Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
tka peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang retribusi pemindahan kendaraan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kartanegara, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi serta untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas perlu dilakukan pengaturan pemindahan kendaraan diindahan kenda: peraturan daerah tentang retribusi pemindahanuntuk memungut retribusi daerah. kas daerah adalah kas pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara(. objek retribusi meliputi pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok dan atau kecelakaan pada jalan jalan dalam daerah dan tempat lain. subyek retribusi pemindahan kendaraan meliputi orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan pemindahan dan penyimpanan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam babindahan kendaraan jalan diukur berdasarkan frekuensi, jarak tempuh,retribusi prinsip dalam penetapan struktur doperasional dan pengelolaan. sasaran dalam penetapan struktur d. besarnya biaya retribusi pemindahan kendaraan meliputi pembayaran atas biaya pendaftaran, pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek. tingkat penggunaan jasa pemindahan kendaraan jalan diukur berdasarkan frekuensi, jarak tempuh, jenis kendaraan, dan biaya operasionalesarnyasesuai dengan ketentuan yang berlaku. besarnya biaya retribusi pemindahan kendaraan derek) sebagaimana dimaksud pada dan akan ditetapkan dengan peraturan bupatipala instansi pelaksana pungutan retribusi diberikan biaya pungutan sebesar dari realisasi penerimaan. bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian sport sebagaimana pada dan pembagian biaya pungutan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi pemindahan kendaraan wilayah kabupaten kutai kartanegarakepala dinasjsanksi administrasi setiap bulannya, untuk paling lama bulankepala daerahati kut, beritaentang retribusi pemindahan kendaraan retribusi pemindahan dan penyimpanan kendaraan oleh pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara pemindahan kendaraan mobil dengan jbb s d kg. dibawah kilometer .ioeeeeeee. rp. diatas kilometer ditambah . rp. , km. mobil dengan jbb s d kg. dibawah kilo ete . eeeeee rp. diatas kilometer ditambah. rp. , mobil dengan jbb keatas dan barang barang lainnya. dibawah kilometer. rp. diatas kilometer ditambah . rp. , penyimpanan kendaraan (per hari) mobil penumpang. rp. , hari mobil bus, kendaraan barang, kereta penarik dan kendaraan sus \|.e.eeee. rp. hari bupati kutai kartanegara, rita didasd) bupati kutai kartanegara pai).3. dengan rincian sebagai berikut defisit)asmpiranlampiran dalam tahun anggaran berikutnya, lampiran daftar dana cadangan daerah, dlembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor
bupati kutai kartanegaraumlasetelah perubahan. j.o.ooooooooc..eeee.na enam lama kun sf bala. insan sm. rp. belanj batam meme ema romana bab.ci .o o. maman. bphibadi afi. .o.ooo susan penerimaan piutang daerah semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan. .ooooooo.moooooomoo.o.co mp3il,j a drs. edi damansyah, nip. beritaengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kartanegara, menimbang bahwa potensi ekonomi dan kekayaan alam yang melimpah belum dapat secara signifikan memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga perlu meningkatkan kapasitas perusahaan daerah tunggang pasangan melalui penyertaan modal, bahwa terdapat penyertaan modal kepada perusahaan daerah tunggang pasangan yang belum diperhitungkan terdapat penambahan penyertaan modal pemerintah daerah yang belum ditindaklanjuti melalui peraturan daerah tentang perubahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah tunggang pasangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dan huruf diatas,1953beberapa ketentu, dirubah sebagai berikut ketentuan diubah, dan setelah ditambahkan (tiga) yaitu dan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:,,pemerintah daerah kepada perusahaan daerah tunggang pasangan adalah sebesar rp. (tiga ratus lima puluh milyar rupiah). sampai tahun penyertaan modal kepada perusahaan daerah tunggang pasangan sebesar (lima puluh satu milyar tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada berupa uang tunai dan barang, yang dirincikan sebagai berikut yang telah diterima dalam bentuk uang tunai sebagai berikut: sampai dengan tahun sebesar rp. (delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tahun anggaran sebesar rp. (tiga milyar rupiah), dan tahun anggaran sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). yang telah diterima dalam bentuk barang sebagai berikut tanah dan bangunan kantor, yang terletak jalan paman nomor tenggarong berdasarkan perhitungan nop tahun sebesar rp. sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tanah dan bangunan rice processing unit rpu) yang terletak tenggarong seberang berdasarkan perhitungan appraisal tahun sebesar rp. (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan pada kinerja dan kesehatan perusahaan daerah. sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada dari apbd yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pengalihan saham pemerintah daerah dan atau sumber sumber lainnya yang sah. ketentuan dalam dihapusnip. o11 lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun
gha tbkgha tbkkutai kartanegara perlu memberikan penyertaan modal,dalam pasaikedalam pt. gha tbgha tbmberikan laporan semester sebagaimana dimaksud pt. gha tbkpt. gha tbk. dalam haidan inspektorat untuk melakukan kegiatan tersebut. pasai dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pt. gha tbkdalam hai terdapat laba usaha, pt. gha tbk berkewajiban memberikan kontribusi keuntungan kepada pemerintah daerah. kontribusi keuntungan sebagaimana dimaksud pada tersebut merupakan laba usaha yang dibagi secara proporsional kepada pemegang saham yang menjadi bagian pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan rapat pemegang saham. kontribusi keuntungan sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan daerah sebagai bagian dari pendapatan asi daerah yang disetorkan kas daerah. pemenuhan kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kinerja pt. gha tbk. bab pelaksanaan penyertaan modal penyertaan modal kepada pt. gha tbkgha tbkgha tbki pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam sepenuhnya dikelola oleh pt. gha tbkselanjutnya hasil verifikasi dilaporkan kepada bupatigha tbkgha tbkli penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah kepada pi. gha tbk ditetapkan sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah) yang dilaksanakan sampai tahun sampai dengan tahun anggaran penyertaan modal yang telah disertakan kepada pt. gha tbk sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: penyertaan modal pertampenyertaan modal keduserta sebesar (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan surat saham nomor dan saham nomor sampai dengseroan terbatas gha tbk babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudgara satu enam lima tbk selanjutnya disingkat dengan pt. gara tbk adalah perusahaanmelaluile drs. edi damansyah, nip. o11 lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun
aas bupati kutai kartanegarabank perkreditan rakyat inserteddaerah kabupaten kutai kartanegara perlu memberikan penyertaan modaldalam pt. bank perkreditan rakyat insertedbank perkreditan rakyat inserted selanjutnya disingkat dengan pt. bpr inserted adalahbpr insertedbpr insertedii penyertaan modal penyertaan modal daerah kepada perusahaan pt. bpr inserted sebesar rp. (tujuh ratus juta rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun sampai dengan tahun anggaran penyertaan modal yang telah disertakan kepada pt. bpr inserted sebesar rp. (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: tahun sebesar rp. (lima puluh juta rupiah), tahun sebesar rp. (tiga belas juta rupiah), berasal dari deviden, tahun sebesar rp. (empat belas juta rupiah), berasal dari deviden, dan tahun sebesar rp. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan pengalihan modal dari berusia pertanda, setelah bank tersebut dinyatakan sehat oleh bank indonesia. pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan kinerja, kesehatan dan laporan keuangan perusahaan. bab pelaksanaan penyertaan modal penyertaan modal kepada pt. bpr insertedbpr insertedbpr insertedt. bpr insertedhasil verifikasi dilaporkan kepada bupati. selain memberikan laporan semester sebagaimana dimaksud pada pt. bpr insertedt. bpr inserted dalam halkabupaten kutai kartanegara dan inspektorat untuk melakukan kegiatan tersebut. dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pt. bpr insertedt. bpr insertedt. bpr insertedjam drs. edi damansyah, si, nip. lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun
abah peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kartanegara, menimbang:: bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu melakukan, dan bupati kutai kartanegara,ikerja dan transmigrasi untuk melaksanakan penempatan tenagakerja indonesia luar negari bab asas dan tujuan asas penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi: keterbukaan, kekeluargaan, keadilan: terpadu, persamaan tanpa diskriminasi, dan kepastian hukum. tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi: melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, b.yang diatur dalam peraturan daerah inihak dan kewajiban tenaga kerja tenaga kerja mempunyai hak sebagai berikut: penghormatan atas martabatnya, perlindungan hukum, mendapatkan upah yang layak, tidak diskriminasi, dan mendapatkan peningkatan keterampilan dan keahlian. tenaga kerja mempunyai kewajiban sebagai berikut: menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, dan bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya untuk perusahas5) rencana tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana jangka menengah disusun untuk waktu (lima) tahun: dan b.rencana jangka pendek disusun untuk waktu (satu) tahun. (l)antara laindaerahas berhak mendapatkan sertifikat pelatihan bagian kedua lembaga pelatihan lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah dilaksanakan olehprosedur pemberian izin lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah dan swasta diatur lebih lanjut dalamsebagai berikut:kurang jam pelajaran per program pelatihan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati keputusan skpd yang terkait dengan ketenagakerjaan.peraturan yang berlakubila jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan melebihi orang(l) efisien, akuntabel dan transparan sertapbn, apbd, atau penerimaan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku. bab vii penempatan tenaga kerja bagian kesatu informasi pasar kerja dinasyang tugas dan tanggungjawabnya bidang ketenagakerjaan, pasar bursa kerja (job fair), media cetak elektronik, danakan diatur lebih lanjut pada peraturan bupatiyang tugas dan tanggungjawabnya bidang ketenagakerjaan, links, dan bkk. links sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki izin sesuai perundang b.:(l)dinassekurang kurangnya memuat antara lain: jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, jabatan, d., gaji yang akan diterima, dan atau syarat syarat lain yang diperlukan. lowongan tenaga kerja mengutamakan masyarakat setempat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan memberi kerja. masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada adalah masyarakat yang pernah bermukim sekurang kurangnya, serta kemampuannya.kl dan akad setiap pemberi kerja untuk melaksanakan perekrutan tenaga kerja wajib menyampaikan lowongan pekerjaan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebelum diumumkan secara formal sekurang kurangnya informasi yang disampaikan antara lainhari sejak diumumkan dan selanjutnya disampaikan skpd yang menanganikl dengan melampirkan sekurang kurangnyakl maka pemberi kerja dapat mengajukan permohonan rekomendasi akad dengan melampirkan sekurang kurangnya surat permohonan, bukti surat pengumuman lowongan dari provinsi, dan rekomendasi yang diatur dengan keputusan bupati. kebutuhan tenaga kerja telah terpenuhi dari kabupaten kota dan provinsi lain, pihak pemberi kerja wajib menyampaikan laporan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. berdasarkan laporan dari pihak pemberi kerja sebagaimana maksud pada pihak skpd yang menanganidinas yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan melakukan seleksi legalitas perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta. dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dapat memfasilitasi rencana rekrutmen tenaga kerja indonesia yang akan bekerja diluar negeri yang dilakukan bersama sama antara pemerintah daerah dan optis pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta) optis dapat melaksanakan rekrutmen sendiri dengan rekomendasi dinas yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan. dinas yang bertanggungjawab bidang ketenagakerjaan dapat melaksanakan evaluasi kelayakan calon tki: memberikan rekomendasi bagi calon tenaga kerja untuk pembuatan passport: cc.enaga kerja indonesiaenaga kerja indonesia luar negeri wajib menyampaikan laporan. laporan yang dimaksud pada sekurang kurangnya memuat tentang jumlah tenaga kerja, nama dan jabatan, negara tujuan dan lokasi kerja, masa kerja, alamat indonesia, pendidikan, dan umur, jenis kelaminretribusi perpanjang ita diatur dengan perda tersendiri. skpd yang menanganiperaturan yang berlaku. paragraf penyuluhan bimbingan jabatan skpd yang menangani ketenagakerjaanmenanganimenanganidepartemen. dalam melaksanakan konseling pada pencari kerja skpd yang menanganimenanganidiantaranya sebagai berikut.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan ttg. obyek penerapan teknologi tepat guna yaitu masyarakat pengangguran, setengah pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin. (masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan), setengah pengangguran adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tetapi temporer masyarakat yang memilikiidaerah setempat, dengan memperkerjakan tenaga kerja pengganggu dan setengah pengganggu yang relativeembuatan rehabilitasi saluran atau irigasi tersier,.usaha baru. pembuatan dermaga sederhana bagi masyarakat nelayan. pembuatan kios atau pasar tradisional untuk membantu pemasaran hasil produksi masyarakat setempat. pembuatan terasering untuk penghijauan,peternakan dan mencegah tanah longsor dengan tanaman yang produktif. paragraf padat karya produktif padat karya produktif dimanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif serta menghasilkan yangtur. jenis kegiatanhanc, terisolir, kantong kantong miskin atau rawan bencana alam dan pemutusan hubungan kerja. pelaksanaan kegiatan melaksanakan kegiatmaksimal untuk jenis kegiatan tertentu yang banyak membutuhkan bahan dapatadalah pencari nafkah utama dalam keluarga paragraf penugasan tenaga kerja sukarela menugaskan tenaga kerja terdidik,sarjana yang mempunyai jiwa sukarela untuk mengabdikan diri dalam pembangunan pedesaan. tenaga sukarela adalah pelopor pembaharuan dan pembangunan sebagai motivator,katalisator dan dinamikator dalam upaya mempercepat proses pembangunan dipedesaaan atau daerah tertinggal desa yang berada dilingkungan kabupaten kutai kartanegaratenaga kerja mandirbab vi.nama dan alamat serikat pekerja serikat(l) perjanjian kerja bersama yang disusun oleh perusahaan ditanda m4)sekurang kurangnya(l) fotokopi izin operasional, fotokopi pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, fotokopi anggaran dasar yang dalamnya memuat usaha penyedia jasa pekerja,s5)antara lain(l) meliputi:itempat olah (l)perlindungan serta perlakuan yang sesuai khususnya kepada pekerja perempuan, dan atau: denda dan potongan upah, bentuk dan tatakutai kartanegara, dengan disertai laporan akuntan publiksekurang kurangnya memuat nomor urut, nama pekerja, cc. jenis kelamin:(bulan),atau pekerja: dan b.(l) dinas yang tugas dan fungsidinas yang tugas dan fungsidilakukan dengan cara pemeriksaan. jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada antara lain. bagian ketiga tim perlindungan tenaga kerja laporan sebagaimana dimaksud dalam ditindak dari unsur: a.dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang ketenagakerjaan, dinas yang tugas dan tanggung jawabnya bidang sosial, cc. pengawas ketenagakerjaan, kepolisian, satuan polisi pamong praja, dan perwakilan serikat pekerja. unsur (l) dinasperaturan perundang undangan. bab xiis5),lain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana paling lama (enam) bulan dan atau denda paling banyak rp. (lima putih juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang ada atasnya nip. o11 lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan umum pembangunan pada sektor ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata aplikasi pengamalan amanat uudsektor tenaga kerja adalah.tingkat daerah khususnya kabupaten kutai kartanegaramuatan lokal) dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. kebijakan tersebut akan lebih tepat dalam bentuk regulasi berupa peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas keterbukaanasas terpaduasas persamaan tanpa diskriminasipastian hukumantar kerja.s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.aturan bupati nomor tahun tentangsebagaimanafungsi dan tujuan apbd apbd memliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut: fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. fungsi alokasi sebagaimana dimaksud huruf mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberhuruf memiliki makna bahwa kebijakan kebijakan dalam penghuruf memliki makna bahwmpunyai tujuan sebagaiii struktur apbd apbd(provinsiprovinsi kabupaten kota tahun anggaran lampiran ringkasab ketentuan lain lain(l)kabupaten kotakepala daerahggunaan dana transfer dan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diterima setelah apbd ditetapkan harus mendapat persetujuan pimpinan dprd. penggunaan sisa dak, dbhcht dan bantuan keuangan bersifat khusus setelah apbd ditetapkan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pimpinan dprd. penggunaan siapa yang berasal dari blue yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan dapat langsung digunakan dengan berdasarkan persetujuan kepala daerah dengan pemberitahuan kepada pimpinan dprd. penggunaan sebagaimana dimaksud dan dilakukan dengan menyusun rka skpd dan mengesahkan dpa skpd sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. penggunan sebagaimana dimaksuddketentuan penutupwid diundangkan tenggarong pada tanggal desember sekretaris daerahkabupaten kutai kartanegara, hh drs. edi damansyah, nip. lembaran daerah kabupaten kutai kartanegaradung, menimbang bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang perdagangan kota bandungatizin gangguan dan izin tempat usahuat. menetapkan peraturan daerah kota bandungkan dengan: daerah adalt bongkar muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan berupa barang dengan areallingkup pengaturan peraturan daerah ini., danjjl)(l): label.,.dan ': mini market kurang dari (empat ratus meter persegi): supermarket (empat ratus meter persegi) sampai dengan (lima ribu meter persegi), departement storeyang merupakan bagian dari masterplan permukiman. bab ,kolektor arteri, supermarket dan departement store berjarak minimal dari pasar tradisional yang terletak pinggir kolektor arteri, hypermarket dan permulaan berjarak minimal d m8, berjarak minimal dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis,dan tidak berlaku untuk kawasan pusat primer, bab . bab vii izin usaha perdagangan (l)(l)ini dan ut, dan rencana kemitraan dengan usaha kecil, bab viii pembinaan dan pengawasan j.b tidak dapat diganti dalan.s5) pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud oada dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota. jl)iuran wajib yang disepakati bersama manajemen, babi pemasokan barang kepada toko modern (l.s5),. jl)jl)jl) pengelola pusat perbelanjaan dan atau toko modern wajib menggunakan tenaga kerja wargtoko modern dimulai pukul sampai dengan pukul wib. untuk hari bear keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya walikotawalikotaota badung. mengubah menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari walikotasembarangan tempat kecuali tempat yang telah ditentukan. bab xiv ketentuan sanksi (l),(l).ini. bab xvii penutup hal hal yang merupakperindustrian dan perdagangan kota tual: b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf buiperindustrian dan perdagangiriyxcubi!ota tual eh: dan gt: dan perdagangan kota tual. bab ketentuan umum dalam per tururperindustrian dan perdaganganyang selanjutnya disebut dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan kota tual, eselon adalah tingkatan jabatan struktural. ft dan perdagangan kota tual. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan perindustrian dan perdagangan kota tual adalah unsur pendukung tugas walikota,kota tual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidangdinas perindustrian dan perdagangan kota tual menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan: pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan, pembinaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan: pembinaan kelompok jabatan fungsional: pelaksanaan ketatausahaan,sasi ig, susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kota tual terdiri dari a. kepala dinas: sekretariat, bidang perindustrian: bidang perdagangan, bidang perlindungan konsumen:rogram. bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi seksi pembinaan dan pengembangan usaha industri: seksi sarana perindustrian dani iklim industri. bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, seksi pendaftaran dan informasi perusahaan. bidang perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf . membawahi: seksi penyuluhan dan pembinaan: seksi pengawasan barang beredar. unit pelaksana teknis dinas perindustrian dan perdagangan sebagaimana tersebut pada pada huruf adalah unit pelaksana teknis metrologi. susunan organisasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kepala unit pelayanan teknis metrologi: sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsionaleksisa! pada dinas perindustrian dan perdaganganperindustrian dan perdaganganperindustrian dan perdaganganlaga pemberhentian biaperindustrian dan perdagangan kota tual diangkat dan diberhentikan oleh et, walikota. had kepala dinas perindustrian dan perdaganganeksi dapat diangkat dan bateksihug kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota tual adalah jabatan eselon ilb. sekretaris adalah jabatan eselon ia. kepala bidang adalah jabatan eselon ill. kepala sub bagian (khusus bab viii huruf huruf huruf danpril lyn tual, hi. mahmud muhammad taher diundangkan tual pada tanggal april sekretaris daerah kota tual, hi. ramayana, pembina utama madya nip. 00z lembaran daerah kota tual tahun nomor "bmhuruf huruf dan huruf dz:mcnamara tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah (khusus bab viii huruf huruf huruf dan huruf menjadi dinas perindustrian dan perdaganganmason sel tualang dak sada sean sana ban men lampiran peraturan daerah kota tual nomor tahun tanggal april kepala kena sekretariat jabatan fungsional nan man mea nona sub bagian umum sub bagian keuangan kepegawaian program bidang bidang bidang perlindungan perindustrian perdagangan konsumen see pemenang seks! pembinaan pengembangan ban lah seksi pen dan sama dus tri semen pemain kenyang seksi pendaftaran dan seksi pengawasan informasi perusahaan iklim usaha barang beredar tual, utd hi. mahmud muhammad taher
bupati kutai kartanegara mengingat undang undang dasar negara republik peti tft tea iri uur ati kabupaten kol3.is, kaa provinsi kalimantan timur peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara tni nomor unh u1s tentang bri atau ama att tana dua tari kai siaran atas kawali eka iatalyansaii kali esa e0an tau kartanegara nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm). tahun bupati kutai kartanegara republik indonesia neymar tahun ser0 tentang hall pelaksanaan peraturan pemerintah nomer tahun penyusunan, pengendalian, gan tentang tahapan, tata ma, evaluasi pelaksanaan dalam 50a jaf akan 282 huruf a.dan huruf sertakan ran tentang penerapan standar pelayanan ata kementerian 7lomba 2gp, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bah penyusunan rencana pembangunan daerah, pap pen tenan ana tar men parte cartataran kar trardrari ima bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf perlu membentuksmn nam pembangunan jangka menengah daerah rpm kabupaten kutai kartanegara tahun tag ana kesia undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat nomor tahun tentang bring yoko milik esok cali nekat kalimantan lembaga iiricata per tirai daerah, ata spm gaffa (lima belas) bidang sai wah per emerintahandaerah fatin ditetapkan proses perumusan dan subs#fisi yang dirumuskan dalam peraturan daerah kabupaten kutai tita maa yaa kartanegara nomor tabur zulu tentang kencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun belum sesuai dengan tahapan dan tata cara undang undang nomor pindah tahun luaspagi bay openlapan yak con mma beberapa iak diubah ter.akidengan diri kaberang pelayanan publik lembaran negara republik indofiesigeafihun nomor undang undang nomor tahun stang penataan ruang lembaran ag ng nana oma kana tang laki sakit laki, lee kta 'peraturan pete mem ran peraturan pemerintah nomor tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian 'dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lembaran negara indonesia tahun nomor tag pai mann len hanan can marun. rnb kanan lesi ieee dendam amor peraturan presiden nomor tahun tentang rencana pembeumusan jangka menengah resmidua atas publik menetapbear pee iran ara stay ke, pari serba eta tema bal akal lay menengah daerah rpm) provinsi kalimantan timur tahun tentang. rencana ban anaelit idola, zv1u nomor t1j3 peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kutai kartanegara tahun lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor true let dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara met bupati kutai kartanegarakabupaten kutai kartanegara beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang rencana sem aam atm pang, net pembangunan jangka menengah daerah rpm) diubah sebagai berikut: aan smk ngk3 disisipkan iyatul serai kie nan angkayakni angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10a. rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang selanjutnya disingkat rpm provinsi adalah ketika ana banana kyu s.d kemana eka kaga kali meera politisi kalimantan timur untuk periode (lima) tahun. ketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: rencana pembangunan jangka menengah daerah gahunaten kuta kartanegara tahun a15 tren ane nada genan, tana tuah1 bus kena aegiahlh keklanali ketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: partssekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas badan kantor, kecamatan, kelurahan dan rumah sakit umum daerah kabupaten kutai kartanegara untuk periode lima) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: rpm merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gerbang raja bupati yang penyusunannya berpedoman kepada ipjp daerah dengan memperhatikan rpm provinsi dan rpm nasional. yna hanja ant, tt, tenga ict aal 9nasi,tujumakak9 rica ica ateis, ela kebijakan, kebijakan umum dan program emban luan yang disertai indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. rpm sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai: a.pedoman bagi skpd dalam menyusun rencana strategis skpd, b.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun sep mamo, yen mada, nan pedoman bagi pihak swasta yag ber ipa dini alami pembangunan daerah, tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati, dan e.instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dprd dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan dan atu ri: mem una aman nat pak at ans tirai tuanya akg semi dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rpm. ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sistematika penulisan rpm meliputi: babi pendahuluan: ball gambaran umum kondisi daerah, bab ill gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka. pendanaan, day asasi "ang isl strategis, bab visi, visi, tujuan dan sasaran, ds, lit lt. tua haa enda mena tsi kebijakan agg irit arit final fit taat kak sangat iia kakak takagi ooprari sana kak amal daerah, bab viller ara men nan tema tika mitra aaa tanks sua pada tercantum dalam dokumen rpm, penyebarannya terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam peraturan daerah ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengendalian dan evaluasi rpm oleh bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh bappeda. id) tata cara pence dahan dan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. enam ken ian ami aga ton lama tan mereka puan sang ara mann meli fat ana demaenna berikut legenda lari tas pelit sad gan evaluasi sea iii mas dalam menjadi bahan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. bab ian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,maka penyusunan rkd berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan ipjp kutai kartanegara dan rpm provinsi peraturan daerah iri nilai berlaku pada tanggai bata tunai besutan mep edkutattanat udltalutauta hintuaka jateng diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah. tni dengan penginpatatritawidyasari diundangkan tenggarong pada tanggal mei ket tia ati goa sala lang efek pia kabupaten kutai kartanegara, ipin. ip. o11 lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara nomor teki tau pat nomor register peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara provinsi kalimantan timur tahun
nan bupati tulang bawang provinsi lampung peraturan daerah kabupaten tulang bawang nomor tb y7da lainnya setelah perubahan rp. tan bantuan biaya pemungutan pbb semula rp. berkurangtetapupaten kota dan pemerintah desa semula rp. tetap rp. jumlah belanja bantuan keuangan kepada prov kabupaten kota dan pemerintah desa setelah perubahan rp. belanja bantuan kepada partai politik semula rp. bertambahbertambah rp. jumlah perhitunganbertambah rp. jumlah pokok hutang setelah perubahan rp. pembiayaan pinjaman daerah semula rp. bertambahsit bupati ditetapkan menggali kaka pada tanggal september 3asisten bai bupati tulang bawang, asisten $. asisten \|. asistensi fa. kabagmukun hanan razak diundangkan menggali pada tanggal septembercah salinan sia amdlesaieselonisasi eselonisasi diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii ketentuan lain lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat dibentuk organisasi perangkat daerah lain luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan daerah. bab ketentuan peralihan sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup sekretariat daerah maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh walikota. bagi pejabat struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ini. pengecualian atas ketentuan pada ini apabila jabatan struktural yang dihapus dan atau digabung. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah iniumum berdasarkanbentukan kota tual provinsi malukurintahkan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah sertatidak sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti. sehubungan dengan itu maka dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah kota tual berdasarkan tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat dinamis, potensi dan karakter daerah, serta guna lebih menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah kota tual dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota tual sebagai unsur pelayan administrasi, maka penting dilakukan penataan kembali susunan organisasi sekretariat daerah kota tual dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota tual sesuai amanat peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun mengacu pada undang undang republik indonesiaundang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan,maka perlu ditetapkan peraturan daerah kota tualota tf ahli adalah sesorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan atau ahlijadi perubahan eselonisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka eselonisasi akan disesuaikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota tualtual dan walikota tual memutuskan menetapkan peraturan daerah kota tual kota tual, perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota tual:ual, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kota tual, staf ahli adalah staf ahli walikotaual. bab pembentukan dengan peraturan ini, dibentuk organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kota tual dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota tual. bab iii kedudukan, tugas, fungsijawab kepada walikota. bagian kedua tugas pokokekretariat daerahagian, sub bagian,, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawakan dan mengkoordinasikan bagian tata pemerintahan, yang terdiri dari sub bagian pemerintahan umum, sub bagian otonomi daerah, sub bagian agraria. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari sub bagian kesejahteraan rakyat, sub bagian keagamaan dan urusan haji. asisten perekonomian dan pembangunan, membawakan dan mengkoordinasikan bagian perekonomian dan pembangunan, terdiri dari sub bagian penyusunan program, sub bagian prasarana perekonomian dan produksi daerah, sub bagian evaluasi dan pelaporan. asisten administrasi umum, membawahi dan mengkoordinasikan bagian hukum dan hak asasi manusiaperpustakaan hukum. bagian organisasi dan tata laksana, terdiri dari: sub bagian kelembagaan, sub bagian tata laksana, sub bagian analisa jabatan. bagian umum, terdiri dari sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian hubungan masyarakat dan protokoler, sub bagian tata usaha keuangan. kelompok jabatan fungsional,aerah, asisten sekretaris daerah, kepala bagian dan kepala sub bagian serta jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan walikota tual. bab staf ahli walikota walikota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh staf ahli, staf ahli sebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) staf ahli sesuai kebutuhan daerah, staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota: tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh walikota, selainnjabaran lebih lanjut mengenai staf ahli walikota diatur dengan peraturan walikota tual. bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunanorang sekretaris dewan. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd, bagian keempat susunan organisasis dprdsub bagian dokumentasi dan perpustakaan. bagian keuangan, terdiri dari sub bagian perencanaan dan anggaran, sub bagian verifikasi, sub bagian pembukuan dan pelaporan, bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian rumah tangga dan protokoler, sub bagian perlengkapanprd, kepala bagian dan kepala sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan walikota tual. bab kelompok jabatan fungsionalprd sesuai dengan keahlian ket. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota. jumlahkretaris daerah, asisten sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala bagian, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsionalsatuan organisasi dalam lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprdsekretariat daerah dan sekretariat dprdgian kesatumelalui keputusan gubernur setelah berkonsultasi dengan menteri dalam negeri atas usul walikota: sekretaris daerah, sekretaris dprd diangkat dan diberhentikan oleh walikota, sekretaris dprdyang berlaku, asisten dan kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh walikota, asisten dan kepala bagianatas usul sekretaris daerah,ketentuan perundang undangan.
sp) war han sahasah maka peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang retribusi jasa usahamaluku nomor tahun tentang retribusi jasa usahadiubah, setelah huruf ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:: pemakaian ruangan badan pendidikan dan pelatihan provinsi maluku: pemakaian ruangan aula pada islamic center,:dan pemakaian dan pemanfaatan namalatu resorthampadat sampel kadarminyak sampel bikarbonat sampel hlonsulfat sampel alonkhlor logo sampel i lonmagnesium sampel semenuntukcampuranbeton kehausan sampel\| waktupengikatan sampel kuatkan sampel silikaoksidasi sampel almaniumoksidasi sampel peroksida sampel magnesiumoksida sampel sulfurtrioksida sampel hilangpijar sampel alkali sebagai na203 sampel kapurbebas sampel aggregat kasar untuk campuran beton aspaldansemen analisasaringan sampel beratjenisdanpenyerapan sampel berisi sampel abrasi sampel impact loo sampel crushing sampel keputihan sampel h.lolossaringan no200 sampel radarlampung sampel goodness sampel aggregathalus untukcampuran analisasaringan sampel beratjenisdanpenyerapan sampel beraksi sampel partkelringan sampel goodness sampel organik impurities sampel alkalireaktif sampel perencanaan campuran beton, bendawi @dunia loo sampel pengujiannya kuattarik sampel kuattkuk sampel ketebalancat sampel pengujian mutubeton kuattekankubus sampel kuattekansiinder sampel kuattarik splitting sampel kuatlentur sampel bantalankaet berat215230kg tekandangeser sampel preload sampel berat15kg tekandangeser sampel overload loo sampel pengujianguardral ditarik \|. sampel \|. galvanis \|. sampel kimia \|. sampel gorong gorong tekan io. sampel routing paket sealang \|. paket ho. vi. pengujian jembatan dan bangunan dan jan jembatan dan bangunan \|a. pengujian beton danjembatandilapangan pengujian mutu beton dancacatbeton \|.\| hammertest \|. titik pundit lo. titik impact \|. titik windsorprobe titik korosibeton p0) \|. karbonsesibeton titik resistivity titik stressrelieftst coredrilltdemeo \|. titik pengujian kekuatanjembatan .\| \|. lanjutan \|. titik regangan \|. titik getaran titik pengujiancovermeter \|. pengukuranselimutbeton titik pengukurantulangan beton titik pengukuranjaraktulangan beton titik loading test dayadukungtiang titik ujibebanstrukturting \|. pembebanan os.d.50ton titik pembebanan 51s.d.100ton titik pembebanan101s.d.200tom titik pengujiancacatlas \|. ultrasonik \|. titik penilaian kondisi jembatan secaravisual bentangdril io. titik ke. vii. penelitian dan pengembangan .\| teknik lalulintas danlingkungankerja pengujian cat jalan laboratorium "aan betaamtamaam kaleng disegel eaba rey minedtanpa sp9. paket glass bead paket teams blunder, glassbead, o2, do3 paket glass bead paket glass bead paket pengujian lapangan noise and vibration mobil laboratory hari lokasi kebisingan dan getaran fuel consumption apparatus meter bakar road geometry data acquisition alat pengukur geometrik jalan in. alat pengukur beban sumbu kendaraan dan volume lalu lintas) marksman gold river alat pengukur kalsifikasi kendaraan) alat pengukur volume lalu lintas ama see alat penimbangan beban statis) vehicle speed air solution mobile laboratory hari lokasi udara noah pedesunit ovenextruder) unit sindir apps unit hand boring unit menanam jenis peralatan excavator hari wheel loader hari aspal finisher hari aspal daur ulang hari s5. motor grader ' ) ) \| hari tandem roller hari three road roll hari pneumatic tyre roll hari dump true hari violating role hari flat bad truck hari air compressor hari ih. \|. ix. pengujian material konstruksi \|. \|. pengujian laboratorium lo. \|. analisa saringan batu aggregat sampel \|.\| dan penyerapan sampel \|. berisi gembur \|. sampel \|.\| berisi padat sampel \|. maksimum campuran mold sampel perencanaan campuran aspal beton sampel aspal \|. abrasi io. sampel \| .\| lolos saringan \|. sampel \|.\| cbr rencana pukulan 15x30x56) sampel \|. kadar lempung \|. sampel \|. kadar air \|. sampel \|.\| kelekatan aspal \|. sampel \|. berat jenis aspal sampel \|. titik lembek . i. sampel \|. titik nyala . i. sampel \|. fertilitas . i. sampel \|. penetrasi \|. sampel \|.\| perencanaan campur beton, benda uji20 sampel \|. keputihan il. sampel cbr lap il. sampel penyerapan \|. sampel \|. kepadatan \|. sampel \|. ekstrasi il. sampel tes kubus beton \|. tes silinder beton haber tes beton \|. titik arterberg ll, pl ip) \|. sampel ii. pengujian lapangan \|. bor tangan \|. meter \|. bor mesin tanah) \|. meter \|. bor mesin batu) \|. meter \|. sand cone \|. titik sindir ringan \|. titik sindir berat \|. titik cbr lapangan \|. titik standar penetrasi test uji \|. core dil \|. titik \|. tes pit io. uji ho. \|. ii. penyewaan peralatan excavator caterpillar320 hari motor grader kimetsu 511a hari vibrator roller bola kimetsu bw211d hari \|. well loader kimetsu hari there well board roller grace hari \|. dump truck dyna130 hits hari \|.\| aspal finisher sumitomo aha hari \|. tandem galium \|. hari ixlsewagedung p0) sewa gedunglslamice center ruang aula , hari ruang vip , hari aan dinas perhubungan provinsi maluku sewa gedung jembatan timbang untuk kelebihan muatan , hari ton , hari ton ton , hari ton ton , hari ton ton , hari ton ton , hari ton keatas ' ' , hari ho bpk) provinsi maluku sewa gedung aula , hari sewa kamar asrama , hari lampiran iii ditambah ketentuan mengenai objek retribusi rekreasi dan olahraga sebagai berikut: tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga badan pekan provinsi maluku sarana olahraga ja. sport hall , hariy shanghai , jam mataharit penginapan khusus atlit , hari kepentingan umum , hari pakai fan org hari pakarkantor perwakilan provinsi maluku jakarta: ja. setempat anjungan maluku tmii ' ' , hari \|b. sewakursi , buah je. pakaian pengantin maluku , set id. nona rok kebaya dansa , set tea bass, drum \|f. alat musik tradisional: totabuan , set tifa , set sound sistem , set aan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi aku nasuta ekonomi kaul pewaris tempat rekreasi \|o0000000000000000 la. pantai namalatu \|. masuk lokasi ho. \|. anakan , orang dewasa , orang penjaja makanan , orang park oo) kendaraan roda gemuk pengemudi termasuk pengemudi kendaraan roda. erik pengemis termasuk pengemudi kendaraan drunk bas besar pengemudi termasuk pengemudi kos , hari lokasi penjualan , hari ruangan serbaguna , hari \|. karcis air bilas , hari atraksi wisatawan olahraga , jam (b. pantai hunimua io. masuk lokasi anak anak , orang \|. dewasa , orang penjaja makanan , orang parkir bo. termasuk pengemudi termasuk pengemudi termasuk pengemudi kios , hari lokasi penjualan \|. , hari ruangan serbaguna , hari air bersih \|. , m3 atraksi wisatawan olahraga , jam le. gong perdamaian biaya masuk objek wisata gong perdamaian orang biaya pemukulan gong , orang aan museum silima ho.) tarif masuk museum: lo.\| la. pelajar io.) a)perang , orang )rombongan , orang ib. mahasiswa seorang , orang\| )rombongan , orang le. dewasa umum seorang , orang\| 2rombongan , orang \|d. wisatawan asing , orang je. kendaraan bus besar ' ' , kendaraan rda4 , kendaraan roda2 , kendaraan lampiran ditambah ketentuan mengenai objek dan tariff retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagai berikut: tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dinas kelautan dan perikanan provinsi maluku dari hasil produksi air bersih , m3 denganjumlah .000ekor , om\| .000ekor , cm\| .000ekor , cm\| .000ekor , om\| penjualan benih calon induk , cem\| penjualaninduk , kg\| ec. balai benih ikan pantai, terdiridari ' ) ) ) e\| penjualan benih sebar denganjumlah 1000ekor , cm\| .000ekor , cm\| .000ekor , cm\| .000ekor , cm penjualan calon induk , kg\| penjualan induk , kg\| dinas pertanian provinsi maluku penjualan produksi usaha darah penjualan hasil pertanian peternakan ternak sapi sapi bibit12 bulan ' ' , ekor sapi potong afkir , ekor ternak kerbau kerbau bibit12 bulan babi bibit8 10bulan , ekor babi potong afkir , ekor ternak ayam burasafkir besar , ekor sedang , ekor ternakltikafkir \|o0000000000000000 besar \|. , ekor sedang \|. , ekor bibit doc ho. , ekor bibit ayam buras bulan , ekor bibit dod \|. , ekor bibit itik bulan \|. , ekor telur ayam buras besar \|. , butir kecil ho. , butir telurltk ho.) besar \|. , butir kecil ho. , butir perkebunan bibit perkebunan(anakan) , pohon tanaman pangan dan hortikultura padi benih) bo. , kg\| jagung benih). lo. , kg\| kacang kacangan benih) , kg\| bibit buah buahan anakan) , pohon ad. hortikultura bo. durian \|. , pohon rambutan \|. , pohon manga \|. , pohon jeruk ho. , pohon le. lo. sekolah pertanian pembangunan sama pass penjualan hasil produksi usaha darah ja. penjualan hasil kebun \|o0000000000000001 tanaman adenium anakan) pohon tanaman bougainville anakan) pohon tanaman batavia anakan) pohon \|b. penjualan ternak babi . , ekor ayam potong \|. , ekor lo. lo. balai proteksi pertanian dan peternakan provinsi akuma 0p3 pertanian dan peternakan emisi penjualan produksi hasi usaha daerah \|a. penjualan pestisida nabati alami , liter \|b. penjualan agensiahi , litprovinsi maluku, ttd said assegaf diundangkan ambon pada tanggal julumum berdasarkan peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, diatur (empat) jenis dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. dalam perkembangannya terdapat objek objek baru yang terdapat dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah tersebut. penambahan objek baru seperti penyediaan fasilitas namalatu resort, billboard dalam lokasi gong perdamaian dan terdapat fasilitas baru lainnya yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. penambahan objek baru yang dihasilkan dari produksi usaha daerah yaitu hortikultura anakan buah buahan) dan produksi usaha daerah yang dihasilkan dari pestisida nabati dan agensi karena ditemukannya teknologi ramah lingkungansaha yaitu retribusi jembatan timbang yang dikelola oleh dinas perhubungan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah retribusisaha melalui perubahanmaluku nomor lampiran ditambah ketentuan mengenai objek dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut: rp. badan pekan provinsi maluku sewa gedung la) sewa baileo silima , hari \|b) sewa gedung wanita , hari ic) sewa gedung islamic center ruang aula , hari ruang vip , hari \|d sewa ruangan kantin , bulan aan kantor dprd provinsi maluku sewa aula gedung dprd lantai '' , hari '' '' ' badan pendidikan dan pelatihan provinsi aka bean ja) sewa ruangan kelas , kegiatan hari \|b) sewa kamar asrama , hari kamar lc) sewa ruang makan , kegiatan hari id) sewa lap door , per hari le) sewa kamar guest house , hari kamar \|f) sewa laboratorium komputer , kegiatan hari ig) pemakaian ruang aula , kegiatan hari aan balai pelatihan dan penelitian kesehatan sts maa pemakan kesehatan sewa kelas: kesehatan , hari umum , hari \|b. sewa asrama: kesehatan , org hari umum , org hari \|e. sewa kamar vip: kesehatan , org hari umum , org hari ad. sewa auditorium ac: kesehatan , hari umum , hari le. sewa ruang makan: kesehatan , hari umum , hari sewalnfoeus: kesehatan , kegiatan umum , kegiatan \|g. sewa laptop: kesehatan , kegiatan umum , kegiatan \|h. sewa wireless: kesehatan , kegiatan umum , kegiatan li. sewa whiteboard: kesehatan , kegiatan umum , kegiatan li. sewa sound system: io. kesehatan , kegiatan umum il. , kegiatan dan hiperkes maluku pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pemeriksaan audiometri orang pemeriksaan kesehatan umum orang pemeriksaan spirometri orang pemeriksaan darah rutin orang pemeriksaan urin rutin orang pemeriksaan virus dan buta warna orang uji kelelahan kerja orang mas rekomendasi alat pengujian faktor fisika lingkungan kerja intensitas kebisingan .000titik intensitas pencahayaan .000titik rekaman panas .000titik getaran io. titik radiasi ultraviolet titik ui. pengujian faktor kimia lingkungan kerja kadar debu total titik cerobong iv. pelatihan training bidang \|. pkt orang tee keselamatan kerja pkt orang '''' dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi pemakaian kekayaan daerah .\| ia. pemakaian dan pemanfaatan namalatu resort sewa kamar ber , hari \|b. pemakaian dan pemanfaatan mess pemda , hari \|. sewa kamar ber , hari \|.\| sewa kamar non \|. , hari je. billboard dalam gong perdamaian , hari provinsi maluku pemakaian kekayaan daerah .\| la) sewa lahan rumah dinas .\| a1. tipe d 120m2 \|. , bulan \|.\| tipe e 100m2 \|. , bulan \|b) sewa rumah dinas tipe b 120m2 \|. , bulan tipe c 70m2 \|. , bulan \|. tipe d 50m2 \|. , bulan \|.\| tipe e 36m2 \|. , bulan le) sewa asrama , kamar hari id) guest house \|. , hari \|e) sewa ruang kelas aula , hari sewa ruang makan dapur , hari sewa lahan pertanian , thn badan kepegawaian daerah ruang cat computer assisted test) orang hari lo. sekolah pertanian pembangunan sama pass ja) sewa rumah dinas tipe b 120m2 \|. , bulan tipe cc 74m2 io. , bulan tpe d 60m2 \|. , bulan tipe e 36m2 , bulan \|b) sewa ruang aula , hari taman budaya ja) sewa gedung teater tertutup , hari \|b) sound sistem , hari lighting , hari id) wisma seni \|. , hari le) gedung pameran , hari lo. dinas komunikasi dan informatika provinsi agak komunikasi dan informatika promosi la) sewa pemakaian aula , hari \|b) sewa kerangka baliho ukuran3x6 , hari ukuran4x5 \|. , hari ukuran6x4 \|. , hari ukuran5x5 , hari ukuran5x7 , hari badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi pataka perayaan dan arsip daerah promosi\| ja) kartu anggota , tahun denda keterlambatan pengembalian buku , buku le) bebas pustaka , orang iperikanan ja) organoleptik oo. organoleptik per sampel oom ame per sampa pb2team per sampel com penguantanjuay per sampe oa samanera per sampel saimonella penguanlanjutay per sampel. oev. cholerae per sampel! cholerae pengujian lanjutan per sampel sw. parahaemolyticus per sampel! sn. parahaemolyticus (pengisian lanjutan) per sampel! kimia io. awe per sampel per sampel! omah s0, per sampel. kadar garam per sampel. \| kadar aidan kadar abu per sampel. lo. has suhupasat per sampel bobot tuntas per sampel. per sampel balai pengawasan dan sertifikasi benih dan tanamanpangan pengujian benih untuk pelabelan bd. lo. , contoh benih a8000, contoh benih oase contoh benih nssoonesersa besar khusus , contoh benih a8000, contoh benih oase contoh benih jm. jagung hibrida khusus amp contoh benih a8000, contoh benih bean, in. kacang tanah po. khusus bd. , contoh benih , contoh benih aee contoh benih ke. in. kacang hijau po. khusus contoh benih. pose contoh benih ask contoh benih ni. hortikultura ho. biji kacang kacangan khusus ba@p penonton benih. bee contoh benih. oak contoh benih aaa boarebuahan pemeriksaan lapangan so, batang! yang diperbanyak dengan sistem cangkok , batang enestasaneparantutndansepsatun yang diperbanyak dengan sistem micografting , batang dan kultur jaringan, biaya pemeriksaan lapangan dinas pekerjaan umum provinsi maluku jenis pengujian tanah batuan pengujian dilapanganh meter pemboran mesin( batu meter pengujian kelulusan air open end test) uji sumuruji uji sindir ringan titik sindir berat titik kerucut pasir titik cbr lapangan titik i2dcp ,, titik sandstone titik piezocon titik piezocon disipasiper4jam bacaan pistonsampling sampel peatsampling sampel\| peataugering '' sampel\| pemboran mesintanah meter meter pemboran mesintanah meter meter pemboran mesin batuan 10contth' e hektar ovanesheartst uji 8l. loadingtest ioi s d stm titik sis d100ton titik @101s d200tom titik pemasanganinstrumen inklinometer meter pemasanganpisometerpeneumatik titik pemasanganpisometercasagrande titik pemasanganinstrumen settlementplate titik pemasanganinstrumen patokgeser patok pemantauan inklinometer bacaan man pneumatik bacaan tee anta( sampel batas plastis pi) sampel kadar air sampel\| modified sampel standard sampel cbr laboratorium sampel ayakan sampel hydrometer sampel shrinkage limit sampel a1. unconfirmed comp test ' )!e sampel konsolidasi ' ' sampel beatles sampel\| kuatgeser langsung sampel trivial sampel trivial uu) sampel trivial cu) sampel shrinkage limit sampel falling head sampel konstanta head sampel a4. index protes kadarabu sampel diameter sampel\| kadarseratgambut sampel kadarorganik sampel\| relatifdessity sampel soilcompaction resisitivitytest sampel subgrademodifiedresistent ' sampel mechanical properties (sifatteknis) konsulidasimanual sampel konsulidasiautomatik sampel rowecellsdia250mm sampel rowecellsdia75mm sampel e)swealingpressure sampel f)vanessa sampel permeabilityfalinghead sampel permeabilityconstanthead sampel pengukuran sifat sifat dasar batuan sampel kuat lentur sampel kuatkan sampel kuat geser tak langsung sampel kuat geser langsung sampel bean pengujian aspal j5. aspal keras, aspal cair dan aspal emulsi untuk campuran beraspal destilasi ' sampel penetrasidengan jarum sampel penetrasidengankonus sampel ketahananterhadapleleh 'e sampel s5. titiklembek sampel titiknya sampel tt. daktiltas sampel los heating( loh) sampel penetrasi loh sampel penetrasi residu sampel titiklembek loh sampel aktivitas loh sampel aktivitas residu sampel\| nan c2hcl3 sampel berjenis sampel kekentalan sampel\| kadar parafin sampel parametermalthene pa) sampel kelekatan sampel\| kadarair sampel viskositasabsulut sampel penurunansuhu sampel dynamic shear rheometer dsr) ' '!e sampel pressure ageing vasal pav) sampel nya pemadatan sampel penyulingan sampel\| perencanaan komposisi '!e sampel pengendapan sampel\| semen mixing sampel muatanlistrk sampel analisasaringan sampel kadarminyak sampel klasifikasi sampel ekstrasi pro analisis) sampel ekstrasi(teknis) '!'e sampel kadar aspal sampel resilentmodulus sampel bean tmeenauanasarat pengujian laboratorium campuran beton aspal ad. crushing sampel keputihan sampel lolossaringan no200 sampel singularity sampel s5. ploishingstonevalue sampel sizeindex shape sampel gumpalanlempung sampel soundnessaggregatkasar sampel sandeguivalent sampel saundnessaggregathalus sampel partikelrinan sampel alkalireaktf sampel organik impurities sampel singularity sampel briket marshall unit) sampel parameteraspal sampel n7ingirecttensilesttength sampel date \|. sampel katun grade asep basedantanah untuk sub grade crushing \|. sampel ho. sampel kalsiumoksida sampel magnesiumoksida sampel peroksida \|. sampel almaniumoksida sampel silikat io. sampel iomklr \|. sampel konsulat sampel organiktotal \|. sampel 11l. kadarhumus sampel tahananjenis sampel la3luas . sampel \|iv. pengujian perkerasan jalan jpeflectometer fwd) tester bpt texture dengansandpatth titik tekstur dengan mini texture meter km lajur kelicikan dengan mu meter km lajur kerataandengan nasa km lajur kerataandenganlaser dcp) california bearing ratio cbr)asi ''e titik dengan silinder (tanpapenggalian) california bearing ratio cbr) in situ titik (tampo. pengujian jembatan dan bangunan aan jembatan dan bangunan ja. pengujian laboratorium air ph. ho. nt. sampel rsa \|. sampel .c. bau ho. sampel bahantersuspensi sampeproduk hukum desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunung masgunung mas atau sk kades kepada bupati dalam bentuk berita acara. hasil klarifikasi pemdes, dan per kade,atau perkakas tersebut dengan keputusan bupati. bab viii nomor register bagian kesatu umum rancangan pemdes, dan rancangan per kades sebelum ditetapkan wajib mendapatkan noref. rancangan pemdes dan rancangan per kade kades dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi: penyampaian keputusan bpd tentang kesepakatan bersama antara kepala desa dan bpd, dan cc.: kades kepala desa wajib menyampaikan rancangan per kades kepada bupati untuk mendapatkan noref per kades sebelum per kades ditetapkan. bab penetapan, penomoran, pendokumentasian dan pengundangan bagian kesatu penetapan rancangan pemdes, rancangan per kade kades, rancangan kades, dan rancangan keputus kade kades, dan keputusan kade kades, dan keputusan kades dilakukan oleh pemerintah desa. bab pembiayaan pembiayaan pembentukan produk hukum desa dapat bersumber dari: apb desa, apbd:dan sumber lain yang tidak mengikathukum, murid, nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten gunung mas kades kadesadalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kabupaten gunung mas. kecamatan adalah wilayah kerja camatmdes kadepenamaan judul pemdes per kades keputusan kepala desa pembukaan penjelasan jabatan kepala desa (nama desa), konsiderans dasar hukum catatan (kalau ada). contoh penulisan dasar hukum: frasa dengan persetujuan bersama bpd dan kepala desa" contoh: dengan persetujuan bersama memutuskan menetapkan contoh menetapkan . j.u. contoh pemdes: per kades keputusan kepala desa: catatan pemdes aah, kepala desa . nama desa) . nama desa) nomor . tahun . menimbang: bahwa .: bahwa .: dan seterusnya .: kadell. dag dan seterusnya .: . nama desa) kepala desa . nama desa) . bab .diundangkan di. pada tanggal . sekretaris desa . nama desa), lembaran desa . nama desa) tahun . nomor . peraturan desa . urut pemdes . kanan peraturan bersama kepala desa neng) ane lap per kades kepala desa . nama desa) nomor register peraturan kepala desa .(i nama desa) kecamatan.( nama kecamatan). kabupaten gunung mas urut perkakas ). tahun . keputusan kepala desa ra, sage batang tubuh batang tubuh pemdes bab ketentuan umum (l. judul bab .) bagian kedua ( . judul bagian .) paragraf judul paragraf) sececessere0socio.i dan seceosesenennenensasenenna nanas sasa naa secocococoresesec0c0o.o. dan secenenseresseconecc0ooo. dan secooocoeroceocorcocooooooooooooooo. secocoocoorooooooooooooooooo.y dan kades :dan keputusan kepala desatentuan umum ketentuan materi yang akan diatur. ketentuan peralihan ketentuan penutup. batang tubuh peraturan dan keputusan kepala desa keputusan kepala desa adalah bersifat penetapan besehiking). penutup penjelasan ii. perubahan pemdes, perkakas atau keputusan kepala desa peraturan desabab dihapus. wilayah dusun . diganti dengan wilayah dusun iii. pencabutan pemdes, perkakas atau keputusan kepala desa pencabutan dengan penggantian ketentuan penutup pada saat peraturan desa ini mulai berlaku, peraturan desa.peraturan desa. tentang pencabutan peraturan desa. nomor . tentang . ragam bahasa bahasa perundang undangan kadeilihan kata atau istilah sococococeococecocore teknik pengakuan contoh contoh contoh bertugas . bupati gunung mas, ttd argon dorong kades. penyusunan rancangan per kades dilakukan oleh kepala desa. materi muatan per kadedapat dimasalahmdes oleh bupatiiuat, dan besaran dana operasional pimpinan dprdkalilampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pemberian dana operasional bagi pimpinan dprd diberikan setiap bulan dengan ketentuan: (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya ipsum, dan (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional bagi pemimpin dprd sebagaimana dimaksud pada (l)dandanengah selatan. ditetapkan pada tanggal januari pih. bupati.atasi.rp. rp. rp. (tiga ratus milyar rupiah) plh. bupati tengah selatan, marten selain lampiran peraturan bupati timor tengan resesatas rp. rp. rp. (tiga ratus milyar rupiah) plh. bupati tengah selatan, marten selain lampiran iiiketua dan wakil ketuakeuangan daerah bulan orang sedang ketua rp. rp. atas rp: (tiga ratus milyar rupiah) wakil ketua rp. rp. bupati timor, tengah selatan, marten selain
m2, sea tante kecegahan,penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawaspencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orangtimor tengah selatan. erna unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tokoh agama, tokoh adat dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. bea) gugus tugas anti perdagangan. orang terdiri dari. bupati sebagai pembina, (ee wakil bupati sebagai pengarah, sekretaris daerah sebagai penanggungjawab, asisten administrasi sebagai ketua, kepala badan pemberdayaan perempuan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai sekretaris, kepala perangkat daerah terkait sebagai anggota. ana gugus tugas anti perdagangan orang dapat dibentuk ditingkat kecamatan dan desa kelurahan. gugus tugas anti perdagangan orang merupakan lembaga koordinatif memiliki tugas: ban les mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, ben puan. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, bai we. melaksanakan pemantauan dan evaluasi,dan mengawasidan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga lembaga yang ha) gugus tugas anti perdagangan orang bertugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan rekrutmen, penampungan, pemberangkatan dan pengurusan dokumen keberangkatan." db) gugus tugas anti perdagangan orang bersidang setiap (iga) bulan sekali dalam setahun dan dapat bersidang sewaktu waktu bila diperlukan. mel ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab personalia ) ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keempat pengawasan dilakukan terhadap semua kegiatan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. an pengawasan dilakukan oleh bupati, wakil bupati, dewan perwakilan rakyat (ee daerah, kepolisian, kejaksaan, dinas terkait, lsm, p2tp2a, gugus tugas anti . .' perdagangan orang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, maa tokoh adat dan seluruh komponen masyarakat. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap: nai calon tenaga kerja indonesia saat mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga kerja indonesia, cc. pemeriksaan tempat penampungan, penertiban dokumen kependudukan, pemeriksaan kesehatan, pelaporan aparat penegak hukum, dan membuatpos pemantau pemberangkatan perbatasan. dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan kegiatan sosialisasi, perekrutan, penampungan, pengangkutan dan pendokumentasian. pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap optis mulai perizinan, sosialisasi, perekrutan dan pengurusan dokumentasi hingga terbitnya rekomendasi paspor dan kartu identitas. aparat pemerintah desa setempat wajib mengawasi setiap petugas lapangan yang melaksanakan sosialisasi, perekrutan dan pengurusan dokumen yang memerlukan pengesahan tingkat desa. petugas lapangan harus memiliki dokumen perizinan optis dan atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta berupa: surat pengantar rekrut, dan surat tugas yang dikeluarkan oleh optis dan atau links yang disahkan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten timor tengah selatan. kegiatan sosialisasi, rekrutmen dan pengurusan dokumen kependudukan wajib dilaporkan oleh optis dan atau links setiap bulan kepada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten timor tengah selatan. dalam melaksanakan rekrut calon tenaga kerja, petugas lapangan wajib melapor diri kepada pemerintah desa setempat dengan menunjuk surat tugas yang telah disahkan oleh dinas, petugas lapangan wajib melaksanakan sosialisasi kepada calon tenaga kerja, orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat, sosialisasi dapat melibatkan instansi dinas, instansi terkait lainnya, lsm, p2tp2a, gugus tugas anti perdagangan orang. pengawasan juga dilakukan pada dokumen yang dilengkapi setiap calon tenaga kerja meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, izin orang tua wali suami istri, surat keterangan status dan ijazah terakhir, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, format izin orang tua wali suami istri sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab program dan kegiatan gugus tugas anti perdagangan yang telah dibentuk wajib menyusun rencana aksi berupa program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. rencana aksi sebagaimana dimaksud pada perlu melibatkan optis, lsm, p2tp2a dan seluruh komponen masyarakat yang bekerja pada masalah perdagangan orang. program dan kegiatan yang dibuat adalah berupa program lima tahun dan program satu tahun. program dan kegiatan yang dibuat untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan berbagai tugas dan tanggungjawab dari gugus tugas anti perdagangan odoman pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang format izin orang tua wali suami istri surat ijin keluarga orang tua wali suami istri yang bertandatangan dibawah ini nama dana mannunana kanan tempat tel lahir .coco.i.coooomoeds menamakan pekerjaan ala emtejee matanya taste hasil sinden man nomor ktp penata pena aan menateranau nba alamat selaku orang tua wali suami istri dari calon tenaga kerja indonesia yang tersebut bawah ini nama nan poet batman mann ana tempat tgl lahir . ion pekerjaan nomor ktp rgandihenere shoes erannelana pawan pendidikan kkanawen bana meminta pra alamat naa aan nara mena meme dengan ini menyatakan secara sadar dan ikhlas memberikan izin kepada (anak saudara suami istri) saya untuk bekerja luar negeri daerah dengan tujuan daerah negara. joe. yang proses penempatannya melalui optis links .ooo.ooocananannann demikian surat izin ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui yang memberi izin, kepala desa lurah, bupati timor tengah selatan, paulus della pemerintah desa adalah kepala desa 'atau yang disebut dengan nama lain (ab dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.pelayanan yang dibentuk tan wana oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang gek menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagian. lembaga mengada layanan dalah lembaga yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun oleh. sekelompok orang dan atau forum untuk melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab membantu masyarakat terhadap masalah masalah sosial kemanusiaan. lembaga agama adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat praktek yang berhubungan dengan agama kepercayaan dan hal hal yang suci yang berguna. untuk mempersatukan uma ". berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada. adat istiadat dan hukum datang berlaku. dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ken gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang. kabupatenitingkat kabupaten. ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan atau posisi rentang, bego pendekatan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh.das. korban, basu keluarga, atau masyarakat. den koordinasi adalah langkah langkah penyamaan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai. pihak untuk penanganan secara 'bersama berbagai persoalan perdagangan orang. rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan atau bnn sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar uang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. hahulihan kebutuhan bagi korban. sistim layanan rujukan terpadu yang selanjutnya disingka pusat atau pemerintah daerah, pemerintah deserta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial. pencegahan perdagangan orang adalah segala usaha, upay yang meliputi pencegahan preventif dan pencegahan preventifsumber daya manusia sdm)laksanaan penempatan tenaga kerjdalam negeri. lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkab asas, tujuan dan ruang lingkup asas pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang berasaskan pada pancasila dan undang undang dasar dengan memperhatikan prinsip prinsip:non diskriminasi dan keterpaduan. tujuan tujuan dari disusunnya peraturan bupati ini adalah: sebagai upaya melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk tindak perdagangan orang, membangun sistem yang terkoordinasi secara baik untuk mencegah sedini mungkin berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang, memastikan adanya program dan kegiatan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang dan melaksanakan penertiban berbagai dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk kabupaten timor tengah selatan baik yang masuk maupun yang keluar daerah. ruang lingkup ruang lingkup dari peraturan bupati ini, antara lain: pencegahan, penanganan, cc. pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang. bab iii pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang bagian kesatu pencegahan pencegahan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari: pencegahan preventif, dan pencegahan preventif. pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: peningkatan kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kepada masyarakat umum, memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dengan maksud meningkatkan 'angka partisipasi anak dalam. pendidikan) wc: meningkatkan pelaksanaan pendidikan non formal dan informal bagi . (he masyarakat, menyediakan pendidikan keterampilan dasar untuk memfasilitasi peningkatan penghasilan, se. meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mendukung. pendidikan non formal dan informal) sego melaksanakan pendidikan, pelatihan dan kursus kursus untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat, has (0g. melaksanakan dan meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan pemberian (es modal usaha yang mudah dan cepat bagi masyarakat," ih. melaksanakan dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pemberian modal usaha bagi masyarakat, near di. bekerja sama 'dengan lembaga adat, lembaga agama, pemerintah desa untuk ne. melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun sikap dan pola pikir. keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan orang. mendorong dan memfasilitasi adanya regulasi tingkat desa yang mengatur. tentang perlindungan dan pencegahan perdagangan orang, bek membuka lapangan kerja baru melalui kegiatan .padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja, penciptaan wirausaha baru dan mendorong investasi usaha dalam berbagai sektor ekonomi, dinas bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan josh pemerintah daerah bidang: pendidikan menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerjaindonesia) sm. dinas wajib menyiapkan balai latihan kerja daerah dan. batu hm. setiap lembaga pendidikan dan pelatihan daerah, baik yang diselenggarakan ken oleh pemerintah daerah maupun swasta, wajib menerapkan program. dan koe kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja indonesia. pencegahan preventif sebagaimana dimaksud dalam huruf bb. ''a. advokasi, lin bb. sosialisasi one. penyuluhan dean ie. pendidikan dan pelatihan) (ee pembuat pedoman, dan . lg. perijinan. ata ten syarat dan ketentuan tenaga kerja: ona. memiliki dokumen kependudukan yang sah: mob. mendaftar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan "urusan berusia atas tahun, das kan telah mengikuti pemeriksaan kesehatan instansi kesehatan) menyerahkan keterangan izin dari orangtua bagi yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah wajib menyerahkan pernyataan jin dari suami istri dan pernyataan ijin dari anak anak bagi yang mempunyai anak, dalam hal calon tenaga kerjaindonesia memiliki anak yang berusia bawah lima tahun, wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak diperkenankan menjadi tenaga kerja indonesia sampai anak telah mencapai usia atas lima tahun, dalam hal ketentuan pada huruf atas menunjukkan bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada nenek atau kakek atau keluarga besar tanpa adanya kepastian dan jaminan kehidupan yang layak, maka dinas wajib menunda pemberian ijin bagi calon tenaga kerja indonesia, menyerahkan keterangan izin dari perangkat desa dan tokoh adat, memiliki keterampilan, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat balai latihan kerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, dan mengikuti kursus atau pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh optis atau balai latihan kerja pemerintah, syarat dan ketentuan optis: informasi optis yang memiliki ijin operasional kabupaten timor tengah selatan, informasi job order meliputi jenis pekerjaan, negara tujuan, gaji, majikan, dan lain lain, informasi lainnya terkait pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja indonesia, optis perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan terus menerus baik secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik, sehingga selalu diketahui dan diikuti perkembangannya oleh masyarakat, optis wajib menyiapkan nomor call center yang selalu dapat digunakan oleh keluarga dan tenaga kerja indonesia untuk selalu berkomunikasi secara rutin, optis wajib mendaftarkan calon tenaga kerja indonesia dalam kepesertaan asuransi ketenagakerjaan, asuransi jaminan kesehatan dan asuransi kematian dan kartu kepesertaan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan dilampirkan saat calon tenaga kerja indonesia mengikuti program pelatihan keterampilan, dan optis wajib memiliki kantor perwakilan dan alamatnya diketahui oleh seluruh masyarakat kabupaten timor tengah selatan. pengurusan keterangan izin tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten diselenggarakan bebas biaya. dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, setiap aparat pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan rt rw dilarang memungut atau menerima apapun dalam pemberian ijin berangkat bagi calon tenaga kerja indonesia. dalam hal dinas menunda pemberian ijin bagi calon pekerja migran, maka dinas wajib: mencatat calon tenaga kerja indonesia dalam daftar masa tunggu sampai anak tanggungan dari calon tenaga kerja indonesia mencapai usia (lima) tahun, memberikan bantuan sosial kepada calon tenaga kerja indonesia dalam daftar masa tunggu berupa program keluarga harapan atau bentuk lainnya, dan memberikan pekerjaan daerah kepada calon tenaga kerja indonesiadalam daftar masa tunggu. dinas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap optis dalam penyelenggaraan perlindungan calon tenaga kerja indonesia dan tenaga kerja indonesia. dinas wajib bekerja sama dengan instansi penyiaran daerah dan media massa daerah untuk melakukan publikasi tentang tenaga kerja indonesia. dinas wajib bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan. dinas wajib bekerja sama dengan dinas lainnya daerah. dinas wajib bersama perangkat daerah terkait lainnya membentuk, membina dan mendampingi gugus tugas anti perdagangan orang dari kabupaten sampai tingkat desa. bagian kedua penanganan penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui pendampingan, pemulangan, pemulihan, reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi. penanganan sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, petugas lapangan dan petugas instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya. bentuk pendampingan tindak pidana perdagangan orang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pendampingan hukum selama proses hukum, baik kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, pemerintah daerah wajib melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pendampingan proses hukum bagi tenaga kerja indonesia yang bermasalah baik dalam negeri maupun luar negeri, pendampingan korban untuk mendapatkan hak haknya berupa gaji yang belum bayarkan, asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan, advokasi, sosialisasi, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, pembuat pedoman, dan atau perijinan. pendampingan dilaksanakan oleh instansi terkait lingkungan pemerintah daerah. pendampingan dapat juga dilakukan oleh masyarakat termasuk lsm, praktisi hukum, pembela, pengacara, p2tp2a, gugus tugas anti perdagangan orang dan akademisi. pemulangan tenaga kerja indonesiakan telah kembali dari tempat bekerja wajib melaporkan diri kepada desa pemulangantenaga kerja indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi. pemerintah daerah wajib memfasilitasi proses pemulangan tenaga kerja indonesia baik yang berangkat secara resmi maupun secara tidak resmi. pemerintah daerah wajib mengurus seluruh keperluan tenaga kerja indonesia untuk kepentingan pemulangan, termasuk hak hak tenaga kerja indonesia yang belum dibayarkan dan asuransi ketenagakerjaan. fasilitasi pemulangan ini juga dilakukan bagi tenaga kerja indonesia yang menjadi korban dan meninggal, baik yang berangkat secara resmi maupun secara tidak resmi. pemerintah daerah wajib memfasilitasi proses pemulihan tenaga kerja indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma. pemulihan tenaga kerja indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma tersebut pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lembaga swasta. pemulihan tenaga kerja indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma juga dapat dilakukan oleh lembaga agama dan lembaga adat. proses pemulihan tenaga kerja indonesia tersebut secara aktif melibatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat. proses pemulihan tenaga kerja indonesia ini, perlu terus dipantau perkembangan kehidupannya selama tahun dan atau lebih berturut turut dinas wajib mendukung dan memfasilitasi proses reintegrasi. pelaksanaan reintegrasi dilakukan dengan melibatkan konselor, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kerja indonesia, keluarga disemua unsur yang ada masyarakat. prinsip prinsip yang perlu pegang teguh pada saat melakukan reintegrasi adalah: non diskriminasi, kerahasiaan, empati, tidak menyalahkan korban tenaga kerja indonesia, penghargaan terhadap pendapat korban tenaga kerja indonesia, keterbukaan, keterpaduan, dan inklusif. proses reintegrasi dapat dilakukan juga oleh lembaga lembaga swasta, lsm, dan lain lain yang memiliki kualifikasi. pemerintah melalui perangkat daerah teknis perlu pemprograman program pemberdayaan ekonomi yang perlu diberikan kepada tenaga kerja indonesia yang telah kembali. pemberdayaan ekonomi tersebut juga diberikan kepada keluarga keluarga tenaga kerja indonesia, baik keluarga calon tenaga kerja indonesia, keluarga dari tenaga kerja indonesia yang masih berada diluar daerah atau luar negeri. dinas dapat bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dan lembaga swasta untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi tenaga kerja indonesia dan keluarganya. bagian ketiga koordinasi koordinasi dilakukan melalui komunikasi, konsultasi, monitoring daerah penempatan atau tempat kejadian perkara dengan instansi terkait, lsm dan p2tp2a. dalam melaksanakan komunikasi, konsultasi dan monitoring petugas tetap melindungi saksi dan atau korban. petugas dapat melihat langsung, lokasi tempat kerja atau tempat penampungan saksi dan atau korban bersama dengan petugas dari instansi terkait dengan kepolisian daerah tempat kejadian perkara. pemulangan saksi dan atau korban apabila telah mendapatkan haknya dan atau pelaku telah diproses secara hukum. untuk melaksanakan koordinasi dengan kabupaten kota lain dalam penanganan saksi dan atau korban dibentuk gugus tugas anti perdagangan orang. gugus tugas anti perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan peneliti akademisi. unsur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten administrasi, asisten sosial dan pemerintahan, asisten pengembangan ekonomi, kepala dinas perangkat daerah yang membidangi unsur pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala satuan polisi pamong praja, kepala dinas kesehatan, kepala perhubungan, komunikasi dan informatika, kepala kependudukan dan pencatatan sipil, kepala kesatuan bangsa politik, kepala pemberdayaan masyarakat dan desa dan unsur kesehatan hukum.
pan bnn loh nda. gina tak kena beban bupati timor tengah selatan wan provinsi nusa tenggara timur peraturan bupati.timor tengah selatan dope nomor tahun . tata cara penyusunan produk hukum desa. ash bupati timor tengah selatan, menimbang a.bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum : desa yang baik secara prosedur, teknis "maupun 'substansi'. . maka produk hukum desa perlu dibentuk sesuai ketentuan paha peraturan perundang undangan,. man sia bata bahwa sehubungan dengan 'keterbatasan sumberdaya pembentuk produk hukum desa perlu: adanya suatu pedoman untuk digunakan oleh pemerintah desa dalam. penyusunan produk hukum desa: e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . (dalam huruf dan huruf. perlu menetapkan peraturan . bra bupati tentang tata cara penyusunan produk hukum desa. sdi kabupaten timor tengah selatan, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan: naa daerah daerah tingkat dalam wilayah. daerah daerah doa tingkat bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur lembaran negara republik indonesia tahun': : . nomor tambahan lembaran negara republik indonesia oor. man mintag. bae adi undang undang: nomor tahun tentang . hanan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia . tahun nomor tambahan lembaran negara pen gas republik indonesia nomor sebagaimana" telah diubah. dhan beberapa kali" terakhir dengan undang undang nomor ee, tahun .tentang perubahan kedua atas undang undang . nanduk hukumpemerintahan daerah adalah pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten timor tengahperaturan bupati adalah peraturan bupati timor tengah selatan. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten timor tengah selatan. kepala desa adalah pimpinanvii pembatalan peraturan desa bupati membatalkan peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa atau peraturan kepala desa baik sebagian atau seluruhnya,setelah dilakukan klarifikasi.kepalakepalakepala desa tersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: a.dan, peraturan bpd dan keputusan bpd kepala desa dapat menetapkan keputusan kepala desa untuk pelaksanaan peraturan desa atas rujupd dapat menetapkan peraturan bpd dan keputusan bpd sesuai dengan peraturan bpd tentang tata tertib bpd. tata cara penyusunan, kerangka penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan format surat persetujuan dari kepala desa, berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama pimpinan bpd dan kepala desa, format contoh buku register lembaran desa, berita desa, penetapan dan perundangan serta alur penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala deskepada masyarakat. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada melalui: ditempel pada papan pengumuman pemerintah desa dan atau papan pengumuman lainnya dilingkungan rt, atau dusu baik dilingkungan rt, dan atau dusun, radio komunitas desa, dan atau media informasi lainnya. bab pembinaan penyusunan produk hukum desaerangkat desa dan atau pendampierangkat desa dan atau pendampipembiayaan pembiayaan pembentukan produk hukum desa dibebankan pada apb desa. bab x yang lebih tinggi. teknik dan prosedur penyusunan peraturan desa adatpaulus della diundangkan pada tanggal juli sekret daerah paten imo tata cara penyusunan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, peraturan bpd dan keputusan bpd umum.bersama kepala desa dan peraturan kepada desa. peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peratur dan peraturan kepala desa serta peraturan bpd dan keputusan bpd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. uu. teknik penyusunan bab kerangka peraturan desa kerangka peraturan desa terdiri atas: judul, pembukaan: batang tubuh: penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (. contoh nama peraturan desa yang menggunakan (satu) kata: pungutan, contoh nama peraturan desa yang menggunakan frasa: anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran tata cara pungutan desa. judul peraturan desaesa korban nomor tahun tentang lembaga pemberdayaan masyarakat desa (lpml) contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim: peraturan desa korban nomor tahun tentang badan usaha milik desa (bumdes) pada nama peraturan desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas depan judul peraturan desa yang diubah. contoh: peraturan desa korban nomor tahun tentang perubahan atas peraturan desa korban nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran jika peraturankorban nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan desa korban nomor tahun tentang tata cara pemungutan iuran sampah jika peraturan desa yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan desa perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan desa yang diubah.korban nomor tahun tentang pencabutan peraturan desa korban nomor tahun tentang badan usaha milik desa pembukaan pembukaan peraturan desa terdiri atas: frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa, jabatan pembentuk peraturan desa:esa: kepala desa korbanndapatan asli desa nualunat perlu didirikan badan usaha milik desa bum des), bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan nomor tahun tentang badan usaha milik desa, badan usaha milik desa dibentuk dengpendirian badan usaha milik desa noe saku desa nualunat:.: konsiderans peraturandesa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaranyang memerintahkan pembentukan peraturan kepala desa tersebut dengan menunjuk atau beberapa dari peraturan desa yang memerintahkan pembentukannya. contoh: peraturan kepala desa korban nomor tahun tentang penjabaranesa korban nomor, dan peraturan perundang undangan daerahyang akan dicabut dengan peraturan perundang undang, provinsi nusa tenggara timur dan kabupaten timor tengah selatan. penulisan jenis peraturan perundang undangan, diawali : tt, cecocinsesewsasawscresdan peraturan lembaga pemerintahan lainnyanulisan peraturan gubernur dan peraturan bupati dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman berita daerah provinsi berita daerah kabupaten yang diletakkan antara tanda baca kurung. contoh: peraturan bupati timor tengah selatan nomor tahun tentang mekanisme pelaksanaan seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berita daerah kabupaten timor tengah selatan. dictum dictum terdiri atas: kata memutuskan, kata menetapkan, dan. contoh peraturan desa: dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa korban dan kepala desa korbanesa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran pembukaan peraturan perundang undangan tingkat desa yang tingkatannya lebih rendah daripada peraturan desa, antara lain peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, peraturan badan permusyawaratan desa, secara mutasi mutans berpedoman pada pembukaan peraturancc. ketentuan peralihan atau pemberhentian sementaraesa dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian dan paragra dan paragraf. pengelompokkan materi muatan dalamoduk hukum desa adalah peraturan keputusanproduk hukum yang dibuatroduk hukum desa jenis produk hukum desa meliputi: peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, cc. peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, peraturan bpd, dan keputuss1anggotaetiap pemilik lahan pertanian wajib membuat pagar pengaman. jenis, bentuk, ukuran dan bahan pagar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desanertiban ternak bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib masyarakat,mencukupi kebutuhan pangan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakatpenertiban ternak bertujuan: menjamin terselenggaranya tertib masyarakat dandan cc. mencukupi kebutuhan pangan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakatmana mma milli, tata, dani ataunnnannnnannnnannanannannnanannn, (dan, atau, dan atau) gessen (dan, atau, dan atau) annkannnanannan nana aaaa remeh gan, atau, dan atau) pc. on, atapen aan. menata. bean essen (dan, atau, dan atau) aan gan, atau, dan atau) nana inna ininya om. (ari, atau, dan atau) manannanananannanannnnananannikepala desa adalah kepala desa kolola contoh definisi: kandang adalah tempat untuk mengamankan ternak agar tidak berkeliaran secara liar. pakan adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh ternak untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. contoh singkatcontoh akronim: anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut apb des adalah . badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut bum des adalah . frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan desa berbunyi: dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan: frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang undangan desa bawah peraturan desaesadesa yang telah berlaku tersebut. rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan desa dapat berbeda dengan rumusan peraturan des. hari adalah hari kerjdesa yang lama terhadap peraturan perundang undangan desapengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkanketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan pada bab sebelum ketentuan penutup. jika dalam peraturan desa tidak diadakan pengelompokan bab, atau beberapa makespenyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan perundang undangan desa berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. jika suatu peraturan perundang undangan desa diberlakukan surut, peraturan perundang undangan desinsentif lembaga kemasyarakatan yang timbul akibat peraturan desa ini dibayarkan paling lambat (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan desa ini. penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan desa yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pungutan. jika penerapan suatu ketentuan peraturan perundang undangan desadesamakaian fasilitas olahraga desa yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan desa .esa in desa, nama singkat peraturan perundang undangan desa, status peraturan perundang undangan desa yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang undangan desa. bagi nama peraturan perundang undangan desjika materi muatan dalam peraturan perundang undangdesa yang lama. rumusan pencabutan peraturan perundang undangan desa diawali dengan frasa pada saat .(jenis peraturan perundang undangan desa) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan perundang undangan desa pencabutan tersendiri. demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang undangan desa tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang undangan desa yang dicabut. untuk mencabut peraturan perundang undangan daesa ini mulai berlaku, peraturan desa korban nomor tahun tentang badan usaha milik desa lembaran desa korban tahun nomor tambahan lembaran desa korban nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jika jumlah peraturan perundang undangan: dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pencabutan peraturan perundang undangandesa yang dicabut. untuk mencabut peraturan perundang undangan desaesa ini mulai berlaku, peraturan desa nomor . tahun. tentang . lembaran desa . tahun . nomor., tambahan lembaran desa . nomor .) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. pada dasarnya peraturan perundang undangan desa mulai berlaku pada saat peraturan perundang undanganperundang undangan desadesa tersebut dengan: menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku, contoh: peraturan desadesadesadesadesa adalah sama bagi seluruh bagian peraturan perundang undangan desa dan seluruh wilayah desa. penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan perundang undangan desa dinyatakan secara tegas dengan: menetapkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan desaesa tertentu. contoh: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku untuk wilayah dusun. dan dusun. pada tanggal. pada dasarnya mulai berlakunya peraturan perundang undangandesaesa ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan peraturan perundang undangan desa tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan peraturan perundang undangan desa tersebut tercantum dalam rpm des, rkp des dan perencanaan rancangan peraturan perundang undangan desa lainnya. saat mulai berlaku peraturan perundang undangan desdesa yang mendasarinya. peraturan perundang undangan desa hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang undangan desa yang tingkatannya sama atau lebih pencabutan peraturan perundang undangan desa dengan peraturan perundang undangan desa yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika peraturan perundang undangdesaesa yang memuat: rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang undangan desa dalam lembaran desa . berita desa ., penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang undangan desa, cc. pengundangan atau penetapan peraturan perundang undangan desaesa dalam lembaran desa. berita desa. desa) ini dengan penempatannya dalam lembaran desa. berita desa. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang undangan desa memuat: tempat dan tanggal pengesahan ataunununamat pada tanggal juli kepala desa nununamat, tanda tangan noh amran lopo untuk penetapan: contoh: ditetapkan nununamat pada tanggal juli kepala desa nununamat, tanda tangan noh amran lopo produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam huruf danroduk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi materi kerjasama desa. produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan bpd(l)dalam rangkjawab dalam penyusunan rancangan peraturan desa yang diprakarsai olehsetempat dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa, camat dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desakepala desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama. pengundangan peraturan perundang undangan desaesanununamat pada tanggal juli sekretaris desa nununamat, tanda tangan melkisedek lampupakati bersama antara bpd dan tambahan lembaran desa (jika ada) atau berita desa beserta tahun dan nomor dari lembaran desa atau berita desa. penulisan frasa lembaran desa dan tambahan lembaran desa (jika ada) atau berita desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. contoh: lembaran desa . tahun . nomor. tambahan lembaran desa . nomor. contoh: berita desa . tahun . nomor . penjelasan setiap peraturan desa diberi penjelasan. peraturan perundang undangan desa bawahdesdesa. naskah penjelasan disusun bersama sama dengan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan desa. judul penjelasan sama dengan judul peraturan perundang undangan desakorban nomor tahun tentang badan usaha milik desa penjelasan peraturan perundang undang.perundang undangan desa yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans serta asas, tujuan atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang undangan desdesamasyarakatasas rekognisi?: adalah pengakuan atas hak asal usul desa. cukup jelas. lampiran dalam hal peraturan perundang undangkorban nomor tahun tentang badan usaha milik desatruktur kepengurusan badan usaha milikesa desa. contoh: kepala desa sopo, tanda tangan marten jadi peraturan perundang undangan. desa" yang lebih, tinggi. dapat. '.: mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut 'kepada' peraturan ek, perundang undangan desayanglebih rendah: . pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu peraturan desa . kepada peraturan desa yang lain. mentah: peraturan desa sopo nomor tahun tentang penertiban ternak :. . . tangan sal . keran dakota mia kan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap: kawasan. bon ahan pertanian sebagaimana dimaksud pada' huruf diatur pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok .'. ak, pokoknya di. dalam peraturan perundang undangan desa yang . mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya dalam. hee peraturan perundang undangan desa yang didelegasikan dan tidak boleh . didelegasikan lebih lanjut peraturan perundang undangan desa yang pin lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai. diatur dengan. ana ran ketentuan lebih lanjut mengenai . diatur dengan peraturan kepala". .' peraturan desa sopo nomor tahun tentang pengelolaan sampah desa sopo ena ana ban goo ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan: tata cara peran serta .::\| masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala desa. kan man jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih. (og lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai". diatur dengan atau berdasarkan . contoh: naa aan ketentuan lebih lanjut mengenai . diatur dengan atau berdasarkan den pan ata mata gan ten mean maadesa yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur dalam peraturan perundang undangan desa yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut peraturan perundang undangan desakepala desketentuan mengenai . diatur dengan atau berdasarkan peraturan kepala desdesa, gunakan kalimat ketentuan mengenai . diatur dalam . contoh: peraturan desa sopo nomor tahun tentang pengelolaan sampah desa sopo bahan ketentuan mengenai mekanisme pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala desa(jaukepala des(bangko. tia pan contoh aan gea (es hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desain, diatur lebih. lanjut dengan peraturan kepala desa. peraturan perundang undangan desa pelaksanaannya hendaknya tidak. .:: mengulangi 'ketentuan norma yang telah: diatur: dalam peraturan. moe perundang undangan desa yang mendelegasikan, kecuali jika hal. tersebut memang tidak dapat dihindari. on mandesa lebih tinggi yang mendelegasikan: pengutipan: kembali dapat. dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan '. .' sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan 'nomina atau ketentuan lebih lanjut dalam atau beberapa atau atau beberapa. 168i jika ada" peraturan perundang undangan. desa' lama yang tidak krn diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang undangan desa' .'. baru, peraturan perundang undangan desa yang baru harus secara tegas. mencabut peraturan perundang undangan desa yang tidak diperlukan. jika materi dalam peraturan perundang undangan desa yang baru. mal menyebabkan perlu penggantian sebagian atau: seluruh materi dalam .'. . pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang undangan desa . peraturan perundang undangan desa" hanya dapat dicabut melalui. peraturan perundang undangan desa yang setingkat atau lebih tinggi. . . (ot pencabutan melalui peraturan perundang:undangan desa yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang undangan .'. desa yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali. seluruh atau sebagian dari materi. peraturan: perundang undangan desa: yang lebih rendah yang dicabut itu. jika peraturan perundang undang. ( . perundang undangan desa itu dinyatakan dalam salah satu 'dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang undangan desa yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . pencabutan peraturan perundang undangan desa" yang. sudah 6s diundangkan tetapi belum mulai: berlaku, dapat dilakukan dengan "peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan. jika pencabutan peraturan perundangan undangan desa dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut. .'. ia. memuat ketentuan yang menyatakan. tidak 'berlakunya. ah. memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku yya peraturan perundang undangan desa pencabutan yang bersangkutan. bil akan lan pan enakpencabutan peraturan perundang undangan desa yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang undangan desa lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang undangan desa lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. peraturan perundang undangan desa atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun peraturan perundang undangan desaesa dilakukan dengan: menyirip atau menambah materi dalam peraturan perundang undangan desa, atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang undangan desa. perubahan peraturan perundang undangdesa yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang undangan desa perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang undangan desa yang diubah. pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang undangdesa yang diubah, dengan menyebutkan lembaran desa . dan tambahan lembaran desa. nomor .) diubah sebagai berikut: . jika peraturan perundang undangan desa telah diubah lebih dari satu kali, memuat juga tahun dan nomor dari peraturan perundang undangan desa perubahan yang ada serta lembaran desa . dan tambahan lembaran desa .yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan desa: nomor . tahun . lembaran desa . tahun . nomor ., tambahan lembaran desa . nomor .): nomor . tahun . lembaran desa . tahun . nomor ., tambahan lembaran desa .desa perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang undangan desajenis dan bentuk pagarkepala desa dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan. 1t.sesuai gus dengan angka yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil bb, sesi yang diletakkan antara tanda baca kurung (). montok: antara dan 'disisipkan (dua', yakni (la) dan (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut: ana mes papar nba pan jika dalam suatu peraturan perundang undangan desa: dilakukan: bla penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, atau maka gee urutan bab, bagian, paragraf, atau. tersebut tetap : dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. dias dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: nan dihapus. peraturan desa . tentang perubahan atas peraturan desa . nomor . ':' a00 ketentuan dan dihapus, sehingga . doo berbunyi sebagaiberikut: did dihapus. lokasi pengujian dan penguji ditetapkan dengan keputusan kepala . besa. tea aah ewe jika suatu "perubahan peraturan perundang undangan desa . oa. sistematika peraturan perundang undangan desa berubah, . uh. materi peraturan perundang undangan desa berubah lebih dari . peraturan perundang undangan desa yang diubah tersebut lebih baik . dicabut dan: disusun kembali dalam. peraturan perundang undangan desa yang baru mengenai masalah tersebut. 18i wika suatu peraturan perundang undangan desa telah sering mengalami (es perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang : . .: undangan desa, sebaiknya peraturan perundang undangan desa . tersebut disusun. kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang. doo telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: urutan bab, bagian, paragraf, angkaatsu butir: ejaan, jika peraturan perundang undangan desa yang diubah masih w.' bee tertulis dalam ejaan lama. nas kata ara nah pan nan serinisiatif bpdlanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa usulan inisiatif bpdpimpinan bpd kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama.pemerintah desa. dalam hal rancangan peraturan desa diajukan atas usulan inisiatif bpd, maka bpd menyampaikan penjelasan atas usulan inisiatif bpd. dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulb iii ragam bahasa peraturan perundang undangan desa bahasa peraturan perundang undangan desa bahasa peraturan perundang undangesa dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang undangan desa digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti. contoh: untuk dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan desabantukoperasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut. contoh kalimat yang baku: koperasiesa . nomor tahun tentang pembentukan badan usaha milik desa laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama dan alamatstaf desa tidak meliputi siswades. . awan untuk menghindari perubahan nama kepala urusan, penyebutan kepala urusurusan adalah kepala urusan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa desesa ini harus ditetapkan paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan desapenjualan ternak disampaikan kepada kepala desa atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut peraturan desawww aaawwjawwarangkat desa sebagaimana dimaksud dalam rapat pembahasan peraturan desa dapat juga diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pendidikan. untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabilaesa ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai pungutan desa wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan desaendidikan penyelenggara pendidikan wajib menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan peserta didik. untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. contoh pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan dusun dilakukan dengan pertimbangan badan permusyawaratan desa. wssaaawjwj($ $5656565auuwmwm contohbpd dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta kepala desa atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditanganiurusan keuangan berwenang membuat pertanggungjawaban bidang pengelolaan keupemerintah desasuk atau luar desa wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlakuaacaeuwu wwwkewenangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh ketua panitia pemilihan. ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh ketua bpd sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai . sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan kepala desa. kelompok tanipenerima bantuan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan berlaku juga bagi pemohowww contoh: izin sebagaimana dimaksud pada dan dan diajukan kepada kepala desapasir sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh kepala desamasyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam didenda paling banyak rp. (lima ratus ribubentuk peraturan desa dan keputusan kepala desa serta register peraturan desa dan register keputusan kepala desa bentuk rancangan peraturan desa. bentuk rancangan peraturan desa: rms kepala desa . nama desa) kabupaten timor tengah selata, menimbang: bahwa .: bahwa.: dan seterusnya ., mengingat: ., desivw aj. . 5u babi ketentuan umum bab . bab. (dan seterusnya) ses dpn west diundangkan . pada tanggal. sekretaris desa . nama desa), tanda tangan con alatnya nomer lembaran desa . nama desa) tahun . nomor . peraturan bersama kepala desa. ton ah, kepala desa . nama desa) kabupaten timor tengah selatza. bahwa.iio.coooooooenanaaan wana maa dan seteru yya.voodoo.ooo oo.oco.o.oco.ooooooooo.oo) mengingat aan tia dan seteru yya.ooooocooooooooobab . oleh bpd diatur denganditandatanganinya kesepakat dalam lembaranmakmean bab. bnn (oa ketentuan penutup. ara peraturan bersama.ini dengan penempatannya dalam berita. desa. . deh set nama desa) dan berita desa. nama desa) kepala desa., nama desa) kepala desa.,( nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat) nama tanpa gelar dan pangkat) . pada tanggal. padatanggal. sekretaris desa., nama. sekretaris desa ., nama. su: ban desa) ato tan desa nan namaensis ema. berita desa. nama desa) tahun . nomor . peraturan kepala desa. kepala desa . nama desa) kabupaten timor tengah selatasah bahwa.i.ooococooooooocj dan ebr usn mengingat skema nenek saya awanasse knnnnng selbab . . av wvwjwjwjwjwo gw$ g1i aaa16165155,. .uwuwwaaaauuwuwuwwsiii. keputusan kepala desa. keputusan kepala desa: el ih pati kepala desa . nama desa) kabupaten timor tengah selatanrta. do! nani memanen akan daan sana can bete imam ian mengingat mane nia tan tana eni con dan seterusnya.oanom kepala desa., nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat) www j9). .juwmwaaii iii. keputusan bpd. keputusan bpd: badan permusyawaratan desa. kabupaten timor tengah selatan keputusan badan permusyawaratan desa. nomor . kep bpd. . badan permusyawaratan desa., menimbang :a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . perlu mendapat persetujuann peraturan daerah kabupaten: timor tengah selatan. nomor. tahun tentang badan permusyawaratan desa lembaran daerah kabupaten timor tengah. tenan peraturan daerah. kabupaten timor tengah. selatan.peraturan bupati timor tengah selatan nomor tahun. tentang. tata cara pengalokasian dan penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. maan setiap desa kabupaten timor tengah selatan tahun. anggaran berita daerah kabupaten timor. tengah. is: ola selatan tahun nomor peraturan bupati timor tengah selatan nomor tahun dan tentang tata cara pembagian dan penetapan tas rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten timor tengah" selatan: tahun anggaran berita daerah kabupaten. timor. tengah selatan tahun peraturan bupati timor tengah selatan nomor . tahun. : tentang penetapan besaran dan jumlah penerima. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. dalam wilayah kabupaten timor tengah selatan tahun . . anggaran berita daerah kabupaten timor tengah. .: memperhatikan hasil rapat paripurna badan permusyawaratan desa . tanggal menetapkan yah aan tenaga kesatu menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran " . . pan nan pendapatan dan belanja: desa tahun anggaran .untuk haa ditetapkan menjadi peraturan desa. wes kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ii basa ditetapkan di. tno pada tanggal :.iw.20n0 laa badan permusyawaratan desa . contoh format surat permohonan persetujuan dari kepala desa kepada bpd: pemerintah kabupaten timor tengah selatan kecamatan cc. desa .out ita fla kel usaaeeseasesnkenaskanelailan senilai akanapennainnanan ennnakaann seo anak sewaan mei nomor seeoreaas kepada lampiran: ketua bpd . perihal mohon persetujuan. tempat. bahwa untuk pembentukan regulasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka dimohon kepada badan permusyawaratan desa . agar dapat menyetujui dan melakukan pembahasan atas rancangan peraturan desa tentang .untuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan desa. demikian permohonan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. kepala desa., format berita acara kesepakatan bersama bpd dan kepala desa: contoh: berita acara kesepakatan bersama nomor . pada hari ini ., tanggal ., bulan januari tahun ., yang bertanda tangan bawah ini: nama maha jabatan kena oid eeneeresemsalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan permusyawaratan desa ., yang beralamat jalan. selanjutnya disebut pihak kesatu. nama aenananmanalanennnnnneennnnaannnan jabatan kepala desa sea dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa ., yang beralamat jalan. selanjutnya disebut pihak kedua. pihak kesatu dan pihak kedua telah melakukan pembahasan rancangan peraturan desa yang telah diajukan dan menyepakati rancangan peraturan desa . sebagai berikut: sm. dst apabila ranperdes lebih dari satu., ketua bpd., iv. register peraturan desa dan keputusan kepala desa. register peraturan desa: contoh: buku register peraturan desa urut hukum net ranga januari anggaran januari pendapatan dan belanja desa tahun anggaran register peraturan kepala desa: contoh: buku register peraturan kepala desa ana tanggal judul peraturan ur\| hukum penetapan kepakan esa nomor tanggal register peraturan bersama kepala desa: contoh: buku register peraturan bersama kepala desa esok goat judul peraturan aran desa urut hukum penetapan bersama kepala desa nomor tanggal bomb . register keputusan kepala desa: contoh: buku register keputusan kepala desa produk tanggal judul keputusan keterangan hukum penetapan kepala desa aan kolom keterangan dapat diisi urusan seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan. register keputusan bpd: contoh: buku register keputusan bpd nomor produk tanggal judul keputusan keterangan uru hukum penetapan bpd aan timor tengah selatan, paulus delladalam buku register lembaran desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangklarifikasi dan nomor registerrancangan peraturan desa tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:kesepakatperangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa paling lambat (tiga) hari setelah tanggal kesepakatan bersama. hasil evaluasi peraturan desa diserahkan oleh bupati kepada kepala desa paling lambat (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa oleh bupati. lampiran iiialur penyusunan peraturan desa perencanaan. tata cara penyusunan program pembentukan peraturan desa dilingkungan pemerintah desa: kepala desa menugaskan kepala urusan pemerintahan dalam penyusunan program pembentukan peraturan desa lingkungan pemerintah desa. penyusunan program pembentukan peraturan desa lingkungan pemerintah desa dikoordinasikan oleh kepala urusan pemerintahan. penyusunan program pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka dapat mengikutsertakan unsur masyarakat terkait sesuai materi muatan atau kebutuhan. hasil penyusunan program pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka diajukan oleh perangkat desa yang membidangi pemerintahan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. kepala desa menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan peraturan desa lingkungan pemerintah desa kepada ketua bpd. tata cara penyusunan program pembentukan peraturan desa: penyusunan program pembentukan peraturan desa dilaksanakan oleh bpd dan kepala desa. penyusunan program pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka memuat daftar rancangan peraturan desotonomi desa, dan aspirasi masyarakat desa. penyusunan program pembentukan peraturan desprogram pembentukan peraturan desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan desa tentang apb des. hasil penyusunan program pembentukan peraturan desa antara bpd dan pemerintah desa disepakati menjadi program pembentukan peraturan desa dan ditetapkan dalam rapat paripurna bpd. dalam keadaan tertentu, bpd atau kepala desa dapat mengajukan rancangan pemdes luar program pembentukan peraturan desa karena alasan: menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain, akibat pembatalan oleh bupatiesa ditetapkan. ii. penyusunan. kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan program pembentukan peraturan desa. dalam menyusun rancangan peraturan desa, kepala desa membentuk tim penyusun rancangan peraturan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, unsur kewilayahan, dan lembaga kemasyarakatan. kepala desa dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang terkait lainnya dalam keanggotaan tim penyusun. tim penyusun sebagaimana dimaksud pada angka dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk secara musyawarah dan mufakat. dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala desa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan desa yang disusun. dalam penyusunan rancangan peraturan desa, tim penyusun dapat mengundang tenaga perancang perundang undangan dari pemerintah kabupaten atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan. ketua tim penyusun melaporkan kepada kepala desa mengenai perkembangan dan atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan peraturan desa untuk mendapatkan arahan atau keputusan. ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud angka kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. sekretaris desa menugaskan perangkat desa yang membidangi urusan pemerintahan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan desa. sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa. iii. pembahasan. pembahasan produk hukum desa berbentuk peraturan. pembahasan rancangan peraturan desa: pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan dengan surat pengantar kepala desa kepada ketua bpd. surat pengantar kepala desa sebagaimana dimaksud huruf paling sedikit memuat: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan c)materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan desa. aaaacwawcww ewrwrw eww dalam rangka pembahasan rancangan peraturan desa bpd, perangkat desa memperbanyak rancangan peraturan desa sesuai jumlah yang diperlukan. kepala desa membentuk tim yang diketuai oleh sekretaris desa untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan desa bersama bpd. ketua tim sebagaimana dimaksud pada angka melaporkan perkembangan dan atau permasalahan dalam pembahasan rancangan peraturan desa bpd kepada kepala desa untuk mendapatkan arahan dan keputusan. pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari bpd disampaikan dengan surat pengantar ketua bpd kepada kepala desa. surat pengantar ketua bpd sebagaimana dimaksud pada angka paling sedikit memuat: latar belakang dan tujuan penyusunan, b)esa. dalam rangka pembahasan rancangan peraturan desa bpd, sekretaris bpd memperbanyak rancangan peraturan desa sesuai jumlah yang diperlukan. ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka berlaku secara mutasi mutans terhadap persiapan pembahasan rancangan peraturan desa yang berasal dari bpd. iv. pembahasan bersama bpd. pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dalam rapat paripurna bpd. pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka meliputi: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: penyampaian laporan ketua bpd yang berisi pendapat bpdbpd. pendapat akhir kepala desa. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angkesa tidak mendapat kesepakatan bersama antara bpd dan kepala desa, rancangan peraturan desa tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan bpd masa sidang itu. rancangan peraturan desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh bpd dan kepala desa. penarikan kembali rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angkangka oleh bpd, dilakukan dengan keputusan pimpinan bpd dengan disertai alasan penarikanbpd dan kepala desa. penarikan kembali rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angk. evaluasi rancangan peraturan desa. bupati melakukan evaluasi rancangan peraturan desa antara lain: apb des, perubahan apb des, pertanggungjawaban pelaksanaan apb des: pungutan desa, tata ruang desa: dan organisasi pemerintah desa. evaluasi rancangan peraturan desa selain sebagaimana dimaksud pada angka antara lain: a.rencana pembangunan jangka panjang desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status rt rw menjadi rw dusun. rancangan peraturan desa yang mengatur tentang apb des, perubahan apb des, pertanggungjawaban pelaksanaan apb des, pungutan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb des yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama (tiga) hari disampaikan kepada bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa paling lama (tiga) hari kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan untuk dievaluasi. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka harus mendapat evaluasi bupati sebelum ditetapkan oleh kepala desa. bupati dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka yaitu: melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan terhadap rancangan peraturan desa tentang pungutan desa dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pajak dan retribusi daerah, melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah terhadap rancangan peraturan desa yang mengatur tentang ipjp des, rpm des dan tata ruang desa. evaluasi terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan dengan keputusan bupati tentang evaluasi. permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan menyampaikan: surat permohonan harmonisasi, dan rancangan peraturan desa disertai softcopy. bupati menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa paling lama (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh kepala desa yang mengatur tentang: rpm des, aaaeaeuwuw www apb des, perubahan apb des dan pertanggungjawaban pelaksanaan apb des, pungutan desa, tata ruang desa, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan status status rt rw menjadi rw dusun. vi. penetapan, penomoran, pengundangan dan pemberian nomor registrasi. penetapan peraturan desa: rancangan peraturan desa yang telah diberikan nomor disampaikan bupati kepada kepala desa untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. penandatanganan rancangan peraturan desahuruf oleh: sekretaris bpd, dan sekretaris desa. peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa rancangan peraturan kepala desa dan peraturan bersama dan pengundangan. penandatanganan rancangankepala desa dan peraturan bersama kepalahuruf oleh sekretariskepala desa dan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf oleh sekretaris desa masing masing desa, peraturan bpd: rancangan peraturan bpd yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada ketua bpd untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. vw $gg00000000100,,,, penandatangan peraturan bpd sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan oleh ketua bpd. penandatangan peraturan bpd paling sedikit dibuat dalam rangkap (empat). pendokumentasian naskah asli peraturan bpd sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan oleh sekretaris bpd. keputusan kepala desa: penandatangasebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dalam rangkap (tiga). pendokumentasian naskah asli keputusan kepala desa oleh sekretaris desa. peraturan bpd, keputusan bpd dan keputusan ketua bpd: penandatanganan rancangan peraturan bpd, keputusan bpd dan rancangan keputusan ketua bpd dilakukan oleh ketua bpd. penandatangan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit dibuat rangkap (tiga). pendokumentasian naskah asli peraturan bpd, keputusan bpd dan keputusan ketua bpd sebagaimana dimaksud pada oleh sekretaris bpd. penomoran: penomoran produk hukum desa terhadap: peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa dilakukan oleh kepala urusan yang membidangi pemerintahan. peraturan bpd, keputusan bpd dan keputusan ketua bpd dilakukan oleh sekretaris bpd. penomoran produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada angka dan angkangka dan angka yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi. pengundangan: peraturan desa yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran desa. lembaran desa sebagaimana dimaksud pada angka merupakan penerbitan resmi pemerintah desa. pengundangan sebagaimana dimaksud pada angka merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan desa, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakatangka dicantumkan nomor tambahan lembaran desa. tambahan lembaran desa sebagaimana dimaksud pada angkangka merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran desaangkesa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan bpd yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati. 1i. sekretaris desa mengundangkan peraturan desa, peraturan kepadangka berhalangan sementara atau berhalangan tetapatau pelaksana harian sekretaris desa. peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan bpd dimuat dalam buku register produk hukum desa.angka dilakukan oleh: kepala urusan pemerintahan untuksekretaris bpd untuk peraturan bpd, keputusan bpd dan keputusan ketua bpd. penggandaan dan pendistribusian produk hukum desa lingkungan pemerintah desa dilakukan oleh kepala urusan yang membidangi administrasi. penggandaan dan pendistribusian produk hukum desa lingkungan bpd dilakukan oleh sekretaris bpd. vii. penyebarluasan. penyebarluasan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan bpd sejak penyusunan program pembentukan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa dan pembahasan rancangan peraturan desabpd dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota bpdkepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa bersama dengan perangkat desa lainnya. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angkdesa yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan bpd. penyebarluasan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa yang telah diundangkan dan atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris desa bersama dengan perangkat desa. bbb \|' dan berita desa. kepala desa wajib menyebarluaskan peraturan desa yang telah diundangkan dalam lembaran desa dan peraturan kepala desa yang telah diundangkan dalam berita desa. viii. partisipasi masyarakat.kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan atau peraturan bpd. masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, dan atau diskusi. masyarakat sebagaimana dimaksud pada angkangka setiap harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. ix. ketentuan lain lainukuran berwarna putih. peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa, peraturan bpd, keputusangka pemerintah desa dan atau bpd dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum desa sebelum ditetapkan. konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan pemerintah desa dan atau bpd kepada pemerintah kabupaten. dalam hal pemerintah desa dan atau bpd melakukan konsultasi pada pemerintah kabupaten, wajib membawa surat pengantar. timor tengah selatan, ker hasil evaludengan tembusan kepada bpd. apabilasejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan korek: dan cc. anggota sesuai kebutuhan. tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam melakukan evaluasi rancanganbagian keduasetelah peraturan desa diundangkan. (l)bupati. tim klarifik, dan anggota sesuai kebutuhan. bupati menyampaikan hasil. bagian ketiga nomor register peraturan desa kepala desa wajib mengajukan nomor register peraturan desa kepada bupati melalui kapal bagian hukum sekretariat daerah sebelum peraturan desa ditetapkan. dalam hal rancangan peraturan desa sebagaimana: noref peraturan desa . kecamatan . kabupaten timor tengah selatan: (nomor urut nama desa tahun) pelaksanaan . mbuatan oleh sekretaris desa yang nomornya dipisahkan dari nomor peraturan kepala desa yang telah ditetapkanbersama memerintahkan pengundangan peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita desa . .
ani tepi sara setimor tengah selatanbupati timor tengah selata negara adalah pejabat negara dilingkungan pemerintah kabupaten timor tengahimor tengah selatan terdiri dari: bupati timor tengah selatan, wakil bupati timor tengah selatan, pejabat struktural eselon ii, pejabat struktural eselon iii, e.pejabat struktural eselon yang tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah, pejabat pembuat komitmen ppk), pejabat fungsional auditor, bendahara pengelola keuangan daerah yang mengelola keuangan daerah diatas lima ratus juta rupisebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. babtimor tengah selatan: wakil koordinator lakon adalah inspektur kabupaten timor tengah selatan, wakil koordinator lakon adalah kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian, dan administrator lakon adalah pelaksana yang ditunjuk oleh instansi pemerintah kabupaten timor tengah selatanimor tengah selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lakon:dengan keputusan bupatiyang dibentuk oleh bupatdiundangkan pada tanggal juli sekretaris lola kabupaten tengah marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor
aas bupati timor tengah selatan 00an provinsi nusa tenggara timur . bupati kabupaten timor tengah selatan nomor tahu dengan rahmat tuhan yang mahesa bupati timor tengah selatan, menimbang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan aga kel dan . peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan. perlu nomor. tahun tentang pemakaman dan dan pengakuan jenazah perlu menetapkan peraturan bupati. tentang pelaksanaan peraturan daerah. kabupaten timor: tengah selatan nomor tahun tentang pengelolaan pemakaman. dan." deh pengakuan jenazah, wala mengingat undang undang nomor. tahun. tentang pembentukan daerah daerah tingkat ii. dalam wilayah daerah daerah tingkat bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur. '.'. lembaran negara republik indonesia tahun. a95 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor men kan m9! undang undang nomor tahun tentang. pen pala ogan pelayanan publik lembaran negara republik ganas indonesia nomor. tambahan lembaran. negara nomor pisetujuiole(hn lembaran negara. republik indonesia nomor kan sebagaimana. telah diubah beberapa kali. terakhir dengan undang undang nomor tahun . na: pan tentang perubahan kedua atas undang teh undang nomor tahun tentang . pemerintah daerah lembaran negara republik . indonesia. tahun: nomor tambahan min lembaran negara. republik: indonesia". matan nomor un peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyediaan dan pengadmakaman dan pengakuan jenazah lembaran daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor memutuskan: menetapka. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: dinas adalahseksi pemakaman adalah seksi yang membidangi urusan pemakaman. kepala seksi pemakaman adalah kepala seksi yang membidangi urusan pemakaman. pengurus adalah pegawai dari dinas yang membidangi urusan pemerintah bidang pemakaman yang ditunjuk oleh bupati untuk menjalankan tugas sehari hari dalam mengatur kegiatan tempat pemakaman umum. tempat pengakuan jenazah yang selanjutnya disebut krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu jenazah. jenazah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medijenazah adalah serangkaian proses penguburan jasad manusia yang telah meninggal dunia yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam. pengelolaan pemakaman dan pengakuan jenazah adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola pemakaman dan atau mengelola pengakuan jenazah. pengelola pemakaman dan pengakuan jenazah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemakaman, masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan atau lembaga swasta. teguran lisan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim evaluasi pelanggaran. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tim evaluasi pelanggaran menyampaikan laporan ketidakpatuhan kepada bupati. kemudian, bupati merekomendasikan kepada dinas mengenakan sanksi teguran lisan sebanyak (dua) kali masing masing untuk jangka waktu enam) hari kerja. teguran tertulis dikenakan sebanyak (dua) kali masing masing untuk jangka waktu enam) hari kerja bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya. sampai jangka waktu teguran lisan habis, dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. denda administrasi diberikan bagi yang melanggar ketentuan teguran tertulis dapat berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan pembekuan kegiatan usaha. denda administrasi yang diberikan sebanyak (dua) kali masing masing untuk jangka waktu (lima belas) hari kerja. badan sosial dan atau badan keagamaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai berakhirnya jangka waktu sanksi denda administrasi dapat direkomendasikan untuk diberikan sanksi daya paksa posisional. dalam memperlancar pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk tim evaluasi peltimor tengah selatan, paulus della diundangkan pada tanggal agustus senwww wawan, tempat pemakaman.".nd(en badan keagamaan. ben bata petak makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk izin penggunaan petak makam yang selanjutnya disebut ppm adalah 'izin yang dikeluarkan oleh bupati kepada penanggungjawab dan atau ahli waris yang dimakamkan untuk menggunakan petak makam. bab empat pemakaman bukanumum ten bes bagian kesatu. tani nan persyaratan kent bala setiap badan sosial dan atau badan keagamaan yang bermaksud: menyediakan tempat pemakaman yang dikelola dan atau dikuasai sendiri hee harus mendapat izin dari bupati . areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum diberikan medbea.tempat bea sala pemakaman dengan status hak milik. tua dee terhadap penyediaan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud dalam pemohon wajib mengajukan rekomendasi. tang kepada bupati. beda atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada. bupati. menerbitkan rekomendasi pemakaman bukan umum: rekomendasi penyediaan tempat pemakaman bukan umum sebagai salah kan satu syarat pengesahan rencana tapak setelan dan diterbitkannya izin. mendirikan bangunan imb) penyediaan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud . dalam pada harus memenuhi persyaratan teknis sebagai. .'': berikut dea. c. bentuk organisasi: atau badan hukum: serta, tata cara pengelolaan tempat pemakaman haa surat pernyataan. dari pimpinan badan hukum bersedia mematuhi ketentuan dalam peraturan bupati ini, ken tana we.bupati, some menjaga estetika dan keseimbangan lingkungan hidup, dan memenuhi perijinan pendukung lainnya ppt, ijin lokasi). persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dibuktikan. dengan pemeriksaan administrasi dan tinjau lokasi. gi tatacara pengurusan rekomendasi penyediaan lahan tempat pemakaman lan bukan umum tebu) adalah sebagai berikut: ea. surat permohonan rekomendasi penyediaan tempat pemakaman bukan. (se umum dari pihak pemohon dengan menyertakan: foto copy akte pendirian badan hukum, gambar usulan rencana tapak usulan site plan)." foto copy sertifikat akta jual beli, foto copy advise planning, dan foto copy ijin pemasokan penggunaan makam. ena u.s surat undangan tinjau lokasi bersama, yang ditujukan kepada pihak. pemohon diharuskan ikut menghadirkan pihak lurah kepala desa dan. camat. ce. membuat berita acara tinjau lokasi dan wajib mengisi daftar hadir disaat melaksanakan tinjau lokasi bersama oleh: . oi koe pihak dinas, nan done. pihak lurah kepala desa camat, dan. sea pihak pemohon. den men tag kan. rekomendasi pemakaman bukan umum. penunjukan dan. penetapan lokasi tanah untuk 'keperluan tempat . pemakaman" dan tempat. pengakuan dilaksanakan oleh bupati, disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah dan atau tata ruang aan pon dengan ketentuan sebagai berikut: . pora kebutuhan terhadap lahan pemakaman, hae memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, .' (ee. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup, bed. menghindari penggunaan tanah yang subur, \|. (es te. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan, dan. manan srg tersedianya jalan menuju tpu. hah penyediaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditolak penerimaannya oleh bupati berdasarkan rekomendasi tim verifikasi penyediaan sarana pemakaman. untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah pemakaman, bupati dapat menetapkan zona pemakaman disetiap kecamatan dan atau beberapa kecamatan dengan memperhatikan rtrw kota. bagian keempat pengakuan persyaratan setiap badan sosial dan atau badan keagamaan yang bermaksud menyediakan tempat pengakuan wajib mendapat perijinan dari bupati. izin sebagaimana dimaksud pada tersebut berlaku selama kegiatan masih berjalan dengan ketentuan setiap (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada bupati. terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada tidak dikelola secara komersil. penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh bupati disesuaikan dengan rencana umum tata ruang kota. tata cara tata cara pengurusan rekomendasi penyediaan lahan tempat pengakuan kremasi) adalah sebagai berikut: surat permohonan rekomendasi penyediaan tempat pengakuan kremasi) dari pihak pemohon menyertakan: foto copy ktp, foto copy akte pendirian badan hukum, gambar usulan rencana bangunan, foto copy sertifikat akta jual beli,dan foto copy advise planning. pihak pemohon diharuskan ikut menghadirkan pihak lurah kepala desa dan camat: pihak dinas, pihak lurah kepala desa camat,dan pihak pemohontempat pengakuan (kremasi). $$. bab iii pengelolaan pemakaman dan pengakuan jenazah bagian kesatu pengalihan fungsi pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus tidak dapat dikelola secara komersil. pengalihan fungsi, pengambil alih lokasi, dan penutupan pengosongan atau pemindahan lokasi tempat pemakaman dilakukan oleh karena: kebutuhan pemerintah terhadap lahan tempat pemakaman tersebut untuk pembangunan sarana kepentingan umum: lahan pemakaman telah menimbulkan keresahan masyarakat: eksekusi oleh pengadilan terhadap status tanah lahan tempat pemakamantiga) kali berturut turut,dan permintaan dari ahli waris. bagian kedua pengurus pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh dinas melalui pengurus tpu. pengurus tpu sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengatur tempat pemakaman: memberi nomor, mencatat masa berlakunya izin, memelihara tandatangan bangunan makam dan memberikan pelayanan agar dapat mempercepat proses perizinan:dan menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam. pengurus tpu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga pelayanan pemakaman setiap warga yang mengajukan permohonan izin pelayanan pemakaman diwajibkan mengisi formulir bangko permohonan yang telah disediakan pada dinas yang dihampiri dengan: foto copy kartu tanda penduduk ktp), surat keterangan kematian dari kepala kelurahan desa yang bersangkutan, cc. surat keterangan kematian dari rumah sakit (bila ada), dan surat keterangan pemeriksaan jenasah dari pejabat yang berwenang (bila ada). berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada kepala dinassesuai permohonan warga. pengurusan izin pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh keluarga atau ahli waris. bagian keempat badan sosial dan atau badan keagamaan yang bertanggung jawab mengelola tempat pengakuan wajib menyampaikan laporan tentang data dan informasi pengakuan jenazah setiap bulan kepada bupati melalui dinas. laporan sebagaimana maksud pada adalah laporan penyelenggaraan pengakuan jenazah yang telah dilakukan. laporindahan, penggalian jenazah atau kerangka jenazah bagian kesatu administrasi persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk pemindahan jenazah meliputi: foto copy ktp ahli waris atau penanggung jawab jenazah, foto copy surat ijin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku, danbagian kedua tata cara pemindahan dan atau penggalian jenazah dari luar lokasi makam lokasi tpu pemindahan jenazah dari luar lokasi makam lokasi tpudari pejabat yang ditunjuk. www pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud dilakukan: permintaan keluarga atau ahli waris, bangunan makam melanggar ketentuan dalam perda pemakaman dan pengakuan jenazah, dan cc. tempat pemakaman tidak memiliki ijin. permintaan keluarga atau ahli waris dimaksud huruf dengan menyampaikan permohonan kepadatiga tata cara pemindahan dan atau penggalian jenazah untuk penataan makam dan atau kepentingan umum pemindahan jenazah dari satu tempat dalam wilayah kota akibat adanya penataan pemakaman dan atau kepentingan umum dilakukan dengan ketentuan: permintaan keluarga atau ahli waris, tempat pemakaman melanggar tata ruang kota, cc. tempatdan tempatpada huruf dengan menyampaikan permohonan kepada bupati melaluiempat prosedur perizinan berkas permohonan ijin pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman yang telah lengkap dan benar daftar dan diteliti oleh dinas teknis, kepala dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada menerbitkan ijin pemanfaatan tanah makam dan atau jasa pemakaman. bagian kelima prosedur penggalian makam, dinas bertanggung jawab untuk melakukan penggalian petak tanah makam dan melakukan pemakaman, dan cc.pasang oleh dinas. waktu pembongkaran dan pemindahan makam dilakukan antara pukul wib.atas makam yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. pada proses penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, setelah proses penggalian dan pemeriksaan jenazah selesai, pihak kepolisian menyerahkan foto copy berita acara pembongkaran makam, foto copy berita acara pemakaman kembali, dan foto copy berita acara penyerahan kembali kuburan kepada keluarga ahli waris kepada dinas. pemindahan dan pembongkaran makam yang dilakukan sebelum jangka waktu (enam) bulan sejaknam penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan persyaratan permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan: foto copy surat ijin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku, surat persetujuan ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang menyatakan tidak keberatan bahwa tanah makam akan bongkar, dan foto copy surat permintaan visum repertum kepada dokter untuk pemeriksaan jenazah. bab pelaporan pengelola tpu, tebu, tpk dan tempat pengakuan jenazah wajib menyampaikan laporan tentang data dan informasi pemakaman setiap bulan kepada bupati: laporan sebagaimana maksud pada meliputi laporan penyelenggaraan pemakaman berisi jumlah, data jenazah dan data ahli waris. laporan berupadinas sesuai ketentuan yang berlaku,dan tata cara pemakaman dan pemularasan jenazah dan pengakuan jenazah,dibantu oleh camat, lurah kepala desa dan dalam kabupaten timor tengah selatan. bagian kedua pengawasan dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman, camat dibantu oleh lurah kepala desa melakukan pengawasan terhadap tempat pemakaman lingkungannya, rt, rw, dan masyarakat berhak menegur dan melaporkan kepada camat, lurah, kepala desa atau bupati terjadinya pembukaan lahan pemakaman baik perorangan, perangkat daerah yang membidangi urusan ketertibanbupati ini, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan secara berkala dilaporkan kepada bupati. bab vii sanksi administrasi tata cara pengenaan sanksi administrasi bagi setiap orang atau yayasan sosial badan keagamaan pengelola tempat pemakaman yang melakukan pelanggaran berupa: aaeaeaeauwywjwyw@ gwywywjyj gww, gajawjw,,
scegahan dan penanganan anak kerdil (stunting) terintegrasiang dilaksanakan kabupaten timor tengah selatan adalah pencegahan dan penanganan stunting, bahwa upaya penurunan prevalensi stunting, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin harmonisasi dan sinergi antara pemangku kebijakan pada pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, bahwa prevalensi stunting pada balita masih banyak terjadi kabupaten timor tengahanak kerdil stunting) berintegrit. peraturan pemerintah nomor tahun tentang. keamanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara '. ban republik indonesia tahun nomor tambahan . lembaran negara republik indonesia nomor ). daebet tata ber gerakan nasional percepatan perbaikan gizi lembaran. den negara republik indonesia tahun nomor peraturan presiden nomor tahun tentang. pengembangan anak usia dini holistik integratif aan diam an. peraturan. menteri kesehatan nomor: menkes per x1 tentang pedoman pembinaan. ana perilaku hidup bersih dan sehat berita negara republik indonesia tahun nomor ). \|. ban peraturan menteri kesehatan tao tahun. . tentang angka kecukupan gizi bagi bangsa indonesia) peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan! peraturan menteri kesehatan nomor tahun . tentang upaya perbaikan gizi, sel see peraturan menteri kesehatan nomor tahun. (ge tentang upaya kesehatan anak, \|. doa. peraturan menteri kesehatan nomor tahun pen tentang pedoman pelaksanaan program. jaminan . kesehatan nasional, eter . os. peraturan menteri kesehatan nomor tahun (es tentang pedoman gizi. seimbang: ina sena peraturan menteri kesehatan nomor tahun . naa tentang standar tablet tambah darah (bagi wanita usia. subur dan ibu hamil, (ne peraturan menteri kesehatan nomor tahun . dan ibu nifas, a8. peraturan menteri kesehatan nomor tahun . tentang standar produk suplementasi gizi: d9. peraturan menteri desa daerah tertinggal transmigrasi. nomor tahun tentang prioritas kegiatan. pelayanan sosial dasa(en peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan nomor tahun tentang pembentukan dan susunan mena . perangkat daerah kabupaten timor tengah selatan lembaran daerah kabupaten selatan ega kesehatan bulan anak: . kena (oa) memberikan pemberian makanan tambahan pemulihan sembilan puluh) hari bagi ibu hamil kurang energi kronis dan monitoring ibu hamil, (aa ob), memberikan pemberian makanan tambahan penyuluhan bagi balita posyandu, nan mg) memberikan pemberian makanan tambahan pemulihan hari : bagi bayi usia bulan yang mengalami masalah pertumbuhan dengan berkoordinasi. dengan bidan desa\| dan tenaga gizi puskesmas serta memastikan pemberian obat gizi kepada anak gizi kana buruk tanpa komplikasi dengan berkoordinasi dengan bidan desa. dan tenaga gizi puskesmas, melakukan pengukuran lingkar lengan atas balita usia bulan. setiap bulan dengan menggunakan pita lingkar lengan atas, untuk deteksi dini status gizi anak balita: "\|" ie) merujuk anak balita dengan masalah gizi fasilitas kesehatan puskesmas pustu poskesdes) dengan lingkar lengan atas hijau tapi kelihatan kurus, lingkar lengan atas kuning, lingkar lengan atas merah, (tidak naik berat badan saat kunjungan posyandu, (tidak naik berat badan saat kunjungan (dua kali) .ke posyandu, berat badan dibawah garis merah bgm) berdasarkan garis pertumbuhan pada kartu menuju sehat buku kia: memastikan anak dikonfirmasi tingkat brilkosimas pustu dan poskesdes polindes dan mendapat layanan rawat jalan bagi anak . gizi buruk tanpa komplikasi, tai .g) melakukan kunjungan rumah oleh kader posyandu, pembinaan. doa kesejahteraan keluarga dan aparat desa serta tokoh masyarakat (ab pada balita yang dengan masalah gizi buruk dan stunting dea ih) memastikan adanya kebun gizi dan peternakan ayam (dapurhidup) bagi keluarga dengan anggota hpk, i) pengadaan alat antropomtetri (timbangan pegas, papan ukur tinggi dan panjang badan dan alat ukur lingkar lengan atas dan tikar pertumbuhan bagi badut), penyediaan sarana posyandu (bangunan, kursi meja, atk dan deo. poster): dan eta pemantauan pemberian tablet tambah darah (pada remaja putri. der usia12 20tahun. konselinggizi terpadu . aj) pelatihan .pemberian makan bayi dan anak mba) bagi kader. posyandu, "pelatihan peningkatan kapasitas bagi kader posyandu dan kpm' asa tentang dasar dasar konseling dalam konseling gizi terpadu, kader posyandu wajib melakukan penyuluhan dan pengukuran mag lingkar lengan atas setiap bulan tingkat posyandu, dan nan .d) konseling remaja putri untuk mencegah pernikahan dini. nan aah air bersih dan sanitasi: aah pembangunan sarana air bersih dan sanitasilayak, . (nb) kegiatan gotong royong: kebersihan desa dan kunjungan kebersihan lingkungan secara rutin kerumah tangga, dan ia) insentif bagi kader pembinaan kesejahteraan keluarga dalam monitoring kegiatan posyandu, terlibat dalam pembangunan rumah desa sehat dan kunjungan rumah bagi balita dan ibu hamil: man insentif bagi kader: posyandu dalam memberikan layanan di. dan posyandu. setiap bulan, kunjungan rumah bagi balita dan ibu . hamil dan anak gizi buruk yang dalam perawatan serta mengisi register danpelaporan posyandu, \| . biaya transportasi untuk rujukan bagi balita gizi buruk dan "ia doa) melintasi penyediaan jaminan kesehatan masyarakat paud holistik integrasi hi): (ne pelatihan bagiguru paud, aa dad penyediaan alat permainan edukasi dalam diluar, \|. men penyediaan pembibitan, dan tenan dae di) sarana mandi, cuci dan kakus disekolah paud. doa melakukan program pertanian mandiri terpadu raskin pemandu). dub:(sama dengan kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga kanan harapan, petugas puskesmas, bidan desa, petugas keluarga berencana. dosen serta tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga. mpa pan dog, pembentukan sekretariat desa melingkuplintas \|sektor dan semua unsur: kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas puskesmas, bidan desa, petugas keluarga berencana serta tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (ee s2. pembentukan rumah desa. sehat dengan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dalam pemenuhan gizi tingkat desa dan. rumah tangga. dinas peternakan dan perikanan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas keluarga dinas kesehatan dan opd hun lainnya) dan membahas tentang upaya pencegahan stunting secara naa melakukan sweeping bersama terkait imunisasi, penimbangan, (pengukuran tinggi panjang badan dan pemberian vitamin . .: esa memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada.akad. koordinasi rutin bersama' kader pembanguan manusia dan bidan desa, puskesmas dalam verifikasi data balita, ibu hamil dan ibu dena kader. pembanguan manusia melakukan kunjungan rumah bersama aparat pemerintah desa, pembinaan kesejahteraan keluarga, bidan (ss desa dan tokoh masyarakat jika adanya kasus atau masalah gizi di. tingkat desa. mana rapat koordinasi, monitoring, supervisi serta pendampingan teknis (es secara rutin. oon melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan stunting tingkat desa secara berkala (tiga) bulan kepada bupati timor tengah selatan melalui badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten timor tengah selatan. kanan see baik kana peran serta masyarakat. \| ar (ssona sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini. bee dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting dan intervensinya, wee. masyarakat di bidang gizi, pencegahan dan penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. p(ss penanga(pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara: "berjenjang. penghargaan man tanaba) kategori, kriteria dan. bentuk pemberian penghargaan sebagaimana. (elu dimaksud pada dikoordinasikan oleh badan perencana : pembangunan daerah. gee pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan pada saat hari hari besar nasionalri anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada sebesar minimal (dua puluh persenran tahun diundangkan pada tanggal agustusnomor tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten timor tengah selatan nomor\|h memperhatikan instruksi presiden nomor tahun tentang gerakan (see masyarakat hidup sehat laporan hasil riset kesehatan dasar tentang stunting jaa kabupaten timor tengah selatan tahun aan mebel laporan rutin data elektronik pencatatan dan pelaporan den gizi berbasis: masyarakat kabupaten timor tengah . menetapkan peraturan bupati. tentang pencegahan dan . (ee penanganan anak kerdil (stunting) terintegrasi. mann dalam peraturan daerahini yang dimaksud dengan: (kud, daerah adalah kabupaten timor tengah selatan. \|. kan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur ses penyelenggara pemerintah daerah. bupati adalah bupati timor tengah selatan. ooh. kepala perangkat daerah adalah kepala perangkat daerah: lingkup pemerintah kabupaten timor tengah selatan. hen ana wes desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hana prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang. benang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan ban . republik indonesia. harm0s anggaran.aas pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan . won pemberdayaan masyarakat. setssecaranasional. (bsk stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kiri kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.\| intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak. men dalam hari pertama kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh men nen sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. (eetimor tengah selatanumumbab azas, maksud dan tujuan azas pencegahan dan penanganan stunting adalah: bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, harus bertindak tepat benar sesuai sasaran prioritas rumah tangga hari pertama kehidupan), konvergensi, artinya intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama sama untuk mencegah stunting, dan berkelanjutan (sustainability) artinya upaya penanganan stunting harus dilakukan secara terus menerus dan diorientasikan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menurunkan prevalensi stunting daeraherasa tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sa, perbaikan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat, \|. wb. perbaikan pola konsumsi makanan bergizi: .c. menekan prevalensi stunting daerah. mendorong upaya pencegahan dengan pelayanan maksimal kepada ibu. hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi baru lahir dan bayi berusia . (asa (enam) bulan sampai dengan (dua) tahun, remaja putri\|dan wanita usia". subur leo te. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, dan neon (ee menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas. bab pilar percepatan pencegahan dan penanganan stunting aksi bersama'dan terobosan untuk percepatan pencegahan ian penanganan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi: pen kena dosa. komitmen dan visi pimpinan daerah) . kampanye dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pemahaman dan mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting, mann senen konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan matang 0d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan hee pangan dan gizi, dan. .e. dan percepatan: pembelajaran. beruang lingkup. bagian kesatu ruang lingkup mangsa ananan been ber sasaran: aan senna sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi: \|. naa sasaran untuk intervensi gizi spesifik, dan : "ls maa jb. sasaran untuk intervensi gizi sensitif. (ee sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ibuhamil, ant ibu menyusui dan bayi lahir sampai usia (enam) bulan: kah bayi usia (enam) bulan sampai dengan (dua) tahun) dan ad. remaja putri dan wanita usia subur. tan sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada (uh huruf yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga: eren esse bagian ketiga kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, remaja putri. dan wanita usia subur meliputi: setiap ibu hamil, remaja putri dan wanita usia subur'harus mendapat saman asupan gizi yang cukup, mena asa ian sar setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal . (sembilan puluh) tablet selama kehamilan, setiap remaja putri dan wanita usia subur wajib mendapat tablet tambah darah, minimal (satu) tablet selama (satu) minggu dan daan does (satu) tablet setiap hari selama menstruasi, dan \|. god pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama masa anal kehamilan sarana kesehatan oleh bidan dan atau dokter. tn. kegiatan intervensi gizi spesifik pada saat bayi baru lahir sampai dengan heat usia (enam) bulan, meliputi: man o0geos a.persalinan harus ditolong oleh bidan dan atau dokter dan segera. setelah bayi lahir harus melakukan inisiasi menyusu dini: usa mendorong pemberian air susu ibu eksklusif, dan. (ea. setiap pihak harus memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu. menyusui untuk memberikan asi kepada bayinya. oog6 kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran bayi usia (enam) bulan sampai dengan (dua) tahun, meliputi: ga. mendorong kelanjutan pemberian asi hingga usia (dua) tahun atau lebih didampingi oleh pemberian makanan pendamping asi (mp asi). ob. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin dan\|imunisasi dasar lengkap ie. pemberian asupan gizi yang cukup. monas menyediakan obat cacing, ou. menyediakan suplementasi links of. melakukan fortifikasi zat besi kedalam makanan) \| . (og memberikan perlindungan terhadap malaria) \| . (og melakukan pencegahan dan pengobatan diary . \|. moe promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak mba): (jk penatalaksanaan gizi buruk, dan atau . kk. pemantauan dan promosi pertumbuhan. kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran .masyarakat umum. bai meliputi: ben nan ea. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih: menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi, c. melakukan fortifikasi bahan pangan, pen men 2d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana . menyediakan jaminan kesehatan nasional dan jaminan . faksi kesehatan daerah jamkesda): tan pen menyediakan jaminan persalinan universal jampersal), mas anin memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, (ee memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, 0d. memberikan pendidikan anak usia dini universal, naa memberikan pendidikan gizi masyarakat, pen nba pes ana pen ana gaia aah ana memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, il. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin melalui program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, memastikan alokasi dana desa sebesar minimal (dua puluh persen) untuk kesehatan dan pendidikan anak usia dini, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. rincian kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat masing masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam kompilasi data, analisis situasi, peta penyebaran stunting, rencana kegiatan, rembuk stunting, sistem manajemen data, review kinerja tahunan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerahdan penanganan stunting harus dilakukan strategi edukasi untuk menumbuhkanim(l)badan perencanaan pembangunan daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah, organisasi pemerintah, pemerintah desarnyataan komitmen, partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan, perangkat daerah, organisasi pemerintah, pemerintah desa serta masyarakaternyataan komitmen, komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal: dan kampanye berbagai media. gerakan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. gerakan sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam rencana strategis daerah dan dukungan anggaran. bagian keempat posyandu dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting serta menjaga kebersihan lingkungan. (@) dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui perilaku hidup tan bersih dan sehat, setiap orang dilarang: merokok disekitar ibu hamil dan balita buang air besar sembarangan). c. buang sampah sembarangan, dan 0d. meludah sembarang tempat. men edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi han na! bagian kesatu. . . men aah edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang . sama tentang hal hal yang terkait dengan gizi. esa edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada meliputi: wb!. nag periodik oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan ketahanan pangan. bagian kedua pelatihan gizi". nan bagan mart tan pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya: peningkatan 'pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya pap penurunan stunting yang berkualitas. geng ee) pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan secara (one periodik oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan dan ketahananpangan. \|. ban (es. bagian ketiga penyuluhan gizi . bee penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting pon diselenggarakan dalam gedung dan diluar gedung. sasa penyuluhan '(ee dilakukan rumah sakit dalam bentuk konseling gizi ruang rawat inap". dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok ruang rawatjalan. bab penanaman sasaran, indikator kinerja dan manfaat. kena penanaman sasaran wilayah pencegahan stunting naa nan) dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan penanaman tata ten (see sasaran wilayah intervensi. mun sus penanaman sasaran wilayah pencegahan: dan penanganan stunting aan . sebagaimana dimaksud. pada didasarkan pertimbangan pertimbangan yang meliputi: tingginya prevalensi stunting) . pen . hb. perlunya efisiensi sumberdaya, . lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan audi pengukuran target pencapaian yang lebih terkendaliidan dapatdijadikan dasarperluasan. dea indikator kinerja. faj indikator kinerja dari upaya pencegahan dan penanganan stunting harus. indikator kinerja dari setiap perangkat daerah yang terlihat dalam program kegiatan pencegahan dan penanganan stunting, harus mengacu pada target penurunan prevalensi stunting. nnn ul. d3) target penurunan prevalensi stunting harus terjadi secara konsisten. sebesar (lima persen) setiaptahun. .' dea manfaat dari 'upaya pencegahan dan 'penanganan stunting adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak. pada penurunan angka kemiskinan. bala daa oa) manfaat dari upaya penanganan stunting adalah meningkatkan status gizi usu menstimulasi perkembangan motorik." gea peran pemerintah desa peran pemerintah desa adalah: uan melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program (edan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting' (an dengan (lima) paket layanan intervensi sensitif, diantaranya: maa aapembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, pembangunan dan pemeliharaan selokan,, pengelolaan pemakaman desa, m.a .: pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga diesel, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik, pengadaan dan pemeliharaan website desa, dan pengadaan peralatan pengeras suara (loudspeaker)ndirian dan pengelolaan badan usaha milik desa: m.pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu:: pembangunan kolam ikan, pengelolaan balai benih ikan: pembangunan dan pemeliharaan irigasi desa, pengadaan kapal penangkapmeliputi:: dan difabel (cacat)etapan kewenangan desa bpd memfasilitasi dandesa masing masing. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh pimpinan dan anggota bpd, pemerintah desa dan unsur masyarakatoleh masing masing desa sebagaimana dimaksud pada disusun dalamtetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa setelah disepakati bersama dengan pimpinan badan permusyawaratanerita acara sebagaimana dimaksud pada dibuat berdasar serta diketahui oleh bupati. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah desa menyiapkan rancangan peratursebagaimana dimaksud pada wajib dievaluasi oleh bupati. peraturan desa yang telah dievaluasi oleh bupati ditetapkan menjadi peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pelaporan kepala desa melaporkan kepada bupati pelaksanaan kewenangan desa wilayahnya. hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada dijadikan bahan evaluasi bupati. bab viii pembinaan dan pengawasan (l)penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh terkait. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada berupapembinaan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan dengan kecamatan. pelaksanaanpendanaan pendanlh. bupati timorntengah selatan, marten selain diundangkan pada tanggal desember sekretaris daerah tak selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatimor tengah selatan. peraturan bupati adalah peraturan bupati timor tengah selaone adalah tarian tradisional masyarakat kabupaten timor tengah selatan. antoni adalah ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair syair bahasa kiasan adat yang diucapkan secara lisan. banu adalah larangan pengambilan hasil pertanian dan perkebunan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam rapat musyawarah bersama antara pemerintah desa dan lembaga adat. kios adalah larangan untuk memasuki kawasan daerah tertentu dalam wilayah desa tanpa ijin dari lembaga adat desa. kaenuni adalah larangan untuk tidak mengambil pohon dan atau hasil hutan tertentu dalam jangka waktu tertentu pada saat musim tanam sampai selesai musim panen. tanonob adalah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama dan secara bergiliran. font fainekat adalah suatu tindakan sebagai bentuk sanksi sosial oleh lembaga adat kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma norma yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu dan jera, misalnya apabila ada masyarakat yang kedapatan mencuri ayam maka kepada yang bersangkutan dihadiahi beberapa ekor ayam oleh agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut. pipa adalah ritual adat berupa persembahan hasil panen hasil pertanian dan perkebunan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil yang diperoleh dalam (satu) tahun. tolak adalah tanda larangan berupa ranting pohon yang diletakan oleh yang merasa memiliki lahan pada batas lahan sebagai isyarat bagi pihak lain yang telah menggarap untuk menghentikan kegiatan menggarap lahan kebun. soko adalah simbol yang dipasang pada tanaman pertanian perkebunan berbentuk taring babi, tanduk kerbau sapi yang disepakati bersama pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat sebagai tanda larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi denda sesuai simbol yang dipasang tersebut. kae adalah pantangan untuk memasuki area tertentu pada musim panen yang telah diberi tanda tertentulokal skala desa:adalah: penyelenggaraan pemerintahan desa: fasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi masyarakat desa antara lain, paguyuban warga, forum masyarakat, dan rembug warga. fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa antara lain: pengelola air: pengelolaan saluran irigasi, dan pengelola pemakaman, pelaksanaan pembangunan desa: pelestarian budaya gotong royong, pelestarian budaya tanonob, kerja bakti, dan pelestarian kampung adat dan situs adat. cc. pembinaan kemasyarakatan desa: pembinaan penerapan hukum adat font fainekat. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa antara lain: lembaga adat: kelompok bone, dan kelompok antoni. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni budaya desa antara lain: bone: dan antoni. pembinaan lembaga dan hukum adat desa antara lain: banu, kios: dan kaenuni. pembinaan pelaksanaan hukum adat antara lain: tolak: kae, dan soko. pemberdayaan masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat desa antara lain: kelompok tenun ikat, kelompok seni ukir, dan kelompok pengrajin alat kesenian dan anyaman.gelolaan hutan adat, dan pengelolaan hutan desa. bab kewenangan lokal berskala desa kriteria kewenangan lokal berskala desaterdiri dardalah: penyajian data dan informasi dalam penetapan dan penegasan batas desa dalam daerah: pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa serta arsip milik desa, perencanaan dan pengembangan tata ruang desa, penyusunan peta sosial desa, pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet desa: pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa, penetapan badan usaha milik desa: penetapan kerja sama antar desa, pengelolaan saranainaan ketenteraman dan ketertiban desa, il. pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa: pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa: pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan lopo desa dan penetapan cadangan pangan desa, pengelolaan padang gembala: pengelolaan wisata desa, pengelolaan lahan kritis skala desa: pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat:desa lainnya, fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok kelompok masyarakat: aa. penyuluhan program program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan, bb. penanganan kebakaran hutan dan lahan, cc. pengembangan tenaga kesehatan desa, dd. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa, ee. pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) dan milik desa, ff. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna, gg. pengelolaan sanitasi lingkungan, dan hh. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa. kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam dan terdiri dari: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelayanan dasar desa, bidang sarana dan prasarana desa, bidang pengembangan ekonomi lokal desa, bidang kemasyarakatan desa: dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. pemerintah desa melakuesai. pembentukan bpd, penetapan perangkat desa,layanan dasar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi: sanitasi lingkungan: jambanisasi, mobil untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, posyandu, balai pengobatan, poskesdes, dan polindes.lainnya desantara lain: taman bacaan dan atau perpustakaan desa: sanggar seni dan budaya, bangunan paud, buku dan peralatan belajar paud, wahana permainan anak paud: dan peralatan kesenian, adat dan budaya desa. pembinaan dan pengelolaan paudbalaijalan evakuasi dalam bencana, pembersihan, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana: pembangunan gedung pengungsian:
air bupati timor tengah selatan, menimbang:, bahwa rumah sakit pratama boeing kabupaten timor tengah selatan sebagai unit pelaksana teknis merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional, baik dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan serta mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten timor tengah selatpewarisdinas adalah dinas kesehatan lingkungan pemerintah kabupaten timor tengahtetap dan unsur pelaksana teknis penunjang dari dinas kesehatan lingkungan pemerintah kabupaten timor tengah selatan wilayah kecamatan atau lokasi yang ditentukan. kepala unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut kepala upt dinas adalah kepala unit pelaksana teknis dinas kesehatan dilingkungan pemerintah kabupaten timor tengah selatan. unit pelaksana teknis rumah sakit pratama boeing yang selanjutnya disebut upt rumah sakit pratama boeing adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten timor tengah selatan. kelompok jabatan fungsional adalah unsur pelaksana teknis fungsional dinas. bab kedudukan upt rumah sakit pratama boeing merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas yang. dipimpin oleh seorang kepala yang. rumah sakit pratama boeing terdiri dari (satu) kepala, (satu) sub bagian tata usaha, (dua) seksi dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kepala upt, bagian tata usaha, seksi pelayanan medis, seksi keperawatan, seksi penunjang medis, dan kelompok jabatan fungsional. kepala upt sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas. bawah dan bertanggung jawab kepada kepala uptpt. bagan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksrumah sakit pratama boeing kabupaten timor tengah selatan upt rumah sakit pratama boeing mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan, rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta pelayanan penunjang lainnya. pelayanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada (satu) terdiri dari: instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap: instalasi tindakan, instalasi kebidanan, instalasi laboratorium: instalasi radiologi, instalasi farmasi: instalasi sterilisasi: instalasi cuci dan laundry, instalasi dapur dan gizi, ruang sekretariat dan manajemen, instalasi pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit, dan oo. instalasi pemulasaraan jenasah, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt rumah sakit pratama boeing pratama, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan nobagian kedua kepala upt kepala upt sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kepala dinas untuk memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan rumah sakit pratama boeing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan tugas kepala upt sebagaimana dimaksud dalam kepala upt mempunyai fungsi: pelaksanaan administrasi rumah sakit pratama, pelaksanaan kebijakan teknis rumah sakit pratama, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis rumah sakit pratamalingkungan upt, mengorganisasi, melakukan pembinaan dan mengawasi urusan program, anggaran, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan upt dan koordinasi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. untuk melaksanakan tugas bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam bagian tata usaha mempunyai fungsi: mengkoordinasikan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, mengkoordinasikan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan, dan bagian keenam kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional upt rumah sakit pratama dilingkungan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sesuai keahlian, ketesesuai peraturan perundang undangan dan masing masing masing masing kepala upt, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok fungsionaldan satuan organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsi masing masing. setiap pimpinan dalam lingkungan upngan u, serta menyampaikan laporan berkala tetap pada waktunya. setiap laporan yang diterima oleh setiapbab ketentuan lain lain masing masing pejabat dalam lingkungan upt rumah sakit pratama boeinganalisa jabatan dan analisa beban kerja masing masing jabatan struktural dan fungsional pada upt rumah sakit pratama boeing ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati bab ketentuan peralihan pengisian jabatan pada upt rumah sakit pratama boeing dan pelaksanaan operasionalnyalaman.d tahun diundangkan pada tanggal februari. bagan struktur organisasi dankepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional kepala seksi kepala seksi kepala seksi pelayanan medis keperawatan penunjang medis bupati timor tengah selatan, tahun
depkelancaran pelaksanaan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu disiapkan biaya transportasi dan akomodasi bagi aparatur sipil negara asn) dan tenaga kontrak pada badan pendapatan daerahjalanan dinas yang selanjutnya disebut spd merupakan tanda bukti pengeluaran uang untuk perjalanan dinas atas biaya negara. surat tugas adalah jenis surat dinas yang dibuat oleh instansi atau lembaga tertentu yang isinya memberikan tugas kewenangan kepada pegawai atau bawahan untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kedinftar penerimaan harian yang selanjutnya disingkat dph, adalah bukti setoran hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang berisi nomor objek pajak, rekaman nama wajib pajak, penetapan pajak dan jumlah uang penyetoran pajak kepada bendahara penerima menyetor pajak daerah. bab azas umum pemberian biaya transport dan akomodasi biaya transportasi dan akomodasi pendataan dan penagihan pajak dan retribusi diberikan dalam rangka: sebagai biaya operasional petugas dalam wilayah kecamatan kota yang melaksanakan tugas dinas, dan untuk mendukung kinerja asn dan tenaga kontrak dalam rangka melaksanakan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi. bab iii penetapan sasaran biaya transportasi dan akomodasi pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi diberikan kepada asn dan tenaga kontrak yang secara nyata melaksanakan tugas dalam wilayah kecamatan kota yang tidak diberikan spd. bab anggaran biaya anggaran biaya transportasi dan akomodasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten timor tengah selatan pada dokumen pelaksanaan anggaran benda tahun anggaran besarnya biaya transportasi dan akomodasi kepada setiap asn dan tenaga kontrak ditetapkan sebesar rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan. besaran biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada (satu) dapat ditinjau kembali sesuai kondisi keuangan daerah dalam tahun anggaran berjalan. bab persyaratan pembayaran asn dan tenaga kontrak yang mendapat biaya transportasi dan akomodasi adalah yang secara nyata melakukan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi dalam wilayah kecamatan kota selama jam dan hari kerja maupun diluar jam kerja. biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada (satu) adalah yang melakukan tugas tanpa spd tetapi mendapat surat tugas khusus contoh format terlampir. setelah melakukan tugas asn dan tenaga kontrak wajib membuat laporan pelaksanaan tugas. laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada (tiga) dibuat secara kolektif tim dalam satu wilayah kelurahan desa ataupun perorangan dan dilampirkan pop dan dph sebagai hasil pelaksanaan tugas. laporan pelaksanaan tugas diserahkan oleh asn dan tenaga kontrak kepada kepala benda melalui kepala bidang terkait untuk selanjutnya diverifikasi dan direkam dalam daftar umum hasil pelaksanaan tugas dan disahkan oleh kepala benda tiap bulannya. semua hasil pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi disetor bendahara penerimaan benda berdasarkan dph. bab sistem pembayaran dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu membuat akuntansi pembayaran berdasarkan daftar rekaman umum hasil pelaksanaan tugas tiap bulannya dari kepala bidang terkait yang telah disahkan kepala benda. pembayaran biaya transportasi dan akomodasi dilakukan secara langsung ls) dengan menggunakan bukti akuntansi pembayaran dari bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu kepada setiap asn dan tenaga kontrak yang berhak setiap bulan triwulanan. surat pertanggungjawaban spj) pembayaran biaya transportasi dan akomodasi yang dibuat oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu disertai bukti surat permintaan pembayaran spp), surat perintah membayar spm), penerimaan uang dan pembayaran uang. bab vii lain lain format surat tugas khusus pendataan, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi dan laporan hasil pelaksanaan tugas dibuat oleh asn dan tenaga kontrak sesuai terlampir(surat timor tengah selatan, diundangkan s0e pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten timohsurat tugas khusus pendataan, pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dalam wilayah kecamatan kota soe kop benda surat tugas khusus nomor! benda ometantan20 dari kepala badan pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan memerintahkan kepada nama nib pangkat gol. ruang jabatan unit organisasi nama nip pangkat gol. ruang jabatan unit organisasi nama ntt nip pangkat gol. ruang jabatan unit organisasi buruh bar yana mata aman san melaksanakan tugas tersebut top kepala badan pendapatan daerah lurah kepala desa, kabupaten timor tengah selatan, cap ttd cap ttd pangkat pangkat bupati timor tengah selatan, tarunlaporan hasil pelaksanaan tugas pendataan, pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kecamatan kota soe laporan pelaksanaan tugas kepada kepala benda kabupaten timor tengah selatan dari mana dasi perihal laporan pelaksanaan tugas i'". dasar surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas dari kepala benda kabupaten timor tengah selatan nomor benda.o.coor xdu., tanggal ii. maksud melaksanakan napas konon tenaga nee ten none naman ama nan nan mesin iii. waktu dan tempat kegiatan atas dilaksanakan selama . (.huruf) hari yaitu tanggal . s d iv. hasil pelaksanaan tugas usul saran vi. penutup demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. petugas dst. bupati timor tengah selatan, (le.
masnunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa, perlu ditetapkan ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwakturegulasi terkait proses pemilihan kepala desa antarwaktu perlu ditetapbupati melakukan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud padpemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan pada apb desa. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan oleh bupati.tahun diundangkan pada tanggal pebruari sekretaris daerah impor,tengah selatan, @tahapan, langkah dan contoh format pemilihan kepala desa antarwaktu a.tahapan dan langkah pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu tahap persiapan langkah pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh bpd. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh bpd dilakukan melalui mekanisme: pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu dilakukan paling lambat hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu dilakukan dalam rapat musyawarah bpd. rapat bpd dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit dari jumlah anggota bpd dan dihadiri pula oleh perwakilan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. perwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menyampaikan usulan nama calon anggota panitia pemilihan. pengambilan keputusan oleh bpd dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. pelaksanaan rapat musyawarah bpd dituangkan dalam berita acara sesuai format dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dan hasil pemungutan suarayang hadir. hasil rapat musyawarah bpd ditetapkan dengan keputusan bpd. contoh format keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan sesuai format ji. bpd wajib menyampaikan laporan tentang pembentukan panitia pemilihan kepada bupati melalui camat. contoh format laporan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan sesuai format kriteria panitia pemilihan: panitia pemilihan berjumlah orang yang terdiri dari unsur: perangkat desa sebanyak orang. lembaga kemasyarakatan desa sebanyak orang. tokoh masyarakat tokoh adat tokoh pemuda tokoh perempuan sebanyak orang. tokoh pendidikan sebanyak orang. tokoh agama sebanyak orang. syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa antarwaktu: berusia paling rendah tahun, penduduk desa setempat: sehat secara jasmani dan rohani, tidak sedang menjadi anggota bpd, bersikap jujur, adil, netral dan objektif: dan bersedia menjadi anggota yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai format larangan bagi panitia pemilihan kepala desa antarwaktu panitia pemilihan kepala desa antarwaktu dilarang: mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, memihak calon kepala desa antarwaktu tertentu, cc. menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada pemilih dan atau calon kepala desa antarwaktu dengan tujuan untuk memihak kepada pemberi hadiah, imbalan atau fasilitas: melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tugas sebagai panitia pemilihan: menetapkan calon kepala desa antarwaktu yang kelengkapan dan keabsahan persyaratannya belum atau tidak terpenuhi, melanggar ketentuan tahapan dan langkah penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu: dan menerima pungutan dalam proses pemilihan kepala desa antarwaktu. tugas panitia pemilihanpelaksanaan musyawarah desa, menetapkan hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara dan mengumumkannya, melaporkan hasil pemilihan calon kepala desa antarwaktu kepada musyawarah desa memintakan pengesahan calon terpilih kepada musyawarah desa sebagai calon kepala desa terpilih, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu. langkah perencanaan biaya pemilihan kepala desa. panitia pemilihan wajib menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa antarwaktu kepada penjabat kepala desa yang bersumber dari apb des paling lambat hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dengan temuannya disampaikan kepada bpd standar biaya pemilihan kepala desa antarwaktu disesuaikan dengan keputusan bupati tentang standar harg yang bersumber dari apb des, sesuai apb des. contoh format rencana biaya pemilihan kepala desa sesuai format langkah persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu. persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu oleh kepala desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa paling lambat hari terhitung sejak tanggal pengajuan rencana biaya pemilihan kepala antarwaktu. langkah pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah desa: panitia pemilih wajib melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah desa dalam berita acara. peserta musyawarah desa diumumkan tempat strategis dalam jangka waktu hari. contoh berita acara penetapan peserta musyawarah desa sesuai format tahap pencalonan langkah pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu. pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dilakukan selama hari tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat sesuai format pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu wajib disertai dengan pengumuman syarat calon beserta lampiran dokumen administrasi, termasuk surat pernyataan yang harus disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa antarwaktu. contoh surat pernyataan yang harus disampaikan atau dilampirkan oleh calon kepala desa antarwaktu sesuai format pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dapat dilakukan pada kegiatan pertemuan keagamaan dan kegiatan lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat. langkah pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu. pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dilakukan selama hari pada setiap jam kerja kantor kepala desa antarwaktu sebagai sekretariat panitia pemilihan. pada saat mendaftar, bakal calon kepala desa antarwaktu wajib menyerahkan dokumen persyaratan administrasi dan lembar pas foto berwarna ukuran cm. dalam hal terdapat dokumen persyaratan bakal calon kepala desa antarwaktu yang belum diserahkan kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lama hari sejak bakal calon mendaftar. dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari orang, panitia pemilihan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama hari. contoh format pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dan tanda terima telah melengkapi dokumen persyaratan sesuai format format pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dibuat dalam rangkap satu diberikan kepada bakal calon kepala desa antarwaktu, rangkap dipegang oleh panitia pemilihan. langkah penetapan bakal calon kepala desa. panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa antarwaktu dalam berita acara penetapan bakal calon kepala desa antarwaktu hari sesudah jangka waktu pendaftaran. contoh berita acara penetapan bakal calon kepala desa antarwaktu sesuai format langkah pengumuman bakal calon kepala desa. pengumuman bakal calon kepala desa antarwaktu dilakukan mulai saat ditetapkannya bakal calon kepala desa. langkah penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan dalam jangka waktu hari sejak penetapan bakal calon kepala desa antarwaktu yang terdiri dari: penelitian kelengkapan dokumen selama hari. penelitian keabsahan dokumen selama hari. penelitian keabsahan dokumen disertai klarifikasi dokumen pada instansi berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen. klarifikasi dari instansi yang berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen dilakukan apabila ada pengaduan secara tertulis yang diajukan kepada panitia pemilihan atau menurut panitia pemilihan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya. dalam hal instansi berwenang terdapat luar daerah, klarifikasi dapat dilakukan oleh panitia pemilihan sesuai kemampuan keuangan yang ada. calon kepala desa antarwaktu yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan atau tidak sah dinyatakan gugur. dalam hal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama hari. apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari orang, bpd menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu paling lama bulan yang ditetapkan melalui keputusan bpd. contoh format penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa antarwaktu sesuai format langkah pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan selama hari. dalam jangka waktu pengumuman, masyarakat berhak menyampaikan masukan mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa. langkah tindak lanjut atas masukan dari masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen. dalam hal adanya masukan masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa, panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjutinya. tindak lanjut atas masukan masyarakat dilakukan selama hari, dimulai sejak pengumuman dilaksanakan sampai dengan hari setelah jangka waktu pengumuman berakhir. hasil tindak lanjut atas masukan masyarakat dimuat dalam berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat. contoh format berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat sesuai format langkah seleksi tambahan terhadap calon kepala desa. dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dalam jangka waktu paling lambat hari. seleksi tambahan didasarkan pada bobot dan skala kriteria yang hasilnya dituangkan dalam peringkat dan peringkat sampai dengan peringkat ditetapkan sebagai calon kepala desa antarwaktu. bobot dan skala kriteria didasarkan pada: pengalaman bekerja lembaga pemerintahan, pengalaman bekerja lembaga kemasyarakatan desa: cc. tingkat pendidikan, dan usia. penetapan bobot dan skala kriteria tambahan sebagai berikut: pembobotan kriteria pengalaman bekerja lembaga\| pemerintahan pengalaman bekerja lembaga kemasyarakatan desa tingkat pendidikan penentuan skala: pengalaman bekerja lembaga pemerintahan: sub kriteria skala pernah sebagai kepala desa pernah sebagai sekretaris desa pns atau pensiunan pns tni polri golongan iii atau pns atau pensiunan pns tni polri golongan atau pernah sebagai anggota bpd pernah sebagai kepala urusan atau kepala seksi pernah sebagai kepala dusun tidak pernah menduduki salah satu posisi jabatan pada nomor urut sampai dengan pengalaman bekerja lembaga kemasyarakatan desa: sub kriteria pernah sebagai pengurus lpm atau pkk pernah sebagai pengurus lembaga adat atau karang taruna pernah sebagai pengurus. pernah sebagai pengurus tidak pernah menduduki salah satu posisi jabatan pada nomor urut sampai dengan tingkat pendidikan: sub kriteria skala berijazah diploma iv sarjana magister doktor berijazah diploma iii aan berijazah diploma berijazah diploma berijazah sma smk berijazah paket paket usia: sub kriteria skala usia tahun sampai dengan tahun usia atas tahun contoh penetapan skala dan penghitungan nilai dalam seleksi tambahan calon kepala desa antarwaktu sesuai format langkah penetapan calon kepala desa antarwaktu dan penentuan nomor urut oleh panitia pemilihan. dalam hal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit orang panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa antarwaktu. penetapan calon kepala desa antarwaktu disertai penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka dan dapat dihadiri oleh calon kepala desa. penentuan nomor urut calon kepala desa antarwaktu melalui pengundian disaksikan oleh bpd. nomor urut dan nama calon kepala desa antarwaktusetiap calon kepala desa antarwaktu wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa. contoh surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa antarwaktu sesuai format contoh surat pernyataan akan melanjutkan visi dan misi kepala desa sesuai format contoh surat undangan penetapan dan penentuan nomor urut calon kepala desa sesuai format contoh berita acara penetapan calon kepala desa antarwaktu dan berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa antarwaktu sesuai format langkah pengumuman calon kepala desa. panitia pemilihan mengumumkan nama calon kepala desa antarwaktu melalui media massa dan atau papan pengumuman selama hari sejak tanggal penetapan. tahap iii pelaksanaan musyawarah desa langkah penyampaian surat undangan pelaksanaan musyawarah desa. panitia pemilihan dengan dibantu kepala dusun, pengurus dan pengurus mendatangi peserta musyawarah untuk menyampaikan surat undangan. surat undangan berisi waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah. pemberian suara undangan kepada peserta musyawarah disertai dengan tanda terima yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol penerima surat undangan. contoh surat undangan peserta musyawarah sesuai format langkah pelaksanaan musyawarah: sebelum pelaksanaan musyawarah, setiap calon kepala desa antarwaktu wajib menandatangani: surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa antarwaktu adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan surat pernyataan siap kalah atau menang. contoh surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan sah tahapan pemilihan kepala desa antarwaktu sesuai format contoh surat pernyataan siap kalah atau menang sesuai format setiap peserta musyawarah yang hadir tempat musyawarah harus menyampaikan surat undangan, mengisi daftar hadir yang disiapkan panitia pemilihan. bagi peserta musyawarah yang tidak membawa dan menyampaikan surat undangan dapat mengikuti musyawarah apabila namanya tercantum dalam tanda terima penyerahan undangan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol penerima surat undangan. nama calon kepala desa antarwaktu ditempel pada tempat yang disediakan tempat pelaksanaan musyawarah. waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah dilaksanakan sesuai undangcamat adalah perangkat kecamatan dalam wilayahlaksanaan kedaulatan rakyat desa dalam memilih kepala desa melalui musyawarah desa. panitia pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarahdesa. penjabat kepala desa adalah seorang pns dari pemerintah daerahtentuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah despemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan keterwakilan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. musyawarah desa dimaksud untuk melaksanakan pengesahan terhadap calon kepala desa antarwaktu yang berhak dipilih. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antarmusyawarah desa menyepakati pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara maka pelaksanaan musyawarah ditunda selama hari untuk panitia pemilihan menyiapkan fasilitas dan teknis pelaksanaan. langkah pemungutan dan penghitungan suara. pemungutan suara dimulai pada pukul wita setelah pemungutan suara dinyatakan dimulai oleh panitia pemilihan. sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan menyampaikan mekanisme dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. pemungutan suara dilakukan sesuai mekanisme dan teknis pelaksanaan yang disampaikan panitia pemilihan. penghitungan suara dilakukan setelah pukul setelah seluruh peserta musyawarah yang hadir sebelum pemungutan suara ditutup telah menggunakan hak pilihnya. penghitungan suara dapat dihadiri oleh calon kepala desa antarwaktu dan masyarakathadir peserta musyawarah. suara untuk pemilihan kepala desa antarwaktu dinyatakan sah apabila disepakati dipilih oleh mayoritas peserta musyawarah. dalam penghitungan suara panitia pemilihan melakukan kegiatan: menyatakan pelaksanaan pemungutan suara tempat musyawarah ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara dimulai: menghitung jumlah suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan, dan mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menggunakan format catatan penghitungan suara. contoh catatan penghitungan suara sesuai format b2i. hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan paling rendah orang anggota panitia pemilihan, bpd dan penjabat kepala desa antarwaktu serta dapat pula ditandatangani oleh calon kepala desa. berita acara yang tidak ditandatangani oleh calon kepala desa antarwaktu tetap sah sebagai dasar untuk penetapan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu. panitia pemilihan memberikan salin kepada setiap calon yang hadir sebanyak eksemplar dan menempelkan (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara tempat umum. contoh berita acara hasil penghitungan suara sesuai format contoh berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai format berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, panitia pemilihan menyampaikan kepada musyawarah desa dan selanjutnya dimintakan pengesahan oleh musyawarah desa sebagai calon kepala desa antarwaktu terpilih. contoh keputusan panitia pemilih tentang penetapan calon kepala desa antarwaktu terpilih sesuai format panitia pemilihan menyerahk, dan alat kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara musyawarah desa segera setelah selesai penghitungan suara. tahap penetapan langkah penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu oleh musyawarah desa kepada bpd. laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu disampaikan melalui musyawarah desa kepada bpd paling lambat hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa antarwaktu terpilih dengan melampirkan berita acara hasil perhitungan suara dan keputusan panitia pemilih tentang penetapan calon kepala desa antarwaktu terpilih. contoh laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu kepada bpd sesuai format langkah penyampaian calon kepala desa antarwaktu terpilih oleh bpd kepada bupati. berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan, bpd menyampaikan calon kepala desa antarwaktu terpilih kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada penjabat kepala desa. penyampaian calon kepala desa antarwaktu terpilih kepada bupati paling lambat hari setelah bpd menerima laporan dari panitia pemilihan. contoh laporan bpd tentang calon kepala desa antarwaktu terpilih sesuai format py1 langkah pengesahan pengangkatan kepala desa. bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa antarwaktu dengan keputusan bupati paling lambat hari setelah menerima surat bpd. contoh format dokumen pemilihan kepala desa antarwaktu. format. berita acara rapat musyawarah. badan permusyawaratan desa. berita acara rapat musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu nomor: . ba bpd . pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . dua ribu delapan belas bertempat . telah dilakukan rapat musyawarah bpd tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu . tahun . dan dihadiri pula oleh unsur terkait (daftar hadir terlampir) dengan keanggotaan dan komposisi sebagai berikut: nama snanaananennnnannaaaeeaa berasal dari unsur . berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota nama nakanienananenaaaamaa berasal dari unsur . berkedudukan sebagai wakil ketua merangkap anggota nama nnnanannenkanaeaaaa berasal dari unsur . berkedudukan sebagai sekretaris merangkap anggota nama nnanateraneteneaeeeme berasal dari unsur . berkedudukan sebagai anggota nama? saneseankeneaeeeeaeann berasal dari unsur . berkedudukan sebagai anggota badan permusyawaratan desa. n ketua merangkap anggota tanda tangan wakil ketua merangkap anggota tanda tangan sekretaris merangkap anggota tanda tangan anggota tanda tangan anggota tanda tangan format keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu mas badan permusyawaratan desa . kabupaten timor tengah selatan keputusan badan permusyawaratan desa . nomor . kep bpd. . tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu desa. masa jabatan . badan permusyawaratan desa ., menimbang bahwa sehubungan dengan kepala desa.telah ., perlu dilakukan proses pemilihan kepala desa antarwaktu masa jabatan .: bahwa untuk kelancaran proses pemilihan kepala desa antarwaktu, perlu diwaktu desa . masa jabatekesatu membentuk panitia pemilihan kepala desa antarwaktu desa. masa jabatan .mfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah, melaksanakanj . menetapkan calon kepala desa antarwaktu terpilih: dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. ketiga dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan kepala desa antarwaktu desa sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertanggungjawab kepada badan permusyawaratan desa . keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. . . badan permusyawaratan desa . ketua, lampiran keputusan badan permusyawaratan desa . nomor . kep bpd. . . tentang pembentukan panitia pemilihan kepala antarwaktu desa .masa jabatan . susunan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu desa. masa jabatan . nama kedudukan dalam panitia daa sen ane maan yaa papa badan permusyawaratan desa . ketua, format laporan bpd tentang . diisi nama kecamatan) badan permusyawaratan desa . diisi nama desa) usa kepada nomor pemenang sana yth. bupati timor tengah selatan lampiran (satu) jepit perihal laporan pembentukan panitia pilkades antarwaktu. berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten timor tengah selat, maka disampaikan kepada bupati timor tengah selatan bahwa panitia pemilihan kepala antarwaktu desa . masa jabatan . telah dibentuk dengan keputusan bpd :. nato onfonloe tercampur gitu selanjutnya melaksanakan tugas pemilihan kepala desa antarwaktu sesuai jadwal tahapan dan langkah yang telah ditetapkan. atas petunjuk selanjutnya disampaikan terima kasih. badan permusyawaratan desa. ketua, tembusan: ketua dprd kabupaten timor tengah selatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten timor tengah selatan soe, inspektur kabupaten timor tengah selatan camat . di., dan penjabat kepala desa. format contoh pernyataan bersedia menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa antarwaktu pernyataan bersedia menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa antarwaktu saya yang bertanda tangan bawah ini: nama agama pekerjaan alamat menyatakan bahwa saya bersedia menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa antarwaktu desa. kecamatan . segala tugas dan tanggung jawab yang saya emban akan saya laksanakan sebaik baiknya dengan menjunjung tinggi sikap jujur, adil, netral, transparan dan obyektif. demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kang rana (nama lengkap)ngalokasian dan penetapuntuk setiap desarhitungan dan pemanfaatbagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar (enam puluh per seratus) dari alokasi dana kabupaten dibagi secara merata kepada setiap desa; alokasi berdasarkan formula, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar (empat puluh per seratus) dari alokasi dana kabupaten dibagi secara proporsional dengan memperhatikan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing masing dengan rumus perhitungan: zl) z2) keterangan: bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa; rasio realisasi penerimaan pbb setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pbb kabupaten; rasio realisasi penerimaan retribusi pasar setiap desa terhadap total realisasi penerimaan retribusi pasar kabupaten; dan data jumlah realisasi penerimaan pbb dan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari dinas pendapatan daerah kabupaten timor tengah selatan. bagi desa yang dalam pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerahbagi hasil pajak dan retribusi daerah^ paulus della diundangkan pada tanggal pebruarberdasarkan fornttth7h10) kota soe kata kota soe noemetomolo utara o'besi molo utara konsesi molo utara dosen molo utara sebut molo utara ajaobaki .0030s755 molo utara kepala 2j049, molo utara tuna molo utara buaepunu molo utara nefokoko kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi berdasarkan formula.ptob molo utara kumolo o.o ol53879 molo utara to'manat amanuban timur bila amanuban timur pelet amanuban timur pisan amanuban timur album amanuban timur nifukiu li082, amanuban timur mnelaanen amanuban timur teluk amanuban timur oe'enam .0s358282 amanuban timur sini amanuban timur liu amanuban tengah teresa amanuban tengah nakfunu amanuban tengah oe'enam amanuban tengah aiaamanuban selatan poll 13j089, amanuban selatan eki amanuban selatan rebels amanuban selatan nosuke amanuban selatan uboat ho. kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi berdasarkan formula pagu board per desa ho.ho.rmoni baki amanuban barat nifukanl li851,b manapun selatan netutnana manapun utara lio manapun utara fotoanapun utara muna ki'e pilu ki'e balas ki'e openai ki'e belle ki'e napi ki'e boti ki'e fatuulan ki'e tesiayofanu ki'e invasi ki'e ekmece ki'e eno napi ki'e fatukusi ki'e nail'u kuanfatu olas kuanfatu lasi kuanfatu akan kuanfatu b^mutu kuanfatu kus!fatumnasi nenas fatumnasi fatumnasi fatumnasi tapin fatumnasi kuanoel fatumnasi mulls polen kontak polen fatumnutu polen bijipolen lou polen usapimnasi polen mnesatbubuk polen puna polen laos polen oelnunuh polen balu polen sinonim batu putih bermutu batu putih boe;nauka batu putih hane 8i640, batu putih bobo batu putih tuan batu putih tuakole batu putih sehelai boeing sabun boeing nano boeing boeing boeing bus boeing musin boeing leonmeni boeing satu maupunii nunkolo nunkolo bahan nunkolo senat nunkolo hoineno alokasi berdasarkan formula. realisasi pbb realisasi retribusi pasar kecamatan nadia desa alokasi dasar realisasi pbb '!'kolo nunkolo nunkolo senam nunkolo fat nunkolo harmoni nunkolo putus opening nek opening pen utara opening noenoni tempo hoi opening niki nil opening opening opening abi korban korban korban mesiu korban pen selatan korban ketuk korban babun korban oleh korban se'i .00s22263 korban nununamat korban pana korban haunobenak korban ofu korban paha kot olin kot'olin kot olikuali kuali kuali oni kuali nunusunuli tuapakas kurun toineke kuali taufan kuali kiufatu kuali rekaman molo barat busana molo barat fatukoko molo barat koa molo barat beban molo barat salat kok daun lotus kok daun sanalah kok daun kolot kok daun niti kok daun o'baki kok daun benahi rebana rebana rebana fatumnasi rebana sunt rebana malla rebana mnelapetu santan santan .0cb79411 santan poli santan manusuk santan denotes santan naipatu nonbebas naik nonbebas fatutnana nonbebas replika nonbebas oe'enam nonbebas teas 3i061, nonbebas tebal nonbebas eno nabuasa kuatnya tetap katana nauka (*itsitnya suppl kuatnya lalat kuatnya enoneontes' kuatnya o'of kuatnya tubmonas kuatnya fautmoudfatukopa fatukopa fatukopa benam fatukopa taebone fatukopa nunfutu fatukopa kiki fatukopa bilo fatukopa nifulintobu tobu tobu totem tobu tune tobu boleh tobu pulau tobu huetalan tobu tambalan tobu restore nunbena lil'anabena nunbena nunbena forbesi nunbena taneotob nunbena foto mone nunbena tunes total kontrol penghitungan bobot bupati timor tengah selatan,y pagu board kabupaten tts pbb bupati timor tengah selatan,y hasil perhitungan pagu board kab. tts bupati timor tengah selatan,y pagu alokasi dasar bupati timor tengah selatan,y pagu alokasi dasar pembulatan paul^sv. della pagu bagian formula pembulatan paul^sv. della jumlah desa paul^sv. dellaformula pagu board per desa (!) kota soe kata kota soe noemeto jumlahjumlah a6, molo utara o'besi molo utara konsesi molo utara dosen molo utara sebut molo utara ajaobaki molo utara kepala molo utara tuna molo utara bijaepunu molo utara nefokokoftob molo utara kumolo molo utara to'manat jumah amanuban timur biamanuban timur oe'enam amanuban timur sini amanuban timur liu jumlah .i7, amanuban tengah teresa amanuban tengah nakfunu amanuban tengah oe'enam amanuban tengah bamjumlah amanuban selatan poll amanuban selatan eki amanuban selatan rebels amanuban selatan nosuke amanuban selatan uboat 1j287.jumlah amanuban barat tublopo amanuban barat null amanuban barat nusa amanuban barat mnelalete kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi formula pagu board per desa amanuban barat pus amanuban barat tubuh amanuban barat harmoni baki amanuban barat dibuka jumlahe manapun selatan netutnana jumlah manapun utara lio manapun utara foulmanapun utara muna jumlah ki'e pill ki'e balas ki'e openai ki'e belle ki'e napi ki'e bo'n ki'e satu .i02 ki'e tesiayofanu ki'e invasi ki'e ekmece ki'e eno napi ki'e fatukusi ki'e inline'u jumlah kuanfatu olas kuanfatu lasi kuanfatu akan kuanfatu basah kuanfatu kursijumlah fatumnasi nenas fatumnasi fatumnasi fatumnasi tapin fatumnasi kuanoel fatumnasi mitis jumlah polen kontak polen fatumnutu polen biji polen polen usapimnasi polen mnesatbubuk polen puna polen lab polen oelnunuh polen balu polen sinonim jumlah batu putih bermutu batu putih bentuk batu putih hane batu put!h bobo batu putih tuan batu putih tuakole batu putih sehelai jumlah kecamatan nama dess alokasi dasar alokasi formula page board per desa boeing sabun boeing nano boeing boeing boeing bus boeing mesin boeing leonmeni boeing satu manu jumlahli jumlah nunkolo nunkolo bahan nunkolo senat nunkolo hoineno nunkolo nunkolo nunkolo senam nunkolo fat nunkolo harmoni nunkolo putus jumlah j3. opening nek opening pen utara opening noenoni opening hoi opening niki niki opening opening opening abi jumlah korban korban korban mesiu korban pen selatan korban ketuk korban babun korban oleh korban se'i korban nununamat korban pana korban haunobenak korban ofu korban paha jumlah kot gun kotlin konojumlah kuali kuali kuali oni kuali nunusunu kuali tuapakas kuali toinekb kuali taufan kuali suatu kuali rekaman jumlah molo barat busana molo barat fatukoko molo barat koa molo barat beban molo barat salat jumlah kok daun lotus kok daun sanalah kok daun kolot kok daun niti kok daun o'baki kok daun benahi jumlah rebana rebana rebana fatumnasi rebana seni kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi formula pagu board per desa rebana della rebana mnelapetu jumlah santan santan santan poli santan manusuk santan denotes santan naifatu jumlah nonbebas naik nonbebas fatutnana nonbebas replika nonbebas oe'enam nonbebas teas nonbebas ebaof kuatnya tubmonas kuatnya jumlah fautmoloes jumlah total rati tim lu dilakukan peninjauan kembali terhadaptan,$ tahun . " diundangkan pada tanggal februari sekretaris daerah sa" pen tengah selatan, marten selain berita daerah kabupaten timor tengah selatanrepublik indonesia nomor tahun tentang angka pengenal impor hidupimor tengah selatan lembaranetimor tengah selatanipenandatanganan izin dan non izin adalah pengalihan kewenangan penandatanganan izin dan non izin yang semula menjadi kewenangan bupati atau instansi teknis dialihkan penandatanganannya kepada kepala dpmptsp. urusan perizinan adalah semua tahapan, proses dan kegiatan yang berawal dari penerimaan, pemrosesan dan penerbitanbab pelimpahan kewenangan bagian pertama pelimpahan kewenangan bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan izin dan non izin kepada kepala dpmptsp sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan perizinan. bagian kedua jenis izin dan non izin yang dilimpahkan penandatanganannya kepada kepala dpmptsp paragraf satu jenis izin yang dilimpahkan jenis izin daerah yang dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada kepala dpmptsp sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perizinan berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan terdiri dari: izin penyimpanan sementara limbah b3. perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri dari: surat izin mendirikan bangunan imb). perizinan berusaha sektor kesehatan terdiri dari tt. izin praktek dokter dan dokter gigi, izin praktek tenaga gizi sit gz) fasilitas kesehatan, izin praktek tenaga gizi sit gz) mandiri, izin praktek bidan ipb) fasilitas kesehatan izin praktek bidan ipb) mandiri, izin kerja perawat gigi, izin praktek apoteker sisa), izin praktek perawat sipp), izin praktek tenaga teknis kefarmasian sepak), izin praktek refraksionis optisien ro), izin praktek fisioterapi, izin praktek radiografi, izin praktek psikologis klinis sippa), izin kerja sanitasi lingkungan, izin praktek okupasi terapis spot), izin praktek terapis wicara site), izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan, izin penyelenggaraan optikal, dan izin praktek tenaga kesehatan tradisional siput). perizinan berusaha sektor perindustrian, perdagangan dan koperasi terdiri dari: izin tempat usaha situ) perizinan berusaha sektor perhubungan terdiri dari: izin trayek, izin insidentil, perizinan berusaha sektor keuangan terdiri dari: izin peletakan titik reklame ipar), perizinan sektor kesatuan bangsa dan politik terdiri dari: izin penelitian paragraf dua jenis non izin yang dilimpahkan jenis non izin daerah yang dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada kepala dpmptsp sebagaimana dimaksud dalam meliputi: urusan kesehatan sertifikat laik hygiene depot air isi ulang, sertifikat laik hygiene rumah makan restoran sertifikat laik hygiene jasa boga catering, sertifikat laik hygiene makanan jajanan sertifikat laik hygiene perhotelan, dan sertifikat laik hygiene pest control pestisida. urusan pupr prop dan perencanaan keterangan rencana kabupaten krk) atau rekomendasi ruang, bagian ketiga kewenangan penyelenggaraan perizinan pelimpahan kewenangan penandatanganan bidang izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama pemberi wewenang untuk jenis perizinan daerah dan non perizinan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan penolakan terhadap permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. penetapan, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan (retribusi perizinan tertentu) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam rangka pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha kegiatan dan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku, dan menetapkan standar pelayanan perizinan dan maklumat pelayanan publik, bupati menetapkan dpmptsp dan online submission system oss). pemohon sebelum mengajukan permohonan perizinan wajib melakukan konfirmasi status wajib pajak ksw). penambahan dan atau pengurangan jenis jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh bupati. sebelum diterbitkan dokumen perizinan, khususnya mengenaiterlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari tim teknis perizinan dan dilaporkan kepada bupati. perizinan skala besar sebagaimana dimaksud meliputi: perizinan untuk mendirikan mall, hypermarket, supermarket, pusat perbelanjaan, pasar swalayan, minimarket berjaringan dan atau berskala nasional, perizinan untuk pembangunan hotel, kondominium, apartemen, dan sejenisnya, perizinan untuk mendirikan usaha pariwisata, meliputi usaha bar rumah minum beralkohol, usaha hiburan malam kelab, diskotik, pub), spa, rumah pijat dan karaoke dengan pemandu lagu. perizinan untuk mendirikan rumah sakit, klinik utama, perizinan untuk mendirikan tower menara telekomunikasi, dan atau infrastruktur antena telekomunikasi microbes, perizinan untuk mendirikan reklame konstruksi besar, perizinan untuk mendirikan spbu sbg, perizinan untuk mendirikan industri dengan klasifikasi menengah dan besar, perizinan untuk mendirikan gudang dan perumahan dengan luas lahan diatas (satu) hektar, jenis kegiatan usaha lainnya yang dibahas oleh tim teknis perizinan. (l) untukyang memerlukan pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait, pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh tim teknis perizinan. tim sebagaimana dimaksud pada merupakan representasi dari pada perangkat daerah terkait dan beranggotakan masing masing wakil dari perangkat daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati. tugas tim teknis perizinan adalah: melaksanakan pemeriksaan administrasi dan melakukan survey lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis kajian sesuai bidangnya masing masing, memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin dan non izin sesuai bidang kompetensi teknis, dan cc. mengadakan pengujian monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan izin dan non izin yang diberikan. dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada butir anggota tim teknis berwenang untuk menandatangani pertimbangan teknis atas nama kepala perangkat daerah teknis terkait: bab iii tugas dan kewajiban penyelenggara perizinan bagian pertama tugas tugas penyelenggara perizinan adalah:ng prosedur sop) yang telah ditetapkan, merumuskan persyaratan izin dan non izin menurut masing masing kategori izin dan non izin: mengelola informasi terkait penyelenggaraan perizinan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait terutama menyangkut aspek yang bersifat teknis dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan meminta pertimbangan teknis secara tertulis dari perangkat daerah yang bersangkutan untuk jenis perizinan tertentu, mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku, melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin dan non izin, dan melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin dan non izin. bagian kedua kewajiban kewajiban penyelenggara perizinan: memberikan pelayanan perizinan dengan menjunjung tinggi etika pelayanan meliputi: disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah dan simpatik, adil dan tidak diskriminatif, terbuka dan jujur, loyal, sabar: kepatuhan, teladan, kreatif, komunikatif: bertanggungjawab, dan objektif. mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur sop) dengan keputusan bupati, dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perizinan secara berkala kepada perangkat daerah terkait. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, makaerita daerah kabupaten timor tengah selatan tahun nomor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
lina, afsteyan pemerintah kabupaten slemaa. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan,:perlu diganti karenabpd cara pencalonan d.. panitia pemilihan dibentuk oleh bpd secara musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan bpd. keanggotaan desa.. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa: menetapkan:i. menyelenggarakan kampanye, melaksanakan pemilihan kepala desa, membuat berita acara pemilihan::pada tanggal pemungutan suara, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat obat terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah:ngenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan:, bagi kepala desa harus melampirkan surat izin dari bupati: bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti selama jangka waktu sampai dengan ditetapkan calon kepala desa terpilih kepada bupati mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepala desa:kerja. apabila waktu penjaringan telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada tetap menghasilkan bakal calon kepala desa tunggal, maka proses pemilihan tetap dilaksanakan dengan ketentuan selain tanda gambar bakal calon kepala desadalam rangka penjaringan, bakal calo copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh kepala desa dan camat: foto copy akta kelahiran yang dilegalisir: surat izin dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, tni, dan polri: surat izin dari bupati bagi kepala desa, surat izin dari kepala desa dari pamong desa:oleh panitia pemilihan kepada bpd. panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon. paragraf penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih penetapan calon kepala desayang berhak dipilih diumumkan (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. bpd dapat menentukan jumlah maksimal calon kepala desa yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan keputusan bpd. penentuan jumlah maksimal calon kepala desa: kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala dan kampanye dialog:: pelaksanaan kampanye dialog dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul wib: cc.: mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum: pelarangan kampanye tempat ibadah.sekurang kurangnya untuk (dua ratus) pemilih. pelaksanaan pemungutan suara di.pemilihan kepala desabalai desa. menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan: surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan: surat suara diberi stempel panitia pemilihmenggunakan alat mencoblos yang disediakan panitia pemilihan: dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak banyaknya (dua) colokan. suara dinyatakan tidak sah apabila tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan, surat suaramilihan, dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan:milihanengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih. apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilihapabila salah satu atau lebih calon kepala desa yang berhak dipilih tidak bersedia menandatangani berita acara pemilihan tidak mempengaruhi sahnya prosesparagraf penetapan calon kepala desa terpilih calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam dan. bupati menerbitkan keputusan bupati, proses pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan. bab iii tata cara pelantikapelantikan kepala desa dapat dilaksanakan desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat..sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpahjjanji. pengucapan sumpahjjanji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.punyai masa jabatan (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. apabila masa jabatan kepala desa telah berakhir maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bab netralitas dan larangan kepala desa. paling lama (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.dilakukan. bab viii mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. tugas pokok penkepala desa: dinyatakan melanggar sumpah sebesar (limakepala desasakit paling lama (tiga) bulan berturut turut dengan surat keterangan dokter, cuti melahirkankerja berturut turut. pejabat yang mewakili kepala desa yang berhalangan sementara adalah sekretaris desa. kepala desa dinyatakan berhalangan tetap apabila: berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidan, habis masa jabatannya, meninggal dunia, mengundurkan diri: tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah'janji. pejabat yang mewakili kepala desa yang berhalangan tetap adalah penjabat yang ditetapkan oleh bupatibagian desa yang bersangkutan, atau pns yang berada dalam lingkungan pemerintah kabupaten.. masa jabatan penjabat paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. penjabat diambil sumpah': pembuatan bilik kamar tempat pemilihan, honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat rapat: honorarium petugas, pengadaan sewa alat alat perlengkapan, dan lain lain pengeluarankepala desaberhak mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk satu kali masa jabatibnu subianto diundangkan sleman. pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten sleman,il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas.dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan panitia pemilih) sleman pemerintah kabupaten slem.a. bahwa ketersediaan tanah makam merupakan kebutuhan masyarakat kabupaten sleman yang harus dipenuhi: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sleman bidang permakaman, pemerintah kabupaten sleman menyediakan tempat pemakaman umum dan pelayanan pemakamer rip napa deng pe, men ana nee gerah deantaman pemakaman umummen pee raba pesek, atau orang yang menjadi tanggungjawabnya. makam tumpang adalah sistem permakaman yang dapat digunakan untuk (dua) jenazah atau lebihjawab adalah orang atau lembaga instansi badan yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazahtpu terbagi dalam blok dan petak tanah makam. pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bagian kedua blok tanah makam blok tanah makam ditetapkan berdasarkan pengelompokan lokasi petak tanah makam. oey pen rip napa deng pe, dean bagian ketiga petak tanah makambertuliskan nomor: blok: cc. nama, tanggal lahir: tanggal meninggal. ukuran dan bentuk plakat dan pusara makam ditetapkan bupati. bab iii pelayanan pemakaman bagian kesatu jenis pelayanan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman tpu yang dapat dimanfaatkan masyarakat. jenis pelayanan pemakaman yang diberikan pemerintah daerah meliputi: penyediaan tanah makam terdiri dari: )tanah makam yang langsung dipergunakan: )tanah makam cadangan. jasa pemakaman terdiri dari: penggalian makam: pemasangan plakat makam dan pusara makam, penggunaan kendaraan jenazah. map ken aan rip mena napa deng pe, mak dean bagian kedua penyediaan tanah makam paragraf tanah makam yang langsung dipergunakan setiap ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang akan memanfaatkan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk pemakamktp) ahli waris penanggungjawab jenazah dan surat keterangan kematian. permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsungpemanfaatan tanah makam. izin pemanfaatan tanah makam berlaku selama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang. perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam. apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten berwenang memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah makam. tanah makam sebagaimana dimaksud dalam dapat dimanfaatkan untuk pemakaman tumpang. pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka waktu (tiga) tahun. oey rip mena napa pen ialah nee gerah tar pemakaman tumpang dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah yang telah dimakamkan. paragraf tanah makam cadangan setiap orang yang akan memanfaatkan tanahpemohon. permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada diberikan izin tanah makam cadangan. izin tanah makam cadangan berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang. perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada maka hak pemesanan atas tanah makam menjadi gugur. apabila tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam akan dipergunakan untuk pemakaman, maka ahli waris atau penanggung jawab jenazah wajib mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah makam. bagian ketiga pelayanan jasa pemakaman setiap orang yang akan memanfaatkan jasa pemakaman wajib mengajukan permohonan. nasi pun tan ane: pena ada kentp pemohon. bagian keempat biaya pelayanan pemakaman terhadap setiap pemanfaatan pelayanan pemakaman dipungut retribusi. ketentuan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian kelima penggalian dan pemindahan jenazah penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah setelah mendapatkan persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut tata cara penggalian dan atau pemindahan jenazah diatur lebih lanjut oleh bupati. bab pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan,pelaksana kegiatan pelayanan pemakaman kabupaten slempen rip napa deng pe, nee gerah de oey si: tan ar" pen pat sega ak, ken ka: pera dean penjelasan atasi. umum dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk pemakaman,daerah berkaitan dengan penyediaan tanah makamtaman pemakaman umum pemerintah kabupaten sleman. il. demi cukup jelas. cukup jelas. deret areal rip ane: pena ada ken naa peak tar yang dimaksud dengan petak makam adalah liang kubur yang digunakan untuk memakamkan jenazah, yang dimaksud dengan blok makam adalah kumpulan dari beberapa petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak lingkunganpada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. gata3 maya roe cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sleman nomor oey aga keren keep sana lea tanah ka: pera dean in) dab teng serat peng lebat ria tar
mebagian hukum setda kabupaten sleman . tahun pan kan sae yaidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang la. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin praktik dokter dan dokter gigi: bahwa pemberian izin praktik dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalamseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman.:.izijabat yang ditunjuk oleh bupati adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan kewenangan bidang kesehatan. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun, meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah, swasta, maupun perorangandandokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahubab ketentuan perizinan bagian kesatu izin praktik dokter dan dokter gigi setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki sip. sip dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan untuk paling banyak (tiga) tempat praktik. satu sip hanya berlaku untuk (satu) tempat praktik. sip terdiri atas: sip dokter, sip dokter gigi, cc. sip dokter spesialis: sip dokter gigi spesialis. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun sip berlaku sepanjang surat tanda registrasi masih berlaku dengan ketentuan tempat praktiknya masih sesuai dengan yang tercantum dalam sip. setiap kali dilakukan registrasi ulang str maka sip wajib segera diperbaharui. apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam sip, maka dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan sip baru. sip sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipindahtangankan. sip wajib dipajang pada ruang periksa dan nomor sip harus dicantumkan pada setiap kertas resep. bupati atau pejabat yang ditunjukbagian kedua sistem dan prosedur seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun paragraf sip permohonan sip disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. permohonan sip sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi surat tanda register dokter dan: cc. surat pernyataan telah belum mempunyai surat ijin praktik sip), bermaterai secukupnya, surat rekomendasi dari organisasi profesi wilayah tempat praktik: hasil pemeriksaan kualitas air tempat praktik, pas foto berwarna ukuran sebanyak (dua) lembar dan sebanyak (satu) lembar, fotokopi sip bagi permohonan sip kedua dan ketiga. pengajuan permohonan sip sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan secara tegas permohonan sip untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahu, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan sippelayanan kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.dokter dan dokter gigiseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun dalam rangka melakukan bakti sosial kemanusiaan:.pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf harus diberitahukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjukip khusus secara kolektif oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun sip khusus sebagaimana dimaksud padapelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada harus memberitahukan peserta program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter gigi spesialis yang sedang mengikuti pendidikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh bupati. paragraf pembaharuan sip permohonan pembaharuan sip disampaikan secara tertulisrmohonan pembaharuan sip sebagaimana dimaksud pada dihampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam bagian ketiga retribusi sip pasai setiap permohonan dan pembaharuan sip dipungut retribusi. ketentuan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian keempat hak, kewajiban, dan larangan setiap dokter dan dokter gigi berhak: melakukan kegiatan sesuai dengan sip yang dimiliki: mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah: cc. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan sip yang dimiliki. setiap dokter dan dokter gigi wajib: melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai sip yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,medis sesuai dengan standar profesi. dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien: merujuk pasien dokter danmbuat rekam medis, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebutmemasang papan nama praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik perorangasetiap dokter dan dokter gigi dilarang: menjalankan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien: menjalankan praktik tempat pelayanan kesehatan luar ketentuan yang tercantum dalam sip, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun bagian kelima sanksi administrasi paragraf sanksi bagi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki izin dokter dan dokter gigi yang telah memperoleh sip diberikan peringatan secara tertulis apabila: melakukan kegiatan pelayanan kesehatantentuan sebagaimana dimaksud dalam danip dibekukan apabila dokter dan dokter gigi pemilik sip tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam selama sip yang bersangkutan dibekukan, dokter dan dokter gigi dilarang untuk melakukan praktik. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun ketentuan jangka waktu pembekuan sipsip. pembekuan sip dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sip yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila dokter dan dokter gigi pemilik sipip dicabut apabila: ada permintaan sendiri dari dokter dan dokter gigi pemilik sip untuk menutup kegiatan praktiknya, sip dikeluarkan atas data yang tidak benar dipalsukan oleh dokter dan dokter gigi yang bersangkutan, cc. dokter dan dokter gigiatas dasar keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran, surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi dicabut oleh konsil kedokteran indonesia: melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun pelaksanaan pencabutan sip dapat disertai dengan penutupan tempat praktik. pencabutan sip dan penutupan tempat praktik dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi mengakibatkan keresahan masyarakat bupati dapat menutup tempat praktikpada berlaku sampai dengan dokter dan dokter gigi pemilik sip melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. paragraf sanksi bagi dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki izin setiap kegiatan praktik dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing masing (dua) minggu. tempat praktik dokter dan dokter gigi ditutup apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan iziraktik dokter dan dokter gigi dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukraktik dokter dan dokter gigi dilakukan oleh instansi teknis dan organisasi profesi yang ditetapkan oleh bupati. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada antara lain: pengaturan penyelenggaraan pelayanan medis, peningkatan profesionalitas dan kualitas pelayanan: cc. supervisi dan monitoring terhadap kegiatan praktik dokter dan dokter gigi, dan pembuatan laporan oleh dokter dan dokter gigi. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman.ri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahulakukan praktik kedokteran tanpa memiliki sipibnu subianto seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun diundangkan sleman. pada tanggalizin praktik dokter dan dokter gigi il. umumdalam perkembangannya penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan upaya kesehatan dan sumber dayanya yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal, sebagai tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah bersama sama dengan masyarakat. salah satu upaya pembangunan kesehatan tersebut dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah agar penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelayanan secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat. penyelenggaraan pelayanan praktik dokter dan dokter gigi diharapkan senantiasa mampu meningkatkansleman. untuk maksud tersebut diperlukan suatu seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun pengaturan, pengawasan dan pembinaan untuk melindungi masyarakat agar penyelenggaraan praktik tenaga medis benar benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat. hal tersebut sebagai pelaksanaanpenanganan bidang kesehatan. salah satu implikasi dari pelaksanaan kewenangan wajib tersebut adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan bidang kesehatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten. pemberian perizinan praktik dokter dan dokter gigi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah kabupaten. pelaksana sebagaimana diatur dalam. atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk peraturan daerah tentang izin praktik dokter dan dokter gigi. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman.pelayanan kesehatan pemerintah meliputi rumah sakit milik pemerintah, tni dan polri, puskesmas, dan balai kesehatan balai kesehatan milik pemerintahsleman lazim surat, s.h. pembina tk. iv b nip.
dar ob ewan lembaran daerah kabupaten sleman berita resmi kabupaten sleman) nomor: tahun seri: bvc ceebbbbhiburseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman.pajak hiburan,seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahundan tari modern, kesenian rakyat tradisional, pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya: pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat, sirkus, akrobat, dan sulap: permainan milyar, golf, dan boling:, ii.: tontonan film sebesar (sepuluh persen): pagelaran kesenian, musik, dan tari modern sebesar (limabelas persen):, dan sejenisnya sebesar (sepuluh persen), seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun pameran sebesar (sepuluh persen), diskotik, karaoke, dan klab malam sebesar (empat puluh lima persen): sirkus, akrobat, dan sulap sebesar (sepuluh persen): permainan milyar, golf, dan boling sebesar (sepuluh persen): pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar(sepuluh persen): dan pertandingan olahraganyelenggaraan dan atau pengusahaan hiburan. bab pemungutan dan penetapan pajak bagian kesatu speed seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahungian ketigeri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahu, skpdkbt, skpdri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahuneri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahuneri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahunseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahuhiburanaipungut oleh pemerintah daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. objek pajak hiburan tersebut adalah setiap jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. pajak hiburhiburan. il. demiri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahuseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahuna taman pemerintah kabupaten sleman peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang pembangunan menara telekomunikasi seluler dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi wilayah kabupaten sleman yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler: bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatngelolaan menara telekomunikasi seluler, bahwa atasmenara telekomunikasi seluldaerahmbangunan menara telekomunikasi selulembangunan menara telekomunikasi seluler adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi. menara telekomunikasi seluler yang selanjutnya disebut menara adalah seperangkat bangun bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi seluler. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler. bab ketentuan pembangunan menara bagian pertama lokasi pembangunan menara paragraf penetapan lokasidalam dibagi dalam beberapa zona. paragraf pembagian zona zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal hal sebagai berikut: kepadatan penduduk: jumlah sarana dan prasarana pemerintahan perdagangan jasa, dan cc. letak strategis wilayah. pembagian zona sebagaimana dimaksud padall, dengan ketentuan sebagai berikut: kepadatan penduduk rendah: sarana dan prasarana pemerintahanzona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut: zona meliputi: desa ambarketawang kecamatan gamping, desa nogotirto, kecamatan gamping: desa trihanggo, kecamatan gamping, desa banyuraden, kecamatan gamping, desa sinduadi, kecamatan mati, desa sendangadi, kecamatan mati, desa caturtunggal, kecamatan depok, desa condong catur, kecamatan depok: desa maguwoharjo, kecamatan depok, desa kalitirto, kecamatan berubah, desa sukoharjo, kecamatan prambanan, desa tirtomartani, kecamatan kawasan: desa purwomartani, kecamatan kawasan, desa sariharjo, kecamatan ngaglik, desa raharjo, kecamatan sleman, desa pribadi, kecamatan sleman: desa caturharjo, kecamatan sleman: desa lumbungrejo, kecamatan tempel, zona meliputi: desa balecatur, kecamatan gamping, desa sidomulyo, kecamatan godaan: desa sidoagung, kecamatan godaan, desa sidoarjo, kecamatan godaan: desa sidomulyo, kecamatan godaan: desa sidoarjo, kecamatan godaan, desa sidoluhur, kecamatan godaan: desa sidorejo, kecamatan godaan, desa sumberagung, kecamatan myuran: desa sumberbaru, kecamatan myuran: desa sendangagungendangrejo, kecamatan minggir, desa margoagung, kecamatan segan: desa margoluwih, kecamatan segan: desa margomulyo, kecamatan segan: desa tlogoadi, kecamatan mati, desa sumbersari, kecamatan mati, desa tirtoadi, kecamatan mati: desa sendangtirto, kecamatan berubah, desa jogotirto, kecamatan berubah, desa tegaltirto, kecamatan berubah: desa maduro, kecamatan prambanan, desa tamanmartani, kecamatan kawasan: desa umbulmartani, kecamatan ngemplak desa sukoharjo, kecamatan ngaglik, desa minomartani, kecamatan ngaglik: desa sidoharjo, kecamatan ngaglik, desa sardonoharjo, kecamatan ngaglik, desa pendowoharjo, kecamatan sleman, desa banyurejo, kecamatan tempel, desa margorejo, kecamatan tempel, desa pondokrejo, kecamatan tempel, desa hargobinangun, kecamatan pakem, desa purwobinangun, kecamatan pakem, desa pakembinangun, kecamatan pakem, desa harjobinangun, kecamatan pakem. zona iii meliputi desa sumberahayu, kecamatan myuran: desa sumbersari, kecamatan myuran: desa sendangsari, kecamatan minggir, desa margokaton, kecamatan segan, desa margodadi, kecamatan segan, desa wukirharjo, kecamatan prambanan: desa sumberejo, kecamatan prambanan: desa gayamharjo, kecamatan prambanan, desa sumberharjo, kecamatan prambanan, desa selomartani, kecamatan kawasan: desa sindumartani, kecamatan ngemplak, desa widodomartani, kecamatan ngemplak, desa bimomartani, kecamatan ngemplak, desa wedomartani, kecamatan ngemplak: desa donoharjo, kecamatan ngaglik: desa trimulyo, kecamatan sleman: desa merdikorejo, kecamatan tempel: desa tambakrejo, kecamatan tempel: desa sumberejo, kecamatan tempel, desa wonorejo, kecamatan tempel: desa bangunkerto, kecamatan turi, desa girimarto, kecamatan turi, desa mojokerto, kecamatan turi: desa mojokerto, kecamatan turi, desa candibinangun, kecamatan pakem: desa glagaharjo, kecamatan angkringan: desa kepuharjo, kecamatan angkringan: desa umbulharjo, kecamatan angkringan: desa wukirsari, kecamatan angkringan: desa argomulyo, kecamatan angkringan.: zona jarak antar menara minimal (tiga ratus) meter, zona lllpembangunan menara telekomunikasi seluler pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat dilakukan oleh perorangan atau badan. bangunan menara dapat digunakan secara bersampemerintah kabupatenbab iii ketentuan perizinan bagian kesatu izin pembangunan menara telekomunikasi seluler. bagian kedua masa berlaku izin izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperbaruiaragraf izin pembangunan menara telekomunikasi seluler permohonrekomendasi ketinggian dari komandan pangkalan udara adi sucipto: surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain, cc. bukti kepemilikan tanah, surat kerelaan atau perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah:dukuh,, rounding (penangkal petir). i. dokumen lingkungan. dalam waktu paling lama (empat belas hariaragraf pembaruan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler permohonan pembarutiga hak dan kewajiban. bagian keempat sanksi administrasi paragrafparagraf sanksi bagi yang tidak berretribusi yang wajib dibayalima pembongkaran menara pembongkaran menara dan atau bangunan menara dapat dilakukan oleh pemilik bangunan pemilik izin menara atau peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: izin yang dikeluarkan berdasarkanwajib meny, dan izin yang dikeluarkan berdasarkan peraturan bupati sleman nomor per. bup tentang izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunyibnu subiantoangunan menara telekomunikasi seluler il. umum.seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi seluler. menara telekomunikasi seluler merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi selulerseluleratas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk peraturan daerah kabupaten sleman tentang pembangunan menara telekomunikasi seluler. il. demi cukup jelas. cukup jelas.:: sedang:tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ringroad, dan kolektor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.ina, gfstewan) pemerintah kabupaten sleman peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang izin pembuangan air limbah bupati sleman, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungandan pelestarian sumber daya air sebagai akibat dari usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui pengendalian pembuangan air limbuangan air limb:izin pembuangan air limbmbuangan air limbah adalah pembuangan air limbah media air melalui outlet. outlet adalah tempat pembuangan setelah melalui proses pengolahan.suatu usaha dan atau kegiatan yang akan dibuang atau dilepas dalam media air. pencemaran lingkungmedia air adalah tempat atau wadah air yang terdapat atas dan bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, waduk, dan atau mumdal. bab perizinan bagian kesatu ketentuan perizinan setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah media air wajib mendapat izin tertulis dari bupati. perizinan pembuangan air limbahpembuangan air limbah berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. izin pembuangan air limbah tidak dapat dipindahtangankan.kan izin tertulis dari bupati. izin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah media air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:air, persyaratan cara pembuangan air limbah:bagian kedua sistem dan prosedur permohonan izin pembuangan air limbah disampaikan secara tertulis kepada bupati. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan dilengkapi data dan informasi sebagai berikut: akte pendirian perusahaan bagi usaha dan atau kegiatan yang berbadan hukum: kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab usaha kegiatan: formulir isian yang terdiri dari: formulir permohonan izin pembuangan air limbah air permukaan, informasi umum: informasi perizinan: informasi produksi: informasi lingkungan: informasi air limbah: pernyataan direktur utama penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai kebenaran informasi, denah tata letak saluran pembuangan air limbah: surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan mengolah air limbah dengan baik yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha kegiatan: prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat dan pada keadaan yang tidak terduga lainnya, dokumen hasil kajian pembuangan air limbah media air yang dibuat oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha: hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada periode terakhir. kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada: jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan: rona lingkungan: cc. jumlah limbah yang dibuang, daya tampung beban pencemaran air sebagaimana diatur peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada meliputi sekurangnya kurangnya: pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman: pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah: pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. bupati wajib memberikan kepastian atas permohonan izin pembuangan air limbah yang diajukan dalam waktu paling lama (sembilan puluhmbuangan air limbahgian ketiga hak, kewajiban, dan larangan paragraf hak setiap pemilik izin pembuangan air limbah berhak: membuang air limbah yang telah memenuhi persyaratan media air sebagaimana dimaksud dalam huruf mendapatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengujian kualitas air limbah dalam rangka pengawasan dari pemerintah daerah: mendapatkan informasi hasil laporan masukan atas hasil pengambilan sampel air limbah dari pemerintah daerah. paragraf kewajiban pemilik izin pembuangan air limbah wajib: mengolah air limbah yang dihasilkan sampai memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku: membuat saluran pembuangan air limbah dari unit pengolahan air limbah media air yang dilengkapi dengan bak kontrol, sehingga memudahkan pengambilan sampel dan pengukuran debit air limbah luar areal kegiatan: memasang alat pengukur debit air limbah disalurkan setelah dilakukan pengelolaan dan melakukan pencatatan debit air limbah harian serta melaporkan hasilnya kepada bupati sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan sekali, memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan laboratorium yang ditetapkan oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta sekurang kurangnya setiap (satu) bulan sekali. sampel air limbah yang akan diperkirakan diambil oleh petugas dari laboratorium yang ditetapkan oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta. hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan kepada bupati sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan sekali. paragraf larangan pemilik izin pembuangan air limbah dilarang: membuang air limbah yang belum memenuhi baku mutu media air, membuang air limbah yang termasuk dalam golongan limbah dan atau mengandung radioaktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: menjalankan kegiatan pembuangan air limbah luar ketentuan yang tercantum dalam izin. bab iii sanksi administrasi bagian kesatu sanksi bagi yang telah memiliki izin pemilik izin pembuangan air limbah diberi peringatan tertulis apabila: tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis izin yang tercantum dalam surat iziizin pembuangan air limbah dibekukan apabila: pemilik izin pembuangan air limbah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam melakukan kegiatan yang terindikasi merugikan lingkungan hidup. selama izin pembuangan air limbah yang bersangkutan dibekukan, pemilik izin pembuangan air limbah dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki. jangka waktu pembekuan izin pembuangan air limbah berlaku selama (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin. pembekuan izin pembuangan air limbah dikeluarkan oleh bupati. izin pembuangan air limbdicabut apabila:mbuangan air limbah yang diperoleh berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau palsu. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada disertai dengelahdan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud padabagian kedua sanksi bagi yang tidak memiliki izin setiap usaha dan atau kegiatan pembuangan air limbahapabila penanggung jawab usaha dan atau kegiapada bupati melakukan tindakidaktanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga pengenaan upaya paksa bupati dapat melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegahupayaupaya penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melaksanakan dan atau menugaskan pihak yang berkompetenmbuangan air limbsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kegiatan::: setiap usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini, dandaerah ini paling lambat (dua) tahupebruari bupati sleman, cap ttd ibnu subianto diundangkan sleman. pada tanggal pmbuangan air limbah umum pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi generasi mendatang. pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup. upaya pelestarian lingkungan hidup, agar mempunyai daya dukung yang optimal bagi program pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah baik dari unsur aparat pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha kegiatan. salah satu bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup dari pemerintah daerah adalah pengaturan bidang pembuangan air limbah. pengaturan pembuangan air limbah perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian bagi suatu usaha kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi pencemaran lingkungan hidup. kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah dalam bentuk perizinan. perizinan pembuangan air limbah diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum yang mengikat bagi penanggung jawab usaha kegiatan, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap suatu usaha kegiatan, sehingga dengan perizinan tersebut diharapkan pembuangan air limbah dari suatu usaha kegiatan dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan upaya pelestarian lingkungan hidup. rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari undang undang nomor tahun tentang pengelolaand. kewenangan pelayanan izin pembuangan air limbah telahyang mengatur bahwatas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang izin pembuangan air limbah. il. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memanfaatkan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah adalah bahwa.
yg ry, (stefan pemerintah kabupaten slemgendalian pemanfaatan tanah untuk pemakaman, pemerintah daerah telah membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman taman pemakaman umum, salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pemakaman pada taman pemakaman umumtaman pemakaman umum milikaman pemakaman umum yang selanjutnya disingkat tpu adalah taman pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten sleman. pelayanan jasa pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman pada taman pemakaman umumpu yang dapat digunakan untuk memakamkan (dua) jenazah atau lebibab ketentuan retribusi bagian kesatu obyek, subyek dan wajib retribusi setiap orang, ahli waris, atau penanggung jawab yang memperoleh pelayanan pemakaman pada tpu dipungut retribusi pemakaman pada tpu. obyek retribusi pemakaman pada tpu meliputi: penggunaan tanah makam, dan penggunaan jasa pemakaman. subyek retribusi adalah orang pribadi, ahli waris, atau penanggung jawab yang memperoleh izin pengelolaan taman pemakaman. wajib retribusi adalah orang pribadi, ahli waris, atau penanggung jawab yang mendapatkan pelayanan pemakaman pada tpu. bagian kedua golongan retribusi retribusi pelayanan pemakamakaman pada tpu diukur berdasarkan jenis pelayanan pemakam serta komponen biaya retribusi. komponen biaya retribusi meliputi: biaya investasi, biaya penguburan, dan biaya operasional dan pemeliharaan. bagian kelima struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi pelayanan pemakaman pada tpu ditetapkan sebagai berikut: penggunaan tanah makam: tanah makam yang langsung dipergunakan sebesar rp500. tanah makam cadangan pemesanan tanah makam sebesar rp150. tanah makam tumpang sebesar rp130. daftar ulang pemanfaatan tanah makam: tanah makam yang langsung dipergunakan sebesar rp450. tanah makam cadangan pemesanan tanah makam sebesar rp150. penggunaan jasa pemakaman: penggalian dan penutupan makam sebesar rp1. pemasangan plakat dan pusara makam sebesar rp750. pemakaian kendaraan jenazah luar biaya bahan bakar dan sopir: kurang dari atau sampai dengan sebesar rp125. lebih dari sebesar rp125. rp7. per km. pemakaian keranda sebesar rp30tart dengan menerbitkan skr atau dokumen lainnya yang dipersamakanmperoleh pelayanan pemakaman pada tpui. umum dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk pemakamankabupaten sleman berkaitan dengan penyediaan tanah makam tersebut membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanantaman pemakaman umum dan penyelenggaraan jasa pemakamrumus retribusi sebagai dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: retribusi pengelolaan taman pemakaman: nop) kl). nilai ol, luas lahan, il, nop dan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: nilai opportunity lost peluang kehilangan pemakaian lahan) ditetapkan sebesar nilai (luas lahan m?) sesuai keluasan lahan yang dimohonkan izin. nilai indeks jalan) ditetapkan sebagai berikut: nilai nop nilai jual obyek pajak) disesuaikan dengan nilai jual obyek pajak pada lokasi yang dimohonkan izin. nilai konservasi lingkungan) ditetapkan sebagai berikut: penelitian kualitas air tanah sebesar rp180. penelitian kualitas udara sebesar rp270.
