolah data produksi, pemasaran dan tata kelolduksi, pemasaran dan tata kelola peternoliklinik ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan poliklinik dengan mengumpulkan data tata kelola, pasien, peningkatan pelayanan dan pengembangan layanan poliklinioliklinik, mencatat data tata kelola, pasien, peningkatan pelayanan dan pengembangan layanan poliklinikoliklinik: mengolah data tata kelola, pasien, peningkatan pelayanan dan pengembangan layanan poliklinasien, peningkatan pelayanan dan pengembangan layanan polikliniroduksi ternak ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan produksi ternak dengan mengumpulkan data bibit, pakan dan sarana prasaranduksi ternak: mencatat data bibit, pakan dan sarana prasarana peternakroduksi ternak, mengolah data bibit, pakan dan sarana prasaranibit, pakan dan sarana prasarana peternaprogram penyuluhan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan program penyuluhan dengan mengumpulkan data pengelolapenyuluhan, ea) naa mencatat data program penyuluhpenyuluhan: mengolah data program penyuluhanromosi dan informasi wisata ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan promosi dan informasi wisata dengan mengumpulkan data program dan kegiatan promosi dan informasimosi dan informasi wisata: mencatat data program dan kegiatan promosi dan informasi wisataromosi dan informasi wisata: mengolah data program dan kegiatan promosi dan informasiromosi dan informasi wisatea) jun pengelola rambu rambu lalu lintas jalan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan rambu rambu lalu lintas jalan dengan mengumpulkan data penambahan, perawatan pengawasan rambu rambu lalu lintasrambu rambu lalu lintas jalan, mencatat penambahan, perawatan pengawasan rambu rambu lalu lintas jalkegiatan penambahan, perawatan pengawasan rambu rambu lalu lintas jalan, mengolah data penambahan, perawatan pengawasan rambu rambu lalu lintasambahan, perawatan pengawasan rambu rambu lalu lintaspelayanan sosial ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial dengan mengumpulkan data rehabilitasi dan pelayanpelayanan sosial: mencatat data rehabilitasi dan pelayanan sosial sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: ea) a n mengantri data sebagai bahan penyusunan rehabilitasi dan pelayanan sosial: mengolah data rehabilitasi dan pelayanan sosialpelayanan sosirekonstruksi ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanrekonstruksi pasca bencana: mencatat data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana: mengolah data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencrekonstruksi pasca bencpengelola rekayasa lalu lintas ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan rekayasa lalu lintas dengan mengumpulkan data manajemen rekayasa lalu lintrekayasa lalu lintas: mencatat data rekayasa lalu lintasrekayasa lalu lintas: mengolah data rekayasa lalu lintrekayasa lalu lintasrencana energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan rencana energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup dengan mengumpulkan data rencana peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan lingkungan hiduncana pemanfaatan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup: mencatat data peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: ea) eng naa mengantri data sebagai bahan penyusunan peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan energi sumber|daya mineral dan lingkungan hidup, mengolah data peningkatan, pemanfaatan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidupingkatan, pemanfaatan dan pengawasan energi sumber daya mineral dan lingkungan hiduptribusi terminal ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan retribusi terminal dengan mengumpulkan data retribusiretribusi terminal: mencatat data retribusi terminal sebagai bahan (perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan retribusi terminal, mengolah data retribusigan rumusan dan format yang telah ditentukan: meng update data retribusi terminnan ara pengelola ruang masak ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pengelolaan ruang masak dengan mengumpulkan data pengembangan, peningkatan sarana prasarana ruang masang masak, mencatat data pengembangan, peningkatan sarana prasarana ruang masak, peningkatan sarana prasarana ruang masak, mengolah data pengembangan, peningkatan sarana prasarana ruang mastermd. yang telah ditentukan: meng update data pengembangan, peningkatan sarana prasarana ruang masujukan kesehatan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan pelaksanaan rujukan kesehatujukan kesehatan: mencatat data rujukan kesehatan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan rujukan kesehatan: ea) naa sp mengolah data rujukanrujukanpengelola rumah potong hewan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan rumah potong hewan dengan mengumpulkan data pelayanan, sarana prasarana dan tata kelola rumah potong hewmah potong hewan: mencatat data pelayanan, sarana prasarana dan tata kelola rumah potong hewapengelolaan rumah potong hewan: mengolah data pelayanan, sarana prasarana dan tata kelola rumah potong hew, sarana prasarana dan tata kelola rumah potong hewaan ega pengelola sampah ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sampah dengan mengumpulkan data pengangkutan, pengolahan dan daur ulang sampmpah: mencatat data pengangkutan, pengolahan dan daur ulang sampah sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, mengantri data sebagai bahan penyusunanprogram kegiatan pengelolaan sampah: mengolah data pengangkutan, pengolahan dan daur ulang sampngkutan, pengolahan dan daur ulang sampangkutan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana angkutan dengan mengumpulkan data angkutan barang dan penumpangangkutan, mencatat data sarana angkutan barang dan penumpangpengelolaan sarana angkutan: mengubah data angkutan barang dan penumpang sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: ea)sarana angkutan barang dan penumpangdan prasarana pemakaman umum ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana prasarana pemakaman umum dengan mengumpulkan data pengadaan, perawatan dan pengawasan sarana prasarana pemakaman umpemakaman umum: mencatat data pengadaan, perawatan dan pengawasan sarana prasarana pemakaman umumsarana prasarana pemakaman umum: mengolah data pengadaan, perawatan dan pengawasan sarana prasarana pemakaman umrawatan dan pengawasan sarana prasarana pemakaman umnaa pengelola sarana kesehatan lingkungan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana kesehatan lingkungan dengan mengumpulkan data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana kesehatan lingkukesehatan lingkungan, mencatat data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana kesehatan lingkunggiatan pengelolaan sarana kesehatan lingkungan mengolah data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana kesehatan lingkugadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana kesehatan lingkuikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dengan mengumpulkan data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan saranaarana prasarana: mencatat data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: te. mengantri data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sarana prasarana: mengolah data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarrumah tangga dinas ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana prasarana rumah tangga dinas dengan mengumpulkan data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana rumah tangga dinrumah tangga dinas: mencatat data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana rumah tangga dinaslolaan sarana prasarana rumah tangga dinas: mengolah data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana rumah tangga dinrumah tangga dinasea) naga ajakanwisata ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sarana wisata dengan mengumpulkan data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan saranawisata: mencatat data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana wisatrja dan kegiatan pengelolaan sana wisata: mengolah data pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan saranawisatmpeg ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaistem informasi kepegawaian: ea) mencatat data kepegawaian sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan penyusunan informasi kepegawaian: mengolah data kepegawaidan jaringan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan jaringan dengan mengumpulkan data pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan sistem informasi dan jaridan jaringan, mencatat data pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan sistem informasi dan jaringkegiatan pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan sistem informasi dan jaringan: mengolah data pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan sistem informasi dan jari, pemanfaatan dan pengawasan sistem informasi dan jarikependudukan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan sistem informasikependudukan: mencatat informasi pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: mengantri data sebagai bahan informasi pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan: mengelola informasi pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagai bahan sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan, mengolah data evaluasi dan laporan informasi pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan penduduk sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: meng update informasi pencatatan dan penerbitan dokumen kependudutatistik perikanan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan statistik perikanan dengan mengumpulkan data pengembangan, pemanfaatan dan penyusunan statistiktatistik perikanan, ea) awan mencatat data pengembangan, pemanfaatan dan penyusunan statistikmbangan, pemanfaatan dan penyusunan statistik perikanan: mengolah data pengembangan, pemanfaatan dan penyusunan statistik, pemanfaatan dan penyusunan statistikaman ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan taman dengan mengumpulkan data pembangunan, perawatan dan pemanfaatan tman: mencatat data pembangunan, perawatan dan pemanfaatan taman sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan. cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan pembangunan, perawatan dan pemanfaatan taman: mengolah data pembangunan, perawatan dan pemanfaatan taman sesuai dengan rumusan dan format yang telah ditentukan: mengub, perawatan dan pemanfaatan tamelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh bean pengelola tanaman pangan dan hortikultura ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura dengan mengumpulkan data peningkatan, pemanfaatan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikulturnaman pangan dan hortikultura, mencatat data peningkatan, pemanfaatan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan: cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan peningkatan, pemanfaatan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, mengolah data peningkatan, pemanfaatan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultuingkatan, pemanfaatan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultutata pemerintahan desa ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan desa dengan mengumpulkan data kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan tata pemerintahanpengelolaan tata pemerintahan desa: mencatat data kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan tata pemerintahan desa sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data sebagai bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan tata pemerintahan desa: mengolah data kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan tata pemerintahanijakan, pembinaan dan pelaksanaan tata pemerintahanerminal ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan terminal dengan mengumpulkan data sarana prasarana, pengunjung dan manajemenerminal: mencatat data sarana prasarana, pengunjung dan manajemen terminterminal: mengolah data sarana prasarana, pengunjung dan manajemenarana prasarana, pengunjung dan manajemen terminal jika terdapat penyempurnaan maupun pembaharuan data: ea) enusaha tani perkebunan dan kehutanan ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan usaha tani perkebunan dan kehutanan dengan mengumpulkan data tata kelola, pengembangan dan pembinaan usaha taniusaha tani perkebunan dan kehutanan: mencatat data tata kelola, pengembangan dan pembinaan usaha tanitata kelola, pengembangan dan pembinaan usaha tani perkebunan dan kehutanan, mengolah data tata kelola, pengembangan dan pembinaan usaha taniembangan dan pembinaan usaha taniwajib pajak retribusi daerah ikhtisar jabatan melaksanakan pengelolaan data wajib pajak retribusi daerah dengan mengumpulkan data wajib pajak retribusiwajib pajak retribusi daerah: mencatat data wajib pajak retribusi daerah sebagai bahan perencanaan serta laporan kegiatan, cc. mengantri data wajib pajak retribusi daerah: mengolah data wajib pajak retribusi daewajib pajak retribusi daemudi ikhtisar jabatan mengoperasikan kendaraan dinas dengan memanaskan, mengontrol mekanik, membersihkan, mengemudikan sesuai dengan peraturan lalu lintas, memperbaiki kerusakan kecil, menserviskan bengkel dan melaporkan kondisi ketidaklayakan kendaraan agar kendaraan siap pakai dan awet uraian tugas mengecek kesiapan dan kondisi mobil: memanaskan mobil: cc. mengemudikan mobil sesuai peraturan lalulintas membersihkan mobil: merawat mobil, memperbaiki kerusakan ringan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) pengolah bahan perencanaan ikhtisar jabatan menerima dan mengolah