ank ana gtstewan) pemerintah kabupaten slemandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang bahwa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang izin praktik dokter dan dokter gigi,urat izin praktik: bahwa berdasarkan ketentuizin praktik dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis perizinan yang menjadi obyek retribusi perizinan tertentu: bahwa dalam rangka pelayanan perizinan praktik dokter dan dokter gigi kabupaten sleman, salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi izin praktik dokter dan dokter gigi, bahwa ataspep mna beat lan piraktik dokter dan dokter gigi. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sleman dan bupati sleman, nad tag uno opa memutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten sleman tentang retribusi izin praktik dokter dan dokter gigiip yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian si dipungut retribusi dengan nama retribusi sip. obyek retribusi sip meliputi: sip dokter, sip dokter gigi: cc. sip dokter spesialis, sip dokter gigi spesialis, penggantian sip yang rusak hilang. subyek retribusi adalah. wajib retribusi adalah setiap dokter dan dokter gigi yang mendapatkan pelayanan sip dan wajib membayar retribusi. men ayun ka: para nk. lan pink bagian kedua golongan retribusi retribusi sisip diukur berdasarkan jenissiprizinan: biaya penelitian permohonan izin, cc. biaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinankesehatan. tarif retribusi sip: sip dokter sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah), sip dokter gigi sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah), cc. sip dokter spesialis sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sip dokter gigi spesialis sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah): penggantian sip yang rusak hilang sebesar rp100. (seratus ribu rupiah). nan pen bramina parah lap oat nak meraih branan pen brana ag, tai pen braa. haa tan pen bmina saat haa tan penan tak hee nimperoleh sipna july tata bbnu subianto diundangkan sleman. pada tanggal mesaka mina anya kasta, lan pink penjelasan atasi. umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesehatan, diperlukan kebijakan yang mewujudkesehatan. pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian praktik kedokteran melalui perizinan tersebutpraktik dokter dan dokter gigi. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ank mega blea da tentu opa ala hanna daa
darreklamereklameseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahu,meter persegi:kegiatan sosial, keagamaan, politik, dan kebudayaan yang tidak bersifat mencari keuntungan. subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.: harga bahan yang digunakan, cc. lokasi penempatan, waktu: jangka waktu penyelenggaraan: jumlah,menggunakan rumus: nilai sewa reklameilai sewa reklameseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahunpemungutan dan penetapan pajak bagian kesatu tata cara pemungutan seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahu,. tahun berdasarkan skpdreklame:: dan peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang pengelolaan titik lokasi reklameseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun tentang pajak reklamereklame tersebut adalah setiap penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pajak reklamereklame. il. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan reklame papan billboard videotron megaton adalah termasuk reklame shopping baliho. seri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahun yang dimaksud dengan reklame papan billboard shopping balihodenganseri nomor lembaran daerah kabupaten sleman. tahunyang dimaksud dengan nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi adalah pemasangannya nama pengenal usaha atau profesi tidak mengubah konstruksi bangunan tempat usaha atau profesi dimaksud. huruf yang dimaksud dengan reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah adalah reklame yang penyelenggaraannya tanpa dukungan sponsorhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan harga bahan yang digunakan adalah harga biaya bahan yang digunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame, yang dinyatakan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi. huruf yang dimaksud dengan lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan dengan koefisien kelas jalan. huruf yang dimaksud dengan jangka waktu penyelenggaraan adalah jangka waktu pemasangan reklame dinyatakan dalam satuan hari, dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah (tiga ratus enampuluh lima) hari. huruf yang dimaksud dengan ukuran media reklame adalah ukuran keluasan reklame yang dinyatakan dalam satuan meter perse
cia tanya kremasi lembaran daerah kabupaten sleman berita resmi kabupaten sleman) nomor: tahun seri: pf w209 asi tan) nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor nan ma: terbaru tali mega bge hera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pena tenan aan eng ope epar eat santneraca, laporan arus kas: catatan atas laporan keuangan: laporan surplus defisit j.a rp825. belanja .clean rp752. surplus. ocean cc. pembiayaan: penerimaan . jeruk rp137. pengeluaran. pembiayaan netto prana rp122. sisa lebih pembiayaan anggaran tah .o.oo wo. wo. w.oaa rp1959. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pendapatan setelah makan era omah kain pet ubah an.o.ooo.i rp775. orgporeok merah ope apa real sasi.eek rp825. selisih lebih. jekje.een. rp896. realis si. j.j.eeee rp752113. selisih kutang.w.oaa rp144. selisih anggaran dengan realisasi (defisit) sejumlah rp194. dengan rincian sebagai berikut: anggaran (defisit) setelah perubahan. w.en (rp121. realis si. j.j.oea selisih lebih.eene rp194. rp135. real si. weomci\| rp137. selisih lebih.cccccc. . rp14. real si.en rp14. selisih ura ng. joo0. rp121. realis si.celaan rp122. selisih lebih.oceana realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebesar rp195. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember sebagai berikut: jumlah set.ooooooc rp2. jumlah kewajiban. cc. jumlah ekuitas dana. juru rp2. ear ega dpl na. kegg space. mera ope ap36. arus kas dari aktivitas operasi. rp186. cc. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan .j.o. jcesenanaaaann rp107. arus kas dari aktivitas pembiayaan. arus kas dari aktivitas non anggaran. saldo kas akhir per desember . rp203. rp832. belanja . rp644. surplus prana. rp187tahuntahun menurut urusan pemerintahan daerah danper desember cc. lampiran iii laporan arus kas untuk periode yang berakhir tanggal desember kena per dies pan lampiran iv. catatan atas laporan keuangan lampiran iv. laporan surplus defisit untuk perioda yang berakhir tanggal desember lampiran ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah: pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih lampiran ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah: aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana:ear ega dpl anya hip aak era bea
menimbang mengingat pemerintah kabupaten gorontalo utara peraturan daerah gorontalo utara nomor tahun tent ang penertiban hewan lepas wilayah kabupaten gorontalo utara dengan rahmattuhan yang maha esa bupati gorontalo utara, bahwa dengan semakin banyaknya hewan lepas kabupaten gorontalo utara yang berdampak kepada dan keindahan kota sesuai dengan slogan kabupaten gorontalo utara sebagai kata teduh akan terwujudertiban hewan lepas kabupaten gorontalo utara;negara republik penyelenggaraan pemerintahan daerah indonesia tahun nomor lembaredia pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah;memutuskan daerah kabupaten gorontalo utara bab ketentuan umum tent ang penertiban hewan lepas kabupaten gorontalo utara.oleh orang atau suatu badan dengan tujuan tertentu; punch adalah suatu tempat yang khusus untuk memelihara, melepas dan menggembalakan hewan peliharaan; kantor satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakattanggung jawab kepala bupati melalui sekretaris . daerah kabupaten gorontalo utara; pns adalah pejabat hewan yang berada kawasan pusat kota wajib memiliki kandang dari bagi pemilik atau pemelihara yang memiliki hewan lebih dari (sepuluh) ekor hewan peliharaannya tidak dibenarkan untuk membuat kandang pada radius pusat !bu kota baik !bu kota kabupaten kecamatan yang ketentuan untuk itu akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. setiap pemilik dan atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang wajib mengikat atau menambatkan hewan peliharaan secara teratur dan benar. setiap pemilik dan atau pemelihara hewan yang tidak memiliki kandang dan membiarkan hewan peliharaannya lepas bebas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik pemelihara wajib mengganti kerugian itu. setiap pemilik atau pemelihara hewan wajib memberi tanda atau identitas kepemilikan pada setiap hewan peliharaan. bab iii ran gan setiap pemilik dan atau pemelihara hewan dilarang melepas hewan meme!hariannya secara bebas atau mengikat menambatkan pada tempat tempat yang meliputi; daerah milik jalan dama); disetiap kebun serta lahan penduduk atau kebun lahan yang di; dihalaman halaman kantor baik pemerintahan maupun swasta; dihalaman halaman tempat tempat ibadah; dihalaman tempat pendidikan; ditempat yang menjadi objek wisata serta tempat tempat lainnya yang dapat dijadikan objek wisata; ditempat tempat yang menjadi lokasi penghijauan dan reboisasi; ditempat tempat lapangan olahraga dan fasilitasi olahraga lainnya; dilokasi terminal lainnya; ditempat tempat umum lainnya. larangan sebagaimana dalam ini tidak berlaku terhadap hewan yang lepas ditempat tempat peternakan yang areanya dipagari atau pada tempat peternakan model punch. bab penertiban penertiban hewan lepas dilakukan oleh unit kerja yang berwe!a daerah. setiap pemilik atau pemelihara hewan diberikan jangka waktu jam untuk mengambil menebus hewan pkelurahan desa atau dilokasi penangkapan dengan menyampaikan ciri ciri ataupun tanda cap dari hewan lepas tang ditertibkan. apabila hewan hasil penertiban dalam jangka waktujam pemilik atau pemelihara hewan tidak menebus mengambil hewan peliharaannya maka akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap pemilik atau pemelihara yang sengaja melepas hewan peliharaannya secara bebas dan terjaring penertiban berturut turut, dikenakan denda yang diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah rugi biaya yang dikeluarkan selama hewan p. biaya pemeliharaan perawatan hewan selama berada dalam karantina adalah, sebagai berikut sapi, kerbau, kuda rp. tiga ratus ribu rupiah) hari kambing, domba, rusa rp. dua ratus lima puluh ribu rupiah ) hari sabi, dan anjing rp. dua ratus ribu rupiah) hari disamping ganti rugi tersebut pada ini pemilik hewan peliharaan diwajibkan mengganti jumlah kerugian yang yang dirusak sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan penyidikan sela pejabat penyidik urn; wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah: menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak; melakukan penggeledahan untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksihubungannya dengan tindak penyidikan tindak pidana;.polrmerah kabupaten gorontalo utara, r.,1v1ail patahan!rtiban hewan lepas diwilayah kabupaten gorontalo utara penjelasan umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahanmalam yang oleh pemilik memeliharanya diberikanota. maka untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keindahan kota yang bebas dari gangguan hewan hewan lepas tersebut pemerintah daerah perlu menetapkan dalam peraturan daerah tentang penertiban hewan lepas wilayahupatigorontaloutara peraturan daerah gorontalo utara nomor tahun 2c1c tent ang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pei.gantikan dan pe.mbe.rhe.nian ke.pala oe.sa kabupaten gorontalo l.utara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo l.utara menimbang; i)pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desmcarsn negara epub jpara; pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang \ain sebagai badan el<se\r utf daerah kabupaten corona\o \.an pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah.dan dprd menurut asas, desentralisasi.aik;emilihan dan pencalonan bagian pertama prosesri\ihan kepa\a cesa di\laksanakan \a\ui tahap pena\loan dan tahap pemilihan. bpd memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa mengenal berakhirnya masa jabatan kepala desa dalam waktu (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. bpd memproses pemilihan kepala desa, sejak tanggal diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa. bagian kedua panitia pemilihan paragraf penyelenggara pemilihan dan pencalonan peri than dan pencalonan kepala desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan. .,._. paragraf pembentukan panitia pemilihan untuk pencalonan dan pemilihan,, dan tokoh masyarakat. jumlah panitia pemilihan ditetapkan paling sedikit (sembilan) orang dan paling banyak (lima belas) orang. pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan paling lambat (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa pim?inan panitia peri\\han kel)aia sa di?iii dari dan o\eh anggota. susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan bpd, disampaikan kepada kepala daerah melalui camat. pasa\ plt kepala desa pemekaran yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, maka harus diberhentikan terlebih dahulu oleh kepala daerah. anggota panitia pemilihan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, maka keanggotaannya dicabut dan dilakukan penggantian. paragrafmelaksanakan pendaftaran pemilih dan pengusaha daftar pemilih menetapkan tanggal pelaksanaan kampanye dan tanggal pemungutan dan perhitungan suara mengumumkan tentang dibukanya pencalonan melakukan penjaringan dan penyaringan menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon kepa!a desa bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan kepala desa diajukan kepada bpd untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih mengajukan rencana biaya pemilihan kepada pemerintah desa melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara serta melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd membuat serta acara pemilihan mengumpul<an secara terbuka daftar pemilih sementara dan nama nama calon kepala desa menyiapkan surat suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar nama calon yang telah ditetapkan menetapkan simbol tanda calon berupa warna atau gambar calon atau nomor; mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan berjalan tertib, aman dan teratur melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. bagian ketiga hak memilih dan hak dipilih paragraf hak memilih warga negara republik indonesia sebagaparagraf persyaratan memilih untuk dapat menggunakan hak memilih dalam \pemilihan kepala desa, penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam harus terdaftar sebagai pemilih. yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa w,,rga negara republik indonesia yang terdaftar secara sah dan paling sedikit (enam) bulan tidak terputus putus berdomisili desa yang bersangkutan dikecualikan bagi putra desa yang ditetapkan sebagai calon kepala desa kepaceova. diberikan hak memilih tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap nyata nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya. seorang penclucluk yang sete\ah terclafl:ar dalam daftar pemilih kemudian ternyata tidak lagi rnernenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menggunakan hak rnernilihnya dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih, wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun. penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pem wh, namun belum terdaftar diberikan kesempatan untuk melapor mendaftar pada panitia peri\ than sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud eae diberikan tanda bukti pendaftaran. paragraf hak dipilih warga negara republik indonesia sebagai penduduk desa setempat yang pada saat mendaftar sebagai bakal calon berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun. paragraf persyaratan dipilih persyaratan calon kepala desa adalah; berkelakuan baik, dibuktikan dengan keterangan kepolisian republik indonesia;, dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah; bersedia dicalonkan menjadi kepala desapasa dan harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwewenang. pegawai negeri yang tepi jih dan diangkat menjad kepada desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa keh'i\angan haknya sebaga pegawai negeri bagian keempat pencalonan paragraf! calon kepala desa sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. penjaringan di\lakukan dengan cara mendaftar baka;\a\on yang mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan penyaringan baka\on kepa\a desa hasi\ pel'\aril'\gal'\ dijual'\goal'\ da\arn serta t>.; adrnlnistrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah. paragraf penetapan baka! calon baka!; bpd menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad nama sekurang kurangnya (dua) orang; nama nama bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua panitia pemilihan; panitia pemilihan setelah menerima penetapsimbol tanda calon berupa warna atau gambar calon atau nomor setiap calon kepala desa; sebelum melaksanakan pemilihancalon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia pemilihan masyarakat tempat tempat yang terbuka. bagian kelima kampanye calon kepala desa dapat melakukan kampanye; masa waktu, tempat jadwal pelaksanaan kampanye\ dan bentuk kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan. waktu (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah merupakan masa tenang. bab iii pemungutan suara dan perhitungan suara bagian pertama pemungutan suara sekurang kurangnya (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan {)panitia pemilihan mengumumkan an seluas luasnya kepada penduduk desa mengenai nama calon dan waktu pelaksanaan pemilihan; waktu pelaksanaan pemilihan clsarnpaikan oleh panitia pemilihan kepada kepala desa untuk dilaporkan kepada bupati melalui camat; tempat pemungutan suara ditentukan ditempat yang strategis dan dapat dijangkau. dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas; pemilihan calon kepala desa client akan dalam rapatfemlll panitia pemilihan mengumumkan jumlah pemilih tetap yang dituangkan dalam serta acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan calon yang akan dipilih. panitia pemilihan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pasagsung, umum, bebas dan rahasia. pemberian suara dilakukan tempat pemungutan suara dengan cara mencoreng simbol tanda calon berupa warna atau gambar calon atau nomor calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang too disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa. skor ng . tidak dapat iwak akan dengan cara apapun. pasa untul<. l<.kelancaran pelat<.santan pem\l\han, pan\t\a pem\lahan men\apl<.an . papan tulis yang memuat nama nama calon yang berhak diri ih. surat suara yang membuat simbol tanda calon berupa nama atau gambar calon atau nomor calon yang berhak dipilih sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dan cap sebagai tanda surat suara yang sah. kotak suara bersama kuncinya yang jumlah danntreng dan setelah yang bersangkutan menukarkan dengan surat panggilan. setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau rneoelltlyang rusak kepada panitia pemilihan. pencontrengan surat suara dilaksanakan dalam billreng surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicontreng kepada panitia pemilihan. sete\ah surat suara dicontreng, pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. dalam keadaan khusus pemilih dapat damping! (dua) orang panitia pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para ca on yang berhak dipilih berada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. apa dalam pelaksanaan pemungutan suara terdapat calon yang tidak hadir, maka pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan waktu pelaksanaan pemungutan suara mulai pukul wita sampai dengan pukul wita atau waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh panitia pelaksana sesuai dengan kesepakatan dengan para calon kepala desa atau saksi sesuai dengan situasi dan kondisi desa bagian kedua perhitungan suara pasa dalam perhitungan suara masing masing calon yang berhak dipilih dapat menunjuk (satu) orang pem hih untuk menjadi says, dalam perhitungan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara dihadapan saksi, calon dan para pemilih. surat suara diteliti dan dibacakan oleh panitia pemilihan kemudian dicatat papan tulis dan dalam berita ac.ara. surat suara yang telah digunakan diberlakukan sebagai dokumentasi surat suara dianggap tidak sah apabila tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan; tanda tangan atau memuat tanda tangan yang menunjukan identitas pemilih; memberikan suara untuk lebih dari (satu) cal yang berhak dipilih; mencoreng tidak tepat pada ruang tanda gambar yang disediakan. alasan alasan yang, menyebabkan surat suara tidak sah rusak langsung diumumkan kepada pemilih. waktu pelaksanaan penghitungan suara mulai pukul wita sampai selesai atau waktu. pelaksanaan yang ditentukan oleh panitia pelaksana sesi.ai kesepakatan dengan para calon kepala desa atau saksi sesuai dengan situasi k o adil desa. bab penetapan calon terpilih hasil perhitungan suara dituangkan dalam serta acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon kepala desa dan saksi. ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon kepa desa terpilih dan mengesahkan hasil pemilihan. calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah ca on yang memperoleh suara terbanyak. hal hat lain yang berkaitan dengan penetapan perhitungan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sama diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada bpd dilengkapi laporan dan serta acara pemilihan. bpd berdasarkan laporan dan serbeserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melaut camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. bupati menerbitkan l<keputusan bupati tentang l'e\gerakan l'engang<atan kepala desa terpilih paling lama (lima bebas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari bpd. bab meka sme pengaduan dan penyelam masalah (l) dalan mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dapat dibentuk tlm pengawas pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri atas pengawas pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat. anggota pengawas sebagaimana dimaksud pada (satu) berjumlah (tiga orang. pengawas pemilihan kepala desa dibentuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab melalui bpd dan berkewajiban menyampaikan laporannya. tim pengawas pemilihan kepala desa mempunyai tugas dan wewenang; mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan menerima laporan atau pengaduan masalah menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalan penyelenggaraan pemilihan; meneruskan temuan dan laporan yang dapat diselesaikan kepada instansi berwenang; pihak pihak yang terkait wajib memberikan kemudahan kepada tim pengawas untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemilihan. pengawas berkewajiban: memperlakukan kepala desa secara adil dan setara; melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif. tim pengawas l)eml\lhan kepa\a desa dlbentulr pa\lng \lambat (tiga pu\uh) hari setelah panitia pemilihan kepala desa dibentuk dan tugasnya berakhir (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah janji kepa desa. pelanggaran pada setiap tahapan peri ihan dilaporkan diadukan kepada tim pengawas pemilihan oleh masyarakat atau pihak pihak ter!r.ait. laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang kurangnya: nama dan alamat pelapor; waktu dan tempat kejadian; nama alamat pelanggar; nama dan alamat saksi saksi; dan uraian kejadian. laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada tim pengawas selambat lambatnya (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. tim pengawas pemilihan penyelesaian sengketa dalan hal tidak tercapai kesepakatan, tim pengawas membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat. bab sanksipelanggaran pelanggaran atas pelaksanaan tahapan pemilihan dikenai sanksi peringatan secara tertulis sanksi tindakan untuk tidak berbuat sesuatu yang menjadi bagian tahapan pemilihan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undang bab vii pengangkatan dan pelantikan kepala desa bagian pertama pengesahan pengangkatan keputusan bpd tentang kepala desa terpilih disahkan dengan keputusan bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ber aku sejak t.tanggal pelantikan calon terpilih kepala desa, pada saat pelantikan diberikan petikan keputusan bupati. bagian kedua pe\al\til<.al\ kepa\kepa\a desa tepi\ih sebe\urn rernas.gku jabatan,ya di\al\tik del\gol\ mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik kepala desa terpilih mengucapkan kata kata.an selalu t.aat dalam mengajak.an yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan republik indonesia melantik.an kepala desa terpilih dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala desa sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggai pelantikan. apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa term jatuh pada hari ubur mak.a pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum har' libur ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh penjabat kepala desa pelantikan kepala desa yang tidak dapat laksanakan tepat waktu karena alasan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.an dapat ditunda selambat lambat>wenang. selesai pelantikan kepala desa, dilaksanakan serah terima jabatan dan pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. pada saat serah terima jabatan, pejabat lama menyerahkan memori serah terima jabatan kepada pejabat yang baru kepa a desa diangkat untuk masa jabatan (ena, tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. arabi masa jabatan kedua jah berkah jr, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya bab viii pemberhentian kepala desa kepala desa berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia permintaan sendiri atau diberhentikan. kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf karena; berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desajama (enam) bulan; jak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d'1; pemberhentian kepa desa sebagaimana dimaksud pada pasrpet berdasarkan keputusan musyawarah bpd yang dihadiri oleh (dua pertiga) dari jumlah anggota bpd! diterima. setelah dilakukan pemberhentian kepala desa seba9dkepala daerah. kepa a desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa ja ui usu jan bpd apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara pal'lng singkat hina) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ke.pala de.sa dibermmtikan see.ntara o h bupati tanpa me.lalui usu! spo karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,diberhentikan sementara seba dimana dimaksud pada alat telah berakhir masa jabatanya, bupati han}ci merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. pasai kepala desa yang tersangka dalam suatu tindak pidana}dan telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan desa, tanpa usul bpd, bupati dapat memberhentikan sementara. pasai arabi\a kepa\a desa divergent\kan sementara sebagaimana dimaksud<l pada pasa\ dan pasaipasai dan pasai bupati mengangkat penjabat kepadpemberhentian kepa\a desa dan pemberhentian sementara kepa\a desa ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan camat. sekitar\s desa melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas lebih dari (tujuh) hari dengan pemberitahuan tertulis kepada desa kepada' bpd dan bupati melalui camat. dalam hai sekretaris desa juga berhalangan maka yang ditunjuk untuk mewakili adalah salah seorang perangkat desa yang dianggap mampu. penunjukan pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul camat. keputusan suatu seagama demak.sl. pada disampaikan k pada bpd, camat dan kepada yang bersangkutan. dalam hal khusus, carpet dapat ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tugas kepala desa berdasarkan keputusan kepala daerah. pejabat yang ditunjuk mewakili kepala desa, tidak dapat menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsip kecuali terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan bpd dan atasan pejabat pemerintah dahulu mendapatkan izin persetujuan dari bupati(l) terhadap kepala desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan evaluasi akhirmasa berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. kecuali terlebih bab tindakan penyidikan terhadap kepala desa tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dia"3akan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati. hal ha!baca diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama (tiga) hari kerjaevent ufi. peran hti. masa jabatan kepala desa yang ada pada saat lnl tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. pada saat peraturan der ah ini berlaku maka segala ketentuan yang menjadi dasar, pedoman dan panduan tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. bab xii tertentu n penuh\jgod"l"ta diundangkan kandang pada tanggal glen sekret"tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desadearah masa jabatan, proses pemilihan ,pengangkatan,pelantikan sampai dengan pemberhentian. proses pemilihan kepala desa dilas.kanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari proses pemilihan, pencalonan, penetapan bakal calon terpilih, karnpapve, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, pelantikan sampai pemberhentian. oleh karena pengangkatan pelantikan, dan pemberhentian kepala desa merupakan satu kesatuan maka diatur ,sekaligus dalam peraturan daerah lnl. sesuaitetapkan dengan peraturan daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas maka pemerintah deajumlah panitia pemilih harus dalam bentuk ganjil, baik dalam jumlah (sembilan) orang, (sebelas) orang dan (lira belas) orang cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jas cukup jelas cukup jelas.wajibkan agamanya. huruf yang dimaksud dengan setia pada pancasiljika seorang calon yang menggunakan ijazah lebih dari yang dipersyaratkan maka harus melampirkan fotokopi ijazah sebelumnya yang telah dilegalisir serta memperlihatkan atau menunjukkan ijazah aslinya. huruf cukup jelas hur uf cukup jelas huruf cukup jelas huruf persyaratan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa harus dibuktikan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan. huruf cukup jyang dimaksud dengan keadaan khusus adalah orang pemilih dalam keadaan sakit yang sedang dirawat rumah dan atau rumah sakit, atau yang memilki cacat fisik sehingga membutuhkan bantuan untuk didampingi (dua) orang panitia guna melaksanakan hak pilihnya.kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. huruf penyataan melanggar sumpah janji jabatan ditetapkan dengan;i keputusan pengadingelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gorontalo utara, bahwa untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;ngelolaan keuangan;beri desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahdisingkat dengan dpa skpd adalah dokumen yang dijadikan dasar pel gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretarisndahara umum daerah yang selanjutnya sebut bud adalah pejabat yang diberi tugas\,y saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaanbab pengelolaan keuangan daerah bagian pertama azri apbdbulajumlah pendapatan yang dianggarkan dalam apbd merupakan per kirana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan pendapatan daerah yang dianggarkan dalampengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. ; menetapkan bendahara penerimalaksanaan apbdtor pengelola pejabat pengelolaanurat penyediaan dana spd); melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menata yang penunjukanny; menyiapkan surat penyediaan dana spd); menyiapkan surat perintah pencairan dana sp2d)c daerah. pelimpahdaerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran pengguna barang daerah. bagian kelima pejabat pelaksana teknis kegiatanhal melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja skpd selaku ppt.ncakup: mengendalikan pelaksanaan kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mempunyai tugas.urat permintaan pernbavaran langsung spp) menyiapkan surat perintah membayar spm) melakukan verifikasi harian atas penerimaan melaksanakan akuntansi skpd dan menyiapkan laporan keuangan skpdbendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimabelanja pada satuan kerja perangkat daerah\; dana perimbangan;; penerimaan pinjaman daerah; dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. bagian kedua pendapatan asalpotensi daerah sebagai wujud iatas tuntutan ganti kerugian daerah; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari pen jualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah; penerimaan komisi dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asingpendapatan dari badan layanan umum daerah blue). bagian ketiga dana perimbangan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas dana bagi hasil; dana alokasi umum dau); dan dana alokasi khusus oakbersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. dana bagi hasil yang bersumber dari bagi hasil pajak sebagaimana pada terdiri atas pajak bumi dan bangunan pbb); bea perolehan atas hak tanah dan bangunan bpt);bagi hasil bukan pajak sebagai mana dimaksud pada berasal dari kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak gas; pertambangan gas bumi; pertambangan pan, dana darurat, dana bagi hasil provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus serta; hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat; hibah dituangkan dalam satu naskah perjanjian antara penerimaan hibah daerah dan pemberi hibah; hibah sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. dana darurat sebagaimana dimaksud dalam bersumberdana bagi hasil provinsi sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd provinsi gorontalopemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain; pemerintah provinsi; pemerintah daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank;pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari gubernur. pinjaman daerah yang bersumber dari masy}raky; pinjaman jangka menengah;enerima;; tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat provinsi terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja bila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja dan urusan pili emak dan kebutuhan organisasi perangkat;urusan wajibditetapkan lebih lanjut oleh bupati berpedoman padaan berpedoman pada peraturan perundang undangan. klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada terdiri belanja tidak langsung; belanja langsung.belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada huruf bagi menurut jenis belanja yang terdiri belanja pegawai; belanja barang dan jasa; danri tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup sertatiga pembiayaan daerahantu a darurat dan penerimaan laisa\i "31selesadua belas) ian. investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada mencakup deposito berjangka (tiga) bulan sampai dengan (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secarakepalmenteri lam negeri. pasa dalam menyusun rancangan kua dan pas sebagaimana dimaksud dalam bupati dibantu oleh tapi yang dipimpin oleh sekretariat daerah rancangan kua dan rancangan paspas yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada kepada dprd untuk dibahasua dan pas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. dalam hal bupati dan atau pimpinan dprd berhalangan tetap, penandatanganan kua dan pas dilakukan oleatau selaku pimpinan sementara dprd<;,_aku prioritas pembangunan daerah dan progr dalam ssrnenqevatuasll'\ brencana penerima'6kpd melakukan penyempurnaan;oleh pemerintah daerah dan dapat mengikutsertakan dprdatserta lampiran dan dokumen pendukung diri dari ringkasan apbd; ringkasan apbd menurut urusan pemerintah daerah, organisasi skpd; program,tetap lain lain; daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran; daftar dana cadangan daerah;atas dasar persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada kepala'hari terhitung sejak diterimanya rancangan per tanggal (tujuh) hari kerja setelah ditetapkansebagai peraturan daerah tentang apbd dan dilaporkan pada sidang berikutnya.8sifatnyatelah diterimanya rancangan yangnetapan peranti. jan daerah tentang apbd dan peraturan bupati '\tentang penjabaran apbd dilakukan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwewenang selaku penjabat pelaksana tugas bupati. bagian kelima perubahantar unit organisasi,antar kegiatan, pertama dokumen pelaksanaan anggaran paragraf penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran skpdbupati. dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada diuraikan sasaran yang hen dpa skpd bersatuan kerja pengawasan daerahdpa skpd menyusun rancangan anggaran kas skpd. rancangan anggaran kas skpd sebagaimana dimas.ud disampaikan kepada ppid selaku bud bersamaan deyang tercantum dalam dpa skpd yang telah ditetapdua pelaksanaan anggaran pendapatan;sertakasdimanasatubelanj},gan spd.yangn dana yang bersangkutan; memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; menolak pencairan dana, apabila pem;nsisa lebih perhitungan anggaran siapa) tahun sebelumnya, dana cadangan, pinjaman dan penyertaanr(tan lebih kecil dari umum' ppid. paragraf pinjaman daerah penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah prnjarnmg harus dibayarinvestasi penyertaan modal pemerintah daerah dapat di berdasarkan spm yang telah diterbitkan oleh ppid;panggaran; persebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan surat keputusan bupati yang merupakan satu kesatuan dokumen yang akan dituangkan pada peru\ahan apbd. pengtuangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd. pengpada dapat dilakukan mendahului perubahan apbd setelah memperoleh persetujuan dprd. anggaran yang telah mengalami pergeseranhanuna anggaran kuasa pengguna)\;unberi'\'a dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran,; tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penggunaan anggaran bertanggungjawab secara formal dalamtetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. pemerintahan daerah dengan persetujuan dprd dapat melakukan pernya,a\itpengelola.\jumlah lebih dari rp. (lima miliar rupiah); barang yang diperoleh berdasarkan penempatan karena peraturan perundang undangan;; tanah dan atau ba; diperuntukan bagi pegawai negeri; diperuntukan bagi kepentingan umum;'pgunan yang bernilai tidak lebih dari rp. (lima miliyar rupiah). pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bagunan yang bernilai sampai dengan rp. (lima miliyar rupiah) jawaban spj); pejabat yang diberi wewenang menandapembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran pada skpd; pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan apbd; penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf didelegasikan oleh bupati kepada skpd;,as oleh pihak ketiga;ce!penggarapadministrasi surat bukti yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. bendahara penerimaan pada skpd wajib tempe penerimaan kepadaadministrasi yang ditentukan dalam peraturan perundang undangmenyampaikan laporan pertanggungjawaban ppid selaku bud paling lambat tanggal bulan bupati dapat menunjuk bank\rmintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan surat permintaan pembayaran langsung spp ls),dan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan spp tumuat prosedur akuntansi penerimaan kas; prosedur akuntansi pengeluaran kas; prosedur akuntansi aset; dan prosedur akuntansi selain kas. bagian kedutigabagian kedua laporan tahun(a). laporan keuangan; dan (b). laporan kinerja. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keusa\huruflaporan keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh bupati. pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud padarta koreksi lain berdasarkan sap. laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berisidlsarnpalkan selambat lambatnya (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhirenam) isesuaikanhal hal yang berkenii pengendauanjalankan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo utarabpk. pengaturan dan penyelengaraan sistempasa\sesuai dengan tugas dan wewenang melalui dengan'\\s sesuai dengdaerahdibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menanti kerugian daerah dimaksud. jika suratke! keuangan daerah, sepanjang tidak diatur peraturan perundang undangan itu elolaan keuangan badan layanan umum pemerintah daerah dapat membentuk blue untuk menyediakan barang dan atau jasa untuk layanan umum;kekayaan blue merupakan kekayaan daerah yang tidak terpembinaan teknis dilakukan olehselisih antara anggaran pada dpa skpd atau daftar isian proyek dengan nilai penawaran pemenang pelelangan pengadaan barang dan jasa merupakan dana sisa hasil tender yang selanjutnya dianggarkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk hal hal yang diatur dalam bab xvi, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan dan ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta ta' cara penunjukan). diundangkan kandang pada tanggal ag()s f'vs ala al't'j.c tahun tent ang pengelolaan keuangan daerah penjelasan umum untuk melaksanakan pemerintahiera otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal hal yang .prinsip prinsip tersebut haruslah memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat tuk masyarakataerah oleh karena itu, dengan mengacubidang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menjadi undang bidang, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah sertagorontalo utara dengan persetujuan dprd perlu membentuk peraturan daerah tentang pokok pokokperkiraan yang diukur secara rasional setidak tidaknya "rancangan anggaran badan pelayanan umum merupakan anggaran yang tidak terpisahkan dari apbd. cukup jelas. cukup jelas.. huruf tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tu!le ttimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. pencantuman dana pert cukup jelas. krisis solvabilitas adalah krisiscukup jelas yang dimaksud dengan rnasvarakat adalah orang pribadi dan atau bade.{pad dau dbh hdr belanja wajib dsc pokok pinjaman sungai biaya lain huruf dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluar daerah seperti dprd.cial dan lain lain sejenislainpada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkr yang tidak diharapkan berulang seper. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. kebutuhan yang bersesuaian, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberaps jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun percukup jelasj rut jenis\cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dprd adalah panitia anggaran dprd dan komisi dprd yang membidangi ekonomi dan pembangunan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jalan. cukup jelas; dan atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas.ijin masuk kota, pajak retribusi atas pengeluaran pengiriman dari satu daerah daerah lain. peraturan daerah dimaksud tidakcukup jelassetujuan dilakukan setelah melalui pembahasan oleh panitia anggaran dprd dan khusus untuk belanja pegawai tidak dilakukan penggeseran. penggeseran yang dilakukan akan dituangkan dalam perubahan apbd. penggeseran yang telahpenunjuk ppt sebagaimana yang dimaksud dalam ini melalui usulan dalam. cukup jelas. yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah pembayarkarakteristik investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan dicairkan; ditujukan dalam rangka manajemen kas;luar negeri; surat berharga yang agkerugian negeanorontalo utaralah ditetapkan menjadi pajak kabupaten kota dan pelaksanaan pemungutannyabea perolehan hak atas tanah dan bangunan:. l1. nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak,pajak:bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak ata:,(jau wajib retribusi(dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang "l: ""nama obyek, subyek pajada: penggabungan usaha peleburan usaha pemekaran usahacc. hak guna bangunan hak pakai hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. dikecualikan dari obyek pajakrpajak, tarif pajak dan cara perhitungan pajak dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pop. pop dimaksud pada dalam hal jual beli adalah harga transaksi tukar menukar adalah nilai pasar,pan.ajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah njo'npoptkp)'gorontalo utara. bab penetapan pajak pemungutan pajak dilarang digolongkan. setiap wajib pajak mengisi ssd. ssd sebagaimana dimaksud pada juga merupakan speed yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang. ssd sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan jelas, benar, dar: lengkapnyaditunjuk untuk dilakukan penelitian. ssd sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan bukti pop spot pbb tahun berjalan. bentuk, isi, cara pengisian dan cara penyampaian ssd diatur dengan peraturan kepala daerah. sistem dan prosedur pemungutan bpt diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahsd tidak disampaikan kepada kepala daerahsd tidak terpenuhi,pajak yang terutang dihitung secara jabatan. skpdkbt jika ditentukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. "sa tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. jumrsd terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salaksd, skpd, skpdkbt, dia! std sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepala daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian ssd, skpd, 'skpdkbt. dan st.jukanperaturan perundang: undangan perpajakan daerah. pppi:,padi: dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulisan dan atau kesalahan hitung dan atau:.b. mengurangkan atau membatalkan spot, shpgima) tahun terhitung sejak saat terulangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak:"pidana dan hukumh memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakean:.ysajul pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. ditetapkan kandang pada tanggal maret bupati corona diundangkan kandang pada tanggal mater sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara ismail patahan lembaran daerah kabupaten gorontalo ur. ara ,tahun nomor seri il. penjelasan atasuntuk kabupaten kota menjadi (sebelas) jenis, antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dalam pemungutannyabea perolehan hal atas tanah dan bangunanpenerima hadiah. huruf angka yang dimaksud dengan pemberihariroan dan terpisah. hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda berwewenang pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegang haknya,antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,t:gurihpop) rp. nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak npoptkp) rp. nilai perolehan obyek pajak kena pajak popup) melalui kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya"mampuan wajib pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak adalah wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintahan dibidang pertanahan dan atau wajib pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah namun wajib pajak tidak mampu secara ekonomis untuk membayar pajak dimaksud. cukup jelas saat kadaluarsa penagihan pajak, ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum,pustakaan, arsip dan dokumentasi sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten kotkantor perpustakaan, arsip can dokumentperpustakaan, arsip dan dokumentasiorontalo utara; kepala kantor adalah kepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utarakantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utara. kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahperpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utara mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasai kantor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi kabupaten gorontalo utara menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan kebijakan teknis bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi; mengkoordinasikan penyusunan program bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi; pelaksanaan administrasi dan tata usaha kantor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. bab iiiarsip dan dokumentasi; seksi pengetahuan data elektronik; kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi dan tata kerja kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utar perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. dalam pelaksanaan tugas teknis, kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasikantor perpustakaan, arsip dan dokumentakelompok jabatan fungsional dalam lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi bertanggung jawab kepada kepala kantor secara berjenjang: setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasikantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten gorontalo utar; kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati gorontalo utarauah!imannya; jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan ':;z ,1v 2cx, sekretaris daerah pustakaan, arsip dan dokument 'tahun mor .:, l l i ;>< "t1 l l ;>< . td. ( ) ;,;; ( ) ' ( ) i ;,;; i ;,;; ;,;; ( ) ____, ;;: i i ( ) cl) cl) ( ) .:, .:, .:, i cl) l l .:, i l l i ;>< .:,
menimbang mengingat bupati gorontalo upaya, harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan bahwa dengan lajunya perkembangan komunikasi perlu adanya: dinas adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utararetribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai "a, z1yang ditetappengendalian adalah satu upaya kegiatan untuk mencegah adanya dampak yang tidal:'y: nop, adalah harga rata rata yang nilai jual obyek pajak yang selanjutnya disingkat nop, adalah harga rata rata yang\| diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat! transaksi jual beli, nop ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yani) sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nop pengganti. surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya singkat ssd adalah surat yang oleh: wajib retribusi gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yanti terutang kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepal: :: dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi sert: menemukan kerangkanya. bab nama, obyek, dan subyek.si kepentingan umum. dikecualikan dari obyek retribusi pengendalian telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi milik meme indah daerah dan menara telekomunikasi:\| radio, kemampuan, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan dan pengendalian atas pelayanan tersebut. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya operasionnop pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi terhitung sejak tanggal penerbitan skr dan atau ssd.diwilayah daerah kabupaten gorontalo utara. bab viii tata cara pemungutan:sembilangua persen) setiap bulai: dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denga:tribus\|eta: kepala daerah. keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau::':i diatur dengan peraturan kepa'.::r peraturan kepala daerah. bab xiii insentif pelangi h::i!amaret. seri penjelaspenjelasan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten kota berada digaris: depan untuk melindungi, memberikan kenyamanan kepada rakyat, disisi lain dapa! menjaga kelestarian lingkungan agar tercipta keamanan lingkungan yang dapat melindungi rakyatnya dari gangguan alam. dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek)dengan menara telekomunikasi. pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan kenyamanan keamanan lingkungan dan estetika lingkungan, disinilah pemerintah daerah mempunya: kewenangan melakukanatas kegiatan tersebut. dilain pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah, ditunjuk kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan: desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab.retribusi daerahngendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan menjadi jenis retribusi kabupaten kota, yang dalam pelaksanaan pemunggutannya perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. oleh sebab itu. adalah jangka waktu yang merupakan bata:fasalutara tahun nomor
pkn rtsuka expo jepang presiden republik indonesia, menimbang bahwa tsuka expo jepang dapat merupakan wahana untuk menunjukkan kegiatan dan hasil hasil pembangunan nasional,tsuka expo tersebut beserta penanggung jawabnyapembentukan kabinet pembangunan iv, memutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang keikutsertaan indonesia dalam tsuka expo jepang pertama indonesia ikut serta dalam tsuka expo jepang, kedua menugasi menteri negara riset dan teknologi ketua badan pengkajian dan penerapan teknologi dan menteri pariwisata, pos, dan telekomunikasi untuk masing masing bertindak sebagai penanggung jawab dan wakil penanggung jawab dan wakil penanggung jawab dalam rangka keikutsertaan indonesia dalam tsuka exo jepang, ketiga penanggung jawab dan wakil penanggung jawab mengkoordinasikan persiapan persiapan dan keikutsertaan indonesia dalam tsuka expo tersebut dengan bantuan departemen, lembaga pemerintah dan pihak swasta yang dianggap perlu. tan wat presiden republik indonesia keempat: . keempat menugasi duta besar republik indonesia jepang untuk ikut mengkoordinasikan persiapan, pengaturan dan penyelenggaraan anjungan indonesia dalam tsuka expo jepang dengan memperhatikan petunjuk petunjuk penanggung jawab atau wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, kelima keikutsertaan indonesia dalam tsuka expo jepangtsuka expo dibebankan pada anggaran badan pengkajian dan penerapan teknologi, departemen, lembaga pemerintah, dan pihak swasta yang ikut serta dalam expo tersebut,presiden republik indonesia, menimbang bahwa bangkok, thailand, pada tanggal maret komisi ekonomi dan sosial untuk asia pasifik, perserikatan bangsa bangsa, telah menerima constitution the asia pacific telecommunity, bahwa pemerintah republik indonesia memandang perlu untuk menjadi anggota dalam asia pacific telecommunitystitution the asia pacific telecommunitystitution the asia pacific telecommunity. mengesahkan constitution the asia pacific telecommunity, yang telah diterima pada tanggal maret oleh komisi ekonomi dan sosial untuk asia pasifik, perserikatan bangsa bangsa, pada sidangnya yang diadakan bangkok, thailand, tahuelitian dan pengembangan keuangan, pusat pembukuan keuangan negara, pusat penyusunan dan analisa anggaran pendapatan dan belanjamei menteri sekretaris negara.. memutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang pembubaran panitia pemilihan indonesianyatakasejauh yang menyangkutal aprilknoveman ya ny). mengesahkan agreement between the republic indonesia danopen n1naif my rubesarnya uang paket bagi wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat yang tidak merangkap sebagai pimpinan dewan perwakilan rakyalembaga negara tertinggi, memutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia. kepada wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat yang tidak merangkap pimpinan dewan perwakilan rakyat diberikan uang paket sebesar rp.nyusunan,penerapan, dan pengawasan standar nasional indonesiindonesia, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan presiden mengenai penyusunan, penerapan, dan pengawasan standar nasional indonesia. mengingat undang uahun tentang metrologi legal lembaran negara ahun nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor ya ny) wap presiden republik indo kesiastandardisasi nasional, memutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang penyusunan, penerapan, dan pengawasan standar nasional indonesia. bab perumusan, penyusunan, penetapan dan pengesahan sni standar yang berlaku seluruh wilayah republik indonesia adalah standar nasional indonesia disingkat sni. man wat presiden republik indo kesia bab vii ketentuan peralihan pada saat ditetapkannya keputusan presidenpatlapenomoran sni nomor urut dan bidang standar sni bidang pertanian dan pangan: sni bidang bahan peralatan yang digunakan dalam pertanian: sni bidang bangunan dan konstruksi: sni bidang rekayasa elektronik: sni bidang rekayasa mekanik: sni bidang rekayasa kimia: sni bidang logam: sni bidang tekstil: sni bidang rekayasa otomotif: sni bidang perkapalan: sni bidang rekayasa perkeretaapian: sni bidang barang barang rumah tangga: sni bidang pertambangan: sni bidang pulp dan kertas: sni bidang keramik: sni bidang obat obatan, kosmetika, dan peralatan kedokteran: sni bidang pesawat terbang dan penerbangan: sni bidang sumberdaya dan radioaktif: sni bidang standar dasar dan beraneka: nomor urut terdiri dari empat digit mulai dari sampai dengan depan nomor urut tersebut diberi angka nomor yang terdiri dari dua digit mulai dari sampai dengan sesuai dengan bidang mulan yaa wat presiden republik indo kesia standar yang bersangkutan.tanda sni sni k a besarnya ukuran tanda sni dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut b@w lor tanda sni dan nomor standarnya dibubuhkan pada produk, kemasan dan atau dokumen yang menyertainya. presiden republik indonesia ttd soeharto man nya ny) presiden republik indo kesia penyusunan, penerapan dan pengawasan sni adalah menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan lingkup kewenangannya yang menyangkut lingkup kegiatan standardisasi dari masing masing instansi, sesuai dengan sistem standardisasi nasional yang disusun dan ditetapkan oleh dewan standardisasi nasional. penyusunan dan penerapan sni bidang perindustrian adalah menjadi kewenangan menteri sebagaimana tercantumyaitu menteri perindustrian, menteri pertambangan dan energi, menteri kesehatan, dan menteri pertanian. perumusan dan penyusunan sni oleh masing masing menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan melalui proses perumusan yang menjamin konsensus nasional. rancangan sni yang telah dirumuskan disampaikan kepada dewan standardisasi nasional, yang selanjutnya disebut dewan, untuk disetujui menjadi sni. penetapan, pengesahan, dan pemberlakuan sni yang sudah disetujui oleh dewan dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud men n1 wat presiden republik indo kesia dalam dan cara penulisan sni dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam buku pedoman tentang penulisan standar nasional indonesia yang disusun dan ditetapkan oleh dewan. sni diberi nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini. sni dengan nomor urut dan kode bidang standar sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi teknis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bab penetapan, perjanjian, sertifikasi dan penandaan untuk mewujudkan jaminan mutu atas produk, dan atau jasa, ni wajib dan atau nl sukarela sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional indonesia diterapkan oleh perusahaan terhadap produk dan atau jasa yang dihasilkannya, dan terhadap produk dan atau jasa tersebut yang memenuhi nl wajib dan atau nl sukarela dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda sni pada produk, kemasan ataupun labelnya. untuk memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk, men nya x1y wat presiden republik indo kesia serta dilakukan pengujian atas produk yang dihasilkan dan atau hasil pengambilan contoh produk yang mewakili partai produk yang dihasilkan. pemeriksaan dilakukan oleh produsen dari produk yang dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dan merupakan jaminan mutu dari produsen atas produk yang diproduksinya. pengujian dilakukan oleh lembaga penguji baik milik pemerintah maupun swasta. lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengujian berdasarkan penetapan akreditasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga non departemen sesuai dengan buku pedoman tentang persyaratan dan kriteria laboratorium penguji yang disusun dan ditetapkan oleh dewan. (b) tata cara pengajuan permohonan untuk ditunjuk sebagai lembaga penguji ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen. unjuk kerja dan ketelitian kerja lembaga penguji lingkungan instansi teknis dipantau atau dibina oleh lembaga balai laboratorium uji standar yaitu laboratorium yang ditunjuk oleh instansi teknis yang bersangkutan yang bertugas memantau dan membina kemampuan dan ketelitian kerja lembaga lembaga penguji lingkungan instansi teknis yang bersangkutan dengan melaksanakan uji ulang, uji antar laboratorium, uji paralel dan kalibrasi sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh dewan. lembaga balai laboratorium uji standar sebagaimana dimaksud dalam yang berada berbagai instansi teknis tergabung man rat presiden republik indo kesia dalam suatu panitia tetap yang dikoordinasikan oleh departemen perdagangan, sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh dewan. sertifikat diterbitkan oleh lembaga penguji yang bertanggung jawab terhadap pengujian dan telah diakreditasi oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau oleh lembaga balai laboratorium uji standar. tata cara pengambilan contoh untuk keperluan pengujian oleh badan pengambil contoh serta penerbitan laporan pengambilan contoh, ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang berwenang sesuai dengan pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh dewan. lembaga penguji melakukan pengujian atas permintaan setiap orang yang diajukan secara sukarela ataupun berdasarkan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan oleh lembaga penguji tersebut, produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan sni atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka diterbitkan sertifikat oleh lembaga penguji yang bersangkutan. penerbitan sertifikat oleh lembaga penguji tersebut wajib dilaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah man wat presiden republik indo kesia non departemen yang bersangkutan guna mendapatkan bukti pendaftaran. apabila berdasarkan hasil pengujian atas produk yang dilakukan lembaga penguji produk tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sni atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, maka lembaga penguji menerbitkan laporan hasil analisis. (b) laporan hasil analisis oleh lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan oleh lembaga penguji kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. bab iii sertifikat untuk keperluan ekspor sertifikat yang khusus digunakan untuk keperluan ekspor hanya dapat diterbitkan oleh lembaga penguji yang telah diakreditasi oleh menteri perdagangan dengan keputusan menteri. pengujian untuk memperoleh sertifikat atas produk yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atas hasil pengambilan contoh partai produk yang telah siap diekspor. peraturan lebih lanjut tentang penerbitan sertifikat untuk keperluan ekspor sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri perdagangan. yen wat presiden republik indo kesia bab biaya pengujian biaya biaya jasa pelayanan pengambilan contoh, pengujian produk dan biaya biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan presiden ini, dibebankan kepada pengusaha industri, produsen, perusahaan yang bersangkutan, atau pihak lainnya yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. pelaksanaan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara lembaga penguji dan pihak yang memerlukan jasa tersebut. besarnya pungutan, cara memungut dan cara menghitungnya diatur oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. bab tanda sni tanda sni yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan presiden ini yang besar dan ukurannya serta tempat pembunuhannya tergantung pada macam dan sifat produk dan atau jasa yang bersangkutan, dan penamaannya dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak mudah dihapus. semua produk dan atau jasa dibolehkan untuk diberi tanda sni bila terhadap produk atau jasa tersebut telah diadakan pengujian yen wat presiden republik indo kesia oleh lembaga pengujian oleh lembaga penguji dan mendapatkan sertifikat serta telah dilakukan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, proses produksi, dan pengendalian mutu produksinya. semua produk dan atau jasa dilarang untuk diberi tanda sni bila terhadap produk atau jasa tersebut belum diadakan pengujian oleh lembaga penguji dan atau telah diadakan pengujian oleh lembaga penguji tetapi tidak mendapat sertifikat. pembubuhan tanda sni pada hasil produk, kemasan, atau label oleh perusahaan yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang berwenang guna mendapatkan surat bukti pendaftaran. perusahaan wajib menerapkan nl wajib bagi produk dan atau jasa yang dihasilkannya dan diharuskan untuk mencantumkan tanda sni pada produk atau kemasan atau label setelah terhadap produk dan atau jasa tesebut diadakan pengujian oleh lembaga penguji dan mendapatkan sertifikat. produk dan jasa nl wajib yang ditemukan tidak menggunakan tanda sni atau tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis sni wajib, maka perusahaan yang menghasilkan produk dan atau jasa yang bersangkutan kegiatannya dihentikan, serta produk yang masih ada dilarang diedarkan sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. produk dan atau jasa nl sukarela yang ditemukan menggunakan tanda sni tetapi tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis snini man wat presiden republik indo kesia pada hasi produk dan atau jasa yang dihasilkannya sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan. bab pengawasan pengawasan dalam rangka pembinaan teknis terhadap produk dan atau jasa memenuhi ketentuan spesifikasi teknisnya serta bagi sebagaimana dimaksud dalam dan pengawasan terhadap produk atau jasa yang telah menggunakan tanda sni baik yang beredar dalam perdagangan dalam negeri maupun yang diekspor dilakukan oleh menteri perdagangan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam khusus untuk produk dan atau jasa yang beredar dalam perdagangan dalam negeri, dapat pula dilakukan oleh masyarakat umum dengan melaporkannya kepada departemen perdagangan. untuk memberikan jaminan mutu terhadap produk yang diekspor, pengawasannya dilakukan sebelum pengapalan. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam antara lain disampaikan kepada instansi teknis yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam untuk pembinaan teknis selanjutnya.
a'a, yaman presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan, sertaan republik yaman, dipandang perlu membuka kedutaan besar republik indonesia sana'a, yamana'a, yaman. negara republik indonesia membuka kedutaan besar republik indonesia sana'a, yama'a meliputi seluruh wilayah negara yaman. formasi kepegawaian kedutaan besar republik indonesia sana'a'sana'ewa. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, beberapa anggota tim tidak aktif dalam pelaksanaan tugas, bahwa untuk tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, maka dipandang perlu untuk mengganti keanggotaan dalam tim pencari fakta kasus meninggalnya munir tersebutpencari fakta kasus meninggalnya mun:. yan pan aa. mengubah ketentuan dictum kelima keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir, sehingga keseluruhan dictum kelima berbunyi sebagai berikut:amirudin rahib, ip, sdr. hindari, sdr. usman hamid, sh, sdr. suparman, sh, sdr. tini hadad, sdr. dome shite, s.h.: sdr. kamala tjandrakirana, sdr. nazaruddin tunas, sdr. retno maksud, sdr. arief haas oegroseno, sdr. rachman nashidik, dan sdr. dr. muin idris. .pala staf angkatan laut tanggal pebruari tentang usulkeputusan kami tanggal juni memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal maretpelaut suksesi hadiwinarso nrp. dengan japan terima kasih atas jasa jasanya selama menjalankan tugaskedua terhitung mulai tanggal maret mengangkat letnan kolonel dch. r.o.suwardi nrp.keuangan sekretariat dewan perwakilan rakjat gotong royoranganyar tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah kabupaten karanganyar tentang pajak anjing , jang ditetapkan oleh dewan perwakilan rakjat daerah gotong royoaranganyar karanganyar. juanda sesuai dengan aslinya pd. sekretaris negara a.w. susanto (sh).
residen republik indonesia keputusan presiden republik indonesia no tahun kami, presiden republik indonesia membawa surat menteri jaksa arun tertanggal mei rhs seks perihal usul penghapusan jabatan wakil jaksa suns pada departemen kejaksaan agung, menimbun bahwa berhubung telah dikeluarkannya keputusan presiden ho. tahun mentine pengangkatan para pembantu men teri pada departemen departemen sesuai dengar ketentuan da lam peraturan presiden ko. dan tahun (diset gunakan) dimana ditetapkan bahwa jabatan pembantu menteri adalah jabatan jang tertinggi sesudah menteri maka perlu mengadakan jabatan wakil jaksa sur pada departemen ie dakwaan apung mengingat alat undang undang dasar peraturan peraturan presiden dan tahun (disempurnakan): keputusan presiden tahun mengingat keputusan presiden ho. tahun pula memutuskan menetapkan menghapuskan mengadakan jabatan wakil jaksa agung pada depan elemen kejaksaan agung jane telah ditetapkan dengan keputusan presiden has tahun keputusan ini mulai berlaku pada kari ditetapkan, ditetapkan djakarta pada tanggal mei presiden republik indonesia, ptk sukarno
dokumentasi dibagi pex undang#an la. urusan presiden republik indones ho, tahun jami, presiden republik indonesia kewbatja surat menko kompartemen pendidikan kebudayaan tanggal danu ari yo. mxp menimbang bahwa dipandang perlu untuk mengangkat seorang pembantu mene teri to1. bidang administrasi kepungan, mengingat jabat tersebut diatas masih tertuang bahwa saudara umur ali, pegawai tinggi pada departemen p.i. dipandang tahap dan memenuhi sjaratesjaratnja une tuk dia kab tan peti pes bantu mara peele bidang mms batan) angan tea mengingat alat undangundang dasar keputusan presiden tahun memutuskan il. menetapkan terhitung mulai tanggal october 196k, mengangkat bare ali, pegawai tangga pada departemen p.?. pe, sebaga pembantu menteri p.?.i bidang mmindetrasi keuangan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya diubah dan diperhitu kan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kek tiruan dalam penetapan ini. salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada presidium kabinet dikira menko kompartemen pendidikan kebaya jan, menteri perguruan tinggi dan tlu pengetahuan, badan pemeriksa keuangan bogor, ik: kantor bendahara negara djakarta, tpi kantor urusan pegawai pia. s5. pot bagian pensiun dan tunjangan'di bandung, biro tata usaha kepegawaian d4: jogjakarta, direktorat perjalanan bifakarta, departemen p.t.i. djakarta (3xle. dokumentasi pelikan bag, per undang? har kembali setelah sel say bu. say ki: .? lak petikan gurat keputusan ini disampaikan kepada jang berkenan tangan untuk diketahui dan dipergunakan keperluan ja. ditetapkan djakarta ta, pada tanggal: mei republik indonesia, ag. n, pa, san ka: bus sha tr) kera pria re! ang t5 pan sak.
iii inti iii part maa ema nya tan san presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tentang penyempurnaan bawah hilajanh kuasa pertambangan ber era sorga per jambangan ber asalkan keputusan presiden tahun . presiden republik indonesia, membawa surat menteri pertambangan tanggal maret menimbang bahwa disebabkan adanja perbedaan dalam tiara menentukan koordinat koordinat bagi titik titik jang bersangkutan atas beberapa tempat tertentu dari wilayah kuasa pertama mia: tangan p,n. pertamina, jang diberikan berdasarkan kekutu san presiden tahun tanggal januari sehingga karenanya tidak sesuai dengan kenyataan jang sebenarnya, bahwa berhubung dengan hal itu, dianggap perlu untuk merubah dan memperbaiki sebagaimana mestinya, keputusan presiden tahun tanggal januari se panjang mengenai beberapa tempat jang dimaksud diatas: mengingat alat undang undang dasar ketetapan m.p.r.s. xxxiii mars undang undang prp. tahun tentang pertambangan minyak dan gas bumi l.n. tahun t.l.n. undang undang tahun l.n. tahun undang undang tahun "tentang pengesahan "per dik djandjian karya" antara p,n. pe ramin dengan p.t. called pacific indonesia dan california asiatic oil company calasiatic) mexico overseas petroleum company torch): p.n. permana dengan p.t, standar indonesia, p.n. pergi gan dengan p.t, shell indonesia l.n. tahun peraturan pemerintah tahun tentang pendirian perusahaan negara pertambangan minyak indonesia l.n. ta hun keputusan presiden tahun ta, keputusan presiden tahun kepatuhan presiden tahun tanggal januari menetapkan keputusan presiden tentang penyempurnaan batas wilayah kuasa pertambangan berdasarkan keputusan presiden tahun . .) presiden republik indonesia penjelasan mengenai titik sampai dengan titik npp" sebagaimana termaksud dalam keputusan presiden tahun tanggal januari dengan ini diperbaiki, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: titik nw", letaknya berimpit dengan titik cc, jangriangulasi titik ky, berimpit dengan titik tersebut, cai titik y", letaknya berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis utara timur dartersebutditarik dari muara sungai sintang kedalam sungai rokanz", letaknya berimpit denganaa", letaknya berimpit denganbb", letaknya berimpit dengan: titik cc", letaknya berimpit dengan titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari titik tersebut, titik dd", berimpit dengan titik aa, jang letaknya perpotongan dari garis astronomis utara timur,, titik gg", letaknya berimpit dengan perpotongan dari garisana presiden republik indonesia titik hh", letaknya berimpit dengan titik tersebut, titik ii", letaknya berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis utara timur danpenghubung lurus antara titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari stasiun astronomis b.b. dan titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari stasiun astronomis b.b. titik yj", letaknya berimpit dengan titik tersebut, titik kkll", letaknya berimpit dengan titik perantara jang letaknya perpotongan dari garis astronomis utara timur, jang ditariktersebut, titik mm", letaknya berimpit dengan titik tersebut, titik nnoo", letaknya pada perpotongan dari garis astronomis utara timur dari titik tersebut, dengpp",satu kilometer diselatan dan sejajar dengan pipa saluran duri dumai. titik titik ny, ukm ny, naa", "bb", yen "dd", 1ngga, then mil" main, mkm, mil, mmmm, mnn, ypp" tersebut diatas adalah titik titik termaksud dalam keputusan presiden tahun tanggal januari daerah daerah sumatra jang dinyatakan dengan batas batas sebagai berikut adalah termasuk wilayah kekuasaan pertambangan perusahaan negara pertambangan minyak indonesia pertamina) jang ada: lib barat laut sebelah timur laut:' tersebut, aan pen span menakut mere sis nya wan, sin tai presiden republik indonesia sebelah barat data (dari selatan utara): garis astronomis utara timur melalu, sebelah barat laut: garis astronomis utara timur dari titik, jang letaknya meter astronomis utara timur dari titik lib tenggara sebelah timur laut: ik garis astronomis, jang letaknya meter astro noms utara timur dari titik tersebut: sebelah barat data:ebelah barat laut: garis. atas tenggara sebelah timur laut (dari utara tenggara): dari titik perantara jang letaknya pada perpotongan antarajang letaknya meter astronomis utara timur dari stasiun astronomis b.b. garis astronomis utara timur sungai siak, sebelah tenggara (dari utara selatan): garis sepanjang tepi utara sungai siak, sebelah barat: meridian astronomis dari titik tersebut melalui titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari stasiun astronomis b.b. sungai siak. sebagai sebelah timur: dari titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari seta \| dana kerbau pat data smt bani pane. pipa, sai yan presiden republik indonesia sun astronomis b.b.l1l, garis astronomis utara timur perpotongan dengan garis kilometer sebelah selatan dan sejajar dengan pipa saluran duri dumai, sebelah barat (dari selatan utara): dari titik tersebut, garis astronomis utara timur: garis astronomis utara timur dari titik jang letaknya meter: astronomis utara timur dari stasiun astronomis b.b. sebelah utara: garis kilometer sebelah selatan dan sejajar dengan pipa saluran duri dumai sampai perpotongan dengan garis astronomis utara timur dari titik cc. daerah sebelah utara:101l, garis astronomis utara timur titik perpotongan dengan garis astronomis utara timur dari titik jang letaknya mete astronomis utara timur dari titik triangulasi sebelah timur: garis penghubung lurus antara titik tersebut dengan titik tersebut, garis penghubung lurus antara titik tersebut dengan titik h2jang ditarik dari muara sungai sintang kedalam sungai rokan,ari titik tersebut garis astronomis utara timur, garis astronomis utara timur melaluri titik jang letaknya meter astronomis utara timur dari tit \| tersebut, garis astronomis utara timur: sebelah selatan: dari titik tersebut, garis astronomis utara timur: dari titik aa, jang letaknya pada perpotongan antara garis astronomis utara timur, jangtersebut, garis lurus titik xx3 na, ka" kan, pan lap presiden republik indonesia terletak pada titik perpotongan antara garis lurus dari titik tersebut setitik dd, jang terletak pada lintang utara dan bujur timur dengan garis astronomis utara timur dari titik xx, jang letaknya meter astronomis utara dari titik lintang utara dan s481001 bujur timur): sebelah barat garis penghubung lurus antara titik tersebut de ngan titik tersebut. keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat dirubah gan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan penempatan keputusan presiden ini dalam berita negara republik indonesia. ditetapkan djakarta. pada tanggal, maret pd. presiden yayublik indonesia, soeharto jenderal t.n.i, pl) nada memakannya ieee ann inai bekngreine yna sini sanggar nak. pole ranks pra pw npk aan mea maan pns pass kata sera can
nasehubungan dengan adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodirguru pegawai negeri sipil, net pagi atas peraturan bupati nomor tahun tentang penghasilan pegawai aparatur sipri negara lingkungan kabupaten pesisir selatan produk atas tenan saya jabatan kelas besaran tpp rumah kebutuhan usa jabatan\| pegawai bulan kehadiran kelainan kerja drmidin ica nona pameran pan feat mainan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas kepala bapedalitbang, kepala gada pengelola pan der iklan kepala badan pendapatan ,p00 invoke mea merek man on) 2m mnc mei vol stoocoof baris bapedalitbang, sekretaris badan pengelola lag daerah, dan sekretaris badan pendar ,5s0,po0 e asn aan man amati bagian sekretariat dprd, diriku kel top00. a8sc00oo\| soo0o0f laris kecamatan dan kepala bidang sua perangkat daerah sub bagian napektora) o tora 2voor\| saga tisompoo\| sengon pena sub bagian kepala sub bidang kapal sekar a06 se000no0 2op00o0\| esa aa regna bina mami mori bat ena pea ear ran senang tan b ian aman musa ena awas nasi maa mer mean anna ema meal membawa pen suru, pengali sekolah syarat, pamong belajar dan penilik sekolah ,0o0l ala pasar hasi pertanian mma ea! saat eee bete meta teknik tata bar dan perumahan ruk pen mar mea mandi kawan penyerang pilu peranan too aman\| sentra moms anon ang ame hui pence sekolah mata pelajaran, anna aras senang sanad mma nama saat a eoomof mom ana san amp oomoof asean tang tan ima rak iron nae some ena staf merek) mana era benny # aa i aa kur metric mma main con majenang menara foto menu mn mana) amal goe\| pamen mon tot hani sasando\| easonof gaorootm\| sap cam ame esooaoo moon seo pohon ono isa akan lan wesmwol sono smowcol west). msg sekolah daa makanan ame macan monroe22ccp1 tcictoi mus mea did lia. hai ama ata lp, iseng et, f ear ata yan ibl nan aroma\| ta.s00. ho0000 anemmtma stel tapi tomo genontoof anon\| 2m0oo\| aeooooog s0ooo1 tema bogor gaga kian teknik tata 200000o\| asooooo\| samooooo tan tak pena hambatan 2moon\|l roof sson000 tomi yana lingkungan asoooool a2o0ooo\| to0.m00.00h 2s0n0000 san dan perumahan asmooof \| esoooool euro0ogo\| hoo000 perikanan erna ian apotek aan 2motor\| \| tengogoof desa00. powo0f mma sosok wool 2s0once\| bsavogiop) pen sooko\| oop komodo7 2ooo pen mee manananen belu menit keenam ana teara maa maret mat maa bea pabkanuun dan btob men ena sea ana pap teman pan toa empang kanoman ran hina. amend ova ore kanan pohon\| penata kapata a eat teu mit mosaik aan sos teknik jalan dan jembatan sambo p one yao fia praktik penyehatan tekun ago ai i13) teknik tata bangunan dan perumahan mena eooooof daooof engonoo one jie) perawat dan atau aksara as000oo mona nani .00f sae sea senang pelaksana lanjutan i 2stoo\| wonosobo\| 2snponcol segoe janai pen tani sana angan) soo mam koo poef ana aan tea antar asn) mama toko goto ama asah amor paman er mom paman! memang mean seal banjo penonton ask aruanunn neo ejaan\| nan pemettitm ambo pai tio jalan dan jerat pom , i alo00o00\| paman punggung g ovoooe teknik tata bangunan dan perumahan) kendaamandanherumahan yanto ia00 pap w mao ama rara donor\| er: damar kemarau a0spoof man\| a200000\| eni ata laboraturium kesehatan tenor 20s0000\| 20sooko\| 20ses0000\| aam ega naa bean amami aan senam amati penyuluh pertanian mc) maan man net meskgsongon menit ayam pan nge naa aooneoiaooanoo ana o ani aman taman e i ara tata omemramtma ima asean sooko\| asem aw oo i teo sooko0\| jan teknik jalan dan jembatan s2sono\| teknik penyehatan lingkung sab bsa yo) menkonna mnngnnnngnnesan dengan (fs joko tata bangunan dan perumahan majettamea para e mon lor roof e0o0oe hee imo 3soooooof ts00000\| 1ts000007 jo) perawat dan atau perawat o6 lao tt5o0000\| (njan pranata laboraturium kesehatan alami mo, s000000\| nna aran v l s0000000\| 1s0. soo,cbooo u ag foster bean i.mw0000 lo, h w oooooof kena esuaatahcakufum kesehatan doooool den garmen arena ee seni samoa\| pelaksana pendidikan d.iv s. sekretariat daerah) pelaksana pendidikan div s. (inspeksi (petasan djv s. seluruh perangkat paman ininya, rsud tapan dan kecamatan laksana bendahara a00 opa pelaksana pendidikan d.1i d sekretariat daerah) laksana pendidikan d.ii dji inspeksi ins000ol mowocol its ininya, rsud tapan dan kecamatan laksana (ajudan bupati, ajudan wakil bupati gagasan ipa ketua dprd) 17o. haru terbitan smu di1 sesar daan 1soo0\| asmomol mo0seo\| some\| 1aooneol. sso2m01 kana pendidikan sma d inspektorat) kat daerah lea penanda. sma 9s28. nn ebook\| sorsogon\| sesosok0oo\| tenoooof te000 a50. mama eee sena ena pendidik derajat penagihan sopan ooooof tensor0o\| 2mo2 soo a e eos men tip bupati pes selatan, pe: rusmajyul anwar ban b. beberapa ketentuandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan dihapus, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tpp diberikan kepadakan persetujuan menteri dalam negeri. tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai asn yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, pegawai asn yang menduduki jabatan administrasi, dan pegawai asn yang menduduki jabatan fungsional tertentu. pegawai asn upt puskesmas diberikan besaran tpihapus. selain pegawai asn sebagaimana dimaksud pada dan tpp juga dapat diberikan kepada pegawai asn instansi lain yang dipekerjakan lingkungan pemerintah daerah, dan pegawai asndaerah, kecuali instansi tersebut memberikan tunjangan kinerja sejenis dengan ketentuan pegawai asn tersebut harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut tpp tidak diberikan kepada pegawai asn lingkungan pemerintah daerah, dengan ketentuan yang nyata nyata tidak mempunyai tugas jabatan pekerjaan tertentu pada pd, yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai pegawai asn, yang diberhentikan dengan hormat dan atau tidak dengan hormat, yang dipekerjakan penugasan pada instansi lembaga negara dan atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah, yang menjalani cuti luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya, yang menjalani masa bebas tugas masa persiapan pensiun, yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas, yang ditahan oleh pihak yang berwajib diatas (dua belas) hari kerja karena kasus hukum, yang berstatus sebagai pns titipan dalam atau diluar daerah, yang menerima tunjangan jasa pelayanan remunerasi blue pada rumah sakit umum daerah dr. muhammad zein mainan, dihapus, yang mendapatkan tunjangan profesi guru, il.bagi pegawai asn yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati pesisir selatan sampai dengan yang bersangkutan melaporkannya dibuktikan dengan surat pernyataan dari inspektorat, dan yang terikat permasalahan barang milik daerah bmd), tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi ttir) sampai dengan kewajiban pegawai asn yang bersangkutan dinyatakan selesai oleh pejabat yang berwenang. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengurangan tpp diberlakukan kepada pegawai asn yang tidak masuk kantor tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tpp sebesar 3y0 (tiga persen) untuk tiap (satu) hari dari besaran kehadiran kerja, dan paling banyak (seratus persen) untuk tiap (satu) bulan tidak masuk kantor dari besaran tpp yang diterima. pegawai asn yang tidak mengikuti upacara bendera, apel gabungan wirid sebesar (dua persen) untuk tiap (satu) kali dari besaran kehadiran kerja, pegawai asn yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tpp untuk setiap (satu) kali keterlambatan sebesar (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan (satu) menit sampai dengan (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut tl1, sebesar (satu persen) untuk lama keterlambatantl2, sebesar (satu koma dua lima persen) untuk lama keterlambatantl3, dan sebesar (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dari besaran kehadiran kerja disebut tl4. pegawai asn yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tpp sebesar (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya (satu) menit sampai dengan (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut psw1: sebesar (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunyapsw2, sebesar ,25y6 (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunyapsw3, dan sebesar (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dari besaran kehadiran kerja disebut psw4. pegawai asn dikenakan pemotongan pembayaran tpp berdasarkan rata rata nilai perilaku kerja dalam satu bulan dari besaran perilaku kerja, dengan ketentuan:(lima puluh satu) sampai dengan (enam puluh), sebesar ,5y6gawai asn yang mendapatkan hukuman disiplin yang berdasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dikenakan pemotongan tpp dari besaran hukuman disiplin, dengan ketentuan: hukuman disiplin tingkat ringan sebesar 100y6 (seratus persen) per bulan berlaku selama (satu) bulan, hukuman disiplin tingkat sedang sebesar (seratus persen) per bulan berlaku selama (dua) bulan: dan hukuman disiplin tingkat berat sebesar 100y6 (seratus persen) per bulan berlaku selama (tiga) bulan. bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka dilakukan pemotongan tpp sebesar (seratus persen) dari besaran tpp hukuman disiplin sampai pejabat yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman disiplin, pegawai asn dikenakan pemotongan pembayaran tpp berdasarkan rata rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran produktivitas kerja, dengan ketentuan sebagai berikutsl(lima puluh satu) sampai dengan (enam puluh), sebesarmotongan pembayaran tpp berdasarkan kehadiran kerja, rata rata nilai perilaku kerja, hukuman disiplin dan rata rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), (g) dan (h), dimulai pada pembayaran tpp bulan april pegawai asn cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga apabila akumulasi jumlah hari melebihi (dua belas) hari kerja dalam (satu) bulan, maka tidak dibayarkan produktivitas kerja dari besaran tpp yang diterima, pegawai asn melakukan dan atau turut membantu manipulasi data disiplin kerja dan atau produktivitas kerja dilakukan pemotongan tpp sebesar (lima puluh persen) selama (satu) bulan dari besaran tpp yang diterima, dan il. apabila terjadi kerusakan mesin absensi kehadiran maka akan diberlakukan absensi secara manual mulai dari absen apel pagi, absensi jam masuk kerja normal dan jam pulang kerja normal bagi seluruh pegawai asn pada pd unit kerja yang bersangkutan sampai dengan dilakukan perbaikan dan dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban kepala pd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutkan berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar (enam puluh persen) dari besaran tpp yang diterima, dan penilaian disiplin kerja sebesar (empat puluh persen) dari besaran tpp yang diterima. besaran tpaktivitas harian jabatan, dengan bobot (enam puluh persen). pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada memuat uraian tugas jabatan, aktivitas kerja harian atas pelaksanaan tugas pokok, serta output hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerja pada saat masuk kerja dan pulang kerja, upacara bendera serta apel gabungan wirid dengan bobot (dua puluh persen), penilaian perilaku kerja, dengan bobot (sepuluh persen), dan cc. hukuman disiplin, dengan bobot (sepuluh persen). rekapitulasi kehadiran pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada perekaman kehadiran melalui face atau fingerprint dan atau alat perekaman elektronik digital lainnya sedangkan untuk upacara bendera dan apel gabungan wirid melalui rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut terhadap pegawai asn yang mengalami mutasi pd unit kerja lain lingkungan pemerintah daerah maka pembayaran tpp dibebankan kepada pd unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut surat keputusan dan atau dibayarkan pada pd unit kerja sebelumnya, dan surat keputusan dan atau dibayarkan pada pd unit kerja yang baru. apabila pada pd unit kerja tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud pada belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pd unit kerja tempat tugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan apbd tahun anggaran berkenan. tpp terhadap pegawai asn instansi lain yang dialihkan jenis kepiawaiannya dan atau dipekerjakan pd unit kerja lingkungan pemerintah daerah, dengan ketentuan bagi pegawai asn yang dialihkan jenis kepiawaiannya dipekerjakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabatibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas, dan bagi asn yang dialihkan jenis kepiawaiannya lingkungan pemerintah daerah selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan tahun anggaran berikutnya dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pegawai asn yang mendapatkan promosi dan atau emosi kedalam jabatan pimpinan tinggi administrator pengawas pelaksana, maka pembayaran tpp berdasarkan kelas jabatan yang baru dan dibebankan kepada pd unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut (a), dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang baru pada pd unit kerja yang baru: dan (b), dibayarkan berdasarkan jabatan sebelumnya pada pd unit kerja sebelumnya. pembayaran tpp bagi pegawai asn yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan karena kenaikan pangkat pilihan dan atau penyesuaian ijazah persamaan gelar, dibayarkan satu tahun setelah kenaikan pangkatnya dan atau persamaan gelarnya dibuktikan dengan surat keputusan kenaikan pangkat pemakaian gelar pendidikan. pembayaran tpp bagi pegawai asn yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas, hanya dibayarkan tpp disiplin kerja sebesar (empat puluh persen). ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi, sebagai berikut tpp bagi pegawai asn guru besaran produktivitas kerja sebesar (enam puluh persen) dapat dibayarkan apabila memenuhi jam tatap muka mengajar jp) minimal dalam mata diklat jurusan yang linear, dan atau mengampu dan membimbing rombongan belajar minimal bagi guru bimbingan konseling dan guru teknologi informasi dan komunikasi. dalam hal jam tatap muka mengajar jp) minimal dalam mata diklat jurusan yang linear sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi (dua puluh empat) jp. dalam hal rombongan belajar bagi guru bimbingan konseling dan guru teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak rombongan belajar terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi (lima) rombongan belajar. dalam hal tidak lagi terdapat jenjang karena perubahan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, pegawai asn yang masih melaksanakan tugas jabatan dibayarkan tpp sebesar kelas jabatan pelaksana. dalam hal tidak terdapatnya jenjang sebagaimana dimaksud pada bagi guru masih dibayarkan tpp asn berdasarkan kelas jabatan jenjang jabatan fungsional dengan ketentuan sudah berusia (lima puluh) tahun pada november dan mempunyai pengalaman (dua pulu) tahun sebagai guru, atau bergolongan pembina iv a) atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan (iv a). ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pelaksana tugas plt) atau pelaksana harian plh)sebagai berikut pegawai asn setingkat lebih rendahpada jabatan tpp asn yang lebih tinggi, dan pegawai asn setingkat, dto rusa yul anwar diundangkan mainan pada tanggal aprilmesuji provinsi lampung peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang pembentukan public safety center kabupaten mesuji dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mesujidalam rangka efektifitastentang pembentukan public safety center kabupaten mesujipublic safety centeryang meliputi sistem komunikasi gawat darurat, sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sistem transportasi gawat darurat. public safety center atau pusat pelayanan keselamatan,kode akses telekomunikasinational command center atau pusat komando nasional, selanjutnya disebu bab pembentukan peraturan ini disusun sebagai dasar pembentukan psc lingkup kabupaten mesuji yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola koordinasi dalam memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi psc berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang secara fungsional berkedudukan bawah seksi pelayanan kesehatan rujukan pada bidang pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. psc memiliki tugas sebagai berikut menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari ncc. psc memiliki fungsi sebagai berikutpelaksana dan jejaring psc pelaksana psc merupakan gabungan sport yang terdiri dari call center dan jejaring psc. jejaring psc sebagaimana dimaksud pada berupa fasilitas pelayanan kesehatan dan perangkat daerahi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. perangkat daerah teknis luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi kepolisian resort mesuji, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mesuji, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten mesuji, satuan polisi pamong praja kabupaten mesuji, perangkat daerah dan atau unit kerja terkait lainnya. bab operasional pelaksanaan bagian kesatu personil personil psc terdiri atas koordinator, tenaga kesehatan, operator call center, dan tenaga teknis lainnya. tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas tenaga medis, tenaga perawat, tenaga bidan, dan tenaga kesehatan lain yang terlatih bidang kegawatdaruratan. tenaga teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas tenaga administrasi, tenaga teknologi informasi dan komunikasi, tenaga pengemudi ambulans, tenaga kebersihan, dan tenaga pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas psc. dalam hal pemenuhan personil sebagaimana dimaksud pada melalui keputusan bupati atau pejabat lain yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pelaksanaan pelaksanaan psc berpedoman pada alur pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. rincian alur pelaksanaan psc sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis psc yang ditetapkan oleh koordinator psc. tugas pokok dan fungsi tiap personil sebagaimana dimaksud pada dan tata kelola operasional psc diatur lebih lanjut oleh kepala dinas kesehatan dengan memperhatikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi secara kedinasan serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga sarana dan prasarana sarana dan prasarana pada psc terdiri ataspersediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya yang melekat pada call center dan jejaring psc. babpsc dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan igd fasilitas pelayanan kesehatan. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan untuk sebaginyelenggaraan psc dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mesuji dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii pelaporan, pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya, psc bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang kepada bupati mesuji. bupati bersama dengan perangkat teknis dan instansi terkait lainnya melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tugas psc. pemerintah daerah melalui inspektorat kabupaten mesuji melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan psc secara berkala. bab viii ketentuan lain lain struktur kepengurusan dan alur koordinasi pelaksanaan psc tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. hal hal lain yang belum diatur pada peraturan ini terkait teknis pelaksanaan dan lain lain menimbang: wa. bahwaka dinyatakan bahwa struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian. untuk maksud tersebut dipandang perlu(peraturan bupati ini mengatur penyesuaian tarif terhadap objek retribusi tempat rekreasi dan olahragatanggal september penyesuaian tarif,junirp) tempat rekreasi kolam renang tirta pass masuk dewasa orang\| pass masuk anakan orang je. objek wisata bahari pantai barang pass masuk dewasa orang pass masuk anak anak orang\| \|\|. pass masuk wisman .000orang is. objek wisata budaya pass masuk museum dewasa orang anakan orang wisman orang\| &b. pass masuk makam raharja o \| dewasa orang anakan orang wisman orang\| pass masuk makam canadian parade dewasa orang anakan orang ja. objek wisata lainnya pass masuk dewasa orang pass masuk anak anak orang (lc pass masuk wisman .000orang kegiatan lainnya pada objek wisata tempatrekriasi segi pertunjukan film kegg pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya mal ssooooyxes komersial ss0. kes komersial) keg permainan ketangkasan komersial) kegg permainan ketangkasan non komersial) kegg perlombaan pertandingan olah raga (komersial) keg perlombaan pertandingan olah raga non keg komersial) hn. pameran pasar rakyat dan atau sejenisnya segi (b. sarana olah raga pol j1. stadion rasanya mandar majene ' ' ' \|\|. pertandingan sepak bola komersial) kegg pertandingan sepak bola non komersial) keg penggunaan latihan klub sepakbola segi pasar rakyat hoya hoya) keg\| komersial keg non komersial keg mean ngasandanfatan sono eg jenisnya komersial keg pameran, permainan ketangkasan dan atau koma go000yes penggunaan kamar stadion komersil) kegg ji. penggunaan kamar stadion non komersil) segi kegiatanolahragasekolah segi pertandingan olah raga sekolah segi kegiatan lainnya komersial) keg\| le. gedung olah rara gor) mandar majene kam gangan goo.ooorkeg olah raga lainnya komersil) keg sara ana olah raga lainnya komersil keg engan dan atau olah raga lainnya keg tee eee nosotros komersial keg pagelaran musik, seni dan atau sejenisnya sebisa anak seniman atmusdemanya a99. keg komersial keg aras sangat non komersial keg penggunaan kamar gor komersil) '' segi penggunaan kamar gor non komersil) ' ' segi kegiatanolahragasekolah segi pertandingan olah raga sekolah kegg aan penamaan dan kemah connie lainnya keg \|c. penggunaan sarana dan prasarana lainnya li. pakaian renang dewasa orang anakan orang penampungan atausejenisnya dewasa orang anak anak orang is. cottage gazebo cottage ukuran besar hari cottage ukuran sedang hari\| cottage ukuran kecil hari j4. kegiatan tukang foto kegiatan tukang foto komersil hari kegiatan tukang foto non komersil komersil hari bupati majene, cap ttd lukman salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum cabe pangkat pembina nip
bupati tasikmalaya provinsi jawa barat peraturan bupati tasikmalaytasikmalaya, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia diniberdasarkan ketentulayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergitabab pembiayaan sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan paud hilembaga penyelenggara layanan paud hi. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan paud dan dapat mendukung program program pembangunan. babhi. hasil evaluasi paudkepada bupati. materi laporan sebagaimana dimaksud padasikmalaya. ditetapkan singapura januari aan ran (abri malaya, wma (te anto diundangkan singapura pada tanggal januari faseaneu aris daerah sekrup tasikmalaya, (setda nira mad zen berita daerah kabupaten tasikmalaysi bidang pengembangan manusia dan kebudayaan nomor tahun tentang gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratifsikmalayaanak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia hari, usia (satu) sampai dengan bulan, dan usia (dua) sampai dengan (enam) tahun. anak beresiko adalah anak yang memiliki kegunaan fisik dan atau mental serta mengalamian bencana, kawasan prostitusi dan penyandang hiv aids, pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat paud adalah suatu upaya pembinaan yang tuningkamewujudkan anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematiyelenggara paud adalah pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, yayasan badan hukum dan atauloberintegritas dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahsikmalaya. bab tujuan, prinsip dan arah kebijakan bagian kesatu tujuan tujuan paud hi, yaitu terwujudnya anak yang::bagian kedua prinsip prinsip paud adalah sebagai berikut: semua anak usia dini dapat terlayani, pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, cc. pelayanan yang berkesinambungan, pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif, tersedianya pelayanan paud yang terjangkau dan diterima oleh masyarakat, partisipasi masyarakat dan sektor swasta: berbasis budaya dan kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik. bagian ketiga arah kebijakan arah kebijakan paud adalah sebagai berikut peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan: penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan. bab strategi dan sasaran bagian kesatu strategi strategi penyelenggaraan paud adalah sebagai berikut pengujian dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerahn layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait, cc. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidike. penanaman nilai nilai agama dan budaya,trategi penyelenggaraan paud dilaksanakan melalui jalur pendidikan: formal: non formal, dan informal. penyelenggaraan paud melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui dan ra. penyelenggaraan paud melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui kb, tpa dan sps. penyelenggaraan paud melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran, stimulasi gizi dan kesehatan, serta perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan secara mandiri. bagian kedua sasaran sasaran penyelenggaraan paud adalah sebagai berikut: anak usia dini termasuk anak dalam kandungan, masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini, cc. pendidik paud pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader bkb, penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan: pemerintah daerah dansm, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional. bab tugas dan tanggung jawab perangkat daerah bertugastugas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan: pendidikan, b,. kesehatan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak, dan administrasi kependudukan. penyelenggaraan paudhidinas pendidikan dan kebudayaan besertaaudpaudhi(gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam bermenyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan paud hi. susunan keanggotaan pimpinan gugus tugas. anggota perangkat daerah yang menangani pendidikan, perangkat daerah yang menangani kesehatan, perawatan dan gizi, perangkat daerah yang menangani perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak: perangkat daerah yang menangani administrasi kependudukan.bab viii peran serta masyarakat gugus tugas, dinas pendidikan dan kebudayaan paudkepegawaian dan pengembangan sumber dayaksi mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: perencanaan kegiatan mutasi, pelaksanaan kegiatan mutasi, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan mutasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya. seksi kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: perencanaan kegiatan kepangkatan, pelaksanaan kegiatan kepangkatan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan kepangkatan,dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian lima bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugasdaan, pemberhentian dan informasi. bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasilaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi mempunyai fungsi: perencanaan operasional kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi, pengelolaan kegiatan pengadaan, pemberhentian disinformasi, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya. bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi terdiri atas seksi pengadaan dan pemberhentian, seksi data dan informasi, dan seksi disiplin, penghargaan dan kinerja aparaturadaan, pemberhentian, dan informasi. seksi pengadaan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: perencanaan kegiatan pengadaan dan pemberhentian, pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemberhentian, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengadaan dan pemberhentian, dan pelaksanaan tugaskamempunyai tugas, melaksanakan peremajaan data secara berkalaiplin, penghargaan dan kinerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: perencanaan kegiatan disiplin, penghargaan dan kinerjaaparatur, pelaksanaan kegiatan disiplin, penghargaan dan kinerjaaparatur, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan disiplin, penghargaan dan kinerja aparatur, pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi aparatur sipil negara asn), dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,ykepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.pendidikan dan pelatihpala lari laman diundangkan lavoro pada tanggal sekretaris daerahlkabupaten muna barat, ata mai berita daerah kabupaten muna baratpejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat ppk adalah bupati. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten muna barmununa barat. sekretariat adalah sekretariat pada badan. bidang adalah bidangdiwadahi dalam bentuka adalah merupakan unsur staf. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas membantu bupati dalam perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan evaluasi dan pelapordan pengembangan sumber daya manusian pengembangan sumber daya manusia daerah, penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia daerah, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturansion aparatur sipil negaraaparatur sipil negara, penyelenggaraan administrasi aparatur sipil negara daerah, pengelolaan sistem informasi kepegawaian pengembangan sumber daya manusia daerah, penyampaian informasi kepegawaian pengembangan sumber daya manusia daerah kepada badan kepegawaian negara, pelaksanaan kesekretariatan meliputi penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian badbadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, sekretariat bidang bidang pengembangan karir aparatur bidang mutasi dan promosi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi unit pelaksana tekgawaian pengembangan sumber daya manusiapegawaian pengembangan sumber daya manusigawaian pengembangan sumber dayamanusilola administrasi kepegawaian pengembangan sumber dayamanusia, menyelenggarakan ketatausahaan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia sesuai kewenangannylpegawaian pengembangan sumber dayamanusipegawaian pengembangan sumber dayamanusia, mempelajari, memahami dansekretariatsekretaris terdiri atas sub bagian program dan keuangan,program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugaspada huruf mempunyai tugastiga bidang pengembangan karir aparatur bidang pengembangan karir aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang pengembangan karir aparatur. bidang pengembangan karir aparaturgembangan karir aparatur menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan tehnis operasional bidang pengembangan karir aparatur, meliputi sub bidanggembangan rencana kerjayelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkuptugasnya. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang pengembangan karir aparatur terdiri atas seksi pola karir jabatan fungsional aparatur, seksi pola karir jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi aparatur dan seksi penilaian kinerja dan penghargaan aparatur, seksi sebagaimana dimaksud dalamembangan karir aparatur. seksi pola karir jabatan fungsional bidang pola karir jabatan fungsional aparatur, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja subbidang pola karir jabatan fungsional aparatur, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya yang terdiri dari menyusun standar operasional prosedur sop) lingkup sub bidang,pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbidang pola karir jabatan fungsional aparatur. seksi pola karir jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasiola karir jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi aparatur, pelaksanaan koordinasi, integrasir jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi aparatur. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi penilaian kinerja dan penghargaanenilaian kinerja dan penghargaan aparatur, penurpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya bagian empat bidang mutasi dan promosi bidang mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas memimpin, mengatur, merencanakan operasional,mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. bidang mutasi dan promosi dipimpin oleh kepala bidangbidang mutasi dan promosi mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan mutasi dan promosi, pengelolaan kegiatan mutasi dan promosi, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan mutasidan promosi terdiri atas seksi mutasi, seksi kepangkatanmutasi dan promosi.
rms tursehatkesehatesehatan sendiri maupun dalam hubungan antar dinas kesehatkesehatan merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris dinas kesehatsehatsehatsehatan kepala dinas tanggal maret sekretariat subbab. umum, subbab. pengembangan kepegawaian, sdmk dan program, pembiayaan, perizinan keuangan, evaluasi dan pelaporan bidang bina pelayanan bidang bina kesehatan bidang bina pengendalian kesehatan dan masyarakat penyakit kefarmasian sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional fungsional utd bupati buton, cap ttd gudang laboratorium puskesmas rsudsehatsehatanutonlingkungan dinas kesehatan kabupaten buton. kepala bidang adalah kepala bidang lingkungan dinas kesehatan kabupaten buton. sub bagian adalah sub bagian lingkungan dinas kesehatan kabupaten buton. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian lingkungankabupaten buton. bagian ketiga tipe perangkat daerah dinas kesehatan adalah dinas daerah tipe penentuan tipe dinas kesehterdiri atas: kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, utd:dan kelompok jabatan fungsional. sekretariatsebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sub bagian umum, sdmk dan perizinan, dan sub bagian pengembangan program, pembiayaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, bidangsebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bidang bina pengendalian penyakit, bidang bina pelayanan kesehatan dan kefarmasian, dan bidang bina kesehatan masyarakat. struktur organisasi dinas kesehatansebagaimana dimaksud pada ,tercantum dalam lampiranbab tugas dan fungsi bagian kesatu umum dinas kesehatankesehatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi dinas, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan,daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang kesehatan, cc. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang kesehatan, pelaksanaan pengawasan fungsional, pembinaan operasional sesuai kebijakan bupati, pemantauan dan evaluasi program dibidang kesehatan, pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang kesehatan sesuai batas wewenang daerahmberian pertimbangan kepada bupati dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bidang kesehatan, pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring terhadap utd meliputi teknis operasional kesehatan dan teknis penunjang kesehatan termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan, il. pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kepada bupati melalui sekretarikegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pengembangan sumberdaya kesehatan, melaksanakan pembinaan perencanaan dan manajemen program, melaksanakan pengelolaan keuangan serta melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporanumum meliputi urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan, pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, penempatan tenaga strategis dan pemindahan tenaga tertentu antar puskesmas: cc. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan urusan registrasi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan, pengkajian dan perumusan kebijakan kesehatan, pelaksanaan pengembangan program, penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pembiayaan bidang kesehatan, pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi program, pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan serta pengolahan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, j . pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaumum, kepegawaian, sdmk dan perizinlaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi penatalaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan dan mengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi registrasi dan surat izin praktek. kepala sub bagian pengembangan program, pembiayaan, keuangan, evaluasi dan pelapornyelenggarakan pengembangan program kesehatan, penyusunan perencanaan program, mengelola pembiayaan bidang kesehatan, pengelolaan keuangan meliputi administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi program, serta melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan sik) dalam menunjang pencatatan dan pelaporan program kesehatan. bagian tempat bidang bina pengendalian penyakit kepala bidang bina pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan dan pengendalian surveillance, epidemiologi dan imunisasi. kepala bidang bina pengendalian penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsifungsi: pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit menular, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak menular, cc. pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit, surveillance, imunisasi dan kesehatan matlima bidang bina pelayanan kesehatan dan kefarmasian kepala bidang bina pelayanan kesehatan dan kefarmasimbinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan medik dan rujukan, pelayanan kesehatan komunitas, pelayanan kefarmasian dan alves, pengembangan sarana kesehatan, aset, serta pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. kepala bidang bina pelayanan kesehatan dan kefarmasndalian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan medik, rujukan, pelaksanaan kesehatan tradisional kontemporer dan kesehatan komunitas: pelaksanaan dan mengkoordinasikan terhadap perencanaan dan kebutuhan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat, alat kesehatan dan obat tradisional: cc. serta penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan dan mengkoordinasikan urusan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. susunan organisasi bidang bina pelayanan kesehatan dan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keenam bidang bina kesehatan masyarakat kepala bidang bina kesehatanlaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. kepala kepala bidang binalayanan kesehatan ibu dan reproduksi, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut, cc. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi kesehatan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kegiatan pelayanan kesehat
bupati magetan provinsi jawa timur peraturan bupati magetan nomor tahunperlu mendapatkan bantuan baik berupa tenaga, maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas pokok palang merah indonesia, bahwa bedasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kepalangmerahan, disebutkan bahwadoman pengumpulan sumbangan bulan dana palang merah indonesia kabupaten magetan tahun pelaksanaan pengumpulan sumbangagawai perbankan bumn, bumi, bank umum swasta maupun bpr): cc. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam, pensiunan, masyarakat umum, pemohon perizinan, penerima layanan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan, penerima layanan pengujian kendaraan bermotorapril sampai dengan tanggal septseptember untuk penyelesaian administrasi dan keuangmbilan) bulan terhitung mulai tanggal april sampai dengan desdesember untuk penyelesaian administrasi dan keuangan.ampai denganc: dan untuk pelaksana pemungut jasa pungut sebesar (delapan persen), dengan ketentuan: apabila lunas pada bulan pertama setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan (dua persen), apabila lunas bulan kedua setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, \| sekda in) jaka risdiyantg inses ren bina tingkat nip.
kang bupati lampung utaryusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd) dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati lampu sacamat adalah camat kabupaten lampung utara sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatandalam pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa, dapat mengikutsertakan pendamping desa,: camat sebagai penanggung jawab, sekcam sebagai ketua, kasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris, dan unsur pemerintah kecamatan dan upt kecamatan terkait sebagai anggota.yang hasilnya dituangkan dalam berita acara tindak lanjut hasil evaluasi. berita acara tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada bupati melalui camaturaian pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desayan uap bupati lampung utara, le) diundangkan kotabumi pada tanggal janur diana daerah kabupaten lampung utara, ke.pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd) uraian pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd sa) sinkronisasi kebijakan pemerintah desa sesuai kewenangan dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. pandemi covid telah mengubah pola interaksi sosial maupun ekonomi, sehingga menimbulkan sejumlah masalah baru yang harus segera diatasi. pemberlakuan ppkm dan kondisi new normal pada tahun sempat memutus rantai pasokan barang dan jasa, terhentinya proses produksi, perubahan pola konsumsi dan sebagainya. hal tersebut berdampak pada potensi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. kondisi ini diperkirakan masih menjadi persoalan tahun oleh karena itu, kebijakan pengendalian covid dan pemulihan ekonomi masih menjadi fokus nasional maupun daerah pada tahun selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi desa, apb desa difokuskan untuk membiayai hal tersebut pusat sesuai dengan kewenanganuntuk penggunaan dana desa tahu maka (tiga) hal tersebut yang harus menjadi pedoman dan prioritas dalam penyusunan apb deskabupaten lampung utara tahun rkd tahun merupakan tahun ketiga rpm kabupaten lampung utara tahun yang disusun secara simultan dengan penyusunan rpm dan rencana strategis perangkat daerah renstra pd) tahun yang mempunya visi dan misi dengan tema masyarakat lampung utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera tema tersebut mengadung arahan yaitu: mewujudkan sumber daya manusia sdm) lampung utara yang berkualitas dan berbudaya, mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis, mewujudkan kestabilan dan konduktivitas daerah, mewujudkan tata pemerintahan yang prima, dan mewujudkan lampung utara sebagai sentra ekonomi kreatif provinsi lampung. kebijakan penyusunan apbdng,ani peraturan bupati lampung utara tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, peraturan bupati lampung utara tentang pedoman penyusunan apb desa, dan peraturan bupati lampung utara tentang standar harga satuan barang jasa kebutuhan pemerintah kabupaten lampung utara tahun anggaran pedoman umum pelaksanaan dana desanp,alam rencana kerja pemerintah tahun dengan tetap memperhatikan kewenangan desa.ng,enyediaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital, cc. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi .kpeternakan dan atau perikanan,melalui kegiatan: kesehatan ibu dan anak, konseling gizi:camatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat. kepala desa adalah kepala desa kabupaten lampung utaralampuampunerimaan desa adalah uang yang masuk rekening kas):bidan desa, tokoh agama: tokoh adat: tokoh masyarakat, karangnging,mkp,program proyek masuk desa::. papan informasi desa. media elektronik. media cetak. media social. website desa. selebaran (leaflet). tio, pengeras suara ruang publik. dan pemerintah pusat. pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa pemerintah daerah mengalokasikan add paling sedikit (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah danalokasi dana desa add) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan aparat pemerintah desa dan operasional pemerintahan desa. pedoman umum pelaksanaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah mengalokasikan alokasi dana bagian dari hasil pajak daerah ditetapkan (sepuluh keseratus) dari realisasi pendapatan pajak daerahdbh pajak dan dbh retribusi prioritaskan untuk monitoring dan penagihan pajak dan retribusi daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2). bupati lampung utara, apa lampiran peraturan bupati lampung utara nomor .z tahun tanggal linear' tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd) desa les ssa sesi men daftar kode rekening pendapatan dan belanja desa kode rekening keterangan pemanas titul e,.,tte:e:e. prt .5eee5 imam a e aset ena jasetlancar kas dan bank kesan kas bendahara desa rekening kas desa pulang piutang sewa tanah piutang sewa gedung ire03: piutang sewa peralatan piutang bagi hasil pajak piutang bagi hasil retribusi naa segan piutang alokasi dana desa tana piutang panjar kegiatan piutang lain lain bea, maag, persediaan k. persediaan benda pos dan materai ar, persediaan alat tulis kantor (il persediaan bangko dan barang cetakan dea persediaan alat alat listrik lampu baterai me, tea persediaan bahan material lea persediaan alat alat kebersihan bahan pembersih ada persediaan bibit hewan tanaman persediaan barang untuk dihibahkan kepada masyarakat investasi si penyertaan modal pemerintah desa nan penyertaan modal pemerintah desa poros asta moo1 tah tanah kas desa n v tato2 tanah perkampungan jstor memanferaman ista anah perkebunan wu uu estos taman www tato anah kebun campuran into7 mean kelaikan sang mena kanan rawa w tato anah tandus rasa tat1o. tenan alangalangdan padang rumput u www tapi2 mene untuk bangunan geng tw u uuuouou tai1s tenth untk bangunan bukan gedang ampenegmaanlanya uus p w w uuuuujuou rosso peamtandangein alat bear www ta2o2 batangan tu ast bingkisan atur mst kamera ramah tangga taxon aat studio komunikasidan pemancar ta2o7 ig w w kuyou t3202 alt pengeboran ujuluuou produksi pengakhandan pemuaian peralatan otak rga uu t3211 peraatandan memintanya w proses redundan bangtan bangunan gedung kantor bangunan dadang uuuuuuuuu t3893 bangunan gedung bengkel wu panganan dedangtnsalsi w ujuuuu u bangunan gedangtaberstatam is3og bangtan kesehatan w uu bangunan gedung tempattbadah tasks bangtan gedung perempuan w uuuououuou (depo pengaman gedang tempat pendidikan u uuu uou bangunan gedung tempat olahraga kesir bangunan gedung pertokoan koperasi pasar 3uujujuju uuu uou fss3p bangunan gedung pemotongan hewan ujuuugou uou memang s3as bangunan gedang musa uuu bangunan gedung femina pelabuhan tw j uuuuoun bangunan gedang terbuka bangunan gedang penampung sekam w bangunan gedung tempat peldanganikan i8820 bangmantadas t3s21 bangunan petemakanfperkanah esemamuas bangunan parah ts822 panganantaman bangunan gedung tempat kepalanya see ememantemeattagi uou (osen fengfsaermptan prassilanya tsa pelan iessidandarmgan daan w w uuuluou sao2 emban w uuuuuu ju tsa02 pangan strings uu ts4oa bangunan penguatan pasang surat w u taps. bangunan pengembangan rawa yang didirikan (dua) desa atau lebih dalam rangka kerja sama antarikssue. bangunan pengaman sungai dan anta ww uuu uou h3407, bangunan pengembangan sumber adan atr tanah tags bangtan atr berikan baka tag0o, bangunan kor t3a1o notasi atr beres baku pww w ujuuuu satelit pengarahan sampah tapis instalasi pengolahan bahan bangunan w u 1ju (esa miles' pembangktlisak w u uuu isaac pinetslesi gargutistik sda arogan mam uu atas bammeantsak uu tagar aamngangeepa uu amngangas moses aset templatnya bahan perpustakaan u u u uu u t3502 barang bercorak seni kebudayaan dan olahraga ipsos hewandan teman sta kencan biota peran tag aset team dalam renovasi ologie konsumsi dalam pengejaan konstruksi dalam pengerjaan t87 eet tek berada t www igo serta bam luo aset tek berbau dalam pengerjaan o1ozon akumulasi penyusutan aktvateap akumulasi penyusutan peralatandan mesin akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sen akumulasi penyusutan aset tetap lainnya ta dana cadangan dana cadangan po. dana cadangan oro5oo. tagihan piutang angsuran dana bergulir tagihan tuntutan ganti kerugian daerah i4. tagihan tuntutan ganti kerugian daerah kemitraan dengan pihak ketiga nan ili. bangun guna serah build, operate transfer bot) naa pas bangun serah guna build, transfer operate bto) ys: kerjasama operasi kso) aktiva tidak berwujud aktiva tidak berwujud hehe m h fotos siraman il. aset rusak berat nan aset tetap renovasi aset lain lain lainnya gan r kewajiban jangka pendek adobo1 hutang perhitungan pihak ketiga hutang jaminan pelaksanaan pekerjaan nan hutang pfk lainnya h hutang bunga hutang bunga kepada bank hutang bunga kepada lembaga bukan bank (comoros tentang pajak (eat, piutang pajak pertambahan nita fe1. hutang pajak penghasilan b hutang pajak penghasilan hutang pajak penghasilan hutang pajak lainnya pendapatan derma dimuka pajak dan retribusi diterima dimuka uang muka penjualan aset desa naa uang muka lelang penjualan aset desa uang muka bagian laba bum des naa bagian lancar hutang jangka panjang bagian lancar hutang jangka panjang nn. hutang jangka pendek lainnya hutang belanja pegawai nan hutang belanja telepon nan mes hutang belanja air minum hutang belanja listrik naa hutang pengadaan bahan habis pakai hutang pengadaan barang jasa nan teratas hd ekuitas gomo te kuis is. ekuitas oro1zo2 ekuitas sal d1201. ekuitas bal ga: pendapatan pendapatan asli desa hasil usaha desa lee a19: maintain hasipo. jaringan irigasi desa pelelangan ikan milik desa hasil kios milik desa po. pemanfaatan sarana prasarana olahraga lain lain hasil aset desa pendapatan transfer nan bogor dana desa dana dea bagi hasil pajak dan retribusi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota po. alokasi dana desa alokasi dana desa bantuan keuangan provinsi bantuan keuangan provinsi lain lain bantuan keuangan apbd provinsi oo. bantuan keuangan kabupaten kota bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota (la2. lain lain bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota (loa:o3naoo.oo. bunga bank 1n4: lain lain pendapatan desa yang sah x1. lain lain pendapatan desa yang sah e eta belanja pegawai '1o5: penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa oo. is. penghasilan tetap kepala desa nan(i5. penerimaan lain lain perangkat desa yang sah 'los:www jaman ketenagakerjaan kepala desa w uuu uou bt304 jaminan ketenagakerjaan perangkat desa otot0g tunjangan bpd tunjangan kedudukan bpd uu u uju bia02 tunangan hingga bpd hanja barangdandasa belanja barang perlengkapan belanja alat tulis kantoran benda pos semen toko . .a iezxoso hanja penangkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan j ezine hanja bahan bakar minyak gas isi ulang tabung pemadam hanja barang cetak dan penggandaan ee kios belanda barang konsumsi makan minum) s2107. bejana bahan matra b2108. saya bendera umbulumbul spanduk juju iei00 pesan pakaian dinas seragam akibat w s2110 telinga bahan obatobatan s2111 belanja pakan hewan, obatobetan hewan beenspupuk obatobetan peranan solo2 belanda jasa honeram\|hanja jasa odoratum insentif pelayanan desa belanja jasa honorarium tenaga b2205. pena jasa odoratum pentas ww been jasa honoratumlamnya ju u oso2o3 eranya perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam kabupaten kota oo. 3j j pena perjalanan dinas luar kabupaten kota jo s2303 eeamakarsus pelatihan osoba belanga jasasawa belanja jasa sewa bangunan gedung ruang oo ) dan mma belanja jasa sewa peralatan perlengkapan belanja jasa sewa sarana mobilitas oo ) belanja jasa sekaliannya \|. www belanja operasional perkantoran appmen belanja jasa langganan telepon '('' maan belanja jasa langganan internet mjm belanja jasa kurir pos giro ioo0000000000 belanja operasional perkantoranlainnya ) o\| oo belanja pemeliharaan io000000000 belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat ' ' \| aan \|ls. belanja pemeliharaan kendaraan bermotor nag aaa belanja pemeliharaan peralatan oi belanja pemeliharaan bangunan n'''@'@pp'u uumuuuau i5. belanja pemeliharaan jalan belanja pemeliharaan jembatan io. belanja pemeliharaan irigasi saluran sungai embung air bersih internet, komunikasi dll belanja pemeliharaan lainnya 'eeijijgjgdgdg9boo) a belanja bantuan mesin peralatan kendaraan untuk diserahkan pp'jjumawy belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat\| ' ' 'aaaaaa$ \|i52. belanja beasiswa berprestasi masyarakat miskin oo ) belanja bantuan bibit tanaman hewan ikan (maa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya os: belanja modal o o \| belanja modal pengadaan tanah belanja modal pembebasan pembelian tanah ' o e\| uuj ujo belanja modal pembayaran stratum tim tanah belanja modal pengukuran dan sertifikasi tanah ju b3i04 belanja modal pengurusan dan pematangan tanah mw u uu mesin dan alat berat belanja modal pembayaran honor tim pelaksana kegiatan pm) emang gemeente kotak masuda uu u \|s3z0a padanja modal peralatan merelai dan aksesoris ruangan t ie2os aan modal peralatan dapur u uvu heap esananeaatemmana tar tu belanja modal peralatan rambu rambu patok tanah uu ju belanja modal peralatan khusus kesehatan j j w l wu u belanja modal peralatan khusus pertanian peternakan perikanan belanja modal men w ju belanja modal pengadaan alatalat berat jo ljo belanja modal peralatan mesin dan alat berat lainnya u u uju panai panam belanja modal honor tim pengadaan kendaraan) mw j uuu belanja modal kendaraan darat bermotor jo belanja modal kendaraan darat tidak bermotor a 33ju u u adanja modal kendaraan bermotor ojo belanja modal kendaraan tidak bermotor i uut w u b3399 jena modal kendaraantainnya belanja modal gedung bangunan dan taman belanja modal gedung, bangunan, taman honor pelaksana www belanja modal gedung bangunan taman upah tenaga kerja juju belanja modal gedung, bangunan, taman bahan baku material belanja modal gedung bangunan, taman sewa peralatan belanja modal jalan prasarana jalan (ato jasanya modal jalan honor tim pelaksana kegiatan kerja modal jalan upah tenaga kerja u sas03 adanja modal jalan bahan baku matra belanja modal jalan sewa peran w u u 33ju belanja modal jembatan belanja modal jembatan honor pelaksana kegiatan uuu uuu uou ago pena modal jembatan upah tenaganya uvu sas0a belanja modal jembatan sewa peralatan u u lu uou iss petanya modal irigasi embung drainase air limbah persamaan\| belanja modal irigasi embung drainase dll honor tim pelaksana) (csz02 jealarja modal invasi embung drainase dl upah tenaga kerja beo3. belanja modalirgasi embung drainase dl bahan belanja modal irigasi embung drainase dl sewa peralatan osmosis selama modal jaringan instant '\|6s01 belanja modal jaringan instalasi honor tim pelaksana kegiatan man (belanja modal jaringan instalasi upah tenaga key belanja modal jaringan instalasi bahan baku material belanja model jaringan instalasi sewa peralatan dess dana modallannya belanja khusus olahraga www w bejana model tumbuhan tanaman pe w belanja modal hewan essex beam modallamya belanjamndak terduga os: belanja tidak terduga belanja tidak terduga uuuuuuu oeo pemeran www oeo1 penerimaan pembiayaan eul ista tahun sebelumnya g1.l01o spa tahun sebelumnya kokoro2 pendaran dana cadangan pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (omi hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan penerimaan pembiayaan lainnya karno penerimaan pembiayaan lainnya pengeluaran pembiayaan powo pembentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa mi) penyertaan modal desa pengeluaran pembiayaan lainnya pengeluaran pembiayaan lainnya non anggaran c aen potongan pajak potongan pajak lainnya mei perhitungan pfk potongan pajak daerah ti. pajak restoran, rumah makan perhitungan fiskal pihak ketiga talasnan: fel1305, potongan pajak lainnya pen ta, perhitungan pfk potongan pajak daerah naa pajak restoran, rumah makan bupati lampung utara, lampiran iii: peraturan bupati lampung utara nomor tahun tanggal jana tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd) pemerintah kabupaten lampung utara daftar parameter kode output kegiatan bank oto1. penyelenggaran belanja siap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa maksimal untuk kegiatan tunjangan perangkat desa ) orang bulan (jaminan sosial perangkat desa op( orang paket dan ppid perlengkapan perak tantangan kepala desa ')' ' ' ' \| ob orang bulan tunjangan perangkat desa \| ob orang bulanlampung dan inspektorat daerah. jaminan kesehatan perangkat desa ppid. penyediaan operasional bpd (rapat, atk, makan minum, dasi kempen kes lain lain sub. bidang siap dan operasional pemerintahan desa dea tap dan operasional pemerintahan desa ema maa aim mes iis kantor desa dipilih ow ww ta ema kak pasa aman tak u aan lama maa pemesanan seluler kantor uas pemeliharaan gedung dan prasarana unt o10251. pembicaraan gedung prasarana kantor desa tahun . \| t2stat pemeliharaan gedung dan prasarana \| unit kantor desa dipilih jiatamandanareaparh uat ebabiltass peningkatan bangunan rehabilitasi dan halaman area parkir uat tandan sub bidang sarana prasarana pemerintahan dea administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan penyuluhan kependudukan dan pencatatan\| kal \| pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasi oo) bot dokumen pemetaan kemiskinan desa) paket pelayanan administrasi umum dan kependudukan tahun. \|pelayanan administrasi umum dan paket penyusunan pendataan pemutakhiran prof desa dipilih) tahun\| dokumen prodi desa) paket pengelolaan adminstrasi dan kearsipan pemerintahan desatahun\| pengelolaan administrasi dan kearsipan paket penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dokumen pemetaan kemiskinan desa paket tandan sub bidang administrasi kependudukan, caps, stasi\| "o10 a01. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa pembahasan otot merscienggerenya musyawarah desa kah sana desa non reguler reguler penyusunan dokumen keuangan desa apb des, apb des dokumen keuangan desa paket perubahan, lpj dll pengelolaan administrasi inventarisasi penilaian aset desa terselenggaranya pengelolaan administrasian pemerintahan paket kepada masyarat desa pengembangan sistem informasi desa terciptanya sistem informasi desa koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan terselenggaranya koordinasi kerjasama paket pembangunan desa penyelenggaraan pemerintah dukungan pelaksanaan sosialisasi pilkades, penyaringan dan terselenggaranya dukungan sosialisasi paket penjaringan pilkades, pemilihan kepala penyelenggaran lomba antar kewilayahan pengiriman penyelenggaraan lomba antar kewilayahan kontingen dim lorde uuuuuo pengiriman kontingen lomba dea kah dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa dukungan biaya operasional dan biaya paket persiapan lainnya untuk desa bersiap penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa pembahasan terselenggaranya musyawarah apb des reg desa reguler penyelenggaraan musyawarah desa lainnya mundus, rembug terselenggaranya musyawarah desa non desa non reg reguler penyusunan dokumen perencanaan desa rpm desa rkp desa dokumen perencanaan desa dil) tahun penyusunan dokumen keuangan desa apb des, apb des dokumen keuangan desa paket perubahan, lpj dil pengelolaan administrasi inventarisasi penilaian aset desa terselenggaranya pengelolaan paket tahun . pemerintahan desa paket kepada masyarat pengembangan sistem informasi desa tahun . terciptanya sistem informasi desa koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan lomba antar kewilayahan pembangunan desa pengiriman kontingen lombabea tangan sub bidang peta pria pemerintahan, perencanaan, sub bidang pertanahan sertifikasi tanah kas desa sertifikat tanah desa administrasi pertanahan pendaftaran tanah dan pemberian terselenggaranya administrasimediasi konflik pertanahan terselenggaranya mediasi konflik penyuluhan pertanahan terselenggaranya penyuluhan pertanahan kali adminstrasi pajak bumi dan bangunan pbb) terselenggaranya administrasi pbb penentuan penegasan pembangunan batas patok tanah kas batas tanah desa unit desa (dipilih) toperasional paket milik desa paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik dukungan penyelenggaran paud (ape, sarana paud dst) dukungan penyelenggaraan paud non penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat jumlah peserta penyuluhan dan pelatihanperpustakaan taman bacaan pemeliharaan sarana prasarana sarana dan prasarana unit pog ekvomefmmarntafmomamasnentoma iesvormrrarmafentaaa ) pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan tanah untuk paud milik u ema, e u pada eka mud ua arp pte aa, remabitasifreangaa foto7 pembangunan remediasi reringkaan sarana prasarana root tanah untuk perpustakaan t taman petang panganan erpasiaaan taman uat pair pemistakamaftaaa rama perpustakaan telah peamatitas pangan pengelolaan perpustakaan milik desa pengadaan buku, honor, . . .l perpustakaan taman bacaan sangga fotos pengembangan dan pembinaan sanggar sesi dan elgar tanah untuk sanggar seniman belajar petang bangtan sanggar series o aan keren sanga sarana sanggar seni dan bear laya tain sobat obatan patah penerima kontrasepsi keluarga uu u terselenggaranya operasional pos penyelenggaraan posyandu mkn tambahan, kls bumi, lansia, makanan tambahan patah hari pama lansia preroetenggaranya operasional pos penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masy, jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan \| penyelenggaraan desa siaga kesehatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan paket penanganan pandemi cov bantuan dan dukungan untuk kelancaran paket pelaksanaan testing track penyiapan tempat cuci tangan dan atau paket cairan pembersih tangan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan penyiapan dan atau perawatan ruang desa pembinaan palang merah remaja pmr) tingkat desa jumlah (frekuensi) pembinaan palang merah remaja pmr) tingkat pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bkb) jumlah pengasuhan bersama atau bina orang keluarga balita bkb) terselenggaranya operasional pengasuhan paket bersama atau bina keluarga pengawasan upaya kesehatan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan telah posyandu polindes fkd o)\| peedungf bangtan teaser posyandu polindes prd untk peralatan kesehatan sarana posyandu polindes fkd lainnya unit puma paket orang ioradiengearanya operasional fos paket fdumlahlansia orang eradenegaranya operssionsi pos paket penyelenggaraan desa singa kesehatan tahun ambulance ops ppenyeenegarsan desa singatsinya paket pengasuhan bersama atau bina keluarga beta tahun jumlah pengasuh bersamaan bkb orang jam bersama atau bkb posyandu polindes. pkd taman kegiatan sab bidang kesehatan subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang pemeliharaan jalan desa )o pemeiharaandalan desa mete pembicaraan jalan lingkungan pemukiman gang (pemeliharaan jalan lingkungan meter pemeliharaan prasarana jalan desa gorong pemeliharaan prasarana jalan desa meter( pemeliharaan gedung prasarana balai desa balai pemeliharaan gedung balai desa balai pemeliharaan pemakaman situs bersejarah petilasan milik desa pemeliharaan pemakaman milikpembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa (alan desa meter) pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan rehabilitasi peningkatan pengerasan meter lingkungan permukiman jalan desa alan lingkungan permukiman pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan pembangunan jalan usaha tani meter usaha tani dipilih) jalan usaha tani pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jembatan jembatan desa unit milik desa dip pemain peningkatan jembatan desa pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa prasarana jalan desa gorong gorong, meter gorong, seloka selokan, box slab convert, rehabilitasi peningkatan prasarana jalan meter desa gorong gorong, sel pembangunan rehabilitasi peningkatan balai desa balai gedung balai desa balai kemasyarakatan kemasyarakatan dip enabitasi peningkatan bali desa balai pembangunan rehabilitasi peningkatan pemakaman milik pemakaman milik desa unit desa situs bersenar sia bersejarah desa ppeiaaan desa rendi peningkatan pemakaman milk pembuatan pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa dipilih)embung desa uus pemavitasi peningkatan embung desa pembangunan rehabilitasi peningkatan monumen gapura batas desa rehab peningkatan taman kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata uang sub bidang kawasan pemukiman dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah jumlah rumah tidak layak huni rth) unit tidak layak huni pemeliharaan sumur resapan milik desa pemeliharaan sumur serapanpemeliharaan sambungan air bersih rumah tangga pemeliharaan sambungan air bersih meter pipanisasi dll) pemeliharaan sanitasi pemukiman gorong gorong, selokan, parit pemeliharaan sanitasi meter diluar rasa pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum dil pemeliharaan fasilitas jamban pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa penampungan, pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah\| unit bank sam desa permukiman pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, air pemeliharaan sistem pembuangan air meter limbah rumah limbah pemeliharaan taman taman bermain anak milik desa pemeliharaan taman taman bermain pembangunan rehabilitasi peningkatan sumur resapan dipilih)sumber air bersih milik desa mata unit desa dipilih) air tandon penampungan air p u uo atp penata peningkatan sumber pembangunan rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih sambungan air bersih rumah tangga rumah tan (pipanisasi, dll) renabitasienngaten sambungan peta image dipilih) selokan, parit, dil., diluar pras sebatas penggant sai umum mck umum, entitas peningkatan fasilitas jamban uae sampah dipilih) desa permukiman penampungan, penabitiasi peningkatan fasilitas limbah dipilih air limbah rumah tangga penobittas peringatan sen mey anak milik fpeatiasi pengamatan teman taman ut tamtama kegiatan sub bidang perumahan dan kawasan subbidang kehutanan dan lingkungan hidup co20s01. pengelolaan hutan milik desa otot terdenggaranya pengelolaan hutan week pak penesotsan lingkungan hidup desa terselenggaranya pengajaran desa pake erssenggaranya pengelolaan lingkungan paket uo20s03. penahan sostalnas penyuluhan penyebaran tentang gan terselenggaranya pelatihan7 kas mean men men 020e. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika informasi apb des, lpj, bab asas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desyusunan anggaran pendapatan dan belanjaanggaran pendapatan dan belanja desa np,kode rekening sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati inib.transfer: dan pendapatan lain. pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan unit informasi loka pemeliharaan sarana dan prasarana transportasisarana dan prasarana transportasi desa unit prasarana trans penyelenggaraan informasi publik desa poster, baliho dll) tahun terselenggaranya informasi desa, paket snow. baliho,dil pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan \|terselenggaranya jaringan informasi informasi lokaeliharaan sarana dan prasarana energi pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana sarana dan prasarana energi alternatif renavittas peningkatan sarana dan sub bidang pariwisata pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata miliksarana dan prasarana pariwisata milik pariwisata milik desa rehabilitasi peningkatan sarana dan unit prasarana pariwisata milik des pengembangan pariwisata tingkat desa terselenggaranya pengembangan paket pariwisata tingkat desa balm lain seladaan pos keamanan desa penyelenggaraan pos keamanan desa penguatan peningkatan kapasitas tenaga jumlah peserta pelatihan tenaga koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban perlindungan terselenggaranya koordinasi pembinaan ha0105 penodaan keiupiagaan bencana kala akal desa sosok pos ketapstagaan bencana salto uat t0100. bantuan hukum untuk aparatur doa dan masyarakat met tokoh rumah bantuan hala untuk avatar kal ta010 pagan peringatan kapastastenaa io0t pumiataeratemgraati teng mag haa01sa penyediaan fee kesiapsiagaan bencana sela lokal desa thun sort poskesapan peramal paket sa01o0 intan kegiatan sub bidang keenteramaneeritan umum on5tmg kebudayaan pemamah pengiriman kontingen group kent kebudayaan wakil desa umah frekuensi pengiriman kontingen kai "a0202 fewdenggaran fosil kajian aat kebudayaan,dan oot umah pretensi penyegaran kat ga020a pembicaraan sarana prasarana kebudayaan, rumah ajaran mot pemekaran sarana dan pasaran ta0205 femtanginan renovasi sarana prasarana soon sarana prasarana kebudayaan rekan) unit pemain peminatan sarana a0250 tinta kegiatan sum bidang kebudayaan dan keagamaan o30s bidang kepemudaan dan obat sa001 pengiriman kontingen kepemudaan olahraga saga wal isotop ona pemesanan tanin fenvenesaraan peta lomba kepemudaan dan olahraga sosok rumah rakwensi penyelenggaraan kat os0308 pembangunan navigasi peningkatan sarana dan prasarana sosok sarana dan prasarana kepemudaan dan sarana dan lainlain kegiatan sub bidang kepemudaandan olahraga sub bidang kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga adat santo1 (terselenggaranya pembinaan lembaga adat\| paket pembinaan tahun2021 terselenggaranya pembinaan pkk oo) paket tangan sub bidang kelembagaan masyarakat asapamaaaamasaar sib bidang kejantanan perekaman perikanan darat milik u u uo uo item perikanan deret beda sungai kecil mili desa ai u uo penata reinekatan peraturan tak darat nelayan dipilih) pelatihan bintik pengenalan teknologidesa dil) pembangunan lumbung desa u o pemesan dan pembicaraan lumbung pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana pemeliharaan saluran irigasi pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk jumlah peserta orang pertanian peternak pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat gun pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi saluran irigasi tersier sederhana lantai kegiatan sub bidang pertanian dan petemaknbaibpd tangan kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparaturpelatihan penyuluhan kaibai perlindungan anak pelatihan dan penguatan penyandang difabel penyandang jumlah frekuensi pelatihan dan. disabilitas) penguatan penyandang difabel (pe lain lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anakpengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah terselenggaranya pengembangan sarana paket dan koperasi prasarana usaha mikro, pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pengadaan teknologi tepat guna untuk unit pedesaan pengembangan ekonomipersiapan dan pembentukan awal bum pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan dilaksanakan oleh jumlah peserta pelatihan pengelolaan bum orang pendek) desa dilaksanakan des tamapembangunan rehab dasar desa kios milik desa petai peningkatan pasar desa kos pengembangan industri kecil tingkat desa terselenggaranya pengembangan industri paket kecil level desa pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompok terselenggaranya paket usaha ekonomi pro pembentukan fasilitasi pelatihan dendam ringan of07. tatndein sub bidang perdagangan dan perindustrian wow bidang penanggulangan bencana, darurat sub bidang penanggulangan bencana penanggulangan bencana sarana prasarana tanggap darurat bencana perlengkapan kesehatan tanggap darurat paket bencana darurat bencana ega tia panam pengobatan orang bupati lampung utara,ih): dan belanja tak terdugbab pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa penyusunan anggaran pendapatan dan belanjasebelumnymukomuko, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana diamanatkan peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang mili standar operasional prosedur pengelolastandar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran mekanisme dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah sebagai berikut: pengguna barang mengidentifikasi kebutuhan barang jasa yang diperlukan untuk fungsinya sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah rkd); dalam mengidentifikasi kebutuhan barang jasa, pengguna barang terlebih dahulu menelaah kelayakan barang jasa yang telah ada dimiliki dikuasai atau riw kebutuhan barang jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil dan selanjutnya menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang kepada pengelola barang. masing masing menyusun rencana kebutuhan barang kemudian disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi rencana daftar kebutuhan brang milik daerah rdkbmd) dan rencana daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah rdkpbmd); pengelola barang melakukan penelaahan hasil penelitian dari pembantu pengelola barang dan kemudian menetapkan persetujugelola barang mengusulkan kepada bupati untuk menetapkan keputusan bupati tentang kbd dan rkpbmd berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;pd) sebagai bahan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid); setelah apbd ditetapkan, setiap menyusun daftar rencana tahunan barang dan disampaikan kepada bupati melalui pengelola barang; berdasarkan daftar rencana tahunan barang dari semua ; dan daftar kebutuhan barang milik daerah kbd)registrasi aset mekanisme dan prosedur kerja registrasi barang milik daerah sebagai berikut: penerimaan barang milik daerah oleh pengguna barang dari pengadaan barang jasa baik berupa aset inventaris maupun barang habis pakai disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang (bidang aset) untuk mendapatkan registrasi sebelum dilakukan pembayaran (pelunasan) pekerjaan. pengguna barang mengisi formulir registrasi dengan melampirkan dokumen surat perintah kerja kontrak, berita acara serah terima barang, berita acara pemeriksaan barang, dan berita acara penerimaan barang kepada pembantu pengelola barang bidang aset kepala sub bidang inventarisasi aset melakukan verifikasi berkas registrasi. hasil verifikasi dilakukan penginputan oleh petugas admin untuk diterbitkan registrasi aset yang kemudian ditandatangani oleh kepala bidang asetditerima oleh kepalalamdimasing masing diterima oleh penyimpananopd yang;.. apabila barang yang diterima belum diperiksa oleh panitia pemeriksa brang, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara. kepalad, daftar barang hasil dari realisasi belanja modal baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak, daftar realisasi belanja barang pakai habis pdd, dan daftar barang yang satu) rangkap arsip bendahara pengeluaran. kepalamd awald, selanjutnya kepala mengirimkan barang acara perhitungan fisik barang dan laporannya kepada pengelola bmd (sekretaris daerah) pembantu pengelola bmd dan inspektorat,untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bmd (sekretaris daerah) pembantu pengelola bmd dan inspektorat,ori.c paling singkapd, dandibuat dalam rangkap (tiga), masing masing (satu) rangkap asli untuk kepala pd, (satu) rangkap untuk pengurus barang dan (satu) rangkap arsip penyimpan barang. mekanisme dan prosedur kerja penerimaan hibah tanah sebagai berikut:;; penerimaan sumbangan nya; semua tanah yang statusnya dikuasai pemerintdikemudian hari dan menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat dimaksud;) yang dikirim disampaikan kepada untuk diisi sesuai dengan barang barang yang diadakan oleh unit yang bersangkutan; daftar hasil pengadaan barang milik daerah dpmd) dibuat setiap (enam) bulan; dan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dpmd) dari dikirimkani standar operasional prosedur penggunaan mekanisme dan prosedur kerja penggunaan barang milik daerah sebagai berikut: penggunaanyang bersangkutan; pengguna bmdmd sekretaris daerah) pembantu pengelola bmd; selanjutnya pembantu pengelola bmd melakukan penelitian atas kebenaran usulan tersebut; setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan pd, pengelola bmd (sekretaris daerah) mengajukan usul kepada bupati untuk ditetapkan status penggunaannya; selanjutnya bupati menetapkan keputusan bupati tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah masing masing kepala melalui pengurus penyimpan barang wajib melakukan penatausah; kepala pokok dan fungsi kepada bupati melalui pengelola bmd sekretaris daerah); bupati dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan kepada lainnya yang diserahkan oleh kepala opd pengguna barang karena sudah tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan atau pertimbangan lain; tanah dan tau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi tersebut akan dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan lainnya; kepalatau bangunan verse but bab standar operasional dan prosedur pemanfaatan mekanisme dan prosedur kerja pemanfaatan barang milik daerah sebagai berikut: sewadan keuangan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang undangan;pun retribusi atas pemanfaatan sewa barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. pinjam pakai dengan mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang ada, pemanfaatan barang milik daerah berupa pinjam pakai diajukan oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang kepada bupati berdasarkan persetujuan bupati tentang pemanfaatan barang milik daerahdaerah; dan pembantu pengelola barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pinjampakai lingkungan pemerintah daerah kerjasama pemanfaatan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah yang sudah tidak dipergunakan oleh pengguna barang; dengan mengacu pada peraturan perundang undangan, pemanfaatan barang milik daerah pemerintah kabupaten yang berupa kerjasama pemanfaatan diajukan oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang kepada bupati;daerah;mekanisme dan prosedur kerja pengamanan barang milik daerah sebagai berikut: oan; badan keuangan daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah melakukan koordinasi dengand;berkoordinasi dengan bagian hukum dan terkait penyelesaian sengketab viii standar operasional prosedur pemeliharaan mekanisme dan prosedur kerja pemeliharaan barang milik daerah sebagai berikut:ukan pemeliharaan barang milik daerah; masing masingd; setelah penyedia barang jasa melaksanakan pekerjaan menyatakan o, panitia pemeriksa barang memeriksa pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima;; masing masingmelaporkan kepada bupati. bab standar operasional prosedur penilaian mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik daerah sebagai berikut: pengurus barang milik daerah unit kerja menginventarisasi melaporkan barang milik daerah unit kerja yang belum memiliki nilai kepada kepala pd; pengurus barang milik daerah pada pengguna barang membuat daftar barang yang perlu dinilai dan menyampaikan kepada kepala opd unit kerja; kepaladaerah; sekretaris daerah selaku pengelola barang membentuk tim penilai barang milik daerah; sekretaris daerah menyerahkan surat keputusan tim penilai barang milik daerah beserta beserta daftar barang yang akan dinilai kepada tim penilai barang milik daerah; tim penilai barang milik daerah memisahkan barang milik daerah yang bisa dinilai secara mandiri dan barang yang memerlukan keahlian khusus dalam menilainya;;;; penilai independen melakukan penilaian barang milik daerah secara professional; tim penilai barang daerah membuat hasil penilaian barang; penilaian; tim penilai barang milik daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah; tim penilai barang milik daerah membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah; daerah; sekertaris daerah membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada kepala daerah bupati menerbitkan surat keputusan penilaian barang milik daerah; surat keputusan penilaian barang milik daerah diserahkan oleh kepala daerah kepada sekretaris daerah; sekretaris daerah menyampaikan surat keputusan penilaian barang milik daerah kepada kepala pd unit kerja; kepala pd unit kerja menyerahkan surat keputusan penilaian barang milik daerah kepada pengurus barang pd unit kerja; dan pengurus barang pd unit kerja menggunakan surat keputusan penilaian barang milik daerah yang telah ditetapkan bupati untuk menilai barang milik daerah. babi standar operasional prosedur pemindahtanganan mekanisme dan prosedur kerja permindahtanganan barang milik daerah sebagai berikut: pengurus barang ; kepala pd unit menyampaikan daftar barang yang akan dipindahtangankan kepada pembantu pengelola barang pada bkd pembantu pengelola barang pada bkd rekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh dan melakukan rekapitulasi daftar barang yang akan dipindahtangankan dari seluruh pd; pengelola barang pada bkd mengelompokkan barang yang akan dipindahtangankan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya (dijual tukar menukar, dihibahkan atau dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah);; apabila berupa tanah dan atau bangunan maka kepala daerah meminta persetujuan dprd; dprd membuat surat persetujuan pemindahtanganan dan menyampaikan kepada bupati: kepala daerah mengeluarkan surat persetujuan pemindahtanganan; surat persetujuan pemindahtanganan dari dprd dan kepala daerah disampaikan kepada sekretaris daerah: sekretaris daerah mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah: pengaturan pemindahtanganan barang milik daerah disampaikan kepada pembantu pengelola barang pada bkd, dan pembantu pengelola barang pada bkd melaksanakan pemindahantanganan barang milik daerah. bab standar operasional prosedur pemusnahan mekanisme dan prosedur kerja pemusnahan barang milik daerah sebagai berikut: pengurus barang pd unit menginventarisir barang milik daerah yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan; pengurus barang pd unit membuat daftar barang yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada kepala opd; kepala pd unit mengajukan permohonan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang pada bkd; selanjutnya pengelola barang menugaskan pembantu pengelola barang pada bkd rekapitulasi usulan pemusnahan dan penghapusan dari seluruh unit dan menyampaikan kepada sekretaris daerah bupati; sekretaris daerah membentuk tim pemusnahan dan penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati; sekretaris daerah menyampaikan surat keputusan tim pemusnahan dan penghapusan barang daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dimusnahkan dan dihapuskan kepada tim pemusnahan dan penghapusan barang daerah; tim pemusnahan dan penghapusan barang daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapuskan; tim pemusnahan danmusnahkan dan dihapuskan; tim pemusnahan dandanmusnahan dan penghapusan barang daerah dan menyampaikan kepada bupati; bupati membuat keputusan penetapan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; keputusan penetapan pemusnahan d; dan tim pemusnahan dan penghapusanan penghapusan disertai dengan dokumentasinya. bab xii standar operasional prosedur penghapusan mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik daerah sebagai berikut: setelah dilakukan proses pemindahantanganansekretaris daerah bupati; sekretaris daerah membentuk tim penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati; sekretaris daerah menyampaikan keputusan tim penghapusan;; tim;nghapusan barang milik daerah dan menyampaikan kepada bupati; bupati membuat keputusan penetapan penghapusan barang milik daerah;. bab xiiidaerah sebagai berikut:;;;imana hasil pencatatan dari fungsi akuntansi pd;; kepada bupati melalui pembantu pengelola barang; tata cara penghapusan barang milik daerah diatur dengan standar operasional prosedur sop) tersendiri; kib yang sudah akurat dan diverifikasi oleh kepala disampaikan kepada pembantu pengelola barang pada bkd untuk dilakukan kompilasi pada tingkat kabupaten; pengurus barang men sun la,.peran barang pengguna~ $meteran lbp$), laporan barang pengguna tahunan lbft), laporan mutasi barang daftar mutasi barang, dan rekapitulasi daftar mutasi barang; dan berdasarkan kib yang disampaikan oleh opdkdmekanisme dan prosedur kerja pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindahan; pengguna dan kuasa pengguna bar; pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang undangan;an tanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahan tanganan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku pemanfaatan dan pemindahan tanganan barang milik daerahiqp12, bupati mukomuko diundangkan mukomuko pada tanggal t41' q.u_ pj. sekretaris daerah paten mukomuko, yandaryat priendiana berita daerah kabupaten mukomuko tahun nomor . .~ . lampiran peraturan pati mukomuko nomor tahun tanggal iqp tt., prosedur pen sunan rencana kebutuhan barang milik daerah kegiatan pelaksanaan mutu baku penguna kuasai pembantu s,sekretaris bupati l(elengkapara waktu out put pena~na pengelola daerah sarana barang pengen.ola barang kepala opo men:gldentiflkasi surat permintaan menit surat usulan kebutuhan ntuk fnstanslnya sesuai kbd kbd pll> pengadaan dan pecel!harian kepala opo menelaah kelayakan usulan r!kbd hari surat kbd barang jasa yang dituangkan dalam rka kepala opd menyampaikan lllsulan surat kbd menit bata usulan rencana pengadaan dan rebro dari opd pemeliharaan barang jasa pembantu pengelola meneliti dan dokumen usulan bula.n dokumen menyusun menjadi rencana daftar rk8md r,masing rdkbmd dan kebutuhan 8ara~g milik daerah masi opd rspb!md (rdkbmd) dan r<kencan:a kebutuhan pemeliharaan bareng milik daerah rkpbmd) . ____ i , ._.,., ~__. . . . ,.~ . . , . ._. ___ ___ ___ . pen.amalan rencana pengadaan do:kuman menit dokumen dan pemeliharaan barang daerah rl) smd dan rdkbmd dan t<pada bupati m.melalui sekretaris rkpbmd rkpbimd der.ah ket ,< . prosedur registrasi barang milik daerah pelaksana mutu baku kegiatan subid operator kepala petugas ket. pihak verifikator inventaris bidang dokumentasi kelengkapan waktu output ketiga asi aset admin aset arsip permintaan registrasi dokumen spk, menit pelengkap serah terima berkas barang, pho, penerimaan rang verifikasi kelengkapan check list menit pelengkap dokumen kelengkapan berkas dokumen pengajuan persetujuan ,,, kelengkapan menit persetujuan register aset berkas penginputan data komputer, menit data printer, atk tercetak (hard file) pengesahan register pengesahan menit kwitansi registrasi aset penyerahan bukti kwitansi menit teregistrasi registrasi belanja aset skpd prosedur penggunaan kendaraan dinas kegiatan pelaksana mutu baku pengelola pengguna bmd pengurus petugas pemegang ket. pembantu kuasa penyimpan dokumentasi kelengkapan waktu output pengelola pengguna barang arsip kendaraan bmd barang menghimpun data data kib, laporan hari terhimpunnya bmd berupa kendaraan r o skpd data dat fol kendaraan dinas dinas menginvetarisir dokumen data hari data kebutuhan kebutuhan penggunaan kendaraan kendaraan skpd kendaraan dinas menetapkan surat surat hari surat keputusan penunjukan penunjukan penggunaan kendaraan dinas penggunaan kendaraan dinas pendistribusian kendaraan rita aca hari pengalihan status dinas mengarsipkan surat dokumen sk, arsip penunjukan penggunaan ba, kib) menit kendaraan dinas prosedur pinjam pakai barang milik daerah pelaksana mutu baku ket kegiatan staf sekian subid kabid kaban bupati kelengkapan waktu output sekda staf menerima dan melakukan surat permohonan surat masuk pengecekan data dari pemohon dan pinjam pakai menit menyerahkan kepada subid kasui melakukan pengecekan berkas tinja uan draft perjanjian untuk membuat draft perjanjian kajian teknis dan menit pinjam pakai pinjam pakai draft perjanjian pinjam pakai subid menyerahkan draft draft perjanjian draft perjanjian perjanjian pinjam pakai kepada pinjam pakai menit pinjam pakai yang kepala bidang untuk diperiksa dan telah dipakai para setelah dipakai kepala bidan draft draft perjanjian draft perjanjian perjanjian pinjam pakai kemudian pinjam pakai yang menit pinjam pakai yang serahkan kepada sekretaris telah dipakai telah dipakai badan dan kepala badan, sekretaris daerah dan wakil bupati yang selanjutnya ditandatangani oleh bupati bupati menandatangani perjanjian draft perjanjian draft perjanjian pinjam pakai pinjam pakai yang menit pinjam pakai yang telah dipakai telah ditandatangani bupati staf mengarsipkan perjanjian pinjam surat perjanjian menit tanda terima dan pakai yang telah ditandatangani pinjam pakai yang arsip bupati telah ditandatangani prosedur pengamanan administratif barang milik daerah pelaksana mutu baku ket. pengguna kasi pengurus pengelola pengurus distribusi bmd kegiatan barang skpd kuasa dan bidang dan pembantu kelengkapan waktu output pengguna pemeliharaan aset penyimpan pengelola barang arsip bmd penyerahan surat men kelengkapan dokumen pengantar, berkas kepemilikan dokumen kepemilikan penerimaan kelengkapan menit serah dokumen berkas terima kepemilikan pencatatan soft file menit data inventaris (copy data terinventaris digital) hard file print out) penyimpanan lemari arsip menit pengamanan pelaporan komputer, hari data printer, atk tercetak (hard file) legalisasi data dokumen prosedur hibah barang milik daerah kegiatan pelaksana mutu baku ket. pengelola pengguna petugas bmd kuasa tim kepala dokument pembantu pengguna verifikator daerah dprd penerima kelengkapan waktu output pengelola asi bmd barang arsip permintaan hibah surat hari data permintaan kelengkapan hibah berkas pembentukan tim kelengkapan hari dokumen dokumen rang rang verifikasi data hari dokumen feminist rasi dan dokumen hibah fisik bmd rang laporan hasil dokumen menit draft surat serif kasi hibah keputusan proses pelaksanaan draft surat hari surat hibah kept san kept san serah terima serta acara menit dokumen serah terima laporan penghapusan arsip dari daftar bmd (sima aset) prosedur pelelangan barang milik daerah pelaksana mutu baku ket. kegiatan tim panitia tim panitia pejabat lelang kepala daerah kelengkapan waktu output penghapusan lelang mengusulkan usulan hari panitia penerbitan lelang dan panitia lelang dan pejabat penjabat lelang penjual menghimpun data dokumen hari terhimpun berkas dokumen penghapusan penghapusan penghapusan mengajukan tim panitia hari surat permohonan waktu lelang dan pejabat permohonan lelang kekal lelang dan lelang setempat dokumen penghapusan mengumumkan data barang milik hari pengumuman lelang barang milik daerah yang akan lelang bmd daerah dilelang pelelangan rang risalah lelang, hari risalah bukti setor hasil lelang, bukti milik daerah lelang, dokumen setor hasil hasil lelang lelang membuat laporan risalah lelang hari laporan hasil hasil pelelangan pelelangan kekal setempat dan kepala daerah mengarsipkan hasil dokumen lelang hari persiapannya risalah pelelangan lelang dan laporannya prosedur penghapusan barang milik daerah kegiatan pelaksana mutu baku ket. subid sekian staf kabid kaban sekda skpd kelengkapan waktu output membuat draw nota dinas permohonan persetujuan surat permohonan menit draf nota dinas penghapusan atas dasar dari pemeriksaan etnis persetujuan permohonan appraisal penghapusan persetujuan penghapusan subid, kepala bidang, sekretaris badan dan kepala draf nota dinas menit nota dinas badan memeriksa nota dinas permohonan penghapusan, permohonan permohonan apabila setuju nota dinas persetujuan dipahat untuk persetujuan persetujuan dikirim bagian hukum untuk dimintakan tanda tangan penghapusan penghapusan sekda yang telah ditandatangani stat mengarsipkan nota dinas permohonan penghapusan nota dinas menit draft berita acara kemudian membuat draw berita acara penghapusan permohonan penghapusan kemudian subid menyerahkan kepada kepala bidang persetujuan untuk diperiksa penghapusan yang telah ditandatangani subid dan kepala bidang memeriksa berita acara draft berita acara hari berita aca penghapusan, apabila setuju berita acara diserahkan penghapusan penghapusan kepada stat untuk ditandatangani oleh opd teka secara bertahap stat mengarsipkan berkas berita acara penghapusan yang berita acara menit draft telah ditandatangani opd terkait, kemudian membuat penghapusan persetujuan persetujuan kemudian subid, kabid, sekian dan kaban penghapusan untuk diperiksa subid, kepala bidang, sekretaris kaban dan kepala draft persetujuan hari draft badan memeriksa persetujuan, apabila setuju penghapusan persatu memberikan draw kemudian dikirim bagian hukum penghapusan untuk dimintakan validasi sekda dan wakil bupati yang selanjutnya tanda tangan bupati stat mengarsipkan persetujuan penghapusan yang persetujuan menit arsip telah ditanda tangan oleh bupati penghapusan persetujuan penghapusan prosedur ketatausahaan barang milik daerah kegiatan pelaksanaan mutu baku ket ppt pengurus kepala pembantu bupati kelengkapan waktu output barang opd pengelola opd pejabat barang ketatausahaan barang pengguna ppt pejabat penerima barang dokumen spk, menit data serah menyampaikan data dan informasi serah terima terima atas barang yang diterimanya barang, pho, barang penerimaan kepada pengurus barang rang penerima barang dari ppt pejabat kartu registrasi menit kib dan kir penerima barang serta memberikan barang kir) dan kode inventaris kode atau identitas atas barang barang kib) yang telah diterimanya pengurus barang buku catatan menit dokumen mengadministrasikan dalam buku laporan neraca laporan pengurus barang menyampaikan laporan aset menit dokumen hasil pencatatan dalam kib secara laporan periodik kepada pejabat ketatausahaan keuangan untuk dibandingkan direkonsilisasi dengan hasil pencatatan dari fungsi akuntansi opd pengurus barang memperbaiki kib buku inventarisasi menit dokumen dari hasil rekonsiliasi antara kib rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi pengurus barang menyampaikan draf surat usulan menit surat usu ian kepada pejabat ketatausahaan penghapusan aset penghapusan barang pengguna atas usu ian aset penghapusan bmd yang sudah usang, rusak berat kepada pengguna barang pengguna barang menyampaikan surat usulan keputusan usulan penghapusan bmd yang penghapusan aset penghapusan sudah usang, rusak berat kepada ~:v aset bupati melalui pengelola ,,. barang pembantu pengelola barang pembantu pengelola barang keputusan menit dokumen menyampaikan kib yang akurat dan penghapusan dan kib untuk diverifikasi kepala opd laporan kib penghapusan pengurus barang penjabat ran menit buku penataausahan barang pengguna semester tahu nan laporan menyusun laporan barang pengguna semester laps) laporan rang pengguna tahunan lbft). laporan mutasi barang, daftar mutasi barang dan rekapitulasi daftar mutasi barang pengurus barang penjabat data penerimaan men dokumen penataausahan barang pengguna rang laporan melakukan rekapitulasi dan neraca melakukan rekonsiliasi kib dengan fungsi akuntansi dan asset bkd dalam rangka sinkronisasi fungsi akuntansi dan asset dalam menyusun laporan keuangan daerah proses rekonsiliasi persediaan barang kegiatan pelaksana mutu baku ket. pengguna operator pengelola kuasa penyimpan bendahara bidang aplikasi bmd petugas pengguna barang pengeluaran akuntansi pembantu pembantu dokumentasi kelengkapan waktu output skpd skpd pengelola pengelola arsip barang bmd bmd verifikasi data persediaan skpd kontrak nota berita hari kelengkapan acara spesifikasi sp2d berkas pencatatan persediaan skpd kontrak nota berita hari data catat acara spesifikasi sp2d, komputer aplikasi sinkronisasi data belanja skpd sp2d belanja skpd sinetronnya menit data belanja verifikasi dan klasifikasi data kontrak nota berita 2hari kesesuaian persediaan (eek fisik) acara skpd atribut data spesifikasi sp2d, komputer klasifikasi pencetakan prin out kartu komputer er, printer, dat tercetak barang, kartu persediaan, buku atk dan menit (hard file) barang pakai habis, laporan semester persediaan skpd penandatanganan kartu kb,kp,bph,ls menit lega isasi barang, kartu persediaan, buku data barang pakai habis, laporan dokumen semester persediaan skpd laporan semester kb,kp,bph,ls laporan persediaan skpd menit laporan persediaan stoke kb,kp,bph,ls raja name) kabupaten menit mukomuko laporan persediaan stoke kb,kp,bph,ls menit dokumen name) kabupaten arsip cetak mukomuko ' ._ resmi prosedur rekonsiliasi barang milik daerah pelaksana mutu baku ket. pengguna operator pengelola petugas kegiatan pengurus bendahara aplikasi bmd bidang dokumen kuasa barang pengeluaran pembantu pembantu kelengkapan waktu output pengguna skpd skpd akuntansi pengelola pengelola nasi barang bmd bmd arsip verifikasi data aset skpd kontrak not hari kelengkapan serta acara berkas spesifikasi sp2d input data sima kontrak nota hari data terhenti aset skpd serta acara pada sistem spesifikasi sp2d, komputer aplikasi sinkronisasi data belanja sp2d belanja skpd menit sinetronnya data skpd i"' belanja verifikasi atribut dan kontrak nota menit kesesuaian klasifikasi data barang serta acara atribut data spesifikasi sp2d, milik daerah i'" klasifikasi komputer aplikasi pencetakan komputer, printer, menit data tercetak (hard atk dan aplikasi file) kib kir bmd skpd sima aset penandatanganan kis kir lsid menit legalisasi data kib kir bmd skpd dokumen laporan semester kis kir lsid menit laporan kib kir bmd skpd laporan kib kir bmd kis kir lsid menit neraca kabupaten dokumentasi kib kir bmd menit dokumen arsip kib kir bmd \. cetak resmi prosedur pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pelaksana mutu baku pengurus pengguna pengelola kegiatan penyimpan ibm bagian ket. barang kuasa pembantu administrasi satpol kelengkapan waktu output skpd pengguna pengelola hukum barang bmd mengumpulkan bahan bahan agenda p persiapan menit bahan rapat untuk persiapan kegiatan kegiatan pengawasan dan pengawasan dan pengendalian rang milik pengendalian daerah subid menyiapkan jadwal bah bahan menit jadwal rapat rapat bersama kepala bidang untuk kegiatan lembah:as kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam aca kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah kepala bidang bersama rapat kegiatan jam notulensi hasil subid ~an staf pengawasan dan rapat berupa mengadakan rapat untuk pengendalian jadwal kegiatan mempersiapkan agenda barang milik kegiatan pengawasan dan daerah pengendalian barang milik dae rah bidang aset melaksanakan pelaksanaan hari hasil kegiatan kegiatan pengawasan dan kegiatan yang pengendalian barang milik pengawasan dan dilaksanakan daerah pengendali ian barang milik daerah subid membuat laporan hasil kegiatan yang hari laporan lilasil hasil kegiatan pengawasan dilaksanakan kegiatan dan pengendalian barang arsipkan milik daerah
pngserta mengakomodasikan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada bupati bantul dan wakil bupati bantul, perlu diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kalurahan untuk membiayai pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakatkepada kalurahan pembangunan partisipatif masyarakat kalurahan dengan peraturan bupati, bahw,. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif masyarakat kalurahan yang selanjutnya disebut p2mk adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan kalurahan bersama sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah indonesia. bantuan keuangan p2mk adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kalurahan yang diberikan melalui apbd dalam apb kalurahan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan partisipatif masyarakat kalurahan yang mencakup aspek kegiatan pembangunan kalurahan dan atau pemberdayaan masyarakat kalurahanp2m keuangan, pendapatmberdayaan masyarakat dan kalurahan yang selanjutnya disebut dinas dprkantuan keuangan p2mk untukp2mantuan keuangan p2mk pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kalurahan dalam apbd. penerimaan p2mp2mp2mantuan keuangan p2mk adalah pembangunan yang menjadi kewenangan kalurahan, terdiri atas:dan. lokasi obyek wisata kalurahan dan kawasan perekonomian yang dikelola kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus sudah ditetapkan dengan peraturbab iii mekanisme penganggaran p2mk kegiatan yang akan dibiayai dengan bantuan keuangan p2mp2mk secara tertulis kepada bupati cg. kepala dinas pmkmkmkbatas akhir pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada paling lambat pada minggu ketiga bulan februarib.pakta integritas kelompok sasaran bersama pelaksana kegiatan dan anggaran pka)antuan keuangan p2mmkmkantuan keuangan p2mantuan keuangan p2mk dalam apbd. kalurahan penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan p2mmk mengajukan kepada bupati kalurahan penerima dan besaran bantuan keuangan p2mk setiap kalurahan. kalurahan penerima dan besaran bantuan keuangan p2mk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran p2mp2mk sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi, besaran p2mk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah besaran p2mp2mp2mk bagian kesatu penyelenggara tingkat kabupaten perangkat daerah pengampu p2mk adalah dinas pmk. dalam rangka mewujudkan kelancaran fasilitasi p2mmk dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal kegiatan p2mp2mk, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kalurahan, menyiapkan laporan dinas pmkp2mk adalah pemerintah kalurahan. kegiatan p2mantuan keuangan p2mk meliputi dua tahap, yaitu administratif belanja bantuan keuangan p2mk dilaksanakan oleh tpk kalurahan: dan kegiatan p2mpelaksana kegiatan anggaran menyusun perencanaan teknik bagi jenis kegiatan pembangunan fisik, bersama pelaksana kegiatan anggarh.membantu pelaksana kegiatan anggaran dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. bagian ketiga pencairan bantuan keuangan p2mk pencairan dana bantuan keuangan p2mk diajukan oleh kepala dinas pmk kepada bupati cg. kepala bakpao. dokumen pencairan dana p2murat keputusan bupati tentang daftar kalurahan, lokasi, alokasi dan besaran bantuan keuangan p2mk, scan proposal berupa file pdfkpao melakukan pencairan dana bantuan keuangan p2mk dengan cara transfer rekening kas kalurahan. bagian keempat pelaksanap2mk setelah menerima dana transfer dalam rekening kas kalurahan. kegiatan yang dibiayai dari p2mk dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan diterimanya p2mk dalam rekening kas kalurahan. dalam hal pemerintah kalurahan tidak dapat melaksanakan kegiatan p2mk pada tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada paling lambat tahun anggaran berikutnya sejak dana p2mmk. dalam hal pemerintah kalurahan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai dengan p2mpemerintah kalurahan yang belum dapat menyelesaikan dana p2mk yang telah diterima, diberikan sanksi administrasi penundaan pencairan dana p2mketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian dana p2mk sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh kepala dinas pmk. dinas pmk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan p2mantuan keuangan p2mp2mk kepada bupati cg. kepala dinas pmk dengan tembusan kepala bakpao2mantuan keuangan p2mwasan pengawasan pengelolaan p2mk dilaksanakankabupaten bantul dapat melibatkan panewu atau perangkat daerah terkait untuk memperoleh informasi pengelolaan p2mk. bab larangan p2m30. (tigantuan keuangan p2mk, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan yang harus diberikan konsumsi dan transportasip2mp2mdan kambing. pemerintah kalurahan dilarang mengubah lokasi dan alokasi kelompok sasaran kegiatan bantuan keuangan p2mp2mantuan keuangan p2mpelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan sumber penerimaan p2mk dalam apb kalurahan tahun anggaran pelaksanaannya tetap berpedoman pad. bab vii ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku sebagai pedoman untuk perencanaan anggaran p2mk tahun anggaran yang dilaksanakan pada tahunicabut dan dinyatakan tidak berlakuaa (si serta spp aanusulan bantuan keuangan p2mk dari lurah kop surat pemerintah kalurahan nomor bantul, lamp. (satu) bundel hal permohonan bantuan kepada yth. keuangan p2mk untuk bupati bantul pembangunan kalurahan cg. kepala dinas pmkpembangunan partisipatif masyarakat kalurahan p2mdenda (ac man man bn. san man dpanewu ., sebagai laporan. arsipantuan keuangan p2mp2mp2mp2mkp2mkmengetahui hormat kami, ketua powiat lpml ketua kelompok contoh format proposal kegiatan proposal kegiatan pembangunan partisipatif berbasis masyarakatp2mk uraian kebutuhan vol satuan satuan jumlah hama rincian swadaya masyarakat uraian kebutuhan vol satuan satuan jumlah man dan dan man can dan man bp pelaksana anggaran kegiatan ketua kelompoklpj p2mk kop surat pemerintah kalurahan nomor bantul, lamp (satu) bundel hal lpj p2mk tahun kepada yth. anggaran. bupati bantul cg. kepala dinas pmk kab. bantul bantul dengan hormat, berkenaan dengan pemberian dana bantuan keuangan p2mk dari pemerintah kabupaten bantul kepada kalurahan kegiatan panananaalalaneeean, p2mkdst. bupati bantul, ttd abdul halim muslim
peraturan bupati solok nomor tahun tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun badan perencanaan penelitian dan pengembangan kabupaten solok tahun bupati solok provinsi sumatera barat peraturan bupati solodalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembangunan yang terencana, baik dan tepat sasaran, bahwa perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerahpemerintah daerah kabupaten solok. bupati adalah bupati solok. perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun yang selanjutnya disingkat perubahan rkd merupakan dokumen perubahan perencanaan daerah kabupaten solok tahun dengan berpedoman kepada peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ii. perubahan rkd digunakan sebagaibagi pemerintah daerah kabupaten solok dalam menyusuperumusan perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada mencakup: analisis ekonomi dan keuangan daerah: b.evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ii, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah: perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, dan e.perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. dalam perumusan perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada dewan perwakilan rakyat daerahencana pembangunan jangka menengah daerahperubahan rkd sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan sistematika yanggustus bupati solok, dto eparki asda diundangkan asuka pada tanggal agustusevaluasi hasil triwulan tahun ii berkenaan bab iii kerangka ekonomi daerah dan keuangan iii daerah arah kebijakan ekonomi daerah iiivisi dan misipenutup vii daftar tabel hal tabel2. evaluasi terhadap hasil rkd kabupaten solok per triwulan tahun realisasi dan proyeksi indikator makro kabupaten tabel3. lok tahun tabel proyeksi perubahan pendapatan kabupaten solok tahun proyeksi belanja daerah perubahan rkd kabupaten tabel3. solok tahun proyeksi pembiayaan perubahan rkd kabupaten tabel3. solok tahun tujuan, sasaran dan strategi pembangunan kabupaten tabel4. lok tahun tabe14. program prioritas pembangunan kabupaten iv solok tahun tabel5. rekapitulasi pagu perubahan rkd kabupaten solok tahun daftar gambar hal gambar prioritas nasional rkp tahun iv iii daftar grafik halkabupaten solok tahun grafik perbandingan indeks gini kabupaten solok dengan tii provinsi dan nasional tahun grafik perbandingan indeks pembangunan manusia kabupaten solok tahun lampiran peraturan bupati solok nomor tahun tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah. rkd jugaalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, perubahan rkd digunakan sebagai menjadi dasar penetapan perubahan rencana kerja senja) perangkat daerah, menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten solok dalam penyusunan kebijakan umum perubahan apbd serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara pas), dalam permendagri nomor tahun dijelaskan tentang perubahan rkd dapat dilakukan apabila adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,perubahan rkd kabupaten solopelaksanaan apbd tahun terdapat (dua) kali revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut: revisi ditetapkan pada tanggal maret yang disebabkan karena penyesuaian rencana kegiatan rk) dak. revisi ditetapkan pada tanggal juni yang disebabkan karena penyesuaian dak, adanya dana btt yang digunakan untuk kegiatan mendesak penyakit mulut dan kuku) dan bencana alam, serta adanya dana bkk dari provinsi sumatera barat. hasil evaluasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan tahun memperlihatkan adanya perubahan yang perlu mendapatkan respon secara tepat melalui analisis komprehensif yang didahului dengan perencanaan dengan melakukan perubahan terhadap dokumen rkd tahun perubahan rkd tahun diikuti dengan penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan apbd tahun dan rancangan prioritas dan pagu anggaran sementara perubahan apbd (pas pa) tahun sebagai dasar perubahan apbd tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten solok tahun dimaksud dilaksanakaubahan rkd kabupaten solok tahuberdasarkan hasil analisis badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bappelitbang) kabupaten solok terhadap pelaksanaan rkd tahun dan hasil laporan evaluasi kegiatan perangkat daerah pada triwulan dan triwulan serta perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan perkembangan internal, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kegiatan prioritas dan target pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah pd) serta alokasi anggarannya. oleh karenanya, rkd tahun perlu dilakukan perubahan dalam rangka mengakomodasi perubahan dimaksud. dokumen perubahan rkd tahun merupakan acuan bagi dalam menyempurnakan perubahan senjaselain itu, perubahan rkd tahun ini juga merupakan penyesuaian terhadaphal ini disebabkan karena penetapan rkd tahun dilakukan sebelum peraturan daerah tentang rpm ditetapkan. adapun alasan mendesak perlu dilakukannya perubahan rkd tahun ini adalah untukperubahan rkd kabupaten solok tahundasar hukum penyusunan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahubahan rkd kabupaten solok tahunkd kabupaten solok tahutahun nomor, tambahan lembaranlembaran daerah kabupaten solok tahunubahan rkd kabupaten solok tahuberita daerah kabupaten solok tahun nomor peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender pemerintah kabupaten solok berita daerah kabupaten solok tahun nomorperaturan bupati nomor tahun tentang rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan tahun berita daerah kabupaten solok tahun nomorolok tahun nomor hubungan antar dokumen sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten solok menyusun perubahan rkd kabupaten solok tahun berpedoman pada rpm kabupaten solok tahun dan rpm provinsi sumatera barat tahun dan rpm tahun sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor tahun substansi perubahankeberadaan perubahan rkd kabupaten solok tahun merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja lingkungan pemerintah kabupaten solok, khususnya bagi opd dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun maka perubahan rkd kabupaten solok tahun akan dijadikan landasan bagi penyusunan kebijakan umum perubahan apbd serta perubahan rkd kabupaten solok tahun prioritas dan plafon anggaran sementararapid) kabupaten solok tahun secara substansial, perubahan rkd kabupaten solok tahundan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten solok pada tahun maksud dan tujuan maksud disusunnya perubahan rkd kabupaten solok tahun iniabupaten solok tahun renstra perangkat daerah, dan perubahan rencana kerja perangkat daerah. perubahan rkd kabupaten solok tahun inirkd kabupaten soloksolok, tersusunnya acuan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten solok tahun sebagai dasar dari penyusunan perubahan perubahan rkd kabupaten solok tahun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten solok tahun sistematika dokumen rkd sistematika penyusunan dokumen rkdurutan sebagai berikut bab pendahuluan bab ini memuat gambaran umum tentang penyusunan perubahan rkd yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen perubahan rkd. bab evaluasi hasil triwulan (triwulan dua) tahun berkenaan bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan rkd tahun sampai dengan triwulan yang menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja program tahun berjalan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, selain itu juga memperhatikan dokumen rpm sebagai bahan acuanperubahan rkd kabupaten solok tahun bab ini, identifikasi isu strategi dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, perubahan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. bab rencana kerja dan pendanaan daerah bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rpm. bab penutup bab initahun perubahan rkd kabupaten solok tahun bab evaluasi hasil triwulan (triwulan dua) tahun berkenaan pelaksanaan evaluasi terhadap rkd telah dilaksanakan sampai dengan triwulan (sampai dengan bulan juni yang menggambarkan kinerja keuangan dan program masing masing perangkat daerah. hasil evaluasi terhadap hasil rkd akan menjadi acuan dalam menyusun upaya tindak lanjut pada triwulan berikutnya. dari hasil pelaksanaan evaluasi terhadap rkd sampai dengan triwulan ii, diperoleh permasalahan, faktor pendukung dan upaya tindak lanjut masing masing urusan perangkat daerah sebagai berikut: dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dinas pendidikan menyelenggarakan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga tahun sesuai dengan kemendagri nomor tahun melaksanakan program dengan anggaran sebesar rp. dan realisasi sebesar rp. atau sebesar y6. untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan, tahun disdikpora melaksanakan program yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum dan program pendidik dan tenaga kependidikan. program pengelolaan pendidikan dengan indikator kinerja angka partisipasi sekolah telah terealisasi sebesar y6, diprediksi tercapai melebihi target hingga akhir tahun. program pengembangan kurikulum dengan indikator kinerja persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam dokumen kurikulum sekolah sampai bulan juni belum terealisasi karena penerapan muatan lokal dimulai bulan juli tahun ajaran baru namun diprediksi akan mencapai melebihi target dikarenakan kurikulum sudah dirancang dan dicantumkan dokumen kurikulum sd smp. program pendidik dan tenaga kependidikan persentase pendidik tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik s1 dan memiliki sertifikat pendidik telah terealisasi dari target 6o, diprediksi akan tercapai sesuai target mengingat saat ini diklat ppg sedang perubahan rkd kabupaten solok tahun berlangsung. untuk urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga terdapat program yaitu program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas kepramukaan yang belum terealisasi sampai dengan juni karena jambore nasional belum dilaksanakan namun diprediksi akan tercapai sesuai target yo. untuk urusan penunjang terdapat sub kegiatan pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerahseperti sub kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah dan sub kegiatan pengelolaan dana bospendidikan faktor pendukung optimisme dalam melaksanakan kegiatan dan rasa bertanggung jawab serta loyalitas terhadap pekerjaan yang diberikan, anggaran dana operasional yang memadai. faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia sdm), adanya penyesuaian sid dan aturan kemendagri terkait nomenklatur dak, adanya perubahan kebijakan kebijakan, belum ada laporan tentang dana bos dan bop yang terlalu dan terealisasi oleh sekolah lembaga, lambatnya proses perencanaan dak fisik dan smp. polo perubahan rkd kabupaten solo tahun upaya tindak lanjut pimpinan dan staf menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga sasaran kinerja dapat tercapai. perlu membuat laporan realisasi mengenai dak nonfisik berupa dana bos dan bopos pemanfaatan did sesuai dengan jenis tahun sebelumnya pembayaran kekurangan tpp asn dinas kesehatan dinas kesehatan menyelenggarakan urusan kesehatan,menuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja index kepuasan masyarakat terealisasi sebesar dari target penilaian indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan setahun pada bulan juni dan desember yang dilakukan puskesmas. target ikm tahun diprediksi akan tercapai mengingat semua fasilitas pelayanan kesehatan (rsud, puskesmas dan laksda) sudah terakreditasi sehingga pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia sesuai standar terealisasi sampai juni sebesar dari target yo, poo perubahan rkd kabupaten solo tahun diprediksi akan tercapai dengan melakukan pemetaan ulang dan pendistribusian tenaga yang merata disetiap daerah. diperkirakan faskes sudah memiliki sdm sesuai standar. program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator kinerja persentase usaha farmasi, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin terealisasi sebesar dari target atau dari part pada semester diprediksi akan tercapai pada tahun karena kegiatan ini sudah diakomodir pada apbd program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan indikator kinerja cakupan nagari siaga terealisasi dari target yo. kegiatan nagari siaga aktif desa siaga aktif sudah dibentuk dan dilaksanakan sejak tahun kabupaten solok sudah terdapat nagari siaga dan yang aktif baru disebabkan karena kurangnya dukungan dari perangkat nagari, kurangnya dana operasional serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. namun target tahun sebesar akan tercapai karena pada dasarnya nagari siaga sudah terbentuk nagari), dengan adanya dukungan stakeholder dan peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan nagari siaga kabupaten solok akan aktif kembali. sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan dan sub kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatanadanya sub sub kegiatan yang tidak terdapat pada rkd namun muncul apbd dan perubahan rkd yaitu sub kegii kesehatan lainnya, sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar dan usia lanjut dan sub kegiatan pemenuhan polo perubahan rkd kabupaten solok tahun kebutuhan sdm kesehatan sesuai standarkesehatan faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. upaya tindak lanjut melakukan revisi anggaran pemetaan ulang dan pendistribusian tenaga yang merata disetiap daerahlue pemanfaatan did sesuai dengan jenis tahun sebelumnya pembayaran kekurangan tpp asn dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruangair sda) dengan indikator kinerja rasio luas kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi terealisasi dari target o, diprediksi target akan poo perubahan rkd kabupaten solo tahun tercapai karena adanya alokasi dana dari dak dan dau untuk pembangunan irigasi sebanyak di. kegiatan ini diprediksi akan mendongkrak pencapaian target rasio luas irigasi yang dilayani sebesar dari tahun program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan indikator kinerja persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terlindungi terealisasi sebesar dari target yo, diprediksi tercapai sampai akhir tahun sebesar yo. target tidak tercapai sesuai yang telah ditetapkangelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak terealisasi sebesar dari target yo, diprediksi tercapai sampai akhir tahun yaitu o0ataan bangunan dan lingkungannya dengan indikator kinerja persentase gedung dan lingkungan pemerintah terkondisi baik terealisasi dari target yo, prediksi hanya akan tercapai sebesar dikarenakan alokasi dana yang belum memenuhi target. program penyelenggaraan jalan dengan indikator kinerja tingkat kemantapan jalan kabupaten terealisasi sebesar dari target prediksi akan tercapai pada akhir tahun tercapainya target terlaksana karena adanya alokasi dana dari dak dan dau untuk pembangunan jalan. program pengembangan jasa konstruksi dengan indikator rasio tenaga operator teknisi analis yang memiliki sertifikat kompetensi terealisasi dari target y6. dikarenakan program pengembangan jasa konstruksi merupakan program baru dan dalam anggarannya belum tersedia sehingga diprediksi pencapaian target hanya sebesar polo perubahan rkd kabupaten solo tahun program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerja ketaatan terhadap rtrw terealisasi sebesar dari target prediksi sampai akhir tahun terealisasi sebesar melebihi target karena mengingat rekomendasi yang diterbitkan melebihi target. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai, adanya regulasi yang jelas dan loyalitas, komitmen, bekerja cerdas, bekerja keras dan kerja sama antara staf, atasan, dan bawahan baik asn maupun thl. faktor penghambat terdapatnya beberapa belanja kegiatan yang perlu revisi anggaran, terjadinya kenaikan harga material yang sangat signifikan sehingga harus dilakukan penyesuaian harga kembali terhadap rab yang telah disusun sebelumnya (penyesuaian dengan asb yang baru) yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengadaan barang jasa, kesulitan dalam memenuhi tkn untuk proses pengadaan barang dan jasa, banyaknya pekerjaan fisik yang belum dimulai karena keterlambatan dalam proses pengadaan barang jasa, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari kegiatan. upaya tindak lanjut identifikasi filter terhadap kegiatan yang bukan kewenangan, perencanaan usulan dak sesuai kebutuhaolo perubahan rkd kabupaten solo tahun pemanfaatan did sesuai dengan jenis tahun sebelumnya pembayaran kekurangan tpp asnnyelenggarakan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahpengembangan perumahan dengan indikator kinerja persentase rumah korban bencana yang terlayani dan menjadi layak huni sampai bulan juni belum terealisasi namun diprediksi akan tercapai dikarenakan baru terbitnya peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan rumah tidak layak huni. setelah dilakukan pendataan sampai dengan juni belum terdapat rumah yang terkena bencana untuk diberikan bantuan melalui bencana bpbd. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kinerja persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh sudah terealisasi sebesar dari target6, diprediksi akan tercapai pada akhir tahun program kawasan permukiman dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman yang tertata terealisasi sebesar yo, diprediksi akan tercapai masih rendahnya capaian sampai juni dikarenakan belum tersedianya anggaran tahun untuk penyusunan dokumen rp3kp untuk kawasan permukiman yang tertata dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan program dari pemerintah pusat yaitu berupa program kotaku nagari alasan panjang dan view, untuk tahun terdapat nagari yaitu nagari sungai tanam, nagari serayo tayang bukit saleh dan nagari seok laweh. polo perubahan rkd kabupaten solo tahun program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan indikator kinerja persentase sengketa tanah yang diselesaikan telah terealisasi sebesar dari target program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan indikator kinerja persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan telah terealisasi dari target yo0 yang ditetapkan. program pendayagunaan tanah dengan indikator kinerja persentase persil tanah yang ditata telah terealisasi dari target diprediksi target dapat tercapai (berupa persil tanah yang telah diterbitkan sertifikasinya). adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target program adalah jadwal tim pengukuran dan tim penelitian bpn yang padat sehingga terkendala dalam penyusunan jadwal, lokasi persil tanah yang jauh dan perlu waktu tempuh lama, terdapat beberapa kelengkapan berkas tambahan yang harus dipenuhi dalam pensertifikatan tanah dan permasalahan dengan batas sepadan tanah, alas hak asli sudah tidak ada, dan tanah sudah digarap masyarakat. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai lengkapnya sarana dan prasarana faktor penghambat sdm yang tidak mencukupi, adanya revisi anggaran sehingga terlambat untuk memulai kegiatan tidak tersedianya data perencanaan yang valid dan date (mutakhir) kesulitan dalam memenuhi tkn untuk proses pengadaan barang dan jasa upaya tindak lanjut peningkatan disiplin kerja, memaksimalkan akses jaringan sid.nyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakarsub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator output pengadaan unit kendaraan operasional dallas, lama waktu proses administrasi pengadaan yang memakan waktu bulan mulai dari bulan mai s d agustus untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran dilaksanakan pada anggaran pergeseran, saat ini proses administrasi. kegiatan pada program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam proses administrasi. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai pelaksanaan kegiatan didukung oleh personil yang lengkap faktor penghambat sarana dan prasarana penunjang operasional yang masih kurang memadai. poo perubahan rkd kabupaten solo tahun terganggunya pencairan anggaran karena adanya pergantian personil pada pengelola keuangan kurangnya tenaga penyidik pns (ppn) kurangnya pemahaman personil terhadap perda yang ditegakkan upaya tindak lanjut meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada satpol dan damkar, perlu penambahan sarana dan prasarana operasional satpol dan pemadam kebakaran melakukan perubahan senja diantarany(50y6 tpp bulanan untuk gaji dan tpp bulanan untuk thr asn tahun badan penanggulangan bencana daerah badan penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerahatau sebesar program penanggulangan bencana dengan indikator kinerja persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terealisasi sebesar dari target kegiatan ini diprediksi akan tercapai akhir tahun. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas badan penanggulangan bencana daerah faktor pendukung ketersediaan anggaranperubahan rkd kabupaten solok tahun ti terdapat ketidakcocokan nomenklatur kegiatan sehingga perlu dilakukan revisi anggaran kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan, penyusunan anggaran dengan target kinerja tahun berikutnya. sosialisasi kepada masyarakat terkait kebencanaan melakukan perubahan senja: karena terdapat ketidakcocokan nomenklatur kegiatan, sehingga harus disesuaikan menurut aturan yang berlaku untuk pembayaran kekurangan tpp asn dinas sosial dinas sosial menyelenggarakan urusan sosialmberdayaan sosial dengan indikator kinerjatelah terealisasi sebesar dari target yang ditetapkan, program rehabilitasi sosial dengan indikator kinerja persentase pks yang tertangani telah terealisasi sebesar dari target yo. program perlindungan dan jaminan sosial dengan indikator kinerja persentase pks yang memperoleh bantuan sosial terealisasi dari target o. program penanganan bencana denganterealisasi sebesar dari target o. program pengelolaan taman makam pahlawan dengan persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten sebesar dari targetdinas sosial faktor pendorong ketersediaan anggaran ketersediaan sdm sesuai dengan kualifikasi pendidikan. tersedianya sarana dan prahara pendukung. faktor penghambat adanya kegiatan yang direvisi karena perubahan harga satuan, adanya perubahan pengelola kegiatan karena baru ditetapkannya pejabat definitive, data dtk belum dimutakhirkan. upaya tindak lanjut: optimalisasi sumber daya untuk percepatan kegiatan pemutakhiran data dtk setiap tahunnyelenggarakan urusan penanaman modal dan ketenagakerjarencanaan tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rtk terealisasi 25y0 dari target dikarenakan kurangnya dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang dilatih terealisasi sebesar dari target dikarenakan belum polo perubahan rkd kabupaten solo tahun dilaksanakannya persiapan akreditasi program dan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan nagari dan perusahaan. program penempatan tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan belum terealisasi sampai bulan juni dikarenakan belum adanya perusahaan yang membuka lowongan kerja. program hubungan industrial dengan indicator kinerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pp pkb lks, bipartita, struktur skala upah) terealisasi dari target dikarenakan belum terlaksananya sosialisasi untuk pp, pwt dan pkb bipartita. sosialisasi direncanakan akan dilaksanakan pada bulan agustus program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan investasi kab kota terealisasi dari target dikarenakan permasalahan pengadaan lahan status tanah untuk lokasi berusaha bagi pelaku usaha dan kurangnya dana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. program pelayanan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase izin usaha yang diterbitkan tepat waktu terealisasi dari target yo, diprediksi pemenuhan target akan tercapai karena pengurusan perizinan sekarang telah memakai aplikasi yaitu oss rba, sisfoizin dan sim bg, implementasi aplikasi perizinan terpadu dan terpusat serta telah sesuai standar pelayanan dan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena seluruh proses pengurusan izin dilakukan transparan. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase perusahaan yang tertib administrasi telah terealisasi dari target y6. saat ini aplikasi lpm sedang melakukan migrasi maintenance aplikasi terbaru sehingga ada permasalahan untuk mengakses aplikasi lpm bagi pelaku usaha, diharapkan pada triwulan dan aplikasi lpm sudah tidak bermasalah lagi dan pelaku usaha diwajibkan tepat waktu sehingga target tercapai. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator kinerja ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi terealisasi nib, adapun permasalahan yang polo perubahan rkd kabupaten solo tahun ditemui yaitu validasi data yang belum akurat dari data yang diterima dari oss dengan data yang dilapangan. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai adanya sarana, prasarana dan sumber daya. faktor penghambat adanya perubahan pengelola kegiatan karena baru ditetapkannya pejabat definitive belum adanya perda sim belum optimalnya mall pelayanan publik upaya tindak lanjut: memaksimalkan pencapaian target program kegiatan, diharapkan semua usulan program kegiatan dalam senja dapat diakomodir dengan anggaran sesuai kebutuhan koordinasi dengan dinas pupr untuk penyusunan perda sim optimalisasi mall pelayanan publikk fasilitasi penanaman modallingkungan hidup dinas lingkungan hidup menyelenggarakan urusan lingkungan hidupolo perubahan rkd kabupaten solo tahun program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sudah terealisasi dari target program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator kinerja persentase pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, program pengelolaan keanekaragaman kehati) dengan indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber hpl hgbengan indikator kinerja persentase kegiatan penghasil limbah yang diawasi, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan dengan indikator persentase ketaatan penanggungupaten, masing masing program terealisasi rata rata y6. untuk program pengelolaan persamaan dengan indikator kinerja persentase sampah yang terangkut tpa terealisasi dikarenakan masih adanya masyarakat yang buang sampah disepanjang jalan padahal sudah ada spanduk himbauan, kurangnya sdm, sarana prasarana kebersihan. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator kinerja persentase masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup terealisasi yo, diperlukan perlunya koordinasi dan penyesuaian waktu dengan pihak narasumber. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator kinerja persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan dan penilaian calon sekolah adiwiyata terealisasi yo. kegiatan ini perlu penyesuaian dengan jadwal ajaran baru sekolah. dan untuk program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator kinerja persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani terealisasi berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas lingkungan hidup poo perubahan rkd kabupaten solo tahun faktor pendukung sudah tersedianya perda dan perkara terkait pengelolaan persamaan, anggaran dana operasional yang memadai faktor penghambat masih kurangnya sdm aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persamaan, kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan, pengadaan sarana dan prasarana persamaan khususnya truk sampah, sosialisasi tentang pengelolaan persamaan kepada masyarakatidang lingkungan hidup) berdasarkan jenis tahun sebelumnya atau tahun berjalan. pembayaran kekurangan tpp asnadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil. melaksanakan program pada tahun sesuai dengan kemendagri nomor tahun dengan pagu anggaran sebesar rp. dan realisasi sebesar rp. atau sebesar yo. program pendaftaran penduduk dengan indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen kependudukan terealisasi sebesar dari target diprediksi akan tercapai sesuai target pada akhir tahun walau dengan banyaknya keterbatasan baik berupa anggaran serta sarana dan prasarana penunjang. poo perubahan rkd kabupaten solo tahun program pencatatan sipil dengan indikator kinerja persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani telah terealisasi dari target untuk program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator kinerja persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama telah terealisasi dari target karena sampai dengan saat ini sudah terdapat pks dengan skpd yang ada kabupaten solok dan terdapat opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. program pengelolaan profil kependudukan dengan indikator kinerja persentase penyajian data kependudukan terealisasi dari target yo. kegiatan penyajian data kependudukan berupa penerbitan buku yaitu buku profile kependudukan dan buku agregat, untuk buku profile kependudukan proses cetak dilakukan awal tahun berikutnya karena menyangkut dengan data kependudukan sampai desember sedangkan untuk buku aggregat saat ini sedang dalam proses penyusunan. diprediksi target dari program ini akan dapat dicapai sampai dengan akhir desember berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai pelayanan kependudukan sudah berbasis tikkondisi sarana dan prasarana penunjang yang ada dinas dukcapil saat ini banyak yang tidak dapat menunjang sistem siak terpusat sehingga menghambat dalam proses pelayanan kepada masyarakat upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional pelayanan kepada masyarakat,na administrasi pelayanan kependudukanmberdayaan masyarakat dan nagari dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari belum terealisasi pada bulan juni karena dilaksanakan pada triwulan dan diprediksi akan tercapai sesuai target. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari faktor pendukung ketersediaan anggaran. faktor penghambat masih kurangnya pemahaman nagari tentang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, masih kurangnya sdm yang handal, ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada akhir tahun sehingga realisasi keuangan masih rendah. upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan polo perubahan rkd kabupaten solo tahun melakukan bintik dan sosialisasi nagari tentang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, penambahan sdm yang berkompetensi,ngendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakada program yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja persentase arg pada belanja apbd, program perlindungan perempuan dengan indikator kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk typo (per penduduk perempuan), program peningkatan kualitas keluarga dengan indikator kinerja cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera ks) dengan indikator kinerja persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera pks) disetiap kecamatan. untuk program pemenuhan hak anak pha) dengan indikator kinerja cakupan kabupaten layak anak terealisasi angka dari angka yang ditetapkan. entri data dokumen yang input mendapat skor tetapi setelah divalidasi oleh tim semen pppaki hanya mencapai skor sehingga belum mencapai nilai minimal untuk level pertama skor adapun permasalahan yang ditemui yaitu gugus tugas kia tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, polo perubahan rkd kabupaten solo tahun indikator kla belum melaksanakan sama sekali contoh kawasan bebas rokok, ruang bermain ramah anak, dunia usaha dan media yang peduli anak), kebijakan terkait kia hanya ada perda tentang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, belum ada aturan khusus tentang kla, komitmen kepedulian daerah tentang implementasi kla masih rendah. diprediksi target yang tersisa akan tercapai pada akhir tahun. program pengendalian penduduk dengan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk terealisasi dari target diprediksi target yang tersisa akan tercapai pada akhir tahun. program pembinaan keluarga berencana kb) dengan indikator kinerja ratio akseptor telah terealisasi dari target yo. adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini adalah kurangnya keamanan masyarakat tentang ber karena sdm masih rendah, akses wilayah yang sulit terjangkau (galciltas) oleh petugas kb, kie yang dilaksanakan belum maksimal sehingga belum dapat merubah pola pikir masyarakat dalam pelaksanaan ber yang baik, budaya masyarakat yang tidak mau berubah seperti keputusan suami sangat mempengaruhi dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga banyak calon akseptor yang tidak ber karena tidak persetujuan suami serta pelayanan belum optimal dapat dilaksanakan karena terkendala dengan situasi covid. diprediksi target kinerja program ini akan sulit tercapai karena pengadaan obat lakon side efek) yang kurang mencukupi dalam pelayanan mkp. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut programaktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai aparatur yang responsif faktor penghambat penyesuaian kembali kegiatan yang belum sesuai jenis dak sehingga proses pencairan dana menjadi terhambat. upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan, polo perubahan rkd kabupaten solokbidang kb) dan non fisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anakhubungan dinas perhubungan menyelenggarakan urusan perhubungan. melaksanakan program pada tahun sesuai dengan kemendagri nomor tahun dengan target anggaran sebesar rp. dan realisasi sebesar rp. atau sebesar program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lla) dengan indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas belum terealisasi sampai dengan juni dikarenakan data kecelakaan direkam oleh kepolisian pada akhir tahun diprediksi target kinerja akan tercapai pada akhir tahun karena pada tahun terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak target maksimal laka lantas tahun ini sebanyak kasus. melihat kondisi data saat ini, target penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar akan tercapai pada akhir tahun program pengelolaan pelayaran dengan indikator kinerja persentase layanan transportasi air telah terealisasi dari target yo, diprediksi target kinerja akan tercapai pada akhir tahun adapun permasalahan dalam pencapaian program adalah perizinan pelayaran yang dilakukan oleh bpt wilayah iii sumatera barat kementrian perhubungan) sehingga membutuhkan waktu dalam kepengurusannya. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas perhubungan faktor pendukung ketersediaan anggaran. polo perubahan rkd kabupaten solo tahun faktor penghambat masih kurangnya sdm yang berkompeten. kesulitan dalam memenuhi tkn untuk proses pengadaan barang dan jasa, adanya kesalahan nomenklatur pada uraian belanja sehingga perlu revisi anggaran, upaya tindak lanjut: penambahan aparatur, penyelenggaraan diklat diklat teknis perhubungan, mempercepat realisasi kinerja dan keuanganmanfaatan did sesuai dengan jenis tahun sebelumnya pembayaran kekurangan tpp asn dinas komunikasi dan informatika dinas komunikasi dan informatika menyelenggarakan urusan komunikasi, statistik dan persandiinformasi dan komunikasi publik dengan indikator kinerja persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public terealisasi sampai juni sebesar dari target yo. diprediksi target program ini tidak dapat tercapai sampai akhir tahun dikarenakan terbatasnya jangkauan media informasi pemerintah kepada masyarakat khususnya daerah blank spot. program aplikasi informatika dengan indikator kinerja persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sudah terealisasi yo. capaian program diprediksi akan terealisasi sesuai target pada akhir tahun dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses integrasi. untuk program penyelenggaraan statistik sektoral dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi polo perubahan rkd kabupaten solo tahun sampai dengan bulan juni telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. untuk sub kegiatan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronikberikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas komunikasi dan informatika faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai adanya kerjasama antara dinas kominfo yang mengelola pelayanan informasi publik dengan instansi lain dan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan informasi. faktor penghambat terganggunya pencairan anggaran karena adanya pergantian pejabat pengelola keuangan. kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti kekurangan fasilitas radio. luasnya daerah kabupaten solok sehingga menyulitkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. upaya tindak lanjut: mempercepat realisasi kinerja dan keuangan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung. melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asnnyelenggarakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagpolo perubahan rkd kabupaten solo tahundinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan: faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai adanya rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. faktor penghambat kurangnya sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas, adanya penyesuaian target kinerja akibat pergeseran anggaran. kesulitan dalam memenuhi tkn untuk proses pengadaan barang dan jasa, upaya tindak lanjut: penyesuaian target kinerja saat pergeseran anggarkegiatan sejenis dana peningkatan kapasitas ukm)pustakaan dan kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsip.atau sebesar yo. program pembinaan perpustakaan dengan indikator kinerja nilai tingkat kegemaran masyarakat membaca telah terealisasi dari target yo, diprediksi akan tercapai sesuai target pada perubahan rkd kabupaten solok tahun akhir tahun program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan indikator kinerja index pembangunan literasi masyarakat mempunyai target indeks ini dihitung pada akhir tahun dan diprediksi akan tercapai dengan mengadakan sosialisasi agar masyarakat memahami penyelamatan naskah untuk program pengelolaan arsip dengan indikator kinerj jawaban nasional terealisasi dari target dan program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan indikator kinerja tingkat keberadaan dan keutuhan arsip pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat terealisasi dari target o. kedua program diprediksi akan tercapai sesuai target pada akhir tahun dengan melakukan sosialisasi agar skpd paham cara melakukan penyelamatan, pendataan dan pengelolaan arsip dengan benar. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas perpustakaan dan kearsipan faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai komitmen aparatur dalam pelaksanaan tugas. faktor penghambat adanya penyesuaian target kinerja akibat pergeseran anggaran kurangnya pengadaan buku baru serta sarana dan prasarana perpustakaan masyarakat belum memahami penyelamatan naskah kuno masih banyaknya opd yang belum melakukan penyelamatan dan pendataan arsip dengan benar serta tidak melakukan penilaian arsip sehingga terjadi penumpukan sedikitnya opd menyerahkan arsip kepada lkd lembaga kearsipan daerah) arsip opd kurangnya sdm (tenaga fungsional arsiparis) dan seringnya terjadi mutasi dan rotasi terhadap tenaga pengelola kearsipan dilingkungan opd perubahan rkd kabupaten solok tahun upaya tindak lanjut: mengadakan sosialisasi bintik kepada masyarakat tentang penyelamatan naskah kuno mengadakan sosialisasi pelatihan bagi pengelola arsip opdikanan dan pangan dinas perikanan dan pangan menyelenggarakan urusan perikanan dan pekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan dengan indikator kinerja jumlah ketersediaan pangan utama perkapita terealisasi kg kapita thn sampai juni dari target kg kapita thn yang ditetapkan, diprediksi akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. angka produksi sangat tergantung dengan cuaca, hama penyakit, alih fungsi lahan pertanian. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator kinerja skor pola pangan harapan (skor pph), target tahun adalah dan belum terealisasi pada semester karena skor angka dihitung pada akhir tahun dan membutuhkan data jumlah penduduk akhir tahun. program pengawasan keamanan pangan dengan indikator kinerja persentase pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat, target tahun sebanyak komoditi dan diprediksi akan tercapai pada akhir tahun sampai saat sekarang komoditi tersebut belum ada yang uji dikarenakan alat labor untuk pengujian sedang rusak. poo perubahan rkd kabupaten solo tahun program pengelolaan perikanan tangkap dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap telah terealisasi dari target diprediksi akan tercapai pada akhir tahun. masih kurangnya alat tangkap ramah lingkungan yang dipergunakan menjadi permasalahan dalam pencapaian target program ini. program pengelolaan perikanan dengan indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya terealisasi dari target ,83y o, diprediksi akan tercapai pada akhir tahun program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja jumlah produksi olahan hasil perikanan telah terealisasi dari yang ditargetkan, target ini diprediksi akan tercapai pada akhir tahun permasalahan yang ditemukan dalam mencapai target program ini adalah kekurangan sarana dan prasarana dalam melakukan pengolahan oleh kelompok dan nelayan. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas perikanan dan pangan: faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan time schedule yang telah susun, kerja sama dan koordinasi yang solid antar lintas sektor secara berkesinambungan. faktor penghambat adanya pergeseran anggaran, kekurangan sarana dan prasarana dalam melakukan pengolahan oleh kelompok dan nelayankesulitan dalam memenuhi tkn untuk proses pengadaan barang dan jasa, upaya tindak lanjut: melakukan optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan time schedule yang telah disusun, polo perubahan rkd kabupaten solo tahun mengevaluasi dan mendorong aksi secara lebih cepat dan tepat, melaksanakan kegiatan setelah proses dpa pergeseran selesai dengan segera, melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, menyusun kebutuhan anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatariwisata dan kebudayaan dinas pariwisata dan kebudayaan menyelenggarakan urusan pariwisata dan kebudayaada urusan pemerintahan bidang pariwisata yaitu program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan program pemasaran pariwisata. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan indikator kinerja persentase destinasi wisata unggulan prioritas yang dikembangkan terealisasi dari target yo. target indikator program ini diprediksi akan tercapai pada akhir tahun untuk urusan pemerintahan bidang kebudayaan ada program. program pengembangan kebudayaan dengan indikator kinerja jumlah budaya lokal yang dikembangkan, jumlah lembaga adat yang difasilitasi terealisasi kelompok dari kelompok yang ditargetkan. program pengembangan kesenian tradisional dengan polo perubahan rkd kabupaten solo tahun indikator kinerja persentase kesenian tradisional yang dikembangkan dilestarikan telah terealisasi dari target yang ditetapkan. program pembinaan sejarah dengan indikator kinerja jumlah sejarah lokal yang dilestarikan yang sampai juni telah terealisasi sesuai target yaitu sejarah lokal. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator kinerja jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu telah terealisasi sebanyak buah cagar budaya dari yang ditargetkan. target empat program diatas diprediksi akan tercapai pada akhir tahun untuk program pengelolaan permusuhan dengan target indikator kinerja museum yang didirikan dan terkelola tidak dapat mencapai target pada akhir tahun dikarenakan belum adanya museum kabupaten solok. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas pariwisata dan kebudayaan faktor pendukung tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan. faktor penghambat adanya revisi anggaran pada beberapa kegiatan kurangnya kapasitas sdm, ketersediaan dokumen perencanaan dan sarana prasarana dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata kurangnya juru pemelihara cagar budaya lokasi lokasi cagar budaya belum adanya museum kabupaten solok kurangnya promosi destinasi wisata kabupaten solok upaya tindak lanjut: mempercepat pelaksanaan kegiatan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pencapaian target kinerja penambahan juru pelihara cagar budaya usulan anggaran untuk pembangunan museum pelaksanaan promosi destinasi wisata melalui berbagai mediaoo perubahan rkd kabupaten solo tahunertanian dinas pertanian menyelenggarakan urusan pertaninyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator kinerja persentase peningkatan produktivitas komoditi pertanian telah terealisasi sebesar dari target yo. target peningkatan produktivitas komoditi pertanian hingga akhir tahun diperkirakan dapat tercapai program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian peningkatan prasarana pertanian pada tahun ditargetkan akan bertambah sebanyak unit atau meningkat dari tahun dimana tahun jumlah prasarana pertanian yang ada sebanyak unit. program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terealisasi dari target yo. prediksi dapat tercapai hingga akhir tahun. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan indikator kinerja persentase penurunan luas serangan opt terealisasi dari target yo. prediksi dapat tercapai hingga akhir tahun. program penyuluhan pertanian dengan indikator kinerja persentase cakupan bina kelompok tani yang produktif terealisasi dari target19 prediksi untuk target cakupan bina kelompok tani produktif dapat tercapai y6. poo perubahan rkd kabupaten soloo. prediksi dapat tercapai hingga akhir tahun. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada dinas pertanian faktor pendukung tersedianya dukungan anggaran, sumber daya pertanian dan sumber daya manusia untuk pembangunan pertanian faktor penghambat adanya revisi anggaran pada beberapa kegiatan, pada kegiatan dengan sumber dana dak dilakukan revisi untuk penyesuaian dengan dak dan jenis dakterjadi pergeseran anggaran dan penyesuaian target output membuat proses beberapa pengadaan tertunda, kewajiban mencantumkan tingkat kandungan komponen dalam negeri tkn) dalam pengadaan membuat beberapa pengadaan ditunda untuk memenuhi persyaratan tersebut, tingginya harga benih komoditi hortikultura yang tidak sesuai dengan standar harga yang ada pada dpa sehingga perlu dilakukan revisi standar harga, belum tercapainya target penurunan luas serangan opt organisme pengganggu tanaman) karena masih terbatasnya pengetahuan petani terhadap gejala serangan opt dan tekhnologi pengendaliannya. untuk itu dilakukan sl pht perkebunan pada kelompok tani belum optimalnya pembinaan kelompok tani adanya serangan hama pertanian upaya tindak lanjut: mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian pelaksanaan dengan dak dan jenis dari kementrian, poo perubahan rkd kabupaten solo tahun pengadaan obat pembasmi hama pertanian, melakukan perubahan senja untuk: perjalanan dinas bagi pencatat curah hujan pada kecamatan penyediaan tunjangan asn penyediaan atk bagi bpp dan upt puskesmas kebutuhan operasional kantor pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak unit pembangunan jalan usaha tani sebanyak unit penyediaan sarana informasi dan data bpp dari siapa dak dan pengendalian pmk .inspektorat daerah inspektorat menyelenggarakan urusan pengawasan. pelaksanasebesar dari target o. capaian fisik untuk program penunjang urusan pemerintahan pada inspektorat daerah diprediksi dapat mencapai pada akhir tahun program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator kinerja persentase pengawasan api yang terlaksana sesuai ppt terealisasi ,68y6 dari target capaian fisik untuk program penyelenggaraan pengawasan diprediksi dapat tercapai pada akhir tahun program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator kinerja persentase pembinaan api terhadap audit terealisasi dari target o. masih rendahnya capaian pada semester ini disebabkan kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan aph terkait gratifikasi dan benturan kepentingan belum dapat perubahan rkd kabupaten solok tahun terlaksana karena draft perlu masih direvisi setelah asistensi dari kakawin kemenhub ham sumatera barat. capaian fisik untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi diprediksi dapat tercapai pada akhir tahun berikut faktor pendukung, pendorong dan tindak lanjut program pada inspektorat daerah faktor pendukung ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan. faktor penghambat keterbatasan waktu, jumlah fungsional tertentu yang melaksanakan kegiatan pengawasan jauh dari kondisi ideal, tugas mandatory diluar ppt yang muncul ditahun berjalan merupakan prioritas nasional, sehingga kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam ppt menjadi tertunda. upaya tindak lanjut: pemantapan perencanaan, prosedur dan tata kelola pelaksanaan kegiatan, pemenuhan anggaran, distribusi anggaran secara tepat serta pemanfaatan sumber daya secara optimal, penambahan personil auditor, dilakukannya perubahan senja dengan beberapa alasan: hasil evaluasi pemerintah propinsi serta api yang menyatakan indikator kinerja pada kegiatan sub kegiatan perlu menyesuaikan dengan kemendagri nomor tahun situasi yang berkembang secara dinamis mengharuskan adanya penyesuaian. pergeseran skala prioritas. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan badan perencanaan, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. pelaksanaan program pada tahun sesuai polo perubahan rkd kabupaten solo tahunrencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusunkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang terlaksanaprogram penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator kinerja persentase penyusunan kajian yang difasilitasi terealisasi dari target masih rendahnya realisasi program penelitian dan pengembangan daerah disebabkan karena kegiatan pada program ini baru melakukan persiapan pada akhir triwulan sementara untuk kegiatannya sendiri baru dimulai pada awal triwulan iii. capaian program diprediksi akan terealisasi pada akhircapaian fisikanggaran dana operasional yang memadai disiplin dan etos kerja yang sangat tinggi dari aparatur balitbang. faktor penghambat adanya revisi anggaran. perubahan pengelola kegiatan karena adanya mutasi pejabat, poo perubahan rkd kabupaten solo tahun upaya tindak lanjut: mempercepat pelaksanaan kegiatan pemenuhan anggaran, distribusi anggaran secara tepat serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. badan keuangan daerah badan keuangan daerah menyelenggarakan urusan keuangan daerahuntuk program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah telah terealisasi dari target pencapaian program telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disusun dan pada akhir tahun akan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator kinerja persentase pad terhadap pendapatan daerah terealisasi ,92y6 dari target o. masih rendahnya capaian program disebabkan terhambatnya penetapan pbb p2 pajak rumah makan dan pajak lainnya, kurangnya sdm nagari untuk pengumpulan data pbb p2, kurangnya sarana teknologi dan informasi berupa wifi nagari untuk pengumpulan data pbb p2. disamping itu rendahnya pajak retribusi dikarenakan berkurangnya mobil angkot yang beroperasi, kurangnya minat wisatawan untuk menyewa hotel, penginapan dan convention hall, serta alat alat berat yang ada kalah saing dengan pihak swasta.perubahan pejabat pengelola kegiatan karena mutasi, proses pemungutan pajak daerah yang masih manual, ketatausahaan aset daerah yang belum optimal. poo perubahan rkd kabupaten solok tahun upaya tindak lanjut: percepatan pelaksanaan seluruh kegiatan, proses digitalisasi pemungutan pajak daerah, optimalisasi ketatausahaan aset daerah, melakukan perubahan senja untuk mengakomodir pemanfaatan siapa tahun pada tahun anggarnyelenggarakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiakepegawaian daerah dengan indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi terealisasi melebihi target yang ditetapkan program pengembangan sumber daya manusia dengan indikator kinerja rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar yo) pns tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) terealisasi dari target yo. jadwal pelaksanaan program berlangsung dari bulan juni s.d oktober sehingga diprediksi target indikator kinerja program akan tercapai triwulan akhir tahun).capai dari target o. masih rendahnya capaian dikarenakan, terdapat kebutuhan belanja modal diusulkan pada kbd perubahan dengan pengusulan ssh perubahan terlebih dahulu. capaian fisik untuk program penunjang urusan pemerintahan diprediksi dapat mencapai pada akhir tahunbadan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiarevisi anggaran,. upaya tindak lanjut: pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal. melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asn sekretariat daerah sekretariat daerah menyelenggarakan urussekretariat daerah: faktor pendukung tersedianya dana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan beberapa kegiatan. faktor penghambat adanya revisi pada beberapa kegiatan, adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang direncanakan: adanya pergantian pejabat lingkup sekretariat daerah upaya tindak lanjut: segera melaksanakan kegiatan yang prioritas. posekretariat dprd sekretariat dprd menyelenggarakdukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd dengan indikator kinerja persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd yang terlaksana terealisasi dari target target program diprediksi akan tercapai pada akhir tahun berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada sekretariat dprd faktor pendukung anggaran dana operasional yang memadai keberhasilan kinerja diperoleh karena target kinerja telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, kerjasama asn sekretariat dalam melaksanakan program optimalisasi pelaksanaan tugas oleh sekretariat dprd yang kompeten. faktor penghambat target kinerja pengangkatannya masih untuk dua masa sidang upaya tindak lanjut: percepatan realisasi pencapaian kinerja dan anggaran, melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asn badan kesatuan bangsa dan politik badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politikperubahan rkd kabupaten solok tahudengan indikator kinerja persentase koordinasiru terealisasi dari target karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan indikator kinerja persentase ormas lsm aktif terealisasi dari target program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan indikator kinerja persentase koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya baru terealisasi dari target program kegiatan ini sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatanengan indikator kinerja persentase penanganan konflik sosial terealisasi ,25y6 dari target program kegiatan ini akan dilaksanakan setelah setujui. berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada badan kesatuan bangsa dan politik faktor pendukung tersedianya dukungan anggaran, sumber daya manusia untuk pembangunan badan kesatuan bangsa dan politik. faktor penghambat adanya revisi anggaran, kekurangan sdm aparatur, sekretariat ormas kabupaten solok banyak yang bubar dan sudah habis masa berlaku surat keterangan laporannya upaya tindak lanjut: mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada dpa penggeseran polo perubahan rkd kabupaten solo tahun pendataan ulang dan melakukan pembinaan bagi ormas yang masih aktif melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asn kecamatan pantai cermin pelaksanaan program pada tahun pada kecamatan pantai cermiindeks kepuasan masyarakat belum terealisasi pada semester dikarenakan penilaian dilakukan diakhir tahun, sehingga realisasi belum bisa ditampilkan nilainya. target program diprediksi akan tercapai pada akhir tahun untuk dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah terealisasi masing masing sebesar dari target capaian program diprediksi akan terealisasi pada akhir tahun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase nagari tertib administrasi dan keuangan terealisasi dari target y o yang ditetapkan. capaianpantai cermin faktor pendukung anggaran operasional yang memadai, lengkapnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kerjasama tim yang baik. faktor penghambat kurangnya sarana pendukung seperti jaringan internet, anggaran yang tidak memadai dan tidak bertanya penyebaran pegawai, perubahan rkd kabupaten solok tahunh ganti pada kecamatan lembahkecamatan lembah ganti faktor pendukung dana yang cukup memadai, terdapat tim yang baik untuk melaksanakan program ini, faktor penghambat keterbatasan sdm kecamatan lembah ganti berupa personil untuk meningkatkan kinerja aparatur, sarana dan prasarana (laptop, komputer dan alat lainya yang masih minim kecamatan, upaya tindak lanjut: agar pemerintah daerah lebih memperhatikan sdm kecamatan dari segi kualitas dan kuantitasnya, agar untuk kecamatan tidak terdapat lagi pengurangan anggaran sehingga dapat dilakukan belanja modal untuk pengadaan saran dan prasarana, diperlukan dana yang memadai untuk kecamatan agar program dapat berjalan dengan baik.payung sekali pelaksanaan program pada tahun kecamatan payung sekalikecamatan payung sekali faktor pendukung ketersediaan anggaran operasional yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana. faktor penghambat kurangnya personil asn, keterbatasan jaringan internet untuk mendukung pelayanan. upaya tindak lanjut: penambahan aparatur sipil negara, pemenuhan sarana dan prasarana untukng jaya kecamatan lembang jayaterealisasi dibawah karena kegiatan dijadwalkan dilaksanakan poo perubahan rkd kabupaten solo tahun pada triwulan iii dan iv. diprediksi programlembang jaya faktor pendukung ketersediaan anggaran operasional yang memadai, tingkat kepedulian tokoh masyarakat yang masih sangat tinggi kebersamaan dan rasa gotong royong yang masih ada dipagari faktor penghambat masih kurang memakainya sarana dan prasarana penunjang operasional. upaya tindak lanjut: lebih meningkatkan danunung talang kecamatan gunung talangdan realisasi sebesar atau program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target ikm terealisasi dengan indeksng masing sebesar berikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada kecamatan gunung talang faktor pendukung ketersediaan anggaran operasional yang memadai, ketersediaan sarana dan prasaranabukit sundi kecamatan bukit sundbukit sundi faktor pendukung suasana kerja kecamatan bukit sundi yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individu maupun kelompok ketersediaan anggaran operasionalungai lasi kecamatan koto sungai lasungai lasi faktor pendukung anggaran operasional yang memadai ketersediaan sarana dan prasarana polo perubahan rkd kabupaten solo tahunurung kecamatan kurungo. program tersebut adalah. rata rata capaian fisik program sebesar dankurung faktor pendukung anggaran operasional yang memadai adanya koordinasi dan hubungan baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintahan nagari, adanya koordinasi dan hubungan yang baik antara pemerintah kecamatan dengan lembaga lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari.polo perubahan rkd kabupaten solo tahun kurangnya sarana pendukung seperti jaringan internet, anggaran operasional yang memadaiingkarak0ingkarak faktor pendukung anggaran operasional yang memadai tersedianya sarana dan prasarana kecamatan koto singkarak faktor penghambat jaringan internet sering error. penyebaran pegawai tidak merata polo perubahan rkd kabupaten solo tahun upaya tindak lanjut: perlu penambahan sdm aparatur melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asn kecamatan koto diatas kecamatan koto diatassebesardiatas faktor pendukung ketersediaan anggaran operasional suasana kerja yang nyaman faktor penghambat kurangnya sdm serta sarana dan prasarana upaya tindak lanjut: harapkan adanya penambahan sdm, sarana dan prasarana optimalisasi sumber daya yang ada sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai yang direncanakanjunjung sirih kecamatan junjung siri.541berkisar ojunjung siri jumlah aparatur yang kurang memadai, jaringan internet yang sering error. upaya tindak lanjut: meningkatkan kinerja dan pemahaman,iliran ganti kecamatan giliranberikut faktor pendukung, penghambat dan tindak lanjut program pada kecamatan giliran ganti faktor pendukung anggaran operasional yang memadai polo perubahan rkd kabupaten solo tahun ketersediaan sarana dan prasarana faktor penghambat: jaringan internet yang sering error, upaya tindak lanjut:tigo lurah kecamatan tigo lura dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota sudah mencapai dari target o. sementara realisasitigo lura: rencana kegiatan pada triwulan iii dan sehingga realisasi keuangan sampai triwulan masih rendah upaya tindak lanjut: optimalisasi kegiatan pada triwulan berikutnya polkecamatan danau kembar kecamatan danau kembardanau kembar faktor pendukung anggaran operasional yang memadai ketersediaan sarana dan prasarana faktor penghambat adanya revisi anggaran upaya tindak lanjut: optimalkan sumber daya yang ada melakukan perubahan senja diantaranya untuk pembayaran kekurangan tpp asn poo perubahan rkd kabupaten solo tahun dari evaluasi rkd yang dilakukan dapat disimpulkan hal sebagai berikut: keterlambatan pencairan anggaran pada seluruh perangkat daerah umumnya disebabkan oleh: terjadinya penggantian personil pejabat pengelola keuangan daerah karena adanya mutasi adanya beberapa kali pergeseran anggaran sehingga efektif pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda penyesuaian dengan jenis dak yang baru diterbitkan oleh kementrian lembaga terkait kurang memakainya sdm aparatur guna mendukung pelaksanaan kegiatan khusus untuk pekerjaan fisik, ada beberapa opd yang mengalami keterlambatan dalam memulai pekerjaan karena tertundanya proses pengadaan barang jasa sekitar dengan penyesuaian kembali rab dan asb yang baru (karena adanya kenaikan harga material) dan pemenuhan tkn.alasan mendesak perlu dilakukannya perubahan rkd tahun ini adalahoo perubahan rkd kabupaten solo tahunbeberapa rekomendasi yang dapat diusulkan dari evaluasi rkd triwulan tahun adalah sebagai berikut: seluruh kepala perangkat daerah agar membuat perencanaan secara matang pada saat penyusunan awal senja sehingga pada awal pelaksanaan apbd, tidak diperlukan lagi adanya pergeseran anggaran yang akan menyebabkan keterlambatan dalam pencairan anggaran, terkait dak, seluruh kepala perangkat daerah agar menginventarisir segala kebutuhan penganggaran dan menyesuaikan dengan dak yang telah disusun sehingga pada saat terbitnya jenis oleh kementrian lembaga terkait tidak diperlukan lagi revisi dpa, kepala perangkat daerah agar mengevaluasi pencapaian target program kegiatan per triwulan sehingga dapat membuat rencana tindak pengendalian terhadap pencapaian target sampai akhir tahun berjalan. untuk rincian capaian masing masing capaian kinerja program perangkat daerah, dapat sajikan pada tabel berikut poo perubahan rkd kabupaten solo tahun tabel evaluasi terhadap hasil rkd kabupaten solok peroj ) oo) kol penanggung hee ea s3 t3597i0t11: ts1476" dinas pendidikan, pemuda dan olahraga ngga. hkssshks iii program penunjang urusan persentase pelaksanaan pemerintahan daerah program penunjang kabupaten kota urusan perencanaan, penganggaran, dan disdikpora evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah laporan evaluasi evaluasi kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah yang terselesaikan jumlah laporan keuangan penyediaan gaji dan tunjangan asn \|perangkat daerah yang terselesaikan jumlah barang milik administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dea eat td. les dea dea keadaan daerah vang tercatat jumlah pendapatan administrasi pendapatan daerah daerah kewenangan kewenangan perangkat daerah perangkat daerah administrasi kepegawaian jumlah pegawai perangkat perangkat daerah daerah yang terlayani penyediaan komponen instalasi jumlah komponen listrik penerangan bangunan instalasi listrik penerangan bangunan kantor kantor kantor yang tersedia cetak: jumlah barang cetakan penyediaan barang cetakan gan penggandaan yang penggandaan tersediadasa wana pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pengadaan sarana dan prasarana jumlah sarana dan gedung kantor atau bangunan prasarana kantor yang lainnya tersedia penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang diproses loo kasi jumlah jasa komunikasi, penyediaan jasa komunikasi,i 1mber dayaair dan listrik sumber daya air dan listrik yang terlaksana pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dian jasa pemeliharaan, biaya jumlah pajak kendaraan cmehnaraan, pajak, gan perizinan operasional dinas yang kendaraan dinas operasional atau dibayarkan lapangan kantor dan bangunan lainnya dan bangunan kantor program pengelolaan pendidik apk dan apm (oo tee 1es5s033sm03\| imo ss0a2ie2a tss, 2emas\| u loss se37a pengelolaan pendidikan sekolah das apk dan apm er22n,ss7,eso\| yang tersedia sekolah kepsek yang tersedia jumlah ruang pembangunan perpustakaan sekolah (perpustakaan yang tersedia pembangunan sarana, prasarana dan jumlah sarana, prasarana, utilitas sekolah jan utilitas yang tersedia tea pen kelas direhabilitasi yang tersedia jumlah perlengkapan pengadaan perlengkapan sekolah sekolah yang diberikan kepada siswa pengadaan niat praktis dan peraga sig peraga anger dna kanan por tea kaa peraga siswa yang tersedia proses belajar dan ujian jumlah pembinaan minat, pembinaan minat, bakat dan kreativitibakat, dan kreativitas siswa pengembangan karir pendidik dan jumlah dan tenaga tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang tea diproses dalam kenaikan pendidikan sekolah dasar pangkat manajemen sekolah dibina dana bos a7proton penambahan ruang kelas baru jumlah ruang kelas baru ' poco pennneemmmy noble aan. h,hahn iii jumlah ruang pembangunan laboratorium beban danu yang lea "no ooo poto o0oop mr0, memo00 kaa tersedia pembangunan sarana, prasarana dan jumlah sarana, prasarana, utilitas sekolah dan utilitas yang tersedia sekolah yang direhabilitasi kelas sekolah direhabilitasi yang tersedia perl bel: peserta didik perlengkapan belajar peserta didi belajar peserta didik pengadaan alat praktik dan peraga jumlah (alat praktik dan siswa peraga siswa yang tersedia ujian bagi peserta didik proses belajar dan ujian jumlah pembinaan minat, pembinaan minat, bakat dan bakat, dan kreativitas kreativitas siswa siswa pengembangan karir pendidik dan jumlah guru dan tenaga tenaga kependidikan pada satuan \|kependidikan yang telah pendidikan sekolah menengah diproses dalam kenaikan dana aan jasad pertama pangkat manajemen sekolah dibina menengah pertama dana bos smp pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) apk dan apm paud kelas ruang guru paud dibangun paud paud yang terselenggara pengembangan karir pendidik dan jumlah. dan tenaga tenaga kependidikan pada satuan bem main tan pendidikan paud proses dalam kenaikan pangkat nonformal kesetaraan sekolah) persentase proses belajar penyelenggaraan proses belajar mengajar nonformal kesetaraan nonformal kesetaraan yang terselenggara formal kesetaraan dana bop kesetaraan program pengembangan kurikulum koo i u u uvuvuvuvuvai uvu v v u uvuvuo beo ole luo le lx u usai v ai u u u u aini j d program pendidik dan tenaga perhitungan dan pemetaan pendidik jumlah pendidik dan dan tenaga kependidikan satuan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, pendidikan dasar, paud, dan ag. ag: ipad, dan pendidikan pendidikan non formal kesetiaan' non formal kesetiaan program pengendalian perizinan pendidikan opo hop lir ina her etiinniii 73an aan . semasa dan sasaran enankessantterss o2s62an2e7\| (go pro bahasa dan sastra dengan kegiatan literasi (ina mena m5. 'nnarrnnnnnggsai gta naa myn nh) nh, ,h, ssi si. nn a.n im. program pengembangan persentase pemuda kapasitas daya saing entrepreneur kepemudaan pemberi jumlah lembaga laksanakan pemberdayaan feud kemudaan yang telah atau organisasi kepemudaan melalui dibina kemitraan dengan dunia usaha program pengembangan peringkat olahraga kapasitas daya saing pelajar medali keolahragaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten kota jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan dan kej labi pekan olahraga tingkat event, kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang kabupaten kota terlaksana pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi penyelenggaraan, pengembangan, dan pemasaran festival dan olahraga jumlah perolehan medali pada olahraga rekreasi rekreasi persentase pembinaan pemanfaatan olahraga tradisional rraga tradisional dalam masyarakat dalam masyarakat program pengembangan persentase pemuda yang kapasitas kepramukaan aktif berorganisasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan pan persentase pemuda partisipasi dan keikutsertaan dalam berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan kepramukaan 4galah e rp95, s0. rata rata capaian kinerja ( o) predikat kinerja sangat rendah (sr) dinas kesehatan naa anak ahn,n,nynynp, jae rwynnyeningkatkan ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dinas kesehatan berstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjugka kematian ibu persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil .40y0 100y6 .19y9 sesuai standar persentase cakupan penanganan ibu hamil resmi 100y6 dan komplikasi persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar pelaksanaan pengkajian audit maternal perinatal kali kali kali amp) pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir angka kematian bayi yo) yo) persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100y6 sesuai standar persentase cakupan penanganan neonatus 100y6 100y6 100y6 100y6 resmi dan komplikasi persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar ban men persentase pelayanan kesehatan pada usia 100y6 pendidikan dasar sesuai standar persentase sekolah yang melaksanakan penjaringan 999y, peserta didik kelas dan persentase pelayanan kesehatan pada produktif 100y6 .64y6 sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan oto pada usia lanjut persentase pelayanan kesehatan pada usia .30y0 100y6 lanjut sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi prevalensi hipertensi persentase pelayanan kesehatan pada penderita .58y0 100y6 hipertensi sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan ppevaensipiareesmaan\| (os awal lama persentase pelayanan kesehatan pada penderita 100y6 diabetes melitus sesuai standar ben mam mama majas www sarah persentase pelayanan kesehatan pada djg 100y6 sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis prevalensi tuberkulosis penduduk penduduk tbc) penduduk penduduk penduduk y4) persentase pelayanan kesehatan bagi orang 100y6 .81y60 .81y60 beresiko tuberkulosis pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv prevalensi penderita fo) hiv aids penduduk penduduk penduduyanan kesehatan bagi orang sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi .66y2 kejadian luar biasa klb) dan bencana jam pelaporan skor sistem kewaspadaan dini dan respon wabah) web berbasis online jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian dokumen luar biasa klb) sesuai standar pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat prevalensi stunting pendek dan sangat ,57y6 .40y6 pendek) pada anak badut (bawah tahun) persentase gizi kurang pada anak balita yamg mendapat pelayanan sesuai standar persentase ibu hamil kek yang mendapat pelayanan sesuai standar tentang pos gizi jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga persentase puskesmas melaksanakan pelayanan g99y, 100y6 100y6 100y6 100y6 kerja dan olah raga sesuai standar jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan dokumen olahraga persentase keluarga yang mempunyai akses air 100y6 ,minum yang layak persentase keluarga yang mempunyai akses sanitasi\| 100y6 yang layak persentase pengolahan limbah medis puskesmas nan 100y6 dan jaringannya sesuai standar persentase nagari yang melaksanakan kegiatan stem sanitasi total nagari) berbasis masyarakat\| pengaya kanan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dokumen jumlah kelompok sbh yang dilakukan klik pembinaan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan dokumen promosi kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur, asuhan dokumen mandiri dan tradisional lainnya pengelolaan surveilans kesehatan 50ofo ion ooh presentase penyelidikan epidemiologi dan penanganan kejadian luar 100y6 100y6 100y6 100y6 biasa klb) dalam kurun waktu iam jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans dokumen kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa persentase pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napa sesuai standar persentase pelaksanaan kegiatan ipl secara rutin dan optimal puskesmas dan rs) proporsi keluarga dengan kan semen bahai iks) berkategori sehat jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus dokumwhen www . e t3597iot11: ta 7fi3 te 1a fio01 persentase pelayanan kesehatan pada pen sakit 25k menular jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan dokumen tidak menular jumlah premi jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan jiwa tidak mampu jumlah bantuan iuran ppu bp kelas mandiri jiwa yang tersedia ioancweme yam opal doo logam jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan dokumen kesehatan masyarakat pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboraturium rujukan nasional jumlah faskes yang melakukan pengambilan dan beban spesimen 100y6 100y6 penyakit potensial laboraturium rujukan nasional persentase ketersediaan jenis tenaga sesuai 100y6 100y6 standar tipe jumlah dokumen hasil operasional pelayanan dokumen rumah sakit operasional pelayanan puskesmas 50n ' persentase ketersediaan sesuai standar jumlah dokumen hasil operasional dokumen pelayanan puskesmas pendistribusian obat, alves, vaksin, gal 100y6 100y6 100y6 100y6 makanan dan minuman bus dan jaringannya jumlah dokumen hasil operasional pelayanan fasilitas kesehatan dokumen lainnya bass pam oma masa ammem jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian pra pus pus survei akreditasi jumlah puskesmas yang mega terakreditasi re akreditasi pus pool pom persentase puskesmas terakreditasi dengan predikat paripurna investigasi kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi pemberian obat massal persentase penemuan dan penatalaksanaan pada 100y6 100y6 100y6 kasus pd3i pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah sion psm ayam papan loop imunisasi dasar lengkap jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dokumen dini dan respon wabah meningkatkan tata kelola organisasi jumlah dokumen perencanaan yang tersusun secara akurat dan tepat waktu renstra, dokumen dokumen dokumen senja dan rka dan dak dan perjanjian mineralcapaian kinerja yang disusun secara akurat dan tepat waktu dokumen dokumen dokumen ppd kpj, laki dan spm) evaluasi kinerja perangkat daerah \| jumlah laporan kinerja yang disusun secara dok wak dokumen dokumen laporksanaan verifikasi gaji dan pahang penghasilan naa ana pegawai persentase asn yang menerima gaji dan 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 tambahan penghasilan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semester skpd jumlah dokumen laporan kenangan iklan dan dolmen volume dokumen yang disusun tepat waktu jumlah dokumen laporan keuangan bulanan yang dokumen dokumen dokumen disusun tepat waktu y0) (25y0) bimbingan teknis peraturan perundang undangan jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan daerah perangkat daerah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jumlah paket penyediaan komponen instalasi 100y6 paket paket paket listrik penerangan bangunan kantor penyediaan bahan logistik kantor \| aan dar pama penggandaan jumlah paket penyediaan barang cetakan dan paket paket paket penggandaan penyelenggaraan rapat koordinasi pan koma stasi skpd 25y jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat 0g, paket paket paked00n isi ai5 di iam penyediaan jasa komunikasi jumlah paket penyediaan jasakomunikasi sumber paket paket paket daya air dan listrik jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum paket paket paket kantor pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa perizinan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan unit jumlah kendaraan kendaraan dinas opersipanl yang dan siam unit kendaraan roda pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah sarana dan prasarana gedung kantor paket paket paket atau bangunan yang y0) dilakukan pemeliharaan unit kendaraan jumlah kendaraan roda dinas operasional yang dan dilakukan pemeliharaan unit kendaraan roda meningkatkan kualitas bee man bes pes dan naa kan kas pelayananan hosdanehngnapaa dan ukp kabupaten kota rasio puskesmas pru t301i0tt1: a7proton penduduk. "oo gotontopatam loo pas doo gedung laksda baru paket rehabilitasi paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan puskesmas unit pengadaan alat paket sereamesar ooopsosaa\| lol yo) listrik solar sel) aa sur. a.s. bersih sumur bor) pengembangan rumah sakit io. ooh oto lo loe ' e\| aturan penduduk parkir pembangunan kamar u j pengadaan pembuatan modular operating theatre paket mot) ruangan operasi pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan rsud) jumlah paket pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas paket pelayanan kesehatan yang disediakan pengadaan obat dan vaksin obat dan vaksin persentase ketersediaan obat pkd, perbekalan 100y6 kesehatan dan vaksin pengadaan bahan habis pakai loo yeon habis pakai distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bhp makanan dan minuman puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya persentase pendistribusian obat, alves, bhp, vaksin, 100y6 100y6 100y6 makanan dan minuman pus dan jaringannya penyelenggaraan sistem informasi 50x kesehatan secara terintegrasi persentase puskesmas yang menerapkan sik terintegrasi persentase puskesmas mengumpulkan data dengan lengkap dan tepat waktu jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem dokumekesehatan jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator unit unit nasional mutu inm) pelayanan kesehatan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan wilayah .33y0 kabupaten kota pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan persentase pengawasan perizinan praktek tenaga 100y6 kesehatan persentase petugas kesehatan yang memiliki 100y6 100y6 100y6 izin praktek sesuai kompetensinya jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan dokumen praktik tenaga kesehatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar persentase puskesmas yang memiliki jenis ketenagaan sesuai standar persentase sdmk yang meme nui standar 85x 85x fasilitas pelayanan kesehatan program pemberdayaan masyarakat .29c .29y6 bidang kesevw ti 071ot11 ation peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan .33y0 dan pemberdayaan masyarakat peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat man jangan\| jam\| jas (mf lal loo persentase ukm aktif jitai ina aiiiiiki iii iii h $x jumlah dokumen hasil peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan dokumen pemberdayaan masyarakat peningkatr pubs jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dokumen dan gerakan hidup bersih dan sehat bimbingan teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ukm) persentase kader kesehatan yang mendapatkan insentif jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan upaya dokumen kesehatan bersumber data masyarakat bumi) .33y6 oo ' \| rata rata capaian kinerja po) predikat kinerja rendah (r) ba dewasa pop ik j an xktkhkhkhi hihioetikhihihz$ meningkatnya program penunjang urusan persentase pemenuhan tata kelola pemerintahan daerah layanan dinas pupr organisasi kabupaten kota kesekretariatan perencanaan, penganggaran, dan indeks evaluasi kinerja perangkat aparaturcapaian kinerja dan laporan hasil dok dok dok ikhtisar realisasi kinerja skpdkinerja perangkat daerah evaluasi kinerja perangkat daerah laporan laporan laporan administrasi keuangan indeks kepuasan perangkat daerah aparatur penyediaan gaji dan tunjangan jumlah orang yang yang menerima gaji dan orang b orang bu orang bul asn tunjangan asn ulan lan jumlah laporan koordinasi dan penyusunan keuangan ahir tahun, laporan keuangan akhir tahun gan laporan hasil volume .40y6 skpd koordinasi penyusunan dokumen dokumen laporan keuangan akhir tahun skpd administrasi kepegawaian indeks kepuasan perangkat daerah aparatur jumlah orang yang pan mengikuti bimbingan bimbingan teknis implementasi teknis implementasi orang peraturan perundangan undangan peraturan perundang orang orang undangan administrasi umum perangkat indeks kepuasan daerah aparatur jumlah paket penyediaan komponen instalasi komponen instalasi listrik penerangan bangunan listrik penerangan paket paket paket kantor bangunpaket paket disediakan jumlah paket barang penyediaan barang cetakan dan cetakan dan paket paket paket pengadaan penggandaanlaporan laporan laporan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah indeks penunjang urusan pemerintah aparatur o.00x daerah yang disediakan penyediaan jasa penunjang indeks kepuasan urusan pemerintahan daerah aparatur jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat laporan laporan laporan menyurat jumlah laporan penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi, komunikasi, sumber sumber daya air dan listrik daya air dan listrik laporan laporan laporan vanga ti 071ot11 ation pemeliharaan barang milik indeks kepuasan daerah penunjang urusan aparatur pemerintahan daerah jumlah kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan, dinas operasional atau biaya pemeliharaan, pajak, dan lapangan yang unit unit unit perizinan kendaraan dinas dipelihara dan operasional atau lapangan dibayarkan pajak dan perizinannya penyediaan jasa pemeliharaan, jumlah alat besar yang unit unit unit biaya pemeliharaan dan perizinan dipelihara dan alat besar dibayarkan perizinannya jumlah gedung kantor pemeliharaan rehabilitasi dan bangunan lainnya gedung kantor dan bangunan yang unit unit unit lainnya dipelihara direhabilitasi jumlah sarana dan unit unit unit pemeliharaan rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan dan prasarana gedung kantor atau lainnya yang lai bangunan lainnya dipelihara direhabilitasi meningkatnya program pengelolaan sumber rasio luas daerah daya air irigasi kewenangan kualitas dan kab kota yang kuantitas dilayani jaringan irigasi irigasi pengelolaan sda dan bangunan rasio luas daerah pengaman pantai pada wilayah irigasi kewenangan sungai ws) dalam (satu) kab kota yang daerah kabupaten kota dil layani jaringan irigasi panjang sungai yang normalisasi restorasi sungai dinormalisasi director pengembangan dan pengelolaan rasio luas daerah sistem irigasi primer dan irigasi kewenangan irigasi dengan dalam (satu) daerah kabupaten irigasi kota rehabilitasi jari iri panjang jaringan pena akan jaringan tiga permukaan yang direhabilitasi panjang jaringan irigasi operasi dan pemeliharaan permukaan yang jaringan irigasi permukaan dioperasikan dan dipelihara meningkatnya persentase rumah program pengelolaan dan tangga yang madani air pengembangan sistem mendapatkan akses yang penyediaan air minum terhadap air minum terlindungi yang terlindungi kegiatan pengelolaan dan persentase rumah pengembangan sistem tangga yang memiliki penyediaan air minum spam) akses terhadap air daerah kabupaten kota bersih peningkatan kapasitas peningkatan spam jaringan spam ikk perdesaan hrer det liter dati liter dati perpipaan kawasan perdesaan atau spam tematik tertentu meningkatnya persentase rumah program pengelolaan dan tangga yang memiliki layanan pengembangan sistem air pia pipi sanitasi yang limbah sanitasi layak yang lay pengelolaan dan pengembangan persentase rumah sistem air limbah domestik pbagarini ping dalam daerah kabupaten kota ses ada sanitasi yang layak pmb. sub jumlah rumah tangga pembangunan penyediaan yang memiliki tangki rumah rumah rumah sistem pengolahan setempat septik tangga tangga tangga jumlah rumah tangga pengelolaan dan pengembangan bersambung sistem pengelolaan air limbah limbah rumah rumah rumah terpusat skala permukiman pence'olahan air limpa tangga tangga tangga terpusat skala pemukiman meningkatnya program penataan bangunan dan persentase bangunan pada annya gedung pemerintah .50x .80c kualitas dan yang terkondisi baik kuantitas penyelenggaraan penataan persentase bangunan sarana dan bangunan dan lingkungannya gedung pemerintah .50y6 prasarana daerah kabupaten kota yang terkondisi baik gedung jumlah penataan pemerintah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya dan penataan bangunan dan tradisional bersejarah, lingkungan kawasan pariwisata, kawasan kawasan kawasan kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya rasio tenaga program pengembangan jasa medang analis 96g6 sertifikat kompetensi penerbitan izin usaha jasa rasio hhe is kontruksi nasional non kecil yung memiliki analis dan kecil) sertifikat kompetensi jumlah dokumen penerbitan izin usaha jasa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekor kontruksi nasional non kecil dan nan ndash rekaman rekaman kecil) perizinan berusaha dasi ijuk dasi ijuk berbasis resiko sub ijuk sektoriasa konstruksi kualitas dan penyelenggaraan jalan tingkat kemantapan o.00x kuantitas kabupaten kota jalanembatan dibangun mantap panjang jalan yang sampai pemeliharaan berkala jalan direhabilitasi secara km\| km\| daerah berkala terisolir panjang jalan yang tertinggal pemeliharaan rutin jalan dilakukan pemeliharaan secara rutin dilakukan penggantian dilakukan rehabilitasi kepatuhan penetapan rencana tata ruang persentase kesesuaian terhadap pan prt pembangunan dengan tata ruang inci tata ruang tata ruang daerah kabupaten kota pelaksanaan persetujuan jumlah dokumen substansi, evaluasi, konsultasi kebijakan dokumen evaluasi dan penetapan rtrw perda perkara selain dokumen dokumen kabupaten kota rtrw kabupaten kota rata rata capaian kinerja ye) predikat kinerja sangat rendah (sr) dinas prop isi: a32 .m. ji7 anna jaw ni . urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dinas prop dasar urusan pemerintahdpa terlaksananya koordinasi skpd dan penyusunan dpa skpd evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksananya laporan kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd nn sha ,hhhhhhhhham keuangan akhir tahun skpd tunjangan asn jam aaa penyediaan peralatan dan jumlah komponen instalasi perlengkapan kantor listrik penerangan bangunan kantorinvasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang abileriti aaa aaa aaa aaa aaa jan dana eren sini men bennnnnnnnnnn senen ax7,0e2 asasi\| \|aorta 28solo\| disediakan ava air dan lis nn, m.rrr "nnn.ni . . x7n3nig en .aia7373 ana na. hr"aa . rena aaa m1, ma. d7, sosialisasi dan persiapan korban bencana stal bencana pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota rencana rencana fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman kumuh koo n u 7u7u7voa uu v hk leo program kawasan permukiman loo o \| toon aula sbo penerbitan izin pembangunan dan permukimia muciimuih penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh peningkatan kualitas kawasan bawah (sepuluh) sp, jia mmm nssnnnnnnannai,a a3ie aa , xi. hi". urusan pemerintahan wajib yang pap . dasar jetiangmarsasaradang aanommasa sana sosensan damai moral ama amal tanah garapanprogram penyelesaian ganti tee gama ama tama gammawww ' www satpol polisi pamong praja danpemadam kebakaran ee, program penunjang urusan satpol dan bet mama mama okami loo are kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan jerntaasikinenapemmrentaaean doo doo asam\| saw\| opo doo samo\| koordinasi dan penyusunan laporan persentase pelayanan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi administrasi perkantoran kinerja skpd panam mana poo yoo sessasasas\| omsaraas\| o \| m0atas\| poo penyediaan galian tunjangan asn ioo o j d856\| iesesssuasnas mms) we) mama parah mma pengujian verifikasi keuangan skpd panen aampemagat yoo ssgeoso\| loss\| mem\| daerah penyediaan komponen instalasi persentase administrasi listrik penerangan bangunan perkantoran kantor samara doo yoo masam\| mal 1cameo\| yaa amo\| perkantoran aa, aaa aaa aaa aaa. pengadaan perkantoran kama pengaman doo doo makoto\| mal o oman\| oo \| yaa san no) dan konsultasi skpd perkantoran pengadaan barang milik daerah mma aaa. daerah pengadaan sarana dan prasarana persentase administrasi gedung kantor atau bangunan perkantoran lainnya pemerintah daerah nan perkantoran kembangan adan demam doo some\| aman\| pos san sumber data air dan listrik perkantoran bea nan patra ses poo yaa ss00\| pasa moo\| kantor perkantoran pemeliharaan barang milik daerah tapa mma daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya persentase administrasi pemeliharaan, pajak, dan perizinan perkantoran kendaraan dinas operasional atau lapangan aaa aaa aas kantor dan bangunan lainnya perkantoran program peningkatan satpol dan mmm umu182196i005 program penunjang urusan kabupaten kota pencegahan gangguan ketentraman (penurunan pelanggaran dan ketertiban umum melalui perda dan perlu yang nanga ditindaklanjuti pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan penindakan atas gangguan penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum perda dan perlu yang berdasarkan perda dan perkara ditindaklanjuti melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa koordinasi penyelenggaraan penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum perda dan perlu yang serta perlindungan masyarakat ditindaklanjuti tingkat kabupaten kota pemberdayaan perlindungan rasio lintas per nagari ketentraman dan ketertiban umum peningkatan kapasitas sdm satuan persentase peningkatan polisi pamong praja dan satuan kapasitas sumber daya perlindungan masyarakat termasuk aparatur dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia kerjasama antar lembaga dan penurunan pelanggaran dan penanganan gangguan ditindaklanjuti ketentraman dan ketertiban umum aaa dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum penanganan peraturan daerah bupati walikota beimimma msl sma daerah dan peraturan bupati walikota pengawasan atas kepatuhan daerah dan peraturan bupati walikota jessensatakaam boloooooho self lol laa peraturan daerah dan peraturan bupati walikota pembinaan penyidik pegawai negeri pemasangan oo lia ppn program pencegahan, satpol dan penanggulangan, damkarea. esa aaa kabupaten kota kebakaran jebeiataatangataataa yo\|o sesal mama pon mma kebakaran dalam daerah kabupaten (kebakaran kota kebkamndannonkepararn, kerajaan loo shows\| see\| osssaosm\| oo jasa samo\| kebakaran dan non kebakaran kebakaran penanganan bahan berbahaya dan (persentase penanganan kabupaten kota keamanan seed0\| o \| ses loo kebakaran nan nana proteksi kebakaran tee ae, proteksi kebakaran ou.jemmematan kemana loo pesumo\| sasagaga\| semasa\| pencegahan kebakaran pemberdayaan masyarakat dalam persentase penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat badan penanggulangan bencana daerah \| too oto oto leo penunjangurusan \| ehh 5th too 5th nya daerah o) \| rp5, ( rp4, rp5, rp413, ?) e ) \| rp2, rp6, bpbd program penunjang urusan kabupaten kota ann pss jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi dan penyusunan laporan realisasi kinerja skpd dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja laporan hasil koordinasi rp43, rp9, rp43, rp8, rp17, bpbd skpd penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja awan gemmomitangamenga hnanames masmenaw mawas mamasa roman\| dammsmes dasawarsa ame fewomonsntemmentsrumampi pass nanas panas menamai saran masa mawas penyediaan gaji dan tunjangan asn (menerima gaji dan rp2, rp2, rp2, rp203, rp867, rp3, yo0 bpbd tunjangan asn pelaksanaan ketatausahaan dan jumlah dokumen pengujian verifikasi keuangan ketatausahaan dan rp9, rp9, rp3, rp3, bpbd skpd pengujian verifikasi kenangan skpdu ti 071ot11 ation ingat paman ireosaasooo mesassoo lol dam \|\| jumlah paket pakaian pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya mas bematamwat rp95, rp95, tetes dea kelengkapannya jumlah paket komponen instalasi bei vor listrik penerangan rp7, rp2, rp7, rp7, rp7, rp10, bpbd bangunan kantor yang disediakan penyediaan peralatan dan jumlah paket peralatan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor rp139, rp50, rp139, rp50, bpbd vang disediakan jumlah paket bahan penyediaan bahan logistik kantor \|logistik kantor yang rp69, rp46, rp69, rp15, rp27, rp74, bpbd disediakan penyediaan barang cetakan dan jumlah paket barang penggandaan cetakan dan penggandaan rp36, rp9, rp36, rp3, rp7, rp17, bpbd vang disediakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat rp169, rp69, rp169, rp4, rp81, rp151, bpbd koordinasi dan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah rp184, rp184, rp1, rp1, bpbd daerah jumlah unit sarana dan keadaan ban karang prasarana dung kantor rp184, rp184, rp1, rp1, bpbd atau bangunan lainnya yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (penyediaan jasa surat rp1, rp500, rp1, rp1, rp1, rp2, bpbd menyurat jumlah laporan teach penyediaan jasa penyedia baya air komunikasi, komunikasi, sumber daya rp65, rp21, rp65, rp3, rp13, rp34, bpbd air dan listrik yang disediakan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan kantor penyediaan jasa pelayanan rp1, rp1, rp1, rp1, bpbd umum kantor yang disediakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah rp649, rp250, rp649, rp39, rp132, rp383, bpbd daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan pemeliharaan, pajak dan perizinan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan rp527, rp233, rp527, rp17, rp86, rp319, bpbd lapangan yang dipelihara dan didasarkan naiaknuva pemeliharaan rehabilitasi gedung jumlah gedung kantor dan kantor dan bangunan lainnya bangunan lainnyayang rp46, rp3, rp46, rp9, rp9, rp13, bpbd\|prasarana gedung kantor bangunan lainnya atau bangunan lainnya rp75, rp14, rp75, rp12, rp36, rp50, bpbd yang dipelihara direhabilitasi sosialisasi dan simulasi kebencanaan jumlah orang yang bagi aparat kecamatan, nagari dan \|mendapatkan sosialisasi, masyarakat komunikasi, informasi dan edukasi kie) rawan bencana kab kota (per jenis bencana) secara tatap rp38, rp14, rp38, rp3, rp18, bpbd muka kepada penduduk yang tinggal daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada kawasan tempat jumlah warga negara yang adan mitigasi mengikuti pelatihan. rp34, rp34, rp6, rp6, bpbd pencegahan dan mitigasi bencana jumlah peralatan penyediaan peralatan perlindungan (penyelamatan diri bagi dan kesiapsiagaan terhadap bencana \|individu rp129, rp129, rp23, rp23, bpbd individu warga negara, keluarga maupun petugas jumlah dokumen analisis risiko bencana pada bea petik bencana kegiatan pembangunan rp54, rp27, rp47, rp27, bpbd yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan cenrana jumlah dokumen penanganan pasca bencana kab kota melalui haa pascabencana rp37, rp37, rp8, rp8, bpbd rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (rp3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana rp1, rp990, rp1, rp134, rp421, rp1, bpbd kabupaten kota pencarian, pertolongan dan evakuasi jumlah korban yang korban bencana kabupaten kota (berhasil ditemukan, rp1, rp990, rp1, rp134, rp421, rp1, bpbd tolong dan dievakuasi perintis rencana penataan sistem dasar penanggulangan bencana rp44, rp16, rp171, rp5, rp21, bpbde uu t3597iot11: ta 7fi3 7eft0ne penyusunan regulasi jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana pendukung kabupaten kota penyelenggaraan rp44, rp13, rp44, rp5, rp18, 414p bpbd penanggulangan bencana daerah penguatan kelembagaan bencana jumlah aparatur yang kabupaten kota ditingkatkan rp101, rp101, bpbd pengetahuannya kerjasama antar lembaga dan jumlah dokumen kerja kemitraan dalam penanggulangan sama antar lembaga dan rp22, rp3, rp25, rp3, bpbd bencana kabupaten kota kemitraan dalam penanggulangan rencana woo rp5, rp5, rp413, slovo rata rata capaian kinerja yo) predikat kinerja rendah (r) commas sosial koo n v v u uvuvuvuv anji jv u v a i le u7usai u uo program penunjang urusan persentase pemenuhan pemerintahan daerah layanan dinas sosial kabupaten kota kesekretariatan persentase pelaporan kinerja perencanaan, perencanaan, penganggaran, gan dan evaluasi yang evaluasi kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu persentase pelaporan administrasi keuangan perangkat kinerja keuangan dan akuntansi yang daerah disampaikan tepat waktu persentase pemenuhan administrasi umum perangkat layanan administrasi daerah perkantoran, sarana dan prasarana persentase jasa penyediaan jasa penunjang penunjang urusan urusan pemerintahan daerah pemerintahan daerah vang disediakan pemeliharaan barang milik daerah persentase pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah milik daerah yang tercatat program pengelolaan taman persentase pengelolaan makam pahlawan taman makam pahlawan kabupaten pemeliharaan taman makam persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten pahlawan kabupaten kota kota yang dipelihara yang tertangani persentase rehabilitasi rehabilitasi sosial dasar sosial dasarterlantar, serta gelandangan lanjut usia terlantar pengemis luar panti sosial serta gelandangan nannmamie liar nanti persentase rehabilitasi rehabilitasi sosial penyandang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial masalah kesejahteraan pks) lainnya bukan korban sosial pks) lainnya hiv aids dan napa luar bukan korban panti sosial hiv aids dan nafa year panti sosial program perlindungan dan persentase pks pan sosial yang mendapatkan bantuan sosial persentase pengelolaan pengelolaan data fakir miskin data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota cakupan daerah kabupaten kota persentase ( o) penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut program pemberdayaan sosial usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti pengumpulan sumbangan dalam dae\| persentase sumbangan dalam ant t9. kabupaten kota yang terkumpul pengembangan potensi sumber mesej4# persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota yang dikembangkan persentase (?o) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya program penanganan bencana pada saat dan setelah liter det liter dati tanggap darurat bencana daerah kabupaten persentase korban perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial bencana alam dan sosial kabupaten kota yang .30y0 kabupaten kota mendapatkan perlindungan penyelenggaraan pemberdayaan persen case pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan masyarakat ern agar bencana kabupaten kota kesiapsiagaan bencana kabupaten kota kim. soda) o )o ioo0 rata rata capaian kinerja po) predikat kinerja sangat rendah (sr) dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja men inna . yaa, isi3 una, "72ip urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan dpmptspnaker pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang program perencana. tenagaikro menyusun rtk mikro program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja lan "eoo00 asas\| kena proses pelaksanaan pendidikan dan jumlah tenaga kerja yang pelatihan keterampilan bagi mendapatkan pelatihan pencakar berdasarkan klaster berbasis kompetensi kompetensi kerja swasta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina pengelolaan informasi pasar kerja pengelolaan inf pasar kerja jumlah data dan informasi pemeliharaan dan operasional yang dihasilkan aplikasi aplikasi informasi pasar kerja online \|informasi pasar kerja online jumlah pencari dan pelayanan dan penyediaan informasi (pemberi kerja yang pasar kerja online terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online perlindungan pmi pra dan purna penempatan) daerah kabupaten kota jumlah cumi yang penyediaan layanan terpadu pada (terlayani sesuai prosedur calon pekerja migran dalam lisa dan pmi bermasalah yang ditanganjumlah data dan informasi penyelenggaraan pendataan dan (pp pkb,struktur skala informasi sarana hubungan upah dan lks berarti: dan industrial tenaga kerja serta pekerja yang terdaftar pengupahan sebagai peserta jamsostekmogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat jumlah perkara perselisihan terselesaikan berdampak pada kepentingan (satu) daerah kabupaten kota program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota perencanaan pena: aran dan penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perangkat daerah perencanaan perangkat daerahlaporan umpanerja skpd dan bea dinasti capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd inersia perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjanganjumlah laporan keuangan keuangan bulanan triwulan semesta bulanan triwulanan semester ran skpd dan laporan skpd koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semester skpd penyusunan pelaporan dan analisis jumlah dokumenangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti bindiaan komponen instalasi jumlah paketloo aia perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor nee hah mma) lol pap mma logistik kantor yang disediakan pem gamma maa yah #ma pengadaan cetakan dan penggandaan disediakan penyelenggaraan rapat koordinasi jumlah laporan koordinasi dan konsultasi skpd pekameatamam deer maesa\| o2a9202sa\| o2a1based\| asrama\| pemerintahan daerah nasa mah @#al oleh penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber jumlah laporan daya air dan listrik penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, telepon, dan listrik yang disediakan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan umum kantor yang disediakan pemeliharaan barang milik daerah memar ama sama mama daerah pajak kendaraan perorangan dinas yang pajaknya pee bnn dna dea dea bea dea yang dipelihara pemeliharaan, pajak, dan perizinan \|(despite) kendaraan dinas operasional atau jumlah kendaraan lapangan dinas operasional yeng terpelihara jumlah kendaraan dinas samesibararpaatma bal kkamordan bangmantatona seed nat loo doo da2 moore\| malam\| mass soo @#@ss@am\| poo poo kantor dan bangunan lainnya dipelihara pemeliharaan rehabilitasi sarana jumlah sarana dan dan prasarana gedung kantoratau (prasarana gedung kantor bangunan lainnya atau bangunan lainnya yang dipelihara rehabilitasi program pengembangan iklim pemakaman opat yoo soessaoo\| asasi\| \|ooomasasmjumlah ranperda dalam mengenai pemberian fasilitas pemberian insentif dan kemudahan penanaman fasilitas insentif dan modal kemudahan penanaman modal zaman pelbagai poo doo doo lo) fasilitas insentif dan kemudahan investasi yang tersedia penanaman modal kematangan aman masa\| 2s0as0\| sensor\| sesuai\| cetakan mama poo woman\| mao mare\| pop mal poo pool usaha kabupaten kota peluang usaha kabupaten kota papa ora yoo mao sambo\| loo aljumlah dokumen hasil penanaman modal daerah kegiatan promosi kabupaten kota penanaman modal kabupaten kota (sasa masa ama ama mma pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu menjadi kewenangan daerah kabupaten kota penyediaan pelayanan terpadu jumlah pelaku usaha yang perizinan dan nonperizinan berbasis mendapatkan pelayanan sistem pelayanan perizinan berusaha terpadu perizinan dan non terintegrasi secara elektronikjumlah kegiatan usaha perizinan dan nonperizinan dari pelaku usaha yang penanaman modal mendapatjumlah orang yang pengelolaan pengaduan masyarakat \|memperoleh layanan terhadap pelayanan terpadu konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nooordinasi dan sinkronisasi jumlah kegiatan usaha penetapan pemberian fasilitas dari pelaku usahakan insentif daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian facilitate insentif daerah program pengendalian masa mmm modal pengendalian pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi persentase pemantauan pemantauan pelaksanaan shio koordinasi dan sinkronisasi jumlah sosialisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal penanaman modal koordinasi dan sinkronisasi jumlah kegiatan usaha pengawasan pelaksanaan dan pelaku usaha yang penanaman modal melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan program pengelolaan data mma mma, dan jumlah data dan informasi pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem perizinan dan nonperizinan berbasis (pelayanan perizinan sistem pelayanan perizinan berusaha (berusaha terintegrasi terintegrasi secara elektronik secara elektronik yang diolah,dikaji dan jfpimasumerunganamup o o \| leo leo u u ke juni u ini ni jj i u vuv amanda loo pemerintah daerah iritasi kimetapemamtetagaeran evolusi kinerja perangkat daerah persentase pelaporan dinas dea see men perencanaan aan dan dok lingkungan disampaikan tepat waktu hidup persentase pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perencanaan dan capaian kinerja ikhtisar dan realisasi kiri dok kinerja skpd valuasi kinerja yang disampaikan tepat waktu persentase pelaporan disampaikan tepat waktu administrasi keuangan perangkat ag. $$, persentase pelaporan kinerja keuangan dan orang sampaikan tepat waktu administrasi keuangan perangkat pan emmangeragat persentase pemenuhan listrik penerangan bangunan kantor \|perkantoran, sarana dan, prasarana jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang sediakan persentase pemenuhan prasarana persentase pemenuhan penggandaan perkantoran, sarana dan pra sarana persentase pemenuhan dan konsultasi skpd perkantoran, sarana dan pra sarana penyediaan jasa penunjang urusan awan persentase pemenuhan perkantoran penyediaan jasa komunikasi, sumber persentase pemenuhan daya air dan listrik layanan administrasi kali perkantoran pemeliharaan barang milik daerah eee ssi daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya persentase pemenuhan pemeliharaan, pajak dan perijinan rana dan prasarana unit kendaraan dinas operasional atau perkantoran lapangan tana persentase pemenuhan oem per mma gamal kantor dan bangunan lainnya perkantoran program perencanaan lingkungan aaa. w : rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) kab kota kekar doo doo doo omessonlosam\| soo\| seo pokoordinasi, sinkronisasi dan persentase pengendalian pelaksanaan pencegahan pencemaran dan pencemaran lingkungan hidup terhadap dok dilaksanakan terhadap media tanah, kualitas lingkungan hidup air. udara dan laut koordinasi, sinkronisasi dan persentase pengendalian pelaksanaan pengendalian emisi gas pencemaran dan nagari 25x rumah kaca, mitigasi dan adaptasi kerusakan terhadap laporan perubahan iklim kualitas lingkungan hidup persentase pengendalian pengelolaan laboratorium lingkungan (pencemaran dan lembaran .00x6 25y6 hidup kab kota kerusakan terhadap hasil uji kualitas lingkungan hidup penanggalan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota persentase tersusunnya pemberian informasi peringatan dok inf ikineri pencemaran dan atau kerusakan rumen formasi kinerja dok .00x0 50y0 pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pada masyarakat hidup program pengelolaan keanekaragaman kehati) pengelolaan keanekaragaman kab kota persentase pengelolaan penyusunan dan penetapan rencana keane keragaman laporan 25x pengelolaan keanekaragaman (terhadap kualitas lingkungan hidup lol terbuka hii persentase pengelolaan olahan ruang terbuka hijau kehati terhadap kualiverifikasi lapangan untuk ikan pemenuhan persyaratan persentase pengendalian kegiatan memasukan terhadap kualitas 50y6 administrasi dan teknis penyimpanan lingkungan hidup usaha sementara limbah laporanpersentase penyusunan kegiatan yang izin lingkungan hidup, (dokumen pengawasan usaha ke izin plh yang diterbitkan oleh terhadap izin lingkungan dok pemerintah daerah kab kota dan izin plh program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat penyelenpersentase penyusunan kompetensi sumber daya manusia dokumen penyelenggaraan .00x6 50x bidang lingkungan hidup untuk pendidikan, pelatihan dan orang lembaga kemasyarakatan penyuluhan persentase penyusunan pendampingan gerakan peduli dokumen penyelenggaraan orang .00y6 lingkungan hidup pendidikan, pelatihan dan penyuluberi kat dunia usaha dunia persentase pemberian masyarat penghargaan lingkungan 50y6 pendidikan filantropi dalam hidup. sekolah kota persentase tersusunnya pengelolaan pengaduan masyarakat laporan penyelesaian dok, terhadap plh kab kota pengaduan masyarakat rabun 25k bidan plh pengelolaan sampah uii uoa uu u u li uni u u ai u i penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan \|persentase penyusunan pengangkutan pengolahan dan dokumen kinerja ton pemrosesan akhir sampah pengelolaan persamaan tpa test spa kab kota koordinasi dan sinkronisasi persentase penyusunan penyediaan sarana dan prasarana dokumen kinerja laporan .00y6 pengelolaan sampah pengelolaan persamaan persentase penyusunan penyusunan kebijakan kerjasama men kinerja bank pengelolaan persamaan sampah pengelolaan persamaan yoo ui. u u van s. si. .ss sssssshas awwfwfr art art ehhshhsssssss ahk ag" www lov loo rata rata capaian kinerja ( e)\| loo si00\| ooo)o)o1\| lo loo predikat kinerja sr) predikat sangat rendah dinas kependudukan dan catatan sipil simeningkatnya manajemen tata kelola dinas misa program penunjang urusan basa kependudukan akuntabel sipil dan profesional perencanaan pengantaran, dan persentase dokumen evolusi kinerja perangkat daerah perencanaan yang tersedia penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perangkat daerah perencanaan perangkat dokumen\| dokumen dokumen dokumen daerah administrasi keuangan perangkat persentase administrasi daerah keuangan perangkat daerah tersedia jumlah orang yang kaa tunjangan asn jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dan skpd persentase layanan emenemamanga hatatmatne\| smamamjam panas\| maw spam @aaa\| pol tersedia jumlah paket penyediaan komponen instalasi komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan paket paket paket paket bangunan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan disediakan jumlah paket bahan disediakan penyediaan barang cetakan dan jumlah paket barang daan cetakan dan penggandaan paket paket paket paket enggan yang disediakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat laporan laporan laporan laporan skpd penyediaan jasa penunjang urusan persentase jasa pemerintah daerah penunjang pemerintah daerah yang tersedia jumlah laporan menyurat jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber penyediaan jasa daya air dan listrik komunikasi, sumber daya laporan laporan laporan laporan air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum penyediaan jasa kantor pelayanan laporan umum kantor yang disediakan persentase pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah penunjang urusan 25x daerah pemerintah daerah yang memfasilitasi jumlah kendaraan dinas penyediaan jasa pemeliharaan, biayaunit unit unit unit dan dibayarkan pajak dan lapangan perizinannya cakupan kepemilikan dokumen program pendaftaran ajukan 25x kependudukan fpoayanan pengaturan penduduk eanameyangtenayani oom merampok\| osassaaso\| osesesaor\| san aspasia7\| peningkatan pelayanan pendaftaran jumlah laporan hasil penduduk peningkatan pelayanan laporan laporan laporan laporan pendaftaran penduduk persentase pelaporan tertangani fponyanan eneatatansga oo) wigangtenayam "\|\| aom 2esmsmoo\| asu oassooaas\| osrsanga\| aragasgor\| po) jumlah dokumen pencatatan, ketatausahaan dan hasil tentara, penerbitan dokumen atas pelaporan penatausal dokumen dokumen dokumen dokumen peristiwa penting nga atas pelaporan peristiwa penting persentase perangkat program pengelolaan daerah ang telah informasi administrasi kependudukan kependudukan an. berdasarkan perjanjian kerjasama persentase pengumpulan pengumpulan data kependudukan data kependudukan dan dan pemanfaatan dan penyajian ian datab database kependudukan penyajian database kependudukan yang dilakukan kerjasama pemanfaatan data jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data dokumen dokumen kependudukan kependudukan dokumen dokumen persentase pengelolaan hei bass 25y6 terselenggfasilitasi terkait pengelolaan jumlah laporan hasil informasi administrasi animasi "enge organ laporan oy6 kependudukan informasi administrasi kependudukan program pengelolaan profil persentase penyajian 60x kependudukan data kependudukan kegiatan persentase profil penyusunan profil kependudukan kependudukan yang 25x jumlah data kabupaten kota pa, y wmh u ai un mr aaa kkw anwar , ht l y y ur 07an vina ng. 5m) him 3s: . (ojo das pemberdayaan masyarakat dan nagari program penunjang urusan pemerintah daerah persentase capaian perencanaan pengantaran, dan perencanaan, angan pegang penganggaran dan evolusi kinerja perangkat daerah evaluasi perangkat daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan dok jumlah dok transparansi susunan kuman perencanaan (rumah dokumen .98x6 pelayanan perangkat daerah perencanaan daerah pemerintah daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan capaian transparansi capaian kinerja ikhtisar dan realisasi kinerja dan ikhtisar .26y0 pelayanan kinerja skpd realisasi kinerja skpd pemerintah daerah administrasi keuangan perangkat persentase capaian daerah administrasi keuangan perangkat daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan jumlah orang yang transparansi penyediaan gaji dan tunjangan asn menerima gaji dan .85y9 pelayanan tunjangan asn pemerintah daerah administrasi umum perangkat persentase capaian daerah administrasi umum perangkat daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah paket kinerja dan penyediaan komponen instalasi komponen instalasi transparansi pny listrik penerangan .00y6 listrik penerangan bangunan kantor pelayanan bangunan kantor yang pemerintah disediakan daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan jumlah paket bahan transparansi penyediaan bahan logistik kantor logistik kantor yang pelayanan disediakan pemerintah daerah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akan jumlah paket barang transparansi nisa arang cetakan aan cetakan dan penggandaan .00y6 pelayanan peng yang disediakan pemerintah daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah laporan kinerja dan kenegaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat transparansi yo'anggaran tap eng pat layanan dan konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi percayai skpd pemerintah daerah persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan penyediaan jasa pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah laporan kinerja dan penyediaan jasa transparansi penyediaan jasa surat menyurat panai .70y0 pelayanan pemerintah menyurat daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah laporan kinerja dan kasi penyediaan jasa transparansi asi, sumber komunikasi, sumber daya pelayanan air dan listrik yang pemerintah disediakan daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah laporan kinerja dan peralatan penyediaan jasa peralatan transparansi penyediaan jasa peralatan dan dan .36x6 perlengkapan kantor pelayanan perlengkapan kantor yang pemerintah disediakan daerah meningkatnya akuntabilitas jumlah laporan kinerja dan pel penyediaan jasa transparansi peni jaan jasa pelayanan umum layanan .00x6 pelayanan umum kantor yang pemerintah disediakan daerah pemeliharaan barang milik daerah persentase capaian pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah penunjang urusan daerah pemerintt301i0tt1: ation meningkatnya akuntabilitas jumlah kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kinerja dan pemeliharaan. pajak dan perijinan perorangan dinas atau transparansi pa) peng kendaraan dinas jabatan .00y6 .00y6 kendaraan dinas operasional atau aan pelayanan lapangan yang dipelihara dan pemerintah pang dibayarkan pajaknya daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan jumlah kendaraan dinas .15x6 kendaraan dinas operasional atau yang terpelihara lapangan jumlah sarana dan anas prasarana gedung kantor pemeliharaan rehabilitasi gedung bangunan kantor dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara direhabilitasi ni. iii aaa kenyan 534i" tia. hrs. desa tertinggal jumlah desa yang pembentukan, penghapusan, melakukan pembentukan, penggabungan dan perubahan status penghapusan, .06y6 desa penggabungan dan perubahan status desa peretaintahan desa the kli lili pemerintahan desa pembinaan dan pengawasan indeks kepuasan penyelenggaraan administrasi masyarakat ikm) terhadap pemerintahan desa layanan pemerintah desa jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa administrasi pemerintahan desa fasilitasi jumlah dokumen hasil sitasi penyusunan perencanaan susunan perencanaan .00y6 pembangunan desa pembangunan desa jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan desa jumlah aparatur pembinaan peningkatan kapasitas pemerintah desa yang aparatur pemerintah desa mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan bum pembinaan dan desa dan lembaga kerjasama antar pemberdayaan bum desa desa dan lembaga kerjasama antar desa jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pemilihan, pengangkatan kepala desa dan pemberhentian kepala desa pengelolaan asepersentase peningkatan lembaga adat tingkat daerah pemberdayaan lembaga kabupaten kota serta kata pemberdayaan masyarakat hukum rmann agar gan adat yang masyarakat pelakunya lembaga adat nagari hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten kota jumlah dokumen hasi fasilitasi penataan, pemberdayaan penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan dan pendayagunaan kelembagaan kelembagaan lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, pkk, .50y6 .44y0 desa kelurahan rt, rw, posyandu, lpm, dan karang taruna), pkk. posyandu. lpm. dan lembaga adat desa kelurahan dan masyarakat hukum adat karang taruna), lembaga adat desa kelurahan dan masyarakat hiikaim adat jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah ekonomi masyarakat dan desa dalam meningkatkan pemerintah desa dalam pendapatan asli desa meningkatkan pendapatan asli desa jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam fasilitasi pemerintah desa pemanfaatan teknologi tepat guna (dalam pemanfaatan teknologi tepat guna jumlah dokumen hasi fasilitasi tim penggerak pkk dalam fasilitasi tim penggerak penyelenggaraan gerakan penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga metadata capalankinegal iastasamoo\| gum hah, ifa h""" " "!. a!a:!" "tii" iii l12) dinas pengendalian penduduk, kb, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ina aai ,.i nm. iii perempuan dan perlindungan anak dppkbpppa \|gender dan pemberdayaan apbd gender pug) pada lembaga ang melaksanakan pendampingan pelaksanaan ang mengikuti advokasi program perlindungan rasio kekerasan perempuan terhadap perempuan termasuk typo per penduduk asia perempuan lanjutan bagi perempuan korban pengaduan basi korban penyediaan layanan pengaduan jumlah perempuan k7r snn 07k s14 07 0ri0rt1: ation masyarakat basi perempuan korban korban kekerasan n u u u ukuran juni rupa ii iu" poo ta, uu ini u uvuvuvuvuvuva lembaga penyedia layanan perempuan yang dibina organisasi penyedia layanan perlindungan penguatan jejaring anta program peningkatan cakupan kelompok kualitas keluarga kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan untuk mewujudkan untuk peningkatan kualitas keluarga pengembangan kegiatan abaikan bnn srssao\| astana\| aman pemerintah, non pemerintah, dan pemerintah. non kecamatan kepada advokasi kebijakan dan jumlah organisasi pendampingan pemenuhan hak pemerintah, non ( eo penguatan dan pengembangan jumlah kie forum anak (opo lembaga penyedia layanan kecamatan keramat pengembangan komunikasi, jumlah dokumen informasi dan edukasi pemenuhan komunikasi informasi dan (oo jurusan pemerintahan bidang pengendalian (penduduk dan keluarga berencana (pemerintahan daerah layanan kesekretariatan evaluasi kinerja perangkat daerah kinerja perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perangkat daerah perencanaan perangkat daerah capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah administrasi keuangan perangkat persentase pelaporan daerah kinerja keuangan dan akuntansi yang disampaikan tepat wak penyediaan gaji dan tunjangan asn jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn keuangan bulanan triwulanan administrasi kepegawaian persentase peningkatan perangkat daerah sdm aparatur perencana peraturan perundang undangan mengikuti bimbingan administrasi umum perangkat persentase pemenuhan daerah layanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana listrik penerangan bangunan kantor instalasi penyediaan bahan logistik kantor jumlah paket bahan logistik kantor ymenuhan pemerintah daerah layanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana penyediaan jasa surat menyurat jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, jumlah laporan sumber daya air dan listrik penyediaan jasaperlengkapan kantor penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan kantor penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan penunjang urusan pemerintahan sarana dan prasina penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinaslapangan dan dibayarkan pajak dan perizinannya kantor dan bangunan lainnya dan bangunan lainnya penduduk pemanduan dan sinkronisasi persentase pemajuan dan kebijakan pemerintah daerah sinkronisasi kebijakan ann tennis provinsi dengan pemerintah daerah (pemerintah daerah ( eo penyediaan dan pengembangan jumlah dokumen materi pendidikan kependudukan penyediaan dan kependudukan jalur pendidikan pelaksanaan pendidikan penduduk cakupan daerah perkiraan pengendalian penyediaan data dan informasi jumlah data dan informasi keluarga keluarga yang tersedia pengendalian lapangan dan pengolahan dan pelaporan lil pencatatan dan pelaporan program pelaksanaan pembinli soi2 pesetaiamamasen petraserena pasal amaamaml drama\| dasar mama\| pe. dan informasi dan edukasi kie komunikasi. informasi. kecamatan advokasi program kubik kepada jumlah organisasi yang stakeholder dan mitra kerja mendapatsemen ukir program kubik sesuai kearifan komunikasi. informasi dan penyediaan dan distribusi sarana jumlah unit sarana kie program kubik penyediaan dan pendistribusian kie program bangga kencana pembangunan keluarga, kependudukan, dan aliran raramanmal see lil melalui media massa cetak dan dan kie program bangga ( eo pelaksanaan mekanisme operasional jumlah laporan loro program kubik melalui rapat mekanisme operasional pengelola operasional dan sarana jumlah laporan hasil balai penyuluh kubikaan kalriarnn rarannanal pengendalian program kubik jumlah laporan hasil sms kubik pen kenangan dmasapemaa socamaa\| 5ssp00000\| rasa0oo\| jasa rsagogo0\| petugas lapangan tenaga penyuluh kecamatan menggerakan kader institusi jumlah kader yang masyarakat pedesaan imp) mengikuti menggerakan kader institusi masyarakat pedesaan imp) pengendalian dan pendistribusian jumlah pengendalian dan balai (jo kebutuhan alat dan obat kebutuhan alat dan obat penyuluh kontrasepsi serta pelaksanaan kontrasepsi serta i kan obat kontrasepsi gan sarana penempaan \| solo 2e1ws0\| memo\| jam\| pado0\| dan obat kontrasepsi dan sarana pengendalian lil metode kontrasepsi jangka panjang mengikuti kesehatan pelayanan penunjang pelayanan (perencana dan kesehatan pembinaan pelayanan pemberdayaan dan peningkatan jumlah pemberdayaan ann kemasyarakatan tingkat daerah eta organisasi pelaksanaan dan pengelolaan jumlah kampung yang program kubik kampung mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) kampung pemekaran keluarga iesiaranan kara comm\| asssmssao\| sesesaga\| fase messeaaa\| nota pembinaan ketahanan dan memamamaa nom se0omsoao\| iii \|melalui pembinaan ketahanan dan keluarga melalui daerah pembentukan kelompok ketahanan jumlah kelompok dan kesejahteraan keluarga bina ketahanan dan keluarga balita bkb), bina keluarga kesejahteraan keluarga remaja bkr), pusat informasi dan bina keluarga balita siete (kegiatan ketahanan dan kelompok kegiatan penyediaan biaya operasional bagi jumlah kader pengelola pengelola dan pelaksanaan kader) dan pelaksana kader) loh aal ad. osesessan\| 2d) aggorsoa27\| aw: han, mm ha:a3aman sn. il um program penunjang urusan gg. kabupaten kota perencanaan, penganggaran dan anna poo oom oma tersusunnya laki ppd dan klip penyusunan pelaporan keuangan semester, penyusunan penyusunan dokumen perencanaan (pelaporan keuangan akhir perangkat daerah tahun, monitoring, evaluasi lana sena dan pelaporan, laporan prognagse dan penyusunan senja tahun eapsininemadaniisar itaprangapaan mea o\|looooooo\|o loo sem sem (. capaian kinerja dan ikhtisar laporan capaian kinerja kan aan p awasi kenya erangkatbacan (ia bamakina sol sol see\| mam amantemase sssrsso\| semar\| leo area. listrik penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor pemeliharaan emmamaasaan tema dan perlengkapan kantor kemanan jelangmpensanaml loo bol sosis\| se0eo\| semen\| pengadaan cetakan dan penggandminum tamu dan konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat terkirimnyasuratsurat o6\| yoo leo tersedianya komponen penyediaan jasa komunikasi sumber\|dan instalasi listrik daya air dan listrik penerangan bangunan kantor pel terlaksananya jumlah penyediaan jasa pelayanan umum laporan penyediaan jasa kantor pelayanan umum kantor pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedianya jasa penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan biaya peliharaan dan pajak kendaraan pemeliharaan dan pajak perorangan dinas kendaraan dinas kendaraan perorangan jabatan. dinas kendaraan dinas jabatan. administrasi keuangan perangkat daerah tunjangan asnjalan kabupaten kota lalu lintas perlengkapan jalan lalu lintas bermotor registrasi kendaraan wajib uji tersedianya uji petik berkala kendaraan bermotor kendaraan bermotor tersedianya inspeksi, penyediaan bukti lulus uji pengujian audit dan pemantauan berkala kendaraan bermotor pengemudi kendaraan bermotor pemeliharaan sarana dan prasarana "peliharaan sarana pengujian berkala kendaraan sarana pengujian berkala kendaraan bermotor. bermotor.lla jalan terlaksananya peningkatan kapasitas auditor dan peningkatan kapasitas inspektur lla auditor dan inspektur lla rata rata capaian kinerja yo) predikat kinerja rendah (r) (aa das komunikasi dan informatika erertererrfrtihaeieitrtrtttroh belanja daerah u7u7ua. ni u u u anu meningkatnya program penunjang urusan tata kelola\|pemerintahan daerah kabupaten organisasi. meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan tata kelolalevaluasi kinerja perangkat daerah organisasi. meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen tata kelola perangkat daerah perencanaan perangkat dokumen dokumen dokumen dokumen organisasi. daerah koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan captain capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar meningkatnya (kinerja skpd realisasi kinerja skpd dan tata kelola laporan hasil koordinasi laporan laporan laporan laporan organisasi. penyusunan laporan captain kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja skpd meningkatnya administrasi keuangan perangkat tata kelola\|daerah organisasi. meningkatnya penyedia gaji dan tunjangan asn jumlah orang yang tata kelola menerima gaji dan bulan bulan bulan bulan organisasi. tunjangan asn koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan keuangan meningkatnya keuangan akhir tahun skpd akhir tahun skpd dan tata kelola laporan hasil koordinasi laporan laporan laporan penyusunan laporan laporan organisasi. keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan keuangan keuangan bulanan triwulan bulanan triwulanan semester skpd semester skpd dan meningkatnya laporan koordinasi tata kelola laporan laporan penyusunan laporan laporan laporan organisasi. keuangan bulanan triwulanan semester skpd meningkatnya penyusunan pelaporan dan analisis jumlah dokumen kei tata kelola\| prognosis realisasi anggaran laporan dan analisis dokumen lamar prognosis realisasi dokumen dokumen dokumen organisasi. anggaran meningkatnya administrasi umum perangkat tata kelola\|daerah organisasi. penyediaan komponen instalasi jumlah paket komponen meningkatnya \|listrik penerangan bangunan kantor instalasi tata kelola listrik penerangan paket paket paket paket organisasi. bangunan kantor yang sediakan meningkatnya penyediaan bahan logistik kantor jumlah paket bahan tata kelola logistik kantor yang paket paket paket paket organisasi. tion meningkatnya penyediaan barang cetakan dan jumlah paket barang tata kelola penggandaan cetakan dan pengadaan paket paket paket paket organisasi. yang sediakan meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi jumlah laporan rapat tata kelola\|gan konsultasi skpd penyelenggaraan rapat laporan laporan koordinasi dan konsultasi laporan laporan organisasi. skpd meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan tata kelola\|pemerintahan daerah organisasi. meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat (tata kelola jumlah laporan jasa laporan laporan laporan surat menyurat laporan organisasi. penyediaan jasa komunikasi jumlah laporan meningkatnya sumber daya air dan listrik penyediaan jasa tata kelola komunikasi,sumber daya laporan laporan laporan laporan organisasi. air dan listrik yang sediakan meningkatnya penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan tata kelola( kantor penyediaan jasa laporan laporan lamar pelayanan umum kantor laporan laporan organisasi. vang disediakan meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah tata kelola\|penunjang urusan pemerintahan organisasi. daerah penyediaan jasa pemeliharaan, jumlah kendaraan dinas meningkatnya (biaya pemeliharaan, pajak, dan operasional atau lapangan (tata kelola\| perizinan kendaraan dinas yang pelihara dan unit unit unit unit organisasi. operasional dan lapangan bayarkan pajak dan perizinan pemeliharaan rehabilitasi sarana jumlah sarana dan meningkatnya \|dan prasarana gedung kantor atau prasarana gedung kantor (tata kelolalbangunan lainnya atau bangunan lainnya unit unit unit unit organisasi. yang pelihara dire fasilitas terwujudnya keterbukaan program informasi dan komunikasi informasi publik publik terwujudnya pengelolaan informasi dan keterbukaan komunikasi publik pemerintah informasi daerah kabupaten publik terwujudnya monitoring opini dan aspirasi publik jumlah dokumen hasil keterbukaan monitoring opini dan dokumen informasi dokumen dokumen dokumen aspirasi publik publik terwujudnya pengelolaan konten dan jumlah dokumen hasil (keterbukaan (perencanaan media komunikasi pengelolaan konten dan dokumen informasi publik perencanaan media dokumen dokumen dokumen publik komunikasi publik terwujudnya pengelolaan media komunikasi jumlah dokumen hasil (keterbukaan (publik pengelolaan media dokumen informasi dokumen dokumen dokumen komunikasi publik publik terwujudnya pelayanan informasi publik jumlah dokumen hasil sag (keterbukaan pelayanan informasi dokumen informasi publik dokumen dokumen dokumen publik terwujudnya layanan hubungan media (keterbukaan jumlah dokumen hasil layanan informasi layanan hubungan media layanan layanan layanan publik program aplikasi dan terwujudnya pengelolaan nama domain yang layanan telah ditetapkan oleh pemerintah publik yang\|pusat dan sub domain dilingkupi diselenggarakan (pemerintah daerah kabupaten secara online dan terintegrasi terwujudnya penatalaksanaan dan pengawasan jumlah dokumen layanan nama domain dan sub domain dalam penatalaksanaan dan publik yang\|penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan nama domain diselenggarakan (kabupaten dan sub domain dalam dokumen dokumen dokumen dokumen secara penyelenggaraan online dan pemerintah daerah terintegrasi kabupaten kota terwujudnya penyelenggaraan sistem jaringan layanan intra pemerintah daerah publik yang jumlah sistem jaringan idiselenggarak unit unit unit unit intra pemerintah daerah secara online dan terintegrasi terwujudnya pengelolaan e government layanan dilingkupi pemerintahan daerah publik yang\|kabupaten diselenggarakan secara online dan terintegrasi terwujudnya penatalaksanaan dan pengawasan jumlah dokumen hasil layanan yang government dalam penyelenggaraan penatalaksanaan dan pemerintah daerah kabupaten idiselenggarak pengawasan government dokumen dalam penyelenggaraan dokumen dokumen dokumen secara pemerintah daerah online dan kabupaten kota terintegrasi terwujudnya pengelolaan pusat data layanan pemerintahan daerah publik yang idiselenggarak jumlah pusat data unit unit unit unit pemerintah daerah secara online dan terintegrasi terwujudnya penyelenggaraan sistem komunikasi layanan intra pemerintah daerah jumlah dokumen hasil publik yang penyelenggaraan sistem diselenggarakan komunikasi intra dokumen dokumen dokumen dokumen secara pemerintah daerah online dan terintegrasbodi2 terwujudnya pengembangan aplikasi dan proses layanan bisnis pemerintahan berbasis publik yanglelektronik jumlah aplikasi dan idiselenggarak proses bisnis pemerintah unit unit unit unit secara berbasis elektronik online dan terintegrasi terwujudnya program penyelenggaraan statistik penyediaan dan sektoral data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral penyediaan lingkup daerah kabupaten data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan pengumpulan, pengolahan, analisis jumlah kuman data statistik gan diseminasi data statistik sektoral koordinasi dan sektoral sinkronisasi untuk pengumpulan, dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan pengolahan, analisis dan dan evaluasi diseminasi data statistik pembangunan sektoral daerah terwujudnya peningkatan kapasitas penyediaan (kelembagaan statistik sektoral data statistik sektoral jumlah perangkat daerah untuk yang mendapat pelatihan orang orang orang orang perencanaan statistik sektoral dari bps dan evaluasi pembangunan daerah terwujudnya pengembangan infrastruktur penyediaan data statistik sektoral jumlah pengembangan untuk unit unit unit unit infrastruktur perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terwujudnya program penyelenggaraan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk penyelenggara pengamanan informasi pemerintah persandian daerah kabupaten untuk pengamanan informasi dan komunikasi penetapan kebijakan tata kelola nda masa keamanan informasi dan jaring jumlah kebijakan tata persandian komunikasi sandi pemerintah daerah kelola keamanan untuk kabupaten informasi dan jaringan dokumen pengamanan komunikasi sandi dokumen dokumen dokumen pemerintah daerah informasi dan kabupaten kota komunikasi rataratatapaankmeya ja, ,. n##"rir rar akan maw ah. lmlmmunflt ii. mm ,0oor 7g." iii .a., :jii: mm. . .w:w: program penunjang urusan persentase pemerintahan daerah terlaksananya penunjang dkukmpp kab kota urusan pemerintahan perencanaan perangkat dokumen .14y6 dkukmpp perangkat daerah daerah jumlah dokumen rka dokumen rka skpd koordinasi penyusunan dokumen rka skpd jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi dan penyusunan laporan dasa kerja skpd dan capaian kinerja dan ikhtisar laporan dkukmpp realisasi kinerja skpd penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd fpomasxneraperangatpaean faynsernmardaeah mowoslitaraan\| )s2245050\| san o ) 9aga0g0o\| kargo\| .\| sesal sorot0so\| pev kura kinerja perangkat daerah terlaksananya daerah perangkat daerah dengan baik jumlah orang yang besaran ran mama oam mm) pama sawah tunjangan as aim ti 071ot11 ation jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan koordinasi dan penyusunan laporan laporan hasil koordinasi laporan dkukmpe koordinasi dan penyusunan laporan \|stefan skpd dan laporan keuangan bulanan triwulanan koordinasi penyusunan laporan\| .15y6 dkukmpp semester laporan keuangan bulanan triwulanan see stefan skpd tersedianya dokumen aset administrasi barang milik daerah \|dan inventaris barang pada perangkat daerah milik daerah perangkat dkukmpp daerah jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada penyusunan laporan laporan\| dkukmpp skpd barang milik daerah pada skpd administrasi pp. kat terlaksananya pelayanan dona rasi umum kerangka administrasi perkantoran .64y5 dkukmpp dengan baik jumlah paket komponen penyediaan komponen instalasi instalasi listrik paket dkukmpp listrik penerangan bangunan kantor (penerangan bangunan kantor vdkukmpp perlengkapan kantor lai yang disediakan jumlah paket bahan penyediaan bahan logistik kantor logistik kantor yang paket dkukmpp disediakan cetakan jumlah paket barang penyediaan barang ledakan gan cetakan dan penggandaan paket dkukmpp penggandaan man yang disediakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi (penyelenggaraan rapat laporan .13x dkukmpp dan konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi skpd pp. pp. tersedianya jasa penyediaan jasa menunjang urusan tunjang urusan dkukmpp pemerintah daerah pemerintah daerah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat laporan dkukmpp menyurat jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi: penyediaan jasa mnd komunikasi, sumber daya laporan dkukmpp sumber daya air dan listrik air dan listrik yang disediakan pemeliharaan barang milik daerah terpelihara barang milik penunjang urusan pemerintahan daerah penunjang urusan dkukmpp daerah pemerintah daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinas lih: pajak dan perigi operasional atau lapangan me harian, pajak gan permainan ang dipelihara dan unit dkukmpp kendaraan dinas operasional atau dibayarkan pajak dan lapangan perizinannya pan jumlah gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung agunan lainnya yang unit .35y6 .28y6 dkukmpp kantor dan bangunan lainnyaatau bangunan lainnya unit .87y0 dkukmpp bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan .53y6 dkukmpp menengahemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam persentase terbitnya unit simpan pinjam koperasi yang \|dan terawalnya koperasi dkukmpp wilayah keanggotaannya dalam aktif daerah kabupaten kota jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, pengawasan kekuatan, kemandirian, ketangguhan serta kesehatan, kemandirian, unit akuntabilitas koperasi kewenangan (ketangguhan, serta usaha dkukmpp kabupaten kota akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten kota persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi pr. penilaian hat yang dinilai gram penilaian kesehatan kesehatannya untuk dkukmpp ksp usp koperasi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahewe wwe . e ia. t3597iot11: ta 7fi3 te 1a fio01 penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam persentase penilaian koperasi yang wilayah kesehatan usp ksp dkukmpp keanggotaannya dalam (satu) koperasi daerah kabupaten kota pelaksanaan penilaian kesehatan jumlah unit usah unit ksp usp koperasi kewenangan operasi yang tcl bini dkukmpp kabupaten kota dilakukan penilaian usaha kesehatan persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan program pendidikan dan latihan yah keanggotaannya .91y6 dkukmpp pengoperasian dalam daerah kabupaten pendidikan dan latihan persentase jumlah pengoperasian bagi koperasi yang pengurus pengawas koperasi dan pelaku ukm dkukmpp wilayah keanggotaan dalam ane ditingkatkan daerah kabupaten kota yang kapasitasnya peningkatan pemahaman dan jumlah sdm yang pengetahuan ferkoperasian serta memahami pengetahuan dkukmpp kapasitas dan kompetensi sdm erkoperasian orang koperasi persentase koperasi yang diberikan dukungan program pemberdayaan dan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha .35y0 dkukmpp perlindungan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten pemberdayaan dan perlindungan persentase peningkatan koperasi yang keanggotaannya pemberdayaan dan .35y6 dkukmpp dalam daerah kabupaten kota perlindungan koperasi pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan jumlah sdm yang kelembagaan, penataan manajemen, \|memahami pengetahuan orang dkukmpp standarisasi dan restrukturisasi ukm dan kewirausahaan usaha koperasi kewenangan kabupaten kota program pemberdayaan usaha persentase usaha mikro menengah, usaha kecil dan usaha yang jadi wirausaha .53y0 dkukmpp mikro umkm) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendatang, umk yang iritasi (sertifikat halal dan dkukmpp penguatan kelembagaan dan merek koordinasi dengan para pemangku kepentingan pan jumlah usaha mikro yang saha mikro saha perizinan persentase jumlah usaha program pengembangan umkm mikro yang diberikan dkukmpp dukungan fasilitasi pengembangan usaha mikro dengan jumlah ukm yang orientasi peningkatan skala usaha difasilitasi skala dkukmpp menjadi usaha kecil usahanya jumlah unit usaha mikro fasilitasi usaha mikro menjadi usaha \|yang memfasilitasi dalam kecil dalam pengembangan produksi (pengembangan produksi unit .57x dkukmpp dan pengolahan, pemasaran, sdm, dan pengolahan, usaha serta desain dan teknologi pemasaran, sdm serta desain dan teknologi perdagangan kata program peningkatan sarana persentase pembangunan dibagi per gangan dan pengelolaan sarana dkukmpp distribusi perdagmbangunan dan pengelolaan persentase pasar minimal dkukmpp sarana distribusi perdagangan tipe penyediaan sarana distribusi jumlah sarana distribusi unit dkukmpp perdagangan perdagangan program stabilisasi harga barang rata rata persentase kebutuhan pokok dan barang kenaikan harga dkukmpp penting komoditas menjamin ketersediaan barang niaga kebutuhan pokok dan barang terjaminnya stabilisasi tuhan harga barang kebutuhan dkukmpp penting tingkat daerah pokok kabupaten kota jumlah laporan pengendalian ketersediaan barang (pengendalian stok atau kebutuhan pokok dan barang ketersediaan barang penting tingkat agen dan pasar (kebutuhan pokok dan laporan dkukmpp rakyat barang penting tingkat agen dan pasar rakyat pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan terjaminnya pianis ketersediaan barang dkukmpp barang penting tingkat pasar kebutuhan pokok kabupaten kota jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler \|pelaksanaan operasi pasar dan pasar khusus yang berdampak (reguler dan pasar khusus laporan dkukmpp dalam (satu) kabupaten kota yang berdampak dalam (satu) kabupaten kota program pengembangan bokator man dna a2g hoan.e00 lam maa kandas tae par00, ietasdlat pee penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi terfasilitasinya kegiatan dagang bagi produk ekspor dekranasda kabupaten dkukmpp unggulan yang terdapat pada solok (satu) daerah kabupaten kota jumlah pelaku usaha yang misi dagang bagi produk ekspor difasilitasi dalam misi pelaku dkukmpp unggulan dagang produk ekspor usaha unggulan persentase alat alat standard ukur, takar, timbang gram standardisasi dan dan perlengkapannya dkukmpp perlindungan konsumen http) bertanda tera sah yang berlaku pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan jumlah http yang diterpa dkukmpp pengawasan dan tera ulang pelaksanaan metrologi legal, berupa jumlah alat ukur, alat legal, akar, alat timbang, dan unit dkukmpp tera, tera ulang perlengkapan diterpa ulang lahan metrologi jumlah pelaku usaha pengawasan penyuluhan metrologi bidang metrologi legal yang orang dkukmpp legal dibina program penggunaan dan persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan dkukmpp pemasaran produk dalam negeri besar dan eceran pelaksanaan promosi, pemasaran meningkat dan peningkatan penggunaan meningkatnya pemasaran dkukmpp produk dalam negeri produk dalam negeri peningkatan sistem dan jari jumlah data dan informasi ehingkalan sistem can tangan sistem penjaringan dokumen dkukmpp informasi perdagangan informasi perdagangan urusan pemerintahan bidang program perencanaan dan persentase sentra dkukmpp pembangunan industri industri yang difasilitasi penyusunan dan evaluasi rencana terlaksananya pembangunan industri pembinaan terhadap ikm .07y6 dkukmpp kabupaten kota pangan dan kerajinan penyusunan rencana pembangunan jumlah dokumen rencana dkukmpp industri kabupaten kota pembangunan industri dokumen jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pembangunan sarana \|dan pelaksanaan dkukmpp dan prasarana industri pembangunan sarana dan dokumen prasarana industri jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri ( an pe'ak santan dkukmpp dan peran serta masyarakat pemberdayaan industri dokumen dan peran serta masyarakat program pengendalian izin usaha persentase izin usaha gram industri yang dkukmpp industri kabupaten kota dikendalierbitan izin usaha industri jin perluasan usaha industifgontngkatya yang mempunyai legalitas dkukmpp (teki) dan izin perluasan kawasan industri ipni) kewenangan usaha kabupaten kota jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian fasilitasi pemenuhan komitmen persyaratan teknis perolehan iui, ipni, uki dan ipni perizinan berusaha sektor kewenangan kabupaten kota dalam \|industri dan atau dalam sistem informasi industri nasional rangka perluasan usaha dokumen dkukmpp (sii nas) yang terintegrasi dengan untuk bidang usaha sistem pelayanan perizinan berusaha (dengan risiko usaha terintegrasi secara elektronik menengah tinggi dan tinggi, melalui sii nas yang terintegrasi dengan sistem oss ' loo kata mata capaian w aa sz ikat kinerja: esa rendah insan bnn ben ben ben kearsipan meningkatnya program penunjang urusan persentase pemenuhan tee mma gema sama man organisasi kabupaten solok kegiatan perencanaan, jumlah dokumen dispersi penganggaran dan evaluasi kinerja (perencanaan, perangkat daerah penganggaran dan evaluasi kinerja ya: terbuat yang penyusunan dokumen perangkat jumlah dokumen daerah renstra, senja, rkd, dokumen rpm. rtp. rka jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan koordinasi dan penyusunan jumlah dokumen mania sama ama ama ama tersusun evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun kpj, laporan laporan ppd.sakit. pnb vang dilaksanakan kegiatan administrasi barang milik laporan rekonsiliasi dan barang milik daerah pada skpd rekonsiliasi dan penyusunan jumlah laporan laporan barang milik daerah pada \|rekonsiliasi barang milik laporan laporan skpd daerah yang tersedia jumlah pegawai administrasi kepegawaian berdasarkan tugas dan perangkat daerah fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jumlah orang yang bean tanpa pawai nanya jasa orang orang dispersi) peka aman perangkat sntntetani umam sersooso\| smasaoo\| sagaasesao\| seaman\| sebangsa\| sessassoo\| penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen listrik penerangan bangunan instalasi paket paket kantor listrik penerangan bangunan kantor perhknkapan kantar pewenganankamor bowl amal doo doo perlengkapan kantor perlengkapan kantor penyediaan peralatan rumah jumlah paket peralatan tangga rumah tangga yang paket paket disediakan jumlah paket bahan sen disediakan penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan penggandaan dan penggandaan yang paket paket disediakan apostasy kunjungan ramuan tamu laporan 28solo\| libmma\| oggsool soo doo doo a00 kunjungan tamu laporan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat peran laporan skpd ketatausahaan arsip dinamis pada jumlah dokumen skpd ketatausahaan arsip dokumen dinamis pada skpd pekan desah nyaman kesekretariatan gasesasa\| 200ml 2000nasa\| oasaragsao\| sams\| season\| saseaasan\| jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat laporan laporan menyurat jumlah laporan penyedia pas aang aye komunikasi, pay papar peran laporan tersedia jumlah laporan penyediaan jasa penyediaan jasa peralatan dan peralatan laporan perlengkapan kantor perlengkapan kantor laporan yang disediakan kegiatan pemeliharaan barang persentase pemeliharaan see mah malah mah ama dam pemerintah daerah penyediaan jasa pemeliharaan biaya terbakarnya pajak pemeliharaan pajak dan perizinan (kendaraan roda dan roda kendaraan dinas operasional atau layaui ts a7protondipelihara direhabilitasi kegiatan administrasi keuangan jumlah laporan keuangan perangkat daerah perangkat daerah yang tersedia jumlah orang yang pelayanan gaji dan tunjangan menerima gaji dan orang orang tunjangan asn terbakarnya gaji dan penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan asn jumlah laporan koordinasi dan penyusunan kenangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun dinas penyusunan laporan laporan skpd laporan keuangan akhir tahun skpd jumlah laporan keuangan koordinasi dan penyusunan bulanan triwulan semen laporan keuangan ter skpd dan laporan bulanan triwulan semester skpd koordinasi penyusunan laporan laporan laporan keuangan bulanan triwulan semen ter skpd urusan perpustakaan bidang perpustakaan meningkatan program pembinaan perpustakaan nilai tingkat kegemaran kualitas membaca pelayanan perpustakaan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat kegemaran tingkat daerah kabupaten solok membaca masyarakat pengembangan dan pemeliharaan jumlah layanan layanan perpustakaan elektronik perpustakaan elektronik kanan layanan vang dikembangkan pengembangan perpustakaan tingkat jumlah sarana daerah kabupaten kota pendukung pengembangan perpustakaan yang disediakan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh jumlah tak wilayah kabupaten kota sesuai pendidikan pustaka pustaka dengan standar nasional perpustakaan jumlah tenaga perpustakaan yang peningkatan kapasitas tenaga ditingkatkan perpustakaan dan pustakawan kapasitasnya can ora ora tingkat daerah kabupaten kota mendapatkan sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten kota pengelolaan dan pengembangan jajahan pasien kegiatan kebudayaan gemar jumlah pembudaaayn membaca tingkat daerah gemar membaca kabupaten kota sosialisasi budaya baca dan literasi pendidikan jumlah kebudayaan kana set \|kegemaran membaca dan lokus lokus masyarakat literasi pengembangan literasi berbasis jumlah perpustakaan berpusat berpusat inklusi sosial berbasis inklusi sosial perp perp akan (akan jumlah duta baca pemilihan kanannya tingkat tingkat daerah orang orang daerah kabupaten, kota kabupaten kota program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno kegiatan pelestarian naskah kuno jumlah naskah kuno milik daerah kabupaten kota yang tertelusuri peningkatan peran serta jumlah sosialisasi dan masyarakat dalam penyimpanan, (bintik dalam orang orang perawatan, pelestarian, dan penyelamatan naskah pendaftaran naskah kuno kuno kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang jumlah budaya this ditemukan oleh pemerintah daerah phwmiakd kabupaten kota seleksi dan pengadaan koleksi jumlah koleksi budaya budaya this nusantara this nusantara hasil eksampl eksemplar seleksi dan pengadaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis tan tan daerah kabupaten kota s0l, sol, jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis pengawasan arsip kewenangan kabupaten kota dinamis kewenangan laporan laporan kabupaten kota kegiatan pengelolaan arsip statis pop daerah kabupaten kota jumlah arsip statis yang akuisisi, pengolahan, preservasi, dilakukan akuisisi, arsip arsip dan akses arsip statis pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis jumlah kegiatan yang kegiatan pengelolaan simpul laksa akan alam jaringan informasi kearsipan wartawan informasi nasional tingkat kabupaten kota kearsipan nasional tingkat daerah kab. solok jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan penyediaan informasi layanan kearsipan tingkat daerah can 'layanan pengguna kabupaten kota melalui jika kearsipan tingkat daerah pengguna kabupaten kota melalui jika pemberdayaan kapasitas unit jumlah kah kearsipan dan lembaga kearsipan aan laporan masa tangan laporan daerah kabupaten kota program perlindungan dan penyelamatan arsipegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kota yang memiliki ata bandara retensi dibawah (sepuluh tahun) penilaian, penetapan dan jumlah arsip yang pelaksanaan pemusnahan arsip dimusnahkan yang dilingkungan pemerintah daerah arsip kesana retensi dibawah arsip kabupaten kota yang memiliki tah aap ahun retensi dibawah (sepuluh tahun) jaa aw stm). inna y)b,y,nh)) .a7 70an nmr hii nhfnrhh masatasapaankineja (yg uas, wa , jam das maman pan ang , www lsi pendapatan domestik regional bruto pdrb) sektor perikanan milan man produksi perikanan poin kekayaan (sm samanjosm\| smaranfsas osman sman jamil mama sam saman mop budidaya produksi perikanan 55k .57y0 budidaya (yi keg. penerbitan izin usaha perikanan jumlah rekomendasi usahanya dalam (satu) daerah budidaya perikanan kabupaten kota keg. penerbitan tanda daftar bagi jumlah rekomendasi dalam (satu) daerah pemudi daya ikan kecil kabupaten kota topik keg. pemberdayaan pembudidaya persentase kelompok diberdayakan keg. pengelolaan pembudidayaan jumlah pengembangan perikanan program pengelolaan perikanan persentase peningkatan tangkap keg. pengelolaan penangkapan ikan jumlah penyediaan sarana wilayah sungai, danau, waduk, dan prasarana rawa dan genangan air lainnya yang (penangkapan ikan unit unit 21k dapat diusahakan lintas kabupaten kota dalam (satu) daerah kahtinaten kota dalam daerah kab kota yang diberdayakan program pengawasan sumberdaya persentase nagari yang kelautan dan perikanan telah menyusun regulasi penggunaan alat tangan keg. pengawasan sumberdaya jumlah dokumen perikanan wilayah sungai, danau, pengawasan sumberdaya waduk, rawa dan genangan air perikanan wilayah lainnya yang dapat diusahakan sungai, danau, waduk, dok oy6 dalam kab kota rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam wat ios aaa ags) kg kap aan entoenkamanta idol desa1sosa\| snap loo. is2narasi\|seoesig\| ob02011000\| )os00000\| ame jaa eos) mam 2toasosoo\| hasil perikanan hasil perikanan (kel kg kap keg. penerbitan tanda daftar usaha jumlah rekomendasi pengolahan hasil perikanan bagi tanda daftar usaha usaha skala mikro dan kecil pengolahan hasil rekaman perikanan bagi usaha dasi skala mitra dan kecil keg. pembinaan mutu dan keamanan jumlah kelompok hasil perikanan bagi usaha pengolah yang mengalami pengolahan dan pemasaran skala peningkatan sdm mutu klp .00y6 help #value! #value! mikro dan kecil dan keamanan hasil perikanan keg. penyediaan dan penyaluran jumlah penyediaan dan bahan baku industri pengolahan (penyaluran bahan baku ton kec #value! #value! ikan dalam satu) kabupaten kota \|industri pengolahan ikan paket ketersediaan pangan utama perkapita kg kap t program pengelolaan sumberdaya ketersediaan pangan ekonomi untuk kedaulatan dan utama perkapita kg kap t kg kap t kg kap t kei yen kg kap t value! kemandirian pangan kap keg. penyediaan infrastruktur dan persentase pemenuhan seluruh pendukung kemandirian infrastruktur dan seluruh pangan sesuai kewenangan daerah pendukung kemandirian unit \|kg kap t ke kap t value! kabupaten kota pangan sesuai kg kap th kewenangan daerah kahmnaten kota ciptakan penat kekmenrwan remas\| mamalia asa mona dan ketahanan pangan masyarakat cadangan pangan pemerintah keg. pengelolaan dan keseimbangan persentase pemenuhan cadangan pangan kabupaten kota cadangan pangan kabupaten kota pangan rawan pangan kegiatan penanganan kerawanan jumlah bantuan paket pangan kewenangan kabupaten kota bahan pangan paket keg. penyusunan peta kerentanan\| peta kerentanan dan dan ketahanan pangan kecamatan ketahanan pangan dok kecamatan vang disusun persentase koefisien variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen program peningkatan diversifikasi jumlah komoditi pangan dan ketahanan pangan masyarakat (strategis yang terkendali komedi\| harganya keg. penyediaan dan penyaluran persentase penurunan pangan pokok atau pangan lainnya (fluktuasi harga sesuai dengan kebutuhan daerah laporan kabupaten kota dalam rangka unit stabilisasi pasokan dan harga ption keg. penentuan harga minimum\| jumlah dokumen harga daerah untuk pangan lokal yang (minimum pangan lokal dok tidak ditetapkan oleh pemerintah\|yang disusun pusa dan pemerintah provinsi ketahanan pangan masyarakat keg. pelaksanaan pencapaian target\| persentase pemenuhan konsumsi pangan perkapita tahun\| konsumsi pangan laporan sesuai dengan angka kecukupan perkapita tahun izin persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat program pengawasan keamanan jumlah komoditi pangan pangan segar yang aman komoditi .00x6 dikonsumsi masyarakat keg. pelaksanaan pengawasan persentase pelaksanaan keamanan pangan segar daerah\|pengawasan keamanan .00y6 dok 12y6 kabupaten kota pangan segar nilai akuntabilitas kinerja pepe jin iii.a ny, iii l. pemerintah daerah kabupaten kota layanan kesekretariatan keg. perencanaan, penganggaran dan\| jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan, penganggaran, dan dok dok dok dok value! evaluasi kinerja perangkat daerah keg. administrasi keuangan jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dok dok keg. administrasi umum perangkat persentase penyediaan daerah sarana prasarana dan .00y6 100y6 layanan administrasi perkantoran keg. pengadaan barang milik daerah jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah milik daerah penunjang unit daerah urusan pemerintah daerah keg. penyediaan jasa penunjang persentase penyediaan urusan pemerintahan daerah jasa penunjang urusan 100y6 pemerintah daerah keg. pemeliharaan barang milik persentase barang milik daerah penunjang urusan daerah yang dipelihara 100y6 16y6 pemerintahan daerah retaratacapaankimega\| predikat kinerja sangat rendah ny, dinas pariwisata dan kebudayaan inna :auiiorii mein ,.nk,. .nwn nrm men .iiitiiii pembinaan lembaga terlaksananya penganut pengambilan data warisan tahun alam para budaya tak benda kabupaten kota pembinaan sumber daya terbit kelima manusia, lembaga dan aer tahun pranata adat terbitnya kesenian pembinaan kesenian anak nagari akan pelak terlaksananya event silek masa darah nya rst festival tahun terlaksananya pergelaran kabupaten solok kota lokasi objek wisata peningkatan kapasitas pane maa insana hand asn poo kena dna kesenian tradisional grengetamangararmuaara tanam aow i9a87, masa\| jaan terlaksananya dukungan atas kegiatan bos terlaksananya penetapan cagar pendant: calon bcb budaya peringkat papan tahun kabupaten kota penetapan calon bcb terlaksananya peregistrasian calon bcb terlaksananya pendataan, registrasi dan penetapan penetapan cagar budaya benda cagar budaya dan tahun \|(15y6 dukungan atas kegiatan bos program penunjang urusan pemerintahan daerah tahun kabupaten kota jumlah dokumen kebutuhan perencanaan yang disusun perencanaan, jumlah laporan capaian penganggaran, dan evaluasi pan tahun .91x kinerja perangkat daerah yang disusun jumlah tenaga administrasi kantor yang aktif koordinasi dan penyusunan ternak pegiat laporan capaian pen busananya kegiatan tahun .85x6 kinerja dan ikhtisar perencanaan, pengantaran realisasi kinerja tersedianya gaji asn dinas pariwisata dan administrasi keuangan kebudayaan tahun perangkat daerah tersedianya tunjangan asn dinas pariwisata dan kebudayaan jangan administrasi keuadministrasi terlaksananya tunistasiumum administrasi umum tahun perangkat daerah perkantoran penyediaan komponen (jumlah komponen instalasi instansi listrik listrik penerangan tahun penerangan bangunan (bangunan kantor yang kantor disediakan logistik kantor yang disediakan jumlah barang cetakan penyediaan barang yang disediakan cetakan dan jumlah barang tahun penggandaan penggandaan yang disediakan jumlah makanan aan minuman rapat yang disediakan jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan penyelenggaraan jumlah rapat rapat rapat koordinasi dan (koordinasi dan konsultasi tahun konsultasi skpd dalam daerah yang dilaksanakan jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang ailacanalan dia terlaksananya penunjang eye dia jasa penunjang rusak pemerintahan tahun urusan pemerintahan daerah daerah penyedia jasa surat jumlah materai prangko dan benda pos lainnya tahun menyurat yang disediakan penyedia jasa jumlah tagihan sumber komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor tahun y6o .84y0 daya air dan listrik yang dibayarkan jumlah tagihan retribusi penyediaan jasa persamaan yang tahun .99y6 pelayanan umum kantor \| . dibayarkan pemeliharaan barang paksa milik milik daerah penunjang pemeliharaan barang miki tahun daerah penunjang urusan urusan pemerintah daerah pemerintah daerah penyedia jasa jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan, biaya lih: pajak. dilakukan pemeliharaan simo harian, pajak, dan\| malah kendaraan yang tahun perizinan kendaraan dibayarkan kir nya dinas operasional atau jumlah kendaraan yang lapangan cuibavarkan pajaknya jumlah bahan bangunan yang disediakan jumlah gedung kantor pemeliharaan yang direhab rehabilitasi gedung jumlah peralatan pembersih dan bahan tahun kantor dan bangunan lainnya pembersih yang disediakan jumlah tenaga kebersihan tenaga pengaman kantor yang aktif pemeliharaan jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan (terhadap keyboard dan prasarana gedung kamera jumlah tahun kantor atau bangunan (pemeliharaan terhadap lainnya komputer dan laptop destinasi pariwisata terlaksananya kawasan yang dikembangkan lol destinasi terlaksananya pengelolaan destinasi pengelolaan dan tahun pariwisata kabupaten kota pengendalian daya tarik pariwisata kabupaten solok persentase peningkatan (daya tarik destinasi pengembangan destinasi wisata pariwisata pariwisata tahun persentase terkelolanya kabupaten kota daya tarik pariwisata daerah program pemasaran pariwisata www loo sop pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, terlaksananya kegiatan tahun destinasi dan kawasan strategis pemasaran pariwisata pariwisata kabupaten kota penguatan promosi lalui media cetak tersedianya informasi pariwisata melalui media tahun elektronik, dan media informasi lainnya baik dalam dan fasilitasi kegiatan jumlah festival yang pemasaran pariwisata dilaksanakan baik dalam dan luar jumlah pameran expo tahun y60 .83y0 negeri pariwisata yang dilaksanakan kabupaten kota terlaksananya event tour penyediaan data dan jumlah dokumen informasi kepariwisataan penyebaran informasi pariwisata acara tahun jumlah dokumen kajian kabupaten kota, baik analisa pasar dalam dan luar negeri nai kepariwisataan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi tahun .56y0 kreatif melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia meningkatnya kapasitas tahun pariwisata dan ekonomi kreatif sdm kepariwisataan tingkat dasawwe www dasar ior ta 7fi3 7eft0ne jumlah industri usaha pariwisata yang dibina dan pengembangan dikembangkan kompetensi sdm jumlah kelompok tahun pariwisata dan ekonomi (pariwisata yang dibina kreatif tingkat dasar jumlah kemitraan dan tindaklanjut dengan pentahelix pariwisata jumlah industri usaha pariwisata yang dibina dan peningkatan peran serta (dikembangkan masyarakat dalam jumlah kelompok tahun pengembangan pariwisata yang dibina kemitraan pariwisata jumlah kelompok dan tindaklanjut dengan pentahelix pariwisata www w l uov www owl tan loo loo ratatatacapalan kinerja) pan predikat kinerja\| sangat rendah l19 dinas pertanian ko leo luo leo leo x u7u7usai ini ini v v u u u aini d meningkatnya birokrasi program penunjang urusan yang bersih pemerintahan daerah persentase "pemenuhan nas layanan kesekretariatan pertanian dan kabupaten kota akuntabel persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan dokumen perencanaan, po, evaluasi kinerja perangkat daerah penganggaran dan evaluasi tepat waktu dok jumlah dokumen penyusunan dokumen perencanaan rencanakan perangkat dok perangkat daerah daerah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan koordinasi dan penyusunan laporan hasil komedi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi spontan masi! roofginasi lap aan penyusunan laporan kinerja skpd ann capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja perangkat daerah persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat \|adminstrasi keuangan daerah dan pelaporan keuangan tepat waktu jumlah orang yang penyediaan gaji dan tunjangan asn menerima gaji dan org bln value! tunjangan asn orang bln org bin org bln jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan koordinasi dan penyusunan laporan (laporan hasil koordinasi lamester koordinasi dan penyusunan laporan skpd dan laporan keuangan bulanan lap koordinasi penyusunan triwulan semester skpd laporan keuangan bulanan triwulanan sem esteban skpd jumlah dokumen penyusunan pelaporan dan analisis pelaporan dan analisis dok prognosis realisasi anggaran prognosis realisasi anggaran administrasi kepegawaian persentase pemenuhan pes administrasi kepegawaian perangkat daerah perangkat daerah jumlah pegawai lg. berdasarkan tugas dan pendidikan dan pelatihan pegawai nasi yang mengikuti berdasarkan tugas dan fungsi . pendidikan dan pelatihan bintik persentase pemenuhan administrasi umum perangkat sarana prasarana dan daerah pelayanan administrasi perkantoran(penerangan bangunan kantor vang disediakan lahan jumlah paket peralatan penyediaan peralatan gan dan perlengkapan kantorakan jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang paket penggandaan disediakan semaramangancukan opp doo boom loop hoon cetakan yang disediakan anna jumlah laporan fasilitasi fasilitasi kunjungan tamu kunjungan tamu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi (penyelenggaraanrapat lap dan konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi skpd pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah arang milik daerah daerah jumlah unit kendaraan pengadaan kendaraan perorangan perorangan dinas atau dinas atau kendaraan dinas jabatan (kendaraan dinas jabatan oo? yang diadakan pengadaan kendaraan dinas jumlah unit kendaraan dinas operasional atau operasional atau lapangan lapangan yang diadakan disediakan penyediaan jasa penunjang urusan persentase jasa yee jasa yang penunjang yang pemerintah daerahumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat lap menyurat jumlah laporan teng penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya lap air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum (penyediaanjasa pelayanan\| lap kantor umum kantor yang disediakan persentase penyediaan pemeliharaan barang milik daerah (pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah milik daerah penunjang daerah urusan pemerintahan daerah jumlah kendaraan dinas penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan operasional atau lapangan yang dipelihara dan unit kendaraan dinas operasional atau dibayarkan pajak dan lapangan naa perizinannya pan jumlah gedung kantor dan pemeliharaan ! rehabilitasi gedung bangunan lainnya yangdan bangunan lainnya unit bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi meningkatnya program penyediaan dan persentase peningkatan dinas pendapatan pengembangan sarana produktivitas komoditi pertanian masyarakat pertanian pertanian pp. persentase pengawasan penkakagan penggunaan sarana penggunaan sarana pertanian jumlah pengawasan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan kung pertanian lap sesuai dengan komoditas, komoditas, teknologi dan spesifikasi tekhnologi dan spesifik lokasi sianansamaameaasan\| look jam loo pertanian yang disediakan residu pestisida pengelolaan sumber daya genetik persentase sumber daya sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro genetik sdg) hewan dan organisme kewenangan kabupaten tumbuhan yang dikelola kota dan dimanfaatkan penjaminan kemurnian dan jumlah sdg hewan tanaman yang 1varitas kelestarian sdg hewan ternak dilakukan pelestarian jumlah event ayam kukuk balenggek yang event dilaksanakan peningkatan kualitas sdg jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas sdg hewan tanaman dokumen hewan tanaman tanaman tembakau tembakau markisa organik jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan perkebunan jumlah sarana produksi perkebunan yang unit diserahkan kelompok tani siamatotasa yo) tanaman kopi arabika tanaman cengkeh tanaman kakao tanaman karet jumlah bintik penyusunan gap, ghp dan sosialisasi registrasi 3kegiatan kebun hortikultura yang dilaksanakan jumlah komoditi pertanian yang diusulkan untuk sertifikasi tanaman bawang merah durian btg alpukat btg manggis btg pepaya btg pisang btg merah kentang aa. telaga embung peiaanapa aya ooo aan perpiphouse kentang peningkatan mutu dan peredaran persentase peningkatan benih bibit ternak dan tanaman penggunaan benih bibit pakan ternak serta pakan dalam \|unggul dan pakan ternak daerah kabupaten kota yang berkualitas jumlah pengawasan mutu pengawasan mutu benih bibit benih bibit ternak ternak bahan pakan bahan pakan laporan pakan tanaman skala kecil pakan tanaman skala kecil melalui beku dosis tersedianya cair nee m .woi rio " y, iii aaa sawah untuk mpeg jalar pengawasan peredaran bahan pakan jumlah dengan pakan, benih bibit hijauan pakan saran bahan akan lap pakan, benih bibit ternak hijauan pakan ternak jumlah kecamatan yang dipantau peredaran bahan pakan pakan, kec benih bibit hijauan pakan ternak bank pakan ternak pengawasan obat hewan ditingkat persentase pengawasan pengecer obat hewan tingkat pengecer jumlah pemeriksaan pemeriksaan mutu, khasiat dan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan keamanan peredaran obat hewan penindakan atas penyimpangan jumlah penyimpangan penyediaan dan peredaran obat penyediaan dan peredaran hewan obat hewan yang ditindak persentase pengendalian pengendalian dan pengawasan dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih penyediaan dan bibit ternak dan hijauan pakan peredaran benih bibit ternak dalam daerah kabupaten ternak dan hijauan kota pakan ternak dalam daerah kabupaten kota pengawasan peredaran dan jumlah benih bibit ternak sertifikasi benih bibit ternak yang beredar dan bersertifikasi ipameatatomek los doll tol ooh yang mengikuti bintik jumlah pengawasan pengawasan produksi benih bibit produksi benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak ternak dan hijauan pakan ternak penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang persentase peningkatan sumber dalam (satu) daerah populasi ternak sapi kabupaten kota lain pengadaan benih bibit ternak yang jumlah penuh bibit ternak sumbernya dari daerah yang sumbernya dari daerah kabupaten kota kabupaten kota lain lain program penyediaan dan persentase peningkatan dinas pengembangan prasarana pertanian (prasarana pertanian pertanian pengelolaan lahan pertanian pangan lahan tangan pangan berkelanjutan pertanian berkelanjutan lp2b, kawasan pertanian pangan berkelanjutan pangan berkelanjutan kp2b dan lahan kp2b dan lahan cadangan cadangan pertanian pertanian pangan berkelanjutan lcp2b pangan berkelanjutan lcp2b yang dikelola koordinasi dan sinkronisasi jumlah koor dinas dan prasarana pendukung pertanian kronis tas ana lap pendukung pertanian lainnya lainnya jumlah even pameran dan promosi produk unggulan event daerah yang diikuti jumlah prasarana pembangunan prasarana pertanian \|pertanian yang unit dibangun direhab pembangunan, rehabilitasi dan jumlah jaringan tiga pemeliharaan jaringan irigasi usaha fan kenang angin, unit tani dipelihara pembangunan, rehabilitasi dan jumlah embung pertanian pemeliharaan jaringan embung yang dibangun, direhabilitasi dan pertanian angin dipelihara jumlahjalan usaha tani pembangunan, rehabilitasi dan yang dibangun, unit pemeliharaan jalan usaha tani direhabilitasi dan dipelihara jumlah dam parit yang pembangunan, rehabilitasi dan dibangun, direhabilitasi pemeliharaan dam parit dan dipelihara jumlah long storage yang pembangunan, rehabilitasi dan dibangun, direhabilitasi pemeliharaan long storage dan dipelihara jumlah rumah potong pembangunan, rehabilitasi dan hewan yang dibangun, pemeliharaan rumah potong hewan \|direhabilitasi dan dipelihpembangunan, rehabilitasi dan jumlah balai penyuluh peliharaan balai penyuluhan kecamatan serta sarana meme pendukungnya yang kecamatan serta sarana pelan pendukungnya dibangun, direhabilitasi nyi dan dipelihara pembangunan, rehabilitasi dan jumlah dryer yang pemeliharaan prasarana pertanian dibangun, direhabilitasi lainnya dan dipelihara jumlah rmu yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara persentase pengelolaan pengelolajumlah pengawasan pengawaspengembangan lahan luas lahan penggembalaan umum penggembalaan ternak lol lah: bal luas lahan cng citraan tahan penggembalaan penggembalaan umum umum yang dikelola tembi lah: jumlah pembinaan dan pembinaan dan pengawasan lahan pengawasan lahan penggembalaan umum penggembalaan umum persentase pengendalian program pengendalian kesehatan \|dan penanggulangan dinas hewan dan kesehatan masyarakat kesehatan hewan dan pertanian veteriner kesehatan masyarakat veteriner penjaminan kesehatan persentase kasus hewan, penutupan dan pembukaan kit daerah wabah penyakit hewan penyanyi hewan menular strategis phys) yang menular dalam daerah kabupaten dapat ditangani kota jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan pengendalian dan penyakit hewan dan zoonosis penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis jumlah wilayah yang pembebasan penyakit hewan mengalami menular dalan satu daerah asus penyakit hewan lap menular lintas daerah kabupaten kota kabupaten dalan satu daerah kabupaten persentase pengawasan pengawasan pemasukan dan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk pengeluaran hewan dan hewan daerah kabupaten kota produk hewan daerah kabupaten kota penilaian risiko penyakit hewan dan jumlah penilaian risiko pen penyakit hewan dan keamanan produk hewan keamanan produk hewan jumlah pengawasan atas pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk penerapan persyaratan pet syi teknis untuk pemasukan pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan ian atau pengeluaran hewan dan produk hewan jumlah pemeriksaan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan dan produk hewan perbatasan lintas produk hewan daerah kabupaten kota perbatasan lintas daerah kabupaten kota pengelolaan pelayanan jasa persentase peningkatan laboratorium dan jasa medik pelayanan jasa laboratorium dan jasa veteriner dalam daerah kabupaten kota medik veteriner dalam daerah kabupaten kota veteriner medik veteriner disediakan sarananya persentase penerapan penerapan dan pengawasan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan persyaratan teknis masyarakat veteriner kesehatan masyarakat veteriner jumlah pendampingan pendampingan unit usaha hewan dan unit usaha hewan dan produk hewan produk hewan pengawasan peredaran hewan dan jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan produk hewan teknis teknis vang ditetapkan jumlah pengujian mangkrak veteriner mentan elo lele masyarakat veteriner masyarakat veteriner kegiatan penerapan dan persentase penerapan pengawasan persyaratan teknis pengawasan kesejaht persyaratan teknis kesejahteraan hewan kesejahteraan hewan pend jumlah pendampingan sampingan penerapan uni penerapan unit kesejahteraan hewan kesejahteraan hewan program pengendalian dan persentase penurunan dinas penanggulangan bencana pertanian luas serangan opt pertanian persentase pengendalian pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu nge tanaman opt) tanaman lap bencana pertanian kabupaten kota pangan, hortikultura dan perkebu182196i006 jumlah luas serangan pengendalian organisme pan pengganggu pengganggu tanaman opt) tanaman tanaman tanaman pangan,hortikultura dan pangan, hortikultura dan perkebunan perkebunan yang dikendalikan jumlah kelompok tani jo b eeee pht jumlah kecamatan yang opt jumlah area terdampak penanganan dampak perubahan perubahan iklim dpi) iklan dpi) tanaman pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan hortikultura dan perkebunan yang ditangani. jumlah kelompok tani sosialisasi program auto persentase cakupan bina dinas program penyuluhan pertanian kelompok tani yang pertanian produktif fpostaanaanpenyutunan pertanian eyutun peranan @kansas7\| j o@siasiagoo\| )o tenet0o\| soal snarasoo\| sasasoso\| asas\| asgosasso\| omesgraso\| 21m peningkatan kapasitas kelembagaan jumlah kelembagaan penyuluh pertanian kecamatan penyuluh pertanian unit dan desa catatan yang ditingkatkan kapasitasnya jumlah ketan yang melalui bintik, pelatihan dan pembinaan jumlah penyuluh penilaian angka kredit point persentase peningkatan melalui workshop seminar temu teknis jumlah kelembagaan pengembangan kapasitas petani kelembagaan petani kecamatan unit dan desa kecamatan nagari yang meningkat kapasitasnya eta aa. aaa terfasilitasinya rembug aaa. "an masa non prasarana penyuluhan unit dan prasarana penyuluh pertanian pertanian pembentukan dan penyelenggaraan jumlah sekolah lapang oem mmm kabupaten kota terbentuk dan beroperasi sos ae0s7\| 25s02362632\| soaooaosao0\| ase\| 22020s3758\| rossa7isi7 masa\| eanassars antara2a y retaratagapaiankineja iasa xii seni aaa aaa ii. birokrasi yang pemerintahan daerah (kapal inspektorat daerah koo loo n ju loo ooh program penyelenggaraan eaaamasan aman aw. $memuaaaaaa$ internal daerah kinerja opd daerah keuangan opd bea man review laporan kinerja agenda revi laporan keuangan pelaksanaanreview skpd kali \|kali ikan kai ikan oo ) 2kai ,76e6,770o\| pengawasan desa jumlah pelaksanaan audit nagari nagari nagari kinerja pemerintah nagari nagari kerjasama pengawasan internal jumlah diklat bimbingan kali kali kali kali kali kali kali teknis yang diikuti oleh api monitoring dan evaluasi tindak jumlah pelaksanaan agenda agenda agenda agenda agenda agenda lanjut hasil pemeriksaan bpk dan (monitoring dan evaluasi agenda tindaklanjut hasil pemeriksaan api \|tindaklanjut hasil pemeriksaan bpk dan tindaklanjut hasil pemeriksaan api dengan tujuan tertentu penanganan penyelesaian kerugian persentase penyelesaian .43y0 negara daerah kerugian negara dan daerah tujuan tertentu abrik program perumusan kebijakan, gg. sws pendampingandan asistensi too ai l u7uva uu pendampingan, asistensi, verifikasi, jumlah pelaksanaan agenda agenda agenda agenda agenda dan penilaian reformasi birokrasi pendampingan, asistensi, agenda agenda verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi koordinasi, monitoring dan evaluasi jumlah pelaksanaan agenda agenda agenda agenda agenda serta verifikasi pencegahan dan koordinasi, monitoring, agenda agenda pemberantasan korupsi evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan karun kerana doo diri doo lo) akuntabilitas pemerintahan derah dan kinerja kabupaten kota birokrasi penunjang unsur penunjang urusan eee aaa. kabupaten kota program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota nan aa. . www evaluasi kinerja perangkatulat koordinasi dan penyusunan laporan jumlah penyusunan laporan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dokumen perencanaan laporan laporan laporan laporan realisasi kinerja skpd dan pelaporan inspektorat persentase terbakarnya honorarium pengelola keuangan dan tenaga harian lepas mah, daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn persentase terbakarnya 100y6 gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai inspektorat tee terre e ".: c daerah penyediaan komponen instalasi persentase terpenuhinya 100y6 100y6 .67y0 .84y6 listrik penerangan bangunan kebutuhan komponen kantor instalasi listrik penerangan hanotinan kantar penyediaan peralatan dan persentase terpenuhinya .67y0 .19y6 perlengkapan bahan logistik kantor penyediaan barang cetak dan persentase terpenuhinya 100y6 100y6 .66y .73y0 .73y0 .52y0 sean mama jie penggandaan penyelenggaraan rapat koordinasi persentase terpenuhinya 100y6 .70y6 .53y60 dan konsultasi skpd kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi area pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat persentase terpenuhinya 100y6 .00y9 .67y0 .67y0 .53y60 memesan baal maa baal mai mia isi menyurat penyediaan jasa komunikasi, persentase terpenuhinya 100y6 100y6 .76y0 komunikasi. air dan listrik penyediaan jasa pelayanan umum persentase terpenuhinya 100y6 100y6 .08y6 kantor pemeliharaan barang milik daerah pementasan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya persentase terpenuhinya 100y6 100y6 .33y0 .44y6 pemeliharaan, pajak, dan perizinan \|kebutuhanjasa kendaraan dinas operasional atau pemeliharaan, biaya lapangan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas innerasinnal pemeliharaan rehabilitasi gedung persentase 100y6 100y6 .22y6 .22y60 .70y0 kantor dan bangunan lainnya terselenggaranya kebutuhan pemeliharaan rehab gedung kantar 7j7 u7uvuvuvuvuvuvuvuvuvu u j u u u u vuv u uvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu1u1 u1u1u1u1uvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu7u v " " ata rata capaian kinerja (p)\| oo ) \|cbooo)l\| leo ai inn. ''''''f'f'f' ' ' ' ' ' ' ' #hf'hma aaa aaa aaa 3ag agagagaaaaa (pt mama man po) pemerintahan perencanaan p program perencanaan, bee mmm mma mma mmm mama mmm pembangunan daerah pakam nang yoo asasosoo\| semoeooo\| 2030s000\| 2pasado\| pendanaan koordinasi penelaahan dokumen jumlah telaahan eee gama mal dengan dokumen kebijakan lainnya pembangunan daerah ponrsanaan konsutasipuae amtaspank msson\| merger\| poo semak\| pop jpagessoang konsultasi publik jumlah berita acara koordinasi pelaksanaan forum forum perangkat daerah sesama) see lol tao mmm mal sma) pama kabupaten kota musrenbang balitbang kabupaten kota irma cemas jom saman mama mama jam dosa pot musrenbang kecamatan terverifikasi oleh balitbang kecamatan koordinasi penyusunan dan jumlah dokumen penetapan dokumen perencanaan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah balitbang kabupaten kota kabupaten kota yang ditetapkan ipjp rpm rkd! keane do. \|. degeoo\| (pemerintahan daerah bidang aaa aaa aaa . aia m analisis data dan informasi jumlah masukan analisis perencanaan pembangunan daerah data untuk penyusunan kebijakan perencanaan balitbang pembangunan daerah semua perencanaan pembangunan daerah) peka agent sma sisa\| amal masal pama daerah kab kota pembangunan daerah balitbang yang diterbitkan ana bidan perencanaan sossool titolo song20o asn pelaporan bidang perencanaan rn. aaa aaa" aaa ara jumlah kerja sama sama daerah dikoordinasikan pelaksanaannya aaa aaa laporan berkala pelaksanaan evaluasi kinerja balitbang pembangunan daerah pembangunan daerah program koordinasi dan persentase koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah ( eo persentase kesesuaian mama, bbb dam gama daan mma pemerintahan dan pembangunan pemerintahan dj ) k kek penanggung rr wali soi2 koordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah perencanaan bidang pemerintahan ipjp, pembangunan daerah rpm dan rkd) bidang pemerintahan yang balitbang dikoordinir penyusunannya ipjp, nan dan kamierintahan penyusunan renstra senja bidang pemerintahidang pemerintahan dalam penyusunan balitbang renstra senja bidang pemerintahan see see ae (il dan harmonisasi perencanaan pelaksanaan sinergitas lo. koordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah perencanaan bidang pembangunan manusia pembangunan daerah ipjp, rpm dan rkd) bidang pembangunan balitbang manusia yangbangunan manusia penyusunan renstra senja bidang pembangunan manusimbangunan manusia dalam penyusunan renstra senja bidang pembangunan manusia koordinasi pelaksanaan sinergitas jumlah terlaksananya dan harmonisasi perencanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan daerah bidang perencanaan balitbang pembangunan manusia pembangunan daerah bidang pembangunan manusia jumlah terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah balitbang bidang kesejahteraan masyarakat koordinasi perencanaan bidang persentase kesesuaian perekonomian dan sda sumber perencanaan bidang ima kasam gamma, sesal mean\| amal samapembangunan daerah perekonomian ipjp, rpm dan bidang perekonomian yang balitbang rkd)rekonomian penyusunan renstra senja bidang peralamamirekonomian dalam penyusunan renstra senja bidang peralnmamiansda pembangunan daerah ipjp, rpm dan rkd) bidang sda yang balitbang dikoordinir penyusunannya ipjp.sda asistensi dalam balitbang penyusunan renstra senja bidang sdsda dalam penyusunan renstra senja bidang sda khai persentase kesesuaian koordinasi perencanaan bidang perencanaan bidang w struktur dan kewilayahan infrastruktur dan koordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah perencanaan bidang infrastruktur ipjp, rpm pembangunan daerah dan rkd) bidang infrastrukturinfrastruktur penyusunan renstra senja bidang infrastrukturinfrastruktur dalam penyusunan renstra senja bidang infrastruktukoordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah perencanaan bidang kewilayahan ipjp, rpm pembangunan daerah dan rkd) bidang kewilayahankewilayahan penyusunan renstra senja bidang kewilayahan jumlah perangkat daerah pelaksanaan monitoring dan evaluasi \|yang mendapatkan penyusunan dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi balitbang pembangunan perangkat daerah dalam penyusunan bidang kewilayahan renstra senja bidang kewilayahan jumlah data kebimbangan peraturan manan pena denah mop poo pori dea papelitbang terkelola dengan baik jumlah laporan hasil sosialisasi dan diseminasi hasil penyelenggaraan hasil kebimbangan sosialisasi dan diseminasi balitbang hasil hasil kebimbangan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perangkat daerah perencanaan perangkat balitbang daerah yang disusun jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi dan penyusunan laporan realisasi kerja skpd dan capaian kinerja dan ikhtisar sunan laporan balitbang realisasi kinerja skpd sunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun jumlah laporan evaluasi evaluasi kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah balitbang yang disusun administrasi kepegawaian n 7u7u7voa vuv vu beo ole luo le lx u usai v i v u u u aini jumlah aparatur yang pendidikan dan pelatihan pegawai mengikuti bintik diklat orang berdasarkan tugas dan fungsi untuk peningkatan kapasitas jumlah orang yang penyediaan gaji dan tunjangan asn menerima gaji dan org balitbang tunjangan asn pelak penat jumlah dokumen pera lan verifikasi keuangan skpd ketatausahaan dan balitbang suj pengujian verifikasi jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan koordinasi dan penyusunan laporan hasil koordinasi laporan keuangan akhir tahun penyusunan laporan balitbang skpd keuangan akhir tahun skpd yang disusun jumlah laporan keuangan bulanan triwulanan sem koordinasi dan penyusunan laporan operan skt jan laporan keuangan bulanan triwulanan laporan keuangan balitbang semester skpd bulanan triwulanan meteran skpd yang disusun ketatausahaan barang milik daerah jumlah laporan pada skpd ketatausahaan parang balitbang milik daerah pada yang disusun jumlah paket komponen instalasi penyediaan komponen instalasi listrik penerangan balitbang listrik penerangan bangunan kantor bangunan kantor yang disediakan penyediaan peralatan dan jumlah sarana dan tahun perlengkapan kantor prasarana yang tersedia jumlah paket bahan penyediaan bahan logistik kantor logistik kantor yang balitbbalitbangbalitbang koordinasi dan konsultasi skpd vang disusun koo anu v u beo lx u7usai v i v u u u aini j d pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah ina ma.) neo mm, nawa ti 071ot11 ation operasional atau lapangan kendaraan operasional pad sasando1\| sampai\| o \| os0asasi\| asaoora\| jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat balitbang menyurat jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi: penyediaan jasa papan daya air dan listrik komunikasi, sumber daya balitbang air dan listrik yang disediakan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah penyediaan orang kantor tenaga kebersihan amen madame\| asam\| mam amalatau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara balitbangbalitbangprasarana gedung kantor balitbang bangunan lainnya bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi wa tamasya esai grosses7ro\| rata rata capaian kinerja predikat kinerja rendah ai u u u u ( 22j padan keuangan daerah meningkatnya anggaran program penunjang urusan berbasis pemerintahan daerah kebutuhan kabupaten kota masyarakat meningkatnya akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah reformasi birokrasi dokumen rkd dan rkd perubahan dokumen rkd dan rkd perubahan, dokumen kua dok dan kua perubahan, perangkat daerah rencana dokumen pas dan pas dokumen perubahan, dokumen rka dan rka perubahan, dokumen dpp dan dpp perubahan, renstra, senja) laporan laporan koordinasi dan penyusunan pd, laporan p3, laporan capaian kinerja dan ikhtiar bem dab oran lantaran realisasi kinerja skpd tap evaluasi triwulan, laporan fisik dan keuangan jumlah orang yang penyediaan gaji dan tunjangan asn menerima gaji dan orang tunjangan asn lan dokumen akuntansi dan laporan keuangan, administrasi laporan pelaksanaan ketatausahaan dan engan akhir tahun, pengujian verifikasi keuangan skpd dokumen dan dokumen laporanrealisasi fisik dan keuangan dokumen duk, dokumen budgeting, dokumen jab, dokumen data pendataan dan pengolahan kepegawaian, dokumen peg skp, dokumen lakon, dokumen lakon, dokumen spt tahunan daerah.penerangan bangunan kantor vang disediakan peralatan jumlah paket peralatan kapan kantor dan perlengkapan kantor paket yang disediakan jumlah paket peralatan penyediaan peralatan rumah tangga rumah tangga yang paketjumlah paket barang pen sediaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaan paketjumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat laporan menyurw . a.a. t3597iot11: ta 7fi3 7eft0ne jumlah laporan kasi penyediaan jasa siaan jasa komunikasi,pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah unit kendaraan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinas roda pemeliharaan, pajak dan perizinan operasional atau empat lapangan yang dipelihara dan kendaraan dinas operasional atau dan dibayarkan pajak dan unit lapangan perizinannya kendaraan roda dua jumlah sarana dan pemeliharaan rehabilitasi sarana prasarana pendukung dan prasarana pendukung gedung gedung kantor atau unit kantor dan bangunan lainnya bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah koordinasi dan penyusunan kua dan jumlah dokumen kua jumlah dokumen koordinasi penyusunan perubahan perubahan kua dan kua dan perubahan pas perubahan pas yang dokumen disusun verifikasi dpa skpd diverifikasi dokumen koordinasi dan penyusunan jumlah peraturan daerah peraturan daerah tentang apbd dan \|tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang peraturan kepala daerah dokumen penjabaran apbd tentang penjabaran apbd jumlah peraturan daerah koordinasi dan penyusunan tentang perubahan apbd peraturan daerah tentang perubahan (dan peraturan kepala apbd dan peraturan kepala daerah daerah tentang dokumen tentang penjabaran perubahan apbd penjabaran perubahan apbd komedi dan regulasi jumlah dokumen regulasi ootcinasi tan penyusunan melukai kerta kebijakan bidang serta kebijakan bidang anggaran dokumen anggaran koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah komedi dan lol jumlah dokumen hasil ora asi can enge kas koordinasi dan daerah dokumen pengelolaan kas daerah jumlah dokumen hasi rekonsiliasi data penerimaan dan rekonsiliasi pata pengeluaran kas serta pemungutan setara kas serta dan pemotongan atas sp2d dengan dokumen instansi terkait pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait jumlah petunjuk teknis penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan administrasi keuangan yang yang berkaitan dengan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penerimaan can pengeluaran kas serta dokumen ketatausahaan ketatausahaan dan dan pertanggungjawaban sub pertanggungjawaban sub kegiatan kegiatan jumlah orang yang pembinaan ketatausahaan mengikuti pembinaan keuangan pemerintah ketatausahaan keuangan orang kabupaten kotajumlah hape hasil penerimaan dan pengeluaran kas oorcimasi e'laksanakan akuntansi penerimaan dan laporan daerah pengeluaran kas daerah jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, rekonsiliasi dan verifikasi kewajiban, ekuitas, pendapatan, aset, kewajiban, ekuitas, belanja, pembiayaan, pendapatan pendapatan, belanja, dokumen dan beban pembiayaan, pendapatan lo. dan beban koordinasi penyusunan laporan jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd apbd bulanan, triwulan dan laporan bulanan, triwulanan dan semester semester jumlah laporan keuangan konsolidasi laporan keuangan skpd, \|skpd, blue dan laporan blue dan laporan keuangan keuangan pemerintah laporan pemerintah daerah daerah yang terkonsolidasi jumlah rancangan peraturan daerah tentang koordinasi dan penyusunan pertanggungjawaban rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan apbd pertanggungjawaban pelaksanaan kabupaten kota dan apbd propinsi dan rancangan rancangan peraturan dokumen peraturan kepala daerah tentang kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban penjabaran apbd kabupaten kota pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kahmnaten kota jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi, penyelesaian tuntunan dan penyelesaian perbendaharaan dan tuntutan tuntutan perbendaharaan dokumen kerugian daerah dan tuntutan kerugian daerah penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuang301i0tt1: ation jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran analisis perencanaan dan bantuan keuangan penyaluran bantuan laporan keuangan jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan pengelolaan dana darurat laporan mendesak dan mendesak jumlah laporan hasil pre aaa iijumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan insieme atasi dan sistem informasi pemerintah daerah meinaraan sistem informasi pemerintah dokumen bidang keuangan daerah daerah bidang keuangan daerah jumlah orang yang mengikuti pembinaan pembinaan sistem informasi sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan pemerintah daerah bidang orang daerah pemerintah kabupaten kota keuangan daerah pemerintah kabupaten kota area. engetotaan barang milik daerah y ismosseas yang disusun dokumen jumlah rencana penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik kebutuhan barang milik daerah dokumen daerah jumlah laporan ketatausahaan barang milik daerah ketatausahaan barang laporan milik daerah jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah pengamanan barang milik laporan daerah jumlah laporan hasil penilaian barang milik penilaian barang milik daerah daerah dan hasil laporan koordinasi penilaian barang milik daerah jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah pengendalian pengelolaan laporan barang milik daerah jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, optimalisasi penggunaan, jabatan. pemindah pemanfaatan, manhattan, cmindantangan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan dokumen barang milik daerah pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah rekonsiliasi dalan rangka jumlah laporan hasil pan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik laporan penyusunan laporan daerah barang milik daerah penyusunan laporan barang milik jumlah laporan barang laporan daerah milik daerah yang disusun area. jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan pajak analis pajak daerah serta daerah, serta penyusunan kebijakan pengembangan pajak dokumen pajak daerah daerah dan kebijakan pajak daerah dan jumlah sarana dan penyediaan sarana gan prasarana prasarana pengelolaan unit pengelolaan pajak daerah pajak daerah jumlah laporan hasil pendataan dan pendataan dan pendaftaran objek dataran objek pajak laporan pajak daerah daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah jumlah data pelaporan penelitian dan verifikasi data pajak daerah yang telah pelaporan pajak daerah dilakukan penelitian dan dokumen verifikasi jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah pelaksanaan penagihan pajak daerah dokumen iii a55g)\| rata rata capaian kinerja predikat kinerja sangat rendah www luv bpsdm inn ian ooh m an.,,kg ny, , . nn 73aaa . nama meningkatnya program kepegawaian daerah persentase penempatan bpsdm kualitas aparatur sesuai pengelolaan kompetensi manajemen asn pengadaan, pemberhentian dan persentase kesesuaian informasi kepegawaian asn formasi dengan ketersediaan pns penyusunan rencana kebutuhan, buku formasi asn jenis dan jumlah jabatan untuk kabupaten solok, pelaksanaan jumlah cons, asn dan ppp yang diterbitkan, koordinasi dan fasilitasi pengadaan jumlah pelamar yang pns dan ppp terlayani, jumlah cons, asn dan ppp yang diterbitkan, terlaksananya pendampingan sekolah ikatan dinauah sbo i006 koordinasi pelaksanaan administrasi jumlah usul pensiun pemberhentian pns yang diproses tepat waktu, jumlah pns yang mengikuti pembekalan pikiran fasilitasi lembaga profesi asn jumlah pekan olahraga .007o nasional korps organisasi profesi asn, jumlah asn yang mengikuti seleksi mto korps organisasi profesi asn, upacara hut yani pengelolaan sistem informasi jumlah updating data kepegawaian pegawai, jumlah pelaksaan bimbingan teknis pengelolaan data pegawai pengelolaan data kepegawaian jumlah asn yang difasilitasi pengurusan identitas kepiawaiannya, jumlah cuti pegawai yang diproses mutasi dan promosi asn persentase kesesuaian sesi mis nata dki misi moi ind jabatan pengelolaan mutasi asn jumlah berkas mutasi yang diproses, jumlah usul pendek mutasi yang diproses, jumlah mutasi yang frase pengelolaan kenaikan pangkat asn jumlah usul kenaikan pangkat pegawai yang diproses tepat waktu, jumlah asn yang mengikuti ujian dinas dan 1nisan nenwesitaian ziarah pengelolaan promosi asn jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan, jumlah opd yang dilayani dalam pengisian jabatan administrator dan pahatan nangawras d1 dns pelayanan administrasi kepegawaian pengelolaan pendidikan lanjutan jumlah asn yang .007o asn diberikan izin pendidikan lanjutan fasilitasi pengembangan karir dalam jumlah penerbitan jabatan fungsional keputusan tentang pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan dalam jabatan fiinosinnal penilaian dan evaluasi kinerja persentase pembinaan aparatur dan peningkatan penegakan disiplin aparatur pelaksanaan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pengukuran .007o kinerja aparatur kinerja pns sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku pengelolaan pemberian penghargaan jumlah pns yang o0 savtalencana karvasatva pengelolaan penyelesaian pelanggaran terlaksananya sidang tp4 52y0 .00y6 disiplin asn dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin pns ia ea. mawas pns vang diselesaikan meningkatnya program pengembangan rasio pegawai pendidikan kompetensi sumber daya manusia tinggi dan menengah aparatur dasar ( o) pns tidak melalui termasuk guru dan pelatihan tenaga kesehatan) sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi teknis persentase kelulusan asn pengembangan kompetensi teknis penyelenggaraan pengembangan .007o kompetensi teknis umum, intiimam sertifikasi, kelembagaan, persentase kelulusan asn\| 25y6 pengembangan kompetensi yang mengikuti kompetensi manajerial dan fungsional penyusunan kebijakan teknis dan .007o #div o! #div o!ono menandai pelaksanaan sertifikasi kompetensi lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten ko dan praiabo pembinaan, pengordinasian, fasilitasi dan prajabatan meningkatnya program penunjang urusan persentase pemenuhan .46y6 .65y2 organisasi kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan cakupan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah \|skpd yang disusun bekantan istepsanedman \| loop skp dokumen rka skpd skpd vang disusun dokumen perubahan rka skpd skpd vang disusun dia skpd disusun bontmentembananbpasep sau menes dokumen perubahan dpa skpd disusun koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan capaian kinerja skpd evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah laporan evaluasi ann bara pembantaian pen msi men casedansias nn: menu nun cost bosnia men sasi konde msi sangrai huni tenunan bank bina keatas sedan bnn messi mia daerah keuangan yang tersedia dan sosanaibinasada per uns men bnn ken kena ben bnn denny dengan dan tunjangan koordinasi dan penyusunan laporan jumlah dokumen laporan yang disusun penyusunan pelaporan dan analisis jumlah laporan dan realisasi anggaran yag disusun administrasi kepegawaian jumlah pegawai yang perangkat daerah mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan pegawai jumlah aparatur bpsdm .007o berdasarkan tugas dan fungsi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi sosialisasi peraturan perundang jumlah aparatur yang undangan mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan tentang kepegawaian bimbingan teknis implementasi jumlah aparatur yang .007o peraturan perundang undangan mengikuti bintik peraturan perundang undangan tentang kepegawaian administrasi umum perangkat persentase terlaksananya daerah pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi jumlah komponen listrik penerangan bangunan kantor (instalasi listrik penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan jumlah pengadaan aaa perlengkapan kantor tulis kantor penyediaan barang cetakan dan jumlah penyediaan barang .00y6skpd skpd vang dikelola penyediaan jasa penunjang urusan persentase tersedianya .10y0 .10y6 .20y0 aan i inka nan ibu masa min kuta mis basi mata mon moi rossi masai pemerintahan daerah disediakan ooo keinberbamtidankimik antetasasanesitasar bap per sumber daya air dan listrik dan telepon vang dibakar kantor sampah vang dibakar pemeliharaan barang milik daerah persentase sarana dan .05y6 y60 daerah berfungsi dengan baik penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah penyediaan jasa .30y0 .30y6 pemeliharaan, pajak, dan perizinan (pemeliharaan, biaya kendaraan dinas jabatan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas pahatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan (pemeliharaan, biaya kendaraan dinas operasional atau pemeliharaan, pajak, dan lapangan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan maa dia nan kantor dan bangunan lainnya rehabilitasi gedung kantor pemeliharaan rehabilitasi sarana jumlah pemeliharaan bangunan lainnya prasarana gedung kantom t301i0tt1: ation loo loo rata rata capaian kinerja ()\| ' ' ) \| leo ih ame oo u i u uvuvuvai predikat kinerja leo sangatredah yoo yeo snn . has unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah aww in i program penunjang urusan persentase pemenuhan pemerintahan daerah layanan kesekretariatan evaluasi kinerja perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah jumlah laporan capaian ikhtisar skp koordinasi dan penyusunan laporan dan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi realisasi kinerja skpd penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja ann daerah tunjangan asn jumlah orang yang penyediaan gaji asn menerima gaj dan tunjangan asn jumlah dokumen pelaksanaan ketatausahaan dan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd pengujian verifikasi keuangan skpd administrasi kepegawaian perangkat daerah jumlah paket pakaian pengadaan pakaian dinas beserta dinas besar ribut atribut kelengkapannya kelengkapan jumlah dokumen pendataan dan pengolahan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi jumlah paket komponen listrik penerangan bangunan instalasi listrik penerangan kantor bangunan kantor penyediaan peralatan dan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor vang sediakan jumlah paket bahan penyediaan bahan logistik kantor logistik kantor yang disediakan jumlah paket barang penyediaan barang cetakan dan penggandaan nanga vang disediakan amujumlah kendaraan dinas dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disuarakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat menyurat jumlah laporan penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahperorangan dinas atau dan dibayarkan pajaknya kendaraan dinas jabatandinas operasional atau gan dibayarkan pajak dan lapangan perizinannya jumlah gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung bangunan lainnya yang kantor dan bangunan lainnya dipelihara direhabilitasi jumlah, sarana dan pemeliharaan rehabilitasi sarana (prasarana pendukung dan prasarana gedung kantor dan gedung kantor atau bangunan lainnya bangunan lainnya yang dipelihara dire fasilitjumlah orang yang kepala daerah dan wakil kepala menerima gaji dan daerah tunjangan kepala daerah dan wak kepala daerah jumlah orang yang penyediaan dana penunjang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan operasional kepala wakil kepala daerah daerah dan wakil kepala daerah fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah penyediaan kebutuhan rumah jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala angga kepala daerah manni daerah vanse t301i0tt1: a7proton jumlah paket kebutuhan penyediaan kebutuhan rumah rumah tangga wakil tangga wakil kepala daerah kepala daerah yang disediakan penataan organisasi loo loo ooh leo u pengelolaan kelembagaan dan jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan analisis jabatan dan analisis jabatan anna jumlah laporan hasil dan tata laksana peningkatan kinerja dan reformasi jumlah dokumen peningkatan kinerja dan birokrasi pai reformasi birokrasi jumlah dokumen koordinasi dan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan fasilitasi keprotokolan jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan fasilitasi komunikasi pimpinan jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan pendokumentasian tugas pimpinan program pemerintahan dan administrasi tata pemerintahan v v v ' oo i jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan penataan administrasi pemerintahan pengelolaan administrasi jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan kewilayahan jumlah dokumentasi fasilitasi pelaksanaan otonomi\| hasil fasilitasi daerah pelaksanaan otonomi daerah pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengelolaan bina mental jumlah dokumen hasil spiritual fasilitasi pengelolaan bina mental spritual jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosialyang meliputi urusan sosial, transmigrasi, evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan kesehatan, pemberdayaan capaian kinerja terkait perempuan dan kesejahteraan sosialjumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat capaian kinerja terkait\|yang meliputi urusan kesejahteraan masyarakat kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan fasilitasi dan koordinasi hukum loo loo leo ui hukum daerah daerah vang disusun jumlah kasus yang fasilitasi bantuan hukum mendapatkan fasilitasi bantuan hukum jumlah pro hukum dan pendokumentasian produk hukum pengelolaan informasi dan pengelolaan informasi hukum hukum yang dokumentasi fasilitasi kerjasama daerah pena noor rara r$(y),nh jumah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri fasilitasi kerjasama dalam negeri jumlah dokumentasi fasilitasi kerja sama luar negeri hasil fasilitasi kerjasama luar negeri jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama evaluasi pelaksanaan kerjasama program perekonomian dan eemaamaunan pr00010\| s26\| om01sos\| o \| doa teases\| oo pelaksanaan kebijakan perekonomian jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pengelolaan bumi dan\| monitoring dan evaluasi blue kebijakan pengelolaan rum dan liid hata jumlah laporan hasil dal: distrik engeli jan silabus pengendalian dan perekonomian distribusi perekonomian jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan\| perencanaan dan ekonomi mikro kecil pengawasan ekonomi mikro kecil pelaksanaan administrasi pembangunan jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program fasilitasi penyusunan pembangunan program pembangunbo jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pengendalian dan pembangunan evaluasi program pembangunan jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pelaporan pelaksanaan pembangunan aaa. jasa pengelolaan pengadaan barang dan jumlah dokumen hasil jasa pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan jumlah dokumen hasil secara elektronik layanan pengadaan barang dan jasa jumlah orang yang barang dan jasa advokasi pengadaan barang dan. iasa pekabar paa sam tempat yoo loo demam\| doo sumber daya alampertanian, pangan, kebijakan pertanian, kehutanan, kehutanan, kelautan, dan kelautan dan perikanan perikanan, perdagangan, perindustrian, kuku, penanaman modal, tenaga kerja jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pertambangan dan kebijakan pertambangan dan\|sumber daya lingkungan hidup mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik,energi dan air, kebijakan energi dan air pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, wiirhk kepada te .i:iin npsn han anta, iii gitar ll. meningkatnya program dukungan pelaksanaan persentase dukungan kualitas tugas dan fungsi dprd pelaksanaan tugas dan pelayanan fungsi dprd yang kepada akd terlaksana pembentukan peraturan daerah persentase dokumen dan peraturan dprd program pembentukan peraturan daerah yang tersusun penyusunan dan pembahasan jumlah dokumen hasil dok program pembentukan peraturan penyusunan dan daerah pembahasan program pembentukan peraturan daerah pembahasan rancangan peraturan jumlah dokumen hasil dok gmmmtaama par ppp peraturan daerah undangan perundang undangan fasilitasi penyusunan jumlah dokumen hasil dok penjelasan keterangan dan atau penyusunan penjelasan naskah akademik atau keterangan dan atau naskah akademik yang difasilitasi tertib vang disusun pembahasan kebijakan anggaran persentase pembahasan tm ese aini aman ndn memfasilitasi pembahasan kua dan pas jumlah dokumen hasil dok mia pnp pon too pas pembahasan perubahan kua dan jumlah dokumen hasil dok asn gema kua dan perubahan pas isa pembahasan apbd pembahasan apbd perubahan jumlah dokumen hasil dok er guo perubahan pembahasan pertanggungjawaban jumlah dokumen hasil dok apbd pembahasan pertanggungjawaban apbd pengawasan penyelenggaraan persentase pengawasan pemerintah terlaksana pengawasan urusan pemerintahan jumah laporan hasil lap bidang pemerintahan dan hukum pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum pengawasan urusan pemerintahan jumah laporan hasil lap pemerintahan bidang infrastruktur pengawasan urusan pemerintahan jumah laporan hasil lap pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat pengawasan urusan pemerintahan jumah laporan hasil lap bidang perekonomian pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian pengawasan urusan pemerintahan jumah laporan hasil lap pemerintahan bidang sumber daya alapengawasan tindak lanjut hasil jumah dokumen hasil lap pemeriksaan laporan keuangan oleh pengawasan tindak lanjut badan pemeriksaan keuangan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan pengawasan penggunaan anggaran jumah dokumen hasil lap jaa esa lsgshg$ anggaran pembahasan laporan keterangan jumlah dokumen hasil lap pertanggungjawaban kepala daerah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah peningkatan kapasitas dprd persentase peningkatan iain insninssuslin .dati hanya tiki pnnnnnnnn doni dang nai koin men memfasilitasi bea pendalaman tugas dprd publikasi dan dokumentasi dewan jumlah dokumen dok penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan aaa bea dana ahli kelompok pakar dan tim ahli man ann ann aa masyarakat penyelenggaraan hubungan masyarakat rencana kerja dprd penyerapan dan penghimpunan persentase penyerapan aspirasi masyarakat dan penghimpunan aspirasi masyarakat memfasilitasi nan kunjungan kerja dprd penyusunan pokok pokok pikiran jumlah dokumen pokok dok disusun pee $$ ooh, pelaksanaan reses pelaksanaan pengawasan kode etik persentase pelaksanaan nina sasssnaksi dasi dan pan ben bnn etik memfasilitasi kode etik vang tersusun a.a aaa. as. memaaaaa etik dprd memfasilitasi pembahasan kerjasama daerah persentase pembahasan sini terlaksana fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi jumlah dokumen persetujuan kerjasama daerah rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah fasilitasi tugas dprd persentase tugas dprd lesson bank "v0 instan menu dengannya benang masi men sssincnnlas men bunga bunga benang dasi nascar ben denda ben koordinasi dan konsultasi jumlah dokumen hasil dok pelaksanaan tugas dprd koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd penyusunan laporan kinerja dprd jumlah laporan fraksi, lap aan eee bee sesegera dprd vang disusun fasilitasi pelaksanaan tugas badan jumlah dokumen hasil dok musyawarah fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah fasilitasi tugas pimpinan dprd jumlah dokumen hasil dok fasilitasi tugas pimpinan dprd meningkatnya program penunjang urusan persentase pemenuhan asa jaman organisasi kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen dok perangkat daerah perencanaan perangkat daerah koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan capaian lapga. kinerja perangkat daerah administrasi keuangan perangkat persentase administrasi era era daerah yang tersedia pence jak menerima gaji dan org bln tunjangan asn pelaksanaan ketatausahaan dan jumlah dokumen dok pengujian verifikasi keuangan skpd ketatausahaan dan pengujian verifikasi kenangan dprd penyusunan pelaporan dan analisis jumlah dokumen doksentase administrasi ani aaa daerah yang tersedia pera ketenekamannsa ipinasbesana loo repo lil atribut kelengkapannya dinas beseran sbo bimbingan teknis implementasi jumlah orang yang org peraturan perundang undangan mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang tendangan administrasi umum perangkat persentase administrasi tee yang tersedia penyediaan komponen instalasi jumlah paket komponen pkt listrik penerangan bangunan kantor instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan penyediaan peralatan dan jumlah paket peralatan pkt vang disediakan penyediaan bahan logistik kantor jumlah paket bahan pkt mn aaa aaa disediakan nan penggandaan cetakan vang disediakan penyediaan bahan bacaan dan jumlah dokumen bahan dok peraturan perundang undangan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan kunjungan tamu penyelenggaraan rapat koordinasi jumlah laporan kalrsentase pengadaan penunjang urusan pemerintah barang milik daerah daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana pengadaan sarana dan prasarana jumlah unit sarana dan unit gedung kantor atau bangunan prasarana gedung kantor lainnya atau bangunan lainnya yang disediakan penyediaan jasa penunjang urusan persentase jasa daerah yang tersedia penyediaan jasa surat menyurat jumlah laporan lap penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi, jumlah laporan lap sumber daya air dan listrik penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan lap kantor penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan pemeliharaan barang milik daerah persentase pemeliharaan penunjang urusan pemerintahan barang milik daerah daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang memfasilitasi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan unit pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan dinas jabatan yang dipelihara dan didasarkan naiaknuva penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinas unit pemeliharaan, pajak dan perizinan operasional atau kendaraan dinas operasional lapangan yang dipeliharaunit kantor dan bangunan lainnya dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi pemeliharaan rehabilitasi sarana jumlah sarana dan unit dan prasarana gedung kantoratau prasarana gedung kantor bangunan lainnya atau bangunan lainnya yang dipelihara dire fasilitasi layanan keuangan dan persentase layanan kesejahteraan dprd keuangan dan kesejahteraan dprd yang tersedia penyelenggaraan administrasi jumlah anggota dprd keuangan dprd yang menerima hak org bln keuangan dprd penyediaan pakaian dinas dan jumlah paket pakaian pkt vang disediakan pelaksanaan medical check jumlah orang yang org dprd layanan administrasi dprd persentase layanan batin inn iii ben most terlaksana fasilitasi fraksi dprd fasilitasi rapat koordinasi dan jumlah laporan hasil lap konsultasi dprd fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd penyediaan kebutuhan rumah jumlah paket kebutuhan pkt tangga dprd rumah tangga dprd yang disediakan u u uvu7u7uvuvoauvu sisi\| ss279\| oo an uvu rata rata capaian kinerja 'o')) o o o \| u u u usai u uni uai u u u u aini koo n predikat kinerja rendah usai ni v i v u u u u aini seo ipomesamumssoaom obamas aman selama\| ammamam\| aman camamase asma kualitas pemerintahan daerah .75y0 layanan kesekretariatan pelayanan kabupaten kota evaluasi hasil rkd triwulan tahun target kabupaten ota realisasi capaian kinerja realisasi kinerja pada triwulan urusan bidang urusan indikator kinerja target rpm kab: real rangkat jumlah laporan capaian daerah kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd perencanaan penggambaran, dan (dan laporan hasil dokumen kesbangpol evaluasi kinerja perangkat daerah \|koordinasi penyusunan dokumekoordinasi dan penyusunan laporan realisasi line std dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi rotan nasi! koordinasi kinerja skpd penyusunan laporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd ina ny. .a70a02aanananananaao nh , , dhiiww waa.,. :.:.i r an, ,.n3 onar pian vii administrasi umum perangkat dari p sintase administrasi 100xc umum perangkat daerah jumlah paket komponen instalasi penyediaan komponen instalasi listrik penerangan paket listrik penerangan bangunan kantor bangunan kantor ycetakan jumlah paket barang penyediaan barang ledakan dan cetakan dan penggandaan paket penggandaan yang disediakan kunjungan tamu laporina x1: jm. a his a47 nnwynyny)n,n, :.ii.:.:nuw waa . aah persentase penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan \|jasa penunjang urusan .04y6 pemerintah daerah pemerintahan daerah yang terpenuhi jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat .00y6 menyurat laporan jumlah laporan penyediaan jasa penyediaan jasa komunikasi, komunikasi, sumer daya sumber daya air dan listrik laporan air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum (penyediaan jasa umum kantor pelayanan kantor yang laporan disediakan persentase pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah (barang milik daerah penunjang urusan pemerintah penunjang urusan daerah pemerintahan daerah yang terpenuhi jumlah kendaraan penyedia jasa pemeliharaan, biaya (perorangan dinas atau pemeliharaan, pajak dan perizinan (kendaraan dinas jabatan unit kendaraan dinas operasional atau (yang dipelihara dan lapangan dibayarkan pajaknya jumlah bbm yang tersedia pan jumlah gedung kantor dan pemeliharaan rehabilitasi gedung agunan lainnya yang unit .33x6 kantor dan bangunan lainnya dipelihara direhabilitasi administrasi keuangan perangkat persentase pemenuhan daerah ngan perang administrasi keuangan perangkat daerah jumlah orang yang penyediaan gaji dan tunjangan asn \|menerima gaji dan orang tunjangan asn jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi (koordinasi dan skpd pelaksanaan akuntansi dokumen skpd inna mena www nya s m ., .i"':''iwk' na meningkatnya program penguatan ideologi persentase koordinasi kesadaran pancasila dan karakter penguatan video'ogi dan kebangsaan pancasila dan karakter pemahaman kebangsaan masyarakat perumusan kebijakan teknis dan persentase koordinasi tentang (pemantapan pelaksanaan bidang (penguatan ideologi wawasan ideologi pancasila dan karakter pancasila dan karakter kebangsaan \|kebangsaan kebangsaan dan ideologi jumlah orang yang pancasila (pelaksanaan kebijakan bidang mengikuti pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela wawasan kebangsaan. bela negara, karakter bangsa, pembauran orang negara, karakter bangsa, kebangsaan, bieta tunggal ika dan sejarah kebangsaan pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sis iii .,, ham ,aaaa , w a .a . meningkatnya program peningkatan peran persentase koordinasi koordinat partai politik dan lembaga peran partai po'itik dan dengan pendidikan melalui lembaga pendidikan instansi melalui pendidikan terkait pendidikan politik dan litik ani politik pengembangan etika serta kembar tik partai politik nyp politik pengembangan etika serta serta budaya politik lembaga perumusan kebijakan teknis dan lainnya pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya persentase koordinasi peran partai politik dan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelima lembaga pendidikan asimilasi kelembagaan politik melalui pemerintahan, perwakilan dan pendidikan politik dan partai politik, pemilihan denah etika serta umum pemilihan umum kepala pen aha daerah, serata pemantauan situasi yap poliim t301i0tt1: ation una orang yang mengikuti pelaksanaan pelaksanaan kebijakannana 'fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai orang .94y6 politik, pemilihan umum pemilihan pemerintahan, perwakilanjir orang yang mengikuti koordinasi pelaksanaan koordinasifasilitasi kelima pemerintahan, perwakilan dan partai sas! kelembagaan politik, pemilihan umum pemilihan pemerintahan, perwakilan orangamarah u usai u u u u v v vuvuvuvuvuvai leo lx u vuv aia ini u u un jv ai u u u program pemberdayaan dan persentase ormas lsm pengawasan organisasi aktif kemasyarakatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang persentase ormas lsm .67y5 .31y6 pemberdayaan dan pengawasan aktif organisasi kemasyarakatan jumlah dokumen program penyusunan program kerja bidang kerja bidang pendaftaran ormas,evaluasi dan dokumen nat sengketa ormas, mediasi sengketa ormas, pengawasan pengawasan ormas dan ormas dan ormas asing daerah ormas asing daerah yang disain 'jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring evaluasi dan monitoring, evaluasi dan maan pelaporan bidang pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas pendaftaran ormas, nat pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa naa laporan evaluasi dan mediasi ormas, pengawasan ormas dan ormas sengketa ormas, asing daerah pengawasan ormas dan ormas asing daerah u7usai.g u uvuaig ini ini u uo ole lx u uv aia ini u u unit jj ai u persentase koordinasi program pembinaan dan pembinaan dan pengembangan ketahanan pengembangan ketahanan\| ekonomi, sosial, dan budaya ekonomi, sosial dan budaya persentase koordinasi perumusan kebijakan teknis dan tapan pelaksanaan bidang pembinaan dan pemantau: 'antar pengembangan ketahanan\| ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ekonomi, sosial dan budaya jumlah orang yang mengikuti koordinasi pelaksanaan koordinasi bidang bidang ketahanan ketahanan ekonomi, sosial, budaya \|ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi penyalahgunaan orang kerukunan umat beragama dan narkotika, fasilitasi penuh kepercayaan daerah kerukunan umat beragama dan penuh sea u uan ai v program peningkatan kewaspadaan nasional dan persentase penanganan peningkatan kualitas dan konflik fasilitasi penanganan konflik sosial perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan persentase penanganan kewaspadaan nasional dan konflik sosial penanganan konflik sosial ringan orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan kebijakanaocah pikiran orang yang mengikuti koordinasi kebijakan bidang pelaksanaan koordinasinual7proton kurnia laporan has monitoring, evaluasi dan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, pelaporan bidang kewaspadaan kerjasama intelijen, dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, pemantauan orang asing, tenaga keri ing kerja asing dan lembaga asing, tenaga kerja asing can lembaga asing, laporan kewaspadaan perbatasan antar kewaspadaan perbatasan negara fasilitasi kelembagaan ana antar negara, fasilitasi bidang kewaspadaan, serta kelembagaan bidang penanganan konflik daerah kewaspadaan, serta penanganan konflik amarah ,9a5\| so1sos3e\| dosa,s ieo2s\| cook ol. rata rata capaian kinerja .s,,hnhwmh fxf""'' i#ii" " sangat predikat kinerja rendah sr) urusan kewilayahan alir www w:. mnu bmw ig , iii. kecamatan giliran ganti . . rri ,hahn m)h ee ym. iis 1hir rn: m .m.jumlah laporan kinerja capaian kinerja dan ikhtisar perangkat daerah yang realisasi kinerja skpd disusun administrasi keuangan perangkat daerah persentase gaji dan penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan asn yang terpenuhi administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi persentase komponen listrik penerangan bangunan instalasi listrik kantor penerangan bangunan kantor vang tersedia kantor yang tersedia persentase barang penyediaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaan penggandaan yang tersedia penyelenggaraan rapat koordinasi jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi skpd vang terlaksana pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pengadaan peralatan dan mesin jumlah peralatan dan mesin lainnya yang lainnya terpenuhi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persentase penyediaan penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat yang terpenuhi jumlah tagihan air, penyediaan jasa komunikasi sumber\| terik, dan internet yang daya air dan listrik dibaksentase pemeliharaan pemeliharaan, pajak kendaraan pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan kendaraan yang terpenuhi dinas jabatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya persentase pemeliharaan, pemeliharaan, pajak dan perizinan pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan lapangan vang terneniihi persentase pemeliharaan rehabilitasi gedung pemeliharaan rehabilitasi kantor dan bangunan lainnya sarana dan prasarana asian gedung kantor yang terpenuhi persentase pemeliharaan rehabilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin sarana dan prasarana lainnya pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yana ternehtni program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan desa peningkatan partisipasi masyarakat jumlah pelaksanaan dalam forum musyawarah musrenbang rkd tingkat perencanaan pembangunan desa kecamatan peningkatan efektifitas kegiatan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan yang memfasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan ing jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang kemasyarakatan lan onna diikutitokoh agama dan tokoh masyarakat mto kabupatwan nae jumlah pelaksanaan ter pimpinan kecamatan ringan pimpinan kecamatan jebkamsanpememahanbam poo pengawasan pemerintahan desa fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah jumlah pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa dan aset pemerintahan desa o hoo j o f rata rata capaiankinerja ' ) \| ' \|) ,n376397\| oo \|o o o\| s587\| 616a8a,70a\| too ph predikat kinerja o)o)3u,$, a ao. sat naa sii anna nari nn,n,n" m m m h h #i tr mn) kecamatanpantaicermin li509381\| div o! dv o!aaa . . .' pekan kemamtanpemagat doo keemasan2o\| sera doo n600i0\| losnasanes\| oasagaca20o\| bnn bia boo dan undangan ? o eid ketatausahaan dan tersedianya gaji dan pengujian verifikasi keuangan skpd tunjangan asn nn. aaa j aaa aaa. jam peka gamambemagat maaasooo\| tss sepekan babat ses sng2as00\| soda00er\| songs0o\|bileriti penjatahan dasa poo ooamatoars\| besar men ber agatoaas\| o2017rasa\| pemerintahan daerah seakan los smp sesosok\| soso0o\|eee gear mama gamaaknun pemeliharaan rehabilitasi gedung jumlah gedung kantor rutin berkalpemanasan gama membawa\| par ban sebnaaro babak wpo00o\| sangasaes\| o1e601case\| desa dan kelurahan program pemberdayaan kelurahan persentase nagari dengan pelaporan adn tepat waktu persentase nagari yang menetapkan apr tenatinaktuaram mam mma doo sasongko\| sony maar abm sbb sta) srsooga\| ars0000\| dan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian jumlah gangguan transit negara republik indonesia, tentara yang ditindaklanjuti nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan aaa aaa aaa aaa aaa pemerintahan umum man mnc mn. man ann pimpinan kecamatan petamaataman oma doo pms lsn pbr aasoooo\| pemerintahan umum ermasimahanbea lon ppm aasoooo\| pemerintahan desa loo ojojojo hatta capaanknea jo , w gelar jurusangewnayayan leo kai i u u uvuvuuv ai (kecamatan gunung talang o\| a0\| ss9a26e,22a\| loo gunung talang program penunjangurusan pemerintahandaerah kec. buntal kabupaten kota perencanaan, penganggaran dan indeks kepuasan evaluasi kinerja perangkat daerah masyarakula sbo penyusunan dokumen perencanaan tersusunnya dokumen perangkat daerah perencanaan perangkat daerah koordinasi dan penyusunan tersedianya dokumen rka dokumen rka skpd skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka skpd koordinasi dan penyusunan laporan tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan realisasi kinerja skpdinerja perangkat daerah administrasi umum perangkat indeks kepuasan pama eat paman sem poo penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen listrik penerangan bangunan instalasi kantor listrik penerangan bangunan kantor eee perlengkapan kantor perlengkapan kantor logistik kantor penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang nan aaa aaa penandaan penyelenggaraan rapat koordinasi terlaksananya rapat patas jmiatamans osn skpd penyediaan jasa penunjang urusan indeks kepuasan denan cor bnn bnn pen dea bea eng jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber\| tersedianya jasa petani paman pameran loh air dan listrik pemeliharaan barang milik daerah indeks kepuasan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan pemeliharaan, biaya kendaraan dinas operasional atau pemeliharaan, pajak dan lapangan perizinan kendaraan dinas operasional atau layanan pemeliharaan rehabilitasi gedung tersedianya pemeliharaan kantor dan bangunan lainnya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ben stadia denennnnnnnnn nnn benda denn kan men pen dengan ben daerah masyarakat tunjangan asn koordinasi dan pelaksanaan terlaksananya koordinasi oooeooeoree akuntansi skpd koordinasi dan penyusunan laporan tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd keuangantersedianya laporan keuangan keuangan bulanan triwulanan semester bulanan triwulanan sem skpd esteban skp dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan sem antimon penyusunan pelaporan dan analisis tersedianya dokumen prognosis realisasi anggaran pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran program penyelenggaraan publik pelaksanaan urusan pemerintahan cabang olahraga yang taat pelaksanaan urusan pemerintahan terlaksananya urusan yang terkait dengan kewenangan lain pemerintahan yang terkait yang dilimpahkan dengan kewenangan lain yana dilimpahkan program pemberdayaan ios dan kaca kelurahan koordinasi kegiatan pemberdayaan presentasi nagari desa dengan tertib dan pemerintahan peningkatan partisipasi masyarakat meningkatnya partisipasi dalam forum musyawarah masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa musyawarah perencanaan pembangunan desa peningkatan efektifitas kegiatan meningkatnya efektifitas wilayah kecamatan masyarakat wilayah kecamatan program koordinasi man umum koordinasi upaya penyelenggaraan indeks kepuasan eee ee.sinergitas dengan kepolisian negara terlaksananya sinergitas republik indonesia, tentara nasional \|dengan kepolisian negara indonesia dan instansi vertikal republik indonesia, wilayah kecamatan tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan harmonisasi hubungan dengan terlaksananya tokoh agama dan tokoh masyarakat harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat koordinasi penerapan dan presentase gangguan tee tetap peraturan kepala daerah ditindaklanjuti koordinasi sinergi dengan perangkat terlaksananya daerah yang tugas dan fungsinya koordinasi sinergi dengan bidang penegakan peraturan perangkat daerah yang perundang undangan dan atau tugas dan fungsinya kepolisian negara republik bidang penegakan indonesia peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia jorosampomeamrammumm \| simo\| s0s0\| osa0000\| gelas\| guna penyelenggaraan urusan presentase gangguan pas, penegakan kepala daerah ditindaklanjuti penanganan konflik sosial sosial terlaksananya sesuai ketentuan peraturan penanganan konflik sosial perundang undangan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pelaksanaan tugas forum koordinasi\| pelaksanaan tugas forum kecamatan program pembinaan dan eee desa eta verse\| mana koordinasi pembinaan dan dengan pelaporan and pengawasan pemerintahan desa tepat waktu fasilitasi penyusunan peraturan terlaksananya fasilitasi desa dan peraturan kepala desa penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa jua 1i7\| a0\| ss9a26e,22a\| oo aa e e assagaagatan kinerja pep www ww oo. oo. predikat kinerja sangat rendah tuo luo luo program penunjang urusan pemerintahan kabupaten elummssaleeeamsamm? bobo polo segera\| ma) omega wal sama \|am\| mal perencanaan, penganggaran dan (masa maa ama ama pama dokumen rkd dan rkd perubahan dokumen rkd dan rkd payung sekali perubahan, dokumen kua penyusunan dokumen perencana dan kua perubahan, dokumen pas dan pas perangkat daerah dokumen perubahan, dokumen rka dan rka perubahan, dokumen dpp dan dpp perubahan, renstra, senja) jam aaa a33 jet teman pada mengenal mamma\| mewah\| dam amalan\| jumlah orang yang tunjangan asn lan a.a jam mam semasa maa\| atom\| naa mama\| pama mama jumlah paket komponen listrik penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor vang disediakan jumlah paket bahan disediakan jumlah paket baran penggandaan papa yang disediakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat skpd aaa prr3r3 naa ketaatan peran amat amal 0s000\| s77\| surge\| sana28\| asas naa pemerintah daerah fewamnsmtaat paastaam pooja mal sia penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat laporan menyurat jumlah laporanjumlah laporan dan perlengkapan kantor jia aa. m. jiwa: ai. ha . pemeliharaan barang milik daerg. . aaa aaa unit kendaraan jumlah kendaraan dinas penyediaan jasa pemeliharaan, biaya roda pemeliharaan, pajak dan perizinan operasional atau empat lapangan yang dipelihara kendaraan dinas operasional atau dan unit dan dibayarkan pajak dan lapangan kendaraan perizinannya roda dua (ia aa. mmmmrrr s. 7nasi ann ion r rriihcsnnnnyh bhn yh, vii. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan peningkatan efektifitas kegiatan jumlah dokumen data pemberdayaan masyarakat aan mem mean dokumen wilayah kecamatan ayah kecamatan yang disusun jumlah lembaga peningkatan partisipasi masyarakat kemasyarakatan yang ped dal partisipasi masyarakat gerakan dalam forum musyawarah desain dalam forum perencanaan pembangunan dokumen musyawarah perencanaan kelurahan pedesaan pembangunan kelurahan pedesaan koo univ vuv vuvuvuvuvuvuvuvuvuvai luo ko l u uv vu u u u ini program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum jumlah instansi yang koordinasi sinergitas koordinasi sinergitas dengan tae dengan kepolisian negara kepolisian negara republik republik indonesia dan indonesia dan tentara nasional tentara nasional dokumen indonesia serta instansi vertikal wilayah kecamatan indonesia serta instansi vertikal wilayah kecamatan univ juru vuvuvuvuvuvuvuvuvuvai leo lo l uv program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas forum koordinasi pelaksanaan pimpinan kecamatan tugas forum pimpinan laporan kecamatan koo 7u7u7uva. u uni ni kh koo ini u u u ian aja sai a55) loo katadata capaian kinerja pj asas predikat kinerja www lho wow ooh (kecamatan who \| o \| lembang jayaevaluasi kinerja perangkat daerah arealo www loo loo (ea ann . komedi dan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah penari milik penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor penyediaan bahan logistikkantor loo 6s3a pengadaan konsultasi pemerintah daerah. penyediaan jasa surat menyurat leo o00\| \|o 5eoo u7usai uni sumber data air dan listrikrogram penyelenggaraan indeks kepuasan pemerintahan dan pelayanan masyarakat ikm)rsentase peningkatan masyarakat desa dan pemberdayaan kelurahan masyarakat dan nagari esa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangun7proton peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan program koordinasi persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan yang aman umum dan kondusifrsentase nagari tertib pengawasan pemerintahan administrasi dan desa keurata rata capaian kinerja predikat kinerja sangat tinggi ini u aini v a nn. shh rannnnnhhh, ss urusan kewilayahan naa aan own ii: mm. mie .n.,n,,nwnnwmr xrm.m x. .\| inna . .nia.:.naananflrlrt h hn im. is. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota penyusunan dokumen perencanaan terlaksananya laporan perangkat daerah kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd koordinasi dan penyusunan terlaksananya laporan laporan capaian kinerja dan kinerja dan ikhtiar realisasi ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpddiv o! #div o! #div o!penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahdiv o! #div o! rutin berkala program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik div o! #div o! pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat div o! #div o! pelaksanaan urusan pemerintahan terlaksananya pembinaan yang terkait dengan kewenangan lain olah raga yang div o! #div o! yang dilimpahkan berkembang masyarakat pemeliharaan rehabilitasi gedung jumlah perlengkapan dan kantor dan bangunan lainnya peralatan kantor yang terpelihara jumlah kendaraan dinas yang dihantarkan naiknyapat mati program pembinaan dan pengawasan pemerintahorioriia 9410t11412 fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan div o! #div o! pengawasan pemerintahan desa pemerintahan desassimiapes\| ceassnpss tar raa monas katadata capaian kinerja\| predikatkmeja jurusan ketahanan aa. aa. per gaswhhsssshhkhhahhsrea. tunjangan asnjumlah barang cetakan penyediaan barang cetakan dan yang disediakan jumlah penggandaan dokumen yang digandakan jumlah makanan dan minuman rapat yang rapat komedi terpenuhi jumlah rapat cny kenegaraan dapat koordinasi pat koordinasi dan dan konsultasi skpd konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang tik penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah disediakan jumlah pengadaan penyediaan jasa komunikasi sumber jaringan internet jumlah daya air dan listrik tagihan air, listrik dan internet mana dibayterpelihara jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan kendaraan dinas yang pang dibayarkan pajaknya pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah peralatan mesin kantor yang terpelihara lainnya secara rutin berkalatasi "o0.o00 pananoo9 peningkatan efektifitas kegiatan terlaksananya pembinaan pemerintahan tingkat kecamatan olah raga yang berkembang masyarakatesa peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah jumlah usulan musrenbang perencanaan pembangunan desa persentase nagari peningkatan efektifitas kegiatan dengan pelaporan adn pemberdayaan masyarakat tepat waktu persentase wilayah kecamatan nagari yang menetapkan apb tepat waktujumlah gangguan transit aga perundang undangan dan atau yang ditindaklanjuti kepolisian negara republik indonesia pengawasan pemerintahan desa pemerintahan desa rata rata capaikat ralat soil2 memakai kecamatan o o ip\| leo j ' ' ' yoo kx uvu ju vana singkaraknew aa. man nan nan daerah koordinasi dan penyusunan laporan kinerja skpd administrasi keuangan pera: beban amaantemasar poo osn ont180\| yg\| come loo poo o eenvedisangaidan tunananasn sai means2e\| amal esasosse,kpn mama amamtaagae daerah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (penyediaan bahan logistikkantor leo \|oo00 loo leo uni ai a.s maa pengadaan penyelenggaraan rapat koordinasi kiankonokasi step doo sas00000\| ss70\| o oss\| sol penyediaan jasa penanda: urusan beban amino ooo doooasngoooo\| lagom\| loo poo penyediaan jasa surat menyurat ko j \|oo o ie nx u u uvular u uni uai v u u u u aini penyediaan jasa komunikasi, iembergamadantame lol oooooasoooo\| s2a2\| ago loo pemeliharaan barang milik daeraaa bangunan lainnya tea awas urusan pemerintahan umum masyarakat ikm) penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuaierdayaan persentase peningkatan pes amma keasaman poo mma mma) mam lol loo kelurahan masyarakat dan nagari pengamanan pemasaran a a0\| somos0o\|see asma sa) sesal mmm lol lol doo doo lo) wilayah kecamatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan kemasyarakatan program koordinasi persentase peningkatan umum dan kondusif koordinasi penerapan dan seomasimserangangeraa loo oohoooosso\| iii koordinasi sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan perda dan peraturan perundang undangan kepolisian penamaan gama a srsseseos\| a0ragam\| oo \| . penyediaan kajian tunjangan asn luvskin peka namantemagal semasa\| 2n\| soo\| \| . oo. loe daerah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor penyediaan bahan logistikkantor oil uu i ai u o iai mawas pengadaan na. aaa aaa dan konsultasi skpd kramat mara mam salomon\| 382e0\| ' \| pemerintah daerah ena nan ina iri au. ny, ny, ai. iii kimnerdamargantmik loo oooooasoooo\| oa0000\| oo \| . loo sumber data air dan listrik pemeliharaan barang milik daerah mbl ak.bangunan lainnya forusaweompemramanumom mameartaam sssomoo\| urusan pemerintahan umum masyarakat ikm)lenggaraan urusaninaan dan persentase nagari tertib bbm apa. desa keuangan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa beemesiuhanbesa osaaoo\| 0o0\| oo ole pemerintahan desa dan pendayagunaan aset desa program penyelenggaraan bee publik koordinasi penyelenggaraan asus kecamatan pemerintah tingkat kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diaaa aaa pelaksanaan urusan pemerintahan yang yang terkait dengan kewenangan lain vans dilimpahkan atawa "xx. an. ann: naw yh, ii. tt, snnsorannng7:.uwn eyn,hb . redkaikinea uu jorusanrewtaysan doo doo doo pop para koto diatas kecamatan luv wuv program penunjang urusan aaalaporan perangkat daerah kinerja,laporan keuangan, dokumen perencanaan yang disusun jumlah laporan kinerja,laporan keuangan, dokumen perencanaan yang pemmatsg bemaaaaan poo (ma doo dokumen rka skpd perangkat daerah dalam dokumen perencanaan koordinasi dan penyusunan jumlah dokumen dokumen perubahan rka skpd perubahan rka skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen pirihahan rka skinjumlah dokumen perubahan dpa skpd perubahan dpa skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen prioruhahan rka skpd koordinasi dan penyusunan laporan jumlahoo n u u7u7u7voa uu v ai iai administrasi keuangan perangkat pada amamangemaa prp naa pemain olo book nan tunjangan asn eee en5 akuntansi skpd pelaporan keuangan pemanen mentan eramawaknetamn loo pem keuangan akhir tahun skpd keuangan akhir tahun koordinasi dan penyusunan laporan jumlah dokumen keuangan keuangan bulanan triwulan semester skpd koo uu n u u u uvuvoag uuu ini pie u u ai iai administrasi umum perangkat pekan gaampemagat seawal poopersentase pemenuhan perlengkapan kantor layanan administrasi perkantoran alat tulis kantor naa j5. penggandaan cetakan dan penggandaan penyelenggaraan rapat koordinasi terlaksananya dan konsultasi skpd penyediaan makanan dan minuman terlaksana rekor dan konsultasi luar daerah l uvaniuvuanuvuvu u u u uvu uvuvuvuvuvan usai ujvuvu u7uoa uvuvuvu u uv vu u u vuv uv lnx 7u7van u u u u u uuv v aju u u u uvu nu ulat soi2 keamanan paman saman\| maa see pre stan pemerintahan daerah jasa surat menyurat man man nan nan data air dan listrik dibayarkan penyediaan jasa pelayanan umum jumlah laporan pelayanan umum kantor yana disediakan koo anu pbp h ai iai pemeliharaan barang milik daerah daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya terpeliharanya secara pemeliharaan, pajak dan perizinan rutin berkala kendaraan kendaraan dinas operasional atau dinas operasional kendaraan dinas jabatan penikmat (rayetboam polo sni all kantor dan bangunan lainnya rutin berkala gedung kantor program penyelenggaraan petasan tau sen anak publik koordinasi penyelenggaraan kecamatan emenmarangi tmesatteamaan pal jln pemerintahan tingkat kecamatan program pemberdayaan masyarakat aaa www www desa peningkatan partisipasi masyarakat jumlah money nagari, dalam forum musyawarah jumlah nagari yang perencanaan pembangunan desa melaksanakan musrenbang tepat waktu, jumlah usulan prioritas kecamatan per aspek pembangunan yang disepakati, jumlah usulan prioritas kecamatan yang diakomodir skpd per aspek pembangunan, jumlah usulan prioritas nagari per aspek pembangunan yang disepakati,jumlah usulan prioritas nagari yang diakomodir skpd per aspek pembangunan peningkatan efektifitas kegiatan jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat organisasi mayarakat yang wilayah kecamatan terorginir jumlah nagari dengan and tepat waktu jumlah nagari yang menetapkan apb tepat manca lota aaa ea. maw dan ketertiban umum koordinasi upaya penyelenggaraan sinergitas dengan kepolisian negara persentase jumlah republik indonesia, tentara nasional koordinasi dan indonesia dan instansi vertikal terfasilitasinya rapat wilayah kecamatan bersama instansi vertikal wilayah kecamatan j' wua ai a ai o\| ditata\| yoo v w yv daatatapaankneya\| ''kokkpkpkpkpppp $m lia wr his annan tm j p, p h vs. .ins iii. a23 ji. genta aaaaaaran naa, as: nnnnnnnnnnniia m . " . ihm kecamatan blow logo j loo ta6e88, i\|ooo000 lho program penunjang urusan pemerintahan daerah ser sesswajasi\| same\| mara saman perencanaan, penganggaran dan naa oo a01 see lol alieee pada amamangemaa poo yoo ooaamaso\|dasar\| osesaaoaor\| a86 sistars\| jersey\| seaserase\| oo tunjangan asn (ektnaaan iameaparama\| polo pohon all keuangan akhir tahun skpd kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd koordinasi dan penyusunan laporan terlaksananya laporan keuangan kinerja dan ikhtiar realisasi bulanan triwulan semester skpd kinerja skpd penyusunan laporan dan analisis terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja skpd kamp amampemagae j7 260s000\|122s07\| o ) 9n9sesi0o\| sas sosssoo\| sesama\| maros\|penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakanoi2 keamanan damn maan pamasajrosor\| o proses\| gas passer\| asas)yana didasarkan pemakan pempmamaan @#mm elo leo perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin berkalakemekatscmatsama pemoraessan smsnjuaa\| sangat sesal jam\| same\| kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin berkala program pemberdayaan amarararposndanketuraan\| soganaoo\|arise2\| o ) os00oo\| asa2son\| jasgare\| oseagsoa\| mere sen sms sambo\| gas aman ema asa besmamamasa doo pumanjasmas\| sasa) masal jam meal pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan permana ooh sol se000\| slams\| sambo\| oo)kelurahan pemberdayaan masyarakat persentase nagari kelurahan dengan pelaporan adn tepat waktu persentase nagari yang menetapkan apr tenatinakti program koordinasi ketentraman aa doo doo doom koordinasi upaya penyelenggaraan see mmm elowww www wwl www loo oo) bangsa\| oo tee88, tuo ojo eeo seksi satapaiankinea\| www kokrieoih ui kakak wwe jurusan kewilayahan leo k aia leo uv a btigolurah (kecamatan logo no '' oo o \|jason7\| loo loo program penunjang urusan pemerintahan daerah lho sensasi saman saman) sam\| obamas\| 5akakitama kami asal s00m\| evaluasi kinerja perangkat daerah akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aaa aaa aia aaa peka amamangemaa ana teman, sem isme\| amgoosa\| po) maa tunjangan asn ekanenakputam sop an2ho keuangan akhir tahun skpd paman amangemase bobo smm semi, pmp doo) jasa\| aseseao\| po)padatan doh esa osasooo\| poo)siloriti nga rar wa ni. peemamtanan damn saman akan mena) jaan\| oomana didasarkan nn. iii highs hitam atau terpelihara jumlah lapangan kendaraan dinas yang didasarkan nainknun mata jemaraansan lps ppp pass sasa) kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin berkalhn wal boi2 15296i006 program penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain vang dilimpahkan kepada camat dna desa dan kelurahan pemanenan pom pen semi param samson\| poo poonatiunakti tatakareraman mam men pada imam rmo \|oo\|o asam sesosok\| po) dan ketertiban umum koordinasi penerapan dan eeee. aaa man man gama peraturan kepala daerah bea agama dan tokoh masyarakatpeaatataman mam nama pkm loooasoooo\| pemerintahan umum penyelenggaraan urusan penugasan kepala daerah penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pimpinan kecamatan ootmansantemerintatanbema yoo semu menanam, doo jaga a0aso0o\| pengawasan pemerintahan desa fasilitasi,, rekomendasi dan dan pengawasan pemerintahan desa pemerintahan desa naa aaa aaa aaa, aaa dan pendayagunaan aset desa koordinasi pelaksanaan erp wilayah kecamatan o 7j7j uav uvauvuju u u uvuvuvuvuvuvuvuvanu v n ' j s51, \|o o \| o fasis7\| loo leo ptt sratacapaiankineja\| nnn nggggg eeeeee mh). aaa aaa aaaaaa3aa a a a a a a a a a a a a age aaa sai belanjadaerah wol ' o00\| t21, danau kembar aaa pemerintahan daerah dna bea bnn denennna perangkat daerah belanja perjalanan dinas dalam kota terlaksananya kegiatan tahun tahun perjalanan dinas dalam kota koordinasi dan penyusunan tahun tahun ikhtisar realisasi kinerjaesa same eaa oe s ea perjalanan dinas biasa belanja perjalanan dalam kota terlaksananya kegiatan tahun tahun ee, kota belanja perjalanan paket meeting terlaksananya kegiatan tahun tahun eee luar kota peran aman per pas pmk tawa per ana geo esa ama asa naa pns semasa loop ol, keluarga pns aaa aaa jabatan pns aaa aaa aaa pns fungsional umum pns sea ana era pee beras pns belanja tunjangan pph tunjangan tersedianya tunjangan tahun tahun khusus pns pph tunjangan khusus pns bae gaji pns tambahan penghasilan berdasarkan tersedianya tambahan tahun tahun beban kerja penghasilan berdasarkan bebanlar 18296i006 tambahan penghasilan berdasarkan tersedianya tambahan tahun tahun prestasi kerja penghasilan berdasarkan prestasi kerja belanja insentif bagi asn atas tersedianya insentif bagi tahun tahun pamit) jetmemmama pajak restoran belanja honorarium tersedianya honorarium tahun tahun anna keuangan pengelola keuangan koordinasi dan penyusunan laporan tahun tahun keuangan bulanan triwulan semesterperjalanan dinas dalam kota terlaksananya kegiatan tahun tahun pan tan dan kota rekonsiliasi dan penyusunan skpd perjalanan dinas dalam kota terlaksananya kegiatan laporan perjalanan dinas dalam laporan kota penyediaan komponen instalasi nagari nagari listrik penerangan bangunan ppi lini belanja alat bahan untuk kegiatan terlaksananya kerjasama nagari nagari kantor alat listrik dalam pencegahan kejahatan penyediaan peralatan dan ekkenapan kamar belanja pemeliharaan alat kantor dan\| tersedianya pemeliharaan tahun rumah tangga meja dan kursi alat kantor dan rumah kerja rapat pejabat kursi tamu tangga meja dan kursi ruangan rapat kerja rapat pejabat kursi tamu ruangan rapat pemanas tea essen e a jaringan pes unit lainnya penyediaan bahan logistik kantor o0\| ' o00\| o0o0\| 27z9\| ' belanja alat bahan untuk kegiatan tersedianya alat bahan tahun tahun kantor alat tulis kantor untuk kegiatan kantor alat tulis kantor belanja alat bahan untuk kegiatan tersedianya alat bahan tahun tahun bai kertas dan cover belanja alat bahan untuk kegiatan tersedianya alat bahan tahun tahun bahan komputer penyediaan barang cetakan dan param mann sea spa ppa laki belanja alat bahan untuk kegiatan tersedianya alat bahan nagari, nagari, kantor bahan cetak untuk kegiatan kantor kec kec bahan cetak penyelenggaraan rapat koordinasi dan pee dna bnn dan man dan man man rapat minuman rapat esai seat masa sam dinas biasa belanja perjalanan dinas dalam kota terlaksananya belanja tahun tahun perjalanan dinas dalam kota ea, ea. rapat minuman rapat (penyediaan jasa surat menyurat \| tahun\| ' ' \|1i tahun\| o.0o\| o.o\| o0\| so2\| \| 2ia9o0o0\| \| belanja alat bahan untuk kegiatan tersedianya alat bahan tahun tahun kantor benda pos untuk kegiatan kantor benda pos penyediaan jasa komunikasi, tahun tahun bnn bnn ben asas maa gear penyediaan jasa pemeliharaan, tahun tahun biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan bea maa maa pelumas bakar dan pelumas belanja pembayaran pajak, dan bea tersedianya pembayaran tahun tahun perizinan belanja pemeliharaan alat angkutan tersedianya pemeliharaan tahun tahun alat angkutan darat bermotor alat angkutan alat kendaraan dinas bermotor angkutan darat bermotor perorangan kendaraan dinas bermotor perorangan pemeliharaan rehabilitasi gedung tahun tahun eeeeooreo genere a a konstruksi bangunan dan konstruksi belanja pemeliharaan bangunan tersedianya pemeliharaan tahun tahun gedung bangunan gedung tempat bangunan gedung kerja bangunan gedung kantor bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantar pemeliharaan rehabilitasi sarana tahun tahun inn ian iii maa kantor atau bangunan lainnya belanja pemeliharaan alat kantor tersedianya pemeliharaan tahun tahun dan rumah tangga alat rumah alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga lainnya tangga alat rumah home use) tangga alat rumah tangga lainnya home isi belanja pemeliharaan komputer tersedianya pemeliharaan tahun tahun komputer unit personal computer komputer komputer unit personal computer belanja pemeliharaan komputer tersedianya pemeliharaan tahun tahun peralatan komputer peralatan komputer peralatan personal computer komputer peralatan personal computen ana 15296i006 program penyelenggaraan tahun tahun publik peningkatan efektifitas kegiatan tahun tahun pemerintahan tingkat kecamatanamami dan maan mana saga sara skk aa rapat minuman rapat belanja makanan dan minuman tersedianya makanan dan tahun tahun inn lapangan administrasi belanja iuran jaminan kesehatan tersedianya iuran tahun tahun kerja bagi non asn jaminan kesehatan kerja bagi non asn belanja iuran jaminan kecelakaan tersedianya iuran tahun tahun pada dmmkamasa mn didi non asn belanja iuran jaminan kematian bagi tersedianya iuran tahun tahun ana non asn dinas biasa dinas dalam kota fasilitasi percepatan pencapaian tahun tahun aaa wilayah kecamatan ordo rapat minuman rapat ena dinas dalam kota pelaksanaan urusan pemerintahan tahun tahun yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dinas dalam kota aaa aaa aaa sae dinas dalam kota program pemberdayaan tahun tahun maa dia dana dia kelurahan peningkatan partisipasi masyarakat tahun tahun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desarapat minuman rapat dinas dalam kota aaa m5. . dinas dalam kota peningkatan efektifitas kegiatan tahun tahun wilayah kecamatan pia aan bahan halaman ekangaittamaman l \| gem aka mka bahan bibit tanaman belanja persediaan untuk tersedianya persediaan tahun tahun dijual diserahkan persediaan untuk dijual diserahkan untuk dijual diserahkan kepada persediaan untuk masyarakat dijual diserahkan kepada masyarakat man rapat minuman rapat belajar makanan dan minuman tersedianya makanan dan tahun tahun lapangan aaa ,. maa tradisional oa. mem mmmaawawv raga jrtomunnttenantinan ipesombamiperamimanl \| gema tn lil perlombaan pertandingan perlombaan pertandingan belanja sewa kendaraan bermotor tersedianya sewa tahun tahun angkutan barang pen ben naman pama sage all dinas biasa sabak sen keras spk inn pre dinas dalam kota ama. sama perlombaan bersifat perlombaan penyelenggaraan lembaga tahun tahun kemana aka ooo doo rapat minuman rapat aaa ae. dinas dalam kota fasilitasi pemanfaatan teknologi tahun tahun aaa sss a95.inn aaa aaa sea rapat minuman rapat program koordinasi tahun tahun keamanan prp tni umum sinergitas dengan kepolisian tahun tahun negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan dinas dalam kota harmonisasi hubungan dan tokoh tahun tahun ikamadantoron yamamoto mma yam sak aia man rapat minuman rapulan sbo dinas dalam kota koordinasi sinergi dengan tahun tahue area rapat minuman rapat man dn: man dinas dalam kota program penyelenggaraan tahun tahun gomsamemeramammumn pem pelaksanaan tugas forum tahun tahun koordinasi pimpinan kecamatan rapat minuman rapat esa gem dinas dalam kota program pembinaan dan tahun tahun dan desa peg pen bnn bnn pemerintahan desa gema semen t rapat minuman rapat dinas dalam kota fasilitasi pengelolaan keuangan tahun tahun man rapat minuman rapat dia dang man mg: bnn dana mana man minuman rapat n u u7u7voa uu ini beo ole luo le lx usai v i v u u u u an uvu u u uu u u u ini hk univ kec. lembah lao pcanyaasean pane bam program penunjang urusan indeks kepuasan kec. lembah pemerintahan daerah masayarakat gantikec. lembah perangkat daerah perangkat daerah yang ganti tersusun koordinasi dan penyusunan jumlah koordinasi kec. lembah dokumen rka skpd penyusunan dokumen ganti rka spk yang terlaksana koordinasi dan penyusunan jumlah koordinasi dan kec. lembah capaian kinerja dan ikhtisar penyusunan capaian ganti realisasi kinerja skpd kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang terlaksana aaa aaa pada perangkat daerah ema poo poo semar loop lps ram poo ema pada skpd ganti pemanen jaman beragam lake yp, sma lou uj uju daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn jumlah asn yang kec. lembah dibayarkan gaji dan ganti tunangannya pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd koordinasi dan penyusunan jumlah koordinasi kec. lembah laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan ankh ganti skpd tahun yang tersusun pemamnamangamaa tae sea daerah penyediaan komponen instalasi jumlah komponen kec. lembah listrik penerangan bangunan instalasi listrik yang ganti kantor tersedia penyediaan peralatan dan jumlah peralatan dan kec. lembah perlengkapan kantor perlengkapan kantor ganti yang tersedia gegana lea aer y3, sea yang terlaksana ganti penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan kec. lembah penggandaan dan panggadaana yang ganti merasakan penyelenggaraan rapat koordinasi jumlah rapat koordinasi kec. lembah dan konsultasi skpd dan konsultasi yang ganti terlaksana' bekatatman pan lea see pam poo pemerintahan daerah makanan amrtraamterseta poo serta menyurat yang tersedia ganti gambersayafirdantintek bantetpenyanggiyar ssk lae per an sumber daya air dan listrik dan telpon yang dibayar ganti peer aaa temmayangtemamam ama kantor umum yang terlaksana ganti pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa jasa jumlah kendaraan dinas kec. lembah pemeliharaan, biaya pemeliharaan, \|yang terpelihara dengan ganti pajak dan perizinan kenderaan baik dinas operasional lapangan pemeliharaan rehabilitasi jumlah gedung dan kec. lembah gedung kantor dan bangunan bangunan kantor yang ganti lainnya terpelihara program penyelenggaraan indeks kepuasan kec. lembah pemerintahan dan pelayanan masayarakat ganti publik peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamla soi2 peningkatan efektifitas kegiatan jumlah urusan non kec. lembah kecamatan terlaksana pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat pelaksanaan urusan pemerintahan jumlah urusan non kec. lembah yang terkait dengan kewenangan perizinan yang ganti lain yang dilimpahkan terlaksana program pemberdayaan prosentase usulan kec. lembah masayarakat desa dan musrenbang yang ganti kelurahan tertampung dalam dok rkd aaa www desa peningkatan partisipasi jumlah kegiatan kec. lembah masayarakat dalam forum musrenbang yang ganti musyawarah perencanaan terlaksana pembangunan desa peningkatan efektifitas kegiatan jumlah kegiatan kec. lembah pemberdayaan masyarakat pemberdayaan ganti wilayah kecamatan masayarakat yang terlaksana pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan aw, aaa. aa. kemasyarakatan program koordinasi indeks kepuasan kec. lembah ketentraman dan masayarakat gantijumlah koordinasi dan kec. lembah ter sap vertikal wilayah kecamatan yang terlaksana' program pembinaan dan prosentase nagari kec. lembah pengawasan pemerintahan dengan pelaporan tepat ganti desa waktu prosentase nagari dengan apb tepat waknagari yang kec. lembah eee pemerintahannya lil 12l loh evaluasi hasil rkd triwulan tahun bab iii kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun berjalan hingga triwulan dan perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. arah kebijakan ekonomi daerah dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerahkabupaten solok, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk kabupaten solok namun juga dipengaruhi oleh faktor faktor luar seperti kondisi perekonomian regional sumatera barat, perekonomian nasional dan bahkan perekonomian global. kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian kabupaten solok pada tahun dan proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun dan serta sumber sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kabupaten solok pada tahun kondisi perekonomian kabupaten solok salah satunya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten solok tercatat sebesar persen, angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun yang tercatat persen sebagai implikasi dari mulai dilonggarkannya aktivitas perekonomian dibandingkan tahun tren positif pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan berlanjut tahun ini dan tahun seiring mulai dibukanya pembatasan mobilisasi masyarakat dan pembuahan rkd kabupaten solok tahun iii sektor pariwisata sebagai sektor strategis yang dapat secara cepat meningkatkan perekonomian masyarakat diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam membangkitkan perekonomian masyarakat kabupaten solok. tren pertumbuhan ekonomi antar daerah relatif sama lima tahun terakhir, tahun pertumbuhan ekonomi nasional dan sumatera barat menurun lebih dalam masing masing sebesar persen dan persen. tahun pertumbuhan ekonomi mengalami rebound yang cukup tinggi dimana pertumbuhan ekonomi kabupaten solok berada diatas pertumbuhan ekonomi sumatera barat dengan selisih pertumbuhan sebesar namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat persen. grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten solok tahun soga @ nasional ' @ sumbar kab. solok sumber bps tahun (diolah) pdrb perkapita merupakan indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. secara konvensional pdrb perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal pdrb dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. dengan demikian, pdrb perkapita hanya merupakan nilai rata rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat perkembangan pdrb perkapita kabupaten solok dari tahun terlihat pada grafik berikut pembuahan rkd kabupaten solok tahun grafik perkembangan pdrb perkapita kab. solok tahun pdrb perkapita adik (juta) pdrb perkapita adb (juta) sumber kabupaten solok dalam angka pdrb per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai pdb dan pdrbwilayah. dari tabel dapat dilihat bahwa dampak covid tahun menyebabkan penurunan nilai pdrb perkapita adik dari juta pada tahun menjadi juta dan pdrb adb turun dari juta tahun menjadi tahun tahun pdrb perkapita adik naik kembali menjadi juta dan pdrb adb tercatat juta. indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat lihat dari tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang ada suatu daerah. perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten solok tahun tergambar pada grafik berikut grafik perbandingan tingkat kemiskinan kab. solok tahun @ nasional @ sumbar kab. solok sumber sumatera barat dalam angka tahun perubahan rkd kabupaten solok tahun iii dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan penduduk kabupaten solok dari tahun sampai tahun lebih tinggi dari provinsi sumatera barat namun masih dibawah angka nasional. peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun menjadi persen merupakan dampak dari pandemi covid dimana aktivitas perekonomian masyarakat menurun sehingga terjadi penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. selanjutnya, gambaran kondisi tenaga kerja kabupaten solok terlihat dari tingkat pengangguran terbuka tahun sebagai berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka kabupaten solok tahun ega @ nasional ' @ sumbar kab solok sumber badan pusat statistik tahun realisasi tpt kabupaten solok pada tahun masih berada dibawah target yang ditetapkan. realisasi tpt tahun adalah dari target yang ditetapkan atau dengan capaian sebesar tidak tercapainya target tingkat pengangguran terbuka tahun disebabkan oleh masih adanya pandemi covid sehingga aktivitas ekonomi masyarakat masih belum pulih seperti tahunpembuahan rkd kabupaten solok tahun tiiindeks gini kab. solok tahun sebesar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berarti kesenjangan (ketimpangan) pendapatan masyarakat semakin rendah dan pemerataan pendapatan semakin baik. perbandingan indeks gini kabupaten solok dengan nasional dan provinsi sumatera barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini grafik perbandingan indeks gini kabupaten solok dengan provinsi dan nasional tahun m m maag o2a6 nasional sumbar kab. solok sumber badan pusat statistik tahun selanjutnya indikator indeks pembangunan manusia ipm) merupakan hasil formulasi dari indikator yakni rata rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita. tahun rata rata lama sekolah kabupaten solok sebesar capaian ini lebih rendah dari provinsi sumatera barat dan kota solok yang tercatat masing masing dan harapan lama sekolah kabupaten solok terus mengalami peningkatan dari tahun sebesar menjadi tahun namun masih berada dibawah angka provinsi sumatera barat. angka harapan hidup kabupaten solok terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya akses kesehatan bagi perubahan rkd kabupaten solok tahun iii masyarakat dan kesadaran untuk hidup sehat, tahun angka harapan hidup yakni meningkat dari tahun yang tercatat sementara itu pengeluaran perkapita tahun meningkat menjadi juta dari juta pada tahun ipm kabupaten solok dari tahun tahun terus mengalami peningkatan, tahun tercatat naik dari tahun sebelumnya namun capaian ini masih berada dibawah rata rata kab kota sumatera barat dan nasional yang tercatat masing masing dan perkembangan ipm kabupaten lebih lanjut dapat dilihat dari tabel berikut ini. grafik perbandingan indeks pembangunan manusia kabupaten solok tahun @ nasional @ sumbar kab. solok sumber sumatera barat dalam angka (diolah) tahun dan perkembangan indikator ekonomi diperkirakan positif seiring kembali normalnya aktivitas perekonomian masyarakat. pertumbuhan ekonomi tahun proyeksi mencapai angka persen, kabupaten solok perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru disamping meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan yang menjadi lokomotif penggerak perekonomian kabupaten solok. tingkat pengangguran diharapkan bisa turun angka dan secara bertahap tahun bisa kembali angka sebelum pandemi. sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan pembuahan rkd kabupaten solok tahun iii berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. namun demikian pemerintah daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun angka tahun dan secara bertahap turun angka tahun realisasi dan proyeksi indikator makro kabupaten solok lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut tabel realisasi dan proyeksi indikator makro kabupaten solok tahun indikator realisasi realisasi proyeksi pertumbuhan ekonomi pdrb perkapita adik (juta) pdrb perkapita adb (juta) tingkat pengangguran terbuka tingkat kemiskinan rasio gini (nilai) indeks pembangunan manusia coor' ipm) arah kebijakan keuangan daerah keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. selain itu,sub bab ini akan dianalisis arah dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah yang meliputi pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. perubahan rkd kabupaten solok tahun pendapatan daerah pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah. kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan. kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan rkd tahun anggaran dapat dilihat pada tabel tabel proyeksi perubahan pendapatan kabupaten solok tahun rata target awal target peru bahan bertambah berkurang pena than men mmm oam) masa mama dipisahkan team snnserasiao1 lansomarrara arsonoon s0. remaster tmn manisan\| mewumarmas menawan keamanan\| woman ann semata mma asam\| lain lain pendapatan daerah yang lain lain pendapatan sesuai dengan inna kanan sumber badan keuangan daerah tahun dari tabel dapat analisa bahwa terdapat penambahan pendapatan sebesar rp. atau sekitar pada perubahan apbd tahun hal ini disebabkan adanya perbedaan antara perhitungan target awal dengan evaluasi triwulan serta www perubahan rkd kabupaten solok tahun iii adanya bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sumatera barat. berdasarkan hal tersebut diatas, adapun kebijakan pendapatan daerah pada tahun yaitu: peningkatan efisiensi dan transparansi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas,serta memberikan alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat, penganggaran pendapatan agarasli daerah memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan pad tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait. penganggaran pendapatan asli daerah khususnya penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedomand juga tidak memberatkan masyarakat dan dunia usahake, khususpembuahan rkd kabupaten solok tahun iii belum menerapkan ppkbludbagi hasil dbh) pajak yang terdiri dari dbh pbb selain pbb perkotaan dan perdesaan, dbh pajak penghasilan dan dbh cukai hasil tembakau dialokasikan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai perkiraan alokasi dbh pajak tahun apabila peraturan menteri keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka pengangkatannya berdasarkdengantersebut belum ditetapkan, maka alokasi penganggaran berdasarkan keminyak bumi dan gas bumiarah kebijakan belanja daerah sesuai hasil evaluasi pelaksanaan apbd tahun anggaran sampai dengan bulan juni (satu semester triwulan ii) dan pembuahan rkd kabupaten solok tahun iii penyesuaian belanja hibah dari pemerintah pusat dan provinsi sumatera barat serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi sumatera barat, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten solok sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan agar tidak sampai menganggu proyek proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. perubahan kebijakan belanja pemerintah kabupaten solok tahun anggaran dapat dilihat pada tabel tabel proyeksi belanja daerah perubahan rkd tahun target awal target perubahan mes lara belanja operasi sumber badan keuangan daerah kab. solok dari tabel dapat analisa bahwa terdapat penambahan belanja sebesar rp. atau sekitar pada perubahan apbd tahun hal ini disebabkan adanya tambahan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sumatera perubahan rkd kabupaten solok tahun iii barat, perubahan jumlah pendapatan daerah, serta siapa tahun pada sisi belanja, pengalokasian anggaran didasarkan kepada kebijakan belanja daerah dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir pada perubahan rkd tahun diantaranya untuk pemanfaatan siapa tahun pada tahun anggaran berupastruktur apbd, kelompok pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. secara simultan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk penyeimbang kondisi keuangan daerah. berdasarkan permendagri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit apbd. sesuai dengan dalam hal apbd diperkirakan defisit, maka untuk menutup defisit tersebut ditetapkan melalui pembiayaan daerah. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun mencapai milyar lebih, hal ini disebabkan oleh menumpuknya kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga banyak kegiatan yang telah pembuahan rkd kabupaten solok tahun iii dilaksanakan namun tidak bisa dicairkan karena melebihi batas waktu pencairan anggaran. proyeksi pembiayaan tahun lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut. tabel proyeksi pembiayaan perubahan rkd kabupaten solok tahun target awal target perubahan mag dn" tee sen dir dai pen pinjaman daerah momamaaermmauwan demam pemeemanpcan nana pihak ketiga sumber badan keuangan daerah tahun pada tahun sesuai dengan proyeksi keuangan pada rpm kabupaten solok tahun apbd kabupaten solok diproyeksikan mengalami defisit sebesar milyar rupiah karena jumlah belanja diproyeksikan lebih besar dari jumlah pendapatan, untuk menutup defisit tersebut berasal dari siapa tahun sebelumnya sebesar rp. , . alokasi siapa tahun anggaran yang sebesar rp. terdiri atas sisa dak fisik sebesar rp. terdiri atas dak reguler sebesar rp. yang dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja apbd) tahun anggaran untuk dak bidangdak penugasan dengan total rp. dianggarkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja apbd) tahun anggaran untuk dak bidang pembuahan rkd kabupaten solok tahun iiisebesar rp. dan sisanya sebesar rp. untuk pembayaran utang daerah tahun sisa dak non fisik sebesar rp. yang dimanfaatkan sesuai dengan jenis masing masing bidang. perlakuan terhadap sisa dak ini sebagai berikut ada yang dipotong langsung pada tahun berjalan sesuai dengan jumlah siapa, ada yang dianggarkan kembali sesuai dengan bidang masing masing, siapa blue dan dana bos sebesar rp. yang dianggarkan kembali untuk blue dan dana bos pada tahun anggaran dana insentif daerah did) sebesar rp. yang dapat dianggarkan kembali pada apbd perubahan tahun anggaran sesuai jenis tahun sebelumnya. siapa dari dau, pad, lain lain pendapatan yang sah dan bagi hasil sebesar rp. yang terdiri dari sisa dbh cht sebesar rp. dianggarkan kembali pada kegiatan kelembagaan petani tembakau pada dinas pertanian kabupaten solok. sisa dbh dana reboisasi dr) sebesar rp. yang dianggarkan kembali pada dinas pertanian kabupaten solok. kewajiban sebesar rp. yang digunakan untuk pembayaran utang pemerintah daerah sesuai dengan yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun efisiensi sisa dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar rp. yang dianggarkan kembali untuk pembayaran kekurangan tpp asn ke dan ke pembuahan rkd kabupaten solok tahun tii sudah diproyeksikan pada tahun awal sebesar rp. siapa pada apbd tahun awal) tambahan biaya operasional perangkat daerah. perubahan rkd kabupaten solok tahun bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah tujuan dan sasaran pembangunan visi dan misi dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi data terkini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat sumatera barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun mengacu pada visi pemerintah kabupaten solok tahun yaitu: mambangkik batang terancam, menjadikan kabupaten solok terbaik sumatera barat visi mempunyai dua bahagian kalimat yang perlu mendapat perhatian, yaitu mambangkik batang terancam dan kabupaten terbaik sumatera barat . makna dari kalimat mambangkik batang terancam adalah ungkapan untuk mengembalikan marwah kabupaten solok yang tenggelam semenjak beberapa tahun terakhir. berdasarkan indikator pembangunan sosial ekonomi selama beberapa tahun terakhir, kabupaten solok masih berada zona bawah dibandingkan daerah kabupaten kota sumatera barat. misalnya, indeks pembangunan kabupaten solok pada tahun sebesar masih cukup jauh dari angka provinsi sumatera barat yang. selanjutnya data kemiskinan juga memperlihatkan bahwa peringkat kedua tertinggi sumatera barat. kedua indikator ini jelas memperlihatkan bahwa posisi kabupaten solok saat ini berada pada posisi yang sangat tidak menggembirakan. oleh sebab itu, pernyataan mambangkik batang terancam tidak lain untuk memberi semangat dan motivasi bagi semua stakeholders dan masyarakat kabupaten solok untuk bangkit dari keterpurukan kinerja pembangunan daerah. selanjutnya pernyataan kabupaten terbaik sumatera barat untuk menjaga konsistensi atau relevansi dengan visi jangka panjang kabupaten solok, kami bertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik . selanjutnya pernyataan kabupaten terbaik ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun sumatera barat adalah bersifat heroik dan melambangkan cita cita jangka panjang yang ingin diwujudkan. berdasarkan sumber daya yang dimiliki kabupaten solok maka untuk periode difokuskan untuk menjadi terbaik bidang pertanian dan pariwisata. spesifik sektor pertanian ini adalah beras kabupaten solok yang telah mendapat sertifikat indeks geografis ig) dari kemenhub ham sebagai produk unggulan. sedangkan untuk sektor pariwisata spesifiknya adalah pengelolaan terhadap lima danau danau diatas, danau dibawah, danau singkarak, danau talang, dan danau tuo danau ujung ladang) yang dimiliki kabupaten solok. misi merupakan upaya dalam mewujudkan rencana dalam bentuk cara serta langkah yang akan dikerjakan selama satu periode yang telah ditetapkan. misi merupakan penggambaran dari visi yang ingin dicapai yang berisi uraian dari upaya upaya apa yang harus dilakukan secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri. misi sebaiknya dapat memberikan arah dan juga batasan dalam upaya melakukan proses pencapaian tujuan. rpm kabupaten solok tahun berfokus pada pembangunan dan peningkatan kompetensi seluruh sumber daya yang terdapat kabupaten solok dalam segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian kabupaten solok. untuk dapat mewujudkan visi pembangunan kabupaten solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan kabupaten solok sebagai berikut: mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat misi ini dimaksudkan agar anggaran yang ada dimaksimalkan untuk pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. musrenbang menjadi prioritas utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dimana dalam pelaksanaan musrenbang akan melibatkan seluruh skpd terkait, anggota dprd, dan stakeholder yang ada nagari, sehingga usulan dari musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan misi ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur yang merata setiap wilayah kabupaten solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing masing nagari. kabupaten solok memiliki kondisi geografis yang berbukit bukit dan masyarakatnya tinggal menyebar diseluruh wilayah baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. keberadaan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar kegiatan dan aktivitas masyarakat khususnya sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. infrastruktur yang berkeadilan maksudnya adalah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dimasing masing nagari karena selama ini pembangunan infrastruktur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah dan masih menyisakan beberapa daerah tertinggal. pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus untuk kedepannya adalah peningkatan jalan kabupaten yang berkualitas (jalan mantap) termasuk dalamnya jembatan. jalan kabupaten merupakan jalan poros utama yang menghubungkan antar nagari dan juga penghubung pusat pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kegiatan lainnya. saat sekarang ini masih ada beberapa nagari yang masih sulit diakses karena belum tersedianya akses jalan yang layak. disamping itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya jalan jalan utama, perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana keselamatan seperti penyediaan rambu rambu lalu lintas, guadril, deliniator dan juga lampu penerangan jalan umum laju). pembangunan dan perbaikan irigasi menjadi fokus selanjutnya karena merupakan pendukung utama sektor pertanian. mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang utama pdrb kabupaten solok sekaligus menjadi lumbung pangan provinsi sumatera barat dan juga nasional. untuk itu perlu dilakukan perbaikan jaringan irigasi yang sudah rusak dan penambahan pembangunan irigasi baru guna meningkatkan produksi pertanian. infrastruktur air minum dan sanitasi juga perlu ditingkatkan karena terkait langsung dengan derajat kesehatan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya stunting. kabupaten solok memiliki ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun iv sumber air baku yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan layanan dam masih belum bisa mencakup seluruh wilayah kabupaten. sama hal nya dengan sanitasi, perlu disediakan sarana jamban yang sehat disetiap rumah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. infrastruktur yang berkeadilan juga dimaksudkan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. perubahan iklim dan juga bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan lingkungan hidup seperti penurunan kualitas air, udara dan tanah. selanjutnya pengelolaan sampah juga perlu ditingkatkan karena disamping berdampak kepada kualitas lingkungan hidup juga berpengaruh kepada sektor pariwisata. sejauh ini kabupaten solok memanfaatkan tpa regional yang berada ampang kalo sebagai tempat pembuangan akhir sampah, yang mana usia penggunaanya sudah tidak lama lagi, untuk itu diperlukan pembangunan tpa sampah alternatif untuk menampung pembuangan sampah kabupaten solok. salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan meningkatkan kepatuhan pembangunan terhadap dokumen rtrw kabupaten solok. kabupaten solok juga merupakan daerah rawan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan gunung api. untuk itu kedepannya perlu ditingkatkan kesia siahaan terhadap bencana baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat kabupaten solok. meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata adalah upaya pemerintah kabupaten solok untuk mengawal perekonomian masyarakat kabupaten solok yang nantinya memberi dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk penciptaan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. dengan demikian peningkatan ekonomi yang terjadi diharapkan akan dapat memberikan dampak nyata yang signifikan serta dapat diukur terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten solok. diharapkan peningkatan ekonomi juga akan ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi berskala besar kabupaten solok, yang sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil, koperasi dan menengah untuk ikut tumbuh. oleh karena itu upaya kabupaten solok untuk dapat menciptakan peningkatan ekonomi berkelanjutan harus tetap dijaga. peningkatan ekonomi yang berkesinambungan juga diharapkan dapat menciptakan berbagai peluang dalam kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. sehingga diharapkan kondisi ini menjadikan perekonomian kabupaten solok yang lebih baik dan berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. produk produk ciri kas lokal yang unik dan kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif usaha mikro dan kecil yang ada kabupaten solok diharapkan akan menjadi salah satu keunggulan produk yang akan terjual belikan. perkembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan akan sangat ditentukan oleh pemikiran serta ide ide baru, inovasi dan pengetahuan dari berbagai sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. dengan demikian, dalam mewujudkan perkembangan ekonomi kreatif akan membutuhkan keterlibatan banyak sumberdaya manusia dan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan volume dan transaksi ekonomi. pada akhirnya kondisi ini akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi kreatif yang potensial berbasis lokal kabupaten solok antara lain, seperti kuliner, kerajinan, dan berdampak terhadap peningkatan sektor perdagangan dan pdrb kabupaten solok. kabupaten solok pariwisata termasuk sektor penentu dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan menjadi industri dan dasar pembangunan kabupaten solok untuk lima tahun mendatang. pemerintah kabupaten solok berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah melalui pengelolaan pariwisata halal, wisata nyaman dan berkesan. hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat kabupaten solok yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, nilai budaya yang islami dan menghargai kearifan lokal yang tumbuh masyarakat. ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efesien. upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi. penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, tidak akan berjalan dengan efektif, apabila peran dan kontribusi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol, tidak diberdayakan. dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan menghasilkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkualitas sehingga akuntabilitas, transparansi dan kinerja birokrasi akan meningkat, transparansi dan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. dalam peningkatan kualitas pemerintahan daerah harus dukung oleh komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi secara terus menerus lingkup pemerintah daerah kabupaten solok sampai kapada pemerintahan terendah nagari nagari yang ditopang dengan ketersediaan asn yang professional serta dukungan pemanfaatan teknologi informasi dengan penerapan spe dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi (it). terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima (excellent service) kepada masyarakat. selain itu pemerintah kabupaten solok juga dapat menghadirkan inovasi inovasi yang memberikan kemudahan sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien. ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan jaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai standar pelayanan minimal spm) serta optimalisasi pembangunan kepemudaan dan olahraga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. pengembangan sumber daya manusia sangat penting terutama dalam kondisi saat ini. perubahan yang sangat cepat dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang juga sangat cepat. kondisi ini menuntut sumbar daya manusia kabupaten solok yang mampu bersaing dan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. kreatifitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumbar daya manusia yang unggul. untuk menghadapi indonesia emas tahun yang akan datang, maka sejak saat ini harus hasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dengan berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh kabupaten solok dapat dimanfaatkan secara maksimal. pembangunan adalah suatu proses perubahan yang diharapkan terjadi segala bidang kehidupan, dilakukan secara sengaja dan terencana. pembangunan sumber daya manusia kabupaten solok merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat. kekayaan intelektual serta sumber daya manusia sebagai potensi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri harus mampu mewujudkan peran manusia itu sendiri sebagai makhluk social yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung alam dalam mencapai kesejahteraan. ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran tungku tigo sasirangan dan tali tigo salin yang merupakan ciri kas daerah. setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. disinilah norma norma memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, dimana salah satunya adalah norma agama. norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan anugerah langsung dari tuhan yme. norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya didunia hingga menuju akhirat nanti. ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ctl perubahan kpd kabupaten solok tahun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan visi dan masing masing misi untuk tahun diuraikan dalam matriks, beserta target dan indikator tahun sebagaimana tabel berikut: tabel tujuan, sasaran dan strategi pembangunan kabupaten solok tahun meningkatkan indeks kualitas meningkatnya anggaran indeks pengelolaan peningkatan koordinasi dan kinerja perencanaan daerah berbasis kebutuhan keuangan daerah konsistensi perencanaan dan perencanaan masyarakat penganggaran pembangunan dan keuangan daerah yang berintegritas, responsif dan profesional mewujudkan indeks infrastuktur meningkatnya penataan persentase meningkatkan kepatuhan infrastruktur yang daerah pembangunan sesuai kesesuaian terhadap aturan tata ruang berkualitas aturan tata ruang daerah pembangunan berbasis tata dengan aturan tata ruang dan ruang berwawasan meningkatnya persentase meningkatkan penataan dan lingkungan infrastruktur dasar yang infrastruktur dasar pengelolaan tanah milik berkualitas dan terkondisi baik pemerintah daerah untuk terintegrasi dengan infrastruktur publik sektor unggulan menyediakan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektorkuantitas irigasi bersih yang terlindungi osman ang layak prasarana transportasi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persamaan meningkatnya kondisi persentase meningkatkan kuantitas rumah. perumahan dan kawasan perumahan dan layak huni nyaman, dedi dan perut nyaman, berkualitas dan permukiman dan prasarana permukiman berkelanjutan terkondisi baik menurunkan luas kawasan. kumuh rumah terdampak bencana meningkatnya kualitas indeks kualitas rintangan hidup lir utara lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan kuantitas ruang terbuka hijau persamaan dan limbah meningkatnya ketahanan level ketahanan meningkatkan penyediaan terhadap bencana bencana daerah dokumen analisa resiko bencana dan rencana penanggulangan bencanabencana pasca bencana meningkatkan pertumbuhan meningkatnya pdrb perkapita meningkatkan produksi dan daya saing ekonomi pendapatan masyarakat adik) produktivitas, nilai tambah perekonomian serta daya saing 1rector masyarakat pertanian, perikanan dan peternakan pengeluaran meningkatkan daya saing perkapita industri kecil menengah berbasis teknologi tepat guna ang ramah lingkungan pdrb sektor meningkatkan daya saing pes kecil persentase meningkatkan daya saing peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif pendapatan pada era kecil unggulan lokal daerah dasa ang kondusif perdagangan pangan yang berkelanjutan kontribusi sektor mengembangkan badan usaha pariwisata terhadap milik daerah bumi), bada pdrb usaha milik nagari bunga), dan pembinaan badan kerjasama antar nagari bank meningkatkan kualitas iklim kondusif pasi peningkatan kesempatan kerja w' perubahan rkd kabupaten solok tahun tingkat meningkatkan menurunnya tingkat pengangguran seterampuan kompetensi pengangguran terbuka ang atan kerja perlindungan hukum dan ketenagakerjaan penyelenggaraan birokrasi akuntabilitas dan kinerja kinerja personil birokrasi pemerintah pemerintah birokrasi nilai ppd menyusun dan menata produk daerah yang berkualitas hukum daerah sesuai dengan prinsip omnibuslaw opini bpk wtp memantapkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang kapal profesionalitas asn kinerja birokrasi spip birokrasi pemerintahan temuan hasil pemeriksaan berbasis elektronik meningkatkan kuantitas dan pengawasan meningkatnya kualitas indeks kepuasan mengoptimalkan pelayanan pelayanan publik masyarakat 12public yang berkinerja tinggi indeks inovasi meningkatkan kualitas daerah keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah nina inovasi sera w' perubahan rkd kabupaten solok tahun meningkatkan indeks meningkatnya angka rata rata meningkatkan akses terhadap kualitas dan daya pembangunan pemerataan akses dan lama sekolah pelayanan 13pendidikan formal, saing sumber manusia derajat pendidikan nonformal, dan informal daya manusia masyarakat harapan lama meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat untuk memajukan pendidikan meningkatnya mutu tingkat partisipasi pendidikan, merata dan warga negara usia bangkit menjadi yang terbaik berpartisipasi tata kelola pendidikan dalam paud tingkat partisipasi meningkatkan kerjasama warga negara usia dengan perguruan tinggi, tahun yang lembaga pemerintah dan non berpartisipasi pemerintah dalam pendidikan sekolah dasar tingkat partisipasi mempercepat pemenuhan warga negara usia delapan standar nasional tahun yang pendidikan dan standar berpartisipasi pelayanan minimal spm) dalam pendidikan bidang pendidikan sekolah menengah petama tingkat partisipasi meningkatkan pembinaan warga negara usia prestasi dan daya saing tahun yang sekolah belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan w' perubahan rkd kabupaten solok tahun angka partisipasi meningkatkan pemerataan sekolah ketersediaan guru pns pada masing masing satuan pendidikan menguatnya karakter persentase siswa mengoptimalkan program peserta didik religius, dengan nilai penguatan pendidikan karakter berbudaya, dan kompetensi literasi melalui peningkatan efektifitas berwawasan kebangsaan yang memenuhi pembelajaran agama, tahfidz kompetensi our'an, dan adat basandi minimum syarak syarak basandi kitabullah abs sbk persentase siswa melibatkan lembaga dengan nilai keagamaan seperti mui, baz kompetensi dan lembaga adat seperti numeral yang lama dan kan dalam memenuhi penyusunan dan kompetensi pengembangan kurikulum dan minimumw' perubahan rkd kabupaten solok tahun meningkatnya budaya indeks meningkatkan kualitas literasi masyarakat pembangunan layanan perpustakaan literasi masyarakat meningkatnya daya peningkatan meningkatkan efektifitas dan saing pemuda dan olah prestasi olahraga efisiensi program pembinasaan raga keolahragaan dan kepemudaan tingkat partisipasi meningkatkan penyelenggaraan pemuda dalam event event olahraga baik pada organisasi tingkat nagari, kecamatan, kepemudaan dan hingga tingkat nasional organisasi sosial kemasyarakatan tingkat partisipasi meningkatkan pembinaan pemuda dalam organisasi kepemudaan kegiatan ekonomi mengembangkan program mandiri kemandirian, kreativitas dan daya saing pemuda meningkatnya kualitas usia harapan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat hidup kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat, perseorangan, dan rujukan prevalensi stunting mendorong inovasi yangasa pandemi memperkuat tata kelola manajemen kesehatan dan kesejahteraan total tfr) gender melalui keluarga yang holistik pengarusutamaan gender dan integratif segala bidang pembangunan w' perubahan rkd kabupaten solok tahun indeks meningkatkan kualitas pengarustamaan pemenuhan hak dan gender perlindungan anak meningkatkan akses penyelenggaraan kbr secara komprehensif pengendalian penduduk menurunnya tingkat persentase meningkatkan perlindungan setan \|aenduditmiaan (dan ibarinyan malaikat miskin mewujudkan persentase cakupan meningkatnya ketahanan indeks desa meningkatkan pembangunan keharmonisan ketahanan sosial sosial dan kesejahteraan membangun nagari yang berkelanjutan pada kehidupan sosial budaya masyarakat aspek ekonomi, sosial dan masyarakat lingkungan.sasaran pembangunan kabupaten solok tahun dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun tahun selama periode rpm kabupaten solok tahun dalam pelaksanaanemerintahan provinsi sumatera barat tahun dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengarahkan sumber daya yang ada, baik dari pemerintah kabupaten solok maupun dukungan pemerintah nagari serta mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi. sejalan dengan arah pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun maka pemerintahan kabupaten solok menetapkan tema rencana kerja pemerintahan daerah tahun yaitu: peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang berkeadilan , prioritas pembangunan tahun arah kebijakan dan prioritas pembangunanyang merupakan agenda pembangunan dalam rpm tetap dilanjutkan pada rkp sebagai langkah pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. prioritas nasional rkp dapat dilihat pada gambar dibawah ini (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun gambar prioritas nasional rkp tahun memperkuat stabilitas atan untuk pertumbuhan pelayanan publik narbesakan usa lingkungan prioritas mengembangkan wilayah jimtapikran besa. dai nasional pemandangan dan manasi perubahan iklim pemerataan dra ian dd. untuk mendukung sumber daya pengembangan ekonomi manusia berkualitas sumber paparan rancangan awal rkp: pembangunan sumber daya manusia sdm), yang fokus keperubahan rkd kabupaten solok tahun dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial. peningkatan produktivitas sdm. pembangunan karakter. pembangunan infrastruktur, dengan fokus kedengan strategi yakni: peningkatan infrastruktur pelayanan dasar peningkatan infrastruktur ekonomi peningkatan infrastruktur perkotaan peningkatan dan keberlanjutan akses energi dan tenaga listrik peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tik) untuk transformasi digital. penyederhanaan regulasi, dengan fokus kepadadengan strategi yakni penerapan pendekatan omnibus law yakni. pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun melalui analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat. penyederhanaan birokrasi, dengan fokus keengan strategi yakni: penyederhanaan prosedur penyelenggaraan government (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor impor, kepabeanan, dan pelabuhan. transformasi ekonomi, dengan fokus kepada, dengan strategi yakni: industrialisasi pengembangan destinasi unggulan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digitalmemperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas dan kegiatan prioritasahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah umkm), dan koperasi, peningkatan nilaitambah, lapangan kerja, dan investasi sektor riil, dan industrialisasi, peningkatan ekspor bernilaitambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri tkn) dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing(oo perubahan kpd kabupaten solok tahun daya saing wilayah yang inklusif, memperkuat kemampuan sumber daya manusia (sdm) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (ipm) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. meningkatkan sumber daya manusia sdm)umber daya manusia sdm) yaitu sumber daya manusia (sdm) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, agenda pembangunan ini diturunkan dalam program prioritasdengan kegiatan prioritas, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, dan harmoni sosial, (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun. agenda pembangunan ini diturunkan dalam program prioritas: danitik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. agenda pembangunan ini diturunkan dalam program prioritas konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas dan menjaga stabilitas keamanan nasional. arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi sumatera barat tahun tahun merupakan tahun pertama pencapaian rpm tahun sehingga hasil evaluasi pelaksanaan digunakan untuk menetapkan langkah langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan. arah kebijakan pembangunan(oo perubahan kpd kabupaten solok tahunksebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka sub kegiatan pada rkd provinsi sumatera barat tahun juga mendukung secara konkret setiap prioritas nasional yang dijabarkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam rkpancangan akhirrancangan akhir rpm dalam kurun waktu (lima) tahun kedepan, dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun sebagai berikut: prioritas mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing. prioritas meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah. prioritas meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. prioritas meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital. prioritas meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan. prioritas meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. perubahan rkd kabupaten solok tahun prioritas meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas. arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten solok tahun arah kebijakan kabupaten solok tahun arah kebijakan pembangunan kabupaten solok tahun mengacu pada pencapaian target sesuai visi dan misi rpm tahun dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan sosial masyarakat. selain itu penyusunan prioritas pembangunan kabupaten solok tahun dengan memperhatikan faktor faktor sebagai berikut prioritas pembangunan nasional dan provinsi sumatera barat urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah tingkat kabupaten urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional kebijakan kepala daerah untuk implementasi visi dan misi pencapaian target dan pemenuhan spm prioritas pembangunan kabupaten solok tahun sebagai berikut: mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. oleh karena itu anggaran untuk pembangunan harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat tersebut. dalam pelaksanaannya banyak pembangunan hanya sebatas dari pemenuhan output, rutinitas dan kewajiban pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya dari secara optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. salah satu faktor penyebabnya adalah pembangunan belum memfokuskan dan memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat. arah kebijakan tahun untuk prioritas mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat adalah peningkatan partisipasi dan kualitas usulan masyarakat dalam musrenbang (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun peningkatan kualitas data evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan peningkatan peran kebimbangan dalam perencanaan optimalisasi alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan arah kebijakan untuk mendukung prioritas ini peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen tata ruang peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan aturan tata ruang peningkatan penataan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur publik peningkatan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektor unggulan dan penanganan bencana alam peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan sampai daerah terisolir tertinggal peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi pemenuhan standar pelayanan minimal air minum terlindungi pemenuhan standar pelayanan minimal sanitasi layak penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan transportasi air guna menunjang keselamatan dan kenyamanan mobilitas masyarakat peningkatan sarana gedung pemerintahan dan infrastruktur publik lainnya penyediaan sarana dan prasarana persamaan peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni rth) peningkatan prasarana, sarana dan utilitas psu) perumahan dan kawasan permukiman peningkatan penanganan kawasan kumuh peningkatan perbaikan rumah terdampak bencana peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan peningkatan penyediaan dan pemeliharaan rth publik peningkatan layanan sampah dan limbah yang tertangani peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara mandiri pemetaan potensi kawasan resiko bencana dan penanggulangan bencana tahun ke dan ke pengurangan resiko bencana (mitigasi) pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat nagari sadar bencana dan lembaga kebencanaan daerah yang tangguh. penyediaan sistem informasi kebencanaan secara online, cepat, tepat dan terintegrasi peningkatan tanggap darurat kebencanaan peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata penyediaan benih bibit unggul, sarana dan prasarana produksi peningkatan kapasitas sdm pertanian dan penguatan kelembagaan perlindungan lahan pertanian penyediaan sarana dan prasarana panen dan pasca panen peningkatan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran pengembangan pertanian organik pengembangan usaha dan diversifikasi produk ikm peningkatan kapasitas sdm ikm pemanfaatan digitalisasi untuk ikm peningkatan akses informasi dan kemitraan bagi ikm penumbuhan ikm termasuk millenial enterpreneur dan women enterpreneur penumbuhan sentra sentra ikm potensial penyediaan sarana dan prasarana sentra ikm peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi baik dari segi kelembagaan maupun sdm koperasi pengembangan usaha dan diversifikasi produk usaha mikro dan kecil peningkatan kapasitas usaha dan sdm usaha mikro dan kecil pemanfaatan digitalisasi untuk usaha mikro dan kecil (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun penumbuhan usaha mikro dan kecil termasuk millenial enterpreneur dan women enterpreneur pengembangan destinasi wisata pada kawasan strategis peningkatan sdm pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pembentukan badan pengelola destinasi (destination management organization) peningkatan inovasi produk ekonomi kreatif perluasan kesempatan investasi untuk kepariwisataan dan ekonomi kreatif penguatan program dan standarisasi clean, health, safety, and environment chse) penumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pemasaran berbasis digital dan marketplace. penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal deregulasi investasi dalam membentuk image lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi, peningkatan upaya promosi investasipenumbuhan wirausaha baru melalui inkubasi bisnis tenaga kerja mandiri tkm) peningkatan lapangan kerja baru berbasis padat karya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih arah kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan ini penataan kelembagaan birokrasi pemerintah penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif optimalisasi penerapan integrasi kinerja birokrasi peningkatan kapasitas sdm penyelenggara pemerintahan berorientasi pada perubahan pola pikir dan budaya kerja peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah spip) peningkatan integrasi sistem layanan publik peningkatan kualitas informasi publik optimalisasi pemanfaatan website pemda kab solok membangun sumber daya manusia yang berkualitas arah kebijakan untuk prioritas ini sebagai berikut peningkatan kapasitas lembaga pendidikan terhadap layanan internet peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, paud, sd mi, dan smp mts peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan paket paket dan paket peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama program pembangunan pendidikan dengan pemerintah dan nonpemerintah peningkatan program pembinaan prestasi, minat bakat dan daya saing sekolah peningkatan upaya pemenuhan delapan standar nasional pendidikan peningkatan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan peningkatan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar penyusuna (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun peningkatan keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak optimalisasi layanan perpustakaan peningkatan kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan pustakawan) peningkatan komunitas literasi berbasis masyarakat peningkatan pembinaan olahraga prestasi peningkat peningkatan promosi kesehatan masyarakat, peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas pengembangan sistem jaminan kesehatan yang menjangkau masyarakat miskin peningkatan capaian kabupaten layak anak peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga melalui penerapan fungsi keluarga optimalisasi pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter pengembangan sistem jaminan sosial perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan abs sbk arah kebijakan untuk prioritas pembangunan ini sebagai berikut optimalisasi fasilitas perencanaan pembangunan nagari penguatan lembaga adat dan budaya yang ada nagari peningkatan kualitas mts dalam perencanaan pembangunan penguatan nilai nilai abs sbk dalam penyelenggaraan pemerintahan semua tingkatan (oo perubahan kpd kabupaten solok tahun tabel program prioritas pembangunan kabupaten solok tahun program perencanaan, pengendalian persentase perencanaan, pengendalian balitbang dan evaluasi pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun program pengelolaan keuangan persentase pengelolaan keuangan daerah badan keuangan daerah daerah program pengelolaan pendapatan persentase pad terhadap pendapatan badan keuangan daerah daerah daerah program penyelenggaraan penataan ketaatan terhadap rtrw dinas pekerjaan ruang umum dan penataan ruang program pengelolaan sumber daya rasio luas kewenangan kabupaten dinas pekerjaan air (sda) yang dilayani jaringan irigasi umum dan penataan ruang program pengelolaan dan persentase jumlah rumah tangga yang dinas pekerjaan pengembangan sistem penyediaan air mendapatkan akses terhadap air minum umum dan minum terlindungi penataan ruang program pengembangan sistem dan persentase sarana dan prasarana dinas lingkungan pengelolaan persamaan regional persamaan yang tersedia hidup program pengelolaan dan persentase rumah tangga dengan akses dinas pekerjaan pengembangan sistem air limbah sanitasi layak umum dan penataan ruang perubahan rkd kabupaten solok tahun program penataan bangunan dan persentase gedung dan lingkungan dinas pekerjaan lingkungannya pemerintah terkondisi baik umum dan penataan ruang program penyelenggaraan jalan tingkat kemantapan jalan kabupaten dinas pekerjaan umum dan penataan ruang program pengembangan jasa rasio tenaga operator teknisi analis dinas pekerjaan konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi umum dan penataan ruang program penyelenggaraan lalu persentase penurunan angka kecelakaan dinas perhubungan lintas dan angkutan jalan (lla) lalu lintas program pengelolaan pelayaran persentase layanan transportasi air dinas perhubungan program pengembangan perumahan persentase rumah korban bencana yang dinas perumahan terlayani dan menjadi layak huni rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan program kawasan permukiman persentase kawasan permukiman yang dinas perumahan tertata rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan program perumahan dan kawasan persentase pencegahan perumahan dan dinas perumahan permukiman kumuh kawasan permukiman kumuh rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan program penyelesaian sengketa persentase sengketa tanah yang dinas perumahan tanah garapan diselesaikan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan program penyelesaian ganti persentase ganti rugi dan santunan dinas perumahan kerugian dan santunan tanah tanah yang diselesaikan rakyat, kawasan untuk pembangunan perubahan rkd kabupaten solok tahun permukiman dan pertanahan program pendayagunaan tanah persentase percil tanah yang ditata dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan program perencanaan lingkungan persentase ketersediaan dokumen dinas lingkungan hidup perencanaan lingkungan hidup hidup program pengendalian pencemaran persentase pemantauan terhadap dinas lingkungan dan atau kerusakan lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup hidup program pengelolaan rasio ruang terbuka hijau per satuan rasio dinas lingkungan keanekaragaman (kehati) luas wilayah ber hpl hgb hidup program pengendalian bahan persentase kegiatan penghasil limbah dinas lingkungan berbahaya dan beracun (b3) dan yang diawasi hidup limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) program pembinaan dan pengawasan persentase ketaatan penanggungjawab dinas lingkungan terhadap izin lingkungan dan izin usaha dan atau kegiatan terhadap izin hidup perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin plh dan puu yang lingkungan hidup (plh) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten program peningkatan pendidikan, persentase masyarakat yang mendapat dinas lingkungan pelatihan dan penyuluhan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hidup lingkungan hidup untuk masyarakat lingkungan hidup program penghargaan lingkungan persentase sekolah yang mendapatkan dinas lingkungan hidup untuk masyarakat pembinaan dan penilaian calon sekolah hidup adiwiyata program penanganan pengaduan persentase pengaduan lingkungan hidup dinas lingkungan lingkungan hidup yang tertangani hidup perubahan rkd kabupaten solok tahun program pengelolaan persamaan persentase sampah yang terangkut dinas lingkungan tpa hidup program penanggulangan bencana persentase warga negara yang bpbd memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana program penanganan bencana persentase korban bencana alam dan bpbd, dinas sosialmeningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, umkm, perdagangan dan pariwisata program pengelolaan sumber daya jumlah ketersediaan pangan utama kg kapita thn dinas perikanan ekonomi untuk kedaulatan dan beras) perkapita dan pangan kemandirian pangan program peningkatan diversifikasi skor pph skor dinas perikanan dan ketahanan pangan masyarakat dan pangan program penanganan kerawanan persentase daerah rentan rawan pangan dinas perikanan pangan dan pangan program pengawasan keamanan jumlah pangan segar yang aman komoditi dinas perikanan pangan dikonsumsi masyarakat dan panganrogram penilaian kesehatan ksp usp persentase usaha simpan pinjam oleh dkukmpp koperasi koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten program pendidikan dan latihan persentase koperasi yang mengikuti dkukmpp pengoperasian pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten perubahan rkd kabupaten solok tahun program pemberdayaan dan persentase koperasi yang diberikan dkukmpp perlindungan koperasiprogram pemberdayaan usaha persentase usaha mikro yang jadi dkukmpp menengah, usaha kecil, dan usaha wirausaha mikro (umkm) program pengembangan umkm persentase jumlah usaha mikro yang dkukmpp diberikan dukungan fasilitasi program pengembangan iklim persentase ketersediaan dokumen dpmptspnaker penanaman modal investasi dan regulasi program promosi penanaman modal persentase peningkatan investasi dpmptspnaker program pelayanan penanaman persentase izin usaha yang diterbitkan dpmptspnaker modal tepat waktu program pengendalian pelaksanaan persentase perusahaan yang tertib dpmptspnaker penanaman modal administrasi program pengelolaan data dan persentase ketersediaan data penanaman dpmptspnaker sistem informasi penanaman modal modal berbasis teknologi program pengembangan kebudayaan jumlah budaya lokal yang kelompok dinas pariwisata dikembangkan, jumlah lembaga adat dan kebudayaan yang difasilitasi program pelestarian dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara dinas pariwisata pengelolaan cagar budaya terpadu dan kebudayaan program pengelolaan perikanan persentase peningkatan produksi dinas perikanan tangkap perikanan tangkap dan pangan z&$ wv perubahan rkd kabupaten solok tahun program pengelolaan perikanan persentase peningkatan produksi dinas perikanan budidaya perikanan budidaya dan pangan program pengawasan sumber daya persentase nagari yang telah menyusun dinas perikanan kelautan dan perikanan regulasi penggunaan alat tangkap dan pangan program pengolahan dan pemasaran jumlah produksi olahan hasil perikanan dinas perikanan hasil perikanan dan pangan program peningkatan daya tarik persentase destinasi wisata dinas pariwisata destinasi pariwisata unggulan prioritas yang dikembangkan dan kebudayaan program pemasaran pariwisata jumlah promosi pariwisata terintegrasi paket dinas pariwisata dan kebudayaan program pengembangan ekonomi jumlah produk ekonomi kreatif yang hki dinas pariwisata kreatif melalui pemanfaatan dan terdaftar hak kekayaan intelektual hki) dan kebudayaan perlindungan hak kekayaan intelektual program pengembangan sumber daya persentase pelaku ekonomi kreatif yang dinas pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif dikembangkan dan kebudayaan program penyediaan dan persentase peningkatan produktivitas dinas pertanian pengembangan sarana pertanian komoditi pertanian program penyediaan dan persentase peningkatan prasarana dinas pertanian pengembangan prasarana pertanian pertanian program pengendalian kesehatan persentase pengendalian dan dinas pertanian hewan dan kesehatan masyarakat penanggulangan kesehatan hewan dan veteriner kesehatan masyarakat veteriner program pengendalian dan persentase penurunan luas serangan opt dinas pertanian penanggulangan bencana pertanian program penyuluhan pertanian persentase cakupan bina kelompok tani dinas pertanian yang produktif perubahan rkd kabupaten solok tahun program peningkatan sarana persentase pengembangan dan dkukmpp distribusi perdagangan pengelolaan sarana distribusi perdagangan program stabilisasi harga barang rata rata persentase kenaikan harga dkukmpp kebutuhan pokok dan barang komoditas penting ingang imigran pengembangan ekspor pesona pre yang dika masa rara dro rute program standardisasi dan persentase alat alat ukur, takar, timbang dkukmpp perlindungan konsumen dan perlengkapannya http) bertanda tera sah yang berlaku program penggunaan dan persentase pertumbuhan sub sektor dkukmpp pemasaran produk dalam negeri perdagangan besar dan eceran program perencanaan dan persentase sentra industri yang difasilitasi dkukmpp pembangunan industri program pengendalian izin usaha persentase izin usaha industri yang dkukmpp industri kabupaten kota dikendalikan program pengelolaan sistem persentase data informasi industri yang dkukmpp informasi industri nasional tersedia program perencanaan tenaga kerja persentase kegiatan yang dilaksanakan dpmptspnaker yang mengacu pada rtk program pelatihan kerja dan persentase tenaga kerja yang dilatih dpmptspnaker produktivitas tenaga kerja program penempatan tenaga kerja persentase tenaga kerja yang dpmptspnaker ditempatkan program hubungan industrial persentase perusahaan yang menerapkan dpmptspnaker tata kelola kerja yang layak pp pkb, lks bipartita struktur skala upah dan terdaftar peserta bpjs ketenagakerjaan) z&$ wv perubahan rkd kabupaten solok tahun mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih program pemerintahan dan persentase koordinasi kegiatan pelaksana kesejahteraan rakyat pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah program perekonomian dan persentase koordinasi kegiatan pelaksana pembangunan perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah program koordinasi dan sinkronisasi persentase koordinasi dan sinkronisasi pelaksana perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah yang bidang urusan terlaksana perencanaan program pengelolaan barang milik persentase pengelolaan barang milik pelaksana daerah daerah urusan keuangan program pengembangan sumber daya rasio pegawai pendidikan tinggi dan pelaksana manusia menengah dasar pns tidak urusan pendidikan termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan pelatihan program penelitian dan persentase penyusunan kajian yang pelaksana pengembangan daerah difasilitasi penelitian dan pengembangan 411x.xx. program penunjang urusan persentase pemenuhan layanan semua skpd pemerintahan daerah kesekretariatan kabupaten kota program penyelenggaraan persentase pengawasan api yang persen pelaksana pengawasan terlaksana sesuai ppt inspektorat daerah program perumusan kebijakan, persentase pembinaan api terhadap persen pelaksana pendampingan dan asistensi audit inspektorat daerah program peningkatan ketenteraman persentase gangguan ketentraman pelaksana dan ketertiban umum ketertiban umum masyarakat yang urusan tertangani pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum perubahan rkd kabupaten solok tahun serta perlindungan masyarakat program pencegahan, persentase pelayanan penyelamatan dan pelaksana penanggulangan, penyelamatan evakuasi korban kebakaran urusan kebakaran dan penyelamatan non pemerintahan kebakaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat program pengelolaan taman makam persentase pengelolaan taman makam pelaksana pahlawan pahlawan kabupaten urusan pemerintahan bidang sosial program pendaftaran penduduk cakupan penerbitan dokumen pelaksana kependudukan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program pencatatan sipil persentase pelaporan peristiwa penting pelaksana yang tertangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program pengelolaan informasi persentase perangkat daerah yang telah pelaksana administrasi kependudukan memanfaatkan data kependudukan urusan berdasarkan perjanjian kerjasama pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program pengelolaan profil persentase penyajian data kependudukan pelaksana kependudukan urusan perubahan rkd kabupaten solok tahun pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program informasi dan komunikasi persentase masyarakat yang menjadi pelaksana publik sasaran penyebaran informasi publik urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika program aplikasi informatika persentase layanan publik yang pelaksana diselenggarakan secara online dan urusan terintegrasi pemerintahan bidang komunikasi dan informatika program penyelenggaraan statistik persentase perangkat daerah yang pelaksana sektoral menggunakan data statistik dalam urusan menyusun perencanaan pembangunan pemerintahan daerah bidang statistik program penyelenggaraan tingkat keamanan informasi daerah pelaksana persandian untuk pengamanan urusan informasi pemerintahan bidang persandian program pengelolaan arsip tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pelaksana akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah urusan dan pertanggungjawaban nasional pemerintahan bidang kearsipan program perlindungan dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip pelaksana penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban urusan setiap aspek kehidupan berbangsa dan pemerintahan bernegara untuk kepentingan negara, bidang kearsipan pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat z&$ wv perubahan rkd kabupaten solok tahun program perizinan penggunaan arsip persentase perangkat daerah yang pelaksana mengelola arsip secara baku urusan pemerintahan bidang kearsipan program dukungan pelaksanaan persentase dukungan pelaksanaan tugas pelaksana tugas dan fungsi dprd dan fungsi dprd yang terlaksana sekretariat dprd program penguatan ideologi persentase koordinasi penguatan ideologi pelaksana pancasila dan karakter kebangsaan pancasila dan karakter kebangsaan kesatuan bangsa dan politik program peningkatan peran partai persentase koordinasi peran partai politik pelaksana politik dan lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan melalui kesatuan bangsa melalui pendidikan politik dan pendidikan politik dan pengembangan dan politik pengembangan etika serta budaya etika serta budaya politik politik program pemberdayaan dan persentase ormas lsm aktif pelaksana pengawasan organisasi kesatuan bangsa kemasyarakatan dan politik program pembinaan dan persentase koordinasi pembinaan dan pelaksana pengembangan ketahanan ekonomi, pengembangan ketahanan, ekonomi, kesatuan bangsa sosial, dan budaya sosial dan budaya dan politik program peningkatan kewaspadaan persentase penanganan konflik sosial pelaksana nasional dan peningkatan kualitas kesatuan bangsa dan fasilitasi penanganan konflik dan politik sosial program pengendalian perizinan jumlah penerbitan izin pendidikan dasar sekolah disdikpora pendidikan yang diselenggarakan masyarakat program pengelolaan pendidikan angka partisipasi sekolah disdikpora program pendidik dan tenaga persentase pendidik tenaga disdikpora kependidikan kependidikan yang telah memenuhi perubahan rkd kabupaten solok tahun kualifikasi akademik s1 dan memiliki sertifikat pendidik program pengembangan kurikulum persentase sekolah yang disdikpora mengintegrasikan muatan lokal dalam dokumen kurikulum sekolah program pengembangan bahasa dan persentase sekolah dengan kegiatan disdikpora sastra literasi program pembinaan perpustakaan nilai tingkat kegemaran membaca nilai disdikpora masyarakat program pelestarian koleksi indeks pembangunan literasi masyarakat indeks dinas perpustakaan nasional dan naskah kuno dan kearsipan program pengembangan kapasitas tingkat partisipasi pemuda dalam disdikpora daya saing kepemudaan kegiatan ekonomi mandiri program pengembangan kapasitas pemerolehan medali dalam event medali disdikpora daya saing keolahragaan olahraga nasional maupun internasional program pengembangan kapasitas persentase peningkatan kapasitas disdikpora kepramukaan kepramukaan program pemenuhan upaya index kepuasan masyarakat indeks dinas kesehatan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat program peningkatan kapasitas persentase fasilitas pelayanan kesehatan dinas kesehatan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki sumbar daya manusia sesuai standar program sediaan farmasi, alat persentase usaha farmasi, obat tradisional, dinas kesehatan kesehatan dan makanan minuman alat kesehatan, makanan dan minuman yang memiliki izin program pemberdayaan masyarakat cakupan nagari siaga dinas kesehatan bidang kesehatan perubahan rkd kabupaten solok tahun program pengarusutamaan gender persentase arg pada belanja apbd dkbp3a dan pemberdayaan perempuan program perlindungan perempuan rasio kekerasan terhadap perempuan, rasio dkbp3a termasuk typo (per penduduk perempuan) program peningkatan kualitas cakupan kelompok kegiatan yang dkbp3a keluarga melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga program pengelolaan sistem data cakupan ketersediaan data gender dan dkbp3a gender dan anak anak moseaupem menahan hak garin kuburan layak anak masa tema denga program perlindungan khusus anak persentase anak korban kekerasan yang dkbp3a ditangani instansi terkait kab kota program pembinaan keluarga ratio akseptor dkbp3a berencana (kb) program pemberdayaan dan persentase pusat pelayanan keluarga dkbp3a peningkatan keluarga sejahtera (ks) sejahtera (pks) disetiap kecamatan program pemberdayaan sosial persentase penyandang disabilitas dinas sosialprogram rehabilitasi sosial persentase pks yang tertangani dinassosial program perlindungan dan jaminan persentase pks yang memperoleh dinas sosial sosial bantuan sosial meningkatan tatanan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah (abs sbk) perubahan rkd kabupaten solok tahun program penataan desa persentase pengentasan desa tertinggal dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari program peningkatan kerjasama persentase peningkatan status desa dinas desa mandiri pemberdayaan masyarakat dan nagari program administrasi pemerintahan indeks kepuasan masyarakat ikm) indeks dinas desa terhadap layanan pemerintah desa pemberdayaan masyarakat dan nagari program pemberdayaan lembaga persentase peningkatan pemberdayaan dinas kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga memasyarakat nagari dan pemberdayaan masyarakat hukum adat lembaga adat nagari masyarakat dan nagari program pengembangan kesenian persentase kesenian tradisional yang dinas pariwisata tradisional dikembangkan dilestarikan dan kebudayaan program pembinaan sejarah jumlah sejarah lokal yang dilestarikan sejarah lokal dinas pariwisata dan kebudayaan program pengelolaan permusuhan persentase museum yang didirikan dan dinas pariwisata terkelola dan kebudayaan perubahan rkd kabupaten solok tahun bab rencana kerja dan pendanaan daerah rencana program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan mencakup program dan kegiatan yang dihapus, program dan kegiatan yang baru, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang)kuda dan pas p tahun dimana kuda tahun memuat diantaranya perbedaan asumsi dengan kebijakan umum apbdrekapitulasi anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten solok tahun dapat dilihat pada tabel berikut tabel rekapitulasi pagu perubahan rkd kabupaten solok tahun apbd setelah pagu perubahan penambahan mteeeeese permukiman dan pertanahan kebakaran toantowsamentmntea sman sama sma dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak binastingkungan ida pencatatan sipil ci) perubahan rkd kabupaten solok tahun apbd setelah pagu perubahan penambahan xotalanggran o secara lengkap, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran setiap opd dapat dilihat pada lampiran berikut ini ba. ci) perubahan rkd kabupaten solok tahunr jurusan pemerintahan bidang pendidikan as1,ses,sos\| program penunjang urusan persentase pemenuhan pemerintahan layanan kesekretariatan daerah kabupaten kota perencanaan, terlaksananya penganggaran, perencanaan dan dan evaluasi evaluasi kinerja kinerja perangkat perangkat daerah daerah semua dana meningkatkan penyusunan persentase dokumen kab kota, transfer bea daya peningkatan dinas pendidikan lor io1 lox dokumen perencanaan perangkat semua umum: manusia yang kualitas dan kabupaten pemuda dan perencanaan daerah yang kecamatan), dana berkualitas dan pemerataan solok olahraga perangkat daerah diselesaikanfao1fo2 penyusunan rka perangkat daerah mua mum manusia yang ganas gan kabupaten pemuda dan dokumen rkaan dana, meningkatkan peningkat koordinasi dan persentase dokumen ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan penyusunan dpa dpa perangkat daerah semua mum manusia yang kualitas aan kabupaten pemuda dan kecamatan), dana pemerataan solok skpd yang diselesaikanla.o1los susunan dpa perangkat daerah mua mum manusia yang ganas gan kabupaten pemuda dan perubahan dpsemua dana meningkatkan jumlah dokumen kab kota, transfer bea daya peningkatan dinas pendidikan lo1 \|o7 evaluasi kinerja evaluasi kinerja dokumen semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten dokumen pemuda dan perangkat daerah perangkat daerah yang kecamatan), dana pemerataan solok berkualitas dan olahraga diselesaikan semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum administrasi terlaksananya kegiatan keuangan administrasi keuangan perangkat daerah aan dana, meningkatkan peningkat diana gaji jumlah orang yang ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o1 lao2lo1 nyalakan saji menerima gaji dan oranghbulat27, ,49g\| mua mum manusia yang ganas gan kabupaten oranghbulan pemuda dan dan tunjangan asn kecamatan), dana pemerataan solok tunjangan asn7y4k r3wnrzlctz55pbi xc1koordinasi dan kab kota, transfer peningkatan persentase laporan sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan \|os f " susunan keuangan akhir yang mua mum manusia yang nya can kabupaten pemuda dan laporan keuangan kecamatan, dana pemerataan solok diselesaikan berkualitas dan olahraga akhir tahun skpd semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum administrasi umum perangkat daerah semua dana penyediaan talas jumlah paket peralatan kab kota, transfer dinas pendidikan io1 \|o1 lacoelo1 \| komponen instalasi rumah tangga yang paket mua mum paket pemuda dan listrik penerangan disediakan kecamatan, dana olahraga bangunan kantor semua alokasiio1 \|o1 la.elo2 tata dan peralatan dan mua mum kualitas gan pemuda dan perlengkapan perlengkapan kantor kecamatan, dana pemerataan olahraga kantor gap semua alokasi pendidikanlo1 lo1 .06lo3 peralatan rumah peralatan rumah mua mum kualitas gan pemuda dan tangga tangga kantor kecamatan, dana pemerataan olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana bah jumlah paket bahan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan lo1 lo1 labela asalkan bahan logistik kantor yang paket mua mum kualitas gan paket pemuda dan logistik kantor kecamatan, dana pemerataan disediakan olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana penyediaan barang jumlah paket barang kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan lo1 \|o1 .06los \|cetakan dan cetakan gan paket mua mum kualitas gan paket pemuda dan penggandaan penggandaan yang kecamatan, dana pemerataan olahraga disediakan semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana penyelenggaraan jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan ion \|o1 l2 pelog rapat koordinasi penyelenggaraan rapat laporan semua umum kualitas dan laporan pemuda dan dan konsultasi koordinasi dan kecamatan, dana pemerataan olahraga skpd konsultasi skpd semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum pengadaan barang terlaksananya milik daerah pengadaan barang penunjang urusan milik daerah penunjang pemerintah urusan pemerintah daerah daerngadaan persentase pengadaan kab kota, transfer bea daya peningkatan dinas pendidikan kendaraan dinas kendaraan dinas semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten pemuda dan operasional atau operasional atau kecamatan), dana pemerataan solok berkualitas dan olahraga lapangan lapangan semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum aan dana, meningkatkan peningkat pengadaan gedung jumlah unit gedung ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan kantor atau kantor atau bangunan unit lai dea manusia yang dan unit pemuda dan bangunan lainnya lainnya yang disediakan ecamatarh, 2ana berkualitas dan mera aan olahraga semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum penyediaan jasa terlaksananya penunjang urusan penyediaan jasa tah pemerintahan penunjang urusan daerah pemerintah daerah aan dana, meningkatkan peningkat jumlah laporan ota, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o1 anglo1 ny ejaan jasa penyediaan jasa surat buah laporan mua mum manusia yang kualitas gan kabupaten laporan pemuda dan surat menyurat kecamatan, dana pemerataan solok menyuratpenyediaan jasa jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan komunikasi penyediaan jasa semua umum sumber daya kualitas dan kabupaten dinas pendidikan naa laporan manusia yang laporan pemuda dan sumber daya air komunikasi, sumber kecamatan, dana berkualitas dan pemerataan solok olahraga dan listrik daya air dan listrik semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum semua dana meningkatkan jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan penyediaan jasa diana semua umum sumber daya kualitas dan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o1 l2.08lo4 pelayanan umum glaad sasa laporan manusia yang laporan pemuda dan pelayanan umum kecamatan, dana pemerataan solok kantor berkualitas dan olahraga kantor semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang rusak pemerintahan daerah penyediaan jasa semua dana pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan kab kota, transfer peningkatan pemeliharaan dan perorangan dinas atau semua umum maan dinas pendidikan pajak kendaraan kendaraan dinas unit kecamatan dana pemerataan unit pemuda dan perorangan dinas jabatan yang dipelihara semua alokasi pendidikan olahraga atau kendaraan dan dibayarkan pajaknya dinas jabat kelurahan\| umum dinas jabatanpemeliharaan, lapangan yan semua umum kualitas dan dinas pendidikan \|o1 (pajak, dan perizinan lapangan yang unit unit pemuda dan kendaraan dinas dipelihara dan kecamatan), dana pemerataan olahraga ional dibayarkan pajak dan semua alokasi pendidikan operasional) atau perizinannya kelurahan\| umum lapanganeliharaan rela jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan lor (ox l2o9log politisi gedung penyediaan jasa laporan semua umum kualitas dan laporan pemuda dan kantor dan pelayanan umum kecamatan, dana pemerataan olahraga bangunan lainnya kantor yang disediakan semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum program rasio lembaga pengelolaan pendidikan pendidikan terakreditasi pengelolaan terlaksananya kegiatan pendidikan pekan. latar sekolah dasar pendidikan sekira dasar semua dana meningkatkan kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pendidikan lo1 penambahan ruang jumlah ruang kelas ruang semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten ang pemuda dan kelas baru baru yang bertambah transfer umum dana aan alokasi meningkatkan peningkat pembangunan jumlah ruang guru ola, umum sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan io1 ruang guru kepala kepala sekolah ruang mua manusia yang nya can kabupaten ruang pemuda dan kecamatan'), dana pemerataan solok sekolah yang dibangun berkualitas dan olahraga semua transfer pendidikan berdaya saing kelurahan\| khusus dana alokasi khusus fisik aan dana, meningkatkan peningkat pembangunan jumlah ruang unit ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 ruang unit kesehatan sekolah ruang pet dea manusia yang damri ruang pemuda dan kesehatansemua dana meningkatkan kab kota, transfer peningkatan pembangunan jumlah tak sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 perpustakaan umah perpustakaan ruang mum manusia yang ganas gan kabupaten ruang pemuda dan sekolah yang dibangun kecamatan), dana pemerataan solok sekolah berkualitas dan olahraga semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum pan dana, meningkatkan peningkat pembangunan jumlah sarana, ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 lo2 \|oe sarana, prasarana prasarana dan utilitas paket lai dea manusia yang dan paket pemuda dan dan utilitas sekolahan dana, meningkatkan peningkat rehabilitasi jumlah ruang kelas ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan io1 io2 \|og sedang berat yang direhab berat ruang mua mum manusia yang nya can kabupaten ruang pemuda dan kecamatan, dana pemerataan solok ruang kelas sedang berkualitas dan olahraga semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum rehabilitasi dinas pendidikan lo2 sedang berat kabupaten pemuda dan ruang guru kepala solok olahraga sekolah kenabililasi kabupaten dinas pendidikan \|o2 jeo1lan sedang bera kabupaten pemuda dan perpustakaan solok sekolah olahraga semua dana meningkatkan rehabilitasi kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pendidikan loo ib01112 sedang berat angka partisipasi murni semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten pemuda dan sarana, prasarana kecamatan, dana pemerataan solok berkualitas dan olahraga dan utilitas sekolah semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum semua dana meningkatkan kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pendidikan lor lo2 jz.o1 ina pengadaan mebel jumlah mebel sekolah paket semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten paket pemuda dan sekolah yang tersedipengadaan alat kabupaten dinas pendidikan rumah tangga sala pemuda dan sekolah olahraga pengadaan dinas pendidikan jumlah perlengkapan kabupaten perlengkapan sekolah vang tersedia paket solok paket pemuda dan sekolah yang olahraga semua dana meningkatkan kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pendidikan loo pengadaan angka partisipasi murni semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten pemuda dan perlengkapan sisw, meningkatkan peningkat pengadaan alat jumlah alat praktik dan sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 praktik dan peraga peraga siswa yang paket mum manusia yang ganas gan paten paket pemuda dan dana pemerataan solok siswa tersedia berkualitas dan olahraga alokasi pendidikan berdaya saing umum jumlah satuan shan dana, meningkatkan peningkat nama man pendidikan yang kota, ona sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 lo2 lao1la3 \|'" uses edgar gan menyelenggarakan sekolah mua mum manusia yang ganberkualitas dan olahraga didik semua alokasi pendidikan ujimbinaan minat, jumlah siswa gta peserta kab kota, transfer sumber daya peningkatan kabupaten peserta dinas pendidikan i2. bakat dan mengikuti kompetisi peserta mua mum manusia yang nya can kabupaten peserta pemuda dan lomba akademik dan didik kecamatan), dana pemerataan solok didik kreativitas siswa berkualitas dan olahraga non akademik semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum penyediaan semua dana meningkatkan pendidik dan kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pendidikan loo o1lb6 tenaga angka partisipasi murni semua umum manusia yang kualitas dan kabupaten pemuda dan kependidikan bagi kecamatan), dana pemerataan solok berkualitas dan olahraga satuan pendidikan semua alokasi pendidikan berdaya saing sekolah dasar kelurahan\| umumnata7 \|sekolah dasar kompetensi dan kelurahan\| umum kualifikasi. jumlah sekolah dasar semua dana meningkatkan pembinaan kab kota, transfer peningkatan kelima dilaksanakan sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan lo1 lo2 laras bagian gan pembinaan sekolah mua mum manusia yang ganas gan kabupaten sekolah pemuda dan manajemen kecamatan, dana pemerataan solok kelembagaan dan berkualitas dan olahraga sekolah semua alokasi pendidikan manajemen sekolah berdaya saing kelurahan\| umum ka, solo dan peningkatan pendidik pengelolaan dana jumlah sekolah dasar semua aga kualitas dan kabupaten dinas pendidikan sekolah kecamatan, fisik bos sekolah pemuda dan bos sekolah dasar yang mengelola bos pemerataan solok semua reguler olahraga pendidikan kelurahan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama peningkatan semua dana kualitas dan bahan terlaksananya kab kota, transfer bear kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 la.o2lo2 tambahan nua penambahan ruang ruang mua mum pendidikan kabupaten ruang pemuda dan kelas baru kecamatan, dana peningkatan solok kelas baru olahraga semua alokasi kualitas dan kelurahan\| umum pemerataan pendidikanpeningkatan semua dana kualitas dan alokasi pembangunan kab kota, umum ear kabupaten dinas pendidikan ruang guru kepala lai yak jai pemuda dan sekolah pcamatari, dana ending alan (solo olahraga semua transfer kualitas dan kelurahan\| umum pemerataan dana pendidikan alokasi umum peningkatan semua dana kualitas dan pmb jumlah ruang kab kota, transfer ear kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 pembangunan laboratorium yang ruang mua mum pendidikan kabupaten ruang pemuda dan laboratorium kecamatan, dana peningkatan solok dibangun olahraga semua alokasi kualitas dan kelurahan\| umum pemerataan pendidikan pembangunan dinas pendidikan kabupaten ruang serba solok pemuda dan guna aula olahraga peningkatan semua dana kualitas dan pembangunan jumlah sarana, kab kota, transfer bear kabupaten dinas pendidikan lo1 lo2 sarana, prasarana prasarana dan utilitas paket mua mum pendidikan kabupaten paket pemuda dan kecamatan), dana peningkatan solok dan utilitas sekolah sekolah yang dibangun olahraga semua alokasi kualitas dan kelurahan\| umum pemerataan pendidikan semua dana rehabilitasi kab kota, transfer peningkatan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 sedang berat mua mum kualitas gan kabupaten pemuda dan kecamatan, dana pemerataan solok gedung sekolah olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum bapa jumlah ruang kelas kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 jao2 perang era sekolah yang direhab ruang kabupaten ruang pemuda dan ruang kelas sedang berat solok olahraga sekolah rehabilitasi dinas pendidikan kabupaten sedang berat solok pemuda dan laboratorium olahraga kenabililasi kabupaten dinas pendidikan \|o2 jeo2li9 sedang bera kabupaten pemuda dan ruang serba solok olahraga guna aula rehabilitasi bidang berat kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 jao2\|a1 ( aman dinas kabupaten pemuda dan kepala solok olahraga sekolah guru pena sekolabililasi kabupaten dinas pendidikan lor io2 l2.o2la4 sedang bera kabupaten pemuda dan sarana, prasarana solok olahraga dan utilitas sekolah semua dana pengadaan mebel jumlah mebel sekolah man kabupaten dinas pendidikan \|o1 joz lao2las keadaan weber rumah mebel sekolah paket mua mum banks dan kabupaten paket pemuda dan sekolah yang tersedia kecamatan), dana pemerataan solok olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum pengadaan dinas pendidikan kabupaten perlengkapan solok pemuda dan sekolah olahraga pengadaan kabupaten dinas pendidikan pemuda dan perlengkapan siswa solok olahraga semua dana perlengkapan dasar kab kota, transfer peningkatan kabupaten dinas pendidikan buku teks peserta semua mum paritas aan kabupaten pemuda dan kecamatan), dana pemerataan solok didik olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum perlengkapan dinas pendidikan jumlah perlengkapan kabupaten belajar peserta paket paket pemuda dan siswa yang tersedia solok didik olahraga semua dana pengadaan alat jumlah alat praktik dan kab kota, transfer peningkatan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 praktik dan peraga peraga siswa yang paket mua mum kualitas gan kabupaten paket pemuda dan kecamatan, dana pemerataan solok siswa tersedia olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana penyet jumlah satuan kab kota, trans peningkat bai pendidikan yang ota, atan kabupaten dinas pendidikan 1lo1 lo2 lao2\|3e \|'" uses belajar gan menyelenggarakan sekolah mua mum kualitolahraga didik ujian semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum jumlah kriket bea balik peningkat pembinaan minat, peserta ota, nama atan kabupaten dinas pendidikan \|o1 (oz bakat dan mengikut kompetisi peserta mva kendaraan banks dan kabupaten peserta pemuda dan lomba akademik dan didik kecamatan, pemerataan solok didik kreativitas siswa bermotor olahraga non akademik semua pendidikan bank) kelurahan jumlah pendidik dan pengembangan didik karir pendidik dan begini pendidikan plat bea balik peningkat tenaga pasar familia kota, nama kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 (kependidikan pada gagalkan fas ilas orang mua kendaraan kualitas gan kabupaten orang pemuda dan kenaikan pangkat kecamatan, pemerataan solok satuan pendidikan gol peningkat bermotor pendidik olahraga sekolah menengah golongan 'ending atan semua bank) pendidikan kompetensi dan kelurahan pertama lena kualifikasi. mrg@fe xts cj1inaan jumlah sekolah kab kota, transfer peningkatan kelembagaan dan menengah per kualitas kabupaten dinas pendidikan io2 i2.o2 jai pembagian dan dengan pertama yang sekolah m17, mua mum paritas dan kabupaten sekolah pemuda dan manajemen dilaksanakan kecamatan, dana pemerataan solok olahraga sekolah pembinaan semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum pengelolaan dana jumlah sekolah dak non peningkatan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 i80s sekolah enggan pertama sekolah fisik bos kualitas gan kabupaten sekolah pemuda dan yang mengelola dana pemerataan solok menengah pertama reguler olahraga bos pendidikan pengelolaan terlaksananya kegiatan pendidikan anak peng olahan pendidikan sekolah usia dini paud) menengah pertama pembangunan dinas pendidikan kabupaten sarana, prasarana solok pemuda dan dan utilitas paud olahraga rehabilitasi sedang berat dinas pendidikan kabupaten gedung ruang solok pemuda dan kelas ruang guru olahraga paud rehabilitasi sedang berat dinas pendidikan kabupaten pembangunan solok pemuda dan sarana, prasarana olahraga dan utilitas paud pengadaan kabupaten dinas pendidikan pemuda dan perlengkapan paud solok olahraga shan dana, meningkatkan peningkat penyediaan biaya angka partisipasi kota, ona sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan personil pesertadidikpengadaan alat angka partisipasi ola, sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 praktik dan peraga mua mum manusia yang ganas gan kabupaten pemuda dan murni paud kecamatan), dana pemerataan solok siswajumlah peserta didik peserta ola, sumber daya atan kabupaten peserta dinas pendidikan 1lo1 lo2 2o3l53 (renyrenggaraan paud yang mengikuti pesan mua mum manusia yang ganas gan kabupaten feses pemuda dan proses belajar paud didik kecamatan, dana pemerataan solok didik proses belajaro3li6 \| paud kompetensi dan kelurahan\| umum kualifikasi. semua dana meningkatkan kab kota, transfer peningkatan pembinaan angka partisipasi sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan kelembagaan danmanajemen paud berkualitas dan olahraga semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum ka, solo dan peningkatan dinas pendidik pengelolaan dana jumlah paud yang mua kualitas dan kabupaten dinas pendidikan lembap kecamatan, fisik bop lembaga pemuda dan bop paud mengelola dana bop pemerataan solok semua paud olahraga pendidikan kelurahan pengelolaan terlaksananya kegiatan pengelolaan. informal kereta pendidikan non rain formal kesetaraan pembangunan semua dana meningkatkan kab kota, transfer peningkatan sarana, prasarana angka partisipasi sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 dan utilitas sekolahemua dana meningkatkan kab kota, transfer peningkatan rumah tangga angka partisipasi sumber daya kualitas kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 .04log pendidikanhan dana, meningkatkan peningkat praktik dan peraga angka partisipasi kota, ona sumber daya atan kabupaten dinas pendidikan lo1 \|o2 (siswasemua dana meningkatkan penyelenggaraan jumlah peserta didik kab kota, transfer sumber daya peningkatan kabupaten dinas pendidikan lo1 lo2 alkali2 \|'" uses berlayar yang mengikuti proses orang mua mum manusia yang ganas gan kabupaten orang pemuda dan nonformal kereta kecamatan, dana pemerataan solok belajar berkualitas dan olahraga aan semua alokasi pendidikan berdaya saing kelurahan\| umum ps: olokkan.sid.kemendagri.go.id daerah main? rg2 quiz9x2 lfr apg ee89z npd hong a0e4 xiy xts cj1 hkc a w2g7y4k wnrzic sg. dari.go.id d h main? rs@rg2 px kti quiz9x2 lfr8@e x23h hnw gx7k apa4 iny ee89zf mpeg 7xgj npd hong n5skr bp8 vfx7ak1xpx@s aa0e4 xiy mzz76nh8z5fj dst hhf mrg@ xts cj1 hkc a zg9 z1@cw297y4k ict z55pbi xc1 cmwiapan dan semua dana tindak lanjut meningkatkan evaluasi sat kab kota, transfer sumber peningkatan pendidik rasi uan angka partisipasi semua umum aya kualitas dan kabupaten dinas pendidikan pendidikan manusia yang pemuda dan murni paud kecamatan, dana pemerataan solok pendidikan berkualitas dan olahraga semua alokasi pendidikan nonformal kereta berdaya saing kelurahan\| umum aan pengembangan semua dana karir pendidik dan meningkatkan kab kota, transfer sumber peningkatan pendidik tenaga sumber daya dinas pendidikan angka partisipasi semua umum kualitas dan kabupaten kependidikan pada manusia yang pemuda dan murni paud kecamatan, dana pemerataan solok satuan pendidikan berkualitas dan olahraga non keset semua alokasi berd sai pendidikan informal kereta kelurahan! umum berdaya saing aan pembinaan semua dana meningkatkan kelembagaan dan kab kota, transfer peningkatan manajemen angka partisipasi semua umum sumber daya kualitas dan kabupaten dinas pendidikan \|o2 manusia yang pemuda dan sekolah murni paud kecamatan, dana pemerataan solok berkualitas dan olahraga nonformal kereta semua alokasi pendidikan berdaya saing aan kelurahan\| umum pengelolaan dana jumlah sekolah ka, solo dak non peningkatan pendidik bop sekolah nonformal kesetaraan semua fisik bop kualitas dan kabupaten dinas melalaikan lembaga kecamatan, lembaga pemuda dan nonformal kereta yang mengelola dana pendidikan pemerataan solok olah aan bop mua kesetaraan pendidikan antara kelurahan program pengembangan kurikulum penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar penyediaan buku dinas pendidikan \|o3 ( ss "ajaran pemuda dan muatan lokal olahraga pendidikan dasar lhod0. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaansemua dana peningkatan kab kota, transfer peningkatan kepemimpinan, persentase pemuda semua umum kualitas dan dinas pendidikan kepeloporan dan pemuda dan yang berwirausaha kecamatan, dana pemerataan kesukarelawanan olahraga semua alokasi pendidikan pemudsanaan semua dana pemberdayaan jumlah pemuda kader kab kota, transfer peningkatan daat memfasilitasi kualitas dinas pendidikan io2 t2.02lo1 \|p muda atau yang tertasirhasi orang mua mum kualitas gan orang pemuda dan organisasi kemitraan dengan kecamatan, dana pemerataan olahraga kepemudaan dunia usaha semua alokasi pendidikan melalui kemitraan kelurahan\| umum dengan dunia usaha semua dana peningkatan kab kota, transfer peningkatan kapasitas pemuda persentase pemuda dinas pendidikan i19 lo2 dan organisasi mua mum kualitas gan pemuda dan yang berwirausaha kecamatan, dana pemerataan kepemudaan olahraga semua alokasi pendidikan kabupaten kota kelurahan\| umum program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaansemua dana pengembangan kab kota, transfer peningkatan pusat pembinaan persentase pemuda semua umum maan dinas pendidikan dan pelatihan dayung aktif kecamatan dana pemerataan pemuda dan olahraga serta berorganisasi olahraga sekolah olah semua alokasi pendidikan koran harga kelurahan\| umum yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten kota penyelenggaraan jumlah dokumen semua dana kei kab kota, transfer peningkatan juara dan penyelenggaraan umum: kualitas dan dinas pendidikan i19 i2. pekan olahraga kejuaraan dan pekan dokumen mua dokumen pemuda dan kecamatan, dana pemerataan tingkat olahraga tingkat alokasi pendidik olahraga kabupaten kota kabupaten kota semua lokasi kendalikan kelurahan\| umum pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi semua dana jumlah perolehan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan \|a9 \|o3 i01 seleksi atlet daerah mua mum paritas dan pemuda dan medali kecamatan, dana pemerataan olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana pembinaan dan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan i . pengembangan jumlah perolehan semua umum kualitas dan pemuda dan atlet berprestasierian kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan lha ib.03lo4 penghargaan jumlah perolehan semua umum kualitas dan pemuda dan olahragapembinaan dan 20a\| pengembangan organisasi olahraga semua dana standardisasi jumlah perolehan kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan it9 lo3 .0alo1 organisasi semua mum banks dan pemuda dan medali kecamatan, dana pemerataan keolahragaan olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana pengembangan persentase pemuda kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan ing lo3 .0alo2 organisasi dayung aktif lai dea dan pemuda dan keolahragaan berorganisasi ecamatarh, 2ana mera aan olahraga semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi penyelenggaraan, jumlah dokumen hasil aan dana, peningkat pengembangan dan\| penyelenggaraan, ola, atan dinas pendidikan pemasaran festival pengembangan dan dokumen lai dea dan dokumen pemuda dan dan olahraga pemasaran festival dan dana peri daan olahraga rekreasi olahraga rekreasi mua lokasi pendidikan kelurahan\| umum semua dana pemanfaatan persentase pemuda kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan i19 io3 ios (e antara dayung aktif mua mum kualitas gan pemuda dan tradisional dalam berorganisasi kecamatan, dana pemerataan olahraga masyarakat semua alokasi pendidikan kelurahan\| umum program pen kembangan kepramukaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan semua dana penyelenggaraan persentase pemuda kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan i19 lo4 ios (re9'atan dayung aktif mua mum kualitas gan pemuda dan kepramukaan berorganisasi kecamatan, dana pemerataan olahraga tingkat daerah semua alokasi pendidikan kelurahan\| umumpa dan jumlah organisasi yang kab kota, transfer peningkatan dinas pendidikan lo4 pik sertaan berpartisipasi dalam organisasi mua karkas dan organisasi pemuda dan dalam kegiatan kecamatan, dana pemerataan kegiatan kepramukaan olahraga kepramukaand433786032075\| program penunjang urusan persentase pemenuhan layanan persen persen persen persen pemerintahan kesekretariatan daerah kabupaten kota perencanaan, penganggaran, persentase temuan dan evaluasi bpk api yang persen persen persen persen persen kinerja perangkat ditindaklanjuti daerah kab. solo dana penyusunan transfer peningkatan dinas dok jumlah dokumen semua derajat kesehatan lo2 i2. \|o1 9rumen perencanaan perangkat laporan dokumen kecamatan, mum praja selatan dokumen dinas kesehatan perencanaan dana kesehatan kabupaten daerah semua perangkat daerah alokasi masyarakat solok kelurahan umum jumlah laporan koordinasi dan capaian kinerja dan semua dana penyusunan ikhtisar realisasi kinerja kab kota, transfer peningkatan dinas lo2 lo1 jz01loe \|( peran capaian skpd dan laporan hasil laporan laporan semua umum derajat kesehatan oran dinas kesehatan kinerja dan ikhtisar koordinasi penyusunan kecamatan), dana kesehatan kabupaten realisasi kinerja laporan capaian semua alokasi masyarakat solok skpd kinerja dan ikhtisar kelurahan\| umum realisasi kinerja skpd semua dana kab kota, transfer peningkatan dinas evaluasi kiri jumlah laporan evaluasi derajat kesehatan ( va'rasi kinerja kinerja perangkat 4laporan laporan mua mum praja selatan laporan dinas kesehatan perangkat daerah daerah kecamatan, dana kesehatan kabupaten semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum administrasi persentase temuan keuangan bpk api yang persen persen persen persen persen perangkat daerah ditindaklanjuti semua dana kab kota, transfer peningkatan dinas gaji jumlah orang yang derajat kesehatan lo2 lo1 lao2lo1 nyalakan saji menerima gaji dan tahun orang mua mum praja selatan g55 orang dinas kesehatan dan tunjangan asn kecamatan), dana kesehatan kabupaten tunjangan asn semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum jumlah laporan pan keuangan bulanan semua dana koordinasi dan penyusunan triwulanan semester kab kota, transfer peningkatan dinas lo2 laporan keuangan skpd dan laporan dokumen laporan semua umum derajat kesehatan born dinas kesehatan koordinasi penyusunan kecamatan, dana kesehatan kabupaten bulanan triwulanan laporan keuangan semua alokasi masyarakat solok semester skpd bulanan triwulanan kelurahan\| umum semester skpd administrasi persentase peningkatan kepegawaian persen persen persen persen persen sumber daya aparatur perangkat daerahmbingan teknis semua dana implementasi jumlah orang yang kab kota, transfer peningkatan dinas peraturan mengikuti bimbingan puskesmas$ orang semua umum derajat kesehatan orang dinas kesehatan perundang teknis implementasi kecamatan), dana kesehatan kabupaten perundang undangan semua alokasi masyarakat solok undangan kelurahan\| umum administrasi persentase pelayanan umum perangkat administrasi persen persen persen persen persen daerah perkantoran jumlah paket kab. solo dana penyediaan transfer peningkatan dinas komponen instalasi komponen instalasi semua umum derajat kesehatan listrik penerangan tahun paket kecamatan, paket dinas kesehatan listrik penerangan dana kesehatan kabupaten bangunan kantor bangunan kantor yang semua alokasi masyarakat solok disediakan kelurahan umum semua dana aan jumlah paket bahan kab kota, transfer peningkatan dinas lo2 lo1 doeloe penyalaan bahan logistik kantor yang tahun paket mua mum praja selatan paket dinas kesehatan logistik kantor disediakan kecamatan), dana kesehatan kabupaten semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum semua dana jumlah paket barang kab kota, transfer peningkatan dinas penyediaan barang cetakan dan semua umum derajat kesehatan cetakan dan eta paket paket paket dinas kesehatan penggandaan yang kecamatan), dana kesehatan kabupaten penggandaan raka disediakan semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum semua dana penyelenggaraan jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan dinas lo2 lo1 iz.pelog rapat koordinasi penyelenggaraan rapat kali laporan semua umum derajat kesehatan born dinas kesehatan dan konsultasi koordinasi dan kecamatan, dana kesehatan kabupaten skpd konsultasi skpd semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum pengadaan barang milik daerah persentase pelayanan penunjang urusan administrasi persen persen persen persen persen pemerintah perkantoran daerah semua dana meningkatkan kab kota, transfer sumber daya peningkatan dinas pengadaan mebel jumlah pengadaan paket paket semua umum manusia yang derajat kesehatan paket dinas kesehatan meilleur kecamatan, dana kesehatan kabupaten berkualitas dan semua alokasi masyarakat solok berdaya saing kelurahan\| umum penyediaan jasa persentase pelayanan menunjang tuan administrasi persen persen persen persen persen pemerintahan perkantoran daerahpeningkatan dinas diana jumlah laporan derajat kesehatan 1lo2 lor lzoglor penyediaan fasa penyediaan jasa surat tahun laporan mua mum praja selatan laporan dinas kesehatan surat menyurat menyurat kecamatan, dana kesehatan kabupaten semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum semua dana jumlah laporan penyediaan jasa kab kota, transfer peningkatan dinas komunikasi penyediaan jasa semua umum derajat kesehatan komunikasi, sumber bulan laporan laporan dinas kesehatan sumber daya air kecamatan), dana kesehatan kabupaten daya air dan listrik dan listrik maa semua alokasi masyarakat solok yang disediakan kelurahan\| umum semua dana penyediaan jasa kab kota, transfer peningkatan dinas lo2 lo1 (z.olo3 peralatan dan jumlah pemeliharaan 3paket paket semua umum derajat kesehatan ket dinas kesehatan perlengkapan barang kantor kecamatan), dana kesehatan kabupaten kantor semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum semua dana jumlah laporan kab kota, transfer peningkatan dinas penyediaan jasa diana jasa semua umum derajat kesehatan lo2 \|o1 .oslo4 pelayanan umum penataan bulan laporan laporan dinas kesehatan kantor pelayanan umum kecamatan), dana kesehatan kabupaten kantor yang disediakan semua alokasi masyarakat solok kelurahan\| umum pemeliharaan barang persentase pelayanan nusa tunjang administrasi persen persen persen persen persen rusak perkantoran pemerintahan daerahdinas pemeliharaan, lapangan yang semua umum derajat kesehatan pajak, dan perizinan nana unit unit unit dinas kesehatan kendaraan dinas dipelihara dan kecamatan), dana kesehatan kabupaten dibayarkan pajak dan semua alokasi masyarakat solok operasional atau perizinannya kelurahan\| umum lapangan pemeliharaan rela jumlah sarana dan dana ana prasarana gedung transfer peningkatan dinas dilintasi sarana dan kantor atau derajat kesehatan lo2 \|o1 prasarana gedung manor atau bangunan unit mum praja selatan unit dinas kesehatan kantor atau lainnya yang dana kesehatan kabupaten dipelihara alokasi masyarakat solok bangunan lainnya tan direhabilitasi umum gph kye fsv adkcuiz u7wny9c mph mz03b8x17 1gf loaaket pemeliharaan rutin berkala jumlah thl pemeliharaan rela semua dana dilintasi sarana dan jumlah paket paket kab kota, transfer peningkatan dinas paket loo lo1 prasarana paket pemeliharaan orang orang semua umum derajat kesehatan orang kesehatan pendukung gedung rutin berkala kendaraan paket paket wen kecamatan, dana kesehatan kabupaten paket daan dinas kesehatan kantor atau dinas operasional semua alokasi masyarakat solok paket paket paket bangunan lainnya jumlah kelurahan\| umum paket pemeliharaan rutin berkala peralatan perlengkapan kantor program pemenuhan upaya kesehatan indeks kepuasan indeks indeks indeks\| indeks\| perorangan masyarakat dan upaya kesehatan masyarakat penyediaan fasilitas pelayanan persentase peningkatan kesehatan untuk sarana dan prasarana ukm dan ukp puskesmas dan persen persen persen persen persen kewenangan jaringannya daerah danny kabupaten kota dana transfer umum dana kab. solo fan alokasi peningkatan dinas pembangunan jumlah fasilitas semua umum derajat kesehatan fasilitas kesehatan kesehatan lainnya yang unit unit kecamatan, unit dinas kesehatan dana kesehatan kabupaten lainnya dibangun semua kat solok kelurahan transfer masyarakat khusus dana alokasi khusus fisik dana transfer umum semua dana alokasi pembangunan jumlah pembangunan kab kota, umum peningkatan sai rumah dinas rumah tenaga medis unit unit semua raja kesehatan unit dinas kesehatan kecamatan'), dana kesehatan kabupaten tenaga kesehatan dan paramedis semua transfer masyarakat solok kelurahan\| khusus dana alokasi khususlanjutan puskesmas umum muara panas semua alokasi lanjutan ugd lokasi lokasi kab kota, umum peningkatan sai lokasi lo2 lo2 pengembangan puskesmas batu lokasi lokasi mua praja selatan lokasi dinas kesehatan puskesmas bayangan kecamatan't, dana kesehatan kabupaten panjang lokasi lokasi semua transfer masyarakat solok lokasi penambahan ruang kelurahan khusus pelayanan puskesmas dana alokasi khusus fisik rehabilitasi dan sni pemeliharaan selatan dinas kesehatan kabupaten puskesmas solok rehabilitasi dan dinas \|o2 i10 pemeliharaan kesehatan dinas kesehatan fasilitas kesehatan kabupaten lainnya solok rehabilitasi dan dinas \|o2 pemeliharaan kesehatan dinas kesehatan rumah dinas kabupaten tenaga kesehatan solok pengadaan sarana sni fasilitas pelayanan selatan dinas kesehatan kabupaten kesehatan solok dana transfer umum semua dana pengadaan prasarana dan jumlah prasarana kab kota, alokasi peningkatan dinas ili umum lo2 pendukung fasilitas fasilitas pelayanan unit unit ,sas\| semua derajat kesehatan (it dinas kesehatan pelayanan kesehatan yang kecamatan, dana kesehatan kabupaten kesehatan disediakan semua transfer masyarakat solok kelurahan\| khusus dana alokasi khusus fisik dana transfer umum jumlah alat semua dana pengadaan alat kesehatan alat kesehatan alat kab kota, alokasi peningkatan dinas umum lo2 penunjang medik penunjang medik paket unit semua derajat kesehatan unit dinas kesehatan fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan kecamatan, dana kesehatan kabupaten kesehatan kesehatan yang semua transfer masyarakat solok disediakan kelurahan\| khusus dana alokasi khusussemua dana kab kota, alokasi peningkatan dinas umum lo2 lo2 iz.o1 ine pengadaan obat, jumlah obat dan vaksin paket paket semua derajat kesehatan ket dinas kesehatan vaksin yang disediakan kecamatan't, dana kesehatan kabupaten semua transfer masyarakat solok kelurahan\| khusus dana alokasi khusus fisik semua dak fisik kab kota, bidang peningkatan dinas lo2 lo2 pengadaan bahan jumlah bahan habis paket paket semua kesehatan derajat kesehatan ket dinas kesehatan habis pakai pakai yang disediakan kecamatan, penugasan kesehatan kabupaten semua pengendalian masyarakat solok kelurahan\| penyakit dana transfer umum pemeliharaan rutin jumlah paket semua dana dan berkala pemeliharaan kalibrasi bus pus kab kota, lokasi peningkatan sai pus uskesmp puskesmas mum puskesmas lo2 jeo1lzo kesehatan alat alat kesehatan semua derajat kesehatan dinas kesehatan penunjang medik unit unit kecamatan't, dana kesehatan kabupaten unit jumlah pemeliharaan fasilitas pelayanan semua transfer masyarakat solok ipar kesehatan kelurahan\| khusus dana alokasi khusus fisik distribusi alat jumlah distribusi alat kesehatan, obat, dana vaksin. bah kesehatan, obat, trans sin, vaksin, bahan medis raster peningkatan dinas medis habis pakai khusus habis pakai bhp), derajat kesehatan i(bhp), makanan paket dana paket dinas kesehatan makanan dan minuman kesehatan kabupaten dan minuman alokasi puskesmas serta masyarakat solok puskesmas serta khusus non fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan fisik lainnya lainnya penyediaan layanan kesehatan untuk persentase pencapaian ukm dan ukp spm kesehatan persen persen persen persen persen rujukan tingkat daerah kabupaten kota kab. solo dana pengelolaan jumlah ibu hamil yang semua transfer peningkatan dinas lo2 i2.02lo1 pelayanan mendapatkan kali orang kecamatan, ttu derajat kesehatan orang dinas kesehatan kesehatan ibu pelayanan kesehatan semua dana kesehatan kabupaten hamil sesuai standar" alokasi masyarakat solok kelurahandana alokasi pengelolaan jumlah ibu bersalin kab. solo umum peningkatan dinas pelayanan yang mendapatkan mua derajat kesehatan orang orang kecamatan, dana orang dinas kesehatan kesehatan ibu pelayanan kesehatan kesehatan kabupaten bersalindana alokasi pengelolaan jumlah bayi baru lahir ka, solo umum peningkatan dinas pelayanan yang mendapatkan mua derajat kesehatan orang kecamatan, dana orang dinas kesehatan kesehatan bayi baru pelayanan kesehatan kesehatan kabupaten lahirkab. solo jumlah balita yang dana peningkatan dinas pengelolaan mendapat semua alokasi derajat kesehatan \|o2 pelayanan mendapatkan orang kecamatan, franky dinas kesehatan pelayanan kesehatan umum kesehatan kabupaten kesehatan balita stand semua kat solok sesuai standar kelurahan dak non masyarakat olo fisik book bok dana transfer umum dana pengelolaan jumlah anak usia kab. solok alokasi peningkatan dinas pelayanan pendidikan dasar yang semua umum derajat kesehatan kesehatan pada mendapatkan kali orang kecamatan), dana kesalahan kabupaten orang dinas kesehatan usia pendidikan pelayanan kesehatan semua transfer masyarakat solok dasar sesuai standar kelurahan\| khusus dana alokasi khusus nonjumlah penduduk usia kab. solo pengelolaan transfer dinas pel produktif yang semua kesehatan io2 io2 layanan mendapatkan puskesmas232760 orang kecamatan, selatan orang dinas kesehatan kesehatan pada dana kabupaten pelayanan kesehatan semua usia produktif alokasi solok sesuai standar kelurahan umum dana jumlah penduduk usia kab. solo pengelolaan transfer peningkatan dinas pelayanan lanjut yang semua umum derajat kesehatan mendapatkan orang kecamatan, orang dinas kesehatan kesehatan pada dana kesehatan kabupaten usia lanjut pelayanan kesehatan semua alokasi kat solok sia kayu sesuai standar kelurahan\| masyarakat umum dana pengelolaan jumlah penderita kab. solo transfer peningkatan dinas pelayanan hipertensi yang semua umum derajat kesehatan \|o2 kesehatan mendapatkan kali orang kecamatan, orang dinas kesehatan dana kesehatan kabupaten penderita pelayanan kesehatan semua alokasi kat solok hipertensi sesuai standar kelurahan sks! masyarakat umum dana pengelolaan jumlah penderita kab. solo transfer peningkatan dinas pelayanan diabetes melitus yang semua derajat kesehatan \|o2 kesehatan mendapatkan puskesmas2100 orang kecamatan, praja selatan orang dinas kesehatan dana kesehatan kabupaten penderita diabetes pelayanan kesehatan semua alokasi kat solok melitus sesuai standar kelurahan\| masyarakat umum pengelolaan jumlah orang yang kab. solo dana mendapatkan transfer peningkatan dinas pelayanan pel kesehatan semua derajat kesehatan lo2 lo2 l2. kesehatan orang yaman kesehatan kali orang kecamatan, praja selatan orang dinas kesehatan orang dengan dana kesehatan kabupaten dengan gangguan semua gangguan jiwa berat alokasi masyarakat solok jiwa berat kelurahan sesuai standar umum pengelolaan jumlah orang terduga kab. solo dana transfer peningkatan dinas pelayanan menderita tuberkulosis semua umum derajat kesehatan kesehatan orang yang mendapatkan kali orang kecamatan, orang dinas kesehatan dana kesehatan kabupaten terduga pelayanan sesuai semua alokasi kat solok tuberkulosis standar kelurahan\| masyarakat umumntik dan supervisi program hiv jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar puskesmas39 puskesmas puskesmas pengelolaan monitoring dan orang kab. solo ana orang pel evaluasi data semua transfer peningkatan dinas layanan puskesmas39 puskesmas umum derajat kesehatan puskesmas kesehatan orang pelaksanaan kecamatan, dinas kesehatan kali kali dana kesehatan kabupaten kali dengan risiko penanggulangan hiv semua alokasi kat solok terinfeksi hiv puskesmas persen persen kelurahan kas masyarakat olo persen mum peringatan hiv aids puskesmas39 puskesmas puskesmas sedunia persentase pelayanan orang beresiko hiv supervisi dan money puskesmas dalam rangka validasi data bintik penanggulangan bencana pada petugas puskesmas jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi pengelolaan kejadian luar biasa kab. sol dana pelayanan klb) sesuai standar puskesmas39 puskesmas kan of) transfer peningkatan dinas puskesmas dokumen dokumen \|o2 kesehatan bagi pelayanan klb kecamatan, tum derajat kesehatan dinas kesehatan penduduk pada tertangani persen persen semua dana kesehatan kabupaten persen kondisi kejadian terlaksananya billboard puskesmas39 puskesmas kelurahan alokasi masyarakat solok puskesmas luar biasa klb) umum supervisi dan money, review program dan pengamatan yang terus menerus serta pengendalian kejadian kesakitan dan kematian akibat penyakit menular berpotensial wabah dan pd3i gph kye sv adkcuiz u7wny9c mph mz03b8xi71gf voet2 h6 ckf intik jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak lol krisis kesehatan akibat pengelolaan bencana dan atau pelayanan dana berpotensi bencana puskesmas49 puskesmas kab. solo puskesmas kesehatan bagi transfer peningkatan dinas sesuai standar semua \|o2 loo2 lia penduduk dokumen kecamatan, cut derajat kesehatan dokumen dinas kesehatan terdampak krisis pengadaan alat bantu unit unit secara ah. ana kesehatan kabupaten unit dinas kesehatan kesehatan akibat bermesin dalam upaya puskesmas49 puskesmas petuah alokasi masyarakat solok puskesmas bencana dan atau penanggulangan eruranan umum berpotensi bencana bencana terlaksananya peningkatan kapasitas sdm petugas pengelola program bencana puskesmas se kab solok pengelolaan jumlah balita gizi buruk kab. solok\| dana peningkatan dinas dinas kesehatan pelayanan sig mendapat perawatan dokumen semua transfer derajat kesehatan dokumen kesehatan gizi kecamatan, umum kesehatan kabupaten jumlah dokumen hasil orang orang orang masyarakat pengelolaan pelayanan semua dana masyarakat solok kesehatan gizi kali kali kelurahan\| alokasi kali masyarakat kali kali umum kali jumlah kader yang kali kali kali mengikuti workshop kali kali kali mba kali kali kali jumlah pelaksanaan kali kali kali orientasi pembinaan kader pembangunan kali kali kali masyarakat kpm) kali kali kali jumlah pelaksanaan kali kali kali orientasi pemetaan kali kali kali dan analisis data kali kali kali jumlah pelaksanaan orang orang orang orientasi pencatatan dan pelaporan puskesmas39 puskesmas puskesmas intervensi dan hasil puskesmas39 puskesmas puskesmas jumlah pelaksanaan puskesmas39 puskesmas puskesmas orientasi pengukuran puskesmas49 puskesmas puskesmas dan publikasi stunting jumlah pelaksanaan orientasi review kinerja tahunan aksi integrasi stunting jumlah pelaksanaan pencatatan dan pelaporan intervensi dan hasil jumlah pelaksanaan pengukuran dan publikasi stunting jumlah pelaksanambuk stunting jumlah pelaksanaan rembuk stunting jumlah pelaksanaan review kinerja tahunan aksiintegrasi stunting jumlah perlu yang dihasilkan jumlah petugas yang mengikuti workshop mba jumlah puskesmas yang dilaksanakan bintik jumlah puskesmas yang dilakukan money jumlah puskesmas yang dilakukan money jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan gizi berstandar dana jumlah konsultasi transfer program yang umum dilakukan dana alokasi pengelolaan jumlah orientasi kader kali kali kab. solo umum peningkatan dinas kali \|o2 lso2lie pelayanan "os yang "ali keramat derajat kesehatan kal dinas kesehatan kesehatan kerja dilakukan kali kali nana dana dana, kesehatan kabupaten kali nana dinas kebenaran semua transfer dan olahraga jumlah pelaksanaan kali kali kelurahan khusus masyarakat solok kali senam minggu pagi dana jumlah pemeriksaan alokasi kebugaran jemaah haji khusus nonlingkungan jumlah kunjungan monitoring dan evaluasi pemusnahan limbah medis oleh pihak pemusnah jumlah monitoring dan dokumen dokumen evaluasi program kab. sol dana pengelolaan keling yang dilakukan kali kali kan transfer peningkatan dinas kali kali kali kali \|o2 .02l47 pelayanan jumlah pertemuan kecamatan, umum derajat kesehatan dinas kesehatan kesehatan pembinaan pengelolaan kali kali semua dana kesehatan kabupaten kali lingkungan limbah medis bagi puskesmas39 puskesmas kelurahan alokasi masyarakat solok puskesmas pengelola program umum puskesmas39 puskesmas puskesmas jumlah puskesmas yang melakukan pembinaan sarana air minum diwilayah kerja puskesmas jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaanlimbah medis sesuai standar jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan jumlah media kie promosi kesehatan jumlah money yang dilakukan terhadap kegiatanpromkes puskesmas dan wilayah dokumen dokumen kerjanya paket paket paket jumlah money yan man aan nan puskesmas49 puskesmas ka, solo dak non peningkatan dinas puskesmas pengelolaan puskesmas39 puskesmas semua fisik derajat kesehatan puskesmas pelayanan promosi kegiatan prokes kecamatan, dinas kesehatan nagari nagari book kesehatan kabupaten nagari kesehatan puskesmas dan wilayah semua kerjanya puskesmas49 puskesmas kelurahan bok masyarakat solok puskesmas jumlah pembinaan kali kali kali nagari siaga aktif kali kali kali jumlah pembinaan posyandu aktif jumlah pertemuan bintik pengelola prokes puskesmas jumlah pertemuan forum kader kesehatan kab solok fk3s) gph kye fsv adkcuiz u7wny9c mph mz03b8x171gf vo6ytradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya jumlah kelompok asuhan mandiri dibina jumlah kelompok dokumen dokumen pengelolaan penyekat tradisional kelompok12 kelompok kelompok yang dibina semua dana pelayanan kelompok\| kelompok kelompok kab kota, transfer peningkatan dinas kesehatan jumlah konsultasi kali kali semua umum derajat kesehatan kali tradisional, money yankee dinas kesehatan nci puskesmas49 puskesmas kecamatan, dana kesehatan kabupaten puskesmas akupuntur, asuhan dinkes provinsi mandiri. dan kali kali semua alokasi masyarakat solok kali in, jumlah money yankee kelurahan! umum tradisional lainnya puskesmas angkatan angkatan angkatan jumlah pendampingan kali kali kali puskesmas dalam rangka penyusunan rencana intervensi pis jumlah peningkatan kapasitas pic pis pk jumlah pertemuan money yankee kab. solo dana pengelolaan jumlah monitoring dan semua transfer peningkatan dinas evaluasi program kali kali kali lo2 lo2 l2.o2\|o2 pelayanan prog kecamatan, umum derajat kesehatan dinas kesehatan kesehatan jiwa dan jumlah monitoring dan puskesmas puskesmas semua dana kesehatan kabupaten puskesmas napa evaluasi program kelurahan alokasi masyarakat solokkhusus jumlah konsultasi koordinator penanggung jawab bintil dinkes provinsi jumlah pelatihan manajemen puskesmas jumlah pelayanan kesehatan daerah terpencil jumlah pelayanan kesehatan jemaah haji dokumen dokumen jumlah pelayanan kali kali kali kesehatan pada hari angkatan\| angkatan angkatan besar dan khusus kali kali kali jumlah penilaian names kali kali kali teladan dan puskesmas kali kali kali berprestasi semua dana jumlah pertemuan paket paket kab kota, transfer peningkatan dinas paket analisa data pis pk kali kali kali lo2 j2.o2\| pengelolaan upaya smua umum derajat kesehatan dinas kesehatan kesehatan khusus jumlah pertemuan kali kali kecamatan, dana kesehatan kabupaten kali evaluasi kegiatan pis pk kali kali semua alokasi masyarakat solok kali untuk indikator dan kelurahan\| umum kali kali kali iks rendah kali kali kali jumlah pertemuan koordinasi dan kali kali kali sinkronisasi data pis pk puskesmas49 puskesmas puskesmas lokasi lokasi lokasi jumlah pertemuan lokasi lokasi lokasi koordinasi terintegrasi lp ls jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi pis pk jumlah pertemuan pelayanan darah jumlah pertemuan verifikasi pis pk kabupaten jumlah supervisi fasilitasi jumlah supervisi fasilitasiata penyakit tidak menular jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan dana penyakit menular dan dokumen dokumen kab. solo dokumen pelayanan transfer peningkatan dinas idak menular semua \|o2 o2l25 kesehatan penyakit dokumen kecamatan, derajat kesehatan dokumen dinas kesehatan menular dan tidak jumlah supervisi puskesmas49 puskesmas hani hani dana dana kesehatan kabupaten puskesmas daan dinas kesehatan menular program penyakit puskesmas: mua alokasi masyarakat solok menular dan penyakit uskesmp349 puskesmas kelurahan umum puskesmas tidak menular terlaksananya pengendalian penyakit menular dan logging jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat jumlah monitoring dan evaluasi puskesmas jumlah petugas dokumen semua dana dokumen pengelolaan pengelola program jkn kali kali kab kota, transfer peningkatan dinas kali lo2 \|jaminan kesehatan senpetugas p care puskesmas49 puskesmas smua umum derajat kesehatan puskesmas dinas kesehatan masyarakat yang dievaluasi kecamatan), dana kesehatan kabupaten jumlah premi dan jiwa jiwa semua alokasi masyarakat solok jiwa jaminan kesehatan kali kali kelurahan\| umum kali masyarakatmiskin dan tidak mampu yang tersedia jumlah sosialisasi yang dilakukan jumlah koordinasi dan konsultasi intervensi stunting bidang kesehatan lingkungan yang dilakukan dana jumlah koordinasi dan transfer konsultasi program umum kabupaten sehat kali kali dana kali alokasi jumlah monitoring dan kali kali kab. solo ing peningkatan dinas kali penyelenggaraan verifikasi nagari odf nagari nagari semua mum deras derajat kesehatan agar kabupaten kota kecamatan't, dana dinas kesehatan yangdilakukan kali kali kesehatan kabupaten kali sehat semua transfer solok jumlah pelaksanaan kecamatan kecamatan kelurahan khusus masyarakat kecamatan money yang dilakukan puskesmas39 puskesmas dana puskesmas jumlah pembinaan alokasi fss kecamatan dan khusus non nagari fisik jumlah penipuan dan pemberdayaan masyarakatyang dilakukdana daerah awa perubahan jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya doa pesta operasional pen usia dokumen semua jang ending atan dinas dokumen io2 io2 pelayanan fasilitas an perbekalan tahun tahun kecamatan, praja selatan tahun dinas kesehatan kesehatan lainnya kesehatan semua dana kesehatan kabupaten puskesmas dan tahun tahun alokasi masyarakat solok tahun kelurahan jaringannya umum tersedianya obat dan perbekalan kesehatan puskesmas dan jaringannya jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi kabupaten kota terlaksananya workshop tata kelola mutu terlaksananya bintik dan pembinaan mutu dan akreditasi fasyankes unit unit terlaksananya evaluasi orang orang dana orang sop pelayanan semua trans pelaksanaan kesehatan dan puskesmas39 puskesmas kab kota, dau peningkatan dinas puskesmas stasi famili perbaikan serta dokumen dokumen dokumen foz (oz fals embed fasa semua dana derajat kesehatan dinas kesehatan kesehatan pengembangan puskesmas49 puskesmas kecamatan alokasi kesehatan kabupaten puskesmas administrasi dan sop kabupaten kota administrasi dan puskesmas41 puskesmas semua khusus non masyarakat solok puskesmas pelayanan kesehatan kelurahan! puskesmas puskesmas fisik puskesmas terlaksananya money mutu dan akreditasi puskesmas31 puskesmas puskesmas fasyankes terlaksananya akreditasi puskesmas sesuai dengan standar resmi kemenkes terlaksananya survei akreditasi fasyankes terselenggaranya proses akreditasi ftp puskesmas gph kye sv adkcuiz u7wny9c mph mz03b8x171gf voealita mendapat imunisasi dasar lengkap jumlah anak sekolah mendapat imunisasi tambahan orang orang dana orang jumlah bayi baru lahir kab. solo pelaksanaan dapat imunisasi orang orang semua transfer peningkatan dinas orang umum derajat kesehatan kewaspadaan dini hepatitis orang orang kecamatan, orang dinas kesehatan dana kesehatan kabupaten dan respon wabah jumlah dokumen hasil dokumen semua alokasi masyarakat solok dokumen kelurahan pelaksanaan puskesmas49 puskesmas umum puskesmas kewaspadaan dini dan respon wabah jumlah names pengelola program imunisasi mendapatkan pelatihan imunisasi penyelenggaraan persentase puskesmas sistem informasi yang melaksanakan sik persen persen persen persen persen kesehatan secara terintegrasi terintegrasi jumlah pertemuan update data sik semua dana pengelolaan data jumlah kali kali kab kota, transfer peningkatan dinas kali \|o2 (oz ian informasi plate bata kali kali lai dea cent dana kali dinas kesehatan kesehatan jumlah upt yang kecamatan, dana kesehatan kabupaten memiliki data dan upt upt semua alokasi masyarakat solok upt informasi kesehatan kelurahan\| umum lengkap dan akurat jumlah dokumen hasil dana pengelolaan sistem transfer informasi kesehatan semua umum jumlah pengadaan dokumen kab kota, dana peningkatan dinas dokumen pengelolaan sistem peralatan sik puskesmas puskesmas semua alokasi derajat kesehatan puskesmas informasi dinas kesehatan kesehatan jumlah pertemuan kali kali kecamatan, umum kesehatan kabupaten kali money sik puskesmas49 puskesmas semua dak non masyarakat solok puskesmas jumlah puskesmas kelurahan fisik yang melaksanakan sik book terintegrasi bok penerbitan izin validasi dan verifikasi rumah sakit kelas fasilitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang akan pelayanan melakukan perizinan persen persen persen persen persen kesehatan tingkat operasional baik daerah swasta maupun kabupaten kota pemerintahsemua dana tindak lanjut jumlah pengawasan kab kota, transfer peningkatan dinas \|o2 pengawasan perizinan kelas kecamatan4 kecamatan semua umum derajat kesehatan kecamatan dinas kesehatan perizinan rumah dan danfasilitas kecamatan, dana kesehatan kabupaten sakit kelas dan kesehatan lainnya semua alokasi masyarakat solok fasilitas pelayanan kelurahan\| umum kesehatan lainnya jumlah fasilitas dana peningkatan mutu kesehatan yang transfer peningkatan dinas lo2 \|o2 pelayanan fasilitas ikutan pengukuran unit mum praja kesehatan unit dinas kesehatan kesehatan indikator nasional dana kesehatan kabupaten mutu inm) pelayanan alokasi masyarakat solok kesehatan umum program persentase fasilitas peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber persen persen persen persen sumber daya daya manusia sesuai manusia standar kesehatan pemberian izin praktik tenaga persentase tenaga kesehatan kesehatan yang persen persen persen persen persen wilayah memiliki izin praktik kabupaten kota jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan jumlah semua dana jumlah pengawasan kab kota, transfer peningkatan dinas pengendalian perizinan praktik dokumen ning dokumen semua umum derajat kesehatan perizinan praktik tenaga kesehatan upt upt upt dinas kesehatan kecamatan, dana kesehatan kabupaten tenaga kesehatan jumlah pertemuan kali kali semua alokasi masyarakat solok kali pengawasan dan tindak kelurahan! umum lanjut perizinan praktik tenagpersen menjalankan praktik kesehatan untuk sesuai standar ukp dan ukm wilayah kabupaten kotartemuan evaluasi pemenuhan sdmk jumlah pertemuan semua dana pemenuhan pembahasan usulan kali kali kali kab kota, transfer peningkatan dinas kebutuhan sumber penugasan khusus kali kali tag semua umum derajat kesehatan kali daya manusia yang diikuti dinas kesehatan kesehatan sesuai jumlah pus puskesmas39 puskesmas kecamatan), dana kesehatan kabupaten puskesmas stand usia puskesmas kali kali semua alokasi masyarakat solok kali andar yang memiliki dmk kelurahan! umum sesuai standar jumlah workshop penyusunan rencana kebutuhan sdmk jumlah pembinaan dan pengawasan sumber semua dana pembinaan dan daya manusia kab kota, transfer peningkatan dinas kesehatan upt upt upt io2 io3 l2. (pengawasan semua umum derajat kesehatan dinas kesehatan sumber daya jumlah puskesmas puskesmas49 puskesmas kecamatan, dana kesehatan kabupaten puskesmas manusia kesehatan yang melaksanakan semua alokasi masyarakat solok kredensial tenaga kelurahan\| umum kesehatan pengembangan mutu dan peningkatan persentase tenaga kompetensi teknis sumber kesehatan yang aya menjalankan praktik persen persen persen persen persen manusia sesuai standar kesehatan tingkat daerah kabupaten kotajumlah money yang dilakukan jumlah names yang mengikuti peningkatan kompetensi jumlah tenaga farmasi yang mengikuti dana workshop kali kali transfer kali pengembangan jumlah tenaga orang orang orang mutu dan kesehatan yang puskesmas49 puskesmas semua alokasi puskesmas peningkatan mengikut kom) puskesmas49 puskesmas kab kota, umum peningkatan dinas puskesmas kompetensi lo2 kompetensi teknis tim tim semua jana derajat kesehatan tim dinas kesehatan sumber daya jumlah tim penguji kecamatan, kesehatan kabupaten manusia kesehatan yang mendapatkan orang orang semua han masyarakat solok orang tingkat daerah sertifikat pelatihan kali kali kelurahan khusus kali kabupaten kota dana jumlah tim penguji kali kali alokasi kali yang mendapatkan kali kali khusus non kali sertifikat pelatihan fisik jumlah uji kompetensi yang dilaksanakan jumlah workshop penyusunan sdmk jumlah workshop tenaga farmasi program persentase usaha sediaan farmasi, obat farmasi, alat tradisional, alat kesehatan dan kesehatan, makanan makanan dan minuman yang minuman memiliki izin pemberian izin apotek, toko obat, toko alat persentase apotek, kesehatan dan toko obat. toko alat persen persen persen persen persen optikal, usaha kesehatan dan optikal mikro obat yang memiliki izin tradisional umat) jumlah apotek, toko obat toko alves dan optikal serta usaha pengendalian dan mikro obat tradisional pengawasan serta yang memiliki izin tindak lanjut jumlah semua dana jumlah money yang puskesmas39 puskesmas puskesmas pengawasan kab kota, transfer peningkatan dinas dilakukan loo los ioo1lo: perizinan apotek, kali kali semua umum derajat kesehatan kali dinas kesehatan toko obat, toko jumlah katak puskesmas49 puskesmas maid kecamatan, dana kesehatan kabupaten puskesmas daan dinas kesehatan alat kesehatan, dan perizinan apotek, toko puskesmas49 puskesmas semua alokasi masyarakat solok puskesmas optikal, usaha obat, toko alves dan kelurahan\| umum mikro obat optikal serta usaha tradisional umat) mikro obat tradisional jumlah tenaga farmasi yang mendapatkan workshopersentase pembinaan produksi, untuk sarana p irt persen persen persen persen persendana tindak lanjut transfer pengawasan umum sertifikat produksi jumlah bintik dana pangan industri pengawas sarana iltp semua alokasi rumah tangga dan jumlah p irt yang pengawas38 pengawas kab kota, umum peningkatan dinas pengawas nomor irt dilakukan pengawasan sarana sarana semua dana derajat kesehatan sarana dinas kesehatan sebagai izin kecamatan, kesehatan kabupaten produksi, untuk terlaksananya pelatihan kali kali semua transfer masyarakat solok kali produk makanan pkp kie keamanan kelurahan khusus minuman tertentu pangan dana alokasi yang dapat diproduksi oleh khusus non industri rumah fisik tangga pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan persentase pengawasan post market pada persen persen persen persen persen produk makanan masyarakat minuman industri rumah tangga dana pemeriksaan post transfer market pada jumlah sampling dan umum produk makanan kab. solo minuman industri pengujian pangan semua dana peningkatan dinas industri rumah tangga sampel sampel alokasi derajat kesehatan sampel rumah tangga pangan kecamatan umum kesehatan kabupaten dinas kesehatan yang beredar dan sarana sarana semua selatan kabupaten sarana pengawasan serta jumlah sarana iltp kelurahan\| pak non masyarakat solok tindak lanjut yang diawasi fisik pengawasan book bok program pemberdayaan masyarakat cakupan nagari siaga persen persen persen persen bidang kesehatan ouy9 oan4ep dk6w8ugt fg7 iau4xo7a mkk9 df2 sr0 opk7xf uzz3 gph kye fsv adkcuiz u7wny9c mph mz03b8x171gf lao o6yt2 h6 ckf w9al xw319d o1fc9zmh be9j5wpersentase pembinaan persen persen persen persen persen serta masyarakat kelompok sbh dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat jumlah pelaksanaan bakti sosial sbh kab solok jumlah pelaksanaan dokumen ana dokumen perkemahan sbh transfer kali kali kali nasional peningkatan upaya kali kab. solo mum kali promosi kesehatan, jumlah pelaksanaan kali kali semua dana peningkatan dinas kali vertical sbh kab solok kali kali alokasi kali lo2 los fox advokasi, kecamatan, derajat kesehatan dinas kesehatan kemitraan dan jumlah pelaksanaan semua umum kesehatan kabupaten pemberdayaan pertiga prov. sumbar kecamatan14 kecamatan kelurahan\| dak non masyarakat solok kecamatan masyarakat fisik jumlah pembinaan kali kali kali kelompok sbh aktif book tahun tahun bok tahun jumlah pertemuan bintik peningkatan kapasitas pengelola prokes dalam kegiatan sbh operasional pmi dan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pmi pelaksanaan sehat persentase kegiatan intervensi pada dalam rangka kel promosi preventif mpok umma persen persen persen persen persen tangga melalui tingkat daerah kabupaten kota posyandu balita dan posyandupromosi kesehatan, advokasi, kemitraan dana dan pemberdayaan transfer umum masyarakat dana jumlah kegiatan kab. solok\| alokasi penyelenggaraan implementasi dokumen semua umum peningkatan dinas dokumen lo2 los i2. \|o1 promosi kesehatan kebudayaan german kali kali kecamatan, bana derajat kesehatan dinas kesehatan dan gerakan hidup lingkungan internal semua kesehatan kabupaten bersih dan sehat instansi pemerintahan kali kali transfer masyarakat solok kali kelurahan\| khusus hkn) dana jumlah kegiatan alokasi pergerakan masyarakat khusus non dalam penguatan fisik implementasi german (hkn)0s00000oo0solok, peningkatan jumlah rutin gunung pendapat penyediaan gaji derajat berkala berkala rumah tahun tahun talang, asli daerah\| tahun dinas kesehatan dan tunjangan asn kesehatan sakit koto pad) masyarakat gak guguk peningkatan pelayanan blue kab. solok, pelayanan dan gunung jenis pelayanan yang pendapatan penunjang paket paket talang, paket dinas kesehatan tersedia dirumah sakit dari blue pelayanan blue koto gak gugukmbangunan solok, peningkatan rumah sakit gunung pendapat ketersedian sarana dan derajat beserta sarana dan paket paket talang, asli daerah\| paket dinas kesehatan prasarana rumah sakit kesehatan prasarana koto pad) masyarakat pendukungnya gakk fisik peningkatan solok, bidang praja kesehatan pengembangan ketersedian sarana dan gunung kesehatan masyarakat paket paket talang, reguler paket dinas kesehatan rumah sakit prasarana rumah sakit peningkatan koto pelayanan derajat gak kesehatan praja kesehatan guguk rujukan masyarakat dak fisik pengadaan bidang peningkatan prasarana dan kesehatan derajat pendukung fasilitas reguler kesalahan dinas kesehatan pelayanan pelayanan masyarakat kesehatan kesehatan rujukan dak fisik pengadaan alat bidang peningkatan kesehatan alat kesehatan derajat penunjang medik reguler kenakan dinas kesehatan fasilitas pelayanan pelayanan masyarakat kesehatan kesehatan rujukan penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota jumlah tenaga medis, ban dana paramedis dan non olo transfer peningkatan operasional gunung medis yang umum derajat pelayanan rumah tahun tahun talang, tahun dinas kesehatan sakit melaksanakan kot dana kesehatan pelayanan rumah alokasi masyarakat gak sakit umums6ata6a6s\| 67a69gss5\| oo sepsis0\| program penunjang urusan persentase pemenuhan layanan pemerintahan kesekretariatan daerah kabupaten kota terpenuhi reagen untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan pelayanan blue laboratorium tercapainya jumlah sampel memperkuat untuk semua laboratorium infrastruktur jumlah pemeriksaan kab kota, peningkatan pelayanan dan laboratorium kesmas sampel sampel semua pendapatan untuk derajat kesehatan sampai penunjang mendukung dinas kesehatan pelayanan blue jumlah pemeriksaan pasien\| pasien kecamatan ,dari blue pengembangan kesehatan masyarakat pasir laboratorium klinik semua ekonomi dan masyarakat kelurahan tercapainya pelayanan dasar pasien untuk laboratorium klinikumum tercapainya akreditasi kab. solo dana peningkatan operasional penuh semua lokasi derajat pelayanan fasilitas kecamatan, umum dinas kesehatan tercapainya mutu kesehatan kesehatan lainnya semua dak non laboratorium masyarakat kelurahan fisik book akreditasi laksda @dt1osfrmxr first ohh5 mz5f rz7fr vmajlaksanaan transfer peningkatan lo2 \|o2 l2. akreditasi fasilitas umum derajat dinas kesehatan kesehatan dana kesehatan kabupaten kota alokasi masyarakat umumana peningkatan mutu transfer peningkatan lo2 \|o2 pelayanan fasilitas mum praja dinas kesehatan dana kesehatan kesehatan alokasi masyarakat umumo20n093ess\| oo program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota administrasi umum perangkat daerah dana transfer penyelenggaraan khusus peningkatan rapat koordinasi derajat dana dinas kesehatan dan konsultasi kesehatan alokasi skpd khusus non masyarakat fisik peningkatan pelayanan blue tokai4 tnw2fk mui h7i bfb xi@gcc aftcjnjachiw zmmnlvkrlsanbalita persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir adala pelayanan peningkatan kesehatan pada ibu kab. derajat pelayanan dan bersalin solok, kesehatan (oz io1 i2. (penunjang persentase pelayanan koto pendapatan masyarakat dinas kesehatan pelayanan blue kesehatan pada ibu diatas dari blue peningkatan hamil sulit air derajat persentase pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi hiv persentase pelayanan kesehatan pada orang terduga tbcproduktiff moz v j@j@o93kao fev lfe tokai4 tnw2fk mui h7i bfb xi@gcc aftejnj achir zmmnlvkrisxd7 cfl juga vixkhusus peningkatan pelayanan derajat l2. \|0o2 dana dinas kesehatan kesehatan ibu alokasi kesehatan bersalinbayi baru alokasi kesehatan lahir khusus non masyarakat fisik dana transfer anak pengelolaan khusus bening atan pelayanan dana kesalahan dinas kesehatan kesehatan balita alokasi kat khusus non masyarakat fisik dana transfer pengelolaankat dasarpada alokasi kesehatan usia lanjut khusus non masyarakatjews5v2 lang tokoh4@v89wg@uo tp8 moz v j@jao93kao fev lfe tokai4 tnw2fk mui h7i bfb @gcc aftcjnj achir zmmnlvkrl imoz v j@jao93kao fev lfe takagi4 tnw2fk mui h7i bfb @gcc aftcjnj achir zmmnlvkr ixd7 cfl ngl avisentase pelayanan kesehatan balitaorang persen persen persen dengan orang dengan persen persen persen resiko terinfeksi hiv persen persen dana persen persentase pelayanan persen persen transfer persen kesehatan pada orang umum terduga tuberculosis persen persen kab. dana peningkatan persen operasional persen persen solok, alokasi derajat persen lo2 lo2 pelayanan persentase pelayanan koto dinas kesehatan puskesmas kesehatan pada persen persen diatas, mum kesehatan persen penderita diabetes persen persen sulit air pak non masyarakat persen melitus fisik persen persen persen persentase pelayanan book kesehatan pada persen persen bok persen penderita hipertensi persen persen persen persentase pelayanan persen persen persebayi baru lahimassa geeosenane\| gas) sasa,lokasi target pagu indikatif6791ssa9\| oo sasanestto\| oo program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota peningkatan pelayanan blue persentasi pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat persentasi pelayanan kesehatan orangdengan resiko terinfeksi hiv persentasi pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosisab. oo, oo, oo, kesehatan pada ibu solok, peningkatan pelayanan dan pendapat bersalin koto derajat penunjang asli daerah dinas kesehatan pelayanan blue persentasi pelayanan singkarak, pad) kesehatan kesehatan pada ibu semua masyarakat hamil kelurahan persentasi pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus persentasi pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi persentasi pelayanan kesehatan pada usia lanjutmotel mdc ow6s ig4gul9orm42bn cxr on7 tapersentasi pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa beratesehatan pada ibu bersalin persentasi pelayanan kesehatan pada ibu hamil persentasi pelayanan kesehatan pada kab. dana ional penderita diabetes solok, transfer peningkatan operasional mellitus koto khusus derajat pelayanan dinas kesehatan puskesmas persentasi pelayanan singkarak,\| dana kesehatan kesehatan pada usia semua alokasi masyarakat lanjut kelurahan\| khusus fisikpersentasi pelayanan kesehatan penderita hipertensi persentasi pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv persentasi pelayanan orang dengan tuberkulosis@uf a@bbcom3bzv7ssa8sz0phys adlah gw3 vd21a@ r887yy6 gt5r77y27a22pelayanan kesehatan semua orang dengan resiko kab kota peningkatan pelayanan dan terinfeksi hiv semua pendapat derajat penunjang pelayanan kesehatan kecamatan asli daerah kesehatan dinas kesehatan pelayanan blue orang terduga pad) kat tuberculosis sea pyar kelurahan pelayanan kesehatanprogram pemenuhan upaya dan upaya kesehatan masyarakat\|o2dana pelayanan kesehatan kab transfer ab. orang dengan resiko solok, dana peningkatan operasional terinfeksi hiv junjung alokasi derajat layanan pelayanan kesehatan sirih, umum kesehatan dinas kesehatan puskesmas rang terduga tuberculosis semua dak non masyarakat kelurahan fisik oo, oo, oo, pelayanan kesehatan book pada usia lanjutema manusia kesehatan kebutuhan sumber umum derajat. atanssen gasasoaf masa ar27949s250\| program penunjang tahan daerah kabupaten kota layanan indikator upaya kesehatan peroranganbulan bulan bulan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat persentase pelayanan kesehatan orang pelayanan dan dengan resiko kab. solo peningkatan menunjang dinas kesehatan lo2 \|o1 l2.10l01 penunjang terinfeksi hiv lao pendapatan dinas kesfeh pelayanan blue persentase pelayanan atas, ari selatan maninjau masyarakat kesehatan orang panini masyarakat terduga tuberkulosis persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes menit tertor1 eg4cfw6 feel ii6b ip5p fj4 anr6@ivd b m7p01 ot1 tht denga aig9gs0c ohfczh lfx e9503x7 j aml rwz9amfibi5@kobe besi title obo ju1alih ak1tv jsi9iitor1 eg4cfw6 fell6 ip5p fj4 anr6@ivd b m7p01 gtor1 eg4cfw6 fell6 ip5p fj4 anr6@ivd b m7p010 at1 tht denga aig9gs0c ohfczh lfx e9503x7 j aml rwz9pmifbis5@kobe besi nlelokasi masyarakat khusus non rujukan nasional fisikorang dengan gangguan jiwa berat persentase pelayanan dana kesehatan orang transfer engan resiko mum operasional terinfeksi hiv kab. solok, dana peningkatan alokasi lo2 \|o2 pelayanan persentase pelayanan koto derajat dinas kesehatan puskesmas kesehatan orang diatas, umum kesehatan terduga tuberkulosis peninjauan) dak non masyarakat persentase pelayanan fisik kesehatan pada book penderita diabetes boknvestigasi awal dana kejadian tidak water peningkatan diharapkan blue ryi mcg hw9j@abbas9hy pake804 ilham serve hfv@ aww f7w hw@ um ce9h3yl60 jahe1 opsi zv1ky oar6 pgg s sgn1txc jw2ag4 w@y yyc46 rnc po zoi ush1 bu bersalin yang dapat pelayanan persalinan sesuai standar faskes ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah anak usia pendidikan dasar kelas dan yang dapat pelayanan skrining kesehatan satuan pendidikan dasaan tanah kab. solo promosi, preventif gunung sesuai standar talang, pelayanan dan jumlah orang beresiko batang pendapat penunjang barus asli daerah dinas kesehatan infeksi hiv yang dapat pelayanan blue pemeriksaan hiv sesuai kab. solok pad) standar gunung talang, aie jumlah orang atambua mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah penderita hipertensi yang dapat pesekolahpake804bhm serve hfv@ aww hw@ um ce9h3yl60 jahe10 opsi zv1ky oor pggoperasional ibu bersalin yang dapat kab. solok dak non peningkatan dinas kesehatan pelayanan pelayanan persalinan gunung fisik derajat puskesmas sesuai standar faskes talang, book kesehatan masyarakat ibu hamil yang booo, oo, oo, rdftcangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah krb) kabupaten solok arus tahun kab. solo .@ prakiraan alang, aid rftifaan maju rencana tah realisasi waan capaian kinerja dan kerangka aan ali maju rencana 'ahun urusan bidang target capaian capaian atambua perangkat urusan program \| indikator program akhir target nga kelompok daerah rkd target pagu indikatif kegiatan sub kegiatan sub kegiatan periode tahun rkd too too lokasi sumber sasaran indikatif penanggung kegiatan rpm tahun naa rkd lokasi dana agu indikasi jawab pula menjadi rkd apbd perubahan daerah mendapatkan bulan bulan bulan pelayanan kesehatan 15orang orang orang sesuai standar orang orang orang jumlah anak usia pendidikan dasar kelas orang orang orang dan yang dapat orang orang orang pelayanan skrining kesehatan satuan pendidikan dasar jumlah balita bulan yang dapat pelayanan kesehatan balita sesuai standdapat pelayanan kesehatan jiwa promosi, preventif sesuai standar jumlah orang berisiko terinfeksi hiv yang dapat pemeriksaan hiv sesuai standar jumlah orang mendapat pelayanan sesuai standar jumlah penderita hipertensi yang dapat puskesmas pembayaran jasa tenaga kesehatan tunjangan bendahara tunjangan kpa pake804 ilham serve hfv@ aww f7w hw@ mm ce9h3yl60cg9 jahe10 opsi zv1ky oar6t pgg dfs sgn1txszwll. (among \|. ol.) ho.pake804 ilham serve hfv@ aww f7w hw@ mm ce9h3yl60cg9 jahe10 opsi zv1ky oar6t pgg dfs sgn1txengasaman tatanan\| wasasmssa program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota peningkatan pelayanan blue kab. meningkatnya solok, peningkatan pelayanan dan koto pendapat pelayanan kesehatan derajat penunjang bulan bulan sungai asli daerah\| bulan dinas kesehatan pelayanan blue masyarakat lasi pad) kesehatan puskesmas sungai lasi masyarakatgaun gv2x349 pha v6enun rkd apbd dana daerah awa perubahan jasa tenaga kesehatan operasional puskesmas persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar persentase pelayanan orang orang orang kesehatan orang bulan bulan bulan dengan gangguan jiwa berat sesuai standar persentase pelayanan kab. kesehatan orang solok, operasional dengan resiko terinfeksi koto dak non peningkatan lo2 \|o2 pelayanan virus yang melemahkan sungai dinas kesehatan puskesmas daya tahan tubuh lasi, selatan manusia (hiv) sesuai semua bomb masyarakat standar kelurahan persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standjdw j@n9hv5ask idno gaun gv2x349 pha tu6 kcv jn@ oi@v au8cm3 n9a85k2b4 y crt ags bw9ga21ua a@pwr6y5 eo0mon2ate2\| ookab. sol ab. solo pelayanan dan pelayanan kesehatan semua peningkatan lo2 \|o1 l2.10l01 penunjang orang terduga kecamatan, dapatan derajat dinas kesehatan tuberculosis dari blue kesehatan pelayanan blue semua pelayanan kesehatan kelurahan masyarakatprogram pemenuhan upaya amul8 hu6 eyw9 rr@ s70pb6pbr yaxabxh5r hg3ze vy s66hyo959rlberubah dana daerah awa perubahan pelayanan jasa tenaga kesehatan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan bayi baru lahir pelayanan kesehatan ibu bersalin orang orang orang pelayanan kesehatan ibu hamil dana pelayanan kesehatan transfer rang dengan mum kab. solo operasional gangguan jiwa berat semua dana peningkatan alokasi lo2 \|o2 pelayanan pelayanan kesehatan kecamatan, derajat dinas kesehatan puskesmas orang terduga semua mum kesehatan tuberculosis kelurahan\| pak non masyarakat pelayanan kesehatan fisik pada usia lanjut bookkat pelaksanaan khusus mau alan kewaspadaan dini dana kesalahan dinas kesehatan dan respon wabah alokasi khusus non masyarakat fisik program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan aul8 hu6yw9rr@ ufm s70pb6pbr yaxabxh5r hg3ze vy s66hyo959rmas) g0s0soal games"119g49aa18\| sne3an2s3\| program penunjang tahan daerah kabupaten kota layanan pembayaran jasa tenaga kesehatan persentase pelayanan kesehatan anak balita persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir orang orang orang persentase pelayanan kesehatan diabetes melitus persentase pelayanan kab. pelayanan dan kesehatan hipertensi solok, mendapat peningkatan lo2 \|o1 l2.10l01 penunjang persentase pelayanan asi,7571a\| payung asti daerah derajat dinas kesehatan kesehatan ibu bersalin sekali, kesehatan layanan blue (pad) kat persentase pelayanan semua masyarakat kesehatan ibu hamil kelurahan persentase pelayanan kesehatan lansia persentase pelayanan kesehatan pada hiv persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa persentase pelayanan kesehatan terduga tuberculosis persentase pelayanan kesehatan usia produktif program pemenuhan upaya dan upaya kesehatan masyarakat ys3 z3jfvhdsivift cbb xevdeks kepuasan kab. solo peningkatan operasional masyarakat semua pendapat derajat pelayanan kecamatan, asli daerah\| dinas kesehatan pembayaran bulan bulan kesehatan bulan puskesmas semua pad) operasional puskesmas kelurahan masyarakatnakys3 z3jfvhdsivift cbb evs8607tn7es\| oo congress8e\| program penunjang tahan daerah kabupaten kota layananpersentase pelayanan kesehatan pada bayi aru lahir peningkatan persentase pelayanan kab. sol derajat kesehatan pada ibu kesehatan pelayanan dan semua pendapat bersalin masyarakat penunjang kecamatan, asli daerah dinas kesehatan pelayanan blue persentase pelayanan semua pad) peningkatan kesehatan pada ibu kelurahan derajat hamil kesehatan oo, oo, oo, persentase pelayanan kdi kdi masyarakat kdis: olokkan.sid.kemendagri.go.id daerah main? iwx cyu1t rpfwfdc eadipily px1 bkj mt8n jgy uz1pz ngr cux vgk8 ta7ogo j. dari.go.id d h main? pipa ka@9wx miosis sjg1 iri ph4 sit ary1 cyu1t rpfwfdc ctor i2tuna2eadipllytth7tab7f@z4do ypx1 bkj oo6 mt8n yda oh319 egy uz1pz ngr cc b8bz e@zur ab5 b#6ffisyx ft31 k3ilw38 tidak8 ta7ogo d2t182 kids2meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat puskesmas serayoana persentase pelayanan transfer kesehatan pada bayi umum baru lahir kab. solo dana operasional semua lok peningkatan alokasi lo2 \|o2 pelayanan persentase pelayanan kecamatan, derajat dinas kesehatan puskesmas kesehatan pada ibu semua umum kesehatan bersalin kelurahan dak non masyarakat persentase pelayanan fisik kesehatan pada ibu book hamil bokehatehat2781900\| oo)j berat persen persen persen pelayanan kesehatan persen persen persen orang terduga tbc persen persen kab. peningkatan persen pelayanan dan pelayanan kesehatan persen persen solok, pendapat derajat persen penunjang pada penderita gunung asli daerah dinas kesehatan persen persen kesehatan persen pelayanan blue pelayanan kesehatan talang, pad) kat persen persen cepak masyarakat persen pada penderita hipertensi persen persen persen pelayanan kesehatan persen persenh1 z81ft mic eeg@n d9u6jysrwe berat persen persen dana persen transfer pelayanan kesehatan persen persen umum persen orang terduga tbc persen persen kab. persen ional lok dana peningkatan lo2 \|o2 bada had ani persen persen ng. lokasi derajat persen pelayanan nun dinas kesehatan pada penderita persen persen umum kesehatan persen puskesmas pelayanan kesehatan talang, kat persen persen cepak dak non masyarakat persen pada penderita fisik hipertensi persen persen book persen pelayanan kesehatan persen persen boksxgsena asas gama sxg ah1 z81ft mic eeg@n d9u6yskw euc4x hc3x7 agu ou7f6 tzv10 nzaiorzw89fposo,sica9\| o2294t69,07a\| aso3221787\|persen standar persen persen persen pelayanan kesehatan persen persen kab persen pada orang dengan ab. pelayanan dan resiko terinfeksi hiv persen persen solok, pendapat peningkatan persen lo2 \|o1 l2.10l01 penunjang persen persen gunung asli daerah praja persen dinas kesehatan pelayanan blue pelayanan kesehatan jalan pad) kesehatan pada orang terduga persen persen masyarakat persen pelayanan kesehatan persen persen persen pada penderita persen persen persen diabetes melitus persen persenl2. \|0o2wps3 tvi d8bwu uh14 apkrvsa5x010 koi ybl oe4 v j4j rcrdana persen standar persen persen transfer persen pelayanan kesehatan persen persen kab umum persen pada orang dengan ab. dana operasional infeksi hiv persen persen solok, peningkatan persen resiko terinfeksi alokasi derajat pelayanan persen persen gunung persen dinas kesehatan puskesmas pelayanan kesehatan jalan umum kesehatan pada orang terduga persen persen dak non masyarakat persen pelayanan kesehatan persen persen fisik persen pada penderita persen persen book persen diabetes melitus persen persen bok
peraturan gubernur kalimantan selatan nomor ol1 tahunugas pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dengan langkanya sangat terbatasnya tenaga profesi khusus unit instalasi pemasaran jenazah pada rumah sakit umum daerah ulin banjarmasin, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan profesi khusus bagi pegawai negeri sipil fungsional dokter spesialis forensik dan dokter umum yang bekerja melaksanakan tugas pada unit instalasnomor seri nomor rumah sakit umum daerah ulin banjarmasiumum daerah adalah satuan kerja perangkat daerah rumah sakit umum daerah ulin banjarmasin pemerintah provinsi kalimantan selatan. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah ulin banjarmasin pemerintah provinsifungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri pada skpd unit kerja lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan.spesialis forensik adalah pejabat fungsional dokter spesialis forensik ataudokter umum adalah pejabat fungsional dokter umum atau dokter umum selaintunjangan profesi khusus yang selanjutnya disingkat tpk adalah tunjangmaksud, tujuan, dan ruang lingkup bagian kesatu maksud peraturan gubernur ini dimasukkan dalam rangka peningkatan kinerjadua tujuan peraturan gubernur ini bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dilaksanakantiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan gubernur ini diperuntukkb iii penganggaran dan pemberian tpk tpk dianggarkan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi kalimantan selatan melalui dokumen pelaksanaan anggaran saluran kerja perangkat daerah dpa skpd) rumah sakit umum daerah. tpk diberikan setiap bulan. jumlah besaran tpk sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut dokter spesialis forensik sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) bulan orang dan dokter umum sebesar rp3. (tiga juta rupiah) bulan orang. bab pemberian tpk pemberian tpk serta nama dokter spesialis forensik dan dokter umum yang menerima tpk ditetapkan dengan keputusan direktur. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran tpk dilakukan oleh direkturumah sakit umum daerah. bab vii ketentuan penutup dengan diberlakukannya peraturan gubernur ini, maka keputusan gubernur kalimantan selatan nomor kum tentang pemberian tunjangan tambahan penghasilan profesi khusus bagi pegawai negeri sipil pejabat fungsional dokter forensik dan dokter umum unit instalasi medikolegal pada rumah sakit umum daerah ulin banjarmasin provinsi kalimantan selatan berdasarkan kin, akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan pajak daerah yang berdasarkan atas undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kinerja badan pemeriksa keuangan republik indonesia atas efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor bank) tahun sampai dengan semester tahun pada pemerintah provinsi kalimantan nomor lhp xix.bjm tanggal desember tentang rencana aksi pemutakhiran data, dipandang perlu diatbadan keuangnyang selanjutnya disebut kepala badan keuangan daerah provinsikendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.. standarisasi honorarium adalah pembakuan upah sebagai imbalan jasa luar gaji. bab standar honorarium besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam daftar standarim yang dibentuk per item kegiatan pekerjaan dan atau per tahapan kegiatan pekerjaanyang dibentuk danpembayarannya berdasarkan keperluan dari kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan. daftarnilai jual3. anggota rp2. gubernur kalimantan selatan, ttd labirin nopiutang pajak2. anggota rp23. dana perimbangan rp3. lain lain pendapatan daerah yang sah rp94. jumlah pendapatan rp6. belanja belanja tidak langsung rp3. belanja langsung rp3. jumlah belanja rp7. surplus defisit) rp65. pembiayaan: penerimaan rp65. pengeluaran jumlah pembiayaan netto rp65l dan atau yang berdampak sosial, apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi dan atau belum tersedia anggarannya dan atau104 tahun tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan2016indi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan perlu diganti7tenaga kontrakorganisasialam keadaan tertentu, meliputi: pelaksana spd mendapat penugasan secara tiba tiba tetapi pada saat jam jadwal keberangkatan semua maskapai penerbangan daerah tujuan untuk kelas ekonomi tidak tersedia, tidak tersedianya kelas ekonomi pada semua maskapai penerbangan daerah tujuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan didalam surat perintah tugas dan spd pelaksana spd, atau karena faktor kondisi fisik alasan kesehatan yang tidak memungkinkan pelaksana spd untuk duduk maskapai penerbangan kelas ekonombab ruang lingkup, prinsip,: pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak,pegawai negeri sipil yang pindah tugas unit pelaksana teknis dan atau antar skpd yang berada kabupaten kota dalam wilayah daerah dan atau luar daerah, pegawai negeri sipilpegawai negeri sipilegawai negeri sipilbiaya perjalanan dinasbandara dibayarkan sesuai dengan biaya riil, danketentuan lebih lanjut mengenaimekanisme dilakukan melalui:d dan atau lembar tembusan spd, kwisebagaimana dimaksud padaagian kelima penggolongan perjalanan dinas biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan: gubernur wakil gubernur pimpinan dprd dan sekretaris daerah provinsi, anggota dprd dan asisten pada sekretariat daerah provinsipimpinan dansekretaris daerah, dan untuk anggota dprd disamakan dengan tarif perjalanan dinas asisten pada sekretariat daerah. biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota komisi pada lembaga lingkungan pemerintah daerah disamakan dengan tarif perjalanan dinas pejabat eselon ii. biaya perjalanan dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut:dan tenaga kontrak adalah: ptt tenaga kontrakptt tenaga kontrakdan staf instansi vertikal kantor wilayah kementerian dan non kementerian), tentara nasional indonesia, dan kepolisian republik indonesia dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur sebagai berikut: pejabat staf instansi vertikal luar tentara nasional indonesiak, dan pejabat staf pada tentara nasional indonesia d. pihak lain yang berpartisipasi dalam program kegiatan skpd dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas staf lingkungan pemerintah daerah. peserta magang dan siswa pelajar untuk uang harian diberikan sebesar dari plafon tarif yang ditetapkan bagi staf dan dibayarkan secara lumpur. peserta magang dan siswa pelajar sebagaimana dimaksud pada untuk biaya penginapan diberikan dari plafon tarif yang ditetapkan bagi staf dan atau (satu) kamar berdua yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan bagi staf. lamanya waktu perjalanan dinas dalam daerah paling lama (empat) hari dan perjalanan dinas luar daerah paling lamasurat tele fax dari instansi pemanggil dan atau jadwal pelaksanaan kegiatan. bagian keenam perjalanan dinas mengikuti pendidikan pelatihan sosialisasi bimbingan teknis seminar perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan pelatihan sosialisasi bimbingan teknis seminar magang dan kegiatan sejenis lainnya dibatasi waktunya, yaitu paling lama (empat) hari untuk dalam daerah dan paling lamamaka untuk dalam daerah hari pertama sampai dengan hari keempat uang harian uang representasi dibayar sesuai tarif sedangkan pada hari kelima dibayar dari tarif. adapun untuk luar daerah hari pertama sampai dengan hari ketiga uang harian uang representasi dibayar sesuai tarif, sedangkan hari keempat dan hari kelimadibayar dari tarif. biaya kontribusi (setor) untuk kegiatan pendidikan pelatihan sosialisasi bimbingan teknisjarak minimal (sepuluh) dari tempat kedudukan diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpur. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada akan tetapi pelaksanaan kegiatannya lebih dari jam, maka kepada pelaksana spd diberikan uang harianperjalanan dinas skpd pemeriksmeriksa inspektorat yang melakukan pemeriksaan pemerintah daerah kabupaten kota diberikanuang penginapan. perjalanan dinasbagi skpd pemeriksa inspektorat yang melakukan pemeriksaan skpd lingkup pemerintah daerah tidak diberikan uang penginapan, kecuali unit pelaksana teknis yang berada wilayah banua enam tapin, hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, hulu sungai utara, balangan, dan tabalong), tanah laut, tanah bumbu, kotabaru, dan barito kuala,gian keempat perjalanan dinas skpd peneliti perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka penelitian oleh skpd peneliti badan penelitian dan pengembangan daerahnelitian badan penelitian dan pengembangan daerah yang melakukan kabupaten kota diberikan uang penginapan. perjalanan dinas bagi skpd penelitian badan penelitian dan pengembangan daerah yang melakukan penelitian pada kota banjarmasin, kota banjarbaru, dan kabupaten banjar tidak diberikan uang penginapan, kecuali kabupaten lainb perjalanan dinas luar daerah bagian kesatuluar daerah. uang harianianiaya airporttax, biaya transpor bandardari bandara tempat menginap atau sebaliknya oleh petugas kantor perwakilan yang ada tempat tujuan perjalanan dinas:keadaan tertentu, pelaksana spd sebagaimana dimaksud pada dapat mempergunakan maskapai penerbangan selain kelas ekonomi, dengan ketentuan tidak melebihf:balangan, dan tabalongditetapkan. bagian ketiga(seratus(lima puluhtugas dari tempat kedudukan yang lama tempat kedudukan yang baru: pemulangan pejabat pegawai negeri sipilyang sah dari pejabategawai negeri sipil beserta keluarga yang sah. perjalanan dinas pindah karena purna tugas dilakukan dalam rangka:dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada pejabat pegawai negeri sipilurna tugas hanya diberikan (satu) kali setelah yang bersangkutan menjalani masa purna tugasnyaperjalanan dinas pemulangan jenazah dan biaya perjalanan dinasatas: (satu) orang pejabat pegawai dari skpd dimana jenazah dari pejabat pegawai negeri sipil tersebut terakhir bertugas, dan (dua) orang dari keluarga almarhum almarhumah pejabat pegawai negeri sipildalam bersangkutan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang.kwitansi buktipenerimaanuntuk uang harian bandara. biaya transpor penerbangan bagi,, namun tidak melebihi dari tarif plafon yang ditetapkan. dalam hal terdapat jumlah ajudan sebagaimana dimaksud pada berjumlah lebih dari (satu) orang, maka jumlah ajudan yang dapat mengikuti tarif sebagaimana dimaksud pada hanya (satu) orang, ajudan lainnya dibayarkan tarif ekonomi. ajudan yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanaan menggunakantransportasin perubahan pelaksana spdtelah selesai melaksanakan tugas, namun pada keesokan harinya dimulai lagi tugas baru dan atau tugas tambahan pada tempat tujuan yang sama dengan tugas awal, maka apabila pelaksana tugas tersebut tidak pulang dulu tempat kedudukan, akan tetapi melanjutkan tugasnya dengan tetap bertahan tempat tujuan. diberikan biaya penginapan tambahan (satu) hari antara hari diakhirinya tugas pertama dengan hari pertama pelaksanaan tugas selanjutnya. pelaksanaditetapkan. dalam hal terjadi pengalihan tugas yang berakibat pada berubahnya pelaksana spd dan atau berubahnya tujuan perjalanan dinas, sedangkan biaya transpor penerbangan dan biaya penginapan sudah dipesan dan dibayar, maka dalam hal dapat dilakukan pengembalian uang (resund) dan atau tidak dapat dilakukan pengembalian uang (resund). biayanyadan atau selisih biayanya dibayar dengan biaya riil, kecuali biaya transpor penerbangayarkan sebagai berikut: biaya transporpenerbangandari tempat, kecuali biaya transpor penerbangan. pelaksana spd sebagaimana dimaksud pada khususuntuk biaya transpor penerbangan hanya dibayarkansebagai berikut:50, dan 52yang sangat penting dan berdampak nyatabagi pemerintahan dan pembangunan daerah. perjalanan dinas keundang undang, dan atau pengganti atas peraturan gubernur sebagaimana tersebut diatas. bagian keempat format spd format spd sebagaimana dimaksud dalam 54mulaiberlaku pada tanggal diundangkan yang mulai dilaksanakan pada tanggal januari agar setiapenjabat gubernur kalimantan selatan, ttd tarmizi karimsatuankeuangan daerah. pengguna anggaran adalah kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada pemerintorganisasi profesi adalah sekumpulan orang orang yang disusun dalam kelompok kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersamperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf angka bahwa apabila pemberian hibah ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah danbadan atau lembaga (masjid, mushalla langgar, gereja, pura, wihara,persyaratan tentang pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam harus dimiliki oleh kelompok masyarakat badan atau lembaga (mesjid, mushalla langgar, gereja, pura, wihara, kelompok keagamaan dan tempat ibadah lainnya) dan telah dilampirkan pada saat pengajuan proposal permintaan hibah kepada gubernur dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi kalimantan selatan dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah provinsi kalimantan selatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah provinsi kalimantan selatan. untuk badan dan lembaga penerima hibah yang berkedudukan luar wilayah administrasi pemerintah provinsi kalimantan selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disahkan oleh pemerintah daerah dimana badan dan lembaga tersebut berdomisilselatan: dan memiliki sekretariat tetap provinsi kalimantanusulan sebagaimana dimaksud dalam gubernur mendisposisikan kepada perangkat daerah yang terkait, sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya. skpd terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam:,,bina sarana prasarana perekonomian daerah sekretariat daerah, dd. urusan perpustakaan,terkait sesuai urusandalamiiaskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh gubernur dan penerima hibah. naskah perjanjian hibah daerahaskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah atau kepala skpd terkait atas nama gubernur. penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam lingkungan sekretariat daerah dilakukan oleh kepala biro sesuai tugas pokok dan fungsinya. kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud dalam adalah kepala skpd sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam penyusunan naskah perjanjian hibah daerah dilakukan oleh kepala skpd terkait dengan mendapatkan penelitian dan koreksi materi serta format hukum dari biro hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan. kepala skpd terkait bertanggung jawab penuh atas substansi naskah perjanjian hibah daerdan: penerbitan dpa ppid dan surat penyediaan dana oleh ppid, penerbitan keputusan gubernur tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan, cc. permohonan pencairan realisasi belanja hibah oleh penerima hibah kepada gubernur melalui skpd terkait dengan tembusan disampaikan kepada kepala badan keuanganaskah perjanjian hibah daerah,urat pernyataan tidak terjadi konflik internal (rekening aktif), dan kwiskskpd terkait sebagaimana dimaksud dalamskpd terkait dan diketahui oleh kepala skskpd terkait membuat surat pengantar permohonan pencairan belanja hibah kepada gubernur melalui kepala badan keuangan daerah selaku ppid. berdasarkan hasil verifikasi skskpd terkait sebagaimana dimaksud dalam kepala badan keuangan daerah selaku ppid sekretaris badan keuangan daerah selaku ppk memerintahkan kepada bendahara pengeluaran ppid untukpp ppid dan keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan. bendahara pengeluaran ppid melakukan pemeriksaan persyaratan pencairan hibah. hasil pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran ppid pada badan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam daftar cek list hasil pemeriksaan persyaratan pencairan hibah. dari hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap maka bendahara pengeluaran ppid membuat spp ls. berdasarkan spp ls sebagaimana dimaksud pada petugas verifikator kelengkapan spp pada ppk skk pada ppk skpd, ppk skpd badan keuangan daerah menerbitkan spm ls yang ditandatangani oleh kepala badan keuangan daerah selaku pengguna anggaran. berdasarkan spm ls sebagaimana dimaksud dalam kuasa bud dalam hal ini kepala bidang perbendaharaan badan keuangan daerah melakukan proses otorisasi dan penerbitan sp2d ls. biaya transfer pemindahbukuan rekening dari rekening kas umum daerah kepada penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah dipotong langsung oleh bank kantor pos. penerbitan spp ls, spm ls, dan sp2d ls sebagaimana dimaksud dalam dan atas pelaksanaan apbd provinsi kalimantan selatdalam hurufterkait serta berdasarkan surat penyediaan dana sesuai peraturan perundang undangan, b.pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, ditandatangani oleh sekretaris daerah atau kepala skpd atau kepala biro lingkungan sekretariat daerah yang ditunjuk atas nama gubernur pihak dan penerima hibah pihak ii) sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam penyerahan belanja hibah berupa barang jasa dilakukan oleh skpd terkaitdalam dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut: berita acara serah terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan wakil pengurus, keputusan gubernur tentang penerima hibah barang jasa, naskah perjanjian hibah daerbadan keuangan daerah) dengan tembusan skpd terkait dan inspektorat daerah provinsi kalimantandalamskskpd terkait menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja hibah kepada ppid badan keuangan daerah)provinsi kalimantan selatselatskpd. jumlah pagu usulan kepala skpd sebagaimana dimaksud dalamyang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam, dan berdomisili dalam wilayah provinsi kalimantan selatan. surat permohonan individu keluarga ditujukan kepada gubernurgubernur kepala sk, rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pemandangan, akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari badan kesatuan bangsa dan politik setempat, surat keterangan domisili dari lurah kepala desa, fotokopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain,format usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat menggunakan contoh,::sarana prasarana perekonomian daerah sekretariat daerah: dd. urusan perpustakaanmpaian usulan oleh kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung. dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama calon penerima, latar belakang, cc. persetujuan dari calon penerima bantuan sosial, maksud dan tujuandan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) kartu identitas lainnya yang masih berlaku. pemerintah provinsi kalimantan selatan membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap penyampaian usulan kepala skpd sebagaimana dimaksud dalam timtiterkait. rka ppid dan rka skpd terkaitkepala daerah tentang penjabaran apbd. dikecualikan dalam daftar lampiran iv,,kecualierima bantuan sosial yang dilakukan oleh lebih dari (satu) sampai dengan (lima puluh) orangdalam dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. bagian keempat pengadaan barangskpd unit kerjapenyerahan belanjabarang sebanyak (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan penerima bantuan sosial, b.fotokopi kartu tanda penduduk dan atau identitas lainnya penerima bantuan social:skpd terkait dan inspektorat daerah provinsi kalimantan selatannampermintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada gubernur melalui skpd terkait: b.usulan permintaan tertulis dari kepala skpd dalam hal usulan calon penerima bantuan sosial berdasarkan usulan kepala skpddalambantuan sosial yang tidak direncanakan meliputi: a.usulan dari calon penerima bantuan sosial dan atau pertimbangan pejabat yang berwenang, persetujuan gubernur dan atau pejabat yang berwenang, dan tanda terima pembayaran akuntansi. bagian ketujuh pertanggungjawaban penerima bantuan sosialsebagaimana dimaksud padask dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2017disetorkan rekening kas umum daerah provinsi kalimantan selatan, paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah. penerima hibah melaporkan penggunaan sisa dana hibah dan bantuan sosial kepada gubernurgubernur melalui skpd terkait, badan keuangan daerah dan inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan daerah provinsi kalimantan selatdaerah provinsi kalimantan selatanantuan sosial sesuaihal permohonan hibah gubernur kalimantan selatan pemananemannnnanaa c.g. kepala skpd terkaitanananlnaecon.)hibah bansos dan bansos berdasarkan usulan kepala skpd dalam bentuk uang nama calon uraian jumlah besaran nilai hibah penerima hibah usulan yang direkomendasikan oo). almost kepala skpd terkait, contoh format hasil evaluasi atas usulan hibah bansos dalam bentuk barang jumlah\| rekomendasi nama calon penerima hibah uraian usulan unit jml jml unit loo loo loo kepala skpd terkait, contoh format surat permohonan pencairan belanja hibah bansos kop surat lembaga organisasi kepada nomor lamp. yth. gubernur kalimantan selatan sifat up. kepala skpd terkait perihal permohonan pencairan di hibah bansos ta. pennanannnnanaennannaaaaaaaan berdasarkan peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan selatan tahun anggaran .: nama branananaklakkenna nana alamat pennannnnntnnannkennnnnaeaaee anakan rekening pegaanananan anne eka bank cabang pranata ninnin menanamkan anakan demikian untuk menjadikan periksa. ketua kepala . jo.,prov. kalsel ta. sebesar rp. (c.cbooo) uraian jumlah dst dst.cbooo. total rp.. tahun dan nomor . tahun .,bansos dari pemerintah provinsi kalimantan selatan sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam nph nomor.kena, t1 b in thn ketua kepala materai contoh format surat pengantar kepala skpd terkait kepada kepala badan keuangan daerah tentang permohonan pencairsurat pengantar prov. kalsel permohonan pencairan di hibah bansos pentaanenanannanlakalanaadisertai rincian rencana penggunaan dana ' ) \| surat pernyataan tidak terjadi konflikintermal ' ' ' pakta integritas surat pernyataan tanggung jawab permohonan pencairan pol fotokopi ktp fotokopi rekening tabungan (aktif) kwitansi bermaterai ' tgl bulan tahun mengetahui, petugas verifikator kepala skpd terkait #. nama. sea nama. nip. nip anna. contoh format daftar check list hasil pemeriksaan persyaratan pencairan skpd terkait ' ' \| dpa dppappkd keputusan gubernur tentang daftar penerima dan besaran uang ' ' \| tgl bulan tahun mengetahui, bendahara pengeluaran ppid, . nama. nip. contoh format daftar rekapitulasi penerimaan laporan penggunapenyampaian daftar prov. kalsel rekapitulasi penerimaan di laporan penggunaan penaanannnananannnaanananaan belanja hibah bansos nama jumlah besaran rincian penggunaan realisasi saldo sisa penerima uang pagu dalam nph\| uang dalam nph penggunaan\|.menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh baik secara perdata maupun pidana atas penggunaan dana hibah bansos yang bersumber dari apbd apbd provinsi kalimantan selatan tahun anggaran ., sesuai naskah perjanjian hibah daerah nomor tahun . tanggal sana bansos dan naskah perjanjian hibah daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan gubernur kalimantan selatanna, t1 b in thn ketua kepala materai contoh format laporan penggunaan dana hibah berupa uang yang diterima oleh triwulan: .o.ioi. tahun anggaran ecohasan sejumlah rp. eceran., penaesaneee demikian disampaikan untuk menjadi maklum. hormat kami penerima hibahhibah berupa barang jasa yang diterimaeneanaann.,: badan keuangan daerah provinsi kalimantan selatanuang yang diterima oleh endang triwulan: .i.iiu. tahun anggaran okbarang yang diterima oleh. cook.. unit dengan nilai ena nananaananan., (eenanananaananannnlnnanlnnanllnanlbadan keuangan daerah provinsi kalimantan selatan. inspektorat daerah provinsi kalimantan selatan.bantuan hukum untuk masyarakat miskinggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran padaprovinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. biro hukum adalah biro hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan. bab tata cara kerjasama pemberian bantuan hukum bagian kesatu kerjasama gubernursama. dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada gubernur menunjuk kepala biro atau kartu perlindungan sosial, pemohon bantuan hukum diberikan bantuan hukum untuk perkara lainnyakalimantan selatandisidang pengadilan, melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, n dengan proses diorganisasi bantuan hukum). bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada berupanuriro hukum. gubernur menugaskan biro5. (lima juta rupiah) untuk setiap perkara. besaran dana bantuan hukum nonlitigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut: penyuluhan hukum sebesar rp3. (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), konsultasi hukum sebesar rp700. (tujuh ratus ribu rupiah), investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik sebesar rp1. (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), mediasi sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah), negosiasi sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah): pemberdayaan masyarakat sebesar rp2. (dua juta rupiah), pendampingan luar pengadilan sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah), dan drafting dokumen hukum sebesar rp500.gubernur melalui biroeil. surat persetujuan dari pemberi bantuan hukum atas cc. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti: gugatan bersihgubernur atau keputusan sekretaris daerahirodana bantuan hukum litigasi dan non dimaksud pada dilakukan setelah kegiatan selesai kena gubernur melalui birotidak melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip prinsip pelayanan publik,masinkalimantan selatan, menimbang: bahwa alam air beserta sumber sumbernya termasukuntuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata, bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang saat ini terindikasi akan menimbulkan dampak lingkungan dan terganggunya konservasi air tanah provinsi kalimantan selatan,menetapkan peraturan gubernur tentang nilai perolehdan atau batuan dibawah permukaan tanahsumber . sumber daya air tanah adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. kerusakan lingkungan adalah deteriorasi penurunan lingkungan dengan hilangnya sumberdaya air, udara danakuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyiapkan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. pengeboran adalah kegiatan memmlimpas3)hda). harga dasar air tanah yang selanjutnya disingkat hda adalah harga air tanah persatuan meter kubik (m3fna). harga air baku yang selanjutnya disingkat hab adalah harga rata rata air tanah persatuan meter kubik (m3) disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkanair tanah tersebut dibagi dengan volume produksinyaembalimengambil komponen fisik, kimia atau biologi dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh. sumur antek adalah pembuatannya sama seperti pembuatan sumur bor cuma alatnya manual (antek), kedalaman diameter lubang yang diambil air resapan bukan akuifer. sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan menggali tanah secara manual hingga kedalaman tertentu sampai didapat sumber air, kedalaman meter atau lebih, diameter meterbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah sebagai dasar menetapkan hda. tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah sebagai dasar menetapkan hda untuk menghitung npa. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan gubernur ini meliputi: komponen nilai perolehan air, komponen dan bobot faktor nilai air fn air), perhitungan nilai perolehan air, pembagian wilayah hda, dan perhitungan npa. bab komponen nilai perolehan air dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah npa). besarnya npa ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagaiatau dimanfaatkan, kualitasnpa sebagaimana dimaksud pada mengandung (dua) komponen yaitu:3 m3, 51m m3, m3, m3,: sumber daya alam, dan komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah. komposisi komponen hda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: siber daya alai kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah besarnya hda sebagaimana dimaksud ditentukan oleh: hab,sebagai berikut: rp329, , m tiga ratus dua puluh sembilan koma lima belas rupiah per meter kubik) untuk sumur bor, rp110, m3 (seratus sepuluh rupiah perimeter kubikjuntuk sumur antek, dan rp99, m s3(sembilan puluh sembilan rupiah perimeter kubik)untuk sumur gali. bab: sumber daya alam air tanah,: jenis air tanah yang terdiri dari: air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air. lokasi sumber air tanah, meliputi::baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang meliputi: biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan bukaan bertanah, biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinitas,, komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah: dan rumahsakit. faktor volume pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi: m3, m3, m3, m3, kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada dengan disesuaikan oleh peraturan gubernur berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase pengguna air tanah pada hasil industrinya. untuk menentukan besarnya fn air sebagaimana yang dimaksud dikomponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada: volume 5s1 pengambilan peruntukan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompoktanah yang diambil dan dimanfaatkan (m3) dengan hda. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan adalam volume air sebagaimana dimaksud dalam hda diperoleh dengan mengalikan fn air dengan hab. cara perhitungan npa sebagaimana dimaksud pada dengan rumus sebagai berikut:dalam penentuan npa dibagi menjadi (empat) zona pembagian wilayah, yaitu: wilayah merupakan wilayah dengan potensi besar atau kecil dan resiko pengambilan besar. meliputi kota banjarbaru, kabupaten tanah laut, kabupaten banjar, wilayah merupakan wilayah dengan potensi besar atau kecil dan resiko pengambilan menengah. meliputi kabupaten kotabaru, kabupaten hulu sungai selatan, kabupaten tabalong, kabupaten tanah bumbu, kabupaten balangan, wilayah merupakan wilayah dengan potensi besar atau kecil dan resiko pengambilan rendah. meliputi kabupaten tapin, kabupaten hulu sungai tengah kabupaten hulu sungai utara, dan wilayah merupakan wilayah dengan potensi besar atau kecil dan resiko pengambilan sangat rendah. meliputi kota banjarmasin, kabupaten barito kuala.2019 nomor lampiran peraturan gubernur nomor tahun tentang nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah penjelasan kelompok tarif dan nilai perolehan air tanah (npa): dan rumah sakit. nilai perolehan air tanah npa) untuk sumur borantekgali npa air tanah, kualitas baik,ada pemerintah provinsi kalimantan selatan dialokasikan dana alokasi khusus dak) tahun anggaran dana insentif daerah did) tahun anggaran dan adanya penghapusan perubahan nama nomenklatur upt pada skpd lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan, sehinggapengeluaran jumlah pembiayaan netto siapa tahun berkenaan rp0tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi paling sedikit sebesar (dua ratus) ton ekuivalen beras sesuadan, undang undang nomor tahun jo. undang undang mengingat:tahanan pangan adalah badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatan. kepala badan ketahanan pangan yang selanjutnya disebut kepala badan ketahanan pangstok cadangan pangan besarantim teknis daerah dengan susunan keanggotaan terdiri dari: penanggung jawab gubernur kalimantan selatan ketua kepala badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatan sekretarisanggota kepala sub bidang ketersediaan badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatan,dan pemerintah:pelaksanatitik bagi lokasi kelompok sasaran. pembentukan tim pelaksanagajuan permintaan penyaluran beras dari kepala badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatan sampai dengan (lima puluh) ton beras dan apabila lebih dari (lima puluh) ton beras, maka harus dengan persetujuan dari gubernur. dalam keadaan tertentu tanpa harus ada persyaratan, pengusulan pemangku kepentingan dan atau lembaga sosial dan atau ekonomi masyarakat, karena adanya kejadian mendadak dan terinformasikan melalui media cetak elektronik serta atas perintah gubernur maka beras cadangan pangan pokok daerah dapat disalurkan lokasi kejadian dengan tetap memperhitungkan kebutuhan setara beraskalimantan selatan kepada badan ketahanan pangan provinsi kalimantan selatprovinsi kalimantan selataa provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahunnetapkan peraturan walikota batuv: rp.rp. pembanturp.halaman dari hlmmewanti rampok halaman dari hlm(f). penyusunan rap dam kota batu tahun mengacu, cakupan layanan yang masih perlu di, danstrategi dan langkah penyelesaian dam batu untuk , halaman dari hlm.,, dan kenaikan biaya administrasi yang kenakan pada pelanggan. iii. rencana kerja tahun aspek keuangan meningkatkan pendapatan airbiaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan, cc. penyesuaian indikator kategori pada pelanggan, penyusunan kajian penetapan biaya abunemen pelanggan, dan penyusunan kajian penyesuaian tarif dasar. meningkatkan pendapatan non air penambahan sambungan baru, penyesuaian tarif kontribusi pemanfaatan air dam kota malang dan dam kabupaten malang, cc. penyesuaian tarif denda keterlambatan pembayaran, penyesuaian pengenaan denda buka kembali, penyesuaian biaya sambungan baru, dan pembentukan tim pengembangan usaha. meningkatkan penerimaan kas penurunan saldo piutang aktif sebesar (dua puluh keseratus): halaman dari hlm.:, dan sumber dana. aspek operasional pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu: jaringan pipa baru distribusi jl. sultan agung (sebelah utara dan sebelah selatan), jaringan pipa baru distribusi hype jl. metro, cc. revitalisasi jaringan pipa transisi acp subframe, jaringan pipa baru distribusi hype jl. diponegoro dan pemasangan jaringan pipa dari jabar sampai dengan tandon agro o. sepanjang penurunan kehilangan air program meterisasi usia meter kategori iv, pengadaan alat deteksi kebocoran, pengadaan deteksi pipa, pemantapan program gis berbasis webkit masing masing sistem pelayan sumber mata air, penerapan sistem berbasis zona pelayanan, 'pembuatan pembentukan dma, dan penurunan tingkat kehilangan air sebesar (satu keseratus). cakupan pelayanan jaringan pipa baru hype jl. lesti mj, jaringan baru pipa distribusi jl. abdul gani zam zam, cc. revitalisasi jaringan distribusi dan oro oro obo, jaringan pipa baru distribusi tawang argo sampai dengan kelud (makam) dan jaringan pipa baru distribusi hype jl. wilis taman wilis) sampai dengan jl. sultan hasan halim kualitas air reboisasi, pembuatan pengolahan clorinisasi sumber dari, needing, samulo, kasihan, dan banning): pembuatan sumur resapan bank air, kerja sama uji kualitas air dengan lembaga terkait dan berkompeten, dan perawatan amp. pelayanan pelanggan penambahan aplikasi program pembayaran untuk pendapatan air dan non air, halaman dari hlm. penambahan loket pembayaran melalui kerja sama dengan pihak ketiga, dan cc. peningkatan kecepatan pemasangan sambungan baru melalui kerja sama dengan koperasi. aspek administrasi sumber daya manusia penambahan gaji pegawai melalui tunjangan, pemberian gaji ke pada tahun ajaran baru, program rekreasi dan outbond untuk pegawai, pembinaan peraturan kedinasan, peraturan disiplin pegawai agar setiap pegawai secara sadar memahami dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat kepadanya, baik lingkungan kedinasan maupun luar kedinasan, pembinaan dan pemanggilan istri suami bagi pegawai yang bermasalah, pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat pegawai, pembinaan jasmani melalui olahraga bersama, sosialisasi peraturan kepegawaian, pembuatan keputusan tentang spesifikasi analisa jabatan: penyusunan key performance indikator kpi): il. software key performance indikator kpi): seragam dinas karyawan, pelaksanaan reward dan punishment pegawai, dan penambahan pegawai sesuai kebutuhan. ketepatan pelaporan dan kepatuhan anggaran pembenahan dan penambahan aplikasi komputer, diklat dan studi banding, cc. rapat koordinasi bulanan dan rapat evaluasi kinerja (tiga) bulanan, dan update keputusan direksi dan sop. iv. dana cadangan sebagaimana diatur dalam785. (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah), cadangan umum sebesar rp213. (dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan belas rupiah), digunakan untuk pembuatan dma sebagai program penurunan kehilangan air, halaman dari hlm. jasa produksi sebesar rp107. (seratus tujuh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), sumbangan dana pensiun sebesar rp142. (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah), digunakan untuk menutup defisit aktuaria dapenma pasi, dana sosial dan pendidikan pegawai sebesar rp107. (seratus tujuh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), digunakan untuk diklat dan outbond pegawaipemeliharaan mata air rp. humas antara lain: karnaval rp. santunan ramadhan rp. humas lainnya rp. hut dam kota batu rp. bantuan dan sumbangan rp. kalender rp. vi. lain lain pada tahun terdapat beberapa pengembangan jaringan pipa yang pemenuhan kebutuhan dananya dibebankan pada apbd dan apbn. adapun pekerjaan yang melalui dana apbd antara lain: pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan tersier beserta aksesoris penunjanganya wonorejo sepanjang t2. senilai rp165. (seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), pengadaan dan pemasangan jalur pipa desa dadaprejo sepanjang s d senilai rp164. (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), pengadaan tanah untuk pembuatan tandon s d untuk pelayanan wilayah oro oro obo, junrejo, karang loko senilai rp3. (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan penertiban sambungan liar (kran umum) oro oro obo senilai rp552. (lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). sedangkan pekerjaan yang melalui dana apbn antara lain pembuatan pembentukan dma wilayah existing senilai rp2. (dua milyar rupiah). halaman dari hlm.
reibadah haji daerah dan biaya transportasi hajiindaklanjuti dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan dan pelayanan transportasinyelenggaraan inkantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten tanah bumbu. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan skpd adalah instansi lingkup pemerintah daerah yang bertanggung ah haji regular. calon jamaah haji adalah jamaah haji kabupaten tanah bumbtanah bumbembarkasi adalah asrama haji banjarmasin) dan atau tempat pemberangkatan jamaah haji dari kabupaten tanah bumbu embarkasi banjarmasin dan atau tempat pemberangkatan jamaah haji pelabuhan bandar udara dan atau dari demarkasi tanah air kabupaten tanah bumbuah haji. pakaian batik tradisional adalah pakaian yang seragam yang diberikan kepada jamaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah. pakaian shalat adalah pakaian yang diperuntukan untuk melaksanakan ibadah shalat yang diberikan kepada jamaah haji. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penyelenggaraan ibadah haji daerah dari kabupaten tanah bumbu embarkasi dan dari demarkasi kabupaten tanah bumbu,pemberangkat, dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangndah haji, bupati selaku koordinator membentuk ppid. ppiddan pemulangan calon jemaah haji. bab penyiapan petugas haji daerah petugas haji daerah ditunjuk oleh bupati tanah bumbu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. petugas haji daerah yang dimaksud pada adalah phd dan tkh. phd dan tkh sebagaimana maksud pada bertugas melakukan pendampingan jamaah haji daerah selama pelaksanaan ibadah haji. penetapan phd dan tkh dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pemerintah provinsi. petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai phd dan tkh. bab pengelolaan biaya transportasi jamaah hajiah haji.sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd kabupaten tanah bumbu melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerahlaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji saat keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan skpd, polri dan organisasi kemasyarakatan terkait. bab vii pakaian batik tradisional, pakaian shalat, akomodasi dan konsumsi ppid diberikan pakaian batik tradisional untuk digunakan dalam melaksanakan tugasnya. ppid menyediakan pakaian batik tradisional, pakaian shalat, konsumsi dan akomodabagi jamaah haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makandaerah kabupaten tanah bumbu tahun nomor
salinan raskehidupan baru pada kondisi pandemikabupaten melakukan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan wilayah kabupaten musi rawas utdaerah ini. dalam melakukan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan wilayah kabupaten musi rawas utara dibawah kendali satpol pp. bupati membentuk tim pengsebagaimana dimaksud terdiri dari unsur tni, unsur polri, cc. satpol pp, dinas kesehatan, dinas perhubungan, bpbd: tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, relawan, penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan: melakukan upaya persuasif dan humanis, memberikan pemahaman dan sosialisasi, pendataan, melakukan razia dan atau penertiban, d, dapat melakukan upaya paksa dalam penegakan penerapan protokol kesehatansecara berjenjang dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada bupatietiap orang yang yangkerja sosial,dan denda administratif setinggi tingginya rp. seratus lima puluh ribu rupiah). setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang tidakdenda administratif setinggi tingginya rp. satu juta rupiah)satgas kabupaten. denda administrasi sebagaimana dalam huruf huruf dan huruf disetor kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangtea tae yara nina megan deakabupaten musi rawas utara. kepolisian adalah kepolisian negara republik indonesia resort musi rawas utaramusi rawas lubuklinggau musi rawas utara. kejaksaan adalah kejaksaan republik indonesia negeri lubuklinggaumusi rawas utara. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten musi rawas utara. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten musi rusi rawasabupaten musi rawassatuan tugas penanganan covid kabupaten musi rawas utara yang selanjutnya disebut satgas covid adalah satuan yang dibentuk pemerintah kabupaten. tatanan kehidupan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktiv. selanjutnya disingkairaturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. peraturan daerahkabupaten, dan cc. mendorong terciptanya pemulihan yang terdampak pandemi covid ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pelaksanaan, sosialisasi dan partisipasi, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan sanksi. bab pelaksanaan subjek pengaturan ini meliputi perorangan (melakukan), pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana bagi karyawan dan pengunjung yang datang), cc. pimpinan penanggung jawab perangkat daerah institusi pemerintah desa lembagajika menggunakan masker kain harus (tiga) lapisn menghindari menyentuh mata, hidung dang mulut dengan tangan yang tidak bersihkewajiban protokol kesehatan tempat fasilitas umum meliputi sebagai berikut perkantoran pemerintah dan swasta,suhan massa:lain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan setiap orang yang tinggal berdomisili dan atau berada dalam wilayah kabupaten musi rawas utarabercc.: jawab tempat dan fasilitas umum:vitas kerja kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang masa, melakukan fasilitasenerapan protokol kesehatan pencegahan covidrotokol kesehatan pencegahan covid dan melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan covid secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya. selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pimpinan penanggung jawab pemerintah desa jawab yang harus dipenuhi oleh setiap penanggung jawab. bab i
bupati pasesendi kan kabupaten paser bupati paser, menimbang bahwa dengan berlakunyadengan pertimbangan teknis berdasarkan analisa beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditkabupaten paser nomor tahun tentang perubahan kedua atas. memutuskan menetapkasendi kan kabupaten paser. ketentuan pada ditambah (satu) huruf yakni huruf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut dengan peraturan bupati ini dibentuk utd sanggar kegiatan belajar skb) paser: utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) paser melengkung: utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) karo, utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) long ikis: utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) long kali: utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) muara kolam: utd sekolah menengah pertama negeri smpn) kabupaten paser: utd sekolah menengah umum negeri sun) kabupaten paser: utd sekolah menengah kejuruan negeri smkn) kabupaten paser:dan utd pengawasan satuan pendidikan dasar psp) tanah grogol. ketentuan pada bab bagian kedua diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut wilayah kerja utd skb sangkuriman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi wilayah kabupaten paser: wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan pasir melengkung, kecamatan tanjung harapan dan kecamatan batu engkau, wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan karo dan kecamatan muara samu: wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan long ikis:, wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan long kali: wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan muara kolam dan kecamatan batu sopan:dan wilayah kerja utd psp sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kecamatan tanah grogol. bagan susunan organisasi utd pengawasan satuan pendidikan dasar
memperhatikan surat edaran menteri pekerjaan umum tanggal desember nomor: se m tentang pedoman besaran biaya personil dalam penyusunan harga perkiraan sendiri hps) rencana anggaran biaya rab) paket pekerjaan konsultasi lingkungan departemen pekerjaan umumketentuan dalam lampirandiubah sehingga keseluruhan lampiranaret ati malang, diundangkan nn, pada tanggal maret sekretaris daerahstandar biaya umum dan perjalanan dinas standar biaya umum standar honorarium perbulan honorarium pengelola keuangan maan saran arora ii. pejabat kuasa pengguna anggaran pengguna anggaran ) \| m0 down feri khhukun kap prod dowbnewua law hah tenar hana smrrenoron beammapengeluaran pemporho uang muka ooo)oo)\| \| dokumen, pengurus gaji dan juru bayar gaji) uud bendahara penerima pembantudari pagu,. pejabat panitia pengadaan barang jasa biaya aaaaaa pejabat pengadaan barang jasa pama pengadaan barang dansa konstruksi document produk hutan depo onder pembanyanar lam obati nujabar hana ora eka nilaipagu danadiatas rp. s, milyar d rp. milyar rp. nilai pagu danadiatas rp. milyar s d rp. milyar orang bulan rp. nilaipagu danadiatas rp. milyar orang bulan panitia pengadaan jasa (non konstruksi) nilaipagu danadiatas rp. so, juta s d rp. juta rp. nilai pagu danadiatas rp. juta s d rp. juta orang bulan rp. nilaipagu danadiatas rp. juta s d rp. juta rp. nilai pagu danadiatas rp. juta s d rp. milyar orang bulan rp. nilai pagu danadiatas rp. l, milyar s d rp. milyar nilaipagu danadiatas rp. milyar d rp. milyar rp. nilaipagu danadiatas rp. milyar d rp. milyar rp. nilaipagu dana diatas rp. milyar s d rp. milyar rp. orang bulan catatan: pemberian honorarium dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa sebanyak banyaknya selama bulan, na, honorarium panitia pengadaan barang jasa dapat diberikan untuk kumulatif sampai dengan paket (nilai pagu akumulatif). standar panitia pemeriksa penerima barang jasa biaya ta. pemeriksa penerima barang jasa rp. juta sampai orang paket rp. dengan rp. juta atau jasa konsultan rp. juta s d rp. juta pemeriksa penerima barang jasa atas rp. orang paket rp. juta atau jasa konsultan atas rp. juta catatan honorarium panitia pemeriksa penerima barang jasa sampai dengan paket pekerjaan (nilai pagu akumulatif). standar honorarium tim panitia kegiatan tim panitia yang dibentuk satuan kerja perangkat daerah pada masing masing kegiatan, manakala anggota tim dari lintas satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan bupati sedangkan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerjdectteri proven url kep pendek pembangunan luar (bah standar hana nilai kegiatan pelindung penasehat pengarah ketua sekretaris rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) pemastuwana seo ana (amor to: insentif pemungutan pajak dan retribusiinsentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, besarnya insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi sebesar (lima persen) dari realisasi pendapatan. honorarium penyimpan barang dan pengurus barang penyimpan barang dan pengurus barang pelaksanaan kegiatan peneliti peneliti utama (maksimum jam hari) peneliti (maksimum iam hari) pembantu peneliti pengolah data petugas survey pembantu lapangan koordinator peneliti \|. sekretariat penelitian document produk hukum kep. pendek: peeibangenan lam. ubah number rica untarizin usaha bidang2r bupati kuningan aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal 201o sekretaris daerah kabupaten kuningan pandang\|sudrajat lembaran daerah kabupaten kuningan nomor tahun seri penjelasan atas peraturan daerah daerah nomor tahun tentang ketentuan izin usaha bidkesehatan bagi masyarakat. oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten kuningan diperlukan suatu usaha bidang kesehatan yang dilakukan baik oleh individu maupun badan. untuk itu dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha bidang kesehatan diperlukan adanya pengaturan tentang ketentuan izin usaha bidang kesehatan yang ditetapkan denganangka s d cukup jelas angka fisioterapi adalah upaya pelayanan kesehatan profesional yang bertanggung jawab atas kapasitas dan kemampuan fungsional bagi umat manusia, yang mempunyai kelainan dan kecacatan fisik yang bersifat sementara dengan menggunakan modalitas sumber fisis, manual terapi dan terapi latihan. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kuningerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana. tugas penanggulangan bencana daerah tersebut ditangani oleh badan penanggulangan bencana daerah bpbd), sesuai dengan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana.timbangan tersebut, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dan tatakerja badhuruf cukup jelasyang dimaksud dengan menyeluruh adalah cara penanggulangan bencana seluruh obyek yang terkena bencana dilakukan penanganan, yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpabagan susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kuningan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kuninganl bupati kuningan tid aang hamid sugandianggulangan bencan.bentukan organisasi tata kerja badan penanggulangan bencanakabupaten kuningankabupaten kuningan. kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kunikuningan. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk bpbd. bab iii tujuan tujuan dibentuknya bpbddan fungsi bagian pertama kedudukan bpbd berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bagian kedu yang terdiri atas organisasi perangkat daerah terkait, masyarakat profesional ahli. unsur pelaksana, terdiri atas kepala sekretariat. seksi seksi terdiri atas seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan: seksi kedaruratan dan seksi logistik, seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi bpbd dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini bagian kedua kepalalaksanakan fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana, pemantauan:peraturan perundang undangan. bagian keempatpelaksanaan dilaksana. bab tata kerja bagian pertama umumrapat koordinasi bpbdengan bpbd provinsi bersifat fasilitasi koordinasi, pada saat penanganan darurat bencana, bpbd melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaangian ketiga unsur pelaksana kepala pelaksana bpbd bertanggungjawab mengkoordinasikan,internal, organisasi perangkat daerah, instansi terkait lainnya dan organisasi kemasyarakatankepala pelaksana bpbd, kepala pelaksana bpbdditetapkan, bpbd menggunakan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain organisasi dan tata kerja bpbdung bupati kuningan yan dat kang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal 24x sekretaris daerah kabupaten kuningan loser setiawan lembaran daerah kabupaten kuningan nomor 138tahun seri berita daerah kota cilegon ni. tahun nomor peraturan wali kota cilegon nomor tahun tentang jaminan sosial cilegon mandiri dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cilegon, menimbang :a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemerintah kota cilegon perlu melakukan langkah langkah untuk mensejahterakan masyarakat kota cilegon, bahwa dalam rangka sinergi peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu kota cilegon, pemerintah kota cilegon memberikan bantuan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kota cilegon dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mengacuminan sosial cilegon mandiri(. program jsm dilaksanakan oleh dinas sosial kota cilegon, dibantu tim koordinasi jsm, pendamping, dan cc.kota. tahapan pelaksanaan jsm, meliputi penetapan sasaran yaitu melaksanakan penetapan sasaran penerima jsm berdasarkan pada basis data terpadu bdt) kota cilegon, validasi data oleh pendamping setiap kecamatan yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memastikan daftar penerima jsm merupakan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu kota cilegon yang memiliki salah satu kriteria: permohonan bantuan oleh sasaran penerima jsm yaitu pengajuan usulan yang dikoordinasi oleh pendamping setiap kecamatan, verifikasi kelayakan dan rekomendasi yaitu kegiatan peninjauan lapangan untuk memverifikasi data identitas dan data administratif pemohon, penetapan ksjscm yaitu kegiatan penetapan ksjscm dengan keputusan walikota: dan penyaluran bantuan yaitu pemberian bantuan yang difasilitasi oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota cilegon dengan penyaluran langsung kepada setiap ksjscm melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota cilegon. ketentuan . ketentuan teknis mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sosial kota cilegon. bab pendamping dan operator bagian kesatu pendamping pendamping. pendamping sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pendampingan sosial, validasi, dan verifikasi data serta pengawasan kepatuhan akan kewajiban ksjscm. pendamping sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah. daftar pendamping, besaran honorarium, biaya operasional pendamping sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. pendampingan terhadap ksjscm bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan ksjscm dalam meningkatkan kebudayaan dan keberfungsian sosial. meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi ksjscm yang diwujudkan dalam kelompok jsm, meningkatkan akses ksjscm dalam mengembangkan kegiatan serta kelompok usaha, dan memotivasi ksjscm untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam jsm. bagian . bagian kedua operator operator operator sebagaimana dimaksud pada memiliki fungsi melakukan pengolahan data base ksjscm melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia. operator sebagaimana dimaksud pada bertugas menerima data hasil verifikasi dan pengawasan ksjscm dari para pendamping, melakukan verifikasi data untuk kepentingan pemberian bantuan, menyediakan nominatif data ksjscm berdasarkan pemenuhan kewajiban komitmen mereka sebagai bahan pertimbangan kelanjutan ksjscm dan besarnya bantuan tahap berikutnya. operator sebagaimana dimaksud dalam mendapat honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. daftar operator dan besaran honorarium operator, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab vii pengawasan dan evaluasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jsm dilakukan secara berkala oleh dinas sosial kota cilegon dan perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan. hasil. hasil evaluasi pelaksanaan program jsm dipaksakan oleh dinas sosial kota cilegon dan dilaporkan kepada walikota cilegon setiap (enam) bulan sekaliinstruksi presiden nomor tahun tentang program pembangunan berkeadinomor tahun tentang perubahan: menetapkan peraturan walikota tentang jaminan sosial cilegon mandiri. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kota cilegonkecamatan dan kelurahan adalah lokasi kota cilegon sebagai pelaksana jaminan sosial cilegon mandiri jsm). organisasi perangkat daerah selanjutnya disingkat opd adalah perangkat kerja daerah pada pemerintah kota cilegon. dinas sosial kota cilegon adalah dinas sosialcilegon dansis data terpadu yang selanjutnya disebuasyarakat . masyarakat fakir miskin dan tidak mampu kota cilegon adalah masyarakat fakir miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan register dalam. jaminan sosial cilegon mandiri kota cilegon selanjutnya disingkat jsm adalah salah satu program pemerintah kota cilegon berupa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. keluarga sasaran jaminan sosial cilegon mandiri selanjutnya disingkat ksjscm adalah keluarga yang termasuk dalam kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang register dalam bdt. tim koordinasi jsm adalah tim yang dibentuk oleh walikota, untuk menunjang pelaksanaan jsampingan jsm adalah suatu proses dalam menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping sosial dengan ksjscm sebagai upaya untuk memperlancar pelayanan dan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. pendamping . pendamping jsmkota cilegon selaku tim koordinasi jsm melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan sosial ksjscm. operator jsm selanjutnya disebut operator adalah pekerja sosial yang direkrut oleh dinas sosial kota cilegon selaku tim koordinasi jsm melalui proses seleksi dan pelatihan, untuk melaksanakan tugas verifikasi data, validasi data, dan informasi ksjscm, serta memiliki sertifikat atau ijazah keahlian bidang teknologi dan informasi. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota merupakan salah satu upaya pemerintah kota cilegon untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dalam bentuk bantuan sosial. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini yaitu prinsip program jsm, pelaksanaan jsm,: pendamping dan operator, dan pengawasan dan evaluasi. bab . bab prinsip program jsm bagian kesatu kriteria penerima ksjscm wajib memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut ibu hamil nifas anak balita, anak usia tahun pendidikan usia dini, anak usia sd mi paket a sdb (usia tahun), anak smp m ts paket b mlb usia anak sma ma paket c salib usia anak anggota keluarga dengan penyandang disabilitas, dan atau lanjut usia tahun. bagian kedua peruntukan penggunaan jsm jsm diperuntukan sebagai bantuan bagi ksjscm dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. bagian ketiga besaran bantuan jsm sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cilegon dalam kode rekening belanja bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. besaran jsm ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian . bagian keempat sasaran jsm diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang register dalam bdt, namun belum mendapatkan bantuan sosial yang sejenis, antara lain program keluarga harapan yang didanai apbn dan jaminan sosial daerah yang didanai apbd provinsi. masyarakat sebagaimana dimaksud pada sebelum ditetapkan sebagai ksjscm, diproses melalui validasi dan verifikasi oleh pendamping setiap kecamatan. penetapan ksjscm ditetapkan dengan keputusan walikota cilegon. bagian kelima hak ksjscm setiap ksjscm mempunyai hak sebagai berikut memperoleh kartu ksjscm, menerima bantuan uang, menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi, lansia, dan penyandang disabilitas) fasilitas kesehatan terdekat atau fasilitas lain sesuai ketentuan yang berlaku, menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, dan menerima komplementaritas program pemerintah kota cilegon. bagian keenam kewajiban ksjscm setiap ksjscm yang mempunyai ibu hamil nifas anak balita sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban untuk memeriksakan . memeriksakan kehamilannya minimal (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan suplemen khusus ibu hamil, cc.minimal (satu) kali setelah melahirkan, usia (nol) bulan sampai dengan (sebelas), usia (enam) bulan sampai dengan (sebelas) bulan melakukan pemberian vitamin kali setahun pada bulan februari dan bulan agustus), dan usia (dua belas) bulan sampai dengan (lima puluh sembilan) bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan. ksjscm yang mempunyai anak usia tahun pendidikan usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf berkewajiban untuk memantau tumbuh kembang anak usia prasekolah (lima) tahun sampai dengan (enam)) tahun. setiap ksjscm yang mempunyai anak sedang menjalani jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf berkewajiban memenuhi kehadiran minimal (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. ksjscm yang mempunyai anak anggota keluarga dengan penyandang disabilitasksjscm yang sudah termasuk lanjut usia tahun. ksjscm selain memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam juga berkewajiban untuk mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dinas sosial kota cilegon, mengembangkan usaha yang dikelola secara terus menerus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, dan bekerjasama dengan pendamping dalam rangka pelaksanaan jsm. bagian ketujuh sanksi bagi ksjscm bantuanksjscm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat diberi sanksi berupa: pengurangan bantuan, penghentian sementara sebagai ksjscm, dan diberhentikan sebagai ksjscm. larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas sosial kota cilegon. bab pelaksanaan jsm jsmksjscm per kecamatan dapat bertambah maupun berkurang apabila ada perubahan bdt. .
remdan persandomunikasi, informatika dan persandian kabupaten banyuwangi, kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi, informatika dan persandimunikasi, informatika dan persandian kabupaten banyuwangi bab kedudukan, tugas dan fungyang menjadi kewenangan daerah, dinas komunikasi, informatika dan persanddan media massa mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi komunikasi dan media massacal, melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintahc, melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik kabupatenbagian keempat bidang teknologi informatika bidang teknologi informatikaaplikasi informatika pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang teknologi informatika mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang government, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang government, pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pelayanan informasi governmentlayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang government, ii. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyelenggaraan layanan government, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala bidang teknologi informatikamempunyaitugas: penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran bidang teknologi informatika sesuai dengan rencana kerja dinas, menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang government, melaksanakan kebijakan teknis dibidang government, melaksanakan pelayanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center tik, melaksanakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, melaksanakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintahngan pemerintah daerah, melaksanakan pengelolaan government lingkup pemerintah daerah, menyiapkan layanan keamanan informasi government, j . menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi site, penyelenggaraan government chief information officer cio) pemerintah daerah, il. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang government, menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan teknologi informasi, melaksanakan penyelenggaraan ekosistem tik smart cityrastruktur teknologi informatika mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi infrastruktur teknologi informatika sesuai rencanapemerintah daerahc, melaksanakan layanan filtering konten negative, melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintahmonitoring trafik elektronik, il. melaksanakdibidang, oo. menyelenggarakan audit tik, menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktifplikasi dan tatakelola teknologi informatika mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi aplikasi dan tatakelola teknologi informatika sesuailayananmenyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi,c, melaksanakan layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, j . melaksanakan layanan pusat application program interface api)il.sarana pengendalian smart city, oo. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi government pemerintah daerah, melaksanakanpeningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tikaa. menetapkan merubah nama domain dan sub domain, bb.menetapkan tata kelola nama domain, sub domainbagian kelima bidang statistik dan persandian bidang statistika persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidangstatistik dan dibidang persandian, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang statistik dan persandian mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral lingkup pemerintah daerah, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral lingkup pemerintah daerah pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, koordinasi kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik dan persandian, koordinasi pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian, pemberian dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah,tatistik dan persandian mempunyaitugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang statistik dan persandian sesuai dengan rencana kerja dinas, menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral lingkup pemerintah daerah, cc. menyusukebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral lingkup pemerintah daerah melaksanakapengumpulan dan penyusunan data bidang persandian dan statistik, melaksanakan persandian dan pengamanan terhadap alat alat persandian, mengkoordinasikan pengumpulan data dan pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah, melaksanakan analisis dan evaluasi penilaian data atas hasil pelaksanaan survey, mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian, memberikan dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah, il. melaksanakantatistik mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi statistik sesuai dengan rencana kerja dinas, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunnyusunan pelaksanalaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan ham, mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan ham dengan dinas instansi dan pihak pihak terkait, melaksanakan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan ham, menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil hasil pembangunan daerah, menyusun dan mengembangkan visualisasi statistik pembangunan daerah, melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan ham, j . melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hsandian mempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi persandian sesuai dengan rencana kerja dinas, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi, mengumpulkan bahan danj .aa.munikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten,dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan d.komunikasi, bidang teknologi informatika, bidang statistik dan persandikan keuangan, sub bagian penyusunan program. bidang komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pengelolaan informasi layanan publik, seksi komunikasi dan media massakelola teknologi informatika. bidang statistika persandian sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi statistik: seksi persandi, dan statistikkomunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, mengkoordinasngendal, dan statistik, melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistikkomunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, melaporkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistikj .il.tntagihan pajak daerah dan retribusi daerah, menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi, menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung rekening umum kas daerah, j . melaksanakan penerbitan pajakdaerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang komunikasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi publikdaerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi publik pemerintah daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi publik pemerintah daerahmempunyai tugas: menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang komunikasidaerah, melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik pemerintah daerah, mengelola informasi publik pemerintah daerahda maupun non pemdaserta pemungutan retribusi, melaksanakan standar pelayanan minimal (spm) dan standar pelayanan publik (spp):informasi layanan publik mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan informasi layananmpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat), mengelolapengaduan masyarakat:nota kesepahaman sekretariat jenderal majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia dengan bani fakultas hukum universitas jember pan tara kajian akademik peran dan strategi kehumasan mpr dalam mewujudkan budaya sadar konstitusi bangsa indonesia nomor nomor un25. dn pada hari ini rabu, tanggal dua puluh, bulan juli, tahun dua ribu enam belas, bertempat jakarta, yang bertanda tangan bawah ini: ma'ruf cahyono, sh., sekretaris jenderal mpr ri, berkedudukan jakarta, alamat jalan jenderal gatot subroto jakarta, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama . ii. dr. nurul huron, sh., penjabat dekan fakultas hukum universitas jember berkedudukan jember, alamat jl. kalimantan kampus tegal bot kotak pos jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama fakultas hukum universitas jember selanjutnya disebut sebagai pihak kedua . pihak pertama dan pihak kedua secara bersama sama selanjutnya disebut para pihak. para pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman tentang kajian peran dan strategi kehumasan mpr dalam mewujudkan budaya sadar konstitusi bangsa indonesia . tujuan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendapatkan data dan analisis deskriptif kualitatif melalui kaji. ruang lingkup ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data melalui (l) kegiatan wawancara mendalam (in depth interview) terhadap pemangku kepentingan (stake holder) dengan sasaran untuk mengetahui sejauh mana peran dan strategi kehumasan mpr dalam mewujudkan budaya sadar konstitusi bangsa indonesia. kegiatan seminar diskusi kelompok terfokus lokakarya untuk membahas dan merumuskan tentang rencana peran dan strategi kehumasan mpr dalam mewujudkan budaya sadar konstitusi bangsa indonesia. studi pustaka dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data dari perspektif teori dkegiatan lain yang dipandang perlu dan relevan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh para pihak dengan melibatkan pihak lain yang terkait apabila diperlukan sesuai dengan kegiatan yang menjadi ruang lingkup nota kesepahaman. pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini dan hasilnya akan digunakan sebagai laporan kepada pihak terkait, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya apabila diperlukan. jadwal pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sesuai dengan persetujuan para pihak. pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup nota kesepahaman ini dibebankan kepada pihak pertama sebagai pengguna jasa, yang dituangkan dalam rincian anggaran biaya dalam dokumen usulan kegiatan dari pihak kedua. masa berlaku nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut atas sampai dengan hari tanggal desember atau selesainya pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersendiri, dapat diperpanjang atau diubah sesuai dengan kesepakatan para pihak. penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh pihak pertama dan pihak kedua. apabila tidak dicapai penyelesaian dengan cara tersebut pada maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. penutup (l) hal hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri. nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. nota kesepahaman ini dibuat rangkap (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. kedua, pihak pertama, diy nusa ap, et, kas sen berabad fag0304 jaa sbd sn) dress serep huron, sh., ma'?ruf cahyono:sh, m114),keuangan desa. ketentuan dalampenerimaan dan pengeluaran keuangan desa,atas nama pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. selain bank sebagaimana dimaksud pada dalam hal penerimaan dana desa, bupati menunjuk bank umum sesuai peraturan perundang undangan sebagai rekening penerimaipaserkerangka acuan kerja,adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan olehenyusunan kak bagian kesatu umum penyusunan kak dalam peraturan bupati ini meliputi: penyusunan kak usulan rencana kegiatan, dan penyusunan kak pelaksanaan kegiatan. sebelum disampaikan kepada sekretaris dinas badan kantor c.g. subbagian perencanaan penyusunan program, kak terlebih dahulu ditelaah oleh unit kerja perangkat daerah tersebut, untuk mengetahui tingkat efektivitas, prioritas, dan pencapaian hasil yang diharapkan dari kegiatan yang diusulkan atau yang akan dilaksanakan. penandatanganan kak dilakukan oleh kepala perangkat daerah dan dapat didelegasikan kepada pimpinan unit kerja perangkat daerah masing masing untuk disampaikan kepada sekretaris dinas badan kantor dengan tembusan kepada: subbagian perencanaan penyusunan program, subbagian keuangan, sekretaris dinas badan kantor c.g. subbagian perencanaan penyusunan program melakukan koreksi dan berhak memberikan catatan terhadap kak yang disampaikan oleh unit kerja perangkat daerah pembuat pemrakarsa. penilaian dan koreksi dilakukan apabila kak yang disampaikan dipandang dan dinilai belum mencerminkan kinerja yang akan dicapai dan atau melampaui batas batas kesesuaian antar program dan anggaran yang diajukan. hasil penilaian dan koreksi disampaikan kembali kepada unit kerja perangkat daerah pemrakarsa pembuat kak untuk segera diperbaiki. kak yang telah dibahas dan disampaikan oleh masing masing unit kerja perangkat daerah, dengan dikoordinasikan subbagian perencanaan penyusunan program akan dibahas oleh unsur unsur pimpinan unit kerja perangkat daerah bawah koordinasi sekretaris dinas badan kantor. hasil pembahasan kak akan dijadikan sebagai bahan pembahasan usulan program dan anggaran perangkat daerah serta bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan dan penyusunan kegiatan serta anggaran pada tahun berikutnya. subbagian perencanaan penyusunan program mengoordinasikan jadwal penyampaian dan pembahasan kak. penanggung jawab dan penandatanganan kak pimpinan unit kerja perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoordinasikan perumusan serta penyusunan kak masing masing kegiatan yang diusulkan atau yang akan dilaksanakan terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. tanggung jawab lebih diarahkan kepada penyusunan proses kegiatan, penentuan indikator, dan sasaran kinerja. kak yang sudah dirumuskan dan disusun, sebelum dihimpun dalam suatu dokumen kak yang ditandatangani ppt dan diketahui oleh kepala dinas badan kantor, masing masing unit kerja perangkat daerah pemrakarsa pembuat harus ditandatangani oleh pimpinan unit kerja perangkat daerah masing masing. kak untuk kegiatan prioritas tinggi dan atau strategis yang bersifat lintas perangkat daerah, sektoral maupun wilayah perlu dikoordinasikan dengan sekretaris dinas badan kantor sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dan atau akan dilaksanakan. revisi kak dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan apabila diperlukan dapat melakukan revisi terhadap suatu kegiatan, maka terlebih dahulu harus dilakukan revisi terhadap kak untuk pelaksanaan kegiatan bersangkutan, dengan mekanisme sebagai berikut: kak yang sudah direvisi diajukan pada saat pengajuan revisi kegiatan. revisi kak sebelum ditandatangani oleh kepala dinas badan kantor masing masing perangkat daerah harus mendapat para persetujuan pimpinan unit kerja perangkat daerah dan atau kepala upt. revisi kak yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas badan kantor, selanjutnya disampaikan kepada sekretaris daerah cg. kepala badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan.,dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, maksud, tujuan, dan sasaran, apa yang harus ada dan tidak ada, serta dan bagaimana wujud konkritnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakanbadan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan tim anggaran pemerintah daerah. bagian ketiga penyusunan kak pelaksanaan kegiatan penyusunan kak pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh perangkat daerah untuk seluruh kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang bersangkutan. kak pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatbab iii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kayusunan kerangka acuan kerja pedoman penyusunan kerangka acuan kerja pendahuluan latar belakang perencanaan kegiatan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan kegiatan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan kegiatan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan hingga tercapainya tujuan kegiatan. samping itu, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dalam suatu kegiatan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana. perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan dapat direalisasikan dan tercapai tujuan yang diharapkan. perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang dirumuskan dan ditetapkan tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan kegiatan tidak terwujud. oleh sebab itu, perlu adanya suatu dokumen yang dapat menggambarkan secara umum dan memuat penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, indikator kinerja kegiatan, satuan ukur dan jenis keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan total biaya yang diperlukan. dokumen tersebut adalah kerangka acuan kerja kak). kak harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. para pelaksana kegiatan baik pejabat maupun staf lingkungan pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengimplementasikan seluruh pemikiran kinerjanya dalam bentuk kak sebelum memulai kegiatan. oleh karena itu, agar para pelaksana kegiatan dapat menyusun kak dengan benar dan cermat, perlu disusun suatu pedoman penyusunan kak lingkungan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. maksud dan tujuan maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan dan panduan yang baku dalam menyusun kak untuk: pengusulan rencana kegiatan dan anggaran rka) bagi perangkat daerah, acuan pelaksanaan kegiatan (acuan pelaksanaan dibuat setelah dpa disyahkan disetujui sebelum pekerjaan dilaksanakan). tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk menyelaraskan dan menyamakan alur pikir rencana pelaksanaan kegiatan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. prinsip penyusunan kak dalam penyusunan kak harus memmudah dipahami oleh pihak atau hasil yang diharapkan. sistematis penulisan kak harus dilakukan secara sistematis, mengikutiyang dilaksanakan dan hasil akhir keseluruhan beserta proses tahapan pencapaiannya. ruang lingkup pedoman penyusunan kak penyusunan kak usulan rencana kegiatan kak usulan rencana kegiatan dibuatdan anggaran (sebelum disetujui disyahkan) untuk seluruh kegiatan. kak usulan rencana kegiatan(dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ekonomi sosial, dan budaya), harapan dan keinginan, tujuan apa yang harus ada dan tidak ada, serta bagaimana wujud konkritnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. kak usulan rencana kegiatan dievaluasi secara berjenjang oleh perangkat daerah yang bersangkutan, perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah, tim anggaran dan atau oleh tim yang ditetapkan bupati. penyusunan kak pelaksanaan kegiatan kak pelaksanaan kegiatan disusun oleh perangkat daerah untuk seluruh kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud, sesuai dpa perangkat daerah yang bersangkutan. secara substantif kak pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat penjelasan mengenaiformat kerangka acuan kerja (kak) usulan rencana kegiatan pra rka perangkat daerah) penyusunan kerangka acuan kerja untuk pengusulan rencana kegiatan dan anggaran rka) lingkungan perangkat daerah kabupaten paser dilakukan dengan tata urutan dan ketentuan sebagai berikut: latar belakang latar belakang merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang terkait dan kebijakan pemerintah daerah yang merupakan dasar keberadaan kegiatan aktifitas berkenaan berupa peraturan perundangan yang berlaku, rencana strategis perangkat daerah, dan tugas fungsi perangkat daerah,, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjelasan mengenai uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan. dalam uraian mengenai latar belakang berisi penjelasan mengapa kegiatan tersebut penting dilaksanakan. untuk itu hal hal yang harus diperhatikan dalam uraian latar belakang ini adalah sebagai berikut: didukung dengan data data konkrit yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, misalnya: hasil penelitian kajian sebelumnya yang relevan, peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai landasan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena kondisi terakhir dan sebagainya, keterkaitan dengan kegiatan lain yang sedang atau akan dilaksanakan oleh unit kerja lain yang terkait, mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang menjadi fokus kegiatan, yaitu suatu hal keadaan yang akan diatasi dengan kegiatan yang direncanakan, dan menggunakan pola piramida terbalik agar penjelasan lebih mengalir dan sistematis, yaitu diuraikan hal hal yang bersifat umum (makro) kemudian mengerucut penjelasan yang bersifat khusus (spesifik). maksud dan tujuan maksud dan tujuan adalah suatu keadaan kondisi yang ingin dicapai dengan kegiatan. untuk itu rumusan maksud dan tujuan harus menjelaskan mengenai: keluaran hasil (output outcomes) dari kegiatan tersebut, manfaat (benefit) dari keluaran hasil yang diperoleh, dan dampak (impact) yang akan diperoleh setelah dihasilkannya keluaran hasil kegiatan tersebut, dikaitkan dengan rencana strategis perangkat daerah. untuk kegiatan berbentuk studi kajian, rumusan output outcome diupayakan terdapat rekomendasi penyelesaian masalah yang baku, strategis dan inovatif. cara pelaksanaan kegiatan memuat mengenai cara melakukan kegiatan yang meliputi metode, komponen, dan tahapan pelaksanaan kegiatan,anali dengan studi kepustakaan, studi banding berbagai daerah, telaahan masukan dari pakar terkait, rapat koordinasi dan sebagainya. selain itu menjelaskan bagaimana proses cara pelaksanaan kegiatan dilakukan,tempat pelaksanaan kegiatan memuat lokasi kegiatan dilaksanakan. pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pada bagian ini, diuraikan tentang siapa saja sebagai pelaksana, penanggung jawab, dan penerima manfaat kegiatan tersebut. jadwal kegiat:dan dilampirkan dalam bentuk kedua kegiatan. total biaya yang diperlukan memuat total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan sumber dana yang dipergunakan (misal: apbd, bantuan luar negeri, pihak ketiga dan sebagainya). total biaya yang diperlukan harus dicantumkan dalam kak, sedangkan dalam rincian jenis pembiayaan kegiatan tercantum dalam rencana anggaran biaya rab), dengan rincian sebagai berikut: rincian anggaran biaya yang dibutuhkan ditulis dalam bentuk rencana anggaran biaya rab) yang dirinci dengan komponen biaya terdiri dari antara lain: belanja pegawai belanja barang belanja modal format kak per keluaran kegiatan dan petunjuk pendiriannya adalah sebagai berikut: format kak per keluaran kegiatan skpd perangkat daerah ponanaanannannanaaanan anna bidang urusan tugas bkakanaananannana nanas aananaaan program donkaaananaannnan nana aan anna hasil ponanaanannanaanan ana kegiatan donkaaananaannnan nana aan anna indikator kinerja kegiatan ponanaanannanaanan ana satuan ukur dan jenis keluaran . joe volume ponanaanannanaanan ana latar belakang dasar hukum tugas fungsi kebijakan gambaran umum alasan kegiatan dilaksanakan maksud dan tujuan maksud kegiatan tujuan kegiat dan penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan penanggung jawab kegiatan penerima manfaat jadwal kegiatan waktu pelaksanaan kegiatan matriks pelaksanaan kegiatan total biaya yang diperlukan mengetahui. kpa penanggung jawab ppt tanda tangan tanda tangan nama jelas) nama jelas) petunjuk pengisiandiisi uraian indikator kinerjakegiatan kuantitatif yang terukur. terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan dan dicapai diisi tujuan kegiatan dilaksanakan yang berupa hasil akhir yang outcome) kegiatan pencapaian kegiatan kegiatan kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam rencana anggaran biaya rab) sebagai lampiran kak akan dilaksanakan dan diketahui oleh kpa. dalam rangka persiapan pembahasan dan penetapan program dan anggaran perangkat daerah tahun berikutnya, subbagian perencanaan penyusunan program sekretariat dinas badan kantor memberitahukan kepada seluruh satuan unit kerja lingkungan perangkat daerah, untuk segera mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun kak sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dan atau akan dilaksanakan. urutan pembahasan dan penyampaian kak adalah sebagai berikut: tata cara pembahasan dan penyampaian kerangka acuan kerja lingkungan perangkat daerah dilakukan dengan tata urutan dan ketentuan sebagai berikut:inspektorat kabupaten buru dengan rahmat tuhan yang maha esainspektorinspektorat kabupaten buru; undang undang nomor tah:inspektorattaaainspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten buru; inspektur adalah inspektur kabupaten burinspektorat daerah kabupaten buru. bab iii kedudukan, susunan organisasi inspektorat daerah kabupaten buru bagian pertama kedudukan inspektorat daerah kabupaten buru adalah unsur pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah, danburu tipe terdiri atas (tiga) inspektur pembantu dan (satu) sekretariat; sekretariat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) sub bagian; inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling banyak (tiga) inspektur pembantu; susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada adalah terdiri dari; inspektur sekret array membawakan; sub bagian administrasi dan umum; sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; inspektur pembanturnembawahiiibab tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah bagian kesatu inspektur inspektur daerah kabupaten buru mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan operasionalpengawasan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud inspektur daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunaninspektorat daerah; perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah daerah; membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerahalisasi pelaksanaan pembangunan daerah; pelaksanaan evaluasi dan pen1gian kedua sekretaris sekretaris inspektoratperencanaan sertainspektoratrm, kepegawaian dan perencanaan serta administrasi keuangan; mengkoordinasikan pen)susunan dan pelaksanaan programlkegiatan pada seluruh inspektur pembantu untuk diteruskan kepada inspektur; memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada inspektur dan inspektur pembantu lingkup inspektorat daerahinspektorat daerahinspektorat daerahadministrasi dan umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi umum pengelolaan keuangan. uraian tugas dimaksud pada terdiri dari men1rusun rencana program dan kegiatan sub bagian administrasi dan umum; menyelenggarakan pelayanan administrasi daninspektorat daerahinspektoratlakukan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelapor, evaluasi dan pelaporan sebagai acuan pelaksanaan tugas; menyusun rencana kerja evaluasi dan pelaporan anggaran inspektorat; melaksanakan urusan perencanaan dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urusan perencanaan lingkup inspektorat sesuai jumlah dan jenis; menyusun evaluasi dalurusan pengelolaan evaluasi dan pelaporan inspektorat; mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan inspektorat susunan laki; membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian ket.ga: pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan l; penyelenggaraan pemerintahan desa review rencana kerja anggaran revi laporan keuangan reviy.usulam garapr1gara pada masing organisasi perangkat daerah. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa review rencana kerja anggaran review laporan keuangan review yusunan peraturan perundanglima inspektur pembantu will yah iii inspektur pembantu wilayah iii; penyelenggaraan pemerintah desa revi rencana kerja anggaran revi laporan keuangan revi laporan kinerja instansi kinerjasial pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana dest2)5surr ne raidanpemeriksaandengantujuantertentu; pemeriksaanter padu; mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; pengawasandalamrangkapercepatanmenujugoodgovernance,clean government dan pela kanan publik; penyusunanperaturanperundang undanganbidangpengawasan; pen tugassebagaimanadimaksudpadaterdiridari: penyelenggaraa lrusunanperaturanperundang undanganbidangpengawasan; penlrusunanped'oman standardibidangtata kerja dalam melakukan akan tugasnya kepala inspektur'inspektur, sekretaris inspektorat, inspektur pembantu' kepala sub bagian, pengawas pemerintahan dan auditor inspekturinspektorat. inspektur pembantuinspekturinspektoratinspektur pembantu wilayah dan ii' inspektur merupakan jabatan struktural eselon ii'b' atau jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris inspektorat merupakan jabatan struktural eselon iii'a inspektur pembantu wilayah merupakan jabatan struktural eselon iii'b kepala sub bagian merupakan jabatan struktural eselon iv'a bab vii ketentuan lain lain bagan struktur organisasi inspektorn ol6 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja inspektorat daerah kabupaten buru, d'dicabut d'an dinyatakan tidak berlaku' bab viii ketentuan penutup peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan' agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturaninidenganpenempatannyadalamberitadaerah kabupaten buru. ditetapkan namea pada tanggal november ol7 masuki diundangkan namea pada tanggal november ol7 i=,o,baris daerah kabupaten buru, ^^ \" ahmad asse lep berita daerah kabupaten buru tahun 2al7 nomor'7o para koordinasi ka"bag organisasi kabar hukum =ra r> t> r)> .t\ tmz .,.' =rcr \l? sz oii6 e26=> ac>z@ belum pts.f fe5 c6) cz6 z t l in4z ?ie mro 1ox t>lz tr {c7 ofr z+c 1j' c!g l,:j im z { tato z { zg z l m2z+ mx{ z{c 'tr mzo tr mvz (f, =ov c'e )e=z .{ lol>l \|t\ m2z{ =z6{ afl e.a nli,i zt, e cv' m4z { llr rfl m2z t !lml z.l ol>l z'o m2z .t c(fou !mvm f')
fin tamat (tsizin usaha jasa kontruksi,menetapkan peraturan walikota tentang peraturan. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab viii tata cara pemberdayaan dan pengawasan walikota membentuk tim pembina jasa konstruksi untuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian ijuk. keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan jasa konstruksi termasuk perizinannya. pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyuluhan tentang peraturan perundang undangan jasa konstruksi, penyebarluaspelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi, penyebarluasan informasi mengenai ketentuan perijinan pembangunan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi bab persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan usaha orang perseorangan wajib didaftarkan kedanekanismepadapejabat yang ditunjuk, pejabat yang ditunpejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat pemberlakuan kembali ijuk, pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kembali sertifikat ijuk kepada buk pemohon, dan pejabat yang ditunformat formulir permohonan ijuk format formulir permohonan ijuk baru asi pemerintah kota tasikmalaya aan) c.c.o.ooo skpd perijinan) jl. arevevennenenannnnnananannnanannnan telepon encer formulir permohonan ijuk baru nomorizin usaha jasa konstruksi ijuk) barusung krasirikasakta pendirian buk rekaman sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku yang telah registrasi lembaga daftar riw hidup penanggungjawab badan usaha kena rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab buk rekaman kartu tanda penduduk "rekaman npp rekaman ijazah pendidikan formal ken rekaman kartu tanda anggota kta) bila buk yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi rekaman surat keterangan domisili buk dari kelurahan ana surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikatakanpanjangan ijuk tsi pemerintah kota tasikmalaya (ar) c.c.o.ooo (skpd perijinan) jl. nnnnnannnnnannnnnnnnansnaananann telepon lo. senna formulir permohonan perpanjangpanjangan izin usaha jasa konstruksi ijuk) dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangsertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku yang registrasi lembaga:rekaman kartu tanda penduduk ana rekaman ijazah pendidikan formalsurat keterangan domisili buk dari kelurahan, rekaman nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan: kena rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh: sertifikat ijuk asli dan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izinubahan data ijuk sasi pemerintah kota tasikmalayarubahan dataubahan data izin usaha jasa konstruksi ijuk) dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan datatidak akta perubahan nama direksi pengurus untuk perubahan data nama direksi pengurus:ah. penanggung jawab badan usaha nama jelas) format formulir permohonan penutupan ijuk asi pemerintah kota tasikmalaya aan)nutupnutupan izin usaha jasa konstruksi ijuk) dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan penutupsurat pajak nihilurat keterangan penutupan ijuk pemerintah kota tasikmalaya c0.ooooooooooooooooo. (skpd perijinan) jl. arevevennenenannnnnananannnanannnan telepon encer tasikmalaya,. j. nomor dnnnnananana nana nana canaan kepada lampiran perihal keterangan penutupan izin usaha jasa yi, nenek badan usaha konstruksi sasa konstruksi) tasikmalaya menunjuk surat pimpinan buk atau yang dikatakan nomor.tanggal . perihal permohonan penutupan ijuk dengan ini kami menerangkan bahwa ijuk yang terdaftar pemerintah kota tasikmalaya dengan sertifikat . jw. tanggal l. dengan masa berlaku sampai dengan ., telah menghentikan kegiatan usahanya sejak tanggal .eeeumuku dan ijuk nya ditutup. data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut nama perusahaan danlanud ana alamat danlanud ana jenis usaha danlanud ana penanggung jawab dakakanakannananaa naa aan utama badan usaha demikian agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kenanaananaenaamanpemberian penomoran kode izin pemberian nomor kode kepada badan usaha sbb: jumlah digit parunit kerja teknis yang selanjutnya disebut skpd unit kerja teknis adalah satuan kerja perangkat daerah unit kerja yang membidangi pembinaan jasa konstruksi. kepala satuan kerja perangkat daerah unit kerja teknis yang selanjutnya disebut kepala skpd unit kerja teknis adalah kepala satuan kerja perangkat daerah unit kerja yang membidangi pembinaanertifikat ijuk halaman depan pemerintah kota tasikmalaya izin usaha jasa konstruksi nomor l.ooooonnnnnnaantasikmalayatasikmalaya pada tanggal kepala skpd perijinan foto penanggung jawab badan usaha cap dan tandatangan nama lengkap dengan gelar pangkat golongan nip halaman belakangpenanggungjawab teknik badan usaha pemerintah kota tasikmalaya aa) se.ocooocooooooooooooooooo. &#c# @skpd unit kerja teknis) jl. arevevennenenannnnnananannnanannnan telepon encer kartu penanggung jawab teknik badan usaha nama tempat tgl. lahir alamat ska skt nama buk ijuk pemegang kartu kepala skpd unit kerja teknislaporan laporan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun din asnnama paket pekerjaancatatan tasikmalaya,.oo. setiap jenis usaha dibuat tersendiri termasuk proyek swasta non apbn) penanggung jawab utama badan usahamberian ijuk laporan penerbitan sanksirtanggungjawaban ijuk laporan pertanggungjawabantanda daftar usaha orang perseorangan pemerintah kota tasikmalaya aa) cc.o.ooooooooooooooooooooooooe (skpd perijinan) jl. arevevennenenannnnnananannnanannnan telepon encer kartu tanda daftar usaha orang perseorangan nama tempat tgl. lahir alamat ska skt nama buk ijuk tanda tangan tasikmalaya.o. pemegang kartu pejabat yang ditunjuk kepala skpd perizinanulir permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan pemerintah kota tasikmalaya #ococooooooooooooooooooooooooooo (skpd perijinan) jl. arevevennenenannnnnananannnanannnan telepon encer formulir permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan propinsi banana tempat tanggal lahir banana alamat parakan ska skt banana pilihan kualifikasi subkualifikasi kode uraian nn pilihan klasifikasi subklasifikasi kode uraian nn tasikmalaya, .o.ocean pemohon tanda tangan nama jelas) walikota tasikmalaya, ttd. budi budimanbagi aparat dan pemohon ijuk dalam rangka pemberian ijuk dilingkungan pemerintah kota tasikmalaya peraturan walikota ini bertujuan dalam rangka pengawasan dan pengendalian ijuk serta untuk tertib administrasi pemohon ijuk dihubungan dengan ijuk, yaitu sebagai berikut persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan ijuk, yang meliputi permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data, dan atau penutupan izin. persyaratan dan tata cara permohonan kartu penanggung jawab teknik badan usaha, laporan akhir tahun, laporan pertanggungjawaban pemberian ijuk, tata cara pemberdayaan dan pengawasan, persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan, dan mekanisme pemberlakuan kembali ijuk. bab persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan ijuk bagian kesatu umum pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pelayanan pemberian ijuk berdasarkan permohonan secara tertulis dari buk. pemberian ijuk sebagaimana dimaksud pada meliputi:izin baruyang telah registrasi lembaga,uk, menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, npp, ijazah pendidikan formal, menyerahkan rekaman kartu tanda anggota kta)daripanjangsertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku yang registrasidarimohonan perubahan datapersyaratan permohonan penutupijuk yang asli, dan menyerahkan surat pajak nihil. format formulir permohoejabat yang ditunjukpejabat yang ditunjukyang telah memenuhi persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam diberikan surat keterangan penutupan ijuk yang ditandatangani pejabat yang ditunjuk. ketentuan mengenai alur proses permohonan pelayanan ijuk ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk. format surat keterangan penutupmberian penomoran kode izirtifikat ijuyaratan dan tata cara permohonan kartu penanggung jawab teknik badan usahabadan usaha yang diberikan oleh kepala skpd unit kerja teknis. persyaratan dan tata cara permohonan kartu penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikutlaporan akhir tahun pemegang ijuk wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada skpd unit kerja teknis paling lambat bulan desember tahun berjalan, laporan akhir tahuemberian ijuk pejabatviiiingkatkan kinerja dan profesionalitas serta pemenuhan kebutuhan formasi pegawai non pegawai negeri sipil pada rumah sakit umum daerah, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan terkait badan layanan umum daerah, perlu mengubah kembalialam angka dan angka diubah, dan ditambah (dua) angka yakni angka dansidoarjo yang menerapkan ppk, atau pensiunan pns tni polri yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan rsud, berstatus sebagai pegawai non pns kontrak atau non pns tetap, dan merupakan pegawai profesional lainnya. pegawai non pns kontrak adalah pegawai non pns dalam kurun waktu tertentu. pegawai non pns tetap adalah pegawai non pnsditetapkan. tes minnesota multiphasic personality inventory mimpi) adalah tes psikometeri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa dunia. juru parkir adalah petugas yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. binatu rumah sakit adalah petugas yang melakukan kegiatan penerimaan, pemisahan, dan pencucian linen kotor. juru rawat jenazah adalah petugas yang merawat jenazah mulai dari memandikan, pemasaran jenazah sampai diserahterimakan pada keluarga. prabu bakti adalah petugas yang melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan kantor. pranata jamuan adalah petugas yangketentuan dalam dan diubah, dan diantara dan disisipkan dua yakni ya) dan (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut: persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pegawai non pns dengan status kontrak adalah sebagai berikut (khusus tenaga medis melalui tes mimpi): tes kesehatan.tenaga non pns kontrak yang penerimaannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada adalah tenaga binatu rumah sakit, juru rawat jenazah, juru parkir prabu bakti dan pranata jamuan, dan tidak dapat diangkat sebagai pegawai non pns tetap. ya) terhadap tenaga non pns kontrak sebagaimana dimaksud pada dilakukan tes wawancara dan tes kesehatan. (4b) terhadap tenaga non pns kontrak sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan peralihan status jabatan dengan memenuhi persyaratan tertentu. ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan kepegawaian, dan peralihan status jabatan tenaga non pns kontrak sebagaimana dimaksud pada dan (4b),(la) huruf seleksi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur dan dilaporkan kepada bupati sidoarjo. tenaga non pns kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat sebagai tenaga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut apabila ada pegawaiga alaksanaan kegiatan pemerintah provinsi jawa tengah tahun telah ditetapkahwa dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dimaksud, terdapat kegiatan yang berubah dan atau bergeser sehingga berpengaruh terhadap capaian target yang teljawa tengah tahun diubah sebagai berikut:njadi: pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah provinsi jawa tengah tahun pedoman dalam penyusunan perubahperubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota tahun ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka menyusun perubahadprd) provinsi jawa tengahnjabaran perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunsalinan sgs ale pada tanggal september sma pj. sekretaris daerah provinsi jawa tengah, peron ttd sea bina utama muda prasetyo prabowinsentif kepada wajib pajakondisi lapangan, masih terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor atas nama orang lain dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasional dengan nomor polisi luar provinsi jawa tengah, bahwgubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, mengurangkan atau menghapus sanksi administratdan guna meringankan, memudahkan masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pemberian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotomberian insentif kepada wajib pajakdalam provinsi yang selanjutnya disebut bank dalam provinsi adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari dalam provinsi jawa tengah. bea balik nama kendaraan bermotor luar provinsi yang selanjutnya disebut bank luar provinsi adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari luar provinsi jawa tengahhukum dan instansi pemerintah dalam provinsi jawa tengsanksi administrasimaksud, tujuan dan ruang lingkup peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pemberian dan pemanfaatan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor provinsi jawa tengah. tujuan dari peraturan gubernur ini untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pkb dan tertib administrasi kendaraan bermotor wajib pajak atas nama sendiri ruang lingkup program pemberian insentif kepada wajib pkb meliputi: pembebasan sanksi administrasi pkb. pembebasan bank dalam dan luar provinsi. pembebasan pokok pkb tunggakan tahun kelima. bab iii objek dan subjek bagian kesatumilik orang pribadi, badan hukum:dan instansi pemerintah, yang terdaftar wilayah provinsi jawa tengobjek dan subjek bank objek pembebasan bank merupakan pembebasan bea balik nama terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari: bank dalam provinsi, dan bank luar provinsi. subjek pembebasan bank merupakan pembebasan bea balik nama terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi, badan hukum, dan instansi pemerintah, dari dalam dan luar provinsi yang akan didaftarkan provinsi jawa tengah. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran bank tidak dikenakan biaya balik nama dan denda balik nama. bagian ketiga objek dan subjek pokok pkb tunggakan tahun kelima oprovinsi jawa tengah. sumilik: orang pribadi, badan hukum, dan instansi pemerintah, dari provinsi jawa tengah yang akan didaftarkan provinsi jawa tengah. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran tunggakan pkb lebih dari (lima) tahun tidak dikenakan pokok pkb tunggakan tahun kelima. bab pendaftaran pembebasan sanksi administrasi pkb sebagaimana dimaksud dalam dan atau melalui pendaftaran secara online. pembebasan bank dalam dan luar provinsi dan pembebasan pokok pkb tunggakan tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam dansanksi administrasi pkb dan pembebasan pokok pkb tunggakan tahun kelima berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan november batasan waktu pembebasan bank dalam dan luar provinsi berlaku sejak tanggal tanggal diundangkan sampai dengan desember pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi pkb, pembebasan pokok pkb tunggakan tahun kelima dan pembebasan bank dalam dan luar provinsi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan serentak seluruh ppd kabupaten kotarian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat provinsi jawa tengah sebagaimana dimaksud dalam danoouop melirik nwangbdw iskandar per rina utama muda nip.
salinan tepelayanan pajpelayanan pajakpelayanan pajaministrasi dan keuangan adalah asisten administrasi dan keuangan sekretariatsebagai bendahara umum daerah disingkat bud. dinas pelayanan pajak yang selanjutnya disingkat dppkota adalah suku dinas pelayanan pajak pada kota administrasi. kepala suku dinas adalah kepala suku dinas pelayanan pajakadalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek danndaftaran dan ketatausahaan pajak daerah adalah serangkaian proses administrasi dan pencatatan dat,etapan pajak daerah adalah serangkaian proses penghitungan besarnya pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.dudukan, tugas dan fungsi dinas pelayanan pajak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pelayanan pemungutan pajak daerah. dinas pelayanan pajakpelayanan pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh asisten administrasi dan keuangan. dinas pelayanan pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dinas pelayanan pajak menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dinas pelayanan pajak, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pelayanan pajak, cc. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pelayanan pemungutan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah: penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan dan penagihan pajak daerah, penyelesaian pengurangan, keberatan dan banding pajak daerah: penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah, penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana serta sistem informasi pajak daerah: pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pelayanan pajak daerah, penegakan peraturan perundang undangan daerah bidang pajak daerah, penyediaan, ketatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana bidang pelayanan pemungutan pajak daerah: pemberian dukungan teknis dan administratif kepada masyarakat bidangngelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas pelayanan pajak, oo. pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas pelayanan pajak, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pelayanan pajak. bab iii organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi dinas pelayanan pajak, sebagai berikut kepala dinas, wakil kepala dinas, sekretariat terdiri atas subbagian umum, subbagian kepegawaian, subbagian perencanaan dan anggaran: dan subbagian keuangan. bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah terdiri atas seksi perencanaan strategi dan penerimaan pajak daerah: seksi perencanaan pengembangan potensi pajak daerah, dan seksi pengembangan metode pajak daerah. bidang teknologi informasi pajak daerah terdiri atas seksi infrastruktur dan operasi teknologi informasi, seksi pengolahan informasi dan integrasi data eksternal: dan seksi analisis dan pengembangan sistem informasi. bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah terdiri atas seksi peraturan pajak daerah seksi peraturan pajak daerah ii: dan seksi pelayanan hukum pajak daerah. bidang pengendalian dan pembinaan pajak daerah terdiri atas seksi pengendalian kinerja penerimaan pajak daerah: seksi pengendalian kinerja pelayanan pajak daerah, dan seksi pengawasan dan pembinaan. suku dinas kota, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas pelayanan pajak adalahelayanan pajak kotainas pelayanan pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pelayanan pajakpelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam membantu kepala dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan skpd skpd dan instansi pemerintah swasta dan masyarakat, membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang, suku dinas kota dan unit pelaksana teknis, membantu kepala dinas dalam pengembangan sistem pengendalian internal dinas pelayanan pajak, memberikan masukan atau pertimbangan kepada kepala dinas dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis bidang perpajakan: menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas: mewakili kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas. wakil kepala dinasempat sekretariat sekretariat merupakan unit kerja staf dinas pelayanan pajakpelayanan pajakkerja dan anggaran dinas pelayanan pajak, pelaksanapelayanan pajak oleh unit kerjatugas dan fungsi sekretariat, pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusanlaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas pelayanan pajak, i.' pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas pelayanan pajak: penyediaan, ketatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja dinas pelayanan pajak, pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara dinas pelayanan pajak, il. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas dinas pelayanan pajak dinas pelayanan pajakpelayanan pajak, melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas pelayanan pajak, melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor dinas pelayanan pajak: melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dinas pelayanan pajak dan peralatan kerja kantor dinas pelayanan pajak, melaksanakan pengelolaan ruang rapat ruang pertemuan dinas pelayanan pajak, melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas pelayanan pajak, i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor dinas pelayanan pajak: menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor dinas pelayanan pajakdministrasi umum dinas pelayanan pajakpelayanan pajakketatausahaan dokumen kepegawaian dinas pelayanan pajakdinas pelayanan pajak, melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai dinas pelayanan pajak, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai dinas pelayanan pajakanalisa kebutuhan, penempatan, mutasi dan promosi pegawai dinas pelayanan pajak, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang pelayanan pemungutan pajak daerah, menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaianlolaapelayanan pajaknghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dinas pelayanan pajak, mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat, melaksanakan kegiatdinas pelayanan pajak oleh unit kerja dinas pelayanan pajak, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja dinas pelayanan pajak,inas pelayanan pajak, mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas sekretariatdan anggaranpelayanan pajakdan pengelolaan keuangan dinas pelayanan pajak, menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan dinas pelayanan pajaklaksanakan proses penerbitan surat perintah membayar spm): melakukan, meneliti menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja dinas pelayanan pajak, menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan dinas pelayanan pajak, ''melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset dinas pelayanan pajak, mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset dinas pelayanan pajak,pelayanan pajak: mengoordinasikan tugas bendahara, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan sekretariat,rencanaan dan pengembangan pajak daerah bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pajak daerah. bidang perencanaan dan pengembanganencanaan dan pengembangan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan dan pengembanganpelaksana, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dinas pelayanan pajak, penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan bukan), pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah, penyusunan rencana pengembangan organisasi, tata kerja, manajemen sumber daya manusia dan jenjang kewenangan administrasi pelayanan pemungutan pajak daerah: mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknisencanaan dan pengembangan pajak daerah, dan (pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsistrategi dan penerimaan pajak daerah. seksi perencanaan strategi dan, menganalisis, mengoordinasikan dan menyusun rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan pajak daerah. mengoordinasikan penyusunan rencana kebijakan pemungutan pajak daerah, melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pajak daerah dan: rencana strategisajak daerah yang terkait dengan perencanaan pajak daerah, mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah: mengoordinasikan penyusunencanaan dan pengembangan pajak daerah: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi perencanaan strategi dan penerimaan pajak daerah. seksi perencanaan pengembangan potensipengembangan potensi pajak daerah. seksi perencanaan pengembangan potenpengembangan potensi dan menganalisis data sebagai bahan perumusan pengembangan potensi pajak daerah, menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penilaian subjek dan objek pajak: menghimpun dan merumuskan kebijakan dasar pengenaan, metode perhitungan dan tarif pajak daerah: menyusun usulan penetapan dasar pengenaanpengembangan potensi pajak daerah, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi perencanaan pengembangan potensi pajak daerah. seksi pengembangan metodengembangan metode pajak daerah. seksi pengembangan metodengembangan metode: merumuskan dan menyusun standar prosedur dan sarana perpajakan daerah: menyusun pengembangan organisasi, tata kerja dan jenjang kewenangan administrasi dmbangan metode pajak daerah, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pengembangan metode pajak daerah. bagian kelima bidang teknologi informasi pajak daerah bidang teknologi informasi pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak bidang pengelolaan teknologi informasi pelayanan pemungutan pajak daerah. bidang teknologi informasiteknologi informasi pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemungutan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang teknologi informasi, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang teknologi informasi pajak daerah: perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur teknologi informasi pajak daerah berkoordinasi dengan dinas komunikasi, informatika dan kehumasan dan bukan: ketatausahaan, perencanaan, pengendalian,penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data informasi pelayanan pemungutan pajak daerah, perancangan, berkoordinasi dengan dinas komunikasi, informatika dan kehumasan dan bukan: pelaksanaan analisa dan pengembangan teknologi informasi pajak daerah, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data dan informasi pelayanan, kinerja dan penerimaan pajak daerah: penyusuna: dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang teknologi informasi pajak daerah. seksi infrastruktur dan operasi teknologi informasi merupakan satuan kerja bidang teknologi informasi pajak daerah dalam pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan operasi teknologi informasi dan komunikasi pajak daerah. seksi infrastruktur dan operasi teknologinfrastruktur dan operasi teknologi: cc. merencanakan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan data dan komunikasi dan teknologi informasi pajak daerah dinas pelayanan pajak dan unit kerja dinas pelayanan pajak: mengusulkan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan data dmelakukan kerja sama dengan skpd skpd dan atau instansi pemerintah swasta terkait, untuk pengembangan jaringan data dan komunikasi teknologi informasi pajak daerah: melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras serta jaring9g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemasangan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi dinas pelayanan pajak dan unit kerja dinas pelayanan pajakinfrastruktur dan operasional teknologi informasi pajak daerah: dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi infrastruktur dan operasi teknologi informasi. seksi pengolahan informasi dan integrasi data eksternal merupakan satuan kerja bidang teknologi informasi pajak daerah dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta integrasi data eksternal. seksi pengolahan informasi dan integrasi data eksterpengolahan informasi dan integrasi data eksternalketatausahaan bidang teknologi informasi pajak daerah: melaksanakan pengendalian dan pengamanan basis data dan informasi pajak daerah serta data spesial peta digital: menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyimpan data eksternal: melakukan koordinasi dengan skpd skpd dan atau instansi pemerintah swasta, dalam rangka pertukaran dan akurasi data informasi pajak daerah: menghimpun, menyimpan, mengolah, menganalisis data eksternal untuk pengembangan potensi pajak daerah, mengolah, menganalisis, menyajikan dan mendistribusikan data informasi penerimaan pajak daerah dan data lainnya terkait dengan administrasi perpajakan daerah: i. memelihara dan mengelola basis data informasi pajak daerah, data digital dan data spasial: mengoordinasikan pembentukan, pemeliharaan dan penyimpanan data spasial serta peta digital yang dilaksanakan oleh unit kerja dinas pelayanan pajak, melakukan perekaman data nilai jual kendaraan bermotor nkb): melakukan pengendalian data blokir dan buka blokir objek pajak kendaraan bermotorolahan data informasi pajak daerah: mengoordinasikan: oo. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang teknologi informasi pajak daerah: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pengolahan informasi dan integrasi data eksternal. seksi analisis dan pengembangan sistem informasi merupakan satuan kerja bidang teknologi informasi pajak daerah dalam pelaksanaan analisis dan pengembangan sistem informasi pajak daerah. seksi analisis dan pengembangan sistemanalisis dan pengembangan sistempembangunan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah, menghimpun permasalahan sistem informasi pajak daerah dan usulan pengembangan teknologi informasi dari dinas dan unit kerja dinas: melakukan audit sistem dan teknologianalisis dan evaluasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah: melakukan koordinasi dengan skpd skpd dan atau instansi pemerintah swasta, dalam rangka pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online: melakukan koordinasi integrasi sistem informasi pemungutan pajak daerah dengan skpd skpd dan atau instansi pemerintah swasta. melakukan koordinasi pemasangan, instalasi dan pemeliharaan sistemmonitoring sistem informasi dan aplikasi pajak daerah: melakukan penyiapan petugas untuk pengoperasian sistem informasi dan aplikasi pajak daerah, menyusun, merumuskan dan mengembangkan proses bisnis sistem aplikasi pemungutan pajak daerah, menyusun dan mengevaluasi bentuk tampilan sistem aplikasi dan atau format laporan informasinalisis dan pengembangan sistem informasi pajak daerah: dan oo. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi analisis dan pengembangan sistem informasi. bagian keenam bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan perumusan peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah. bidang peraturan dan pelayanan hukumaturan dan pelayanan hukum pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang peraturan dan pelayanan hukumpelaksana: cc. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan peraturan pajak daerah, pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pajak daerah: penyiapan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi peraturan pajak daerah: penyelenggaraan pelayanan hukum pajak daerah: mengusulkan surat tugas penyidikan pajak daerah: melaksanakan kegiatan penyidikan pajak daerah: mengoordinasikan kegiatan hasil tindak lanjut penyidikan kepada instansi penegak hukumaturan dan pelayanan hukum pajak daerah: dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah.provinsiprovinsi: menyiapkan bahan evaluasi terhadap peraturan perundang undangan daerah bidang pajak provinsi: menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang undangan bidang pajak provinsiprovinsiprovinsikabupaten kotakabupaten kota, menyiapkan bahan evaluasi terhadap peraturan perundang undangan daerah bidang pajak kabupaten kota: menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang undangan bidang pajak kabupaten kotakabupaten kotkabupaten kota: mengoordinasikanii. seksi pelayanan hukumnyuluhan pajak. seksi pelayanan hukumlayanan hukumkegiatan ketatausahaan bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah: memberikan pertimbangan hukum terhadap dokumen kerja sama dengan pihak ketiga, memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada pegawai dinas pelayanan pajak terhadap permasalahan hukum perpajakan daerah, melaksanakan koordinasi proses pelaporan kepada penyidik polri dan instansi penegak hukum lainnya terhadap pelanggaran pidana perpajakan daerah: melaksanakan pengkajian dan analisis hukum perpajakan daerah, memberikan pelayanan hukum lainnya bidang perpajakanaturan dan pelayanan hukumlayanan hukum pajak daerah, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan hukum pajak daerah. bagian ketujuh bidang pengendalian dan pembinaan kinerja pajak daerah bidang pengendalian dan pembinaan kinerja pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pajak daerah. bidang pengendalian dan pembinaan kinerjadan pembinaan kinerja pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelayanan pajak daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian dan pembinaan kinerja: pelaksana: pengendalian dan pembinaan pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah: pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah berdasarkan hasil pengendalian dan pembinaan yang dilaksanakan: pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dinas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama dinas pelayanan pajak serta program kerja kegiatan dan anggaran, 9g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan dan pelayanan pemungutan pajak daerah berkoordinasi dengan bukan: pelaksanaan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan atau aparat pengawas internal pemerintah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian internal dinas pelayanan pajak, ji. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, supervisi dan koordinasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan internal serta penanganan pengaduan, il. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan pembinaan kinerja pajak daerah, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinerimaan pajak daerah. seksi pengendalian kinerja, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaanrealisasi penerimaan dan upaya pencapaian penerimaan: melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan pajak daerah: melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi pajak daerah: menghimpun, mengoordinasikan dan mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah, menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi realisasi penerimanerimaan pajak daerahnerimaan pajak daerah. seksi pengendalian kinerja pelayanlayanan pajak daerah. seksi pengendalian kinerja pelayanlayan dan evaluasi terhadap operasional kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerahoperasional kegiatan pemungutan pajak daerah: penyelesaian permohonan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bon billnyelenggaraan reklame tertentu: melakukan pengendalian, evaluasi dan analisis terhadap operasional kegiatan pemungutan pajak daerah: menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi kegiatlayananlayanan pajak daerah. seksi pengawasan dan pembinaan kinerjaawasan dan pembinaan kinerja perpajakan daerah. seksi pengawasan dan pembinaan kinawasan dan pembinaan kinerja mempunyai tugas menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggarancc. melaksanakan ketatausahaan bidang pengendalian dan pembinaan kinerja pajak daerah: menghimpun bahan dan analisa serta evaluasi pelaksanaan program kerja kegiatan dan anggaran sebagai bahan laporan penerimaan dan neraca daerah, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, rencana strategis dan indikator kinerja serta anggaran dinas pelayanan pajak, melakukan bimbingan dan konsultasi teknis pemungutan pajak daerah kepada pegawai dinas pelayanan pajak: melakukan pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan atau aparat pengawas internal pemerintah: melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan atau aparat pengawas internal pemerintah: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan internal dan melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait perpajakan daerah: melakukan monitoring dan evaluasi manajemen sumber daya manusiawasan dan pembinaan kinerja perpajakan daerahawasan dan pembinaan kinerja. bagian kedelapan suku dinas kota suku dinas kota merupakan unit kerja dinas pelayanan pajaklayanan pemungutan pajak daerah wilayah kota administrasi sesuai dengan kewenangannya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada suku dinas kota, menyelenggarakan fungsi penyusunan bahcc. pelayanan pemberian informasi perpajakan daerah pendaftaran, pengukuhan dan ketatausahaan subjek dan objek pajak daerah: pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah: pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah: pelayanan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah: pelaksanaan koordinasi dan supervisi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup kota kabupaten administrasi: penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada kota kabupaten administrasi: pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang suku dinas kota: pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan suku dinas kota: pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara suku dinas kota:inas yang terkait dengan tugas dan fungsi suku dinas kota: dan oo. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kota. susunan organisasi suku dinas kota, terdiri atas kepala suku dinas, subbagian tata usaha, cc. seksi pelayanan dan pengolahan data informasi pajak daerah: seksi penilaian dan penetapan pajak daerah: seksi penagihan pajak daerah: seksi pendataan dan pemeriksaan pajak daerah: dan subkelompok jabatan fungsional. kepala suku dinas kota mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas kota:mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasioordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran suku dinas kota:: melaksanakan pengelolaan barang suku dinas kota: melaksanakan pengelolaan ketatausahaan suku dinas kota: melaksanakan pengelolaan kearsipan suku dinas kota: memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban gedung kantor suku dinas kota: melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor suku dinas kota: mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan data dan komunikasi: melaksanakan pengelolaan ruang rapat ruang: oo. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi suku dinas kota: menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor suku dinas kota, gg. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas suku dinas kota, dan (melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha. seksi pelayanan dan pengolahan data informasi pajak daerah merupakan satuan kerja suku dinas kota dalam pelayanan dan pengolahan data informasi perpajakan daerah. seksi pelayanan dan pengolahan data informadan pengolahan data informasikoordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasi sesuai kewenangannya: menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pelayanan wajib pajak: menyusun master profile perpajakan daerah pada lingkup kota kabupaten administrasi: menerbitkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah skpd) dan atau dokumen lain yang dipersamakan: menerima, memproses pengukuhan wajib pajak dan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) dan nomor objek pajak daerah nod): menerima dan memproses, pencabutan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) dan nomor objek pajak daerah nod): i. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi penang pajak reklame: melaksanakan implementasi aplikasi sistem informasi perpajakan daerah: melakukan perekaman data subjek dan objek pajak dalam aplikasi sistem informasi: melakukan perekaman data surat setoran pajak daerah ssd) dan surat pemberitahuan pajak daerah spp) melakukan pemutakhiran data spasial peta tematik informasi pajak daerah membuat salinan surat ketetapan pajak daerah: melakukan monitoring dan analisis pembayaran pajak daerah menyusun laporan kinerja penerimaan dan pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannyterkait dengan tugas seksi pelayanan dan pengolahan data informasi pajak daerah: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan dan pengolahan data informasi pajak daerah. seksi penilaian dan penetapan pajak daerah merupakan satuan kerja suku dinas kota dalam pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah. seksi penilaian dan penetapilaian dan penetapoordinasi pengusulan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan pajak daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasi: melaksanakan koordinasi penentuan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nop pbb p2) pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasi: mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian dan penggalian potensi perpajakan daerah: melaksanakan kegiatan penilaian objek pajak daerah: menghitung dan memperhitungkan pajak terutang: membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang: i. menerima, mengadministrasikan dan mendistribusikan dokumen penilaian dan pemeriksaan: menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill bon, tanda masuk karcis dan dokumen lain yang dipersamakan: mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill bon dan dokumen lain yang dipersamailaian dan penetapan pajak daerah: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi penilaian dan penetapan pajak daerah. seksi penagihan pajak daerah merupakan satuan kerja suku dinas kota dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah. seksi penagihagihverifikasi surat setoran pajak daerah ssd) dengan surat pemberitahuan pajak daerah spp): melaksanakan koordinasi kegiatan penagihan pajak daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasi sesuai kewenangannya, menerima dan memproses permohonan perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah spp): memproses permohonan pembetulan surat pemberitahuan pajak daerah spp): menerbitkan surat imbauan dan surat tagihan pajak daerah std): melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran pajak daerah: mengusulkan daftar objek pajak daerah yang akan dilakukan penagihan dengan surat paksa, membuat daftar himpunan pembayaran dan piutang pajak daerah: menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan kadaluarsa menyusun rencana penerimaan pajak daerah: menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan atau sanksi administrasi pajak daerah: menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan dan penagihan pajak daerah: memproses dan mengadministrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan atau pemindahbukuan: melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak: gg.agihan pajak daerah: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi penagihan pajak daerah. seksi pendataan dan pemeriksaan pajak daerah merupakan satuan kerja suku dinas kota dalam pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. seksi pendataan dan pemeriksdataan dan pemeriksagusulan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota kabupaten administrasi: menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan tahunan rpt) pajak daerah: mengusulkan surat perintah tugas pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah: melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan usulan dan atau informasi lainnya: melakukan pendataan, pengawasan dan penertiban bidang reklame: melaksanakan pemantauan, pengamatan dan pengawasan pajak daerah: melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta potensi pajak daerah, melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan mengusulkan penyidikan atas dugaan tindak pidandataan dan pemeriksaan pajak daerah: dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pendataan dan pemeriksaan pajak daerah. bagian kesembilan unit pelaksana teknis dinas pelayanan pajak dapat mempunyai unit pelaksana teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemungutan pajak daerahpelayanan pajakdinas pelayanan pajak dapat mempunyai jabatan fungsional. suku dinas kota dapat mempunyai subkelompok jabatan fungsional, sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional dinas pelayanan pajak. pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural dinas pelayanan pajakpelayanan pajak dan subkelompok jabatan fungsional untuk lingkup suku dinas kota atau unit pelaksana teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas:pelayanan pajak diatur dengan peraturan gubernur. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas pelayanan pajak dan atau instansi pemerintah swasta dan atau masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pelayanan pajakpelayanan pajapelayanan pajapelayanan pajakpelayanan pajadinas pelayanan pajainas pelayanan pajadinas pelayanan pajak dalanpid sekaligus sebagai bendahara umum daerah untuk dicatat dalam daftar barang milik daerah. bab vii! pelaporan dan akuntabilitas dinas pelayanan pajacc. barang: kinerja: akuntabilitas: dan kegiatan. dalam rangka akuntabilitas dinas pelayanan pajak mengembangkan sistem pengendalian internal. bab pengawasan pengawasan terhadap dinas pelayanan pajaan kebutuhan peralatan kerja dinas pelayanan pajapelayanan pajasem eee cp@ c6 ckmeumn lampiran peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tanggal desember kepala dinas wakil kepala dinas sekretariat subbagian subbagian subbagian subbagian umum kepegawaian eat keuangan bidang bidang bidang bidang perencanaan dan teknologi peraturan dan pengendalian dan pengembangan informasi pelayanan hukum pembinaan pajak pajak daerah pajak daerah pajak daerah daerah seksi seksi perencanaan infrastruktur seksi penanganan strategi dan dan operasi peraturan kerja penerimaan penerimaan teknologi pajak daerah pajak daerah informasi! pajakipaerah seksi seksi! seksi an perencanaan pengolahan seksi end anan peraturan kneapelayam daerah data eksternal pan pajak daerah sesi seksi seksi sesi pengembangan analisis dan pelayanan eng alasan metode pajak pengembangan hukum dan pembinaan daerah sistem informasi pajak daerah suku dinas pelayanan pajak unit pada teknis pena subbagian tata usaha seksi seksi seksi pelayanan dan penilaian dan seksi pendataan dan pedesaan kelompok jabatan fungsional gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, ttd.ketentuan dan serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang wilayah pertambangan, disebutkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten kota wajib menyampaikan data dan informasi pengelolaan pertambangan kepada menteri dan menjadi milik negara untuk dikelola oleh menteri dalam rangka penyeragaman sistem informasi geografis dan format peta serta integrasi data antara pusat dan daerah, bahwa ketentuan dan peraturan daerdisebutk, bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, perlu dilakukan verifikasi terhadap usaha pertambangan untuk direkomendasikan clear and clean kalimantan tengada kabupaten kota provinsi kalimantan tengah. dinas adalah dinasberikan kepada pemegang iupbelumtim yang ditetapkan oleh kepala dinas untuk memverifikasi dokumen pendukung. rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, yang selanjutnya disebut ttl, adalah rencana kerja tahunan yang dibuat oleh pemegang iup dari aspek teknis dan lingkungan yang disampaikan kepada pemerintah berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan realisasi tahun berjalanrekomendasi adalah rekomendasi gubernur yang merupakan hasil verifikasi administrasi, teknis, dan keuangan finansial. clear and clean adalah iup ipr yang memenuhi aspek administrasi, teknis, dan keuangan finansial. direktorat jenderal mineral dan batubara yang selanjutnya disebut dirjen minervabab maksud, tujuan dan ruang lingkup peraturan gubernur ini dibuat sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi clear and clean iup ipr yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota. peraturan gubernur bertujuan untuk memverifikasi iup ipr yang belum dinyatakan clear and clean: dan memberikan rekomendasi clear and clean iup ipr. ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi tata cara pemberian rekomendasi clear and clean dan tata cara verifikasi. bab iii tata cara pemberian rekomendasi dan verifikasi bagian kesatu tata cara pemberian rekomendasi clear and clean tim verifikator menerima daftar non clear and clean dari dirjen minerva dan atau pemerintah kabupaten kota beserta dokumen pendukungnya. daftar non clear and clean dari dirjen minerva disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dilengkapi dokumen pendukungnya. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen keuangan finansial. dokumen administrasi terdiri dari pencanangan wilayah, kuasa pertambangan iup dari awal sampai akhir yang telah dilegalisir, akta pendirian perusahaan, dan copy nomor pokok wajib pajak. dokumen teknis terdiri dari iup eksplorasi meliputi: laporan eksplorasi, dokumen rencana reklamasi, dokumen kab dan ttl. iup operasi produksi laporan eksplorasi, dokumen studi kelayakan, dokumen amdal ukl upl, dokumen ttl dan kab, dokumen rencana reklamasi dan pascaterbang. dokumen keuangan finansial terdiri dari iup eksplorasi meliputi bukti setoran jaminan kesungguhan, bukti setor iuran tetap eksplorasi, bukti setor jaminan reklamasi bukti setor iuran tetap operasi produksi dan royalty, bukti setor jaminan reklamasi dan pascaterbangdokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam yang sudah lengkap disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi ketentuan, dituangkan dalam pertimbangan teknis kepala dinas yang disertai berita acara hasil verifikasi dan peta informasi pertambangan sebagai bahan tindak lanjut pemberian rekomendasi clear and clean oleh gubernur. dalam hal dokumen iup ipr yang masih belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi dikembalikan kepada pemerintah kabupaten kota, disertai petunjuk tindak lanjut. rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud selanjutnya diajukan oleh gubernur kepada dirjen minerva untuk diproses penetapan dan pemberian sertifikat clear and clean. format berita acara hasil verifikasi dokumen administrasi, teknis dan keuangan finanrekomendasi penetapan dan pemberian clear and cletata cara pemberian rekomendasi clear and clean sebagaimana dimaksud dalam dan dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterima tim verifikasi untuk memenuhi aspek administrasi, teknis dan keuangan finansial secara lengkap dan benar. bagan alir tata cara pemberian rekomendasi clear and clean iup ipr kalimantan tengah sebagaimana lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bagian kedua tata cara verifikasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut mengevaluasi dokumen administrasi terdiri dari aspek kelengkapan legalitas, memasukkan data titik koordinat plotting) wilayah izin usaha pertambangan tiup) menggunakan sistem informasi geografis sesuai dengan penerbitan kuasa pertambangan iup ipr, dan cc. memverifikasi alamat, susunan pemegang saham pada kuasa pertambangan iup ipr terhadap akta pendirian perusahaan beserta akta perubahannya. dokumen teknisrencana reklamasi, meliputi rencana reklamasi dan vegetasi terhadap bukaan lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi, serta penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, dan melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan dokumen kab dan ttl, meliputi rencana kerja dan anggaran biaya teknis, dan lingkungan. iup tahap operasi produkstudi kelayakan, meliputi kajian teknis, ekonomi dan lingkungan, melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan dokumen amdal ukl upl, meliputi kajian terhadap kelayakan lingkungan dan persetujuan kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan sesuai dengan keuangannya, melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan dokumen ttl dan kab, meliputi meliputi rencana kerja dan anggaran biaya teknis, dan lingkungan, dan melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan dokumen rencana reklamasi dan pascaterbang, meliputi rencana reklamasi dan vegetasi terhadap bukaan lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi, serta penempatan jaminan reklamasi dan pascaterbang. dokumen keuangan finansialiputi: memverifikasi bukti setoran jaminan kesungguhan, memverifikasi bukti setor iuran tetap eksplorasi, memverifikasi bukti setor jaminan reklamasi: memverifikasi bukti setor iuran tetap operasi produksi dan royalty, memverifikasi bukti setor jaminan reklamasi dan pascaterbangtim verifikator administrasi, teknis dan keuangan finansial akan ditetapkan dalam keputusan kepala dinas. tim verifikator minimal (empat) orang yang terdiri dari ketua tim, anggota bidang administrasi, anggota bidang teknis dan anggota bidang keuangan finansial. kepala dinas dapat membentuk lebih dari satu tim verifikator sesuai kebutuhan. kepala dinas dapat menugaskan tim verifikator melakukan peninjauan pengecekan lapangan dalam rangka memperoleh data fakta dan informasi teknis, apabila terjadi kejanggalan terhadap kelengkapan dan hasil verifikasi dokumen administrasi, teknis, dan keuangan finansial. hasil peninjauan pengecekan lapangan sebagaimana dituangkan dalam berita acara peninjauan pengecekan lapangan. dalam hal iup ipr yang telah dinyatakan clear and clean oleh dirjen minerva akan tetapi diketahui terjadi masalah, dapat diverifikasi kembali sesuagustus formatkop surat dinaspada hari ini, . tanggal, . bulan, tahun, . bertempat dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan tengah yang bertanda tangan dibawah ini penananaananaaanalaaaaaa bertindak sebagai kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan tengah berkedudukan jalan cilik ribut km, palangka raya telah mengevaluasi atau memverifikasi iup ipr yang mengacu pada standard operational procedure sop) sebagaimana lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah nomor . tentang tata cara pemberian rekomendasi clear and clean iup ipr sebagai berikut tup ipr yang evaluasi atau verifikasi telah lengkap (terlampir lembar evaluasi atau verifikasi) dinyatakan telah memenuhi (tiga) aspek aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek keuangan finansial. untuk selanjutnya diusulkan mendapat surat rekomendasi gubernur kalimantan tengah direktur jenderal mineral dan batubara kementerian esdm untuk diumumkan dan pencetakan sertifikat clear and clean apabila bapak gubernur menyetujui usul saran kami bersama ini disampaikan konsep rekomendasi yang ditujukan kepada direktur jenderal mineral dan batubara kementerian energi dan sumber daya mineral. demikian berita acara ini dibuat, sebagai dasar pengusulan penerbitan surat rekomendasi clear and clean iup ipr dari gubernur kalimantan tengah. kepala dinas lembar evaluasi atau verifikasi dokumen administrasi izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat nama perusahaan dkkakannaannnnannnannannaaaan komoditas dkkakannaannnnannnannannaaaan ii. lokasi desa donknannannaannnaaaaanaaaaaaa kecamatan donknannannanananaaaaaaaaaaan kabupaten kota penknananaalaannnnanaaa provinsi dkkakannaannnnannnannannaaaan iv. administrasi mao javana pencanangan wilayah daesemaatan mas eksplorasi ara tes tersisih bnn nan pengguna dengan ben iup stress eksplorasi atau tahap operasi produksi pemeran kooramar gamawan wiranto tumpang tindih wilayah tumpang tindinomoatas sampang tin kesenangan kesimpulan rekomendasi lo) dilanjutkan untuk pemberian rekomendasi clear and cleanadministrasi koordinator administrasi mengetahui:keuangan finansial izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat nama perusahaan pannaanknnnnnaanlaakaaaaan il. komoditas pannaanknnnnnaanlaakaaaaan ii. lokasi desa penaanaannalanlanlnlalaanaaa kecamatan donakananaaaanaananaaanaanana kabupaten kota penknananannaannnlnnaaa provinsi penknananaalaannnnanaaa iv. keuangan finansial sian merana dana jaminan reklamasi dan pascaterbang kesimpulan rekomendasi lo) dilanjutkan untuk pemberian rekomendasi cnc lo) tidak direkomendasikan untuk cnc lo) dikembalikan untuk dilengkapi palangka raya, evaluation keuangan finansial koordinator keuangan finansial mengetahuiteknis izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat nama perusahaan dnnkakannananannannnannanaaaan ii. komoditas dnkanannananannannnnannannanaan iii. lokasi desa donknannannaannnaaaaanaaaaaaa kecamatan donknannannnaannanaaaaaaaaaaaaa kabupaten kota penknananaalaannnnanaaa provinsi dkkakannaannnnannnannannaaaan iv. teknik dan kegiatan pertambangan mass eases ammar tesla kajian kelayakan teknis ekonomis kajian kelayakan tingengan pes #) jup operasi produksi kesimpulan rekomendasi: lo) dilanjutkan untuk pemberian rekomendasi clear and clean vi.teknis koordinator teknis mengetahui menyetujui koordinator administrasi, teknis dan kepala dinas keuangan finansif u, agus reskinof lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tanggal agustus format pemberian rekomendasi clear and clean iup ipr nas kop surat gubernur palangka raya, nomor kepada yth, lampiran (satu) berkas perihal rekomendasi penetapan dan direktur jenderal mineral dan pemberian clear and clean batubara kementerian esdm jakarta menindaklanjuti berita acara penyerahan dokumen dan penyelesaian verifikasi izin usaha pertambangan dan atau izin pertambangan rakyat mineral dan batubara kategori non clear and clean kepada pemerintah provinsi kalimantan tengah tanggal april dan memperhatikan:pascaterbang.'nota pertimbangan kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan tengah. dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi evaluasi aspek administrasi, teknis dan keuangan finansial terhadap dokumen kp iup ipr an. pt cv opera .ieeeeeeekekk. yang berada wilayah kabupaten ., dinyatakan sah, lengkap dan benar. berdasarkan huruf tersebut diatas direkomendasikan untuk ditetapkan dan diberikan sertifikat clear and clean sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut. gubernur kalimantan tengah, (nama lengkap) tembusan: menteri energi dan sumber daya mineral jakarta. pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) jakarta. direktur jenderal mineral dan batubara kementerian esdm jakarta. ketua dprd provinsi kalimantan tengah palangka raya. bupati walikota kalimantan tengah. kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kalimantan tengah palangka raya kepala dinas kepala bagian yang menangani pertambangan dan energi kabupaten kota provinsi kalimantan tengahan oe agus reskinof lampiran iii peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tanggal agustus bagan alir tata cara pemberian rekomendasi clean and clear izin usaha pertambangan) izin pertambangan rakyat provinsi kalimantan tengah pemerintah pusat pemerintah provinsi kalimantan tengah pemerintah kab kota m rekomendasi dikembalikan melengkapi dokumen iup ipr non cnckuperaturan gubernurperlu diperpanjang masa penghapusan sanksi administrasi. ketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut ii be: gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun jawa tengah gubernur jawa tengah, menimbang bahwa guna ketertiban dan kelancaran ketatausahaan ban tuan keuangan pemerintah propinsi jawa tengah kepada pemerintah kabupaten kota jawa tengah, perlu mene takkan peraturan gubernur jawa tengah. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi jawa tengah:perihal pedoman ketatausahaan pelaksanaan apbd pro pinisi jawa tengah tahun anggaran lembaran daerah propinsi jawa tengah tahun nomor memutuskan tetapkan peraturan gubernur jawa tengah tentang mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota jawa tengah. mekanisme pengelolaan bantuan keuangan pemerintah pro pinisi jawa tengah kepada pemerintah kabupaten kota jawa tengah adalah sebagai berikut bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota jawa tengah yang ditetapkan dan disetujui dalam pem bahasan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi jawa tengah, yang lokasinya diserahkan oleh gubernur jawa tengah pada awal tahun anggaran, wajib ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabur ten kota yang bersangkutan. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf dicari kan setiap triwulan atau sesuai dengan kemajuan fisik lapangan melalui rekening kas daerah kabupaten kota yang bersangkutan. bantuan keuangan yang diberikan pada saat tahun anggaran berjalan, untuk percepatan pelaksanaan ke niatan, tidak perlu masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota yang bersangkutan tetapi wajib dilaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf di cairan sekaligus dan ditampung dalam rekening bupati walikota yang bersangkutan untuk selanjutnya paling lama (satu) bulan wajib sudah dicairkan kepada yang berhak menerima atau harus dilaksanakan kegiatannya. untuk kelancaran pencairan bantuan keuangan sebagai mana dimaksud dalan bupati walikota mengajukan permohonan kepada gubernur jawa tengah cg. kepala biro keuangan sekretariat daerah propinsi jawa tengah dengan dihampiri proposal yang dilengkapi dengan rab. jadwal kegiatan. kwitansi rangkap (enam) lembar bermeterai rp. laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana di maksud dalam wajib disampaikan oleh bupati walikota setiap bulan kepada gubernur jawa tengah kepala biro keuangan setda propinsi jawa tengah dengan tembusan kepada kepala biro pembangunan daerah setda propinsi jawa tengah paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah bantuan keuangan sebagaimana demak sud dalam dicairkan tetapkan semarang. easeksi kerawawananrawanan pangan, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang kerawanan pangan, cc. menyiapkan bahan analisis dan kajipenanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten kota, menyiapkan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah, menyiapkan bahan penyiapan, bimbingan teknis dan supervisi bidang kerawanan pangan, menyiapkan bahan analisa penyaluran cadangan pangapaceklik, air pasang, bencana sosial, kemiskinan, gizi buruk dan atau gejolak harga dan keadaan darurat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kerawanandistribusidistribusi pangan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan kebijakan teknis bidang distribusi pangbimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan, menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi, informasi dan promosi produk pertanian, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang distribusihargaargaharga pangan, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang hargaanalisis dan kajian pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pasokan dan harga pangan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusatmenyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi pasokan dan harga pangan, penyusunan sistem informasi harga pangan, menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pangan bersubsidi dan atau pangan strategis lainnya untuk intervensi pangan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang hargacadangan pdangancadangan pangan, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang cadangan pangan, menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan, menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal, melakukan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi terdiri pangan pokok dan atau pangan pokok lokal, menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah, menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan, menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan, menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat, menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang cadangan pangan, dan il.pengawasan keamkeamanan pawasan keamanan pangan, menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang pengawasan keamanan pangan, menyiapkan bahan analisis dan kajianbimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan keamanan panganeka be gubernur jawa tengahnjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove provinsi jawa tengah secara berkelanjutan dan untuk melaksanakan ketentuan huruf peraturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove, perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan mangrovstrategi bidang ekologi strategi bidang ekologi memiliki misi untuk melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem mangrove, serta pemulihan ekosistem mangrove yang rusak. tercapainya menetapkan inventarisasi kondisi tersedianya data dlh, peningkatan ekosistem mangrove ekosistem mangrove inventarisasi kondisi dkp: kualitas dan sebagai kawasan ekosistem mangrove. entitas berfungsi tersedianya keputusan usdataru, ekosistem bei maa lan jaran penetapan kawasan mangrove berfungsi budidaya ekosistem mangrove. pembentukan kawasan penetapan lokasi dlh, ekosistem esensial eksisting mangrove bkp: mangrove sebagai kawasan ekosistem mangrove setda prov. pengendalian penyusunan rencana tersedianya rencana bappeda konversi ekosistem terkait pengelolaan terkait pengelolaan penanggung jawab mangrove sumberdaya mangrove sumberdaya mangrove rpm), pada tiap wilayah dlh: dkp: dpusdataru, meningkatkan upaya pemulihan ekosistem peningkatan kawasan dlh, pemulihan ekosistem mangrove mangrove yang pulih. dkp: mangrove dengan mengoptimalkan csr, berbagai sumberdaya perguruan tinggi: lsm. pemberian penghargaan jumlah para pihak pemprov jateng terhadap para pihak yang yang berhasil dalam berhasil dalam kegiatan kegiatan konservasi dan konservasi dan pemulihan ekosistem pemulihan ekosistem mangrove mangrove peningkatan dukungan meningkatnya setda prov. stakeholders, (dunia dukungan stakeholders dlh usaha, media dan (dunia usaha, media masyarakat) dalam dan masyarakat) dalam dkp melaksanakan konservasi melaksanakan disporapar dan pemulihan ekosistem konservasi dan mangrove pemulihan ekosistem mangrove tersedianya mengembangkan diseminasi dan terimplemantasikannya dlh, data dan pemetaan ekosistem penerapan hasil hasil pemetaan hxp: informasi mangrove pemetaan ekosistem ekosistem mangrove kondisi mangrove perguruan tinggi, ekosistem csr. mangrove jawa tengah yang valid dan akurat mengembangkan integrasi data dan tersedianya data dan kkm data base dan sistem informasi ekosistem informasi ekosistem informasi mangrove mangrove pengelolaan mangrove untuk keperluan konservasi dan pemulihan membangun sistem tersedia dan kkm informasi pengelolaan berfungsinya web portal ekosistem mangrove ekosistem mangrove strategi bidang sosial ekonomi strategi bidang sosok memiliki misi untuk meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai manfaat ekosistem mangrove yang bijak. adapun tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove, mengembangkan model model (konservasi dan budidaya) pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan dal berbasis masyarakat, dan mengembalikan pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan iptek dan atau kearifan tradisional masyarakat. adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab bidang sosok sebagai berikut: indikator kinerja terwujudnya mengembangkan penguatan koordinasi meningkatnya kkm kesamaan forum dialog secara melalui forum dialog pemahaman para pihak pemahaman periodik tentang pengelolaan ekosistem pengelola ekosistem pemerintah dan fungsi sosial dan mangrove mangrove para pihak ekonomi ekosistem terhadap mangrove fungsi sosial dan ekonomi ekosistem mangrove penguatan peran meningkatnya peran kkm kelompok kerja mangrove kelompok kerja daerah tingkat provinsi mangrove daerah kabupaten kota tingkat provinsi kabupaten kota penyelenggaraan gerakan meningkatnya gerakan disdikbud, peduli cinta mangrove peduli cinta mangrove disporapar: daerah dlh, dkp, melaksanakan penyusunan kurikulum, tersedianya kurikulum, disdikbud, pendidikan,pelatihan modul dan materi modul dan materi disporapar, dan penyuluhan pendidikan, pelatihan dan pendidikan, pelatihan dlh: tentang pengelolaan penyuluhan tentang dan penyuluhan dkp, ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem tentang pengelolaan perguruan tinggi: mangrove ekosistem mangrove lsm. peningkatan kapasitas meningkatnya kualitas disdikbud: sumber daya manusia dan kuantitas sumber disporapar: dalam pengelolaan daya manusia dalam dlh, ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem dkp: mangrove perguruan tinggi, lsm. pengembangan usaha tersedianya usaha dlh ekonomi berbasis ekonomi berbasis dkp: ekosistem mangrove ekosistem mangrove disporapar, sesuai dengan sesuai dengan din kop, umkm, karakteristik daerah karakteristik daerah diperindah, meningkatkan pemberdayaan fasilitasi pemberdayaan meningkatnya dlh peran kelompok dan pendampingan pendapatan dkp: masyarakat masyarakat dalam masyarakat dalam masyarakat. disporapar, dalam pengelolaan pemanfaatan ekosistem din kop, umkm, pengelolaan ekosistem mangrove mangrove secara ekonomi diperindah: ekosistem mangrove peningkatan peran meningkatnya peran dlh: perempuan dalam perempuan dalam dkp, kegiatan pengelolaan kegiatan pengelolaan bp3akb:, ekosistem mangrove ekosistem mangrove (edukasi, pemanfaatan, perlindungan, restorasi dil) mengembang merealisasikan pengembangan model tersedianya model disporapar: kan model model pengelolaan ekowisata mangrove ekowisata mangrove perguruan tinggi: pengelolaan ekosistem mangrove dunia usaha ekosistem berbasis masyarakat csr). mangrove berbasis masyarakat. pengembangan budidaya tersedianya budidaya dkp: perikanan model wana perikanan model wana lsm: mina silvofishery yang mina silvofishery yang ramah lingkungan. ramah lingkungan strategi bidang kelembagaan strategi bidang kelembagaan memiliki misi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. adapun tujuannya adalah meningkatkan peran pemangku kewenangan pengelolaan (management authority) dan pemangku kewenangan penelitian (scientific authority dalam pengelolaan ekosistem mangrove, mengembangkan mekanisme sinergitas antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove, mengupayakan: dan meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakatkelembagaan terlampir indikator mea terlaksananya mengembangkan peningkatan peran meningkatnya peran dlh: mekanisme mekanisme sinergitas lembaga dan media dan jumlah lembaga dkp: sinergitas pengelolaan komunikasi (cetak dan media komunikasi\| pengelolaan ekosistem mangrove atau elektronik) dalam (cetak atau elektronik) dinas kominfo, ekosistem pengelolaan ekosistem dalam pengelolaan kkm. mangrove mangrove ekosistem mangrove terciptanya meningkatkan peningkatan terwujudnya sinergitas bappeda: koordinasi komunikasi dan komunikasi, program dan kegiatan kkm dan integrasi koordinasi dalam koordinasi, integrasi lintas sektor dalam program mengintegrasikan dan sinkronisasi lintas pengelolaan ekosistem pengelolaan program pengelolaan sektor dalam mangrove ekosistem ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem mangrove mangrove meningkatnya meningkatkan peningkatan dan terwujudnya lembaga dlh, kapasitas kapasitas institusi pemberdayaan masyarakat yang kp: institusi daerah dan kapasitas mampu dalam daerah dan masyarakat dalam kelembagaan pengelolaan ekosistem dispermades, masyarakat pengelolaan masyarakat dalam mangrove lsm. dalam ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem pengelolaan mangrove ekosistem mangrove pembinaan dan meningkatnya peran dlh: fasilitasi terhadap lembaga masyarakat dkp: kelembagaan dalam pengelolaan masyarakat dalam ekosistem mangrove dispermades, pengelolaan ekosistem lsm. mangrove penyelenggaraan meningkatnya dlh, pelatihan dan studi kapasitas sumberdaya dkp: banding pengelolaan manusia dalam ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem dispermades, mangrove lsm. peningkatan peran tersedianya dan perguruan tinggi lembaga penelitian terinformasikannya perguruan tinggi, hasil hasil penelitian lsm, pakar) dalam pengelolaan ekosistem pengelolaan ekosistem mangrove mangrove peningkatan meningkatnya jumlah dlh, partisipasi dan peran dan kontribusi lembaga dkp: lembaga donor (dalam donor (dalam negeri negeri dan luar negeri) dan luar negeri) dalam lsm. dalam pengelolaan pengelolaan ekosistem ekosistem mangrove mangrove (dalam jawa tengah bentuk kerjasama kemitraan dan lain lain) strategi bidang perundang undangan strategi bidang perundang undangan memiliki misi menegakan peraturan perundang undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove. adapun tujuannya adalah mewujudkan kebijakan terpadu dalam pengelolaan ekosistem mangrove indonesia, mewujudkan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah pesisir, mewujudkan pendapatan dan penegakan hukumperundang undangan sebagai berikut terwujudnya mengarusutamakan sosialisasi peraturan meningkatnya dlh, kebijakan dan mensinergikan perundang undangan pemahaman para pihak dkp: pengelolaan kebijakan dan kebijakan terkait dan masyarakat ekosistem pengelolaan pengelolaan ekosistem mengenai peraturan kkm. mangrove ekosistem mangrove mangrove. perundang undangan secara secara terpadu dan kebijakan terkait terpadu pengelolaan ekosistem mangrove. terakomodasi mengintegrasikan pengintegrasian terintegrasikannya bappeda, nya status pengelolaan strategi pengelolaan program program dlh: pengelolaan ekosistem mangrove ekosistem mangrove dalam strategi ekosistem dalam rtrw dan dalam dokumen rtrw pengelolaan ekosistem dkp, mangrove zwp3k dan zwp3k mangrove dalam dpusdataru: dalam rtrw dokumen rtrw dan dan zwp3k zwp3k terlaksananya penegakan hukum sosialisasi peraturan meningkatnya dlh, penegakan dalam pengelolaan perundangan tentang pemahaman terhadap dkp: hukum dalam ekosistem mangrove pengelolaan ekosistem peraturan perundangan pengelolaan mangrove tentang pengelolaan kkm. ekosistem ekosistem mangrove mangrove peningkatan terbentuknya lembaga dlh, pengamanan ekosistem kelompok masyarakat dkp: mangrove dengan mitra pengamanan melibatkan mangrove lembaga kelompok masyarakat pelaksanaan meningkatnya dlh, pengawasan kepatuhan masyarakat dkp: pengelolaan ekosistem terkait pengelolaan mangrove ekosistem mangrove peningkatan kuantitas bertambahnya jumlah dkh: dan kualitas penyidik dan kemampuan dkp: pegawai negeri sipil penyidik pegawai negeri ppn) sipil ppn) dalam proses penyelidikan kasus terutama bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, penataan ruang dan lingkungan hidup. penegakan hukum bertindak dan dkh, melalui penindakan memprosesnya tindak dkp: pelanggaran pidana pelanggaran pengelolaan ekosistem pengelolaan ekosistem kkm. mangrove mangroveordinator bidang perekonomian nomor tahun tentang kebijakan, strategi, program, dan indikator pengelolaan ekosistem mangrove nasional. kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrovedan strategi sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove. dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove provinsi jawa tengah masing masing perangkat daerah harus menetapkan kegiatan rencana aksi paling lambatnya (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan gubernur ini. penetapan kegiatan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada harus mencakup lokasi, target kuantitatif, waktu (tahun dan durasi), dan keterangan. perangkat daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur jawa tengah secara berkala setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove provinsi jawa tengah bab pendahuluan latar belakang provinsi jawa tengah memiliki garis pantai sepanjang km, dengan rincian adalah panjang garis pantai utara dan merupakan panjang garis pantai selatan, dengan luas kawasan pesisir sebesar ha. berdasar angka peraturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove menyebutkekosistem ini mengalami tekanan tekanan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung. oleh karena itu pengelolaannya harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan daerah aliran sungai das) secara keseluruhan. menurut data yang diperoleh dari hasil inventarisasi potensi dan baku kerusakan mangrove jawa tengah, sebagian besar kondisi mangrove jawa tengah mengalami kerusakan. ekosistem mangrove jawa tengah yang masuk dalam kondisi baik ada kepulauan karimunjawa, sedangkan daerah yang memiliki kondisi mangrove dalam kategori sedang ada kabupaten jepara, brebes, cilacap, dan kebumen. kondisi mangrove rusak ada kabupaten rembang, pati, demak, kendal, batang, pekalongan, pemalang, tegal, purworejo, kota semarang, pekalongan, dan tegal. memperhatikan kondisi, manfaat dan fungsi yang tinggi bagi keberlanjutan sistem kehidupan muka bumi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi berbagai pihak maka sangat mendesak diperlukan suatu kebijakan dan strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui oleh semua pihak pemangku peran, dan dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove tingkat provinsi jawa tengah. untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove atas, maka perlu adanya strategi daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove provinsi jawa tengah agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun masa mendatang. strategi tersebut harus mampu juga menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. disamping itu, strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta arah pembangunan daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana kerja perangkat daerah rkd) dan mampu memberikan arahan dalam penetapan status ekosistem mangrove, serta mampu mengintegrasikan kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove. strategi pengelolaan ekosistem mangrove daerah provinsi merupakan strategi tingkat provinsi, yang akan memberi pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah. nilai penting dalam pengelolaan ekosistem mangrove nilai penting yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem mangrove jawa tengah dibagi menjadi (empat), yaitu: nilai penting ekologi penyimpan karbon. ekosistem mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang tinggi baik pada vegetasi mangrove maupun pada substrat mangrove. pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan akan memiliki dampak penyerapan emisi karbon lebih besar dari pada hutan daratan. pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. menurunnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove karena perubahan fungsi lahan berakibat meningkatnya risiko bencana. akibat rusak hilangnya mangrove, wilayah pesisir indonesia menjadi rawan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan perlu didorong menuju pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. nilai penting sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat. partisipasi masyarakat lokal sekitar ekosistem mangrove dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove dapat dikembangkan. mekanisme insentif juga dapat dikembangkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan. ekonomi ekosistem mangrove jawa tengah memiliki potensi ekonomi dalam bentuk wisata dan budidaya perikanan. nilai penting kelembagaan sinergitas kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove sangat penting, sehingga diperlukan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove tingkat daerah sebagai wadah peningkatan koordinasi kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan atau kota, serta kelembagaan non pemerintah. nilai penting perundang undangan pengelolaan mangrove telah diatur dalam peraturan perundang undangan terkait, antara lain undang undang nomor tahun tentang kehutanan, undang undang nomor tahun tentang perikanan, undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, undang undang tahun jo. undang undangkepariwisataan, undang undang nomor tahun tentangbatas sempadan pantaialam rangka implementasi peraturan perundang undangan tersebut, diperlukan sebuah kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih operasional bab kebijakan dan strategi pengelolaan ekosistem mangrove daerah target pemulihan ekosistem mangrove berdasarkan hasil identifikasi baku kerusakan mangrove provinsi jawa tengah, sebaran kawasan ekosistem mangrove yang berada pantau utara dan pantai selatan jawa tengah seluas ha, dengan sebaran lokasi dan perincian luas kerusakan meliputi luas mangrove akresi kendi 'o ) \| 3i7aa\| kota pekalongan kab. pekalongan cilacap kebumen purworejo \|jumlah target rehabilitasi serta upaya menjaga dan memperlakukan ekosistem mangrove provinsi jawa tengah yang melibatkan instansi pemerintah yang menangani baik pusat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan kementerian kelautan dan perikanan) maupun daerah dinas lhk prov, dinas kelautan dan perikanan prov), dunia usaha bumn, bumi, djarum bakti lingkungan, pembangkit listrik pesisir), akademisi, praktisi, komunitas pecinta lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dll, adalah seluas ha, dengan rincian tahun stakeholders dan kehutanan, kementerian kelautan dan perikanan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas kelautan dani perikanan, dunia usaha, perhutani, lembaga swa masyarakat komunitas pecintabijakan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove daerah provinsi jawa tengah yanguntuk kesejahteraan masyarakat. perlindungan kawasan ekosistem mangrove yang sudah mantap dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan ekosistem esensial. pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu, pengelolaan daerah aliran sungai das), dan diselaraskan rtrw dan zwp3k. komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak terkait lainnyapengelolaan ekosistem mangrove daerah. pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budayastrategi strategi pengelolaan ekosistem mangrove daerah provinsi jawa tengah bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. kebijakan dan strategi dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dan dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan serta pedoman bagi pemerintah.