bahan perencanaan pelaksanaan program kegiat pelaksanaan program kegiperencanaan pelaksanaan program kegiatan, menganalisis atagihan pajak ikhtisar jabatan menerima dan mengolah data penagihan pajakagihan pajak: naa uagihan pajak: memverifikasi data penagihan pajaagihan pajakagihan pajaagihan pajakolah surat permintaan pembayaran ikhtisar jabatan menerima dan mengolah surat permintaan pembayarsurat permintaan pembayarurat permintaan pembayaran: cc. menganalisis surat permintaan pembaysurat permintaan pembaysurat permintaan pembayaan mengolah dan menyajikan surat permintaan pembayyuluhan dan layanan informasi ikhtisar jabatan menerima dan mengolah data penyuluhan dan layanan informasiuluhan dan layanan informyuluhan dan layanan informasi: cc. menganalisis data penyuluhan dan layanan informyuluhan dan layanan informasiyuluhan dan tawaran informyuluhan dan layanan informia penguji koba pembibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura ikhtisar jabatanbibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku uraian tugas mengumpulkan bahan bahan bibit dan benih tanaman pangan dan hortikulturabibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan dalam penggunaannya: cc. mengumpulkan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura untuk digunakan sebagai standar pengujian, melakukan pengujian bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan standar prosedur yang berlaku untuk mengetahui mutu yang diuji: e. memproses data hasil pengujian bibit dan benih tanaman pangan dan hortikultura.bit dan benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku: melaporkan hasil pengujian bibit dan benih tanaman pangan dan hortikulturanjaga pintu air ikhtisar jabatan: menyiapkan, membersihkandan menjaga peralatan pada pintu air serta mengalirkan air dari pintu bendungan sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk teknis pekerjaan. uraian tugas menyiapkan peralatan kebersihan jaringan irigasi: membersihkan rerumputan sepanjang badan tanggul saluran: membersihkan karat pada pintu air: melintasi draw pintu air dengan minyak pelumas: mengalirkan air dari pintu bendung sesuai kebutuhan air pada petak sawah: ea) naa mencatat elevasi air pada waduk atau bendung: mencatat dan melaporkan kepada mantri pengairan jika ada kerusakan saluran, menandatangani absensi pegawai secara rutin, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis, dan j . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyuluh kearsipan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan bidang tata kelola kearsipan sesuai dengan materi yang disampaikan agar dalam pengelolaan arsip menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang kearsipan: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang kearsipan, cc. melaksanakan penyampaian materi bidang kearsipan, mengevaluasi hasil penyuluhan bidang kearsipan: melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang kearsipan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyuluh kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya naptentang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa: melaksanakan penyampaian materi bidang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa: mengevaluasi hasil penyuluhan bidang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa: melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. dada aan nam penyuluh pemberdayaanharkat dan martabat perempuan dan perlindungan hak hak anak menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang pemberdayaan perempuan dan anak: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang pemberdayaan perempuan dan anak: melaksanakan penyampaian materi bidang pemberdayaan perempuan dan anak, mengevaluasi hasil penyuluhan bidang pemberdayaan perempuan dan anak: melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyuluh peningkatan kualitas hidupgan materi yang disampaikan agar kualitas hidup perempuan dan anak menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak: melaksanakan penyampaian materi bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, mengevaluasi hasil penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak: ec. melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyuluh perpustakaan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan peserta didik sesuai dengan materi yang disampaikan agar pengetahuan tentang arti penting perpustakaan dan minat baca menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang perpustakaan: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang perpustakaan: cc. melaksanakan penyampaian materi bidang perpustakaan: mengevaluasi hasil penyuluhan bidang perpustakaan: melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang perpustakaan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyuluh wisatdan wawasan tentang potensi wisata diwilayah daerah menjadi lebih baik. uraian tugas mengumpulkan bahan penyuluhan bidang wisata: mengolah bahan penyuluhan menjadi materi bidang wisata, melaksanakan penyampaian materi bidang wisata, mengevaluasi hasil penyuluhan bidang wisata, melaporkan pelaksanaan penyuluhan bidang wisata, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan penyusun kebutuhan barang inventaris ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun kebutuhan barang inventar kebutuhan barang inventaris uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan kebutuhan barang inventaris merefapitulasi kebutuhan barang inventaris menyimpan, merawat data laporan kebutuhan barang inventariskebutuhan barang inventaris mempelajari dan memilah data kebutuhan barang inventaris menyusun konsep telaahan data kebutuhan barang inventaris sesuai pedoman dan petunjuk teknis. gp menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan barang inventaris sebagai bahan laporan pelaksanaan juga kegiatan. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penyusunan kebutuhan barang inventaris melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyusun naskah pidato dan sambutan ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun naskah pidato dan sambnaskah pidato dan sambutan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan naskah pidato dan sambutan rekapitulasi data naskah pidato dan sambutan menyimpan, merawat data laporan penyusunan naskah pidato dan sambutnaskah pidato dan sambutan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan naskah pidato dan sambutan menyusun konsep telaahan data naskah pidato dan sambutan sesuai pedoman dan petunjuk teknis. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah pidato dan sambutnaskah pidato dan sambutan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyusun rencana manajemen mutu pasca panen ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun rencana manajemen mutu pasca paneanajemen mutu pasca panen uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana manajemen mutu pasca panen: mereyapitulasi data rencana manajemen mutu pasca panen ea) cc. menyimpan, merawat data laporan rencana manajemen mutu pasca paneanajemen mutu pasca panen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rencana manajemen mutu pasca panen: menyusun konsep telaahan data rencana manajemen mutu pasca panen sesuai pedoman dan petunjuk teknis. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana manajemen mutu pasca panerencana manajemen mutu pasca panen melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyusun rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun monitoring, evaluasi dan pelapoonitoring, evaluasi dan pelaporan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan rekapitulasi data rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan cc. menyimpan, merawat data laporan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporonitoring, evaluasi dan pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan: menyusun konsep telaahan data rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai pedoman dan petunjuk teknis. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporrencana monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) penyusun rencana pengawasan ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun rencanaengawasan uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana pengawasan: rekapitulasi data rencana pengawasan: cc. menyimpan, merawat data laporan rencana pengawasan dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan, menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana pengawasan: mempelajari dan memilah data rencana pengawasan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rencana pengawasan, menyusun konsep telaahan data rencanaengawasan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyusun rencana program dan evaluasi ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun rencana program dan evalurogram dan evaluasi. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana program dan evaluasi: rekapitulasi data rencana program dan evaluasi cc. menyimpan, merawat data laporan rencana program dan evaluasirencana program dan evaluasi: nan ara mempelajari dan memilah data rencana program dan evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rencana program dan evaluasi: menyusun konsep telaahan data rencana program dan evaluasirogram dan evaluasirogram dan evaluasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun rencana tindak lanjut dan hasiltindak lanjut dan hasil pengawasan. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan: rekapitulasi data rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan: menyimpan, merawat data laporan rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan dalam dokumen yang telah ditentukan guna mempermudah pencarian data yang dibutuhkan, mempelajari dan memilah data rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan: ce. menyusun konsep telaahan data rencana tindak lanjut dan hasiltindak lanjut dan hasiltindak lanjut dan hasil pengawasan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. sps penyusun risalah ikhtisar jabatan melakukan tugas menyusun risalisalah. uraian tugas menyiapkan bahan konsep kegiatan penyusunan risalah: rekapitulasi data risalah: menyimpan, merawat data laporan risalahnyusunan risalah, mempelajari dan memilah data risalah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan risalah: menyusun konsep telaahan data risalah sesuai pedoman dan petunjuk teknis: menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas kegiatan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan penyusunan risalah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. perawat ternak ikhtisar jabatan: menyiapkan, memelihara dan merawat ternak serta membersihkan kandang serta sanitasi lingkungan peternakan sesuai petunjuk. uraian tugas menyiapkan sarana prasarana perawatan ternak, melaksanakan perawatan ternak: melaksanakan pembuatan asosiasi jerami: melaksanakan proses exercise ternak, menyiapkan sapi pejantan (bull) yang akan disadap, melaksanakan proses pemeliharaan rumput, melaksanakan proses sanitasi kandang, memberikan saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas:, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) sps petugas keamanan ikhtisar jabatan menerima dan mencatat tamu, memeriksa dan mengamankan situasi diluar dan didalam ruangan kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar keamanan kantor terjaga uraian tugas mencatat tamu yang datang selanjutnya menyampaikan dan melaporkan kepada yang dituju agar tersampaikan maksud dan tujuan, mengatur tamu yang datang dan mengatur parkir kendaraan: memeriksa keadaan kantor baik dalam maupun luar ruangan agar keamanan terpantau: memeriksa barang barang kantor yang berada dalam maupun luar ruangan agar terpelihara: mengamankan aset kantor baik yang bergerak maupun tidak agar terjaga keamanannya, melarang orang masuk yang tidak ada kepentingan dengan kantor: mengontrol listrik, ac, air dan mengunci ruangan setelah jam kantor:kesehatan ikhtisar jabatan: menyusun rencana, melaksanakan penyuluhan, pencegahan penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pemantauan wabah penyakit menular. uraian tugas melakukan pendekatan dan peningkatan kesehatan (promosi): melaksanakan pencegahan penyakit (preventif): melakukan penyembuhan penyakit (kuratif):menyusun program kerja, rencana kegiatan dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menghimpun data kejadian penyakit menular masyarakat secara tertulis sebagai laporan atasan: ea) melaksanakan pengawasan dan pemantauan, penanggulangan wabah dan penyakit menular: mengusulkan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah dan penyakit menular: memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis:perpustakaan ikhtisar jabatan menerima, mencatat, melayani peminjaman buku serta memberikan penjelasan tentang buku dan layanan perpustakaan. uraian tugas: mengurus kartu anggota perpustakaan: cc. menerima dan memeriksa buku yang akan dipinjamkan agar tidak terjadi kesalahan peminjaman antara koleksi sirkulasi dan referensi: mencatat tanggal peminjaman, nomor klasifikasi dan judul buku pada kartu peminjam, kartu buku serta kartu anggota, menyusun dan menyimpan kartu buku dan kartu pinjaman pada tempat yang telah ditentukan agar memudahkan pencarian bila diperlukan: menerima dan memeriksa isi dan keutuhan buku yang dikembalikan peminjam: mencatat tanggal pengembalian buku serta pemberian cap stempel telah kembali pada kartu buku, kartu peminjam dan kartu anggota perpustakaan, memasukan kartu buku yang telah dicatat dan stempel pada kantong buku yang telah tersedia dalam buku: menyusun dan menempatkan buku yang telah dikembalikan pada rak buku sesuai nomor klasifikasi: mengolah buku buku baru yang belum siap layan (induk, klasifikasi, cap stempel), melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan keliling (sekolah, desa kelurahan, tempat umum): il. memberitakan dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis: ea) membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan kegiatan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. petugas protokol ikhtisar jabatan mempelajari susunan acara, mengetes kelengkapan protokol, menghantarkan acara dan menyampaikan hal hal yang perlu disampaikan uraian tugas mempelajari rancangan susunan acara agar memahami semua acara yang akan dibawakan.. cc. mempelajari lay out dan denah pelaksanaan acara dengan dikonsultasikan kepada pimpinan. mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan acara dengan memperhatikan setiap rancangan jalannya acara... mengecek. melakukan gladi kotor dan gladi bersih sebelum acara dimulai agar semua berjalan dengan lancar.dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. prabu benih ikan merawat, memelihara, memisahkan benih ikan agar benih ikan terawat dan menghasilkan benih ikan yang berkualitas. merawat dan memelihara semua induk ikan dan benih ikan pembenihan ikan: menyiapkan induk ikan untuk pijakan: cc. menyusun jadwal pemijahan ikan pembenihan ikan: memisahkan induk ikan sesuai kebutuhan pasar, mencatat dan melaporkan hasil pemijahan ikan pembenihan ikan: rta melayani penjualan benih ikan kepada masyarakat umum: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan prabu kantor ikhtisar jabatan melakukan pekerjaan kebersihan internal kantor dengan membuka dan menutup pintu jendela, menghidupkan dan mematikan listrik, ac, dan air, membersihkan ruangan dan perabot, menyediakan konsumsi pegawai 'serta memelihara alat kebersihan agar ruangan dan perabot kantor siap dipakai dengan nyaman. uraian tugas menyiapkan alat kebersihan: melakukan pekerjaan kebersihan internal kantor: membuka dan menutup pintu jendela kantor: menghidupkan listrik, dan air: membersihkan ruangan dan perabot: menyediakan konsumsi ringan pegawai: memelihara alat kebersihan agar ruangan dan perabot kantor siap untuk dipakai bekerja: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. prabu kebersihan ikhtisar jabatan menyiapkan peralatan dan membersihkan tempat gedung kantor sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan kebersihan yang digunakan agar tetap terawat. uraian tugas:: membuat laporan kegiatan kebersihprabu perlengkapan ikhtisar jabatan menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan perlengkapan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan perlengkapan yang digunakan agar tetap terawat uraian tugas: mengidentifikasi dan menyajikan kebutuhan perlengkapan yang diperlukan: menyiapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar: menata memasang perlengkapan pada lokasi kegiatlengkaplengkapan yang digunakan agar tidak cepat rusak: membuat laporan kegiatan penyediaan perlengkapan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas: dan ann tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. prabu saji ikhtisar jabatan menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan penyajian jamuan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan penyajian jamuan yang digunakan agar tetap terawat uraian tugas: menyiapkan peralatan penyajian jamunyajian jampenyajian jamunyajian jamuan yang digunakan agar tidak cepat rusak: membuat laporan kegiatan penyajian jamuajak. prabu taman ikhtisar jabatan menyiapkan peralatan, menata merawat taman sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan pertamanan yang digunakan agar tetap terawat uraian tugas: menyiapkan peralatan pertamanrtamanrawat dan menata taman agar memberikan keindahan dan kenyamanan: membersihkan peralatan pertamantamanan yang digunakan agar tidak cepat rusak, membuat laporan kegiatan pertamanfotografi ikhtisar jabatan merancang dan melakukan pelayanan terhadap pengambilan dan perekaman gambar sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam rangka memberikan publikasi kegiatan. uraian tugas mengumpulkan bahan pengambilan dan perekaman gambar, mengolah bahan pengambilan dan perekaman gambar menjadi materi oubtlkasi: melaksanakan pelayanan pengambilan dan perekaman gambarjamuan ikhtisar jabatan merancang dan melakukan pelayanan terhadap jamuan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam rangka memberikan fasilitas kepada tamu. ea) naa uraian tugas mengumpulkan bahan jamuan: mengolah bahan jamuan, melaksanakan pelayanan kepada tamu. pranata kearsipan ikhtisar jabatan merancang dan melakukan pelayanan terhadap arsip sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam rangka memberikan pengetahuan tentang pengelolaan arsip. uraian tugas mengumpulkan bahan arsip: mengolah bahan data, surat dan dokumen menjadi materi arsip: melaksanakan pelayanan kearsipan: mengevaluasi hasil kerja: melaporkan pelaksanaan tugas: dan fi. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan pranata laporan keuangan petugas sai ikhtisar jabatan merancang dan melakukan pelayanan terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam rangka tersedianya laporan keuangan. uraian tugas mengumpulkan bahan penyusunan laporan keuangan: mengolah bahan penyusunan laporan keuangan menjadi materi: melaksanakan pelayanan penyusunan laporan keuangan, mengevaluasi hasil kerja sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawabansar ikhtisar jabatan merancang dan melakukan pelayanan terhadap search and rescue sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam rangka penyelamatan. naa uraian tugas mengumpulkan bahan search and rescue: mengolah bahan search and rescue menjadi materi: melaksanakan pelayanan search and rescuetaman ikhtisar jabatan merang dan melakukan pelayanan terhadap taman sesuai dengan materi alan akan disampaikan dalam rangka memberikan keindahan dan kebersihan. uraian tugas mengumpulkan bahan taman: mengolah bahan taman menjadi materi: melaksanakan pelayanan pertamanansekretaris pimpinan ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pimpinan yang meliputi pengkajian surat jadwal kegiatan dan administrasi yang terkait dengan tugas kedinasan. uraian tugas menerima dan menghimpun naskah dinas surat masuk dan keluar terkait pimpinan: membaca dan menelaah surat masuk dan keluar pimpinan, cc. menyiapkan paparan dari bidang bidang untuk pimpinan: mendampingi pimpinan dalam acara paparan dan presentasi kedinasan: mengisi jadwal acara pimpinan pada papan acara, menyeleksi tamu pimpinan kedinasan terhadap tingkat kepentingannya: memeriksa dan meneliti surat masuk kepada pimpinan meliputi kelengkapan dan laporannya: mencatat nomor, tanggal dan perihal surat masuk dan keluar dalam buku agenda: 'menyiapkan kebutuhan dan jadwal kegiatan kedinasan pimpinan: memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. ea) tag oei teknisi listrik pju ikhtisar jabatan menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara sarana prasarana penerangan jalan umum dengan.sarana prasarana penerangan jalan umumcc. memperbaiki sarana prasarana penerangan jalan umumsarana prasarana penerangan jalan umumlistrik, telepon, ac, dan lift ikhtisar jabatan menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara listrik, telepon, dan lift dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar uraian tugas menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan listrik, telepon, dan liftlistrik, telepon, dan liftlistrik, telepon, dan lift yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak, ce.ra psu teknisi penyiaran ikhtisar jabatan menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara peralatan penyiarpenyiarperalatan penyiar penyiarsandi bagian umum sekretariat daerah ikhtisar jabatan menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara peralatan sandisandiperalatan sandperalatan sandiga verifikator data laporan keuangan ikhtisar jabatan, rekapitulasi dan mengkompilasi data laporan keuangan berkala maupun tahunan, serta menghimpun, menyimpan arsip dan menyajikan data laporan keuangan sesuai.. uraian tugas sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan untuk mengecek kebenaran dan kelengkapan data: mencatat, rekapitulasi dan mengkompilasi data laporan keuangan berkala maupun tahunberkala dan tahunan, cc. menginventarisir permasalahan hasil temuan pemeriksaan atas laporan keuangan skpd skpd: menghimpun, menyimpan dan menyajikan data laporan keuang, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. verifikator keuangan ikhtisar jabatan melaksanakan verifikasi anggaran kedinasan dengan meneliti konsep surat permintaan pembayaran spp) beserta data dukung dan kelengkapannya, meneliti konsep surat perintah membayar spm), meneliti surat pertanggungjawaban spj) bendahara beserta laporannya, sertacapai tertib administrasi pengelolaan keuangan. uraian tugas menerima dan meneliti konsep surat permintaan pembayaran spp) beserta data dukung dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan: menerima dan meneliti konsep surat perintah membayar spm) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan: meneliti pengajuan dana kegiatan dan mengecek ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak melebihi plafon anggaran, meneliti jenis pengeluaran dan penerimaan apakah sesuai dengan mata anggaran rekening belanja untuk menghindari kekeliruan, menerima dan memverifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban spj) bendahara beserta bukti bukti pengeluaran dan penerimaan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menguji keabsahan dan kebenarannya,hindar dari penyimpangan, menginventarisir permasalahan hasil temuan pemeriksaan atas dokumen spp spm spj beserta laporannya, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. bupati batang, ttd yoyo rio sudiro |
nas kena see ruh la, eur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang bahwa berdasarkan huruf angkadan koperasi sertamenengah kabupaten batang. kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecilerindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengsperindagkop dan ukm merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. disperindagkop dan ukea bab iii susunan organisasi susunan organisasi disperindagkop dan ukm, terdiri atas: kepala dinasrindustrian, terdiri atas: seksi pengembangan industri, dan seksi pembinaan industri, bidang perdagangan, terdiri atas: seksi ekspor, impor, pemasaran dan promosi, seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, dan seksi metrologi legal. bidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima, terdiri atas: seksi pembinaan dan ketertiban, seksi sarana dan prasarana, dan seksi pendataan, pendaftaran dan retribusi. bidang koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas: seksi organisasi dan badan hukum, seksi pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, dan seksi kemitraan dan pengembangan usahastruktur organisasi disperindagkop dan ukm tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. lag. bab tugas dan fungsi bagian kesatu umum disperindagkop dan ukm mempunyai tugas membantu bupatidan tugas pembantuan yang diberikan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam disperindagkop dan ukm mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknisn upaya peningkatan pelayanan publikpengelolaan pasar, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar dan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta, pengelolaan rekomendasi teknis bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugasterhadap utd dalam lingkup disperindagkop dan ukm, penyelenggaraan kesekretariatan disperindagkop dan ukerindagkop dan ukmerindagkop dan ukm,aan.erindagkop dan ukm, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. subbagian program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian prograerindagkop dan ukm, menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada subbagian programuntuk keperluan penyusunan anggaran lingkup disperindagkop dan ukm, menyusun rencana anggaran kegiatan disperindagkop dan ukm bersama subbagian seksierindagkop dan ukmasa ala.industrian meliputi kegiatan pengembangan industri dan pembinaan industri. bidang perindustriindustrian, pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik bidang perindustrindustrindustri, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perindustrian, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pengembangindustri, melaksanakan pengumpulan, analisis data diseminasi data bidang industri, memberikan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank, memberikbaik melalui elektronik maupun non elektronik, melaksanakan gelar produk industri kecil dan menengah dan pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan ikm, memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha ka, ya, industri serta fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan, menyiapkan rekomendasi penerbitan tanda daftar industri mulai investasi juta s d juta dan izin usaha industri skala investasi milyar keataszin usaha industri oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, menyiapkan rekomendasi penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya kabupaten, il. melaksanakan penetapan bidang usaha industri prioritas daerah, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan tata ruanguntuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi), melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan industri, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pembinambina daerah, melaksanakan penerapan standar kompetensi sumberdaya manusia industri dan aparatur pembina, menyusun program pembinaan dan pengembangan industri dan pengendalian dampak akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup, melaksanakan penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi usaha industri, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penyusunan laporan perkembangan usaha industri, melaksanakan pembinaan produksi yang berkaitan dengan peningkatan mutu, standarisasi, efisiensi dan produktivitas, pengembangan desain maupun diversifikasi produk, melaksanakan pembinaan sarana usaha yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan industri, il. melaksanakan pembinaan pemantauan dan pengawasan pada perusahaan industri, perusahaan kawasan industri dan perusahaan kawasan berikat dalam melakukan pengendalian dampak akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pada perusahan industri dalam penyusunserta surat pernyataan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pembinaan kelembagaan asosiasi industri, melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri melalui pola karir dan one village one product, asa aan. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan industri, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang perdagangan. bidang perdaganganbidang perdagangan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik bidangekspor, impor, pemasaran dan promombingan usaha dan saranametrologi legal, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perdagangan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi ekspor, impor, pemasaran dan promosi mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi ekspor, impor, pemasaran dan promoekspor, impor, pemasaran dan promosi, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan ekspor, menyiapkan bahan perumusan kebijakan impor, melaksanakan pelatihan bagi calon eksportir, melaksanakan kegiatan promosi perdagangan dan industri, melaksanakan penyiapmonitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi ekspor, impor, pemasaran dan promosi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi bimbingan usaha dan sarana perdagbimbingan usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin perdagangan pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi,, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pelaksanaan wajib daftar bagi perusahaan, melaksanak dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga, melaksanakdiwilayah kerjanya. melaksanak, menyiapkan bahan rekomendasi teknis seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, il. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi metrologi legal mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi metrologi legalmetrologi legal, melaksanakan koordinasi pembinaan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum, memberikan pelayanan informasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dan informasi tentang standar nasional indonesia, memberikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal, memberikan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal, memberikan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam kemasan terbungkus dan satuan internasional, il. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang undang metrologi legal, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi metrologi legal, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. ala. bagian keenam bidang pengelolaan pasar dan pedagang kali lima bidang pengelolaan pasar dan pedagang kali limapasar dan pedagang kali lima. bidang pengelolaan pasar dan pedagang kali limapengelolaan pasar dan pedagang kali lima, pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik bidang pengeloladan ketertibrana prasaranadataan, pendaftaran dan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kali lima, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan pasar dan pedagang kali lima, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pembinaan dan ketertiban mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi pembinaan dan ketertibketertiban, melaksanakan pengaturan tempat lokasi pedagang dan barang dagang, melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak, kewajiban dan penegakan hukum, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pedagangketertiban, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi sarana dan prasaransarana dan prasarana, mengadakan inventarisasi pemeliharaan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi pemberian ijin dan atau rekomendasi, penggunaan sarana dan prasarana pasar dan pedagang kali lima, menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana, peralatan kebersihan, tempat sampah, pemadam kebakaran, fire hydra pasar, melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana bangunan pasar dan pedagang kali lima, melakukan pendataan aset dan inventarisasi program pensertifikatan tanah tanah pasar dan pedagang kali lima, menyusun jadwal pengawasan dan pelaksanaan kebersihan, pengelolaan bangunan dan fasilitas pasar dan pedagang kali lima, menyediakan dan mengelola fasilitas air bersih, penerangan bagi pedagang pasar, pedagang kali lima dan pengunjung pasar, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana, il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pendataan, pendaftaran dan retribusi mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi pendataan, pendaftaran dan retribudataan, pendaftaran dan retribusi, merencanakan dan melaksanakan penghitungan retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima, menyusun petunjuk teknis, pembinaan bagi para wajib bayar retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan pendataan dan inventarisasi pedagang pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan retribusi, menyiapkan bahan penerbitan surat izin pemanfaatan kios los pasar dan izin lainnya yang berada lingkungan pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan intensifikasi, pengendalian retribusi, penagihan dan pembukuan pasar dan pedagang kaki lima, melaksanakan pembinaan pendapatan daerah yang meliputi pasar milik pemerintah daerah, pasar milik pemerintah desa yang bekerjasama dengan pemerintah daerahndataan, pendaftaran dan retribusi pasar, melaksanakan tugas kedinasan lainorganisasi dan badan hukum koperasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas koperasi serta kemitraan dan pengembangan usaha. pan sea ala. bidang koperasi dan usaha kecil menengahkoperasi dan usaha kecil menengah, pelaksanaan menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik bidang koperasi dan usaha kecil menengorganisasi dan badan hukum, pengawasan dan akuntabilitasmitraan dan pengembangan usaha, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi organisasi dan badan hukum, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi organisasi dan badanorganisasi dan badan hukum, mengumpulkan bahan dan data dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi, mengumpulkan bahan, mengolah dan mengelola data dalam rangka pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran dan perubahan anggaran dasar koperasi, menyelenggarakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan pendiriserta ijin rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi, melaksanakan bimbingan kelembagaan koperasi, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah, menyusun standarisasi pelayanan koperasi, memberikan advokasi dan konsultasi hukum dibidang pengoperasian, melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah kasus pengoperasian, menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dengan koperasi atau badan usaha lain, menyelenggarakan perlindungan kepada koperasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi organisasi dan badan hukum, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi pembinaan, pengawasan dan akuntabilit, pengawasan dan akuntabilitas, melaksanakan pemantauan dan pengawasan dan pengendalian koperasi, melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dalam rangka penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan dan audit koperasi, menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan sistem pengendalian intern koperasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kinerja koperasi serta menyiapkan bahan materi dalam rangka penerapan akuntabilitas koperasi, melaksanakan penyusunan standarisasi penilaian koperasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. seksi kemitraan dan pengembangan usaha, mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada seksi kemitraan dan pengembangan usahkemitraan dan pengembangan usaha, melaksanakan pembinaan, bimbingan kelembagaan dan usaha dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengelolaan data dalam rangka perumusan kebijakan bidang usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah industri pertanian meliputi pendanaan penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana serta persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, perlindungan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi menyelenggarakan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengahadan usaha milik negara, hibah dan jenis pembiayaan lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan pemberdayaan usaha kecil dan menengah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi kemitraan dan pengembangan usaha, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bagian kedelapan unit pelaksana teknis dinas pembentukan susunan dan tata kerja utd diatur tersendiri dengan peraturan bupati. pen ea bagian kesembilannit pelaksana teknis dinas dandinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksidinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. laporan sebagaimana dimaksud dalam dari bawahan yang diterima kepala dinas digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. kepala dinaspesrindustrian, perdagangan dan koperasi6iaa apaan hara lampiran peraturan bupati batang nomor 57dan koperasi, serta usaha kecil dan menengah kabupaten batang fungsional program keuangan dan kepegawaian bidang bidang lima menengah seksi seksi seksi seksi pus pemasaran dan peretertiban badan hukum, promosi seksi seksi seksi seksi bimbingan usaha sarana dan pembinaan pembinaan dan sarana prasarana pengawasan dan perdagangan akuntabilitas seksi pendataan kemitraan dan metrologi pendaftaran pengembangan legal dan retribusi usaha teknis dinas bupati batang, ttd yoyo rio sudiro |
aan ita nandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang, menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan peran staf ahli bupati batanga ia ian it fungsi, uraian tugas dan tata kerja staf ahli bupati batang.diubah sebagai berikut diantara angka dan angka dalam ditambah (dua) angka yaitu angka dan angka sehingga berbunyitaf ahli bupati adalah staf ahli bupati batang. 5. 5ba ian ita diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut staf ahli dapat melakukan telaahan dan kajian berdasar atas peraturan perundang undangan sesuai dengan bidang tugasnya, kebijakan yang diajukan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya. studi komparatif sesuai dengan telaahan, data yang lengkap dan nara sumber yang kompeten, ruang lingkup kewenangan telaahan dan kajian oleh staf ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan urusan kewenangan pemerintahan daerah dan sesuai dengan bidang tugasnya. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mengoptimalkan peran staf ahli pada setiap kegiatan yang memerlukan keterlibatan staf ahli sesuai bidangnya. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut perangkat daerah memberikan informasi kebijakan yang akan dilakukan kepada staf ahli melalui sekda setiap triwulan. staf ahli sewaktu waktu dapat meminta informasi kebijakan dari perangkat daerah melalui sekretaris daerah. staf ahli dapat memberikan masukan dan saran dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan daerah dan atau rancangan peraturan bupati yang merupakan prakarsa dari perangkat daerah. bupati dapat memerintahkan staf ahli dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dprd. staf ahli bupati batang wajib menghadiri rapat rapat yang dipimpin oleh bupati wakil bupati sekretaris dearah. ketentuan ditambah (dua) yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut:taf ahltunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. oa) egi ita staf ahli membuat laporan bulanan kegiatan telaahan dan issue issue strategis sesuai bidangnya kepada bupati. staf ahli merencanakan kegiatan pertemuan dengan perangkat daerah (dua) kali setahun dikoordinirana bli: maji: eamaji: lf: im) injilte::::::st555$. .,#injil:ma dat pemerintah kabupaten batang ringkasan penjabaran perubahan apbd kan pena tahun anggaran aman mana oma mn, mm. nomor uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) terbatas baba . # pendapatan l.l pendapatan asli daerah .i140775992036. oem belanja pegawai ssi| belanja bunga belanja subsidi belanja hibah belanja bantuan sosial hasan) belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa onnooooo2o dena ara dea taka ringkasan penjabaran perubahan apbd halang ira tiara prianya sindir pn. ita bra teratai nomor uraian jumlah rp) nan bertambah (berkurang) urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) : t7 . .tt. e away :area ct ee s.t : 5f eer belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal plus (defisit) pembiayaan daerah mama moc amo| o,oo| www www sr!) bupati batang, ttd yoyo rio sudiro ringkasan penjabaran perubahan apbd halam pria tea sina perak tel lampiran iiiten eee penjabaran perubahan apbd tahun anggaran urusan pemerintahan urusan wajib pendidikan org animasi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga p malah urang kode uraian jumlah rp) tambah (berkurang) penjelasan