fan ona gubernur jawa tengahwa tengah, telah ditetapkan peraturan gubernur provinsi, bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang undangan terbaru berdasarkan peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor tahun tentang pelaporan gratifikasi, maka peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada hurufengah tentang pedoman pengendalian gratifiklingkungan pemerintah provinsi jawa tengah, dibentuk upg yang terdiri dari: upg: dan webadmin upg. upg berkedudukan inspektorat. webadmin upg berkedudukan perangkat daerah selain inspektorat dan bumi. susunan keanggotaan upg sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: penanggungjawab sekretaris daerah, ketua inspektur, sekretaris sekretaris inspektorat, anggota inspektur pembantu auditor pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd) pejabat eselon ivgubernur. susunan keanggotaan webadmin upg perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan perangkat daerah. susunan keanggotaan webadmin upg bumi disesuaikan dengan struktur organisasi masing masing bumi pada unit bagian yang memiliki tugas dan fungsi kepatuhan pengendalian internal yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan bumi. bagian kedua tugas dan tanggung jawab upg dan webadmin upg tugas dan tanggung jawab upg sebagai berikut: melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah, melaksanakan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat dengan kpk atas nama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi,kpknindaklanjuti rekomendasi kpk dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi, menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan penolakil. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik gratifikasi unit kerja upg, dan melakukan pemantauan atas rencana aksi dan daftar titik rawan praktik gratifikasi perangkat daerah bumi. tugas dan tanggung jawab webadmin upg sebagai berikut:cc.upg, menyampaikan barang gratifikasi upg apabila pelaporan gratifikasi disertai penyerahan barang dan status hasil verifikasi adalah diproses kpkdan menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan praktik gratifikasi unit kerja webadmin upg. bab pengawasan penyelenggara negara pegawai negersurat elektronik upg. penyelenggara negara pegawai negeri atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada dijamin kerahasiaannya. pimpinan perangkat daerah bumi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi perangkat daerah bumiwa tengah. inspekturkepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kerahasiaan identitassetiap pejabat pada pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan terhadap pelaporkepatuhan penyelenggara negara pegawai negeri terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkanengembangan karirnyelenggara negara pegawai neger: anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) untuk upg dan webadmin upg, dan anggaran bumi untuk webadmin upg bumiprovinsi jawa tengah tentang pedoman pengendalian gratifikasisekretaris daerah adalah sekretarisprovinsi jawa tengah. inspektorat adalah inspektorat provinsi jawa tengah. penyelenggara negara pegawai negeri lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah, yang selanjutnya disebut penyelenggara negara pegawai negerprovinsi jawa tengahomisi pemberantasan korupsi,jawa tengah, yang selanjutnya disebut upg adalah unit kerja yang dibentuk atau ditunjuk oleh gubernur yang mengelola keuangan daerah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. subadministrator upg, yang selanjutnya disebut webadmin upg adalah administrator upg yang dibentuk oleh masing masing perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah selain inspektorat dan bumenyelenggara negara pegawai negeri yang menerima gratifikasi. pelapor adalah penerima yang menyampaikan laporan gratifikasi kepada kp dan mematpada hari tertentu. bab maksud, tujuanwa tengah. peraturan gubernur ini bertujuanprovinsi jawa tengah, provinsi jawa tengah. bagian keduapemantauanjawapegawai negernyelenggara negara pegawai negeri dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara pegawai negeri lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. bab iii pengendalian gratifikasi bagian kesatu pelaporan dan penetapan status gratifikasi setiap penyelenggara negara pegawai negeryelenggara negara pegawai negeryelenggara negara pegawai negeri. dalam hal penyelenggara negara pegawai negermenyampaikannya kepada upg webadminwebadmin upg dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima ditolak. upg webadmin atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. laporan sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir pelaporan gratifikasimenuhi undangan upg webadmin upg dan atau kpk dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan gratifikasinegara, atau gratifikasi milik penerima. penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan laporan hasil analisis laporan gratifikasigratifikasi, dikembalikan kepada penerima, atau dimusnahkan.
gubernur jawa timur peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang dewan pengawas rumah sakitberikan pedoman mengenai persyaratan tugas dan kewajiban serta tata cara pembentukan dewan pengawas rumah sakit provinsi jawa timur perlu menetapkan peraturan gubernur tentang dewan pengawas rumah sakitprovinsi jawa timur, memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang dewan pengawas rumah sakitewan pengawas rumah sakit yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah dewan pengawas rumah sakit provinsi jawa timur. rumah sakit rumah sakit adalah rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi jawa timur. pimpinan rumah sakit adalah para direktur rumah sakit milik daerah pemerintah provinsi jawa timur. pemimpin rumah sakit adalah direktur utama rumah sakit atau kepala unit pelaksana teknis rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi jawa timur. badan layanan umum daerah provinsi jawa timurprovinsi jawa timurwewenang, bersifat independen, dibentuk dan bertanggungjawab kepada gubernur. dewan pengawas berfungsi sebagai perwakilanalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dewan pengawas bersama pengelola rumah sakit menentukan arah kebijakan rumah sakit yang dituangkan dalam: memberi masukan kepada pengelola rumah sakit dalam penyusunan rencana strategis rumah sakit, menandatangani lembar pengesahan rencana strategis rumah sakit, dan cc. mengawasi pelaksanaan memberi masukan kepada pengelola rumah sakit dalam menyusun rencana bisnis dan anggaran rumah sakit, menandatangani lembar pengesahan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit, dan cc. mengawasi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dewan pengawas mengawasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui supervisi dan evaluasi bersama sama komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. pelaksanaan supervisi dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilaksanakan setiap (tiga) bulan sekali. kendali biaya dilakukan dengan mengawasi kesesuaian antara biaya dan pelayanan yang diterima pasien dengan memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas biaya pelayanan. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawasewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan kepada gubernur paling sedikit (satu) kali dalam satu semester dan atau sewaktu sewaktu atas permintaan gubernur. dalam melaksanakan tugas dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam danpemimpinemimpin rumah sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut, meminta cc. meminta penjelasan dari pimpinan rumah sakitemimpin rumah sakit sesuainya sesuai dokumen pola tata kelola (corporate governance) dengan sepengetahuan pemimpin rumah sakit, berkoordinasi dengan pemimpin rumah sakit dalam menyusun dokumen pola tata kelola (corporate governance) untuk ditetapkan oleh gubernurpemimpin rumah sakit dapat mengangkat seorang pegawai negeri sipil sebagaipemimpin rumah sakit dapat membentuk sekretariatrumah sakit dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iiigubernur yang berasal dari pejabat pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengelola keuangan daerah dalam hal calon anggota dewan pengawas tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada maka unsur utama yang harus dimasukkan sesuai ditambah unsur profesional tokoh masyarakat yang kompeten bidang perumahsakitan dan atau pengelolaan keuangan rumah sakit. keanggotaan dewan pengawas dapat ditetapkan sebanyak (tiga) orang atau (lima) orang dan seorang diantaranydengan ketentu dan atau nilai aset menurut neraca sebesar (tujuh puluh milyar rupiah) sampai dengan (dua ratus milyar rupiah), dan sebanyak sebanyaklebih besar dari (tiga puluh milyar rupiah) dan atau nilai aset menurut neraca lebih besar dari (dua ratus milyar rupiah),paling sedikit terdiri dari daftar riw hidup,dan salinan fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki. bab pembentukan, pemberhentian dan penggantian dewan pengawas rumah sakit dibentuk dengan keputusan gubernur atas usulan pemimpin rumah sakit. masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama memenuhi persyaratan. keanggotaan dewan pengawas berakhir karenapengganti dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur yang sama dengan dewan pengawasbab komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dsekali dalam (satu) bulan. konsultasi sebagaimana dimaksud pada (l),penilaian kinerja dewan pengawas melaksanakan penilaian kinerja rumah sakit, meliputi kinerja keuangan dan non keuangan pelayanan. penilaian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur dalam bentuk laporan. laporan sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistematika sebagai berikut pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan pengawasan ruang lingkup pengawasan ii. kondisi rumah sakit keuangan non keuangan pelayanan organisasi dan sumber daya manusia sarana dan pra sarana iii. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengawasan materi dan hasil pengawasan penilaian kinerja keuangan dan non keuangan pelayanan) iv. kesimpulan dan rekomendasi lampiran gubernur melaksanakan penilaian kinerja dewan pengawas paling sedikit sekali dalam (satu) tahu. berita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri
tol gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengahkabupaten kota adalah kabupaten pemerintah desa adalah pemerintah desaunit pelaksana tugas pemungutan pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat uptppd adalah unit pelayanan padakepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotorsetoran yang selanjutnya disingkat sts adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan pkb dan bank. surat tanda setoran sementara yang selanjutnya disingkat sts adalah formulir sementara yang digunakan untuk menyetor pungutan pkb dan banrestitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pkb dan atau bank kepada wajib pajak. kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pkb berupa perhitungan pembayaran pajak kendaraan untuk tahun masa pajak berikutnyapenyelenggaraan pemungutan pkb dan bank, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan gubernur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pemungutan pkb dan bank yang mudah, cepat dan tepat, dan memberikan informasi yang terbuka kepada wajib pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan pkb dan bank. bab pajak kendaraan bermotor bagian kesatu nama, objek, subjek dan wajib pajak paragraf nama pajak dengan nama pkb, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor daerah. paragraf objek pajak objek pkb, meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor daerah, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda beserta pandangannya, alat alat berat dan alat alat besar dijalan darat, alat alat berat dan alat alat besar sebagaimana dimaksud pada meliputi: forklift (crane), traktor, loader, excavator, motor grader, track loader novel log loader, vibrator roller compact, backbone loader, pipe layers, conveyor belt mover, wheelloader: buldoser, storm walls, dan kendaraan bermotor lainnya yang dapat dianggap sebagai alat berat besar. dikecualikan dari objek pkb adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan atau instansi yang berwenang. kendaraan bermotor yang dibekukan diblokir atas permintaan sendiri, harus dibuktikan dengan surat permohonan dari wajib pajak disertai penyerahan stok, nkb, skpd atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan surat keterangan dari instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut tidak dipergunakan. dalam hal wajib pajak tidak mengajukan permohonan pembekuan kendaraan bermotor, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undang sebagaimana dimaksud pada dan dibuktikan dengan surat keterangan dan atau berita acara dari kepolisian, dinas pendapatan daerah dan pt. jasa raharja persero). penetapan pkb sebagai akibat dari berakhirnya pembekuan blokir dilaksanakan langsung kantor bersama samgat dimana kendaraan bermotor terdaftar, dengan menunjukkan surat permohonan pencabutan blokir dari wajib pajak yang bersangkutan bahwa kendaraan akan dipergunakan kembali, disertai tanda bukti penerimaan surat surat kendaraan bermotor yang diketahui oleh kepolisian, dinas pendapatan daerah dan pt. jasa raharja persero). paragraf subjek pajak subjek pkb adalah orang pribadi, badan lembaga financeparagraf wajib pajak wajib pkborang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan atau pengampunan, dengan ketentuan orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya, orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor, ahli waris, dan pengampu. badan lembaga financewajib pajak perorangan atau badan sebagai pemilik terakhir kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannyapkb, uptppd berkewajiban melaksanakan pendataan dan atau pendaftaran terhadap: objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili daerah atau berada dalam wilayah uptppd setempat, dan wajib pajak yang berdomisili daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran. terhadap kendaraan bermotor yang bernomor register dari luar wilayah kalimantan tengah dan beroperasi secara tetap wilayah kalimantan tengah lebih dari (sembilan puluh) hari, uptppd berkewajiban melakukan pendataan, pencatatan dan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya pada kantor bersama samgat setempat dengan menerbitkan surat bukti lapor. pendataan kendaraan bermotor yang bernomor register luar provinsi adalah jenis roda (empat) atau lebih kecuali angkutan antar provinsi, roda (dua) dan alat berat. untuk tertib administrasi kendaraan luar provinsi, surat bukti lapor batas waktu berlaku adalah hari sejak saat pelaporan dan dapat diperpanjang maksimal kali dengan perhitungan hari hari). formulir pendaftaran, dan disampaikan kepada dinas pendapatan daerah melalui uptppd sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu: kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat (tiga puluh) hari kalenderdan kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah surat keterangan mutasi dari kepolisian. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat (tiga puluh) hari kalender, dalam hal kendaraan bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan pkb diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa pkb, meliputi:kendaraan bermotor yang berubah bentuk, kendaraan bermotor yang berubah fungsi, kendaraan bermotor yang ganti mesin, kendaraan bermotor hibah, kendaraan bermotor waris, dan kendaraan bermotor yang berganti kepemilikan. dalam hal pengisian formulir pendaftaran oleh wajib pajak tidak dilakukan dan atau tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi. dalam hal jatuh tempo (satu) bulan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada huruf angka sampai dengan angka maka formulir pendaftaran disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan. kendaraan bermotor yang masa pajaknya berakhir tanggal pebruari tahun kabisat), apabila didaftarkan pada bukan tahun kabisat, batas waktu pendaftarannya paling lambat tanggal maret. pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar kabupaten kota dalam provinsi dan mutasi masuk dalam satu kabupaten kota, disampaikan paling lambat (tiga puluh) hari kalender. pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pkb, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda. uptppd berkewajiban menerbitkan surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor super kpk) (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dalam bentuk surat dan atau melalui media elektronik. pelayanan pendaftaran, selain pada kantor bersama samgat, dapat dilakukan pada pelayanan samgat keliling dan atau pelayanan samgat lainnya yang melayani: pendaftaran ulang pengesahan setiap tahun untuk kendaraan bermotor yang terdaftar dengan persyaratan terdiri dari bpk asli, stok asli dan ktp identitas asli, pembayaran pkb yang telah dilakukan penetapan setelah jatuh tempo pendaftaran tidak lebih dari (satu) tahun pajak,dan pendaftaran pengesahan setiap tahun dapat dilakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor termasuk kendaraan umum dan kendaraan pemerintah tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia. pendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal faktornya diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan register, selanjutnya dikonfirmasikan kebenarannya kepada penerbit faktur oleh uptppd. apabila hasil konfirmasi, ternyata fakturpendaftaran kendaraan bermotor yang tanggal penerbitan surat keterangan mutasi dari kepolisian diragukan kebenarannya (cacat) agar tetap diterima dan register, selanjutnya dikonfirmasikan kepada kepolisian tempat asal. apabila hasil konfirmasi, ternyata surat keterangan mutasi dari kepolisiansurat keterangan mutasi dari kepolisian agar dihampiri bukti pelunasan pajak skf sampai dengan berakhirnya masa pajak. dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pkb, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh dinas pendapatan daerah dan instansi terkait pada kantor bersama samgat. bagian ketiga masa pajak dan saat terutang pajak.,bagian keempatpkb adalah hasil perkalian dari (dua) unsur pokok nkb,:dalam peraturan gubernur tersendiri, dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri. untuk kendaraan bermotor yang nkb nya belum tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri dan peraturan gubernur, maka dasar penghitungan pengenaan pkb ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. dasar penghitungan pengenaan pkb sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut: harga pasaran umum, ditetapkan (sepuluh persen) bawah harga kosong (off the road) atau ,5y0 (dua puluh enam koma lima persen) bawah perkiraan harga isi (on the road), harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan horse power yang sama, harga kendaraan bermotor dengan merek dan atau tipe atau model sejenis yang hampir sama, harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama, dan atau nkb dari provinsi lain. pengenaan pkb dengan tarif progresif adalah: kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan atau alamat yang sama denganurat pernyataan wajib pajak dimaksud adalah akibat perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor. status kendaraan lapor jual, rusak, dan hilang tidak termasuk dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor pribadi roda (empat) model mobil, dan pickup double cabin. paragraf tarif pajak tarif pkb ditetapkan sebagai berikut: kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar (satu koma lima persen), kepemilikan kendaraan bermotor roda (empat) atau lebih(dua koma nol persen), pkb kepemilikan ketiga, sebesar (dua koma lima persen), pkb kepemilikan keempat, sebesar (tiga koma nol persen), pkb kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar (tiga koma lima persen), tarif pkb angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umumsatu koma nol persen). tarif pkb ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakarantermasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar (nol koma lima persen). tarif pkb untuk kendaraan bermotorserta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar (nol koma lima persen). tarif pkb untuk alat alat berat dan alat alat besar termasuk yang dimiliki dan atau dikuasai olehenetapan dasar pengenaan pkb ambulans, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran termasuk, ditetapkan sebesar (nol koma lima persen). penetapan dasar pengenaan pkb untuk kendaraan bermotor miliklima persen). penetapan pkb alat alat berat dan alat alat besar pribadi atau badan, termasuk yang dimilikiaragraf perhitungan besaran pokok pkb, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian nkb dengan bobot. penghitungan besaran pokok pkb sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara sebagai berikut: besarnya pkb terutang kepemilikan pertama, adalah (satu koma lima persen) dari nkb bobot, besarnya pkb terutang kepemilikan kedua, adalah (dua koma nol persen) dari nkb bobot, besarnya pkb terutang kepemilikan ketiga, adalah (dua koma lima persen) dari nkb bobot, besarnya pkb terutang kepemilikan keempat, adalah (tiga koma nol persen) dari nkb bobot, dan besarnya pkb terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah (tiga koma lima persen) dari nkb bobot. penerapan tarif pkb progresif tidak berlaku bagi:an kendaraan bermotor umum orang dan kendaraan bermotor umum barang yang berbadan hukum. penerapan tarif pkban bermotor. pengenaan tarif pkb progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda (empat) atau lebihdinas pendapatan daerah, mengubah urutan kepemilikan progresif, selanjutnya penetapan pkb bagi pemilik baru yang tidak bank dua ditetapkan tarif progresif tertinggi, sebesar (tiga koma lima persen), dikenakan tarif pkb progresif tertinggi sebesar ,5y6 (tiga koma lima persen). dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi luar memiliki tunggakan pajak, penerapan tarif pkb progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya. tunggakan pkb untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk yang didaftarkan melebihi masa berlaku pkb, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan bermotor sebelum ubah bentuk, dengan ketentuan untuk pkb satu tahun depan, dihitung berdasarkan bentuk kendaraan setelah ubah bentuk. paragraf penetapan hasil perhitungan besaran pokok pkb dimaksud dalam tetapkan dalam skpd. paragraf sanksi administratif dalam hal wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya pkb, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (dua puluh lima persen) dan bunga sebesar (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa pkb, berlaku apabila masa pajak melebihi (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar (dua persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi (dua puluh empat) bulan, dan untuk masa pajak satu tahun depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, dan apabila masa pajak tidak melebihi (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (dua persen) dari pokok pajak terutang. dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang, dan kendaraan bermotor mutasi masuk dalam atau luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (dua persen) per bulan,pembayaran dan penyetoran paragraf pembayaran pembayaran pkb dapat dilakukan kantor bersama samgat, samgat keliling, dan atau tempat lainnya yang ditentukan oleh dinas pendapatan daerah. pembayaran pkb sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi bank. pembayaran pkb wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo. besaran pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam pkb dan skpddokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. pembayaran pkb diterima oleh bendahara penerimaan pembantu pada dinas pendapatan daerah yang ditunjuk oleh gubernur melalui petugas bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan kas daerah, paragraf penyetoran penyetoran pkbpkbsenin, sedangkan untuk samgat keliling yang lokasinya jauh dari bank, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. bagian keenam ketatausahaan dan jenis formulir formulir data objek dan subjek pkb yang menerima penyerahan, tanggal, bulan dan tahun penyerahan, dasar penyerahan, harga penjualan, dan jenis, merk, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin. data objek dan subjek pkb dihimpun dalam data induk potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer. data objek dan subjek pkb yang terdapat dalam database komputer sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas wajib pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda empat atau lebih. pkb digunakan untuk menginformasikan kepada wajib pajak mengenai besarnya pkb yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, nomor registrasi, nama, alamat, masa pajak, jenis kode merek, merek tipe, nomor rangka nomor mesin, isi silinder (cc) warna dan rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar. semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pkb dilaksanakan oleh uptppd danpkbea balik nama kendaraan bermotor bagian kesatu nama, objek, subjek, dan wajib pajak paragraf nama pajak dengan nama bank, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. paragraf objek pajak objek bank adalah kendaraan bermotor termasuk, yang: diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian, diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin, dan dimasukkan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap indonesia. dikecualikan dari objek bank adalah: kendaraan bermotor yang masuk dari luar negeri: untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri, dengan menunjukkan bukti bukti yang sah, kendaraan bermotor milikkendaraan bermotor milik pabrikan atau importir yang semata mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual, dan terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, tetapi tidak mengubah kepemilikan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka tidak berlaku apabila selama (tiga) tahun berturut turut kendaraan bermotor dimaksudpada yaitusubjek pajak subjekdikecualikan dari ketentuan yaituwajib pajak wajibyang bertanggungjawab atas pembayaran bank sebagaimana dimaksud pada yaitu orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunan, badanbank, dilaksanakan pendataan dan atau pendaftaran terhadap objek bank dan subjek bank yang berdomisili daerah, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek. pendataan dan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadap wajib pajak yang berdomisili daerah dan memiliki objek bank daerah untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak. formulir data objek dan subjek dan disampaikan kepada dinas pendapatan daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu: kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikanhitung sejak keputusan risalah lelang, kendaraan bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri, kendaraan bermotor yang berubah fungsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan fungsi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, kendaraan bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal akuntansi pembelian mesin, kendaraan mutasi masuk antar kabupaten kota dalam provinsi dan mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah: dan kendaraan bermotor yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal akuntansi. dalam hal jatuh tempo (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelum hari libur atau hari yang diliburkan. keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. formulir data objek dan subjek pajak wajibdinas pendapatan daerah c.g uptppd sesuai jangka waktu yang ditentukan. dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer dan sarana penunjang lainnya yang bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh dinas pendapatan daerah, serta instansi terkait pada kantor bersama samgat. bagian ketigabank adalah nkb. nkb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. dalam hal nkb belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan peraturan gubernur tentang nkb, kepala dinas atas nama gubernur menetapkan nkb. paragraf tarif tarif bank ditetapkan sebagai berikut: tarif bank atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar: (lima belasterusnya, ditetapkan sebesar: (satu, ditetapkan sebesar: (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi, (nol koma satu persen), untuk kendaraan bermotor angkutan umum, dan (nol koma noldump lelangagai berikut: umur kendaraan bermotor (satu) sampai dengan (lima) tahun, sebesar (sepuluh persen) dari nkb, umur kendaraan bermotor atas (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahun, sebesar (sepuluh persen) dari hasil perkalian (empat puluh persen) dari nkb, dan umur kendaraan bermotor atas (sepuluh) tahun, sebesar (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20y6 (dua puluh persen) dari nkb. tarif bank hibah, ditetapkan sebagai berikut: kendaraan bermotor yang belum dikenakan bank, ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari nkb, kendaraan bermotor yang telah dikenakan bank, ditetapkan sebesar (satu persen) dari nkb,belum dikenakan bank, ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10y6 (sepuluh persen) dari nkb, dansudah dikenakan bank, ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari hasil perkalian (satu persen) dari nkb. tarif bank ubah bentuk, ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari selisih antara nkb sebelum dan sesudah perubahan bentuk, dengan ketentuan dalam hal nkb perubahan bentuk lebih rendah dari nkb penetapan sebelumnya, tidak diberikan restitusi dan atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur kalimantan tengah tentang penghitungan dasar pengenaan pkb dan bank yang berlaku, dan tarif bank ubah fungsi, sama dengan tarif bank sebelumnya. paragraf perhitungan perhitungan besaran pokok bank, dihitung dengan cara mengalikan tarif bank dengan nkb. paragraf penetapan hasil perhitungan besaran pokok bank sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam skpd. paragraf sanksi administratif dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada dinas pendapatan daerah dalam jangka waktupajak yang belum dibayar. bagian keempat pembayaran dan penyetoran pembayaran bank dilakukan kantor bersama samgat. pembayaran bank sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi bank. bank terutang yang tercantum dalam pkb dan skpd atauatau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. dalam hal wajib pajak membayar bank sekaligus pkb, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu skpd. pembayaran bank diterima oleh petugas penerima pembayaran, untuk selanjutnya ditatausahakan oleh bendahara penerimaan pembantu pada dinas pendapatan daerah yang ditunjuk oleh gubernur, dan disetorkan kas daerah. penyetoran bankbankkerja berikutnya. bagian kelima ketatausahaan dan jenis formulir ketatausahaan data objek dan subjek bank diselenggarakan secara manual dan atau elektronik, yang, tanggal, bulan dan tahun penyerahan, dasar penyerahan, nomor registrasi, merk tipe, jenis model, tahun pembuatan, warna, isi silinder, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin, dan urutan kepemilikan. dinas pendapatan daerah menunjuk petugas khusus untuk menyusun data induk potensi kendaraan bermotor, yang merupakan data potensi kendaraan bermotor yang terdapat dalam database komputer, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat wajib pajak, nomor registrasi dan identitas kendaraan bermotor, data penetapan bank, yang merupakan data penetapan jumlah pajak berdasarkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakanta penerimaan pembayaran bank, yang merupakan data penerimaan pembayaran pajak berdasarkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah dibayar atau dilunasin data piutang, yang mencatat secara kumulatif selisih antara penetapan dan pembayaran bank. bendahara penerimaan pembantu membuat sts atas penerimaan bank kas daerah. pengarsipan tindakan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, disusun berdasarkan kelompok roda dua, roda tiga dan kelompok roda empat secara manual dan atau elektronik. semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan bank oleh uptppd,bangihan kekurangan pembayaran pajaktahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, dinas pendapatan daerah menerbitkan std. berdasarkan std sebagaimana dimaksud pada dinas pendapatan daerah menerbitkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. bab penagihan dengan surat paksa dinas pendapatan daerah melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap pkb dan bank yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, berdasarkan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, skk dan putusan banding. pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut: surat teguran, dalam jangka waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan skpd, surat peringatan, dalam jangka waktu (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, danbab pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagian kesatu umum pengembalian kelebihan pembayaran pkb dan bank dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari: kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak, kesalahan penetapan, dan atau (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama. bagian kedua tata carastok, skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, dan rekomendasi dari kepala upt ppd, dan selanjutnya gubernur menetapkan keputusan gubernur. bagian ketiga pengecualian ketentuan restitusi tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar provinsi. bagian keempat kadaluwarsa penagihan hak untuk melakukan penagihan pkbwajib pajak secara langsung, yaitu wajib pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum meluasnya, dan tidak langsung, yangbab vii kompensasi kompensasi pkb hanya dilakukan untuk objek kendaraan bermotor yang sama, dengan ketentuan: berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar kabupaten kota dalam provinsi, berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku, dan atau ubah fungsi, ubah bentuk atau ganti pemilik. bab viii keringanan dan pembebasan bagian kesatu umum keringanrusak berat, objek pajak yang hilang, ditemukan kembali, wajib pajak pailit, kebijakan pemerintah, dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. pembebasmusnah atau hilang, kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri, kebijakan pemerintah, dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. jenis keringanan dan pembebasan pembayaran pkb dan bank sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku terhadap besarnya pokok pajak, dan sanksi administratif berupa denda. bagian kedua tata carauptppdfaktur, stok, skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk badan, melampirkan foto copy akta notaris pendirian, untuk perorangan atau badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan pengadilan niaga, untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari kepolisian setempat, dan pendapatan daerah, kepolisian dan pt. jasa raharja persero), surat permohonan dihampiri rekomendasi dari kepala uptppd setempat, disertai dengan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak. kepala dinas paling lambat (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dan diterima, sudahwajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan skpd atau dokumen lain yang dipersamakan. bab keberatan wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala dinas melalui kepala upt ppd, atas penerbitan skpd, std, skpd, skpdkbt, dan skpd. setelah terlebih dahulu membayar paling sedikit (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang. permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara tertulisdinaskepala dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran pkb dan bank. setelah ditetapkan keputusan atas keberatan wajib pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan skpd atau dokumen lain yang dipersamainas atas permohonan wajib pajak, dapat: membetulkan skpdcc. mengurangi atau menghapuskan pokok pajak dan ataulaksanakan dengan ketentuandokumen lain yang dipersamakan, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada dinas pendapatan daerah melalui uptppd, dalam jangka waktu paling lambat (satu) bulan sejak diterimanya skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan disertai rekomendasi teknis kepala upt ppd setempat,huruf sudah harus memberikan keputusan, cchuruftif, dianggap dikabulkan, dalam hal ketetapan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, skpd atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kembali pembentukannya, dengan menggunakan berita acara pembatalan ketetapan pajak, dan dalam hal ketetapan pajak sebagaimana pada dibatalkan, harus dibuatkan berita acara pembatalan ketetapan pajak dan pembatalan blank skpd. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengawasan atas pelaksanaan peraturan gubernur ini dilakukan oleh dinas pendapatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan pkb dan bank dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas pendapatan daerah, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah yang diperlihatkan kepada wajib pajak unit sasaran kegiatanbn dan swdkllu pkb bbn kb swdkllj, biaya adm, stok dan biaya adm nkb berurut kalimantan tengah nomor polisi sum akhir nama pemilik maya alamat t p tae jenis model warna nkb: adm. take tahun cc pol lama: warna pendant rangka jml. sumbu as kepolisian daerah kalteng kepolisian dinas pendapatan kepala cabang dirantai provinsi kalteng pt. jasa raharja persero) nama nama nama nrp nip nip skpd untuk pajak terutang yang dihitung secara jabatan surat ketetapan pajak daerah skpd) pemerintah provinsi kalteng dinas pendapatan daerah nomor polisi registrasi nama pemilik alamat pemilik desa kelurahan kecamatan jenis merk kendaraan nomor akhir tahun buat tgl. ditetapkantang pajak: keterangan kepala uptppd jumlah pajak tersebut diatas belum didenda prov kalteng termasuk biaya administrasi stok, nkb dan swdkllj. bentuk surat tagihan pajak daerah (std) surat tagihan pajak daerah (std) pemerintah provinsi kalteng dinas pendapatan daerah nomor kepadasanksi administrasi berupa bunga kepala uptppd didenda provinsi kalteng setiap bulan untuk paling lama bulan sejak saat terutang pajak jumlah tersebut belum termasuk swdkllj, biaya administrasi stub dan nkbi. bentuk surat peringatan surat peringatan (sp1)1) berdasarkan surat tagihan pajak daerah std) tanggal nomor ternyata saudara belum melunasi pkb bank atas kendaraan bermotor polisi registrasi dengan perincian pajak terutang pada skpd,surat peringatan (sp2) aan pemerintah provinsi kalimantan tengah oa)2) berdasarkan surat tagihan pajak daerah std) tanggal nomor dan surat peringatan pertama) tanggal nomor keneiv. surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor (spkpkb) halaman depan porto pemerintah provinsi kalimantan tengah kepada uptppd .ooooonnnnananna ythradministrasi nkalimantan tengaheeaeeu tanggal . kepala uptppd didenda provinsi kalimantan tengah pangkat ss. halaman belakang perihal lapor jual kendaraan bermotor kepada yth. kepada uptppd dinas pendapatan daerah provinsi kaltengk type jenis tahun warna kendaraan telah saya jual pindah tanganan pada tangga . jee. kepada saudara nama pep ann nan pan panen per een ana ape ana tanpa aaa aaa papan era aaa aaa aaa alamat pep ann nan pan panen per een ana ape ana tanpa aaa aaa papan era aaa aaa aaa nomor telp. :naneaooooocananannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnkkannnnnn nakal pelapor pengirim nama gubernur kalimantan tengah, ttd agustin teras naranganganan pandemi corona virus disease covid pemerintah daerah perlu menetapkan alokasi anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalamprovinsi sulawesi tengah mendapatkan alokasi dana alokasi khusus bidang.pendapatan.iro hukum, dr. copies mip, sh.,mh pembina ykt iv b nip.
salinan slskebutuhan penanganan bencana alam pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi tengah dan dinas cipta karya dan sumber daya air provinsi sulawesi tengah perlu dukungan pendanaan keadaan tertentu, serta pergeseran dibeberapa perangkat daerah yang tidak menyebabkan perubah.beberapa kali dengan peraturan gubernur sulawesi tengahbelum pergeseranenam puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat, sehingga berbunyi sebagai berikut: belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf sebelum pergeserantujuh ribu dua ratus limaempat ribu delapan ratus delapan puluh saturp255empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh durp420. (empat ratus dua puluh milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas20. (tiga ratus dua puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam belas rupiah), belanja. belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelum pergeseran111. (seratus sebelas milyar empatbelum pergeseranseratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiglum pergeseran menjadi sejumlah rp8. (delapan milyar lima ratus dua puluh empatbelum pergeseran24. (enam ratus dua puluh empat milyarmenjadi sejumlah rp18. (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah). ketentuan huruf dan hurufdiantaralampiran ii, dan lampiran iii diub biro hukum, npe opini. jug. h.mh perah utama muda nip tes
tan realitas laskhususnya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kotalakukan perubahyang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota dikelola sepenuhnya oleh skpd kabupaten kota: bl. alokasi anggaran yang merupakan kewenangan pemerintah desa, dapat diteruskan melalui belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, b2. alokasi anggaran yang merupakan kewenangan atau milik kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan, dapat diteruskan melalui belanja hibah dan atau belanja bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, b3. alokasi anggaran kegiatan tni manunggal membangun desa tmd) dapat diteruskan melalui belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,dihapus, dihapus, dihapus,: khusus untuk bantuan keuangan bidang pendidikan, apabila terdapatpada bidang pendidikan yang sama dan dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda pada tahun anggaran berikutnya:linanuncak. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:uncak provinsi papua dimulai dari: pertigaan batas antara kabupaten intan jaya dengan kabupaten puncak dan kabupaten mimika ditandaibarat kabupaten puncak dan distrik tembagapura kabupaten mimika, selanjutnya arah baratselanjutnya arah baratabcdefghijkm. selanjutnya arah timur lautndan distrik agisiga kabupaten intan jaya dengan distrik boga kabupaten puncak, aopg.rst. selanjutnya arah timur laut menyusuri median line) sungai sampai pada dengan koordinat dan distrik hitadipa kabupaten intan jaya dengan distrik boga kabupaten puncak, auvwxyazabcbdefhijklm. selanjutnya arah selatannoprstuvw. selanjutnya arah barat daya menyusuri median line) sungai sampai pada dengan koordinat dan ol1'yzabcdefg. selanjutnya arah barat dayh. selanjutnya arah baratijk. selanjutnya arah tenggaralm. selanjutnya arah utaradan cn. selanjutnya arah timur lautesia epub nge deng lam jay, iran menteri intan peraturan ekabupat visi pap pera daerah pro tas pun tentu kabu ta ank geri dalam sia eri done ate peta dengan kab into robin kabur skala han ram loka kun peran dia tes utara tai (an san a21 mag pan) ch: ang, laura bas tni yaa ser aan hee sam ergo0 ii "ann awe r.: rela tan ol. sedia "e140 t t wap pra tama ros hui drt actor rse mer lo, eene ss00 trans aty universal fis dan gri grafis su, goa ang detik masa pro world geo wor anu sistem grid onal provinsi papua: enteng tum hori eter cak pro provinsi maa .m ker aten pun jaya g7, zona tinggi kan kabur ten intan tahun nae selang kamar yat pembentukan mai geospasial intan jaya nor dan lang iwa tentang ben asi aten maan orm bup serangan tahun tentang per badan tan dan pertigaan saya sata mor hun tem ber teka sep item unda kata tangga septum maret? maa unda undang indonesia red skala tanggal pat tanggal pl, tar maa eka ran osn pan berita aca mor berita nom tan bupati tur rita aca sepak dan kon naa pagi ita acara ten puncak lokal aan angan berita acar dalan dengan non atom nan sx. enda batas kabupaten apa san apa sun yo) ung tri ini nag gun . ome rov las anu akp aan tik tta ad, (es titik karaoke nat tit paten pun koordinat alex ena sir ord apn fp: pan aan star ngan bea mbi con one lal fan eog yaa naas sat babu intan ina buj tea sun ord "bt pat mosi f3) kabu bintang ng, ars, pas dadi mera pes ne, ting "bt ter) aa, peran "b 2np "ls bt aya gua aga it unca ca: (co pun ana dag was tawas, arp (pen anal en, "bt ipa lai aan hpa nyaman tanya "ls prodi, sun kpa sk s1. pipa jelas "bt aan na, mpa jukung jelas tk: tar (nana pia "bt tai santa ter pas tan aia age eu "nan 10h pen sea poni i"ls "bt pac sea pai c49 nya, mata i"l "bt ka, and (pa nana tk8 "ls kai tara sistem "bt sae panai aya apatis cena sea san "ls nan inai pan k10 k2) tiga pena? sena nan her "bt man pes eng mon rea mas up sa pan "ls b a ain gea aang pas "bt sman san. pan, lagi pun al naa, "ls sea ati tan manna tk12 os6 ter wts kan mand ost (ia pantai tan yes kan run ban na, "ls "bt naa tan ol2i" ma! keb aaa (ns aan (ea upa upa pen .) khe pak te) tik "ls "bt pat kala san iri nan day distrik t lian bup saya sar wan "bt (ae mangan a3, sar peras penis wwe plan, "ls fat a3) sen yaitu sbi neng sai swa ana lir sling a.a ung kopi s1. na, (ea sam, "bt jaka sp, lili pan au, pa, abuya tata, nas lng yaa ning taw "ls gan tai pan tan (aa kes gumi "bt sby kan aan (rs ngan sana na, pala sai induk tel uang naa "ls "bt sea ta) ebukuko mirip cola sa) let ragi gum mel, tan rupa kaa nya: ala kan won san ana aan "ga o"l "bt sadivakiy man sal ban tan ta) giri twi ivas kemeagani nes k21 at. tab989 lada sp) indi sean ana sorry tan i"l "bt mas alah son gindiaoou ( . vtk80! par jon uko gam teh ga tas tau sau poto kat ker .581i"ls "bt ea "bak k3 sek mam yan uan sen naa "ls intan ama kun aa jang ima us huh tag kera jag\| (ya "bt sal yak tangan "ke (c us, elit (ee kanan tan nam sea paula ban mas nu) (fe nga yani kayu o"l "bt na, tea maa sni ser gunung mas ios bln yang na sas ey "ls sage naga lensa her) panas bean ras ali mo, san sen ta: ne! ai, lan bye ma, i"ls "bt sue! peta pada uap tani my, linen: . gea (sa mpr aa kepala nga ny, aka mung ogu tag sega pan i"l "bt la ppn uut nda jin tee senen besi ang a1" lea nya tia naa pesan nas tag ppn kain via ss. bani las sas akan men can adl nan mpa yen "ls f1! yan naa su) me! mag pasta pemuas tas222 ona tan "ls "bt penata pas esa ran hara ja nona paras pl. una kam mawar tue hasil men na, saja aka "ls "bt nu, naa lan ana sean plan pane sun tan an, bpa tan maa pan ata aa, sani at. baya tai asn ana pan ton haa haa "bt tan sin tula li) kia tu: per aa see panas at, jua sana nia sea "ls "bt tag tan pisan sss aan les jalan ant tel magi ana tai tan ann ti" ali kean ena tae ten tss sin lea is, sea tua jan bit nan men sas (at pre "ls "bt sps es) tea aka en, nya ant aa its dani lan s3: pra gunung nach tan nana gugur han nina pas haa. eka tea ini ena mal done aan tag asal kaa aa, jana t . sen min ino aus san "ls "bt es na, ana sana sar tpa dikti alat teki rap aya mpa ban pn. mes sa, ken nan peta pan hn, rea haa ta, vii per (aah kan dan min nan keb aras mae una aa! loan wib nan tk3 "ls home mn, aan pns anon ine nine nur tni64 ken, pun "uu had sit past ti" dapat sula porn sana nak gen dna yan net taun ye. san tas utan sas alma gan na) pa, put hee mena heat sen tio: tas tube ama han pn ken sin yng nia sala ptt (in jati sen ana tenan nan aah (fe bob gunung kan tae uya jas sta kan ana span wes aga "ls yaa lean tan gunung aaa kas fog bek pe) sata asin nur ang anu tani kas ana nan yan man aan ss: garpu pera 5m kan ios ani ena han nam lte sang, yna tag ega tka nae len nam (man pali tan aan aa, isp tan sig ne, (an "ls aan neo pes aan ann pai yg) range ten pan mea mau bak pas senapan hang (ig tan man apr ina ana ng, lau ata "bt tata uya ten tan aa, daa tara naa tan gia aaa te) haa tee "ls "bt apa key ssl mana k3. naa sni lag una sera aaa yaa nasa tea sa, ear pip a4' obat kanan, ana baba iku nasa nan pan stan, san bun "ls "bt wp: eps suk tai lo. asasi nan nad sat ( e as! tea na, rea budi mat ita sena kasur mai: ria anu har mi3t oem aoa jake cr sma aria aan 0d. kal sni aan yan nan ale sta aan ye , uan sala ulu pas uan kab) pan nrc aan kia te) san obi naa aan pas hanya map kel non, pan "bt ab, wing man ter hau prin jaa tka oa yara .& dat kpa dana "ls kta ban atap fil mau matan nan maa temuan ten ji, taat "bt sea ane yara ugi tana mena aan pma i09 tara tan baya han nan kan nan pa, dana haa yap nai baik pada hae tan pesan sis at" yes dpn kso mana, ap, makam oksi yen sae tn) dam pat manu esa) tan sak ka. "ls "bt bai pgu year setan, and mana tek kata gan ana dsk ter pan nee aa ang tepi (pres ara san tai ty. hala ang kaa: a39 lae tana men nge nik pena (im san bala an. kena anh teu t21 "bt (aa pa mal an9 yan aaa ban kasi nam ban sat neh mara tag nga ago en, ist ata sn, lengan se. inn ata kana se" ena tan man han nan tawas deli lah pi! pan "aa pan kun nya kd. aha lea ton an, ts, sika ppa sang pin nya hat ian san akan 09an ke) sana ul. mei eny ara dina gagal jas: tan nita aaa mas aang tina il 2nma aaa bom (ea yeon pra "sis akan some sen kes lau der haa rss ct. "ls "aa pan fan lean pen "ne tan mers aan (ae asn sasa bagi shi "an ngc sing set sana kasa "reg ah. sal mun an! is. het pat sgp: ain ma, sip aer mal maa "ls lan, sana aan aah (ea pan a.a nan dan nu. meme . sea tu, panas san sa, sea cs: mpa fan as near yan mal far ly, team tan tata ety ena tan aiu eee na: edan hat aga can "yr daan ng. "ls dear fan reg ban pam tan take ayo nya eat wan lia sat pmr taka ingat, san garasi yaa uns3, cat aas pa mana "bu maa ea, nan bnn tue, nami tan ale "yes "ls sv) kaa tan gara dapat tes naga her psa per sin tia ag, eren ananda ay, ar. sek sea) jas tab mama um kedu ber ma, tee tpa opa ban ion tee tan makan "ls aka ppa any: tpa atas saman nya "pa loss std tea kai site ann pem sen spa won nat (ne nga pas inn mua ana rupa an) "ls naa (aa sean uu) n92), kr gal nah nai kri atas jo, oli" peak jan sea nata atma tee "ag naa tan mara ana hn, feng tata ale nya r1) tan a1" jala oren iia lae yana mas yan mai kanan nag time nae pen sin yaa sai an) cai tan "ls "bt ega san tea sean men amin nak nan ta. ii, non apn pun gap seri yak aga han sas sen ana la. sean apu ams aan jam da: lap yaa rta sh, id aka s1) ban it, (aa aan far "ls ata ag, hau seng fla ls? nara pen ana ban tara) "bt ta) pia kaa eka mea segar tes eee can man han eta f33 men mie kaa pama pai men san maa be: sala, ttu (nam sih tha haa bagi "bt kta van asi yal pan kar san haa, aus en, ann says anta mag atk tae teng tea ketangan zza4 (en mp: "ls "bt akg iia era maa kena. (cu pai nek un jani ter nis "bt nan ken dist na, fisika sen panai ber ita kasi gama "ls "bt nee kan lan aan tran bata bagi ia, ban f3) ran nis ao, cap) nyaman (eul ata sas "ls "bt aan tetap amp mbm ten 'ung yoga van nama tai gp) tai lana: tan dies pan "bt dang mag 1iaa nga naa lae pun are kas te: tea tan leg ika (ek kap "bt ata lana ena ana tita meng kedua at saga ke: k75 "ls kanan tau ta kut "bt siapa pan (aa yan pas ina 21an sana sasa "bt sana: akan mui tag a01 bt! ao dota to, ke, ta fan gan tea hau san a0, aha nat ah. "ls "bt re" tie yen dana saga tag pan pama k549, war tas, pena sin tas "bt nba dal. mun tk, dna pun tes esa nya un! "ls s7. lp: laga tan aap pai aya "bt "ska dur sya m3 sasa (aa tan ana inn dae ro: tk: aan ipa alb nan rei lg. "bt san mat cah tea resah oro ls apa ingin, na" ara from men giro "ls "bt ga, key ln hun yak man lai ana uang kan saji haa ori sia 30856tls anon men yogi tk86 "bt kai ng, amen nan ora yaa angkat "bt tap mna att ska m2678 nee sendi jst pan siswa ne, una nan ngk sea angkola tk88 "bt eri layan se) lan na nas dai ns, man sepak, "a5 "ls kan dalam esia, k9i menteri indon mara cbn kan dora yen ubl kena dad z2) say gara kai sita "an kak sun saha ilusi ran as. tea sda tata isi. pun nana png. san sae pug! naya ttd bala mau pun tea dig ana "ka ala yaa: kabupaten nya ap. ka. yoga via nee anc h gas tik bec tan eka tpa ann spa fan sms tan #iks (pi 1g, n33 kalam kan nur ana fifpro di iga paru tito nak tas benny mad (ea tia nan ega mas naa maa anda mandi nee hamas, pan nya pia tan es, yeah sen pan ang aman aslinya ann ntp aaa tes nya asi nan kas eng sana san nan gama tan sea bir mulan. ketan test aya tee kas (l yang sig ala aaa dasi kep kuala (ata nas: dan net lia plh. elit vas man ben tan tah in) nat yaa "g2 a tas ns. ana nan was nn. yun tea tun can ind ben iv b . tama sat han note pembina tv) lan ta, bin yan tak pem ksr! aia eny aan nip. dah kak tenan aka (an ana ken air pad mat (as alt nan lan tan pp) nina aas at. tni wars sal aas sha kaa (tn pan lan 21x ara apa tak telah say ca, naa nya be: jemaat kak aan pan &, era yan maen tia pee soga tega aga (pp cas nan ilk an, tan ant mam tani fan guna nae, tem tap nan tan gen lis kes ke, cik ser nan nan aan alt aan kas iya ann bisa tki9 (kt! jan aan ina! yen ym, snn ira sini pra p3, sek kg, nan siar pan rimba (ms kan naa ata cry mba: sana san, aa, spp mana ear aaa sin yaa ng, ng! pad uea aan cas ga strip nas nat, sia ana tata pala aas akan juga taat ese yen, ben sada nya nn. yen (ig ina sap? akan pp. yah span apa can k13. aan tee gan pan kan nas aa: inn aas sea sas dan say atp naa nan kan nan tere ina kia tan oral san aa, ka, nan man laa :25n na: its tara san puan sea an? ana apa tia cat an pas tpa hata ann nas cnn tana (ai nad, j9, sya ran pan ay! ina ara "we ppa mapa ap! ao, yen rai san ona bar lan tia ria\| pep tpa daa. rik bec psp) pga .) sapi mor, tri sas. mana ana fa! kari nanga lai oka say) du) go: anta gan anti bul yna eb, sai di: tya aan class ns. lan bong jun mn tan pena simoni pas wa, nan aan afi kan ing masa yan. kan sen (3g mete men pan (ar, sin nan saka, (ra yan klan ana sus run pa. n a vip 2nni sai tan uas abs mer sun ala tu) yan mani nee ari kanan oo,
berita negara republik indonesia kemendagri. petunjuk teknis. penggunaan dak nonfisik. dana pelayanan administrasi kependudukan. perubahan.,daerahdaerahsesuaikan dengan kebutuhanpemanfaatan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan ii. sasaran dan kebijakan operasional sasaran dak nonfisikdaerah provinsi dan daerahk nonfisikk nonfisikk nonfisik mempwajib melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultmelalui kegiatan rapat asistensi dan atau forum dak nonfisik terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran dak nonfisik.k nonfisik dari perangkat daerah kabupaten kota yang menerima dak nonfisik kepada pembina dak nonfisik. sekretaris pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai bidang tugas melakukan pengelolaan dak nonfisik dengan menjadi koordinator yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dak nonfisik serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pembina dak nonfisik.an aparatuberupa hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang,, dan uang lembur pegawai tidak dapat dianggarkan dan tidak dapat dibiayai menggunakan dak nonfisik, honorarium yang dianggarkan dan dibiayai menggunakan dak nonfisik antara lain terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, narasumber, membahas, moderator,. pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan untuk, sewa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan melalui proses dan prosedur pengadaan barang jasa pemerintah serta pembiayaan fasilitasi kunjungan tamu dapat dilakukan setelah dikoordinasikan kepadstandar biaya yang digunakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaank nonfisik menyerahkan surat tugas dan menandatangani surat perintah perjalanan dinas sebutan lainnyk nonfisikdak nonfisik. biaya transportasi pelaksanaan tugas dalam daerah yang dianggarkan dan dibiayai menggunakan dak nonfisik adalah estimasi sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan dan atau standar biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangank nonfisik serta untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan dengan melibatkan badan pengembangan sumber daya manusia kementerian dalam negeri setelah perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil berkonsultasi dengan pembina dak nonfisikdak nonfisik, pelaporan penyelenggarakelembagaan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan aparatur yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil. standar biaya honorarium, biaya terkait perjalanan dinas jabatan, biaya transport darat, dan biaya terkait rapat pertemuan dalam dan luar kantor dapat mengikuti ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional,kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil wajib menganggarkan dan melaksanakan pengadaan kartu identitas anak kia) dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat melakukan pengadaan yang disusun olehkeanggotaan tim terkait pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi, berkenan dengan terjadinya wabah pandemi corona virus disease covid dak nonfisik dapat digunakan untuk pengadaan barang jasa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan provinsi kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan dari pembina dak nonfisik. penyelenggaraan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan kompetensi, forum pembahasan atau kegiatan sejenis lainnya, dapat dilakukan secara daring dan atau luring serta dapat dibiayai menggunakan dak nonfisik. dalam hal daerah membutuhkan pengadaan peralatan penunjang perekaman dan atau peralatan pencetakan dokumen kependudukan, daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan dak nonfisik untuk pengadaan tersebut kepada pembina dak nonfisik iiinonfisik bagi pemerintah daerah provinsi., rapat koordinasi, lokakarya dan atau kegiatan sejenis lainnya, dan fora, pembangunan zona integritas, danpengembangan kompetensi, bimbingan teknis dan dalam wilayah daerah pada provinsi yang bersangkutan,ruang lingkup kegiatan dak nonfisik bagi pemerintah daerah kabupaten kota. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui:rapat koordinasi, lokakarya dan atau kegiatan sejenis lainnya, dan forum pembahasan dak nonfisik. penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi: serta dukungan manajemen: penerapan dukcapil go digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan:kabupaten kota dan pelaporan penyelenggaraan administrasikegiatan sejenis lainnya, perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis, pengembangan kompetensi, perjalanan dinas direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, dalam provinsi dan dalam kabupaten kota yang bersangkutan. ruang lingkup kegiatan dak nonfisik bagi pemerintah daerah khusus provinsi dki jakarta:: rapat koordinasi, lokakarya dan atau kegiatan sejenis lainnya: dan foru sertabimbingan teknis, pengembangan kompetensi dan dalam wilayah daerah pada provinsi yang bersangkutan. penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi, dan penerapan dukcapil go digital, pembangunan zona integritas dan inovasi terkait pelayanan adminduk film printer, pembersih printer (meaning kita,,(danmenteri dalam negeri republik indonesia, ttd muhammad tito karnavian
salinan n54 jin, da7republik indonesiandalian dan pengawasan impor barang berbasis sistem pendingis55 m dag perebupi adalah direktur jenderal pengendalian perubahan iklim, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. dirjen inmate adalahmas semarang, tanjung perak surabaya, soekarno hatta makassar, batu ampar batam: dan atau pelabuhan udara: seluruh pelabuhan udara internasional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: fotokopi angka pengenal importir api): fotokopi tanda daftar perusahaan tdp): fotokopi nomor pokok wajib pajak npp): rekomendasi dari dirjen ppi, rekomendasi dari dirjen inmateppi: dan dirjen inmateten yaa alam ai, shs pan nan 'lasminji sih
tas semen dpd. kesehatan. sarana prasarana. kawasan perdesaan. tugas pembantuan. pelaksanaan.dapat dilakukan melalui penugasan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuanpengaturan mengenai urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada bupati walikota melalui tugas pemesa, pembangunan daerah tertinggaldewan perwakilan rakyat dan ditetapkan dengan undang undangesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi danbidang pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan daerah kabupaten kota adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada bawah dan bertanggung jawab pada presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selanjutnya disebut menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. bab tujuan dan ruang lingkup peraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah melalui tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan. ruang lingkup peraturan menteri meliputi: penyelenggaraan tugas pembantuan, tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan, cc. pendanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serah terima barang, dan sanksi administratif. bab iii penyelenggaraan tugas pembantuan menteri menugaskan kepada bupati walikota untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan bidang pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan sesuai tugas pembantuan. dalam penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada mencakup: perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan kawasan perdesaan, dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan kawasan perdesaan. penugasan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan serta penetapan lokasi dan alokasi tugas pembantuan diatur lebih lanjut oleh keputusan direktur jenderal. ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas pembantuan akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menangani. bupati atauketentuan peraturan perundang undangan. bab tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan kepala skpd kabupaten kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan program pengembangan kesehatan dan sarana prasarana kawasan perdesaan yang ditugaskan. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah atau bupati walikota. pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengelolaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengpendanaan tugas pembantuan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pembangunan kawasan perdesaan yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten kota dibebankan pada apbn. penyaluran dana tugas pembantuantugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan pertanggungjawabsetiap (dua)kepala skpd kabupaten menyusun sertabappeda dan selanjutnya bappeda melaporkan kepada menteri. bab vii pembinaan dan pengawasan menteri melakukan dan pengawasan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan. bupati walikota selaku penerima penugasan dari pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasinaan pedoman, standar, fasilitasviii pemeriksaan pemeriksaberkewajibanal pemerintah. bab serah terima barang semua barang yang diperoleh darikabupaten kota. skpd yang melaksanakan kegiatan tugas pembantuan berkewajiban melakukan ketatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuselambat lambatnya (enam) bulanb sanksi administratif skpd yang secara sengaja dan atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: penundaan pencairan dana tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya, dan penghentian alokasi dana tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. skpd yang secara sengaja melakukan perubahan revisi kegiatan tugas pembantuan tanpa persetujuan unit kerja eselon terkait dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada dan tidak membebaskan skpd dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tugas pembantuan. ketentuan mengenai tata cara pemberiannegarayelesaian tuntutan ganti kerugian negara lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi diperlukan proses ganti kerugian negara yang efektif dan efisien, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu melakukan penyempurnatutan ganti kerugian negara lingkungan kementerisebagaimana dimaksud pada diselesaikan dengan cara: penerbitan skt, penerbitan skp2ks, dan penerbitan skp2k. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:negara. ketentuan diubah, antara dan disisipkan (dua) yakni (2a) dan (2b), dan dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka penyelesaian kerugian negara, kepala satuan kerja(2a) tkn yang dibentuk oleh kepala satuan kerja harus ada unsur dari satuan kerja dan dapat melibatkan dari satuan kerja lain kementerian. (2b) tkn yang dibentuk oleh atasan kepala satuan kerja minimal setingkat bawah unit utama bersangkutan, dan dapat melibatkan dari satuan kerja lain kementerian. dihapus. dihapus. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dalamsebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja yang ditandatangani atas nama menteri selaku ppen. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala satuan kerjaan keuuntuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. kuasa pengguna anggaran, yang disingkat disebudesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasisurat keterangan tanggung jawab mutlak yang selanjutnya disingkat skt adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh bendahartuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disingkatdan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun keputusan pembebanan sementara yang selanjutnya disingkat kps adalahimpinan tinggi madya adalah unsur organisasi lingkungan.mempunyai maksud untuk mengelola kekayaan negara secara cermat dan teliti. peraturan menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi pegawai aparatur sipil negara dan pejabat lain dalam penyelesaian kerugian negara lingkungan kementerian agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: sumber informasi dan timbulnya kerugian negara, tim penyelesaian kerugian negara, penyelesaian kerugian negara, ketatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kadaluwarsa, dan sanksi. bab sumber informasi dan timbulnya kerugian negara kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber informasi, meliputi: laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal. perhitungan ex officio, dan sumber informasi lainnya. sumber informasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai dasar bagi kementerianmeliputi: melalaikan kewajiban, mencuri, menggelapkan, menghilangkan, dankementerian wajib mengganti kerugian negara tersebut. menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunkementerian. babkementerian, menteri membentuk tkn. keanggotaan tkn sebagaimana dimaksud padawakil dari unit tinggi madya sebagai anggota, dan sekretariat. tkn sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsikerugian negara melakukan pemeriksaan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan atau pejabat lain kasus kerugian negara lingkungan kementerian yang dibiayai dari bagian anggaran kementerian serta menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahununtukkepala organisasi perangkat daerah pimpinan unit pelaksana teknis pada instansi terkait yang dibiayai dari bagian anggaran kementerianorganisasi perangkerah pimpinan unit pelaksana teknis pada instansi terkait yang dibiayai dari anggaran kementerian atau hasil pemeriksaan terjadinya kerugian negara, kapan terjadinya kerugian negaridentitas bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan atau pejabat lain.arugian negara dalam jangka waktu paling lama. bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan atau pejabat lain sebagaimana dimaksud menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunamenteri. dalam hal bendahara sebagaimana dimaksud pada dalam proses pemeriksaan laporan hasil kerugian negara tidak terbukti adanya kerugian negara, maka tugas dan jabatan bendahara dipulihkan kembali yang ditetapkan melalui keputusan menteri jawabkan darimenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun j a (tujuh) hari kerja sejak diterima dari tkn dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalamdenganateri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahuasemaka bendahara bersedia mengganti kerugian negara, bendahara membuat dan menandatangani skt hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama bpkaesa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun,, maka keberatan dari yang bersangkutan dianggap diterima. penyelesaian kerugian negara lingkungan kementerian berdasarkan keputusan dilaksanakan selanjutnya pembebanan yang ditetapkan oleh bpk, apabila: jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagai menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahu yang,gian kedua kerugian negara dilakukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain dalam jangka waktu paling lamameliputi: keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan atau pejabat lain, laporan dan kronologis dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain atau hasil pemeriksaan terjadinya kerugian negara kepada atasan langsung, dapil menandatangani skt, maka bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain wajib menyerahkan jaminan kepada tkn, meliputi dalam bentuk dokumen asli, dan. bentuk dan isi sktrbitan skt sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat, meliputi mengakui kesalahannya, dan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain sanggup membayar secara tunai atau bertahap dengan jangka waktu paling lambat tidak dalam jangka waktu paling lama. menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunmaksud dalam bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat laina diterima oleh tkn. dalam hal keberatan yang diajukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain diterima oleh tkn,menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun negeri bukan bendahara dan atau pejabat lainkementerian, ditandatangani oleh wakil tkn dan pimpinan tinggi madya. menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain, ditetapkan keputusan pelunasanpt.aspen. dalam hal penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain yang akan selesai menjalani tugasnya, pejabat lainsesuai denganmenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahuninstansi berwenang dengan y, dangian ketiga penghapusan piutang tagihan negarakementerianmenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunkementerianmenyiapkan laporan secara periodik ' 'vii kadaluwarsa kewajiban negara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya kepada negara menurut hukum perdata. dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal, penuntutan, dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampunan yang memperoleh ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada menjadi hapus dalam hal: (tiga) tahun, atausejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat laini sanksi setiap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan atau pejabat lainketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.daftar kerugian negara daftar kerugian negara triwulan seen entnnnanaaan tahun pnnaanananaaaanananan kantor #naesaanatanaka. nama bendahara uraian jumlah jumlah sisa jenis ket.) pegawai negeri tgl. skt kasus kerugian pembayaran kerugian dan bukan kps tahun negara angsuran rp) jumlah bendahara kpb kejadian rp) s.d. barang dan atau pejabat bulan . jaminan instansi petunjuk pengisian: diisi dengan nomor urut.bmenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunkps, misal telah belum dilaksanakan sita jaminan, pelaksanaan kp, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksekutor berlagnanananna aan aan anna alamat nkaananananna anna aannananaanaananan nana aan aan pangkat golongan nkaananananna aan aan anna tempat tanggal lahir nkaananananna aan aan anna alamat bkannananananaanaa aan aan dan tanggal keputusan pengangkatan sebagai bendahara kpa pimpinan tinggi madya dnkaakananana anna aan anps nomor .tanggal.dan kpb ") nomor x) hanya ada khusus untukkanananaanan aan alamat nkaananananna aan aan annaananananan anna aan pangkat golongan nkaananananna aan aan anna tempat tanggal lahir kannananana aan ana anna alamat nkaananananna aan aan anna dan tanggal keputusan pengangkatan sebagai bendahara kp .. dan transmigrasinnananaaaaaanaaaa ai) pangkat golongan bkannananananaanaa aan aan tempat tanggal lahir nkaananananna aan aan anna alamat nkaananananna aan aan ann . kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut kas negara di maka negara dapat menjual atau melelang jaminan tersebut. mengetahui, kepala . j. (satuan kerja) nama pegawai) materai menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunyang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara. diisi denganker. diisi dengan dua orang saksi dari pemeriksaan atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan skt intelah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkesinambungan melalui sasaran kerdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selanjutnya disebut renstradesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pegawai dan pejabat penilai dalam melakukan penilaian kinerja pegawai dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi dan karir pegawai, serta pengembangan manajemen dan organisasi. bab perencanaan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pimpinan tinggi madya harus mengacu pada renstra dan rkt organisasi. pelaksanamadya. kegiatan tugas dan fungsi pejabat pimpinan tinggi pratama harus mengacu pada rkt unit kerja eselon kegiatii.pratama. kegiatan tugas dan fungsi bagi pejabat yang menduduki eselon selain sebagaimana dimaksud dalam dan mengacu pada rkt unit kerja eselon pejabat penilai yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja unit kerja masing masing secara berjenjang. sasaran kerja unit kerjaejabat pelaksana harus mengacu pada rkt unit kerja pejabat penilai. kegiatan tugas pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam perencanaan kinerja sebagai skp pejabat pelaksana. kegiatan tugas pejabat fungsional tertentu mengacu pada rkt unit kerja paling tinggi pada unit kerja pejabat tersebut ditempatkan. kegiatan tugasasaran kerja pegawai setiap pegawai wajib menyusun skp sesuai dengan tugas dan fungsiikutnyainjabatan yang dibebankan oleh pejabat penilai atau pimpinan, dan atau kreativv: dan kendala yang dihadapi dalam realisasi capaian skp. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam laporan pelaksanaan kinerja untuk pejabat fungsional tertentukinerja pegawai terdiri atas unsur: capaian skp, dan perilaku. capaian skp sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setiap bulan sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai. penilaian skp setiap bulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja selama (satu) bulan dengan target kerja yang telah ditetapkan selama (satu) tahun. penilaian capaian skp sebagaimana dimaksud pada hurufkinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam dalam (satu) tahun dihitung dengan mengakumulasi tingkat capaian skp setiap bulan dan perilaku. penilaian perilakucapaian kinerja pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan: 9l keatas sangat baik, baik, cukup, kurang, dan bawah buruk. penyusunan skp dan penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian. capaian kinerja pegawai bulanan input paling lambat setiap tanggal bulan berikutnya. capaian kinerja pegawai divalidasi oleh atasan langsung paling lama (dua) hari kerja sejak input sebagaimana dimaksud pada untuk selanjutnya diverifikasimencakup, dan target pekerjaan tergantung pada pihak, unit kerja, dan atau instansi lain. bab vii revisi sasaran kinerja pegawai dalam keadaan tertentu,mencakupetapkan oleh pejabat penilai. bab viii pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja unit kerja melapor sekretaris jenderal kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui kepala bagian kepegawaian, biro sumber daya manusia dan umum untuk unit kerja eselon rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada sudah harus diterima paling lama pada tanggal februari tahun berikutnya. terhadap hasil penilaian capaian skpkt. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, skbat (empat) bulan terhitung sejak tanggal peraturan menteri ini diundangkbentuk formulir sasaran kerja pegawai dan petunjuk pengisian sasaran kerja pegawai bentuk formulir sasaran kerja pegawai wol pesawat pegiat pesawat negeri sipil yang dibuat nama nama men pangkat gol ruang\| pangkat got ruang idaman jabatan ben iii. kegiatan tugas jabatan kuantitas kualitas kredit olh3 pena bea pena pen men seo pena pena pen pena ben pejabat penilai, pegawai yang dinilai, nip. nip. petunjuk pengisianiii tulislah kegiatan tugas jabatan dari pegawai yang dinilai maksimum (sepuluh) kegiatan. tulislah angka kredit ak) setiap kegiatan tugasjabatan yang akan dilakukan pegawai yang dinilabentuk formulir penilaian capaian sasaran kerja pegawai atas tugas jabatan, tugas tambahan, dan kreativitas w u u u ben jabatan titan lintas waktu biaya titan lintas waktu biaya skp output mutu output mutu dgn bag bean leo tel tel mmm poo lo) lematang enam pejabat penilai, nip.uraian bep aja tulislah kegiatan pokokjabata tulislah angka kredit untuk masing masing kegiatan tugas jabatan pegawai oil \|yang mendua jabatan ungaran pan iah kuantitas untuk masing masing kegiatan tugas jabatan milah kualitas untuk masing masing kegiatan tugas jabatan. tulislah waktu untuk masing masing kegiatan tugas jabatan. tulislah biaya untuk masing masing kegiatan tugas jabatan. tulislah realisasi angka kredit untuk masing kegiatan tugas jabatan tulislah realisasi kuantitas yang telah dihasilkan untuk masing masing pikat anda pane maag tulislah realisasi kualitas yang telah dihasilkan untuk masing masing kegiatan pen akan mane manakala tulislah realisasi waktu yang telah digunakan untuk masing masing kegiatan mang mana akan tulislah realisasi biaya yang telah digunakan untuk masing masing kegiatan paman tea inn mana mara kanan hitungan nilai capaian dari pegawai yang dinilai dengan menggunakan rumus: aspek kuantitas capaian realisasi output ro) skphitungan nilai capaian dari pegawai yang dinilai dengan menggunakan rumus: aspek waktu capaian. x20capaian xnx skp target waktu tw) nilai koefisien aspek biaya nilai tertimbang tjx target biaya tb) realisasi biaya rb) capaian skp target biaya tb) aspek jika realisasi biaya nol o), maka penghitungan capaian skp menggunakan rumus penilaian nilai tertimbang tix target biaya tb) realisasi biaya rb) anx00 skp target biaya tb) aspek nilai koefisien tulislah apabila ada tugas tambahan unsur penunjang,dan kreativitas kemudian hitungan nilai tugas tambahan unsur penunjang dengan menggunakan rumus: 10x x10x hitungan nilai kreatifitas dengan menggunakan rumus 30x4d. eko putro sandjojoteknis ketentuan penulisan naskah dina umum dbed omaelwannssta peraturan sekdtanggal mentasa aan san,dengan mencantumkan nip dan gelar kecuali menteri, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis disertai cap lembagason aan terdiri dari konsepsi dasar pokok dan seterusnya kemedesa.go.id judul petunjuk pelaksanaan teknis yang petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis tulis dengan huruf kapital babi pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan cc. buang lingkup memuat tentang latar belakang, maksud annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnunnnnnn nnnnnnnnn nnnnauannnnnntunjuk pelaksanaan petunjuk teknis nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap yang tanda tangan dan cap lembaga tulis dengan huruf kapital, gelar dan nip nama lengkap, gelar ditulis dengan huruf kapital, gelar dan nip kecuali menteri, dan s)tanda tangan pejabat yang menandatangani instruksi disertai cap lembaga . tahun . tahun taklim tentang kananannnanaa naa anna nana nana anna nana anna naa anna nana anna nana nana anna anna anna nana ana nana nannaaaa judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi apa republik indonesia, dalam rangka. dengan ini memberi instruksi memuat alasan tentang perlu ditetapkan kepada nama jabatan pegawaitiga nantanggal .ii.icakra, pmn tahun. tahun tanwin tentang naa aaa naa aaa naa aan naa naa nana nan nana ana rana anna aan nana ana aan naa nanaaaaanadalamrangka.,dengan ini memberi instruksi memuat alasan tentang perlu ditetapkan kepada nama jabatandua pennnanananan mann aan keamanan mann nana nan nana mann nanas memuat substansi tentang arahan yang kena diinstruksikan keempat melaksanakan instruksi ini dengan tanggungjawab. instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dikeluarkan jakarta pada tanggal. kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan sekretaris jenderal tanda dan cap jabar jabatan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, gelar dan nama lengkap, gelar nip. nipn" ian"sesuai dengan kegiat , danlaksana menginstruksikan untuk melakukan pemantauan danevaluasipelaksanaan sop ( ) agenda kerja disposisianitera yang sop yang telah telah digandakan disposisi digandakan berkoordinasi dengan unt kera untuk memastikan waktu dan tempat pemantauan ou terkoordinasi taun kannya waktu dan dan evaluasi sop unit kerja tempat pemantauan mengevaluasi implementasi sop uni kerja dengan wawancara langsung kabar. portal mengarahkan formulir kasual. tata laksana formulir hasil ben kandec ehi logat kie konsen not nota dilengkap pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis dengan huruf kapital, gelar dan nip kecuali menteri, tanda tangan pejabat yang menandatangani surat edaran serta cap lembagath. daftar pejabat yang menerima dan set surat edarannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnannunnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannaan daftar pejabat yang menerima nnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanannnnnnnan tembusancetak direktorat jenderal pengembangan daerah tertentu jalan abdul muis nomor jakarta pusat telepon faksimili warna kemedesa.go.id yth. sanannaoa daftar pejabat yang menerima dan seterusnya surat edaran surat edaran penomoran yang beruntun dalam nomor.tahun. satu tahun taklim tentang aman aaaaaa nama menanam sanam mann manaamamamamunasaa judul surat edaran yang ditulis latar belakang dengan huruf kapital dasar memuat isi edaran mengenai hal gamma jen nan nnnnnnnnnennennennennnnennenneengnnnnanononnonenoenenennennennnnnerngingrngn tertentu yang dianggap mendesak isi edaran ditetapkan di. kota sesuai dengan alamat lembaga pada tanggal . dan tanggal penandatanganan nama jabatan penandatangan nama jabatan dan nama lengkap tanda tangan dan cap lembaga yang ditulis dengan huruf kapital, nama lengkap, gelar gelar dan nip nip nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan mencantumkan gelar, (c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan ditulis dengan huruf kapital, gelar dan nip kecuali menteri, dan (d) tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan serta cap lembagasubstansi pendukung tentang ditetapkannya keputuskeputusan tanda tangan atas nama menteri lambang negara hitam putih dan nama jabatan pimpinan yang telah dicetak udii.i.i. kebijakan yang ditetapkan ditetapkan jakarta kota sesuai dengan alamat dan pada tanggal . tanggal penandatanganan asekretaris jenderal,lampiran keputusan atas namaentang tulis dengan huruf kapital ian memuat substansi pendukung tentang kebijakan yangkeputusan tanda tangan selain dan transmigrasi republik indonesia penomoran yang berurutan dalam keputusan sekretaris jenderal satu tahun taklim nomor . tahun . tentang judul keputusan yang ditulis dengan huruf kapitalngingat bas memuat peraturan yang menjadi memutuskan dasar ditetapkannya keputusan memuat substansi tentang kebijakan kesatu mengangkat. yang ditetapkan kedua menugaskan .iii. kota sesuai dengan alamat dan ditetapkan jakarta tanggal penandatanganan pada tanggal . pejabat penandatangan, nama jabatan dan nama lengkap tanda tangan dan cap lembaga yang ditulis dengan huruf kapital, nip dan gelar nama lengkap dan gelar nip. contoh format lampiran keputusan sekretaris jenderal tulisan halaman awal lampiran keputusan sekretaris jenderal kementerian desa, pembangunan judul lampiran keputusan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang tulis dengan huruf tentang kapital memuat substansi pendukung snn tentang kebijakan yang ditetapkan dalam keputusan pejabat penandatangan, nama jabatan dan nama tanda tangan dan cop lembaga lengkap yang ditulis dengan huruf capital, gelar dan nip nama lengkap dan gelar nip.diluar tugas dan fungsi pejabat diataslembagadanlengkap pejabat yang menandatangani surat perintah surat tugas selain menteri ditulis dengan huruf awal kapital dengan mencantumkan nip dan gelar dan diakhiri dengan tanda baca koma, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat perintah surat tugas serta cap lembaga, jika surat perintah surat tugas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal surat dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan, apabila surat perintah surat tugas terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama, dan penomoran surat perintah surat tugas dilakukan dengan mencantumkan nomor surat perintah surat tugas, kode klasifikasi arsip, dan tahu . . tahun taklim memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah nan memuat peraturan dasar ditetapkannya anna surat perintah memerintahkan daftar pejabat yang menerima perintah dan seterusnya. untuk nnnannnnennnnanenennnnnananananaanaanan brahma nana ana aaaaaa maan maan maan maan memuat substansi arahan yang dan seterusnya diperintahkan dea akan javana kota sesuai dengan alamat dan tanggal pada 2g, lambang negara dicetak hitam putih ae, dan nama jabatan pimpinan yang kan po telah dicetak kai lan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia penomoran surat perintah berurutan surat perintah selama atau tahun taklim nomor . ju. menimbang doa bahwa memuat alasan tentang perlu bahwa l.ooo aa. ditetapkannya surat perintah memuat peraturan atau dasar nana ditetapkannya surat perintah memerintahkan kepada nnnnnnnananananannnnnnnananannnananaan daftar pejabat yang menerima "ennnnanannaananananaanaana naanaanaan perintah dan seterusnya untuk onar memuat substansi arahan yang diperintahkan dan seterusnya kota sesuai dengan alamat dan dikeluarkan jakarta tanggal penandatanganan an., ditulis dengan huruf awal capital sekretaris jenderal, beserta, gelar dan nip. tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap, gelar nip.daerah tertinggal np) jalan abdul muis nomor jakarta pusat telepon faksimili www .kemenkes.go.id surat perintah penomoran yang berurutan nomor :. . . dalam satu tahun taklim ana memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnaan memuat peraturan dasar ditetapkannya surat perintah memerintahkan dan seterusnya. daftar pejabat yang menerima perintah untuk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanan dan seterusnya memuat substansi arahan yang diperintahkan dikeluarkan jakarta pada tanggal. kota sesuai dengan alamat dan nama jabatan, tanggal penandatanganan tanda tangan dan cap lembaga lengkap, gelar nama jabatan dan nama nip lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan nip contoh format surat tugas tanda tangan menteri lambang garuda berwarna emas. . . menimbang . memuat alasan, tentang perlu bahwa .oooooooooooooooooooooooooooooo ditetapkan surat tugas dasar nnvnnanannnennnnnnnnnnnnnan memuat peraturan dasar naa ditetapkannya surat tugas menugaskan kepada daftar pejabat yang menerima tugas dan seterusnya. untuk nnnnnoonnnnnnnannannana ana anannaannanan memuat substansi arahan yang onm mana aan aaa nana maan manan mama manamenteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanda tangan dan cap lembaga tanpa gelar name lengkap tanpa gelar contoh surat tugas tanda tangan atas nama menteri sala lambang negara berwarna sea hitam putih dan nama jabatan par pimpinan yang telah dicetak rms pinang yangsurat tugas hama ten . memuat alasan tentang perlu menimbang doa bah ditetapkan surat tugas dasar po. memuat peraturan dasar nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan ditetapkannya surat tugas menugaskan daftar pejabat yang menerima kepada naa tugas dan seterusnya. untuk memuat substansi arahan yang me.pada tanggal. an. menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, ian trans ara nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal tanda tangan dan cap lembaga capital, gelar dan nip. nama lengkap, gelar nip. contoh format surat tugasnit kerja eselon jalan tmp. kalibata nomor jakarta selatan tatapan www kamandesa gold surat tugas penomoran yang berurutan nomor . j.v. dalam satu tahun taklim menimbang dams looks non sen sentana tan panganan doris manan memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat tugas nnnnnnnnnanaaa memuat peraturan dasar menugaskan ditetapkannya surat tugas kepada nrnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnann dan pada tanggal. kota sesuai dengan alamat dan direktur jenderal tanggal penandatanganan pembangunan kawasan perdesaan, tanda tangan dan cap lembaga nama lengkap, gelar nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar nipal yang berlaku lingkungan unit kerja eselon dan dibuat oleh pejabat untuk dilaporkan kepada pejabat yang lebih tinggipada kop nota dinas menggunakan logo hitam putihnama jabatan,tanda tangan, nama pejabat, gelar, nip unit kerja eselon kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, jika nota dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan nomor nota dinas, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan, apabila nota dinas terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama, dandicetak hitam na) jalan abdul muis nomor jakarta pusat telepon faksimili putih jalan tmp. kalibata nomor jakarta selatan telepon penomoran yang berurutan dalam satu nota dinas tahun taklim nomor sapuan dari annnenatetenanennanananaaaaananananan hal snntavetennanemntenatamanaaanan tanggal nanetenennnantanaanan dana ann nan ann pan ann para aaa para aaa ana japan par pana papan banana apa aaa ana memuat laporan, pemberitahuan, selatan tanaman mama maa anna mana aan maan man ana ana aan ama maan ane aaaaaa maan ama aaa mana arahan, peringatan, saran, aha pernyataan atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap satu percetakan enam aer aan mane manan aan rae manan naa rae rana ana maan aan naa rem rae san aman ana maa rae ana makanan masalah nama jabatan penandatangan memuat nama jabatan1ckementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi a74iit kabid. laporimenghadap kabar kasubiit kabin. lo) acciaksanakan i ) kabar kasubdcccsskaaa sebelum acara dimulai laki laki facto. dan undangan dibawa perempuan: css konfirmasi: tni polri sancoccomoberwarna m.i.i. tahun tanwin dari annennnnnen nana nan nana anna hal anannnnnnann ana nna anna ana ana na(an sekretaris jenderalpenomoran yang berurutan memorandum dalam satu tahun taklim nomor: . . .\|. dari nnnnenenenennnnenananana nana naaaaaaan hal knnnneneneneneaaaa nana nana aaaaaa tanggal nnnnennnnnannanaaaaaa naa aaaaaaaaaaan memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan bbb. saran pendapat kedinasan jabatan penandatangan, nama jabatan dan nama tanda tangan lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan nip, nama lengkap, gelar tidak dibubuhi cap dinas nip. tembusan: naskah dinas korespondensi eastern surat dinas jenis naskah dinas korespondensi eksternal ada dua macam, yaitu surat dinas dan undangan eksternal putih disertai dengan, nip dan gelarlembar lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan, dan dan transmigrasi republik indonesia tgl, bin, thn tanggal pembuatan surat nomor . sifat lampiran hal undangan . yth. san coooooenenennnnnaan alamat tujuan yang ditulis bagian kiri manajabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapitalgn dan transmigrasi kop unit kerja eselon dicetak a77 jalan abdul muis nomor jakarta pusat telepon faksimili berwarna kemedesa.go.id nomor tgl, bln, thn tanggal, bulan, tahun pembuatan surat sifat lampiran hal alamat tujuan yang ditulis bagian kena. (@linea uka) .ioooooooooooooooooooooooooooooooooo knnenannennnnennmnnan manga penutup) .o.o.ooooooooooooooooooooooononnennnnnnnn anna nnnnamamannan pejabat penandatangan, nama jabatan, nama lengkap yang tanda tangan dan cap lembaga ditulis huruf awal kapital, gelar, nip, dan dibubuhi cap lembaga nama lengkap dan gelar nip yjika surat undangan disertai lampiran, pada halaman lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan, dan apabila surat undangan terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertamanomor pandonlonaln tgl, bin, thn tanggal pembuatan surat lampiran hal undangan . mila. . onorcoresoone1sana2a nnn alamat tujuan yang ditulis bagian kiri haritanggal tempat acara menteri desa, pembangunan daerah tertinggal. dan jensmierasi nama jabatan dan nama lengkap pub ditulis dengan huruf awal kapital tanda tangan dan cap jabatan dibubuhi cap jabatan nama lengkap tembusan: enikop unit kerja eselon nomor tgl, bln, thn tanggal pembuatan surat lampiran hal undangan nama dan alamat tujuan yang yth. cononnennennnanann dapat ditulis bagian kiri dan mnenennenaanananananaanaan jumlahnya cukup banyak, nerantnannn dapat dibuat pada daftar krn. alinea mbu uka) lampiran hari tanggal tempat acara prmoomnnnmamaa alinea penutup). .ooooooooooooooo nona nama jabatan, tanda dan cap lomba nama jabatan dan nama tangan gan lap lena lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, gelar, nip, dan nama lengkap dan gelar dibubuhi cap lembagaenneeneenennenaa needacc, erk uud b woooooommenennene nana di. snovesenv0ssw000010010000000000as010e0000eevee00s00never0aressunsen. understanding (mou):paperdvaniagad regime. and transmigration republic indonesia (here after referred kdpdtt ) and . (here after referred tops sena), here after referred the parties , considering that .is which legally established., whose aim .n.ooo # # xo "#. nnnnnnnnnnnnnnnnnannannannnn nan naa anan nanaonthel noticeo . and the haguethis. day .inte yeartwo thousandand fourteen indonesian dand english language sana oomnenennnana ana naa naa naa aaaaaao21 faksimili kop unit kerja eselon weru.kemedesa.go.id surat kuasa penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim nomor: .nxx anna nasa nan yang bertandatangan bawahan, nama pannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan jabatan memuat identitas yang alamat . memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa member kuasa kepada nama pnnnennnnnnnnnenenannnnan jabatan nnoonnonnnnennnnnananan alamat . untuk.ooooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooo. oooooooo ooooooooooooooooooo. ooooooooooooooooooo omo memuat pernyataan tentang dana pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tindakan tertentu jakarta, . penerima kuasa, pemberi kuasa, memuat keterangan tempat, tanggal, bulan dan tahun tanda tangan materai dan tanda tangan pembuatan serta nama lengkap, gelar dan nip dan tanda tangan para pihak yang berkepentingandan dibubuhi nama lengkap nama lengkap meterai sesuai dengan peraturan nip. nip. perundang undangan. contoh format surat kuasa full powers) untuk penandatangananfana yang bertanda tangan dibawah ini, .\|, gelar dan nip dan tanda tangan para pihak dan para saksi serta dibubuhi materai sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. contoh format berita acara panunit kerja eselon berita acara penomoran yang berurutan dalam satu tahun nomor: seo annan channel me0nnl tenun taklim pada hari ini, ., tanggal ., bulan., tahun ., kami masing masing: . (nama pejabat), an tanggal dibuat penandatanganan pihak kedua, pihak kesatu, tanda tangan tanda tangan memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan pejabat, nama lengkap nama lengkap gelar dan nip dan tanda tangan para pihak mengetahui mengesahkan dan para saksi serta dibubuhi materai sesuai nama jabatan dengan perundang undangan yang berlakuppnpenomoran yang berurutan dalam satu tahun surat keterangan taklim nomor . .f. yang bertanda tangan dibawah ini, nama oneteeanenena letter ana aan aan nana nana nenek nana aan nama nana apaan memuat identitas yang memberikan jabatan knnananananananannnnnanannananananaaaaaaaaaaaaaalelalalallllllmamamkkkkmkkkaan keterangan dengan ini menerangkan bahwa lane memuat identitas yang memberikan pangkat golongan w.oooooooooooooooooooooooooooom netra keterangan jabatan papan ann ann ana ann nan akan aaaaaa nan aaaannn aaa alanin aaaaanananaaana dan seterusnya 00an ana nan nan ana nana kanan ann ana ann ann nan kanan nan ann ann ann nan nan nan ann nan memuat informasi mengenai suatu hal atau aaa lan nan nannnnnnnn nan nnn nan nanang nan nannanana nanaanannan nnnananaanannn naa nanaananannnnnananna nama seseorang untuk kepentingan kedinasan jakarta, enenanane tenan anna nana anna ana nana nana kota sesuai dengan alamat dan tanggal pejabat pembuat keterangan, penandatanganan tanda tangan cap lembaga nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan nan lengkap dan gelar nip dibubuhi cap lembaga contoh 22b format surat keterangan tentang peristiw. ff. tanwin yang bertanda tangan dibawah ini, nama dana ann nnnnnnnnananannanannnananaenananaani memuat identitas yang memberikan nip knee nenek ana nana apaan keterangan jabatan pan ann ann nan kanan aan ana dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini tanggal .tahun .jam . telah terjadi hal peristiwa memuat informasi mengenai suatu hal atau pgn seseorang untuk kepentingan kedinasan jakarta kota sesuai dengan alamat dan tanggal pejabat pembuat keterangan, penandatanganan tanda cap lembu: anda tangan lembaga nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital gelar, nip dibubuhi nama lengkap dan gelar cap dinasat jenderal a77www .kemenkes.go.id jakarta, tgl in thn) tempat dan tanggal pembuatan surat surat pengantar nomor: .).).f. naskah dinas yang banyaknya keterangan dikirimkan diterima tanggal. penerima penerima nama jabatan, nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanda tangan tanda tangan dan cap jabatan, nip dan gelar ditulis dengan huruf awal kapital, dan cap dinas. contoh format pengumuman pan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sekretariat jenderal alan abdul muis nomor jakarta pusat telepon g21 vaksin o21 kop unit kerja eselon dicetak jalan tmp. kalibata nomor jakarta selatan telepon berwarna kemenkes. go.id pengumuman nomor . aon penomoran yang berurutan dalam satu tahun taklim tentangpenanaman tentang hal tertentu yang dianggap kota sesuai dengan alamat dan tanggal dikeluarkan jakarta penandatanganan pada tanggal .ooooooo.ooo nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap ditulis tanda tangan dan cap lembaga dengan huruf awal kapital, nip dan gelar nama lengkap dan gelar nipep kengo21 kop unit kerja eselon jalan tmp, kalibata nomor jakarta selatan telepon o21 www kemenkes.go.id laporan judul laporan yang ditulis dengan huruflaporan tentang pelaksanaan tugas simpulan dan saran pen kota sesuai dengan alamat dan tanggal dibuat jakarta penandatanganan, nama jabatan awal kapital nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap ditulis tanda tangan dan cap dengan awal huruf kapital, gelar dan nip nama lengkap, gelarhal yang harus diperhatikan apabila sertifikat yang dikeluarkan diperuntukkan kepada masyarakat, maka format menyesuaikan al,iii dan lengkap pelayanan penomoran naskah dinas subbagian tata usaha menteri biro sumber daya manusia dan umum: melayani penomoran naskah dinas korespondensi eksternal yang ditandatangani menteri surat dinas, surat undangan, surat permohonan, surat tugas, surat perintah). melayani penomoran naskah dinas khusus yang ditandatangani menteri sertifikat). subbagian tata usaha sekretaris jenderal biro sumber daya manusia dan umum melayani penomoran untuk naskah dinas internal nota dinas tandatangan sekretaris jenderal. subbagian perbuatan dan kearsipan: penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal yang ditandatangani sekretaris jenderal surat dinas, surat undangan, surat pernyataan persetujuan, surat keterangan, surat tugas, surat perintah, surat kuasa, pengumuman, surat izin, surat pengantar, memorandum). penomoran naskah dinas korespondensi internal dan eksternal yang ditandatangani kepala biro sumber daya manusia dan umum surat dinas, surat undangan, nota dinas, surat pernyataan persetujuan, surat keterangan, surat tugas, surat kuasa, surat perintah, pengumuman, surat izin, surat pengantar, memorandum, berita acara). biro hukum, organisasi, dan tata laksana melayani penomoran naskah dinas yang ditandatangani menteri dan sekretaris jenderal peraturan, keputusan, instruksi, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis, standar operasional prosedur, naskah kesepahaman bersama, surat kuasa, berita acara, surat pengantar, surat edaran). penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya keputusan, instruksi, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis, standar operasional prosedur, perjanjian kerja bersama, surat kuasa, berita acara, surat pengantar, surat edaran) dikeluarkan oleh bidang bagian yang menangani perbuatan unit kerja masing masing. penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama dilakukan setiap subbagian tu subbagian perbuatan subbagian umum yang ada masing masing unit kerja eselon ii. penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala balai dilakukan setiap subbagian tu subbagian umum yang ada masing masing balai. tidak mengeluarkan penomoran naskah dinas pada tanggal merah dan atau hari libur dan apabila pejabat berwenang tidak berada ditempat. naskah dinas yang memiliki lampiran agar dibubuhi tanda tangan, nomor dan tanggal sesuai dengan kewenangan penandatanganan naskah dinas tersebutnomor: kp. x1surat tanda tamat pendidikan dan pelatihanmn:dan telaahan staf menggunakan kertas a4fee pertama, sepertiga bagian pomkementerian kop naskah dinas arahan dengpara kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi ata sekretariat jenderal na, 13an plan tmp, kalibata nomor jakarta selatan telpon o21 alan kalibata nomor kata selatan telepon "txpig oesman penjalan abdul muis nomor jakartajalan abdul muis nomor jakartaa77 penyiapan kawasan dan pembangunan permukimkementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi direktorat jenderalpengembangan kawasan transmigrasi jalan abdul muina. jalan tmp. kalibata nomor jakarta selatan telepon facsimilefatbalai besar pengembangan latihan masyarakat jakarta jl. penganten ali rt: rw: ciracas jakarta timurpm,yogyakarta jalan parasnya, peran sleman di. yogyakarta nn '"''''#pengkajian dan penerapanproduksi bengkulu jalan adi sucipto nomor pekanbaru riau, telp.atasnyamakassar jalanaaaaaaaaaaaagggggg@ jayapurjayapura. contoh kop naskah dinas balai latihan masyarakat jayapurjalan raya berpura tanah hitam kelurahan away distrik berpura, jayapuraambon jl. laksda leo wattimena poso '''''''# '#''#ooooooo. tenan digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani menteri. lambang negara hitam putih dapat digunakan pada naskah dinas :rs)lg, yang menyusun dan membuat draft naskah dinas. contoh: sekretaris jenderal) manan kepala biro) kepala bagian)dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi madya. contoh: nan sekretaris jenderal) kepala biro) kepala bagian)pengendali administrasi sekretaris jenderal pengendali teknis dirjen irjen balai) materi sekretaris inspektur direktur kepala biro kepala pusat kepala balaipengendali administrasi sekretaris jenderal) aspek teknis sekretaris jenderal inspektur jenderal direktur jenderal kepala balai) pengendali aspek hukum kepala biro hukum, organisasi dan tata laksana) pembuat konsep sekretaris inspektur direktur kepala biro kepala pusat kepala balai)sekretaris jenderal) aspek teknis direktur jenderal kepala balai) pee kepala biro hukum, organisasi dan tata laksana) memang sekretaris inspektur direktur kepala biro kepala pusat kepala balai:, dan tata laksana atau sebutan lain kepala biro yang menangani hukum selaku pengendali aspek hukum. contoh: pembuat konsep sekretaris inspektur direktur kepala ina pengendali aspek hukum mantanpratama. kolom penanggung jawab administrasi dipakai oleh pejabat administrator. kolom pembuat konsep dipakai oleh pejabat pengawas. contoh: materi biro kepala pusat kepala balai pengendali administrasi wabaltambatikana pembuat konsep wes naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratamanggungjawab administrasi dipakai oleh pejabat pengawas. contoh: materi wamtomawa kasual kasi subidgendali administrasi dipakai oleh pejabat pengawas. contoh cap dinas kepala balai besar materi meat kasubbag subidpejabat pengawas. contoh cap dinas kepala balai kasubbag) catatan bentuk para koordinasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing masing unit kerjaan gambar burung garuda. contoh cap dinas jabatan menteri menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi bankan tertinggal, dan sbi transmigrasi semdengan huruf kapital:: dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasinanda (sekretariat jenderal kat inspektorat jenderal se1 (inspektorat jenderal) '&)\| tno ktt unit organisasi cap dinas organisasi direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (sa \|s omsewpem bangunan dan pemberdayaan masyarakat desa\| nyata wpu direktorat jenderal pembangunan kawasan perdesaan ye (s\| oisewpemsancunan kawasan perdesaan nippon ary weu direktorat jenderal pengembangan daerah tertentu ppn \|s \| onsewpencem tangan daerahtertentu soy eny euro direktorat jenderal pembangunan daerah tertinggal ppn 's oirsewpemeancunan daerah tertinggal happen ary tuk direktorat jenderal penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi ditjen penyiapan kawasan (dan pembangunan permukiman\| transmigrasi unit organisasi cap dinas organisasi direktorat jenderal pengembangan kawasan transmigrasi (ph (ha ban ana (s\| oisenpencem bang aan kawasan transmigrasi kan ls) sun badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi (badan penelitian dan pengembangan, ea aa sabahjayapurdaan masyarakat jakarta masa ig! balaibesar pengembangan \|s2\| aa" ss) spin suk nona balai besar latihan masyarakat yogyakarta kan (s aumeesan teman masyarakat sabuk balai latihan masyarakat antara pekanbaru dan maya (sis sma tarian aru ceninbaru, buk balai latihan masyarakat banjarmasin (fe pam maya (sis sma tarian suk balai latihan masyarakat makassar singa man ama masyarakat makassar ala ng, . an, penuh, bkn balai latihan masyarakat lan denpasar can sam masyarakat denpasar l ) naa suk balai pengkajian dan penerapan teknik produksi bengkulu big kaa macam & \| cpi nag pan mon balai latihan masyarakat ambon pin bang kan & j an yen an, penuh balai latihan masyarakat jayapura msvanataranapuna non gan, penkeju ti1it),,republik indonesia menteri map menteri (tanda tangan) menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia map eselon pan sekretaris jenderal map eselon (tanda tangan) iga: mou sekretaris jenderal map eselodaerah, sd ada eegera yaitu yaitu naskah dinas yang apabila harus ditindaklanjuti segera oleh penerima,egera diberikan kode dengan menggunakan tinta warna merah naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 't'pejabat tinggi madya. wewenang pembuatan code dioperasikan oleh operator subbagian tata usaha menteri dan subbagian tata usaha perbuatan umum pada masing masing unit kerja eselon danma nama lengkap dan gelar) niso. u b. kepala bagian ., nama lengkap dan gelar it. kepala biro . nama lengkap dan gelarih. kepala biro . nama lengkap dan gelar: jenis sekjen irjen sekretaris ka. balai kabar kasubbag jabatan direktur besar ka. balai kabid naskah dinas dirjen ka. kasubbid fungsional karo kasubdit badan kasi tertentu kasus rumusan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis bes standar operasional prosedur sop) aam surat perintah surat tugas pam aan nan dan bank js\|swatreganjanftau pelswauaam psfsetamaa bapa pslswauteuanan lao jrlswatragansar lao psleagmaman apa kanan mana nenek preman amaregera s), sangat rahasia (sr), rahasia (r), terbatas (t), dandan buku ekspedisi naskah dinas keluar (egera s),viimetana diterima tglp idan,,,, dandanan:d.re diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bahwaakuntabilitas pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada ketentuperlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan, sertayelenggar jawab untuk melakukan pemantauankementerianpenerapan manajemen risiko lingkungan kementeribab penerapan manajemen risiko setiap pimpinan dan pegawai lingkungan kementericc.cc., para pejabat eselon sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing masing, dan para staf ahli sebagai penasehat. tim penyelenggara manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawabpejabat administrator atau koordinator pada satuan kerja sebagai koordinator, cc. salah satu pejabat pengawas atau wakil koordinator sebagai administrator, dan pegawai lainnya sebagai anggotagendaligendaliannya berdasarkan sasaran unit, melaksanakan dan melaporkan rencana pengendaligendaligendaliengan unit pada level yang lebih rendah, dan menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normallakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai pengawas internal. tugas dan tanggung jawab inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud pada meliputi: breviscc.penerapan strategi, penetapan konteks, cc. penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan dan revi. proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada harusmauputerhadap penyelenggaraan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: identifikasi risiko: analisis risiko,maupu, atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya risikoatau tidakgendalian, prioritas pengendalian risiko, dan besarnya dampak pengendaligendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian risiko yang tersedia dan memutuskan opsi pengendalian risiko. tahap pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menentukan jenis pilihan pengendaligendalian risiko yang retensi atau risiko yang ditransfer. pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada diarahkan tidak hanya pada gejala permasalahan tetapi juga mengenai pengendalian akarpaling tinggigendalian risiko yang telah dianalisis merupakan risiko sangat tinggi dan tinggi yang melampaui kemampuan unit kerja dan pengendaligendalian kondisi darurat paling sedikit mencakup: rencana terperinci strategi dan pengendalian kondisi darurat, tim pengendalian kondisi darurat langsung bawah penanggung jawab pengendalian risiko, dan dana pengendalian kondisi darurat. pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada menghasilkan: identifikasi berbagai opsi pengendalian risiko, penilaian atas opsi pengendalian risiko, dan cc. rencana pengendalian, persiapan, dan penerapannya. proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui aplikasi e risk. prosesgendalian dan rencana pemantauan pengendalierapan manajemen risiko melalui aplikasi e risk sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lama (dua) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentpada tahun amerika serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi meliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. komponen pengendalian intern terdiri atasistem pengendalian intern pemerintahtentang sistem pengendalian intern pemerintah.istem pengendalian intern pemerintahtentang sistem pengendalian intern pemerintah. selanjutnya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah, penilaian risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu identifikasi dan analisis risiko. prinsip untuk mengelola risiko memberi nilai tambah dan melindungi nilai organisasi, bagian terpadu dari proses organisasi, bagian dari pengambilan keputusan, secara khusus menangani ketidakpastian, sistematis, terukur, dan tepat waktu, berdasarkan informasi terbaik yang ada, manajemen risiko untuk penggunanya (tailed) manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, manajemen risiko harus transparan dan inklusif, manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan, danpada seluruh area program dan kegiatan,, setiap satuan kerja lingkup kementerian harus membuat dan menetapkan daftar risiko dan menyusun rencana pengendali, dan inspektorat jenderal kementerimandat dan komitmenpenetapan mekanisme komunikasi dan pelaporan eksternal perbaikan berkelanjutan terhadap suatu pengimplementasian manajemen risiko, cc.,, (pemangku kepentingan), integrasi dalam proses organisasi,.,danpemantauan dancc. meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, dan rencana masih sesuai, mengingat konteks eksternal dan internal organisasi, danpemantauan dan revi, keputusan harus dibuat bagaimana kerangka manajemen risiko, kebijakan,,: penetapan konteks, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan dan revi. hal ini sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini: gambar proses manajemen risiko komunikasi dan pemantauan dan konsultasi revi sunsimsno(pemangku kepentingan). bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa: rapat berkala, rapat insidental, cc. seminar sosialisasi workshop,, kebijakan, sasaran, dan strategi,, dan standar, pedoman, dan model yang diterapkan oleh organisasi.keterjadian pernyataan risiko,,, dancc, jangka waktu dari kemungkinan dan atau konsekuensi, bagaimana tingkat risiko ditentukan,adan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor per k d4 dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut: prakiraan dan perencanaan what if case scenario daftar potensi risiko nanumber daya manusia, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien? apa yang membuat stakeholder (pemangku kepentingan)gendalidaftar risiko unit pemilik risiko: periode penerapan petunjuk pengisian: diisi sesuai indikator kinerja dalam rencana strategis jae anne berpesan diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai ademdiisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) kata diisi dengan dengan sumber penyebab risiko kama diisi dengan penentuan uncontrollable tidak dapat dikendalikan) atau controllable dapat dikendalikan) bagi pemilik risiko diisi dengan uraian dampak yang terkait dengan pencapaian diisi dengan pihak pihak yang terkena dampak pegawai, upt satker, unit utama, dan kementerian termasuk masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya) diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan sop) yang sudah ikndammtan amingendalikriteria level kemungkinan terjadinya risiko disajikan dalam tabel bawah ini: terjadi tahun dalam lebih dari tahun terakhir dalam tahun dalam tahun terakhir kadang terjadi kali s.d. kali kejadian dalam tahun dalam tahun terakhir sering terjadi xs 50f#o\| kali s.d. kali kejadian dalam tahun dalam tahun terakhir hampir pasti kali dalam minimal terjadi tahun kejadian dalam tahun terakhir kriteria level dampak bagi setiap unit pemilik risiko disajikan dalam tabel bawah ini: juta fraud juta juta two juta juta 10juta rp\|x 100juta beban juta keuangan nonfraud wide dari nilai dari cx2 dari dari nilai negara penerimaan one penerimaan atau dari nilai nilai penerimaan nilai penerimaan penerimaan atau atau two pembiayaan yang penerimaan atau atau pembiayaan atau pembiayaan pembiayaan yang pembiayaan three dikelola upr pembiayaan yang yang dikelola upr yang dikelola upr dikelola upr dikelola upr nonfraud wide dari\| xs sx wkxs1 ydarilx dari nilai lainnya one nilai belanja aset dari nilai dari nilai nilai belanja belanja aset two kegiatan lainnya belanja aset belanja aset aset kegiatan kegiatan lainnya three yang dikelola upr kegiatan lainnya kegiatan lainnya lainnya yang yang dikelola upr yang dikelola upr yang dikelola upr dikelola upr penurunan reputasi wide jumlah keluhan jumlah keluhan pemberitaan pemberitaan tingkat one secara lisan secara lisan negatif yang masif negatif yang masif kepercayaan (dapat di (dapat di media sosial media sosial stakeholder dokumentasi didokumentasikan) yang bersumber yang bersumber (pemangku kan) tertulis tertulis dari bukan dari opinion kepentingan) organisasi organisasi opinion leader leader investor sangat tingkat tingkat pemberitaan pemberitaan rendah kepercayaan kepercayaan negatif media negatif media pemberitaan stakeholder stakeholder masa lokal masa nasional negatif media (pemangku (pemangku tingkat tingkat masa kepentingan) kepentingan) kepercayaan kepercayaan internasional investor sangat investor baik stakeholder stakeholder tingkat kepuasan baik tingkat kepuasan (pemangku (pemangku pengguna tingkat pengguna kepentingan) kepentingan) layanan kepuasan layanan sebesar investor sedang investor rendah (skala pengguna (skala tingkat kepuasan tingkat kepuasan layanan sebesar pengguna pengguna layanan sebesar layanan sebesar (skala (skala (skala two jumlah keluhan jumlah keluhan jumlah keluhan pemberitaan pemberitaan three secara lisan secara lisan secara lisan negatif media negatif media (dapat di (dapat di (dapat di masa lokal masa nasional dokumentasi dokumentasi dokumentasi pemberitaan dan internasional kan) tertulis kan) tertulis kan) tertulis negatif yang masif tingkat kepuasan organisasi organisasi s.d. organisasi media sosial pengguna tingkat tingkat kepuasan tingkat kepuasan tingkat kepuasan layanan kepuasan pengguna pengguna pengguna (skala pengguna layanan sebesar layanan sebesar layanan sebesar layanan sebesar (skala (skala (skala (skala sanksi pidana, perdata wide \|a. perdata: sja. perdata: 100juta\| pidana: \|a. pidana: s5\| pidana: dan atau administratif 100juta sxs1 tahun atau tahun atauterdakwa: terdakwa: merupakan merupakan pejabat eselon iii, pejabat eselon menteri wakil pejabat eselon pejabat eselon ii, iv, atau pejabat ii, atau pejabat menteri im, iv, atau atau pejabat yang yang setara, yang setara perdata: pejabat yang setara pejabat perdata: setara, pejabat fungsional, dan 100m fungsional, dan pejabat administratif: pejabat fungsional umum tergugat fungsional perdata: merupakan umum 10m menteri administratif: tergugat merupakan pejabat eselon atau pejabat yang setara one administratif: perdata: pidana: ia. pidana: pidana: tergugat 100juta tahun atau tahun atau tahun atau merupakan pejabat administratif: tersangka tersangka tersangka eselon iii, iv, atau tergugat terdakwa: terdakwa: terdakwa: pejabat pejabat yang merupakan pejabat eselon iv, pejabat eselon ii, eselon setara, pejabat pejabat eselon iii, atau pejabat yang atau pejabat perdata: fungsional, dan atau pejabat yang setara, pejabat yang setara pejabat fungsional setara fungsional, dan perdata: umum pejabat 10m fungsional umum \|c. administratif: perdata: 100juta tergugat cxs1 merupakan administratif: pejabat eselon tergugat merupakan pejabat eselon ii, atau pejabat yang setara two perdata: sla. pidana: il\|a. pidana: 100juta tahun atau tahun atau administratif: tersangka tersangka tergugat terdakwa: terdakwa: pejabat merupakan pejabat eselon iii, eselon pejabat eselon iii, iv, atau pejabat perdata: iv, atau pejabat yang setara, yang setara, pejabat pejabat fungsional, dan fungsional, dan pejabat pejabat fungsional umum fungsional umum perdata: 100juta scs1 administratif: tergugat merupakan pejabat eselon three administratif: pidana: \|a. pidana: tergugat merupakan tahun tahun atau pejabat eselon iv, perdata: tersangka atau pejabat yang 100juta terdakwa: pejabat setara, pejabat administratif: eselon iii fungsional, dan tergugat perdata: 100juta pejabat fungsional merupakan umum pejabat eselon iii kecelakaan dan penyakit wide ancaman fisik cedera fisik cedera fisik cedera fisik berat kematian akibat kerja one dan atau psikis ringan sedang gangguan two gangguan gangguan kesehatan fisik three kesehatan fisik kesehatan fisik berat ringan sedang gangguan gangguan gangguan kesehatan mental kesehatan mental kesehatan mental berat ringan sedang gangguan terhadap wide dari jam dari dari\| dari\|lx dari jam layanan organisasione dari jam y o dari dari \|65x dari\|x 80wo yyo dari jam dari dari 50xhree \|(x dari jam dari 15y dari\|penurunan kinerja wide \|(xs dari target 10x dari 10y6 20y6 dari dari\|x dari target one kinerja target kinerja target kinerja target kinerja kinerja two threebiru), risiko rendah dengan nilai (warna hijaprofil risiko): dampak risiko risiko tidak minor moderat signifikan sangat signifikan signifikan hampir pasti terjadi sering terjadi kadang terjadi kw) jarang terjadi (un) hampir tidak terjadi level risiko besaran risiko warna sangat tinggi tinggi sedangunit pemilik risiko periode penerapan hara lee petunjuk pengisian: ( diisi sesuai kriteria dampak pegawai, upt satker, unit utama, dan kementerian pada kolom formulir daftar risiko) asem anta dampak diisi dengan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil ass yama pada marie ingat kertas kerja peta risiko unit kerja . tahun . bea aan matrik identifikasi risiko strategis dan organisasional unit kerja :. periode ponnaaaaaan tam pengendalian yang ada tenlalu2 los lo. los lonkejadian peristiwa kejadian tersebut yang telah untuk memeringkat peristiwa risiko bertanggung eselon tujuan (iku yang telah yang yang dapat terjadi dilaksanakan kecukupan jika dihadapkan jawab untuk eselon ii) ditetapkan, dihadapi menghambat selama ini pengendalian yang dengan mengelola risiko, tergantung misal risiko oleh unit pencapaian tujuan sudah ada terhadap pengendalian memastikan level peta strategis, risiko pemilik risiko), baik yang risiko yang sudah ada pemantauan dan risiko yang operasional, risiko sesuai dapat revi terhadap dibuat risiko dengan dikendalikan risiko dan keuangan, sumber dan maupun luar pengelolaannya risiko kategori pengendalian kepatuhan, risiko yang risiko fraud, dll. telah ditentukan:. unit eselon iii iv terasa. periode donnaanaaananaaan kegiatan pkeeananannnaaa tujuan pengendalian yang ada stratega22 \|, gskejasian yang peristiwa kejadian tersebut yang telah untuk memeringkat peristiwa risiko bertanggung jawab eselon tujuan (iku yang telah dihadapi yang dapat terjadi dilaksanakan kecukupan sik jika untuk mengelola eselon ii) ditetapkan, oleh unit menghambat selama ini pengendalian yang dihadapkan risiko, memastikan tergantung misal risiko pemilik pencapaian tujuan sudah ada terhadap dengan pemantauan dan level peta strategis, risiko risiko sesuai risiko), baik yang risiko pengendalian revi terhadap risiko yang operasional, dengan dapat yang sudah ada risiko dan dibuat risiko sumber dan dikendalikan pengelolaannya keuangan, kategori maupun luar risiko risiko yang pengendalian kepatuhan, telah risiko fraud, dll. ditentukan disetujui oleh es. disusun oleh es. tanggal. tanggal.risiko penyebab dampak strategis risiko risiko residual risiko uraian kategori diisi diisitujuanstrategisuntuklevelkemenag pencapaianrian tujuan ikueselon eselon eksternal misal risiko oleh unit menghambat terjadi kecukupan dengan risiko, terjadinya cara kan mi) strategis, pemilik pencapaian pengendalian pengendalian memastikan risiko mengi status tergantung risiko risiko tujuan yang sudah yang sudah pemantauan tung skor level level peta operasional, sesuai risiko), baik ada terhadap ada dan revi pribadi risiko, risiko yang risiko dengan yang dapat risiko terhadap lintas kem status dibuat keuangan, sumber dikendalikan risiko dan ungkapan level risiko dan maupun pengelolaan dikalikan risiko kepatuhan, kategori luar nya dengan yang risiko fraud, risiko pengendalian skor terbesar dil. yang dampak menjadi telah eselonhibadi risiko, level peta risiko dengan yang dapat risiko terhadap lin. dikalikan yang risiko fraud, risiko legenda dengan terbesar dll. yang lianpengendalian juan yang ada risiko tata strategis indikator dampak residual pemilik risiko sl?mencermainpelak digunakan pencapaian risiko selama ini untuk risiko jika mengelola risiko, pribadi atas risiko menghitung risiko atas jawab atas santan dalam tujuan tersebut memeringkat dihadapkan memastikan lintas skor berdasar risiko rencana atas rangka iku terjadi kecukupan dengan pemantauan drevi terhadap risiko kembung (level risiko tindak rencana yang sudah yang sudah risiko dan kanan risiko, lanjut tindak lanjut tergantung ada terhadap ada pengelolaannya dikalikan status risiko level peta risikoterasa. periode ponnanaanananaaan kegiatan ponnanananaanaaanan pengendalian juan yang ada risiko tata strategis indikator dampak residual pemilik risikotercerminmemaksa digunakan pencapaian risiko selama ini untuk risiko jika mengelola pribadi atas risiko menghitung risiko atas jawab atas naan dalam tujuan tersebut memeringkat dihadapkan risiko, lintas skor berdasar risiko rencana atas rangka iku terjadi kecukupan dengan memastikpemantauan dan risiko kembung level risiko tindak rencana yang sudah yang sudah revi terhadap kanan risiko, lanjut tindak lanjut tergantung ada terhadap ada risiko dan dikalikan status risiko level peta risiko pengelolaannyarevisimengelompokapencapaian faktor telah yang kejadian risiko selama ini untuk risiko jika jawab untuk pribadilinmobably risiko, level peta risiko dengan yang dapat risiko terhadap dikalikan yang risiko fraud, risiko pengendalian dengan terbesar dil. yangrevisi matrik identifikasi risiko operasional aktivitas unit pemilik risiko :kategoririsikoberdasarfaktor kaninternal, pengebom yang kejadian risiko selama ini untuk risiko jika jawab untuk pribadi atas risiko risiko, risiko eksternal pekan dihadapi yang dapat tersebut memeringkat dihadapkan mengelola lintas dengan berdasar tujuan yang telah oleh unit menghambat terjadi kecukupan dengan risiko, terjadinya cara kan iku ditetapkan, pemilik pencapaian pengendalian pengendalian memastikan risiko mengi status eselon misal risiko tujuan yang sudah yang sudah pemantauan tung skor level i n ii) risiko sesuai risiko), baik ada terhadap ada dan revi pribadi risiko, tengan strategis, dengan yang dapat risiko terhadap lintas status tung level risiko sumber dikendalikan risiko dan kembung level peta operasional, dan maupun pengelolaan kanan risiko risiko risiko kategori luar nya dikalikan yang yang keuangan, risiko yang pengendalian dengan terbesar dibuat risiko telah skor menjadi kepatuhan, ditentukan dampak peringkat risiko dan fraud, dll. seteru nyadoku pengendalian risiko mentari tuj uan indikator dampak yang ada residu pemilik progres evi strategis risiko rtp dentpengen sisa yang ke isasi status kan tindak yang akan waktu yang akan eselon kan apabila dilaksanakan dalian risiko bertanggung mungkin dampak level peringkat lanjut bertanggung pelak digunakan pencapaian risiko selama ini yang atas jawab untuk an atas risiko, risiko atas jawab atas santan dalam tujuan tersebut telah peri mengelola pribadi risiko dengan berdasar risiko rencana atas rangka iku terjadi pelaksana tiwa risiko, lintas cara kan status tindak lanjut rencana pelaksanaan eselon kan risiko memastikan terjadi mengi (level risiko tindak rencana untuk jika pemantauan nya tung skor risiko, lanjut tindak lanjut tergantung meme dihadapi dan revi risiko pribadi status risiko level peta tingkat kan terhadap lintas ke level risiko risiko yang cukup dengan risiko dan mungkin yang dibuat pengen pengelolaan terbesar pengen dalian nya dikalikan menjadi dalian yang dengan peringkat yang sudah skor dan sudah ada dampak seterusnya. ada terhadap risikoal. periode ketananannnnaan kegiatan ponnananannanananaan pengendalian fisik pemilik doku juan yang ada risiko emisi mentari no\| strategis indikator dampak residual risiko progres ypvlegenda sisa yang ke isasi status kan tindak yang akan waktu yang akan eselon kan apabila dilaksanakan lian yang risiko bertanggung mung dampak level peringkat lanjut bertanggung pelak digunakan pencapaian risiko selama ini telah atas jawab untuk kanan atas risiko, risiko atas jawab atas santan dalam tujuan tersebut dilas peristiwa mengelola proba risiko dengan berdasar risiko rencana atas rangka iku terjadi kanakan risiko risiko, militan cara kan status tindak lanjut rencana pelaksanaan eselon untuk jika memastikan terjadi mengi (level risiko tindak rencana pemeran dihadapi pemantauan nya tung skor risiko, lanjut tindak lanjut tergantung kat kan dan revi risiko pribadi status risiko level peta cukup dengan terhadap lintas level risiko risiko yang pengen risiko dan kembung yang dibuat legenda dalian pengelolaan kanan terbesar lian yang yang nya dikalikan menjadi sudah sudah dengan peringkat ada ada skor dan terhadap dampak seterusnya risiko disetujui oleh es. disusun oleh es. tanggal. tanggalgendalian, prioritas pengendalian risiko, besarnya dampak pengendalian risiko, dan pengabaigendaliunit pemilik risiko periode penerapan petunjuk pengisian diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar jaamiinmat bama diisi dengan dengan harapan atas tingkat risiko akhir yang jateng igmpmttan ema diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) (uda ukattostemu diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani kama pengendalian risiko pengendaligendaliannya atau modifikasi proses pengendalian risiko. pengendalian risiko terdiri atas siklus prosedur sebagai berikut: menilai pengendalian risiko, memutuskan apakah tingkat risiko residual yang ada, jika tidak ditoleransi, menghasilkan pengendalian risiko baru, dan menilai efektivitas pengendalian itu. pemilihan pengendali, mengambil atau meningkatkan risiko untuk memanfaatkan peluang, cc. menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan, mengubah konsekuensi, berbagi risiko pihak lain atau pihak tertentu (termasuk kontrak dan pembiayaan risiko), dan mempertahankan risiko dengan keputusan,:,, danpemantauan dan revi pemantauanpemantauan. pemantauanpemantauanistem manajemen risiko secara keseluruhan. pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring) dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dan pemantauan terpisah (separate monitoring) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah api). sasaran dari pemantauan dan revi adalah untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem manajemen risiko secara keseluruhan. oleh karenanya, laporan pemantauandesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi,, danbagan penyelenggaraan penerapan manajemen risiko bagan penyelenggaraan penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut: menteri staf ahli inspektur jenderal sekretaris jenderal pejabat eselon ketua: sekretaris jenderal direktur jenderal inspektur jenderal kepala badan sekretaris: pemilik risiko: kepala biro perencanaan kepala satuan kerja kelanininsnnsnnnnnnnn sekretaris direktorat jenderal koordinator: sekretaris badan pejabat administrator sekretaris inspektorat jenderal koordinator pada satuan kerja anggota: administrator: kepala satuan kerja pada unit pej abad pengawas eselon masing masing wakil koordinator anggota: pegawai lainnya tengendalib penutup peraturan menteri iniraturan menteri inipacara benderlaksanaan upacara bendera sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mencakup nilai nilai penanaman sikap disiplin, kerjasama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air kalangan peserta didik, bahwa guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf upacara bendera harus diselenggarakan dengan sebaik baiknya, sehingga perlu disusun pedoman mengenai tata cara penyelenggaraan upacara bendpacara benderpacara bendera sekolah. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: upacara bendera yang selanjutnya disebut upacara adalah penaikan bendera negara kesatuan republik indonesia. bendera negara kesatuan republik indonesia yang selanjutnya disebut bendera adalah sang merah putih. pembina upacara adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintahan, atau tokoh masyarakat. pemimpin upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya upacara sekolah. pengatur upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara sekolah. pemandu upacara adalah peserta didik bawah bimbingan guru pembina yang membaca acara pelaksanaan upacara sekolah. pembawa naskah pancasila adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membawa naskah pancasila untuk diserahkan kepada pembina upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan. pembaca teks pembukaan undang undang dasar adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan. pembaca teks janji siswa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membacakan teks janji siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. pembaca doa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. pemimpin lagu dirigen adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas memimpin kelompok dan atau seluruh peserta upacara menyanyikan lagu indonesia raya, lagu mengheningkan cipta, dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan. kelompok pengibar bendera adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyiapkan dan menaikkan bendera pada saat dan tempat yang telah ditentukan. kelompok paduan suara adalah peserta didik yang ditunjuk untukupacara sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap: peringatan hari kemerdekaan bangsa indonesia tanggal agustus, hari senin: dan hari besar nasional. hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi: hari pendidikan nasional pada tanggal mei, hari kebangkitan nasional pada tanggal mei, hari lahirnya pancasila pada tanggal juni, dan hari pahlawan pada tanggal november. pelaksanaan upacara sekolahmbiasakan bersikap tertib dan disiplin, cc. meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kekompakan dan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan 'mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. unsur pelaksana upacara sekolah terdiri atas: pejabat upacara, petugas upacara, dan peserta upacara. pejabat upacara sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pembina upacara, pemimpin upacara, pengatur upacara, dan pemandu upacara. petugas upacara sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: pembawa naskah pancasila, pembaca teks pembukaan uud pembaca teks janji siswa, pembaca doa, pemimpin lagu dirigen, kelompok pengibar bendera, dan kelompok paduan suara. peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, cc. guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan atau tamu undangan. susunan acara upacara meliputi: acara persiapan yang terdiri atas: setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, penghormatan kepada pemimpin upacara, laporan setiap pemimpin barisan, dan pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. acara pokok yang terdiri atas: pembina upacara memasuki lapangan upacara, penghormatan umum kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, penaikan bendera merah putih diiringi lagu indonesia raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks pancasila, pembacaan teks pembukaan uud pembacaan teks janji siswa, amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, pembacaan doa, laporan pemimpin upacara, penghormatan umum kepada pembina upacara, dan pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. cc. acara penutupan yang terdiri atas: pemimpin upacara membubarkan peserta upacara, dan peserta upacara meninggalkan lapangan upacara. sebelum upacara dimulai, pembina upacara menerima dan menyetujui laporan rencana pelaksanaan upacara dari pengatur upacara. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pembina upacara: menerima penghormatan dari peserta upacara, menerima laporan pemimpin upacara, cc. memimpin mengheningkan cipta, membacakan naskah pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara, dan menyampaikan amanat. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah pemimpin upacara bertugas: menerima penghormatan dari pemimpin kelompok peserta upacara, memimpin penghormatan kepada pembina upacara, cc. menyiapkan dan mengistirahatkan peserta upacara, menyampaikan laporan kepada pembina upacara, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pembina upacara, dan membubarkan peserta upacara atas perintah pembina upacara. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pengatur upacara bertugas untuk: mengajukan rencana acara upacara kepada pembina upacara untuk memperoleh persetujuan, menentukan menunjuk petugas upacara, menyiapkan memeriksa tempat dan perlengkapan upacara, melapor atau memberikan informasi kepada pembina upacara tentang segala sesuatunya sesaat sebelum upacara dimulai, memeriksa, mengatur, dan mengendalikan jalannya upacara, dan 'mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pembina upacara. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pemandu acara bertugas untuk: membaca acara upacara sesuai dengan urutan acara pada saat yang telah ditentukan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengatur upacara. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pembawa naskah pancasila bertugas untuk: membawa naskah pancasila: dan menyerahkan naskah pancasila kepada pembina upacara dan menerima kembali naskah tersebut pada saat yang telah ditentukan. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pembawa teks pembukaan undang undang dasar bertugas membaca teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pembaca teks janji siswa bertugas membaca teks janji siswa yang diikuti oleh seluruh siswa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pembaca doa bertugas membaca doa pada saat dan tempat yang telah ditentukan. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, pemimpin lagu dirigen bertugas: memimpin seluruh peserta upacara menyanyikan lagu indonesia raya dan lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan, dan memimpin kelompok paduan suara menyanyikan lagu mengheningkan cipta pada saat dan tempat yang telah ditentukan. lagu indonesia raya sebagaimana dimaksud dalam dinyanyikan secara lengkap dalam (tiga) stanza oleh peserta upacara dengan berdiri tegak dan sikap hormat. lagu indonesia raya dengan (tiga) stanza sebagaimana dimaksud pada dinyanyikan dengan lirik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. berdiri tegak dan sikap hormat sebagaimana dimaksud pada merupakan berdiri tegak tempat masing masing dengan: mengenalkan telapak tangan kanan diletakkan pada dada sebelah kiri dengan ibu jari menempel dada sebelah kiri atau mengangkat tangan kanan sebatas kepala dengan jari telunjuk menempel pada pelipis, meluruskan lengan kiri bawah, cc. mengenalkan telapak tangan kiri dengan ibu jari menghadap depan merapat pada paha kiri, dan menghadapkan wajah pada bendera. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, kelompok pengibar bendera bertugas: menyiapkan bendera, dan menaikkan bendera. dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah, kelompok paduan suarasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan upacara sekolah terdiri atas: bendera, tiang bendera, tali bendera: dan naskah naskah. tata pakaian upacara sekolah diatur sebagai berikut: peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah nasional dilengkapi dengan topi pet dan dasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, petugas upacara mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah masing masing, dan cc. guru dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh daerah sekolah masing masing. bentuk formasi barisan untuk melaksanakan upacara diatur sebagai berikut: bentuk segaris, atau bentuk bentuk segaris sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu bentuk barisan yang disusun dalam satu baris dan menghadap pusat upacara. bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu bentuk barisan yang disusun dan berbentuk huruf dan menghadap pusat upacara. bentuk formasi barisan sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lapangan yang terseddoman upacara bendera sekolah lirik lagu kebangsaan indonesia raya dengan tiga stanza stanza indonesia tanah airku tanah tumpah darahku disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku marilah kita berseru indonesia bersatu hiduplah tanah hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badanmulia tanah kita yang kaya disanalah aku berdiri untuk selama lamanya indonesia tanah pusaka pusaka kita semuanya marilah kita mendoan indonesia bahagia suburban tanahnya suburban jiwanya bangsanya rakyatnya semuanya adalah hatinya adalah bodisuci tanah kita yang sakti sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati indonesia tanah berseri tanah yang aku sayangi marilah kita berjanji indonesia abadi selamatkan rakyatnya selamatkan putranya pulaunya lautnya semuanya majulah negerinya majulah panduankelas jabatan. perubahan. peraturandaklanjuti hasil penataan organisasi lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, perlu menetapkan kembali kelas dan nama jabatandan pemberdayaan pendidikerita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri pendidikanya kebudayaan nomor tahun tentang organisasierita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor32 tahun tentang organisasi dan tata kerja galeri nasionalerita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor37 tahun tentang organisasi dan tata kerja museum sumpah pemuperumusan naskah proklamlestarian nilaipusat pengembangan pendidikan anak usia dinilai ngembangan media televisi71 tahun tentang organisasidan tata kerja balai pengembangan multimediaradio pendidikan dan kebudayaan berita negara republik indonesia tahun nomor100),mengubah lampiran vi, lampiran vii, dan lampiran viiimn mana kanan nan les ella ana nan nnnnnnn als lele iii 8g hi, laa telah tala pe3z lala alel (al (al tea sas lala etal al. (el fla bes bela alas #malala ela lala (ala lela lelelala las pala (lalat las elslalalslslal reeler ere lali aal eeee las jae flalakalal lak isis ala lela a03 akses isis bisa sisi peceleeeee sl taketeka gzp best lee were kode eka ella sea na were fboseyd as252 surpass als asa isl 325i (lg aja 3raja saj slams las isl lal ala ela lala kl: lala lal 3isi$ ssi ala alas ali apa isi eng nan eng leg en: #la. eri ellen salin jala eme tesla jala: isa 3sl3g dls? isl ela dai dala ela ker a3lg3 gsissl bee basa balai eng jelas levels aje sja ea: em: lal lali jala jala s)a #lats laa lag jala ssi taa #l:la mere plt ie) blu bil al vlw 2lx al. a18 sis sis sis ala ali: ala: ala: 'al siti lela isi sal sisi sisi3\| sis\|a\| ala all ala all (ala ala sial alla lala s\|sla s\|2zla kzl lala #lala ela ala sisi ssi isa jaja ala esa titik rebel lele lele isk lele al. ulu al. sis sis sig si2 #l3 isis isis sala sia (as jala aaa eol lela "les ala jala #is sis jas sis lela ala #la i56 #ls #ls lala sis ala ala asia sala ala ala kel rem ter ne) sala asal algae ala asu sisa sisa saja ebi lil bil belt mel lele al. ulu al. s1s sja sis six 8ls\|l 8lsl sie isi ala i2l isis iel lelah lala sig a\|ajg &l5 s\|sls lala sla sala sis #(sla jala s\|a jala (ala #\|#la sal r:) slg isle #\|s$ \|als #3is sie ela sipuu eni man man hina eksis pele rei pps seal ulw alel ulululohol lal isl lal (la ki! sja alatas label isl, lola (lag latar sel (ala sisi( \|els al.\| sal isis sal della malala #la sela lala alsj\|sisi sal jelslaelalsisis @\|3la isl jelas \|seis lala lele alel alelala bisa pig @islsisisisislala alel sisi lapis sia ala lel3 s\|a sel lela lala jelsisig lala gia slelalal sila lela laka: sala small 2selama kelas isl ala jala s\|z\| isislai seal\| lele lela #lg lela fla jalal alla 2la jala alas ala al: s\|a ala alatas isis ellas tai lalu (ella isl (ee lala lalalala jelsielelala isis isl (elalaisis less sig (sisisisisis sia asal 3is isi3l isisisisis inisiasi jelslsls\|sis sls slabel isisisisisjalalsisis aaaa sela salah? lala serbs asasi level kel lelelslel elo pes were kesal elev else: kel kol all les lele are #lalat la her: fals ala iss selasa sala sela? si: #ihosia sig sial ella 83x lalai ala sala gla sig lalat als alata alas ala lal alsj sal #is\|sis els gis ale la. aja alla kel leela hl lel also kei kei @l4 2lol lol free sela #lalat sal, seals tai have alis arc si5is ale iga ala ala (el lelsiala slslele slslslsig seals sila sislalal similis slabel aja ala ala al: sel. lalang sss sela) s\|s\|$ disisi sil alga aral alas pen re) aislalelalals sosial ala #sela #isisisisisle gs: sisi #sisi saksi selama sylvia sel bee malam alabama seal els alata ala isi selalu3 lansia etal sisi aalalalgal asa ajal: ajal alla all dea alalalaja ala sala aaa alla aslelsfelsl lele elia lelelskls izl isl ia\| lala als 2lah (sa #l.level lala sial sig #islelals #lal #selalu\| sistema islelsig selalu #leg #lela alas ajal seals\|s alah ala lala ssi sisi\|s\| ssl2 lela #lalu sisi2is alla sala #lelelalals sal elles sea ajal sisa #ella sila sale maisie 3islalaisis heli alalsls #alalalsis aaa gejala ajlelajaejaja bhs) erven else cina nnn kanan i i le ss see kei sil sila el sel lala slelalael:l ig sislalalala kais alslala sial slelalsl "alla sel sislalasie sia elk inisiasi ajal seals s\|s alla\| si2jewell al. ir! isl (al "lala islslsl slslslalslalsjalalalal #sl ole laila lalalaleja alla als ale sisleralelals rafalala bisa sisisislalals selama sisi s\| isisislelelalslalal malas lela della laa belt salsa \|alalslslsis seal sial. lala alla sisa elelasaelels fak el: alalak laga is) salsa #lalalalalela salsa eeleleis bhs erb elo bearer eii geli men dan iai daa jeli nana: sal ame jalal gala lala lala pala #lala isekiels fan: ef! pleads ielelalal ala: lali "lele lala ialelalal ale lali alas #ila gea ani ani: pbb pala el lists) el istri lee pesek rte beb (eng bel eng ika jls dlz ilas halal "ali haji rare: als ala else esa el iss) ai: free feels har zl \| bali hafid walid aas era el ist obb hobbit pose peel elo feel telinga per minin el: dls pil adlah par tani ine nai ags ist pel el iste i i isteri bil sis sial zls #lalang #la\| ala lela tlg lal #seals si8isis jas ja, ajejalja elelelek :lu blu @le. 2lalu pf: iki alla isi sia siswa sala aki lala sg: sal alas fee asa #alla els #lela ala bls ala alalsala #isi lalang salsa apsis lansia alas #lalai8 ella sal sis asas malala all lala fri bai bei tel bin bil less pelefelel a peeefeja lli ellllu bela ana al ala all: are amini: isis \|sosial8 alslalzla selai sia salsa slalalala slabel hse sll selai he: sala ola sasis #\|si3 lal sela sal sala sla etal #lalang seals alias salsa dala #sla alel elia #salsa sisi alg alaska alah assists alsos area alam ola erlsleleel sulutil beli belum ellelelels helene fs lele lil epl cnnnnnnnn nan @kolese @lo le kel ran kat eme slelsisi leh (sig sisisjs isl alah isi isis lan slg sisa sial i \|g (el elegans\| (aseisisal (las small sialalal ass sasis (si, lela selalu.s #islsisis isis sls sis sistem jenis sisa labela #le sala sell #isle sia lela sia aja ta, ala malala sie sial sja lela jala #isi elalgja sela alalaigja selsisisi alas sisi disisi sie isis isabela #alla1a slelelajalals salsa sia lala era #lalu elsa #lsislele jala sis iss \|als per: ellas(s lala jalal as) alabama ass sig) sisisisisisialals fala\|sla slalalals alabama slalslalslelalalajalsjaljala ass sal$ asli sis sisisisisisisielsisisis(sis sala aja ajajaja jala jaja jaja jelas jaja. helellelel erlelelete lelslolefefe lele left jee aje) cinnnnnnnnnn nnn kanan kel 3l lalu seals kal lala skala souls garis alah sisa isi sial isl (elalelalelal eme: islulel jal dela) lala jas #lalang ala skala jet sal (elalalalalala\| (ass #islamisasi salaelalsl el2l lal (lh sagalaslalelelsizlalis irl8 lagi ealelslalslala asa ala lal slalisela levels( slelajalalal seal\| al. ala ala ega sell ella alslals eee @lelelglelalel islam gja salslalaagosalalla jalal sisa sis clelelalalalsislelslelalalalelsia is#g \|s aas asas sss ass se: &)a plelalaa hell pes kes lol lol @lm lol @le h oli slo kala pala lal ala aaa (al jala bella lzl lala 2italia isl @#l iis sielsjala islam selasa ala al) ala ala #seals szl als elo) s0) ales zl2l ala salah ala fla skala asa maja aja 2lal slang sal. sela ular alla segala ssl sisa situs lalai #la #lang ser alai align kel sala awal lal sisa saling sil a59 al #lelang sll sela sasa sis saja cll nni ala ep kol lol vla a18 #ls\| sesal\| @lalu ala skala fri ssl lansia sja aj\| #.lala jala lalslala kali ala) sis ala all ajang salak ala (ala sales tala sisi sia lala eli alah lala alatas salah ala jala ffa s4 aal aas fla ela ela asi sala jala laa ell ieelelelels els ielelele elo @le oli alelala (lan alessia a13 alaska ala lamella alas #lelslela isa e\|els# eri ella loss ala #aelelala\| alla sela lele sisa elsisisisisls lal elslelalala skala slelelalalal lala lalalalala sisa lela #melalui isi$ &lalat lala loa kel lokale lea were telelelols pele efek ane: #lg il? ela dell lala (ole lafal alas lele alel, #telah tea. felalala #lelalelals tata ias lala alas 3leaf fall: jalalalila lele malala islelefelel lel isteltelel hel isl hell iii ell pele has tele als enne plt isl aan ill dai lela ale lel lal fee lalang tea naa islslala a35 lafslela skala lalalalg alla sll ala palatal alat ilahi lalefaa #selalu lala stelle ambon etil isle ielelelela elemen tele tell litik eleleleleel else ike lele! alelale free isl sala lala, jalal sisa lala ala ill sll jelata aldlals lala lal, tlalalalela bee isa lelelala lalai epa lalalala jala salle jala jala "late ralelala salaf: alel jala jalalalalsis #malala 2i8\| sala ieb tells meson lalu tells isfelele else (lele eme tell ae: lala lela \|el (ea lal bal pen dala etal #flea lille hala te) malala selama lal malala #malala lal \|alla #gejala lal bee isles) elle isl dan bti eee isl tes eng else een fi: ntar ia, iss jaa ja3 (de mee! l25 ja: iss (ge sales (an isa dialah, heli iii bii bless #slenski fnnnnnnnnnnnnn nan pesta per lal rilis haag hata segala: ana pelan as\|asias jis jas el isi el: isteri daa bpm mei: tea them lilit iii fee fee: (ella dl, elo ppp era ara jeli tana ane asasi seisi sisa ssi mengisi elelele ise speed free ale pala laa adl fla "issue saksi3 alla masala is$ls1 iga: ik: men meme else lele itl beli kie tetes bls ssi bel seri bia sid saras oleat tesla titi &titi kie kets tni lele bii seal lal poli li la afl isl el ist: el bea ega sll jl, sid (isolasi alga see sisi jaga bla alat hui. itik per ser: inn tan dana dan eks aset pati cannon ann kanan lali level elok lele "ag tpl age brk fee hari "no ankeareeen cina ala lele kel bless lesi laa alat bela alrlelal? isl elis ele bensetiase talak li: sala 3le slab ploso jaksa isla ppi jalal lele iliad3 el l lol bii hit dsn eleletls boa dala sll laila #lal ali ala #lal: sila isl gal hr: ala. el isl el is) itu beli ieleils dana jelek alel ng: bel ten lali italia green ilahi isl el elo bke lll tell jarertelsls nan ill naga ter: lala ela aa\| men: (aa (s3 is3latlong see (er laa lala #ilas jala sales lala sale las sales jala adala \|ilas sisa\|aa sel else) dan lele les oli ann nnn aan hate ptt eleeleleeleefele ole leela g\|s als \|al sha jala lala last (j3 lala fla lal sisa a33 sandal lili varela sel (al (eta ikan lel sea meri alis mere ala lslalale \|.) tekel jejak ela tt! inen arena nden eni pee mere hab rahe abbas per eep feed free nan alat alla #lg jalal lala jasa sll: classis sis malala bala is\|#l #lsl jelas lala sll majalah lala \|asia isis saja (kisah jalal \|a\| \|alatas el isle is) lel bls ii! tell maan daa pen ale lla nella han lala sas\| isla sill lela selai. lal isasi el klo proses tells ebi tum ri: sja si2 ra) "la lalai laa lala #asal sela sale fla han: el: isle:) el isl kel heflelsje stel bala gea ada laa mapala hbd gai laal sal sda jasa kelas p3al aas dai ala helene setel li: kerpreeeeeeeeee ennnnnn nan nan mata ola ganglia las dis sala3\| das salsa s3\| eme (3s else isi ii, selalu men dal aslelsis\|s\| jelajah referee peri etil tri eee fee ee: laa # fells ass elev ge aan fall lalat malala:lelallelalalal lalalelalal ber bee eeeeee elis lal: seal$ ris sis las #lsl en, sepeti sela dela (ga bala #selama as) massalis el: tetes) hit t l pele eng nikon bel s3\| sela dea ula mei lil sila else heels lelet help an: aim fi: nn: s\|$ #lala lag ilas lis) el: kel bel here lks peel eee i meleleh (is tel, lala lafal jelajah (gl$ elsa talang ola pi, mei lal here sahaja\|a majalah aadc alz elsa alabama felafelal late lala ala sada: slalelala aaa seassisisis ass pele isl pep error iii lalu beli lele isle else isle (el sela: nan ppl eee tel lele als rinci sai (le as ala gen (ea sala mala lake lela. lelelslelelelsi lil ell ellie hele early pilih lee feel else lalai (eka (ala i.lel (lal abe eni ala all (sl8 sia lala) lala alatas lal ala sala ala lelet (az mala sila sda gala jala mala ala lalat) lek dala: sasis\|a ksal ala sisa elsa ale pel besi) beli ell pee sel isle lal islelels cnn bil tell else dia alis elles lala? seja a18 ela el: eri sala nala sja ela dala ala lela safe #lalu isa sala asia ala all ek: ben elles pele kls isl elif bis ala helai aja hala ip) cina nnn nan nnn nan nan hiu lele el ppl #lu pil aha aia ehh ii, eni. (.(#lele alel isl. aja lal ella) (alel2 lala alel ella ella lele belalai elesiaisi sesi lal. slafssetalelatalatal (el la elslalale(s elslelelalelal. isle en: ee lela ami ara mer rea aas see aaa elelalel eee bee eeneeeri bnn #lu le enak tel tel ser sen org ll pil kis isi sis sisi sel2 ss) ale el alla ala aja 2s) oles tel isi sela seals ala #\|# sia blah ala ale as) pel cannon ann nan ann nan i olla sis ala :1s alla men bmn: uph ann islglelelela( sel (gl. sia elslaleisalarslsrels list #classis awal ale arak sasis2belalai isi seal ala similis ella pal ala selssletalatefala kal ela) #ssl legal elalelel. islam bls #raja ssia lela lala silla lala eni brlalela les isian (sis bee lal alah, d\|&lalaisis srsisisis cie sia kal sasis belajar sale sja lela ass seal isl eeseeeeisi lele moe sig #lalu hn: tele tahu si& sla sig sia elata ala sis sis sis pas) elli hellas fei kt) #la sis slam si isa) alla alel sisi seals #le lal sie lal sis alla &la ale #les ala aja aja elle! ere ii3 alg il, s\|sla ales sisi raj msi dls ala ala tis sis) ne: erb binaan ann nnn nan ninnin lele eol i i elles le kel toko solo lenfenlen hei elsa #sl3 slahalel.,i s12\|$ sal salelele isis sala asia aja (elalelalela ea) ialslg sislalalslalajalselsis sla lala sja han disislclcisslelelalsis alamat lalat\| elelalelelalaldhsisislelal siskelslalaleslalaalsis\| alel stars (aaa jae ala gila slsislsi3le dela ela kk! gralelarakal elalalalahs isis inisiasi bali a\|selera malala sela silalaslala kala lafal ala lal (ja sislslelale lalsjajalela lalu jas isisissss alas ala sislalesial sll sal lah slelalsisisisisisisisisisisis lee slalsisisisis isisisis isisisis isa les jala ojo jaja jaja jaja jago jaja lele pes eeee blu bli levels ale pai ef: eni sig si2l al sja tak gia (jg 2ls irene si) aja ala ela levels palu hal #\|s sia sia sial alel sisa sisa gala ales see: sal ala elis lalu ala sja ela ala es: #ls kaja aja aja elles ella abe isle zle an: dia sis si. s\|s nnnnnnnnnnnnnnnnnn lef l i bee isle isl tes isteleleleelelelelelefelelefefelelelel tel #lal sia tari el ajal sisisiasiaki ale clzlelalai isi greece aga sae rletalelajeleala\| #istana sial reel elalalelelelal \|al.\| si81318 tata he: 2ls# ale (\|ellada lala al, aja alas sala belalai: lela arak alabama lala (ee ajal gal see real ala: bbb eni elsisisisia sis lela sele\|globals\|s lalat\|slslale sig pep beeeerene ellie :ll isles she ies alas ala) els\| kai mai ie: sala #\|g en: alas sia #la elis sis aja bkb pel fee elegans eni isl all tel :l# als alis #lela sie fr) #lala #ela sis els dls asia fisip dala is arp sisa ida aek asa bea iai el d4 ale iri isle levels (lele isle ala inn tali ada gale dal? lela lia lela ala ala fals #label alelalalala lala ella sate zlatan bela ella. sela telat rela #eelelafafalal ela lee malala #laksana (is #lelaeelelal awal level lalat ala aga ama please apa: asal: pel bee) ielelsl uii men ikea i isle cnn pen iel jess en: lela aja 3lg ialah ala eli (el gala alas lal? lalai dala malala (2g lela: lela lala sla\| jalak elles el elit lesi islelefs pel lala cnn cnn delete islan lele dik lala tail ala jalal: let (lala sel ala lela jelas islam stel lala ala ella (ala sala selama malala aja raja bela salsa aja pele pel ll efek lil isles poles lili lele isle lele alaa alel alla jalal efek sisi 'calls ale lal: lela ja) jala ela rei: pala lala) majalah (ellas lal sala laras) ala \|sloss lal isle el isle\| cnn eli jelek ja melo jaja olu ela eia alas ala men alami2 alo\|s\|e slot selama sele situs kal area ale oles bala ala ere aaa \|. \| el helelelelelelo feel jelas #seeslesleelefoefeefoleofeel lil ts! ellada mel ielelelela lele all, sl8\| sales label (ala seals sisi #l2ialah$ alla gc) lateral als malala malala isles melalelslal (jelas lala sela levels asas seal5 #skala sisislsi ale lalsials false sal etal alel alga ilalang es. pen mo) sis ehi ela ala saalasssaaa leh (lalat: aca aslelelal aaa dala jelalala #laslalal lala awal legal all #lala lslalsi alalslalal sala elz\| 2l3 asi lelelsisi vessel fee (la sis siaasaaas sela aaa jelalala slelalslslelslalalals\| alami sial isl felehofel ojalalajojalalalajalalalalajajalalolalja model iel berpeseeeeiki ieelelea isl iss sis kat ala alla sal alas less el belalang bee men: selalu #la alkimia ken naik slams sislsls sial aflejula sja isl lele blu esa) fla tel ala sja did sal ssi si5 se4 dis #ls eki lal dia alla aja alas fee ef: asas el: ala hai aja aja ass) iel mrlefe\|s meme meja sel als alla ajal alelala malala sial sial sial sisi ala ana: ella tel eee sel blu ee elelelelelele lele deletes pet lil oma elev sel sis mike elp dla sisi sia lal ai. jalal slelalal silla (alas slsjalglal (za sal szlalelel islam isl (alatas #lelalalsi tell fal file lelalala sara (lela sia ielalala #adelalta jalalals kal ak: palatal: asas dalasislalsi alla lalai saka aelalala aaaa falelele sala aaa #isslalalalalalalalelalalalal (lela alalslalalsisisis slelslg aaa ala jelajah #alelelalels isi etal etal alel slalsisisisisislalelalolslsi a34 alla ams) kzl ms: mz: sala nala ala asssasselselalslslsisisis)el ela eee bep eeeeeeeni mefelslepa s\|s fals sell alas alla sal elsa sis lalai i3\| slalslalg lgi (ra lala isle# an: sala aja #malala elli melela teja ell eni fir3: sis fee aa? see sala sala sis skala asia gadis 1g #is sisa eksis sis sis ala ala dia rbr ell iel pole kerja elg dala alel ala etal #skala alalelo awal cc) msi alel sasis sis #ela less 2jal elsa sala eme free cnnnnnnnnnnnn nan nan sol sle s pil elli bii sia efefefelela iss peleleeih fee sells adalah #lel (lesi: #lalat slslela (skala sis lala zls (8la #isialelsi islam sala lslslals eksis (dlm isa sial (elsiala sala slelslalals dial felslala free lelalala alas alslalal adala sela \|melalui: sislelalalalal alel alla jelalala alsisisiaisl dala\|similis lala lalsisia gagal aaa salah sis salelalaasaaa ala sis sia lala #ssalsasalsl salsa. sis (etal ssi lalat sial alalak ajal al. aaa ala jelalala #alsislalslel slalalalelelalel sal gada laa fee bee slelalslslslslalalsl sal ajalalajojajalalajajalajalajajalajoja pole pereeeeeei blu mefelefoja pele bela cnn tami iss als cia sis ill all alla ket #lalu\| lalat? ala #alla #selama ajeluja ala elok ef: ke) elli lui les fat sit sial all asi alda alas sis bee ils lal ela ale es: elle: ea: aja ell locals (elo) peta ll! ale ale eni small el: asi 5ia\| be: ask ell elle pola lea ela ala mei dil lafal en: alel els sala saja fee sid cannon nnn nan nan free ek: eps asli eat nnn pel jelefelela pil # e lele salsa latar knife eme gejala #ella mala (alabama mera ela jalal alelelajalelalala ane medalla #sisalssalalslalelsi (as isl3 elellalaa (ea asal ill lala alel: re: fee ll: idi bee eeeeee else lele ielelels) ell ell ki e bela ole aek ina milie ala were: ela elle ell eni bee mala mela hala 3lal 2la be: asli else pele jala sel ella alg gala dls ala ella sial dls\| als\| si2lala isl fla disisi seal lala ela ann: ella #lalu #la isi3 saja sja lal asleefeleelelelofef solo rels cnn ann nnnnnnn ell alalolal salah olx sel labels kel sla ig: ae: al\|s els slalalsi (sl, sela jalal asasi jala sila \|elsjala aza: \|al.is lalalals asisislal sial alel ala ilegal. malala\|al ala aja siswa jalalsig sisi sisi sis ella sisi detalhe selasa sis ala #lala isis\| seslelalsalalal ajal alel @lang esai iaiui sisa elastis similis jalalela sasa salsa all small isis selama\|.a el ssi #smeaarselalaaaala (a3 he: lalaslalasl ala slalalalalal \|e\| dala lelelala 'ep paper ber rar egg akan elalelslaslalalallalelelalala maslesalsiselssassaseslolela eee pepeeeriei lalu meefeleja le level sia abe (ala alel lala alis @lal iga sisi isinya esa #lalang ajalnya kal ideal dia late sisi ala #less sala ajajaja elle leles tel gejala isl: plh lee sila filem bsi #lal2 #gl #ls ella akik #ls ale aaa aja aja lele lilit cnn nan isle lele alexa lele els rel alelelg sialang les alalak fe: ae: (awal ala las el. alla\| (lg ela (ga skeletal sl: kei seals apalagi isis @alas jala legis esa lala adele asa) alla #lelelelal all lag goal #alla\| s\|alalak salsa sial here lalai lala selalalalalals:ls lala legal lala lal siska malala alas slsisalalels siswa #gelael #lslslelalslalale alel jalal sasa ali pel asli misi iii lil lal fan s\|s sl: kei ssl jalal all jalal lala) zal \|ela lala sig isis\| ale ssl lala ala slalelal (sja jas lalalsl jalanan sila ala gala les als jalal sisi\| sis lala en) sial sala islam majalah \|#\| alas level lela (#\|salsa lalai sial ala laliga sales (ajal \|isis\| beli isl (el pele fields lil lil lil ella pel telat kel kei ka) sll bola lol bel lia lela lele feat i8ls alas lal sis issn sis rei sial \|s\| sla\| alla \|elg mri alas lalu\| lai lad lala tan sial. lal labela sela (sja sala (al jalal (3s 2labela \|elz als lalai als bajaj ale lal jala jalal is) sia isi8 ala \|(sls sis\| similis ala @els false # levels cnn sel ala ala sal jalal seals an: lalai #lalu alla iel8l lala isles 2kelas lela #lansia ala isis salsa sis sja jala \|ala ala lg ala jala sala isis 2lalu\|s sig isis selama ala iss s\|e\| aja jala aja aja isl eng ale esa fila ala its lasi tesla jala \|sg ala asia saja sal leles (ng man hee mana inn man dan eng ali lali sala letak hen: meme lilit sih canada nani ai pel ieleleleelslele pelet hse dan dan eng men ses lelalalalafalal "la #alel lal elalalelet siaga alas ala s\|a e\|sk #lalslelalale slelalelalal 2lalat ala tali lela alel #alslelslalelalelal lele ella #selalu aaa telah lal lets spree bep iriei lele cnn nan a.l lah pma ar, neng lal is) pos teluk #ls 2la (ga lets ri: jala ali akn oli a16 fe: ke) isle &la lal lal bela alah 5s. sasis tau issei zl i lol lalu (al sig a ) sis b:! kal raj sa). sal ea: sala el isle lal is\| nan bina nnn elle maa peti \| \| jolefeffofo sia len \|(&\| sla elsa isl fip 1g (ale lal (lele isi si: mia ala #ls eleslelel tel temple awal alah lal lali asean #sel slelelalsial see he: raja isle slelajals\| etal seal alalak sis assegaf nala ista (e isi #lelalals\|ilelalela\| alel asia aad pete lele lela elelslelsi lelo (ass kel ate en: \|(& ale tea iss al sel selama l2i is\| lil desa leaf isl isa ls lala leleh lala s3 sia fast alta sela lal is\| pai dak dan isi iss 33l$ #rla eren ega #sls s#lg sela saja case flag sala ala #alania fajar eurasia lil is\| is\| beli les lele asa s\|s elata #la (as lag issn les (er jar sls\| lzl isi kena nnn nan nnn iai ppl iel isle lek ppi asa isle fc! sela san) lada alga salah ela eee sla slajsja salcelal el) seal s\|# sla idaelalsl i taal #lal signals sala lela melaju jalalsislel sia3la sielelelarakal saka lala setelah ala lal kelas label else ke! free eee a sasa lel is\| (el iss gel hee pep peeneieeei zee kelas lal lee lol lal asa else s\|# ag: ae: alel eri (s3 #lsi men: sja el lsl lel iss lil lele t is da, lal lil sls isle isl fe) sis lala s#ls seals3 slsilalg gala jer isl3 sel sal rn: es\| \|#\|s isle\| lzl is\| his jala eng sis ss) sls asal la sis ssi dls gila sil sej lee mess tel iki nai #$\| selalu sla salas #la sja o\|s3l\| 3l2l3 ala bina ann al lah elelollel etal leal jelas kong men tes @lox toltltoltolenlen\|es eelelelelele iai elo iki kai ella sele (el l2l 8la sosial\| lal ala lelalelelsl isi isa sel lalat imelalsis ega te) #isislelal isl ela kai sel alalak lal sala slalslalelalsi all \|8l seals alalsislajals sislalsisisi ala ala esa eksis alelelsislalala sisi elalalal5l s)ssl alami sisa sis lalalsialsislalalalala\| #\|# seal sisisislalalalslal alla ala disisiaisisi elalsisis\| else salasdelas alas lgi sisisialal salsa baca slelslslalslslalalal alel ala gjalajajajalajalajajajajalajajoja bis perrereei boi sah ialah s\|s #lal all3 3bslas 3l2l el# se lal eng ini als ala #la ef! #\|g ssi sja sda pala aja (fell is isi alle\| sja #ls nb: rae 2l3 isi ala sla isis egg sala saja lil (elsa jas adele ale taj sia sja sl: isl el: a\|g sis sis sis gala dala seisi #3lg #gls dala saja bina nnnnnnn esa asli iii cnnnnnn nan men is, isis ale cell sell ada lal (el i.lelelelel (etal #paling #las ielelala ape ella siswa2l s#l8 sales ala sis sad sla salsa asi dal ala s\|lang alel laal all ala jalal slug$l:g# sel slalalal atalsialalais salas age) aral catalana isa eta sai en: aaaa aa aaaaaa eeee eai elslelelalsl rels ala eeee fee re, #\| lalu\| selalu sel sal mjalalajala lala alalalalajaloja hse were lli lelsjoj lele fals lef lele ale issn saksi sel s#\|s\|$\| sia sig skala (ali cc) isi3 #\|aja lel is\| etil beli (else lele isl itu lol asa: ale jala sl: lil ela lala ml: er: sal gala sel sala bls lel lel tai fee eps ennnnnnnnnn leles delete peele levels ela 2lelah #classis\| mea sal falalalal aga sll (alalalelalal lal lalalala asa bei kl. ll, resep err kelas alalalatalal alel (al (jeli (ajal: all elelelelalelaha lal (alih (eta sela selama lee lal eta atelalale) teja href asep malala (alfafalalar lele lela ella\| ala ala naa malala pee eja hab ever bee erebeisisi bep hse ell pelepas leela levels lela ala lala kelas laliga ella selama halal. #\|alla her isles (elelslsi lil ell lele ekses lil pen ala lala malala ale jaja hr: selalela ala 2lalu #elalalslas ala slalasisis ane isl elev lele ttl iss iefelelo (sel jala sosial si8i8 lela fe! #malala pe! ela plasa sisa eli (lala pala eli lala el leles ennnnnan sala asa gas ennnnn eni: mi i lojalala ef! ennnnn err sial lela tor sell asa fofofu ssli sisisisisisis sis ajajajajalala gelael le) sela isl3 \|als disisipi # les kel islelsis slelelala sepsis slslalela misil level level raja sulllliu les re! te) tel les isi dalla c\|.s\| sial sisi dial sll similis 3lw te1 tel kte) sislslslals sisi sis isisisis alaelajalalaia alone jani awal fe) cis \|$ sisa. similis ta) also s(2ls\|a\|ala selain jara elalslsis sslalslela isis sisi sisi\| aja #lslelrlel aslsfolo\| #lelelelssle (ani an) tai ala ngg peti level six sizisisisisis sis isis isi sis alah ala elelefelels pp! zls heri sis els\| sisi sisi ielslzl elg slelalara sss fla skala skala #level:ls sisilia ini alo ola lala enne elelelela ol les ja) nnn none eeee wii lil epb level sales fee ajal ala pr! sis sisi alsos si8is i.i sales fan #l malala islalals biz elevata elelslala isisizig jae sisi 2le lal ala is)s elo bllilli lui lill pls iss lets kelas hell tema jan onion lele tele leh lele ele della lele! il. lela alel ela tele lala jelas lala lal era oli cu, tebal (lalai wali lele isi lae lele les) el lel l ili les \|ejefselsl dsn sell elit eni aan alas ha: lala al lel isle asa f bbb bbb: het iri iii apk less lea ane han mana are isa lela apakan sak sale alla jelas lala badan elev tele rda san televis leaf bls tele abe isa iss (aa dala lala fee ang bannon jol lel l cal semua colle sim iil tabel ielelelels anri, sll pa: seals isl2 salas slang ela sala s\|si5\|s #lsid2 #usia slslalala alles llsl e leg 2ls salas #class disisi sislelala sis el: lal rilis ellas lalu isis alslalals alga sill lelslals asi sil sisi else lol isis inisial isislelsi, isles\|s isles (sisa isjalals ajalajaha ken isle falelalah el islelelel lele) ses inisial talslakal. sal lalolajs\|& sisi silsila list lalasisis\|s islalal isialals &la lslsish lelajalsis sisi lelalskela isislelsl lelsisisis sis sesi ssisisisisi slsisisis olololo\|j v jjolsial jelalalala sl is islelele ele seisi bingen blu keris keepers lele iii isa seal isis tell kan psi ki) &\| sls ala isislels ala sisi sis ri) sala lal sala ala hse feb si2\|s\|zla selama lag sis sala are sisi sls sisisisis alami sisi\|sls aja jan ken ken) kao kesal el islelelel selalu efefef ssi dan nan kanan heels ninnin nan raja sip eefefefefefel lal? sila sisa sisa bal el. jalal akn: pm: lelalslalalsl e\|las lelalalalale alas na, #lelalsl ala haa asal palatal alta sslelelelalala ella elalalalalalelalala lah #lalalsislalal belajar:i3 ke! #lslslalslalalal lalai slalaslsisialelsis ellelel rel ie\| blu iii lela sales bel #lz alel #ls isa sis #le\|s se) sis. #l lalu slslzla ce) malala #beli sae #lal3 sela isi3 alla isla #lal elsa sisa el label el stel eng al tai tel si# isi lil beli (il gan ill ill hohohohohwj lesi sisi:\| alami legal isl.isis sisi talsisig sial iban algiris\| jalalalsl gal las lelalalal dada ical jelalelel sajalah ali lal jala lala si8i sis\| falelalal.a isl isle jslslslela disisi sisi islsisisi mslslsisia sasis isis lalalsis isislais\|s alessia \| clz\|s islelelal elslelels elev leela jala alalalal #lalalelel (elalalals alalzslils isis jala :\|\| elalslalsl (lala 2las elles sela sela kls salelelalal isa asli\| jala sis selera sisi\| analisis salasisis\| (elssizis elelaelal alabama alelalal iaf ke) & stelle kuis # peele ill kai kuf pemberi aja iii sas tai sela adal jd: fee bea t:\| alsisisel #lelalalsl sis\|s\|c @lelaleal slsisisis\| isis elllllll sel ls (lele sea elf asli malala\| ial lae ala laliga lal #laga, han (aa aja lala la lala jalal lala fara ale lalai als sig falelala lateral fals eda melela pele eei tele) etil ellie pala eni pel tes hele (ee "tali fee lela lela lean lala ssi (la ala salsa bae hgb fals sela erie ala (aa salsa era fe: tele! pes etil ellie i besi oleh cannon eli fl: lala tale eni: sla salah dell fl. (ls fla ala lala jala malala (ala #le bae jala para kelola ala ala aelalela ala el eee ell #el s pele ppl tel sila ala (al. alas sme: jalak bei ela aje yes bala are lele ulet hai: tele! lee gnnnnnn nan nna kanan perah kanak kak ann &l olx mlohohohohohohohoha fe! tel annan sala) isa) osis elia #elselsla lalai sfelafs sala jai melalui isislaldisislsi jel bersisi alas mei kami eli ms: pes cc) der kel me) felelaslelal lela ala aga ami selslsisi sesal lafal) ela asas ala sel palatal ajal. jelalalajarajala alel ara sal alelelelelelel alel aja allealaelalal alah awal sean si.l salah ala lal alah ala ala slslslsisislslsl alel olah lela sala asas lalaalalaalalaa #lalat #lalat all solo salah ololsis aaaa enak sel hol \|e sis seals ella cells sis s\|s te! seal sisa alas. sel jalal abe er) k1) label ala iri sel lal iai ketel2l elalalsl lala ala sal es) esj sal sala 2leleleldl tel label ela joke l islalsla #beli ella sosial (lala israelis sisi signals) algisial nak aka selalu ellis alatas ela #level alla\| lala his pg) ela sisi sape sisi esa #lsisislsla lalu #llsl all alel sela saksi kol pen ten mun mean been mei segala all mix mulu fojululofa ales sis) ala isl i8r tel sll isl jelas leksikal s\|is sls iisiaisisis #ld bei op) c\|slam sislslel llsl5 salak lal #lal sisa slalsislelalalsis sll #alsielelehslajelal sial sis nge deni den dena ben slslalals elsa slelsisia sislelalelslalsisi sis slelsisi sis zislelsis sia #lalalsisisislslelalalal sel 2elajlololaelalalalslalel sia sisinya slalalalaisi small asia sisi sosial islsislsielalalslalalai lala 2selama sisisisisisisisis sll sislalc eka eme sat) sol slslsisisisisisisisisi sie sial seal s\|sis alga sal seals ef: lil: lalalolal #\|e\| ale elena ialah $s! #lelalalaels slelelajsl alsisisisla #lalalalal slot sel fals sie sls slsisisisis psi kej i sls eeb benny heels cnn inn pep sisa elllll eeeeee cnn nan cnn mere gnnnnnnnnnnnn eee dag telan sil re, ehh ela neraka aaa cnn eerfrapa rahe pep eeeeee ll lelelelel ellllill les cnn eng inner: dadi 2lelalajal sel della #lslalajal pp. alabama jala (lleleleelel gnnnnnnnn eee lll pepe 2l nmr ane tel malala blg islalals sosial tel sia #lamella ala sial "alel #etal. pb: classis agak elalalslal #sasis sslelalelal ala baja #isisilajajals s\|s\|s #lalu slalalaja ssi lal sisi sia signals kol hei pen ne: rea #lalat esa alel alkali alla aaaa (el level eee cnn ef iea naam nan nnn cnn sia ella #gelael.level ala el.ls sislelale @isi sidkalsisi is) 2lsislslsisisis sisi slslelalal\|belalai sis s#lelsisisisisisl sis #lalu\|siswa sja sal sale lala sraralelahal lela isl esislelalelal lala (sz kah kak sis slalelelelelelalalslalalala alslalala slslsisjalalalsis isis 2labels sisisisis elelarsial nlelelsi ala sisisisisisis isis sala sislalala sielsisisisisis inisial sisi sela majalah jojalajajala jalu sisi #lele fee aspek blm hrpeeei cnn nn: nan ala mei kei ellas asi all silet: #lalu isa eisisals zle\|s\| (ala seals\|aaa #lelalslels ala pala jau pasi levels #less sl. isi\| sislsls sisi\|sis sales isis apsis alis sisa seals sll) sis kal lille kap) #sepele delle della kpa ktp) kpa tpi teh lel.\| isis sis sisi sisi kai skala sia false\| eksis isl sisisisia\|siz\|s sel sle\|3is\| sisi similis iis #classis ola sian api allah sis sia slelsiaisisia sisisisis sls s\|is similis alelslelsis isisisis sislolsisisis\|s sis\|seal sislaisjalsia sisi$isis sis\|s isi sisi elevasi sisi sis sisisisis eee 2ela alla lala lala asiajaljala #slelelelsleei 2ls islelelel enna al.lalat disisi i #\|sisi\| sisisisl\|s clc5 cit sisisls similis sisinya isian levels situs\|s similis ajslela eee eee fals ela lal lema lelet #ella lla ellie lalat laslalalalela olx ter aaa hpp seueererier cnn cnn ae) all dengan, ennnnnn eme lela beredar car (ella "lala. "ala #malala ita #palatal ala lal lala malala alla let tal ellas aas ever level lala lelelelklel cnn cnnnnnnnn lele ela belu cnn gnnnnnnnn eka erie alat 2g #lal al.tel lalai 2lalat enne here th are bek ape eri mere man sai adala are el tenella ela f2! sis lalajslal: alabama alas) 2elelalalalela heli bea see eren besi si) sel pole lakololg sala alat alel sz: eee) level aji cnnnnnn pull fee sell eee all lala lal3 alai gil mere: telakalala sialang kel alalalalara alabama\|g han: steel elelelelefeleleoel .i8 signs i,lsl slalalsisl etal islelelel lal (lal s\|sislelsisislefsisi si.lelelelelsle\| isl) sjelalsjalalahsslalal alga elalalal ela ajal. isis sialalalal sja #lelelasle sala elglolsl slslsisis #lalsislslsislalslalsl elajsigis islalalss iasialalal sialslelalsislalalalalals sleisisiaisisilals sala ke nga her mei kel bil elsisisisisisi sisi sial #lslsisisi sisi isl zis mjalajalnjalajalajajajeja el islelelelelstelefelelelsl blu les lek else palu eni lalu sele ass kei lela ala jl, sala elsa elslsla #ls ket al isla sja iblis sahaja sll. laa ala ela s\|sosial sis sisi ala skala ala ala zla sis \|sls less elis sja ajal alla sis\|s el lala lala alas kai #seals ajajaja else sell cnn kelas helen kol kel sia sja alel ala enn: en: #\|gels sisisls sale ebe sea ela lala siswa sala skala sisi sista fa) #is apsis ga\|si3 de: #leela #lsid ala alslala lesley lele elok bil conan melek lele palu enne alel alel fs) pmn ses sisi silla asli saja apsis ala alles ere level tell tell iss else ntt akte lelefelel bl) dale (eta alas jalal (labela( ella\| elo esipeii his isis isasi cnn ketel thl ssl al hell el: lele cnn sts lokal ella iii ala ass llelalala sala #lal lafal selama "lala (alel malala lal (fa) lala #lalalsjel jalal else ie) ja, ann ennnnn li sel me: cannon pir #lang lala #lala isis sel ever ils\| fals lal telat, ellie lsi males bela aja leste te\| fae: elli salak hell #elle lexeme elli efek isl als seals ala? alis pri al hal fee lal, sel isle\| mei salah lal isle slelalalsil \|lzl selalu siswa hasi ala #lalai sislalal @s\|spesial ala ket) lalai sls isasi ela #lslalslalalalad alel ajal #lal ell elelalalalai siais isolasi sislalalel sisialalsi sisi sala @label lelolalslalala #lal elslalalslalalalal eat slelalalalalslalela sielalalsjelalsialslals\| sisisislalsislalelelslala #siadelslalsisi sasa ec! ala abe bee slelalaslsisislsi sisi ajelajajojajalajajajaleja islelelele isefeelalaal lele al. eli ala isolasi slalelsia slsisisis sela ela #lilla net #lalat small sala da: ae) ita era telah lelah sis sl sulu # level lee #lal sala #lal., #\|$ sisi lala kn: sls\| isis als\| isis alel salas ssl bis similis alel #istana sial seal @classis sal sala sislslala all alas #belalai lah awal pelana 2lalalals 3is\| labels aga delik #la\|g adlalalal\|g etal isis ella erb el isle lel else seals lala bol 2lsi2 alel koi kol lele lela eos also also als #l. ss) ela ala egg pe! ar. alas pe! papa obb fis) (elolelela lele i8\|8i8\| ae: isislelelela gaisha\|s\| sls skola zl sis\|z ls aja heels "ix keren sala isa apsis isis sia) (la als #lg apsis sia sis mis #isle isasi sisi isis sinis sila sial sia ala sasis sisi elg eksis sis slslslersi isis ale\|z slslsislalel lal lelalalal (asi eni isislslalcislal islam&iel (laki sisi slolalal alalalel asi alelsjslalalal islalals sisi etal., sisi sisisisiz lelalelslajalal sis sisjelalalalalad elalelsl sisi alalsisialslslesialslolal slelsisialsialslalalals islam sisislslsl sisi sosial2sisi slsisisisisisisisis islelelalsisisis msi hee desa msi des nai #lelelalalelslsisisl elelelalalalsis iislajolsisisiselsisielselslsisis 2lo ser ppp peepeepeei pel selera sis bai sis\| lala isis sia slabel i2la #lslcls sis #assisi iss s\|sisi isis les slelelsis si#ls sls1z erosa #lelalajelgi isis\| sisisls disisi2\|g alelslajolsis alelslslslala sisislelelsis sela zisisisisisis sclajajajajaja else psi fell slajals allow lele seal isla seals alias sisi alis sisi #ldlsig sisa #\|sel lalat csi) elsa sigla flag isle sells isle ols hai zle\| #sls aaa lele level ajolglols sell iss lelelsls fb. lele (ella etal: ulu are kan bui lasi alis ela ella seals salah sll s\|sl3 ela ala la sial s\|e ala el) eli sala al. teleteks sebe sis13 alel fee kpi isi ran isl like he: #asal pole ale ipp kei win leela small ola leo it ala lele fe can lea fee isle lal #legal lala tee pie #eelalalelala free ela ke. #paralel elelalalela el: #leela lalat ter sea? he: isl. (level lela tea lai als islelalalal sala lalai bpr per aap slslsls\| sis there islellel bae iri bei pes 2jajal bee sl2 ela she #lsl sal tue lalat arp simbol fee age ter slalsisis ela elena als sisa ala alabama sisi2l sei slalalsla ileleke aelelelels #(i slelolefa lele! aula bbe llsl jo left meleleh lele lala \|ellas lulu #\|s\|a\| sja ala al8 tel #lg ala sela els class sial fee #lala sis seals ala lala alas aja el: alel ala hr: #lalu sala alel els sis ajal ala lal) jalelsja als celebes lele elrlelrlelelelelels aah #legal ales ini lslslels sets eller ai alas are hai sr: jewels delesi ser" bil telelelelelelelelefefel ata iii malala isle eng # lele\| tellelel sia #lel sela ela ala ane sisi eli ea. slaisllalal asa alel ajal ajal saja sislalalalalsi eksis #lala lala ala lala sial slang alglalal lalat sig sislalslalsi sialan's legal lal alel sal ef) #belalai sala raja wall ea kepala perifer erleeiri ia aalelal lela: tlg men bebe pala aja eee elelellsla elelelels jalal elelalals tap il, ela sls lala salah malala la alas are asi als ella slu: ajal @selama bea el islelel el else see klelelek #ei ile lele ie) e\| i seleksi isl lel i l isis salah abe sis f y t : alslala islslals isi jalsjals malaysia salsa similis see ieleefefelelefele eee kelelelsi al alla alla kari elsa iaf islefelelelelelef lele kls 3l vlm isjlolololujolulola alabama sa) les lee emi apl sig isis sisissiig (ls #asal: ala alelslal sis slslolalsisisi sja ssi sle\|s sisisisisisisisi si8 apsis isolasi slelslelsisis\| \|asia slelaisisisisl ala lala cell mmlalol elslalsi2 ellas sislalsisi lalsisigial (elsa als si$isi sisi sisisisisisislalsisi (sial sale sasis isisisislelalsi 3s. gl. sis sosial sisislelsialal sela\|similis\| bela saslalalaelalalsisislalslal sial alas #ls lelelselals sielalsislalsisisisasisl alas #isisisisisisisisisisisi sisisislelal sisi aslojlalmjojlolololajoalojojolajolajajolojala pai lelslele iefefseleelefelelelekelslelelalal islas is2is ojo kel lea seals\|# ella similis glass jala lele kelas fefelela slajalm lele bells fatale) ello kal cecep man man ols sis lala sis ale (ee aje (d2 llz (s2 las ib. iel sia als saja isis eis sele meleleh else tells meleleh (ea telah s\|& aim sis here sis sja sis s\|s sls sia etal lelang similis llsl2 levels an) oni sis s#isis sisi jaejajo elle lele se e islelelefelelefe elo isles lele eee alel pelelslal lele also isles elelslelejs tel min mad isjujujlulujunjlulalalaljaola egg sla als sia 3ls isi ls an\| sis #lg kai telah jalal alel lal ala isl slalelalal slg s\|$ sisisisisisisis) ala slang #l3l2 sig a\|g slalalsisisisisi sisi isis apsis sislalsisisis skeletal isl alla (ed lee hpa pul sie alsisicig kan s\|sis disisi2i2\| elelslalelalalalal \|al sells isle slalalelelelalf alelalalelalal (lalat sisisisisisisisisislaisisisis isisisis sis class disisi sisislelalsialsislalsi lala sis isis isis isisleleisisi sslalasial sial #la #lelajelelelalalalalal ala jalal jala sisisisisisisisisisisisisis isisigisisis a13 jalal oimjololojolojoalajajolojojojala asal te) t ) isle\| sisi tsi similis #kelas 2szl2 c\|slc were anl an\| an) g\|sisi 3ls\| bal similis ol lalu lai zl& ala tel alg kej s\|& ela sl2lg s\|sls #ls\|g a\|si &l3 sis sig s\|$ sis als ais siglo sia i#zl #is asal\|ja seri sele lele @sel la selalu lal i la ig) e\| is(level iel les jelslel \| ls isle c\|& here #\|g sig sis classis selalu hai ella (ass (ses isis jala elle ios see isle isle ieeleleks sll: isl: lele lei ei ii isle islelel i i isl krl is) ajal, on) sisi ola ben lelelalsisl. lal lelelalelelalel sisialal.lsisisisisi sis men asli skala\|& sig elia) slslsisisisisislelslslsi isis apsis sislelalaisislsislslsial sisi #la\|s #galaksi jalalalsial lela fisi8 disisi sisi ala #isisisisisisislsis\| situs intel slejejeje isisisisiziolelalels alla sjolsisisisiole slesisisi sisi sisi elsisisisisisislalaik else,lez ela nol slalsisisis\|al21212 isisisisisisi sisi #lelelelslel slslslalalalsi slalalal sis slsisisisisisisisisisisisisisisisisis alas aslalaimimjojoalajajalajajoajoajajojajala eee bereeereli asal else tai pasi seal similis lele les \|malala png steel malala alis tells lela on) tel s\|isis 8sfs ajal el isle \|s fe) s\|& kai si? sela sial apsis ala pe: sis sia zi \| size\|l sis iz2\| ala le sle\|e jelek note ka) lela all illness all lele een c\|& face kr) all jelata laa jelas2 lsg classis isis jajal tells al vl l alalak alg lele isle iia iii la isles ssel isl eleeelelofeefolel dee model sig al8 sja 2ig lala ls ala 2lal selama jalal jalelalalal. lal zis ko) a1lh jala slalslalalg sis alsisisislslslsisisl ella sl2\|$ slalslslalsislelaisi style\| (sis sislalalalalslaleeja\| (aja seal2 torsi: slajelslalslslalslalalal lala sisi8 spisisit sisisisislslalsisis sisisisiss isis isis alg sis sis olololw sisi ssi si3isi sisi sisi ssi. gl. sig alsikisi islalalelalalelalelalelslalelalsial mula lalalalalal alel slalelalal selama ajefefejs sal alsjlalslsl sisisisls sisisisisisi similis isis iis sisisisisis sig\| slajlaolmjolmiojoalajalajojoalojalajalolojala sisa el isle poles pele rei eereeisiei aan: tai ps! ef) sis lisis lalai sisi sel similis slslels sajalah oo) s\|sisi lolo tee ajal mie ala a\|s ke, s\|g seals fat s\|8is else sa) sisi sala sis pal s\|s sis lal a13 asa sisa sal pan pes kelelels trs six slalom2 sal eol tells lele rels kei iss i ls lala isasi ulu rare als zal lal isi \|al. (skala (elsie kelas s\|a\| classis sisi lansia aaj else les) sea elelelalelelejs else iss lelelefaflelef sell lele feleleefefeleleps mela 3l zls as, sisi alg alas isis elegi z\|# lela sisi slalslals\| s9) jar z\|s apl sis alla s\|a s\|s sisisisisisiflelsi3 sis\|g islelsigisislslelsisl alel isis els film\|lalai lela \|g\|s istersle sisi eleleisi sale siswa #lalalsjelel seal elalelal (ala sis\|sisisisisi seals\|sis ol sislalsisisisi sisi islalal sis tai ala sialaislalalalslalsisisisisisis visual isi sja m n me) sislelslalsisisisisis sig sislalsislsisislsislalaleslalsisis\| (sia elg alone s\|sisisisisis isisisisiaisis\|disisi gia fla sisjalslelsjels alalalal sal alalak sislelsisisielelalalalelals\|si sl2 ls \| pr. clolelelslsisicisisisislse\|lsid\|i eksis\| szl sl sjajalomjojalsjajalsjaejalajajalajajolaja bisa ala elslalelsholel lolalela sis sai alla si$g e : sia sasis\|sis disisi sel teja sisi ala were 2llc\|v salam elle les tenella els elles level sala sl lala kal ls si? ala alg ku) s\|& sll sel s\|s #ls\| alel: tele alx sial size9 #le2\| a\|dca\| else she ielelels jas eksis heh ielelels jer jelek s level lalu isis sel alas sis sis isl als ig) ten sal dalil malala siswa jelas ala lalai ala op) sisi jajal elle kslelsl sai isi sleeleja sel iis ksh it) seal lai #la zls la sis s\| sls is\| izin 2lalalelal jalal jalal haalalal 2le is\| slsslela s\|# lalealalelalalalalalalel iss gal sisi sisislelsisisis 3ls sisa tote (ea: ll. salat iislajahs #flanel elalelalslal (ala mala #ielslelslsl etal palatal. ala (seal felalals 2legal lelalasas elalsjalslalal ala slshelalalalalalalelalalel lal level bela ela eelelels sisisisisi3\|2l2lsisisisi gigi elslalsi 2isisisisisisisisi disisipi sela slalalsi dislelsisisislalelala isis lalai ls \| sisi\|s\|s isisisisisisisisisisis\| \| s\|sisi\| szl slajajomjolalajejajajajajajajaajajolaja 2isa ke! heels eos elsleslelejslelelslel ae: fe) sisi.\| ilicis isis #lists png asia sisi sel lele telapak silisida talas sel isle laju \|s sig rani sisi sisi saja sll. 2asal else ola i lalolala tit oja labela l lz iss jalal lele size ssiwislolsi isi8 alg kes) kej elabe goals lala islelelefefefefe sela sls z\|s sis slg s\|2l lelehan isis sig goal, isigsisj?9ja sislelsisi ke) disisi\|g va) slslsilsisisis olsisislol sls sosial3isis al isolasi insists sel ols isisisisis elelslelalglai is elalelelalelalaja olvuloluloul3\|5lv a\| sjaejajela saja islelslele isle! see level jelelelelelelelehs (alel lele les lal elles sis isl lal lela ks) s\|c\|g isi. izisieig #lsid ssl \|alsisisisis\| sislsisjale situs\|si slelsisis sisi seal label awal #lalaisleisi etal elelslalals sisisisisislais segala ala less isi slang lal sis\|s clalelalaislala slarslelalc sisi #lmlalalalsi sial saksi \| slsisisisla\| #isisislalaj si#l lalalsisisisisisisisi sis #lalelalalsis\|ejalele alatas lalat si) ajal lokal alla iisisisisisis sisi sisi disisi mlajajajaja eelajajajalola lelrlefes leleelelelslelelsi ola ala imbal ale ken kon) ala sis kr) alslolsgislolelolal scale kk: sisi ola sloss iss alone whole wjw asf sl, lal sisisisl isis #\|sls\|s zia alsisial isis saja sisi lalat alatas pas similis sisi sie slalslsi alel slsisisi classis s\|s\|g issue sis sila skala disisi lelsisialal all isislele\| izisisisisisisisis jelas alas lala faforriw s\| (el alel 8lfw (upn mpn mpn mpn mpn map asi mpn api dai kep) isis tel sis slz stella cix \|si sisi sl. sis \|disisipi:s sisisisisi sisi i#is inisiasi sis seal sis kar #lelalalsisi2legal sisi slalzis isislalsia sisi p3) sl2i2 ssi sepsis ssjalslaelsisis sislalalsisl sisisisis s\|s\|s slolslo\|ls sls sisisisisislalalela sisi els sisjalflalaisjalsisisis isisisis eksis sisislalstalalal:isolasi sisisisisisisisisisisi si lal sis sisisisisisisisi sisi sisi #lsisislelelalalslslsislsisisi sis ololololololololololol slololo ajlalalalalalalalalalala lala isle telefsleleelelsgalelelsisi le) lo) did isl ajar jala www alat tolu sls lal (sisca alas lafaleleei kan saksi islalselalala elz xla jails ise\|s lelefetelelel ssh. sis #lal is\| isil six hat #ls lesi lalaisis sis\| lalsisis isle isi sisa elelslal ssl lalslalsi lalat2 sisi assisi islslaisis #lesi i slelsloal3 olslelsjalalg slsisielslsls sisislal cells zl isle tone forall raj kej sinyal ielulalalals iel alam sja olah lalu i palatal ai la islas mae maa moi mom mito mlulujujujolaolal sls\|s ak: ella sisi #\|s zislsisi. osis sial sisi lisis sosial isles.lalsisisisis kf! sialslelelsi small sel elsa flelalslalalsl sisa #lensa isisisis slalsislala sislslsleislalglelalslala slolgsisig ald sala slalslsi sisisisis ils\|sisi aisleleisisjelsi2s\|sis\| sielslalsjlaisisislalals isi isislalsislelslelelalalalsis disisipi sss isa ssi kec men misa mis miss mei m5) mee ms) me) mea #isisislalsisisis isisislel selesai sisisislslslsisisilsisisisisisisi aja ojajajejajajejajejejajajajoja ol lajoleimjlolw \|o ella oje pefoeja pergi ala kal kai sll ajo label bi8 llz felslela aaj5j5 al tulo (el elelelale alis al olilwlo ale (lele ati vlujujlalaolu #lg sisi sla sis els seal ial isis bls (lal jalaleja isis isla bri sis isis clz pistols sis slslelals p\|2lg siswa lisis #isislsi lela sisi #lelslelsisleleigis slelelalslal 255i isislelsisie isl$ ajelejejeleja ssi iso pele iel js! fri pel bag asn ton jiten ter tan ten tan tan msn kse kse ken hani sis sp) sl. sis #legal jelaslah sll #lsid sisialsisisl situs\| lalalsisisisis sisi sisi sislalsisi sll sis situs slalzaisislelsisisisl ala apsis #lslelslelalalal sistema) visual alalalsisisisi siislelal elis sisi si jalsslel2sig m\|s\|sis si8is isisisials sisi elsislalsislelalalslalalslalal te) islelalalsisi isisisislalsi sis sis slalsisisisislol sistem small ala isislelslsisisisisisisisisisiai similis sisisisisi sislelsisisisi sisi sisi sia slslaisisisslslai gigs ssi gizi #lelsisisisisisisisisisisisisisisisis ajajojajalajajajajajejaj ojalajela per epaper pra ola @lsi la sla aja ala ola njan jelas i8\| aka alas jala sisi se) kan als else aang: pon magi man man milo bap bks) else temple lee kets \|sisi sis sisi sim algiris ala slajajaisisis ilsisisis sisisisisisis sisi sisisisig s1s islalsis disisi sizsisis$ s\| s\|sis als sis sis\|2ls is3\|sisislsi disisi ssl\|isle3\| islam sisi ella slalalslalelal sis ssj sesi sla jajal el islelelelelelelal:l alas lele else (else ella lele lele ajal les mada wlulwjwulwl inj ool a1o kei le) isi sis s\|s sisi lol lal i8i. isisisis sisi lalalsisisisi 2lalu ala lejalelelalel al? si ls\|s slalszis w\|s\|s slalsislalsisisis sisi slalslasisis isis shamela isa neng men man ren ran sel sisi3lisis similis\|s s\|sja isl3 similis(alsisisis sosial2 signals(si3sisi isisisla sis sisisislalsisisisi3isisisisig sisisisisisisisisi ii similis hri #islalsisislsislelslal sisi sis sisisisis is\|is disisi$ isi sis elalalalalalae jala aaa jala elelsleleelesfelofalalsjalaral sl la sis kar kari isl ola sia les isis isisiciz ala s\|s ala ala elelelelslel ies axa mjlwjwjala sls sis) i.l l sis ala sl3 sis slam aula isi islam isis #lsl (else isisjala sis sis al. iel3l isisiois sis classis #\| isis sisi sls isi si. similis slelelsls\| les sasis sja alslslzsi skala disisi salsa olelslselsislel3 ajsjaljajxjelal levels ski less les sisi wlulujulujwjujuwjajolol ke) kei sle ts! s\|g slang sis sis \|s13 sisi sasis\| isisisisi.sisi sisi sisi isisislalsisisi (alel sial sslelal #lalslelalsi elalelsislelalsisi slelalalsi iselalsisi sosial sisi sls #lalu isis sisjalsislsisislal 2lalelalalelelalalalalalel plalslelsis\| sei sisisisis isle isisislz\|slelelelzisi laislelalaisis isisisisisia\| isis slelsiasisislelalslalajalala\| alelsisisisisisl2zisisisisisi sisi islelelsisialsi sisi salsa sja skeletal small2l sss sisi3\|s oles iisislelsislels\|sisisjlel\|lsisjols ajajajajajajaljajajaljajajalelalolala elo iee ka) isl (ls fee isislsib here isle isis jie female lele isis ala ls. &ls sisi sis s\|a all alang sisi small (sis lala leg ela ssl (zls sosial loss sisi jalal \|3l sisislal alel sasis selai sisi iisisisis sial islolelsia sisi lal sisi 2llelalal situs sol isisisisisis eksis alis ahe soo jefsfefal efelelele ielelelrlek & el ir feel\| ton men m'e3 ane zls kel ala ala si all jelas. isislsls jelas sisisisis\| &\|s sls\| lal lal slabel lela sal ella sis alalslelal lal lelalalelel ala tal falah i la sel lealajalal 2level telaga alalalal lala ilegal elsa telalelalala ala. ela\| z\|sla zls #lalalalalelalslal jalal sja lzl algisisisisisi3isis slalelsjalala istal etal ajalalal jalal analis aaa aaa sisi\|s\|sis\|s\|sis\|s\|s s\|s\|s al issue ajloleloja abe 2eleleleleleltel kkylb lela salsa aah #levels isleleleleleis #fal ielalsfelsll lek etal ielalele islelelek isfelelellelefelel ka) \| #lsi ala 3l8 kc: 8l\| sila 3la pan alg classis sis similis bni s\|2lalat ke) olelslels s$l\|s lalai #i. is\|s\| isi sesi3 #\|small sinis sisisisis isisislala sis\|sisi sisi\|sil2\| slelglslol sisi sl#lsisisisisisi sis is\|i eksis3\| sisi el islefefsfelefal bee isl isleleee isk alel isle i i istesleeleleleletelei is) tr! kei sosial3 tel gls islam\| sis sis ii2 gila assis slalzlsisls 1s sisisisislals sial lz sislsisis lala ale atal alel #lalelalslelslsi2classis #ls iislalsisjalslalsi #lsisisisisi slalslais sl8halsall sis #l3lsislelalajals\|s sis s#is\|s #lslalalslsisislalala isisisisisisisisisis 2lelslalalalalsl else tri #lel$glalglelsi \| i8\|e1s el lele delle islelefeizi permendikbud tahun2016 nomor066 lampiran .j2k woo (es sis (hl isa k:\| ala disisipi2 ala( stt jelas eksis ris ala ala ela sial sisi isi isis seal isis sll isis sis classis ala ill jelslalal #ls lelaisisi\| isis ie) olo posisi isa si. isislals\| (sls ala als anis alsisisisisgi isis blslalslal \| lsg slalelsl sala elev bi$assets3i3 pep iii le) ala ala jajal aia sisi ujlulululululw s\| dls isis sl zl\|s \|sgg 8lg sisi #lelsisisisis ell islelsisjalaisisia\|a s\|$ gla so) sol sisi sisi sislelelsisia elalelsissisjalelsisisisis alalelals \|sisjelajsjalalg also slam slalalalalslals it) sisisislalals\|isisisisisla classis\|sis s\|s\|s\|sasis sisi\|sisisjaislel2jelata islelalalai2isisisisis\|s sisisisisisislaralalajaja 3is3isisisisisisisisisisiz ef! sislelsi sisi s#isisisisisisisisisisisis isle\|olo\|ls\|o\|s\|ols\|s\|s\|v iisimjelslalslalala jasa el iefofsfofefsfelefalafalsi kon e\| (relasi llz lsid isis isis al iss peel iefeefelefefefel rasi lg classis\| ia\| isis seal8 niskala adl sisa ke) ini sisisgis isis sa) simbol slc isil sisi isis sisislal isis\|s ani algiris lalu sisi #lalslolals posisi\| aislalalc lalu bil sll alah 2lis sll legal isis\| sisislelelalssla el ielelelefe selera hole #eeeeee else eel elles sis vjlulujlulnjlulo is) pri fals ella ela gl i \|s #labels sis\|similis sl\|s slslsla zlelsig slalgig isles#lsisislel (algiris similis isjalelals siaga sls #lsid lelalsisisisis i.lelsisis slelslalslealaislalslalsisia disisi sisi sis si8sls isi si \|5lslalalsislelalslslala alsislelsis jala jalslelalsis widi ala ella slelelalalelsislals disisi slslslsial sll slalelel rlflelelelelelal slelajels slelselelalalalslala (olelelele selo seed kala i s selevel el kei #la isslelz sel jelas isis #etal iss less jelelelefelale! lal.lalu isi sisi\|s\| isis mlelalas sis islami" s\|silla sisinya olealsisi sisi sis iis si(similis slelelsloleis\|g sisisilalsisi silla\| sisi s\| sla\|8sisi lela lesi s\|similis 2lelelelslelalela sisisisisis\| s iis\|s mslajajajela sis. el isles pelslelal eee iss ale (fee ele feel folk elsfefe fee lele ke) ke) tel sis isis iis sis sisi si) sis elalalsi isis olalsig sisi\|s\|s #lalsisisig &lclsisisisisialsi2lsi #slalsisislelalalalsia sislsisisisisisislals #laisisisisisjalslalsielals bse lalslalalalal salaf similis sisi iisisla 2lelalalalalaletal jae s\|i3 is) sisi islelalsisisisisis similis pisisisisls\|sisisislelal sislalslsi sisisisislola sisisisislelsisisisisis o1nc0\|o\|l o0\|o\|olsolololo\|u ojajlajalajlalaljlajlajajale iso elo pele ane ala tang kran "el re) isp1 r33) kei #l la als she sisi k.\| sial see see lal sasis sel malala alelolela tel ss) ta) #isis feel iel ehir al2ls slow mol vla sala alalak bei nee s#\|sisi asa isles kel bone ala classis sis\| selalu mela #isis si is sis olglsix sirosis disisi sis hei sis sila dl s\|sisi sis slalsisisis\| sisi sici gisislalz slalsisisialalalsisisi kai alsislsisisisisisisis\| llsl #2aaaesalaal (ajal alami slelglala alalsig sisisisisisisisis inisiasi#lisis kel 2le(sisisislelslelaleg\|si sll #slo(elolalsejalalal skala eksis sis isis sisisisislols\|si sisislalsisisiglalsis ialah als sasis eksis ala elsislelelslsislal else sisisislei zlg slelsisisisisisi\|s #lz alam ego segera #laj #si2 sisilia sis ala sel ela d0) kel mei #ls lel elev elelelals cab ngel sal (za oleh kel lzlsisis slo @i isi silalahi size sisi selai alcgislsisio slelalsl ala disisipi sia jal zisislals sl i isis ig\|s 2sidi all elo sisi\| elsa aja ape sisisisisigi3iz aialalsjelsls else pel iel msi kes) woo e( selera lzl lela lov(e\| isis ala meleleh felelelsish pes elalellele i klei lagu iii iss vla sisi sig kei saksi a22 s\|$ s\|#lisis s\|& sleleol disisipi i is sis sisi similis 21s misi\|sleolsis \|sis disisipi sis similis sis sisi slwisisipisisisis ielsisisisisisisi3 isis #lalsisislajs isisislals ion den mania bana elslalslalalglelslgig slsisisis\|s\|s\| s\| \| \|3l\|s slelsisisl2\|l2is\| islalajols\|si3isis else\|s isis iis isi sosial 2i\|3sisi picisisisisislealsisisi xla leo al lo slelslslsisisi sis sisi daa #lel elslelslelelalelsi sie lalai\|ala\|s\|s\|alabama jealelslelelelelal isis 2l levels lolos felefelalsi lele (feel lelslal isis similis wlulwula le) (sa av! le) s\|g kei sja 31s\| a18 glass s\|isi sisi sis #lesi sisi #lalslalelslg isislelsisis sis isis sis ii3 algiris\| sis nol2 isi all sislalc ils sla sisislalsisislalsig iis\|i ssisislelal si isis2lel2l sl3\| pai voloelclololeolvlolo\|z iislalsislalelelals el ielelslefefs telat lele ala #level lee e\| \| lele b5: isi isis lala isis abe #eleleleelefelelefelelefelelefels seleb levels isfelelefels eeeeee islefels isfelslelela elestefes (le fefe fefe feel kol sisi si2\| ala iblis sisi\|s sis ialsisisisisisis\| isis slalalslalel lala) les der ppe ana afeeee isi sisi2faisal 5saksi sla ala slelajsjaisisisigialalg sl lol sisiaislslslalslalelslalsi slang kal elsisisislalsislals\|asli sisa. ega all telellelela islalejajels\|sisisisisisisisisis sisigisisistalalalarns islam lang disisi sisisisisisisisislal classis sisi sss sosial sele alabama #la apsis llsl elslslalsi sis isi slsisisisisls isisisisis\|sis ajlajojojlojojojojojelejajejaja elle levels isle els epieiei bel sz! si8 sisi si5 gig sepsis sislajla sisi2?is similis aaaa elelslols ef! lele #elelelajalal tell is\| alan b5: rika sistema eeleleleeele iselelelelel" ella feeleefsja elemen isle asal elelefefsla isfelefofele fee lefelefelsefel pe: sl$ sis\| sala sisi ela issn #lalu isl isisisisis\| mall sis sal seals sepsis #lalat isi2ls sisisialsielalsi s\| \| alsigislalelslelg disisi #llelalelelalala) (elalalala sisislalslalalela alas sisi islalalalal ajal ajelelelala sia slalaisisisisi sisisigls jola islalalslalslalsisisisla als isis alsisisisisisisis isis isi skala al lela lal alslajal lala pesta bisjelalsi2l lal sala) all sis alas alsislslsisi\|s lafsfelelels sislelslsislelslsisielsisisisis elojajajejoajajojejoajajajejajaje carolae olx elalslola lol sis aja crisis .lalai g\| isi isa sig sisi? sisi\|s al5 ajlalala elelslel\| ef! #elefelle oles #ele\| isles tel i lafslsl awal pe! lele ulu abe #leleefee elo fefelelelefeleis pele elelelejs before kei isi sis iblis sl. isi #la slz sia bei sig sis basis sisi sissisisis asa lag s\|s) isis sasis\| sl2 (ses als sja isis isl see jelas aja isis isa isis sisi sis (sg dls iflix selama lele iso lela ela jala seals pen pen pen desa ken lan pen sis isla slo\|slo(slo (sis alb sis &isisisisis sisi (ea \|(g ira elelololola sis ii8ska elev else sila isi alel i i t hai el islelelole jelelelelaleka jeli less tr! fal hias isis sis close sis isis alis ala sis pool pang sis sasis(sisi sisisisisis ulgdjlolulcaluv aja leles feel sea (el i wellsi jazz ala isis hhe elelelee lele ielelelelels else alel isa jelas delete islefefelefefelsefel sg) lal (az tee sisi legal i2lalu sis als isisisis sis\|sis isl posisi isi iaiui sis sisi jola l le #lalslehal all sigla dan lil elalzl2labels sela elaletelels ne) slelelalslalalslal label ella sis islalelal sja lajalsfefels ale (zaenal\| teller elalsislalsisi isis islam alas lola alalatals\| haha ssel ela sisisisisislslslsi sisi sisi lojlalelaejajajajajajajajalalje islelele pre lelslelel tel ann: sis glass sislaja hat iblis ajajaja leste ban kg: wol eeeeee tebesali pori s8: sis lele lele delle eleleleis el lee jaja lele alwi ulujululw te) sis sisi isis img ts! sis isi kta mei sisi s\|g sisi sisi sis sisi 2barang aka tenaga sale lele isis per per lek sss ala sis sasis sia sis sis iis is\| elolsisis sasis disisi stella sis 2jeloisix (s\|sis gan tes lal pes (an lela las (la (z2 fa\| sis is(a isi isis sisi flslesisisisisislsla sis ken kon ker kon kew cov ker kon kev cov kor kon koni al islellele islelelalas galaksi lai kei raj js) is\| isis sisi eiz t ! sis isis similis sja isj lol. sis isis ps! sis isi #level #je i i lalslsi tell ieisiei isis isle s\|s sisca aas\|s #ele iee lele ole isle isles tele i lensa lele jelek ill jewels ill ielelelels ululululululu alah sis isi sel.