rekening sebelum perubahan setelah perubahan rp) of!c1o,oo akan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya bal penjabaran perubahan apbd dinas pendidikan, pemuda dan olahraga halamagiigd bap perang printed fiy small ratanaa pemerintah kabupaten batang (raan ana maamamaa nomor urutan jumlah rp) . bertambah (berkurang) dasar hukum urut sebelum perubahan setelah perubahan rp) n . kilat ne: bnn san tan loss loco t5ww i kapanr. perda tahun cafe perda tahun katering perda tahun pajak hiburan karaoke ,o0! perda tahun permainan bilii board videotron megaton perda tahun reklame kata ,99j perda tahun ara lan tata ringkasan kemudahan apbd berdasarkan rincian adik pendapat, belanja dan pembiayaan hala aan and kyi tlpoo .a. fee belanja cetak dan penggandaan nan .scene0| nan 7es.c00,9o! belanja penggandaan 7es.ooo0| a00 belanja sewa sarana mobilitas is000009001 is000000001 aoo| belanja sewa sarana mobilitas darat nan momo. belanja makanan dan minuman pen belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas mamanan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kalima dan kang reboot.ong,o0) a00o,o0) lokasi kegiatan kab. batang asongan belanja pegawai se0local eoooooyl cbooo honorarium pns nan nan nan a00, honorarium panitia pelaksana kegiatan nan 8e0. belanja barang dan jasa m499, ag9, belanja cetak dan penggandaan tisomaool gol asomooyl ajang belanja penggandaan ben nan tas0. belanja makanan dan minuman nan an0. nan nan ava.c00, goo,og) belanja makanan dan minuman rapat nan too0. belanja perjalanan dinas nan goo,ooj belanja perjalanan dinas dalam daerah a21s.o00, belanja barang yang akan diserahkan kepada nan a00 pena masyarakat pihak ketiga belanja barang yang akan diserahkan kepada col masyarakat surplus (defisit) go,o8) ttd yoyo rio sudiro penjabaran perubahan apbd dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi halaman sta ara un)afg a sen peran semar poo # pembiayaan netto a sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan un) w w tee. www roro ttd yoyo rio sudiro ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan halaman haa wal padan praised simoo ojo" tuan let pemerintah kabupaten batang tahun anggaran rincian belanja hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tak terdug3x5 7x9 belanja belanja tidak langsung belanja bunga s5. bunga utang pinjaman bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank belanja bunga dppkad ppo belanja bunga itb itn belanja subsidi s5. belanja subsidi kepada perusahaan lembaga belanja subsidi kepada pihak ketiga lainnya belanja subsidi belanja subsidi a00 aoo| ooo| belanja hibah belanja hibah kepada badan lembaga organisasi asxamaoo0| badan lembaga organisasi. timo, pendamping timo dan bhakti tni dan aan lat bantuan gubernur bapermasdes apaan rincian belanja hibah, bansos, banker dan belanja tak terduga halaman papa printed simbad mad ss(berkurang) kode wapmh. io. nasdem joe suara o.oo pkb suara suara ooo| pks (ama suara ao| pdip suara suara oo! golkar suara suara gerindra suara suara esa) demokrat suara suara .como0| pan suara suara ppp suara suara hanura suara suarth |th www wms oww ty bupati batang, ttd yoyo rio sudiro pepe aa . rincian belanja hibah, bansos, banker dan belanja tak terduga halaman. akar bag nama |
tea tas bupati semarangupati semarang, menimbang bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala ". daerah dan wakil kepala daerah kabupaten semarang maka mengakibatkan ketidaksesuaian harga yang terdapat dalam. bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, dipandang honorarium pemeliharaan persewaan dan standarisasi harga barang jasa kebutuhan pemerintah kabupaten semarang tahun tberapa ketentuan dalamangka romawi ii. standarisasi biaya honorarium, huruf kegiatan pada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten semar ketentuan dalam lampiran angka romawi standarisasi biaya barang jasa, huruf cetakan amplop blank kartu buku ditambah cetakan untuk kebutuhan komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten semarang. kabupaten semarang warnai berita daerah kabupaten semarang tahun nomor ala sis sal ls1o) #l.g else. lai bo. sial s|.a| tia sls sisisisis ssi sisi sis seasia ssi sia siris sang nol (sini ielalsiaisl (sis (elsa a8| lalai sis elelsisis cell sisi signal sss. sig wis ar: gr sis|sib ss. sisi| sisi| ana: ala fan sis si isi ak: kiss isl mea erernne isl alo sit sisa (el lal (elsa mela bal said las else sigi3 sisi bisa|g| sisi sel ale sis (situs situs| isis #sisi yesasia selagi laen terus ita ikan kang kang ker ebi pera kara kas lean rara ken kk) sss di: bia gejala asia isis si3 so: seib ulu ala sis sis sisi sisi sae lio sis lan) dio tekno) lo bal iss sal sala ssi mefbreeerenan nan gga is) jala es! ss: ssli cls| s|s sisi adil nn: ku) es, |(s lal isi en) isi isl isi esa (alel jeli ilegal is) jelang sis sisa similis is| sisi ssi asas asa data sahaja hat) ham hng) tas sisa mas asian katakan mia kep) ii esai nmr tau aah ikan keeannnnnnnnnnnnn nnn had sisi sisi ati tina wah tah sis is kan kan) ke) ndak ika gli0 ris dada (am) ta: oil sss s.s ara ikal aas sis |s| bri sisi ten es) ran k3) el. ssi sig posisi. ana) sasis mi: mere mean sas fl, lala (resi bed sisi s|si8 ag ss! sis aan ala sisa kali3 sis kal salah sila (telah haa las bene sisa anne sasa #mene x|x|b aas peak sis ola sisinya lola gan sos lia xia lis) sisa selai sis sia ind eva pen sisi sini dil. cg! #isi sisa gada sgp namun c|2i3 mere mean helene eka jali ena gia naga a22 arak hd. noken pee ena aaa anakan merk ind uga renn ren ko) bee isis al. merriam been dad (fe. lele melifeen nan nan ton nani kane sunni menit ann ann maentannnn jabatan nan poto ini nnn knnnannn ninnin nan |
tssringankan biaya pengobatan bagi penduduk kabupaten semarang lam kebutuhan darah, pemerintah kabupaten semarang memberik biaya pengganti pengolahan darahsusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuupaya kesehatan bidang transfusi da'tunjuk pelaksanaan jaminan kesehatan daerah jamkesda)pemberian bantuan subsidi kepada lembaga unit. transfusi darah cabang palang merah indonesia (pmi) kabupaten semarangaring, piyama esa diundangkan ungaran pada tanggal ndern pit sekretaris daerah kabupaten semarang kkeppj timnas pendapatan dan. play keuangan daerah sekretariat daerah budaya rita daerah kabupaten semarang tahun nomor luka lampiran peraturan bupati semarang nomor tahun tanggalpendahuluan. latar belakang. jumlah penduduk kabupaten semarang sekitar (sembilan ratus tiga belas ribu dua puluh dua) jiwa, tersebar (sembilan belas) kecamatan. kabupaten semarang terdapat (dua puluh enam) puskesmas dan (dua belas) diantaranya dengan fasilitas rawat inap. can selain itu terdapat pula (dua) rumah sakit umum daerah rsud) yaitu rumah sakit umum daerah rsud) ungaran (kelas dengan kapasitas (seratus enam puluh empat) tempat tidur dan rumah sakit umum daerah rsud) ambarawa (kelas dengan kapasitas (dua ratus delapan belas) tempat tidur, masing masing rumah sakit umum daerah rsud) mempunyai dokter ahli (empat) bidang dasar yaitu bedah, kebidanan, penyakit dalam dan anak serta (satu) rumah sakit umum swasta bina kasih kecamatan ambarawa dengan kapasitas (lima puluh) tempat tidur. kabupaten semarang terletak disebelah selatan kota semarang, merupakan daerah strategis karena dilewati jalan raya yang menghubungkan wilayah selatan jawa tengah dengan kota semarang maupun kota kota lain pantai utara. kepadatan lalu lintas wilayah kabupaten semarang sangat tinggi khususnya antara arah baden ungaran sering mengakibatkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang memakan banyak korban. selain kecelakaan kendaraan bermotor banyak terjadi pula kecelakaan kerja, hal ini karena kabupaten semarang terdapat banyak perusahaan dan pabrik pabrik dengan jumlah tenaga kerja puluhan ribu. selain korban kecelakaan baik itu karena kecelakaan kendaraan bermotor jalan raya maupun kecelakaan kerja, angka kematian ibu bersalin akibat perdarahan dan kasus penyakit kejadian luar biasa klb) demam berdarah yang memerlukan transfusi darah mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan akan darah. kebutuhan darah untuk transfusi darah rumah sakit umum kabupaten semarang kabupaten semarang bisa mencapai (tiga ratus) koin setiap bulannya. kebutuhan darah tersebut selama ini diambilkan dari lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang. masyarakat yang memerlukan darah dapat memperoleh lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang maupun bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang dengan mengganti biaya pengolahan darah. dengan adanya krisis ekonomi dan kondisi keuangan yang semakin berat masyarakat khususnyaaka perlu kiranya diberikan dana bantuan bagi penduduk kabupaten semarang tersebut yang memerlukan bantuan darah dengan memberikan bantuan subsidi untuk biaya pengolahan darah melalui lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang. agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan subsidi tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan semua pihak. maksud dan tujuan. maksud pemberian bantuan subsidi adalah untuk memberikan subsidi biaya penggantian pengolahan darah kepada penduduk kabupaten semarang diluar peserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) daalalui lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang: tujuan dari pemberian bantuan adalah meringankan beban pembiayaan pengobatanl. sasaran. sasaran dari pemberian bantuan adalah sebagai berikut sasaran secara langsung adalah lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang: sasaran secara tidak langsung adalahi. prinsip penyelenggaraan dan pemberi pelayanan kantong darah. prinsip penyelenggaraan. penduduk kabupaten semarang sesuai dengan sasaran pemberian bantuan dapat memenuhi kebutuhan akan transfusi darah melalui: kebutuhan darah bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang dipenuhi oleh lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang: apabila anggartelah habis, lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang tetap harus memenuhi kebutuhan akan kantong darah kepada bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang dan atau penduduk kabupaten semarang sesuai dengan sasaran pemberian bantuan. pemberi pelayanan kantong darah. pemberi pelayanan kantong terdiri dari lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang: bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang iv. kriteria bantuan. jenis belanja bantuan. jenis belanja bantuan adalah. bentuk bantuan. dod bentuk bantuan berupa subsidi biaya penggantian pengolahan darah pada lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang yang diperuntukan hanya kepada penduduk kabupaten semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan besaran bantuan. besaran bantuan didasarkan pada klaim yang diajukan oleh lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang dengan batasan sebagai berikut!ndapatkan bantuan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kantong darah dan diberikan paling banyak (dua) kantong darah bagi masing masing penerima bantuan, dikecualikan badai mereka yang miskin dan tidak mampu maka berdasarpat diberikan lebih dari (dua) kantong darah dengan besaran bantuan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kantong darah: apabila kebutuhan akan kantong darah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka harus terlebih dahulu mendapat: bantuan sebagaimana dimaksud pada angka hanya diberikan apabila penduduk tersebut mengambil, apabila persediaan tidak ada, maka penduduk atau keluarganya tersebut harus mengambil kantong darah diluar wilayah kabupaten semarang dan apabila biayanya melebihi besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada angka maka kelebihan biaya tetap menjadi tanggung jawab penduduk tersebut. penggunaan bantuan.subsidi untuk biaya penggantian pengolahan darah lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang. kriteria penerima bantuan. untuk dapat menerimapenduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: merupakan warga penduduk kabupaten semarang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) atau kartu keluarga kk) yang masih berlaku: bukan peserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) atau asuransi kesehatan akses):,melakukan perjanjian kerja sama pks) dengan pemerintah kabupaten semarang. vi. mekanisme pemberian bantuan. tata cara pengajuan bantuan. bagi penduduk kabupaten semarang yang membutuhkan darah dapat mengajukan permintaan bantuan langsung bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pendukung yang dimintai oleh bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang. sedangkan bagi penduduk kabupaten semarang yang mengajukan permintaan bantuan langsung lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang harus menyerahkan:, surat rujukan permintaan darah dari rumah sakit umum yang merawat. mekanisme pengajuan klaim. bukti pertanggungjawaban oleh bank darah rumah sakit umum daerah kabupaten semarang diajukan kepada lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang dengan disertai tam dokumen pendukung yang terdiri dari surat pengantar pertanggungjawaban, rekapitulasi rincian jumlah pasien dan kantong darah,,pengajuan klaim oleh lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang kepada dinas kesehatan kabupaten semarang dengan disertai dokumen pendukung yang terdiri dari surat permohonan pencairan bantuan subsidi yang memuat nomor rekening bank dari lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang rincian biaya klaim rangkap (empat)::tata cara penyaluran bantuan. lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang mengajukan permohonan pencairan melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan seksi pelayanan kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten semarang dengan menyertakan kelengkapan administrasi dalam pengajuan administrasi. mekanisme pertanggungjawaban. segera setelah pelaksanaan kegiatan pada lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang ini selesai (satu) paket kegiatan, maka lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang sebagai pelaksana kegiatan diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya. vii. pengawasan dan sanksi.lembaga unit transfusi darah cabang palang merah indonesia pmi) kabupaten semarang membuat laporan pertanggungjawaban, kepala dinas kesehatan kabupaten semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada bupati semarang. sanksi.ubsidipan kak semarang, aka win nektar sarana pga bupati semarang n menimbang zcc. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun kaneop. dengan peraturan bupati ini dibentuk badan penanggulangan bencana daerah kabupaten semarang:tanlt. yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.ntern lingkungan masing masing.ani semarang, ann rina abri diundangkan ungaran liard pada tanggal plt. sekretaris daerah kabupaten semarang kepala nas pendapatan dan geli ruangan daerah budaya berita daerah kabupaten semarang tahun nomor (dp) ja) 32lz sis .t (an iwm dn) '& (dp) as) |