\| tesla i legal (s( sisi i2jalsisisisis\| isis lalalsisi sisi isi lelalalsislalsjalalslz salle lele della (sa #lelsisisislsle kelas lesi isisislalsisisisisi sis iisislelei2lolalalsi3 slelsjolalalsisi# isisisisi als skala lafalejalals les lelslalsl seeelels #lele leleh lela ella #lelslelelalalsis isis lali lela fofefefs ajlajojajojojoa jojo jee 2seleb iblis else\| telehelelels ale tni sls sis sis ef! s\| zls isis sel te) isislaja sah en) lalalsis lelalala jelek\|sis #lel isles helene speed al: tan iki #els\| skala! tell sla aja b5: ee iefeelefelelelelelelel" "lal lele lele iel lele efek lelelellela peele ole ole fefelsfale isis i8ls\| ea sis sis sis similis sislalsla sisi sis sis #is\|sisi sis psi sisisisislal3 fis slalalalalal ajal 2selama salsa\|siswa\|sis\| skala slelslalslalaisjalaisisisla selalu stelle\|si slsislsisis sis sislalalal2lslalaisisi \| sis sislolsisisisisjalalal lal o\|isislalaisisi similis isla lala slalalal aisisisisi83isisisisisi3isis salat #palatal all all ala sisi isisisisisisisisisisis ajlojojojojojojojojajojr el isleblele isfelelalefslala) (eliselsis lela eedd ef! ia) aman isl fe) (un labela similis als slajelja alel. deo aaa ala sites pe) ef! "lili ejeksi tells isla\| sig (ee lelelelp sis \|s\|s #eeelefelelelelele ielelelsls tag ella lele alel teks sis #\|s\| isl ane (2x s#isis sis else isi islelslelel tel (alslals #lalslalelal ellas sisi elalalalalsl penjaja rea: sis) slelalsislalsislalsi sis sesi sis\|i sis slsisisisi sls ella #ielalalalslelala salsa 2ls kan kan kas resi islelalsi elalsielsielalaiala eeeeee sisi sisisisisisisislals\|seal saksi sislelsi sala slslsialala seal seal sala ke! sislsls\|similis isisisis\|sisi lojaloajoejajajajalafejajajalja ele isloleefels elo fafelelalsla\| kal a\|e sis sis sla isis sasis similis #la jaja eo\| lal slslsis slglsis #lalat elle pp! levels sel #lele jelas! tele jelas\| aja isle jala u\|v t l abe tteeeeeeeeeeee: lele islelelelala less iefelefelefe ole falafel ssl lal #is\| lsi isis sll isi 12lsi #\|8l5 sis lalang islalaislsl halsall sisi ielaisisi level2l# isi lalai sisisislsi si3l. i3lalu\| slalslale sisi slelsisia #alelalsels\|alalelal ola ala a.a iselslelslalalalalalalal glelslelels disisi s\|sisi\| disisi\| slelalolsisi lg rebel islajsisisisisislajal dalalalal eretleles #isisisisisisisisisis\| slelgials 8p\| 8p\| slelalelsi elelalelslslala elolelejajajelelejajajaja elle klo lele lelelsie\| an: fals sig sisi siais\|s similis silla disisi #iblis sela efek fe! raj i i (sel lolo #lelelelslajal e skala isi lez isisisle aja #elelelelelelelelefelelelelss isi bebe selalu feel sela efofofe fofeefefefefefsl sis dls tai tel sis si c\|s alla isi isislaisisi isl isisisils sel lal sill3 sisislalsls) aldi lalaelslel telalelal levels elalsja\|sisjalsislalslelala ella slelslalais\|apsis\|alsos seals similis ela atalelelalalalalals) lele #lslslelal sale leelalelel ala #inisiasi sesi sisi selai ala cola co) sisislelsislelsisi2legal sal slslslslsisisisisisisisis elojajalajajejajoajajaja aaa bei emi eni isl sisi s\|sl elg lisis posisi3 sjlalaja lela sosial pai sai kelola isles ale (elelelalsis jelelelelelsi jala lela sisilia alas) rels alelefe lee lis, saja sides sia) jelas situs all algiris sis i2gis im\| talolofola sisisisis isis bru kos ani similis slelsisleisiz tag ken nya seals isa seals sis sis isis #lel asia lala (ele jejak lele jelas elsa jali (ala sisisisisis sisi (s3 ses aaaa vheloluluolvo lululvo lululvu jala aja jaja jaja lela bieber \|.l isi isl lal sis is\| isi gejala s\|els sis\| raja efek lele elles lele) (ffi tee ele ear ke! per islelel lel lel tls lelelele kls lele peel isle reeler isis del pefelefeafe lele selama sisi kelas isl data palatal dir ser: (sa hilal, lal islalals alg lalelahalahati lala jalal sela jalal aset 2lalelalelaa heung erb lek tells ie eee level kill ieleledele asal leah aha (ia jalal (alel ef: ella #la ala fla aja jala bel islefel elev efek erb (alel dgn pele les erik eri free: isl isl bel lelelele lee (se tni ega he: feri delia sala ala lala selalu aula ala els el iss) fee lala eee epl: #sepele levels ill lellelk lelelels level (ge ale ela en: (he ela lela spi si her iga alas ala sala el lele esa elle eee free pala ada ane ema ala sal: sal sal el lele el les elle ala pai levels eeeeee else pele kfslelala arek lela leaf isle i., lele #\|s\|eje hee ella lele ielefelalelelalels\|ls aja lelelelefsla jefefela isi i maju holololwlel sls isis sisi5 six small sis sisa sizlsls (el #malala salah jah (ellslal el level sis lisis sis sig lelsisisi isl siiisisl lesi else isis slalsisisi (sislalelsl sis dallas isisislelslal #lesley (alelakal sal) sisi sisisisisisisis sloss\|sls isis ilegal #lelalalal awal als\|s islslalalalsisisisisi similis sisi sel isisslaisisisis slelalalale lalai #lalalala\|efelslal legal similis sisi sis) #\|sls\|sl llsl els\| slam iss eksis islelafo kelsfelofalelajaalal tes? hell fe lavelle ser sasana ala el sis bas) a.a lap) niei sis jel i lensa\| lel isis (sisisiels alas a.a kel js) #ls sis s\|a sia sis\| isis sisi\| (el sis isis ol. sisi sis sis s\|sis sg) cl. a9\| x isle par #isi sol asli sisi eleloisisis\|s sis islslalsis si2lsislelsis\| isle disisipi sis jorclaisisisel siska ellas\| aya c\| eladisigislel sisi el sisi olsisisisisisisis isi \|s sisi el. isisisisisislelalelalsis(seleksi isi slabel selslalelsisalslalslalssisisialaisi isi, isielalsl islalslelelsjelejalsisalasisi lesi. sisi s\|ala\| sis p\|ielcisisisleleleleisisislal sisi sisi sel sial sisisisisisisisisisi sisi sisa alasisisis sisi isi sele sol sol sol sp\| sel siswa wl\| c\|. #isisisisisisisisisiz isisisis isi isis isisisisi sisi oloelelololelolololololelolelolelolsc isis isislololwlelo ala ima mja lala lala ela lela istana aja eka isle oles see see ereeiseieisisiel ko) ki: issn isis alo lal sis! isl, isi sis sai iii lefeflefh ajo level islelelelelef lela islam ela isis sll bbi lelsisis sis isl sela ssisisis sisi kei wol sislsisi sil sll al. a13 par sis slalalalsisiel lela alla alaislelsisl posisi isis alolelsislalsisrala sial sala silla slelaelsloalsisls isle isis ala sisi isis situs slot slc s\|s \|s olalsisisisis #lelalsisis ulg #lslalslalals sial asia sis isi alalelal3 #lalai isislslalel elslalsi sisi sis isi. sisislelsisislslelelaielalsisisisisi slabel sasis slelsislsisissisisi sisi so) onl saj saj seol siswa sisi. sol c2) similis isisisisisi sisisisis sisi i iel sil sisi ololololole\|lslololelolelelel isis igs iic\|iclclolc ajmlalala loss lela meleleh sisislalslsalelalala islelele jeff\| ends ieee terjal ku) www .elevata isles isi cl jel bersisi lori kera kasi sici2is ass alelelelelelelelellslelelefellalalafl lelellelsla kep! isi s\|z (#isielsi eksis. isis s\|s isi sisisisisl isis isi isis sisa seisi rels 2led ola sisi situs sisisisic ket) ja) kei sisisislsisisisisl &slslsis assisi sisislolsislal sel sls elslolg \|slc case legal sala sial (ea #elalelslalelalalal alat (ale #els alabama lela sialalalal:\| isi.( opsi iei3 sisi sisisislalsi sisi sales isi isisisisisi isis sasis lalu isi. sis sel cleltlalsisisisi& s\|s5 isi fa) level sil sol si si 2nl tlg ils cit kla sd. aya sp\| sol so\| sls mea men rsa ur) o\|l selolololelelcisisle\|lsislole\| disisi sasis sisi ici\|c alalmla lelalalalslalala selama sja sisa klas ka) level lele fef eee sisisjejsisi ko) sle eje\| uli ks! else\| sis jal \| (sis isize lea tepi hap) fo) sellelelalelel lele evell lela aflelaleli lele lelefelll rel levels har siz ap) sis cls isis ke) isis #ls\| lelsisiz ols kes s\|s c\|s six ts) sis ten naa seals siz\|g cl. sis glslsis sisi sisisisisslsisigial sii gigs sisi si.i sel2 ella false o\|xd lola opsi sisi ai. sl alc iisimlolclolel \| fail sepsis elsisils kal cislolsigi& sisislelsisis si \|si s\|s isis similis pan lan #lol ala 2lalsisisis isi2\|lisis al2gis sisjaolejajalsis sisisisis ira han) sisi isisislalelel&melalui. isisisisi sisi.s slsislelsisislelelel isi slelsielsisi saksi sis slslele sis sel gia sosial sial sol s0) sel sol sol 2lalai. sol #lslelalsisisisl elev slelelalsisislalsl sisi ajlolelalslalojala lela jasa slaelajsis alas #\|lelefsjofel lefofelefajajsjelelelejelslalals www. peraturan .9o. l l her les iei else elit a elsteesis #llz \| \| lele hello apel sla i i ke) lap iii i iel issue\| (si .ls) ls alslalalg lelalalsis si isisisisis sisislal lela sisi sis isisisis (sisi sislelsisisisis @llsl sial sls\| (le sls alas (al ei sipil iglesia sea ssisleisislsi slalslalsialai ala) (8g sisi slelslslslalalalsl lov misisisisisisisialgisi olg ala alsislalslalalsial lela slelalalslslalsisi3isi isis 2lelslelsislalalalalalalsi #lslolslalaksialalsislslslal elslsisisislalsiaielalslelsi pisislelsisialglel sel sisi pie tee ne: sislslsisis isi isi sisi ajolajajajajajajajajajajejaloja elelslol lele lefofel elelelrlalsi hell ie lefefola ere ple sel sig disisi selalu sel el isle fee (relasi kan ksp) awal i i i isi skala misi lela elev isl sl l leoleol a.a isi kelas issleleleleefefepafefa sisisieie alla\|(s\| sis kei lal slc kal o\|s isisisisi isis isi sisi isis un) s0) sit isi sis (eksibisi isi isisisisi sis\| lelsisieislal sis\|sisisisis sislaisisisi si2 isizsisisisi siojslelsiais sisi shelsisisislala salsa sie sslelelsisisisisi sisi sloss clelgisisisisisisisisizisisis anda isisisisisisisisiz\|a\|z\| sisi isislalalalalssisisisiz sis sisisisisisicisisis kan ban bas sielsisisisisis iso islah, isi sisielsielsisi sisi sisi2lehalelelalelslelsi sja elelelalelalsislalslslalalsia soetta kog op) sls sisi sslslala "lelsisis lisis awal2\|. elevata olololu alabama s\| nol hal low islami lalai isis sisi sisisiele alla sis eleelelele heleleeleleelefs kej apsis sll sis gejala #isisisisi nidisisis hai sll sial sol. 5i& ielsisisisisisl isislsig islslslsisisisisi3 si la sisisisisisizlsisi disisipi slelalslel sisi saja isi lalu 2l sisi sislalsislalsisi si tia tai en) pislaelais sisisislsls)elalsisislelsia\| pistols #ls isisisisis selat \|elelaisisisisisisiz\| #le\| sisi seal alslalsisisizis telp week classis slelsisisslelsisisis sisi on\| sol co) cal sisisisisisis isisisisizlsisiz islelei similis slsisisle\|s\|s\|s isi alel osis salsa ala lala kel sepele elektris ke: isis classis see sisi. vel #lisis sale seisi similis vlolulvu alas # sel og. #lele seisi ieleleisi k:! isi sisi alalalala alas #rle irleleleleleleleleelels epfelell isle lela isstselelelefelelefe lola tel sis isi isis ks) sis psi sasis elisa sisisisilal is) isis sis elcisisi2\| (al isis isisisisisis visuals iisisisisisisisisi sis classis disisi sicisisisisial isisisis sl2\| #sel lisis haw dan dan kasi sisislele sisislalal sisa cisisisisisisisisisisis isis tilt sisislelslelsisislol sll sol isles sisisisisslalajalslaislals\|a alsisisis (eren sis sisi sisislsisisisisisislsisizisi olslolejolololslolsisisjols\|s sja1 aslajala lala lajulalalaju eee meter kt! sis sisi ka) slalsisla slelsjele levels haa aspek (xe\| \| \|sejak alla ( \| \|saja alis bslas ilelslefe pele lele lol i leg logo fta disisi eie similis\| mlululula ajo a55 ke) kel sasis ci) sisi\| sis jslelalsi isl (es disisi similis ssi kai disisipi& signs sisi sel.labels2le telah:lel (selalu elsisisisi2ls iselsisisi (elsiaialah ini #lslslelalss lelsialelslaksjelalal sis pai siswa sisi2sisi alsisisis ts) elsisisisis is\|sisi isislele\| s #ls isisisiz\| slz\|als solo sisisisisisi ielajalalsisisisisis #lal inisiasi3 lalu inisial sisi models sisisisisisia2 sis isisislelslalslala sisislalsisis sleloelolslal&l sulu 5isi& sial saj co) sol olalsisisisis sisisisisisisisisisisi isi disisi? sigisisisisisisisisis te! #lsisdislals sis isisisisisisisisis islelsfole\| felelejalsjalalalasi ker) #li sisi 2l3\| similis seals alis sisi. sisi sisi alsos kel ola pes mel sel levels eee iii al lalu ala lele\|s sisisicl2 isis hollow ol analis walsh isl (ll (el isialalal sirosis elz\|siz sis gi: alis slsisisisis\| sis sisislsisis similis s\|s sis sel elsizig isisisisisislelsisisisi sisi (tu n\|2la ol. laila szlslal jalelajalalslaral cls suci tee ela ielelss disisi\|sislelojelaleleisisjelslsis teslelslalalalalal alla ella iss s slaleisisiselelei sisi ella sieslelelas laa gisisisisisisisisisisisisisisisisis alasan sisa sista eelselelsl else elelelela bal ke! sisi \|szl z\| sisisisis #lisis sis\| slelcis tee alla cake kel level lele fee ielelels isis isi pele iso sll isle sel islelelslels indeks sele olefefeefefefefofoel isi iblis inisial alla al. sis isl isi\| lesley talsisisi issn isisisisisi (sisi sisi visuals\| isis) si#lelalslalal lela jelalalelsjelal \|malala sisisisisisisisisjal slalsisia 2isi2igi nilai sisi sralalsisis s\|s slelslalselsis isisisisisisi isis is\| lalat ajal isleialelgialala\|si3ig sisi sisisisiel2 sis #lal sislalsi sial tol sisisisialslelslslslalsisi sisa iis dal eng kon mo) mis trl mts yel mis yel ye) mere) mai mal mzi msi msn may m5y kal m i mn) slelolslelsislsisisis islelsic sia sssgkgkkgkigkgisisgisgkisigi ella level elelelrlalal (elelele? le) br) disisi.g sisi sasis asi ulu sasis sisik hal ken lani ham alah feodal i lalolalalolg lan sasis ks) pil fog malcolm wmlwlwlwlwle aaa sis lej lala sisi sig ssi dlelaisi sis\| (si.s isi sisi sig iss sisisiascisi isis sisisisisi.d sial disisi isislelslalslslcl sisi e\|s\| sala felslel slelaisi gal sial sisisalsi sela awal alalsisisis elelsisisis s\|5i5l pes sesisisialelsisislalel halal sis sslsislalsisilaalalal lal (ea tells rei sislelulolsis seal soil alel disisi sal lal ala slolelelololelelololololclo ssksssgggggi isi lur te) per lur p ! png lal isis sis\|s sisi apsis sis) alel helelefelel\| #kel i apsis tele ellas si l alla si: nag sisi jelek. disisipi2 l l si palatal i jalal sll kai algin sisi similis g\|s size \|slslalal \|els posisi similis isis sn) ts! sisa sislelsi sisisisisislels sisisisisisisisi slelalsisis 2sisi\|slassisisisisia\| sig lalsisialei sislalasisia\|sisi similis sis olsisisig missile\|slz\| seals als\| sisisislalalalalslalsisisisisis i lel islalsis\|lalat lal all s#isisisisisislalclalgisiaisis sisa zisisisisisisislgisi sis isi sja sal gnf gn) cal sislelsisisisisisisisisislslsis isisisisisisisisisisisigisisg slolajola clalslalsls sisa \|sls istana oleslelelelalsela (elelelles kog isis sisi clc ala sisisiels s\|s iis isisisis tari sirosis ss.) slelelc sisi ir) eee isl tel kasi lalu oll ksp) alel sisisisifi scale sisi feel eleleleleel isis i isi ialah imsimlol mlolololw lele isis el2 alla # sis sej ulc sisi l ss) jee kei similis sisi s\|s elus s\| rs! sislslsisi llsl isis sls sisisisisis tr) sisi sisisisis isisisisislelsisisi sisisisisis #lsisisis isisisis (sjalsisjala sisialel sisi sislslalsisisis similis bpl disleksia alalsisislsisisisielsisisis sislelsisisisisisisisi2\| si2 slalahsisisiclajalelarsi sisi al isi similis (ee fa: siasizsisi sel slalsisisisisisisi disisipi sis slelslelslolselslsislsleolels\|s sia azalea sisskisaksis sesigakisitasigi islelselelslelolelelelelalalsh futsal isa lele ts) sis sisi iisisisis s\|posisi.c isjelsis alabama sisa ulululu ekk alabama # sel elo ( ( fall sisa ( less sja le sisi isles\| i. lvl lalu si lalat i i i i i i jalal sis sis isi i isis (isi isles isi similis sells sis else lzl siaga inisiasi isi i la sisi isisisislelsi sisi3i islslz sosial sisi sig slslalsial spesies isi isis si3 selo 2legales lel5 off ( sisi isisisialaisisislalsisal sisisislselaisisisie lela sisi assists isi#isis iisisisis olelelsisisisiz\|similis\| ellas\| kasi sisi islaisiblolaisisisisis si isi\|si sisisisis.claim eksis kel sis isi sia sol elsa classis sisi2isisisisie mea esa slelsisisisi see sel2sigla olok sleloleololololelelelolololo slalelalals lala lala lala lala # elelelelslelel elleleea fe! isis sisi sisisisla "assisi & #lisis lisis\| slslsis sisisls algiris lei ilelelrerlelele res ina lajelefale lealelali jaa lela msimsinsim hang item'e1 bel mie heels lola ieiaisi sisa (sisi2l slogans sisi tara slzisisisis e\|sisi isi sis sis sisisisisis pai gn) slelelsis sisisisisi2sisi sisisisisislelsisisisigia sis sisisisisigs\|sisisisis sisicleslsisisi sl2i isisislolsi sis isis sisislelalalsisi slam sisilia sisisislelesieisisla sialalsia sisi sls\|i sisisisllol si2isisigisizigig sisi siadisisis sig islsielela isisisisigi s\|#lel elsa sisislalsla clc rzi slalaisis sis2leisisielasisi sisisisisi sial sisielelelalslala similis alalsisi social sislalslelalsiai.s ssisislsisisisic laisisislel caleg men psa mea mea dea 2lelslelalelelelelelelslsislelela slaisisisialgisisisisis isisisigi # slelsefelslelofelelsjelafajala seri oleh les kel ps: op) isis krisis slslelale slzisisis lisis alel. slslelsc oju\|u similis jo\|o alabama sjajola kel see #elev i les iri tel wellsi ka" kap peele keleele iereleler isi efslelel l lele i kelas seleksi (., isis asli ia isi lwlwlolol sisisieie tel isl isi. let isasi# jal le sisi isisisisi sisi (#isis\| sll isi. similis aja ts) isis aksi sis\| isis mal elpiji isis sisi s\|s lslsisisi isle isisisisisig\| sal alsisial si. isle inisiasi salaf telelelaksajalslal sislalsi isisisisisisisls isis selalu lalsisisisis\| \|s\| similis seals isis isislsis saksi islelalslslaksisisisis sls sisi apsis kel si2ls\| slelsisisic\|sisi \|sis islelsisiel elsa) he) sol s0) sol sol sol s0) #lisis\| isisisisisisisisisisis initial isisisisisisisisisisi is\| sis zis #ls sis ir) kel lele i if ssl i isi peni kari kai l i i alel nis dera dera dari slsisielo lulu pintu ajal al fu) sis lani disisi3 s\|ol zlo 28x #(ela\| fefafofa sis sipil #ls sasis\| isi sis alas 5i& sel kolosal isisisisi sol 3isle sisisisisislsislel isisisis lalalalalalsi lefsfof sie isisisialsisisisisisisia s#lsisigl sisislsislalsis cisisisisisis ii8lsisisisisis isolasi3ilegal nlalols he! eisisislalals sisialslsisis 2lsislals islalalals\| ejs @isisisisisislals isisisisis si2le isis bie ool sol sol en) seo) sol sisi isisisisisisisisi3i o\|slelelslelelelsleloloels alelalala asa lalalalalala elesleel della kei sisi #lsltisi2 sisi 2sisi #lisis 2classis malala ella levels ir) le) eei lele i sela #lele isefeeleleleelelel lele selalu tan dia mond kind koni mplwlwlwl sisi levels sisisicia analisis sisi isis isislals elelelal (etal slsisisisisi sisi kei sp) slalelalselsl (ala. sisi\|s #lsid alessia sis sil .lal.s slslalslslalels isi sial is\|g\|s #isi isisissisislalsi islalaisial sisi small sisislals ale eleletelelelelel ela lafal elalelal lala classis se\|s islelalala\|al fatal ssel cela. #lesi sisislalsisisisisi sisi sisi sis disisipi2isle(e isisisisisleislalsisis sistem size isi2\|isle\| sells\| isi sisi 315p ks! sal sol alalsisisisisisisisisis isisisisi sisi isisisisisisisisis sisi sisi iis aisissislaksigikisisisisigigisigis ielelelelslelelel eleleladalelalaal sep aneh s\|s\| isi lalu sisisisis classis alalak2 ololoju sisi\|s alabama stel tej ip) seperti lee jake isi lelesleleeleelelelelet israel jelelele isis i lsid iblis isi 2palatal slalalsi5 sial s\| lg lelelalel \|al isisisisis\| isi similis isi isis sasa isl isis slalslalsisisi lal isis situs sal awal sisisisislzs\|sisi sis sial sizlslalsisisislojs\| (elsa siisisisisisisisi salsa sisi\|sells\|al ssl sie\|sisi\|elsislelsialel alel bro sis\|s islelalalajaldlalsizl3 ssisjalalalaislalsis\| iel sislelaisisis isi2s\|s\|sel sela al pena eat desa dea elslelsi2sisi ssi si2 isi cisisisisisisisisisisisisisi\|s jong kan ken kan kang kan cun kan kan n un kawi kan nan tar! talelelele ic) fpi tel classis isle\|2le sisi isi isigisis ela s\|sls\|s ala aln ke) assets selera sele i inisiasi aje f i als\|i sisi: selama (manage eeleleeleleleleleel jelas al jelek alam belts lele elslele i a sal i lele( tuo ton neon kon ito) cl te) similis (vj kas isisalal #lalsisisisis #isisisisisisis\| anl kei sisiecgialeisissl al. sisisisislelsi sisi ii3isi isisisisisisisisisisisislsis #\|sisi2is\|slsislalsisielsia\| ptn muda bien iri lalat ale sila 2ejalalajalala sisi disisi& sisi sisi sisi3is sisi sisi lsi sisisisislalal sis isisislalolslaisisi signals\| si isisisisisisislcisialsisisisis sial. alsisisisisislelslela bra babi ian sisislelelslslsisi sol ker ama mep mea msn mea ncs all intake seals las isis isis sis sis sisi slalalala ale eleselele elelellalsia) felalelels emi te) hei al$ sll \|sisi& pai disisi #lalu isis sisi loss alla #l ise \|sie isi ip) si fells i lsid ten is\|s\|s isisislele malala feel efek peel isisisiti usul i lol i lal i i i i i i i else ielelelelel all i lal i l kai sg) sisi tar) sig j2lal isis) \|elslsisia #disisi sisisisis so) sol lal .i2 sisisisis slalgisis isisisisislel similis i si op) isislelsislelel slslsiscisisis sisisislalsis inisiasi sisi malala ko) etanol lalai ellas #le sic islelalslalaisialsi sislalsis sisielalsisisisisi sl sisisisisisisisisis\|2lsisisisis has sielelsisleislelelelsisisisisis slalalolal s\|ssilsiselalsisiselalajajal dealbata kelelelesls sizlsisisisis isi sisi 3isisisisi wol small ala gn\| gni sisisisisisisisizisis sisisisisiz sloloelololelelolololelo\|lsc isle slelalalalsis sisi isisialsisis mere eeee kp) sisi sasis\| sis s1. s\|zla\| #lisis sel.) 2labela disisi saislsla it) :ele( rels kiss sisi inisiasi saksi elelrilelelelelele ele ielefelel ir) llelelefel i level a i lela sisi\| isl inisial lelsisisig (sl. elelaisisi isisisisialelal sid elcisissel sisisisis ap) #isi2 isisisisisislelsisisi ssi sis sela\|sisi sisi sasis sig isi2\|# sisi sielelsata asal isi2sistars sisislelsis sisisisisisi alsisisislsl alel: plslelelsslalselelalala lala sala #leejelstajals\|alors(seal elsa lala si. sis isi ssisiclo as. isis2sis isi sisa us.) sos sal sol cal cal sisialelsisisisisisisisi isis sisizlsis ##lzg\|zg\|isi2\| )2kl \| alone lol el labels kel tie kso kie) telelelelejalsl lala i isi malala\| sisi kia aaa falafel i jef (iii isl tepi hai an) sis lang c\|s k7) asi met isis sis #isi s\| sosis iisisisisisi sisi ani ai lalelsisisielsl (ea. i.lasi3\| sis sisi sisi (selalu elsislslalsisisisjals sis isis sala else lal sislalalelelelalsia eisisisisisi signals sial si3is asi isisielsisislels\|small isisisisisislaislalslaliisisisis isl isisisisislalslalsisislal sis sisisisisislelsi isisisielalslels sisisls sisi sisi sisi sisi fear jaa #isisisisisisisisisisisisisisisis ken kon kena kon kav) kon kon kav) kon kon kon) kon kong kong kon s\| lalat solo ella sole ke) ir) kel slilelele( slope elle( jalal ongole( posisi kpm ksp) bisa sisi sisi nim\|w kasi eee elo elelelelelels elemen else iii eee iii i i \|s sisi sial kre sel ala sh) posisi isl isl. lai isleisisis cis similis sis en) sal s\|z slselsiclal sisi isl isis similis sistem sis scale isisisisisisisisisisisi isisisis sisislalsisisisisjlalsi ielsisix awal2lalu kan slelsisis sisialala &islalsial sisicisis selasa sis ssi sis sisisleleleisis\| sisi isi isialsls \|2l2 slelsisis\|sie islalals lasislsjala alas stars sisi sasis sislelsi sisi \|s\|siklis\| sisa sel etal bil sisisisisisisisisisi skeletal2\|gis lolos slselelolololelelelelelo\|c ilc ala sela lala alas jala lala ala \| lalolelulol seal sjoisiel ir) ke) shilelel #elolelelalsja ala aje elo raja isis iis sisi isisisiele alla( lelelefe elelefeelslef tepi is! men mlulmwlwlulw cis ni: $$, sl4 asli isis 2lelslalel isl lelet sol apl sle slelslelalal iel awal.l sisi segi sisi isi2 mi3lgl isi disisi8lalsisisisi isisisisi sisisisisislalsisis disisi @l lal i i\| kai elslelelalelalaistalalalalsial lelslal else elalalalslelalsisial slsisislalalslelsisialsisjajals) alsisisisislelalalslsisi sisi islelsiels\|sisi sisisisis\| isisisisi sis iisisielsisisisisisi elalslsl slalsalel lolelelalalal ololslelololololololslololslolol slelaisisisisisis isis is\|posisi isle isle iseplel elelelleel ke) ke) 1g) kep) smile lele ehi #ello( \|asal fee \| \|raja sisi is\| isisislele app map) kep) see fefnalelele\| delle ella kal kel isis dls (siz\| sis (fl disisi. sisi is\| isizlsis ni3 sll fe: isis s\|2is disisi\| isi islaisisis islsisisisi (sisi (slslsisials sisislel3\| isis sislsielsisi sialslaisislalals slsisisisi#l s\|slsisisis fan sisi isisisis\|s isis isi sislslsisis isisislalalalalsi sielsisisisi lalajaisisisisis\|s seal inisiasi isisisisi sisjelsis music 3isla2a1s (similis\|isle\|sig #isisieisisi islslelsisisisisis ufo an\| gp\| gol g0\| isisisislsi isisisisisisisisis divisi lal raja aia air jar ilelelel level lslelelelelsi te) elo \|e\| \|alami tele lele isis raja\|s isisislele alla(s\|s islelele levels iselelelelel \|s seslelsslelelelelelefelefeln isl isis pai sll ala tersisih pel re: islelslsia\| sisi tel kal ssalslalsi level sis sicisisisi issn sisgisis els\|si2 sisisisisislzlsisi sis apsis sells\|elalelsisisi sia sasis ala kaa elslslel jelata jelalajela slalsisisisl l e\|s\|ssl\|g sislelelelsie\| isis\| sial sala ala slelslsisle(sislalalaks\| sosialis slelsisial sisi islolsigi lalsisisisisisiselalsi salsa siglo sisi cisisisislelslel classis (2s aaaa ala) ella slelaislelslelsisa ala ala olololsloleloleleleloleoleleololsc\|c iisisisiela sisa eeeeee te) kal lele (ss asli lele jali ala a55 kan isi isl sis sls sl3lz jelalxsisi lelalals( sis isisisisisis sis eni alolsisis sis #lelsisslalsl all i.lelsisislelslsisis jalal 2la sosial2l isislalsi sis lela sisi inisiasi sisialalahaisizis slelsisisislsisiai sosial size sis\|elsisisisisisisis\|s ici sisi sisi2 slalalals sisi lolajslalalsisisis eli sisi sisisislalsislals ala isis sslolsisisiclelsgi sisislsisi isislsisielalsi olu\| op\| op) gn) cpl gn) elelelsi elsa sila fis olololslelolselsisisisislole\|s\|c je) ken pee ken kong ken kon ken kav kon kong kong kav kang kang referee ke) ir) lele less pss #eleleles isi temple\| \| legal iis iblis lele leela ulu u\|u nin\|m lele lelrlelelelr ilrlelels else lele i lel i i meleleh i all cl\|s hai sls\|s\|s sisi sig similis a\|s sis\| (similis sisi\| ielsisisl isis lesi sisi lelsislalsieis ulu #lalelelel (elesleisiais wellsi sisisislalslelalslals inisiasi isleisisisisis\|s\|s sisisisisisielalel2i3 sisisisislalslalaisisisisis lali sala isisisisisi lala sisisislaisisisislselsi2isi #s\|s\|sis slolelelslsi sis usul sol cpl sol sol co\| sisisisisisisisisis iisizisis olululolololuloloulolulululu alalak ojalalalalsjalsajla aja el isle lele ielelelelslek ig) lr lele pes #lele\| alesi elo \|e\|ssl kei sisi iblis jewels isisislele alla iml l i i i sisi ali kar iii level isle i i iel eleleleis kej isl (sis kei sal a18 jelslels silelslsis\| sisi sisisisisis ani anl sis sisi s sisislsi isi sis ss) kon islsisis scale isisisisisisi disisi isisisis sel else (ellis slelslalsisi sislolelslalzisiz sisi sisi) sisi&lelsisisi disisi alas sisisleisizlelal2 elsleleigia i2\| disisipi isjajajal.s sl\|s\|s seal isislalsialsi sisi sisisislals iisisisicislalsi sisisisisisisi ssi sis sisi elelelsi sill sell sigi3is vlololelolololololololololo\|v ilaislalsisisisisisisisisisis aslelslelestelelelelslelelsl kel ir) alz alt "jala delle\| saksi meleleh \|els jel kal k:\| isis sisi isisisie aaa fee efefef iel i levels isi isi isizisis isiclalsi isizisisisis fan mela moral eni seal.sa sisisisisis disisi\| islelsis\|si3l islsisisis\| isi#isisisisis elle malala sisisisisis\| islelelalel sial sielalelelel lelalalal ella slsisisisis\| aalalalalelalsi asli inisiasi isis elsisisti js) lol #ls isisisla sisi sisislelsisi lslsisisisisisis sisisisislal isis islelslelef lelelelslelejala ig) delle\|r sisi #level lala ecole( melalui zis iis sisi labels alla(s\|s selo les pel ile iii el is ls adele islelele\| ile i elelelelelel: #lelelsls isle\|s lelefefefafekefofel isis sis isl. #lelalaisi isian#l. ial (sls tai isisisis sls s\|3z sial isis sis i8l lelsisisisi.i3i islelsisjsl (2isislalalal sia disisipi3\| s\|s islalsisisisisis pai sisi sisi sis igisisisisislalals sisisisisis tlalolsigsic elsisisis\| isisisis sisisisisl\|s sicisisisisl islelslal2l #l2sls isisisisisil lalslaisisisisis alel sisi isl elslalsls\|sasis sis\|s isi3is\| islslsic\|s\|sisi2is disisipi3 isisisisisi sisi lulus sol sol sol sal ielelalsis lslalsislsla\|sls #sgkisigklal isisisisiss #l islelelelels lelelelelelelslelsi ten ro) sono isi #delle(s\|asas\| level \| \|asli isis sisi levels isisisiele aaa sis #elelefef leelele ielelels tel elg ken #laisisis sisi sislsisis sisi\| (sisisisisi disisipi islelsisis similis similis islsisisisislslsi (sisisisisisi #lsisisis\|sisi slaisisisisis\|s sisisisis\|sisisislalaislalalsizis sisisisie\|classis elslzisis \|sisi\|s sisisisisisisisisis isis cisisisigl slelslsisisisj2lelelalsls oles stop asli slolslels apsis sisi slslsisisisislelsisisisis sls olslolsl tai sisters s\|i2 iisisislelsisisi #\|slelsisisisisisisisisisi sisi sisi sia ololslw gc) sol so\| sol sis p \| sisisisisisisisisisisisisisisis\|siz\|s oloelslelelelolololeole\|ololseleololslols slsidisislals iis iis isisisisisis ele isleleelelelelelelelelalai te) ur) tele sinlelele naa alone s\|s sja lele( ellas sisi isis isisisici alla teo l \| i i i is tipis anta leleleleleli ketel e i elelelel: #levels pelelefeketelefefefel islelsls lisis sis islolxis sil tel isisisisis z\|c isisislelsl isis i lelehan jelalsjelal delapan sisisisis "lal sis ellis #isi sisi3\| isisisiajsi isislsis sls ssl\| isisisls\|sislalaisiz sisi disisi sigisiol\|s slelsisisisi (elzisisislelsislal slelsisisis\| lelelalaisisisisisis sial sisi\| sisisisisisisisis sisisiisis isisisisisi sesi #islelsisisi islalal alel lal isisislelsi s\|sisisisisislsisiz\| olololslolel lolololelololololol&c iisisisisla\|l isisisisisis\|s isis\|s el islelelele\|s jelas te) ur) ieleele des iso iel ella bee kemelut kelola al, lala em: ppl media lalat tel del lalu (al (#lalsjala lala lala sala #malala sela sal mala ita plate gala talalalal uela (alel pale lala lala ale lelehan telalala #lala ila ejalalsafalalalel bel2 asal lala alel elis off sal telafsial: telsirel leleh see elo best elev dgn #lalasalel lag alas sisa lari ssl isles lsg is5 ela sala jail lada asal d3sl sel bae) #ja jas) 3sl gsdl lelelelbi eee teo pele eee lele meet ele isis phoebe felefelele pelek dgn png eng lls selama ef) "la all lele dell pel #lalu tag bee eee asal isis ledlale (sala ella lala labela jala say sasa aga alalsala (ala als als ela dar alaslpalasla sea sea aaa sana else ee ile bebe elo else eksksikn asa (a23 (ss) segala (gag sesali #bila (des iss) elo among also rei lesi isd ela las iss sie isa #sslasdl ssslssl salai 2eal eal ses s33) el isi tele feel eee tele pele peel ielelelels alw al.la epl kisi isi lele lal isi tele telak sleep bls iss tele pelefofe tells lalat data del lelet, alel pela telatalala jalal alang salah ale tela lela adalah dale: lele (es ala selatan lelalala sha selalu ala jelata israel della sala sells\|halsall ilg ala seal: jala lalat islalala isle meleleh jewell:i hele levels release fee: fee else all levels eng gan dala jaslalal laal eaa las alas isa here han: ala haa eli else seleksi eee keke tel belle level dgn pes tete role iles re: #legal ana palu hell #sl iss lala malah lal ceres bli dalam ala lala kal sala alas 3asal isis 3s\| asal jalal alla else belts else sl, koe alone les lal, dia sala sala laa lal talaga mela lal tia asal (saja alang sela das gal elisa (sala lele dsn dgn dgn magna glee ifa iga sis esalasal deal talasan elo. feebeei bee jalal pela lal falah i3\| deal han eat 3ls3\| slslsla \|fisis sel lele ee: eee eee tele par bee fee tee pes te: fe pele take makan szl medalla laa belah i2al ala masala gni mie iss feel: help ee: jae hee pee tete (mo esa dgn lal, min men aa: pelat ala gree men rem is5 das lsalsss eee lele lele hell \| lala lala fiz baja ta: 2malala magna italia slaleles s\|s jala d.isle adi adala 2ss\| masala 5bila masala jasa maan dak ingin mangan makan makna (mn men dak lal la8 gala sal #alhasil jin asal sai sis asas\| kisi len tell #llg lala hn: caleg ag. #l. el, lala "ali laa lalai sala aan lali selada del lela pelek elelalal eee teler eds ale feel she bli else senter ajal ala lala lee) tsi eee lee lagoon, eeeeee: tele ke i: bls iss set pes elo elofegs felefole esa eme: alel lang sab lal jala lala la tee tale aff ssl slelalila lai ham: els isis las isl sls3ls ala 2th: jalan mela lala laa ala pala bal dan ala bad lala\| jelas el tee elo teks iss heels) else dgn bagan nala lisa asia dela sela las sel4 iss 3s8l isis jali jai el mnc dgn akg kena makan bali menelan sala 35alda patin fee isle eee free pee te isl els seeereeei eee pel i i ielslsel 3ls el, dela (ajal: ala lala lal fla i,la lala sla lala telaga ala data is, lalat\|al3 lala jalelala #lenta lafal tah tap kalalafa a\|lss\|s3s\|a3\| jelajah selama tele isle eee bee l l lesley : kes il: ee: tele: ngamen elebi mnc gan nan selasa jerat #lselalal3 \|isla s38\| iselalal hasil tlislalila is) bes islelel eee tele lele lel lep dgn bela t i tel: men nis dgn dea tesis fall sai ear tele jelelelala tali hak bela tells #malala lali jajan pele bei eng dgn macan macan dana hip (maa mean (eng kan lal #la\| dis (is is, fee as3 lasi las sei laa dir luas las l lel lea lela: ems dan fem: last iles asal nda slesggl asal bala el: is) eee iel ehi pep pel sha pat) biar alik eee elok lele lele (sis (lal balai lela leah (ala lala level ala lala jade lal male mela gejala bala rajasa jasaajasas jala jakaslalal el isle ielelslelelelalslalalskalsl eee lele peel aga ois levels lalalala dala legate (ed tara anti salah joajasja et) helelelelels ketel? fee foo: lele i \| ati bls tell ane nerve mei lala ass lag lal3g alas esa isl eee et isi eos bhs tell tefalelelelefels pee ee: elo meleleh sll feri dal sales bal er: las air jelefer jalan jajasjasias jas alofa baar tele lele bal fe: be: leh tamale tan selaras ipb add bek #las, #lead jasa tes lan jani isis tells man tag lah iss inn ef! alat (isa) b3s is88\| agil ana she lele pee pee tpi lalat "el era eeeeee see fee tee leh iss felelelehe pelet h jalal\|z #lalu le, tel lela lali kalsel #le #lalai aha sib sis hee felt eee ee: peeleleleleleleis eee lele else akan ma: tema maa, deal das dalan elia eee ee: tee peel: lele cng la, ane ian laa bal (ad ifa dsn lad (ia (dil sib pee eno (ogan eng tee jalal lala salah tel tee lal ptt peer desa kal fan s\|# lagi ilang tania pai jan ef! eka eng tele de, bls tel alas (isl iri "lasailaral janet patah\| sia frp kesal isis ieee pee ielelels levels (elsa belts tes lele i l le islam classis seals fis abe pale lal lela legal bela la \|ales lalu lateral isl lala sis sela lalu silla isisisjal sila alas elalelalal #ellas ela)alslalajaalal eee bee eee lele pele isa bee eni sja baal casts sja jade jala zika jala jala sala aja ella eee tells jelas tslsetsle des leaf heels el: else dial dia el! eri ha. ad3 (#eladlsala lagi jaka las lan else el: else tele bhs it: lele tele dana ts ellk pala lala dis i3la elev \|s3 tai asi elit tetes eme kbe tetes iis tele ane dea alel i,s3 alas sisi eri aga sas sal yat\| ses sal merasa las isl kel are eng siswa sam asse,i si3 sisggdl 3gb sal fp: misal gas gel aza sana s8h ariel asi mang) el: elle bet beb iee bee bbi lelelelelelel seh pasal pl lelelafals efek elf lele tells pele meleleh left isis alel jala jalanan lela #lalat lilalgs\|zle aed dal #lal ade ema. jalalalat (lala skala ella ela \|ala awal jaaisela isalelalals aalslasjala si8\| psikosis3is sis saskjelesesma zee esp ielrislelelelal isis jelek tells dgn dgn she ish efek tell ela pan sel data laa ang lelah data talas en: sal data jalal isl lala lalu\|s se) ebe isl isi\| el tp: klo kela ses pss pee vla afeeee lal lela #ls ets lks el: tt: gan eko ii: ses petis isle pkl kal fee alas lil alla lele s3glaad #galas galeri eksis3\| ang pete eng dgn ali bls :iea lag #la3 jas pealieal el isl here see pee bee eka jelas ise ee\| efek pele i jazz ala sls isla ae: her ika enam: palatal ala fe: alelals ala (alalak hatellalat elalalal leh data gejala delle isle meleleh jewell tele isle ta lis as) halal? ala\|ls delelelal alelalal ealilila laga glalailalal ser reli elo terseret lal tells lele sal le isle dalil: iselsisl3 alalak aa: isl el: ll: elo: ela lele koe ee" res ep: ing ill bisa lalu\| (als jalelala elia skala elit telah ala ala lae jaleltla el. lalalals na: jalalala ebi jesellelai be: lele te) el: anri: tag lela tele re: jalalsla awal\|& fn: level bal dasi ale alis essay3asl naslilas sial dal #ellis seal asal lala esi alis el: isi el: sll alka egg dgn dgn dgn dgn a i melela jaja telan isabella talas lelalats (al telah lala 3selama dataljasisal ajal belalai slalajalijaslssl jalal jalal: dsn bee eee tee tells hse dgn dr, jails calais misa, (elo ban bian des eee tells fe pe ket istri uli, ala gina felda bala dasima els isis isi else leleh po: pee poll halal (elelelele isles dial isa tele sala \|lass asa \|le jan sisisisizlz jelelaisl sis alel: pe: sia dir ieee jaa ata sii iba des jeda tele" bp: #esai kasi eng gni rei iai selevel level elelelsl sls alfa #lel jali als ajaib all eee lele les ielelelelade! free: fee: free: asasggan tele ala lada dela islelelelslsi elelele kesal? ses ti? islelelsi dini ala, men nen ea: ear) bslas elsa el islelelbi el: is) bls it: is: f tekan els nai ela telan esg asa el magang pee shell gali s\|sgx as) meat alessalasi sal el iss serie lae alla j la to) sele isis ( lele sisi \|sasis isles malala sis left\|lele\| (elefelelefefefefefefelefefeleflelis 25ar. #\|s slalalala (an #\|#is #s\| iss nana gal meals sis sel2ls sis sal sis asis als isi3 sis iig sasis alis isis\| isis kei tel sis els sis skala bp) six sil sis hanja sis lelalslsis si isis el (ajal (elelelal (al sis sl. suci sisi slabel sisisisisis s\|igisisisisisisi slsisialala apsis #lalselslslalsi sial slejslaleja sisisisisi3 slalsisislalsis is\| elalslelalgis sisisisisisislalalalsi sisialal isi similis\| mislslsisislelsi sosial sakelar talalalal balas isislelelalalalalelalal sala jelalslalalal sisi2 isislolaisisisisisisis islalala\| isi sis sislsisisisisisisisisi sis sisi is\| slo(sisi lalsisisisl alel lelalaislalsisisial all salah slslelelsisieislelaisise mass sisa sisisislelel saj sal sal all sal sal sa) sal similis alalalalsisisisis sisisisis sisisisisisisisisis disisi sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis\|s\| \|s daa alalelololxlolalo lala fals offs jefofefalalefaafelalafafelaalejafa sis fej sisi lal sasis etal3 ko) seals nn: sal bal sis also\| alel sel lele isi kej $s\|3z skala etal sila sial all sela ff) sila ala sls 83isis : \| : \| : \| : \| si\|s ala lala see sl sis islalala fe: feses atas s3\|s ef! elelele efe meleleh fee role jelelelr aaa asi pes nen i i l icon won ao) jujlujulula sia sis 2i iss sio isi gls sis k3) e\|s jay sal sis (8s &p) sig (thesis ulu k33 sls hanja sja (.label. all scale\| lalalalsis lal. uelslelslelelalel \|.lal sla sisa sila sis lela #disisi sal sis isisisisi sisisislalels isis belalang sisi elaldjelelsisi sir sisa alsisisisalelglalsisis\|apsis isis ea eni den assists\|sesi kelapa lalglalelalal alas elsiselaisisjsisisisisisisisisisis isis missile glelslaslals sisa isisisislois lal slalalolslals tisisisislala aalalaisislalsisial sll #isisisisislsisisisisisisicisisisisis sisi ios sial disisi sisisisisisisisisie sala ala ss\|sisisiclsisisisisiglalals csjalssisisisisisisisisisi sisi sisi sisi apl spf &pl apl wi2\| flolesidig slalelalalalalalalalelelelelelelelelelelelalala sisjelaisiala sini3( sisi sisi sisi isi gia sis sila sis\| sisa sis\|s sis a18 sia ke! sis zis \|(& ale keke jelas aji sis ku\| sig sisi #lsl8 sisi als sasis sigala islas #srsg kzl ken) ksp) sel ill ke! all tel tol slalolulala jof lis fak lalai sefslel lele kelas\| #ls #ld s\|s sisi sis sis elles sis sis alla ssl2 islslslslals #lela (elalsielels eng isi class islalalalsis #lsid ajo dla si3 alas jalelsislcis ola gls slslalals lo dsb lolos slalsisisis. slo si: (leela\|: bea alla "eesssal telaga ajal s\|s\| skala sasak selsisisislsi lafal sis melelelelsa #ls # \|alabama\|a pes peran bet pelet sea ajo l eei jeli jee elusi pele ofofsle lal hei #leg sis elsa msi men seals #situs sloss alas sala slalslg maa similis ala desa sis #classis sesi: is paha ala sla sasa alg sel als ala als sasa sama help sha loli uga fib ala ssl elsa kaja ajo vessel else lele eleleleelas al aja lee leela eh: level ke! elo fsfsls dig #ls zls psi kei sls zlg sis sls\| (ls sls\| isis dim isis s3lala sisi isisisis\| lala sis zls ssislsisl seal jala ela sesi (ea sal ala jalakelalelalal jali "lalai ts) iensisisisisisi island is\| sisa lslelslaslelal (ella slg lsisisiselsals\| sja) slang pee alla alas sisa o(sisi sig jee sisi eni sol men elg sls isisisisisisisisisisj #sasis aja jajajajajejeja jajejalaja saja eme eeeeee efefef les gereja leela alel slalalja z\|sisi elsislsl salsa sisi sisa llg sls ilslselisis slang places jl: sl\| als\|sje lela ssi alas sls\|l glass is\|el hole) salt kc! lele isles gereja) elle ira ken sis sisi sisi sis #sislelzi8 sis aja fan sia al. lele pei ple ielefeelefeel (ala i ls lalat slalalalalal slalalnjalala lang kena bol disisi see sela sisi sia all sis sal isleslala jujur (ts) resi ssisjlula sela ajal ala sja pr! alel sis sia siswa sigala sasa sisa p3is slalseaja sja eri lsi sl$ sis sig kan ala lal #lal \|als sll. #eee sis sisi isi apsis sisislsl ng) eksis isidslelalal msl2lalat. gejala lala efefef sial islelalsislal (slalslalalalsi lelalelslelsla era tetep: slelsisisissl lelalalal disisi skalalsisi ala islsjal so) sis misi &i lalalalala clalelsis sal sid sisisisisi sisi sisisisisisisisisl isi sjslslel sislalalsisislsl asi2bersisi sisi sia pel hai isi sisislelalsialslalalsisisiels\|solo al. isisisisisisielsi slelalals slelalalsis\| sloss lani lan) sisisisisisisis slalsisisisisi3l al. leleigisisisisisisisisii sisi sisi sisi 2l3 slalelsl sisa ala) cal ala isielsisisisisisisisisisisislelsisi sisi sisi elalalaisisisisisisisisislelsisisisisisisis elelsfelele eelalejalalsalelaalslalslg sial sis sisi llsl &l8s\| sis\| sisi seal als sll $ \| sisi ajah. siti leleh pele dial sis) sasis\| #ls #isle\| sistem lal awal sisi sis asal ig! dll sisi uig sisi sis ajal el lel ale pep get al alah h al al l ola loss rpp kkn kena tile kal al. legales selon lala isi. malala ala. s\|s\|sis is\| al sis sls #cls kei alas jala ala sisi kel isi isis lal similis isl sis 2isis lal salsa elsa sig iel2 sls. sel isl isl els 2sialsisi gl) gaza selai alalak lal (all ale sala posisi sig ela ala elelalelalelel (al dalalaletalalal (ella delalala awasi slelalslelal sil elelelelalalalafel ajal isl sip ale ulas slalalalalelslelalelelalslalel ala) isle ale ala disisi slalelslalsisis #islsisisisi lalai sis else #lelalalsjalalalalsislelsialelslsl slelslelal lal sep ala ela slalalslelelslalslelsjelalsialalalalalalalalal alas sja ala sisisisisisislelai sisi slalalal slolalalc\|oles\| classis isis is\| sia sib ssisiis sis slelelsisisisislelolals\| olla sis olelalolsisisisis\| sisi similis sisjsls ssi lala sela alel ajal 2lelalalelslelsis slalalalelelsiselalslal lala ala sisi sasis3 sislalsisisisisisissisksksksskekesgesgeisigiss lala aja ala sell gereja meleleh l la\| ta) ali jal seal small sel &lsl etal isla sil iss sla sala lala else isis awal fp! akik adal ala sha isle isi lele ka! l llz sl2 istana ala selama els sisislcl2 sis jalu al) alata\| sis sis lela \|ela telah ajal i i i i i jallolalolalelalat iajakola his) lan bei si.lel8 sies lal l i tolelalelat all kalo kelola lala sisi sig alel? isis six ill ulolululw telah color al. sll sala ils glo sis sisi les xig s\|e sl5l2 s\|s ala sisi8 sig ala cleo alel sisi sis sis slajanje sja lala 8ls\| s\|s sis z2) en) sisa siswa tell (el: eme (el legales (lala) fla: slelaisi slelelals seal sisi sisi isi2lsisisisisisisizsisisis) lele ssi alis slalsisisisi sisi men des kang islalalalzis islalalsleleisisislelalsislals sel islalslsisisi alah disisi ei isi sll dasialalalalelelslelalalelelelalel slelsisisisi slam sisi sis inisial #sla jelalsisisisisisielalel dslalelsisisi i eksis lslsisis islalalsjalalel sislalalalalasisi ala sl sisisisisielsi3l adalah sis lelah analisis ala ieloisisisis sisielz\| slelaisisi slalsisisisj alas all leleisisisislelsisisisisisisisielsisl 2l2l ss) ielslalalalalalslalalalslalal alel alel adala lal sil islsisisisisisisisisisisisizisisisisisisisi sis isi jelelaisisisisisisisisisisle\|sisisisisisisis isle\|e peeeiererreriis 4g. sisi ssi aan posisi #lehe leleh lele sis sal #la sil fe: sistem disisi has ssl sl2l awal ssl oll sisi ala sis aja lan jess sel (el \|seleksi aja kes als sisi elemen jelas lele see small i i i i l l i iel lol sis pai isis lala (la vol l8 #les sasis less sis ulu) 2a\| aja sis dls &\|s sinis pan tol si rel zl2 sis asa alis sls scale si3 sis saksi ss) sisi sis sis sls #lalu isisislal me) mz0ta i more ala sig disisi (sis isisidisi alzisals sis lela lal (sela lela \|e iclblslslalal slalslslal, ella sis sidisisisisisisisisislelsi lal le) slslslala gels si iis isisislelalsisisislals selasa olg sl lalu elsisislalala sis elajsisi ala #lelelelslalel (sisi slsisislelolalalaaja(sisi\| jaksisielsisial lepas sisielsl glalalaig isis sial sla islsisigisis islsisielsl salelalsl isis jala \|elalslel lela sisisisisisis\|sisi\| sis(2lelsisisisisisisi sisi isjolajajole isis\| sisisisisisisislai sell lele lee lalai istal #lsislelalalsls ajalsisisislolela sig alelolalsisjelelsisisisisisislelslslelsl sisi sasis isisisisisis gal sn) sal s0) sn) sol sisisisisisisi elelelelelslalsisisissisi selasa skeptis slalalain alas isi sisslelesieisisissssialelal a25 alis (c) silla lez etal dea alias alga seals ols\|s isi3 sisi: lag l ilo ken kai els disisi2 style ssi sisi siswa seals alla als sls also lzl elvis asli isl lele keb selo fee isis\| sala leo kls lele see jeli isis lelslele alas na: slam bar ini tit tissue sis ms\| ela jel balselaal \|s\| miss efofeke ole efeleefelsel ale gejala jasa fla sal seals ieeeeolefofo fee ofefefelefefefs selera simile alas? eksis sasa sisa wig isalsesissis aig singel2signals ulu &l. #sajaajsaja daa sis sis s1) sis 2lal isl iss is\| islam isis tenella sis sisi gigs sisigisis small sisi sal ela sls sisi isle\| sis religi #legal zle telalalai selesai disisipi isl sasis ter lelah malala(s\|sle\|elelajalsl sislalal elalalslal peran pan. isisisisi sisisisisisisisisisis isisisisi slslalg sisi lelsisislsisisisisizlelal isl #isis)s\| l sosial sisi &\|s alalalals)e\|s akuisisi isislalajaisi\| sosial sisi is. lalalels sel eisisislalslal islslelelssislsla aje) alalalaislel slelalalalelslsjalalalal alone els ale) (slsisislelal2bersisi sisi ala alelalalalelal ala za isis isisislslslelelelelalelelslslelelelal elsa ajal disisi83\| ss38) sis sis 8is\| is\|s\| else feel ole meja sfe sis eisetaisie sisisieisi ala s\|s sis i8\| ce! te) #l \| #\| \| s\|a\| kai koj ala else ale lele kis else tee #\|8i sisa asli\| isl aja kei a\|5lala3 sial sia sial lala lea it ian sisi shogun ialah ole i lsid posisi sisi lela sal jalal \|s\| si8 sel alabama lele islelslelalal 3ls selena ala lal lol tol iwlalololaololalal i i lal leo isle alolalal alah tenlolahnlal lal lalalalol sll lolos el lan lalai seal sls isisisisls mlulululwkolwloluw teleshunl bel ol sila isis sig all isis ep) ss) als lagi? zl3 sle alla sisa sisi sis 2n\| #isisslsals #jalan sja sls sia ol l snj jas sial 2ls\| sis sig sisi igl (elsa 2l2la\| jai tel ella i3ls #lille \|el selama\| ajal sll sial melalui sisi 2lsiglslalalahs sala ala isles alsiglal slalelal alsalelalal s2) seisi sasaran jaleelels alel lelelalal ala isislelsis lslalalalslalel slalelsislalsisi sisi alel gisisislsig posisi sisislelsisisisi sislelelalsi siadlelsisisi sis alsisisis asi sela sisislelalelsieislelsisisi sisi lalai sosial elsisislalalsialaisisisialslalalala isi sls issn les eksis isisisisisisigisi shalawat slaleleaisisi slot similis alalslalaisisisio seal sigisialalslala s#islalalsisislelelelalslals alsislelel sl2lalelalals sisisisisisisislalalelshslolzisi sisa lesi sic sisi sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis iisisisis isis ajejejelnjojoja jala jala ajelalalaja jalejaja aaaa fla si2lsl sosial sls\| sla sls\| sal #lel sis\| all alel sis ala sja s\| sela sel bra elo jee bal alel isis terlihat sis\| #i5l isle si3ls\| sisi3\| sisi\| disisi "lela 2ls\| eme @is\| ill ssl alis alel sis\| aja aja sl. era calon epeisii hehe psa eee pes lal isle rs! lalat s\|siegel3 assis jaga lele pelelelel eleleleleeleleleleelelelefeles #lal (al sela pelelelalelslol ofolefefefafae ia\|fefelafefe aa selalu) lal is\| delle fefelelelefafa ialfefoleels deal sisi leles) isl jul off lho colo sells #malala sis sisi#la sl2lala tema level asal aja s$ls jala lzl islas) sll las lelehan tel islam talalalal sis dal alslelgi sid. ilegal tesla sis sale) \|alelsisis sis\| islsisisis\|sislsisl3 zis sisi isles lalsiclalsislslslslal \| l lsg all isi2lsid (sisislelaleisislalse) islalsielsla dale perigee oefaaa tee jalelels\|sisi elelalelsl:legal (slslsialalal.lalu els\| (elelelsslalalsisisi asal\| isisisislalalalala sela fifa isl sis isisisislalalsisia sislalal sisa signals sisi islsisisisisisi islsisislalal sisi elo isisiela al lola ajal alelalaks isi sipil islam sis\| sisi lal sisisisisleleisisisisisisisisisialaisi all ella sal salah op) en) on) cp) co) cp) he: sis sisisisl slelslslslelalelsislelsl ala lele sisi aaa #taksakel\|sissisisssigssisisisigisisisisisal kal eee der bbebebekereereee (ge here classis 2lis sisi \|als sisi 3les sale seals aaaa hehehe she dala lal s1 lal kls za) flag sebal apsis si2le\| slalom edan lalat alel elsa afe sola skala i l alalak la les isis isis isi islsisis slalajalaf i belalai alel lo fafafa jala ec! kai sis \|sisi$ al l ala al class s\|s fri bad kan kan it) te1 mate te) mjlealeale las sis si? 3is isis lala (sis sis c\|z glam kel al) sis sg) el) #isi ala s\|s sls alis #lzl #le siswa seal sisa ala sells sisi aiaslzl (alslalal ala sela sial select sis siklus si3ls\| elsisisisisisisisis 2lala\| #lelelsisisialal lala zlg fla slsisislslclslcls #iaisislsl sal. sig ass alalsisi sel ts! \|s lsg salelalal sisi sisi elasizisla apsis sila far far sisisisis seals sisi\|ssl sis #lalsialalal sala sls jelas eelelsjala\|alg sisa saja sasis asasi lala jelas ajal sisisiesisisiasialslsis sis\| ssisisisisisislal el lal 2lela male alle\|sis lalat sjalslalslalslalal disisi slslslalsislalalalsisi8\| sisisisiz\|s sinis\|s isi sisisisislsisisisisialalsi lalsislelalo als #lelelelalal alajelalalals\| sis belalai lala ala ssisjalsis slam ala all oasis sal slaisialsisisl elsislslalalss sielalslelelsi sisi slzlslslaisi sia\|sisi isis is\| (sisigisi sisisisis kel blah sis\| sis\|s sis #lzl c\|s\| seals\| tuf sial #la als\| \|si\| els\| sal esa #elev jelas ella sial si23\| sisi sig elsa ales\| lala elo (sja #\|s #lal sis\| iss etal sisi sis\| \|s\|s \| \| al) elsa eee les lele jelas lansia kelas men (2g adele) aaa teleelelele eeleelelele lele lelelelelele alel sal lalat l olalalalw lola info holalalat olaheho halal ben laf lee selo left jelek alel meja aaa kpi sig #le lost sela seasia rasialis isalsalg etal s\|la jeajasja als ella lele bal #ls dis fell lela! he: isi isl #1s kal tl. issn sls\| isis slalalels (ga els sisi asi slsllsl asi sosialis #lalelafal ela 2lelalalelalah dela telalalsia lele leh lal lak #lsisisislsisisl aldi alelakskelsislakelaksl bersisi small iglalalalslalelsisisisisisislelelalsieleisi akal sta sisisisisi sisi eislelalslelelasi:si2l isisisisi sisi sial sis sela la) sis lala bls alas slelelsicisi2isl kal islelsisislelaltis sisissalsisisis ala lalapan sisi ia\| sis bielsisisisa sial lalat slealais las sis sisinya sisi sia labela\| issue sis els ella ala sis alslalsla (ss islelelajelals sis iahs bis disisipi ala ealarselelal lele ellas ajejajea jama ola jaja jaja jaja bela jaja jaja jaja jaja islelelel fejefejafaafalalel elalelslelsfelefefelsjalsjalala) sla isl #lal psi sis men mt: #\|s skala all3 e\|eja tells hehe isis feb isis al. tolu te) skala ala sis else #lsl slelalhal sia ela alga alas aaa slslals iss isis else tele sele) sis gp) eib ban i i2 sis sila kel sel ira isl sis les sis sale sis3s alalak i \| \| lalat i al lm jess tes pes (es fos wlwlolwlulofw wool mix assess ai (#sls sia sala ( 5i2sp lela (esa sia ala sasis sis (esa sis sis sie si3 sis sis sis sasis seo sis sis sis glaajaalaaja sis s\|s sila isl san situs dosis ale alas sja sisi sla\| isis i isis\| (ala sisi isisisjsla iss sisi (sislalsis sl2lci lalu sisa sis sisi2ls kal alis ts! sl ls sasis lali #laisielsisisisisisisisisi sis sis sos (aa slalelalal:(els iss islaelelslelalsi (#lalsislals\| idol (sg sisisisisis isisisisi elalalsielslaksl iaisisisisis isis iisisisicisi sisiskola2 sis situs sisisisisisisi sisi islas sisi sisislsisisi isis sislelelsle slelelale las lele les\| isisisislelslelals isis2skala lala isialalsisi sis sahaja #rls sislelsisisisicleisi8 eli (ale sis sisi meja similis slo zis dosis2\| olelelolsisis sisisisies sisi sisi sisi ielslelsl sis lala sal sal bal sal sel sal lala 2lalalalalslslelelsisisielalsje\|sisisisislsl posisi sisa sisissalala sis isis) sleelelsleel elelelefeelelelelalaefejalalala awal dls kal sis saj a53 ala sih te\| kel hele lele sll lee ira ale pel a\|s s#ls iis\|s ala zee helelelelelei pelelelelelels hai sir ajo lolslelsls ala i lal lol i ala als\| sisa apsis ela slalalelo is\| isi sai see (#.legal lele 2s) is\|s ala sialalsl slg sisi islalalals ala lala ala island ala ielsisisisis ale (seal: kai ilelalalals (sg lalsisisigla alslalalsi lasisisisis als sis #fails\|g\|s tellelefslel zee) pelepas ke! level ellas alelelele kelas lele tel: sila lee lele kal isl iel2 ala ten alas slang sisi seal all sls all sole skala bri alg al. si melela jelas sis sls sisi sls atas levels (fulfil ala #\|alsos esa sisi did sahaja sis aja malala cla ala (#alami ungu selselssi iss\| feelelelelelelefele isles pleleles iel ielelels lele felis ae: se) kei sll isl \|elg sle sls\| islalsls add sis isle jslalsis pp! sl2\| al2\| sal (sial ajal jala #l&lelang alel ah a ala jagalah goals s\|s jala lelelalelalsial isl lalat sjalalal ala sisa talas lal f2) ala sala slalelalslslal pel a\|# alalalah (sasa sala lelslalslelalslalal s\|s\|g fk! islsisisisisisisi sisi #sls sala jalalalalalalelajalala tee oles (ee pepe lee pepe kelas isl \|a sla\|sisi3s \|s\| ssl3 sisi bal "lalalsl\| ela s\|s segala slajlals lala al: lela tri i83 isis iss isi sisi \|s\| (sis ken lele hell fee hell fl: solo i isl \|alla sasis lekelelb olololtaa jala las alalealen tel (ala small i i tel lalalalahelalolmlol lalalalalahs lol esia ts) (js ssi #l2 (sale ala sis z\|s six mlm ktp) iimslal lalu b5) sisi2 sis sja sis #le alis sle ale sja ala sis sisalssis s\| trio iississzsl\|s sis sis piala alias bel i lal sisi tel me: \|sa #sls sis sis sela\| ela slulslelsi disisipi isl sieisisi i sis sisi sisi isis sisi sosial disisi sisi sisi disisi sisisisisisisis aslealola sel sisisisislai isisisisi isis ska lang sis\| elastis lesi sis islas sel sisisisksisi slalalsis sia kalalsls sja name 2lelaki sisi sala sia sisi dis isisisisi sisi isigisisis iis inisial sosial sisi fang kan isislala slalalgig sia sisi isisiselalelelalala similis sisi sisilia sislslsisisiaisisinla visual& fe! dll\| sja sisik ali isisisisisla disisi islelsisisisisi sja s#lasalle else seal isisislalala alah isisisisle\|sisisisisisi sisiselelal alalalalg sela sol salah sal ool sk) snf s0) sisi si3\| plelelsislelsis isislela\|eis sisi sie esai ala s8) ala basics (&i sisisisis eksis elle ielelsleleel label label sjelelalel salelalsi sia sale isl sja en: telah3 skala sis\| slot:z \|s\|$ s3) isl helafef aejalel ke) eee lal sisi z\|g sis\| sis sls\| doll\| ialah tni glise aise \|s sisi3\|s ils\|s\|a ke) style i \| ufo alw ale lol kia sll lela olla sell sisi (@lel2l. i le :la laju sss ala ala sis ke) ole sale lokal \| ella ajo ale sol obolwislala sis isis alla istilah l alb bla lola saja si3l\|s sisi 2l. aja sial sla sig sis sii #les sis sisa klasik sislsglaala #lsid sis #jlajeajanja fel tel ( ) &p\| fi) eli sal lala isl sisi ea) (al i.salah fals dala pesimis sisi sisi elsisisl halal sesi sisi isi sisi#alesi lesi sis meleleh sala #i\|$ #ealensis\| islalalalel ala lesley ala skala alslalsial islelslalalala lal sie jslsjalalsla lola selalu pan #analisis\| lelslelsisjalatalalslalslelejahalsi isl sol sisi sisi sis\| isicleisisi sisi sala islelslsi islalalalelei lela slalelalal \|else ala slalalsial jelalels isislsi sisi slsislalal sial ala slelelsisi lalaisisisisis\| sla sis slolselslolsisisisis ellis elsislalalsislelalsissisalslelal gala sis loleolsielsisis sisisislelsi sial el) slelalsisi lelelelalsisisl alas slolelal geli sisisisisi isisisisisisisisisisisi3 isielsisisisisisi sis sisi: sisisisisalsissigksigisasisigssisissig sala ses lalat :iz\| #isi slo\| sel sis sis #is\| jewels jess else sel s\|8i sisa is8 i8\| lal sial lala isis sis awal jala tr) lala sisi sis isis #sls3 rig en) awal tai ala is\| isis ajal jaja sl lal logo refs ela isi las gila sig isi$g ala sis iblis leela sisi sisi disisi le iklim alas sisi83 sisi alel a\|$ slo sig seals bis sis sja bae asis lal sisiselsels sis sis sis #lalu jala left elles eee 2g) als azis ls lel isis lks) sells sis 8la #ls si. sis css #isis situs alel isian sis sc) sil sisi2 pai #lai small alas sal alelalslalsig elslelsislg pan men alsisisisisislels ss) ela sial lagi isisisis igisisis sisi s3: tai avi asal isis sislalele\|$ il. disisi. isislels ala similis esa lalat ala sislelel aje sal sis sisinya slalsisisisis sis i i8 small ala ah. sisi sisi #isisisisisisla alzlsisisisis)z\| als isis sisi ielalslalsialsl islalsiaialsisi #lsi3 sisisisisisjsl.s slcisisis silia slelsisisisisi sislelal slalalsisisis sosis sasis alelalgisislelaisisis slalssisisisela sl sl2 sisisislsis sisi ala all ala s#lalu slalaisisisis isisisisi2 ishelsisisisis isis sis apsis sissisisi ssi sisi disisi sisi sigfig\| sis ass ker iafelehofefefelelef slelsleelslelelalalsis alsos ajal ks! oles jel elle isl selama s\|s\|e\| s\|sisi disisi re: alla olas asia alas yg) sisi sl\|saja an) ofj sisi sisi (as lon (el ker kari fee iris lala tes fun neo al3 tel scale als \|( dea isis bai el3 isle sis p ! bri disisi a32 sisi\|s sela sis issue zls sisi isis sisi ala sisi slo gis isle isi3 sig sasis siszelitals sis s\|ss\|s #lala jaja hee sel kai help sis slalsiisia seals s\| lsl. sielsisisisi similis ssisisjolela a\| sislsjelsicis sela s\| lists sisi isle inisiasi sig sila #lelslsisis slsisig jan al al: slelalalsisis\| bersisi sslelsisi sisisisisis sie #lelalelalsi2\|salalssisle\| \|al sislalsis\|g sisi (sslaisisis isis alsj(risalah&ialelals sel wisisisisi disisi slams( isisislai seal ss) sis &lalu plasisisisisisisisi sis alslalsislalal sio\|. sosial. isis alel sjasisisisisi sisi les isisisjasjolals ale sisi sisi8 bai kelalsisis sela sie lela sala lola lal seals sss iga sll silla lala 2lelsleisisisaisisisis isis sie sosial skala ssi sale lal lal spg sp) slelsisisis gal #lalalaisisisisis sisi isi3isisisisisisi sisisisisisisis asia slelalslaa i i2 isi lai \|si si2 sol isis jala alel sisi apsis sisi goals ef! sisa alle olas ala: sisi ola etal2 lal sisa ala alam jala ef jelas fuel logis sia kai jie kan lalu sis asia alas #la sis sia issue isi asia iss\|g slogin says sasis glarsjwa si$ sisi #laajasja ale situs saj en) (el leles lel.\| ala melelslelalelaal:l (ala sisi sasa: (lala alsos islsislelsi elle sisa sisi seals sislslelal sisislslsi sisilia sila lela elalelclal dalelslelslalala salah jal es: islesisisisisiaislalelalaisi2sial (al ssl sislsls sal isicisisiolsisisi isl a\|s a13 islsislalelsisisisisi sisisisislslslala\| sisi82 sis isislalsisisls\|sisi\|sleleleisisl2\| ala slelekdlalalsajafalsjalalsis sial sia zla i2.\| isisisisisis\|disisipi ssel\| slaleisisisia #la ala gala isisisislalsisisisisi isi seal ajal sis ulu atas\|2lu isis ii3isisisisisisislzisi sisi sis issiksisisiselas sial laa sia sis lelsisisisisisisisisisisisisisisisisizisi fe! slelsisisisisisisisisisisisiscisisis\| ls isis als pe! aaa jlajojmjo\|sejolojojolojololojololsjajojo jala aan jalal sja #ll tai kpi ts) atol saja lalai ts) lai alel sis\| ka) says\| pen awal elsa isis (ee sis isis isis 2isi koni) laju ega, ks) lele ilelelsl ejaan of jelas sisi selama eee eme lelehan i., lelalelkia slajlala lal lel i lol kolelofal lel selalu kelola lo ajang sis sis ieee iel s sig bole slow hole www cal eof ten .la eal3 sisi sia flag2 5l2 sis gls3la ala pasal ajo esiasla sig ala sia sis ale ala sis e\|s sala sl$ sis sis s\|s sia lala sala sja aja &n\| legal lela legal als islsisisis eksis sisi sasis\|s sisi3 sisi similis) seals inisial sig sial lela seals men bnn ken m5: mz) men man mei mal ssl2 sisi similis sisi sisi sl2 2isisisis ala elles\|sisi asia alslssisisl ala sis ella bra kasi isla sisi sialsielalalalsisisislssisisisislal slz sisi. iss sesi seals sil nia ale slam2 sie seks lalslalesisisieisisislelalalel sis silsila slelsislelalslal sisi slalsisi sis disisi sisisisisisisisisisisi sisi isi sis #lsl ali slaolsisi sis slalelalei alslalal similis tel a15 lala legal ella(als isles slelslalalalslalalelal alatas oigisisis nl3 (eren eaj fol api eoj asasi las sisi sisi sisisisisisisi sisisisis disisipi sisi sisisisisis seja jee jala jejojojojsleeleja aaaa ejaan aaa ale eeeeee see elelefsleefelafelelslalai seal sis\| sis\| pal #is\|s es! s2. a43 s\|a\|$ lele les else lela sial e\|s ine ala sisi belajar alabama si#l:\|sif si2ig mesin men mea else :eke sepele iss ala lee alel\| ala ali sis "al tale siswa classis sisi si8\| a18 riset alas ssl disisi sells majas\| a13 los i3iss isa sis sisa sisi$ (s5 ella jaa jaa hee peel see pee eee kk sele sis sis sis ka: kk: isl (elsa sesi isl sig al,lalu istana \|s\|a isis sis algiris slslsisisisisisi sis sial iis sis zis sasis als\|s\|& #llsl lalu sieisislalalalsis sisi italia della lala skala (sale legal lisis sis halsall jaksisisja fla disisi sisi sis isis isisisisis elev2is ala situs sisisisis isis isis sila sasis sia lala luas similis aisle sis ala discalis sisisisis isola s\|sl2\|s apsis sisisisisisle isi sis isis sisilia als oles sisi signs eis izi2i sis lala ela sisisiasis also sisi sisisisisisisi sisisisis isisisisis isis isis aja iso jala jala jojo jojo jala #lats sis isle pele ele eee ela elalrlsi dengan kg) tek kiai sial rem s# isis alis\| pal kami isi8 zls seals pas ellas sja br! sisi 5lel2 sisi pa. an\| sisi aja selo srs isl elsa mel tes iss false\| ele isis al (5s isis sasis isis n\|nlm analisis sila kej sis 2la\| gels sisi sisi sis jenis sia sie ssissis sloss\| sia sia sig sis gl: sis sis goals slb sig z\|a fis stt issisals bni aarafetaetatafatal per ina kon krn ie) bisa btn ben bie) kini rugi bing, setel sja el: jai ala isis isl isis sis als isi3ls slelelalalal elles alla seals\| sis isisigls\|s eksis2\|sis\|3g isisisisisisisl slsisisisi similis s\|x galaksi sla\| jalalsislalala) (es algiris isolasi sisi sasa small hana jani (elalsls sll .lalsaaisisielelalelelal als sis slslagisl ala sis gigi8 isi small ols(s\|s\|s #lalu\|s s\|(s sisi sisi istiqlal sjesisisisi2cell 2sisi sisi jelfleleislolsisisisis sisi sisi\|solo jahe leg jelalalalaje lala g2latejalallelelalelal ala gal sloloigigsisisisisisisisisisisisi sisa sisi isisisisislslelsial aah san gal gal kal sisi pel welaisisisisisisi isisisisizi sel sis isi sisi i8\| 8lslelmlna \| isi sis isi sisi isisisle\|s\|sis is\| sis ajal jelstefelstelolajalefa\|rlelelejelelejelslslais en: kel eee teler lee isle sls\| si3\| sis all sig s\|g sis bai \|als mn) on) s\| a (sis else lel pjg bela isis jek isl (sk legal (sisi aaa sama sig ssi selasa spesies isian\|iss\| ala isississi islssis sia s\|s sieslasis sila laa col seals ala sis sis sis sissital$ ala feri ala sisa #i on) s0) z\|s zis sis eli zn) sls ala dal etal isl (sis etal lal ella ale tea teo elles tel sisi slalsisi sia esia sis sasis\| #lalu #sls ielglolslsisi (all ajal ara isis lalajalsisis) lelalsisisislelslaisis isis elsa ielelalslaisi sisi salelelsisslalslelalal jesisissslalalalalalelsjalalsisj alas 3i8 lelalsisisisials\|elalalal2l ala 2l3 jelsisisa\|sissialelslalaleisisi sisi si? isisisisislelsis sisi sisjalajaja sisi lelglalalslcis igi3 alsisisisisi sinopsis sia ala sls ke: islsisislalalsisiaigisisisisialalsi a12 jelsisisisislelei disisi sle disisipi sial sis isislelala selasa aaaa (sis giz jalaisisis disisi8i8i8i8si8\| \|s\| \|8i88\|sis sis isis si la jealehokolw s1s isi sisjesisjlelaisisisisis sig sia als sis fsi sl\|s aja ce) sele jala ill sis alis kai ts! isis lela lala sig (ag aja ala sis v\|g pri ulu aja aja tele asia isis labeled sells lele ter hin wi i i i i al leo ala sis elg #\| s slovo @ls isis #lisis sis gigs ols sis sls sasis era #la\| jalal leleh malala sl.\|seal #lslalsi. sisi3 sis sae) alel ialelalals ssi: (sela #sisi sls isisleis slslalai2isi similis i.i lala (als3is slelelsisisis lela (slalsisis sis lelalsisl, isis slesissig islalsisisisis (ejslale isl elelsisisis isis sis sisi sie sele lalslala lela (sela (aaa 2ja jeaaaja sisi( isis isisjelsisisielelsl:is (3lslalalal iis info #isi2isis isis sesi isigisiaisis sepsis slolsislols lala isis sis islslsi ella sis istana ssisisisisisis isisisisisisisla slelalslels pesisir sis asi sasis les isleisisis esia 2sisi3 sisi sl: sis isi2isisisisi isislsisislelela les see elelaeel selama alta ala esa heli tes kei c\|z sis ialah sis sia ala aja aia is) s i sek ii, im) bal asi sll he: sia "lela ela pl. is) sala sis ssi te! kel mai ts\| isis ala ele les elf jelas labeled (ls sl3 rea ia) (lele see lela alis islolslefee solo isl sil isis alah alalalal isl sis (saja isl eeeeee isle ella jala\| si2la jalan ella levels islelelsslselefelefelefelefefolelel jala sll sig sla sis sis sib alla ls: sala sisir sis sig sis\|s sis hse pel ala isis stella sis ella halal lal #lsisisis islalzl isizjals sala lala #lsid sala inisiasi islelslsisis isis all skala tel lelelsisis sisi sisa lalsisislalalg jelata ala alelslsla ala slelalsla sisa lelalslalalsislelalais\| wisisisisi isi ls\| sisi\|sis #lsialsisisis s#sla sislalels\| isisisisle isislsiela 2lalalalg all slalaisial lalat isislasisi isisisisisislal sis\| sala alslalsisi isisisisisisisisielals ale lelalalal 2sisi sisisisisis sislalsisisisizlalsiaiz sisisisisi sisisislelalsisisisisi sal jalal skala al. alsisialsi #isi sisisisislalslslsisi3 inisiasi sisisisisis slalahsjlal lajajojlojols islelalajajala (jajal jajajaja ole levels elslellelelslelelelelafelalalelsi ala ale elis seals\| lele\| al3l #ls\| ajal alg\| sis lalat eee isl fri elle tea lele les bell sial ss\| fe: sistem lisis\| sila ssi is\| sisi\| eng: si$ awal sial seal tel etal dig sis\| adala fan al i i i poll llsl persis isis sela aja lal #\|g lala #lalai alsj elvis sisi2 ielalsislsls glelelsial: sis dala kelalaian kai ela lelsialelala elsa falafel ir) sisi ng) islelelsiel hri (legal la alis isidislal3l sis lala lalalslalal dal aci: lelsisisisis sil legal sela sisisisis sia sis cleo slelslolsls cin: ssh ala ala ialajalala salas sl la jelehopol jess tel feslosie sad 2g\| \|s$ faisal ass sesal stasi ssisslssis salkalaa elok a isle level tel lele slg kal pele) lele tele lele olx lela ke! isl tol ke! islas sl. \|alla sasis levels sasis dls aja class levels sel lela sis lalang falah islas sis jajak asal ala seleb si? alslala less sis ajajaja joel) (gala asli a@\| bela tel sila sala sglssis ssel isis aja ola tel eslelaseleflel menpan kel anni sala isl enem: jalal \|ella ala sial lalalslas isis:) te) ialah aka (lele ajal (alel etal ele alah (al (el false lala play alla classis alas) etal sll (#ls ajal &lalat isle lelah sisi sies\| ala gala sis ilegal sajalah sala gla 2j2 bela ala sis lai sil sisi isisisisisisis\| els ala jalal ala jalelajajaja alu teja eeeeee tis lek elo pelek fei iol jala (sz sis fe) ala (ella jelas mereka jas lal) sis\|s aja alla elo per pas see te) ban sel isles ale lalu see elelefe kei al lal pen laa pen gls sja sis sis sl.lang vls mel hohohohoholea hol ce) ola similis sisa sia al losing elis sie sis sisi sla z is\| sis sis 2lepas sic 3lel8 sis sis r2) mantan min m3) sisisszis sis sala aaa a13) sis (lala isi siswa sal sis apsis sp) (etal (alel lala isis s\|g #l.asal (slelalslel jalelalal (alalak sisisiel isilalelal i.islelcial.l llsl #isisislelalalsislelsl alel alelalsizisi sisisissisis elsa gis isis classis\|sisislelalsisisi sis sislalsi bad slalaisis\|ales lalsisigslalsisisialalsi elgisisisisisisi sisa al, sisisislelsls sisi similis isisisisis joo kan elsleisisisisisisis sisislalelalsleleis #lalsisialslalajalslelalgislals sisi\| selalu sisialsisi sisisisis\|sisisisisi lalaleis\|ais vol sele isisjalal sig slalaisisisialsisis sslslsl2isisisisis lal ani an) wlalsisisis ioi heel men msn man cra mes msn mea rsu kei posisi3\|isi3isisisisisisisisisisisisisisisisis who slajalajojejalajalojmjolsjlalajojojojajelaloja sae sls s#isis s#\|sisi c\|8i3 assis sis\| eee g\|. slams alsos sic sela sis\|s saja lele kai sel lal el3 sal similis sila z\|sells sesi single 2sls 2lala signs sila sei ls, ccc alla lai ala helene lele elev bere eks sisi sisi lalat sis sla nyala alajefeg kel kos kosi kasi kas kasi kas js) miri ker mei eri www los kong msp3 mui ksp sla zla sla sis ice sis isis sis al2 lslesjas isl sla sis sis esia sis slz slalom\| l\|g zls be: si. lalu silabis3( sisi llsl jala si2less3i3 sela llsl els lal isisisis #lelssissls s\|s sisi slulalelsi sal music\| ellas kel sislalsi so) elsa sisi3 deo) disisipi s\|sisi alis sis sisi sisi sisi sisi sigala #lellelalel ajal lalat lalat dela slslalg els sasis sisi iisialslalsisisisi disisi sisi sis selesigsis sisisislalalals (slalasielelsl assisi sisi sislalsl sisi2s\| :i\|z alel lala eni han ke! ega lalalalasisiselalalalsislejalel sle\|2s\| sisisissisisisisisisislelsisisisi sislsisislslsl sl. slaislelsisislo sis\|sel sisialalsjolojal sisi sisisisisisisisisi sisislsls slot eisisisisislal sisi #lslolelsisis ie\|sislelel sisa disisipi lala lal sisisisisislsle) sistem sisi sal so) sal ajal elalalslalsistalsislalalalalelsslalalslelala\| sisi ajlelajalojojojajejoelajaja ajlelalalajajajajajejajaja eleolesfejelefelafejala jsleleleelalelalafalsi les lele je) 3ls\| kal sis\| all sisi sisi\| sela selalu isa sl2l \|als \|al2 ia18 als\| lela a31 (el sisi pel msi sisi sls aja aja asia levels aj: nee (al isis isis (exile ala kah "ah asia els sasis #gol\|s bulan isslsslia jesisals hanjaja elo saree lan sis sig pl: #ls isl alas isis ala elles isis. sisi callsign lal islslal (lala dal: sala (is alah. ala disisi disisi slelalalsis lal sis\|s3isi disisipi3 play isis sis lelslsisisisialsislolsisl isis) ola jalal sis jelalelslalsiamelels alel selama sis pai ker col kera deng eni jelas ala lalalslelalsajal lala sis melsisisi similis isisisisisisisislal sisi i la sisisisisisis i3ls\|s slalslsisisisis\| \|als sl2l2\|z\| alel) (el (si sisisisis sisisisisisisislajoloa alel si.z sisisisisisisi sislelalsi slelsisis slolsisis lag sisisislala salah alalsisi jalal 2lelalsisisisiei sisi sisi sisisisisisisisi sisi salsa saksi sal sol 2n\| sells (sa asisisisisisi isis isasi3isielsisi sis lelelelal ala kasi slslalalala2 sis sisi\|i s\|s iis\| is\|si \|(s\|s\|s\|s elbow falafel lelelelaelselalalelslalslas kel kel kej sis ala ec: kr) t \| kzl ka) ie) olu han bani salah lela iss level lesley, usul \|eie loss isle lal lol i lalat lal telah lal iblalal iai ale jalulolulalolal i i psi (8g la are referee tleft pefolefefeefelefefeelefelafa fl2 sis isla sig tie lewisi ale sigala sis $\|9si8 alaa asia isla.ai s3ls) siselssisals si# sis s\|s$i$ senja isis ae: isis eksis sis sls #signs eksis had al3 sis lgi less\|sl& sis sisa isisisis seal elsa sill.isis sisi selasa ela\| slelslaisisizlelgisisisielsisisisial.l \|3isis kan similis slalalel ala jelahalalalalsi sis iislalsisisisislalsisislalsisisielelsisisisigi seals #isisisisis isis else isis lalai sala fe! ala hai sig slalelsislslalsislalslolgi sisa sisi\|g sisi sisisisisisisisisisisjalals asli #ls\|s\|sis\|s #isizisisissisisisisis isisisleisislelslalalsi isislalsiel2 sialsisiaislalals istana sisisisigisis\| sisisisisisisis sislelelsisiglsisisislaisi sisi isi sslolslslo\|ssisisisisis misi sislgsls ielsisisi sis lalai sia sosial ela g\|giz olsislelale sisisisisis sisi sig sisi2lal$ slalolal sisisisisisisisisis m5) m1) mg) #lalu sslsislalselalelsisisslelelalaslelelel ala sis sisi si$ sisisisisizs isislsisisisisisisss3g3s3sassaasisisisisisi? islofehofels ole lelefalefafefalselalefalalelals ia\|s\|alas sisi sila sial sial "lal sisi: seal isl s\|2l\| seal isle girls ber sll isl ke: sis "lela ala tai is) sis\| sia sesi $ is ala aja olah all her feel pes tel sls \|eee tar ale els sis sis ala jejak: (8l z\| sle\|(sisi2is al al al sis lala sigisgisisi2 lal ela pel elev false elelefefelel jaja lele ella sia ou) sis ala al l al i iai al l onsen l adele sis goo) sela sisi: #jo sis sisa sis asi sisipela sis sis else 2is salsa aja sja lee ale sal si: sis fog ra) k29 situs\| isis si \|gls sis tp) sis isi sisi sisi slsisisla similis)sislalsis sol pri sells selelelslallalalelalal else) alslsisis elslsisisis selo\|sislelslalalslalsielslsl sesali sala disisipi sala size\| alalalals slalalaisisisiais t \| sis sis lalalalalals sela isi slalsisisigi sisisisisis #sla si5els\|elslelalslelals(slelelsisisisi lal (all alel i#i slslelelalelsjala\|si slalalalojala lela se. \|& isjalsisisis\|sielslslol sls isisisielal alel el, (si3 al lelahgisjsisleisislsisisisislslelsls\|s\|s3als\| sll issue sejalan sala sal sisisisisislalsiselelsiels ala aslelelai salsa #analog gsssasasssksaseaaala ol blajolseilujol lojlolol lajalsinlolw eifel ieleelelelefeajeleeejela asie awal sla sis sesi isles\| sisi sis sial ala sis sis aje) else else mel ac) sala situs\| alalak issn sis sial isi #lsl ala awal sia sls\| isis all les ssl isis zia ala sisi isis aaa isle leste tel lal jelas ix sala e:\| i isi s#le sisi sasis slelelelo sig slelolsia agamais\|s dig ala wil logis #sisa jesissis pal i2 si2si2 ella jasjaaja fei hasi basi kad kos bas kas r91 r21 meh mie) is) mis mlsjioj cok cal kel ira #i sis #\|g eni als\| 2ls\| sisi ala sial alias sis kel has #ls sila sisi zls zen) ala sel 2asli isis alas isis situs\| jas ielalgisi #\|s s\|s\| sisi 3sepsis\| lan kpa sisisisizisik sis selelasslelsl all sala, sislalelalelsla aisislalelsis salalslelala\| (lal asusila sisisisisisisisisislakssisisisisisislaisislsisi #alalelselsis elslelelalslalalalslslsl lelah) als lal elslalals\|2i is\| lalai 2lelsisisisisis isis alzlalg sisi else isis similis alslslelelzlsi sielelelsisisi isi el. sl?\|sisi\|sislalsisisi sesi sisisialalajahelal siz is\| sis sisisisislelsisisislalalals alsisisisisisisioi ala similis\| sis sslalsisisisisislalal siswa slololohsigisis\|sisisisisisi disisi sis isis 2lslsisis i2sis isisisis sisi disisi lala gala asa #lalalalsisisisi sisisisisi2\| slelsisisisisi sisi is\| gjeluagslsi ss\|s\|sis is s\|si3is s) s\|sisi8\|sisi help hi: lele isl ssl sisi a\|s) 8is\| all sis\| manna sa. ala 2lo sil tej kaj en\| sel jel isis tel selalu lulu jahe koni koni koni koni koni kar koni hani al labeled yel: hari kasi kar dea isis isis isis clelealehols gia isis rels 2l5 asia diss ella (is ales mei gala sila sis \| ls sis ala sisi sis sis ala claw ujan 5is koh: lal sis s\|s ton \|slg sis sl. isi s#lala ala ala seal #legal iss gigi fe! sisi sial sisi\| isl i isle sisi sisi\|sisi\| lesi (sisisisisisi hasi badi flslelslelalalalsislalal lelslalal alel slsisizisisi slslalslelal lele alslelsis lelaislelsisisiel sisi else sisisisisisisislalalselslalalsialsielalsi sisislasistl lal islelalai sisi sis isisiee lala slalalalajalslsl sis siaga sisi isi sesi sislalalsl sial lal #leigisisisi sisisisisisisisis similis elsa #lslalal islalalatalalelelalalalal ela sisisisisisisisi slalelalelalsisis)sislelsisisis slalulolsisisi sleisislelalsialslslsl lal sja lela sala awal ajal ala #lalelalalalejala)sis)s\|e)sis\|sis)sls\|als)s is) selo jelas alis lala similis crisis sisi similis beli #les\| elsa isi2 jala sisi les skala lala apsis 2isis sis aaa aja it \|t lolgisls all. l cal cal col col cal awal lal i iel sisi \|olok vjolslelelal ito) intel date) date) date) mebel nco1 dani basel mate) all klx sl2\| aja sls\|# a\|s\|g sisi 2s sisa a82 als \|elalalal sla ala sisisisia ssislalsis siw slang ssi psi sisi#ls\| fee sill8is\| all sisisisisl cal s5) iisisisisiis alalak sisa isi sal sislzsl2is mei moi mts sal msi man alolaisisizls asal asas alsislalal2is jeda ala ala sisisislala\|g ella seal sasis\|s5 sial ke: mz) desi misi msi ezi mei #\|si sisi sis sja) slalalalalsl ala) alel isislalel bad ke) kel bcl heri msi rez mei bisisisisisis sial ajal lal alah ajal slot s\|isisislalsis telah mel #lal3lal sie kelas: mas: mas: bcl mini mtl m2: mei mel ms: sls eni mei msm slalsisisisis alors slelajalal olojlolajal slalalajlalal slalalalaja slejajajajaja lal col ol. pia mas mil mas mati pari kpai bpa par kpn pari magi alolsiw kej tai were iss slalolalala gala isis ala al. ialah aah oo) sis sis leles) ala 2l4g \| ls seals\| sla\|sl# fe: s\|s\|s\|z lansia sel8ls similis isl2ja2 sjajeja alabama similis sahaja val eea mea dgn ke more level alel asleleeleaelelaeleee lele tee pelek "daa lala alla s$\|s te! isis ela sis pia sig sis ga) mal fee #data per were sll isis erik #lalu las sis alslalaalal esa asa selama asa jaga amanah pole sisisislsl ole alel dal) pjslsis selaasaaa alel ala sales lasjalu jaa salasgjaglal tee feb: salin sales (elegans free keke her isalsalsalsla selalelaalalaalalal jalalalalalalalal ajal esjlasjasjala ape eksis skala #sls maa "kala re as) "lelet eng pra dalle, salsa selai b:\| lalai ie) rani leleh sisi isisisie awal l esa elelelsle\| selelsle\| rs! olslelz ala( #ls\| si#l (ls sis sig to), sila \|siaga sisi sis sasis #llsl2 silla slalalha :\|s elevata sll l l l sila (ee ieee iel els ielelelel isles wlululwlulalal s\|s sig als ss. sisi\|s isi sls sis e\|g\|s gila disisi lelslelalsi sisi disisi isisisisisisjalsla sis slang ela #\|glg\| ol. els sisislsizisisis sisi nani c\|s esa mea sis slelelelsis small lal sen #lelelalaleleslalelalal ele elajalelsalalagial skala sisi sisi\| disisi similis less slelelsisig\|sislelelelelfl elo jala isi alsislalalslajalajalalalsisi sel disisigdisi\| six aja slalalsislals\|sjalalalajel ala ae, ala pra msn kes net desa kes mea mea esa desa mei gal se) sisisisisisisisisisisisizisig kai slelelelslelslelsisisisis\|is\| sec pe! ajalojaejajojejojejejajejejaja ale lele lee berpuisi emak si \| 5la z3izs sala \|). eksis 2lalu l seal2 tee #isis ola ke! sl lala en eksis sisi saja aje sizes ku) $:! la alis seals s2 ela els ajah eka a15 (lel \|elalalsi ale i lelelalsi i lsid es) \|sls\|s is\|sikap alalak5\|s persis sisi lola lala kei ite ben mel mol alo item sis sisi. sig si \|s si is\| sisi sls sll: disisi islalsis\| iss gleisigsisixisis else #lslelsis\|sisi\| jelas sis isis sisi sis els ala #les mis\| sisisisis 2n\| sisisisisisisisisisis kei slalalaisisisielelslal seal2is c\|sisi slsisisig ellis sls iisisisisisisisisislsls disisi ka) sislelaisisisis iisisisisig asal ajelsislalar isislajsisisis ag: sisisisisisisisisis\|# sela\| slelsisisislealsisisis\|g elle\|s sisisisisisisisisisi sial ol2lsid sol so) elelaalsisi an) sja sisisisisisisisisisizlsis sizisizs ololoeleloeleololelolololols\|so sloss\|s sisisisis iisislalols(s sisi ella #l islelslele isle isi sel: sisi sasis s\|sis s\|s.s, elsa tr) isla seal2 skala spolu kang hani gel l alel lele salah isis adele\| s\| lai ala ke) fe: s\|b si ls "lal sl sis sis ulu alas hee aja a31 ris elev elelelsi lellellela i lsid sisi level sisi ajlajla sel eereelelefe islelelela aod lele lele iii sees lelelels el. ala sl: sl8 si2 sisi sis dig sig sig kal disisi sisi\| lel islaisisisi. sis els) jal \|2la\| slelsjalala spesial isi isisisislsisisis sisi\| pera rn: siaga "al slelalslslsl (elslsielal els \|2lzl is) sls sll sisi sislelalalalal sala s\|s olalalsisisi2 slalsisisia z\|g slelsisisisi sisisisisisisisis eksis 2i isjslsisisisisjelalelelalsi ul.) alslalsisiblalajaisisisisisi sisi sisi slsisisisi sisisisisisilslsisisisis alas gal slelsisis isisisisisislsislaslal ela al olelelelsi disisipi zlg ani sig ani cah sol gnh an) onl sol sol sisisisisisisisisisisisisisizisis kej lolos olololololololololololols5 alelalalmjelelelelelselsls isisisis sisa tel isl elo pes eeeeisiei 2s) fals sisi s\|sis ella ss, eksis glee sisi s\| ls fan i i la ang bani siri sela alel slslsle selama sel ssi sis sis sis an) gn) fis aja \|a lan sis s\|# seal3 bas eje sis ko) ols on) on\| ala selera level assisi elev jelas i isi sisi sisisiciz alasan sis selai? #labels lele alel slelelele i lelelelelelelele islelelels ele isl ielelelelslelofelelels elev isles lelelelelslelelelel siswa sinis ala ala selalu les ass classis sll ale lalslelsi elis i.lal islslalal i.\|levels ales .\|g sig ten men disisi2 sel sial disisi sis islsislaleisisis isisisis hai kai pal ina sislalslslsi sal seal cell isi slalslelal slelelalelelal sisisisisis\|alle\|sisi alas iblis sisi alalak isl alalaisisi silslsisiaslelslal isis olga3 crisis sisisizislaisisisisisisislels\| all slelsialal elalelsl z\|lisis sisisisisisisisi elsie sif isisskgikisisisisisisisisisis pr! alalalalals alalalala lelolala islelelelellelelelelelelafalals ke) sesi lele inisiasi tai file( melalui kal koi calls name levels ales sloss lela seller eelelsleselaa itis islslerl sisa sensor elelsleleleja cai #lal dis jul lulus ujulolcoleoh sisi s1\| sisi sisi sis sis pr) lisis o\|sasis sisi sis s#similis sisi: sisi ic) islalsial.\| sial sll isi ssl2\|sls disisi isi alel etal islalslslelslelslsisisi sisi fe) si5\| elelslesalalsissie\|a sisi islelelalalalelatelelelelah alelelalelalglalslelal els #lalalslals elalalalal el8 (gl isis sesi similis isi\| sisi sisislalsisleisisisisisislalsi sig sisisizisisisisisisisi me) dec men mea m2s mea m2) mei mea mea #lelsialsisisislslelslsi sisi isl 2lelsjelelajelelsslelselelolsisls elo elo rei eisieisiei olx s7! kal e:! alaolslelb alatas\|s ella alel: ang ere ala sisi sisi elsa low will ululmjala sasis z\|$ aja kei legal to) #sisi slalzisis #lalslalal \|awal sisilia\|is sisa #inisial (ajal ala sosial ssl ala isl ala #isolasi silabel2lglalsi #lel slalsisisja\|s\|awal slalsigisislalslalsisisi sis seal sls isi\|3i sisi el. sielelzigisisislelal signals #alelaislalalslalsialal etal (alel sis\|sisisisisialsi sis istana sisi sislelsisisslelalsislslalal slsisisisisi isis sislssi sis sn) ag) &n\| s\|a lalat slslalsislsisislslalslslalslals\| sisisalasialaslalalsalelsislala \| labels sisisisisisisisi& sesi aaa isis kt: lelelelalalel ellelais alors sisisieie ales lele elle selelelelelelelelelelelelelelelehele gril seleb isle islelelele isfelsls delle islelelelelelelela ef lelelelelsl ane ielelelsfelelskelofekelelelelelelelel jalal: mun mpn bai bpn mpn mpi lln msp kap kep mani s\|els sl2ls slam szi s\|s ala lela classis elsisiz sis #\|sis sis ta) sis mw) alel iglalalel isl slslslal sisi i lelslalal lela lalat ella pu! sisisisis alsisisisisisisis saat slslalsisisislalelale lal elslelslelalalslalsisisia zls slalaislalalslalelalalsialal isis lalslslal sisi alel sisi oisislalsisisi sisislsl l sisi siaisisisisisisisisisi ssi all small lal hujan isisisisisisisisisisisisisisisisis olololslslols iisisisisisislsol\|lists\|s ajlalalala jelojalalala paralel jala ala else persia #elelelal lal ee l please kal isis sisi (elalslel lfululu lulu malala\|sis her (efefef lele #lesi ee ielelefe meleleh ielefelela else alel islelslelela i lululululululwlolalol sisi3 #les si5i5 sisi #lzl ulu #\|$ aja cells mau sis la s\|s isis saleh telah (al. lal ol. sis sosial issn isis) disisi sisi i al. bal sosial sisi sig sosial slalelelelslalelslal selalu ella 5l scale siegel lal slalalal sial sisisisisis is\|disisipi le) sisisisisi signals sl2l2 nlalalalalsi# sisi sisleisis\| (sisi le) sasis isis is\| sla\| slslala sisisisisislelsisislslsi all sislelslelsiaislal disisi sial sll sah sa) sal sal sah me) mn) slelslelelci slelsisisisl2isi files sisisisisisisisisisisisisisisisis\|s alalalalalolalalelalalalalelojala\|ax isle tele lele isle lela #ele le isi elo isles lal sss eje sis elo uefa else lele selesai elsa meleleh else level #lele iselsloofefefefefefefolefelh #l.\|e sasis s\|s siswa sigala gala sls\| kei #l2asal #seals\| isi. rr: jaisisisi sisi\| classis slalalsisial sisa) isis sisi slelslelsjalslels\|signs isi sisislelelsisisi ke) sisislslsalsiele lalai 2ate aselalalsa selalu ssi sisi sisi 2isislelsjalalal2\|disisi sis slalaisisisaisislalalai sis\| apsis alel sial sieislalsl sisi sisisiaisisisisisisisisisisisisl sis kena ms: msi mea mea elsisialsislalalslalalelsisi sirosis sisi\|sis sisisisisisis\|s sis\|s pr! alalajlalajlojajalajajalayelsjoljalaja isle tetes lele elelslelelefelsl sele ala ala elelelelelsls meleleh led lol same aduk ali left\|a lele alas lelelelelelelekeleleleslala al le olah l fei 3le fefelsfofofofo fee fefofefeal isle sala szl rat sis sala lela similis sll \|situs s\|s icj isis sisi isis #icg sisisisis sisa isi\|s fa) slsislslal i labels jalsisla slslala sisislalsis\| else tv! similis elsisizisisisisis sis slsislelsisisia isis sisi isislalalslalelalsislelal crisis\|a sislalsisielsielslalsisisia br! lisis\|s isis\|sisisisisis\|s els sisi isi similis inisiasi plalelalalelsislala( sisjalsl lesi alabama sll sales belalai sislelsi sisisisisisisi2 sisi 2lalelelelejalsel alel lala ka) sisisisisisisisisisisis\| sisi\|si\| br! #lalalalelaalala alas slolslsls lele isle refrein ele inisiasi ala elo l i is\| ( l le jelek alors ags sss levels (ss elle see elena alelelelel islelefelelefelelelelelefa ileslefolelefefelefofelelelefel dala: isis 3sls sis sell similis sja sig sisisisis\| classis lala sis i8isis\| (elsa z\|sls sielalslelslalsis malaysia isi alga sisi sial sis sisi sisi isisisisis elelalalajelalajalelalslsla bei has slsisiz slalalalelalelalslelalslsis isisisisisieislalsisisis\| #l5 @assisi isis malala s\|8ls sis\|sla\| saja sis islam sisi sislelaisisisisisislsisi sialslasisisi alas slelalalsl elsielael eksis gl3l3 similis sisisisisisisisis sis\|s ajlalajlal onjajlajaljlalajalajelsejoljalaja else lele lele efefef level sie\| fs) sesi allo man elev meleleh ef: alot sis ini rels lele lele rod hrd kad kas rgs rod kal kas kr! essrsleleelelela level ilelelelellol ielelefelelela pipa nas min mean mean mp3 ujulaolohol sisi sisi lists rilis sis :\|$ small alel. eie cells sis slelslsis sasis sisisisis #\|s isis sal glises classis sia islolslalsi selai asli slslsielsislelelsisisisisisis islsislelsislalsi sisi sisi. elalslalalalalaisisis sisi glsisisia sisisisisisisi disisi sis is\| sis #isislelelelais\| elsislsigis #ls alafslal slelalslalalalsiel (sisi sisi slelsislalsis isisisis\| sislalsisla slslsisisisi sl sislelsisielsisi sesi 2isi sal sislalslal alas) alga) #alalalolsielslalalaalslslolalsla #l lalolsuo sss isisisis el bei isis ic! elo \| \| ellas ele( i lelehan lalat sisisisis si? lala saja al isle lele irlelelelelelsleleleleles kg: leak alel lalelslal3 elelefsi lesi lel i ill i lelelelefs el. sjululsiujuluwlw mjoleoloh sl\| bee s\|$ raja slg sisi rem: kej :lisis sll. similis\|s sasis sisisisis sisi align #trials \|.lsi2lsl isl si iz c\|sinis\|s lgi elisa is! sisisisisisisi sial sisisisis s(slelelala\|ssislalelsi slalsisisisjalsisisislelslg isi s\|5is isislzls sisislsis #ls sisislaislelalelelalsisi els njaleisisisisisisisjalalalsi \|classis slalslal sls sislalslalalals) (el: sislalslaisisisisisisisisisisi sial sales lal asa saksi clz b\|s sisisisisisisisisisisis\|isisisisisi ajlalalajlsjojlalajajlajalajlajelolajaja islelelelelslelele level eieieisiei ur) ( n nan sit #ellie el lil #level le lal cnn isis @lolekolin isis. o\|lv siege siti iii catat anne are tel ki) sia (si ane zea aje 2sasis s\| alabama, .tel tele algiris\| talslzlsis #l2\|s iselalsigl slalslalsisi sisi slsislels\|s ellas\| #lelalelal siajalsisisisisi laa #laal sala me) salsa isle fef lelofal ke) #lslelel kal #lalu salah es: las ala las lee es3 pes tea tai (ag sis e r entr bos bai lal (sg alan iga bee eni teka era erp era ter ter era pin lada era isis gal lokal tg3 ale lan sis fals sis bas els eba asasi (ee leslesase (ed: ale ap3 ierlsale jala jailed\|sal? (eslsalas (se jaa (se lada s.s (#expel pais jesiselba isi? (ps deals isis asli? salsa isis sis sis ssisels ala? issues (mistis (glass als sis sis sis isis ego ssb sasa sis sis sis sae msl sasa sasis sis sisa. is. isl levels seal? big bes sass.asa (el safe sasana asas palas asal3 (se (alas sis raa bas salad jala sie gia afocdaaas ara elo ela ela fla mela sasa lokal sia ass bu5 plane jala jarlenjssla ale merleslag jas meals saja jana see jelata ejs eee: seleslesla jaja jesjasjeala selasar jasa jesesla jamasassaa jar jasa lalang harlarers faessay kasssasssstasas? #asas sasasasasas eslasesesi spesies tes tes isl, neh peraga see naa aaa nabi sen ara maa tes csr der peran ter tee lele isa olz lela jala jar (as tes tr. lela tea sigala (se (se jesse els kal cena pena rpp eni kala lala ela isis (sis siswa isi kelas ial als sis sisa sas isis sis says isa salsa3 lalat ape pada arah (ae sl: jasa lele asjenjenla sala jaa isla salsslsalssla selama fe: sip (p3: pl s ib pef says sip lee meme ii? isi? is. elo (ee (esi2 (sap ass sel sela biasa jasassdiss essasesasas garis las salsa lasisalo lalat ala fla ela atasan tata agama ala gas lala akal jeda sela ala ajs ala jara da2 jeda ala sala (sae see je2 edema melela sale gssasalsala telaga das jesasasaga lea case jesjasjesselse telan ole besa emaselaaa meluas pasha eksis jensen kalam lebah tan tr, ia: era per per era kaa ale ela (le lele soe jas eni ter ter iis jas les bee praja lala isa (es lele iga dea aon bei kai per ena elsa lela eni (sis ale els pele ana ter ole sel iss alam gas ja3la lala jasa alas sela kel sis isis isis end pel kian lelaisis (ala (sisi (sel (ag isk iss (8s sl8 (2sl3 lelelsis jala lelaki sal iss jas las sala jsslasis (sasis (se sisa lele sal sss gee aka gel baa dasa safe a33 pena pra jan gea balas beda (raba delta letak gal bee kaa laa sala fad: alesi sa? s32 pala bela basesela (arteries fat ter (ls isi ala feri ida dala sis lele lalu lis alas als les (el sal (as el alas isis ef: ind bar bek erna wala jala tea jala (sis (ls keju laras fla ela rig sa: ala gelalals jala eal2 (ala tas sla ass place ara dee kale pep ape era basidelala islas sis lala fals (ass isa jadi3 @eklaala: tesla jaa (pp as? jslsisis sls says isis isis lalu isa iss las bahasa asas bel sis jas msl2 felalala2lela leslesla ala ala lema fals selasa bala idea sela alasan. segala jaa jala albela biz slb asia sja sela jeelaseldeala (sajaalasls (aa jma sulsel leo lele ola (ed jas\|o ike jess delle haa pad pad aan baja saja ala jaa jan jaa dag bni nia sil kel ate ena men sia min "ab ef! (ap mpa eta ter teri als .kes (ja (as bls jera see jake als jas le, iss (as2 \|e2 (em ssi3 jas lee jae jes (ss les lekissia iss apres bola jas laa sejak bon ben pake bee pla ipa iesloera glen lea eab geste kel eka gila baba tekanan ae? ses sts ole taat pass ralat #elasjaa (az gislfris4 iss is, iealsalss (3s saksi als salsa isa les bri sales leg ieslasise leg tesla talak (alas lee geslesiss jas opa jalan alessia teresa jasa jesse sis bas glee (os jet aneka lan gea isl ele ja? sea jae bea lea katalis gelas bela bes cakar: pes ara jasa jalar ja? jas tetes jaa: seal:e less belajar? josie esfeaalaafas etilena jas sia (e3 lag sekelas malas a52 lelalssjas e3f jasjasb lalat jasa haha papan peka esa baka art baba pelat ses se2 solonya sos joins ora esa jo, elolasles aka jala sia slz das gan dak ebe uap see ane abses bir long (era isles measleselha (esleshs (ee her kelar ara sae ara eeeeee feses ssasesis selasa jos ela (es salas esa elalsslesasse\|s (s5lsalaslasea sela iss fe: ig, seo era (sela roko says ois gi8 era jeda eng bo beb henahea is$ iss kesal sl2 bal por ppp kel sis isa (ee jejak iss pz3 als iga elxasls (p3 bad ala jga edule (sila ilalasia jera (ae sis pie als rosela sala jera jas iss ras jas lek els jaa sen sal ala ter pete kbs raja talk (saja p2a pre ee3 las le, sele basa jari leleldsla ola. pra sea ser iss (as besi jas sesi ike bas bara feat dar jemala jar lellaala pes fasa jala desa bal lea tas da5 isle2 igo iss iss isg2ls isis file afs r35 a23 talas jae jaa tesla paris jaa las sal sela ara sala sisa kera pete berperan eee bere ear isle read kek p i (sg iss las iss (la jas (sz i22 tes isl lek eke roe ieee: lala fee isis ekses alas (sz eng iga kebab peel ria sela jas les jae else isa isa asalan era jer jet sis (er bee ela2 la2 signs iss i slam (z3 kas isa iss ja2 issue lzs ias jaz \|flex jas els$las spesies (2g jas jejaka: (eee les les (deli? female (alexa ja: (efek (z2 les italia lela (es tenella (este ie. le.et je, led pala kasa laka, leste ie. ia, le3 jes (slot ala jelreles (era leslesifa lerlesits jala2 (ae jala las kerala teslesjes geser\|f salib las: (ae lss (ate jas issue$ (ss issue3 (asis3 uses\| islands las jessi3 saja signals3 iss apa eng masa: jala elles jas (sets \|elisa \|sele lanjaals? jaalaals2 ingles (ela s2la0: las lasi laslasias (also sala sisa kas sasis asal: akal lela. kisses issa sss iss ss\|z is25 masala (2s\|3sja3 \|asj2 kasi aria sisa: seksi sia asal sisa bas sis583 saja ai? psp esa era, papan papa pps iss asean jar asa os lo laga ssi eksis sela passes sejak a85 islas (s8 olas labels jas less (s9 uses sis is8 \|s5\|sg silabis cases isa bal gekalbaldpa algslas halts bobo (esa idalldlas kos gepdtalgs (2s tslslis jodha gelas lea lala ag2s sar sales saga salah jas \|se5\|( sa\|g s2z \|agama\|s3 s2\|s3 (s3\|gs\|g$ (g2 sas szl el. ski (if laa sae laa 32k isis las (z3 ela 3sja lag ja2 k85 is3 jas ie5 jes jas fis jas las (za jaz lela ela ss: lha k93 elastis isa lag (se jas jelas \|zo isa lag rbz (ea ellas ele jap jas iss sela pet tee eks esa lea ber jera ea. rae sel jis jas jas jas sex\|s (ga se\| sosok las iss ssl2 is lz iss les iss iss size eksis i2s sis #lase ren issue las iss sasis is (s8 magis sks jas jas ep: gak gsa bebe page kesal tesla ole b2l ara jas (as. (ale las bata ala plasma (es lada ta? (as jessi lag pir bbb jerez besi (as (rs rap gala eje esa sasa aga a84 les$ \|aaa lin libri dad wisata malahan las ata tea elsa has fasa sah iss ssi iss isa issues sisi fle (sf saat jasa jewels ola \|5als (s2 (2sss less sel eri isi iis aan aan: kls lzl8 keke lainnya len dee ren eko eee bep pop week be: teja ela (es dee pre nama nan ale dan fila lagi fei ole ale lala a53 les. naa mana aa aah bah per flag sja adele zls3 be: e le ssi clan (el2 35l3 bslas jas isz bb: ssb belas i3. jala ass large ieelaes les 2las szl lala lapis ssxisris jazz pia apa izlalaa2la lalaelas jasa pap esp salazar sai (ssl acara ala #args (rif (se s1, sl2las file ieslslat:lt laziz2 jas aja gigs issue is is fasa sela sha tera (epistles jala lala nan eka pecah s\|g et, jaja pen: label (sis lela sia: cee repo kls pes saja3 ela sig zal33 (sis jelas nasa tan ana ann (el leela kls ig2 lele jas lala bela eee zla (ea el: sls al? tele eka bela ali salad maa: tee (eren tah hal ar: je,le (sz zola lala jeda i2a ala ,bela sala ala ali2 peak rb, ijab sala pelan lala dala apa iss lez degli doa kelola daa: leg \|aa rahasia eta at: kakak (malala sela sis ala sazsakalek: jasjasla lala roe pers bip seleldamashelsahar feste na: east sasis (ala esa sapi bea luas kaleshsk kada (eh sek heh il, pektkkk (were el2 bis tale per kal. isu slz lil e3l8 lela obellulbel tanah bal jl: \|s. sie sgz fla nan ana na: :ll prp eee eel eska jala rea les ena ala (sz eme sal2 jala hala era lela mana ana hip ren pad rei efek bee bil cap lala lela lalu jaja kal zls sala ala sis ale isis bpr (ep alan gak ran eli eta bee bal ejaaleala ita (asia gila pl pre bee jaz3e lada fla elsalsalt jerlesl game (else segala jalanan: gal (eksis \|za (elsa ala jala segala elelsla (gas heli sislasiss isa ssazlezis asli jelas jaz (sale sala (ala lela bei jelas eta nanang el3 als ei3 jali aje bal essays jaa tea bale (ala elsa ala iss lela lele kls als (2s efl3 jala misses sana ban asal plz lal elsa (esisalala i5.i8 aki als (ea els (ss jaa felalala sj: lela lsg pel ela raka sia sse fila jajalsls ala ala ala taka yesasia kakak bee (alas ez, lala (si (mass ala sales sia elt (es eksis musala (ale slf sak alat deal la2 asli ala dls #3lt2lelesles\| els sis sie sal elle (2s gala ega balgaltalta ale 2lel2 etal asal alas las (goals sanalah: asalkan: haa ada lal eee ni: sang? a2: bep ran.go.id nadi pete (la life pan bala seni tor lae nabi zal: el, :lz lia ela (z2 kls tali ioi wee arv kepa (aa (s8 bla des jean nan nun nan kala @male: ole ubi las kie atas perlahan pena tani tln media bella ili eni nag vessels ana (ea. big hei ali: aji ole sana aaa ana see nie layer sala ala sajalah iss (gl dng nagan ana fee asli sila tee (ea (el ugal (ia tile par. hip han eee (as la dosen getah pee ale senna mare 2ap battle (ee (gesit jelek ela ses ene) \|estelle per eeee naa asma ket bell aan deh irr alai sll bni nia nama ana: sela (ga awal2 malala bnn: nan tani iga 52lz iss lala .lalat# sis ii, wak kemana pai lela (fc (aa tang adaa (da hak le: dead tae reg (gala ata (ef blh heal ask bela kada el: den bila ela female (s2 bas klad kera kadal (az mana nn: jah rar ann) ben ina lt, iba pena lah pee bea dai pmn hmi han pama semen: pera: gejala aaaaaa eae ed: lela bkn jala maa jelata lga ram kmp peel hai lie pendoa (ri ulun nama naa: hak sae (ls lub mba luna lih entah ala ala bab lela wala tai jelek gage kek peraturan.go em: nana ehg ppp nan png ana ela tgn tele (ng luna mete eak mona tual eme! (za sta desai eme ele ria (ala ela lala lala sja les lala puja sala tree ahh nner ala an: yan zl3 3lzl gal deals (ea teka nan pan than kada kat leg nur lela lalat lag more ban app ptn am: nia jala sda giga kuala opere bag (lp int jaa jala (ala pasek ng: nia melela plak an. fee sah beat alai (aza tara pet jalal? iba daa pala hei place false \|zls .lz saka malala ata aaa his bae sas bae ati eee pep tel pele fee bintuni dea nih rise (ag zee sialan sisa leo bah ela deh bae jet fee else jaa land baba epi masing #la . nana lela gia bagong zea aga dil geo pena gal mena beli pee see her: ehh pal ina resnum tag rugi tdadasen gih bai baja penanda: pe: hurt gui mena ahh per "rb lia gata hd. (st el: he: moh akik tani kam anu van kep reel bukan mea aa: err (tele ana arun per uga ike iku nba nan saja jan (ag sha mea fee han aaa rip bei (keris (ege3 kala bug ganda turun.go pera bk, em: kkkkkkki ng: lean pre lea bab id. (ka ic. (tan ddk pre pai gerai: (is pre aneh lipa kel (ee eka der kala men aah paten koo ped papa \|iz bee ban kiat bor eun books ata: era? bee peran laa (ea feel ika hap3 has sl2 jasa eli daa fee heo kli dia gaia han \|( asa ian pria jae era (d3 adah pada mei fara medali hae ferepee bos (estate nara haa: dip bap: caps pas ket odorata (edi lag \|3p bea jai ana giltaltd \|ei (ed las: jaa eza peace tata mp7 gak bass5 dls p33 (ps fakih ja: #als5flag ale nak jeda dana gez2 tag bek eek kak ara nia. dan fee ala jaga mel (3st (gg pakai bias oce psk adas sala ala lal mana ana ing mena false gerlesla badan: jii nisani: iss les ie. lil bbb anna beo aan gee engan sab jep bbp) dee jis lea los jaa jas gas area pre las iga selat ee! (2g fe: ehi eef negeri uap gea j23 jas apalagi ana f3, hip idola hadi bar (es ello gel ela pagi rang sara (2s pss jas (s3 mess rar jas 3jas jas sas mess jer fat! les alas les sala ja3 (aa sale (s8 tali a:g jon jazz belas jas (ala see (ga \| mar ann hal telp bei heh jaka like pita lea nag nai sam rea fee ta, akan ter (sg ib) oma dia saj eat ria jaka lea lea tinggi ita \|e) isla: (2s 3laa (ag jps balada era il: (ed bas i8 \|s, ila ba: has \|p3 her esai (z3 besa asleep3 (ega sai \|e3 jas eal2s jasa ie, ips lai ban bilal eta lela bai dag eri bela eni bl: bpk aduan dah laa ana aja desanya usulan pemalas kerja ata (is lokal lal asia eksis eme jails iis lela sz: isla tai em: albela lela tel sele sia illa hal ssb ales isa kis bapa? dll ela ene ma2 fee era pan ter (an bls sasis pap ale (sja jala naa saga els\| 22l25h ielalzs sls see alas l2lal sss eksis alsos bis areas sja akpol jelas rei tel ssl ela2ls ig2la aoki bila la: gala teja eka (af belaciasi: (asia asia seasia al: aje kis lag ssi ssiszls (sis (sales maja aje ter lan ci) lisis thesis sessilis lela isl ss\|sisi pre sja (alel cai al. ala eme (2s (sg le. lal fla tee kla ten per era era jala sal sis lela las (e3 isl mei (se bee bela ter lan aee asia label ale bale \|kala lalat lala mis alai \|( sala tale selama (le lele sela her selasa alas ali ala sia al: al: sele sz el: salsa ala lala aja asal? al: alaalale bee ala ale lal jala el: pai else ela els local asas 83k . elo sis ei ets ela elo lalai esi8 eme eri aher esa #3l5 (la genesis (as sis ala sis sia s2js isla jala sala pee asal eee sele (eksis sia sis sis sis aja bela ala ala ela ala ala ala als #lalalala isis bii isi bejat anak aras lea pes sea asa asl3 sasa lal: he! eri said sia ala sia slelalala jaa bea sele baja asep bak bila rahasia #la ela else sale lesi ale als albalsslselsaaa mesin else meja jasa esa sala lala pet: esa: pel: masala ssel ael: jesse (es gila je ei ce: ale iss iso dan pan lai era as5 fis tes lea len kai les lag jae kzl (se kat sora jah aja pole eee kei isi gek s5. pri kei fei jen tes era era ter ter ter pes asa pee ts! jasisalaale balas late as, a.l serasa pls rae pala cabai bali sal (ee ot2 aisalialais dga ask eps5 il tenan tt: says sds gak esa.s logis ble blo bie bie eks kal prestasi belia jas pafsalaclsala neto: (go (sale sis 8ls 22kakak seb sik ssjesjasia jeslesjeslasa eie jasa pe! sl. ssl3 123i sea fe.le jas jaa bls dea ala (ep lada i8ls lal ssi ef! s2l3 ale sala leste jana (ae tut gek (js sis isis ker akas bela (euler (s3 lisse3s tesis esi islas genta geeft dajeale pele lela sis ala seja sala jetalsalsdls jerlasle eta ala jasa: lets jet me3lele ela esg(else jas dob jasa masdanaoja jarlasja jarak bala lela sala2 aga isi (is (e3bisa caejasja l:\| kek kkkkkk lee tee its tee toe tes tes en: (gs pena per pesan psn es) i83 hri pen esa teri ale ola tea era eka era esa era esai terapan ia. eos eos leg is2 teras tee petra era era boa bis isla sal kel asia s#ls s2ls si: tes ass sel bola asa sis #s3\|g faiz rela gas sala sek sola less ere 9islas gagal 32k ss8 i3$ (is isla segala ie2ls ola saslasise wasiat (trials ole s2babe secara (ge less batara: sis ieasiselas isslsscl3 isselssiss sis isis (ke #sla i8a iselsels is8ls ie.la isesisals8 ssel slasiasla (le sells isis sisgsiselas 2secara mamalia asia siswa asias basis (eksis (salselasisals is3 is5 elsa ets teri era era pre teras ser era era jeslasisels lasisaleslas(p (jp jeelsels asia jerlssalsala ala senjata sate kisses gigs ss3essays3garis pra peran pan pena peran pan nan pan pan bis sok (s3 era len panen maan ran per esia (s2 i83 (s3 sia goa sis 8la ola issue fei asia (sz selesai ississis iselsals (is i83 i83 rsssf3 lsg ssh las ssi bis sigla isis il. isg ssi isa (eksis basis ale (is isis kal irr jessie, pose (es sla pers ia, uas aaa bes sila jagelesie sasis tesis islas iszgissls isi laa ise3issue (as slr 2gsl iss jasa jasslasis asasi asal iss kal la3la las jas selesai les isis satssissla ola sis &:\|s spesies sisi, salsa (eksis pel jenis jeselselsi jeejsijsr\|oe palseaa iss &$isk kak sis siska rar segissssa sa3s b:\| era teri pen penganan pecinan pena pergi penuh peri kanan aa. (zoo (go leo (z2 goa deh gas rana te) laa ses iss (sz (8g las ig: saji: lola jelas las sasis seks (is isa pane har bani bea gs! verses jeda sis gejala rata 8ah kei kei gala kei kei babad pat lawless\|skala ie.je less jesjess asas tease tere tersisa rafi3 sa$ (eri suit s\|pel3 (palu sesi? fa slselesalasis lesi: laszlo bsd sekuel serep ee\|
salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tahun tentang kamus kompetensi teknis bidangmenyusun standar kompetensi jabatan, bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan perlu disusun kamus kompetensi teknis, ccpendidikan dan kebudayaan berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis bidang pendidikan d. kamus kompetensi teknis terdiri atas:. jdih.kemdikbud. go.id kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk setiap level kompetensi teknis. jenis kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakansebagaimana dimaksud dalamlevel kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam merupakan tingkatan yang menunjukkan penguasaansuatu proses pekerjaan, dan tingkat ahli atau mengkreasikan mengembangk go.id jenis kompetensi dalam kamus kompetensi teknis memiliki kode kompetensi. kode kompetensijdih.kemdikbud go.id salinan lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang kamus kompetensi teknis bidang pendidikan dan kebudayaan ouotenskompetensitekns aiatsis kebutuhan kerja sama dan kemitraan saran pendidikan jamatisis kelayakan buka aiatsis kelayakan lembaga pengait kemahiran berbahasa indonesia kependidikan kependidikan jdih.kemdikbud. go.id erosi teknis kependidikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan industri pendidikan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan jdih.kemdikbud. go.id outer roe eks penggalian sumber sastra penyusunan alat kemahiran bahasa indonesia penyusunan kamus penyusunan sistem informasi manajemen satuan pendidikan kependidikan kependidikan (aer kependidikan penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan vokasi tradisi dan nilai budaya analisis kelayakan apresiasi sejarah jdih.kemdikbud. go.id jenis kompetensiteknis wanatani kelayakan pencirian kepercayaan bagi warga asing analisis kelayakan warisan budaya tak benda matisisotersi jdih.kemdikbud. go.id jeniskompetensiteknis kepercayaan jdih. kemdikbud.go.id jenis kompetensiteknis jdih.kemdikbud. go.id
salinan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tahunetapan kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeridalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kesetaraan ijazah adalah penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diakui setara dengan ijazah perguruan tinggi indonesia. perguruan tinggi luar negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang berada luar wilayah indonesia yang berwenang menerbitkan ijazah. direktorat jenderal adalah direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerianpersyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah dengan menyerahkan fotokopi ijazah yang akan disetarakan: fotokopi transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri: fotokopi tugas akhir untuk bachelor, tesis untuk program magister, atau disertasi untuk program doktor yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, fotokopi surat tugas belajar, paspor surat keterangan full time student dari perguruan tinggi luar negeri, katalog akademik yang memuat kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri: fotokopi ijazah yang diperoleh sebelumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh kesetaraan ijazah diatur oleh direktur jenderal. kesetaraan ijazah diperoleh melalui penilaian ijazah yang dilakukan oleh tim penilai. tim penilai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. tata cara untuk memperoleh kesetaraan ijazah sebagai berikut pemohon mengajukan kepada direktur jenderal melalui laman direktorat jenderal: pemohon menyampaikan berkas asli kepada direktorat jenderal: direktorat jenderal meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas, tim penilai melakukan penilaian ijazah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penetapan hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri dengan menerbitkan keputusan direktorat jenderal. dalam hal ijazah luar negeri yang dinilai tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian kesetaraan ijazah diatur oleh direktur jenderal. pada saat mulai berlakunya peraturan menteri ini, peraturan menteri nomor tahun tentang penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luarandi pangerang monta, s.h., m.h., dfm. nip196108281987031003
kena rea berita negara republik indonesia kemendikbud. unit kerja. rincian tugasketentuan umum badan penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut badan adalah unit utama lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayabidang penelitian dan pengembangbadan terdiri atas: sekretariat badan, pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, pusat kurikulum dan pembelajaran, pusat penilaian pendidikan: dan pusat penelitian arkeologi nasionalkeuangan, bagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian, dan bagian umum dan barang milik negara dan publikasi, dan cc. subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: subbagian verifikasi dan perbendaharaan subbagian verifikasi dan perbendaharaan ii, dan cc. subbagian akuntansi dan pelapobarang milik negarbarang milik negara. bagian kedua bagian perencanaan dan kerja sama rincian tugas bagian perencanaan dan kerja samgumpulan dan pengolahan data dan informasi bidang penelitian dan pengembangan, melaksanakan penyusunanbidangj .bahan manajemen risiko lingkungan badan, il. melaksanasanaelitian dan pengembangpublikasielitian dan pengembangan, melakukan analisis data dan informasi bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyajian data dan informasi bidang penelitian dan pengembangan, melakukan pemutakhiran data dan informasi bidang penelitian dan pengembangan, melakukan pemberian layanan data dan informasi bidang penelitian dan pengembangan, melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan, melakuuukan administrasi kerja sama bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang penelitian dan pengembangan, il.iapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang penelitian dan pengembanganevaluasi pelaksanaan program dan anggaranlingkungan badbadan, melakukan pemantauaniapan bahan manajemen risikokeuangan rincian tugas bagian keuangan yaitu sebagai berikutrekonsiliasi laporan keuangan lingkungan badan, melaksanakan fasilitasi urusan keuangan sekretariat badan mandiri lingkungan kementerian, melaksanakan penyusunan laporan keuangan badan dan badan mandiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan badan dan badan mandiri, oo. dan konsep program kerja bagian keuanganmbayaran tunjangan kinerja pegawaisekretariat badan, pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat penilaian pendidikan:urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan ganti kerugiil. melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabatpusat kurikulum dan pembelajaran, dan pusat penelitian arkeologi nasional, melakukan pengujian bukti dan atau dokumeyelesaian tuntutan perbendaharaan ganti kerugipertimbangan usul pejabat perbendaharail.akuntansi dan pelaporan yaitu sebagai berikut dan badan mandiri, melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran lingkungan badan dan badan mandiribadan dan badan mandiri, melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan lingkungan badan dan badan mandiri, melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan lingkungan badan dan badan mandiri, melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan ganti kerugian lingkungan badan dan badan mandiri, melakukan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran badan dan badan mandiri, melakukan penyusunan konsep laporan keuangan badan dan badan mandiri, melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan lingkungan badan dan badan mandiri melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan internal lingkungan badan dan badan mandiri, il. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, dan melakukan penyusunan laporan, dan melakukan penyusunan konsep laporan bagian keuangan. bagian keempat bagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian rincian tugas bagian hukum, tatalaksana, dan kepegawaian yaitu sebagai berikutelitian dan pengembanglingkungan bad: melaksanakan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai lingkungan badan, melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, pengangkatan, dan urusan mutasi lainnya lingkungan badan, ilooyaitu sebagai berikut: melakukan penyusunan program kerja, melakukan telaahan peraturan perundang undangan bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyiapan bahan uji publik rancangan peraturan perundang undangan bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyusunan bahan telaahan hukum bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyusunan bahan dan fasilitasi advokasi hukumelitian dan pengembangan, melakuurusan penatalaksanpegawaian yaitu sebagai berikut, dan dokumen kepegawaian lainnya lingkungan badan, melakukan urusan pemberian cuti pegawai lingkungan badan, il.melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pensiunan pegawai lingkungan badan, oo. melakukan penyiapbarang milik negara rincian tugas bagian umum dan barang milik negara yaitu sebagai berikutbadan, melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lingkungan badan, melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas pimpinsanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara lingkungan badan, melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa lingkungan badan, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusioo. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaanmelaksanakan pendokumentasian lingkungumum dan barang milik negaradokumentasian kegiatumum dan barang milik negara. rincian tugas subbagian rumah tangga yaitu sebagai berikut: melakukan penyusunan program kerja yaitu sebagai berikutukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara lingkungandanbab iii pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan bagian kesatu umum pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan terdiri atas: bidang penelitian pendidikan, bidang penelitian kebudayaan, bidang inovasi dan penelitian aktual strategis, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua bidang penelitian pendidikan rincian tugas bidang penelitian pendidikpendidikan, melaksanakan penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pendidikelitian kebudayaan rincian tugas bidang penelitian kebudayakebudayaan, melaksanakan penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan kerja sama penelitian dan pengembangan kebijakan bidang kebudayaan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kebijakan bidanginovasi dan penelitian aktual strategis rincian tugas bidang inovasi dan penelitian aktual strategisinovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan penyusunan program inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakankoordinasifasilitasi inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan penyusunan laporan hasil inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan diseminasi hasil inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan kerja sama inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi dan penelitian aktual strategis bidang pendidikan danpusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan,kebijakan pendidikan dan kebudayaelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, melakukan penyiapan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkungan pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, melakukan penyusunan bahan penilaian prestasi kerja kinerja pegawai penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, melakukan urusan kerumahtanggaan pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, oo. melakukan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu pimpinan, melakukan penyiapan bahan usulkebijakan pendidikan dan kebudayaankebijakan pendidikan dan kebudayaan, melakukan pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian bidang pendidikan dan kebudayaan, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, dan melakukan penyusunan laporan, dan melakukan penyusunan konsep laporan pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan. bab pusat kurikulum dan pembelajaran bagian kesatu umum pusat kurikulum dan pembelajaran terdiri atas: bidang kurikulum, bidang pembelajaran, bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha terdirikurikulum rincian tugas bidang kurikulumkurikulum, melaksanakan penyusunan desain pengembangan kurikulum, melaksanakan pengembangan kurikulum, melaksanakan pengembangan model rintisan implementasi kurikulum, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, melaksanakan fasilitasi pengembangan kurikulum, melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pengembangan kurikulum, melaksanakan pengelolaan sistem informasi kurikulum, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kurikulum, melaksanakan penyusunan laporan pengembangan kurikulummbelajaran rincian tugas bidang pembelajarpembelajaran, melaksanakan penyusunan desain pengembangan pembelajaran, melaksanakan pengembangan model pembelajaran, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan pembelajaran, melaksanakan fasilitasi pengembangan pembelajaran, melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pengembangan pembelajaran, melaksanakan pengelolaan sistem informasi pembelajaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran, j . melaksanakan penyusunan laporan pengembangan pembelajarempat dan konsep program kerja pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan urusan perbuatan dan kearsipan pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan urusan penatalaksanaan pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan urusan kepegawaian pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan urusan keuangan pusat kurikulum dan pembelajaran, melaksanakan urusan kerumahtanggaan pusat kurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajaran, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, dan melaksanakan penyusunan laporan, dan il. melaksanakan penyusunan konsep laporan pusat kurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajaran, melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pusat kurikulum dan pembelajarpenyiapan usul penghapusan arsip lingkungan pusat kurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajarankurikulum dan pembelajaran, melakukan usul penghapusan barang milik negara lingkungan pusat kurikulum dan pembelajaran, il. melakukan penyusunan laporan akuntansi barang milik negara lingkungan pusat kurikulum dan pembelajarsanakan penyusunan konsep program kerja bagian tata usaha dan pusat kurikulum dan pembelajaran, melakukan penyusunan bahrevisi program dan anggaran pusat kurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajaran, melakukan penyiapan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkungan pusat kurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajarankurikulum dan pembelajarkurikulum dan pembelajaran. bab pusat penilaian pendidikan bagian kesatu umum pusat penilaian pendidikan terdiri atas: bidang inovasi sistem penilaian, bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilainovasi sistem penilaian rincian tugas bidang inovasi sisteminovasi sistem dan implementasi penilaian, cc. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang inovasi sistem dan implementasi penilaian, melaksanakan inovasi sistem dan kriteria pengukuran peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, melaksanakan pengukuran peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang inovasi sistem dan implementasi penilaian, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang inovasi sistem dan implementasi penilaian, melaksanakan penyiapan bahan kerja sama bidang inovasi sistem dan implementasi penilaian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi sistem dan implementasi penilaian, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan inovasi sistem dan implementasi penilaitiga bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal rincian tugas bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soalpengembangan instrumen penilaian dan bank soal, cc. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, melaksanakan pengembangan desain pengukuran peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, melaksanakan penyusunan instrumen penilaian pendidikan, melaksanakan pengembangan soal peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, melaksanakan pengelolaan bank soal peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, j . melaksanakan penyiapan bahan kerja sama bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan instrumen penilaian dan bank soal, il. melaksanakan penyusunan laporan pengembangan instrumen penilaian dan bank soalanalisis dan pemanfaatan hasil penilaian rincian tugas bidang analisis dan pemanfaatan hasilanalisis dan pemanfaatan hasil penilaian, cc. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, melaksanakan analisis hasil penilaian, melaksanakan pengelolaan hasil penilaian, melaksanakan pemanfaatan hasil penilaian, melaksanakan diseminasi pemanfaatan hasil penilaian, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, melaksanakan penyiapan bahan kerja sama bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang analisis dan pemanfaatan hasil penilaian, il. melaksanakan penyusunan laporan analisis dan pemanfaatan hasil penilaidan konsep program kerja pusat penilaian pendidikan, cc. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat penilaian pendidikan, melaksanakan urusan perbuatan dan kearsipan pusat penilaian pendidikan: melaksanakan urusan penatalaksanaan pusat penilaian pendidikan, melaksanakan urusan kepegawaian pusat penilaian pendidikan, melaksanakan urusan keuangan pusat penilaian pendidikan, melaksanakan urusan kerumahtanggaan pusat penilaian pendidikilaian pendidikan:ilaian pendidik dan pengeluaran keuangan lingkungan pusat penilaian pendidikilaian pendidikan: melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pusat penilaian pendidik penilaian pendidikilaian pendidikanilaian pendidikan, melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan barang milik negara lingkungan pusat penilaian pendidikan, melakukan usul penghapusan barang milik negara lingkungan pusat penilaian pendidikan, il. melakukan penyusunan laporan akuntansi barang milik negara lingkungan pusat penilaian pendidik subbagian, konsep program kerja bagian, dan pusat penilaian pendidikan, melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat penilaian pendidikan, cc.ilaian pendidikan, melakukan penyusunan bahan revisi program dan anggaran pusat penilaian pendidikilaian pendidikan: melakukan penyiapan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkungan pusat penilaian pendidikilaian pendidikan, melakukan penyusunan peta bisnis proses sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan lingkungan pusat penilaian pendidikan, j . melakukan pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikpenilaian pendidikan. bab pusat penelitian arkeologi nasional bagian kesatu umum pusat penelitian arkeologi nasional terdiri atas: bidang fasilitasi penelitian, bidang konservasi dan arkeometri, bidang pendayagunaan hasil penelitfasilitasi penelitian rincian tugas bidang fasilitasiarkeologi, cc. melaksanakan penyusunan program penelitian arkeologi, melaksanakan penyusunan instrumen penelitian arkeologi, melaksanakan penelitian arkeologi, melaksanakan diseminasi hasil penelitian arkeologi, melaksanakan pemberian bimbingan teknis penelitian arkeologi, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penelitian arkeologi, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian arkeologi, melaksanakan penyusunan bahan kerja sama bidang penelitian arkeologi, melaksanakan fasilitasi dan tindak lanjut laporan temuan masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanhasil penelitian arkeologikonservasi dan arkeometri rincian tugas bidang konservasi dan arkeometriinstrumen bidang konservasi dan arkeometri: melaksanakan konservasi, rekonstruksi, dan preservasi terhadap temuan hasil penelitian, melaksanakan pembuatan replika dan sertifikasi temuan hasil penelitian, melaksanakan pengujian dan eksperimen pengolahan data arkeologi, melaksanakan diseminasi bidang konservasi dan arkeometri: melaksanakan penyiapj .olahan dan analisis data bidang konservasi dan arkeometri: il. melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian arkeologi, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang konservasi dan arkeometri: melaksanakan pengelolaan sampel sampel bahan analisis laboratorium, oo. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama bidang konservasi dan arkeometri: melaksanakan pemantauan dan evaluasi konservasi dan arkeometri hasil penelitian arkeologndayagunaan hasil penelitian rincian tugas bidang pendayagunaan hasildan fasilitasi publikasi hasil penelitian bidang arkeologi, melaksanakan penyiapan usul pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian arkeologi, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendayagunaan hasil penelitian arkeologi, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasij . melaksanakan pelayanan data dan penyebarluasan informasi hasil penelitian arkeologipusat penelitian arkeologi nasional, cc. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran pusat penelitian arkeologi nasional, melaksanakan urusan perbuatan dan kearsipan pusat penelitian arkeologi nasional, melaksanakan urusan penatalaksanaan pusat penelitian arkeologi nasional, melaksanakan urusan kepegawaian pusat penelitian arkeologi nasional, melaksanakan urusan keuangan pusat penelitian arkeologi nasional, melaksanakan urusan kerumahtanggaan pusat penelitian arkeologi nasionalelitian arkeologi nasional,elitian arkeologi nasionalpenelitian arkeologi nasionalarkeologi nasional, melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pusat penelitian arkeologi nasional penelitian arkeologi nasionelitian arkeologi nasionalelitian arkeologi nasionalpenelitian arkeologi nasional, melakukan usul penghapusan barang milik negara lingkungan pusat penelitian arkeologi nasional, il. melakukan penyusunan laporan akuntansi barang milik negara lingkungan pusat penelitian arkeologi nasionaltata usaha dan pusat penelitian arkeologi nasional, melakukan penyusunan bahrevisi program dan anggaran pusat penelitian arkeologi nasionalkepegawaian lainnya lingkungan pusat penelitian arkeologi nasional, melakukan penyiapan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkungan pusat penelitian arkeologi nasionalarkeologi nasionalarkeologi nasional, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, dan il. melakukan penyusunan laporan, melakukan penyusunan konsep laporan bagian tata usaha dan pusat penelitian arkeologi nasional. bab vii penutup pada saat berlakunya peraturan menteri ini,istem akuntabilitasbahwa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, kementerian pendidikan dan kebudayaan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja: bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan, perlu disusun sistem akuntabilitasadalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan managemen kinerjalaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatyang berorientasi pada hasildentifkementerian adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentutujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu (satu) sampai dengan (lima) tahunan. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt adalah unit organisasi lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada lingkungannya. komponen sistem akuntabilitas kinerja terdiri atas: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja: cc. pelaporan kinerja: evaluasi kinerja: dan pencapaian kinerja. perencanaan kinerja merupakanperencanaan kinerja terdiri atas: rencana strategis renstra): rencana kinerja tahunan: dan cc. penetapan kinerja. renstra merupakan dokumen target capaian dalam kurun waktu (lima) tahun yangstra memuat visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis,menteri menetapkan renstra kementerian untuk masa (lima) tahun. unit kerja eselon menyusun dan menetapkan renstra untuk masa (lima) tahun dengan mengacu pada renstra kementerian. s5) unit kerja eselon dan upt menyusun dan menetapkan renstra untuk masa (lima) tahun dengan mengacu pada renstra eselo strategis, ikuyaitu: iku tingkat kementerian yang wajib disusun dan ditetapkan paling sedikit mencakup indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, iku unit kerja setingkat eselon yang wajib disusun dan ditetapkan mencakupku unit kerja setingkat eselon dan upt yang wajib disusun dan ditetapkan paling sedikit mencakup indikator keluaran (output), dan iku perguruan tinggi negeri yang wajib disusun dan ditetapkan mencakup indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya. kementerian, unit kerja eselon unit kerja eselon ii, dan upt menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan dan disampaikan sekretariat jenderal dan unit utama pembinaan. penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahdokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, iku organisasi, target kinerja, dan anggaran. format pernyataan dan lampiran dokumen penetapgkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja tingkat kementerian. pemimpin unit kerja eselon menyusun penetapan kinerja tingkat unit kerja eselon dan menyampaikan kepada sekretaris jenderal. penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh menteri dan pemimpin unit kerja eselon dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal. pemimpin unit kerja eselon menyusun penetapan kinerja tingkat unit kerja eselon dan ditandatangani bersama oleh pimpinan unit kerja eselon danjambi bab pendahuluan latar belakang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ptn) provinsi jambi, universitas jambi telah lama berkiprah dalam pembangunan sumber daya manusia daerah jambi. kiprah ini tercatat dalam sejarah sejak berdirinya universitas pada awal tahun yang diawali dengan itikad awal bertujuan untuk mengejar ketertinggalan provinsi jambi dalam hal pendidikan tinggi, khususnya bagi putra daerah. sejak berdiri, universitas jambi mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan dengan ptn lain yang ada propinsi tetangga. sadar dengan ketertinggalan dan tantangan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki, universitas jambi terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diantaranya adalah dengan membuat standar pelayanan minimum spm) untuk mendukung perwujudan visi, misi dan tujuan universitas jambi. visi universitas jambi visi jangka panjang: pada tahun universitas jambi menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan yang inovatif dan kompetitif secara nasional dan internasional. visi jangka pendek: pada tahun universitas jambi menjadi universitas yang unggul, inovatif dan kompetitif tingkat nasional. misi universitas jambi mengembangkan sumberdaya manusia yang handal dan mampu berkompetisi secara global.mengembangkan dan menyediakan jasa layanan profesional kepada masyarakat. menata dan mengembangkan tata kelola yang sehat dan baik. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan dan standar internasional. tujuan penyusunan spm universitas jambi adalah sebagai acuan dalam pengelolaan universitas jambi, baik bidang akademik maupun manajemen sehingga akan terjadi peningkatan pelayanan pendidikan secara luas lingkungan sivitas akademika. secara khusus tujuan penyusunan spm universitas jambi adalah sebagai berikut. pedoman bagi universitas jambi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. terjaminnya hak stakeholders (masyarakat)universitas jambi dalam penyelenggaraan layanannya. mendorong terwujudnya checks and balances. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan universitas jambi. pengertian standar pelayanan minimum universitas jambi pengertian spm adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi. yang dimaksud dengan tolok ukur layanan minimum dalam hal ini adalah pelayanan dasar publik yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, terutama pendidikan tinggi permendiknas tahun dalam pelayanan dasar terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan. penyusunan spm universitas jambi diarahkan pada pemantapan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi melalui pemberian kewenangan lebih luas kepada fakultas dan program studi jurusan sebagai ujung tombak dalam proses perencanaan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali. spm universitas jambi yang akan disajikan mencakup jenis layanan yang diberikan oleh universitas jambi, indikator keberhasilan layanan dan target waktu pencapaian layanan. pelayanan minimum tersebut mencakup tiga fungsi pokok perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. daftar istilah dalam dokumen spm universitas jambi ini, yang dimaksud dengan istilah istilah berikut adalahiversitas jambi kepada masyarakat. universitas jambi yang selanjutnya disingkat una adalah perguruan tinggi lingkungan departemen pendidikan nasional yang sudah disahkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan mahasiswa adalah mahasiswa pada program pendidikan diploma, strata dan strata sesuai dengan surat keputusan rektor universitas jambi. dosen adalah tenaga pendidik profesional yang terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu dalam lingkungan universitas jambpendidikankegiatan yang terdiri dari sampai dengan19 minggu kuliah tatap mukaistem kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikanuntuk. nilai satuan kredit semester sks) untuk perkuliahan setara dengan menit kegiatan akademik terjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan menit kegiatan akademik mandiri. kegiatan akademik terjadwal adalah kegiatan tatap muka perkuliahan kelas dengan jadwal yang ditetapkan oleh fakultas. kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan yang ditugaskan oleh dosen yang harus dilaksanakan mahasiwa luar kelas seperti membuat makalah, book review, resume, dan lain lain. kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang diambil dalam rangka mencapai keberhasilan studinya. kuliah praktek lapangan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mempraktikkan teori teori yang dipelajari sebelumnya bawah pengarahan atau bimbingan pihak tempat pelaksanaan praktik kerja, yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. kuliah praktek lapangan terdiri dari kuliah kerja nyata kudeta), praktek lapangan, praktek klinik, kuliah kerja usaha, magang atau sejenisnya. ujian skripsi dan tesis bagi mahasiswa dan merupakanwisuda adalah pernyataan lulus program sarjana, program magister, dan program doktor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian tugas akhirgasal dan semester genap. komponen spm adalah unsur unsur yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimum spm). indikator kinerjasak adalah standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. universitas jambi menggunakan sap standar akuntansi pemerintah), sai standar akuntansi instansi) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. bab dasar pengembangan standar pelayanan minimum universitas jambi standar pelayanan minimum universitas jambi disusun dengan menggunakan dasar hukum yang terkait dengan undang undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan surat keputusan rektor universitas jambi, serta dokumen dokumen lain yang sudah disahkan dan berlaku universitas jambi terkait pelayanan pendidikan, sistem pengelolaan keuangan negara dan blu, termasuk standar standar yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan internal. dasar hukum penyusunan spm una adalah sebagai berikut. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. keuangan negara undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perbendaharaan negaranomor tahun tentang rencana strategis depdiknas tahunstatuta universitas jambi. dokumen penjaminan mutu akademik universitas jambi bab iii ruang lingkup standar pelayanan minimum universitas jambi ruang lingkup spm universitas jambi mencakup beberapa pelayanan dasar yang secara umum terbagi atas (empat) komponen utama, yakni pendidikan il. penelitian ii. pengabdian kepada masyarakat iv. pelayanan administrasi masing masing komponen tersebut terdiri atas input, proses dan output yang saling berkaitan. bab ini menjelaskan pokok pokok layanan dari keempat komponen utama tersebut. pendidikan input mahasiswa input pada program studi adalah kualitas masukan tiap tahun yang akan mengikuti proses pendidikan dan diarahkan untuk menjadi lulusan (output). untuk memperoleh input yang berkualitas maka perlu dilakukan seleksi calon mahasiswa baru yang dimulai dari sistem penerimaan sampai proses registrasi. universitas jambi melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru s1) dengan pola jalur penerimaan: jalur ppm penjaringan khusus pemandu minat), jalur ppi penjaringan pengembangan institusi), jalur umb ujian masuk bersama), jalur sbmptn seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri), dan jalur bagi calon mahasiswa asing. jalur penjaringan khusus pemandu minat sistem penerimaan jalur ppm merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru universitas jambi berdasarkan kemampuan calon mahasiswa selama mengikuti proses belajar jenjang sta. pada jalur ini calon mahasiswa diseleksi berdasarkan nilai raport selama semester jenjang sta dan diusulkan oleh sekolah masing masing. jalur penerimaan ppm hanya diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari sta propinsi jambi. jalur penjaringan pengembangan institusi sistem penerimaan mahasiswa baru dengan jalur ppi merupakan sistem penerimaan mahasiswa berdasarkan kemampuan akademis dan kemampuan finansial dari peserta dalam pembiayaan pendidikan permendiknas tahun siswa diseleksi berdasarkan: pertama, kemampuan akademis yang didapat melalui serangkaian test akademis yang dilakukan oleh universitas jambi. kedua, berdasarkan kemampuan siswa untuk memberikan sumbangan pengganti subsidi pendidikan, termasuk biaya pengembangan sarana dan prasarana. selain ketiga jenis jalur penerimaan tersebut, una sedang merancang jalur penerimaan berdasarkan prestasi calon peserta bidang olahraga dan seni. jalur penerimaan ini belum diterapkan secara resmi, akan tetapi dalam jalur ppm, kriteria prestasi olahraga dan seni dari siswa calon mahasiswa ikut menjadi pertimbangan. jalur ujian masuk bersama ujian masuk bersama adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh (sembilan) perguruan tinggi negeri indonesia yang sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal penjaringan mahasiswa baru. dengan menggunakan sistem pendaftaran yang berbasis web. jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri sbmptn merupakan jalur seleksi pengganti pmb (seleksi penerimaan mahasiswa baru), adalah seleksi ujian masuk bersama yang diselenggarakan oleh panitia sbmptn sesuai mandat paguyuban rektor ptn. ujian dengan soal yang sama dilaksanakan secara serentak masing masing kota tempat ptn berada. calon mahasiswa yang dapat mendaftar jalur sbmptn adalah siswa yang lulus tiga tahun terakhir dari jenjang sta dan sederajat. jalur bagi calon mahasiswa asing tujuan dibukanya jalur ini adalah untuk membuka kesempatan untuk calon mahasiswa asing menuntut ilmu universitas jambi. jalur ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun tabel sistem penerimaan mahasiswa universitas jambi jenis sistem ben pia jasa ana kesempatan bagi calon matammaasngloan\| proses seleksi untuk keempat jalur penerimaan calon mahasiswa dilakukan secara terpusat dan dikelola oleh bagian akademik universitas jambi dibawah koordinasi sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru universitas jambi dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan menyebarkan brosur, leaflet, spanduk, undangan sta, dan iklan tvri lokal jambi dan lokal swasta. proses pendaftaran calon mahasiswa dan prosedur pendaftaran tergantung dari jalur penerimaan yang diterapkan. untuk jalur ppkm, proses pendaftaran dilakukan pada bulan april yang diawali dengan pengisian formulir dan pengajuan calon peserta ppkm oleh sekolah masing masing. selanjutnya proses seleksi dilakukan pada bulan juli oleh bagian akademik dengan memberikan skor kepada peserta berdasarkan ranking kelas dan urutan prestasi sekolah. pengumuman peserta yang dinyatakan lulus disampaikan melalui situs dan papan pengumuman bagian akademik universitas jambi. proses seleksi jalur ppi dilakukan melalui ujian tulis secara terpusat. skor hasil ujian digabungkan dengan nilai rapor dan stk stl kemudian dirancang, lalu dialokasikan pada prodi pilihannya, dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai lebih baik diprioritaskan dialokasikan lebih dulu. setiap calon dapat memilih maksimal pilihan prodi. jika berdasarkan ranking tempat pada pilihan telah penuh, maka akan dialokasikan pada pilihan ii, dan seterusnya. jika semua pilihan telah penuh, maka calon tidak dapat diterima walaupun rantingnya masih cukup tinggi. proses pendaftaran pada jalur umb dilakukan secara terpusat. peserta melakukan pendaftaran secara online setelah calon mahasiswa membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk dan kemudian memperoleh pin dari bank untuk dapat mengakses website umb. ujian dilaksanakan secara lokal (tersebar) perguruan tinggi peserta umb. pengumuman hasil seleksi disediakan website umb dan papan pengumuman perguruan tinggi peserta umb. mulai tahun jalur umb telah ditiadakan. proses seleksi untuk jalur sbmptn dilakukan secara nasional dengan bantuan komputer. semua peserta sbmptn diurutkan sesuai skor, lalu dialokasikan pada program studi (prodi) pilihannya, dengan ketentuan bahwa peserta dengan nilai lebih baik diprioritaskan untuk dialokasikan lebih dulu. jika masih ada tempat pilihan diterima prodi pilihan jika tempat pilihan penuh, dan masih ada tempat prodi pilihan il, peserta akan dialokasikan pada prodi pilihan ii. jika tempat pada pilihan dan telah penuh, maka peserta tidak akan diterima, walaupun skornya masih cukup tinggi. namun, bagi yang memilih prodi, pilihan iii akan diproses dengan cara yang sama. program studi menurut jalur ini terbagi atas dua yakni ips dan ipa. peserta kelompok ipa ips dapat memilih paling banyak prodi kelompok ipa ips. peserta kelompok ipc dapat memilih paling banyak prodi, dengan sedikitnya memilih prodi ipa dan prodi ips. urutan pilihan merupakan urutan prioritas. peserta yang memilih hanya prodi boleh memilih prodi dari ptn regional mana saja. peserta dengan atau pilihan, salah satu prodi tersebut harus ptn regional mendaftar. daftar prodi yang lengkap dan benar dapat dilihat pada petunjuk pendaftaran. pengumuman hasil ujian jalur ini dilakukan serentak dengan menggunakan media cetak lokal dan dengan mengakses situs proses registrasi mahasiswa dilakukan setelah seluruh pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru diumumkan. informasi tentang prosedur registrasi mahasiswa baru dilakukan melalui beberapa cara baik secara langsung maupun tidak langsung. informasi secara langsung diberikan kepada mahasiswa baru melalui serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru. informasi tentang registrasi ini juga dapat diakses melalui situs indikator kinerja untuk proses registrasi diukur berdasarkan lama waktu proses registrasi masing masing pos pelayanan yang ada bagian akademik una. semakin singkat waktu pelayanan per mahasiswa, maka proses pelayanan registrasi mahasiswa dapat dinyatakan baik. tabel proses penerimaan calon mahasiswa baru universitas jambi sistem target pencapaian bekantan\| denis layanan soto taat penyebaran informasi pis yo) web pendaftaran mahar p9) ppm seleksi administrasi dan dokumen yo) pengumuman hasil seleksi pis papan pengumuman web penyebaran informasi media cetak web media luar ruang papan pengumuman pendaftaran secara langsung (?e) seleksi administrasi dan dokumen (kali) ujian tertulis (kali) wawancara (kali pengumuman hasil seleksi pada papan pengumuman z6) penyebaran informasi papan pengumuman web pendaftaran online seleksi tertulis pengumuman hasil seleksi web (sumber situs) papan pengumuman (unit) penyebaran informasi papan pengumuman (unit) media cetak (unit) web (sumber situs) pendaftaran langsung p6) empty web ( o) seleksi seleksi administrasi yo) ujian tertulis y6) pengumuman hasil seleksi web (kali) papan pengumuman (unit) media cetak (jenis kali) tabel. proses registrasi mahasiswa universitas jambi jenttaynan asn soe ata ketersediaan informasi papan pengumuman (unit) media luar ruang (unit) web (sumber situs) kemudahan pelaksanaan pelayanan administrasi loket akademik (unit) loket keuangan (unit bank) alokasi waktu proses pela kanan registrasi mahasiswa reguler nonreguler (hari kerja) telat (hari kerja) sistem pelayanan registrasi pendidik input pendidikan yang kedua dalam spm universitas jambi adalah dosen atau pendidik yang merupakan bagian penting dari sumber daya manusia perguruan tinggi. standar dosen mencakup sebagai berikut. dosen tetap dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh pemerintah yang ditempatkan universitas jambi dosen tidak tetap dosen tidak tetap adalah dosen atau pegawai instansi pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh rektor untuk mengajar universitas jambi. kualifikasi dosen wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut. kualifikasi umum,pendidikcc. disiplin, @d.minimum berijazah kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum terakreditasi "b". kualifikasi kompetensi: menguasai kurikulum yang berlaku, menguasai materi perkuliahan, cc. menguasai metode mengajar, @d. menguasai teknik evaluasi. seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi akademik, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan serta memiliki prestasi yang luar biasa dapat diangkat menjadi dosen setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan tabel tenaga dosen universitas jambi kualifikasi dik s1 s1 s1 s1 s1 s3 s3 s3 s3 s3 kamp ann jalal enda dibandingkan dengan jumlah dosen tetap batasan ooo dibiayai untuk melanjutkan studi kriteria kesesuaian kualifikasi pendidikan dosen dengan menghitung rasio jumlah dosen yang memiliki kualifikasi s1 s2 dengan jumlah dosen tetap yang ada universitas jambi. dari semua dosen, yang berkualifikasi adalah dan berkualifikasi adalah berdasarkan hal tersebut, sasaran universitas jambi bidang akademik adalah tercapainya rasio dosen berpendidikan sebesar dan sebesar dari total dosen pada tahun penyediaan tenaga dosen tetap yang bersertifikat keahlian dibidangnya akan terus ditingkatkan sehingga rasio dosen tetap dan jumlah mahasiswa yang sesuai dengan standar nasional. rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa menggambarkan rata rata jumlah mahasiswa yang dibina oleh seorang dosen. semakin besar jumlah mahasiswa yang dibina, semakin efisien penggunaan sumberdaya dosen pada unit kerja tersebut. rasio ideal adalah satu orang dosen melayani maksimum orang mahasiswa (kelompok ipa) dan orang mahasiswa (kelompok ips). sementara rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang ideal untuk universitas adalah satu orang dosen melayani orang mahasiswa. adapun perkembangan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa pada lima fakultas yang ada universitas jambi dapat dilihat pada tabel tabel rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi dibandingkan jumlah mahasiswa untuk setiap program studi meskipun dalam kenyataan rasio sudah mencapai pada titik efektif yakni tetapi rasio ini tidak merata untuk seluruh program studi. rasio jumlah dosen mahasiswa universitas jambi yang relatif baik terjadi pada kelompok program studi ipa dimana rasio jumlah dosen dan mahasiswa adalah sedangkan untuk kelompok program studi ips rasio ini sangat tinggi yakni hal ini terjadi karena beberapa program studi yang kurang diminati cenderung mempunyai rasio yang lebih kecil. misalnya program studi fakultas peternakan dan pertanian dimana rasionya bisa mencapai dan program studi favorit mempunyai rasio yang cenderung membesar, misalnya program studi fakultas ekonomi mempunyai rasio dalam rangka meningkatkan minat lulusan sta untuk belajar universitas jambi berbagai upaya promosi telah dilakukan, misalnya dengan mengadakan sosialisasi sekolah sekolah menengah provinsi jambi, sebagaimana dilakukan oleh fakultas peternakan atau mengundang para siswa sta kelas iii untuk mengadakan kunjungan fasilitas pendidikan universitas jambi. tenaga kependidikan penyediaan tenaga kependidikan universitas jambi mencakup kecukupan tenaga administrasi, pustakawan, laporan dan teknisi dengan beberapa kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. kualifikasi tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut.tenaga kependidikadisiplin,tabel kualifikasi akademik tenaga kependidikan jabatan derma kualifikasi kompetensi, menguasai pengetahuan yang diperlukan, memiliki keterampilan yang memadai. tabel kualifikasi kompetensi tenaga kependidikan jenis layanan dengan tupoksi (skala tersedianya uraiantugas ( ) kependidikan dan mahasiswa pelaksanaan kegiatan akademik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. universitas jambi masih memiliki kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan akademik. kebutuhan sarana dan prasarana jelas sangat tergantung dari kebutuhan masing masing program studi (sifat keilmuan bidang studi), kondisi masing masing program studi dan arah kebijakan universitas fakultas. perencanaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan program studi yang sejalan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat merupakan syarat mutlak sehingga prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. ruang lingkup prasarana terbagi atas dua bagian, yakni bangunan dan prasarana umum. prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. prasarana umum berupa air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan kampus dan danau. sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam (dua) kelompok yaitu: sarana pembelajaran, mencakup, sarana pembelajaran (papan tulis, ohp, lcd, microphone, alat peraga, dan bahan habis pakai), dan peralatan laboratorium yang sesuai dengan jenis laboratorium masing masing program studi, sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan cd rom. tabel. sarana dan prasarana universitas jambi jenis layanan target pencapaian ruang kuliah (m mhs) jumlah sarana per ruang kuliah yang tersedia membelai lcd ohp white board ruang dosen (m dosen) rasio sarana (yang tersedia dalam ruang dosen) dengan jumlah dosen meja kursi lemari ruang administrasi (m pegawai) m pegawai sebagai standar) rasio sarana (yang tersedia dalam ruang administrasi) dengan tenaga administrasi meja kursi lemari komputer printer jenis koleksiperpustakaan jumlah koleksi perpustakaan buku skripsi tesis disertasi majalah jurnal lap. penelitian kaset ketersediaan buku teks yang dirujuk yo) maa joe perpustakaan (jam) jangka waktu peminjaman jumlah sarana ruang perpustakaan: meja kursi lemari rak buku opac komputer televisi daya tampung ruang baca rasio luas ruangan laboratorium per mahasiswa (m mhs) kecukupan alat dan bahan laboratorium untuk setiap mata kuliah praktikum ye) laboratorium untuk setiap ruangan ye) penyediaan sarana ict jaringan perangkat keras ye) perangkat lunak yo) prosedur j6) database akses internet so) ketersediaan sarana dan prasarana lainnya ibadah olah raga klinik pengobatan kafetaria listrik kva) air bersih (m3 hari) perangkat keselamatan kerja racun api (tabung) hidrat peralatan p3k sumber pembiayaan pendidikan persentase sumber pem biaya dari masyarakat persentase sumber pem biaya dari pemerintah persentase sumber pem biaya dari usaha jasa layanan lainnya persentase maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa besaran biaya per mahasiswa per tahun besaran biaya yang di tanggung oleh mahasiswa rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun se) sistem informasi yang ada universitas jambi hanya terbatas pada bidang akademik yakni pengisian kartu rencana studi krs) dan pengecekan nilai mahasiswa. sistem ini masih mengalami banyak kendala, diantaranya adalah sedikitnya jumlah terminal pc) dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. sehingga mahasiswa menumpuk pada hari hari tertentu untuk pengisian krs. pelayanan akademik ini akan diperluas sehingga dapat diakses dan dimonitor oleh dosen pembimbing akademik. selain itu, universitas juga akan memperluas pelayanan secara online tidak hanya terbatas pada bidang akademik saja, melainkan juga pada pelayanan lainnya. ketersediaan sarana ibadah universitas jambi merupakan wujud nyata kepedulian universitas untuk mengembangkan, tidak hanya semata bidang pengetahuan saja, tetapi juga mengembangkan mental dan spritual bagi seluruh sivitas akademik universitas jambi. terdapat dua masjid yang representatif kampus mandala darat dan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk aktivitas keagamaan. bagi pemeluk agama nasrani, universitas jambi memberikan akses yang luas untuk menggunakan beberapa aula baik yang berada fakultas maupun yang ada universitas untuk dipakai sebagai sarana pengembangan kerohanian mereka. sarana olahraga yang dimiliki oleh universitas jambi terletak beberapa tempat beberapa kampus. lapangan tenis dapat dijumpai kampus telanaipura dan kampus mandala darat. sebagaian besar sarana olahraga terdapat kampus mandala darat meliputi: lapangan sepak bola, basket, tenis, takraw, dll. sebagian besar sarana olahraga yang ada kampus ini digunakan sebagai sarana praktikum mahasiswa fkip bidang studi olahraga dan kesehatan. tabel pengembangan prodi dan kerjasama universitas jambi d sempoa untuk memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, universitas jambi akan menambah beberapa program studi dalam berbagai jenjang pendidikan dan membuka sister prodi seperti yang digambarkan pada table pada table tersebut juga terlihat bahwa kerjasama universitas jambi dengan instansi lain telah baik. proses kurikulum merupakan rancangan dan acuan dasar seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan. kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan iptek. kurikulum harus selalu dikembangkan atau dimutakhirkan secara periodik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan. perguruan tinggi harus mampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorong pemutakhiran kurikulum tingkat program studi sesuai dengan perkembangan iptek yang dinamis. sistem penjaminan mutu tingkat perguruan tinggi harus pula mengikutsertakan pemantauan pelaksanaan serta evaluasi hasil hasil yang dicapai sebagai cerminan dari adanya peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan program program akademik perguruan tinggi tersebut. peran perguruan tinggi yang menaungi program studi adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan. tabel indikator dan target pencapaian pelayanan kurikulum program studi ketersediaan silabus peter adi madi mad misa ketentuan ye) kegiatan pembelajaran mahasiswa adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, seminar, dan tugas tugas perkuliahan lainnya. proses perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh rektor. perkuliahan dilaksanakan oleh dosen atau kelompok dosen yang mempunyai kualifikasi menurut aturan yang berlaku universitas jambi. perencanaan proses perkuliahan dimulai dari pengumpulan bahan (gathering) termasuk pengisian krs (dan jumlah sks yang diambil), silabis, rumusan kompetensi, penyusunan sap dan gbpv. sap dan gbpv merupakan akuntabilitas atau jaminan kualitas dosen dalam tugasnya. dosen sejak awal semester harus memberi outline matakuliah kepada mahasiswa sebagai bukti kesiapannya. outline su alamat, tugas, jam konsultasi serta cara konsultasi, deskripsi umum tentang karakter matakuliah, antara lain:, cc. deskripsi matakuliah pendukung integrasi atau interkoneksi,,, konten materi perkuliahan dapat berupa narasi atau gambar, termasuk dalamnya adalah materi matakuliah pendukung yang relevan untuk diintegrasikan atau diinterkoneksikan, referensi: buku, jurnal yang dipakai, alokasi waktu (time line) untuk materi perkuliahan,integrasi atau interkoneksi dilaksanakan,, saran saran yang mendukung kesuksesan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tersebut. tabel proses perkuliahan universitas jambi ketepatan waktu dalam perkuliahan se) persentase kehadiran minimal persentase kehadiran minimal dosen persentase kehadiran dosen dan persentase tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa ( o) persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri persentase kehadiran asisten pada penghargaan dosen berprestasi ye) mahasiswa berprestasi ye) salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas mahasiswa adalah melalui proses perkuliahan. proses perkuliahan yang efektif harus memenuhi hal hal, ketepatan waktu, tingginya persentase kehadiran mahasiswa dan dosen, persentase kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum, persentase tugas mandiri mahasiswa, serta persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri dan adanya penghargaan kepada dosen dan mahasiswa yang berprestasi. hal atas pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik universitas jambi. tabel penilaian dalam proses pembelajaran universitas jambi kerja) lamabimbingantugas akhir (bulan) sense lola bimbingan dan pelaksanaan ujian tugas akhir (minggu pepe pemanenan \|oss adanya rencana penilaian bea aja jala unsur evaluasi dalam perkuliahan adalah penilaian. penilaian sangat penting dilakukan dalam rangka melihat kemajuan hasil belajar mahasiswa. aspek penilaian yang berkualitas meliputi layanan: kecepatan pengumuman, frekuensi dan lama bimbingan tugas akhir, tenggang waktu antara pelaksanaan ujian akhir dengan akhir bimbingan, dan adanya rencana penilaian terstruktur pelaksanaan pkl ppl. pada tahun kecepatan pengumuman nilai ujian dan frekuensi bimbingan tugas akhir una sudah cukup efektif. namun, pada lama bimbingan tugas akhir masih relatif lama. tenggang waktu antara akhir bimbingan dengan pelaksanaan ujian tugas akhir sudah efektif. begitu juga dalam hal penilaian pelaksanaan pkl ppl, universitas jambi sudah memiliki pedoman penilaian. output output pada proses pendidikan adalah kualitas dari proses pembelajaran. output yang baik dapat tercermin dari beberapa kategori yang secara umum dapat dilihat dari proses kecepatan legislasi hingga layanan informasi bursa kerja yang diberikan oleh universitas. keberhasilan proses pendidikan dapat tercermin dari berapa lama tenggang waktu mahasiswa menyelesaikan studi hingga waktu mahasiswa diterima pada berbagai lapangan kerja. sejak una telah mempunyai wadah yang disebut fkk forum komunikasi dan konsultasi) untuk menyalurkan lulusannya berbagai perusahaan. hingga saat ini fkk telah berhasil menyalurkan alumni una lebih kurang rendahnya kemampuan alumni dalam bersaing dengan alumni lain menyebabkan rendahnya pula serapan tenaga kerja yang berasal dari una. alumni yang berasal dari fkip merupakan tenaga kerja paling potensial untuk disalurkan sebagai tenaga pendidik. lama tunggu alumni fkip relatif cukup singkat dibandingkan dengan alumni yang berasal dari fakultas lain, sedangkan alumni fakultas peternakan adalah alumni dengan masa tunggu kerja yang cukup lama. meskipun demikian, gaji pertama alumni yang berasal dari fkip relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan gaji pertama dari alumni fakultas lain. kegiatan fkk yang selama ini mendapat dukungan dana dari pemerintah dikti) memerlukan perhatian yang khusus dari pimpinan perguruan tinggi. tabel proses layanan lulusan pada universitas jambi keamanan dengan yudisial wisuda (hari kerja hk) untuk memasuki dunia kerja (kali) kamera set) jee \|ala menghubungkan lulusan dengan dunia kerja tersedianyawadahalummni tesedianyasisteminfomasiatmmi penelitian pengembangan pengetahuan dan ilmu hanya dapat terjadi dari kegiatan penelitian. hasil penelitian dapat menjadi sandaran bagi munculnya teori teori baru yang bahkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah teoritis dan praktis masyarakat. kegiatan penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tri dharma perguruan tinggi. fungsi penelitian seringkali menjadi ikon reputasi dari sebuah perguruan tinggi. universitas jambi mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi bermutu dengan berbagai pusat unggulan, yang hanya dapat dicapai jika kegiatan kegiatan penelitian menjadi isu sentral dalam kegiatan akademik. secara umum, kegiatan penelitian universitas jambi memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. apabila kegiatan penelitian yang dibiayai oleh direktorat pembinaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dijadikan tolok ukur, maka kemampuan meneliti kalangan staf akademik universitas jambi sudah termasuk baik. hal ini terungkap dari data mana selama tiga tahun terakhir terlihat kecenderungan peningkatan jumlah judul penelitian yang dibiayai oleh dp2m. bahkan, pada seleksi proposal tahun (untuk pembiayaan jumlah penelitian yang disetujui mencapai judul, dengan total dana lebih dari milyar rupiah. meskipun demikian masih terjadi ketimpangan penelitian dari berbagai disiplin ilmu. prosentase penelitian bidang eksakta, yang berasal dari fakultas peternakan, pertanian dan fkip kimia, biologi masih mendominasi kegiatan penelitian universitas jambi. untuk menumbuhkan minat dosen dalam melakukan penelitian, universitas jambi mengadakan kegiatan seminar baik yang bersifat regional dan nasional dengan berbagai disiplin ilmu. untuk memperdalam penguasaan disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dilaksanakan symposium regional dan nasional. input input dalam bidang penelitian mencakup aspek dosen, sarana prasarana dan sumber dana untuk kegiatan tersebut. tabel menunjukkan beberapa komponen pelayanan dalam bidang penelitian universitas jambi. rasio dosen peneliti dibandingkan dengan total dosen pada tahun adalah pada tahun berikutnya prediksi universitas jambi didasarkan kepada asumsi peningkatan jumlah penelitian yang berasal dari hibah bersaing, fundamental dan yang berasal dari dana dipa universitas jambi. umumnya penelitian yang dilakukan oleh dosen universitas jambi sudah mengacu pada bidang keahlian masing masing. lembaga penelitian universitas jambi, proposal penelitian yang masuk untuk diproses lebih lanjut sebagian besar diseleksi berdasarkan bidang keahlian masing masing dosen pengusul, kecuali untuk proposal penelitian payung yang membutuhkan keahlian dari beberapa dosen dengan beberapa keahlian. keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian tidak dapat diprediksi. meskipun tidak tercatat, sebagian besar penelitian hibah kompetitif, seperti hibah bersaing, fundamental, rusak mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. peningkatan jumlah penelitian yang berasal dari dipa diharapkan meningkat hingga tahun hingga saat ini proporsi dana penelitian yang berasal dari dana dipa universitas jambi berkisar dari total dana anggaran pada tahun tabel penelitian dalam spm universitas jambi beam atta bajaj jan ame ala jajaran sarana untuk kegiatan penelitian merupakan bagian pokok untuk menunjang keberhasilan suatu penelitian. sarana yang kurang memadai seringkali menjadi kendala dalam proses penelitian terutama jika penelitian itu adalah kegiatan yang berlangsung laboratorium kandang lapangan. universitas jambi telah lama melakukan investasi yang cukup besar untuk memperbanyak sarana, baik laboratorium maupun lapangan kandang percobaan. kendala yang dihadapi oleh peneliti universitas jambi seringkali bukan pada ketersediaan sarana yang mendukung untuk proses penelitian, akan tetapi pada kurangnya prasarana yang mendukung. keterbatasan pasokan listrik dan air merupakan masalah kunci yang masih memerlukan perhatian oleh pimpinan universitas jambi agar proses penelitian dapat berlangsung dengan baik sehingga output dari kegiatan ini dapat dirasakan. proporsi dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran universitas jambi juga relatif sangat kecil, terutama jika sebagai pembanding adalah dana penelitian yang berasal dari dana dipa universitas jambi. pada tahun diharapkan proporsi dana penelitian yang berasal dari dana dipa universitas jambi dapat mencapai jaringan internet yang sudah ada belum dapat diandalkan sebagai sarana yang dapat mendukung kegiatan penelitian universitas jambi. selain keterbatasan bandwith juga disebabkan tidak beroperasinya jaringan ini jam, padahal kegiatan riset beberapa laboratorium memerlukan akses pada jaringan jam. sistem informasi yang ada lembaga penelitian universitas jambi dalam bentuk jurnal masih terbatas pada dua jurnal sains dan sosial yang diterbitkan dua kali dalam setahun. kendala lain adalah belum terakreditasinya kedua jurnal tersebut secara nasional. proses hingga saat ini frekuensi pelatihan metodologi penelitian dirasakan cukup untuk meningkatkan kemampuan dosen untuk membuat proposal kompetitif, seperti hibah bersaing dan fundamental. sehingga jumlah pelatihan sebanyak kali dinilai sudah cukup memberikan pembekalan kepada dosen. seluruh proposal yang diusulkan oleh dosen melalui fakultas masing masing akan diserahkan kepada lembaga penelitian untuk diseleksi. seleksi hanya dilakukan pada proposal proposal yang didanai oleh dana dipa universitas jambi, sedangkan proposal yang bersumber dari dikti, semuanya diserahkan kepada proses seleksi dikti, jakarta. umumnya seleksi proposal dilakukan satu kali dalam setahun dan dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu mewakili fakultas yang ada universitas jambi. seleksi proposal yang masuk relatif lebih singkat berkisar antara minggu hingga proposal tersebut dapat buat surat keputusan oleh rektor sebagai keputusan lembaga. tabel pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal, pelaksanaan pemantauan, dan seminar hasil penelitian senetayanan ogi ser joo aaa tahun seleksi (minggu) diseminarkan jumlah proposal yang didanai diseminarkan ye) seminar bidang ilmu simposium regional mekanisme pelaksanaan penelitian oleh dosen universitas jambi disesuaikan dengan jenis penelitian, sehingga lama waktu penelitian juga sangat tergantung dari jenis penelitian yang dilaksanakan. akan tetapi lembaga penelitian telah mempunyai pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. oleh karena itu hampir 1007c penelitian yang dilakukan oleh dosen universitas jambi sudah tepat waktu. ketepatan waktu penelitian ini juga disebabkan oleh dilaksanakannya sistem pemantauan oleh lembaga penelitian yang dilakukan sebanyak kali dalam periode penelitian. output output penelitian yang berkualitas tentu mengacu pada laporan yang layak untuk dipublikasikan jurnal regional dan nasional yang telah terakreditasi. selain itu juga output penelitian layak diseminarkan tingkat nasional. output penelitian universitas jambi dipaparkan pada tabel semua hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dipublikasikan baik jurnal yang telah terakreditasi maupun jurnal yang belum terakreditasi. beberapa jurnal dikelola oleh fakultas lingkungan universitas jambi, seperti jurnal ilmu peternakan, jurnal manajemen pembangunan dan jurnal ilmu ilmu sosial merupakan jurnal yang terakreditasi secara nasional. selain itu, lembaga penelitian juga menerbitkan jurnal penelitian yang merupakan alternatif bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. begitu juga dalam hal presentasi, tidak semua hasil penelitian dipresentasikan tingkat nasional, hanya hasil penelitian yang didanai oleh dp2m yang dipresentasikan jakarta. beberapa hasil penelitian telah mendapatkan hki paten. pada tahun terdapat satu penelitian yang telah mendapat paten dan satu penelitian yang mendapat hki. tabel output penelitian universitas jambi ber jelajah dam naa fakultas mesum non \|al\|alla pengabdian kepada masyarakat input input standar pelayanan minimum dalam pengabdian kepada masyarakat meliputi: rasio dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat, kesesuaian jenis pengabdian kepada masyarakat dengan keahlian dosen, rasio mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total mahasiswa, kepuasan terhadap sarana pengabdian kepada masyarakat yang disediakan universitas jambi, ketersediaan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat dan dana pengabdian masyarakat. berikut ini ditampilkan standar input pada pengabdian kepada masyarakat universitas jambi. pada tahun lpm una mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen terlibat sebanyak orang total dosen). dari seluruh pengabdian tersebut, kegiatan pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan orang dosen. sekalipun dosen disebut terlibat dalam pengabdian masyarakat, sesungguhnya keterlibatan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dosen. ini dapat terjadi karena seorang dosen dapat terlibat pada lebih dari satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. sebagai contoh adalah pada pelaksaan kegiatan pengabdian mandiri bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh orang dosen. namun, sesungguhnya jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak orang. dapat disebut pula bahwa kegiatan pengabdian masyarakat telah sesuai dengan bidang keahlian dari dosen yang terlibat. artinya, usulan pengabdian yang diajukan oleh dosen adalah sesuai dengan latar belakang ilmu atau program studi yang digeluti. dan dalam praktek hampir tidak pernah terjadi pelaksanaan satu kegiatan pengabdian antar fakultas. pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sangat sedikit melibatkan mahasiswa. hal ini disebabkan rendahnya keterkaitan antara tugas akhir mahasiswa dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. selain itu, minimnya dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ini. untuk tahun alokasi dana pengabdian dari total anggaran universitas adalah sebesar dengan nilai absolut rp. yang berasal dari berbagai sumber. anggaran ini digunakan untuk membiayai judul jumlah kegiatan pengabdian. hal atas menggambarkan adanya kesenjangan yang lebar dalam pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasar sumber dana pengabdian. adapun pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara mandiri adalah menjadi beban dosen yang terlibat. tabel standar input pada pengabdian kepada masyarakat universitas jambi jika kepada masyarakat dibandingkan dengan total dosen ye) mamarakarterganteanangesengg\| rasio mahasiswa yang terlibat mete jajar dibandingkan dengan total mahasiswa separate masyarakat terhadap kecukupan sarana (skala tersedianyasistem informasi ppm too proses yang termasuk dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi: frekuensi pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, kecepatan dan ketepatan waktu seleksi proposal, jumlah proposal yang diseleksi, jumlah proposal yang didanai, lama waktu menunggu dana turun dari sumber dana pembiayaan, lama waktu pelaksanaan, jumlah masyarakat yang dilayani, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat, sistem pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan jumlah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan. berikut ini ditampilkan tabel standar proses pengabdian kepada masyarakat universitas jambi. pada tahun lembaga pengabdian pada masyarakat lpm) una melakukan kegiatan pelatihan pembuatan proposal pengabdian pada masyarakat sebanyak satu kali kegiatan dengan peserta orang dosen total dosen). kegiatan ini direncanakan akan dilakukan secara rutin tiap tahun. berdasarkan laki lpm universitas jambi jumlah proposal yang masuk lpm pada tahun itu adalah sebanyak proposal. sebanyak proposal dari keseluruhan proposal yang masuk adalah proposal untuk pengabdian mandiri. dengan demikian ada judul proposal yang harus diseleksi untuk menentukan layak dilaksanakan dan didanai. dari hasil seleksi atas proposal tersebut diputuskan hanya proposal yang layak didanai dari berbagai sumber dana. waktu yang dibutuhkan melakukan seleksi adalah selama minggu bulan). pengajuan proposal yang lolos seleksi untuk pendanaan membutuhkan waktu selama bulan. lama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berkisar antara bulan ppm kkn) sampai bulan (ppm kerjasama). tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian berada pada rentang yang sudah terlayani. sementara hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan adalah sebanyak dari judul dalam rangka publikasi hasil pengabdian pada masyarakat, lpm una menerbitkan jurnal ilmiah ppm sebanyak dua kali penerbitan dalam setahun. untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat sekaligus publikasinya diharapkan pada tahun berikutnya ada kenaikan hasil kegiatan pengabdian yang diseminarkan. tabel standar proses pengabdian kepada masyarakat universitas jambi frekuensi pelatihan (kali per tahun) semar teo seleksi (minggu) diseminarkan yo) tajajajaja (buah) pia masyarakat yang dilayani 353p tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat (skala hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan output yang termasuk dalam standar output pengabdian kepada masyarakat meliputi: jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat dan jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. berikut ini ditampilkan tabel standar output pengabdian kepada masyarakat una. tabel standar output pengabdian kepada masyarakat universitas jambi sentana aoi rong soe eta masyarakat ye) hasil penelitian yang diaplikasikan melalui pengabdian kepada masyarakat ye) adapun persentase laporan pengabdian kepada masyarakat pada tahun telah mencapai dan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebanyak penelitian. pelayanan administrasi layanan administrasi adalah bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan stake holder bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan umum. berikut ini akan diuraikan keempat pelayanan administrasi tersebut. pelayanan administrasi akademik sesuai dengan standar pelayanan minimum, pelayanan administrasi akademik meliputi jenis pelayanan yakni: tersedianya sarana layanan administrasi akademik yang memadai, kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi dengan tugas pokoktabel standar input pelayanan administrasi akademik universitas jambi mastaaun koran ane asa sarana layanan administrasi akademik tersedianya sarana perkuliahan yang memadai kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi dengan tugas pokok dan fungsi (skala jumlah pelatihan tenaga administrasi jenis pelatihan tenaga administrasi berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana layanan akademik sudah cukup baik. pada layanan kualifikasi tenaga administrasi dengan tugas pokok dan fungsi masih pada tataran kinerja sedang. untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dibangun melalui pelatihan pelatihan sampai tahun jumlah pelatihan pada tahun bagi tenaga administrasi masih sangat rendah, begitu juga pada jenis pelatihan yang seharusnya mereka dapatkan masih sangat sedikit. untuk itu keempat jenis sarana layanan administrasi akademik akan terus ditingkatkan sampai tahun baik dari segi jumlah pelatihan maupun jenis pelatihan. tabel standar proses pelayanan administrasi akademik universitas jambi tersedianya pedoman dan prosedur arahan aja tersedianya uraian tugas jabatan too tersedianya datadampung tersedianyapedoman akademik (sj tersedianya perangkat rencana studi tersedianya jadwal perkuliahan tersedianya daftar hadir mahasiswa ancaman tersedianya bahan ajar ol ale tersedianya sistem dan instrumen adanya sistem reward dan punishment kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi akademik lainnya (hari) berdasarkan tabel universitas jambi pada tahun telah memiliki dokumen: pedoman dan prosedur layanan, uraian tugas jabatan, data daya tampung, pedoman akademik, perangkat rencana studi, jadwal perkuliahan, daftar hadir mahasiswa dan dosen, bahan ajar, sistem dan instrumen evaluasi, serta sistem reward dan punishment. untuk layanan kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi akademik lainnya sudah pada taraf efektif (satu hari). tabel standar output pelayanan administrasi akademik universitas jambi mel ematayanan oan tea tersedianya pedoman penilaian hasil belajar ye) tersedianya informasi kemajuan studi joss too kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar (hari) rentang waktu penerbitan ijazah dengan waktu wisuda (hari) kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah (hari) standar output layanan administrasi akademik yang telah tersedia universitas jambi adalah:sangat baik. berdasarkan paparan pada tabel layanan dalam bidang kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajarefektif. pelayanan administrasi kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa, maka diperlukan pelayanan administrasi kemahasiswaan yang memadai seperti komputer, lemari arsip, papan pengumuman, dan homepage. tabel standar input pelayanan administrasi kemahasiswaan universitas jambi pel sestayman garoyani (ani 2ora tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai komputer (unit) lemari arsip (unit) papan pengumuman (unit homepage (situs) sarana kegiatan kemahasiswaan (olah raga, kesenian, dan kerohanian) yang memadai se) tersedianya pelayanan kesehatan nasa mahasiswa (jumlah klinik kesesuaian kualifikasi tenaga dengan jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan tersedianya uraian tugas dan jabatan tersedianya dosen tenaga kependidikan tabel menggambarkan sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai seperti komputer, lemari arsip, papan pengumuman dan homepage. selain itu juga tergambarkan ketersediaan sarana kegiatan kemahasiswaan universitas jambi yang saat ini dirasakan cukup memadai untuk menampung seluruh aktivitas kemahasiswaan yang meliputi: sarana kegiatan olahraga (lapangan sepak bola, futsal, tenis lapangan, tenis meja, basket, bulutangkis, takraw, volley) serta sarana kegiatan lainnya seperti kegiatan keagamaan dan kesenian umumnya menggunakan gedung aula yang terletak kampus telanaipura dan kampus mandala. universitas jambi mempunyai sarana pelayanan kesehatan yang disebut klinik kesehatan yang mempunyai tugas khususnya melayani kesehatan civitas akademika. klinik ini dikelola oleh dokter dan tenaga keperawatan yang berpendidikan keperawatan. dengan berdirinya fakultas kedokteran, klinik ini akan ditingkatkan fungsi dan peranannya tidak hanya melayani mahasiswa, tetapi juga akan melayani masyarakat umum yang ada sekitar kampus. standar input tenaga pelayanan administrasi kemahasiswaan universitas jambi meliputi sarana layanan administrasi, sarana untuk menampung kegiatan kemahasiswaan, sarana administrasi sudah cukup memadai. namun kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi dengan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan layanan administrasi mahasiswa pada tahun masih pada rentang yang belum sesuai dengan kebutuhan. jumlah tenaga administrasi yang bekerja bidang kemahasiswaan sebanyak orang. dari orang tenaga kemahasiswaan hanya orang yang berpendidikan s1, orang lainnya berpendidikan sedangkan sisanya berpendidikan start sta. rendahnya kualifikasi tenaga administrasi yang mengelola kegiatan kemahasiswaan mendorong universitas untuk melakukan pendampingan oleh tenaga pengajar pada kegiatan kemahasiswaan. tabel standar proses pelayanan administrasi kemahasiswaan universitas jambi jejejejaja prosedur kegiatan kemahasiswaan kemanan kemahasiswaan kemahasiswaan jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan banyaknya mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan yo) tersedianya panduan monitoring kegiatan kemahasiswaan tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan majalah mahasiswa padding radio mahasiswa homepage adanya tindak lanjut hasil monitoring ye) tersedianya sistem dan instrumen evaluasi kegiatan kemahasiswaan adanya sistem reward dan punish ment dalam sistem evaluasi yo) kepuasan layanan kegiatan rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa yo) kecepatan dan ketepatan penyaluran bea siswa (skala rasio jumlah mahasiswa yang kepuasan layanan kesehatan kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan (hari) kegiatan kemahasiswaan universitas jambi mengacu kepada pedoman pelaksanaan kegiatan mahasiswa yang tercantum dalam jumlah yang dikeluarkan oleh universitas jambi pembantu rektor iii, bidang kemahasiswaan). program kegiatan kemahasiswaan tahunan tercatat subbab kemahasiswaan banksi. program ini mencakup kegiatan mahasiswa dibidang olahraga, seni, ilmiah, berorganisasi, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan kewirausahaan. jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pada tahun berjumlah orang dari semua fakultas. kegiatan ini belum termasuk kegiatan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan tingkat universitas. mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat universitas rata rata berjumlah mahasiswa yang berasal dari fakultas. kegiatan kemahasiswaan lainnya, seperti pelatihan kewirausahaan tidak secara rutin dilaksanakan. umumnya kegiatan ini dilaksanakan oleh fakultas masing masing. pada tahun misalnya, terlibat orang mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan berbagai bidang. agar seluruh kegiatan kemahasiswaan terlaksana dengan baik, maka tersedia sistem monitoring dan evaluasi sehingga tercipta suatu peningkatan kualitas dan kuantitas serta keberlanjutan dari kegiatan kemahasiswaan tersebut. dengan penerapan sistemmonitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan ini, maka diharapkan kepuasan terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dapat meningkat. kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa universitas jambi cukup besar. pada tahun terdapat jenis beasiswa antara lain beasiswa bantuan mahasiswa bbm), peningkatan prestasi akademik (ppa), dan berbagai sumber beasiswa yang berasal dari perusahaan dan bumn. pada tahun rasio mahasiswa yang mendapatkan beasiswa adalah y4. tabel standar output pelayanan administrasi kemahasiswaan universitas jambi lkamahasomaan \|kesehaammamsmatia \| penyampaian laporan (minggu) berbagai jenis kegiatan kemahasiswaan tidak hanya dilaksanakan universitas jambi akan tetapi juga dilakukan tempat lain luar propinsi jambi. setelah melaksanakan berbagai kegiatan, maka mahasiswa dituntut untuk melaporkan secara tertulis. universitas jambi pada tahun telah menyediakan pedoman laporan yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam melaporkan kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan. pada tahun sebanyak dari kegiatan kemahasiswaan telah dilaporkan, sedangkan untuk layanan kesehatan mahasiswa pada tahun sebanyak telah dilaporkan. pelayanan administrasi keuangan standar input pelayanan administrasi keuangan meliputi: tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai, adanya kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi keuangan yang ada dengan tugas pokok dan fungsi, dan adanya pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan. penyediaan sarana dan prasarana dibagian keuangan hingga tahun sudah memadai. hal ini dapat dilihat dari tersedianya hardware dan software yang mendukung pekerjaan dibidang keuangan. beberapa komputer sudah dilengkapi dengan ketersediaan software pendukung untuk mengolah data dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar pelaporan keuangan standar akuntansi indonesia: sak, sap, sai). sarana lain untuk mendukung proses pelayanan dibidang keuangan cukup memadai, seperti ketersediaan meja kerja, almari arsip, almari atk, dan branch. persoalan yang cukup serius hingga saat ini masih mengalami kendala adalah kurangnya kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi dibidang keuangan dengan tugas pokok dan fungsi. sulitnya memperoleh formasi tenaga dibidang keuangan setiap tahun adalah persoalan yang dihadapi untuk pengembangan sdm dibidang keuangan. una mengantisipasi rendahnya kesesuaian tersebut dengan berusaha meningkatkan jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi dibidang keuangan. standar proses pelayanan administrasi keuangan una meliputi tersedianya pedoman penyusunan anggaran, ketepatan penyusunan anggaran, kecepatan waktu penyusunan anggaran, tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran, kesesuaian usul realisasi dengan rencana, ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggaran dan keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi anggaran. standar input pelayanan administrasi keuangan dapat dilihat pada tabel tabel standar input pelayanan administrasi keuangan universitas jambi administrasi keuangan yang memadai komputer online (unit) komputer stand alone (unit) kesesuaian kualifikasi tenaga alla tupoksi ye) tabel standar proses pelayanan administrasi keuangan universitas jambi tersedianya pedoman penyusunan anggaran yo) ketepatan dan kecepatan waktu tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran ye) kecepatan dan ketepatan waktu pencairan anggaran (skala anggaran ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggaran (hari) kesesuaian usul revisi program dan akan ketepatan dan kecepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (skala terlaksananya monitoring keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi yo) universitas jambi memiliki pedoman pelayanan administrasi keuangan dalam bentuk standar operasi prosedur sop) yang terdiri dari sop penyusunan anggaran, sop penerimaan dan sop pengeluaran. anggaran pendapatan tahun sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. maka persentase realisasi pendapatan mencapai anggaran belanja tahun sebesar rp. dan terealisasi sebesar rp. sehingga persentase realisasi belanja mencapai tabel standar output pelayanan administrasi keuangan universitas jambi ala mes pan(bulan (tersusunnya laki tepat waktu ce) too too sistem pelaporan keuangan universitas jambi hingga saat ini menggunakan sistem akuntansi pemerintah sap) yang terdiri dari sistem akuntansi barang dan sistem akuntansi instansi. sementara itu, laporan kinerja dalam bentuk laki universitas jambi sudah terlaksana dengan baik dan tepat waktu. pelayanan administrasi kepegawaian standar input pelayanan administrasi bidang kepegawaian berupa sarana layanan administrasi yang memadai, kesesuaian tenaga administrasi kepegawaian dengan tugas pokok dan fungsi serta adanya pelatihan bagi tenaga kepegawaian. tabel standar input pelayanan administrasi kepegawaian universitas jambi tersedianya sarana layanan memadai yo) poseidon dengan tugas dan fungsi (skala asse ella administrasi kepegawaian (kali tahun) sarana layanan administrasi kepegawaian universitas jambi dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni, sarana pelayanan untuk tenaga kependidikan dan dosen. kedua kelompok tersebut mempunyai sarana yang cukup memadai yang meliputi, komputer (desktop dan laptop), printer, sistem pengarsipan dokumen pegawai dan sarana pendukung lainnya. kesesuaian tenaga administrasi kepegawaian dengan tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan melalui pelatihan bagi tenaga administrasi dibidang ini. pada tahun jumlah pelatihan tenaga administrasi kepegawaian adalah kali. jumlah pelatihan ini belum termasuk pelatihan pelatihan yang diadakan secara informal lingkungan baik. tabel standar proses pelayanan administrasi kepegawaian universitas jambi tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai ye) ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai (minggu) tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai ( e) ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai (bulan) kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi\| pegawai yo) kepuasan layanan penerimaan ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dan mutasi lainnya (minggu) ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan administrasi kepegawaian (minggu) ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan pemberhentian dan pensiunan pegawai (bulan) adanya sistem reward and punishment yo) tersedianya sistem t00 pengembangan pegawai ye) terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai yo) keterbukaan informasi penerimaan dan adminstrasi pegawai yo) penghargaan tenaga administrasi ye) pustakawan laporan so) proses perekrutan pegawai universitas jambi dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing masing unit. dibutuhkan waktu paling lambat minggu untuk proses permintaan formasi unit kerja dan proses permintaan formasi biro kepegawaian diknas jakarta. setelah itu dilakukan pembahasan biro kepegawaian diknas yang membutuhkan waktu lebih kurang bulan. proses perekrutan pegawai lingkungan universitas jambi dilakukan secara transparan dimulai dari pengumuman penerimaan pegawai hingga proses pengangkatan pegawai. proses pengembangan pegawai universitas jambi terdiri dari dua bagian. pertama, pengembangan dosen dimana proses kenaikan pangkat dan jabatannya ditentukan berdasarkan angka kredit yang dikumpulkan oleh dosen yang bersangkutan. kedua, pengembangan pegawai administrasi berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku lingkungan departemen pendidikan nasional. ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan pemberhentian dan pensiunan pegawai universitas jambi pada tahun adalah bulan. monitoring atas proses pengembangan pegawai dilakukan oleh inspektorat jendral depdiknas yang pada tahun tabel standar output pelayanan administrasi kepegawaian universitas jambi kepegawaian ena bejafreja pengelolaan pegawai ye) tersedianya data dan informasi kepegawaian dan laporan pengelolaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka dalam pelayanan administrasi kepegawaian. universitas jambi pada tahun telah memiliki data informasi kepegawaian dan laporan pengelolaan pegawai. pelayanan administrasi perlengkapan standar input pelayanan administrasi perlengkapan meliputi: tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai, kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi perlengkapan dengan tugas pokok dan fungsi, serta adanya pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan. tabel standar input pelayanan administrasi perlengkapan universitas jambi tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai yo) kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi perlengkapan dengan tugas pokok dan fungsi (skala jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan (kali) sarana layanan administrasi perlengkapan universitas jambi mencakup data perlengkapan seluruh peralatan baik berupa perlengkapan kantor maupun perlengkapan akademik dan kemahasiswaan. universitas jambi pada tahun telah memiliki data administrasi perlengkapan. untuk kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi perlengkapan dengan tugas pokok dan fungsi sudah baik. dalam rangka menyesuaikan kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi perlengkapan dengan tugas pokok dan fungsi, maka perlu dilakukan pelatihan. universitas jambi pada tahun telah mampu melaksanakan pelatihan untuk tenaga administrasi perlengkapan sebanyak dua kali. tabel standar proses pelayanan administrasi perlengkapan universitas jambi tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana yo) kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana (bulan) kesesuaian rencana dengan ama saja ana tersedianya pedoman administrasi perlengkapan yo) kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan sarana dan prasarana (bulan) kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan (skala kesesuaian penyimpanan sarana kecepatan dan ketepatan pendistribusian sarana dan prasarana (hari kerja hk) kecepatan dan ketepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (skala terlaksananya monitoring pendayagunaan asset (skala terlaksananya inventarisasi asset (skala terlaksananya usul penghapusan asset (skala universitas jambi telah mempunyai pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun berdasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana disetiap unit kerja. selama ini waktu yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang meliputi: evaluasi kebutuhan, perencanaan, dan pengusulan bagian perlengkapan universitas adalah dua bulan. waktu tersebut dirasa cukup untuk proses penyusunan kebutuhan perlengkapan. untuk kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan sudah dirasa cukup, namun perlu ditingkatkan setiap tahunnya. tabel standar output pelayanan administrasi perlengkapan universitas jambi tersedianya data dan informasi perlengkapan ( o) tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan ye) tersedianya data dan informasi perlengkapan sebagai faktor penentu keberhasilan output pelayanan administrasi perlengkapan universitas jambi. kedua jenis layanan tersebut pada tahun telah tersedia sebagai standar output pada pelayanan administrasi perlengkapan universitas jambi. pelayanan administrasi umum standar input pelayanan administrasi umum meliputi: tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai, kesesuaian kualifikasi tenaga administrasi umum dengan tugas pokok dan fungsi, serta adanya pelatihan bagi tenaga administrasi umum. tabel standar input pelayanan administrasi umum universitas jambi tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai ye) kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas pokok dan fungsi (skala jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum (kali tahun) universitas jambi telah mempunyai sarana administrasi umum yang memadai untuk kelancaran aktivitas organisasi. hal ini terlihat dari ketersediaan sarana yang cukup seperti tersedianya komputer dengan perangkat pendukungnya dan ketersediaan sarana pembukuan yang teratur. namun demikian, tenaga administrasi yang bekerja lingkungan administrasi umum mempunyai kualifikasi yang beragam. sebagian besar tenaga adminstrasi mempunyai pendidikan formal sta sederajat. untuk meningkatkan pelayanan administrasi, universitas jambi mengadakan pelatihan untuk tenaga bagian ini. hingga saat ini, pelatihan yang diadakan tidak dilakukan secara teratur. pada tahun telah dilakukan pelatihan kearsipan sebanyak kali dengan melibatkan sebanyak orang tenaga administrasi umum yang akan ditingkatkan frekuensinya pada tahun berikutnya. tabel standar proses pelayanan administrasi umum universitas jambi me\| setatayanan sio ora tot tersedianya pedoman perbuatan ye) kecepatan dan ketepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar (menit) kecepatan dan ketepatan perawatan dan pemeliharaan arsip (skala kecepatan dan ketepatan pencatatan penyusutan dan usul penghapusan arsip (skala kecepatan dan ketepatan pelayanan dan peminjaman arsip (skala kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan (skala kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu (skala tersedianya data penerimaan tamu yo) kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, seminar, dan wisuda (skalaskala kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum (skala1 tersedianya pedoman organisasi dan penatalaksanaan ( e) kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi (bulan) kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur (skala kecepatan dan ketepatan waktu penyelengaraan analisis jabatan (skala universitas jambi menerapkan prosedur pengelolaan administrasi surat menyurat berdasarkan menteri pendidikan nasional dimana pengelolaan surat menyurat dilaksanakan oleh sub bagian htl tata usaha hukum dan tata laksana). dalam kaitan ini, universitas jambi telah menerbitkan buku pedoman tentang aturan tata perbuatan yang berlaku lingkungan universitas dengan mengacu kepada menteri sub bagian ini juga bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan arsip. meskipun peraturan tentang penyusutan arsip telah dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi sistem penyusutan arsip belum terlaksana universitas jambi. biro bantuan hukum adalah organisasi lingkungan universitas jambi yang mempunyai tujuan untuk memberi pelayanan dibidang hukum kepada seluruh masyarakat khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu, sebagai bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi. pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk advokasi dibidang hukum kepada masyarkat yang membutuhkan. secara teknis tenaga operasional organisasi ini dikelola oleh tenaga edukatif yang berasal dari fakultas hukum universitas jambi. untuk beberapa masalah hukum yang timbul lingkungan universitas, rektor dapat membentuk tim yang bersifat sama dengan bantuan hukum. tabel standar output pelayanan administrasi umum universitas jambi laman nan jesse baja tersedianya data dan informasi administrasi dan tersedianya laporan pengelolaan administrasi merupakan aspek terpenting sebagai faktor penentu keberhasilan output pelayanan administrasi umum. universitas jambi pada tahun telah memiliki standar output pada pelayanan administrasi umum tersebut. bab strategi implementasi standar pelayanan minimum universitas jambi standar pelayanan minimum universitas jambi disusun berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia tahun dan disusun untuk memenuhi persyaratan universitas jambi menjadi badan layanan umum blu). tujuan dari penyusunan spm ini adalah agar universitas jambi dapat memberikan kualitas layanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat pengguna jasa universitas. strategi untuk implementasi spm universitas jambi didasarkan kepada kemampuan lembaga untuk melaksanakannya. untuk bidang pendidikan, strategi implementasi spm dilaksanakan dengan mengoptimalkan kualitas perangkat sdm yang ada universitas melalui peningkatan kualitas dosen dan peningkatan keterampilan tenaga administrasi. memperkuat struktur kelembagaan melalui perbaikan organisasi juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan universitas dalam melaksanakan spm. dalam bidang penelitian, strategi yang akan dijalankan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pimpinan universitas mengambil kebijakan untuk meningkatkan proporsi dana penelitian yang berasal dari pnb. untuk bidang pengabdian, dilakukan strategi untuk memacu kemampuan tenaga edukatif untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan jumlah proposal yang diajukan untuk kompetisi dikti. untuk pelayanan administrasi, langkah strategis yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan skill tenaga administrasi universitas jambi melalui peningkatan frekuensi pelatihan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal universitas jambi. bab manekin standar pelayanan minimum universitas jambi kegiatan monitoring dan evaluasi internal adalah kegiatan yang menyatu dengan kegiatan lain universitas jambi, namun secara khusus kegiatan ini dilakukan secara intensif oleh tim monitoring dan evaluasi internal manekin). tim ini dibentuk untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan bidang akademik dan sumberdaya universitas jambi. monitoring dan evaluasi kegiatan juga dilakukan oleh masing masing struktur yang ada seperti untuk kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian. deskripsi kerja tim manekin untuk bidang pendidikan adalah sebagai berikut. merencanakan dan merancang kurikulum untuk program pendidikan, penelitian dan membuat sasaran program pendidikan menentukan format dan pendekatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan program pendidikan mengelola kinerja penugasan evaluasi jaminan mutu yang dilakukan oleh staf, menelaah kertas kerja evaluasi dan laporan, mengedit laporan membuat jadwal dan rencana evaluasi, membuat pengembangan rencana evaluasi tahunan berkoordinasi dengan dukungan staf, konsultan dalam mengimplementasikan program program pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat memonitor penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh manajemen pendidikan membuat rencana anggaran yang diperlukan untuk program program pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan stakeholders mengelola dan mengembangkan catatan, administrasi, database perkembangan program pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. membuat laporan kepada wakil rektor secara tertulis dan periodik deskripsi kerja tim manekin untuk bidang sumberdaya adalah sebagai berikut. mengelola kinerja penugasan audit yang dilakukan oleh staf auditor, menelaah kertas kerja dan laporan audit, mengedit laporan. membuat jadwal dan rencana audit, membuat pengembangan rencana audit tahunan institusi.