yr. gi, lai iia dipa dbeberapa ketentuan dalamiubah menjadi sebagai berikut ketentuan ditambah (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi: pokja sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf mempunyai tugas:sanakan paket paket pekerjaan pengadaan barang jasa dengan layanan pengadaan secara elektronik (e procurement), melalui metode pelelangan seleksi, menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan seleksi, menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi paling sedikit metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode evaluasi, mengumumkan secara terbuka rencana seluruh pengadaan melalui website, papan pengumuman resmi dan menyampaikan lpse untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing): melakukan pembukaan penawaran, melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dan isian kualifikasi yang masuk, melakukan klarifikasi dan pembuktian isian kualifikasi, apabila diperlukan dilaksanakan klarifikasi lapangan, mengumumkan dandiatas rp. (sepuluh milyar rupiah) melalui kepala ulp, menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan seleksi kepada ppk melalui kepala ulp, oo. menjawab sanggahan dari penyedia barang jasa jika ada, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanlaksanakan pelelangan barang dan jasa konstruksi diatas rp. (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultan diatas rp. (lima puluh juta rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi kepala sebagaimana dimaksud dalam dijabat secara ex officio oleh kepala bagian pengendalian pembangunan. ketentuan huruf ditambah frasa dan tidak merangkap sebagai operator lpse sehingga berbunyi anggota pokja sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: berstatus sebagai pns dan berkedudukan sebagai staf atau pejabat struktural paling tinggi eselon dan tidak merangkap sebagai operator lpsepekerjaan, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah, memahami isi dokumen pengadaan metode dan prosedur pengadaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi dengan pertimbangan tertentu kepala ulp dapat menunjuk tenaga ahli dalam bidang tertentu sesuai kompetensinya, sekretariat ulp mengkoordinasikan dengan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada untuk membantu rangkaian proses pengadaan pekerjaan, tenaga sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memberi saran masukan bantuan teknis dan non teknis dalam bidang hukum dan spesifikasi tertentu dalam proses pengadaan barang jasa serta informasi dan teknologi, dalam hal tertentu untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, hari kerja ulp dapat dilaksanakan hari kerja dalam (satu) minggu, apabila waktu pelaksanaan pekerjaan diperhitungkan mendekati berakhirnya tahun anggaran. daan era itur adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna.turanitiupati adalah bupatiy kanan.. meningkatkan sinergi antar bumi, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. peraturan bupatidalam rangka pemenuhan kebutuhan. pengadaan barang jasa dilaksanakan melalui: swakelola: dan penyedia. ... pelaku pengadaan barang jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas: direktur, pejabat pengadaan, panitia pemilihan, php php penyelenggara swakelola, dan penyedia pelaku pengadaan barang jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang jasa terdiri atas: direktur, pejabat pengadaan, panitia pemilihan, php php, dan penyedia. bagian kedua direktur direkturnetapkan dan mengumumkan rencana pengadaan, menetapkan penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal, menetapkan pejabat panitia pengadaan, menetapkan panitia pemilihan, menetapkan php php, menetapkan penyelenggara swakelola menetapkan. menetapkan tim teknis, mengendalikan kontrak, il. menilai kinerja penyedia, dan melaksanakan e purchasing diatas juta. dalam melaksanakan tugas kewenangannya sebagaimana dimaksud pada direktur dapat dibantu oleh tim teknis. direkturdan disesuaikan anggaran yang tersedia. bagian ketiga tim teknis tim teknis sebagaimana dimaksud memiliki tugas: a.membantu direktur dalam menyusun kebutuhan pengadaan, menyusun spesifikasi teknis kerangka acuan kerja kak), menyusun rancangan kontrak, menyusun hps, mengusulkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan menyusun surat penunjukan penyedia barang jasa, h.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, untuk ditetapkan sebagai tim teknis.dan tidak menjabat sebagai pengelola keuanganahami kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, dan cc.pejabat pengadaan pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud huruf mempunyai tugas sebagai berikut: a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang jasa yang bernilai paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah), c.dua ratus juta rupiah), dan d.melaksanakan e purchasing yang bernilai paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah). bagian. bagian keempat panitia pemilihan panitia pemilihan berasal dari pegawai bumi, bumi lainnya atau instansi lainnya. panitia pemilihanitia pemilihan meliputidirektur, menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa kepada direktur, dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada direktur. selain tugas pokok dan kewenangan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dalam hal diperlukan panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada direktur: perubahan hps, dan atau perubahan.dapat menggunakan jasa tenaga ahli. bagian kelima pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan php dan php memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. bagian keenam penyelenggara swakelola swakelola sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari (dua) tipe yaitudanbumi instansi lain. penyelenggara swakelola dilakukan oleh tim pelaksana tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud padabagian ketujuh penyedia penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf.ditetapkan dengan keputusan direksi. perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi: penyusunan.penyusunan biaya pendukung. hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam rencana pengadaan. perencanaan pengadaan dituangkan dalam rencana kerja bumi. pengadaan yang belum direncanakan dalam rencana kerja, harus disetujui oleh komisaris pada bumi. bagian kedua rencana umum pengadaan hasil perencanaan barang jasa dimuat dalam rencana umum pengadaan. pengumuman rencana pengadaan bumi dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui situs website bumi. dalam hal terdapat perubahan revisi paket pengadaan, pengumuman rencana pengadaan dilakukan kembali. bab pelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatu pelaksanaan pemilihan penyedia . metode pemilihan penyedia terdiri atas: pengadaan langsung, tender, seleksi: dan purchasing. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan penyedia sebagaimana disebutkanpenandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan.direkturdirektur menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, direktur memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaanlima serah terima hasil pekerjaan .direktur untuk serah terima barang jasa. php php melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan. direktur dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. bab pengadaan barang jasa lainnya bagian kesatu pengadaan barang jasa secara elektronik dalam hal bumi belum memiliki sistem pengadaan secara elektronik, bumi dapat menggunakan sse pemerintah kabupaten way kan. penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku. bab viib viii sanksi . setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan pengadaan dikenakan sanksi. ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dengan peraturan direksi dan berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihan ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati inpelaksana peraturan bupati ini disusudua dengan wijaya kap kian pom setan ris supply nik s.h.,m.h. meter ti d) nip985d624 |
wawan maaaaaawawaww jawawa. agaway kanandibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. penanambab pendelegasian kewenangan bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas. kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kewenangan perizinan dan non kewenangan kepada bupati. berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi: a.penerimaan.jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikanbab iii pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dinas menggunakan pelayanan secara elektronik. pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: online single submission risk based approach oss rba): secantik aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik), simba sistem informasi manajemen bangunan gedung), dan aplikasi lain yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. dinas dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. bab iv. bab pelaporan kepala dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. pepengaduan,. daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir deng! aslinya kepala bagianhukum, aris supriyanto.h., m.h. pembina nip. lampiranana nan jfesetgumn bangunan gedung ) ) | | bea jeapedaa setan padatan yoafeaaa paoeesadpetttntmatiattaaa jpistatatopemi simpanan jae ana mensen aa ana |iioopemamal penguatan @pe rumahsakt | aer aejandukasiaa . ana den emamaremsanannyn a09 pesanan beberapa sesaat beam rem ara bki (ana tan peak tenaga teks kemasan bisa amat para dasar surat izin praktik dokter dokter umum, dokter gigi, bee amparmemanda anna susila desa tenaga dataran star kemasan ois mikro stankasormeam bimas jemaat sana pamteaps gada sepang pesamitas matan ata pem ams sat sisipan peak art tenaga labomtorum tea samaraaaammas ssanaaraatmema, |siatanpararoapas teaser ester kera kompas tears skt amaapametara was star tar santan tema ore proses skor gema ata pera kades spt aatteangaradmn sinttodatar pemattadisaal wan perizinan sektor kelautan dan perikanan |tangkapan pace ikan besi perairan darat penangkapan gusteseadi perairan darat pangeran heocadi perairan baat penangkapan pengambilan tumbuhan air ghana s5. penangkapan pengambilan induk benih ikan jreanglapan bit artinya desa barat jpatesantan air taardoam pembesaran ian mawardi params termg arang (pembesmanttanrtvardi krama jpsadaratan hasfrtaar padatan arta kedalamnya jasa produksi bagian dasar pasaran pamen boitattan arash (dns paman permata (na pengasapan pemanagangantan daindssti pemtekantan fasempemmdangantan jimat bagian femenusitan |ntori bebas dermalamaandan |materi pendinginan pegsanikan sebassskksn ikan ida industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota jtmantumgatmtame industri pengolahan dan pengawetan udang dalam maa (sri penggaraman penghinaan bisa artinya industri pengasapan pemanggangan biota air (minat pembakar bom areanya hasi femndanan bia arlamma masi tengan pementas bisa areanya (mori berbasis aman boa alatnya hasi fndnnan pingsan boa arlamma pasi pagaantumpatla industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk grmasttmatah bmasmpeantsaktanya (nikmat ketik peran serena angkatan song dan dapat barang rusia perizinan sektor pertanian pertanian tanaman pakan ternak tanaman pakan ternak nada perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit "osamoeca pmtttandan bodi dara serie apeeitundan badi bara san arah sifpsomatantada dan terima speemaan undang sarana pembittandan badi dara demang petibtandan budi barakamting pon fpembisiandan bodi dara kambing feat anfpemaasas gafpodibayamam basrlagng gefeabaa aamtapad pembibitan amtolalden pesilnaaama fpatbaaentokadan perianaana pembitandan bad dara tidak amu bebek pembibtandan bodi dara bunmepaah gafiasitun anta pembbtandan badi dea tempat unesa pemtibtandan bud' daya bung una pengusahaan konon kerempeng suka pembiitandan budibasalstah dipetik badibaatai aer pembitandan bad daya game gerpembitandan bad darat pembina bad daya aneka tempat tanya jusapeayanan kesehatan teman masa peneasantih kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan kegiatan rumah potong dan pengepakan daging shanti penahan dan pengawetan padtebagngdan daging unggas senangi pengaeantat perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk jnmtimaramosan tar perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, jaaetann prima metana samamasksdaanfean berfperamtandagmg gefpeamiangadam gafpeamantaartah gafperaman amalia pram seratatainya anda kadang garapan jeframandimaa o affan anta umbi pawai (hari penghinaan dendam dan seratatatnya industri penggilingan aneka kacang (termasuk usaha industri penggilingan aneka umbi dan sayuran ntemansimtama sefpasapatataa |hati penayangan dan penyerahan beras |nuri feneslingan dan pembersihan gang jasa pemupukan, penanaman bibit benih dan jnmesamantamisaivame sejam pasar fpeniitan beh tanaman uni tenembangbilan a17 srygsapagamantaan desa pemakaman (pam perempuan ketukan utas jamapemunang peraniantamya pesan anda acara foliata peranan fortatwa sersan bum peramanforiatua buah gefperanandamar paman oma sarananya sef peranan teraman bini peranan aah buahan tepian sub tops pertanian buah apel dan buah batu pola and stone peessndoasibssbsidossi tajeeaman buah ger pejantan samantha petasan tahanan senam tama peamasmahsemaktama tejpeamangaai tor peranan tanaman obat asi bilamana rimpang pertanian tanaman obat atau biofarmaka non arpemamanfaramantas |pertanian pengembangbiakan tanaman peranan bir ban penghasil bulan imakmalan safpeeaman tas peearantembaaa gefperaman tanamanpalantemak pertanian teraman semwimtaa tia peranan buah buahan too dan subterm peranan buah bifkacang karangan perkebunan buah kelapa fedebanan buah era sato (pertanian tanaman unik bahan minuman serfpeteburantada safpeatunan cerah (redebunan tanaman aromatik year pertanian tanaman rempah rempah, ikmanenamaaomitsanm perkebunan karet dan tanaman penghasil getah ser peranan cemara dan tanaman tahan lanka (matt minyak mentah kelapa sawi onde fan genfmanatomarash tor peramban bi, gala dan tanaman penari bulan tebu genfpetaman teraman bersemi tos peredaran buah okemesslamma &&x& www1. perizinan lingkungan hidup dan kehutanan pengumpulan limbah berbahaya ) | metmentdan pembumian tambah bebasnya penempaan limbah dak berhak pesimpuamarimbat beam) treatment dan pembuangan air limbah tidak momen dan pembuangan embed berbahaya uetatawamantinsa salim aoematewarmtinma sam merah gorforatatehwamantinyastalabear nan (ia perizinan sektor perindustrian industri pengolahan dan produk daging dan daging unggas nfpasaremeaatah hasmpebass pegretamun data aojammpadngnan pesanan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air jemantupamnta industri pengolahan dan pengawetan udang dalam mal sopan bebasntamatn bia arjasa lindneri pendinginan pengen bira arlamma industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk aemametam (mantri minyak enahdanlemat catat tamat marmer anatomi minyak mena dan ema eva selain tar tamametitmaktan industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan mantri nyak erat kelapa ssi onde industri minyak mentah inti kelapa sawit crude palm industri pemisahan vaksinasi minyak mentah kelapa (enaankojanmanti tam set) industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan (hamatemamtemmseet fmausri minyak goemakenpa same andri selatan susu sedan kam find pentolan produk dar sum tamara mannii glukosa gan serinya dorinduwi pembantu dari bebas dandang nanya dar jesanadan bebas pefmsaapar borneana kalo (indnsui tatanan dari coke dan kembang gua bina makaroni medan pada suaminya sonam halaman dan varian dahan befmanankeap bendnsmpodatesakbaitaaa befmamemaramangai demam airaimamdan animal bfnsetitrkemaan soma agama tas atma samereektaman bamaseisaekeettan pejinamamaraktamya (hai pengeringan dan perasaan membalas industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok tnjindsoi persiapan seattasi maoritemmatan bang industri pertemuan bukan pertemuan karung goni ketam men baim perumpamaan berang getmaotememamasah indumipenssatankan ooo bejramemamtaaan bemaminkamsuaman tour industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah masa banadanseenana ini bamegadi tasitimya gemar kametdan pemadam bamasampia mantri yang penghasilan kan kemerahan mati @ofmassikam bas gema patahan gai tower arts fhdariatatan adi imersi darat penata dan pembuatan pakan seal pesanan ama rawan dedi dan terme darat beban teman sama boar (insiiantan aosatidan seiya (emasmteeweantat bfmtv pemamaankat masa peeemnkataah hasi atrata emas industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk iememantaati industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk jememantamagmtaws bharat terbitan sepatah berani seramoataa industri sepatu teknik lapangan kererhantndust brand atafalitimya (has raritetandan setya bnastntontammi industri barang dai kara road gabus lama dai batas kerastata paamtitarmamaaa pamaterikertas batara jan bendasinterastamya jindnsin keras dan yapen kerta beradombana (hauseri kemasan dan kotak dai keras dan karan industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya imenaoamt dmwimastanatepatun toofmdusri tenesin khan tofininsii penodaan toafmasri podakdat bau ban koafindusi pembuatan widya pelumas toi|infantri penelitan kemal minyak flames belas kos |inari pada dar hasi klang wiyah bumi melinda dasar kanoman dan alat gor |industri kimia dasar kanoman gasindusi woafinateri kimabasar kanoman pam kon |musei kima besar anorteniktannya tiri|materi papa buatan tinggi tara mako primer iii |hetero peek buatan majemuk fara wako pine ara finite papa bahan campuran fama wake fame nae pajak tam nakosetaah aemateripapat tartiiks asimetri papat peemaap wefmasrpamttama one industri damar buatan resin sintetis) dan bahan baku mrafmameraermuan ito |messi bahan bata pembatas ama bahai art tomini pembeamasiama temuan nasi zaraaartumah tanda batan gamelan pembenantaaa tafmaancadatmataa almari rama memamaasiy memasak defmaatomeraattaa mafmassmrasayta gofmamemma tanfimstoraa gama mma asia astitenah kemas bram kmatanyata ton nato sent benang pamen buatan toe mans batan amas ulama mans aduk ramasmulamaa tas (materi produk obat tradisonal untuk lemah tafntoiahanfarmasiumukaan tao manor kat kegiatan dalam suteslongan otot tan manaripodukobattradisamal untuk awan tamat benturan ban daan kasfmtoivatansir industri barang dari karet untuk keperluan (aman kantor baangdarkarunu bestaan kao ndooei barang pasir untuk bangunan tan |nduga pstikdam pelenglaranma kasfngomi barang pastitembaan ksjatsrtamtemaan wsofndasin taca pengaman betfhesetnfacatamma kemas aatasasrimkis industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang asa industri barang tahan api dari tanah liat keramik pesan iss irina pertengkaran tamah tengah daf food industri perlengkapan rumah tangga dari tanah industri alat laboratorium dan alat listrik teknik dari industri barang tanah liat keramik dan porselen kanmtaan boat bafmasbama industri barang dari asbes untuk keperluan bahan tot ndash barang dar asbes untu keperluan dasi gemar novara ban sapaan industri barang dari marmer dan granit untuk iugetantaman tan tama tor invasi besi dan bea dasar ton and sesi tak sasha pensiunan ban serang yos industri ipa dan sambungan pra dar baa dan bes gerfmanari pembuauntogam dasratiia tesfndwsri jembatan oran dasar bulan bat kon indo penangan logam bulan bei industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan mba tifhasti penegak bsi dana wrajindusti pengeoranogan bulan bidan baa industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk pes nana tang tandan dan wadah genta industri penempaan, pengereman, pencetakan dan (ramen meat pasa jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam desi afmasemi pembuat part ofmamitampadaitaamn tao massa tabang lebron dan korek berbaik setfindasri pergelaran compare wajo selatan tekan dan talsimit (nee pesan komunitas tanpa asal uas industri peralatan perekam, penerima dan pengganda (hasosnvo bntnsentamut kes find alat ukuran ami urffanal industri peralatan iradiasi sinar perlengkapan dan ega sesfnateriperdaan target industri kamera sinematografi proyektor dan mma industri teropong dan instrumen optik bukan kaca pesanan woafmdnsti ain pembangkit industri pengubah tegangan transformator), pengubah arus rectifier) dan pengontrol tegangan maa industri peralatan pengontrol dan pendistribusian pes ejindusti bau bawah kena bau batesi limbah tar |invasi baterai untuk kendaraan bermooristak bsafmaerikabaseatork too industri kabel listrik dan plektoniktainnya ' | | dan lampu ultra violet dor moweritampumaowne gas tam ribuan laa don inai pemain penerangan tana bajiamsatampata aer (massinreaman uaritumah nsa dos name jeritan bikistrmal famahtanaa doofmase peamanteriktanya dorna wen tap turn dan mah dos|industri noor pembakaran dalam don industri komponen dan saku cadang wen dan tin industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis plmmitomgat ditfindusi mat pengangkat dan pemindah dati mein kantoran atumuans katak dia fndosri niei amtordan memakai platonik aefmaerinesin fotos industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan (nd untk keperluan umum anna industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan issssbns industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan ipagtengamta atom amasememteag industri mesin penambangan, penggalian dan fee industri mesin pengolahan makanan, minuman dan daa pajpasataaa industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan jo beimasmiesn feprtteras tas shame kendaraan below reda empat aaulbih oo dalan rendaman wulimapdesan | industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer atau semi trailer industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih bafmamtakaa danpaaa tao indosat bangunan emas part dan bantaran industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan aemamatnman mor ban massa peawattebangdan perlengkapannya aas|dinasti kendaraan perang tan jinabsin sepeda wow toda dundantia industri komponen dan perlengkapan sepeda motor pos dao inds sepeda dan kasi roda termasuk becak industri barang perhiasan dari logam mulia untuk industri barang perhiasan dari logam mulia bukan jaman industri barang dari logam mulia untuk keperluan (mantan danfmaseri pemiasanattaa damon bametanma dent das masam perhiasan invasi dan bane set danau mamuskaaan tato dafmdsori lat pemain darma aman asakarak industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran jai ssi industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, jowentugmobape ntentete asoindnsti kaca ata dansha bear industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi isompemsamtanara industri alat tulis dan gambar termasuk ema aeajindasei pia nes tts gambar materi permainan urut pending kelamaan besfndpatsitadosso, 2solindwriabilasi been bakar tanam | area duk serta dan ama ass reparasi peran toga dan topik 2es repamsipesimantotiktanya doo berarti kapal perahu dan bangunan terapung den reraresitakamotrdan gebang kama den reparasi pemyatterbana dos pengadaan ap pandan udara dan pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak des enggan dan pembuangan limbah berbahan 2ej daur ume mammalian perikonsksi gedanatndata penmeamsmaa reparasi dan perawatan sepeda ate penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau tnfmamas konsultasi kemaranitormai aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas mantan tajamastesinedanya tafkwasnmdsa taimavas konsultasi manajemen tanya aas kimainyaran dan kongsi tasi terma yei jmpaaseamas trajssapeneantasatin tajsanmspaa perak beojsaatasaan temamsans betjuasaramaswerosi jasa commissioning proses industrial, quality (faengngngamemmos besjasatagam umamotamya daratan dan tesmbnen kintamani desjakatuspeaneanan krisis tae rumus poles tah tes aan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak (jaman gnmemantmma aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak (pedoman amanturanapama | pojaamasragata bojasameesi testis perjsamtatbas7 cases jasa commissioning proses industrial, quality "lammmtanam oammmen dpajaraadan urmamistanya pensiun dan pengembangan bitemesa dosfantas perancangan khusus mitos protestant tia dan tristan tol aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak lepamomampomtantetan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak omamenanteamantmmimapsaan dosamu kesepian perizinan sektor perdagangan perdagangan peran minuman beralkohol) |) perdagangan eceran bukan toko, kios, kaki lima, kaatamatammare komersial penamaan berisi baa semana pematung baa jedammanterantosi baas pesacandan salon (pengantar besar suku cadang dan sesi obi perdagangan eceran suku laman pts pemanen bear sepeda toserba pedagangan besar serta note batas peranan been serta woo bam perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan adm perdagangan besar atas dasar balas jasa fee) atau bea ppeagngnearpad aaa petang besaran yang menyandang imam jpkngigan ber bana dan tanaman has (pemanen peartembakatatanan fpetaganantear bmanaidup (pasangan berkali dan jang perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup petasanginfemr baas maa pemenengearsyaan pemesan parkeri tendankalao pemasangan besar biak danlemak nabi perdagangan besar bahan makanan dan minuman perdagangan besar daging sapi dan daging sapi adam perdagangan besar daging ayam dan daging ayam perdagangan besar daging dan daging olahan pedang bear dan masi ommantai pedagangan bear sudan petak pedagangan besarnya dan emak hara perdagangan besar gula, coli dan kembang gila pedalaman besar prodaktoi perdagangan besar minuman non alkohol bukan pemasangan bertolak dan tengan perdagangan besar malahan dan shaman taman fpedaanan bests pedagang bear palagan perdagangan besar baranatainnya dartasih | perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki pelan perdagangan besar lat tutupan gambar perdagangan besar barang percetakan dan (emmadamtetamitotar perdagangan besar ain foot dan barang topik perdagangan besar peralatan dan perlengkapan