aas kemendikbud. ditjen pendidik kan dasarprogram, anggaran, kegiatan, dan sasaran bidang pendidikan dasar, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bidang pendidikan dasar, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bidang pendidikan dasar, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen pendidikan dasardasar, melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan dasar, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran bidang pendidikan dasardasar, il. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan dasadasar, melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data pendidikan dasar: melakukan pengolahan data dan informasi pendidikan dasar, melakukan penyajian data dan informasi pendidikan dasar, melakukan pemutakhiran data pendidikan dasar, melakukan pemberian layanan data dan informasi pendidikan dasar, melakukan penyusunan bahan kebijakdasar, melakukan penelaahan konsep usul rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran bidang pendidikan dasar, melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran dan anggaran bidang pendidikan dasar, melakukan penyusunan rancangan bahan nota keuangan bidang pendidikan dasardidikan dasar:dasar, melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan dasar, melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan dasar, melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan dasar: melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keua.konsep laporan keuangan sekretariat dan direktorat jenderal, oo.: melakukan urusan pencairan, penerimaan,dasardasar:pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pendidikan dasar dandasardasardasardasardasar, melakukan penyusunan informasi kegiatan bidang pendidikan dasar, melakukan penyusunan bahan usul perijinan belajar luar negeri bagi peserta didik pendidikan dasardasar sama pada jenjang pendidikan dasardasar di, melakukan penyusunan bahan koordinasi pembinaan kemitraan sekolah:dasar: pendidikan dasaroperasional penggunaan ruang rapat, wisma, kendaraan dinas telepon, listrik, pendingin ruangan ac), air,wisma serta sarana dan pendidikan dasarlaksanaan kurikulum::(harusnya penyusunan program dan laporan subdirektorat tidak terletak dalam satu seksi):pad:
hancc.k bidang pendidikan tahun anggaran untuk sd sdb digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: rehabilitasi ruang kelas sebesar dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan rehabilitasi ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah ruang kelasmetaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten kota, dengan pilihan: pembangunan ruang perpustakaan termasuk kerabatnya, peralatan pendidikan, antara lain: peralatan pendidikan matematika, peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam ipa): peralatan pendidikan ilmu pengetahuan sosial ips), peralatan pendidikan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, peralatan pendidikan bahasa, dan peralatan pendidikan seni budaya dan keterampilan. penggunaan dak bidang pendidikan tahun anggaran untuk sd sdb sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam kan harus menyampaikan laporan pelaksanaan dak kepada kementerian pendidikan dan kebudayadikbud. rincian tugas. unit kerjapelaksanaan program, anggaran, kegiatan, dan sas: melaksanakan pengelolaan desuaianil. melaksanakan penyusunan laporan perkembangukan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, melakukan analisisajimutakhiran data pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, melakukan pemberian layanesuaian rencanamantaulaporpenyusunan usul pejabatsanakan verifikasi, dan rekonsiliasi penghitungan anggaranoo. melaksanakan evaluasi laporan keuangan direktorat jenderalokumen pencaira, penyimpanan dan pembukuan keuangan direktorat jenderal,perbendaharaan lingkungan direktorat jenderal, jil::laporan keuangsistem dan prosedur kerja lingkungan direktorat jenderal, j .karier pegawai lingkungan direktorat jenderal,melaksanadokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang undangan lingkungan direktorat jenderalj .direktorat jenderalingkatan kompetensiinformasiliputan dan pendokumentasian kegiatan direktorat jenderal: melakuuukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pelaksanaan kerja sama, barang milik negarperpustakaan dan poliklinik direktorat jenderal:, melakukan penyusunan usul penghapusbarang milik negara lingkungan direktorat jenderal, pemeliharaan, dan perawatan anak usia dinpemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaursus dan pelatigumpulan, pengolahan,gumpulan dan pengolahan datbah adalahpelaksanaan kebijakan bidang pembelajaran kursus dan pelatihan, melakukan penyusunan bahkursus dan pelatihan, melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidangpeserta pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan kebijakan bidang prakursus dan pelatihan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan kemitrmberdayaan peran serta masyarakat dan kerja sama bidang kursus dan pelatikursus dan pelatihan, melakukan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kelembagpelaksanaan kerja sama bidangmasyarakat, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data diskonsep perumusan kebijakan bidang pendidikan masyarakat, melakukan pengumpulan dan pengolahan datian bimbingan teknis penyusunan program dan kegiatdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaanak usia dini, nonformal dan informalusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat: melaksanakanalisis dan evaluasi data dan informgumpulan,. melakukan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat, melakukan penyusunan bahusunan bahpenyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama, dan pemberdayaan perbahan pemantauan dan evaluasianalisis data dankerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakpendidikan anak usia dingembangan sistem pembinaan, peningkatan kualifikasidan karir,serta pemberian penghargaan dan pelindungan: j . melaksanak, melaksanakiv e, il. melaksanakanak usia dini formrencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak kanak dan yang dan yang sejenis,,didikan anak usia dini nonformal: melakukan penyusunan program kerja seksi, melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidangrencana kebutuhdirektorat pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihrencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihankursus dan pelatihan, melaksanasanakanil.rencana kebutuhan pendidikurusan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik kursus dan pelatihan, melakukan penyusunan bahan pemberian penghargaan dan pelindungan penil.rencana kebutuhan tenaga kependidikanurusan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikankursus dan pelatihan, melakurencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikdan pelindunganpendidik dan tenaga kependidi kan pendidikan masyarakatpendidikan masyarakat, melaksanakan koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pamong belajar madyaj . melaksanakdengan pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c pada upt pusat: melaksanakpangkat pembina utama kekasaran madya golongan ruang iv d, il. melaksanakanrencana kebutuhan pendidikurusan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik pendidikan masyarakat, melakukan penyusunan bahan,melakukan penyusunan bahpangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c pada upt pusat:rencana kebutuhan tenaga kependidikantenaga kependidikanurusan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan pendidikan masyarakat, melakukan penyusunan bahankekasaran pangkat pembina utama madya golongan ruang iv ddengan berlakunya peraturan menteri ini, ketentuan yang diatur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang perincian tugas unit kerja lingkungan direktorat jenderalmohammad nuh diundang ) di",aa. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun pemerintah nomor tahun tentang organisasi tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, bupati dalam melaksanakan perangkat daerah: tugasnya dapat dibantu staf ahli dari pegawai negeri peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor sipil, tahun tentang urusan pemerintahan daerah, bahwa tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor diluar tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga tahun tentang pembentukan organisasi dan tata perlu mengatur tersendiri tugas dan fungsi staf ahli, kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon progo, dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas staf ahli bupati, memutuskan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. staf ahli bupati. bab iii bab fungsi ketentuan umum staf ahli menyelenggarakan fungsi memberikan telaahan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan dan pertimbangan mengenai masalah pemerintahan daerah adalah kabupaten kulon progo. daerah kepada bupati sesuai bidang tugdaerah. bupati adalah bupati kulon progo. tugas staf ahli adalah staf ahli bupati. bab staf ahli bidang hukum dan politik mempunyai tugas kedudukginventarisasi permasalahan bidang hukum dan staf ahli bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku pemerintahan daerah, koordinator. melaksanakan kajian dan telaahan bidang hukum dan politik, memberikan saran dan pertimbangan bidang hukum dan politik, staf ahli sebagaimana dimaksud dalam terdiri membuat laporan tugas, dan dari: melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati staf ahli bidang hukum dan politik, berkaitan dengan bidang tugasnya. staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang pembangunan, staf ahli bidang pemerintahan mempunyai tugas mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan manusia mempunyai tugas dengan pemerintahan, mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman menginventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia, daerah, menginventarisasi permasalahan bidang melaksanakan kajian dan telaahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang pemerintahan, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan memberikan saran dan pertimbangan bidang daerah, pemerintahan, melaksanakan kajian dan telaahan bidang membuat laporan tugas, dan kemasyarakatan dan sumber daya manusia, melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati memberikan saran dan pertimbangan bidang berkaitan dengan bidang tugasnya. kemasyarakatan dan sumber daya manusia, membuatstaf ahli bidang ekonomi dan keuangan mempunyai menginventarisasi permasalahan bidang pembangunan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman daerah, dan petunjuk teknis serta bahan bahan lainnya yang melaksanakan kajian dan telaahan bidang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, pembangunan, menginventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan memberikan saran dan pertimbangan bidang keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan daerah, membuat laporan tugas, dan melaksanakan kajian dan telaahan bidang ekonomi melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dan keuangan, tugas dan bidangnya. memberikan saran dan pertimbangan bidang ekonomi dan keuangan, membuat laporan tugas, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati pengundangan peraturan bupati ini dengan berkaitan dengan bidang tugasnya. penempatannya dalam berita daerah kabupaten kulon progo. bab tata kerja ditetapkan wates pada tanggal april bupati kulon progo, (l) staf ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam cap ttd menjalankan fungsi dan tugasnya. toyo santoso dipo hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. diundangkan wates bab pada tanggal april ketentuan penutup sekretaris daerah kabupaten kulon progo, cap ttd peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. so'im berita daerah kabupaten kulon progo tahun nomor2was .l"ih mh$j armadambentukan dewan ketahanan pangan peraturan pemerintah nomor tahun tentang iklan pangan, dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan pemerintah nomor tahun tentang ketahanan pangan, bupati kulon progo, peraturan pemerintah nomor tahun tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, menimbang bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan peraturan pemerintah nomor tahun tentang sebagaimana diatur dalam undang undang nomor pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, tahun tentang pangan, perlu membentuk dewan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan ketahanan pangan:ewan ketahanan memutuskan pangan, menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan dewan ketahanan pangan. bab bab iii ketentuan umum kedudukan dan tugasdewan ketahanan pketahanan pangan daerah berkedudukan kecamatan adalah kecamatan wilayah daerah. sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh camat adalah camat wilayah daerah. seorang ketua. pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber dan air, yang diolah atau tidak diolah yang dewan ketahanan pangan daerah, mempunyai tugas diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi membantu bupati dalam konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan ketahanan pangan daerah, yang meliputi aspek dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pembuatan makanan dan minuman. pangan, cadangan pangan, penganekaragaman ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan dan gizi: pangan yang cukup, dalam jumlah maupun mutunya, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong aman, merata dan terjangkau masyarakat. keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, bab melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan pembentukan daerah: dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dewan ketahanan pangan daerah kepada dewan ketahanan pangan propinsi. dengan peraturan bupati ini dibentuk organisasi dewan ketahanan pangan yang terdiri dari dalam melaksanakan tugasnya, dewan ketahanan dewan ketahanan pangan daerah, pangan daerah bertanggung jawab kepada dewan sekretariat dewan ketahanan pangan daerah, dan ketahanan pangan pusat. dewan ketahanan pangan kecamatan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bagian kedua pada sekretariat dewan ketahanan pangan daerah dibantu oleh unsur staf administrasi yang sekretariat dewan ketahanan pangan daerah ditunjuk oleh kepala kantor ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan selaku sekretaris dewan ketahanan pangan daerah. sekretariat dewan ketahanan pangan daerah dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dewan berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang ketahanan pangan daerah bertanggung jawab kepada dipimpin oleh seorang sekretaris. ketua dewan ketahanan pangan daerah melalui ketua harian. sekretariat dewan ketahanan pangan secara ex officio berada kantor ketahanan pangan dan penyuluhan bagian ketiga pertanian perikanan dan kehutanan yang merupakan unit struktural lingkungan pemerintah daerah. dewan ketahanan pangan kecamatan sekretariat dewan ketahanan pangan daerah, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif dewan ketahanan pangan kecamatan berkedudukan kepada dewan ketahanan pangan daerah, sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh menyiapkan bahan yang diperlukan dewan seorang ketua. ketahanan pangan daerah dalam rangka perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan, dewan ketahanan pangan kecamatan, mempunyai memberikan masukan kepada dewan ketahanan tugas pangan daerah dalam rangka memecahkan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi pangan, aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, menyiapkan bahan yang diperlukan dewan cadangan pangan, penganekaragaman pangan, ketahanan pangan daerah dalam rangka evaluasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan pengendalian pelaksanaan pemantapan dan gizi, ketahanan pangan, menggerakan partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan bahan laporan dewan ketahanan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan, pangan daerah, dan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan menyiapkan dan menyusun rencana kerja dewan pemantapan ketahanan pangan tingkat ketahanan pangan daerah. kecamatan, dan membuat laporan pelaksanaan pemantapan kepala badan pemberdayaan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan masyarakat pemerintahan desa pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, perempuan dan keluarga penganekaragaman pangan, pencegahan dan berencana kabupaten kulon penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada progo, dewan ketahanan pangan daerah. kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset bab kabupaten kulon progo, kepala dinas pertanian dan susunan organisasi kehutanan kabupaten kulon progo, bagian kesatu kepala dinas kelautan perikanan dan peternakan dewan ketahanan pangan daerah kabupaten kulon progo, kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kulon progo, kepala dinas kesehatan susunan organisasi dewan ketahanan pangan daerah kabupaten kulon progo, terdiri dari kepala dinas perindustrian perdagangan dan energi ketua bupati kulon progo, sumber daya mineral wakil ketua sekretaris daerah kabupaten kulon kabupaten kulon progo, progo, kepala dinas koperasi dan ketua harian asisten perekonomian usaha mikro kecil menengah pembangunan dan sumber daya kabupaten kulon progo, alam sekretariat daerah kabupaten kepala dinas perhubungan kulon progo, komunikasi dan informatika sekretaris kepala kantor ketahanan pangan kabupaten kulon progo, dan penyuluhan pertanian kepala badan pusat statistik perikanan dan kehutanan kabupaten kulon progo, kabupaten kulon progo, kepala bagian teknologi anggota kepala badan perencanaan informasi dan hubungan pembangunan daerah masyarakat sekretariat daerah kabupaten kulon progo, kabupaten kulon progo, kepala bagian hukum kepala bidang tanaman sekretariat daerah kabupaten pangan dinas pertanian dan kulon progo, kehutanan kabupaten kulon ketua himpunan kerukunan progo, tani indonesia hati) kepala bidang tanaman kabupaten kulon progo, hortikultura dinas pertanian ketua kontak tani nelayan dan kehutanan kabupaten andalan kena) kabupaten kulon progo, kulon progo, kepala bidang perikanan ketua lembaga swadaya budidaya dinas kelautan masyarakat bina insan mandiri perikanan dan peternakan kabupaten kulon progo, kabupaten kulon progo, koordinator umum jaringan kepala bidang kelautan dan petani kulon progo. perikanan tangkap dinas kelautan perikanan dan bagian kedua peternakan kabupaten kulon sekretariat dewan ketahanan pangan daerah progo, kepala bidang peternakan dinas kelautan perikanan dan tan peternakan kabupaten kulon susunan organisasi sekretariat dewan ketahanan pangan progo: daerah terdiri dari kepala bidang pengairan dinas pekerjaan umum kabupaten sekretaris kepala kantor ketahanan pangan kulon progo: dan penyuluhan pertanian kepala bidang pelayanan perikanan dan kehutanan kesehatan masyarakat dinas kabupaten kulon progo kesehatan kabupaten kulon anggota kepala bidang ekonomi badan progo: perencanaan pembangunan kepala bidang kelembagaan daerah kabupaten kulon dinas koperasi dan usaha progo: mikro kecil menengah kepala bidang perdagangan kabupaten kulon progo, dan dinas perindustrian kepala bagian administrasi perdagangan dan energi perekonomian sekretariat sumber daya mineral daerah kabupaten kulon kabupaten kulon progo, progo. staf administrasi staf kantor ketahanan pangan dan bab penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan kabupaten kulon tata kerja progo bagian ketiga dewan ketahanan pangan daerah mengadakan rapat dewan ketahanan pangan kecamatantahun dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. susunan organisasi sekretariat dewan ketahanan pangan kecamatan terdiri dari untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua dewan ketahanan pangan daerah dapat mengundang pejabat ketua camat, tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau sekretaris koordinator penyuluh balai pertemuan dewan ketahanan pangan daerah dan penyuluhan pertanian kecamatan, mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan anggota kepala seksi perekonomian ketahanan pangan. pembangunan kecamatan, kepala pusat kesehatan dewan ketahanan pangan daerah wajib membuat masyarakat, laporan pelaksanaan tugasnya kepada dewan mantri statistik, ketahanan pangan provinsi dengan tembusan dewan petugas pengolah dan penyaji data ketahanan pangan pusat secara berkala sekali dalam pertanian dan kehutanan: (enam) bulan dan atau sewaktu waktu sesuai petugas pengolah dan penyaji data kebutuhan. perikanan, kelautan dan peternakan: penyuluh keluarga berencana pkb): dewan ketahanan pangan kecamatan mengadakan ketua kena kecamatan, dan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh ketua dewan kepala desa se kecamatan yang ketahanan pangan kecamatan paling sedikit sekali bersangkutan. dalam (satu) tahun dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. dewan ketahanan pangan kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan daerah secara peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal berkala sekali dalam (enam) bulan dan atau sewaktu diundangkan waktu sesuaisetiap satuan organisasi lingkungan dewan ketahanan progo.ditetapkan wates masing masing atau antar satuan organisasi dalam dan pada tanggal april luar dewan ketahanan pangan. bupati kulon progo, bab cap ttd pembiayaan toyo santoso dipo segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas diundangkan wates dewan ketahanan pangan daerah dibebankan kepada pada tanggal april anggaran pendapatan dan belanja daerah. sekretaris daerah bab vii kabupaten kulon progo, penutup cap ttd so'im pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati kulon progo nomor tahun berita daerah kabupaten kulon progo tentang dewan bimbingan massal ketahanan pangan, tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.doman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor program dan kegiatan anggaran pendapatan tahun dan belanja daerah undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat duntuk melaksanakan program dan kegiatan daerah kabupaten djawa timur tengah barat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan daerah istimewa jogjakarta: peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan pengelolaan keuangan daerah: evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlu menyusun pedoman pelaksanaan, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bupati tentang pedoman pengendalian dan evaluasi tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan program dan kegiatan anggaran sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pendapatan dan belanja daerah, dalam negeri nomor tahunsistem perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat bappeda adalah badan daerah, perencanaan pembangunan daerah kabupaten kulon peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor progo. tahun tentang rencana pembangunan jangka bagian administrasi pemerintahan umum adalah bagian panjang daerah tahun administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor kabupaten kulon progo. tahun tentang rencana pembangunan jangka satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya menengah daerah tahun disingkat skpd adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap memutuskanmenetapkan peraturan bupati tentang pedoman disingkat kepala skpd adalah kepala yang bertanggung pengendalian dan evaluasi pelaksanaan jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. program dan kegiatan anggaran pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pendapatan dan belanja daerah.bab ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut. ketentuan umumbagian kesatu perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk supervisi dan pengertian hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk pengendalian dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan. tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan dan atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki daerah adalah kabupaten kulon progo. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan bupati adalah bupati kulon progo. (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten (benefit), dampak (impact) terhadap rencana dan standar kulon progo. yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. program adalah penjabaran kebijakan skpd dalam hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk kegiatan dalam satu program. mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi skpd. manfaat (benefit) adalah kondisi yang diharapkan akan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dicapai apabila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat oleh satu atau lebih unit kerja pada skpd sebagai bagian waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan optimal. terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber dampak (impact) adalah pengaruh akibat yang daya baik yang berupa personil sdm), barang modal ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai selanjutnya disingkat rpm adalah dokumen masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) perencanaan pembangunan untuk periode (lima) tahun. dalam bentuk barang jasa. rencana strategis yang selanjutnya disingkat renstra periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu adalah rencana pembangunan periode (lima) tahun disusunnya dokumen penyusunan perencanaan. yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada disingkat dpa adalah dokumen yang memuat masing masing skpd. pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna disingkat rkd adalah dokumen perencanaan anggaran pengguna barang. pembangunan untuk periode (satu) tahun. indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan atau selanjutnya disingkat apbd adalah rencana keuangan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi bersama oleh pemerintah daerah dan dprd, dan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), ditetapkan dengan peraturan daerah. manfaat (benefit), dampak (impact). periode pelaporan pelaksanaan pengendalian program sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu dan kegiatan akhir triwulan pertama tanggal maret, kegiatan. akhir triwulan kedua tanggal juni, akhir triwulan masukan (input) adalah seluruh sumber daya yang ketiga tanggal september, dan akhir triwulan keempat digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan tanggal desember. keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumgian kedua pengendalian oleh bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap maksud dan tujuan pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. kepala bappeda bertanggung jawab dalam menyusun jl) maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil memberikan arah dan pedoman bagi skpd dalam evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan skpd periode sebelumnya. dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari apbd. bab iii tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pengendalian skpd sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. bagian kesatu bab kurun waktu pengendalian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (l) pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan apbd dimulai sejak januari sampai dengan desember kepala skpd bertanggung jawab dalam pelaksanaan tahun anggaran yang bersangkutan. pengendalian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. pengendalian program dan kegiatan apbd dilaksanakan setiap triwulan. kepala skpd bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan bagian kedua kegiatan skpd periode sebelumnya. tahapan pengendalian jl) kepala bappeda bertanggung jawab dalam pengendalian pengendalian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dengan mengumpulkan dpa, jadwal pelaksanaan program dan cara menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian kegiatan dpa, selanjutnya jadwal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan program skpd. dan kegiatan, memantau jalannya pelaksanaan program dan kegiatan benefit, dan untuk mengidentifikasi kendala permasalahan, impact, menganalisis kinerja kegiatan dengan membandingkan menganalisis kesesuaian dokumen perencanaan yang antara dpa dan jadwal kegiatan dengan realisasi, meliputi menyimpulkan hasil pengendalian, dan rencana strategis renstra), merumuskan rekomendasi. rencana kerja senja) skpd: dan menyimpulkan hasil evaluasi. bab evaluasi evaluasi rkd dilakukan dengan tahapan sebagai berikut bagian kesatu menghimpun laporan hasil evaluasi tahunan skpd, kurun waktu evaluasi menganalisis realisasi indikator kinerja yang meliputi input, output, outcome, (dl) kepala skpd melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan benefit: dan program dan kegiatan skpd periode sebelumnya. impact kepala bappeda melakukan evaluasi tahunan rencana menganalisis pelaksanaan program dan kegiatan, pembangunan pemerintah daerah berdasarkan laporan kesesuaian dokumen perencanaan yang meliputi hasil evaluasi tahunan skpd periode sebelumnya. rkd: rpm: dan bagian kedua menyimpulkan hasil evaluasi. tahapan evaluasi bab pelaporan evaluasi tahunan skpd dilakukan dengan tahapan sebagai berikut mengumpulkan data hasil pengendalian pelaksanaan setiap triwulan kepala skpd melaporkan hasil program dan kegiatan: pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan apbd menganalisis capaian indikator kinerja pelaksanaan kepada kepala bappeda c.g. kepala bidang perencanaan program dan kegiatan yang meliputi dan pengendalian dan kepada sekretaris daerah cg: input: kepala bagian administrasi pemerintahan umum sesuai output: format p1, p2, dan p4. outcome, pengiriman laporan triwulanan sebagaimana dimaksud laporan sebagaimana dimaksud pada harus pada paling lambat tanggal bulan berikutnya. disertai dengan data dan informasi yang akurat. bappeda melakukan analisa dan evaluasi laporan triwulanan skpd sesuai format e1, f2, e3, dan f4. jl) mekanisme penyampaian laporan dari masyarakat kepala skpd melaporkan hasil evaluasi tahunan skpd dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada kepala kepada kepala bappeda dan sekretaris daerah c.g. bappeda. kepala bagian administrasi pemerintahan umum sesuai format t1. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada disertai identitas pelapor yang jelas. s5) pengiriman laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling lambat tanggal januari tahun berikutnya. mekanisme tindak lanjut pelaporan dari masyarakat bappeda melakukan analisa dan evaluasi rkd sesuai dilakukan melalui tahapan format t2. bappeda melakukan koordinasi dengan skpd terkait, bappeda dan skpd terkait melakukan verifikasi: bappeda memberikan rekomendasi: skpd terkait melakukan tindak lanjut sesuai contoh, bentuk, dan format laporan sebagaimana dimaksud rekomendasi dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada dalam dan sebagaimana kepala bappeda, dan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari bappeda melaporkan hasil tindak lanjut kepada bupati. peraturan bupati ini. bab vii bab sanksi pengaduan masyarakat (dl) skpd yang terlambat menyampaikan laporan jl) masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan triwulanan hasil pengendalian program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah dan hasil evaluasi tahunan diberikan teguran. ditetapkan. paling lambat (lima) hari setelah diterimanya surat diundangkan wates teguran, skpd tetap belum menyampaikan laporan pada tanggal april sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi berupa pengurangan pagu anggaran yang akan sekretaris daerah diterapkan pada periode penyusunan perencanaan kabupaten kulon progo, kegiatan tahun anggaran berikutnya. cap ttd pengurangan pagu anggaran yang akan diterima ditetapkan sebesar (dua per seratus) setiap budi wibowo keterlambatan penyampaian laporan
stberita daerah menengah kpkomunitas intelijen daerahoordinasi kegiatan instansi vertikal menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan antisipasi daerah: setiap ancaman, tantangan, hambatan dan keputusan presiden nomor tahun gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban tentang musyawarah pimpinan daerah, masyarakat yang dapat mengancam stabilitas peraturan menteri dalam negeri nomor negara pada umumnya dan daerah pada tahun tentang komunitas intelijen daerah khususnya, perlu didukung dengan koordinasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan yang baik antar aparat unsur intelijen secara menteri dalam negeri nomor tahun profesional, peraturan menteri dalam negeri nomor bahwa berdasarkan ketentuan tahun tentang kewaspadaan dini peraturan menteri dalam negeri nomor masyarakat daerah, tahun tentang perubahan atas peraturan keputusan menteri koordinator bidang politik menteri dalam negeri nomor tahun dan keamanan nomor kep menko tentang komunitas intelijen daerah, perlu polkam tentang pembentukan desk mengatur komunitas intelijen daerah, koordinasi pemberantasan terorisme: memutuskan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai menetapkan peraturan bupati tentang komunitas membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah intelijen daerah. negara kesatuan republik indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan bab nasional lainnya. unsur pimpinan daerah adalah bupati, ketentuan umumunsur pimpinan daerah lainnyabentukan pemerintahan daerah. bupati adalah bupati kulon progo. kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan peraturan bupati ini bentuk komunitas kesbanglinmas adalah kesbanglinmas kabupaten intelijen daerah. kulon progo. intelijen adalah segala sesuatu usaha, kegiatan, bab iii dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk penyelenggaraan komandan menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk bagian kesatu disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. tugas, tanggung jawab dan susunan keanggotaanbupati bertugas dan bertanggung jawab atas jaringan intelijen adalah hubungan antar komunikasi dan koordinasi komandan. perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan atau informasi penyelenggaraan komandan dilaksanakan melalui atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas program dan kegiatan pada kantor intelijen. kesbanglinmas. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan keanggotaan komandan terdiri dari timbulnya ancaman stabilitas nasional ketua bupati. daerah, dan pelaksana unsur intelijen dari kepolisian menjamin terlaksananya kegiatan operasional harian resor kulon progo. komandan daerah. sekretaris kepala kantor kesbanglinmas. keanggotaan unsur intelijen dari badan kepala satuan intelijen kepolisian resor kulon intelijen negara, tentara nasional progo selaku pelaksana harian komandan bertugas: indonesia, kepolisian resor kulon mengoordinasikan satuan intelijen daerah progo, dan kejaksaan negeri dalam penyelenggaraan pemerintah daerah wates. bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan bagian kedua meningkatkan peran dan fungsi komandan, dan mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi tugas dan kewajiban vertikal daerah sebagai jaringan intelijen. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada satuan intelijen komandan sebagaimana dimaksud dalam kepolisian resor kulon progo menyampaikan mempunyai tugas laporan kepada bupati secara berkala atau merencanakan, mencari, mengumpulkan, sewaktu waktu dalam hal dipandang perlu. mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi bahan keterangan dan intelijen dari bagian ketiga berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas sekretariatuntuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan dengan deteksi dini, peringatan dini dan komandan dan tertib administrasi, komandan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas dibantu oleh sekretariat komandan. nasional daerah. sekretariat komandan bertempat kantor kesbanglinmas. tugas dan kewajiban bupati sebagaimana dimaksud dalam adalah susunan personalia sekretariat komandan bab sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala kantor kesbanglinmas. pelaporan tugas dan kewajiban sekretariat komandan pelaksanaan penyelenggaraan komandan sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan oleh bupati kepada gubernur dengan meliputi tembusan kepada menteri koordinator politik, merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas hukum dan keamanan, menteri dalam negeri, kegiatan komandan, menteri pertahanan, menteri hukum dan hak mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan asasi manusia, menteri keuangan, kepala badan mengkomunikasikan informasi bahan keterangan intelijen negara, jaksa agung, panglima tentara intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, nasional indonesia dan kepala kepolisian negara gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman republik indonesia, serta unsur pimpinan stabilitas nasional daerah, dan intelijen pusat. menyusun dan menyampaikan laporan kepada bupati melalui kepala kantor kesbanglinmas. laporan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara berkala setiap (enam) bulan bagian keempat pada bulan januari dan juli, atau sewaktu waktu dalam hal dipandang perlu. koordinasi dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat dalam penyelenggaraan komandan perlu disampaikan secara lisan dengan ketentuan tetap melaksanakan rapat koordinasi. segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan secara berkala paling bab sedikit (dua) kali setiap bulan atau sewaktu waktu dalam hal dipandang perlu. keuangan negara, '.', ,i#jpelaksanaan dana alokasi khusus undang undang nomor tahun tentang sistem bidang keluarga berencana tahun anggaran perencanaan pembangunan nasional:aa. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana alokasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan khusus bidang keluarga berencana, perlu menyusun pemerintahan daerah: peraturan bupati, peraturan pemerintah nomor tahun tentang bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana penetapan mulai berlakunya undang undang dimaksud dalam huruf berjalan tertib dan lancar serta nomor dan dari hal pembentukan mencapai hasil optimal, perlu menetapkan peraturan daerah daerah kabupaten djawa timur bupati tentang pelaksanaan dana alokasi khusus tengah barat dan daerah istimewa jogjakarta: bidang keluarga berencana tahun anggarbab sistem informasi keuangan daerah,lam peraturan bupatilaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat peraturpengelolaan keuangan daerah daerah. sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri bupati adalah bupati kulon progo. dalam negeri nomor tahun dana alokasi khusus yang selanjutnya disingkat dak peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja pendapatan dan belanja negara apbn) yang daerah tahun anggaran dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang tahun tentang pokok pokok pengelolaan merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas keuangan daerah, nasionalalokasi dan sumber dana memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pelaksanaan dak bidang keluarga berencana tahun anggaran dana alokasi khusus bidang keluarga sebesar rp. (sembilan ratus dua puluh berencana tahun anggaran lima juta seratus ribu rupiah). agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan jl) penjabaran dak bidang keluarga berencana penempatannya dalam berita daerah kabupaten kulon sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih progo. lanjut dalam rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. ditetapkan wates pada tanggal april rincian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada termasuk kewajiban pendampingan bupati kulon progo, paling kurang (sepuluh per seratus). cap ttd toyo santoso dipo ketatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan mendahului peraturan daerah tentang perubahan diundangkan wates anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pada tanggal april anggaran sekretaris daerah bab 2 serihubungrhubunganperhubunghubunghubunghubungan yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan kementerian perhubunghubunghuburilihubunghubunghubungkementerian perhubunghubungan yang mengepalai dan memimpin kementerian perhubungankementerian perhubungan. tunjangan kinerja bagi menteri perhubunghubungan menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan kementerian perhubunghubungan ditetapkan oleh menteri perhubunglihubunghubunghubungan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri perhubuperhubungnsidenkinerja pegawai lingkungan kementerian perhubungan presiden{o00, rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. l4, rp. rp. rp. o,oo rp. hukum dan
presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang tata cara penetapan prasaranaresiden tentang tata cara penetapan prasaranaetapan prasarana olahragrencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh prasarana olahraga oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakarasarana olahraga. penetapan prasarana olahraga adalah kebijakan untuk menetapkanmanfaatan adalah penggunaan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan. pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat prasarana olahraga menurut jenis dan fungsinya. pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah adalah pemerintah pusat. pemerintah. presiden republik indonesia menteri, gubernur, bupati walikota menetapkan prasarana olahraga berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh blank sebagaimana dimaksud dalam bab pemanfaatan prasarana olahraga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemanfaatan prasarana olahraga. pemanfaatan prasarana olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat. semua prasarana olahraga baik yang dibangun dan atau disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keolahragaan oleh masyarakat umum. pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. pemanfaatan prasarana olahraga ditujukan sebesar besarnya untuk kegiatan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peruntukannya, pendidikan. presiden republik indonesia pendidikan dan pelatihan keolahragaan, penelitian bidang keolahragaan, peningkatan kesehatan dan kebugaran, dan peningkatan prestasi olahraga. selain pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada prasarana olahraga dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan: sosial, budaya, pengembangan industri olahraga, dan pendanaan keolahragaan. pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak prasarana olahraga yang ada. pemanfaatan prasarana olahraga dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pelaku olahraga, penonton, dan pengguna. bab vii pemeliharaan prasarana olahraga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana olahraga. pemeliharaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ditujukan agar prasarana olahraga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan. . presiden republik indonesia pemeliharaan prasarana olahraga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan sekurang kurangnya: tenaga pemelihara, kelengkapan sarana pemeliharaan, cc. pendanaan pemeliharaan, periodisasi pemeliharaan, dan sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan. bab viii pengawaswasan prasarana olahraga. pengawasan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menjamin: tersedianya prasarana olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan: b.jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang, cc. prasarana olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan, pemanfaatan prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien, dan pemeliharaan prasarana olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua pengawasan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menteri, gubernur, danlaksanaan pengawasan prasarana olahragaencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyediaan prasarana olahraga, b.koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki intensionkelayakan prasarana olahraga, dan evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu prasarana olahraga. menteri bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat nasional. gubernur bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat provinsi. bupati walikota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat kabupaten kota. bagian. presiden republik indonesia bagian ketiga pengawasan oleh masyarakat masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana olahraga. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: menyampaikan pendapat, saran, dan atau usulan, dan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku: prasarana olahraga yang telah diverifikasi kelayakannya sebelum peraturan presiden ini berlaku, dapat ditetapkan sebagai prasarana olahraga, dan prasarana olahraga yang belum diverifikasi kelayakannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan presiden ini paling lambat dalam waktu (empat) tahun sejakerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupatenbadan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan yang selanjutnya disebubertanggung jawab dalam bidang keolahragaan. tata cara penetapan prasarana olahraga dilakukan melalui: perencanaan, pengadaan, cc. penetapan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. bab tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. tanggung. presiden republik indonesia tanggung jawab masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada pemerintah dan pemerintah daerah. bab iii perencanaan prasarana olahraga pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan prasarana olahraga. pemerintah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat nasional dalamnasional atau rencana kerja pemerintah rkp). pemerintah daerah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat provinsi dan kabupaten kota dalamdan rencana pembangunan tahunan daerah atau rencana kerja pemerintah daerah rkd), dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah rtrw) dan pembangunan nasional. perencanaan. presiden republik indonesia perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada dan disusun sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. dalam rangka mendukung perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam pemerintah dan pemerintah daerah melakukan: inventarisasi dan identifikasi prasarana olahraga, pengkajian perencanaan prasarana olahraga, cc. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis bidang prasarana olahraga. pengkajian perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan memperhatikan: ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan, status kepemilikan lahan, daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (soil): standar prasarana olahraga, prioritas kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya keolahragaan, prospek pengembangan ekonomi masyarakat, budaya masyarakat, partisipasi masyarakat dalam olahraga, j . pengembangan keolahragaan berkelanjutan, pembangunan berwawasan lingkungan, il. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana, faktor demografis, topografis dan geografis, kebutuhan. presiden republik indonesia kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang cacat, dan oo. fungsi prasarana olahraga. bab pengadadaan prasarana olahraga. pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar prasarana olahraga pada masing masing kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga: pendidikan, rekreasi: cc. prestasi,dan penyandang cacat. jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang daerah setempat. pemerintah melakukan pemetaan potensi olahraga daerah dalam rangka menetapkan jumlah prasarana olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. . presiden republik indonesia pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan prasarana olahraga untukbagian kedua pengadaan prasarana olahraga oleh pemerintah atau pemerintah daerah pengadaan prasarana olahraga oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara: pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, bangun guna serah atau bangun serah guna, hibah, atau perolehan lainnya yang sah. dalam hal pengadaan prasarana olahraga oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf memerlukan tanah, pengadaan prasarana olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah. pengadaan prasarana olahraggadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam meliputi prasarana olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang cacat. pengadaan prasarana olahraga pendidikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: ukuran luas sekolah: jumlah peserta didik, jenjang pendidikan, dan jenis sekolah. pengadaan prasarana olahraga rekreasi, kebutuhan masyarakat, ketersediaan ruang terbuka, dan aksesibilitas masyarakat. pengadaan prasarana olahraga prestasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: potensi olahragawan, potensi tenaga keolahragaan, daya saing kompetisi, dan potensi olahraga unggulan daerah. pengadaan prasarana olahraga penyandang cacat olahragawan penyandang cacat, prestasi olahraga penyandang cacat, kebutuhan. presiden republik indonesia kebutuhan masyarakat, dan kondisi kelainan fisik dan atau mental olahragawan penyandang cacat. dalam hal pengadaan prasarana olahraga amatir dan profesional diselenggarakan oleh masing masing induk cabang olahraga. bagian ketiga pengadaan prasarana olahraga oleh masyarakat untuk menunjang ketersediaan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, masyarakat dapat menyediakan dan atau membangun prasarana olahraga. penyediaan dan atau pembangunan prasarana olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan standar nasional prasarana olahraga. penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada dan harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. masyarakat yang membangun prasarana olahragabab penetapan prasarana olahraga pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan prasarana olahraga untuk kepentingan nasional dan daerah sesuai dengan kewenangan masing masing. penetapan. presiden republik indonesia penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk memenuhi standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan verifikasi terhadap prasarana olahraga. verifikasi terhadap prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh blank. pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada atas usul pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. menteri menetapkan prasarana olahraga tingkat nasional berdasarkan perencanaan dan pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam dan gubernur menetapkan prasarana olahraga tingkat provinsi,bupati walikota menetapkan prasarana olahraga tingkat kabupaten kota . presiden republik indonesiaerah tertinggal,cc.rpenyelenggara . presiden republik indonesia, pendidikan dan pelatihan, dan inform. presiden republik indonesia badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dangian . presiden republik indonesia bagian keduadesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal,. presiden republik indonesia terakhir dengan peraturan presiden nomor tahun yang berkaitan dengketentuan mengenaimengena. presiden republik indonesialima direktorat jenderal pengembangan daerah tertentucc.uditor kepegawaian; undang undang dasar republik indonesia tahu#ol0lun ol4 lembaran negara republik indonesia tahun nomor o); memutuskan: menetapkan peraturan presiden tentang tunjangan jabatan fungsional auditor kepegawaian. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional auditor kepegawaian, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan auditordiberikan t\jangan auditor kepegawaian setiap bulan. presiden republik indonesia besarnya t\jangan auditor kepegawauditor kepegawauditoruditor kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tunjangan auditor kepegawaianfebruari o17tunjangan jabatan fungsional auditor kepegawaian jabatan fungsional tunjangan auditor kepegawaian ahli madya auditor kepegawaian ahli muda o.o00,oo auditor kepegawaambo20memutuskan: menetap kan peraturan presiden tentang institut agama kristen negeri ambon. pres ide republik indonesia dengan peraturan presiden ini, didirikan institut agama kristen negeri ambon sebagai perubahan bentuk dari sekolah tinggi agama kristen protestan negeri ambon. institut agama kristen negeri amboambon dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban institut agama kristen negeri ambon; dan semua mahasiswa dari sekolah tinggi agama kristen protestan negeri ambon dialihkan menjadi mahasiswa institut agama kristen negeri ambonambon menjadi institut agama kristen negeri amb rtr ei! republik( ll.doi.lung cahyono
presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang dana abadi pendidikalokasikan dana abadi pendidikan berdasarkan undang undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara; bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana abadi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu pengaturan pengelolaan dana abadiana abadi. pre den republik indonesia memutuskan; menetapkan peraturan presiden tentang dana abadi pendidikan. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: dana abadi, yang selanjutnya disingkat dpn adalah bagian alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola sebagai dana abadi pendidikan termasuk akumulasi alokasi tahun tahun sebelumnya yang dikelola oleh lembaga pengelola dana pendidikan. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. lembaga pengelola dana pendidikan,. presiden epub indonesia tujuan dana abadi pendidi. bab sumber dana abadi pendidikan dana abadi pendidikan dapat bersumber dari: dpn; pendapatan investasi; dan atau sumber lain yang sah. pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan basil pengembangan dana abadi pendidikan. sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa hibah, basil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi basil riset, royalti atas bak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ataupengelola dana abadi pendidikan bagian kesatu dewan penyantun untuk memberikan arah dan kebijakan pengelolaan dana abadi pendidikan, dengan peraturan presiden ini dibentuk dewan penyantun. dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan dana abadi pendidikan. arahan kebijakan strategis dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada menetapkan paling sedikit: proporsi basil pengembangan dana abadi pendidikan yang dapat dikembangkan; proporsi penggunaan basil pengembangan dana abadi pendidikan; portofolio investasi dana abadi pendidikan; bidang prioritas pada program layanan; dan, arahan . presiden republik indonesiamerangkap anggota; menteri sebagai wakil ketua merangkap anggota; menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagai anggota; menteri. presiden republik indonesia menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai anggota; dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara sebagai anggota. untuk membantu pelaksanaan tugas, dewan penyantun dapat melibatkan para ahli bidang investasi, beasiswa, riset, dan atau bidang lainnya. dewan penyantun menyelenggarakan rapat paling sedikit (dua) kali dalam setahun. untuk pelaksanaan tugas dewan penyantun, pdp memberi dukungan administrasi dan keuangangian kedua dewan pengawas dewan pengawas melakukan fungsi pengawasantujuh) orang,sebagai ketua; (satu) orang pejabat(satu) . dan kebudayaan; dan (tiga) orang dari unsur tenaga ahli. unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf diusulkan oleh dewan penyantun kepada menteri. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas. dewan pengawas menyelenggarakan rapat paling sedikit (satu) kali dalam sebulan. ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja dewan pengawas diatur dengan peraturan menteri setelah mendapatkan persetujuan dewan penyantun. bagian ketiga lembaga pengelola dana pendidikan pdp mengelola dana abadi pendidikan. presiden republik indonesia ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan manajemen sumber daya manusia pdp diatur dengan peraturan menteri setelah mendapatkan persetujuan dewan penyantun. bab pengelolaan dana abadi pendidikan bagian kesatu pengembangan dana abadi pendidikan dana abadidana abadibagian kedua penggunaan dana abadi pendidikan hasil pengembangan dana abadi. presiden republik indonesia program layanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: beasiswa gelar dan nonpolar; dan pendanaan riset. program layanan sebagaimana dimaksud pada dan program layanan lainnya ditetapkan oleh dewan penyantun. bab penerima manfaat seluruh warga negara indonesia dan lembaga badan hukum indonesia dapat memperoleh manfaat atas program layanan sebagaimana dimaksud dalam dan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pdp.beasiswa dapat diberikan kepada selain warga negara indonesia. bab akuntabilitas dan pengawasan pdp melaporkan pengelolaan dana abadi pendidikan kepada dewan penyantun dengan tembusan kepada dewan pengawas setiap triwulan. pdp menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. laporan . presiden republik indonesia laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan pula kepada dewan penyantun. bab vii pendanaan anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pengelola dana abadi pendidikan c.q. pdp. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan dana abadi pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan presiden iniicata dan kebudayasiber dan sandi negarabadan siber dan sandi negarbadan siber dan sandibadan siber dan sandi negarbadan siber dan sandi negarulsiber dan sandi negara menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan badan siber dan sandisiber dan sandi negara ditetapkan oleh kepala badan siber dan sandi negarbadan siber dan sandi negarawan!l74. anna jaman presiden republik .a nomor tahun 2o2o tentang tunjangan biner.i.as jabatan tunjangan kin ezu per kei,as jabatan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. oo,oo rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. o8.25o,oo rp.penyesuaian pengaturan penggunaan produk jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari apb apbd dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk kemudahan bersama berdasarkan undang undang nomor tahun o2o tentang cipta kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang jasa, perlu menetapkan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor tahun ol8 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ide republik indonesiadiubah sebagai berikut: antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka angka dan angka dihapus, ketentuan angka diubah, antara angka dan angka pasai disisipkan (dua) anak4, yakni angka 18a dan angka 18b, antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 2ga,ketentuan angka angka angka angka angka dan angka diu'bah, serta ditambahkan (satu) angka yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikut: dalang peraturan presiden ini, yang dimaksud deng pengadaan barang jasa pemerintah.i\i apbd yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan. kementerian negara yang selanjutnya disebut kcmenteriatr adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. menetapkan l,lembaga pres ide republik indonesia ivenarrfanggaran belanja daerah. oa. pejabat 10a. t2. pres ide republik indonesiata dihapusi.'fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut pengelola pengadaan.n barang . iasa adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jav,ab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 'a ng berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan ba.rang jasa. t4. t6. i8a. 18b. 18b. 2r. pres ide republik lndonesia 5k melalui swakelola yang selanjutnya disebut awal<kelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembu awali. iasa dengan dukungan anggaran belanja dari apbn apbd. pengadaan 29a. pres ide republik indonesetta cuk.8.z. ir)rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan'. pres ide republik indonesit jasa konsultansi. ten cer seleksi internasional adalah pemilihan penyedi,langsung barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk. mendapatkan penyu cia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak f'taran harga secara berulang. dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan c;ickontrak pres ider,dilvlikro, kecil, dan menengah. dihapui'' sosial dalam keseluruhan siklus peggy n annya. konsolidasi pres ide republik indonesiapala lembaga adalah kepala lopp. toko l)etentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:koperasikeikutsertaanindustrikreatif; mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan. ketentuan pres ide republik indonesia: pa; kpa; ppk; pejabat pengadaan; pokja pemilihan; agen pengadaan; dihapus; penyelenggara swakelola; dan penyedia. antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf yakni huruf fl, huruf dihapus, serta ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sebagaimana dimaksud dalarrrrrrfl. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam; menetapkan ppk; menetapkan pejabat pengadaan; dihapus. pres ide republik indonesia dihapus; atau seleksi pertetentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:i(pa berperang menjawab singgah banding peserta tend.er pekerjaan konstruksi. kpa pres ide republik indonesdalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas: menyusunperencanaanpengadaan; melaksanakan konsolidasi pengadaan arang jasarp200. (dua ratus juta rupiah); mengendalikan i(kontrak; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; melapor<an pelaksanaan dan .pen5rilis^i.t kegiatan kepada,pa kpa; menyerahkan. pres ide republik indonesia menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pa kpa dengan berita acara penyerahan; menilai kinerja penyedia; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;huruf dan diubah, serta huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:; dihapus; dan menetapkan pres ide republik indonesia t4la (21dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau terjaga ahli. dihapus ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga p.:sal berbunyi sebagai berilium:te atau tim pengawas. tim persiapan memiliki tugas men)rusun sasaran, rencana kegiatan. ;awal pelaksanaan, dan rencana biaya. 1a) tiri pres ide republik indonesia 15_ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ppk dalam men)rusun spesifikasi teknis l(ak barang j asa menggunakan produk dalam negeri; produk bersertifikat sni; produk usaha mikro dan kecil serta dari hasil produksi dalam negeri; dan prr,'duk ramah lingkungan hidup. dalam pen1susunan spesifikasi teknis l{ dimungkinkan penyebutan merek terhadap: komponen barang jasa; suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; a.dilakukan sepanjang tersedia. produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dirrtaksud pada huruf cl, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. ketentuan (2ll, dan huruf diubah, serta (a) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: hps dihitung secara keahlian darr menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. nilai. pres ide republik indonesia _16_ (s) nilai hps bersifat tidak rahasia rincian hps bersifat rahasia. dihapusbatas tertinggi penawaran yangmemaksa.nch,asing, dan tender pekerja aan rin telena waran untuk pemilihan denga n pasca kualifikasi; atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi seba.gai berikut: jenis kontrak pengadaan barang jasa lainnya terdiri atas: sumsum; harga satuan: gabungan sumsum ian harga satuan; i(kontrak pres ide republik indonesia t7 kontrak payung; dan biaya plus imbalan. jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas: sumsum; harga satuan; gabungan sumsum dan harga satuan; putar kunci; dan biaya plus imbalan. jenis i(kontrak pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas: sumsum; waktu penugasan; dan kontrak payung. jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi terdiri atas: i umum; dan waktu penugasan. kontrak sumsum .sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan (a) huruf merupakan kontrak dengan ru.r:danres ide republik indowa dan huruf merupakan kontrak pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya gabungan lumpur dan harga satuan dalam (satu) pekerja aan yang diperjanjikan. i(ljasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandai:rani. kontrak putar kunci sebagai:.ana dimaksud pada huruf'.imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufckontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan 'huruf merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang lang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu ]ar1g dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum lisa dir:,stika. c92774 kontrak pres ide republik indonesia _19_; pekerjaan yang penyelesaiannyaantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ppk dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud da.lam sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. ppk dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan prinsip hsien, efektif dan tidak bertentanganentuk kontrak terdiri atas: buktipembelian pembayaran; akuntansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; dan surat pesanan. si( bukti pres ide republik indonesiacir ri'ketentuan pres ide republik indonesia 2t ketentuan dan diubah, serta antara dan disisipkan (satu) a5rat, yakni (2a1, sehingga berbunyi sebagai berikut: jaminan pengadaan barang jasa terdiri atas: jaminan penawaran; jaminan singgah diuntuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi. (2al,.k bersyarat; mudah dicairkan; dan rrasa oleh pokja pemilihan ippilihan'k pres ide republik lndonesiamerupakanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan untuk nilaihps. pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada besa,:nya antara (satu persen) hingga (tiga persen) dprri nilai pagu anggaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jaminan singgah banding sebagaimana dimaksud dalam (2a) besarnya (satu persen) dari nilai i{ps. untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan singgah banding sebagaimana dimaksud dalam (2a) besarnya (satu persen) dari nilai pagu anggaran. ketentuan pres ide republik indonesia ketentuan huruf dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan untuk kontrak pengalihan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai paling sedikit atas rp20 (dua ratus juta rupiah). jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada (l) tidak diperlukan, dalam hal: pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna; atau pengadaan ba:ang jasa melalui e purchase.ng. besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut: untuk nilai penawaran antara 8oo o (delapan puluh persen) sampai dengan logo (seratus persen) dari nilai hps, jaminan pelaksanaan sebesar (lima persen) dari nilai kontrak;:nisan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut: utrtttk nilai penawaran antara oo o (delapan puluh persen) sampai dengan logo o (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 57o (lima persen) dari nilai kontrak; atau untuk nilai penawaran bawah {delapan puluh persen) dar i nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 57o (lima persen) dari nilai pagu anggaran. jaminan pelaksanaan berlaku sampai denga:r serah terima pekerjaan pengadaan barang jasa lainnya attr serah terima pertama pekerjaan konstruksi. ketentuan pres ide republik indonesia ketentuan dan diubah, serta ditambahkan (satu) huruf pada yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: metode pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya terdiri atas: e purchasing; pengadaan langs;ng; penunjukan langsung; tender cepat; dan tender. e purchasing sebagaimana dimaksud pada hr..lr:rn kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri ole presiden wakil presiden.,;n dan mantan v :rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: pekerjaan pres ide republik indonesiae.ngll alami kegagalan; atau pemilihan penyel, sistem informa.si kinerja penyedia u'.truk pengadaan yang: spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau climungkinkair dapat menyebutkan r.merek sebagaimana diatur dala,n hu,trf dan huruf tender. pres ide republik indonesiadiubah, sehingga berbunyi sebagai berisi,rt:.ksi jasa lainnya yang rnempei'hitungwarga terendah digunakan untuk pengadaan baranpli pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar per:tapai pemenang antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. ketentuan.n ditambahkan (empat) huruf ya.kni huruf huruf huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: metode pemilihan penyelia jasa konsultansi terdiri atas: seleksi; pengadaan langsung; dan penunjukan langsung. seleksi pres ide republik indonesia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sed.ikuibidang hukum meliputi konsultan hukum advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak cti,:; permintaan berulang (repeat cruel untuk penyedia jasa konsultansi yang sama; jasa konsultansi yang setelah dolar.rka.n seleksi ulang mengalami kegagalan; pengalihan penyedia untuk melanjutkan jasa ko,sultans dalam' hal terjadi pemutusan kontrak; jasa konsultansi yang bersifat* rahasia sesuai dengan ketentuan pera turun perundang undangan; atau jasa ahli dewan sengketa konstruksi. sl( nr, dalam. pres ide republik indonesia _28_ dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk pence crhuruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ambilmenyampaikan penawaran harga; evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan penetapan pem3arg berdasarkan harga penawaran terendah. 0e2784 pelaksanaan pres ide republik indonesia _29cider+"dapat ril; atau persetujuan rka perangkat daerah sesuai dengan tertentu i'}penawaran harga dapat rlilakuk'an,dengan metode penawaran harga secara berulang (e reverse auction). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: prakualifikasi gagal dalam hal: setelah pres ide republik indonesia\ saran setelah ada pemberian ; s:luruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme; seluruh peserta obat persaingan usaha tidak sehat; seluruh penawaran harga tender barang pekerja.an konstruksi jasa lainnya atas hps; negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; cl; pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi; ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai lengan ketentuan dalam peraturan presiden ini; seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme; i\' (t927 seluruh h (s) (e) pres ide republik indonesia seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan atau korupsi, kolusi, dan atau nepotisme melibatkan pokja pemilihan ipp(21(21huruf dinyatakan oleh pa kpa. tindak lanjut dari prakualifil<ultra. dimaksud pada pokja pemilihan segera melakukan: evaluasi ulang; atau tender seleksi ulang. evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal .l ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. huruf dalam hal terri,li tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender seleksi. tidak. pres ide republik ]indonesia tindak lanjut dari tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pad sebagaimana diatur dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ppk menyerahkan barang jasa sebagaimana.a dimaksud dalam kepada pa kpa. serah terima sebagaimana dimaksud pada diterangkan dalam berita acara. ketentuan dan diubah, serta antara dan disisipkan (satu) yakni (2a1, sehingga berbunyi sebagai berikut: dikecualikan dari ketentuan dalam peran uran presiden ini: pengadaan barang jasa pada badan layanan umum badan layanan umum daerah; pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara laras kepada masyarakat; pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah napal dan atau pengadaan barang . iasa yang diatur dengar ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. pengadaan barang jasa pada badan layanan umum badan layanan umum del.ah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan badan layanan llmu badan layanan umum daerah. (2a) dalam presiden republik indonesia (2a)presiden iniatur dengan peraturan kepala lembaga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu peran serta usaha kecil dan koperasi (2t (s) usaha kecil terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil. kementerian lembaga. kementerian lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada wajib mengalokasikan paling sedikit 4oo o (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian lembu aga pemerintah daerah. paket pen godaan barang pekerjaan kon instruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan rp15. o0o, (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan atau koperasi. nilai pagu anggaran pengadaankementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barangljasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik. penyedia pres ide republik indonesiadicantumkan dalam dokumen pemilihanooh (empat puluh persen). nilai tkn dan bmp(3a) kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebaga.istana dimaksud pala r:dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia. ketentuan sebagaimana dimaksud pada (3apres ide republik lndonesiaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:rat diterima. preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa dengan nilai hps paling sedikit atas flp (satu miliar rupiah). preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut: diberikan terhadap barang yang memiliki tkn paling rendah (dua puluh lima persen); diberikan paling tinggi 25o o (dua puluh lima persen); diperhitungkan dalam e'valuasi harga penawaran )'arg telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir hea); hea dihitung dengan rumus hea kp) dengan: tkn preferensi tertinggi memakan koefisien preferensi merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatika; dan dalam hal terdapat2untuk pekerjaan konstruksi pada metode pemilihan tender internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi ,5o o (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. ketentuan pres ide republik indonesia ketentuan dan di:ubah, serta dihapus, sehingga berbunyi sebagaramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang jasa. pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah atau lopp. dihapus. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kepala lembaga. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria: standar atau dapat distandarkan; memiliki sifat risiko rendah; dan harga sudah terbentuk pasar. barangljasa sebagaimana dimaksud pada tidak ditayangkan pada katalog elektronik. ketentuan lebih lanjut mengenai toko daring diatur dalam peraturan kepala lembaga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri atas: sumber pres ide republik lndonesia sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa; sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa; danantara dan disisipkan (dua) yakni adan fasal sehingga berbunyi sebagai berikut:; dan personel lainnya. c92805 kementerian. pres ide republik indonesia kementerian lembaga pemerintah daerah wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai pokja pemilihan pejabat pengadaan. pengelola pengadaan barang jasa dapat ditugaskan sebagai ppk, membantu tugas pa kpa, melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk kementerian lembaga dalam hal: nilai atau jumlah paket pengadaan kerrrenterianf lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi pengelola pengadaan i3arang jasa; atau sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa dilakukan oleh prajurit 'tentara nasional indonesia atau anggota kepolisian negara republik indonesia. dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada pengelolaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh personel lainnya sebagaimana dimaksud pada hu;rrf personel lainnya sebagaimana. kpud pada u,wajib memiliki sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang jasa. dalam hal personel lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar level sumber daya pengelola. fungsi pengadaan l3arang jasa berkedudukan kpb.'. aras dasar pertimbangan kewenangan, sumber daya pengelola fungsi pengadaan, barang jasa yang ditugaskan sebagai ppk dapat berkedudukan luar ukpga. 7r pres ide republik indonesia kementerian lembaga pemerintah daerah yang wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa men5rusun rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. dalam hal jumlah pengelola pengalaman barang jasa lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada maka: pelaksanaan tugas pokja pemilihan dilakukan dengan ketentuan: pokja pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang kurangnya (satu) pengelola pengadaan barang jasa; darr anggota pokja pemilihan selain pengelola pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil, jasa. pelaksanaan tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa, dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat' kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar le,zel bidang pengadaan barang jasa. dalam hal kementerian lembaga pemerintah daerah belum memiliki pengelola pengadaan barang jasa, sampa.i tersedianya pengelola pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sebagairrrana dimaksud pada pelaksanaan f tugas pokja pemilihan pejabat pengadaan dilaksanakan oleh: pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi darr atau sertifikat keahlian tingkat dasar level bidang pengadaan barang jasa; dan atau agen pengadaan. ketentuan pres ide rep uts indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala lembaga. ketentuan diubah, antara dan disisipkan (satu) yakni (3a), dan ketentuan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri kepadu agberbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3a)fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. pembentukan ukpga sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk ukpga. ukpga pres ide republik indonesia ukpga kementerian lembaga pemerintah daerahketentuan lebih lanjut mengenai lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk ukpga sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas ukpga melalui model kematangan ukpga sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala lembaga. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:at; menyebabkan kegagalan bangunan; c.menyerahkan. pres ide republik indonesia menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah; sanksi pencairan jaminan; sanksi daftar hitam; sanksi ganti kerugian;:; huruf sampai dengan huruf dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau pres ide republik indonesia _43_ huruf dikenakan sanksi denda keterlambatan. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau(21dikenakan: sanksi digugurkan dalam pemilihan.n; sanksi daftar hitam; sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e purchasing; dan atau sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik. pelanggaran pres ide republik indonesia;ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sanksi administratif dikenakan kepada paikpaipresiden republik lndonesia _45_ sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada app ketentuan diubah, sehingga pasat berbunyi sebagai berikut:lopp menyelenggarakan daftar hitam nasional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelesaian sengketa kontrak penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui: layanan penyelesaian sengketa kontrak; arbitrase; dewan sengketa konstruksi; atau penyelesaian melaluiantara ppk dan kontrak dapat pres ide republik indonesia pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki serif,kat kompetensi untuk personel lainnya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat desember pada saat peraturan presidensebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan desember pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai: dan peraturan pelaksana; dansebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor tahun o2o tentang perubahan atasdan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya peraturan kepala lembaga mengenaiian2 kementerian sekretariat negara republik indonesia undangan dan hukum, ttd ttd it{ t!jj savanna jaman
menimbang mengingat saliitai, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional teknisi1;teknisi perkebunrayaan. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional teknisi perkebunrayaan, yang selang hanya sebut tuna gan teknisiteknisi perkebunrayaan, diberikan tunjangan teknisi perkebunrayaan setiap bulan. besaran t\jangan teknisiperkebunrayateknisitunjangan jabatan fungsional teknisi perkebunrayaan jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keterampilan teknisi perkebunrayaan penyelia o20.0oo,oo teknisi berkebun ray mana mahir s15.00o, teknisi perkebunrayaan terampil rp345. teknisi perkebunrayaningkatan mutu pendidikan tinggi provinsi daerah khusus ibukota jakarta, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri melalui penegerian, bahwa yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan telah mengalihkan pengelolaan dan aset universitas pembangunan nasional veteran jakartpembangunan nasional veteranpembangunan nasional veteran jakarta. . presiden republik indonesia dengan peraturan presiden ini didirikan universitas pembangunan nasional veteran jakarta sebagai perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. universitas pembangunan nasional veteran jakartmemiliki identitas bela negara yang diatur dalam statuta universitas pembangunan nasional veteran jakarta. dalam penyusunan identitas bela negara yang diatur dalam statuta sebagaimana dimaksud pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meminta saran dan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. . presiden republik indonesia segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan universitas pembangunan nasional veteran jakartkesejahteraan pendidikan dan perumahan dalam penyelenggaraan universitas pembangunan nasional veteran jakarta dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban universitas pembangunan nasional veteran jakarta:pembangunan nasional veteran jakarta. . presiden republik indonesia pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, semua pegawai yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan yang bekerja pada universitas pembangunan nasional veteran j dapat dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil kementerian pendidikan dan kebudayaan dan ditugaskan pada universitas pembangunan nasional veteran jakarta, pegawai yang bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada universitas pembangunan nasional veteran jakartpembangunan nasional veteran jakarta. . presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, keuangan, dan kepegawaianketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengalihan kepegawaian dan kekayaan dari yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan, diatur olehpertahanankepegawaian. pan ngjabatan tertenturesiden republik indonesiakepala badan kepegawaianan ngkepegawaiana: keamanan ya, (ai tag) apa maa co), eng inorp22. rp20. rp17. rp12.sist pakan bidang politik, hukum, keamanan "ja nd. ino
salinan tunjangan menimbang mengingat i ]residen i.? publik ii{indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentangmeteorologi, klimatologi, dan geofisikabadan meteorologi, klimatologi, dan geofisg sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2ogl; peraturan pemerintah nomor tahunbadan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; memutuskan: menetap meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah pns dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang mengmeteorologi, klimatologi, dan geofismeteorologi, klimatologi, dan geofisika yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisikabadan meteorologi, klimatologi, dan geofismeteorologi, klimatologi, dan geofismeteorologi, klimatologi, dan geofisikmeteorologi, klimatologi, dan geofisikl2lmeteorologi, klimatologi, dan geofismeteorologi, klimatologi, dan geofisikmeteorologi, k1mitologi, dan geofisikmeteorologi, klimatologi, dan geofisika dan tim reformasi birokrasi nasional, baik masing masing maupun bersama sama. qffmeteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan kepala badan meteorologi, klimatologi, dan geofisik ulr bidang politik, hukum, dan year b46@ee{+ti bidang hukum dan uff,l= *r'otunjangan kinerja pegawai lingkungan badan meteorologi, klimatologi, dan geofis2.ooo,oo rp. ooo,oo rp. rp. ooo,oo t6. rp. t7. rp. bidang politik, hukum,iod austrindustrian, perlu mengganti peraturan presiden nomor tahun ois tentang t\jangan kinerja pegawai lingkungan kementerian perindustrla2l; memutuskan: peraturan presiden tentang tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian perintis tzu industriindustindustrindustrian yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan kementerian perindustrindustindustindustrindustrindustrkementerian perindustriindustrian yang mengepalai dan memimpin kementerian perindustririndustrian. tunjangan kinerja bagi menteri perindustrindustrian menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan kementerian perindustrindustrian ditetapkan oleh menteri perindustrindustrindustrindustrian sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri perindustrsididen{ publik ii{indonesia tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian perindustrzu industrrp. rp. rp. rp. rp. o8.25o,oo rp. asisten
salinan presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor i2o tahun tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pei.laksanakan pembangunan infrastruktur dengan rahmattuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk menjalankan fungsi lain kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ditugaskan oleh presiden sebagaimana yang diatur diam huruf peraturan presiden nomor tahun2 o2o tentang kementerian pekerjaan umum dan pecahan rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbagai daerah darr mendorong pertumbuhan ekonomi negara, perlu penugasan khusuugasan khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastrukturementerian pekerjaan umum dan perumahan rak5rat (l,lembaran negara republik indonesia tahun nomor o); memutus(an: menetapkan peraturan presiden tentang penugasan khusus dalam rangka percepatan pei",laksanakan pembangunan infrastruktur. l.,. presiden republik indonesia presiden menugaskan khusus kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh presiden dan atau hasil kunjungan lapangan presiden, terdiri atas: pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air; pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai; pembangunan tambatan perahu; pembangunan atau pengembangan sistem drainase; pembangunan jalan dan jembatan; preservasi jalan dan jembatan; pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan; pembangunan atau rehabilitasi sarana mahasiswa; pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi; pembangunan atau rehabilitasi gedung bangunan umum; pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum perumahan; pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum; pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga; pembangunan atau rehabilitasi auditorium; pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan; pembangunan atau rehabilitasi istana; rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya; pembangun ern presiden republik indon pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar; pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit; pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan; dan atau pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat. lingkup dan lokasi penugasan khusus presiden sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. dalam pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat melakukan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas: penyediaan lahan siap bangun; pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur; anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan dukungan lainnya. percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui. . presiden republik indonesia kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan prinsip: kehati hatian; transparansi; efisiensi; efektivitas; dan akuntabilitas. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkoordinasi dengan: kementerian lembaga; pemerintah daerah provinsi; pemerintah daerah kabupaten pemerintah daerah kota; pemerintah desa; badan usaha milik negara badan usaha milik daerah; dan atau masyarakat, yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam percepatan pelaksanaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan atas tanah dengan kriteria: merupakan barang milik negara, barang milik daerah, barang milik desa, aset badan usaha milik negara, aset badan usaha milik daerah, atau milik masyarakat; dan status tanah tidak dalam sengketa atau kasus hukum. status. presiden republik indonesia l2l status tanah sebagaimana dimaksud pada huruf harus dibuktikan dengan sertifikat dan atau bukti penguasaan tanah yang sah. (l) menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyerahkan bangunan yang telah selesai dibangun kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten pemerintah daerah kota, pemerintah desa, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau masyarakat.yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam bersumber daripekerjaan umum dan penambahan rakyat melaporkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam kepada presiden setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperluki93 salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara baik indonesia dang undangan dan hukum, ttd anna jaman
#ru floors salinan pres ide republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun 20t6perasi dan usaha kecil dan menengah, maka tunjangan kinerjerltarr den republik( indonesia peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian koperasi dan u".ha kecil dan menengahperasi dan usaha kecil dan meneng2. pres ide regu baik indonesia pegawai yang mempunyai jabatan lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengperasi dan usaha kecil dan menengah; pegawai pres ideperasi dan usaha kecil dan menengahseptember tunjangan . presiden regu baikkementerian koperasi dan usaha kecil dan menengahkoperasi dan usaha kecil dan menengahgu baik indonesia lasa1 bagiol4 tentang t\jangan kinerja pegawaig undangan, presiden republik indonesia,presiden republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kementerian sekretariat negara bao00,0o rp. o0o, rp. ooo,oo rp. o2.ooo,oo rp. oo0, t4. rp. rp. oo0, rp. l7. rp. ;undangan, joko widodonirtannmenteri,an pertaninnian yang tidak mempunyai jabatan tertentu; pegawai lingkungan kementerian pertantantanndnnasa15. pres ide republik indonesia t\jangan kinerja bagi pegawai lingkungan kementerian pertanian(l) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinda pegawai setiap bulannya. menteri pertanian yang mengepalai dan memimpin kementerian pertanirtanian. tunjangan kinerja bagi menteri pertannian menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan lingkungan kementerian pertantanian ditetapkan oleh menteri pertantannnian sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri pertantanian lembaran negara republik indonesia tahun ol5 nomor l] ell republik{ ii{indonesia tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian pertanl4. rp. rp. rp. o8.25o,oo rp. asis
salinan presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor i21 tahun 2o2o tentang perubahan atas peraturan presiden nomor tahun tentang penetapan harga gas bumrcepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi, sertdilakukan perubahan peraturan presiden nomor tahun ol6 tentang penetapan harga gas bumharga gas bufi\; undang undang nomor tahun oo7 tentang energipresiden republik indonesia9 tentang perubahan kedua atas7)4 tentang perubahan atasfree ide republik indonesia.peraturan presiden nomor tahun tentang penetapan harga gas bumi. atas 20t6 beberapa ketentuan dalamarga. presiden republik indonesia harga gas bumiyang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada kontrak kerja sama dan. harga gas bumi tertentukepada pengguna gas bumi yang bergerak bidang industri dan bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumlain usaha niaga gas bumi adalah badan usaha pemegang lalolaan kegiatan usaha hulu bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontak kerja sama. presiden republik indonesia badan pengelola migas aceh yang selanjutnya disingkat bima adalah suatu badan perrrnil laut). ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri menetapkan harga gas bumi'l tertentu titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi us$ mmbtlj. (1a) harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada pengguna gas bumi dengan ketentuan pengguna gas bumi membeli gas bumi titik berair pengguna gas bumi (plant gate), termasuk cas bumi yang berasal dari liquefied natural gas lng) atau compressed natural gas cng), dengan harga lebih tinggi dari us$ mutu. penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan: ketersediaan gas bumi bagi industri pengguna gas bumi; dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas murni sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan presiden republik indonesia ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak bidang: industri pupuk; industripetrokimia; industri geochemical; industri baja; industri keramik; industri kaca; dan industri sarung tangan karet. perubahan bidang industri yang dapat diberikan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh presiden. penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada pengguna gas bumi yang bergerak bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan llmu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (1a). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penyesuaian: harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor; dan atau tarif penyaluran gas bumi. dalam presiden republik indonesia dalam perhitungan penyedia.ian untuk penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud pada i\{menteri: mempertimbangkan rekomendasi perhitungan penyesuaian harga gas bumi dari skk migas dan bima; mempertimbangkan rekomendasi perhitungan penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dari badan pengatur; dan meminta pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara terkait perhitungan penyesuaian penerimaan negara. rekomendasi perhitungan penyesuaian harga gas bumi dari bima sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diperlukan untuk gas bumi yang berasal dari darat dan laut wilayah kewenangan aceh sampai dengan mil laut). penyesuaian harga gas bumi sebagaimana dimaksud pada hurufpenerimaan bagian negara sebagaimana dimaksud pada dan telah memperhitungkan kewajiban pemerintah kepada kontraktor. badan usaha pemegang lain usaha niaga gas bumi wajib melakukan penyesuaian harga gas bumi yang dijual kepada pengguna gas bumi sesuai dengan penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor sebagaimana dimaksud pada huruf penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagairrrana dimaksud dalam dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh menteri kepada badan usaha milik negara dan atau afiliasinyayang bergerak bidang kegiatan usaha cas bumi. badan. free ide republik indonesia badan usaha yang menyalurkan gas bumi kepada pengguna gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan insentif secara proporsional oleh menteri sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan penyesuaian untuk penetapan harga gas bumi tertentu diatur dengan peraturan menteri. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan harga gas bumi tertentu can pengguna gas bumi yang memperoleh harga gas bumi tertentu, setiap tahun atau sewaktu waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri. dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menteri membentuk tim koordinasi yang paling sedikit beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan cang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan lurusan koordinat.si pemerintahan bidang kemaritiman dan investasikeuangan, dan kementerian yang mence penggarapan urusan pemerintahan bidang perindustrian. peraturan presiden diunciangl,:an. inl rnurlai berlaku paci tanggal agar."ttd3odamai
salinan pre oen republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor i2tahun tentang badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papukewenangan dan kelembagaan pelaksanaan keb[akan otonomi khusus provinsi papua, perlu menetapkan peraturan presiden tentang badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua;0undang_ undang nomor tahun o2litf indonesia tahun ol4 nomor tambahan ktentang cipta kerja a lembaran negara republik indonesia tahun 20i0 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor l16892 peraturan pre den repel]k indonesia peraturan pemerintah nomor tahun o2l tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi papungarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua yang selanjutnya disebut badan pengarahmenetapkan orang presiden republik indonesiakedudukan, tugas, dan fungsi badan pengarah papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. badan pengarah papua mempunyai tugas melaka arah papua menyelenggarakan fungsi: pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan wilayah papua; sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perang ejdan percepatan pembangunan provinsi papua yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi papua; pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan wilayah papua; l16894 pengendalian presiden republik indonesia pengendalian penyelenggaraan otonomi khusus dan percepatan pembangunan wilayah papua dengan berpedoman pada rencana induk percepatan pembangunan papua dan rencana aksi percepatan pembangunan papua untuk jangka menengah; penyampaian pelaporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan wilayah papua kepada presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum badan pengarah papua terdiri atas: ketua wakil presiden; anggoteuangan negara; dan (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi provinsi papua. l2l untuk membantu merasionalisasi pelaksanaan tugas badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada ditunjuk sekretaris eksekutif. keanggotaan dari badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden. l16895 bagian presiden republik indones]a bagian kedua anggota badan pengarah papua dari perwakilan setiap provinsi provinsi papuahuruf angka merupakan oap dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat papua, majelis rakyat papua, dewan perwakilan rakyat kabupaten kota, dan anggota partai politik. anggota badan pengarah papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi provinsi papuanggota badan pengarah papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi provinsi papua berkedudukan masing masing provinsi provinsi papua. anggota badan pengarah papua yang merupakan oap dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari pegawai negeri sipil yanguntuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengarah papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi provinsi papua harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. syarat umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: oap; beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa; warga presiden republik indonesia warga negara indonesia;sehat jasmani dan rohani; berdomisili papua sekurang kurangnya (lima) tahun; berpendidikan paling rendah sarjana; berumur paling rendah (empat puluh) tahun atau paling tinggi (tubuh puluh) tahun;syarat khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan oap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka otonomi khusus; memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar oap provinsi papua dan atau kabupaten kota sekurang kurangnya dalam (lima) tahun terakhir; dan memiliki komitmen untuk memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan oap yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan. dalam proses, ketua badan pengarah papua dapat menerima usulan dan pertimbangan dari pemerintah daerah provinsi. pengangkatan. presiden republik indonesiaditetapkan dengan keputusan presiden. anggota badan pengarah papua yang berasal dari perwakilan dari setiap provinsi provinsi papua diberhentikan apabila yang bersangkutan: mengundurkan diri; meninggal dunia; berakhir masa jabatannya; tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota badan pengarah papua; dan atau tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap atau secara terus menerus paling sedikit selama (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan. pemberhentipada ditetapkan dengan keputusan presiden. dalam hal te{adi kekosongan.nperiode waktu masa jabatannya, diangkat anggota pengganti dengan keputusan presiden. anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada melanjutkan sisa masa jabatan anggota badan pengarah papua yang digantikan. bagian ketiga sekretaris eksekutif sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud dalam l2l dijabat secara officio oleh pejabat pimpinan tinggi madya lingkungan sekretariat wakil presiden yang ditunjuk oleh ketua badan pengarah papua. sekretaris l16898 presiden republik indonesia sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada ketua badan pengarah papua. sekretaris eksekutif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua badan pengarah papua. sekretaris eksekutif mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas badan pengarah papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat badan pengarah papua. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris eksekutif menyelenggarakan fungsi: fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi badan pengarah papua; fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan badan pengarah papua; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok ke{a dan sekretariat badan pengarah papua; koordinasi penyusunan laporan badan pengarah papua; fasilitasi pelaksanaan fungsi badan pengarah papua sebagaimana yang dimaksud dalam dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua badan pengarah papua. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan sekretaris eksekutif dapat melibatkan dan didukung oleh kelompok ahli paling banyak (tubuh) orang. l16899 bagian presiden repijelik indonesia bagian keempat sekretariat badan pengarah papua untuk membantu dan mendukung badan pengarah papua dibentuk sekretariat badan pengarah papua yang berkedudukan provinsi papua. sekretariat badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. sekretariat badan pengarah papuatua badan pengarah papua melalui sekretaris eksekutif. sekretariat badan pengarah papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas badan pengarah papua. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat badan pengarah papua menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan pengarah papua; fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kementerian lembaga dan pemerintah daerah wilayah papua dalam pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan provinsi papua; fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan provinsi papua; d.pengumpulan. presiden republik ]indonesia pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan provinsi papua; koordinasi dan fasilitasi kegiatan badan pengarah papua provinsi papua; koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja provinsi papua; peningkatan komunikasi publik antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dengan masyarakat provinsi papuaarsip, dan dokumentasi; pengelolaan barang milik kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang jasa; dan atau penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan badan pengarah papua. penugasanrovinsi papua pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara sebagai pelaksana sekretariat badan pengarah papua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. bagian kelima kelompok kerja untukdengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk kelompok ke{a pada sekretariat badan pengarah papua. l1690l kelompok presiden republik indonesia kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perwakilan: kementerian lembaga; akademisi; profesional;dan atau representasi oap. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengarah papua. setiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat yang ditunjuk dari kementerian lembaga terkait. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk provinsi papua dengan pertimbangan dari anggota badan pengarah papua. keanggotaan, rincian tugas dan fungsi, serta pemandangan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan ketua badan pengarah papua. kelompok kerja mempunyai tugas membantu badan pengarah papua dalam:sesuai dengan bidang tugas masing masing; melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan terhadap pengelolaan perencanprovinsi papua yang dilaksanakan oleh kementerian lembu"ga dan pemerintah daerah provinsi papua. l16902 dalam presiden republik indonesia t2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kelompok kerja bertanggung jawab kepada sekretaris eksekutif melalui sekretariat badan pengarah papua. bab tata ker."ia badan pengarah papua melaksanakan rapat pleno badan pengarah papuanggota badan pengarah papua secara bersama sama atau sendiri sendiri dapat melaksanakan rapat koordinasi dengan kelompok kerjrapat pleno badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh ketua badan pengarah papua. l4l dalam hal ketua badan pengarah papua berhalangan, rapat pleno badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh anggota badan pengarah papua yang ditunjuk oleh ketua badan pengarah papua. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh anggota badan pengarah papua. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh anggota badan pengarah papua kepada ketua badan pengarah papua. badan pengarah papua dapat mengikutsertakan selain anggota badan pengarah papua sesuai kebutuhan dalam rapat badan pengarah papua. badan presiden republik indonesia badan pengarah papua dapat meminta saran dan pertimbangan dari majelis rakyat papua dan dewan perwakilan rakyat papua sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengarah papua. badan pengarah papua melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khususdalam rangka persiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagai141t4menyampaikan rencana pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada badan pengarah papua. dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada perlu ditindaklanjuti,sesuai rekomendasi badan pengarah papua melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya. badan pengarah papua melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada l2lhasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada presiden oleh wakil presiden sebagai ketua badan pengarah papua secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. . l16904 presiden republik indonesia t4 sekretaris eksekutif mengoordinasikan penyiapan bahan rapat pleno dan rapat koordinasi badan pengarah papua. dalam mengoordinasikan penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada sekretaris eksekutif dapat: menyelenggarakan rapat teknis dengan kelompok kerja dan sekretariat badan pengarah papua; berkoordinasi, bekerja sama, dan melibatkan unsur pejabat pimpinan tinggi madya kementerian lembaga yang menjadi anggota badan pengarah papua maupun luar anggota badan pengarah papua, serta dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota provinsi papua. meminta laporan, data, dan informasi dari kelompok kerja dan sekretariat badan pengarah papua; dan atau memadukan dan mengoordinasikan penyusunan bahan rana.ngan kebijakan dan laporan dari kelompok kerja dan sekretariat badan pengarah papua. hasil penyiapan bahan yang dikoordinasikan oleh sekretaris eksekutif disampaikan kepada ketua dan anggota badan pengarah papua sebagai bahan pemberian arahan dan kebijakan. setiap unsur lingkungan badan pengarah papua dalam pelaksana<an tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan badan pengarah papua sendiri, maupun dalam hubungan antara badan pengarah papua dengan kementerian lembaga lain yang terkait dan pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan badan pengarah papua. l16905 babi. presiden republik indonesia bab hak keuangan dan fasilitasmenjalankan tugas dan fungsinya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. sekretaris eksekutif dan kepala sekretariat badan pengarah papua diberikan hak keuangan berupa tambahan tunjangan kinerja. ketentuan lebih lanjut mengenai hal< keuangan dan fasilitas lainnya bagi anggota badan pengarah papua sebagaimana dimaksud pada dan hak keuangan bagi sekretaris eksekutif dan kepala sekretariat badan pengarah papua, sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan presiden. hak keuangan untuk kelompok kerja dan sekretariat badan pengarah papua ditetapkan oleh kepala sekretariat badan pengarah papua setelahpendanaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengarah papuauangan negara. bab vii ketentuan penutup pasar27 peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. l169072oiadministrasi hukum, l42l77 jaman
sen tag peraturan daerah kabupaten labuhanbatu utara nomor tahun tentang perlindungan anak ata bagian hukum setkab labuhanbatu liar tahun peraturan daerah kabupaten labuhanbatu utara nomor tahun tentang perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati labuhanbatu utara, menimbang bahwa anak merupakan amanah dan anugrah tuhan yang maha esa, yang merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak haknya: bahwa: bahwadaerah tentang perlindungan anak. den mespemerintah kabupaten labuhanbatu utara. bupati adalah bupati kabupaten labuhanbatdilindungi,perlindungan anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasanak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana dan atau anak korban tindak pidnya secara wajar. korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun ttindakan, akan, sedang danbab maksud dan tujuan perlaksanakan kegiatan perlindungan anak berdasarkanterhadap anak dan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran, berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. bab tugas dan wewenang dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah daerah bertugas melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, dan atau masyarakat dan atau lsm, memberikan pelayanan, cc. memberikan dukungan sarana dan atau prasarana, melaksanakan pendataan dan inventarisasi data anak yang menjadi korban: dan memfasilitasi usaha usaha penyelenggaraan perlindungan anak. dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan, melaksanakan pelayanan: dan cc. mengembangkan kerjasama antar lembaga pemerintah, atau dan masyarakat atau dan lsm. bab penyelenggaraan perlindungan anak bagian kesatu umum penyelenggaraan perlindungan anak merupakan upaya pencegahan perdagangan anak dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran pengabaian dalam situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. pemerintah daerah masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungmeliputi: layanan primer, layanan sekunder: dan layanan tersier anak. bagian kedu. layanan pri:. layanan primer dilaksanakan kelab: kampanye, edukasi, dan inf pada masyarakat tentang perdagangan anak sci. apak buruk segala bentuk tindakan kekerasan, ek: :si, perlakuan salah, penelantaran terhadap anak, peningkatan kemampuan dan 3milan orang tua, pengasuh dalam mendidik anak, promosi metode alternatif tentara pemberian hukuman yang positif bagi anak dengan tid.:': melakukan tindakan hukuman badan, merendah: jabat, penyiksaan, atau tindakan tidak manusia. pembuatan kebijakan dan st: rasional prosedur tentang pencegahan dan penang. terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran pengabaian dalam semua kehidupan anak termasuk anak yang berhak:. hukum dan anak dalam situasi darurat: peningkatan pemahaman koh masyarakat, kelompok profesi, aparat .: hukum tentang pentingnya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui divers' lisan restoratif dan memperlakukan anak se. iai dan sesuai dengan martabat dan hak hak anak, fin peningkatan pemahaman tentang penegakan disiplin pendidikan :: memperhatikan martabat dan harga diri ane tidak melakukan tindakan hukuman badan. bagian ket: layanan sekunder layanan sekunder dilaksanakan unt menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang ita. layanan sekunder meliput a.identifikasi deteksi dini terhadap anak yang rentan akan tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran pengabaian dunanak menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian, advokasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadayapemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik ketika sedang dalam penahanan, terpidana, maupun dalam proses reintegrasi sosial: dan layanan rehabilitasi untuk penyembuhan anak yang menghadapi masalah ketergantungan, minuman beralkohol, berjudi, narkoba, ketidak mampuan mengendalikan amarah, anak yang diperdagangkan dan korban pelecehan seksual. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, mekanisme dan standar layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat layanan tersier pesan layanan tersier adalah langkah penanganan kasus anak yang telahtersier sebagaimana dimaksud pada meliputi monitoring terhadap korban tentang perkembangan penanganan kasus, layanan tempat perlindungan sementara bila dibutuhkan bagi anak yang berfungsi sebagai pengasuhan sementara ketika anak n.menghadapicc. intervensi melalui mekanisme penanganan kasus dan sistem rujukan yang berupa pengkajian, penyelamatan anak, pemulihan psikologis, fisik, pemulihan nama baik, reunifikasi keluarga atau reintegrasi sosial dan rehabilitasi, restitusi berdasarkan keputusan pengadilan, pemulihan hak pendidikan dan kesehatan, dan d.dalam peraturan bupati. bab lembaga perlindungan anak untuk pelaksanaan upaya perlindungan anak, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga perlindungan anak. lembaga perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati. susunan keanggotaan lembaga perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada tediri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian: dunia usaha: tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. bab pembiayaan pembiayaan atas kegiatan upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah daerah, dibebankan kepada yang sah dan tidak mengikat. bab vii sanksi pejabat dan pelaksana yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan anak apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalamseptember bupati labuhanbatu utara dto, kaharuddin syah aek kanoman september retoris daerah dos rna ramseyperlindungan anak umum. anak adalah amanah dan anugerah tuhan yang maha esa, yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat den martabat manusia seutuhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak haknya... tujuan, hal ini penting agar tercapainya upaya upaya perlindungan anak yang sudah menjadi komitmen bersama secara internasional, seperti yang tertuang dalam kesepakatan tentang konvensi anak berdasarkan prinsip prinsip hak hak anak yang meliputi non diskriminasi. kepentingan yang terbaik bagi anak. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. meskipun undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak sudah ada dan berlaku secara nasional, namun secara kekhususan masih dirasa perlu untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang tindak lanjut upaya perlindungan anak daerah dengan tetap mempedomani seluruh peraturan perundang undangan indonesia yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perlakuan salah terhadap anak(f4) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. (l) cukup jelas. cukup jelas. alat layanan primer adalah langkah yang diambilsekunder adalah langkah yang diambil untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal atas masalah yang dihadapi anak. layanan tersier adalah langkah penanganan setelah terjadinyada yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurwakilan dari dunia usaha perusahaan bumn swasta. huruf cukup jelas. (l) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ambalan lembaran daerah kabupaten labuhanbatu utara nomor
pemerintah kabupaten kutai barattarif yang lebih otonom, bahwa perlu dirumuskan tarif pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan dan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa kabupaten kutai barat: cc. bahwa perda tarif pelayanan kesehatan rsud harapan insan sendawa kabupaten kutai barat nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan dalam wilayah kabupaten kutai barat sudah tidak relevan lagi jika dibandingkan dengan perkembangan pelayanan kesehatan serta keadaan barang dan jasa saat inersama menkes dan mendagri menkes pb i1i tahun tentang pedomanrepublik indonesia menkes sk x tentang pola tarif badan layanan umum, peraturan menteri kesehatan tahun), kepala daerah adalah bupati kutai barat:milik pemerintah kabupaten kutai barat yang berlokasi ibukota kabupaten kutai baratsama satuan kerja perangkat daerah lingkungan didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas: direktur rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa yang selanjutnyadisingkat direktur rudis adalah direktur rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa kabupaten kutai barat:harapan insan sendawa yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya yang terdiri atas jasa sarana dansa pelayanunit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatanpelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa, yang dihitungberdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit: pelayanan rawat jalanrawat inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya: pelayanan rawat sehari one day care)perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari (duapuluh empat) jam: rawat rumah home care) adalah pelayanan pasien dirumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik paskapenunjang medis adalah pelayanan tindakan untuk menunjang menegakkan diagnosa, pengobatan, dan terapi pemeliharaan kesehatan: pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik: pelayanan medik gigi dan bedahharapan insan sendawa:rumah sakit umum daerah harapan insan sendawas dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnyaharapan insan sendawa untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan: pelayanan lain lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa dalam rangka menunjang kelancaran operasional rumah sakit: jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa atas pemakaian sarana,dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dan atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi: daerah harapan insan sendawa,: konsultasi medis adalah pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau lebih awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnosa selanjutnya dalam rangka usaha pengobatan guna mencapai penyembuhan: tindakan asuh: intensif care adalah" suatu pelaksanaan kegiatan perawatan pada pasien yang tidak bisa diprakarsai dan dilakukan sendiri dan memerlukan perhatian penuhmemerlukan waktu jam perawatan hari: total care adalah" suatu pelaksanaan kegiatan yang tidak bisapartial care adalah" suatu pelaksanaan kegiatan yang hanya sebagian saja bisaself care adalah suatu pelaksanaan kegiatan yangbaik sehat maupun sakit dan memerlukan waktu jam perawatan hari:: bahan medis habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk: akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa: intensive care unit yang selanjutnya disingkat icu, pediatric intensive care unit yang selanjutnya disingkat picu adalahusia (satu) bulan sampai dengan (satu) tahun yang menderita penyakit cedera atau penyulut penyulut yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia: neonatal intensive care unit yang selanjutnya disingkat nica cedera atau penyulut penyulut yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia: ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus untuk pasien pasien dengan penyakit menular: recovery room yang selanjutnya disingkatca operasi:a, terapi medis dan rencana perawatan selanjutnya: tindakan cito adalah tindakan medis yang tidak terjadwal, berupa tindakan medis operatif, non operatif dan penunjang diagnostik, yang harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menanggulangi penderita gawat dan untuk mencegah memburuknya keadaan penderita: asuhan keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biopik sosial spiritual secara komprehensif:,: instalasi central steril supply department css) merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan medis habis pakai: pengawasan dokter adalah pengawasan dokter selama (dua puluh empat) jam terhadap penderita rawat inap yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita: pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi obat obatan, alat kesehatan habis pakai, yang meliputi: pelayanan gizi adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli gizi dalam bentuk asuhan gizi dan pelayanan makan,umah sakit umum daerah harapan insan sendawaumah sakit umum daerah harapan insan sendawa, radioaktif dan lain lain yang diolah insinerator, ipar):,: asuhan gizi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian: penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas nama semua biaya pelayanan perawatan kesehatan bagi penderita rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa: peserta persero) asuransi kesehatan indonesia adalah pegawai negeri sipil pensiunan pegawai negeri sipil dan lainnya yang memiliki tanda pengenal persero) asuransi kesehatan indonesia, tur biaya cost sharing) adalah pembebanan sebagai biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarganya karena ada pembedaan antara tarif rsud harapan insan sendawa. bab kebijakan tarif pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalammemelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat: biaya penyelenggaraan rsud harapan insan sendawa dipikul bersama olehmasyarakat (pasien) dan pemerintah daerah kabupaten kutai barat denganmemperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaansosial ekonomi masyarakat: tarif pelayanan kesehatan rsud harapan insan sendawa untuk golongan masyarakatyang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melaluisuatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidaksaling merugikan: besaran tarif rsud harapan insan sendawarsud harapan insan sendawa dihitung atas dasar unit cost disetiap jenis pelayanan dan kelas perawatan denganmemperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarifrumah sakit setempat lainnya: besaran tarif pelayanan kesehatan rsud harapan insan sendawa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kutai barat sebagaimana terlampir dalam peraturan ini. bab iii pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan rsud harapan insan sendawa yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan rawat jalan: rawat darurat igd): rawat inap: rawat sehari one day care): dan rawat rumah home care). pelayanan yang dimaksud pada terdiri dari pelayanan medik, pengawasan medis visite dan konsultasi: pelayanan keperawatan: pelayanan kebidanan dan ginekologi persalinan normal melalui jalan lahir, persalinan dengan tindakan melalui jalan lahir, persalinan dengan tindakan operasi. pelayanan penunjang medik: pelayanan penunjang non medik: pelayanan medis gigi dan bedah mulut: pelayanan rehabilitasi medik dan mental, pelayanan konsultasi khusus: pelayanan medico legal: pemulasaraan perawatan jenazah, dan pelayanan lain lain. pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan laboratorium: pelayanan radio diagnostik: pelayanan diagnostik elektromedis: pelayanan diagnostik khusus: pelayanan farmasi: pelayanan transfusi darah: pelayanan gizi: pelayanan central steril supply departement, dan pelayanan administrasi rekam medis. pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan laundry: pelayanan ambulans,dan pelayanan pengelolaan limbah. pelayanan lain lain sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan pengujian kesehatan: pelayanan visum repertum. tarif pelayanan kesehatan rsud harapan insan sendawa sebagaimana dimaksud pada dan meliputi komponen bahan habis pakai, jasa sarana dan jasapelayanan sesuai kebutuhan masing masing pelayanan. babi tarif rawat jalan setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalanspesialis dan atau dokter umum gigi, yang diwujudkan dalam bentuk tarif rawat jalan, tarif rawat jalank jasa konsultasi antar spesialis: tarif tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif,tindakan keperawatan, penunjang medik, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, jasa konsultasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis rawat jali tarif rawat darurat (igd) setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat darurat igd)umum gigi, yang diwujudkan dalam bentuk tarif rawat darurat igd): tarif rawat darurat igd)ssa konsultasi dokter spesialis: tarif rawat darurat ditetapkan (dua) kali tarif rawat jalan: tarif tindakan medik non operatif, tindakan medik operatif,tindakan keperawatan, penunjang medis, rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan penunjang non medis rawat daruratsehari one day care) rawat darurat igddirumah home care tarif rawat inap kelas perawatan rsud harapan insan sendawa ditetapkan sebagai berikut: kelas iii: kelas ii: cc. kelas kelas very important person vip): igd (rawat sehari one day care): rawat rumah home care) kamar bersalin: icu picu nica: ruang isolasi: dan recovery room rr). standar fasilitas masing masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini. tarif pelayanan kesehatan rawat inap rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa meliputi: akomodasi, jasa sarana dan jasa pelayanan diwujudkan dalam bentuk tarif rawat inap: tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk, bahan medis habis pakai, makanan, obat obatan, visite dokter spesialis atau dokter umum gigi, tindakan medis, tindakan keperawatan, penunjang medis, rehabilitasi medis, penunjang non medis dansa konsultasi antar spesialis: untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa ditetapkan sebagai berikut: hari masuknya pasien rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa dihitung satu hari penuh:penderita dari igd yang dirawat ruang icu picu nica dan kamar bersalibesaran tarif rawat inap bayi baru lahir dari kamar bersalin atau kamar operasi yang dirawat nica ditetapkan (satu) tarif rawat inap ibunya, besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir ditetapkan (setengah) kali tarif rawat inap ibunya. bab vii tarif pelayanan medik jenis pelayanan medik meliputi tindakan medik non operatif: dan tindakan medik operatif. tindakan medik non operatif meliputi tindakan medik non operatif kategori tindakan medik non operatif kategori ii: tindakan medik non operatif kategori iii. tindakan medik operatif meliputi tindakan medik operatif kategori tindakan medik operatif kategori ii: cc. tindakan medik operatif kategori iii: tindakan medik operatif khusus. penentuan besaran tarif tindakan medik non operatif atau operatif untuk kategori, ini dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost: tarif tindakan medik non operatif atau operatif untuk kategori, ii, iii dan khusutindakan operasi cito dikenakan kenaikan dari tarif tindakan elektif (terencana) dtindakan operasi dengan penyulutoperasi yang dilakukan oleh lebih dari satu operator yang berlain: operasi yang dilakukan oleh (satu) operator dengan lebih dari (satu) jenis tindak, jasa pelayanan medisanastesi dibedakanberdasarkan resiko anestesi yang mengikuti status asa pasien dengan ketentuan tarif sebagai berikut: asa1 yo(enam puluh persen) dari tarif jasa pelayananoperator, asa (enam puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan operator: asa (tujuhtindakan operasi yang memerlukan dokter spesialispendamping dikenakan tarif pendamping sebesar yo(empatbab viii tarif pelayanan keperawatan pelayanan keperawatan meliputi asuhan keperawatan, dan tindakan keperawatan pendelegasian tindakan medis oleh tenaga medis). tindakan asuhan keperawatan terdiri dari kategori self care: partial care: total care: dan intensive care. penentuan besaran tarif tindakan asuhankeperawatan didasarkan atas perhitungan unit cost: tarif tindakan asuhan keperawatpelayanan perawat anestesi dikenakan tarifberdasarkan tingkat resiko anestesi mengikuti status asa pasien apabila rsud harapan insan sendawa tidak memiliki dokter spesialis anestesi tetap, maka tarif tim perawat anestesi adalah sebagai berikut: asa (tiga puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi: asa 40y6 (empat puluh persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi: asa (empat puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan medis dokter spesialis anestesi. pembagian jasa pelayanan medis anestesi dibagi antara dokter spesialis anestesi dengan tim perawat anestesi. jasa pelayanan perawat asisten operator dikenakan tarif (tiga puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator dengan pembagian sebagai berikut asisten pertama sebesar (dua belas persen): asisten kedua (enam persen), cc. instrumen sebesar (delapan persen): loop sebesar (empat persen). bab: pelayanan persalinan dengan penyulut tindakan: pelayanan persalinandengan operasi. penentuan besaran tarif pelayanan persalinan normal didasarkan atas perhitungan unit cost, tarif tindakan pelayanan persalinan normtindakan pelayanan persalinandisertai penyulut pervaginamtindakan pelayanan persalinan oleh bidan ditetapkan (lima puluh persen) dari jasa tindakan pelayanan persalinan dokter spesialis: jasa tindakan pelayanan persalinan oleh dokter umum ditetapkan sebesar (tujuh puluh persen) dari jasa tindakan pelayanan persalinan dokter spesialis. bab tarif pelayanan medis gigi dan mulut jenis pelayanan medis gigi dan mulut meliputi pemeriksaan tindakan medis gigi dan mulut sederhana,kecil, sedang, besar, canggih dan khusus: pemeriksaan tindakan bedah mulut sederhana, kecil,sedang, besar, canggih dan khusus: dan pemeriksaan tindakan spesialisasi gigi lainnya. tarif pelayanan medis gigi dan mulut didasarkan atasperhitungan unit cost: besarnya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan secaraproporsional untuk setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan: tarif pelayanan medis gigi dan mulut tidak termasuk bahan medis habis pakai. bab tarif pelayanan pengawasan medis visite dan konsultasi medis penentuan besaran tarif pelayanan pengawasan medis visite dan konsultasi medis didasarkan atas perhitungan unit cost: tarif pelayanan pengawasan medis visite dan konsultasimedis (visite) pelaksana dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa medis untuk satu jenis spesialisasi setiap kelas pelayanan: jasa konsultasi medis (visite) spesialis pada hari libur atau luar jam kerja (khusus) menjadi (satu setengah) tarif jasa medis: jasa visite oleh dokter umum sebesar (lima puluh persen) dari jasa layanan visite dokter spesialis dengan maksimal visite yang dibayar hanya (dua) kali dalam sehari: jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan (lima puluh persen) dari tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan (dua) kali dalam sehari. bab xii tarif pelayanan penunjang medis bagian pertama tarif pelayanan laboratorium, radio diagnostik, diagnostik elektromedik dan diagnostik khusus pelayanan penunjang medis rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa meliputi pemeriksaan laboratorium patologi klinik: patologi anatomi: mikrobiologi klinik. pemeriksaan radio diagnostik: pemeriksaan diagnostik elektromedik: pemeriksaan diagnostik khusus. jenis pemeriksaan laboratorium patologi klinik meliputi laboratorium patologi klinik sederhana: laboratorium patologi klinik kecil: laboratorium patologi klinik sedang: laboratorium patologi klinik besar: laboratorium patologi klinik canggih: dan laboratorium patologi klinik khusus. jenis pemeriksaan laboratorium patologi anatomi meliputi laboratorium patologi klinik sederhana: laboratorium patologi anatomi kecil: laboratorium patologi anatomi sedang: laboratorium patologi anatomi besar, laboratorium patologi anatomi canggih, dan laboratorium patologi anatomi khusus. jenis pemeriksaan laboratorium mikrobiologi meliputi laboratorium mikrobiologi sederhana, laboratorium mikrobiologi kecil: laboratorium mikrobiologi sedang: laboratorium mikrobiologi besar: laboratorium mikrobiologi canggih: dan laboratorium mikrobiologi khusus. jenis pemeriksaan radio diagnostik meliputi radio diagnostik sederhana: radio diagnostik sedang: radio diagnostik besar: radio diagnostik canggih: dan radio diagnostik khusus. jenis pemeriksaan diagnostik flektromedis meliputi diagnostik flektromedis sederhana: diagnostik elektromedis kecil: diagnostik elektromedis sedang, diagnostik elektromedis besar: diagnostik flektromedis canggih: dan diagnostik flektromedis khusus. setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang medis rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa dikenakan jasa sarana, dan jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk tarif penunjang medis: tarif pelayanan bagaimana dimaksud pada tidak termasuk bahan medis habis pakai, dan obat obatan: penentuan besaran tarif pelayanan penunjang medis didasarkan atas perhitungan unit cost: tarif pelayanan penunjangkeadaan cito ditetapkan (satusetengah) kali jasa pelayanan tarif elektif. bagian kedua tarif pelayanan farmasi jenis pelayanan farmasi meliputi pelayanan obat: dan pelayanan bahan medis habis pakai termasuk alatkesehatan habis pakai. tarif pelayanan farmasi didasarkan pada perhitungan hargabeli dari pedagang besar farmasi distributor (termasuk ppn) ditambah jasa sarana10 (lima belas persen) dan jasa pelayanan (sepuluh persen). bagian ketiga tarif pelayanan pengolahan darah tarif pelayanan pengolahan darah didasarkan pada peraturanperundang undangan yang berlaku. bagian keempat tarif pelayanan central steril supply department css) besaran tarif pelayanan css ditetapkan atas dasar biayapenggantian produksi dan pengolahan: tarif pelayanan css meliputi bhp, jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian kelima tarif pelayanan gizi besaran tarif pelayanpelayanan gizi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. babxiii tarif pelayanan rehabilitasi medis dan mental jenis pelayanan rehabilitasi medis dan mental meliputi pelayanan bimbingan sosial medis dan pelayanan psikologi: pelayanan fisioterapi: pelayanan robotik dan atau prostetik: pelayanan terapi wicara: pelayanan terapi okupasi, dan pelayanan rehabilitasi lainnya. penentuan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medis dan mental didasarkan atas perhitungan unit cost: tarif pelayanan rehabilitasi medis dan mentb xiv tarif pelayanan lain lain bagian kesatu pengujian kesehatan pelayanan pengujian kesehatan meliputi keterangan sehat dan medical check up: pelayanan keterangan sehat dikenakan tarifmedical checkgian kedua tarif pelayanan ambulans pelayanan ambulans meliputi pelayanan ambulans pasien (rujukan penderita) dan ambulans jenazah dengan area pelayanan dalam daerah diluar daerah: tarif pelayanan ambulans terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan dan diperhitungkan atas dasar jarak tempuh pulangpergi sesuai standar perjalanan dinas kabupaten kutai barat. bagian ketiga tarif pelayanan pengelolaan limbah jenis pelayanan pengelolaan limbah meliputi pengolahan limbah medis padat: besaran tarif pengelolaan limbah ditetapkan atas dasar pergantian biaya bahan baku: tarif pengelolaan limbah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. bagian keempat pelayanan laundry jenis pelayanan laundry meliputi pencucian pakaian bahan infeksius: dan pencucian pakaian bahan non infeksius. besaran tarif laundry ditetapkan atas dasar penggantian biaya bahan baku: tarif laundryterdiri dari jasa sarana dansa pelayanan. bagian kelima pelayanan pemulasaraan perawatan jenazah jenis pelayanan pemulasaraan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah: perawatan jenazah, dan penguburan jenazah. besaran tarif pemulasaraan perawatan jenazah didasarkanatas perhitungan unit cost: tarif pemulasaraan perawatan jenazah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan dan bahan habis pakai. bagian keenam atau keperluan khusus lainnya: besarnya jasa pelayanan paramedis pendamping penderita ditetapkan berdasarkan standar perjalanan dinas kabupaten kutai barat. bagian ketujuh pelayanan konsultasi khusus dan medico legal pelayanan konsultasi khusus merupakan pelayanan yangdiberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, voluntary counseling and testing vct) hiv aids, asuhan gizi danklinik tumbuh kembang anak: pelayanan medico legal merupakan pelayanan kesehatanyang berkaitan dengan kepentingan hukum: besaran tarif konsultasi khusus dan medico legaldidasarkan atas perhitungan unit cost: tarif konsultasi khusus dan medico legbab xiv tarif pelayanan dengan penjamin jenis penjamin pelayanan rsud harapan insan sendawa meliputi pt. akses: jamkesmas: jamkesda skt, dan asuransi pihak ketiga lainnya. tarif dengan penjamin pt. akses sebagaimana dimaksud pada huruf akan berpedoman pada memorandum understanding antara rsud harapan insan sendawa dengan pt. akses danberdasarkan perhitungan kedua belah pihak: besarnya iur biaya cost sharing) bagi peserta akses adalah selisih antara tarif yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan biaya yang ditanggung oleh pt. akses: tarif jamkesmas sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehpemerintah, tarif jamkesda sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sesuai dengan tarif pelayanan kelas iii: tarif pelayanan kesehatan asuransi pihak ketiga lainnyasebagaimana dimaksud pada huruf diatur secara tersendiri dalam perjanjian kerjasama. bab klasifikasi pelayanan rawat inap klasifikasi pelayanan rawat inap rsud harapan insan sendawa ditetapkan sebagai berikut kelas yip kamar dengan kapasitas (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas tv, ac, kamar mandi dalam dan nurse call, kelas kamar dengan kapasitas maksimal (dua) tempat tidur pasien dengan fasilitas nurse call dan kamar mandi dalam: kelasi kamar dengan kapasitas maksimal (empat) tempat tidur pasien, nurse call dan kamar mandi luar, dan kelas ill kamar dengan kapasitas maksimal (delapan) tempat tidur pasien dan kamar mandi luar. bab xvi ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati kutaitanggal, james testbastungng pada tanggal, januari dr. susanto, kep, ners, direktur rudis bupati kutai barat aib. abad nego ass s be amirudin sekda h.didik efendi sos wiki bupati2. penjelasan atasil. umummaka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yangmemadai serta didukung dengan sistem pencarian yang lebihotonom. selanjutnya perlu dirumuskan tarif pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaandan pedoman dasar dalam menentukan besaran tarifpelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah harapan insan sendawa kabupaten kutai barat. atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlumenetapkan peraturan daerah kabupaten kutai baratil. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. unit cost meliputi unit cost jasa sarana dan unit cost jasa pelayanan. unit cost jasa sarana adalah biaya jasa sarana setiapsatuan pelayanan yang dihitung dengan metodependekatan real cost (activity based cost systemmodifikasi) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. biaya langsung dapat meliputi obat, bahan medishabis pakai dan non medis, biaya operasional danpemeliharaan alat medis dan non medis yangdigunakan secara langsung pada masing masingpelayanan. biaya tidak langsung dapat meliputi biayaadministrasi dan umum, biaya pendidikan danpengembangan, dan biaya lain lain luar pelayanan unit yang diturunkan pada tiap tiap aktivitaslayanan. unit cost jasa pelayanan adalah biaya jasa pelayanantiap tiap satuan pelayanan yang dihitung berdasarkanusulan pelaksana pelayanan, denganmempertimbangkan harga jasa pelayanan yangberlaku umum dan tarif rumah sakit sekitar. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kelas asal adalah kelas semulapasien dirawat. cukup jelas. yang dimaksud dengan operator adalah dokter utamapelaksana tahun nomor
salinakomprehensif, bupati dan wakil bupati lampung barat, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) untuk jangka waktu (lima) tahun mendat)eipjp) kabupaten lampung baratyang disusun setiap tahun. rencana kerja satuan kerja perangkat daerahgaj: bab ill gambaran pengelolaan keuangan. bab penutupnjadi pedoman bagi skpd dalam menyusun rencana strategis dan sebagai acuan bagi!: pada tanggal yulimenengah sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomorlahiran sinergis. rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. sebagaimanamenengah daerah kabupaten lampung barat tahunlimamenengah. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis daerah selama tahun depan bagi pada skpd dan pedoman untuk penyusunan rkd kabupaten lampung barat. berdasarkan kepentingan dan nilai strategik dari dokumen rpm, maka pemerintah kabupaten lampung barat sangat berkepentingan untuk menyusun rpm kabupaten lampung barat dengan demikian, arah pembangunan jangka menengah kabupaten lampung barat dalam rentang waktu dapat lebih terarah dan memiliki visi, misi. dan strategi yang jelas. bedasarkan pendekatan tersebut, maka rpm kabupaten lampung barat memuat visi yaitu lampung barat sejahtera dan berdaya saing berlandaskan iman dan tawkagyang mulai berlaku tanggal januari bahwa besaran tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dalam pasa! peraturan daerah han kabupaten labuhanbatu utara nomor tahun tan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan dari subjek pajak, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud mulabuhanbatu utara.untuk nop sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma seratus lima puluh persen) per tahun: dan untuk nop diatas rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma dua ratus lima puluh persen) per tahun. ketentuan huruf dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati dapat menerbitkan std, jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dihapus: cc. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. dihapus skpdlanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian std, diatur dengan peraturan bupati:annya dalam lembaran28 april tah keretapi9 rah, sebal teu bau ramsey nangka lembaran daerah kabupaten labuhanbatu utaraair tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbang: bahwa dengan berlakunya keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah maka perlu memasukkan materi mengenai cekungan air tanah dalam peraturan daerah kabupaten trenggalekketentuansampai dengan diubah dan diantara dan disisipkan (tiga) yakni (2a), (2b) dan (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) cekungan air tanah dalam daerah merupakan bagian dari cekungan air tanah brantas. (2b) cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada (2a) terletak pada koordinat dan koordinat ls. (2c) peta cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada (2bbijakan dan strategi pengelolaan air tanahair tanah umum bahwa dengan berlakunya keputusan presiden nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah, maka telah ditetapkan cekungan air tanah dalam daerah merupakan bagian dari cekungan air tanah brantas. oleh karena itu maka perlu memasukkan materi mengenai cekungan air tanah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden tersebut dalam peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor tahun tentang air tanah. sehinggaii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten trenggaleklampung barat provinsi lampu nomor lbbertambah berkurang) jumlah bagi hasil pajak danpendapatan dana darurat setelah perubahan dana bagi hasil pajak semula bertambah berkurang) jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlahsemula bertambah berkurang) jumlah bantuan keuangan danberkurang) jumlah lpa t.a sebelumnya setelah perubahan pencairan dana cadangan sejumlahlambang daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung barat, menimbang bahwa sejarah daerah yang khusus, keragaman budaya dan suku, serta karakteristik daerah lampung barat yang khas merupakan identitas daerah yang harus diwujudkan dalam bentuk lambang daerah, bahwa lahirnya kabupaten pesisir barat menyebabkan perubahan karakteristik daerah yang membutuhkan perubahan identitas daerah dalam bentuk lambang daerah, bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambang daerah, perlu melakukan penyesuaian penyesuaian,bentuk sandi, dan warna. gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: logo berbentuk perisai bersudut (lima), menggambarkan bahwa masyarakat lampung. payung kuning beruas (delapan) adalah merupakan sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan, sedangkan dalam adat lampung sai batin. payung kuning merupakan simbol keagungan dalam acara acara adat: payung berumbai rumbai berjumlah (tujuh belas) dan beruas (delapan) melambangkan kemerdekaan negara republik indonesia pada tanggal agustus tiang dan bulatan puncak payung menggambarkan satu cita membangun lampung barat dengan ridho tuhan yang maha esa, siger khas masyarakat lampung barat berwarna emas yang melambangkan kebesaran budaya masyarakat dan derajat kehormatan yang tinggi, dalam siger terdapat (empat) bunga teratai yang menggambarkan masyarakat mempunyai (empat) paksi buay yaitu buay perang, buay belunguh, buay berjalan disway dan buay berupa, pita berwarna putih berbentuk pintu gerbang bertuliskan lampung barat dalam aksara lampung yang melambangkan masyarakat siap menerima kedatangan masyarakat pendatang dan bekerja bersama sama dalam membangun daerah, rangkaian padi dan kopi yang tangkainya terikat bambu buntu beruas (enam), tumbuhan tersebut banyak terdapat wilayah lampung barat, jumlah biji kopi (dua puluh empat) buah dengan daunnya (sembilan) helai serta biji padi sebanyak (sembilan puluh satu), hal ini memberi arti peresmian kabupaten lampung barat pada tanggal september bambu beruas (enam), ini berarti kabupaten lampung barat adalah kabupaten lampung barat terbentuk berdasarkan undang undang nomor tahun bagian tengah lambang terdapat perisai kecil yang didalamnya terdapat pegunungan, tanah dan air, il. pegunungan, tanah dan air melambangkan wilayah lampung barat merupakan dataran tinggi terdiri dari hutan lindung dan pertanian, pedang, tombak dan keris melambangkan senjata asli masyarakat adat yang dipergunakan untuk membela diri dari berbagai ancaman. sandi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tulisan lampung barat dalam aksara lampung berwarna biru menandakan masyarakat asli adalah masyarakat lampung, pita berslogan sesuai jenama menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan antara berbagai unsur dan golongan untuk saling tolong menolong dan bergotong royong membangun daerah. warna sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: warna merah sebagai warna dasar melambangkan semangat dan keberanian yang dilandasi dengan jiwa yang penuh rasa tanggung jawab. warna kuning melambangkan keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya. warna hijau dan coklat melambangkan kesuburan. warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati masyarakat. warna biru melambangkan kekayaan. warna hitam melambangkan keteguhan dan kekokohanatau sebagaimana dimaksud pada berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak. bagian keempat himne himne berjudul himne lampung barat. himnngguna yang bertentangan dengan peraturan daerah ini. membuat lambang daerah . ketentuan pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatilampung barat nomor tahun tentang lambanglampungn menggambarkan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat lampung barat. secara filosofi keberadaan logo dan himne kabupaten lampung barat tersebut mampu membangkitkan semangat, kebanggaan, keberuntungan dan kemeriahan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. lambang daerah tersebut mengangkat potensi alam maupun budaya yang dimiliki daerah dengan semangat sesuai jenama sebagai semboyan masyarakat. pasca terbentuknya kabupaten pesisir barat, sebagian wilayah kabupaten lampung barat khususnya wilayah pesisir yang selama ini menjadi bagian dari kabupaten induk, saat ini menjadi bagian wilayah daerah otonomi baru. hal ini berimplikasi pada lambang daerah kabupaten lampung barat yaitu logo daerah dan himne daerah. pada saat ini lambang daerah pada desain logo dan lirik himne daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tidak menggambarkan kondisi daerah dan kondisi masyarakat kabupaten lampung barat pada umumnya. oleh karena itu, diperlukan lambang daerah yang telah menggambarkan kondisi kekinian namun tetap memiliki nilai filosofi akan kabupaten lampung barat. harapannya lamharapan serta mengaj2015 tanggal september guar jejak bupati lampung barat, dto mukhlis basri lampiran peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor tahun tanggal september himne lampung barat cipt menaksir amin maestro 6ll:3s.a3.il717 .le.noc.i lam pung ba rat bu mi nan gung ta nah pu sa a43 .la.23la a34 bang engkau pe nga yom adat bu da seka .a3 a1l7 .\|i brak a sal su ku lam pung lam pung ba rat su bur dan mak mur ls 6o .slam3 a.la23asli2 rah mat tu han bersih kur hutan gu nung da nau bisa ta nan per .i6 3li mai masa ra katanya ramah dan da mai lam pung ba rat ber las .al3212 as\| ca ha sem bo yan nya be gua meja kami ber bak la12 3341371224a asi\| berkas ya nya mamba gun lampung barat termin ta lam pung ba la12 .i6 rat aba 'sento sa semi tuhan mesin fungi nya lam bupati lampung barat, dto mukhlis basri
ny. sueskawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seruysuai dengsebagaimanseruyan tentang kawasan tanpa rokok, pengelola, pimpinan dan atau penanggung jawab ktr wajib,,uang paksa, dan atau pencabutan izin. tata cara pemberian sanksi administratif ktr bupati dan atau skpd terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggungatauseruyan bab sanksi pidana setiap orang yang me(lima ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama (tiga) hari. setiap orang badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual,dan atau membeli , (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama (tujuh) haridenda dengan denda paling banyak rp. , (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama (lima belas) hari denda sebagaimana dimaksud pada dan disetor kas daerah. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada danni sekretaris daerah kabupaten seruyan, ttd haryonosk ii tahun tentang sistem kesehatan nasionaltahun nomor menkes per viii tentang penyelenggaraan kabupaten kota sehatawasan tanpa rokok tertutup, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (seperti hotel, bioskop, bandara),, setiap orang badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan atau membeli rokok ktr, jawab ktr sebagaimana dimaksud padaudara dapat bersirkulasi dengan baik dan jauh dari tempat orang berlalu lalangmbentukan satuan tugas penegak ktr, pembentukan satuan tugas penegakan ktr ditetapkan dengan keputusan bupati. bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan ktr,,bupati melakukan pembinaan seluruh ktr wilayahnya, raga melakukan pembinasosial melakukan pembinambina,raga melakukan pengawassosial melakukan pengawasngawasngawasan seluruh ktr,
tf'lembaga penyiaran publik lokal radio siaran pemerintah daerah suara citra lamandau kabupaten lamandau dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati lamandau, bahwa lembaga pendaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran pa; bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran radio daerah perlu penyelam^arahan penyiaran radio; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan perlu ditetapkan deng^ng
\'i bupati situbondo provinsi jawa timur pratt'rais dataid kali'pat etr siti'bodo teittaitg tait(rc uil jawab sosial perusaiiaait deitgaiy raijua tt'liat yaitu maha esa menimbang me4sangat bt'pati sitiiboitdo, bahwa pelaku suara harus memperoleh kemudahan dan pelindung ulmasyarakat dan pelestarian tingfuungan dalam segala aspeknya; batrkabupaten situbondo merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten situbondo;; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang tanggungjawab sosial perusahaan; undang undang dasar negara republik indonesia tarun undang undang nomor tahun 1gstan lembaran negara republik indonesia nomor dan berita negara republik indonesia tarun 19so nomor al) sebagaimana telat dibuat dengan undang undang nomor tarun 196s (kembaran negara republik indonesia tarun 196s nomor tambatan lembaran negara republik indonesia nomor jol; undang undang nomor tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem gatentang badan usaha1tan gambaran negara republik indonesia nomor sl; undang undang nomor tahun 2oor tentang perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tarun 2oor nomor tambahan l.lembaran negara republik indonesia nomor as76l;9 nomor lz, tambahan gambaran negara republik indonesia nomor a967l; undang undang nomor tahun 2aog tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 2oog nomor l4o, tambakan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun otdrun 2oos nomor tambatan lembaran negara republik indonesia nomor a090); peraturan pemerintah republik,ik indonesia nomor tahun 2l2.os mbu 2oat tentang program kemitraan bumn dengan suara kecil dan program bina lingkungdaerah ifubupaten situbondo nomor tahun tentang pembentukan peraturan daerah lembaran daerah kabupaten situbondo tarun nomor o). dengan persatu juan bersama dekat perwaiiili til rakyat dataid kali'pati;it site'bodo dan bi'pati siti'bond uemutuskaii peraturan darat teittaitg tinggi iil c, atr7 sosial ptrusahaaiy. bab keteittuaii druperusahaan atau pelaku suaramelakukan usaha daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau labl4. menetapkancoronarlamgan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. forum pelaksana tsp ada}atr organisasi atau filum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program tsrsp. bab mati'd dati; dan\juan peraturan daerah ini adalah terwujudnya batasan yang jelas tentang; terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bass pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan bag seluruh pemangku kepentingan;; meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bag,fasilitas dalam pelayanan administrasi. bab iii asas, pri dan ruang ittf penyelenggaraan tsp berdasarkan asas kepastian hukum; kepentingan umum; kebersamaan; partisipasi dan aspirasi; keterbukaan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kem4ik;, dan non diskriminasi;iytuait program program tsp meliputi bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;uarntuk s lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. program kemitraan usaha mikro, kecil dan menensatr serta koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan program untuk menumbuhkan, rr t(2tpeningkatan mutu produk, pemasaran, jejaring kerjasamak suarpanti sosialfiompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kedua bagrusahaan pelaksana progr ail dan dewa^'ibaiyiyya pelaksana tsp adalah perusahaan yang berstatus badan hukum yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemanggil kepentingan dan kinerja keuangan tertentuusaha seperti disain, kemasan, dan peningkatan perusahaan pelaksana tsp tidak dibedakan antara perusahaan.sp, perusahaan wa$ib: menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip prinsip tanggung jawab sosial dunia suara dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan per'pihak pihak tain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanadalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan marga;men maupun program pengembangan perusahaan. bab peiygaitggaran day pedibiayaait tspdialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya rain yang ditentukan perusahaan. bassan kelurahan desa yang wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib melaka"rr"t"" program tsp atau memiliki program tsp yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program tcepaaa perusahaan luar rnrilayahnya atau forum pelaksana tsp dengan tembusan kepada bupati. bupati dapat menindaklanjuti usulan camat dan murah sebagaimana dimaksud pada melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana tsp. bab viii fortis pili\kata program sun perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ]l, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat. bab peiygtiargaaiymelalui peraturan bupati. bab peiyyelesahit seite apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan progr erro pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). bab sa$ut dengan ferahrran bupati. bab xii kbteiituaiv penittiipdiundangkan. agar setiap pengundangan penempatannya situbondo. peg .l22 ini mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan dalam kembaran daerah kabupaten ditetapkan situbondo pada tanggal dec pj. bupati sititboiydo, kapital uuhtadien diundangkan situbondo pada tanggal dec setir eir aris darat kabupattiy situbondo, lembaran dataid kali'patti sittiboitdo tahun 2ot6nomor north peranti ail dataid kabtipateit siti'b oil provinsi t'awa timur' 2l2 ptitjelasait atas partai'rain daerah kali'patent sittiboisdo tour tahun 2ol6 teittaitg tinggi'ng'awal sosial perusahaan i'litium undang undang nomor tahun oot true ootsuara penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. dilain pihak,r,harness environment;kibatkan oleh aktivitas ekonomi;rrylna yang tidak baik, mana yang boleh dan ma. u1ii. menjadi trend.ueffxrnce juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan millenium development c,r,als (mdg's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tari,,t"seni sosial atas operasional mereka suatu daerah. sebagai standar pelaksanaan dapat diajaoo4 yang diberi warna g\dance standard social responsibitig{rctainabilitg report. dirmenmesej kalori keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan.nnr t suarwarna bass.dal ullmpuah adalah memberikan hak yang warnffi?"ff tail#i^ tffi} iffi "[ru" dengan kapal<ter dan kebutuhannya dan perumusannya i;uln# }1tr dan aplikabel dan dibangun bersama yang dimaksud dengan l}iba iil ait itr barat darat kabiipatiit siti'bodo your
bupati mamasa provinsi sulawesi barat. usulan tertulis dari calon penerima hibah selain diatur pada dan dilengkapi dengan surat pernyataan bermateraimamasnyaorganisasi perangkat daerah terkait. hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam rka organisasi perangkat daerah terkaitterkaitbupati,rganisasiorganisasiorganisasi perangkat daerah terkait dalam rangkap (empat), sebagai berikut hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah laifotokopi kartu identitas ktp) dan atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima hibah, fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekeninghibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: rincian penggunaan hibah bumn bumi, fotokopi kartu identitas (ktp) atau identitas lainnya dari pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) bumn bumi, fotokopi, lembaga dan organisasi kemasyarakata: rincian penggunaan hibah oleh penerima hibah, fotokopi kartu identitas (ktp) atau identitas lainnya ketua pimpinan dan bendahara badan, lembaga organisasi penerima hibah, fotokopihibah sebagai dasar bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah terkaiterangkat daerah terkait sesuai peraturan perundang undangan. bagian keenam pelaksanaan belanja hibah berupa barang jasa organisasi perangkat daerah terkait melakukan proses pengadaan barang jasarganisasiakkan digunakan sesuai dengan nph. hibah untukrima hibah barang jasa,organisasrganisasi melalui organisasorganisasi perangkat daerah terkait dalam tahun anggaran berkenan. hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkanrganisasi perangkat daerah. jumlah pagu usulan kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (lima puluh per seratusmamater staguatan keserasian sosial, bimbingan lanjut. penggalian potensi dan sumber daya yang dan atau,:organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis. organisasiorganisasi perangkat daerah terkait. bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam rka organisasi perangkat daerah terkait. rka ppid dan rka organisasirganisasi perangkat daerahrganisasi perangkat daerah terkait,organisasi perangkat daerah terkait. pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas dpa organisasirganisasibantuan sosial. bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah terkait mengajukan permohonan berdasarkan daftar yang telah diteliti oleh kasual keuangan kepada kepala organisasi perangkat daerah terkait. setelah mendapat persetujuan dari kepala organisasi perangkat daerah terkait, bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah terkait mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) berdasarkan dpa organisasi perangkat daerah terkaitsurat pengantar permohonan pencairan bantuan sosial dari organisasi perangkat daerah terkaitan bantuan sosial, bansos, yaorganisasi perangkat daerah terkait. dalam hal spp ls beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, penggunaorganisasi perangkat daerah terkait melakukan proses pengadaan barangrganisasinyaorganisasorganisasi perangkat daerahrganisasi perangkat daerah terkait. organisasiorganisasi perangkat daerahdaerorganisasi perangkat daerah terkait. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, ramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal, februar dan ham, ny. abd. samad, sh., pangkat, pembina nip. apbd yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah kabupaten mammamasamamasa, cc. memiliki sekretariat tetap wilayah administrasi kabupaten mamasamamasamasa, dan cc. memiliki sekretariat tetap wilayah administrasi pemerintah kabupaten mamasa. bagian ketiga perencanaan dan penganggaranmamas rab): dan
man :teknis kesehatan dan tenaga non teknisteknis kesehatan dan tenaga non teknis kesehatansehatan strata satu, sarjana muda yang memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien. tenaga. tenaga teknis kesehsakit. tenaga keterangan fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterangan fisik yang terdiri dari fisioterapis,okupasi terapis,terapis wicara dan akupuntur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tenaga keteknikan medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien optometris, teknisi gigi, terapis gigi dan mulut dan radiologis. tenaga kebidanan adalah jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari kelompok tenaga kebidanan. tenaga gizi adalah jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari atas nutrisionis dan dietisien. tenaga kefarmasian adalah jenis tenaga kesehatan terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. tenaga teknik biomedis adalah jenis tenaga kesehatan dan robotik prostetik. tenaga kesehatan lingkungan adalah jenis tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan dan mikrobiologi kesehatan. tenaga non teknis kesehatan adalah manajemen rumah sakit yang meliputi bagian tata usaha, keuangan, perencanaan, bidang keperawatan, dan bidang pelayanan rumah sakit. maksud dari peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga teknis kesehatan dan tenaga non tekniskriteria dan besaran insentif kriteria tenaga tenaga teknis kesehatan dan tenaga non teknis kesehatan yang mendapat insentif, yakni tenaga teknis kesehatan tenaga medis dokter sub spesialis konsumen, dokter spesialis ahli, dokter umum dokter gigi, tenaga keperawatan strata satu profesi ners d.iii (d3) sma sederajat tenaga keperawatan intensif icu dan igd) profesi ners) bersertifikat profesi ners) tidak bersertifikat d.iii bersertifikat d.iii tidak bersertifikat tenaga anestesi d.iii (d3) tenaga kebidanan d.iii (d3) d.iv (d4) tenaga kefarmasian strata satu s1) profesi apoteker) asisten apoteker tenaga kesehatan masyarakat strata satu s1) tenaga kesehatan lingkungan strata satu s1) diploma iii (d3) tenaga keterangan fisik diploma iii (d3) tenaga gizi strata satu s1) d.iv (d4) diploma iii (d3) tenaga biomedis strata satu s1) d.iv (d4) diploma iii (d3) tenaga keteknikan medis strata satu s1) div diploma iii (d3) tenaga non teknis kesehatan strata satu s1) diploma iii (d3) sma sederajat bab penambahan kebutuhan tenaga kebutuhan kekurangan tenaga medis dokter residen dan dokter intensif dan atau tenaga teknis lain rumah sakit maka dapat diberikan insentif dalam hal pemberian insentif kepada dokter residen dan dokter intervensi dan tenaga teknis lainnya berdasarkan direktur dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan bluernylanow bupati kolaka, ahmad safe diundangkan kolaka pada tanggal jamur agar nun:kriteria dan besaran pemberian insentif kepad kriteria dan besaran pemberian insentif sati tenaga teknis kesehatan tenaga medis dokter sub spesialis konsumen rp. dokter spesialis ahli rp. dokter umum rp. dokter gigi rp. tenaga keteknikan medis anestesi) rp. tenaga keperawatan, kebidanan, kefarmasian, gizi, keterangan fisik, keteknikan medis teknisi gigi, refraksionis optisien optometris) dan teknik biomedis tenaga laboratorium, radiografi, html, fisikawan medik, radioterapi strata satu s1) profesi strata dua s2) rp. strata satu s1) rp. diploma iii (d3) rp. sma sederajat rp. tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, keteknikan medis perekam medis dan informasi kesehatan) dan teknik biomedis tenaga elektromedik). strata satu s1) div rp. diploma iii (d3) rp. sma sederajat rp. tenaga keperawatan intensif igd) strata satu sl bersertifikat rp. d.ini tidak bersertifikat rp. tenaga keperawatan intensif icu) strata satu s1ii bersertifikat rp. d.ini tidak bersertifikat rp. tenaga non teknis kesehatan strata satu s1) rp. diploma iii (d3) rp. sma sederajat rp. da asi ahmad safe
salinan okok pokok pengelolaan keuangan daerah,edaran menteri keuangan nomor pk tanggal oktober tentang transfer daerah dan dana desa tahun anggaranbertambah (berkurang) jumlah pendapatan setelah perubahan belanja semulkarenauganaesetiap badan dinas kantor sekretariat bidang bagian diberikan kendaraan dinas. bagi badan dinas kantor sekretariat bidang bagian, yang belum memiliki kendaraan dinas,dapat diberikan kdo s. kdo s dapat diberikan kepada skpd danpejabat selain sebagaimana dimaksud pada yang mempunyai beban kerja yang bersifat strategis dan kdo s yang bersifat umums sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatidalam danbuku pemilik kendaraan bermotor bpk).dm. apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor polisi dm.c, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar bbn apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor dm.c maka terlebih dahulu diubah menggunakan nomor polisi dm. kode masa sewa kdo s untuk jangka waktu paling lama satu tahun anggaran. masa sewa kdo s sebagaimana dimaksud paling lambat akhir bulan desember klasifikasi kapasitas isi silinder kendaraan sewa menurut eselon adalah eselon iii maksimal kapasitas isi silinder kendaraan sampai dengan cc, eselon maksimal kapasitas isi silinder kendaraan sampai dengan cc, nilai sewa kdo sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini berikut kendaraan yang dibeli tahun maksimal rp. tahun, kendaraan yang dibeli tahun maksimal rp. tahun, cc. kendaraan yang dibeli tahun maksimal rp. . tahun, kendaraan yang dibeli tahun maksimal rp. tahun, nilai sewa kdo s sebagaimana dimaksud pada cara pembayarankecuali penggantian suku cadang banisinya akan diatur pada keputusan bupati dan dapat juga dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa,: foto copy surat tanda nomor kendaraan stok): cc. foto copy notice pajak, foto copy asuransi. bukti setoran konstribusi sebagaimana dimaksud dalam untuk kebutuhan operasional setiap kdo s diberikan bahan bakar minyak bbm) sesuai dengan standar satuan harga yang terdaftar. untuk mengoperasikan kdo s dapat menggunakan pns tenaga harian lepas yang ada lingkungan skpd masing masingwkd s yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna kdo s. apabila pengguna kdo s tugas keluar daerah dan cutiuntuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya kdo s akan ditempelkan identitasanksi ringan berupa teguran lisan oleh pengendali teguran tertulis oleh pengendali tidak diberikan biaya bbm paling lama (satu) bulan: sanksi sedang tidak diberikan biaya bbm paling lama (tiga) bulan,kdo ) tanggal januari louanyngademo lan: jwpagau diundangkan tilamuta pada tan sea januari sekretaris kabupaten boalemo, (seed om. sog bsunskno abdul hamid berita daerah kabupaten boalemo nomor. lampiran peraturan bupati boalemo nomor tahun tanggal : januari tentang :kendaraan dinas operasional sewa dilingkungan pemerintah kabupaten boalemo tahun anggaran nilai sewa kendaraan dinas operasional per tahun perakitan tahun harga pembayaran pembayaran perakitan pembayaran tahap tahap bupati son, rata arum pagar
lainsya kendaraan dinas operasional, para hirarkiwabup kendaraan dinas operasional lingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo melalui proses sewa, pasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ass dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati kabar hukumbes oman kabupaten boalemo lembaran negara republik indonesia para koordinasi tahun nomor tambahan lembaran negara republik dinas susbadan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kantor bagian naspemegang kekuasaaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah.milik daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barangberdasarkan hasil evaluasi kebutuhfungsinya pada skpd dapat diberikan kdo s kdo s sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapat persetujuan pengendali melalui badan pengelola keuangan dan aset daerahpadastok (surat tanda nomor kendaraan)(bbn i). apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor kode maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar bbn dan disetor kas daerah. masa sewa kdo s untuk jangka waktu paling lama satu tahun. masa sewa kdo s sebagaimana dimaksud dimulai (satu) januari dan berakhir pada desember nilai sewa kdo sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: kendaraan yang dibeli tahun eselon rp. (maksimal ce). eselon iii rp. (maksimal ce). kendaraan yang dibeli tahun eselon rp. (maksimal ce). eselon iii rp. (maksimal cc). kendaraan yang dibeli tahun eselon rp. (maksimal cc). eselon iii rp. (maksimal ce). kendaraan yang dibeli tahun eselon rp. (maksimal cc). eselon iii rp. (maksimal ce). nilai sewa kdo s sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak (dua) kali, masing masing 50x kendaraan bermotor bpk), foto copy surat tanda nomor kendaraan stok), cc. foto copy notice pajak, foto copy asuransi, bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam untuk kebutuhan operasional setiap kdo s diberikan bbm sesuai dengan standar satuan harga. untuk mengoperasikan kdo s dapat menggunakan pns tenaga harian lepas yang ada lingkungan skpduntuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap kdo s diberikan identitas berupa stiker kdo penarikan kendaraan sewa oleh pengendali:yta pada tanggal buram mb, gau diundangkan tilamuta pada tanggal januari sekretaris daerahjkabupaten boalemo, ir. sukarno abd. hamid berita daerah kabupaten boalemo nomor.
pre a35, wsumcruan dipa a0kad lodakaga bupati pohuwato kuku lapas asisten befacmpamernan peraturan bupati pohuwato nomor tahun wabup bupati pohuwatg1i. badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama id(l) pedoman umum penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ini, meliputi pokok pokok, uraian pedoman umumbab sumber dana dan besaran bantuan keuangan sumber dana bantuan keuangan desasebagaimana dimaksud dalam pasai termasuk peruntukan untuk bantuan rumah sehat. bantuan rumah sehat dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis bantuan rumah sehat melalui anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini.
bupati gorontalopilihan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam program beras untuk keluarga miskin raskin) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka perlu ditetapkan pagu raskin, bahwa sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten gorontalo dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terutama dalam hal meminimalisir penyimpangan atas penanganan beras untuk keluarga miskin raskin), maka perlu dilakukan upaya penataan dalam mendistribusik5.:alan peraturan ini yang dimaksud dengan program beras untuk keluarga miskin adalah kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin. melalui peningkatan ketahanan pangan.dengan harga rp. , netto titik distribusi setiap bulan selama bulan yang dimulai sejak bulan januari sampai dengan desember dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. pendistribusian beras adalah sampai pada titik distribusi yaitu desa kelurahan sebagai tempat penyerahan beras oleh satuan kerja satker) raskin kepada pelaksana distribusi sesuai mekanisme dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. pelaksana distribusi adalah kelompok kerjaepala desa lurah,ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuaiangan sel4 gorontalo, nina david bio akb diundangkan limboto pada tanggal dx) dawuanekun do1a tanggal anyarhaa maa melamar mana pena paman bab pendahuluan latar belakang sebagaimana instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan perkerasan menginstruksikan kepada menteri dan kepala land terkait serta gubernur dan bupati walikota seluruh indonesia untuk melakukan upaya meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan yang menyediakannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negerisebar dunia. beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. instabilitas perbesarbagian integral dari program perlindungan sosial lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. karena itu, dalam rangka peningkatan efektifitas program raskin diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. petunjuk pelaksanaan raskin kabupaten gorontalo dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi obyektif masing masing daerah. tujuan dan sasaran tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. sasaran melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar panganpenerima manfaat berdasarkan data pls melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak kg rtm bulan selama bulan januari s d desember dengan harga rp. per tempat penyerahan (titik distribusi yang telah disepakati). pengertian rumah tangga sasaran penerima manfaat (hasil seleksi melalui proses musyawarah desa kelurahan yang(sub divre gorontalo. beras standar kualitas bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak bersama dan bermutu. bab pengelolaan dan pengorganisasianrogram raskin tahun dibentuk tim koordinasi kabupaten dan kecamatan sebagai pelaksana program raskin, penanggung jawabwilayah kabupaten gorontalo. fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut tim raskin kabupaten mempunyai fungsi: perencanaan program raskin kabupaten: penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program raskin kabupaten,: pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim (asi koordinasi raskin kecamatan dan pelaksana distribusilesaian hpb dar administrasi pelaksanaan raskingorontalo terdiri dari unsur unsur instansi terkait tingkat kabupaten antara lain sekretariat daerah, bappeda, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dinas sosial, badan pusat statistik, kantor, camat membentuk tim koordinasi raskidistribusi program raskin kecamatan:: cc. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi desa kelurahan,hasil penjualan beras hpb) dan administrasi distribusi raskin wilayahnya. kepala desa menetapkan kelompok kerja pokja) lurah untuk pelaksanaan distribusi:itik distribusi td):: cc. menyelesaikan administrasi distribusi raskin, yaitu berita acara serah terima bast) dan daftar penjualan beras sesuai model dpm fungsi pendistribusian raskin kepada rts pm raskin, penerimaan uang hpbditetapkan divre subdiv kansilog perum bulog: ketua anggota:tugas dan kewenangan satker raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung ,.nasional sampai dengan tingkat desa kelurahan kecamatan berdasarkan data rumah tangga sasaran rts) bps.: pagu raskin kabupaten. data rumah tangga sasaran rts kecamatan, desa kelurahan sesuai data bps. apabila pagu raskin suatu kecamatan desa kelurahan tidak didistribusikan sesuai waktu yang telah direncanakan, maka tim raskin kabupaten dapat merelokasikan pagu raskin kecamatan, desa kelurahan lain yang lebih membutuhkan dan kinerjanya baik. ccbulan januaribasis data terpadu hasil pls yang terdiri dari rumah tangga sangat miskin, termasuk program raskin. oleh karena itu daftar rts pm l:, desa kelurahanlurah dan disahkan oleh camat. rts pm yang telah terdaftar dalam dpm diberi kartu raskindilaporkan kepada tim koordinasi raskin kabupaten sebagai dasar penerbitan spa. penetapan titik distribusi td)ditetapkan kantor desa kelurahan atau: lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten: kota dan divre subdiv kansilog perum bulog setempat, yaitu: bagi divre subdiv kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka dapat dialihkan dari kantor desa kelurahan sls dusun rw, atau:dalamdistribusi mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: waktu dan teknisrts pm: beras yang didistribusikan untuk program raskin yang ada, cc. pendistribusian raskimekanisme distribusi dan administrasi distribusi beras dari gudang bulog sampai kepada rts pm dilaksanakan dengan melalui titik distribusi manaantara pemerintah kabupaten dengan subdiv perum bulog gorontalo sebagai berikut: prosedur dan administrasi distribusi bupati walikotaekaps drive perum bulog gorontalo menerbitkan spp do beras untuk masing masing kecamatan kelurahan kepada satker raskin pada saat prluyarat maka beras langsung dikembalikan kepada satker raskin untuk ditukar diganti. pelaksanaan. beras dibuatkan daftar penjualan dan harga pembayaran beras hpb) sesuai model dpm daftar penjualan beras ditandatangani:raskinsub divre gorontalo dan tim raskin kecamatan serta diketahui camat atau pejabat yang mewakili dan ditempel kecamatan. satker raskin membuat rekapitulasi bast setiap kecamatan sesuai model mba bulog subdiv gorontalo membuat rekapitulasi mba o setiap kabupaten sesuai format mba yang ditandatangani oleh kasubdivre gorontalo dan bupati atau pejabat lain, yaitu: realisasi distribusi raskin tanggal dibuat pada tanggal bulan yang bersangkutan, realisasi distribusi raskin tanggal dibuat pada tanggal bulan berikutnya. setelah mba selesai ditandatangani segera dikirimkan divre dihampiri dengan foto copy spa dan rekap spp do (mdo). namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen g divisi perbendaharaandpembayaran hpb raskin dari pelaksana distribusi raskin. terhadap hpb raskin yang disetor bank, pelaksana distribusi raskinraskin yang belum membayar secara tunai. perlurluasan tidak dipenuhi, maka alokasi raskin periode berikutnya ditunda sampai hpb dilunasidisetorkan, maka tim koordinasi raskin kabupaten melakukan upaya penagihan kepada pelaksana distribusi raskin. pembiayaan subsidi raskin disediakan oleh pemerintah c.g. kementerian keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran biaya operasional raskin dari gudang bulog sampai dengan dan titik distribusi menjadi tanggung jawab perum bulog. biaya operasional raskin dari titik distribusi sampai rts pm raskin menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten gorontalo yang dialokasikan dalam apbd atau dari sumber dana lainnya. masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari sampaikabupaten kecamatan dan pelaksana distribusi raskin: dan satker raskin dibiayai dari apbd dan atau biaya operasional perum bulog. raskin hasil musyawarah desa kelurahan yang terdaftar dalam daftar dpm tepat jumlah: jumlah beras raskin yang merupakan hak rts adalah sebanyak kg rts bulan selama bulan. tepat harga: harga terus raskin adalah sebesar rp. kg netto td. tepat waktu:,kabupaten dandan atau disesuaikan dengan kebutuhan. hasil monitoring dan evaluasi program raskin dibahas secara berjenjang dalam rapat tim koordinasi raskin kabupaten dan kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot.pm dan media mass, dinas, lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang. penanganankabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model laporan tahunan (lt o).gorontalo pada akhir tahun. bab sosialisasi sosialisasi program raskin adalah kegiatan penunjangumah tangga sasaran penerima manfaat rts pm) dan masyarakat umum. informasi dan pertahanyang tersediadan sosialispusat, provinsi,disusun dalam pedoman umum raskin hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksana program raskintingkat masyarakat keberadaan forum musyawarah desa modes) yang telah ada dan digunakan sebagai forum interaksi rencana pembagian raskin dan dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi raskin:minimalisir terjadinya penyimpangpusat maupun provinsi dan kabupaten kota. media lainnyapenutup petunjuk pelaksanaan raskin dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan daerah baik secara operasional maupun administrasi. petunjuk pelaksanaan raskin merupakan dasar pelaksanaan program raskin kabupaten gorontalo yang mulai berlaku tanggal januari segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan raskin akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunyasyarakat yang tergolong rumah tangga miskin penerima manfaat program raskin. rupa gorontalo, akb lampiran ii: peraturan bupati gorontalo nomor tahun lola tanggal 1anyar tentang petunjuk pelaksanaan dan penetapan pagu program program beras untuk keluarga miskin kabupaten gorontalo tahun mat jumlah rts pm dan beras program raskin kabupaten gorontalo tahun xo.\| kecamatan jumlah pagu alokasi bln rts beras ke) harga rp) beras kg) harga rp) moto menag. msbikcl gin empang dee ben bolihuangga kayuan hepuhulawa kayumerah bongohulawa \| \| hukum dutulanaa tat. malah or\| 2se2000\| tenis \| \| tiihuwa sub total xo,\| mak jumlah pagu alokasi bln (elmsotosaat nas padang \|. hidup bahan pone cs. daerah poef t213a000\| tunggul (io. bojonegoro 24a8000\| mo.) kecamatan beras kg) harga rp) merasa ena mata pilohayanga pilohayanga barat .3sol dulohupa dulamayo selatan je. dulamayo barat suhu 18so\| mongolato sub total enam mens antar! kecamatan kecamatan rts ane ena .456e. \|.\| tabula .78o\| tenggelam aan, aan taman duomo 480f testo\| 57eo\| iodida 2aso\| 3asco\| lauwonu 3solo\| 237e0o\| titel \| . ben eat jumlah pagu alokasi bln telaga biru ten harga besa harga ear estadio barat i anh asi aan sesal sadetaoo ulayat sasando\| nodeid 1as80o\| dumai is8\| patung ra a03 \|o1 apoyo dulamayo utara\| camat tani in umpan pasa sengon san\| g702000 tino 17e\| a222000\| 3iea\| 'l timur a272000\| si2ex000) tapaluluo ss\| \| \| sae iss ro, kecamatan jumlah pagu alokasi bln rts beras kg) harga rp) batuan tenan asa area mo) masing harga eh naa hantu 1a7o\| ta72000\| ama gigaom\| sosio\| donggala ilohungayo a a pilobuhuta a san sub total .s00\| kecamatan sumarpagu alokasi tanaman pati kecamatan rts beras kg) harga rp) pautan jaya husada l1o\| luwu buta a7ox00o0o\| texas.coo \|. tunggal ni) ma emisi sub total ' 14sa8000\|
bupati gorontalo utara peraturan bupati gorontalo utara nomor tahun tentang petunjuk teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif kabupaten gorontalo utara tahunkans) moonosan mehli bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan doraorganisasi nee poni bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sekda sedap dalam huruf perlu penciptaan iklim usaha kecil yang kondusifgorontalo utara tahutiga ratus jutadua milyar lima ratus juta rupiah)tingkatiklim usaha yang kondusif adalah menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khusuiklim yang kondusif adalahusaha mikro kecil dan menengah melalui kegiatan wirausaha baru. jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap penerima diatur sebagai berikut bantuan hibah pengembangan usaha mikro kecil sejumlah rp. dua ratus tujuh puluh lima,il dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang, usaha yang memiliki tempat usaha saha kecil mikro adalah sebagai berikut pelaku usaha kecil mikrousaha kecil mikrousaha kecil mikro, setiap kelompok terdiri dari (sepuluh) pelaku usaha kecil mikro: sosialisasi program penciptaan iklim usaha mikro kecil yang kondusif melalui pemberian bantuan hibah tahun anggarusaha mikro keciusaha kecil mikro diatur sebagai berikut kelompok usaha kecil mikrousaha mikro kecilnwater gorontalo utara, indra yasin undangan kandang pada tanggal mang sekretaris dae esai tahun nomor tambahan lembaran negara egi republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah ass yup: dengan undang undang nomor tahun tentang see barishatamanum gorontalo utara, indra yasin diundangkan kandang pada tanggal jarum sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara, "ismail patmin(aw(l)aniatu gorontalo utara, ( t h4 indra yasin diundangkan kandang pada tanggal jawa sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara, patahan rita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor pa,il.naa bupati gorontalo utara 5f5gelolahukum daerah dengan persetujuan dprd, ass bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana sekda erisuami ari tag rela bupati gorontalo utara mak ral fungsional yang diangkat oleh bupati instansi: luar daerah pada tahun cons yang dialihkan pada tahun dan pns atau pejabat yang dib :ikan parisien langs wakil bupati sekretaris tao daerah. juga mainan d:' rangka pemberian efek . babi penilaian kinerja: dinilai rkan at. asia ian prestasi hasil. prestasi aksi sebagai: din (l) memiliki bobot sedangkan. .prestasi hasi wiki s0. komponen prestasi aksi sebagaimana nak sud pada terdiri dari disiplin:,:. riafr bupati gorontalo ra, indra rasi diundangkan kandang pada tanggal januari sekretaris kabupaten gorontalo utara, pataymaeni pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor aan lampiran,ii :iv format perhitungan pemotongan pajak penghasilan gorontalo utara, ata aan tar indra yasin pauawawewewewewe penilaian kinerja unit kera: o bulan tahyo)c z3:cukup produktif, volume fisik 899e dari target yang ditetapkan. \| (ama produktif volume mek era daturseyangditaptan,9dana tat,\|melosmm (esemamemamemaa ammemuraemasan ssssmamumteman ajommarmmarmemsan come ammmmmmam pe mengemukakan ide lom elaumesawmma epmbamamentaama her'bobot skor nilai skor nilai skor nilai skor nilai (ono pereli bobot peraturan tangaungjvap ategsam \| total rata rata (a) nilai atasan nilai rekan kerja nilai rekan kerja nilai diri sendiri) bobot products ec snn bnn zen oli ama beam total tl tepi tonara diri sendiri (bobot (bobot (bobot (bobot skor nilai skor nilai skor nilai skor nilai bobot mmmersis jelas jaikerasama oao jogja jobs (om rata rata (a) ii. hasil bobot jteiseni offs jobs joo mes pose too mantan ) \|2a oas joo storm ops pooja jom oma o1 jas. rata rata (b) nilai kinerja .6x 20x 20x pegawai (nkp keterangan: skor nilai skor bobot kriteria nilai kinerja pegawai nkp) baik lm) tia gle ts) . iu) . had zim ps) oa. "dod sun ing (4s he, das du. t32 klad sls max sim k13 prana sss xd sza dat g. suk soz igs san alan bupati gorontalo utara predaerah dengan persetujuan dprd: jasa bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana nak dimaksud pada huruf sebagai imbalan atas prestasi kerja marubupan papai) dan bantuan keuangan, dass.pmwakil bupati bupati tentang kewenangan dan prosedur pembayaran belanja busa subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tahun pe) ng bupati gorontalo utara , disposisi pada lembaran disposisi: (tv(lruaet gorontalo ra, indra yasin diundangkan kandang pada tanggal sekretaris kabupaten gorontalo utara, pat ir, patahan pembina utama madya nip berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor geamemang mesitara dengan peraturan kepala daerah, bahwa tunjangan perumahan bagi pangan anggota datukagar,nyiar, pati gorontalo utara, indra rasi diundangkan kandang pada tanggal sekretaris kabupaten gorontalo utara, patahan pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor
inn mein diusulkan dalam rancangan perubahan apbd, yang anggarannya dapat menggunak70laksanaan dan pertanggungjawaban tanggap darurat, keadaaan darurat dan keperluan mendesak pada anggaran pendapatan dan belanja daerahkerjaan umum pada organisasi dinas pekerjaan umupebruari bupati hulu sungai selatan, ttd achmad fikri diundangkan kandangan pada tanggal ptentang tarif layanan badan umum daerah pada rsud damanhuri barabai bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat makaperlu disesuaikan cc. bahwa dengan adanyamengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang nomor darurat,: peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahunkampung dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung indralaya mukti kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung indralaya mukti sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung indralaya dua kecamatan way kenanga, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung indralaya jaya kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung indralaya jaya sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung indralaya dua kecamatan way kenanga,indralaya muktmukti (pemekaran),maka luas wilayah kampung indralaya dua dikurangi luas wilayah kampung indralaya muktiindralaya jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kampung purwa jaya, sebelah barat berbatasan dengan pagar buana, sebelah timur berbatasan denganindralaya jayajaya (pemekaran),maka luas wilayah kampung indralaya dua dikurangi luas wilayah kampung indralaya jayajalan lintas timur hti, sebelah selatan berbatasan dengan kampung indralaya mukti, sebelah barat berbatasan dengan kampung indralaya dua, sebelah timur berbatasan dengan kampungvii kekayaan kampung dengan dibentuknyaralaya dua kecamatan way kenanga menjadi kekayaan kampung indralaya mukti dan indralaya jaya kecamatan way kenanga kabupaten tulang bawang baratbulanindralaya jaya dan kampung indralaya mukti kecamatan way kenangaindralaya jaya dan indralaya mukti kecamatan way kenangka)lembaga kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbang: bahwa untuk melaksanakan pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam bentuk peraturan daerah, bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tingkat kampung perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan kampungmbentukan lembaga kemasyarakatannarkoba bagi remaja, dan il. penanggulangan masalah masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitasi,kemasyarakatan lainnya kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan kampung dengan berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten. bab kepengurusan lembaga kemasyarakat: ketua, sekretaris, bendahara:bab vii hubungan kerja hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif hubungan kerja lembaga kemasyarakatb viii pembinaan pemerintahan kabupatenampung yang berkaitan dengkampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampungketentuan lain lain pembentukan, susunan organisasi, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, syarat syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan lembaga kemasyarakatan diatur dalam peraturan kampung. bab ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya peraturan daerah ini seperti lpm, pkk, dan lain lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa berlakunya, lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk setelah berlakunya peraturan ini, diatur dengan peraturan kampunglembaga kemasyarakatpada hakekatnya merupakan mitra kerja kepala kampungperlu dibentuk lembaga kemasyarakatan. lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk kampung atau sebutan lain meliputi rukun tetangga, rukun warga, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya. fungsi lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut atas adalahil. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kampungembaga kemasyarakatan. bab ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: daerah adal daerah adalah pemerintah daerkampunglainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahkampung atau sebutan lainnyatau sebutan lainnya adalah kepala kampung dilingkungan kabupaten tulang bawang barat. perangkat kampung atau sebutan lainnya adalah unsur unsur pembantu kepala kampung yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala kampung. badan permusyawaratan kampung atau sebutan lainnya, kampungkemasyarakatan kampung atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat lkk adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat bidang pembangunanserta berhak dan berwewenang untuk mengatur,tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kampung atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disebut pkk kampung untuk terlaksananya program pkk,nya, rukun warga atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat rw, adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah kampung atau sebutan lainnypemerintah kampung, rukun tetangga atau sebutan lainnya, untukpemerintah kampungdari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah kampung atau sebutan lainnyrian sosial, peraturan kampung atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut perekam, adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh bpk bersama kepala kampungkampung. bab pembentukan kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam peraturan kampung atau sebutan lainnya dengan berpedoman pada peraturan daerah ini. pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut kepala kampung bersama sama bpk membahas peraturan kampung tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan yang sekurang kurangnya memuat persyaratan anggota,mekanisme musyawarah dan pemilihan ketua, kepala kampung mengundang anggota bpk, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan,, cc. susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala kampung. bab iii maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai maksud:kampung. lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tujuan: untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan, dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kampung dan pemberdayaan hak politik masyarakat. kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam (l),alam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam dan dibantu kader pemberdayaan masyarakat. kader pemberdayaan masyarakat dibentuk dengan keputusan kepala kampung, pembentukan kader pemberdayaan masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon kader pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat berjumlah sampai kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. ketentuan lebih lanjut mengenai kader pemberdayaan masyarakat diatur dengan peraturan bupati. bab jenis lembaga kemasyarakatan jenis lembaga kemasyarakatan terdiri atas: lembaga kemasyarakatan atau sebutan nama lainnya, lembaga adat, tim penggerak pkk, rukun tetangga rukun warga atau sebutan nama lainnya karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. lembaga kemasyarakatan lpmkemasyarakatan kampung lpm) sebagaimana dimaksud dalam hurufsecara partisipatif. penumbuk kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi secara swadaya gotong royong masyarakat,dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasianampung. lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas untuk: penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah kampungampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanan kampung. tim penggerak pkk kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu pemerintahan kampungampung sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi menyusun rencana kerja pkk kampung atau sebutan lainnya, sesuai dengan hasil takeda kabupaten, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati, menyuruh dan menggerakan kelompok kelompok pkk kampung, rukun warga rukun tetangga atau sebutan nama lainnyampung, h.membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak pkk kecamatan dengan tembusan kepadampungembentukan rukun warga diatur dengan mekanisme sebagai berikut: setiap kampung sekurang kurangnya (empat) rt. pelaksanaan dari ketentuan tersebut adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada diwilayah bersangkutan, hasil musyawarah dan mufakat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikukuhkan dan ditetapkan dengan keputusan kepala kampung. pembentukan rukun tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut: ketua bersama sama tokoh masyarakat, dan perwakilan kepala keluarga bermusyawarah membentuk wilayahnya dengan ketentuan sekurang kurangnya dan sebanyak banyaknya kk, musyawarah pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada wilayah yang bersangkutan. rukun tetangga rukun warga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu pemerintah kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. rukun tetangga rukun warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf mempunyai fungsi:
dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung setia agung kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung setia agung sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung kilang yeti jaya kecamatan lambu kilang, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung margo dadi kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung margo dadi sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung margo mulyo kecamatan gunung terang, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung mulyo jadi kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung mulyo jadi sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung toto mulyo kecamatan gunung terang, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung mulyo sari kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung mulyo sari sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung marga sari kecamatan gunung terang, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung toto makmur kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung toto makmur sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung toto katon kecamatan gunung terang, dengan peraturan daerah ini dibentuk kampung terang makmur kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat, wilayah kampung terang makmur sebagaimana dimaksud pada merupakan pemekaran dari kampung gunung terang kecamatan gunung terang:setia agungsetia agung (pemekaran), maka luas wilayah kampung kilang yeti jaya dikurangi luas wilayah kampung setia agung sehingga luas kampung kilang yeti jaya kecamatan lambu kilgunung agung, sebelah selatan berbatasan dengan kampung gunung, terang:, sebelah barat berbatasan dengan kampung setia bumi, sebelah timur berbatasan dengan kampung kilang yeti jayargo dadargo dadi (pemekaran), maka luas wilayah kampung margo mulyo dikurangi luas wilayah kampung margo dadi sehingga luas kampung margo mulyo, sebelah selatan berbatasan dengan kampung marga sari, sebelah barat berbatasan dengan kampungtoto katonjadi adalah sebagai berikut luas wilayah km? jumlah penduduk kk) jiwa kk) jumlah suku (empat) dengan dibentuknya kampung mulyo jadi (pemekaran), maka luas wilayah kampung toto mulyo dikurangi luas wilayah kampung mulyo jadi sehingga luas kampung tot, sebelah selatan berbatasan dengan kampung panca marga, sebelah barat batasan dengan kampung toto katon, sebelah timur berbatasan dengan kampung setia bumsarulyo sari (pemekaran), maka luas wilayah kampung marga sari dikurangi luas wilayah kampung mulyo sari sehingga luas kampung marga saria sari, sebelah selatan berbatasan dengan kampung kampung negeri besar kecamatan negeri besar kabupaten way kanan, sebelah barat berbatasan denganmarga sarotooto makmur (pemekaran), maka luas wilayah kampung toto katon dikurangi luas wilayah kampung toto makmur sehingga luas kampung toto katon marga jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kampung kampung toto katon, sebelah barat berbatasan dengan kampung marga mulya, sebelah timur berbatasan dengan kampung toto mulyo panca margerangerang makmur (pemekaran), maka luas wilayah kampung gunung terang dikurangi luas wilayah kampung terang makmur sehingga luas kampung gunung tersetia bumi, sebelah selatan berbatasan dengan kampung kampung gunung terang, sebelah barat berbatasan dengan kampung panca marga, sebelah timur berbatasan dengan kampung sumberejokekayaan kampung dengan dibentuknyauk masing masing menjadi kekayaan kampung pemekaran toto makmur dan terang makmur kecamatan gunung terangsetia agung, margo dadi, mulyo jadi, mulyo sari, toto makmur, dan terang makmur kecamatan gunung terang kabupaten tulang bawang baratulang bawang barattulang bawang barattulang bawang baratsatu kabupaten diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada bupati melalui dinasb.ahun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. bab ' ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan khususnya kabupaten tulang bawang baratyang menangani bidang pertanianbappeda kabupaten tulang bawang barat. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh bupatispanjang kabupaten tulang bawang barat untuk periode bab asas, maksud dan tujuan alih fungsiseluruh wilayah kabupaten tulang bawang barat. tujuan peraturan daerah ini adalah:dan mewujudkan keseimbangan ekologis d terdapat diwilayah kecamatan kabupaten tulang bawang barat. pemerintah daerah dapat menambah lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai lahan cadangan sesuai dengan potensi yang ada wilayah kabupaten tulang bawang barat. luasan dan sebaranluasan danrangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada wilayah kabupaten tulang bawang barat, pemberian nama jalan dan nama gedung milik pemerintah perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah, bahwa perkembangan jalan dan gedung kabupaten tulang bawang barat mengalami pembangunan yang signifikandoman pemberian nama jalan dan gedung milikdoman pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah kabupaten tulang bawangan daerah adalah pemerintah daerah kabupaten tulang bawang barat. kepala daerah selaku badan legislatif. dinas adalah dinas instansi terkait kabupaten tulang bawang barat. jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kekabupaten, atau antar kabupaten denganlingkungan. gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang dapat dilalui kendaraan bermotor kendaraan bermotor roda becak. nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud. gedung milik pemerintah adalah gedung yang dibangun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah. bab maksud dan tujuan maksud pemberian nama jalan dan gedungtujuan pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah sebagaimana dimaksud adalah: a.bab iii jenis jalan dan gedung milik pemerintah jenis jenis jalan milik pemerintah terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. jenis jenis gedung milik pemerintah adalah gedung yang secara hukum sah milik pemerintah daerah berdasarkan hasrat, prakarsa dan kebutuhan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah setempat. bab kewenangan pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan gedung milik pemerintah yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah harus mempunyai nama. pemberian nama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pemberian, perubahan nama jalan dan gedung milik pemerintah pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah dapat diusulkan oleh masyarakat dan atau pemerintah daerah. nama jalan dan gedung yang diusulkan dapat dan fauna, nama nama yang mencerminkan membangun, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat masyarakat daerah, nama nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum. apabila dipandang perlu nama jalan dan gedung milik pemerintah yang telah ada yang tidak sesuai kondisi dapat diubah dan diganti. perubahan nama jalan dan gedung milik pemerintah ditetapkan dengan keputusan bupati. sebelum perubahan dan penggantian nama jalan dan gedung milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada sosialisasikan pada masyarakat. bab persetujuan penamaan pengajuan nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah diusulkan kepada bupati melalui dinas. dalam rangka kelancaran pemberian dan perubahan nama jalan dan gedung milik pemerintah, bupati dapat membentuk tim pertimbangan. prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii tanda nama jalan dan gedung penetapan nama jalan dan gedung harus diikuti dengan pemasangan tanda nama jalan dan gedungdinas yang membidangi perhubungan. pemasangan tanda nama gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi pekerjaan umum. ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang danpemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah daerahmberian nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya. bab larangan setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan gedung milik pemerintah tanpa persetujuan tertulis dari bupatidan gedung milik pemerintah daerahdinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. bab penyidikan pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemda dapat beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang atur dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang hukum atau pidana, bukuengbarang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dinama nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini. nama nama jalan dan gedung milikh ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, seluruh peraturan perundang undangan yang mengatur tentang nama jalan dan gedung milik pemerintahdaerah kabupaten tulang bawang barat umum kabupaten tulang bawang barat yang diperbatasan dengan kabupaten way kanan, kabupaten tulang bawang, kabupaten lampung utara, kabupaten lampung tengah dan kabupaten mesuji yang terdiri dari (delapan) kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan wayserdang dan kecamatan mesuji timur kabupaten mesuji, sebelah timur berbatasan denga kecamatan banjar merge, kecamatan banjar agung, dan kecamatan menggali kabupaten tulang bawang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan terusan punyai kabupaten lampung tengah serta kecamatan abung surakarta dan kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan negri besar, kecamatan negara batin, dan kecamatan pekan ratu kabupaten way kanan. maksud pemberian nama jalan dan gedung kabupaten tulang bawang baratsedangkan tujuan pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah adalah danii. demi cukup jelas. cukup jelas.
tangtulang bawang barat. kepala adalah kepalakabupaten tulang bawang barat adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen kabupaten tulang bawang barat dalam rangka mencapai visi dan misi kabupaten tulang bawang barat. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan rancangan rkd sebagaimana dimaksud pada diatur oleh peraturan bupati. bagian kedua penyiapan rancangan awal rkd rancangan awal rkd disiapkan oleh kepala bappeda sebagai penjabaran rpm daerah paling lambat minggu kedua bulan februari. rancangan awal rkd memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan daerahdaerahkabupaten tulang bawang baratkepala bappeda bersama sama dengan kepala skpdantar skpd. hasil pembahasan rapat antar skpd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam surat edaran bersama antara skpd, dan sebagai pedoman dalam penyusunan senja skpd. bagian ketiga penyiapan rancangan rencana kerja skpd pimpinan skpd menyusun senja skpd dengan mengacu pada rancangan awal dkp yang berpedoman pada renstra skpdskpd memuat kebijakan, programemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan atau tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang undangan. rancangan senja skpd disampaikan kepada kepala bappeda paling lambat pertengahan bulan mei setiap tahunnya. kepala bappeda menelaah senja skpd untuk memastikan keserasian antara program dengan kegiatan skpd, keserasian antara program skpd dengan kegiatan yang ada skpd lainnyabagian keempat penyusunan rancangan interim rkd kepala bappeda menyusun rancangan interim rkd yang memuat rancangan kebijakan umumantar skpd serta indikasi pagu anggaran untuk setiap program. rancangan interim rkd digunakan sebagai bahan koordinasi antara kepala bappeda dengan kepala skpd dalam musrenbang tahunan kabupaten tulang bawang barat. bagian kelima pelaksanaan musrenbang tahunan musrenbang tahunan kabupaten tulang bawang barat diselenggarakan oleh bupati dalam rangka membahas rancangan interim rkd. pembahasan rancangan interim rkd sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan rancangan prioritas program skpd, serta sinkronisasi rencana kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan kebutuhan, pembangunan daerah. penyelenggaraan musrenbang tahunan kabupaten tulang bawang barat diikuti oleh unsur unsur pemerintahan daerah kabupaten tulang bawang barat, perwakilan dari serta mengikutsertakan masyarakat. musrenbang tahunan kabupaten tulang bawang baratkabupaten tulang bawang barat dimaksud pada digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rkd. bagian kelima penyusunan rancangan akhir rkd rancangan akhir rkd disusun oleh kepala bappeda berdasarkan hasil musrenbang tahunan. rancangan akhir rkd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat minggu pertama bulan mei setiap tahunnya. bagian kedua penetapan rkd bupati menetapkan rancangan akhir rkd menjadi rkd dengan peraturan bupati paling lambat pertengahan bulan mei setiap tahunnya. rkd yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dibahas dengan dewan perwakilan rakyat daerahviii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka ipjp daerah, rpm daerah, renstra skpd, rkd,umum dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beantang pemerintah daerah, membawa konsekuensi bagi daerah kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahsipanjang daerah ipjp),skpd), rencana kerja pemerintah daerah rkd), rencana kerja organisasilam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunansistem perencanaan pembangunan kabupaten tulang bawang barattulang bawang baratkabupaten tulang bawang barat. bab asas dan tujuan pembangunan kabupaten tulang bawang baratuntuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. perencanaan pembangunan kabupaten tulang bawang baratkabupaten tulang bawang barat diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. sistem perencanaan pembangunan kabupaten tulang bawang baratskpdipjp daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan kabupaten tulang bawang barat yang mengacu pada ipjp nasional. rpmpenyusunan rencana pembangunan kabupaten tulang bawang barat, kepala bappeda mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan rancangan awal ipjp daerah, melaksanakan musrenbang jangka panjang daerah, cc. menyusun rancangan akhir ipjp daerah, menyiapkan rancangan awal rpm daerah, menelaah rancangan renstra skpd, menyusun rancangan rpm daerah daerah, menyiapkan rancangan awal rkd: j . menelaah rancangan senja skpd, menyusun rancangan interim rkd, il. melaksanakan musrenbang tahunan daerah, dan menyusun rancangan akhir rkd. bab tahapan perencanaan pembangunan tahapan perencanaan pembangunan kabupaten tulang bawang barataerah danpembangunan jangka panjang daerah bagian kesatu umum tahapan penyusunan dan penetapcc. penyusunan rancangan akhir ipjp daerah, dan penetapan ipjp daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan rancangan ipjp sebagaimana dimaksud pada diatur oleh peraturan bupati. bagian kedua penyiapan rancangan awal ipjp daerah rancangan awal ipjp daerah disiapkan oleh kepala bappedamerintahyang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya kabupaten tulang bawang barat yang tercantum dalam undang undangdengbagian keempat penyusunan rancangan akhir ipjp daerah rancangan akhir ipjp daerahewan perwakilan rakyat daerah sebagai rancangan peraturan daerah tentang ipjp daerah inisiatif bupatiipjp daerah berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan visi, misi dan program prioritas calon bupati dan atau ipjp daerah. arah pembangunan kabupaten tulang bawang barat dalam ipjp daerah berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan renstra skpd. bab penyusunan dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah bagian kesatu umum tahapan penyusunan dan penetapan rpm daerah adalah sebagai berikut: penyiapan rancangan awal rpm daerah, penyiapan rancangan renstra skpd, cc. penyusunan rancangan rpm daerah dengan menggunakan rancangan renstra skpdketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan rancangan rpm sebagaimana dimaksud pada diatur oleh peraturan bupati. bagian kedua penyiapan rancangan awal rpm daerah penyiapan rancangan awal rpm daerah dilaksanakan oleh kepala bappeda pada tahun terakhir pelaksanaan rpm daerah yang sedang berjalan. dalam rangka penyiapan sebagaimana dimaksud pada kepala bappeda menggunakan ipjp yang sedang berjalan, rancangan rencana pembangunan secara teknokrat visi, misi dan program prioritas bupati.daerah yang sedang berjalan: dan aspirasi masyarakat. evaluasi pelaksanaan rpm daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. visi, misi dan program prioritas bupati dijabarkan oleh kepala bappeda dalam rancangan awal rpm daerah. rancangan awal rpm daerah memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum dan program prioritas bupati, serta kerangka ekonomi makro. program prioritas bupati sebagaimana dimaksudkan pada dijabarkan dalam isu strategis bersifat lintas skpdlratik.ekonomiskpd terkait. bagian ketigadaerah yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rancangan secara teknokrat sekitarnya. dalam rangka penyusunan rancangan teknokrat sebagaimana dimaksud pada pimpinan skpd menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya, aspirasi masyarakat. pimpinan skpd berkoordinasi dengan kepalaudaerahmencapai sasaran program prioritas bupatioleh bupati sesuai indikasi pembagian tugas) kabupaten tulang bawang baratpelayanan umum dan investasi pemerintah kabupaten tulang bawang barat daerah. bagian keempat penyusunan rancangan rpm daerah dengan menggunakan rancangan renstra skpd rancangan rpm daerah disusun oleh kepala bappeda dengan menggunakan rancangan awal rpm daerah dan rancangan renstra skpd. rancangan renstra skpd ditelaah oleh kepala bappeda agar sasaran program prioritas bupati menjabarkan kedalam sasaran tujuan skpd dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tulang bawang barat, kebijakan skpd konsisten sebagai penjabaran dari rancangan awal rpm daerah, cc. program dan kegiatan pokok skpd konsisten sebagai penjabaran operasional dari rancangan awal rpm daerah, sasaran hasil (outcome) masing masing program sebagaimana dimaksud pada sinergi mendukung sasaran program prioritas bupati yang tertuang dalam rancangan awal rpm daerah, sasaran keluaran (output) dari masing masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada sinergidaerahpelaksanaan musrenbang jangka menengah daerahbagian keenam penyusunan rancangan akhir rpm daerah rancangan akhir rpm daerahdaerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati. bagian ketujuh penetapan rpm daerah bupati menetapkan rancangan akhir rpm daerah menjadi rpm daerah dengan peraturan bupati paling lambat (tiga) bulan setelah bupati dilantik. rpm daerah sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan renstra skpd:, dan bahan penyusunan dan perbaikan rpm daerah dalam mencapai sasaran daerah yang termuat dalam rpm daerah. renstra skpd sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan pimpinan skpd. renstra skpd yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala bappeda. bab vii rencana kerja pemerintah daerah bagian kesatu umum tahapan penyusunan dan penetapan rkd adalah sebagai berikut penyiapan rancangan awal rkd, penyiapan rancangan renstra skpd,
data dan informasi, membawahi sub bidang evaluasi dan analisa program, sub bidang pengolahan data, pelaporan dan informasi. bidang keluarga berencana, membawahi sub bidang jaminan pelayanan keluarga berencana, sub bidang peningkatan partisipasi pria dan remaja. bidang keluarga sejahtera, membawahi sub bidang peningkatan peran serta institusi dan advokasi kie, sub bidang pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga. bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak,, membawahi sub bidang pemberdayaan perempuan dan anak, sub bidang perlindungan perempuan dan anak:tiga badan pengelolaan lingkungan hidup daerah paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah merupakan unsur unsur pendukung tugas kepala daerah bidang lingkungan hidup, badan pengelolaan lingkungan hiduppengelolaan lingkungan hidup daerah, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah derah dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup daerah, pelayanan administratif bidang pengelolaan lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungankepala bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan,, membawahi sub bidang pengawasan lingkungan, sub bidang penegakan hukum lingkungan. bidang sumber daya alam dan komunikasi lingkungan, membawahi sub bidang konservasi sumber daya alam, sub bidang komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. bidang analisis dan evaluasi kualitas lingkungan, membawahi sub bidang analisis kualitas lingkungan, sub bidang evaluasi kualitas lingkunganlingkungan hidup daerahset daerah paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah merupakan unsur unsur pendukung tugas kepala daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset, dyanan administratif bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah:anggaran, membawahi sub bidang kebijakan dan pengendalian anggaran, sub bidang penyusunan anggaran. bidang belanja, membawahi sub bidang kebijakan dan pengendalian belanja, sub bidang pengelolaan administrasi gaji dan bendahara umum. bidang akuntansi dan pembukuan, membawahi sub bidang akuntansi, sub bidang pembukuan dan pelaporan keuangan daerah. bidang asset daerah, membawahi sub bidang ketatausahaan dan pemanfaatan asset daerah, sub bidang mutasi, pengawasan dan penghapusan asset daerahlima badan ketahanan pangan paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan ketahanan pangan adalah merupakan unsur unsur pendukung tugas kepala daerah bidang ketahanan pangan, badan ketahanan pangsebagaimana dimaksud dalam badan ketahanan pangan, menyelenggarakan derah dibidang ketahanan pangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan, pelayanan administratif bidang ketahanan panganketahanan pangtersediaan dan kerawanan pangan, membawahi sub bidang ketersediaan pangan, sub bidang kerawanan pangan. bidang distribusi dan harga pangan, membawahi sub bidang distribusi pangan, sub bidang pengendalian hargapangan. bidang pengembangan sdm dan tekhnologi pangan, membawahi sub bidang pengembangan sdm, sub bidang tekhnologi pangan. unit pelayanan teknis badan (upt): h.ketahanan pangan adalahketentuan dan dihapus. diantara ketentuan dan disisipkan (sembilan) baru yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut bagian keenam badan penanggulangan bencana daerah paragraf kedudukan, tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah adalah merupakan, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang, pelayanan administratif bidang penanggulangan bencana daerah, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati bidang penanggulangan bencanabadan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pejabat pemerintah kabupaten, anggota masyarakat, profesional dan ahli. unsur pengarah dengan peraturan bupati. unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud huruf merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas harian badan penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksanamempunyai tugas pokokpasca bencana. dalam melaksanakan tugas pokokkoordinasi, komando,adan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasiadan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari skpd lainnya didaerahadan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada di yang berlaku, bachtiar basri diundangkan kanuragan pada tanggal marettambahkangan struktur organisasi lampiran peraturan daerah tulang bawang barat sekretariat daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahun tanggal maret wakil bupati wakil bupati staf ahli staf ahli bupati bidang hukum dan politik staf ahli bupati bidang pemerintahan sekretaris daerah kemasyarakatan dan sdm kabupaten staf ahli bupati bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan asisten asisten asisten bidang pemerintahan dan bidang perekonomian dan bidangpemerintahan hukum kesejahteraan perekonomian administrasi hubungan umum perlengkapan organisasi sosial pembangunan masyarakat sekretariat sub bag sub bag sub sub sub bag sub sub bag pemerintah umum dan penyusunan sosial, perekonomian penataan informasi dan umum dan sub bag sub bag pemerintahan produk hukum rakyat administrasi dokumentasi eta analisa kebutuhan kelembagaan kampung kelurahan pembangunan sub bag sub sub sub pertanahan bantuan pemberdayaan kerjasama promosi sub bag sub bag bag sub bag sub bag hukum dan ham masyarakat dan investasi pengendalian publikasi pengadaan penatalaksanaan sub bag sub bag sub sub bag sub sub bag sub bag otonomi dan dokumentasi sub bag pengembangan evaluasi dan pejb bag brofokal penyimpanan dan analis jabatan pengembangan hukum pendidikan dan perusahaan dan pelaporan distribusi dan kepegawaian daerah agama perbankan pembangunan penerbitan dan sandi pendistribusian peg kelompok jabatan fungsional disalin sesuai dengan aslinya bupati tulang bawang barat enda dto sofyan nur, sos., m.ip. pembina bachtiar basri nip. bagan struktur organisasi lampiran ii: peraturan daerah tulang bawang barat dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan nomor tahun kabupaten tulang bawang barat tanggal:rtanian perkebunan kehutanan seksi seksi teknis seksi produksi dan produksi teknis produksi, inventarisasi tanaman pengelolaan dan tata guna pangan dan hutan dan hortikultura perkebunan lahan seksi seksi bin paha, kelembagaan perlindungan, sarana dan usaha konservasi prasarana perkebunan dan dan kemitraan rehabilitasi hutan dan lahan kelompok jabatan utd fungsional disalin sesuai dengan aslinya bupati tulang bawang barat kepala bagian hukum, dto sofyan nur, sos., m.ip. pembina bachtiar basri nip. bagan struktur organisasi lampiran iii peraturan daerah tulang bawang barat dinas pekerjaan umumpengairan tata ruang seksi seksi seksi seksi perencanaan pembangunan perumahan dan konservasi dan tata ruang dan jalan dan pemukiman pemanfaatan pemanfaatan jembatan sumber daya ruang air seksi seksi seksi seksi operasi dan pengendalian pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan dan jalan dan gedung sumber daya pengawasan jembatan pemanfaatan ruang seksi operasional, seksi pengendalian, air minum dan seksi peralatan dan penyehatan bina manfaat dan kana perbekalan lingkungdinas tata kota bidan bidang penyuluhan dan pertamanan dan penataan dan kebersihan ketertiban penerangan prasarana jalan umum perkotaan seksi kebersihan seksi seksi seksi jalan dan penyuluhan pertamanan tata lingkungan bangunan seksi seksi sarana, seksi penerangan pengawasan prasarana dan ketertiban jalan umum dan pengelolaan pengendalian kebersihan bangunpemberdayaan masyarakat dan nomor tahun pemerintahan kampung kelurahan tanggal maret kabupaten tulang bawang baramberdayaan kelembagaan sosial usaha pengembangan pemerintahan kampung budaya masyarakat perekonomian kelurahan masyarakat sub bidang sub bidang sub bidang pengembangan pengembangan potensi dan usaha ekonomi pemberdayaan kelembagaan masyarakat masyarakat kampung kelurahan sub bidang sub bidang ekonomi pengelolaan sub bidang pedesaan dan keuangan dan aset pengembangan sdm dan masyarakat tertinggal kampung partisipasi masyarakatsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten tulang bawang barat. asisten adalah asisten sekretaris kabupaten tulang bawang baratsekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tulang bawang baratbagian adalah bagian pada sekretaridinas daerah adalah dinas daerah kabupaten tulang bawang barat, lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten tulang bawang barat barat. kelompok jabatan fungsional auditor inspektorat kabupaten tulang bawang barat. kelompok jabatan fungsional perencana adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang selanjutnya disebut utd adalah unit pelaksana teknis pada dinas dinas daerah kabupaten tulang bawang barat. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut upt adalah unit pelaksana teknis pada badan badan daerah kabupaten tulang bawang barat. ketentuan huruf angka huruf a), huruf angka huruf a), huruf b), huruf c), huruf angka dan huruf angka huruf a), huruf b), huruf diubah, sehingga huruf berbunyi sebagai berikutterdiri dari bagian tata pemerintahan, membawahi sub bagian pemerintahan umum dan pemerintahan kampung kelurahan, sub bagian pertanahan, bagan struktur organisasi lampiran peraturan daerah tulang bawang barat badan pengelolaan lingkungan hidup daerah nomor tahun kabupaten tulang bawang barat tanggal maretdataan pengawasan dan sumber daya alam analisis dan evaluasi pengendalian penegakkan hukum dan komunikasi kualitas lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan sub. bidang sub. bidang sub. bidang sub. bidang pencegahan pengawasan konservasi analisis dampak lingkungan sumber daya kualitas lingkungan alam lingkungan sub. bidang sub. bidang sub. bidang sub. bidang penanggulangan penegakkan komunikasi dan evaluasi dan pemulihan hukum pemberdayaan kualitas lingkungan lingkungan masyarakat lingkungan peraturan daerah tulang bawang barat badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanagelolaan data keluarga keluarga kebudayaan dan dan informasi berencana sejahtera perempuan dan anak sub bidan sub bidang sub bidang peningkatan sub bidang evaluasi dan jaminan pelayanan peran serta pemberdayaan analisa program keluarga berencana institusi dan perempuan dan advokasi kie anak sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengolahan data peningkatan pemberdayaan perlindungan pelaporan dan partisipasi pria dan ekonomi dan perempuan dan informasi remaja ketahanan anak keluargai peraturan daerah tulang bawang barat badan pengelolaan keuangan dan aset daerahanggaran belanja akuntansi dan asset daerah pembukuan sub bidang sub. bidang sub. bidang kebijakan dan kebijakan dan sub. bidang ketatausahaan pengendalian pengendalian akuntansi dan pemanfaatan anggaran belanja asset daerah sub. bidang sub. bidang sub. bidang sub. bidang penyusunan pengelolaan pembukuan mutasi, anggaran administrasi gaji dan pelaporan pengawasan dan dan bendahara keuangan penghapusan umum daerah asset daerah kelompok jabatan ptbketahanan pangandistribusi bidang konsumsi bidang ketersediaan dan dan harga dan keamanan pengembangan sdm kerawanan pangan pangan dan tekhnologi pangan pangan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang ketersediaan distribusi konsumsi dan pengembangan pangan pangan pengangkat sdm rakaman pangan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang kerawanan pengendalian keamanan tekhnologi pangan harga pangan pangan panganx peraturan daerah tulang bawang barat badan penanggulangan bencana daerah nomor tahun kabupaten tulang bawang barat tanggal maret kepala badan unsur unsur pelaksana pengarah kepala pelaksanakelompok jabatan upt fungsional bupati tulang bawang barat dto disalin sesuai dengan aslinya bachtiar basri kepala bagian hukum, sofyan nur, sos., m.ip. pembina nip. sub bagian batas wilayah. bagian hukum, membawahi sub bagian penyusunan produk hukumsosial, membawahi sub bagian sosial, sub bagian pemberdayaan masyarakat, sub bagian pendidikan dan agama. asisten bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri dari bagian perekonomian membawahi sub bagian perekonomian rakyat, sub bagian kerjasama, promosi dan investasi, sub bagian pengembangan perusahaan dan perbankan. bagian administrasi pembangunan, membawahi sub bagian penataan administrasi pembangunan, sub bagian pengendalian, sub bagian evaluasi dan pelaporan pembangunan. bagian hubungan masyarakat, membawahi sub bagian informasi dan dokumentasi, sub bagian publikasi, sub bagian pameran dan penerbitan. asisten bidang administrasi umum, terdiri dari bagian umum, membawahi sub bagian umum dan tata usaha keuangan sekretariat, sub bagian rumah tangga, sub bagian bagian protokol dan sandi. bagian perlengkapan sekretariat, membawahi sub bagian analisa kebutuhan, sub bagian pengadaan, sub bagian penyimpanan dan pendistribusiana jabatan dandan masing masing dipimpin oleh seorang asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah, bagian bagian sebagaimana dimaksud pada huruf dan 4d,yang bersangkutan,, bagan struktur organisasi sekretariattentuan huruf angka dihapus, huruf angka diubah dan huruf angka hapus sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi dinas pertanian, perkebutanian, membawahi seksi teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura, seksi bina usaha, sarana dan prasarana, bidang perkebunan, membawahibidang kehutanan, membawahiunit pelaksanartanian, perkebunan dan kehutananketentuan huruf angka dan huruf diubahbidang cipta karya, membawahibidang pengairan, membawahibidang tata ruang, membawahidan energi. unit pelaksanaankerjaan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. diantara ketentuan dan disisipkan (empat) baru yakni dan yang berbunyi sebagai berikut bagian kesatu dinas tata kota paragraf kedudukan, tugas dan fungsi dinas tata kota adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penataan kota, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum. dinas tata koata kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tata kota berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam dinas tata kotamenyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang tata kota. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata kota: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata kota, pelayanan administratif bidang tata ko terdiri dari,kebersihan, membawahi seksi kebersihan jalan dan lingkungan, seksi sarana, prasarana dan pengelolaan kebersihan. bidang penyuluhan dan ketertiban, membawahi seksi penyuluhan, seksi ketertiban. bidang pertamanan dan penerangan jalan umum, membawahi: seksi pertamanan, seksi penerangan jalan umum. bidang penataan dan prasarana perkotaan, membawahi seksi tata bangunan, seksi pengawasan dan pengendalian banguntata kotaketentuan huruf dan huruf angkapemerintahan kampung kelurahan, membawahi: sub bidang pengembangan pemberdayaan kampung kelurahan, sub bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung.. bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat, membawahi sub bidang usaha ekonomi masyarakat, sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal. unit pelaksanaanenam belas) baru yakni dan yang berbunyi sebagai berikut bagian kedua badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana paragrafat,bidang , pelayanan administratif bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, danbantuan hukum peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahun tentang bantuan hukeni laliengan tidak dipenuhinya penyertaan modal sebagai modal dasar yang wajib disetor oleh pemerintah daerah kabupaten manggarai pada pt. manggarai multi investasi sampai dengan tahun maka perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal. ketentuanbesaran penyertaan modal daerah pada pt. mmi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. (delapan miliar rupiah) dan dianggarkan pada apbd sebagai berikut tahun anggaran rp. (tiga miliar rupiah), tahun anggaran rp. (tiga miliar rupiah), dan cc. tahun anggaran rp. (duaemain tingkat nip. tgada bumi khusunya pt. manggarai multi investasi pt. mmi)pemerintah daerah telah menetapkan penyertaan modal pada pt. mmi dan tahun anggaran rp. (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). akan tetapi nilai tersebut hanya terpenuhi sebesar rp. (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan sisa sebesar rp. (delapan miliar rupiah), dengan adanya peraturan daerah ini, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyertakan modal sebagai modal dasar pada pt. mmi, agar cita cita besarnya dapat terealisasi. il. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten manggarai nomor
putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang salah satu petitumnyandang undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka masyarakatnyelenggaraan urus\|ketentuan ditambahkan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut.dan pusat kebugaran (fitness center), dan pertandingan olah ragumum berdasarkan kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii makabertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. selain hal tersebut diatas, berdasarkan keputusan gubernur lampung nomor b.iii hk tentang pembatalan atasharus dilakukan pembatalan. selanjutnya, maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan. ii. penjelasan demigulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbang: bahwa wilayah kabupaten tulang bawang baratbarat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana:20y6pembentukan produk hukum daerah. peraturan kepala badan nasional penanggalan bencana nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja badan nasional penanggalan bencana. peraturan kepala badan nasional penanggalan bencana nomor tahun tentang pedoman pembentukan badan penanggalan bencana daerah, peraturan kepala badan nasional penanggalan bencana nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana,:alan bencana nomor tahun tentang pratap tim reaksi cepat.penanggulangan bencanpemerinttulang bawapada saat berlakunya peraturan daerah ini, bpbd kabupaten tulang bawang barat yang dibentuk berdasarktetap dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, dan dalam waktu paling lama (satu) tahun. namun disatu sisi posisinya berada dalam wilayah yang memiliki dan terkoordinasidengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, maka berarti sudah tersedia dasar atauistilah istilah dan singkatan dalam ini dimaksudkan untuk early recovery) maupun pada tahap pascabencana. huruf yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa penanggalan bencana harus melibatkan masyarkat dan stake holder. huruf yang dimaksud dengan prinsip pengurangan resiko adalahjin yang menjadi kewenangan skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidangcukup jelas huruf yang dimaksud dengancarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan pesawat daratan kesehatanketentuanketentuan mengenai persyaratan bagi organisasi kemasyarakatan dalam mengajukan gugatan dimaksudkan untuk mencegah adanya organisasi kemasyarakatan yang mengajukan gugatan untuk memperoleh keuntungan secara finansial bagi lembaganya dengan memanfaatkan sengketaj:, dan nonproletisi, kemandirian:tulang bawang barat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. organisasi dan tata kerja bpbd diatur dengan peraturan daerah bpbd sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala badan yang dijabat oleh pejabat setingkat bawah bupati atau setingkat eselon ii.b dan bertanggungjawab kepada
peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor tahun tentang retribusi jasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbangpada khususnyaci eksis kecil. rp. inici eksis sedang. rp. oo. jahit luka berat, luka mengenai pembuluh darah besar . rp. jahit luka ringan, luka sampai jaringan sub. hutan . rp. jahit luka sedang luka sampai otot, pendarahan sedang . rp. kista atheroma (tumorjinak) rp. kista mermaid kista tumor jinak kulit) . rp. kimia loan rp. korpus alienus subkutan (benang asing bawah kulit). rp. kubah lambung. rp. lobuloplasty (repair lubang telinga) . rp. luka lecet multiple . rp. meatotomi uretra. rp. nail ekstraksi (pengangkatan kuku). rp. aa. pemasangan spark dewasa . rp. bb. pemasangan spark anak . rp. cc. pemasangan power chatter dengan penyulut . rp. dd. pemasangan endo tharakeal tube et) . rp. ee. pemasangan infus per ossteum rp. ff. pemasangan ngt nasogastric tube) . rp. dd. pemberian obat dengan uap nebulizer) . ii. rp. hh. fungsi abses hati. rp. ii. fungsi cairan asceites per magna . week. rp. ji: fungsi cairan sendi . rp. kk. fungsi lumbal sumsum tulang bmp) . rp. il. fungsi perikardial. rp. mm. fungsi subdural. rp. kk. fungsi sites (penyediaan cairan perut). rp. oo. fungsi haematoma. rp. pp. fungsi pleura . rp. gg fungsi vesca primaria . rp. rr. rekaman elektro radio gray ekg) kuku. rp. ss. resusitasi jantung dan satu satu \|. rp. tt. stripping fracture costa . rp. rr. terapi shock tindakan defibrilator . rp. vv. tindakan suction . rp. ww. vena sek si.i jii. rp. xx. water seal drainage . rp. vv. pemeriksaan eeg elektro encephalografi) . rp. ww. pemeriksaan emg elektro biografi) . rp. aaa. pemeriksaan endoskopi . rp. bbb. pemeriksaan elektro convulsis terapi . rp. ccc. pemasangan infus . rp. tindakan yang dilakukan ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut: kelas kali tarif kelas kali tarif kelas iii kali tarif tarif tindakan medik operatif dilakukan kamar operasi ditetapkan sebagai berikut: operasi sangat besar khusus: kela i. keenanweek. rp. operator .ii juru. rp. asisten operator . rp. instrumen . jj. rp. waste . jj.c rp. pra operasi . rp. dr. spesialis . rp. dr. umum. rp. persiapan . rp. asked . jku. rp. asked .j ju. rp. rumah sakit . rp. operasi . jeu. rp. operator .i j.d. rp. asisten operator . rp. instrumen. rp. waste .i ju.besar: kela itiekkk. rp. operator .ibuku rp. asisten operator . rp. instrumen . jjj. rp. waste . jj.wludul. rp. operator .sipuu. rp. asisten operator . rp. instrumen. rp. waste .i je. wd.kk. rp. operator .i j.c.dd. rp. asisten operator . rp. instrumen . jjj. rp. waste .i j.wwsedang: kela i.iieuaaasarana rumah sakit . rp. operasi . jeleeeaaakeeeakk.oek rp. pra operasi . jtindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyt) dikenakan biaya (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati dipilih, selain tarif tersebut pada dan dikenakan biaya obat obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian. tarif pengawasan medik (visite) oleh dokter spesialis ditentukan sebagai berikut: kela i. jeeeeeeaa rp. kelas . jeoceeeeeaa rp. kelas iii .ooooceeeseeanaa rp. tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi dan radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut: kelas .i.eieeeean rp. kelas ii. rp. kelas iii. rp. tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar (lima puluh persen) sebagaimana penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas ii, elektrokardiogram ekg) dan ultra monografi usg) ditetapkan sebagai berikut: pemakaian alat: kela li. rp. jasa rumah sakit . rp. dr. radiologi . rp. penata radiologi, ekg dan usg. rp. kelas .seseenaannanaana rp. jasa rumah sakit . rp. dr. radiologi . j. rp. penata radiologi, ekg dan usg. rp. kelas iii .ooseenetenananaaa rp. jasa rumah sakit . rp. dr. radiologi . rp. penata radiologi, ekg dan usgbaca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana pemeriksaan cito radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan luar jam kerja dikenakan biaya (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati dipilih. paragraf tarif tindakan gigi dan mulut tarif tindakan gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut: pada gigi konservasi tambalan sementara . rp. amalgam .ejekan. rp. glass ionomcc) fusi . rp. compos sit . juk. rp. inlay gigi .i junk rp. perawatan saraf gigi kunjungan . junk. rp. pulpectomy ganti obat kunjungan . jeuuuku. rp. exodontia ditetapkan sebagai berikut: pencabutan gigi sulung gigi rp. pencabutan gigi permanen gigi depan. rp. pencabutan gigi permanen gigi belakang . rp. pencabutan gigi terpendam, posisi, mesin angular . rp. pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan . rp. pencabutan gigi dengan komplikasi factor . rp. pencabutan gigi dengan kelainan akar. rp. hypercomentosis) minor oral surgery ditetapkan sebagai berikut: incisa acces drainage intra oral .ooinennannana rp. ekstra oral . j.iw. rp. alveolectomy . rp. apicoectomy .ie.c dd. rp. exstirpasi kista kecil . rp. pengambilan gigi dalam sinus axillaris . rp. excosto sis . rp. posisi tumor kecil pada lidah, bibir, gusi, langit langit dan vesti bula . rp. splitting, imobiusasi fracture rahang dan gigi . rp. pemeriksaan . rp. reposisi tmj . jeo io. rp. operasi yang dilakukan kamar bedah disamakan dengan tarif kamar bedah. periodontologi ditetapkan sebagai berikut: scaling ultrasonik smaller . rp. calling manual . rp. curettage regio . rp. gingivectomy .eu. rp. radang gusi dan mulut . rp. prostodantia protes lepas ditetapkan sebagai berikut: protes lepas gigi: plat gigi . jjj. rp. gigi .iieeieenaaanana rp. protes penuh rahang atas dan bawah (per rahang) . rp. protes lokal mahkota full bergigi jaket crown gigi . rp. mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) . rp. perawatan ortho death: removable rahang . rp. fixed rahang kunjungan. rp. control kunjungan . rp. tarif tersebut jasa rumah sakit, operator dan asisten dan ditambah obat obatan dan bahan habis pakai. paragraf tarif tindakan rehabilitasi medik tindakan rehabilitasi medik ditentukan sebagai berikut: tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan ruang rehabilitasi medik maupun dalam ruang perawatan, tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan ruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat. besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut: tindakan physiotherapi exercise, traksi, massage dan semacamnyaindakan penyinaran dan pemanasan difteri, ultra violet, urr, faradisasi, nominatorarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut: kelas dua kali tarif rehabilitasi medik. kelas satu kali tarif rehabilitasi medik. kelas iii setengah kali tarif medik. tarif obat obatan reagensia serta bahan bahan atau alat alat kedokteran habis pakai luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian. paragraf tarif general check up, visum repertum uji kesehatan dan mobil ambulancelectro kartografi dan lain lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan dengan tarif permintaan yang dilaksanakan. tarif visum repertum ditentukan sebagai berikut: untuk visum luar . rp. untuk bedah . rp. visum asuransi . eee rp. tarif tersebut yo0 merupakan jasa rumah sakit dan jasa medis sebesar tarif jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai berikut: untuk pelajar dan mahasiswa . rp. untuk mendapat pekerjaan . rp. untuk diangkat menjadi pns . rp. untuk calon pengantin . rp. untuk keperluan lain lain . rp. tarif tersebut jasa rumah sakit, jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya. tarif penggunaan mobil ambulance ditentukan sebagai berikut: dalam wilayah kabupaten jarak s d sebesar . rp. jarak s d sebesar . rp. jarak s d sebesar : para medis hari (pertama) rp. setiap kali menginap (satu) malam ditambah biaya rp. , :dan alergi tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut: pemeriksaan sederhana besarnya tarif untuk tiap tiap kelas adalah: kelas iii adalah sebesar . rp. jasa medis . jkk rp. jasa rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar. rp. jasa medis . jkk rp. jasa sarana rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar . rp. jasa medis .i.iee: kimia indeks terus ttt kuno hematologi leukosit led eritrosit retikulosit hitung jenis hitung eosinopil masa pendarahan masa pembekuan lion jumlah sel hitung jenis sel rival urine warna kejernihan glukosa reduksi bilirubin keton darah samar protein eritrosit epitel bakteri kristal silinder bilirubin urobilinogen nitrit leukosit feses mikroskopis darah samar pemeriksaan sedang besarnya tarif untuk tiap tiap kelas adalah: kelas iii adalah sebesar . rp. jasa medis .i. rp. jasa rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar . rp. jasa medis . rp. jasa rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar . rp. jasa medis .ieuhematologi golongan darah malaria bilabialologi test kehamilan pengenceran dari test kehamilan biasa kimia bilirubin total bilirubin derek bilirubin indie slot sept alkali fosfatase gama colin esters protein total albumin globulin reum kreatinin ric acid kolesterol hdl ldl trigliserida glukosa bakteriologi mikroorganisme: bta gram jamur pemeriksaan canggih besarnya tarif untuk tiap tiap kelas adalah: kelas iii adalah sebesar. rp. jasa medis .ieeekkkk rp. jasa rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar . rp. jasa medis .ieee rp. jasa rumah sakit . rp. kelas adalah sebesar . rp. jasa medis kimia: natrium kalium klorida calcium ck nak ck tsh serologi tha kidal drl ast anti hb5 bmp bone marrow punclien) hematologi sel pemeriksaan cito ditambah dari tarif atas. pemeriksaan penderita icu disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana biaya konsultasi dokter spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai dengan ketentuan sebagai berikut test alergi (skin test) untuk (satu) seri test seharga obat obatan untuk test yang dipakai. biaya pengobatan alergi dengan obat laporan atau sejenisnya seharga obat yang dipakai. untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. bagi pasien dari luar rumah sakit umum daerah dikenakan tarif konsultasi kelas ii. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan puskesmas paragraf retribusi rawat jalan besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut: pemeriksaan pengobatan unit pelayanan kesehatan pada unit rawat jalan poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar rp. (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut: kartu stat .ij rp. jasa puskesmas . rp. jasa .ooocela. rp. jasa perawat . junk rp. jasa far .ioooooo rp. tarif pemberian kekebalan imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (impossible) dibebankan kepada masyarakat sebesar rp. , (seribu rupiah). besarnya biaya pelayanan rawat darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut kartu status .j jeeeekk rp. jasa puskesmas . ju. rp. jasa . ii. rp. jasa perawat . judul rp. jasa far mas . je.eeeeee rp. pemeriksaan uji kesehatan kir kesehatan): umum rp. (sepuluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan. apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikanpuskesmas . rp. kartu status . rp. rawat inap: kela t.conan rp. jasa sarana puskesmas . rp. jasa dokter visite . rp. jasa perawat .) rp. jasa penunjang kebersihan . rp. kelas .o.ooconnenekenlkankelas iii. onnetnnlknnnlaapenggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati dipilih, penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati dipilih. tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar rp. tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: kela rp. kela ii. rp. kelas iii .ocococnlnnk rp. tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut:iii racikan) . rp. jasa sarana puskesmas. rp. jasa apoteker . rp. jasa asisten apoteker . rp. kelas iii non racikan) . rp. jasa sarana puskesmas. rp. jasa apoteker . rp. jasa asisten apoteker . rp. tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut: persalinan ditolong oleh dokter ahli: kela ti. rp. kelas il. rp. kelas ii. con. rp. persalinan ditolong oleh dokter umum: kela .iiooaan rp. kelas il. rp. kelas ii. con. rp. persalinan ditolong oleh bidan: kelas rp. kelas it. rp. kelas ii. con. rp. tindakan kuretase: dokter spesialis . rp. dokter umum . rp. tarif tersebut jasa sarana puskesmas, jasa operator dan jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat obatan dan bahan habis pakai dari harga pembelian. tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: operasi kecil kela li. rp. kelas .iieeekak. rp. kelas ii. rp. operasi sedang kela li. rp. kelas ii. rp. kelas ii. rp. tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: ringan: kela i.iiieeeekkk. rp. kelas il. rp. kelas . iii rp. sedang kela li. rp. kelas . ji.week. rp. kelas ii. rp. tarif jasa tindakan khusus ruang unit gawat darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: tindakan sedang tindakan jahitan pada luka sedang. rp. tindakan ringan tindakan jahitan luka sampai dengan 10jahitan . jj. rp. perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan . week rp. tarif konsultasi pada penderita ruang gawat darurat sebagai berikut: dokter spesialis . .' rp. dokter umum . j.ce. rp. tarif tindakan khusus dilakukan oleh dokter anestesi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: narkoba operasi kecil kela i.o.chosen rp. kelas ii. rp. kelas ii. rp. narkoba operasi sedang kela i.cooke rp. kelas ii. rp. kelas ii. senen rp. tarif tindakan asisten operasi instrumen per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: untuk operasi kecil kelas it. rp. kelas ii. rp. kelas iii .o.oooomenllana rp. untuk operasi sedang kela ti. rp. kelas ii. rp. kelas iii .o.oooomenllana rp. tarif jasa konsultasi gizi sanitasi per kunjungan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut: kelas i.i. joon rp. kelas .j.oomsenknnl rp. kelas iii .oo.coontennnan rp yang harus dibayar adalah sebagai berikut: pemakaian alat: kela .i.ooooconaknann rp. kelas il. rp. kelas iii .oooomenennllanankonsultasi baca foto oleh dokter radiologi sebesar: kela ti. rp. kelas il. rp. kelas .i.eeeseneanann rp. cc. jasa tindakan penata rontgen sebesar: kela .afeeee rp. kelas il. rp. kelas iii .i. nose rp. tarif pemeriksaan elektro radiogram ekg) yang harus dibayar adalah sebagai berikut: pemakaian alat: kela ooh rp. kelas il. rp. kelas iiitarif pemeriksaan ultra monografi usg) yang harus dibayar adalah sebagai berikut: pemakaian alat: kela ti. rp. kelas il. rp. kelas inparagraf tarif tindakan gigi dan mulut tarif tindakan gigi dan mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut: pada gigi konservasi tambal sementara tanpa perawatan . rp. amalgam . jeeeenllnnanaa rp. silikat . woo rp. komp sit .oceeatataa rp. perawatan pulpa kunjungan dengan ste isasi . juara rp. tindakan perawatan gangren kunjungan dengan sterilisasi . rp. exodontia minor surgery pencabutan gigi sulung gigi tanpa ana ste . j.co. rp. pencabutan gigi sulung gigi dengan anestesi. rp. pencabutan gigi tetap . rp. pencabutan gigi tetap dengan komplikasi fraktur .i juu. rp. pencabutan gigi tertanam . rp. incisa abses .i.ie. rp. periodontal pembersihan karang gigi . rp. currentpage .o jeoeataan rp. prostodontia protes lepasan gigi tiruan per elemen . rp. inlay tiruan per elemen . rp. orthodontia pemerataan gigi . je.iii rp. kontrol perawatan lanjutan per kunjungan . jenaka rp. paragraf tarif general check up, visum repertum dan mobil ambulance general checkkg, dan lain lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar rp. visum repertum tarif jasa visum repertum yang harus dibayar sebagai berikut: visum repertum . j. rp. visum asuransi . jeeeeeaee rp. mobil ambulance tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut: dalam wilay para medis hari (pertama) rp. setiap kali menginap (satu) malam ditambah biaya rp. , ,klinik tarif jasa pemeriksaan laboratorium klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut: darah darah rutin . rp. golongan darah .oo. rp. darah malaria . rp. gula darah sewaktu . jjj.u. rp. urine urine ftin .ooa rp. bakteriologi . rp. test kehamilan.ook rp. feses rutin . j.oooocca rp. putus: bta nanas rp. hitam coco cocevenanananana nana rp. paragraf tarif tindakan diluar jam kerja tarif jasa tindakan pelayanan kesehatan diluar jam kerja yang harus dibayar pada pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pertolongan persalinan, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, tindakan bedah dengan atau tanpa narkoba kamar operasi luar jam kerja dikenakan tarif (satu) kali dari tarif tindakan pada jam kerja. paragraf pembebasan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dan pasien tidak mampu miskin dibebaskan dari kewajiban untuk membayar retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: subyek retribusitingkat dan puskesmas sebagai ppk tingkat oleh pemerintah kabupaten tulang bawang barat atau pemerintah pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis dan atauiii (tiga). ccdalam hal pasien yang tidak mampu miskin yang dibuktikan dengan surat kepala desa kelurahan yang diketahui oleh camat tempat berdomisili pasien dalam waktu jam sejak yang bersangkutan dirawat rumah sakit umum daerah puskesmas dengan fasilitas rawat tinggal kelas iii (tiga) dapat diberikan keringanan. apabila dalam pengurusan surat sebagaimana dimaksud bertepatan hari libur kerja, maka diberikan waktu pada hari kerja berikutnya. bab iiilokasi, jenis usaha dan frekuensi. bagian ketigaperumahan jl. protokol provinsi sebesar. rp. bln, perumahan jl. kabupaten sebesar. rp. bln, komersil: pertokoan .ooocomnlnanlanaln. rp. hari, mini mar ket .o. jooeek rp. hari, pasar tradisional . rp. hari, perkantoran: rumah sakit swasta. rp. hari, klinik swasta. jeh rp. hari, perusahaan swasta, bumi dan bumn . rp. hadentitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan gorang pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilgantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipiltigaditetapkan sebagai berikut: biaya cetak kartu keluarga kk): @a. wni annnatananananananananananaa rp. wna nennnnnanannnnnannnlnnn rp. biaya cetak kartu tanda penduduk ktp) @a. wni nannnnaananananananananananaa rp. wna nnnnnnnanannnnnannnlnnn rp. duplikat e ktp.e. jeeeena rp. biaya cetak kartu keterangan bertempat tinggal rp. biaya cetak kartu identitas kerja. rp. biaya cetak kartu tanda penduduk sementara. rp. kartu penduduk musiman. week. rp. biaya cetak kutipan akta catatan sipil meliputi: retribusi biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian: wnt pend nen kanan nana nannnannnaaannanaaa rp. d2. wna ena nnnanannanannnnlnnnaan rp. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan: wni dalam kantor . kukuk rp. wna dalam kantor .j.uu. rp. wni luar kantor.rekan rp. wna luar kanto .j eeeeee. rp. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian: wni aan nnnnnnnannnnlannana rp. d2. wna nenannennnnnnnnnnnnlan rp. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak il. wni annananananannnannnnlnnaaaaan rp. wna nananananannnanannnnnnnnaaa rp. biaya pencatatan dan penerbitan akta ganti nama bagi wna. .nannnannnannanannann rpnyediaanadalah pelayanan pemakaman dan pengakuan secara massal karena bencana. subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengakuan adalah orang pribadi sebagai ahli waris yang menggunakan menikmati jasa pelayanan pemakaman dan pengaku, lokasi, volume dan frekuensi jarak. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi klasifikasi rif jenis pelayanan retribusi empat rp) pelayanan jenazah tidak dimasukkan dalam rp. , m2 penguburan peti dan biaya penggalian. penggalian dan jenazah dimasukkan dalam peti rp. per 1x2 pengurusan dengan liang lahat tanah liat. jenazah dimasukkan dalam peti\| rp. , m2 yang terbuat dari bahan lain yang kualitasnya melebihi kayu. bongkahan atas keinginan rp. , m2 keluarga ahli waris, dengan alasan pemindahan atas permintaan keluarga untuk dimakamkan. pembongkaran yang dilakukan atas rp. per makam nama perorangan badan untuk kepentingan umum (atas izin keluarga ahli waris). penembakan tanda makam dengan rp. per makam menggunakan bahan marmer granit. penembakan tanda makam dengan rp. , m2 menggunakan tembok biasa. penyematan makam. rp. , m2 sewa tempat dalam kota (diluar bbm dan sopir) rp. pemakaman m2 makam apabila akan thn urn maks.1x2 m2) feminisasi luar kota (diluar bbm dan sopir) rp. , sekali pakai pelayanan rp. , sekali pakai pengangkutan jenazahkendaraan dan waktu penggunaan. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir ditepi jalan umum. struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: kendaraan bermotor roda (dua) rp. sekali parkir kendaraan bermotor roda (empat) rp. sekali parkir kendaraan bermotor jenis mobil barang bus dan truk ukuran besar roda (enam) rp.rp. sekali parkirtradisional sederhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. obj dan kios, dikelola pemerintah daerah yang fasilitas dan luas banguios permanen 3x2,3x3,3x4 rp. hr semi permanen 3x2,3x3,3x4 rp. hr los permanen 2x3 rp. hr semi permanen 3x3 rp. hmeliputi: mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta mobil gandengan, kereta mobil tempelan, kendaraan bermotor air dengan ketentuan: isi kotor lima gross tonnage sampai dengan isi kotor tujuh gross tonnageji pertama: mobil penumpang \|. rp. mobil bus tuck . .i.eea rp. kereta mobil gandeng . rp. kereta mobil tempelan . jw.o rp. uji berkala: mobil penumpang . j.eeeeee rp. mobil bus uck . .i.sepak rp. kereta mobil gandeng . rp. kereta mobil tempelan . j.c rpasa jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut: dry chemical, co2 kgs d rp. calon kgs d rp. foam busa s d rp. dan s d rp. jenis lainnya bertitik alat rp. sprinter bertitik alat rp. smoke detektor bertitik alat rp. alarm system bertitik alat rp. fire hidratertas kertas kertas glossy coated java kali hvs hvs hvs bius b w raster colour pesan pes jas pas dao peta tematik babpelayanan jj. rp. , sekali pakai buang air kecil. jee. rp. , sekali pakai mandi.ooomenananannanaaakxiinyediapelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan dan atau dikelolavolume limbah yang dioladalah sebesar rp. (dua ribu rupiah) untuk tiap tiap limbah cair yang dibuangpengujian alattiga cara mengukur tingkat penggunaan jasapuskesmas adalah pusat kesehatan masyarakatbidang kependudukan daerah, yang berlaku seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesiumum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. kartu langganan parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir ditepi jalan umum yang ada daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daertingkat penggunaan jasa pelayanan tera tera ulang diukur berdasarkan jenis, volume dan frekuensi waktu tera tera ulang. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi tera \|. tera ulang pengujian jenis yang dikenakan retribusi pengesahan pengusiran pengujian pengusiran pengesahan pembatalan tarif rp) tarif rp) tarif rp) pantun png psn denny snn tenang snn o moiuttp doo . p layanan terapan tera ulang: io. ukuran panjang tte uuuituuuuuuitaitiia.a.a.aju sampai dengan unit lebih dari sampai dengan unit lebih panjang dari setiap unit ditambah untukmekanik unit . . takaran (basah kering) \|. loona n sampai dengan buah lebih dari sampai buah eoomeoooont sam spam dari erocooomevemeenonevewenwemennomenaon krenonmonbemvemwonnnom moh tangki ukur. ana maa banana nanah o m osm d bentuk bola dan speroidal \|.) sampai dengan unit lebih dari s d unit silinder datar sampai dengan unit lebih dari s d unit lebih dari 20k s d 50kl unit lebih dari setiap bagian unit o oe bagian dari dihitung \|. tangki ukur gerak \|. .&. tangki ukur mobil dan tangkiukur wagon \| oo. kapasitas sampai dengan unit lebih dari dihitung sebagai berikut pertama unit selebihnya dari setiap unit . bagian bagian dari dihitung tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah yan tangki ukur apung dankapal kon sampai dengan unit oo selebihnya dari dihitung sebagai berikut pertama unitunit setiap e mmm . pola bagian dari dihitung panen maan alat ukur dari gelas \|. ooo\| labu ukur, buret dan pipet unit op gelas ukur . unit \|. bejana ukur sampai dengan unit lebih dari ls d unit lebih dari ls d unit lebih dari ls d unit lebih dari biaya pada huruf unit angka ini ditambah setiap .i. bagian bagian dari dihitung .000l ooo meter taksi unit pedometer unit meter rem unit tachometer unit termometer unit sentimeter unit viskometer unit alat ukur luas unit alat ukur sudut unit bln mere amanda hanya poo meter induk untuk setiap media uji unit sampai dengan m3 jam unit lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit selebihnya dari m3 jam meter kerja untuk setiap media uji sampai dengan m3 jam unit lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit lebih dari m3 jam s.d m3 jam selebihnya dari m3 jam unit pompa ukur untuk setiap badan ukur unit onoff lol u d alat ukur cairanminyak meter indukmeter kerjaoo. ?:. selebihnya dari m3 jam unit \|. meter gas office dan sejenisnya unit merupakan satu sistem unital ukur) perlengkapan meter gas office (jika diuji unit ter sendiri), setiap alat perlengkapan pompa ukur bahan bakar gas bbg), elpiji,\| unit dik setiap badan ukur pan \|meterai . un. meter induk i . lebih dari m3 jam unit so. meter kerja lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit . . s lebih dari m3 jam unit meter induk lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit oo mmm bin dari m3 jam unit meter kerja lebih dari m3 jam s.d m3 jam unit ono bin dari m3 jam unit pembatasarusair unit soo\| alat kompensasi suhu suhu (atc) unit sampai dengan unit lebih dari s.d .000lmeter kerjaunit kg min oo m eo pin dari kg min unit untuk setiap jenis media sampai dengan alat pengisi unit b selebihnya dari pengisi, setiap alat pengisi\| unit \|. meter induk kelas atau kurang (tiga) phase unit meter kerja kelas kelas (tiga) phase unit homo. satu) phase unit meter kerja kelas (tiga) phase unit satu. urut tarif pada angka huruf,b,c ooh pembatas arus listrik unit soo\| showatch unit . meterparkiran unit anaktimbangan on.) ketelitian sedang dan biasa (kelas dan m3) sampai dengan unit lebih dari s.d unit ketelitian halus (kelas dan m1) sampai dengan unit lebih dari s.d unit cc. ketelitian khusus kelas ii) sampai dengan unit lebih dari s.d unit timbangan . jo. oooiclo mm. sampai dengan .000kg iikrmnomammmmm dari s.d .000kg unit man teladan khususkelasl unit . kemas kesana setang nba tan toko om om ketelitian khusus dan biasa, setiapton unit cc. timbangan ban berjalan sampai dengan ton h unit lebih dari ton h s.d ton h unit meme bin besar dari ton h000ooo dit imbangan dengan dua skala (multi range) unit atau lebih,,b, dan om look sampai dengan kg cm2 unit lebih dari kg cm2 s.d kg cm2 unit mol: mat ukur tekanandarah unit nanometer minyak sampai dengan kg cm2 unit lebih dari kg cm2 s.d unit kg cm2 krmmnoombemmnmmem pin dari kg cm2 pit . mo. pressure calibration unit pressure recorder sampai dengan kg cm2 unit lebih dari kg cm2 s.d unit kg cm2 pencak kartu printer recorder) otomatis unit untuk biji bijian tidak mengandung unit minyak, setiap komoditi untuk biji bijian mengandung minyak, unit setiap komoditi untuk kayu dan komoditi lain, setiap unit kdi . bab xivukuran dan jasa jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan persentase dari jual objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut berdasarkan zonasi persebaran menara telekomunikasi nilai kawasan bandar udara dan hutan dari nop pbb lindung menara kawasan industri berdasarkan jenis penempatan menara telekomunikasi nilai rooftop atas meter dari nop pbb menara berdasarkan pengguna menara telekomunikasi nilai menara dengan operator dari nop pbb menara menara dengan operator menara dengan operator menara dengan lebih dari operator berdasarkan kepadatan penduduk rural urban sub urbanxvi pemungutan retribusi bagian kesatu wilayah pemungutan retribusi jasa umum dipungutxxx penagihan retribusi terutang bagian kesatu tata cara penagihan retribusi terutang penagihan retribusi berhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan std dengan didahului surat teguran surat lain yang sejenis. surat teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi berhbupati atau pejabat yang ditunjuk. tatacara penagihantulang bawang barralihan dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan memiliki alat alat tertentu dalam rangka pelayanan pemungutan retribusi, maka pemungutan retribusi akan dilaksanakan setelah pemerintah daerah telah menyediakan memilikinya.xretribusi jasa umum umum bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten tulang bawang baratabupaten tulang bawang barat secara berkesinambunganmum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah secara sah. bahwamumabupaten tulang bawang barat., retribusi jasa umumarif perawatan rawat inap kelas kelas dan kelas tidak membedakan hak pasien dengan tujuan pasien mendapatkan pelayanan maksuntuk hari libur nasional, pengurusan administrasi dilaksanakan pada hari kerja berikutnyaretribusi pelayanan persamaan kebersihan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penyedia lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspekraturan tentang besaran retribusi penggantian biaya cetak e ktp berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang beryang berdagang pelataran adalah gerobak dorong, pedagang yang berdagang mobil, asongan, bakalan, gambar. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh penghitungan tarif pedagang menggunakan kios pasar dengan ukuran m2, maka perhitungan tarif retribusi pasar rp. harrif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak termasuk kerusakan alat, atau asuransi terhadap allimbah cair juga termasuk biaya pemeriksaan limbah cair. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dilarang menempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer: retribusi penyediaan dan atau penyedot kakus, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengolahan limbah cair, il. retribusi pelayanan tera tera ulang,pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah. objek retribusi pelayanan kesehatan adalah:kecuali jasa adalahtiga struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah rsud) paragraf tarif rawat jalan dan rawat darurat: kartu status .eeeeee rp. jasa rumah sakit .i jeukkk rp. jasa dokter .i.eeeeeenan rp. jasa perawat . rise rp. atasi loos: kartu stat .i rp. jasa sarana rumah sakit . rp. jasa kte .e.sheet rp. jasa perawat. rp. atasi look rprumah sakit . rp. kartu status . jan rp. rawat inap: kela il. rp. jasa sarana rumah sakit . rp. jasa dokter visite . jm. rp. jasa perawat .ditekuk rp. jasa penunjang kebersihan . kelas .oocnennennnnannlnn rp. jasa sarana rumah sakit . rp. jasa dokter visite . jm. rp. jasa perawat .i jeeeakk rp. jasa penunjang kebersihan . kelas iii. rp. jasa sarana rumah sakit . rp. jasa dokter visite . j. rp. jasa perawat .ieeekkuk rp. jasa penunjang kebersihan . , . tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut kelas ti. rp. kelas .oen rp. kelas iii . ocean rp. tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut kelas (racikan) . junk. rp. jasa apotek . jek. rp. jasa asisten apoteker . rp. jasa sarana rumah sakit . rp. kelas (non racikan) .jj. wi. rp. jasa apotek .j.rekan rp. jasa asisten apoteker . rp. jasa rumah sakit . jjj. rp. kelas (racikan) . ju. rp. jasa apotek . sibuk rp. jasa asisten apoteker. rp. jasa sarana rumah sakit . . rp. kelas (non racikan) . . rp. jasa apotek . jak rp. jasa asisten apoteker. rp. jasa sarana rumah sakit . . rp. kelas iii (racikan) .jj.iiw. rp. jasa apotek .peak rp. jasa asisten apoteker. rp. jasa sarana rumah sakit . . rp. kelas iii (non racikan) . rp. jasa apotek . jak rp. jasa asisten apoteker. rp. jasa sarana rumah sakit . . rp. tarif untuk tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut: persalinan ditolong dokter ahli: kela ti. rp. kelas .aegean rp. kelas ii. rp. persalinan ditolong dokter umum: kela i. neue rp. kelas .ieee rp. kelas ii. rp. persalinan ditolong bidan: kela i.iia. rp. kelas . ie. rp. kelas ii. rp. tarif tindakan medik obstetri dan ginekologi ditetapkan sebagai berikut: biopsi endometrium. rp. ekstraksi vakum. rp. embriootomy (pengangkatan bagian janin) . rp. evaluasi digital. rp. force ekstraksi. rp. fungsi calum douglas . rp. hydrotubasi (pembersihan saluran telur) . rp. karet abortus inhamplentus . rp. kuretase missed abortus . rp. manual placenta . rp. pem doppler . ii. rp. il. pemasangan iud implan . rp. reposisi episiotomy . rp. versi luat rp. oo. resusitasi bayi baru lahir . rp. pemasangan infus melalui tali sat . jika. rp. pemeriksaan usg. rp. persalinan berat dengan penyulut . m.bekuk rp. persalinan komplikasi . rp. parts dengan stimulan . rp. tarif tindakan medik umum ditetapkan sebagi berikut: amputasi dengan anestesi kal .eeeeee rp. angkat jahitan aff heating) . rp. circumsisi (khitan) . rp. circumsisi dengan penyulut . rp. combustion ganti balutan sederhana . rp. combustion ii ganti balutan medium . rp. combustion iii ganti balutan multiple . rp. dagger kateter uretra (pemasangan kateter). rp. debrideman luka tanpa ana ste .ieeeeeenn rp. j . ekstrasi kulit karena trauma. rp. eksplorasi dan exterpasi corpus alienus . rp. ganglion carry tumor jinak sendi) . rp undang undangtambahposit ). cc. pembiayaan penerimaan pengeluaran pembiayaanny )belanja setelah perubahan , )ealisasi selisih kurang , ) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah , ) dengan rincian sebagai berikut: anggaran pengeluaran setelah perubahan realisasi selisih kurang , naan setelah perubahan realisasi selisih kurang ),, ) keuangan arus kas dari aktivitas pembiayaan , ) arus kas dari aktivitas investasi aseth andearahdanorganisasi, lampiran rincian laporan realisasi anggaranmenuruturusanpeme rintahandaerah,da erahdanfungsidalamkerangkapengelolaankeuanganneg penambahandanpenguranganasetlainny lampiran daftarkegiatan kegiatan yang belumdiselesaikansampaiakhirtahundandianggarkanke mbalidalamtahunanggaranberikutnya, lampiran daftarnamacadangandaerah, lampiran daftarpinjamandaerah dan, lampiran vii catatan atas laporan keuangantahun nomor4tbb
nunkabupaten kota lainnya semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi kabupaten kota lainnya rp. pendapatan lainnya semula rp. bertambah (kelurahan semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi kab kota dan pemerintahan kelurahan rp. setelah perubahan belanja bantuan keuangan kepada provinsi kab kota dan pemerintahan desa semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah bantuan keuangan kepada provinsi kab kota dan pemerintahan kelurahan rp. setelah perubahan belanja tidak terduga semula rp. bertambah (lah belanja jumlah belanja arang dan jasa setelah rp. perubahan belanja modal semula rp. bertambah (( berkurang) rp. ( berkurang) rp. jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang rp. lampiran xii daftar dana cadangan daerah lampiran xiii daftar pinjaman daerahfzi daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten buton utara. dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten buton utaroh) s d yo, golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h5oh) lebih dari s d yo, golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h5o0h) lebih dari s d y. retribusitoko pengecer adalah tempat menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.. pengedaran adalah pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker. konsumen adalah setiap orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum tempat yang diizin.untuk diminum langsung hanya dijual hotel, bar, restoran sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati, penjualan minuman beralkohol secara eceran dijual oleh pengecer toko bebas bea tbb), supermarket dan hypermarket dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati. bab iii golongan retribusi retribusipenjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dijual hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang kepariwisataan, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea tbb): dan tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh bupati. selain sebagaimana dimaksud pada huruf minuman beralkohol golongan juga dapat dijual supermarket dan hypermarket. minuman beralkohol dikelompokan denganbesarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah iniiminuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam izin.#ah kabar hukum dan pit. sekretaris daerah kabupaten buton utara, peter ze\|) ttd nla ode marian mahfudz, se.mh. #'sinyaltempat penjualan minuman beralkoholtempat penjualan minuman beralkohol secara keseluruhannya terdiri atas (sembilan belas) bab dan (duly:makaian kekayaan daerahdaerah: bahwa atas dasarsooer.bocor.oro.o.moolembaran daerah kabupaten buton utara tahun .crop.room.moo. peraturan daerah nomor tahun lambangpengelolaan barangkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang manual administrasi barang daerah.makaian kekayaan daerah. lembaran daerah kabupaten buton utara tahun wereperaturan bupati adalah peraturan bupati butonran daerah kabupaten buton utara tahun ararceroroommensarasese, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat milik pemerintah daerah wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan kekayalembaran daerah kabupaten buton utara tahun seri rerooocoocs.euwrevoeeecor mampemakaian gedung atau bangunan, lembaran daerah kabupaten buton utara tahun .novo.cororoou pemakaian kendaraan, pemakaian alat alat berat, dan atau pemakaian laboratorium. suby, pemakaian gedung bangunan didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannyalembaran daerah kabupaten buton utara tahun sereeevnuereremanen 1l pemakaian laboratorium didasarkan pada macamjcc.lembaran daerah kabupaten buton utara tahun .ordo.o.oo jenis reklame billboard. biaya sewa tanah negara per tahun, per titik billboard area ukuran area kurang area strategis rp) sedang rp) kan rp.) . \| . \| jenis reklame baliho biaya sewa tanah negara per tahun, per titik baliho area ukuran (m) area kurang area strategis rp) sedang rp) rp.) . s20 lembaran daerah kabupaten buton utara tahun derarresarrnaserenantanah tegalan sebesar (lima puluh persen) dari hasil produksi permanen:i sebesar (delapan puluh persen) dari harga pasaran yang berlaku. pemakaian tanah untuk pameran sebesar rp. m hari (tiga ribu rupiah perimeter persegi perhari).80x (delapan puluh persen) dari harga sewa yang berlaku. lembaran daerah kabupaten buton utara tahun sereremomooooorovon tarif pemakaian gedung atau bangunan adalah sebagai berikut penggunaan gedung bangunan waktu aya rp, gedung serba guna instansi pemerintah kegiatan sosial kemasyarakatan ana kegiatan mencari dana kek l instansi pemerintah kegiatan sosial kemasyarakatan ea kegiatan mencari dana name instansi pemerintah ie) kegiatan sosial kemasyarakatan cc. tarif pemakaian kendaraan adalah sebagai berikut mobil derek per sekali derek dengan tambahan rp1. per truk ton (flat back) per7jam truk tangki air per jam truk tangki air untuk swadaya per7 jam masyarakat truk tangki tinja 30001iter per hari liter per hari lembaran daerah kabupaten buton utara tahun .oco.o.o.moo. ibumpinek ston rp per jam masyarakat bus pemerintah daerah perharitarif pemakaian alat alat berat adalah sebagai berikut no\| namaflat berat retribusi sewa swadaya masyarakat untuk swadaya masyarakat mesingilasbergetar25ton rp. per5jam san ana untuk swadaya masyarakat untuk swadaya masyarakat mesinpenyemprotaspal rp. perjam masyarakat buldoser rp. per7jam lembaran daerah kabupaten buton utara tahun .ro.morocco tarif pemakaian laboratorium adalah sebagai berikut laboratorium tanah (geo retribusi sewa teknik kadar air tanah rp. petes berat jenis tanah rp. petes rttemberg limit rp. petes pemadatan standar rp. petes pemadatan modified rp. petes laboratorium rp. petes linkage limit rp. petes undefined comp. strength rp. petes kuat geser langsung rp. petes permeabilitas (constant head) rp. petes permeabilitas (filling head) rp. petes trivial u.u) rp. petes trivial c.u) rp. petes pekerjaan lapangan (geo teknik pengeborantangan rp. per meter \| . pengambilan contohtanahasli rp. teruji stat rp. teruji pemboran mesin tanah rp. perimeter pemboran mesin batu rp. perimeter lembaran daerah kabupaten buton utara tahun roro ocean dalsoiam 2n000 per (afeeee membran comes yon000 peri pentas pom pers salmattemak pers safpatitas parts a\|kaortandaam hol3 peras ekentangantert pers berat dalaman tom parts penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan keputusan bupati. bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah kabupaten buton utara. lembaran daerah kabupaten buton utara tahun .araoooomenarurn bab viii! pembayarlembaran daerah kabupaten buton utara tahun s.c.voorlembaran daerah kabupaten buton utara tahun .oor.oo.omolembaran daerah kabupaten buton utara tahun e.oro.coor.o.oo. bab illembaran daerah kabupaten buton utara tahun .reverorooooomlembaran daerah kabupaten buton utara tahun .re.ooo ooupaten buton utara tahun serereooco.o.o.olembaran daerah kabupaten buton utara tahun serocoroo oomera.era rancuuton utara tahun secdaerah ini dilakukan oleh instansi teknis: yang ditetapkan oleh bupati. bab xxterdahulu. terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini. lembaran daerah kabupaten buton utara tahun merekagustus bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria diundangkan bur anga perertanggal agustus san daerah, tda zl tenang ter mask. cy pe tama muda, iv c jenis lembaran daerah kabupaten buton utara tahun nomor lembaran daerah kabupaten buton utara tahun redecarnenrnrnmnaana penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buton utara nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah umum bahwa salah satu bentuk usaha daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pemberian izin pemakaian kekayaan kekayaan milik daerah yang dimilki dengan disertai kontra prestasi dari pemakainya berupa pembayaran retribusi. kekayaan daerah yang dimiliki daerah dan dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam rangka usaha daerah antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan alat alat berat.pemakaian kekayaan daerah dengan disertai pembayaran, dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kekayaan yang dimiliki daerah perlu diatur peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lembaran daerah kabupaten buton utara tahun s.ooccooooo.cbooo.cbooor.otonomendirikan banguzin mendirikan bangunan adalah merupakan izin usaha jasa tertentu bahwa demi untuk terbitnya pelaksanaan pembangunan kabupaten buton utara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhibangunan gedungbupati adalah bupati buton utarakerjaan umum dan tata ruang adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten buton utara. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten buton utara.... memotong bangunan adalah pekerjaan mengambil sebatas permukaan tanah secara tetap, menampakan bentuk dan luas yang relatif dan memiliki azas manfaat bagi makhluk hidup, tidak termasuk segala bentuk monumen... bangunan. rencana teknis. instalasi adalah konstruksidigunakan untuk, tanggul retaining wall, trap batas kavling persil, konstruksi penanda masuk lokasi yaitu gapura gerbang, konstruksi perkerasan yaitu jalan, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka. konstruksi penghubung yaitu jembatan, box convert. konstruksi kolam reservoir bawah tanah yaitu kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir dibawah tanah. konstruksi menara yaitu menara antena, menara reservoir, cerobong. konstruksi monumen yaitu tugu, patung. konstruksi instalasi gardu yaitu instalasi listrik: instalasi telepon komunikasi, instalasi pengolahan. konstruksi reklame papan nama yaitu billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar): gerbang. bangunan kawasan khusus yang dimaksud dengan bangunan kawasan khusus adalah bangunan yang dibangun dengan menggunakan suatu area kawasan lengkap, dengan koefisien yang diatur sebagai berikut: bangunan gadang spa ani kenari pelan bangunan gudang bangunan kolom khusus kolom buaya dahlan ain) bangunan menara tower siklon batas (satu) meter dari batas tanah kepadatan bangunan yo) koefisien tingkat tinggi bangunan bangunan lantai selanjutnya koefisien bertambah setiap bertambah lantai, dimana pertambahan dee sean metan bangunan tower menara dan jenis setiap bertambah\| 1m pang konten bertambah haag nan (ot bangunan gedung gedung pabrik dan jenis yang tinggi see setiap bertambah meter, dimana dst koefisien guna bangunan bangunan perdagangan danjasalantai 4lantai ' ') \| bangunan khususlainlain koefisien letak bangunan bangunan dipinggirjalanlokal jalansetapak koefisien kondisi bangunan retribusi yang telah dibayar kasy o dari bentuk awal bangunan dikenakan retribusi 50y6 perubahan luas bangunan dikenakan retribusi 100yo6bab viii tata cara pemungutan, penetapan dan wilayah pemungutan kepada bupatigeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkanretribusi dianggap dikabulkan..kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan obyek retribusi memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki lokasi atau ruangan yang dianggap perlu untuk diperiksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, memberikan keterangan yang diperlukan...keputusan bupati. bab xvi larangan dan kewajiban setiap orang atau badan yang memiliki imb dilarang memperjualbelikan, mengalihkan imb kepada orang lainmendirikan bangunan yang bersifat darurat dipinggir jalan utama (protokol) dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki imb. dan menjaga kebersihan lokasi. apabila pemohon tidak dapat mendirikan bangunan dalam waktu (satu) tahun sejak imb diterbitadalah merupakan penerimaan negara. bab xix ketentuan lain lain hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini,akb pp. kabar hukum dan organisasi pit. sekretaris daerah nan kabupaten buton utara, ja: han $xla ode marian mahfudz, se.mh. ttd sny ab penata tk. etnismendirikan bangunan umum berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang salah satunya adalah izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, maka melalui peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangumendirikan bangunan secara keseluruhannya terdiri atas (dua puluheitempat pelelangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buton utara, menimbang: aa. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengelolaan tempat pelelangan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan200 termasuk jasa serta fasilitas lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penggunapelelangan termasuk jasa serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. bab iii lembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dari golongan retribusi retribusi tempat pelelangan digolongkan sebagai retribusi jasa usahaukulembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dariatas jenis kegiatan pelelangan yang dilakukan. besarnya tarif ditetapkan sebesar (enam persen) dari harga transaksi dan atau harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, harga transaksi atau harga dasarbab viii wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat pelelangan didirikan. bab lembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dar, diatur dengan peraturan keputusutusan bupati. bab tata cara penagihan lembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dari penagihan retribusi dilaksanakan jika dalam waktu (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, subjek retribusi tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi. penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditagih dengan menggunakan std dan atau surat teguran peringatan surat paksa. dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak dikeluarkan std dan atau surat teguran peringatan surat paksa, subjekri i.lembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dari ditetapkan bura nga pada tanggal agustus bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria diundangkan urang pada tanggal agustuslembaran daerah kabupaten buton utara tahun . halaman dartempat pelelangan yang disertai dengan pembayaran, dan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah pad), perlu mengatur dan menetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelpenerangan jal10y6bab xvii ketentuan lain lain hal lainnyakabar hukum dan adegan organisasi plt. sekretaris daerah kabupaten buton utara, amma ttd dem krd an mahfudz, se.mh. mea had hasina penata tk. iiierangan jalerangan jalan kabupaten buton utara. peraturan daerah tentang pajak penerangan jaldelapan belas) bab dan (tigsar:dinas pendapatanesarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada lampiran sebagaiplt, kabar hukum dan plt. sekretaris daerah teka organisasi kabupaten buton utara, nan yya nd ttd se ode marian mahfudz, se.mh. had hasina ton penata tk. iiipasar. sewa bulanan kios permanent 1sm\|x\|2m rp. rp: bin\| 2mlx rp. rp. . bin\| o2mx rp. rp: . bin\| small \|x\| rp.z000 \| rp. . bim sml rp. rp. . bin\| 3sml rp. rp. . bin semi permanent hs rp6. bin\| xp. rp. . bin\| omx xp. rp. . bin rp. rp. . bin sml rp. rp. . bin\| rp. rp. . bin ii. los permanent 1s m\|x\|2m rp: rp: bin\| rp. rp. . bin 2mx rp. rp. . bin rp. rp. . bin\| sm\|x\| rp. rp. . bin\| 35x rp. rp: . bin semi permanent 1s rp: rp: bin 2malem rp. rp. . bin\| mlx lam rp. rp. . bim rp. rp. . bin! mix rp. rp. . bin! 35x rp. rp: . bin iii. pasar kecamatan pasar desa permanent rp. . \| rp. . bln rp. . \| rp. . bln rp. . \| rp. . bin rp. . \| rp. . bln rp. . \| rp. . bln rp. . \| rp. . bin sewa harian kelas rp. kelas rp. sewa harian pasar kecamatan desa rp. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buton utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasarpasarpasar secara keseluruhannya terdiri atas (sembilan belas) bab dan (dua puluh tujuhen nek paten buton utara mama maan luna mma armenia ana mara engan ara emnamaama pena nea oga ri: meta man ams eter timur cma nagongee ata: peran keamanan meta mean mena tentang jus in: ng. ii. tni hina per tan. efek ana krl gea mena dan ser tun gea pan ran te: int pon uap ata anta sop anta) men una ana bean bn, bag una genre maa aing aan mona nba tenan) ten ia: tgn ter lai kas tok in: aan pir panen apa per ons anya ana apa dar haa lebih ipa in: pada ker nara sea men aan gan sita pin pro maa per ati kel ena sena han uan sapa ena nan ana pte mango pin kup tea maan ana ten ang bai oleh: naa bag koran pers sana ata pap senar anna \|. sekretariat daerah kabupaten buton utara net ran dirt ape ana non bni sap tan sana banana angan dony she por pen pen selatan bantan haag han test nagari han re).untuk terbitnya bangunan buton utara agar sesuai dengan tata ruang kota, maka surat izin mendirikan bangunan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi'in hukum setda kabupaten bintan utara . . . tahun': undang undang nomor tahun tentang:.: dan kelurahandengan persetujuan bersama dewan perwakilan: rakyat daerah kabupaten buton utara bupati buton utara memutuskan menetapkan peraturan: daerah kabupaten buton utara tentang retribusi izin.mendirikan bangunan. bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utama . tahun bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :dengan daerah adalah daerah kabupaten buton utara, pemerintah daerah adalah.: kabupaten buton utara bupati adalah bupati buton utara peraturan daerah adalah:dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten buton utara kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten buton utara: izin lainnya adalah izin untuk: merubah, merobohkan atau memindahkan bangunan, memotong bangunan adalah pekerjaan mengambil sebagian atau mengurangi luas dari bangunan yang ada, f merobohkan bangunan :adalah pekerjaan memindahkan: seluruh bagian bangunan yang dirobohkan: bangunan adalah: konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah: dan atau perairan pedalaman dan atau laut bangunan adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:: hasil pekerjaan pasangan dari berbagai jenis bahan bangunan: memanfaatkan ruang atas permukaan tanah secara tetap, menampakan bentuk dan luas yang: relatif dan memiliki azas manfaat bagi makhluk hidup: tidak termasuk segala bentuk monumen:,,, bangunan milik pemerintah adalah bangunan yang ', bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . . tahun,:,::: bangunan, rencana teknis adalah gambar dan dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan,, instalasi adalah konstruksi::: lingkung::yang:lebih bayar, yang dapat disingkat skrdlb, adala, yang dapat:gian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . . . tahupenyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan.,:.::foto foto, gambar gambar atau film. ccgian organisasi dan hukum setia kabupaten buton utara . tahun bangunan: pendidikan :yang dimaksud dengan bangunan pendidikan adalah bangunan yang digunakan untuk.::sebagai industri. bangunan:: tanggul retaining wali trap batas kavling persil konstruksi penanda masuk lokasiyaitu gapura gerbang konstruksi perkerasan yaitu jalan lapangan upacara lapangan olahraga terbuka. konstruksi penghubung: yaitu jembatan box convert konstruksi kolam reservoir bawah tanah yaitu kolam renang kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah konstruksi menara yaitu menara antena menara reservoir cerobong konstruksi monumen yaitu tugu "nu patung bagian organisasi'dan hukum setda kabupaten busan utara . tahun konstruksi instalasi gardu yaityaitu billboard papan iklan cc. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) gerbang bangunan kawasan khusus yang dimaksud dengan bangunan kawasan khusus adalah bangunan: yang dibangun dengan menggunakan suatu area kawasan lengkap:::tt) dikali dengan. koefisien yang diatur sebagai berikut d2.d. telah membuat kap bangunan dikalikan koefisien e. telah memasang atap dikalikan koefisien if.:ro) luas bangunan koefisien bangunan tertutup dengan atap :dinding bangunan tertutup atap dinding bangunan teras rabat bangunan plat beton terbuka bangunan kolom berlantai konstruksi beton bangunan kolom biasa tanpa lantai konstruksi beton bangunan gudang bangunan gudang "ii bangunan kolom khusus kolom buaya dan lain lain bangunan menara tower siklon bangunan pelindung binatang buas iar bangunan yang khas dindingnya berdiri diatas daerah'batas satu) meter dari batas tanah bangunan utama yang melampaui luas: berdasarkan kepadatan bangunan "uu bagian organisasi dan hukum setia kabupaten buton utara . x.o. . tahun an koefisien tingkat tinggi bangunan cc. \|.no tingkat dan tinggi bangunan koefisien bangunan (satu) lantai bangunan lantai selanjutnya koefisien bertambah setiap bertambah lantai, dimana pertambahan jumlah lantai fp. bangunan tower menara dan jenis setiap\| 1m bertambah tinggi koefisien bertambah dimana bangunan gedung gedung pabrik dan jenis yang 14n tinggi dindingnya lebih dari meter, koefisien bertambah setiap bertambah meter, dimana ,n dst koefisien guna bangunan jo) guna bangunan koefisien bi5: dan jasa lantai s d bangunan perdagangan dan jasa lantai s d bangunan perdagangan dan jasa lantai lantai bangunan industri bangunan campuran. bangunan khusus lain lain koefisien letak bangunan letak bangunan efisien a1. dipinggir jalan utama \|. dipinggir jalanarteri langsung berada dijelaskan jalan arteri dipinggir jalan kolektor langsung berada dibelakang jalan kolektor bag bangunan dipinggir jalan lokal bangunan yang langsung berada 'belakang. jalan lokal. jalan setapak koefisien kondisi bangunan tno kondisi bangunan koefisien bangunanpermanen bangunan semi permanen (maksimum tahun) bangunan tidak permanen (umum maksimal tahun) bangunan darurat (umum maksimal tahun) retribusi yang telah dibayar ke ikanmendirikan bangunan didasarkan atas perhitungan besarnya tarif dasar untuk izin mendirikan bangunan ditetapkan sebesar rp. seribu rupiah) per meter persegi,: awal bangunan dikenakan retribusi perubahan bentuk :s d dari bentuk awal bangunan dikenakan retribusi bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . . tahun \|. perubahan bentuk s d dari bentuk awal bangunan dikenakan retribusi d. perubahan bentuk s d dari: bentuk awal bangunan dikenakan retribusi perubahan luas bangunan dikenakan retribusi 100xpenggunaan bangunan bukan oleh pemilik izin mendirikan bangunan:dikenakan retribusi (tujuh persen) merobohkan bangunan dikenakan: retribusi yang diatur: sebagai berikut a. bangunan dengan luas sebesar b. bangunan dengan luas sebesar c. bangunan dengan luas sebesar d. bangunan dengan luas sebesar'bab viii tata cara pemungutan, penetapan dan wilayah pemungutan:: kepada bupati .'kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu:: bupati tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud: pada keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. bagian organisasi dan hukum setia kabupaten buton utara . . . tahun tan':: retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan:: retribusi dianggap dikabulkanaan bupati atau pejabat yang dihuni':: wajib retribusi yang diperiksa, wajib a. memperlihatkan kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan obyek:retribusi b. memberikan kesempatan kepada petugas yang: ditunjuk untuk memasuki lokasi atau ruangan yang: dianggap perlu untuk diperiksa dan memberikan bantuan :guna kelancaran pemeriksaan, memberikan keterangan yang diperlukan. bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . mes. . . : tahundan atau keputusan bupati: bab xvi larangan dan kewajiban setiap orang atau badan yang memiliki imb dilarang a. memperjualbelikan, mengalihkan imb kepada orang lain b.c. mendirikan bangunan yang bersifat darurat. dipinggir jalan an utama (protokol) d. dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki imb. aman a: dan menjaga kebersihan lokasi. apabila pemohon: tidak dapat mendirikan bangunan dalam waktu (satu) tahun sejak imb diterbitkanb. meneliti, mencari dan:. bagian organisasi dan hukum setia kabupaten buton utama .d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen::: memotret seseorang yang berkaitan dengan:: penyidikan melakukan tindakan lain yang .. memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut: umum,. pemeriksaan saksi pd.) kali jumlah retribusi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xix ketentuan peralihan besarnya tarif pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam sewaktu waktu dapat diubah perubahan besarnya tarif pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan .yang mengatur izin mendirikan bangunan: dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. bagian organisasi dan hukum setia kabupaten buton utara . . . tahun tan memasak ngaeks daerah, drs. ode hadirin pembina utama madya, iv d nip, berita daerah kabupaten buton utara nomorreklame bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kabupaten buton utara tahun kerereklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buton utarpajak reklame, bahwa guna terbitnya pemasangan reklame dan atau sejenisnya dalam wilayah kabupaten buton utara, perlu ditata dan diatur sesuai dengan peruntukannya sehingga dapatajak reklamelain yang ditunjuk selanjutnya disingkat pejabat adalah pejabat yang diberi tugas tentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuoleh pemerintah pendimaksud dalam hal ini adalah biaya harga beli barang reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran ongkos berkaterpasang ndataembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. bab nama, obyek dan surat pajak dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaran reklame: obyek pajak adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggaran reklame sebagaimana dimaksud pada meliputi reklame papan billboard megaton videotron dan sejenisnya reklame udara: reklame suara, reklame film slide, reklame peragaan, j . reklame apung, tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame dalam peraturan daerah ini adalah: penyelenggaraan reklame melalui internet,televisi, radio, warta harian, warta mingguan,, reklame diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah,, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan biaya pemasangan iklan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame, dalam hal reklame nilai strategis, lokasi dan jenis reklame,tetapkan oleh bupati. besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar buton utaramasa pajak. bentuk, isi dan tata cara pengisian speed ditetapkan oleh bupatihitungtetapkan oleh bupati. bab viii tata cara penagihan pajaku atas permohonan wajib pajak dapat membentukdankanmenunjukkan bahwabatanggararat perintah membayar kelebihan pajak spp). apabila pengembalian membayarkurapatau dendareklame,lt. sekretaris daerah kal organisasi kabupaten buton utara, ten setda ode marian mahfudz, se.mh. for penata tkreklamereklame kabupaten buton utara. peraturan daerah tentang pajak reklametujuh belas) bab dan (tiga puluh empatlembaran daerah kabupaten buton utbagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahunpengedaran dan tempat penjualan minuman beralkohol. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten buton utara, pemerintah daerah 0oh) s d &x, golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h50h) lebih dari s d golongan minuman berkadar alkohol ethanol (c2h50h) lebih daribagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahun oo.uu. pemeriksaan toko pengecer, rumah makan, hotel restoran serta kafe yang telah mendapat izinstiker sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerahperaturan bupati. bab iiigian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahun. toko pengecer. rp. hotel restoran . rp. kafe ocenennenennnnenenn erat nana rp. rumah kan.oooooooooo0ooo rp. pengedaran minuman beralkoholkepala daerahagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahubagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahun minuman beralkohol(tigagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara tahuc.besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam sewaktu waktu dapat diubah perubahan besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah. bab xix ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur pengendalian pengedaran dan tempat penjualan minuman beralkohol dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dpj. bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria diundangkan ang pada tanggal,tahunhan galian mineral bukan logam dan batuan dimaksud dalam meliputi: asbes: nitrat: batu tulis, obsidian, batu setengah permata, oker, batu kapur, pasir dan kerikil, batu apung, pasir kuarsa, batu permata, permit, bentonit, zz. prostat, dolomit: aa.talk, feldspar, bb. tanah serap (fuller garam batu (halte), earth), grafit, cc. tanah diatom, il. granit andesit, dd. tanah liat, gips, ee.tawas (alum)), kalsit, ff. tras, oo. kaolin, gg. korosif, leuit, hh. zeolit, magnetit, ii. basal, mika, jj transit. marmer, dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud yang tidak dimanfaatkan secara komersialwajibpengambilan mineral bukan logam dan batuandiwilayah daerah tempat pengambilan bahan mineral bukan logam dan batutap,op skpdkbt,yangduamengenai ountukdengan ketentuan yang atur dalam undang undang nomor tahudan pengolahan mineral bukan logam dan batngan aslinya pit. sekretaris daerah salinan ses ana gum dan kabupaten buton utara, pare kab organisasi any ttd lean vid had hasina ("ka ode marian mahfudz, se.m cu fpr beata tk. iii nip,gambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan kabupaten buton utara. peraturan daerah tentang pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batulima belas) bab dan (tigis pre kar tea aan saba ema tang asa lega mana denunnamaa sea men mrmanmaa merasa pangan ben larang panen pam san mani ara nom prdemeutuntememana tante ata lean nia kn: stan heran kan dea bag kan btn tg: ena tana tani nordik ntar hpa tni: ne, pen par pakan pen lanang sada, tea kar kata teken man mon ara at: png ser pangan san kena lai pan ti: sana kaum tn: han her daa kanan ta, pa. tan isi natar gone metal panen tea sia di: oar lan maan hun kek nara ig: ena ina harga ana para be. abis kisah an, sara tri snn pan bg. sab btn nia kai saad psa mug titan tenaga pan peta tan ank paris kar brp dan hi. ana ana pure aaa tag aap tpi il: teman pan haa ket user hear yan keane pre mea (f2 peran inang natal tkn sha ten mena tata ni: eran mang lea ten ii: ole umum bat ala yng eng tg: wo. kat kemana tag: mama aman ten ta: ani entah dante uta sen rak ben nana pabbaspanie kana sea dat hias read hias daa daerah lae ta: niat men ane anna eta panen toei aap nak tana segunyararme ena nek peak anang nona mar uas aa! keninoebep eibar bont nenek hbr hat bunda eren ha dan bin makna paten bad fa: ana ppa eka lembaran daerah film) kabupaten buton utara seed? nomor tahun ana: uastau f3.gian organisasi daa hukum setda kabupaten bulan utara . 52n022202 tahun nan oeeemmoasn mereka l. lho letnan eoraguan organisasi lan hukum setda kabupaten buton utara . halaman darbagian organisasi dan hukum sela kabupaten bumn utara . halaman dariagian orgnnlsasl dan hukum sela kabupaten bulan utara . .mainannya halaman dari hang bener kan aib ban besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut sewa bulanan il. kios permanent i2mit rp.z000 \| rp. .bin m\|x rp. rp. . bin 3m x rp7. m\|ix rp. rp. . bin 3im\| rp. rp. . bin rp. rp. . bin semi permanent (ast ro6oo0 rp. .bin. \|2m\| rp6000 \| rp. . bin rp. rp. . bin rp. rp, . bin rp. rp. . bin rp. rp. . bin los permanent rp. rp. . bin rp. rp. . bin m xi rp. rp. . bin m!xp rp. rp. . bin rp. rp. bin 3ili rp. rp. .bin semi permanent 15m rp. . bin rp. rp. . bin rp. rp. . bin xi. rp. rp. . bin rp. rp. . bin rp. rp. . bin ii.pasar kecamatan pasar desa permanent i5m\|x\|2m re3ooo rp. bin m\|x 2m\|x\| rp3000 rp. . bin m\|x\| rp. rp. . bin gmn pel ro solo. ooamjalam rp. rp. . bln 35m\|x rp. rp. . bln sewa harian kelas rp. kelas ii. rp. sewa harian pasar kecamatan desa rpdilan organised dan hukum sela kabupaten baton utara . amnnnnn ana halaman dardia mat.agian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . nan1as nanigpk nama dan alamat wajib retribusi .b. masa retribusi pg. besarnya kelebihan pembayaran ##. alasan yang singkat dan jelas. hl. bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau pengiriman pos il." tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleorganisasi dan hukum serta kabupaten buton utara . a mata halaman dari ang ppn anemamaana maa ann bab pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hp) bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan e. pembebasan retribusi. h2) tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan hi. pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada (iho.duas ana nan sar tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xvii ketentuan penyidikan jhaifian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara a55 nan annnnnannn naa halaman dari bn: ann mana kanan nan tasn bab ketentuan penutup ra. engan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi pasa4. dalam lembaran daerah kabupaten buton utara ditetapkan ang rt. pada tanggal desember pj. bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria ff. diundangkan ff. pada tanggal, po, sekret merah, \|ilk: drs. ode hadirin . pembina utama madya, iv d pin nip. h3. lembaran daerah kabupaten buton utara nomor bagian organisasi dan hukum setda kabupaten rutin utara . . . m2. na. halaman dari
trkesehatlayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna bahwa bahwa pelayanan kesehatan adalah merupakan retribusi jasa umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pemungutan atas jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf dan huruf b,perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten buton utara tentang retribusi pelayanan kesehatregistrasi dan praktek bidbuton utara tahudinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten buton utara. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten buton utarutombangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. puskesmas pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada desa kelurahrumah sakitdan pemakaman, bukan untukpolik prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi. tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedaan, tindakan pengobatan menggunakan alat tindakan diagnostic lainy, mediksud kabupaten butonrsud kabupaten butonksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan. prinsip dan saranadeng, perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan,pelayanan rawat inap kelas vip, dan iii dilakukan dengan subsidi silang. bab struktur dan besarnya tarif struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan ruang perawatan. besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik spesialis dan ugd rumah sakit akan diatur dan ditetapkanbupati. seluruh penerimaanretribusiinsentif pemungutan instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan insentifrangga kabar hukum dan pada tangga uli aan kas organisasi plt. sekretaris daerah .san kabupaten buton utara, set ttd nba ode marian mahfudz, se.mh. penata tk. had hasinaradio diagnostik (tarif ditetapkan secara definitif) tarif pemeriksaan radio diagnostik (ro\|o mngarpemertaaan pelayanan sarana yaman tingkat pemeriksaan jumlah pelayanan sarana pementasan setelah foto sedang photoekstemitasatas posse photoekstremitas bawah posisi, \| photogigi biasa pemeriksaan basa photo abdomen posisi photo kepala mus, mesti photo puisi posisi photo teras foto kostumnya verebats photo jarngantunak photo abdomen posisi pemeriksaan tangah photo analisis jantung photo apendikogam photo chokeyswogat photo fistuagan theo photo oesophagusgrafi ' '' \| ' ' photo sebaran intravena none non photo sistogat photo urugan photo usus keci besar boo ray cam bupati buton utara, ttd semu alwi lampiran ii:tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan tingkat lanjut tindakan kecil asas persis koloid bem eropa tapomaf ringtone2em terima lima bengkok 2cm erramoima ogeritam preman saran alar sulung perawan setoran akar gigi pulp ersmdomaaeominata . sama esai penari tmpiaaflb kata emsamemsetinga emosi ama tidung sederhana seong certamen tina preman tata tampa jahitan permata . tindakan sedang aah bea bedahflap sista theron siasat asa reumiponia candi pencabutan gigi dengan kompilasi enambelas terpanas duta gambia ata paupera omi psikoterapi dengan alat tindakan api okupasi tindakan terapi wicara tindakan eobaopiasi2ta pop merapiokupasi merapi vokasi perilaku dan koran esiromeir sedang some naa keuangan cae ore psikoterapi keluarga psikoterapi kelompok tindakan berat ucok ampas nek marmorata termasuk obat efek variasi termasuk obat pemasangan wsd paniai dengan anastesilokal os. posisi dengan anestesi lokal masehi asas ama deepeningsaleus stei oonteetony odonteetorny dengan lokal anestesi penutupan oantalfistula bupati buton utara, ttd semu alwi lampiran iiiindak operatif dengan anestesi umum atau lumbal kelompok ate temon emo ato paste wamsupiatsasirama oontectomy lebih dari elemen shaping untuk teras tumortulang serta pemasangan teaparatony percobaan ssc dak termasuk broademonamamae dibredementtakartebuka fiksasi ortega sederhana easiimtema sederhana angon populnea bai sederhana ebioplast umat repair stel uretra pascauretoplast pair luka robek sederhana padawajah \| bowsarattei angsa otak pembukaan hidung onstertomi bina bopsitestis meatotomi mutasi dengan phymoss sstostom kelompok mpospaaa emiaicareerate eat piangngamua rahang simple oposisi sate foompucat) orasisaga asstetomyparta kehamilan ektopik terganggu pedas manerestertore parit satpingotorerto pssi sesama oongenttalomaptasie godam koreksi ertropionfentopon reanatsasirupture tanskanal smbieharn rsikeenar tursabmanabaa kasi asta tirogosus masstektomi subkutan semmentero adheostomi disertasi fiksasi interna yang kompleks (tidak termasuk alay posisi faktur disikapi dalam narkoba ratu rahang sederhana onta abbas operasi mikro posisi ear akapagawaankompes repairtendonjai) skingatingyangtidaktas bmnsehoseopyrigia eeporasiaboes paratamgar psptorasi kasta brandal dos meplorasi kista ductustiroglosus beporasikastatiria moon gntanasa pemasangan pipa sheppard pemasangan tube resonarmap septum reses emosi agenoiaeetony tadheostomi sremmatocae ovenrenatbiopy atas reterostom damage perimeter koreksi prapsmas asa opera itsisiamoe sertcooelefpalomo peyaktpembutn darah perah kelompok iii mate bilateral site aparatomte ekspor esai anastomosis tansekstesophagis peak rahang mute kompas ornate sae reseetierahang aparatony parasipermen operasi tumorjinak wara resekstadenomiosis satpingoophorectony petraksilinear oo omi emtoplatetamear sbs bae mess amor ganas andes uas dengan rekonaki bis mammaaberan emiosekto andibukekom murni wasitektomipartais stek simpleks ronde pembedahan kompartemen saling ophorektomi bilateral torso oem redaksi fraktur dislokasitama fraktur maksila zygoma kontraktor kompleks mabiopalatoplesti bilateral rekonstruksi detik kecaman mbanyangtomes staging operasi mete sangatineyangtuas repost dakampresiaasiais kargo tsurfekeplorasitamng mastoidetomi reka yangoptasy merek tarian ragam phammgeamap pronto etmoidektom sana pemotor massa stupa eterovesika tema uretroto seto memostomiopen oberasipeyroe oreekomigasitng o orenidopei peostateromiretopubik pssasisaifboan rekonstruksi blassemek ie. rekonsiruksiveska reparasi fistula vesikovagnal ps. reseksitpartatvesia resaksturadas ren doo retro sigmoidostomi retro ureterostomi ureterocutaneostomi esteratttoton simpatektoni sinta emo dara graf vena membuat visudan tarif tindakan medis operatif kelompok khusus erna arasrojaunoso aparaskopik kolesistektomi esa kotonhiereprung mesoperatoa pamkeeaktektomt resesi esofagus finterposisikalon reseksihepar konyak taparaseopy operasi operasi tumor ganas aman surat staging dikompresi akur tipogrmutppe omitotomi tera kontruksi kelompok berat rekonstruksi orbital pengental rekonstruksi salat berat triple produser keratiplastidenganglukosa wisektami diseksi leher radikal modifikasi fungsional \| esimaradkat eos gesekomttotats emososikom emipemektom assieomitoals o mandibuletomi partial dengan rekonstruksi mandibuletomi omastetomi adat protidektomi radikal #mandibulektomi pembedahan forekuater amputasihind gua anroseoy ang belakang, fraktur pelvis) nan atal mierosurgery oo sos airplumbage oo dikota beo muscleplombage oo saemonekoi segment rapi serakotoh es paket bedah paru, terdiridari: 'o )' ' ' li omentumpery sasitachek objek space pnemonekom teo amp tonto orbital advancement pada craniosynostosisi a ord advancement survey) rognatesugah rebtantasi stereotany sederhana seorang kompres persateness kroto pepparatereb seeratbioek bekompiete saraftepi atasi tumor sea 7tercantum orasi impresi akta semana operasi kurangijam ners tebihijam koniotomirbedah mikro krantotomirendoskopi op. kranioplasti koreksi akur operasi kurangdjam operasiebihajam kraniotomi trenpanasi konvensional operasikurangdjam ll. operasilebihdjam netroplasii anastomosis eksplorasi bedah miko: plexus brachialis lumbis spiralis pb. bedah konsensual neurektomi neurotik operasi ilang punggung! tusikompusvertebrata! approach posterior approach anterior 000p waaminortom sederhana kompleks mer spin daerah krantospinal daerah cervical daerah torakolumbal pemasanganfikasiintema pemasangan pintasan va vp shunt dan pemasangan vest 0s. rekontruksimeningokel: pa. grant anterior poster shima bifida 000p simplefunctionalnsrgery: parcfacet denerfationdll pb. ventrikulostomi drainage ncc aan am mma glosektomitotal laringektomi myacutaneus flap pectoralmayor is. radikalneckdesection stapedektomi tempralboneresection mmpaniplasie ope mater nenek ermaeromssa itaimasasosomi selatan omsesmoe aneyoresi teateonaotaaeh tamadenetomt terminal anatomi eopertorat onta netotihotoni says isi vena sprematta atom perda semostomi peran perowiancous mepirolthostrrsy pen ammargaek agama ragarprostatesom amis renoraskae repair esta stel empek ppp oermeogatsme stroma es oot ope amecaris meremas tees rating pada aerial insufseasi remi ate yang memeras eta emo smear stemorenlaboratorium (tarif ditetapkan secara definitif) tarif pemeriksaan laboratorium moga mamggenstemest trombosit caomambaah ops opa pamer psms peseameata pas osaka pameapaa aamosazsampp pena hem haa oma mesin meat peraba pemabanaa mama ama maa mem hama mes pee syst sekota parameter peta ranveer oma emas sma bupati buton utara, ttd semu alwi penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buton utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatkesehatkesehatan secara keseluruhannya terdiri atas (lima belas) bab dan (dua puluh empat) ii. demi cukup jelas cukup jelas pelayanan kesehatan puskesmas meliputi pelayanan pengobatanumum, pengobatan spesialis, kesehatan gigi dan mulut, hygiene dansanitasi, konsultasi gizi, laboratorium, pertolongan persalinan,kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit. pelayanan kesehatan puskesmas pembantu meliputi pelayananpengobatan umum, kesehatan ibus lembaran daerah esnggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipilgantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten buton utara. mengingat orang undang nomor tahun tentang pokok pokok per layantepian organisasi dan hukum setda kabupaten mitos putra .entang:n7keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang biaya pelayanan catatan sipilnggantian biaya cetak kartu pendaftaran pemerintah. daerah adalah pemerintah daerah kabupaten buton utarabupati adalah bupati buton utara bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buta utara . . tahunpenduduk berupa identitas, kartu atau keterangan kependudukanakta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, dancatatan sipil. atau badan. retribusi penggantian biaya tetappendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnyakelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih bayorganisasi dan hukum setda kabupaten but utara . tahun bab nama, objek dan subyek retribusi dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil. obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah merupakan pelayanan: kartu tanda pe.nerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. bab il: golongan retribusi retribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaranndaftaranmaksudkan untuk menutup biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. biaya cetak dokumen sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya cetak persatuan dokumen pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan percetakan. bab struktur besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak sebesar rp. penggantian biaya cetak ktp sebesar rp. .x penggantian biaya cetak akta catatan sipil adalah akta kelahiran akta kelahiran warga negara indonesia anak pertama dan kedua rp. anak ketiga dan seterusnya rp. akta kelahiran warga negara asing anak pertama dan kedua rp. anak ketiga dan seterusnya rp. biaya kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran dari warga negar indonesia sebesar rp. bagian organisasi dan hukum setda kabupaten buton utara . tahan biaya kutipan kedua dan seterusnya dari akta kelahiran dari warga negara asing sebesar rp. biaya salinan akta kelahiran warga negara indonesia sebesar rp. biaya salinan akta kelahiran warga negara asing sebesar rp. akta perkawinan biaya pencatatan perkawinan warga negara indonesia dalam kantor ditetapkan sebesar rp. biaya pencatatan perkawinan warga negara indonesia diluar kantor ditetapkan sebesar rp. cc) biaya pencatatan perkawinan warga negara asing dalam kantor ditetapkan sebesar rp. biaya pencatatan perkawinan warga negara asing luar kantor ditetapkan sebesar rp. disamping biaya tersebut pada huruf a), b), dan atas yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya kutipan perkawinan adalah warga negara indonesia (satu)set untuk suami dan istri sebesar rp. warga negara asing (satu) set untuk suami dan istri sebesar rp. bagiyang dilakukan dalam kantor sebesar rp. warga negara indonesia yang dilakukan luar kantor sebesar rp. warga negara asing yang lakukan dalam kantor sebesar rp. warga negara asing yang dilakukan luar kantor sebesar rp. biaya kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya untuk warga negara indonesia (satu) set untuk suami dan isteri sebesar rp. warga negara asing (satu) set untuk suami dan isteri sebesar rp. biaya salinan akta perkawinan warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. akta perceraian biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraiantap mempunyai kekuatan hukum dikenakan biaya:sebagai mana dimaksud huruf atas, sudah termaksud biaya kutipan akta perceraian (satu) set. biaya kutipan perceraian kedua dan seterusnya untuk warga negara indonesia (satu) set sebesar rp. warga negara asing (satu) set sebesar rp. akta pengesahan danwarga negara asing sebesar rp. biaya pencatatan pengesahan anak oleh warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. biaya kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya untuk: warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. biaya salinan pengakuan anak untuk warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. akta ganti nama akta ganti nama bagi warga negara indonesia sebesar rp. akta ganti nama bagi warga negara asing sebesar rp. bagian organisasi dan hukum sekda kabupaten batam utara . . tahun akta kematian biaya pencatatan akta kematian untuk warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. biaya kutipan akta kematian kedua dan seterusnya untuk warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. biaya salinan akta kematian untuk warga negara indonesia sebesar rp. warga negara asing sebesar rp. pengangkatan anak biaya pencatatan anak oleh a). warga negara indonesia sebesar rp. b). warga negara asing sebesar rp. penerbitan surat keterangan biaya penerbitan surat keterangan catatan sipit bagi a). warga negara indonesia sebesar rp. b). warga negara asing sebesar rp. pembagian jasa registrasi dan pengelolbab viii wilayah pungutan retribusi yang terutang dipungut bilah daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diberikan bab masa retribusi!dan saat penerbitan retribusi terutang masa retribusi pergantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk, khusus untuk ktp adalah jangka waktu yang lamanya (lima) tahun. retribusi terutang pada saat terbitnya skr atau dokumen lain yang dipersamakan skrdkbt bab tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. . retribusi dipungut men. untuk dokumen pendaftaran penduduk, retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk (satu) kali masa retribusi. hasil pembayaran c::ekor kas daerah. bagian organisasi dan hukum sekda kabupaten buton utara tahukepada yang bersangkutan sesuai dengan retribusinya selambat lambatnya (tujuh) hari wajib retribusi tidak membayarnyaagar wajib retribusi dapat melunasi retribusinya yang terutangtidak mampu, orang cacat, pelajar atau mahasiswa. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati keputusan bupati. bab ketentuan pidana wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling tama (enam) . bulan atau denda paling banyak tindak pidana sebagaimana pada adalah pelanggaran. bab xvi ketentuan:gian ocgoaad dan hakan beda kabupaten buta masa . . tout bab xvpendaftaran penduduk dan akta catatan sipil dan atau bertentangan dengan peraturan daerah inidesember bupati buton utara, cap ttd naa muh. ridwan zakaria diundangkan bur anga pada tanggal drs. ode hadirin pembina utama madya, iv d nip. berita daerah kabupaten buton utara nomor penjelasan peraturan daerah kabupaten buton utara nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil penjelasan umum pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah daerah adalah pelayanan publik publik function) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dimana dalam pelayanan tersebut dengan memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk:hal tersebut merupakan fungsi perlindungan protection function), pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. berkenaan dengan itu, maka peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan adalah merupakan zendaya gunakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang dalam pelaksanaanya turut disertakan statistik kependudukan dan laporan kependudukan yang merupakan asset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak, baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan people centered development). bagian organloni dan hukum setia kabuyutan batan utara . tahun pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat serta akurat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. mengingat begitu luasnya cakupan pendaftaran penduduk tersebut,maka untuk memperkuat akurasi data penduduk desa kelurahan perlu dibantu oleh tenaga register yang berasal dari pegawai negeri sipil baik dari tingkat kabupaten maupun dari tingkat kecamatan yang memenuhi persyaratan yang bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting kependudukan yang dialami penduduk, khususnya untuk kk, ktp, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan keluarga negarawan dan pindah datang, penunjukan registrasi dan lain lain, dimana persyaratan, prosedur dan pelaksanaan tugas register mengacu pada peraturan perundang undangan. demikian juga dalam pencatatan sipil diperlukan pejabat pencatat sipil yang bertugas menerima dan melakukan verifikasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani kutipan dan salinan akta serta membuat catatan pinggir pada akta akta catatan sipil. sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil daerah patut diterapkan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga untuk itu perlu menindak lanjuti maksud peraturan pemerintah nomor tahun huruf tentang retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil dengan berpedoman pulayang merupakan wujud kepedulian tertib administrasi penduduk dan pencatatan sipil serta pemungutan retribusinya, sehingga oleh karenanya perlu dilakukan penataan penyelen. bahwa kartu tanda penduduk selama ini kewenangan pengelolaan, pengadministrasian dan penandatanganannya berada pada kecamatan, maka saat ini beralih menjadi kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil sedangkan untuk kartu keluarga yang selama ini pengelolaan pengadministrasian dan penandatanganannya berada pada desa kelurahan, maka untuk saat ini berada pada dinas kependudukan dan catatan sipil. il. penjelasan demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas bagian organiuaiilan hukum setda kabupaten batan utara . . . . tahun angka, dengan undang undang negara republik indonesia. yang dimaksud dengan orang asing adalah orang orang bukan warga negara indonesia. angka yang dimaksud dengan rentan administrasi adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen pendaftaran penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau tempat tinggal didaerah terbelakgian organisasi dan hata beda kerapatan bahan utara . . tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan prinsip dan sasaran biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil adalah disamping untuk menutup biaya cetak dokumen pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil juga untuk kepentingan operasional dan pengawasan. suatu pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud penjelasan ini dinyatakan tidak dibenarkan. yang dimaksud dengan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a' adalah pungutan tidak resmi yang berkaitan dengan penerbitan surat pengantar oleh desa kelurahan yang diketahui oleh camat serta pungutan tidak resmi lainnya dalam rangka pelayanan kk, ktp dan: akta catatan sipil. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan masa retribusi lima) tahun pendaftaran penduduk,hanya mengenai ktp yang berlaku selama jangka waktu lima) tahun dan berlaku sejak terbitnya ktp yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi oleh bupati dilakukan setelah mendengarkan saran dan pertimbangan dari kepala dinas kependudukan dan catatan sipil cukup jelas bagian organisasi dan hukum setda kabupaten batan utara . . . . tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten buton utara tahun nomor
berita daerah kabupaten buton utara nomor tahun peraturan bupati buton utara nomor tahun tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer desa ben bag. ft: lia bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kabupaten buton utara tahun pd. tag bupati buton utara provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati buton utarbuton utara, menimbang bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban transfer desa, perlu mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban transfer desa, bahwa berdasarlah diaturlaksanaan dan pertanggungjawaban transfersama mio pap ape mna paiaksanaan dan pertanggungjawaban transfer desasa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang ann dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negarapropinsi yang selanjutnya disingkat rupn membayar seluruh pengeluaran provinsi pada bank yang ditentudan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah pejabat pemegang kewenangan penggunan anggaran kementrian negara lembaga,:, pagu dana desa adalah anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat, surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat spp, adalah dokumen yang diterbitkan oleh kpa ppk ataumencairkan dana yang bersumber dari dipa atau dokumen lain yang dipersamakan, bab transfer desa transfer desa terdiri atas jenis dana desa, alokasi dana desa add), bantuan keuangan dari apbd provinsi bantuan keuangan dari apbd kabupaten. penyaluran transfer desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara memindahbukukan dari akun rsud untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rsud rkd. bagian kesatu penyaluran transfer dana desa dari akun rsud penyaluran transfer dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut tahap pada bulan april sebesar (empat puluh persen), tahap ii, pada bulan agustus sebesar 40y6 (empat puluh persen), tahap iii, pada bulan oktober sebesar 20y6 (dua puluh persen). penyaluran tahap dana desa dari akun rsud sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan bersangkutan setelah bupati menyampaikan peraturan daerah tentang apbd paling lambat bulan maret, dan laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya. dalam hal peraturan daerah mengenai mengenai apbd. bupati menyampaikan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada paling lambat minggu keempat bulan maret bagian kedua penyaluran transfer dana desa dari rsud kud penyaluran transferpenyaluran transferggunaan dana desa semester sebelumnyadesa mengenai apb desa.penyaluran transfer dana desa tahap berikutnya dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya, laporan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada bupati buton utara melalui badan pengelola keuangan dan aset daerah. bagian kedua mekanisme dan tahap penyaluran alokasi dana desa add). penyaluran transfer alokasi dana desa dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rsud rkd. penyaluran alokasi dana desa(dua puluh lima persen), tahap ii, sebesar (dua puluh lima persen), tahap iii, sebesar 25y6 (dua puluh lima persen), tahap iv, sebesar 25y6 (dua puluh lima persen). penyaluran alokasi dana desa dari rsud rkd tahap sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang apb desa paling lambat bulan maret tahun berjalan, dan surat pertanggungjawaban spj) realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap tahun sebelumnya. penyaluran alokasi dana desa tahap berikutnya dilakukan setelah kepala desa menyampaikan surat pertanggungjawaban spj) penggunaan dana tahap sebelumnya yang dilengkapi dengan bukti bukti transaksi yang cukup dan sah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlakualokasi dana desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan kepala desa mengenai apb desa,tahun berjalan. bagian ketiga penyaluran dana dari apbd provinsi bantuan keuangan dari apbd provinsi adalah bantuan program desentralisasi fiskal pemerintahan dan pembangunan desa, kelurahan dan kecamatan, penyaluran transfer bantuan keuangan block grant) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rup rsud selanjutnya dipindahbukukan dari rsud rkd: penyaluran transfer bantuan keuangan dari rsud rkd dilakuan (satu) tahap transfer sebagaimana dimaksud pada setelah dana masuk rsud dan kepala desa telah menyampaikan surat pertanggungjawaban spj) beserta bukti bukti belanja yang cukup dan sah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dari penggunaan block grant tahun sebelumnya bagian keempat bantuan keuangan dari apbd kabupaten bantuan keuangan dari apbd kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bantuan yang bersifat khusus dari apbd kabupaten buton utara, bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada adalah honor yang diperuntukan khusus bagi pengurus masjid dan guru ngaji pada masing masing desa: besaran honor sebagaimana dimaksud pada dari masing masing desa ditetapkan dengan keputusan bupati. penyaluran transfer bantuan keuangan dari apbd kabupaten dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rsud rkd: penyaluran transfer bantuan keuangan25y6 (dua puluh lima persen), tahap ii, sebesar (dua puluh lima persen), tahap iii, sebesar (dua puluh lima persen), tahap iv, sebesar 25x (dua puluh lima persen), penyaluran transfer bantuan keuangan dari rsud rkd tahap sebagaimana dimaksud padtahun sebelumnya. penyaluran transfer bantuan keuangan tahap berikutnysebelumnya. bab iii pengguna anggaran, bendahara umum daerah transfer desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran transfer desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai pengelolaan transfer desa, tugas dan fungsi transfenyaluran transfer desa dalam rangka penyaluran transfer desa, kepala desa membuka rkd pada bank bank umum untuk menampung penyaluran transfer desa dengan nama depan rkd yang diikuti dengan nama desa. dalam hal terdapat perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada kepala desa wajib menyampaikan permohonan perubahan rkd kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset daerahbab pertanggungjawaban transfer desa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana transfer desa. bertanggungjawab atas pemindahbukuan penyaluran transfer dari rsud rkd. san aan mmi gen bab ketentuan lain lain bendahara desa selaku wajib pungut pajak wajib melakukan rekapitulasi atas pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana transfer desa.muh. ridwan zakaria diundangkan kurang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten buton utara, ial setda pan smu diri berita daerah kabupaten buton utara tahun nomor
lembaran kabupaten buton utara nomor tahun nomor tahun tentang pembentukan brankas dan tata kerja kantor pelayanan peranan terpadu satu pintu (pts) kabupaten buton utara paten buton (fd ame ica ceria oleh: bagan hukum dan organisasiyang dilakukan oleh aparatur pemerintah diberbagai bidang usaha, maka perlu membentuk kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu: bahwa pembentukan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah dalam rangka memudahkan dan meningkatkan proses pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpaduabupaten buton utara. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buton utara akabupaten buton utara kepala daerah adalah bupati buton utarakantor pelayanan perizinan terpadorganisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . bersamaan:elayanan perizinan terpadu satu pintu, yang dilakukan oleh menteri dalam negeri dan atau gubernurelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang undangan: organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . . pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang undangpembentukan dengan peraturan daerah ini bentuk kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten buton utara penjabaran tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten buton utara sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah: kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten dipimpin oleh kepala kantor. bab iii tugas, fungsi dan kewenanganpelayanan perizinan terpadu satu pintu: penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan: organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . f . peningkatan pendapatan asli daerah. kepala kantor mempunyai kewenangan menandatangi kepala: sub bagian tata usaha: cc. seksi pelayanan sumber daya alam seksi pelayanan non sumber daya alam seksi pelayanan adminstrasi penanaman modal kelompok jabatan fungsional tim teknis). bagan susunan organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. kepala kantoristrasi serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu. bab kelompok jabatan fungsional (tim teknis) jabatan fungsional tim teknis): organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . jabatan fungsional tim teknis sebagaimana)kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu: jabatan fungsional tim teknis)pelayanan perizinan terpadu satu pintu: jumlah jabatan fungsional tim teknis) sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja: jabatan fungsional tim teknis)jabatan fungsional tim teknis) sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala kantor melalui kepala seksi. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional tim teknis) lingkungan kantorkepala kantorkantororganisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) ntor, berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang berlaku: kepala kantordaerah: kepala kantor adalah eselon iii.a: kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi lingkup kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah eselon iv.a: tim teknis adalah jabatan fungsional: pejabat eselon iii dan eselon lingkungan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul. bab viii ketentuan lain lain dengan terbentuknya kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten buton utara, maka pelayanan perizinan yang merupakan kewenangan skpd menjadi tugas dan kewenangan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian kewenangan dari bupati. organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp)padatanggal mei bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria diundangkan kurang pada tanggal mei kapan sekitar "daerah rapat tan utara, (ra (ag dapa tonstruktur organisasi lampiran: peraturan daerah kabupaten kantor pelayanan perizinan buton utara terpadu satu pintu (ptsp) nomor tahun kabupaten buton utara tanggal mei kepala sub bagian tata usaha seksi seksi seksi pelayanan pelayanan pelayanan alam daya alam modal kelompok jabatan fungsional (tm teknis) bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . penjelasan atasumum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, lembaga teknisserta lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. bahwambentukan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang disingkat ptsp adalah hal yang sangat mendesak karena disamping keberadaan kantor tersebut adalah sebuah kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan jug, kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi yaitudan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan. organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp)n. organisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu ptsp) . .