bass pedagangan besar ala oia perdagangan besar habitat pemasangan bear ferimandandam perdagangan besar alat permainan dan mainan bea perdagangan besar berbagai barang dan jeung tema tematamamu perdagangan besar komputer dan perlengkapan spasi bemrranilaak pelayanan berjuta cadang latto perdagangan besar disket, flash drive, pita audio kaavtmebamoin sae peasgangin bearferdaan tekomantas perdagangan besar mesin, peralatan dan semata perdagangan besar mesin kantor dan industri jangan pamttntamttnyatenya perdagangan besar alat transportasi laut, suku jaka eemtanamulean nga perdagangan besar mesin, peralatan dan beam perdagangan besar barang logam untuk bahan maa peusangan berkata perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan (eat mnt kap senam tas (peregangan besar semen kapur psi angel (perdagangan besar bahan konsep dar pose pasangan besar bahan kensintsidar kara www perdagangan besar berbagai macam material perdagangan bear bahan knsiaisi dana pegangan besar bahan baangiima perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk perdagangan besar barang dar kemasan katon perdagangan besar barang bekas dan sisa sisa tak amat edaran besar produk anna peregangan besar berbagi asdagmganbrean padi asia peranan bern buah buatan pemanen been tara fedamsmnteeanfasiteemaan perdagangan bean hasi perartantainnya perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau pedasmgm oran bebas perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue orang (pedagangan kesan kor fasirdan cara wah peregangan eren tahu tem tawanan team pemasangan oran dagnadantlan olahan pedagangan peran vakarantamya (pedagangan been kompsterdan perenglaranya perdagangan eceran peralatan video game dan pee kan pegangan peran ptanilana buah (perdagangan been aat tellomanilai goo (pedagangan been wieintanae perdagangan eceran khusus peralatan audio (magma goa perdagangan eeantasil perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga got (pegangan been pergelaran jani meat perdagangan eceran barang logam untuk bahan (ma pedesaan berantai perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan meta tamat senna toe perdagangan eren semen kapan farhan batu toer perdagangan bean bahan consists dar keren tio |pedagangan peran bahan konstruksi darya gin pegangan eran can pemibdantak perdagangan eceran berbagai macam material perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan ((mmpntngsntanaato tepeasmem beernfumtur perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga |aktomtan atemngumana perdagangan eceran barang pecah belah dan james perdagangan eceran barang pecah belah dan lamaran our state perdagangan eceran barang pecah belah dan again darat ngt perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah tan redaman trem alik perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan jaamatmsetammarto (pemasangan mean ant tato wenas dan gambar ter perdagangan bocoran hasil pencetakan dan penerbitan perdagangan eceran khusus rekaman musik dan perdagangan eceran khusus peralatan olahraga perdagangan eceran khusus alat permainan dan iammarpamaiman perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang amar tarpetaanan berantakan perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki selasa (pesanan jerman reonelap platin perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan "asia perdagangan eceran alat fotografi dan esai pegisantan eceran kat topik dan perlengkapannya pemesanan berantai peaaananeeandan petasan bern barang partisan perdagangan eceran perlengkapan pengendara paman a37 pemasangan peran pembungkus dat klasik perdagangan eceran khusus barang baru lainnya seslassskandatas perdagangan eceran barang bekas perlengkapan aman perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap de snobaosisi perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi ""getskbandsnalus perdagangan eceran barang listrik dan elektronik pasien perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi ""salsklssasskaks pedagangan eren banme anik pegangan eren bare belasnya pedagangan eren hewan teman perdagangan eceran pakan ternak unggas ikan dan essay (perdagangan peran bunga moore bts ost perdagangan porn tanaman dan tanaman as: pegangan peran pupuk dan pemberontak fama perdagangan eceran perlengkapan dan media ama perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, jaa manu semasa nama perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang hewan perjuangan fera barang kasihan kartogram dst perjuangan peran barang berdinas dari jamik pertahanan berantakan perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan hi selssdstsdsnsbsss ind perlengkapannya ten pemasinea perannya gan pelsaanna perlengkapannya mer pemaparan berarti tea |edisngan peran ane min ranah perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sajaee. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jeram tamura tenan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi (rammanuantaitrnantanma perdagangan peran ali tina dan para bebas perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, mmemmansasm perdagangan eceran kaki lima dan los pasar isa perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok perdagangan eceran kaki lima dan los pasar |ikmduttanaanitraanvt0o tts perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil perdagangan peran kaki lima dan los pasar pakaian| oo)had pelengkap pakaian dan benang perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan ak perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk kai peberbegaaalsks nan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam marawmtya nam. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perdagangan koran kai lima dan tostasardam perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas, (okay mantan saya perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (mempan pagatan taman perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang (metana perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang ida perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan (empat perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik atas perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang tanah liat perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang (kkmuaomit deras banana perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat perdagangan eceran kaki lima dan los pasar (fara tammawatamma perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat jakammtnsatomar perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil (ekmstamatemesan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat toman perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat anayipatopmamerngamamy perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin "seks perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aan batamperdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan pedagang peran uma dan asalan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang nn! perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang ianreal perdagangan eceran kaki lima dan los pasar djamal perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang "esstslaa#angarantaman tot tengaran perdagangan eceran melalui media untuk barang perdagangan eceran melalui media untuk berbagai ambemntamme perdagangan eceran atas dasar balas jasa fee) (mama perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari data perdagangan eceran keliling komoditi makanan, hummaeti awt ngan perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, (kamar perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kita teman pat perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah (aman tentara daenetes ton pemdamngandanpemimpann gepeng dan penyimpanan tama ten mamas costa sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, aantasopizinan sektor transportasi jangtatanyaan etika) o | ajasatangaanteltanya fts pelayanan kepelabuhanan sungkan denda ramai pelayaran kepelabuhanan meteran angkutan sungai dan danau liner trayek tetap dan bposrasigaanri reaksi kapal pemuda bangunan terapan bofpamanbattas candaan bas diam traeklamya jangan tidakdalamn tayaktanya angkutan sungai dan danau trailer trayek tidak jalan patesurimunteumpang | angkatan sngaidan dam ntuk wita angkutan sungai dan danau untuk barang umum taat bspemeatan angkatan songid darat unuk barang berbahaya aktivitas perparkiran luar badan jalan off jamamatag peta dara tama ntar penumpang johan tak bemooramtul perum 2ofangamm bus pelayan aifanakan baskara angkatan perbatasan bukan bas dlam trayek jangan pedoman bulan bus dlam tara angkatan pedesaan bukan bus dlamtraek angkutan penyeberangan dalam kota untuk adam angkutan jalan rel wisata angkutan jalan rel lainnya perizinan sektor kesehatan aan tan ndash roda oba trigonal untuk manusia) | faamaspamanan pemnargkseraan sonatas roman saat pemeran perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk mama perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk (hammer pedagangan peran kaki lina dan pasar farmasi perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat teman ket omemadisana pedagangan saran obat tradisonal unuk mara |pedesaan peran kosmetik untuk namun perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan ikenaomaantmatmam |amas kebersihan benaman dan indhsiilainya amasmuman sattsasa tefmamasiinieswata industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran, ofamammog aajntnitsetmiama industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah esa 2of remaspaskemas mmaspeaananksdaan ado dea init pemeran aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh (nmmatamarmumbowwantaswog perizinan sektor pariwisata wisataagro nosumsangbitesatenenan anfissumsang dmabaswasa gaf petanahan psa mami wisma bulan binaan yana lanata sofmsmanasaa sawah bmpesaaan penyedia akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel) penyediaan akomodasi lainnya hunian wisata senior lansia) hotel dengan jumlah kamar tidur tamu unit jamipontaean 890m hotel dengan jumlah kamar tidur tamu unit atau mataymanettam hotel dengan jumlah kamar tidur tamu unit jaangamntararan apartemen hotel, dengan unit hunian tamu jumtamitmantarmers1 gong. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu pessssssssmsssi bass aas taman bertema ata taman ian tanya fame kemgaanlamna paa tait sta tamtama perizinan sektor ketenagakerjaan ses dangusah! pilihan kerja teka pemerintah) )| pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi ajpamangamwenattmemah paman ega partita dan petasan keruh paman kaga bom dar nanaemenerearah sopan kerapatan rataan kena peranan peranan pemarah pamantema emermuhtama sfamantesatesikssasa pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi patmankeraindasti best sasa tuhan tega warisan dan fehotdan sasa petikan ega bisa dan andaman sasa pthantesa ssasatamya gan pecahan reda tesis perasaan pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi persen panutan teratasi krai perlahan dapat memadanaatanaat| (peta koja bio dan manajemen ferasihaan (pilihan reda pekerjaan does perusahaan panutan kera teraman dan perlahan fesmahan (penhankeda permsahaananma 2ofpanttan era tekaiktememah pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi kel esa perizinan berusaha untuk menunjang perizinan berusaha (pb umgu) 2ofpamaandsatateraorum pasir praktik dokter hewan dan pelayanan paramedispapa praktik dokter hewan dan pelayanan paramedis (kammbamaannmt men simar budi daratemakare bak setiap cara pembibitan temakyanebak registrasi pusat produksi dalam negeri usaha kecil (mmm perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk kemmtatatacame tof tandabatar sudah surat keterangan penjual langsung minuman jamtumoumensanctsssansena surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima |namatatenaisatswamin santet surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima jet tent mma surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima ianitatayua test erat ptt pemakaman dan penamaan akan tegangan ftinpemshamumberdaaar persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ama anu pembangunan prasarana pekerja apanumun tanaman pawang pelecaspatiman tanam armapekesaran taun | aam pembantaian passa penerapan kuas tatmamapateruapn tuas pensiun opa pedesaan tuaamatsundar pembatasan tanoreaban sipil 7e sempat sandar pembuatan tanto cabang stupa |emmatsandarpesbahan dna supa rossa seramarandarpesbahan sipil sorai sempat sandar pemvaktiran supa serut serikat sandar pemvakiitan sura serut sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek semen sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek aempamamraan samar sandar mana pensepeasan tara gas sertifikat standar rencana pengoperasian m5.jemtmtama sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tampan embed titan umumizin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan asfemesmantesaekama"naa sertifikat standar pembangunan pengembangan sertifikat standar pengoperasian terminal sertifikat standar perpanjangan pembangunan jeemmenteiaismaas sertifikat standar perpanjangan pengoperasian mms serikat sandar penyesuaian terminal kelas teks sertifikat standar penetapan penyelenggaraan utd eemamditapemaman sertifikat standar penetapan penyelenggaraan utd cetakan antar label pengawasan pembinaan tempat pengelolaan tsamsssaskasi pengolahan pangan industri rumah tangga p irt) sertifikat laik higiene sanitasi sertifikat laik sehat sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga spp irt) bupati way kanan, dto raden adipati surya disalin sesuai mengawasinya kepala ianhukum, aris supriyadi s.h., m.h. pembina iw a) nip. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.