lembaran daerah kabupaten buton utara nomor tahun pemeran dag kappa ten buton utara nomor tahun in! tentang nen yan ada aniianan main dar dan tata kerja kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah kabupaten buton utara puri bal ina sae jal para bad a33 slam oleh: pai tang nan pan tan sekret tarian daerah kabupaten buto ton utara lembaran daerah kabupaten buton utara dng nomor: tahunpustakaan, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerahdalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsaperaturan daerah kabupaten buton utara tentang arsip tahun so. cc.organisasi perangkat daerah atau perpustakaan tersendiri: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tersebut, perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buton utara perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten buton utara peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . .i:t bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam masyarakat 'raturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . .embaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah kabupaten butonperaturan daerah sebagaimana dimaksud pada mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokokantor perpustakaan dan arsiperpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perpustakaan dan arsip daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, amplifikasi dan keamanan arsip. peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten buton utara bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pemberdayaan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam pelaksanaan urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian pelaksanaan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan arsip dinamis, statis dan pengembangan kearsipan penyusunan rencana dan program berdasarkan ketentuan yang berlaku pengelolaan urusan kepegawaian pelaksanaan urusan keuangan kr. penyusunan dan penataan organisasi, pembinaan peraturan perundang undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta penerbitan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga pelaksanaan pembinaan, pengawasan supervisi dan pelayanan kearsipan mn. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . .i. bab kewenangan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam penyelenggaraan layanan internal perpustakaan, arsip dan layanan ekstensi perpustakaan: penyelenggaraan kerjasama perpustakaan, informasi dan arsip daerah dengan instansi lembaga penyelenggaraan pembinaan semua jenis perpustakaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam serta arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pelaksanaan hunting pelacakan terbitan daerah berupa karya cetak dan karya rekam: pengembangan sistem otomasi dan perpustakaan digital penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, informasi ilmiah dan kearsipan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan, arsip dan dokumentasi penyelenggaraan pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca penyelenggaraan pengembangan profesi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis penyelengaraan pengkajian pengembangan perpustakaan, informasi dan arsip: pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawan, arsiparis, tenaga pengelola perpustakaan dan arsip penetapan norma, standar dan pedoman bidang perpustakaan dan kearsipan yang berisi kebijakan kabupaten buton utara dengan berpedoman kebijakan nasional penetapan kebijakan pelestarian koleksi dan arsip daerah kabupaten buton utara berdasarkan kebijakan nasional peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . . penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis skala kabupaten buton utara sesuai kebijakan nasional lir penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dan arsiparis sesuai ketentuan yang berlaku pemberian akreditasi perpustakaan wilayah kabupaten buton utara sesuai ketentuan yang berlaku pemberian sertifikasi perpustakaan wilayah kabupaten buton utara sesuai ketentuan yang berlaku. bab susunan organisasi susunterdiri atas kepala kantor sub bagian tata usaha seksi deposit, pengembangan dan pengolahan bahan pustaka: seksi layanan perpustakaan, pelestarian bahan pustaka dan otomasi perpustakaan: seksi pembinaan, pengolahan arsip dinamis, statis dan pengembangan kearsipan: seksi pembinaan, pengawasan supervisi dan pelayanan kearsipan: kelompokdaerah kabupaten buton utarakepala kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah mempunyai tugas memimpin kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah kabupaten buton utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah kabupaten buton utara serta membina sumber daya perpustakaan dan arsip agar berdaya guna dan berhasil guna menunjang pembangunan daerah. peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . . o kepala kantor, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional lingkungan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daeraheraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . mapala sub bagian, kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dameselon, pengangkatan dan pemberhentian kepala kantor, kepala sub bagian dan kepala seksikepala kantor adalah jabatan struktural eselon ill. gb)adalah jabatan struktural eselon iv.asesuai ketententuperaturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . odan ditetapkan lebih lanjut dalam suatusarana merah aai utara, aset il. ikan dai konstruktur organisasi lampiran: peraturan daerah kabupaten kantor perpustakaan, arsip buton utara dan dokumentasi daerah nomor tahun2012 kabupaten buton utara tanggal : mei sub bagian tata usaha seksi seksi seksi seksi deposit, layanan pembinaan, pembinaan, pengembangan perpustakaan, pengolahan arsip pengawasan dan pengolahan pelestarian bahan dinamis, statis dan supervisi dan bahan pustaka pustaka dan pengembangan pelayanan otomasi kearsipan kearsipan perpustakaan kelompok jabatan fungsional bupati buton utara, cap ttd muh. ridwan zakaria peraturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . . aw.aturan daerah tentang pembentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . ban bar indonesia pada umumnya dan lebih khusus masyarakat buton utara. demimbentukan perpustakaan, arsip dan dokumentasi . .
lembaraner tahun tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, bappeda lembaga daerah kabupaten buton utara pen konten buton (mea (antar spk eny sen oleh: bagian hukum dan organisasi nowambnmenmbaneenndan melakukan perubahan yang kedua kalinybahwa dalam penyebutan nama satuan kerja perangkat daerah tentang badan kembang dan lintas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan:peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun . .peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun beberapadiubah sebagai berikut: ketentuan bab iii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lembaga teknis daerah terdiri dari inspektorat: bappeda, lembaga teknis daerah yang terdiri dari bad: badan kesatuan bangsa dan politik: dan rumah sakit umum daerah. peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun .o tea siete ketentuan bab iiiuton utarakoordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik: pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik: cc. pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf dantertentu yang diberikan oleh bupati:peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun . ii. ketentuan babterdiri dari kepala badan: sekretariat: bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan: bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi: bidang politik: kelompok jabatan fungsional. sekretariat badanbina ideologi dan wawasan kebangsaan membawahi sub bidang bina ideologi: sub bidang wawasan kebangsaan. bidang kewaspadaan nasional membawahi sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing:: sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi. peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun . bidang politik membawahi sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik:.ydaerah kabupaten yon utara, can ton lomba daerah kabupaten buton utara tahun nomor peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun . struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten badan kesatuan bangsa dan politik buton utara kabupaten buton utara nomor tahun tanggal mei kepala badan sekretariat (e sub bagian sub bagian tata sub bagian keuangan semen usaha dan perlengkapan bidang bidang ketahanan seni, budaya, bina ideologi dan wawasan kewaspadaan nasional agama, kemasyarakatan dan posisi kebangsaan subbidang kewaspadaan subbidang implementasi sub bidang bina ideologi dini dan pengawasan pke" pung kebijakan publik dan orang dan lembaga pendidikan politik subbidang ketahanan subbidang kelembagaan sub bidang sub penanganan konflik agama, kemasyarakatan pat politik dan fasilitasi kebangsaan dan ekonomi pemilu bupati buton utara, cap ttd muh, ridwan ankara peraturan daerah perubahan kedua tentang tema teknis daerah tahun . www mama penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buton utaraumum sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segenap urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal serta urusan agama. namun demikian, urusan kesatuan bangsa dan politik tidak secara tegas tegas merupakan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga keberadaan badan kesatuan bangsa yang ada kabupaten sangat beragam nomenklaturnya dan tupoksinya tidak mengacu pada (lima) subbidang dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. dengan perubahan terminologi pembagian yang mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan faktor keuangan, peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun . oo.ditangani serta sarana prasarana penunjang tugas. dengan ditanganinya urusan bidang kesatuan bangsa politik merupakan urusan wajib pemerintahan oleh pemerintah daerah, maka permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten buton utara, sekaligus dalam kerangka pengawalan kebijakan politik termasuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan struktur dan nomenklatur sesuai. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. peraturan daerah perubahan kedua tentang lembaga teknis daerah tahun .
salinan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor tahunmemutuskan:bab ketentuan umum dalam peraturanusulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sahurikulum adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor nomor tahun nomor nomor dan nomor kurikulum adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran berdasarkan keputusan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah nomor 399a c.c2 kep ds keputusan direktur pendidikan menengah umum nomor 766a c4 mn dan nomor 1247a c4 mnklub adalah standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. kisi kisi soal adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian yang disusun berdasarkan klubuujian nasional dan ujian sekolah madrasah. pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. pemerintah adalah pemerintah pusbab hak dan persyaratan peserta ujian setiap peserta didik sd mi dan sdb berhak mengikuti us m. setiap peserta didik sd mi dan sdb (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras) berhak mengikuti un. untuk mengikuti us m dan un, peserta didik harus memenuhi persyaratan: telah berada pada tahun terakhir sd mi dan sdb, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada sd mi dan sdb mulai semester tahun pertama hingga semester tahun terakhir, peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti utama dapat mengikuti susulan. peserta didik yang belum lulus tahun pelajaran dan tahun pelajaran dapat mengikuti tahun pelajaran bab iii pelaksanaan ujian sekolah madrasah sd mi dan sdb menyelenggarakan us m untuk semua mata pelajaran. us m untuk sd mi dan sdb dilaksanakan sebelum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah madrasah. satuan pendidikan menyusun bahan us m berdasarkan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan masing masing. us m dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing masing. hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan us m diatur dalam prosedur operasi standar pos) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing masing. bab pelaksanaan ujian nasional klub tahun pelajaran merupakan irisan dari pokok bahasan subpokok bahasan kurikulum standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum dan standar isi. kisi kisi soal disusun dan ditetapkan oleh bsnp berdasarkan klub tahun pelajaran sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. penyiapan soal menggunakan kisi kisi sebagaimana dimaksud pada setiap paket soal terdiri atas (dua puluh lima persen) soal yang ditetapkan bsnp dan 75y6 (tujuh puluh lima persen) soal yang ditetapkan oleh penyelenggara tingkat provinsi berdasarkan kisi kisi soal tahun pelajaran yang ditetapkan bsnp. soal yang ditetapkan bsnp sebagaimana dimaksud pada dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi kisi soal tahun pelajaran mata pelajaran meliputi bahasa indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal mei penggandaan soal dilakukan tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggandaan dan pendistribusian naskah soal menjadi tanggung jawab penyelenggara tingkat provinsi. perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada adalah perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bsnp. ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal diatur dalam pos yang ditetapkan oleh bsnp. dilaksanakan olehpeserta mengikuti ujian satuan pendidikan penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pos yang ditetapkan bsnp. pengawas ruang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten kota dan kantor kementerian agama kabupaten kota. pengawas ruang adalah guru sd mi sdb yang diatur dengan sistem silang. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam pos yang ditetapkan bsnp. perseorangan, kelompok, dan atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran un. pemindaian jun dilakukan oleh penyelenggara tingkat kabupaten kota. penomoran dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan bsnp. daftar nilai hasil setiap sd, dan sdb dibuat oleh penyelenggara tingkat provinsi. dokumen nilai dikelola oleh pusat penilaian pendidikan badan penelitian dan pengembangan. pengisian nilai shun dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi. peserta diberi shun yang diterbitkan oleh sekolah madrasah penyelenggara. pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi un. kementerian pendidikan nasional memetakan hasil pada tingkat sekolah madrasah, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. bab kelulusan peserta didikpeserta didik dinyatakan lulus us m pada sd, mi, dan sdbdiperoleh dari rata rata gabungan nilai us m dan nilai rata rata rapor semester danri ditentukan berdasarkan na. sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari nilai rata rata gabungan nilai s m dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai dengan formula 60y6 (enam puluh persen) nilai dan (empat puluh persen) nilai s melulusan sebagaimana dimaksud pada bab pelaporan pemerintah provinsi melaporkan hasil kepada menteri dan menteri agama sesuai dengan kewenangannya. menteri dan menteri agama menerima laporan hasil sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua) bulan setelah pengumuman kelulusan. bab biaya biaya penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pemerintah dapat membantu biaya penyelenggaraan un. pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya untuk penyelenggaraan dari peserta didik dan atau orang tua walinya. bab vii sanksi perseorangan,dinyatakan tidak lulus. ketentuan lebih lanjut tentang pelanggaran, penyimpangan, dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pos yang ditetapkan bsnp. bab vianuari kisi kisi soal ujian nasional tahun pelajaran kisi kisi soal ujian nasional sd mi bahasa indonesia sd mi lulusan membaca menentukan isi bacaan. disajikan teks nonsastra paragraf, membaca berbagai teks siswa dapat: non sastra berupa teks menjawab pertanyaan yang sederhana, laporan, dan rubrik khusus, serta menggunakan kata tanya apa, berbagai karya sastra menjawab pertanyaan yang berupa puisi anak, menggunakan kata tanya bagaimana, dongeng, cerita anak anak, dan drama anak menjawab pertanyaan yang anak. menggunakan kata tanya mana, menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa, menyimpulkan isi bacaan. menentukan unsur intrinsik dongeng. disajikan cuplikan cerita rakyat, siswa dapat menentukan: watak salah satu tokoh dalam cerita, amanat dalam cerita. standar kompetensi kemampuan yang diukur indikator lulusan disajikan cuplikan dongeng, siswa dapat menentukan perbedaan watak dua tokoh dalam dongeng. menentukan isi laporan. disajikan laporan, siswa dapat menentukan topiknya. menentukan isi tersurat tersirat dari rubrik disajikan cuplikan rubrik khusus dari media yang dibaca. cetak, siswa dapat menentukan isi pesannya. memahami unsur intrinsik puisi. disajikan puisi anak anak, siswa dapat menentukan: makna salah satu kata dalam puisi. menentukan unsur intrinsik drama anak anak. disajikan cuplikan teks drama anak anak, siswa dapat menentukan minatnya. menentukan unsur intrinsik dan makna kalimat disajikan cerita anak satu paragraf, siswa cerita anak anak. dapat: menentukan temanya, menentukan maksud salah satu kalimat dalam cerita. menentukan makna denah. disajikan denah lokasi tertentu, siswa dapat menunjukkan tempat tertentu dengan arah perjalanan yang tepat. lulusan menulis menulis dialog. disajikan teks dialog yang belum lengkap, mengungkapkan pikiran, siswa dapat melengkapinya dengan perasaan, dan informasi alamat yang tepat. dalam bentuk karangan mengisi formulir. siswa dapat mengisi formulir berdasarkan sederhana, kosakata yang . industri yang disajikan. bervariasi dan kalimat efektif dalam kehidupan menggunakan eyd. siswa dapat menentukan penulisan kata sehari hari, petunjuk surat, depan dalam kalimat dengan tepat. pengumuman dialog, formulir, teks pidato, menyusun kalimat majemuk. disajikan kalimat tunggal, siswa dapat laporan, ringkasan, menyusunnya menjadi kalimat majemuk parafrase, serta berbagai dengan tepat. karya sastra untuk anak berbentuk cerita anak, menulis petunjuk pemakaian. disajikan petunjuk pemakaian sesuatu puisi, dan pantun, secara yang acak, siswa dapat menurunkannya terpadu, struktur kalimat menjadi sebuah petunjuk yang logis. yang tepat, ejaan, dan pilihan katanya. menggunakan sinonim dan antonim. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan sinonim dari salah satu kata dalam kalimat tersebut dengan tepat. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan antonim dari salah satu kata dalam kalimat tersebut dengan tepat. menggunakan imbuhan. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata berimbuhan yang tepat. menyusun paragraf. disajikan empat kalimat acak, siswa dapat menurunkannya menjadi sebuah paragraf yang padu. lulusan disajikan paragraf tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. menggunakan eyd. siswa dapat menentukan kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat. disajikan kalimat tanpa tanda baca, siswa dapat menentukan tanda baca yang tepat. menulis melengkapi pantun. disajikan pantun yang belum lengkap bagian isinya, siswa dapat melengkapinya dengan baris yang tepat. disajikan pantun yang belum lengkap bagian tampilannya, siswa dapat melengkapinya dengan baris yang tepat. menyusun kalimat. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan kalimat lain yang maknanya sama. disajikan gambar kegiatan, siswa dapat menentukan kalimat sesuai dengan gambar tersebut. disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikannya menjadi kalimat efektif. siswa dapat menentukan kalimat yang mengungkapkan rasa kagum kecewa berdasarkan ilustrasi atau gambar yang disajikan. lulusan disajikan paragraf singkat suatu kegiatan, siswa dapat menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isinya. disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan kalimat utamanya. menulis pengumuman. disajikan pengumuman yang ditumpangkan kalimat pertamanya, siswa dapat melengkapinya dengan tepat. disajikan cuplikan pengumuman yang dalamnya terdapat kalimat tidak efektif, siswa dapat memperbaikinya menjadi kalimat efektif yang tepat. menggunakan menyunting kata depan. siswa dapat melengkapi kalimat dengan kata depan yang tepat. menulis iklan. disajikan gambar suatu produk, siswa dapat menentukan kalimat iklan yang tepat. menulis teks pidato. disajikan bagian isi pidato, siswa dapat: menentukan kalimat pembuka pidato dengan tepat, menentukan kalimat penutup pidato dengan tepat. menulis surat. siswa dapat melengkapi surat dengan kalimat pembuka surat yang tepat. lulusan menulis petunjuk pemakaian. disajikan gambar sebuah produk, siswa dapat menuliskan petunjuk pemakaiannya dengan jelas. menuliskan imbuhan. disajikan kata dasar dalam kalimat, siswa dapat melengkapinya dengan imbuhan yang tepat. mendeskripsikan gambar dengan kalimat yang disajikan gambar (benda, hewan, tepat. tumbuhan) siswa dapat menentukan kalimat yang berisi deskripsi sesuai dengan gambar. menyusun laporan. disajikan data, siswa dapat menulis paragraf laporan singkat sesuai data tersebut. menulis ringkasan. disajikan teks satu paragraf, siswa dapat menentukan kalimat ringkasan sesuai isi paragraf. mengurutkan gambar seri. disajikan empat gambar seri secara acak, siswa dapat menurunkannya menjadi sebuah cerita yang runtut. matematika sd mi standar kompetensi memahami konsep dan menentukan hasil operasi hitung siswa dapat menentukan hasil operasi hitung operasi hitung bilangan bilangan bulat, dan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. serta dapat menggunakannya dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari hari. siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian kehidupan sehari hari. dan pembagian pada bilangan cacah. siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campurnjumlahan dan pengurangrkalian dan pembagian pada bilangan cacah. menentukan hasil operasi hitung siswa dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dan penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan menggunakan dalam kehidupan campuran. sehari hari. siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pecahan desimal. siswa dapat menentukan hasil perkalian atau pembagian pecahan biasa dan campuran. siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang berkaitan dengan operasi hitung (tambah dan kurang) bilangan pecahan (biasa, campuran, dan desimal). standar kompetensi menyelesaikan permasalahan siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari sehari hari yang berkaitan dengan yang menggunakan persen. persen. menyelesaikan masalah yang siswa dapat menentukan nilai kpk dari tiga bilangan menggunakan kelipatan dua angka. sebutan terkecil (kpk). persekutuan terkecil siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang menggunakan kpk. menyelesaikan masalah yang siswa dapat menentukan nilai fpb dari tiga bilangan menggunakan faktor persekutuan dua angka. terbesar (fpb). siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang menggunakan fpb. memecahkan masalah yang siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari berkaitan dengan perbandingan yang menggunakan perbandingan. dan skala. siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang menggunakan perhitungan skala. menentukan hasil operasi hitung siswa dapat menentukan hasil operasi hitung dan memecahkan masalah yang penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua berkaitan dengan akar pangkat dua dan akar pangkat dua. dan pangkat dua. siswa dapat menghitung panjang sisi persegi jika diketahui luasnya. memahami konsep menentukan hasil operasi hitung siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari nga drh yang berkaitan dengan satuan yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan waktu, panjang, berat, luas, volume atau pengurangan pada dua satuan waktu yang volume waktu serta dalam pemecahan masalah sehari berbeda. penggunaannya dalam hari pemecahan masalah: siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari kehidupan sehari hari. yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pada tiga satuan panjang yang berbeda. standar kompetensi siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang berkaitan dengan operasi hitung dari tiga satuan beratluasvolume yang berbeda. memecahkan masalah yang siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari berkaitan dengan jarak, kecepatan, sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. dan waktu. memahami konsep, sifat menentukan sifat dan unsur siswa dapat menentukan nama suatu bangun datar dan unsur unsur bangun bangun geometri dua dimensi atau berdasarkan sifat sifat bangun yang diketahui. geomeln dapat dimensi sera menentu kan siswa dapat menentukan banyak sisi atau titik sudut dari suatu gambar bangun ruang yang disajikan. besaran yang terkait dengan bangun geometri siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari d 3d) memahami gambar suatu bangun datar yang disajikan. konsep transformasi bangun datar, serta siswa dapat menentukan hasil bayangan dari rotasi dapat menggunakannya bangun datar dengan pusat putaran yang ditentukan. dalam kehidupan sehari siswa dapat menentukan sumbu simetri lipat dari hari. gambar bangun datar yang disajikan. menentukan luas dan keliling serta siswa dapat menentukan keliling dari gabungan dua pemecahan masalah yang bangun datar yang disajikan gambar beserta berkaitan dengan luas dan keliling ukurannya. bangun datar. siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar. standar kompetensi siswa dapat menentukan luas dari gabungan dua bangun datar yang disajikan gambar beserta ukurannya. menentukan bentuk jaring jaring siswa dapat menentukan bentuk jaring jaring kubus bangun ruang. atau balok. menentukan volume bangun ruang. siswa dapat menentukan volume dari bangun ruang sisi datar (balok atau kubus) yang disajikan gambar beserta ukurannya. menentukan luas permukaan dari siswa dapat menentukan luas permukaan dari bangun ruang. gabungan dua bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) dari gambar yang diberikan. memahami konsep menentukan letak titik pada bidang siswa dapat menentukan nama bangun datar yang koordinat untuk koordinat yang berhubungan terbentuk dari titik titik koordinat yang diberikan. menentukan letak benda dengan sifat bangun datar. dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah. memahami konsep membaca dan menafsirkan unsur siswa dapat menentukan bagian data (terbanyak, pengumpulan data, dalam diagram batang dan terendah, selisih) yang disajikan dalam bentuk diagram penyajian data dengan diagram lingkaran. batang. tabel dan grafik, siswa dapat menentukan salah satu unsur yang belum mengurutkan data, diketahui dari gambar diagram lingkaran yang menghitung rata rata disajikan serta menerapkan dalam pemecahan masalah menghitung nilai rata rata dan siswa dapat menentukan nilai rata rata dari kehidupan sehari hari. modus yang berkaitan dengan sekumpulan data yang disediakan. pemecahan masalah. siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari hari yang berkaitan dengan modus dari sekumpulan data yang disediakan. ilmu pengetahuan alam sd mi standar kompetensi memahami ciri ciri dan menentukan ciri ciri khusus disajikan gambar hewan tumbuhan tertentu, siswa penggolongan hewan makhluk hidup. dapat menjelaskan ciri khusus yang ada pada dan tumbuhan, cara hewan tumbuhan tersebut. kembangbiakan dan bulan menentukan cara menggolongkan disajikan beberapa nama tumbuhan hewan dalam satu manfaat tumbuhan dan makhluk hidup hewan tumbuhan kelompok, siswa dapat menentukan tumbuhan hewan hewan bagi manusia, dan berdasarkan ciri cirinya. lain yang termasuk dalam kelompok itu. upaya pelestarian. menentukan cara disajikan gambar tumbuhan, siswa dapat menentukan perkembangbiakan cara perkembangbiakannya. hewan tumbuhan. awan mpu siswa dapat menentukan ciri ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. menjelaskan manfaat siswa dapat menentukan manfaat bagian dari tubuh hewan tumbuhan bagi hewan tumbuhan tertentu bagi manusia dan kehidupan lingkungan. lingkungannya. siswa dapat menjelaskan tujuan penggunaan bahan tertentu dari hewan tumbuhan suatu daerah. menjelaskan tujuan pelestarian siswa dapat menjelaskan pentingnya pelestarian hewan tumbuhan langka. hewan tumbuhan langka. memahami bagian tubuh mengidentifikasi bagian bagian siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia manusia dan tumbuhan, tubuh manusia. berdasarkan gambar. menjelaskan fungsinya, serta mampu iny menjelaskan proses dan fungsi disajikan gambar alat indra beserta bagian bagiannya, mengidentifikasi pada alat indra, pernapasan, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk. pencernaan dan peredaran darah kebutuhan tubuh agar pada manusia siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada tumbuh sehat. salah satu bagian alat pernafasan berdasarkan gambar. standar kompetensi disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menentukan fungsi organ atau saluran pencernaan yang ditandai. siswa dapat menentukan urutan sirkulasi aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar. menjelaskan fungsi organ pada siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan. tumbuhan. menjelaskan manfaat zat makanan siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan (gizi) bagi kesehatan manusia. bagi kesehatan tubuh manusia. menjelaskan jenis jenis penyakit siswa dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit pada manusia dan cara menular pada manusia. pencegahannya. memahami saling menentukan berbagai bentuk siswa dapat menentukan contoh bentuk hubungan ketergantungan antar interaksi yang terjadi antara antara dua mahluk hidup (salah satu simbiosis). makhluk hidup serta makhluk hidup dan lingkungannya mak cara cara makhluk hidup (rantai makanan, komunitas, dan sapa! menu rantai makanan yang coco menyesuaikan diri simbiosis). dalam komunitas ekosistem tertentu. terhadap lingkungannya. siswa dapat menentukan peran makhluk hidup tertentu dalam suatu ekosistem. menjelaskan bentuk dan fungsi alat siswa dapat menjelaskan fungsi bentuk keadaan tubuh tubuh mahluk hidup untuk hewan atau tumbuhan tertentu bagi kelangsungan penyesuaian diri terhadap hidupnya. lingkungannya. kunganny siswa dapat mengidentifikasi bentuk adaptasi pada hewan tumbuhan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. standar kompetensi memahami perubahan menjelaskan berbagai jenis siswa dapat menyebutkan contoh perubahan wujud wujud benda dan perubahan wujud benda. benda tertentu (mencair, membeku, menguap, kegunaan, pengaruh mengembun, menyublim). terhadap benda dalam kehidupan sehari menjelaskan kegunaan manfaat siswa dapat menjelaskan contoh pemanfaatan hari perubahan wujud benda dalam perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari hari kehidupan. (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim). menjelaskan pengaruh perubahan disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat suhu terhadap benda dalam menjelaskan pengaruh suhu pada kegiatan tersebut. kehidupan sehari hari (pemuaian, pembakaran, pengeringan, dll). menjelaskan macam macam siswa dapat menyebutkan contoh perpindahan kalor perpindahan kalor. yang terjadi pada suatu kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari hari. menjelaskan konduktor dan isolator siswa dapat menjelaskan pemanfaatan benda panas. konduktor atau isolator. memahami berbagai mengidentifikasi bentuk bentuk disajikan gambar alat atau pernyataan yang berkaitan bentuk energi, gaya serta energi, perubahan, dan dengan energi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk perubahan, manfaat dan pemanfaatannya dalam kehidupan energi yang digunakan atau dihasilkan. pengaruhnya. sehari hari. disajikan gambar percobaan atau pernyataan yang berkaitan dengan cahaya, siswa dapat menyebutkan sifat sifat cahaya. siswa dapat menyebutkan manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari hari. disajikan gambar rangkaian listrik terdiri dari beberapa lampu, siswa dapat menentukan lampu yang menyala' tidak menyala jika salah satu lampu diputus. lulusan menjelaskan macam macam siswa dapat menyebutkan contoh contoh energi energi alternatif. alternatif. menjelaskan pemanfaatan gaya disajikan gambar atau pernyataan kegiatan tertentu, dalam kehidupan sehari hari. siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak atau bentuk suatu benda. disajikan gambar tuas atau pengungkit, siswa dapat menentukan letak beban atau kuasa atau titik tumpu. disajikan gambar ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai untuk digunakan pada kegiatan tersebut. menjelaskan cara cara manfaat disajikan suatu kasus, siswa dapat menjelaskan cara penghematan energi bagi cara atau manfaat penghematan energi tertentu. kehidupan sehari hari. memahami berbagai menjelaskan berbagai disajikan pernyataan tentang pemanfaatan salah satu jenis sumber daya alam, jenis kegunaan pelestarian jenis sumber daya alam, siswa dapat menentukan kegunaannya, sumber daya alam. jenis sumber daya alam yang digunakan. dampaknya bagi kehidupan. siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam atau dapat menentukan cara untuk melestarikan sumber daya alam. menjelaskan berbagai disajikan suatu peristiwa gejala alam, siswa dapat macam dampak gejala alam. menjelaskan dampak yang ditimbulkannya. standar kompetensi memahami sistem tata mendeskripsikan susunan tata siswa dapat menentukan urutan tata letak atau ciri ciri surya. surya. planet dalam tata surya. menjelaskan akibat gerakan siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi bulan bumi bulan. terhadap kehidupan bumi. menjelaskan akibat atau manfaat siswa dapat menyebutkan dasar perhitungan gerakan bumi atau bulan. penanggalan masehi atau kamariah. kisi kisi soal ujian nasional sdb bahasa indonesia sdb dan tunanetra, tunadaksa ringan, dan tunalaras) standar kompetensi ma) senarkonesuns! kemamatanyangautar narator memahami berbagai jenis menentukan tema, kalimat utama, disajikan bacaan sederhana paragraf), siswa wacana non sastra yang dan isi bacaan sederhana. dapat: berupa teks bacaan berbagai jenis paragraf menentukan kalimat utama pada bacaan, (narasi, deskripsi, menentukan tema bacaan. menentukan judul, gagasan pokok, disajikan bacaan sederhana paragraf) tanpa kesimpulan, dan kalimat tanya judul, siswa dapat: tentang isi bacaan. menentukan judul bacaan, menyimpulkan isi bacaan, menentukan gagasan pokok paragraf tersebut, menyusun kalimat tanya yang sesuai dengan isi bacaan. menentukan kata bermakna disajikan sebuah paragraf, siswa dapat: konotasi, kata bersinonim, dan kata berantonim. mengartikan kata yang bermakna konotasi dalam paragraf, menentukan sinonim kata dalam paragraf, menentukan antonim kata dalam paragraf. ma) semekonemoni kamanpanyangattun antar lulusan yang menentukan kata tanya, makna disajikan kalimat sederhana, siswa dapat: kata berimbuhan. menentukan kata tanya dalam kalimat tersebut, menentukan makna kata berimbuhan dalam kalimat tersebut. menulis karangan dengan melengkapi kalimat tumpang. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapi menggunakan kosa kata kalimat dengan kata yang tepat. yang bervariasi dan efektif dalam bentuk paragraf menyusun kalimat acak menjadi disajikan kalimat secara acak, siswa dapat narasi, deskripsi, paragraf padu. menurunkannya menjadi paragraf yang padu. argumentasi dan berbagai surat dalam kehidupan. melengkapi bagian surat, formulir, siswa dapat membuat kalimat pembuka pada surat percakapan, paragraf, cerita, pidato permohonan izin tidak masuk sekolah. sederhana, dan pantun sederhana. siswa dapat menuliskan tanggal surat dengan benar. disajikan formulir sederhana, siswa dapat mengisi formulir dengan benar. disajikan kalimat pembuka pidato yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kata yang tepat. disajikan kutipan pidato tanpa kalimat penutup, siswa dapat melengkapinya dengan benar. disajikan kutipan percakapan sederhana yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. disajikan paragraf sederhana yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. lulusan yang disajikan cuplikan cerita sederhana yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. disajikan sampiran pantun sederhana, siswa dapat melengkapinya pada bagian isi yang sesuai. menyunting isi (ketepatan menyunting struktur kalimat, istilah, disajikan kalimat sederhana yang strukturnya salah, isi, urutan isi) menyunting penulisan ejaan, penulisan kata, siswa dapat menentukan perbaikannya. bahasa dan berbagai kata, gabungan kata, dan tanda baca. istilah, gabungan kata disajikan kalimat sederhana dengan berbagai struktur kalimat, menggunakan istilah yang salah, siswa dapat kepanduan kelengkapan menentukan perbaikannya. paragraf serta penggunaan ejaan dan tanda baca. siswa dapat menentukan penulisan ejaan kata yang tepat dalam kalimat. disajikan kalimat yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan gabungan kata yang tepat. disajikan kalimat sederhana yang dalamnya terdapat kata yang tidak tepat, siswa dapat memperbaikinya. disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan kalimat yang dalamnya terdapat kesalahan penulisan kata. disajikan sebuah kalimat tanpa tanda baca, siswa dapat melengkapinya dengan tanda baca yang tepat. menyusun kalimat pertama disajikan ilustrasi tentang maksud pengumuman, pengumuman. siswa dapat menentukan kalimat pertama yang tepat. mal semerkomemonti kamanpanyangattun antar lulusan yang menggunakan kata, kalimat menggunakan tanda baca, akronim, siswa dapat menentukan penggunaan tanda baca serta ejaan dan tanda baca eyd. koma dalam kalimat dengan tepat. dalam berbagai ragam tulisan. siswa dapat menggunakan tanda baca titik dua dalam sebuah kalimat. siswa dapat menggunakan tanda tanya dalam sebuah kalimat. siswa dapat menggunakan tanda seru dalam sebuah kalimat. disajikan kalimat dengan nama lembaga yang lengkap, siswa dapat menentukan akronimnya. disajikan kalimat yang menggunakan akronim, siswa dapat menentukan kepanjangannya. siswa dapat menentukan penulisan nama negara dengan benar. siswa dapat menentukan penulisan nama dan gelar dengan tepat. menyusun kalimat perintah, kalimat disediakan kalimat perintah yang belum lengkap berita, kalimat sederhana, kata siswa dapat melengkapinya dengan kata yang tepat. acak. disediakan kalimat berita yang belum lengkap siswa dapat melengkapinya dengan kata yang tepat. diberikan sejumlah kata secara acak, siswa dapat menyusunnya dengan kalimat yang benar. disajikan kalimat sederhana yang tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata tanya yang tepat. men kemampuan yang diukur lulusan yang mengapresiasi berbagai menentukan unsur intrinsik cerita, disajikan cuplikan ceritera rakyat, siswa dapat: karya sastra yang berupa intrinsik puisi, isi drama, dan pantun, puisi bebas, cerita, pantun. menentukan watak salah satu tokohnya, drama untuk memahami isi dan merefleksikan isinya menentukan minatnya, dalam kehidupan sehari hari. menentukan latar terjadinya peristiwa dalam cerita. diberikan sebuah pantun, siswa dapat menentukan maksud isi pantun. disajikan sebuah puisi sederhana, siswa dapat: menentukan minatnya, menentukan makna salah satu kata atau frase pada puisi tersebut. disajikan sebuah penggalan drama siswa dapat menentukan isinya. bahasa indonesia sdb tunarungu) standar kompetensi ma) sendrkomesunsi kemamatanyangautar datar memahami jenis wacana menentukan tokoh, watak, disajikan teks bacaan sastra sederhana, siswa dapat: sastra nonsastra yang peristiwa, dan latar dalam bacaan berupa teks bacaan, sastra. menentukan tokoh utamanya, pengalaman sehari hari, dan dongeng. menentukan watak salah satu tokoh dalam bacaan, menentukan peristiwa yang terjadi dalam bacaan, menentukan latar terjadinya peristiwa dalam bacaan. menentukan tema, judul, kalimat disajikan teks bacaan nonsastra paragraf tanpa utama, simpulan, dan isi pokok judul), siswa dapat: bacaan nonsastra. menentukan kalimat utama salah satu paragraf, menyimpulkan isi bacaan, menentukan judul yang sesuai dengan isi bacaan, menentukan tema bacaan, menentukan isi pokok salah satu paragraf. memperbaiki kesalahan menggunakan kata penghubung, disajikan sebuah paragraf kalimat) tanpa kata berbahasa dalam hal kata depan, kata ganti, kata tanya, penghubung, siswa dapat menentukan kata pemilihan kata, gabungan kata seru, gabungan kata, kata penghubung antarkalimat yang tepat untuk kata, ejaan dan tanda baca. dasar, kata berimbuhan, arti kata, melengkapi paragraf tersebut. kata bersinonim antonim. disajikan sebuah kalimat yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kata penghubung yang tepat. standar kompetensi mal sondikonesuns! komamatanyangauar stator menentukan kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata ganti orang yang tepat. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata tanya yang tepat. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata seru yang tepat. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata gabung yang tepat. disajikan kalimat yang dalamnya terdapat kata berimbuhan, siswa dapat menentukan kata dasarnya. disajikan kalimat yang belum lengkap, siswa dapat menentukan kata berimbuhan me i yang tepat. disajikan kalimat yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kata berawalan ber yang tepat. diberikan kalimat dengan kata dasar, siswa dapat menentukan imbuhan yang sesuai untuk kata dasar tersebut. disajikan kalimat tumpang, siswa dapat melengkapinya dengan kata berakhiran yang tepat. disajikan sebuah kalimat yang dalamnya terdapat kata berakhiran, siswa dapat menentukan kata dasarnya. standar kompetensi mal senarkonesensi kamanpuanyangatatur antar disajikan paragraf yang belum lengkap, siswa dapat melengkapinya dengan kata ganti yang tepat. disajikan sebuah kalimat, siswa dapat menentukan antonim salah satu kata dalam kalimat tersebut. disajikan sebuah kalimat, siswa dapat menentukan sinonim salah satu kata dalam kalimat tersebut. disajikan sebuah kalimat, siswa dapat menentukan arti salah satu kata dalam kalimat tersebut. menggunakan eyd dan tanda menentukan penulisan nama negara yang benar baca. menurut eyd dalam kalimat. disajikan kalimat tanpa tanda baca, siswa dapat menentukan penggunaan tanda baca yang tepat dalam kalimat tesebut. menentukan penulisan huruf kapital yang tepat dalam kalimat. menentukan penggunaan tanda baca koma yang tepat dalam kalimat. menentukan pemenggalan suku menentukan pemenggalan kata dalam kalimat kata, kalimat. berdasarkan suku katanya dengan tepat. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan peninggalannya berdasarkan jeda yang benar. menentukan penulisan kalimat disajikan sebuah kalimat tidak langsung, siswa dapat langsung' tidak langsung. menentukan penulisan kalimat langsung yang tepat. disajikan kalimat langsung, siswa dapat menentukan penulisan kalimat tidak langsung yang tepat. lulusan menganalisis jabatan kata dalam disajikan kalimat, siswa dapat menentukan subjek kalimat. kalimat tersebut. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan predikat kalimat tersebut. disajikan kalimat, siswa dapat menentukan objek kalimat tersebut. disajikan paragraf kalimat), siswa dapat menentukan kalimat yang dalamnya terdapat keterangan. menyusun kata acak menjadi disajikan kata kata kata) secara acak, siswa kalimat. dapat menyusunnya menjadi kalimat yang tepat. mengapresiasi karya sastra menentukan unsur intrinsik puisi. disajikan puisi sederhana, siswa dapat: fiksi, dan berefleksi isinya menentukan pesannya, dalam kehidupan sehari menentukan makna salah satu kata atau frase hari. dalam puisi tersebut. menentukan unsur intrinsik cerita. disajikan kutipan cerita sederhana, siswa dapat: menentukan minatnya, menentukan watak salah satu tokoh dalam cerita tersebut, menentukan latar terjadinya peristiwa dapat cerita. menggunakan kalimat sindiran dan disajikan suatu kejadian, siswa dapat menanggapinya kalimat penghapus. dengan kalimat sindiran yang tepat. disajikan suatu kejadian, siswa dapat menanggapinya dengan kalimat yang halus sopan. nol swa ramemanyagaau wat lulusan yang menentukan ungkapan kesedihan. disajikan penggalan cerita sederhana, siswa dapat menentukan kalimat yang mengungkapkan rasa sedih sesuai dengan cerita tersebut. menentukan ungkapan disajikan kutipan cerita sederhana, siswa dapat kegembiraan. menentukan kalimat yang mengungkapkan rasa kegembiraan. menyusun kalimat acak menjadi disajikan empat kalimat acak, siswa dapat kalimat yang padu. menyusunnya menjadi cerita yang padu. melengkapi cerita. disajikan kutipan cerita sederhana yang belum lengkap kalimat), siswa dapat melengkapinya dengan kalimat yang tepat. matematika sdb dan tunanetra, tunadaksa ringan, dan tunalaras) standar kompetensi melakukan operasi menentukan hasil suatu operasi hitung siswa dapat menjumlahkan dua bilangan bulat positif. hitung pada bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian) serta dapat antara beberapa bilangan bulat positif. siswa dapat menjumlahkan tiga bilangan bulat positif. menerapkannya dalam siswa dapat menentukan hasil pengurangan suatu kehidupan sehari hari. bilangan bulat positif oleh bilangan bulat positif lainnya. siswa dapat menentukan hasil perkalian dari dua bilangan bulat positif. menentukan hasil suatu operasi hitung siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan dari bilangan bulat positif dengan pengurangan bilangan bulat positif dalam soal cerita bilangan bulat negatif. sederhana. siswa dapat menentukan hasil operasi hitung dari bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. menentukan hasil suatu operasi pada siswa dapat menjumlahkan dua bilangan pecahan bilangan pecahan biasa (penjumlahan, biasa. pengurangan). siswa dapat menjumlahkan tiga bilangan pecahan biasa. siswa dapat menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan oleh bilangan pecahan yang lebih kecil. menentukan hasil suatu operasi antara siswa dapat menjumlahkan dua bilangan pecahan dua bilangan pecahan desimal. desimal. siswa dapat menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan desimal oleh bilangan pecahan desimal yang lebih kecil. standar kompetensi menentukan hasil suatu operasi bilangan siswa dapat mengalikan bilangan cacah dengan yang berhubungan dengan persen. bilangan persen. menyelesaikan soal yang berkaitan siswa dapat menentukan faktor prima dari suatu dengan fpb. bilangan. siswa dapat menentukan fpb dari dua bilangan. siswa dapat menentukan fpb dari tiga bilangan. menyelesaikan soal yang berkaitan siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kpk. dengan kpk. siswa dapat menentukan kpk dari dua bilangan. menyelesaikan operasi hitung yang siswa dapat menjumlahkan dua bilangan pangkat berkaitan dengan bilangan pangkat dua. dua. siswa dapat menentukan hasil pengurangan dua bilangan pangkat dua. menentukan akar pangkat dua dari suatu siswa dapat menentukan hasil akar pangkat dua dari bilangan. suatu bilangan. menentukan perbandingan nilai dua siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan bilangan pada soal cerita. dengan perbandingan. menyelesaikan soal yang berkaitan siswa dapat menentukan jarak sebenarnya antara dengan skala suatu peta. kota dan kota bila jarak dan skala pada peta diketahui. menyelesaikan soal cerita yang berkaitan siswa dapat menentukan selisih suhu dua kota dengan bilangan bulat. yang berbeda. standar kompetensi memahami konsep menyelesaikan soal yang berkaitan siswa dapat menjumlahkan atau mengurangkan dua pengukuran serta dengan pengukuran (satuan panjang, ukuran panjang dengan satuan berbeda. dapat menerapkannya satuan waktu, satuan luas, satuan dalam kehidupan volume, dan satuan berat). siswa dapat mengubah satuan waktu satuan sehari hari. waktu lainnya. siswa dapat menjumlahkan atau mengurangkan dua ukuran luas dengan satuan berbeda. siswa dapat menjumlahkan atau mengurangkan dua ukuran volume dengan satuan berbeda. siswa dapat mengubah satuan berat satuan berat lainnya. memahami konsep menghitung menyelesaikan soal soal siswa dapat menentukan panjang sisi persegi bila bangun datar dan yang berkaitan dengan unsur bangun diketahui luasnya. bangun ruang, datar (panjang, keliling, luas, dan besar transformasi bangun sudut). siswa dapat menentukan keliling persegipanjang jika datar, dan mampu diketahui ukurannya. menghitung besaran besaran yang terkait siswa dapat menentukan luas persegi jika diketahui dengan bangun ukurannya. geometri, serta menggunakannya siswa dapat menentukan besar salah satu sudut jika dalam kehidupan diketahui besar sudut lainnya pada satu garis lurus. sehari hari. menghitung soal soal yang berkaitan siswa dapat menentukan volume balok jika diketahui dengan unsur bangun ruang (volume, ukuran rusuk rusuknya. luas permukaan). siswa dapat menentukan luas permukaan kubus jika diketahui ukuran rusuknya. standar kompetensi menentukan simetri lipat, simetri putar siswa dapat menentukan banyak simetri lipat sebuah dan pencerminan. bangun datar. siswa dapat menentukan banyak simetri putar sebuah bangun datar. mengolah, menyajikan menyelesaikan soal soal yang berkaitan siswa dapat menafsirkan data dari diagram batang dan menafsirkan data dengan diagram batang. yang diberikan. serta menggunakannya menghitung rata rata dari sekumpulan siswa dapat menentukan rata rata dari nilai ulangan dalam kehidupan data. yang diberikan. sehari hari. menyelesaikan soal soal yang berkaitan siswa dapat menentukan modus dari data nilai dengan modus. ulangan yang diberikan. siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan modus. matematika sdb tunarungu) standar kompetensi melakukan operasi hitung menentukan hasil suatu operasi siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua pada bilangan serta dapat bilangan pada bilangan bilangan bulat positif. menerapkannya dalam bulat. kehidupan sehari hari. siswa dapat menentukan hasil pengurangan dua bilangan bulat positif. siswa dapat menentukan hasil perkalian bilangan dengan bilangan bulat positif lainnya. siswa dapat menentukan fpb atau kpk dua bilangan. menghitung hasil suatu operasi siswa dapat menghitung hasil penjumlahan dua bilangan pada bilangan bilangan pecahan biasa yang menyebutnya sama. pecahan. siswa dapat menghitung hasil pengurangan dua bilangan pecahan desimal satu angka belakang koma. siswa dapat menghitung hasil perkalian dua pecahan biasa. menentukan hasil suatu operasi siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua hitung (#, pada bilangan yang bilangan persen. dinyatakan dalam persen. siswa dapat menentukan hasil pengurangan dua bilangan persen. siswa dapat menentukan hasil perkalian bilangan persen. standar kompetensi menyelesaikan soal soal cerita siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang yang berkaitan dengan operasi menggunakan operasi penjumlahan bilangan cacah. hitung. siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang menggunakan operasi pengurangan bilangan cacah. siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang menggunakan operasi perkalian bilangan cacah. menentukan akar pangkat dua dari siswa dapat menentukan hasil dari akar pangkat dua suatu bilangan. suatu bilangan. menentukan perbandingan dua siswa dapat menentukan hasil perbandingan dua buah bilangan bulat dalam pecahan bilangan bulat dalam pecahan desimal. desimal. memahami konsep menyelesaikan soal soal yang disajikan gambar bangun datar, siswa dapat pengukuran serta dapat berkaitan dengan pengukuran mengukur panjang salah satu sisi jika sisi yang menerapkannya dalam (satuan panjang, waktu, luas, lainnya diketahui. kehidupan sehari hari. volume, berat). siswa dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan, jika sebagian kegiatan sudah terukur waktunya. siswa dapat menghitung luas suatu bidang jika panjang sisi sisinya diketahui. mengubah satuan ukuran satuan siswa dapat mengubah satuan ukuran panjang ukuran lain yang sejenis. satuan panjang lainnya. siswa dapat mengubah satuan ukuran waktu satuan waktu lainnya. siswa dapat mengubah bentuk satuan berat satuan berat lainnya. standar kompetensi menyelesaikan soal cerita yang siswa dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan berkaitan dengan pengukuran dengan ukuran panjang. (satuan panjang, waktu, luas, volume, berat). siswa dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan ukuran waktu. siswa dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan ukuran berat. siswa dapat menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan satuan luas. memahami konsep bangun menyelesaikan soal yang berkaitan siswa dapat menghitung keliling persegipanjang jika dasar dan bangun ruang, dengan bangun datar (satuan diketahui gambar beserta ukuran sisinya. transformasi bangun datar, panjang, keliling, luas, sudut). dan menghitung besaran, siswa dapat menghitung luas segitiga jika diketahui besaran yang terkait gambar, ukuran alas dan tingginya. dengan bangun geometri, serta menggunakannya siswa dapat menghitung panjang sebuah persegi dalam kehidupan sehari panjang jika luas dan lebar diketahui. hari. siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun datar. menghitung besaran bangun ruang, siswa dapat menghitung volume kubus jika diketahui seperti volume dan luas gambar dan ukuran rusuknya. permukaan. siswa dapat menghitung volume balok jika diketahui gambar dan ukuran rusuknya. siswa dapat menghitung volume prisma segitiga jika gambar beserta ukuran alas, tingginya diketahui. standar kompetensi menyelesaikan soal soal cerita siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan yang berkaitan dengan bangun dengan bangun datar. datar dan bangun ruang. siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bangun ruang. mengerjakan soal yang berkaitan disajikan gambar bangun datar, siswa dapat dengan simetri dan pencerminan. menentukan bangun simetri. siswa dapat menentukan gambar yang memiliki dua simetri lipat. mengolah, menyajikan, dan membaca menafsirkan suatu siswa dapat menentukan unsur tertentu dari data menafsirkan data serta diagram. yang disajikan dalam diagram batang. menggunakannya dalam kehidupan sehari hari. disajikan gambar diagram batang berdasarkan data yang diberikan, siswa dapat membaca bagian data tertentu. menentukan rata rata (mean) dan siswa dapat menentukan rata rata (mean) dari data modus suatu data. tertentu. siswa dapat menentukan modus dari sekumpulan data yang diberikan. ilmu pengetahuan alam (ipa) sdb dan tunanetra, tunadaksa ringan, dan tunalaras) standar kompetensi memahami ciri ciri dan menjelaskan ciri ciri makhluk hidup. dituliskan ciri ciri hewan tumbuhan tertentu, siswa penggolongan hewan dan dapat menentukan ciri khususnya. tumbuhan, lak mengelompokkan hewan atau siswa dapat menggolongkan tumbuhan hewan perkembangbiakan hewan tumbuhan. berdasarkan ciri ciri yang dimiliki dan tumbuhan, manfaat tumbuhan hewan. tumbuhan dan hewan bagi manusia, dan upaya menjelaskan proses fotosintesis pada siswa dapat menentukan zat zat yang pelestariannya. tumbuhan. berperan dihasilkan dalam proses fotosintesis. menjelaskan cara perkembangbiakan disajikan tabel hewan tumbuhan yang sudah hewan dan tumbuhan. dikenal, siswa dapat mengelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. menjelaskan manfaat hewan dan siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. hewan tumbuhan tertentu bagi kehidupan sekitarnya. menjelaskan contoh contoh upaya siswa dapat menentukan hewan tumbuhan yang pelestarian hewan dan tumbuhan. perlu dilestarikan daerah tertentu. memahami bagian tubuh menjelaskan rangka manusia, fungsi, siswa dapat menyebutkan bagian rangka tertentu manusia, hewan, dan dan cara pemeliharaannya. pada tubuh manusia. pabalpil bala siswa dapat menjelaskan cara pemeliharaan mengidentifikasi kebutuhan rangka tubuh pada manusia. tubuh agar tumbuh sehat. menjelaskan alat indera manusia, siswa dapat menjelaskan fungsi salah satu fungsi, dan cara pemeliharaannya. bagian alat indera. menjelaskan alat pernafasan pada siswa dapat menyebutkan alat pernafasan pada makhluk hidup. hewan tertentu. siswa dapat menyebutkan salah satu organ penyusun sistem pernafasan. standar kompetensi menunjukkan alat fungsi pencernaan siswa dapat menyebutkan organ tempat makanan pada manusia dan hewan. terjadinya proses tertentu pada alat pencernaan manusia. menjelaskan alat peredaran darah siswa dapat menjelaskan fungsi salah satu pada manusia. bagian pada sistem peredaran darah. menjelaskan bagian bagian tumbuhan siswa dapat menjelaskan fungsi bagian tubuh dan fungsinya. tumbuhan. menjelaskan kebutuhan tubuh untuk siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tumbuh sehat. tertentu untuk tumbuh sehat. menjelaskan jenis jenis penyakit dan siswa dapat menentukan bagian tubuh organ cara pencegahannya. yang terganggu akibat penyakit tertentu. memahami saling menjelaskan rantai makanan antar siswa dapat menentukan rantai makanan pada ketergantungan antar makhluk hidup. ekosistem tertentu. makhluk hidup serta cara menjelaskan hubungan antar makhluk siswa dapat menentukan contoh salah satu hidup (simbiosis). simbiosis antara dua makhluk hidup. menyesuaikan diri terhadap lingkungan. menjelaskan bentuk penyesuaian diri siswa dapat menjelaskan cara penyesuaian diri terhadap makhluk hidup terhadap hewan tertentu terhadap lingkungannya. lingkungan. disajikan suatu pernyataan tentang cara penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan, siswa dapat menentukan contoh tumbuhan yang menyesuaikan dengan cara tersebut. memahami perubahan wujud mengidentifikasi perubahan wujud siswa dapat menentukan perubahan wujud benda benda, kegunaannya dan benda. dalam kehidupan sehari hari. pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan menyebutkan manfaat perubahan siswa dapat menyebutkan manfaat perubahan sehari hari. wujud benda. wujud akibat pengaruh suhu. standar kompetensi menjelaskan pengaruh suhu terhadap siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu pemuaian benda. terhadap pemuaian benda dan aplikasinya dalam kehidupan sehari hari. menjelaskan perpindahan siswa dapat menyebutkan contoh pemanfaatan panas penghantar dan manfaatnya. benda isolator konduktor dalam kehidupan sehari hari. memahami berbagai bentuk menjelaskan berbagai bentuk energi, siswa dapat menentukan bentuk energi yang energi, gaya serta dan cara menghemat energi. digunakan dalam kegiatan tertentu. perubahan, manfaat, serta pengaruhnya. siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif. siswa dapat menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. siswa dapat menyebutkan sifat sifat cahaya. menjelaskan macam macam gaya, siswa dapat menyebutkan jenis gaya yang pengaruh, dan manfaatnya. digunakan pada suatu kegiatan. siswa dapat menjelaskan manfaat gaya dalam kehidupan sehari hari. siswa dapat menjelaskan manfaat pesawat sederhana dalam kegiatan tertentu. menjelaskan perubahan bentuk energi siswa dapat menentukan jenis jenis perubahan dan manfaatnya dalam kehidupan energi. sehari hari. siswa dapat menyebutkan contoh manfaat perubahan energi dalam kehidupan sehari hari. standar kompetensi memahami berbagai jenis menjelaskan jenis jenis, manfaat, dan siswa dapat menjelaskan manfaat sumber daya sumber daya alam, upaya pelestarian sumber daya alam. alam. kegunaannya, dampaknya bagi kehidupan, dan gejala siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian alam. sumber daya alam. menjelaskan macam gejala alam dan siswa dapat menjelaskan dampak dari gejala dampaknya bagi kehidupan bumi. alam. memahami sistem tata surya. menjelaskan sistem tata surya. siswa dapat menentukan kedudukan planet planet dalam tata surya berdasarkan urutannya. siswa dapat mengidentifikasi suatu planet berdasarkan ciri cirinya. menjelaskan gerakan bumi, bulan siswa dapat menjelaskan pengaruh gerak matahari dan pengaruhnya terhadap bumi bulan terhadap kehidupan bumi. kehidupan bumi. siswa dapat menentukan dasar penghitungan tahun hijriah atau masehi. ilmu pengetahuan alam sdb b tunarungu) standar kompetensi memahami ciri ciri dan menjelaskan ciri ciri makhluk hidup. disajikan gambar tentang ciri makhluk hidup, siswa penggolongan hewan dan dapat mengidentifikasi ciri tersebut. tumbuhan, cara perkembangbiakan hewan mengelompokkan hewan atau siswa dapat mengelompokkan hewan tumbuhan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan berdasarkan cirinya. berdasarkan ciri cirinya. tumbuhan dan hewan bagi manusia, dan upaya menjelaskan proses fotosintesis siswa dapat menyebutkan zat zat yang pelestariannya. pada tumbuhan hijau. diperlukan dihasilkan dalam proses fotosintesis. menjelaskan cara disajikan gambar tumbuhan hewan tertentu siswa perkembangbiakan hewan dan dapat menyebutkan cara perkembangbiakannya. tumbuhan. siswa dapat menentukan nama hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. menjelaskan manfaat hewan dan disajikan gambar hewan tumbuhan, siswa dapat tumbuhan bagi manusia. menyebutkan bagian yang dapat dimanfaatkan dari hewan tumbuhan tersebut untuk keperluan tertentu. menjelaskan contoh contoh upaya siswa dapat menyebutkan contoh hewan tumbuhan pelestarian hewan dan tumbuhan. yang perlu dilestarikan daerah tertentu. memahami bagian tubuh menjelaskan bagian tubuh manusia siswa dapat menyebutkan bagian rangka manusia, hewan, dan dan fungsinya (rangka, alat berdasarkan gambar. tumbuhan, menjelaskan pencernaan, alat pernafasan, alat dapat bukan bagi lat fungsinya, serta kebutuhan peredaran darah). siswa dapat menyebutkan bagian alat pencernaan berdasarkan fungsinya. tubuh agar tumbuh sehat. disajikan gambar sistem peredaran darah, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk. siswa dapat menyebutkan bagian alat pernafasan berdasarkan gambar. sen aaposnsi kemampuanyangdutar indah menjelaskan fungsi indera dan cara disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi pemeliharaannya. bagian alat indera berdasarkan fungsinya. siswa dapat menyebutkan cara pemeliharaan salah satu alat indera. menjelaskan bagian bagian disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya. tertentu dari tumbuhan berdasarkan fungsinya. menjelaskan cara menjaga siswa dapat menyebutkan manfaat zat makanan kesehatan tubuh dan contoh contoh tertentu bagi kesehatan tubuh. penyakit pada manusia. siswa dapat menyebutkan organ tubuh yang memahami saling menjelaskan hubungan diantara disajikan beberapa jenis hewan dan tumbuhan ketergantungan antar makhluk hidup. berbentuk gambar, siswa dapat menentukan urutan makhluk hidup rantai makanan yang tepat terbentuk pada ekosistem menyesuaikan diri terhadap tertentu. lingkungan. siswa dapat menyebutkan contoh simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup. menjelaskan cara penyesuaian siswa dapat menyebutkan hewan tumbuhan yang makhluk hidup dengan menyesuaikan diri dengan cara tertentu. lingkungannya. disajikan gambar hewan tumbuhan, siswa dapat menyebutkan cara penyesuaian diri dengan memahami perubahan menentukan perubahan wujud disajikan gambar pernyataan, siswa dapat wujud benda, kegunaannya benda dalam kehidupan sehari hari. menyebutkan jenis perubahan wujud benda. dan pengaruh suhu terhadap benda dalam menjelaskan pengaruh suhu siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap standar kompetensi menjelaskan perpindahan panas disajikan gambar atau pernyataan, siswa dapat dan manfaatnya dalam kehidupan menyebutkan cara perpindahan panas (konduksi, sehari hari. radiasi, konveksi). disajikan gambar benda, siswa dapat menjelaskan manfaat benda tersebut berdasarkan daya hantar panasnya (isolator konduktor). memahami berbagai bentuk mendeskripsikan bentuk, sumber disajikan gambar kegiatan atau pernyataan, siswa energi, gaya serta energi, dan manfaatnya. dapat menentukan jenis energi yang digunakan. perubahan, manfaat dan pengaruhnya. siswa dapat menunjukkan gambar atau pernyataan yang memanfaatkan energi alternatif. siswa dapat menyebutkan sifat sifat cahaya. menjelaskan perubahan energi dan disajikan gambar alat rumah tangga, siswa dapat manfaatnya dalam kehidupan menentukan jenis perubahan energi. sehari hari. siswa dapat menyebutkan contoh peralatan rumah tangga berdasarkan energi yang digunakan. siswa dapat menunjukkan contoh kegiatan penghematan energi. menjelaskan macam macam gaya disajikan gambar kegiatan, siswa dapat menyebutkan dan manfaatnya dalam kehidupan jenis gaya yang digunakan. sehari hari. menjelaskan fungsi pesawat disajikan gambar atau pernyataan, siswa dapat sederhana. menjelaskan fungsi pesawat sederhana dalam gambar atau pernyataan tersebut. standar kompetensi menjelaskan berbagai jenis menjelaskan berbagai jenis sumber siswa dapat menyebutkan kegiatan yang sumber daya alam, daya alam, manfaatnya serta cara memanfaatkan sumber daya alam tertentu. kegunaannya, dampaknya melestarikannya. . disajikan pernyataan macam macam kegiatan, siswa bagi kehidupan, dan gejala alam dapat menunjukkan kegiatan untuk melestarikan sumber daya alam. menjelaskan gejala alam dan disajikan pernyataan dampak gejala alam, siswa dampaknya dalam kehidupan dapat menunjukkan penyebabnya. sehari hari. memahami sistem tata menjelaskan sistem tata surya. disajikan gambar tata surya, siswa dapat surya. menyebutkan nama planet yang ditunjuk. siswa dapat menyebutkan ciri salah satu planet pada tata surya. menjelaskan gerakan bumi, bulan, disajikan gambar posisi bumi, bulan, dan matahari, matahari, dan akibatnya. siswa dapat menyebutkan jenis gerhana yang terjadi. menyebutkan akibat rotasi atau revolusi bumi atau bulan. menyebutkan dasar penghitungan tahun hijriah atau masehi. kementeriaukung layanan publik museum dan taman budaya dalam situasi pandemi corona virus disease covid perlu melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya,belum mengakomodir kebutuhan jdih.kemdikbud.go.id hukumdalam situasijdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.iddihapusmdikbud.go.id, sehingga berbunyi sebagai berikut: petunjuk teknis dak nonfisik bop mtb disusun sebagai pedoman bagi: pemerintah daerah, dan utd mtb, dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dak nonfisik bop mtb. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sasaran program dak nonfisik bop mtb adalah pemerintah daerah yang memiliki museum dan taman budaya. (la) penerima dak nonfisik bop mtb merupakan museum dan taman budaya yang dimiliki pemerintah daerah. penerima dak nonfisik bop mtb sebagaimana dimaksud pada (la) ditetapkan oleh menteri. jdih.kemdikbud.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dak nonfisik bop mtb untuk museum digunakan: pengelolaan koleksi, program publik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. dak nonfisik bop mtb untuk taman budaya digunakan: program publik, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan langganan daya dansa. rincian penggunaan dak nonfisik bop m) selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease covid yang ditetapkan pemerintah pusat, dak nonfisik bop mtb dapat digunakan untuk kegiatan luring dan atau daring. dalam hal terjadi bencana alam dan atau kerusuhan, kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana dan rincian penggunaan dak nonfisik bop mtb sebagaimana dimaksud pada dan kepada menteri dan menteripenanggung jawab dak nonfisik bop mtb merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan jdih.kemdikbud.go.id bidang kebudayaan pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. kepa, sehingga berbunyi sebagai berikutdalam atau utd mtb menyusun laporan penggunaan dak nonfisik bop mtb meliputi: realisasi penggunaan dana, dan pelaksanaan kegiatan. (la) laporan realisasi penggunaan danapelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan kepada menteri melalui direktur jenderal yang menangani urusan kebudayaan paling lambat (sepuluh) hari setelah penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada (la). laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan jdih.kemdikbud.go.idnyaluran dak nonfisik bop mtb untuk tahap berikutnya ditunda apabidan utd mtb tidak menyampaikan laporan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan lampiran huruf rincian penggunaan dak nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan museum kolom penggunaan: angka antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf aa, dan angka antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf bbaa. pengayaan materi kuratorial, penulisan naskah kajian, dan atau cc. seminar hasil kajian. jdih.kemdikbud.go.id registrasi, dokumentasi, dan inventarisasi atau inventarisasi koleksi seperti:bb. pengayaan materi konservajdih.kemdikbud.go.id media tata pamer dan ruang simpan, seperti: penggantian penyangga koleksi, penggantian poster, penggantian label atau caption, pemeliharaanpemeliharaan sistem total alarm, anggaran pemeliharaan cctv, perbaikan ringan mebel, atau jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idmedia, anggaranjdih.kemdikbud.go.idkebudayaan nasional.tau alokasi budaya cc. perbaikan pintu, anggaran jendela,ne jdih.kemdikbud.go.idjdih.kemdikbud.go.idelolaan koleksi min koleksi koleksi 30x0 pagu) teiii pemeliharaan aset maks aset aset iii pagu) illiii program publik min kegiatan orang kegiatan orang iii pagu) illtes hid bnn seo tie tadi koin ben bnn bass bnn eetekan bini tenun dengan nnn nnn dnn seo san seo sep tka kisi tenun kenn nnn nnn dnn bis tennnnnnn kenennnn nnn dnnsekretariat direktorat jenderal kebudayaan telepon faksimili surejdih.kemdikbud.go.id dian wahyuni nip
haa bilahkabupaten kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin pendirian dan kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebutkementeria dalam penyelenggaraan program studi luar domisili,,::,: terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan program studi luar domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, i. mahasiswa pada program studi luar domisili wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa: mahasiswa pada program studi tertentu yang diprioritaskan untuk pengembangan keilmuan dan berbasis keunggulan lokal tidak dikenakan persyaratan batas jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada hurufketentuan peraturan perundang undangan:,gg.pada untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan luar domisili. dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur jenderal: penghentian penyelenggaraan program studi,menteri pendidikan nasionalndidikan dan kebudayaan. organisasi. tata kerja. kantorab kedudukan, tugas, dan fungsi kantor bahasa adalah unit pelaksana teknis lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. kantorkantorkantor bahasa. bab susunan organisasi kantorkantorkantorkantorkantorkantorantorkantorkantorpendidikan nasional nomor tentang pembentukan kantor bahasa dan keputusan pendidikan nasional nomor tahun tentang pembentukan (delapan) kantornomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja kantor bahasa bengkulu kepulauan riau belitung lampung lampung kantor bahasa banten '' provinsi banten kantor bahasa sempat utara, samarinda provinsi moss anda timur kantor bahasa ampunan, mataram provinsi nusa ane anna\| peran mataram (anggara darat tenggara timur tenggara gorontalo utarapelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru,jdih.kemdikbud.go.idberapadih.kemdikbud.go.idmenterjdih.kemdikbudjdih.kemdikbud.go.id sma smk yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung. orang tua wali peserta didik kelas (sepuluh) sma smk yang belum menerapkan wajib belajar (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangandih.kemdikbud.go.idhuruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelanggaran terhadap peraturan menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut: kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati walikota bagi pemerintah daerkementerian. dihapus. gubernur atau bupati walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi ataujdih.kemdikbud.go.id pemberhentian sementara tetap dari jabatan. dinas pendidikan provinsi atauhurufnasional program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan tahua tata kerja kementerian pendidikan nasionalprogram paket kejuruan, memutuskan: menetapkanalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: program paket ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada jalur pendidikan nonformal termasuk pondok pesantren salafiyah. program paket usaha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada jalur pendidikan nonformal pondok pesantren salafiyah. program paket adalah pendidikan menengah tiga tahun pada jalur pendidikan nonformal. program paket kejuruan adalah pendidikan menengah tiga tahun yang memiliki beberapa macam kompetensi keahlian pada jalur pendidikan nonformal. ujian nasional program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan yang selanjutnya disebut unpo adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program paket a l ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan yang dilakukan oleh pemerintah secara nasionalprogram paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan yang ditetapkan oleh bsnp. nilai akhir yang selanjutnya disebut adalah nilai gabungan antara nilai rata rata laporan hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari yang diujinasionalkan. kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus badan standar nasional pendidikan yang selanjutnya disebut bsnpsurat keterangan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas pendidikan kantor kementerian agama kabupaten kota yang memuat daftar nilai. pemerintah adalah pemerintah pusat. menteri adalah menteri pendidikan nasional. mata pelajaran yang diujikan dalam unpo sebagai berikut: program paket ula meliputi bahasa indonesia, program paket usaha meliputi: cc. program paket c ipa meliputi bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, dan pendidikan kewarganegaraan: program paket c ips meliputi bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan: program paket kejuruan meliputi bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika, pendidikan kewarganegaraan, dan kompetensi keahlian. unpo dapat diikuti oleh: peserta didik program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan berasal dari satuan pendidikan nonformal: peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal pendidikan nonformal: peserta didik yang belajar melalui pendidikan nonformal lainnya. persyaratan peserta unpo dari satuan pendidikan nonformal adalah: terdaftar pada satuan pendidikan nonformal: memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal. untuk program paket usaha(tiga) tahun pelajaran atau usia ijazah minimum (dua) tahun pelajaran bagi peserta unpo yang berusia (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata rata jenjang pendidikan sebelumnya minimal khusus untuk program paket yang berasal dari kulliyatul tarbiyatul mu'allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun satuan pendidikan tersebut. khusus untuk peserta unpo luar negeri harus terdaftar satuan pendidikan nonformal melalui koordinasi dinas pendidikan provinsi dki jakarta. persyaratan peserta unpo bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal pendidikan nonformal adalah: terdaftar pada satuan pendidikan nonformal: memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pendidikan formal. persyaratan peserta unpo bagi peserta didik yang belajar melalui pendidikan nonformal lainnya adalah: terdaftar pada satuan pendidikan nonformal atau dinas pendidikan kabupaten kota setempat, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal: cc. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia (tiga) tahun pelajaran, pengecualian terhadap butirintelligence @quotient (@) (seratus tiga puluh) bsnp. unpo periode dilaksanakan pada minggu ke juli sampai dengan minggu ke juli dan periode dilaksanakan pada minggu ke oktober sampai dengan minggu ke oktober jadwal pelaksanaan unpo diatur dalam pos yang ditetapkan oleh bsnp. kisi kisi soal unpo tahun disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan untuk program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. soal unpo disusun dan dirakit berdasarkan kisi kisi soal unpo tahun soal unpo sebagaimana dimaksud pada dikembangkan dan dikelola oleh pusat penilaian pendidikan puspendik) badan penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan nasional dibawah koordinasi dan supervisi bsnp. soal unpo, ditelaah oleh para ahli bidangnya dan puspendik bawah koordinasi dan supervisi bsnp. soal unpo ditetapkan oleh bsnp. unpo diselenggarakan oleh bsnp yang pelaksanaannyakecamatan. kerja sama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam pos. dalam pelaksanaan unpo menteri bertanggung jawab menetapkan penyelenggaraan unpo: menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan unpo: cc. menyediakan blank surat keterangan hasil ujian nasional dan blank ijazah program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan unpo. dalam pelaksanaan unpo, bsnp bertanggung jawab membentuk penyelenggara unpo pusat: melaksanakan penjaminan mutu paket soal: menyiapkan master soal bekerja sama dengan puspendik, mengkoordinasikan pelaksanaan unpo: melakukan kerja sama dengan instansi terkait lingkungan pemerintah dan pemerintah provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan unpo: dan melaporkan penyelenggaraan unpo kepada menteri. dalam pelaksanaan unpo, gubernur bertanggung jawab menetapkan penyelenggara unpo provinsi, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan unpo daerahnya, cc. menggandakan bahan unpo:, dan melaporkan pelaksanaan unpo wilayahnya kepada menteri melalui bsnp. dalam pelaksanaan unpo, bupati walikota bertanggung jawab menetapkan penyelenggara unpo kabupaten kota dan penyelenggara unpo program paket ula, program paket usaha, program paket dan program paket kejuruan kecamatan: menetapkan dan mengkoordinasikan tim pengawas ruang unpo., cc. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan unpo daerahnya, dan melaporkan pelaksanaan unpo daerahnya kepada gubernur. dalam pelaksanaan unpo, atase pendidikan konsulat jenderal pada kedutaan besar republik indonesia luar negeri bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan unpo: dan melaporkan pelaksanaan unpo kepada menteri melalui bsnp. dalam pelaksanaan unpo, kepala cabang dinas unit pelaksana teknis daerah (utd) pendidikan kecamatan bertanggung jawab melaksanakan unpo sesuai dengan pos, dan melaporkan pelaksanaan unpo kepada bupati walikota. pemindaian lembar jawaban unpo dilakukan oleh penyelenggara unpo provinsi dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh penyelenggara unpo pusat. pemindaian lembar jawaban unpo, yang dilaksanakan luar negeri dilakukan oleh penyelenggara unpo pusat. penyelenggara unpo pusat melakukan penomoran terhadap data hasil pemindaian. penyelenggara unpo pusat menyerahkan hasil penomoran penyelenggara unpo kabupaten kota melalui penyelenggara unpo provinsi. penyelenggara unpo kabupaten kota menerbitkan daftar nilai hasil unpo (dnh unpo). kelulusan peserta didik dalam unpo ditentukan berdasarkan nilai akhir na). sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari nilai gabungan antara nilai rata rata laporan hasil belajar (nrhp) pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai unpo, dengan pembobotan (empat puluh persen) untuk nrhp dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan (enam puluh persen) untuk nilai unpo. peserta didik dinyatakan lulus unpobiaya penyelenggaraan unpo menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. perorangan, kelompok, dan atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan unpo wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, kejujuran, dan kelancaran pelaksanaan unpo. perorangan, kelompok, dan atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan unponpo dinyatakan tidak lulus. hal hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan unpo diatur lebih lanjut dalam pos unpo yang ditetapkan oleh bsnpidikan nasional, ttd. muuni kisi kisi soal unpo program paket a ula, program paket b usaha, program paket dan program paket kejuruan tahun kisi kisi ujian nasional program paket a ula pendidikan kewarganegaraan program paket a ula standar kompetensi lulusan indikator memahami konsep dasar menjelaskan sistem pemerintahan desa. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mendeskripsikan, menjelaskan sistem pemerintahan kecamatan. mengidentifikasi dan mengaplikasikan menjelaskan sistem pemerintahan pentingnya partisipasi masyarakat kota kabupaten. dalam pelaksanaan sistem pemerintahan desa, kota kabupaten, menjelaskan sistem pemerintahan pusat. provinsi, pusat, otonomi daerah dan pembentukan peraturan perundang menjelaskan sistem pemerintahan provinsi. undangan pusat dan daerah. mengidentifikasi peraturan tingkat pusat daerah. menjelaskan arti pentingnya peraturan perundang undangan. menjelaskan wewenang pemerintah daerah dalam era otonomi. menjelaskan pelaksanaan pemilu pilkada indonesia memahami konsep dasar menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan bermasyarakat, berbangsa dan negara kesatuan republik indonesia. bernegara dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan mengidentifikasi upaya dalam menjaga pentingnya partisipasi masyarakat keutuhan nkri. dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia dalam menjelaskan persiapan indonesia dalam era globalisasi dari pengaruh menghadapi globalisasi. globalisasi. menjelaskan sikap terhadap pengaruh globalisasi. standar kompetensi lulusan indikator memahami konsep dasar menjelaskan kebebasan berorganisasi. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mendeskripsikan, menjelaskan kebebasan bertanggung jawab. mengidentifikasi pengertian, ciri, manfaat dan contoh perilaku yang menjelaskan pengambilan keputusan. mencerminkan kebebasan berorganisasi, partisipasi masyarakat menjelaskan konsep rumusan dasar negara. dalam menerapkan nilai juang proses perumusan pancasila sebagai dasar menjelaskan pelaksanaan keputusan negara dalam kehidupan sehari hari. pertama. menjelaskan fungsi pancasila sebagai dasar negara. memahami konsep dasar menjelaskan kerja sama internasional. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mendeskripsikan, menjelaskan kerja sama asean. mengidentifikasi dan mengaplikasikan pentingnya partisipasi masyarakat menjelaskan penerapan prinsip politik luar dalam pelaksanaan politik luar negeri negeri bebas dan aktif. indonesia dalam peraturan internasional serta peran indonesia menjelaskan makna politik luar negeri. dalam lingkungan negara negara asia tenaga gara negara menjelaskan peran politik luar negeri indonesia dunia internasional. bahasa indonesia program paket a ula nonsastra berupa petunjuk, teks menafsirkan petunjuk penggunaan sesuatu. sederhana, dan berbagai karya sastra menentukan kalimat utama. untuk anak anak berbentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, dan menentukan isi pantun. drama. menentukan topik percakapan. menentukan pesan puisi. membandingkan informasi pada dua teks. memahami isi jadwal perjalanan. menentukan unsur intrinsik cerita. menulis menyusun paragraf laporan. dan informasi dalam bentuk karangan melengkapi percakapan. sederhana, petunjuk, surat, menyusun petunjuk membuat sesuatu. pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, melengkapi paragraf. serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan melengkapi surat. pantun. menggunakan kata berimbuhan. menggunakan kata depan. menyunting penggunaan kata. menyusun paragraf. menulis judul. menggunakan huruf besar. menggunakan tanda baca. menggunakan kata tanya. menyusun kalimat pengumuman. matematika program paket a ula memahami konsep dan operasi hitung warga belajar dapat menentukan hasil operasi bilangan serta dapat hitung dua bilangan tiga angka dengan dua menggunakannya dalam kehidupan angka. sehari hari. warga belajar dapat menentukan hasil dari tiga operasi hitung campuran bilangan cacah. warga belajar dapat menyelesaikan operasi hitung dalam soal cerita sederhana yang berkaitan dengan mata uang. warga belajar dapat menentukan hasil operasi pecahan biasa yang berbeda penyebut. warga belajar dapat menyederhanakan pecahan biasa sampai bentuk paling sederhana. warga belajar dapat mengurutkan pecahan yang berbeda penyebut dari nilai terbesar paling kecil atau sebaliknya. warga belajar dapat menentukan hasil pengurangan pecahan desimal. warga belajar dapat menyelesaikan operasi hitung pecahan. warga belajar dapat menentukan faktor dari suatu bilangan. warga belajar dapat menentukan hasil dari kpk dan fpb. warga belajar dapat menyelesaikan masalah yang menggunakan kelipatan persekutuan terkecil kpk) dan faktor persekutuan terbesar (fpb). warga belajar dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan sebagai pembanding. warga belajar dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan skala. warga belajar dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan akar suatu bilangan. warga belajar dapat menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan. memahami konsep ukuran dan warga belajar dapat menentukan hasil operasi pengukuran berat, panjang, luas, hitung yang berkaitan dengan penjumlahan volume, dan waktu serta ukuran waktu dengan satuan yang berbeda. penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari hari. warga belajar dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan berat (melibatkan satuan berat). warga belajar dapat menentukan jarak tempuh apabila kecepatan dan waktu tempuhnya diketahui. warga belajar dapat menentukan hasil operasi hitung yang berkaitan dengan satuan berat (melibatkan satuan berat). warga belajar dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. memahami konsep, sifat dan unsur warga belajar dapat menentukan bangun unsur bangun geometri dapat datar apabila mempunyai simetri lipat tertentu. menghitung besar besaran yang terkait dengan bangun geometri warga belajar dapat menentukan nama d 3d) memahami konsep bangun datar apabila diketahui sifat sifatnya. transformasi bangun datar, serta dapat menggunakannya dalam warga belajar dapat menentukan luas kehidupan sehari hari. lingkaran yang diketahui ukurannya. warga belajar dapat menentukan luas segitiga yang telah. warga belajar dapat menentukan gambar jaring jaring bangun ruang. warga belajar dapat menentukan volume bangun ruang dan tabung apabila diketahui ukurannya. warga belajar dapat menentukan luas permukaan balok apabila gabungan. memahami konsep koordinat untuk warga belajar dapat menentukan letak titik menentukan letak benda dan dapat pada bidang koordinat. menggunakannya dalam pemecahan masalah. warga belajar dapat menentukan gambar bangun datar apabila titik titik koordinatnya diketahui. memahami konsep pengumpulan warga belajar dapat menentukan unsur yang data, penyajian data dengan tabel dan belum diketahui dari data dalam diagram grafik, mengurutkan data, menghitung batang. rata rata serta menerapkan dalam pemecahan masalah kehidupan warga belajar dapat menentukan salah satu sehari hari. unsur yang belum diketahui dari data yang berbentuk tabel. warga belajar dapat menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari data pada diagram lingkaran. warga belajar dapat menafsirkan data pada diagram batang yang diberikan. warga belajar dapat menentukan rata rata dan modus dari data yang diberikan. ilmu pengetahuan alam program paket a ula memahami ciri ciri dan penggolongan menjelaskan ciri ciri khusus pada makhluk hewan tumbuhan perkembangbiakan hidup tertentu. tumbuhan hewan manusia, serta manfaat tumbuhan hewan bagi menggolongkan makhluk hidup berdasarkan manusia dan upaya pelestariannya ciri cirinya. menentukan cara perkembangbiakan pada hewan tumbuhan. menjelaskan ciri ciri perkembangan pada hewan atau manusia. menjelaskan pemanfaatan tumbuhan hewan bagi manusia dan lingkungan. menjelaskan cara melestarikan tumbuhan hewan langka. memahami saling ketergantungan menjelaskan bentuk bentuk interaksi yang antarmakhluk hidup menyesuaikan diri terjadi antara makhluk hidup dan terhadap lingkungannya, serta cara lingkungannya (rantai makanan simbiosis). cara menjaga keseimbangan ckosistore kesal menjelaskan bentuk dan fungsi alat tubuh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. menjelaskan cara menjaga keseimbangan ekosistem. memahami bagian tubuh mengidentifikasi bagian bagian tubuh tumbuhan hewan manusia, tumbuhan hewan manusia. menjelaskan fungsinya serta gni mengidentifikasi kebutuhan tubuh menjelaskan proses yang terjadi pada supaya sehat. tumbuhan. menjelaskan proses dan fungsi alat, gerak indra, pernapasan, pencernaan atau peredaran darah pada hewan manusia. mengidentifikasi jenis jenis penyakit, cara pencegahan penyakit, dan cara menjaga kesehatan manusia. memahami beragam sifat benda, menjelaskan sifat zat tertentu hubungannya dengan penyusunnya, perubahan wujud benda, dan menyebutkan sifat bahan untuk keperluan kegunaannya tertentu menjelaskan perubahan wujud yang memerlukan melepaskan kalor memahami berbagai bentuk energi, menjelaskan pengaruh suhu pada kegiatan perubahan, dan manfaatnya tertentu menjelaskan jenis perpindahan kalor yang terjadi pada kegiatan tertentu mengelompokkan benda benda yang termasuk konduktor isolator menentukan sumber bunyi pada alat musik tertentu menentukan alat yang menghasilkan bunyi paling tinggi rendah menentukan sumber energi yang terjadi pada kegiatan tertentu alat tertentu menyebutkan contoh energi alternatif yang digunakan pada kegiatan tertentu menjelaskan cara menghemat energi tertentu menentukan jenis gaya yang digunakan pada kegiatan tertentu menentukan jenis pesawat sederhana yang digunakan pada suatu kegiatan menentukan sifat cahaya yang terjadi pada suatu kegiatan menentukan lampu yang menyala padam jika saklar diputus disambung pada suatu rangkaian memahami matahari sebagai pusat mengidentifikasi jenis tanah tata surya, kenampakan dan perubahan permukaan bumi, dan menyebutkan kegiatan dapat merusak hubungan peristiwa alam dengan pelestarian sumber daya alam kegiatan manusia menentukan namarciri ciri planet dalam tata surya menjelaskan akibat rotasi revolusi bumi menjelaskan terjadinya gerhana bulan matahari ilmu pengetahuan sosial program paket a ula menjelaskan penggunaan peta, menentukan simbol dan artinya pada peta kenampakan alam, dan keragaman sosial budaya indonesia serta mengidentifikasi kenampakan alam provinsi permasalahannya indonesia mengidentifikasi keragaman sosial budaya indonesia mengidentifikasi permasalahan sosial suatu daerah mendeskripsikan sumber daya alam mengidentifikasi sumber daya alam dan kaitannya dengan aktivitas ekonomi penduduk menentukan aktivitas penduduk yang berkaitan dengan sumber daya alam mendeskripsikan peninggalan sejarah mengklasifikasi peninggalan sejarah lingkungan, peninggalan berskala lingkungan nasional menentukan peninggalan sejarah berskala nasional menjelaskan keteladanan pahlawan, menentukan keteladanan patriotisme seorang tokoh sejarah pejuang pada masa pahlawan tokoh pejuang hindu buddha, islam, penjajahan belanda, jepang mengidentifikasi tokoh perjuangan pada masa hindu buddha mengidentifikasi tokoh pejuang perjuangan melawan penjajahan jepang belanda mendeskripsikan koperasi, jenis menjelaskan peranan koperasi indonesia usaha dan kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi indonesia mengidentifikasi jenis usaha kegiatan ekonomi indonesia mendeskripsikan perkembangan mengidentifikasi alat teknologi komunikasi teknologi produksi, komunikasi, dan produksi transportasi yang menunjang transportasi kehidupan masyarakat menjelaskan peranan tokoh pejuang mengidentifikasi tokoh pejuang persiapan indonesia dalam mempersiapkan, kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan memproklamasikan indonesia dan mempertahankan kemerdekaan menentukan peranan tokoh pejuang proklamasi mempertahankan kemerdekaan menjelaskan kenampakan alam, menentukan kenampakan alam buatan pembagian wilayah, dan indonesia perkembangan sistem administrasi wilayah menentukan wilayah yang termasuk daerah waktu tertentu mengidentifikasi suatu provinsi terbentuk menjelaskan keadaan alam sosial menentukan keadaan alam sosial negara negara tetangga dan benua dunia tetangga mengidentifikasi ciri benua dunia. menjelaskan gejala alam dan cara mengidentifikasi gejala alam cara menghadapi bencana alam indonesia negara tetangga menentukan cara menghadapi bencana alam mendeskripsikan dampak globalisasi menentukan dampak globalisasi dalam dalam kehidupan bangsa indonesia kehidupan bangsa indonesia mendeskripsikan kegiatan ekspor dan menentukan barang ekspor impor indonesia impor dalam kehidupan ekonomi antarbangsa menentukan manfaat kegiatan ekspor impor dalam kehidupan ekonomi antarbangsa kisi kisi ujian nasional program paket b usaha pendidikan kewarganegaraan program paket b usaha memahami konsep dasar kehidupan menjelaskan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bernegara dengan mendeskripsikan dan mengaplikasikan norma dan ideologi mengidentifikasi pancasila sebagai ideologi pancasila sebagai dasar negara. bangsa dan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. menjelaskan pancasila sebagai ideologi yang berkembang. menjelaskan kedudukan pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa. memahami konsep dasar kehidupan mengidentifikasi asas, bentuk, kewajiban bermasyarakat, berbangsa dan yang harus dipatuhi dalam mengemukakan bernegara, dengan mendeskripsikan, pendapat indonesia. mengidentifikasi, menduplikasi dan menganalisis pelaksanaan otonomi menjelaskan makna proklamasi dan daerah: kemerdekaan mengemukakan keterkaitan proklamasi kemerdekaan dengan pendapat, sikap positif terhadap uud kemerdekaan mengemukakan pendapat: hak dan kewajiban warga mengidentifikasi kewenangan pemerintah negara: kedaulatan rakyat dan sistem pusat pemerintah daerah dalam pelaksanaan politik, budaya demokrasi: peristiwa otonomi daerah. proklamasi kemerdekaan dan pembelaan negara. menjelaskan asas asas dalam otonomi daerah. menjelaskan unsur unsur terbentuknya suatu negara. menjelaskan asas kewarganegaraan seseorang, penyebab hilangnya status kewarganegaraan seseorang. menjelaskan manfaat, bentuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara. mengidentifikasi perilaku demokratis dan prinsip prinsip demokrasi. menjelaskan pelaksanaan teori kedaulatan rakyat dalam nkri menurut uud memahami konsep dasar kehidupan menjelaskan kewenangan lembaga yang bermasyarakat, berbangsa dan menangani kasus pelanggaran ham. bernegara, dengan mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menjelaskan ham dan upaya penegakan menganalisis perundang undangan ham. nasional dan proses pembuatannya, instrumen dan institusi penegakan dan menjelaskan bentuk sistem pemerintahan perlindungan ham, perumusan berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku konstitusi pertama, konstitusi yang indonesia. pernah berlaku indonesia dan amandemen uud sistem hukum, menjelaskan latar belakang amandemen dan peradilan nasional serta upaya uud pemberantasan korupsi menjelaskan tata urutan perundangan serta menjelaskan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugasnya. menjelaskan akibat perilaku korupsi, faktor penghambat, dan upaya pemberantasan korupsi. memahami konsep dasar kehidupan mengidentifikasi dampak positif negatif bermasyarakat, berbangsa, dan globalisasi dalam bidang tertentu bernegara dengan cara mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis potensi diri untuk mengatasi hambatan dalam eraglobalisasi berprestasi dan pengaruh globalisasi menjelaskan peran pancasila dalam era menjelaskan potensi diri dan upaya untuk berprestasi dalam kehidupan bahasa indonesia program paket b usaha membaca dan memahami berbagai menentukan isi paragraf. ragam wacana tulis (artikel, berita, biografi, tabel, bagan, grafik, diagram, menentukan isi teks berita. denah), makna kata, berbagai karya sastra berbentuk cerpen, novel, dan menyimpulkan isi paragraf. drama. menentukan kalimat fakta pendapat. menentukan makna kata sesuai kamus. menentukan isi grafik, tabel, bagan, diagram, denah. menentukan hal hal yang dapat diteladani dari biografi tokoh. menentukan unsur intrinsik cerpen. menentukan unsur intrinsik novel. menentukan unsur intrinsik drama. menulis karangan nonsastra dengan menulis catatan pengalaman pada buku menggunakan kosa kata yang harian. bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, menulis isi pesan singkat sesuai konteks. surat pembaca, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, poster, iklan menulis iklan baris dengan bahasa yang baris, teks pidato, karya ilmiah, resensi singkat. buku, dan menyunting serta menulis karya sastra pantun, puisi, drama, menulis menentukan paragraf laporan. pre menulis melengkapi surat pribadi. menulis melengkapi surat resmi. menulis surat pembaca. menulis menentukan rangkuman. menulis menentukan poster. menulis melengkapi petunjuk melakukan sesuatu. menulis melengkapi kutipan pidato. menentukan unsur karya ilmiah (perumusan permasalahan karya ilmiah, latar belakang karya ilmiah, penulisan daftar pustaka). menulis resensi buku. menyunting kalimat, ejaan tanda baca, pilihan kata. menulis melengkapi pantun. menulis melengkapi puisi. menulis melengkapi drama. menulis melengkapi cerpen. matematika program paket b usaha menggunakan konsep operasi hitung menghitung hasil operasi bilangan bulat dan dan sifat sifat bilangan, perbandingan, bilangan pecahan. aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan menyelesaikan masalah yang berkaitan masalah. dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persentasi untung rugi, harga beli, harga jual. menyelesaikan masalah perbandingan. menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dan operasi bilangan bentuk akar. menentukan pola bilangan, suku ke n dari barisan bilangan. menentukan suku ke n dari barisan aritmetika dan geometri bila dua suku diketahui. memahami operasi bentuk aljabar, menyelesaikan persamaan dan konsep persamaan dan pertidaksamaan pertidaksamaan linear satu variabel. linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, menentukan himpunan dari notasi atau serta menggunakannya dalam keanggotaan himpunan. pemecahan masalah. menentukan irisan atau gabungan himpunan. menentukan relasi atau fungsi. menentukan nilai fungsi. menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan linear variabel. memahami bangun datar, bangun menentukan persamaan garis, grafik, ruang, garis sejajar, dan sudut, serta gradien garis. menggunakannya dalam pemecahan masalah. menentukan sudut pada garis sejajar yang dipotong garis. standar kompetensi lulusan indikator menentukan nama bangun datar berdasarkan sifat sifatnya. menghitung luas bangun datar. menentukan bagian lingkaran dari gambar. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas lingkaran. menentukan unsur unsur dari bangun ruang. menghitung luas permukaan bangun ruang dan bangun gabungan. menentukan volume bangun ruang. menentukan panjang salah satu sisi dari dua bangun yang dibangun. menentukan volume bola. memahami konsep teori peluang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan statistika serta menerapkannya dalam dengan rata rata. pemecahan masalah. menentukan unsur unsur dalam diagram batang atau lingkaran. menentukan ruang sampel. ilmu pengetahuan alam program paket b usaha melakukan pengukuran dasar secara membaca hasil pengukuran besaran dengan teliti dengan menggunakan alat ukur menggunakan alat ukur tertentu yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari hari menerapkan konsep zat dan kalor serta menjelaskan sifat zat tertentu (padat, cair, kegunaannya dalam kehidupan sehari dan gas) hari menentukan salah satu variabel dari rumus menentukan contoh perubahan wujud yang membutuhkan kalor melepaskan kalor menentukan salah satu variabel dari rumus kalor menjelaskan dasar dasar mekanika menentukan jenis gerak lurus yang terjadi gerak, gaya, usaha, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi menentukan resultan gaya yang bekerja pada benda sehari hari menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada suatu alat yang digunakan dalam kehidupan sehari hari menentukan besar usaha untuk memindahkan benda mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang digunakan pada suatu kegiatan menentukan salah satu parameter dari konsep tekanan menentukan salah satu parameter dari gelombang atau getaran menentukan sumber bunyi pada suatu alat menghitung salah satu besaran fisis bila benda diletakkan depan lensa atau atau cermin menentukan jenis lensa yang digunakan untuk membantu cacat mata tertentu memahami konsep kelistrikan dan menghitung salah satu besaran fisis pada kemagnetan serta penerapannya dalam rangkaian listrik kehidupan sehari hari menentukan besar energi atau daya listrik yang digunakan menjelaskan cara membuat magnet dan menentukan kutub kutubnya menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi besar ggl induksi magnetik memahami sistem tata surya dan menentukan nama planet tertentu proses yang terjadi dalamnya menjelaskan ciri ciri dan mendeskripsikan ciri ciri makhluk hidup. keanekaragaman makhluk hidup, interaksi antar makhluk hidup dalam mengelompokkan makhluk hidup lingkungan. berdasarkan ciri cirinya. menjelaskan interaksi antarmakhluk hidup dalam ekosistem. menjelaskan usaha usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. memprediksi dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. mengaitkan hubungan antara struktur menentukan jenis tulang sendi otot pada alat dan fungsi jaringan organ organ pada gerak manusia. tumbuhan dan manusia. menjelaskan sistem pencernaan dan enzim enzim yang berperan pada proses pencernaan. menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakitnya. menjelaskan proses ekskresi pada ginjal dan pangkuannya menjelaskan proses pernapasan, atau fungsi organ pernapasan. menjelaskan fungsi organ reproduksi pada manusia. menjelaskan fungsi sistem indera pada manusia. menjelaskan struktur dan fungsi jaringan organ pada tumbuhan. menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. mengaplikasikan konsep pertumbuhan menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup dan perkembangan, kelangsungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada hidupnya. organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum mendel. menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada makhluk hidup. menjelaskan bahan kimia alami dan menentukan bahan kimia yang ditambahkan buatan yang terdapat dalam bahan pada makanan. makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. mendeskripsikan pengaruh zat adiktif psikotropika pada tubuh manusia. ilmu pengetahuan sosial program paket b usaha mendeskripsikan keragaman muka menentukan keragaman muka bumi dengan bumi, proses pembentukan dan tenaga pembentukannya kaitannya dengan kehidupan penduduk mengidentifikasi kaitan bentuk muka bumi dengan kegiatan ekonomi penduduk mendeskripsikan interaksi sosial dan mengidentifikasi bentuk interaksi sosial bentuk bentuk interaksi dalam masyarakat menentukan proses sosial dalam masyarakat mendeskripsikan dinamika sosial pada menjelaskan peranan sosialisasi dalam kehidupan masyarakat pembentukan kepribadian menentukan penyakit sosial akibat penyimpangan sosial menentukan upaya pencegahan penyimpangan sosial menentukan tipe masyakarat dalam menyikapi perubahan sosial menentukan penggunaan peta, atlas, menentukan skala dalam peta globe untuk mendapatkan informasi keruangan atau obyek geografi menggunakan peta untuk menentukan obyek geografi muka bumi mendeskripsikan kaitan kondisi mengidentifikasi kaitan geografis kondisi fisik geografis fisik dengan penduduk dengan penduduk mendeskripsikan gejala yang terjadi menentukan manfaat lapisan atmosfer dalam atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya kehidupan dengan kehidupan menentukan penyebab wilayah indonesia curah hujannya tinggi mendeskripsikan permasalahan menentukan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup kependudukan lingkungan hidup serta upaya penanggulangannya mendeskripsikan asia tenggara, menentukan kenampakan alam asia negara berkembang dan negara maju, tenggara serta pembagian muka bumi mengidentifikasi negara berkembang dan negara maju dunia mengidentifikasi ciri benua pulau samudera muka bumi memahami usaha manusia memenuhi mengidentifikasi manusia sebagai makhluk kebutuhan yang tidak terbatas, sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral kelangkaan, dan tindakan ekonomi menjelaskan kelangkaan sumber daya mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari hari memahami kegiatan ekonomi yang mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan negara yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dalam perekonomian indonesia dan distribusi mendeskripsikan peran badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan mendeskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara serta bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional dan perhitungan pajak dan pbb) berdasarkan data mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar berdasarkan data, grafik beserta perhitungan. memahami uang, lembaga keuangan, mendeskripsikan uang dan lembaga dan kerjasama dalam perdagangan keuangan internasional mendeskripsikan perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian indonesia mendeskripsikan kerjasama antarnegara bidang ekonomi mengidentifikasi dampak kerjasama antarnegara terhadap perekonomian indonesia memahami perkembangan masyarakat, menjelaskan proses masuknya dan kebudayaan dan pemerintahan serta perkembangan kebudayaan, pemerintahan peninggalan peninggalannya sejak agama hindu buddha, islam serta masa hindu buddha sampai masa peninggalan peninggalan. kolonial belanda. memberi contoh perkembangan sosial budaya ekonomi politik pada masa hindu buddha sampai masa kolonial belanda. menjelaskan dampak perkembangan kolonialisme indonesia. mendeskripsikan terbentuknya menjelaskan perkembangan politik pada kesadaran nasional, perkembangan masa kolonial belanda hingga terbentuknya pergerakan kebangsaan indonesia, kesadaran nasional. seperti proses terbentuknya negara kesatuan republik indonesia. mengidentifikasikan perjuangan bangsa indonesia terhadap penjajah. mengidentifikasi usaha persiapan kemerdekaan. menjelaskan peristiwa peristiwa sekitar proklamasi. menentukan langkah langkah persiapan kemerdekaan indonesia. mendekripsi negara berkembang dan mengidentifikasikan ciri ciri negara negara maju, perang dunia berkembang atau negara maju serta perang dunia ii. standar kompetensi lulusan indikator memahami usaha mempertahankan menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan ri, perubahan kemerdekaan. pemerintahan dan kerjasama internasional. menjelaskan perjuangan merebut irian barat, tragedi nasional. menjelaskan berakhirnya masa orde baru, lahirnya reformasi. menjelaskan lembaga lembaga internasional, peran industri dalam kerjasama internasional. bahasa inggris program paket b usaha standar kompetensi lulusan indikator reading membaca) menentukan gambaran umum, informasi rinci memahami makna dalam wacana surat, informasi terasa, makna berbentuk tertulis pendek, baik teks fungsional abal rase dalam teks fungsional berbentuk maupun esai sederhana berbentuk abe cesorpie.prasodure enak, merauke menentukan gambaran umum pikiran utama, informasi rinci, informasi tertentu, sehari hari. informasi tersirat, rujukan kata, makna kata frasa kalimat dalam teks fungsional berbentuk kartu ucapan (greeting card). menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rincirecountrocedureiklan (advertisteks fungsional berbentuk undangan (invitation). menentukan gambaran umum, gagasan utama, pikiran utama, informasi rinci, informasi tersirat, makna kata frasa kalimat dalam teks berbentuk narrative. standar kompetensi lulusan indikator menentukan gambaran umum, gagasan utamasurat (lettermakna kata frasa kalimat dalam teks berbentuk laporan (reporesan pendek (short messages)pengumuman (announcri teks deskriptif (descriptive). sitting menulis) menentukan kata yang tepat untuk mengungkapkan makna secara tertulis melengkapi teks deskriptif (descriptive). teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk descriptive, menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat. procedure, report, narrative dan recount dalam konteks kehidupan sehari hari. menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf. kisi kisi ujian nasional program paket pendidikan kewarganegaraan program paketbahasa indonesia (ipa ips) program paket membaca: menentukan isi dan bagian bagian paragraf memahami secara kritis berbagai jenis suatu artikel wacana tulis teks nonsastra berbentuk grafik, tabel, artikel, tajuk rencana, menentukan unsur paragraf laporan, karya ilmiah, teks pidato, menentukan isi paragraf, simpulan paragraf, berbagai jenis paragraf (naratif dan arti istilah kata dalam paragraf deskriptif, argumentatif, persuasif, dan eksposisi), serta teks sastra berbentuk menentukan fakta opini dalam tajuk rencana puisi, hik, cerpen, novel, biografi, karya sastra berbagai angkatan dan menentukan isi grafik, diagram, atau tabel sastra melayu klasik menentukan unsur intrinsik dan isi hik sastra melayu klasik menentukan unsur intrinsik cerpen menentukan unsur intrinsik novel menentukan isi surat dagang menentukan unsur intrinsik puisi menentukan isi kutipan esai menulis: melengkapi paragraf deskripsi dengan menulis, menyunting, dan kalimat yang sesuai tulis untuk mengungkapkan pikiran, gap gagasan, pendapat, perasaan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf informasi dalam bentuk teks naratif, susu para pidato, artikel esai, proposal, surat persuasif dinas, surat dagang, rangkuman ringkasan, nobulan, laporan, menentukan kalimat latar belakang karya resensi, karya ilmiah, dan berbagai tulis karya sastra berbentuk puisi, cerpen, drama, novel, kritik esai dengan menentukan kalimat tujuan dalam proposal mempertimbangkan kesesuaian isi dengan konteks, kepadatan, ketepatan menentukan kalimat yang sesuai dengan struktur, ejaan, pilihan kata, dan konteks (isi dan bagian bagian struktur), dan penggunaan bahasa. penulisan surat lamaran pekerjaan melengkapi bagian surat kuasa menentukan kalimat resensi melengkapi puisi dengan larik bermalas melengkapi dialog drama dengan peribahasa melengkapi paragraf dengan kata penghubung melengkapi paragraf dengan kata berimbuhan memperbaiki penulisan judul karangan sesuai ejaan yang disempurnakan melengkapi paragraf sebab akibat bahasa inggris program paket standar kompetensi lulusan indikator reading membaca) menentukan gambaran umum gagasan memahami makna makna dalam teks utamalinformasi tertentu informasi tertulis seperti teks fungsional pendek july naa kataku aktif (pengumuman, surat, dan lain lain) dan bon rujukan oak esai berbentuk narrative, recount, news ari tung sina\| berbentuk email letter. eng gas janeiro menentukan gambaran umumigagasar kelirumessagprocedurews itemannouncemeanalytical expositcouiscussposterarraport. fisika program paket memahami prinsip prinsip pengukuran membaca pengukuran salah satu besaran dan melakukan pengukuran besaran dengan menggunakan alat tertentu fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti, dan menentukan penjumlahan atau pengurangan obyektif vektor dengan berbagai cara memahami gejala alam dan menentukan besaran besaran fisis gerak keberatannya dalam cakupan lurus dan gerak melingkar beraturan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, menentukan berbagai besaran dalam hukum dan momentum newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari hari menentukan hubungan besaran besaran fisis yang terkait dengan gaya gravitasi antarplanet menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogen menentukan salah satu besaran fisis yang terkait dengan usaha menjelaskan sifat elastisitas benda atau penerapannya dalam kehidupan sehari hari menentukan besaran besaran yang terkait dengan hukum kekekalan mekanik menentukan besaran besaran fisis yang terkait dengan impuls dan hukum kekekalan momentumfluida penerapan azas black dalam kehidupan dan perubahannya yang menyangkut sehari hari hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor menjelaskan variabel variabel pada persamaan umum gas ideal dan penerapannya dalam kehidupan sehari hari menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor menerapkan konsep dan prinsip optik menentukan besaran besaran yang terkait dan gelombang dalam berbagai dengan alat optik penyelesaian masalah dan produk menjelaskan berbagai jenis gelombang serta manfaatnya dalam kehidupan sehari hari menerapkan konsep dan prinsip menentukan besaran besaran yang terkait kelistrikan dan kemagnetan dalam dengan hukum coulomb dan medan listrik berbagai masalah dan produk teknologi menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar menjelaskan perbedaan listrik dan menentukan hasil pengukuran kuat arus tegangan listrik menunjukkan pemasangan amperemeter dan voltmeter menentukan berbagai besaran fisis dalam rangkaian listrik menentukan besaran besaran yang terkait dengan kuat medan listrik menentukan besaran besaran fisis pada rangkaian arus bolak balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor memahami konsep dan prinsip menentukan besaran besaran yang terkait relativitas, teori atom, dan radioaktivitas dengan teori relativitas serta penerapannya menjelaskan teori teori atom menjelaskan teori kuantum planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam menentukan besaran besaran fisis pada reaksi inti atom menyebutkan pemanfaatan radioisotop dalam kehidupan sehari hari kimia program paket memahami struktur atom, sistem mendeskripsikan unsur dan kaitannya periodik unsur, dan ikatan kimia untuk dengan konfigurasi elektron, struktur atom, menentukan sifat sifat unsur dan dan letaknya dalam tabel periodik senyawa memprediksi jenis ikatan kimia jenis interaksi molekuler menerapkan hukum hukum dasar kimia menyelesaikan perhitungan kimia yang untuk memecahkan masalah dalam berkaitan dengan hukum dasar kimia perhitungan kimia mendeskripsikan persamaan reaksi kimia memahami sifat sifat larutan, metode menganalisis data daya hantar listrik pengukuran, dan gerakannya mendeskripsikan konsep larutan menentukan hasil titrasi asam basa mendeskripsikan larutan penyangga mendeskripsikan garam yang terhidrolisis dan ksp mendeskripsikan sifat koligatif larutan mendeskripsikan sistem koloid memahami senyawa organik, gugus mendeskripsikan senyawa karbon fungsi dan reaksinya, benzena dan turunannya mendeskripsikan makromolekul memahami perubahan energi dalam menganalisis peristiwa eksoterm endoterm reaksi kimia, cara pengukuran dan pada peristiwa termokimia perhitungannya menentukan kalor reaksi memahami kinetika reaksi, menentukan laju reaksi kesetimbangan kimia, dan faktor faktor yang memengaruhinya, serta mendeskripsikan faktor faktor yang penerapannya memengaruhi laju reaksi menganalisis pergeseran kesetimbangan kimia menentukan dan atau memahami reaksi oksidasi reduksi dan mendeskripsikan reaksi redoks sel elektrokimia serta penerapannya mendeskripsikan diagram sel volta menerapkan hukum faraday mendeskripsikan fenomena korosi memahami karakteristik unsur unsur mendeskripsikan unsur penting yang ada penting, terdapatnya alam, alam pembuatan, dan kegunaannya mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya biologi program paket menjelaskan konsep konsep mengidentifikasi contoh keanekaragaman keanekaragaman hi, prinsip prinsip hi. klasifikasi, dan peranan serta manfaat dan sumber daya alam bagi kehidupan. mengklasifikasikan tumbuhan atau hewan berdasarkan ciri cirinya. menjelaskan ciri ciri virus, kingdom menentukan ciri virus atau protista. protista, monero dan fungi serta peranannya bagi kehidupan. menjelaskan peran virus, protista, monero, atau fungi bagi manusia. menjelaskan ciri ciri plantae dan menjelaskan ciri ciri divisio dalam dunia animalia serta peranannya bagi tumbuhan. kehidupan. menjelaskan ciri ciri filum dalam dunia hewan. menjelaskan peran tumbuhan hewan bagi kehidupan. menjelaskan hubungan antara mendeskripsikan komponen ekosistem, komponen ekosistem, aliran energi dan aliran energi, atau daur biogeokimia. daur biogeokimia serta mengaitkannya dengan keseimbangan lingkungan dan menjelaskan konsep keseimbangan pelestariannya. lingkungan dan pelestariannya karena adanya kegiatan manusia. menjelaskan struktur dan fungsi sel menjelaskan fungsi organel sel. serta mengaitkannya dengan struktur jaringan dan fungsi pada sistem organ menjelaskan struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, hewan, dan manusia. tumbuhan. mengidentifikasi jaringan dan organ yang dibentuk pada sistem organ manusia hewan sesuai dengan fungsinya. menjelaskan struktur dan fungsi sistem mengidentifikasi bagian organ pada sistem organ pada hewan dan manusia serta gerak (otot tulang) pada manusia. kelainan penyakit yang mungkin terjadi. menjelaskan proses yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia dan identifikasi pangkuannya. mengidentifikasi organ pada sistem pencernaan manusia dan identifikasi pangkuannya menjelaskan proses yang terjadi pada sistem ekskresi manusia dan identifikasi pangkuannya. mengidentifikasi organ pada sistem regulasi manusia dan identifikasi pangkuannya. menjelaskan proses reproduksi pada manusia. menjelaskan faktor faktor yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi proses pertumbuhan proses pertumbuhan dan perkembangan. dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. mendeskripsikan fungsi, cara kerja menjelaskan fungsi enzim. enzim dan proses metabolisme (katabolisme dan katabolisme) pada menjelaskan proses katabolisme karbohidrat rantai karbohidrat. (katabolisme). menjelaskan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan (katabolisme). menjelaskan konsep dasar herediter, menentukan susunan nukleotida, dna atau reproduksi sel dan mutasi serta rna. implikasinya pada salingtemas. menjelaskan proses sintesis protein menjelaskan tahap tahap pembelahan sel. menentukan hasil persilangan berdasarkan hukum mendel. menyebutkan contoh peristiwa mutasi. menjelaskan prinsip teori evolusi dan menjelaskan mekanisme atau prinsip prinsip implikasinya pada perkembangan sains. evolusi biologi. menyebutkan fakta fakta yang mendukung teori evolusi. menjelaskan prinsip, peran dan menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. implikasi bioteknologi pada salingtemas bagi masyarakat dan lingkungan. menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. matematika ipa program paket standar kompetensi lulusan indikator memahami pernyataan dalam menentukan penarikan kesimpulan dari matematika dan ingatannya, mampu premis premis yang diberikan menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk, serta mampu menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah. memahami konsep yang berkaitan menyederhanakan bentuk pangkat dan dengan aturan pangkat, akar dan bentuk akar logaritma, fungsi aljabar sederhana, nilai persamaan dan pertidaksamaan penentu ogan dengan kuadrat, persamaan lingkaran dan menggunakan sifat sifat logaritma persamaan garis panggungnya, suku menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat banyak, sistem persamaan linier, program linier, matriks, vektor, menentukan persamaan lingkaran transformasi geometri, barisan, dan menentukan komposisi dua fungsi dan fungsi deret, serta mampu menggunakannya invers dalam pemecahan masalah. menggunakan aturan teorema sisa atau teorema faktor menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menyelesaikan masalah program linear menentukan invers matriks menggunakan rumus sudut antara dua vektor menentukan hasil operasi aljabar beberapa vektor menentukan bayangan titik karena dua transformasi menyederhanakan hasil operasi aljabar bentuk eksponen menyelesaikan pertidaksamaan logaritma sederhana menentukan suku ke n barisan aritmetika menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret standar kompetensi lulusan indikator memahami sifat bangun geometri dalam menghitung jarak antara dua objek (titik, menentukan kedudukan titik, garis dan garis dan bidang) dalam ruang bidang, jarak dan sudut. menghitung nilai perbandingan trigonometri atau besar sudut antara dua objek (garis, bidang) dalam ruang memahami konsep perbandingan, menentukan hasil operasi nilai perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri sudut sudut istimewa trigonometri, melakukan manipulasi tau kosi aljabar untuk menyusun bukti sera mampu menggunakannya dalam menghitung nilai perbandingan trigonometri pemecahan masalah dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih sinus, kosinus atau tangen memahami konsep limit, turunan dan menghitung nilai limit fungsi aljabar dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri trigonometri serta mampu menerapkannya dalam pemecahan menentukan persamaan garis singgung masalah suatu titik pada kurva menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai ekstrim menggunakan turunan menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar dan integral tentu fungsi aljabar sederhana menyelesaikan integral tak tentu fungsi trigonometri dan integral tentu fungsi trigonometri menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral mengolah, menyajikan dan menafsirkan menghitung ukuran pemusatan dari suatu data, mampu memahami kaidah data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menggunakan kaidah pencacahan, menerapkannya dalam pemecahan permutasi, atau kombinasi untuk masalah menyelesaikan masalah yang terkait menghitung peluang suatu kejadian matematika ips program paket standar kompetensi lulusan indikator memahami pernyataan dan menentukan nilai kebenaran suatu ingatannya, menentukan nilai pernyataan kebenaran pernyataan majemuk, serta tukan anak mampu menggunakan prinsip logika menentukan lingkaran suatu pernyataan matematika dalam pemecahan masalah menentukan kesimpulan dari beberapa yang berkaitan dengan penarikan premis kesimpulan memahami konsep yang berkaitan menentukan hasil operasi bentuk pangkat, dengan aturan pangkat, akar dan akar, dan logaritma logaritma, fungsi aljabar sederhana, tuk persamaan dan pertidaksamaan penentu unsur unsur grafik fungsi kuadrat, sistem persamaan linier, utara program linier, matriks, barisan dan menentukan persamaan fungsi kuadrat deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah menentukan nilai fungsi komposisi menentukan nilai fungsi invers menyelesaikan persamaan kuadrat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menyelesaikan masalah program linier menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan dengan kesamaan, determinan, dan invers matriks menentukan suku ke n atau jumlah suku pertama deret aritmetika atau geometri memahami konsep limit dan turunan menentukan nilai limit fungsi aljabar dari fungsi aljabar serta mampu tukan alias menerapkannya dalam pemecahan menentukan turunan fungsi aljabar masalahkombinasi kombinasi dan peluang kejadian serta tuk nilai pel keladi mampu menerapkannya dalam menentukan nilai peluang suatu kejadian pemecahan masalah menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel atau diagram menentukan ukuran penyebaran ekonomi (ips) program paket memahami permasalahan ekonomi mendeskripsikan kebutuhan manusia dan dalam kaitannya dengan kebutuhan kelangkaan. manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam menentukan masalah pokok ekonomi dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi sistem ekonomi. konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan dan mendeskripsikan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. pasar. mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, grafik, dan perhitungan matematika. mendeskripsikan pasar barang dan pasar input. memahami kebijakan pemerintah dalam mendeskripsikan ekonomi mikro dan bidang ekonomi, produk domestik bruto ekonomi makro serta masalah yang dihadapi pdb), produk domestik regional bruto pemerintah bidang ekonomi. pdrb), pendapatan nasional bruto pn), inflasi, konsumsi, investasi, uang mendeskripsikan konsep pdb, pdb harga dan perbankan. berlaku, pdb harga konstan, pendapatan nasional. mendeskripsikan indeks harga dan inflasi mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan serta kurva permintaan investasi. mendeskripsikan uang dan perbankan serta kebijakan pemerintah bidang moneterdan pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi, apbn dan serta pengangguran. apbd, perekonomian terbuka, mengenal pasar modal. mendeskripsikan apbn dan apbd serta kebijakan fiskal. mendeskripsikan sumber sumber penerimaan dan jenis jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. mendeskripsikan perdagangan internasional, valuta asing dan pasar modal serta perhitungannya. standar kompetensi lulusan indikator memahami penyusunan siklus mendeskripsikan sistem informasi akuntansi akuntansi perusahaan jasa. dan persamaan akuntansi serta mekanisme debut dan kredit. mencatat transaksi dokumen dalam jurnal umum dan buku besar. siklus akuntansi perusahaan jasa dan mencatat transaksi dalam kertas kerja. menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. memahami penyusunan siklus membuat jurnal khusus, buku besar utama, akuntansi perusahaan dagang dan dan buku besar pembantu perusahaan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang berdasarkan transaksi dan jurnal. dagang. menghitung harga pokok penjualan dan membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan perhitungannya (laba rugi dan modal) serta membuat jurnal penutup. memahami manajemen badan usaha mendeskripsikan fungsi, unsur atau tingkatan dalam perekonomian nasional, manajemen. pengelolaan koperasi dan kewirausahaan. mendeskripsikan bentuk, ciri ciri, atau perbedaan bentuk badan usaha mendeskripsikan koperasi dan menghitung pembagian sisa hasil usaha. mendeskripsikan kewirausahaan. geografi program paket menganalisis hakikat objek, ruang menentukan penggunaan konsep dasar, lingkup, prinsip, konsep, aspek dan prinsip, dan pendekatan geografi dalam pendekatan geografi. rangka memahami fenomena geser. menganalisis dinamika unsur unsur mendeskripsikan proses perkembangan geser serta kaitannya dengan pembentukan bumi. kehidupan manusia. pickup mendeskripsikan proses terjadinya tata surya dan jagad raya. menganalisis fenomena yang terjadi pada litosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. menganalisis fenomena yang terjadi pada pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. menganalisis fenomena yang terjadi pada atmosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. menganalisis fenomena yang terjadi pada hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. mendeskripsikan kerangka rakaman flora fauna muka buni sebagai potensi pendukung kehidupan. menganalisis dinamika unsur unsur menentukan fenomena kependudukan yang sosial dalam kehidupan sehari hari. terjadi pada masyarakat. menentukan potensi industri untuk mendukung kehidupan manusia. mengidentifikasi jenis jenis sumber daya alam. mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. menentukan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. standar kompetensi lulusan indikator menerapkan keterampilan dasar menerapkan keterampilan dasar pembuatan peta pemetaan dalam memahami peta pemetaan fenomena geser. fenomena geser. memahami pemanfaatan citra dan sig menginterpretasikan penginderaan jauh sebagai media informasi fenomena sebagai sumber informasi fenomena geser. geser. menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam kehidupan. mendeskripsikan sistem informasi geografi sebagai media informasi fenomena geser. menjelaskan pemanfaatan sistem informasi geografi untuk kepentingan program pembangunan. menjelaskan perkembangan wilayah. membedakan pola keruangan dan interaksi desa desa, desa kota, dan kota kota. menentukan karakteristik suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan negara berkembang dan negara maju. sosiologi program paket mendeskripsikan interaksi sosial sesuai mengidentifikasi proses bentuk interaksi nilai dan norma dalam keteraturan hidup sosial bermasyarakat menjelaskan nilai dan norma sosial menganalisis keteraturan sosial mendeskripsikan proses sosialisasi mengidentifikasi fungsi dan tujuan untuk membentuk kepribadian sosialisasi menjelaskan berbagai bentuk sosialisasi menjelaskan media sosialisasi dan fungsinya mengidentifikasi perilaku menyimpang mendeskripsikan terjadinya perilaku dan pengendalian sosial menyimpang secara sosiologis menganalisis bentuk perilaku menyimpang mengidentifikasi bentuk pengendalian sosial menjelaskan fungsi aparat lembaga pengendalian sosial menggambarkan struktur sosial dan menginterpretasi struktur sosial vertikal dan korelasinya dengan konflik atau horizontal mobilitas sosial menganalisis berbagai konflik sosial menjelaskan tentang mobilitas sosial menganalisis kehidupan sosial dalam menganalisis kehidupan masyarakat masyarakat multikultural multikultural menjelaskan tentang struktur sosial majemuk mengidentifikasi dampak multikultural mendeskripsikan perubahan sosial dan menjelaskan berbagai bentuk perubahan dampaknya sosial, faktor perubahan sosial, dampak perubahan sosial standar kompetensi lulusan indikator menjelaskan lembaga sosial dalam menjelaskan hakikat, ciri, fungsi lembaga masyarakat sosial bagi kelangsungan masyarakat menyusun rancangan penelitian sosial menjelaskan berbagai jenis penelitian sederhana menjelaskan data penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengolahan data, fungsi laporan penelitian kisi kisi ujian nasional program paket kejuruan bahasa indonesia program paket kejuruan memahami isi berbagai teks dan menyimpulkan informasi tertulis dalam menanggapi isinya secara kritis berbagai teks menyimpulkan perintah kerja tertulis menentukan makna kata, bentuk kata, ungkapan, dan kalimat dalam konteks bekerja menulis berbagai jenis karangan, melengkapi paragraf tumpang dengan kata, laporan ilmiah, ringkasan, teks ilmiah, ungkapan, kata berimbuhan, kata kerja, kata jenis surat, dengan menggunakan kata, benda bentuk, ungkapan, kalimat yang tepat dan santun dengan memanfaatkan menentukan pola kalimat kelas kata menentukan struktur kalimat menentukan penggunaan tanda baca dan ejaan menentukan kalimat tanya, kalimat sanggahan, kalimat pendapat, kalimat negosiasi, kalimat laporan menentukan kalimat pembuka penutup surat resmi menentukan kalimat surat pemesanan barang menentukan ringkasan menentukan kerangka karangan menentukan latar belakang sesuai rumusan masalah menentukan penulisan judul karya ilmiah menentukan kata lugas dalam karya ilmiah mengapresiasi seni berbahasa menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik penggalan cerpen, novel, roman, drama bahasa inggris program paket kejuruan reading membaca) incomplete dialog memahami makna dalam wacana tulis menentukan ungkapan yang berhubungan interpersonal, transaksional, dan teks dengan deskripsi benda tempat. tulis fungsional pendek berkaitan dengan kehidupan sehari hari, menentukan ungkapan yang berhubungan pekerjaan dan profesi. dengan perbandingan benda tempat. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan keinginan kebutuhan keperluan mengenai sesuatu kepentingan. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan hobi minat kegiatan yang disukai. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penanganan tamu lawan berbicara telepon. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan waktu lampau. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pujian memberi motivasi. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan keluhan laporan terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan permintaan permohonan mengenai sesuatu kepentingan. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan memberi nasehat saran terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pengandaian tipe terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan setuju tidak setuju terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan memberitahukan arah suatu lokasi tempat tertentu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan rutin sehari hari berkala. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemesanan penyediaan suatu barang jasa tempat. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan suatu kemungkinan kepastian terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang suatu benda terhadap sesuatu. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan pada masa yang akan datang. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan permohonan maaf penyesalan pengakuan salah. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi seseorang benda tempat. menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. error recognition menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan perbandingan benda orang tempat. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi benda orang tempat. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan penawaranizin. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan pengandaian terhadap sesuatu. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan perasaan. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan pilihan kesukaan terhadapsaran. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan undangan ajakan pemberitahuan. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan masa akan datang. menentukan kata frasa yang salah dari ungkapan yang berhubungan dengan hobi minat kegiatan yang disukai. reading comprehensiondari teks business lettertabel diagram schedulersonal job experiencrocedure. pendidikan kewarganegaraan program paket kejuruanmatematika smk kelompok teknologi kesehatan, dan pertanian program paket kejuruan melakukan operasi bilangan real dan menyelesaikan masalah yang berkaitan menerapkannya dalam bidang kejuruan. bilangan pecahan. menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. menghitung hasil operasi bilangan berpangkat. menyederhanakan bentuk akar. memecahkan masalah yang berkaitan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. dengan fungsi, persamaan fungsi, persamaan fungsi linier dan fungsi kuadrat. memecahkan masalah yang berkaitan menentukan himpunan penyelesaian dengan sistem persamaan dan persamaan dan pertidaksamaan linier pertidaksamaan linier. sederhana. menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. menyelesaikan masalah program linier. menuliskan model matematika dari masalah program linier. menentukan daerah himpunan penyelesaian. menyelesaikan masalah matriks dan menentukan hasil operasi matriks. vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. menentukan determinan matriks. menentukan invers matriks. menentukan hasil operasi vektor dan r3. menghitung keliling dan luas bangun menghitung keliling bangun datar. datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya menentukan luas permukaan bangun ruang. dalam bidang kejuruan. menentukan volume bangun ruang. menerapkan prinsip prinsip logika menentukan konversi, invers atau matematika dalam pemecahan masalah kontraposisi. yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkantor. menarik kesimpulan dari beberapa premis. menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. menerapkan konsep perbandingan menentukan nilai perbandingan trigonometri trigonometri dalam pemecahan pada segitiga siku siku. masalah. mengubah koordinat kutub kartesius atau sebaliknya. menyelesaikan masalah dengan konsep menghitung permutasi, kombinasi atau peluang. peluang suatu kejadian. menerapkan aturan konsep statistik menginterpretasikan data dalam bentuk dalam pemecahan masalah. diagram atau tabel. menentukan modus data berbobot. menentukan simpangan baku data tunggal. menggunakan konsep limit fungsi dan menentukan limit fungsi aljabar. turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. menentukan turunan fungsi aljabar. menentukan nilai turunan fungsi aljabar. menggunakan konsep integral dalam menghitung integral tak tentu dan tentu dari penyelesaian masalah. fungsi aljabar. menghitung luas daerah. menghitung volume benda putar. menerapkan konsep barisan dan deret menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam pemecahan masalah. dengan barisan dan deret. matematika smk kelompok akuntansi dan penjualan program paket kejuruan melakukan operasi hitung pada bil. real menyelesaikan masalah yang berkaitan dapat menerapkannya dalam bidang dengan perbandingan kejuruan menyederhanakan pecahan bentuk akar menyelesaikan masalah persamaan menyelesaikan sistem persamaan linear dua dan pertidaksamaan, program linear, variabel serta dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan menentukan model matematika dari permasalahan program linier menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat menyelesaikan masalah yang berkaitan menyelesaikan operasi matriks dengan matriks menentukan invers matriks mengaplikasikan prinsip prinsip logika menentukan invers, konversi, atau matematika dalam menarik kesimpulan kontraposisi dari suatu pernyataan serta dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan menentukan kesimpulan dari premis premis yang ada sesuai hukum hukum logika (modus tollens, dsb) menyelesaikan masalah fungsi dan menggunakan fungsi linier pada masalah dapat menerapkannya dalam bidang bidang kejuruan kejuruan menghitung unsur unsur pada grafik fungsi kuadrat menerapkan konsep pola bilangan menentukan suku suku barisan bilangan dalam menyelesaikan perhitungan barisan dan deret, serta terampil menyelesaikan masalah deret aritmetika menggunakannya untuk menyelesaikan permasalah dalam bidang kejuruan menentukan suku suatu barisan geometri menentukan suku deret geometri tak hinggantukan banyak kemungkinan dan menghitung permutasi dari beberapa unsur besar peluang suatu kejadian, serta dapat menerapkannya dalam bidang menghitung kombinasi dari beberapa unsur kejuruan menghitung peluang kejadian mengolah, menyajikan, dan menghitung unsur unsur pada diagram menafsirkan data serta dapat lingkungan atau batang menerapkannya dalam bidang kejuruan menghitung ukuran pemusatan menghitung ukuran penyebaran menghitung angka baku dan koefisien variasi menerapkan konsep matematika menghitung bunga tunggal keuangan serta terampil menggunakannya untuk menyelesaikan menghitung bunga majemuk permasalahan dalam bidang kejuruan menghitung rente menghitung entitas menghitung penyusutan matematika smk kelompok pariwisata, seni dan kerajinan, teknologi kerumahtanggaan, pekerjaan sosial, dan administrasi perkantoran program paket kejuruan melakukan operasi hitung pada menyelesaikan masalah yang berkaitan bilangan real dan dapat menerapkannya dengan perbandingan dalam bidang kejuruan menghitung hasil operasi bilangan berpangkat menghitung nilai logaritma atau menyederhanakan operasi logaritma menyederhanakan atau merasionalkan penyebut dan bilangan bentuk akar menyelesaikan masalah persamaan menentukan himpunan penyelesaian dan pertidaksamaan, matriks, dan persamaan dan pertidaksamaan linear satu program linear serta dapat variabel menerapkannya dalam bidang kejuruan menentukan hasil operasi akar akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat baru atau menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat menyelesaikan permasalahan pada sistem persamaan linear dua variabel menyelesaikan kesamaan matriks atau operasi matriks menentukan invers matriks berorde menentukan penyelesaian permasalahan program linearrapkan konsep pola bilangan menyelesaikan permasalahan pada barisan dalam menyelesaikan perhitungan dan deret aritmetika barisan dan deret serta terampil menggunakannya dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan pada barisan permasalahan dalam bidang kejuruan dan deret geometri mengolah, menyajikan, dan menyelesaikan perasaan pada penyajian menafsirkan data serta dapat data menerapkannya dalam bidang kejuruan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata menghitung ukuran pemusatan data menghitung ukuran penyebaran data menghitung angka baku menghitung koefisien variabeorganisasi. tata kerja. balai ab kedudukan, tugas, dan fungsi balai bahasa adalah unit pelaksana teknis lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. balaibalaibalai bahasa. bab susunan organisasi balai bahasalaialai bahasa provinsi jawa timur dan provinsi bali adalah jabatan struktural eselon iii.a. kepala balai bahasa selain sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan struktural eselon iii.b. kepala subbagian tata usaha balai bahasa provinsi jawa timur dan provinsi bali adalah jabatan struktural eselon iv.a. kepala subbagian tata usaha balai bahasa selain sebagaimana dimaksud pada adalah jabatan struktural eselon iv.b. bab nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja balaialaialaialaipembentukan balai bahasa (enam) provinsi dan keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang perubahan kantor bahasa menjadi balnomenklatur lokasi wilayah kerja balai bahasa sidoarjo, surabaya balai bahasa tembak, denpasar balai bahasa lampineung, banda aceh balai bahasa medan provinsi sumatera utara balai bahasa kampus binawidya, provinsi riau universitas riau, tampon balai bahasa cepak tangah pauh limo, provinsi sumatera padang barat balai bahasa seberang ulu jakabaring, provinsi sumatera palembang selatan balai bahasa tembang, semarang provinsi jawa tengah balai bahasa yogyakarta provinsi d.i. yogyakarta balai bahasa pontianak provinsi kalimantan barat balai bahasa palangkaraya provinsi kalimantan tengah balai bahasa banjarbaru provinsi kalimantan selatan nomenklatur lokasi wilayah kerja balai bahasa todo, palu provinsi sulawesi tengah balai bahasa makassar provinsi sulawesi selatan dan provinsi sulawesi barat balai bahasa manado provinsi sulawesi utara balai bahasa distrik heran jayapura provinsi papua dan provinsi papua barat menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, mohammad nuh
kena berita negara republik indonesia kemendikbud. kriteria dan perangkat akreditasi. sekolah madrasah. paud. pendidikan nonasional mengenai, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.raudhatul athfal tk ra)luar biasa, danstatuta universitastuta universitas jember. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: universitas jember yang selanjutnya disebut unej adalah perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. statuta unej yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan unej yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional lingkungan unej. jdih.kemdikbud.go.id organisasi unej adalah unit kerja unej yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan fungsi manajemen sumber dayaenat uneunejunej. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan uneeej. unej memiliki visi yaitu unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial. unej memiliki misi sebagai berikut: menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial serta bereputasi internasional, jdih.kemdikbud.go.id menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai, cc. mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi, dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unej. unej bertujuan untuk: mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif, menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkeadilan lokal dan kontribusi bagi masyarakat, cc. mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mewujudkan unej yang diakui secaraejdih.kemdikbud.go.id prosedur operasional mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional ditetapkan oleh rektor. bab identitas unej berkedudukan kabupaten jember, provinsi jawa timur sebagai kampus utama. unej telah didirikan pada tanggal november dengan nama universitas negeri jember dan selanjutnya pada tanggal september berubah nama menjadi universitas jember. tanggal november ditetapkan sebagai dies natalis unej. unej memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, dan sesanmengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, dan sesantiunej menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. jdih.kemdikbud.go.id penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada meliputi::: program profesi, dan program spesialis. prosedur operasional mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama (satu) tahun yangtahun akademik dimulai pada bulan juli dan berakhir pada bulan juni tahun berikutnya. prosedur operasional mengenai tahun akademik dan kalender akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. unej menyelenggarakan program pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester. jdih.kemdikbud.go.iddur operasional mengenai pelaksanaan program pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester ditetapkan olehbertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, kecakapan, keterampilan, penalaran, moralitas, dan etika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentustandar nasional pendidikan tinggi. kurikulum sebagaimana dimaksud pada dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja, dan program pembangunan. prosedur operasional mengenai kurikulum ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. unejjdih.kemdikbud.go.id untuk menjadi mahasiswa, seseorang harus memenuhi syarat: memiliki ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau yang sederajat bagi mahasiswa program diploma dan sarjana, memiliki ijazah sarjana atau yang sederajat bagi mahasiswa program magister atau profesi, cc. memiliki ijazah magister atau yang sederajat bagi mahasiswa program doktor, dan atau memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh unej. uneejej dapat menerima mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unej wajib mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa warga negarselain ketentuan sebagaimana dimaksud pada unej memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. unej dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. prosedur operasional mengenai tata cara penerimaan mahasiswa ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. jdih.kemdikbud.go.idej. bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penyampaian pengetahuan,proses dan hasil belajar mahasiswa diarahkan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusanprosedur operasional mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ditetapkan oleh rektor setelah mendapattapan kelulusan. wisuda sebagaimana dimaksud pada merupakan upacara pengukuhan lulusan. prosedur operasional mengenai tata cara pelaksanaan yudisial dan wisuda ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. jdih.kemdikbud.go.id bagian kedua penelitian penelitianelitian yang diselenggarakan unejpenyelenggaraansecara perseorangan atau kelompok dandih.kemdikbud.go.id publikasi hasil penelitian dilakukanpendidikan dan kebudayahakrosedur operasional mengenai penelitian ditetapkan olehmeliputiatau mahasiswa secara perseorangan atau kelompok dan dapat melibatkan tenaga kependidikjdih.kemdikbud.go.id pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra dan atau antar disiplin ilmu atau intra dan atau multi sektor.gembangan materi pembelajaran dan atau penelitian lanjutan. hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat dalam negeri atau luar negeri. prosedur operasional mengenai pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. bagian keempat kode etik unejunej, kode etik dosen unej, kode etik tenaga kependidikan unej, dan kode etik mahasiswa unej. kode etik unej memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung bawah nama unej atau bertindak atas nama unej. kode etik dosen unejejj. jdih.kemdikbud.go.id kode etik mahasiswa unejj. kode etik unej dan kode etik dosen unej disusun oleh senat dan ditetapkan oleh rektor. kode etik tenaga kependidikan unej dan kode etik mahasiswa unej disusun dan ditetapkan oleh rektor. bagian kelima kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan unejdih.kemdikbud.go.id dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dosen dan atau mahasiswa bertanggung jawab secara pribadi.tetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. bagian keenam gelar dan penghargaan unej memberikgelar akademik sebagaimana dimaksud pada meliputi gelar pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. prosedur operasional mengenai pemberitetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. gelar dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh rektor apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiat, hasil tindak pidana, atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. prosedur operasional mengenai pencabutan gelar ditetapkan oleh rektor. jdih.kemdikbud.go.id unej dan atau teknologi, serta berdedikasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan unej. prosedur operasional mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rektor. unej dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. prosedur operasional mengenai pemberian gelar doktor kehormatan ditetapkan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. bagian ketujuhej untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesjdih.kemdikbud.go.id mahasiswa unejunej, memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan kurikulum, minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan, cc. memanfaatkan sarana dan prasarana unej dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan mengembangkan penalaran, minat, dan bakat, serta kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangberdasarkngajukan permohonan pindah universitaslingkungan unej,) dan il. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas. jdih.kemdikbud.go.id mahasiswa unej berkewajiban membayarelihara sarana dan prasarana lingkungan unej:, cc. memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan unej, menghargai ilmu pengetahuan dan atau teknologi, menjaga nama baik unej, menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional dan daerah: dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan dan semua peraturan yang ditetapkan unej. mahasiswa unejbentuk: peringatan lisan, peringatan tertulis, cc. pemberhentian sementara dalam mengikuti pembelajaran, dan pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. prosedur operasional mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rektor. jdih.kemdikbud.go.id unej melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yangdilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tingkat universitas dan fakultas. prosedur operasional mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan oleh rektor. alumni unej merupakan orang yang telah mengikuti atau menyelesaikan pendidikan unej. alumni unej sebagaimana dimaksud pada terhimpun dalam organisasi alumni unej. organisasi alumni unej bernama keluarga alumni unej. organisasi alumni unej sebagaimana dimaksud pada dan bertujuan membina hubungan dengan almamater unej, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja untuk kepentingan dan kemajuan unej. pengelolaan organisasi alumni unej ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keluarga alumni unej. jdih.kemdikbud.go.id bab sistem pengelolaan bagian kesatu organisasi unej paragraf susunan organisasi organisasi unej terdiri atas: senat: pemimpin unej, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun. paragraf senat senatiliki tugas dan wewenang: menetapkan norma dan kebijakan akademik, melakukan pengawasan terhadap: penerapan norma dan kebijakan akademik, pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggijdih.kemdikbud.go.idsor, dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma dan kebijakpaling banyak (tiga) orang wakil profesor dari setiap fakultas: (dua) orang wakil dosen bukan profesor dari setiap fakultas:bidang ilmu sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih oleh senat fakultas jika terdapat (tiga) jdih.kemdikbud.go.id profesor atau lebih dari setiap bidang ilmu, atau ditetapkan sebagai anggota senat jika terdapat paling banyak (dua) profesor dari setiap bidang ilmu, wakil dosen bukan profesor dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih olehjabat oleh anggota senat yangmasa jabatan anggota senat yang berasal dari wakil profesor dan wakil dosen bukan profesor dari setiap fakultas selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. masa jabatan anggota senat yang berasal darijdih.kemdikbud.go.id dan ketua lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu bersifat officioprosedur operasional mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain ditetapkan oleh ketua senat. paragraf pemimpin unej pemimpin unej merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan unej untuk dan atas nama menteri. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pemimpin unej memiliknorma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat, cc. menetapkan kode etik unej dan kode etik dosen unej yang disusun oleh senat serta menyusun dan menetapkan kode etik tenaga kependidikan unej dan kode etik mahasiswa unej: menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, menyusun dan menetapkan rencana strategis (lima) tahun: menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasionalmemberhentikan pimpinan unit jdih.kemdikbud.go.id kerja bawah rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menjatuhkan sanksi administratif kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, peraturan perundang undangan, kebijakan, peraturan senat, dan atau peraturan rektor berdasarkan pertimbangan senat, membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, menerima dan memberhentikan mahasiswa, membina dan mengembangkan mahasiswa, mengelola anggaran dan barang milik negarelola unej sesuai kewenangan yang diberikan oleh menteri dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rektor merupakan pemimpin unej. jdih.kemdikbud.go.idrektor sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wakil rektor. dan pascasarjana, cc. lembaga, dan unit pelaksana tekorganisasi dan tata kerja unej diatur dengan peraturan menteri. paragraf satuan pengawas internal satuan pengawas internal dibentuk oleh rektor sebagai unsur pengawas. satuan pengawas internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonjdih.kemdikbud.go.id wewenang: menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program internal terdiri atas anggota dengan komposisi keahlian bidang tugas: akuntansi atau keuangan, manajemen sumber daya manusia, cc. manajemen aset, hukum, dan penatalaksanaan atau administrasi. anggota satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari unsur dosen dan atau tenaga kependidikan. untuk menjadijdih.kemdikbud.go.id kependidikan, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan unej, mempunyai kompetensi atau keahlian bidang tugas sebagaimana dimaksud pada memiliki integritas dan komitmen, dan sehat jasmani dan rohani. paragraf dewan penyantun dewan penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan unej. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada dewan penyantun memiliki tugas dan wewenang: memberikan pertimbangkepada rektor dalam pengelolaan unej bidang nonakademik, dan penggalangan dana untuk membantu pembangunan unej. jdih.kemdikbud.go.id anggota dewan penyantun berjumlah (tujuh) orang yang berasal dari unsur: (satu) orang dari unsur pemerintah provinsi,alumni, (satu) orang dari unsur pengusaha, dan (satu) orang dari unsur pakar pendidikan. antara anggota dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada harus terdapat anggota yang memiliki: komitmen untuk memajukan unej, dan pengalaman mengelola uneselama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. bagian kedua tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi paragraf pengangkatan rektor dan pimpinan organisasi bawah rektorjdih.kemdikbud.go.id. tenaga kependidikan lingkungan unej dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala unit pelaksana teknis, atau kepala laboratorium bengkel studio. pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada atau pengangkatan tenaga kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada dilakukan jika terdapat lowongan jabatan. lowongan jabatan terjadi karena: terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan, dan atau perubahan organisasi unej. pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf terjadidiberhentikan darjdih.kemdikbud.go.idej, bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis, berusia paling tinggi (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat ataumemiliki setiap unsur penilaian kerja pegawai negeri sipil jdih.kemdikbud.go.idmenaati ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pembuatan dan penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, il. berpendidikan doktor bagi direktur pascasarjana dan dekan yang mengelola program magister dan atauprogram studi, kepala unit pelaksana teknis, daoo. bersedia tidak merangkap jabatan di: perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, perusahaan badan usaha milik negara atau swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan unej. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas merupakan pimpinan unit pelaksana administrasi. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator yang menduduki jabatan administrator, dan pejabat pengawas yang menduduki jabatan pengawas dilaksanakan sesuai jdih.kemdikbud.go.id dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau kepala laboratorium bengkel studioejrektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh rektor. wakil dekan, ketua jurusan bagian program studi, dan kepala laboratorium bengkel studio diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan. wakil direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur pascasarjana. sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh jdih.kemdikbud.go.id rektor atas usul ketua lembaga. sekretaris jurusan bagian diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul ketua jurusan bagian melalui dekan. masa jabcalon ketua senat diajukan oleh rektor sebanyak (tiga) calon yang berasal dari anggota senatketua senat dipilihjdih.kemdikbud.go.id dalam halsidang senat belum dihadiri oleh (dua per tiga) dari seluruh anggota senat, sidang ditunda paling lama (tiga puluh) menit. apabila telah dilakukan penundaan paling makaterpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak. ketua senat terpilih sebagaimana dimaksud padadalam hal terjadi pergantian ketua senat maka penetapan ketua senat baru dilaksanakan melalui pemilihan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dalam hal terjadi pergantian sekretaris senat,jdih.kemdikbud.go.idpemimpin unejpemimpin unejparagraf pemberhentian rektor dan pimpinan organisasi bawah rektor rektor diberhentikandiberhentikan dari jabatannyajdih.kemdikbud.go.id diberhentikan sebagadantata cara,jdih.kemdikbud.go.id dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir, rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masajabatan wakil rektor sebelumama dengan (satu) kali masa jabatan. ketentuan mengenai pengangkatan dan penetapan wakil rektor definitif karena pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pengangkatan dan penetapankepala laboratorium bengkel studio, ketua senat, sekretaris senat, ketua dan atau sekretaris satuan pengawas internal, ketua dan atau sekretaris dewan penyantun karena pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir. dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir,sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dekjdih.kemdikbud.go.id paragraf pemberhentian pimpinan senat, pimpinan satuan pengawas internal, dan pimpinan dewan penyantun ketentuan mengenai persyaratansebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan pemberhentian pimpinan senat dan pimpinan satuan pengawas internaljdih.kemdikbud.go.id bagian ketiga sistem pengendalian dan pengawasan internal sistem pengendalian dan pengawasan internal uneejejej meliputi bidang nonakademik. unsur pengendalian dan pengawasan meliputi lingkungan pengendalian, analisis resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. lingkungan pengendalian dan pengawasan dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur operasional atau peraturan, dan seluruh infrastruktur yang harus dimiliki oleh unej. jdih.kemdikbud.go.id setiap kegiatan yang menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan dilakukan penilaian tingkat risikonya. prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ditetapkan oleh rektor. bagian keempatunejetap unej. pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan kebutuhan. pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier sertajdih.kemdikbud.go.id profesor yang telah purna tugas dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya. perpanjangan masa tugasunej menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan tenaga kependidikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain. pengangkatan, pembinaan, pengembangelolaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang dimiliki unejrosedur operasional mengenai pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh rektor. jdih.kemdikbud.go.id bagian keenam kerja sama unej dapat melakukan kerja sama bidang: akademik, dan nonakademik. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan perguruan tinggi atau pihak lain dari dalam negeri atau dari luar negeri. kerja sama sebagaimana dimaksud pada danej. kerja sama sebagaimana dimaksud pada berasaskan: kemitraan, kesamaan kedudukan, manfaat: keseimbangan, dan keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan unej. kerja sama bidang akademik akademik, pemasangan, jdih.kemdikbud.go.id penerbitan berkala ilmiah, dan atau j . penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah. kerja sama nonakademik dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset, penggalangan dana, dan atau cc. jasa dan royalti hak kekayaan intelektuistem penjaminan mutu sistem penjaminan mutu unej bertujuan untuk: menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. sistem penjaminan mutu unej sebagaimana dimaksud terdiri atas: internal, dan eksternal. ruang lingkup sistem penjaminan mutu unej sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bidang: akademik, dan nonakademik. sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkungan unej. sistem penjaminan mutu internal dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: fokus pada pelanggan, jdih.kemdikbud.go.id kepemimpinan, keterlibatan seluruh staf: pendekatan proses, pendekatan sistem pada manajemen, peningkatan berkelanjutan, pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan, dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan. sistemprosedur operasional mengenai sistem penjaminan mutu internal unej ditetapkan oleh rektor. sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi.peraturan perundang undangan, bentuk peraturan yang berlaku lingkungan unej terdiri atas: peraturan senat: dan peraturan rektor. prosedur operasional mengenai tata cara pembentukan peraturan senat dan peraturan rektor ditetapkan oleh rektor. jdih.kemdikbud.go.id bab vii pendanaan dan kekayaan bagian kesatu pendanaan sumber pendanaan unej berasal dari: pemerintah pusat: pemerintah daerah, cc. masyarakat, pihak luar negeri, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. sumber pendanaan unej dari masyarakat meliputi: biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk unej, hasil kontrak kerja, hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi unej:, hasil penjualan produk jasa, bantuan, sumbangan, wakaf: zakat, koleksi, dana dunia, il. persembahan kasih, dana abadi pendidikan tinggi, hibah dari perorangan, dan atau oo. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sumber pendanaan unej yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan negara yang dikelola unej sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.kemdikbud.go.id sumber pendanaan unej dari pihak luar negeri meliputi: hasil kerja sama unej, hasil penjualan produk jasapengelolaan sumber pendanaan unej sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kekayaan kekayaan uneej. kekayaan uneej. penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan unej sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak. kekayaan unekekayaan unej sebagaimana dimaksud pada dikelola secara transparan dan akuntabel. pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan unej dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.kemdikbud.go.id bab viii ketentuan peralihanketentuan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang statuta universitas jembejembestatuta universitas jember lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, busana almamater, dan sesanti lambang unej memiliki lambang berbentuk segi (lima) berwarna dasar kuning dengan kode warna rgb yang didalamnya terdapat, (tiga) lembar daun tembakau yang terdiri atas (dua) lembar daun segar berwarna hijau dan (satu) lembar daun transparan, padi yang terdiri atas daun berwarna hijau dan (tujuh) butir padi berwarna kuning emas, daun jagung berwarna hijau, (lima) tangkai daun padma berwarna hitam sebagai akar pengikat, dan lidah api berwarna merah yang secara keseluruhan membentuk lingkaran, bagian atas terdapat tulisan universitas berwarna hitam dan bagian bawah terdapat tulisan jember berwarna hitam dengan jenis huruf arial bold membentuk setengah lingkaran. rincian lambang unej sebagai berikut: segi lima bermakna pancasila, (tiga) lembar daun tembakau terdiri atas (dua) lembar daun segar dan (satu) lembar daun transparan, padi, daun jagung, (lima) tangkai daun padma sebagai akar pengikat, dan lidah api yang secara keseluruhan membentuk lingkaran bermakna kebulatan tekad masyarakat mendirikan unej, jdih.kemdikbud.go.id (tiga) lembar daun tembakau bermakna tridharma perguruan tinggi, daun tembakau, padi, dan daun jagung bermakna kesuburan wilayah basuki raya, tempat unej tumbuh dan berkembang, (lima) tangkai daun padma sebagai akar pengikat bermakna panca bharat terdiri atas akal budi, semangat dan keberanian, cita cita, etika, dan kenyataan, lidah api bermakna semangat juang rakyat wilayah basuki raya yang membekali berdirinya unej, (tujuh) butir padi bermakna (tujuh) orang perintis pendirian unej, warna hitam bermakna keluhuran dan ketegasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, warna hijau bermakna harapan kesuburan dan kesegaran jiwa, dan warna kuning bermakna keheningan dan kesucian bagi umat yang mengagungkan tuhan yang maha esa. lambang unej tersebut berpancasila. lambang unej memiliki kode warna sebagai berikut: lambang segi lima berwarna kuning dengan kode warna rgb lambang daun tembakau, daun padi, dan daun jagung berwarna hijau dengan kode warna rgb lambang padi berwarna kuning emas dengan kode warna rgb lambang garis tepi segi lima, daun padma, dan tulisan universitas jember berwarna hitam dengan kode warna rgb dan lambang lidah api berwarna merah dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id ii. bendera bendera terdiri atas bendera universitas jember dan bendera fakultas pascasarjana. bendera universitas jember unewarna rgb yang tengahnya terdapat lambang unej. bendera fakultas pascasarjana fakultas hukum bendera fakultas hukum berwarna merah dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas hukum berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bendera fakultas ilmu sosial dan ilmu politik berwarna jingga dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas pertanian bendera fakultas pertanian berwarna biru pada bagian atas dengan kode warna rgb dan berwarna hijau pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas pertanian berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas ekonomi dan bisnis bendera fakultas ekonomi dan bisnis berwarna abu abu dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas ekonomi dan bisnis berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas keguruan dan ilmu pendidikan bendera fakultas keguruan dan ilmu pendidikan berwarna ungu pada bagian atas dengan kode warna rgb dan berwarna hijau muda pada bagian bawah dengan kode warna serta tulisan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas ilmu budaya fakultas ilmu budaya bendera fakultas ilmu budaya berwarna putih dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas ilmu budaya berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas teknologi pertanian bendera fakultas teknologi pertanian berwarna biru pada bagian atas dengan kode warna rgb dan berwarna kuning pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas teknologi pertanian berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas kedokteran gigi fakultas kedokteran gigi bendera fakultas kedokteran gigi berwarna hijau pada bagian atas dengan kode warna rgb dan berwarna putih pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas kedokteran gigi berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam bendera fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam berwarna biru pada bagian atas dengan kode warna rgb dan berwarna hitam pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam berwarna putih dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas kedokteran bendera fakultas kedokteran berwarna hijau dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas kedokteran berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas teknik bendera fakultas teknik berwarna biru dengan kode warna rgb s1, dan tulisan fakultas teknik berwarna putih dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas kesehatan masyarakat fakultas kesehatan masyarakat bendera fakultas kesehatan masyarakat berwarna biru ungu dengan kode warna rgb dan tulisan fakultas kesehatan masyarakat berwarna putih dengan kode warna rgb fakultas farmasi bendera fakultas farmasi berwarna hijau pada bagian atas dengan kode warna rgb dan kuning pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas farmasi berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id fakultas keperawatan bendera fakultas keperawatan berwarna dasar biru (marine) pada bagian atas dengan kode warna rgb dan biru muda (ultra marine white) pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas keperawatan berwarna hitam dengan kode warna rgb fakultas ilmu komputer fakultas ilmu komputer bendera fakultas ilmu komputer berwarna dasar abu abu (grey) pada bagian atas dengan kode warna rgb dan putih (white) pada bagian bawah dengan kode warna rgb serta tulisan fakultas ilmu komputer berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id pascasarjana bendera pascasarjana berwarna kuning emas dengan kode warna rgb dan tulisan pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna rgb jdih.kemdikbud.go.id iii. himne universitas jember hymne universitas jember lirik drs. soejono maestro lagu drs. gunawan arr. nordiana seo mma setiap la. li. kaigrit salsa las alis. sl1 sl1 155l1 ber alma ter ter cin meta t3l2 58j86 7it s5ss\|s sis sla tile .ilr sii \|d1t7tof ngi slu ruh san buktikan gas mulia pem per 6e\| 2j4 (oa \|l3 33li ils sis 4l1ls tdi ii7 3i3i5. sit, pengembang ber gar ral bang tag 2ils ali 35is sri ali tas $j1 se7 tli 33l1 ber nya pan tiada sar lo. lo. th1 382ls koa s5. 5al3 3ss a7ja tes li. nya kan kau gunakan tri dharma menempatunasper aril a31 sis (ls, \| s ver tas jem ber gak lah kar ber sia to. bela #l5 si! rus bangsa jdih.kemdikbud.go.id iv. mars universitas jember mars universitas jember do c, lyrics dan lagu: drs. milik slamet marcia arr: nordiana il. tal hi. tab il. sal list jul ver 'si tas jember ma ma ter bang ilmudanbu wujud kan tri nia sim sesi a35 bd, swell tol di si lah tem un tuk ber kar dhar tembi tu nas cabang do ne sia fo. ibra rn. cdi. kk, lo. mulai tak ali ind uk undang un dang dasarempat .ma dan pan ca menge ban pemda ngu nan ju ki uefiutwurtis lo. ter ta nam dalam se tiap dada landasan ta ja ya lah al ma ma ter bangga lo, situ ioi l. sid ini lo. pengen untuk se la ma nya jdih.kemdikbud.go.id busana akademik universitas jember unej memiliki busana akademik. busana akademikberupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. vi. busana almamater universitas jember unej memiliki busana almamater. busana almamater berupa jaket berwarna biru dengan kode warna rgb dan dada kiri terdapat lambang unej. vii. sesanti universitas jember unej mempunyai sesanti karya ringkas dibuka budhi, gapura mangesthi ruling bawang, yang bermakna bahwa unej bertekad untuk menata diri melalui kerja selaras, serasi, dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menghasilkan lulusan sebagai manusia seutuhnya dan bermartabat yang pengabdiannya masyarakat selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusiaterbitan berkala ilmiterbitan berkala ilmiterbitan berkala ilmiah. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan terbitan berkala ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara berjadwal dalam bentuk tercetak dan atau elektronik. akreditasi terbitan berkala ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan terbitan berkala ilmiahnya. direktur jenderal adalah direktur jenderal pendidikan tinggiterbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi profesi. terbitan berkala ilmiah bertujuan teregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dibuatnya. terbitan berkala ilmiah memuat artikel dari penulis yang dapat berafiliasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi profesi, atau industri. untuk meningkatkan mutu dan relevansi serta meningkatkan daya saing ilmuwan indonesia, perlu dilakukan akreditasi terbitan berkala ilmiah. akreditasi terbitan berkala ilmiah dilakukan berdasarkan penilaian terpenuhinya persyaratan mutu minimum yang ditentukan untuk dimensi substansi, fisik, penampilan, dan pengelolaan sesuai dengan pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah. pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal. hasil akreditasi terbitan berkala ilmiah mendapat predikat akreditasi dengan sebutan sangat baik atau dengan sebutan baik. hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. akreditasi terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk masa (lima) tahun. direktur jenderal dapat mencabut atau menurunkan predikat akreditasi terbitan berkala ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah. terbitan berkala ilmiah diakreditasi apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut: memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan atau pemikiran yang orisinil serta bebas plagiarisme, memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan atau seni, melibatkan mitra blestari dari berbagai perguruan tinggi dan atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan atau luar negeri yang menyaring naskah secara anonim: ditulis dalam bahasa indonesia dan atau bahasa resmi perserikatan bangsa bangsa: menjaga ketaatasasan gaya penulisan dan format penampilannya:, dan menepati jadwal terbit. akreditasi terbitan berkala ilmiah dilakukan oleh tim akreditasi terbitan berkala ilmiah. tim akreditasi terbitan berkala ilmiah ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal. tim akreditasi terbitan berkala ilmiah beranggotakan paling sedikit (sebelas) orang dan paling banyak (lima belas) orang yang berasal dari berbagai kelompok bidang ilmu. tim akreditasi terbitan berkala ilmiah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah. masa jabatan keanggotaan tim akreditasi terbitan berkala ilmiah dalam satu periode selama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali periode berikutnya. dalam hal terjadi pergantian anggota tim akreditasi terbitan berkala ilmiah karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal mengangkat kembali minimal (empat) orang anggota tim yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota tim akreditasi terbitan berkala ilmiah periode berikutnya. persyaratan keanggotaan tim akreditasi berkala ilmiah: warga negara republik indonesia: berbadan sehat: cc. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, memiliki pengalaman dan kemampuan dalam penulisan artikel ilmiah dan pengelolaan terbitan berkala ilmiah: dan memiliki wawasan dan komitmen untuk meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah. keanggotaan tim akreditasi berkala ilmiah berakhir karena habis masa jabatannya. penggantian keanggotaan tim akreditasi berkala ilmiah selain dimaksud dalam dapat dilakukan antara lain karena: mengundurkan diri: meninggal dunia, menjalani hukuman, tidak sehat jasmani dan rohani, berhalangan tetap. terbitan berkala ilmiah yang mendapat predikat akreditasi dapat memperoleh penghargaan bertaraf internasional apabila memenuhi persyaratan: ditulis dalam salah satu bahasa resmi perserikatan bangsa bangsa, memuat artikel yang berisi sumbangan nyata bagi kemajuan suatu disiplin ilmu yang banyak diminati ilmuwan sedunia: penerbitan dikelola secara terbuka dengan melibatkan dewan penyunting dari berbagai penjuru dunia, dan penilaian artikelnya menggunakan sistem penelaahan oleh mitra blestari internasional secara anonim: penyumbang artikel merupakan pakar berspesialisasi yang berasal dari pelbagai negara, dilanggar oleh pelbagai lembaga dan atau pakar dari pelbagai negara, dan terlipat dalam daftar indeks yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat bertaraf internasional. dengan berlakunya peraturan menteri ini maka peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang akreditasi berkala ilmiah dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang pedoman akreditasi berkala ilmiahnasional, ttd.mengenai kriteria dan perangkat akreditasi sekolah madras. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:dasar madrasah ibtidaiyah sd mipertama madrasah tsanawiyah( smp m tsatas madrasah aliyah sma madan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor h ak tentang kriteria dan perangkat akreditasi satuan pendidikan kerja sama spt eselon kementerian pendidikan dan kebudayaan tahueselojdih.kemdikbud.go.id rencana strategis perguruan tinggi negeri tahun yang selanjutnya disebut renstra ptn adalah dokumen perencanaan ptpelaksana teknis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun yang selanjutnya disebut renstra upt adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknisrencana kerja kementerian pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut senja kemendikbud adalah dokumen perencanaan kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk periode (satu) tahun. kementerian pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut kemendikbud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. renstra kemendikbud dalam melakukan: penyusunan renstra unit eselon renstra unit eselon ii, renstra ptn, dan renstra upt, penyusunan senja kemendikbud,jdih.kemdikbud.go.id selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada renstra kemendikbud dan kebudayaan. renstra kemendikbud pada periode renstra kemdikbud sebagaimana dimaksud pada meliputidikbudjelas mengamanatkan cita cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. dalam menyongsong (seratus) tahun kemerdekaannya, indonesia tetap memiliki cita cita seperti yang ditegaskan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan akan mewujudkan cita cita itu melalui visi indonesia yaitu indonesia maju. sdm), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas sdm. dengan pembangunan sdm yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, indonesia akan siap menyongsong cita cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa bangsa maju lainnya dunia. jdih.kemdikbud.go.id dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. bangsa indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa indonesia adalah bangsa yang besar. bangsa indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru bidang kebudayaan. hal ini terbukti dari hiruk pihaknya ekspresi budaya yang berkembang masyarakat dewasa ini. oleh karena itu, landasan untuk pembangunan sdm itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memasukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. dengan cara itulah agenda pembangunan sdm akan mendorong terwujudnya cita cita indonesia bahagia sebagaimana diamanatkan dalam strategi kebudayaan hasil kongres kebudayaan indonesia kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan sdm melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan.gelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. dalam periode yang lalu kemendikbud telah mengimplementasikan nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti program indonesia pintar pip), revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter ppk). memasuki periode selanjutnya kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. oleh karena itu,jdih.kemdikbud.go.id setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. pertama, kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri bersama dengan terobosan terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. seluruh dunia dan segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, printing dan lain sebagainya. keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone. kedua, secara sosio kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio ekonomi populasi dunia. semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. negara negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari hari. konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan. ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam (dua puluh) tahun depan. penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar. keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. teknologi mempermudah pekerjaan sehari hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam jdih.kemdikbud.go.id pekerjaannya. agar dapat berhasil lingkungan kerja masa depan, kemendikbud telah menetapkan (enam) profil pelajar pancasila yang harus ditumbuhkembangkan antara peserta didik saat ini: berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia. dengan mempertimbangkan empat antisipasi atas, kemendikbud, melalui kebijakan merdeka belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita cita kemerdekaan indonesia. rencana strategis renstra) kemendikbud tahun berfokus pada kebijakan merdeka belajar sebagai pedoman bagi pembangunan sdm dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita citakan oleh para pendiri bangsa. bab renstra kemendikbud ini terstruktur sebagai berikut: (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode (b) permasalahan yang masih dihadapi, dan (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan renstra kemendikbud kondisi umum pendidikan dan kebudayaan dalam periode renstra kemendikbud tahun kemendikbud telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, memeragakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa indonesia. perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi. angka partisipasi pendidikan berkenaan dengan angka partisipasi pendidikan, kemendikbud telah menorehkan berbagai capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini paud), menurunnya tingkat putus sekolah, dan capaian capaian lainnya. jdih.kemdikbud.go.id secara keseluruhan, kinerja positif kemendikbud ini mendorong majunya nilai indeks pembangunan manusia indonesia. pendidikan anak usia dini paud merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan sdm sepanjang usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan rate returns dibandingkan dengan investasi seluruh periode siklus hidup lainnya. walaupun angka partisipasi kasar apk) belum meningkat secara signifikan, intervensi intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu tahun gambar capaian apk paud tahun sumber: badan pusat statistik, program program yang telah dijalankan untuk meningkatkan apk paud seperti gambar atas adalah: bantuan ruang kelas baru rkb) paud, bantuan operasional penyelenggaraan bop) paud, bantuan paud untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan bantuan paud pasca bencana dan tanggap darurat. program program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga paud dan taman kanak kanak tk) sebagaimana disajikan dalam diagram pada gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar pertumbuhan lembaga paud dan sumber: dapo paud dikemas, pemerintah juga mendorong agar setiap kota kabupaten memiliki lembaga paud holistik integratif (paud hi), yang bekerja sama dengan posyanduselain itu, paud juga dapat bekerja sama dengan lembaga lembaga lain seperti. melalui kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan paud diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi stunting pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. dorongan ini. pada tahun sudah (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten kota memiliki lembaga tersebut. pendidikan dasar dan menengah secara umum angka putus sekolah apps) pada jenjang sd, smp, sma, dan smk periode menunjukkan tren penurunan seperti terlihat pada gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar tren angka putus sekolah 3x bos smp sma smk m2016 m2017 m2018 m2019 sumber: badan pusat statistik, gambar memperlihatkan ada sedikit fluktuasi penurunan apps pada jenjang dan smk pada tahun namun demikian, perbandingan antara apps tahun dengan apps tahun menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang sma. apps sma telah turun sebesar (tujuh puluh dua persen) dari .01y6 (tujuh koma nol satu persen) menjadi (satu koma sembilan puluh tujuh persen). capaian penurunan apps yang cukup signifikan antara tahun terutama jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu program indonesia pintar pip). pip merupakan salah satu paket kebijakan sesuai dengbersama dengan program simpanan keluarga sejahtera asks) dan program indonesia sehat pis). pip melalui kartu indonesia pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan berusia (enam) (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. pada tahun pip diberikan kepada (delapan belas koma tiga puluh sembilan) juta siswa. selain pip, pemerintah juga melaksanakan program program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan jdih.kemdikbud.go.id seperti: bantuan operasional sekolah, pembangunan unit sekolah baru usb) dan ruang kelas baru rkb), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas. turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar apk) jenjang smp dan sma sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target renstra kemendikbud yang lalu. hal ini terlihat dalam gambar perlu dicatat bahwa target renstra kemendikbud yang lalu didasarkan pada data dari pusat data dan teknologi informasi kemendikbud, sedangkan data yang disampaikan renstra kemendikbud ini menggunakan data badan pusat statistik. terdapat perbedaan pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data. gambar capaian apk smp m dan sma smk ma terhadap target renstra kemendikbud apk smp m dan sederajat apk sma smk ma dan sederajat ag7 ser . ag son2 s02 s06 target renstra @mw capaian target renstra capaian sumber: badan pusat statistik, gambar menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi peningkatan apk sma smk ma sederajat dalam kurun waktu tahun akan tetapi, apk tahun sebesar (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) telah melampaui apk tahun sebesar (tujuh puluh empat koma tiga persen). demikian juga, apk smp m sederajat telah meningkat dari (delapan puluh delapan koma enam persen) tahun menjadi (sembilan puluh koma enam persen) tahun program bantuan operasional sekolah menengah bos sm), yang sebelumnya disebut bkmk atau bom, memberikan sumbangsih dalam peningkatan apk ini. jdih.kemdikbud.go.id dalam kurun waktu yang sama rata rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan apk tersebut atas. rata rata lama sekolah penduduk usia (lima belas) tahun atas sudah dapat mencapai target renstra kemendikbud sebagaimana data yang disajikan dalam gambar gambar capaian rata rata lama sekolah terhadap target renstra kemendikbud aki laki sen perempuan target renstra wf capaian nasional sumber: susunan dalam gambar berdasarkan pergerakan rata rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, terlihat pergerakan yang konsisten antara rata rata lama bersekolah laki laki dan perempuan. walaupun rata rata lama sekolah perempuan masih berada bawah rata rata lama sekolah laki laki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan tahun antara dibanding laki laki (peningkatan tahun). pendidikan tinggi apk pendidikan tinggi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. sejak tahun apk belum mencapai target renstra kemendikbud sebagaimana tampak pada gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar capaian apk pendidikan tinggi terhadap target renstra kemendikbud target renstra capaian sumber: badan pusat statistik, gambar memperlihatkan pencapaian apk berada sedikit bawah target renstra kemendikbud dalam kurun waktu dengan rata rata selisih sekitar (satu koma lima persen). meskipun masih bawah target renstra kemendikbud, pencapaian apk pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal renstra kemendikbud yang lalu (tahun menjadi (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung renstra kemendikbud. kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program bidikmisi yang dijalankan oleh pemerintah. bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. peningkatan apk pada tingkat smp m sederajat, sma smk ma sederajat dan pendidikan tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam renstra kemendikbud ini. pemerataan mutu pendidikan dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata seluruh penjuru tanah air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan. jdih.kemdikbud.go.id akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan dari tahun tahun, kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh dua badan yang terpisah yaitu ban s m untuk sekolah dan madrasah, dan ban paud pnf untuk lembaga paud, lembaga kursus dan pelatihan (lkp), dan pusat kegiatan belajar masyarakat. gambar pertumbuhan akreditasi lembaga paud esa tp. capaian sgm target renstra sumber: laporan kinerja kemendikbud, secara jumlah peningkatan lembaga paud yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata rata tingkat penambahan per tahun dalam periode adalah (seratus tiga persen) per tahun. namun, pada tahun masih tersisa (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga paud yang belum terakreditasi. untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga paud, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi. akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar persentase sekolah dengan akreditasi minimal sd mi smp m ep target renstra capaian target renstra capaian sma ma smk target renstra capaian target renstra capaian sumber: ban s m, dalam gambar persentase sekolah dengan akreditasi minimal tertinggi ada jenjang sd mi, yaitu (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun namun, peningkatan paling banyak ada jenjang sma yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari ,23y o (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) tahun menjadi ,39y6 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) tahun untuk capaian jenjang smk sudah melebihi target renstra kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan. pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target renstra kemendikbud, seperti terlihat dalam gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar akreditasi prodi pendidikan tinggi @ target renstra @ capaian sumber: capaian rpm, capaian prodi terakreditasi minimal pada tahun sebesar (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan gambar namun, pada tahun capaian akreditasi telah mencapai (enam puluh delapan persen), jauh atas target renstra kemendikbud sebesar (empat puluh enam persen). sertifikasi guru penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. sesuai dengola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi pendidikan profesi guru ppg). dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya, ppg memerlukan waktu yang lebih lama (bertambah panjang dari hari menjadi bulan) dan memerlukan biaya per unit yang lebih tinggi (dari menjadi pendidikan profesi guru melibatkan lpt sebagai pelaksananya dan disertai dengan uji tulis nasional utn) sebagai syarat kelulusan. dengan demikian, mutu dan profesionalisme guru dapat lebih terjamin. meskipun biaya ppg membesar, selama periode jumlah guru yang telah tersertifikasi terus bertambah (lihat gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar pertumbuhan sertifikasi guru kondisi sertifikasi guru yang diangkat sebelum sudah sertifikasi belum sertifikasi sumber: pusdatin kemendikbud, berdasarkan data yang tersaji pada gambar jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun naik sebanyak (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) guru dari tahun sebelumnya. dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. namun demikian, kapasitas pelaksanaan ppg saat ini belum maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru pns dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun relevansi pendidikan salah satu prioritas pembangunan pendidikan periode adalah meningkatkan relevansi lulusan. untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan smk. sesuai dengankemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan smk bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri (du di) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan masyarakat ekonomi asean. oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas kemendikbud. pada tahun kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi tik). selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory techno park, kerja sama dengan jdih.kemdikbud.go.id industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. gambar menjelaskan capaian dukungan program vokasi kemendikbud tahun gambar capaian dukungan program vokasi smk sebaran program revitalisasi smk bekerjasama dengan industri menerapkan teaching factory techno park inn pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan menjadi lembaga sertifikasi profesi lsp) mmnnmnnnn smk pertanian smk kelautan men smk pariwisata mei m2017 m2018 m2019 sumber: direktorat psmk kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan smk dapat mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan du di melalui dua program: program keahlian ganda pkg) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. program keahlian ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. program keahlian ganda menawarkan (enam) bidang keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari (lima puluh satu) paket keahlian. lulusan pkg mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi. patut diakui bahwa pelaksanaan pkg belum mampu memenuhi kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif seluruh smk indonesia. kelulusan guru smk dari pkg juga masih terus ditingkatkan. oleh karena itu, renstra kemendikbud ini akan melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru produktif smk. jdih.kemdikbud.go.id program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan melalui uji kompetensi keahlian ukk) dan sertifikasi profesi. sejauh ini (dua ribu) guru produktif dari (dua ratus sembilan belas) smk sudah menjalani ukk. dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan memiliki skills passport yang berisi unit unit kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional indonesia yakni) level iv. saat ini (tujuh) unit pelaksana teknis upt) kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari nbsp sebagai lembaga sertifikasi profesi lsp) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. ketujuh upt tersebut adalah: pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bisnis dan pariwisata sawangan. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pertanian cianjur. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang mesin dan teknik industri bandung. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya yogyakarta. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang otomotif dan elektronika malang. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang bangunan dan listrik medan. lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan kelautan perikanan, teknologi informasi, dan komunikasi gowa. dengan usaha yang dijelaskan atas, lulusan smk diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan du di. untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi world class university serta mengembangkan science techno park stp). science techno park dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. selama periode telah dibangun (empat) stp dan akan dikembangkan lebih lanjut. jdih.kemdikbud.go.id kebudayaan dan bahasa menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat meluncurkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. sepanjang periode kemendikbud menjalankan program program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya indonesia sebagaimana terukur melalui indeks pembangunan kebudayaan ipk) nasional. program program kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter. pelestarian dan pengembangan kebudayaan kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. sampai tahun terdapat (tiga ratus tujuh puluh sembilan) regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permusuhan, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan. kegiatan kegiatan prioritas kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: registrasi nasional cagar budaya, pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, revitalisasi dan pembangunan museum, revitalisasi cagar budaya, revitalisasi taman budaya, bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, europaea arts festival indonesia, dan pekan budaya indonesia. samping itu, sejak telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. pada akhir tahun (sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) cagar budaya telah terdaftar dan (seratus dua puluh enam) cagar budaya peringkat jdih.kemdikbud.go.id nasional telah ditetapkan, serta terdapat (lima) warisan budaya dunia. selain itu, (delapan ribu enam ratus lima puluh delapan) warisan budaya takbenda telah tercatat dan (seribu delapan puluh enam) warisan budaya takbenda telah ditetapkan. adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah (sembilan) warisan. pada tanggal desember pemerintah menyelenggarakan kongres kebudayaan indonesia kki) dengan tema berkepribadian dalam kebudayaan . kongres kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat singkatnya. kongres kebudayaan indonesia merekomendasikan (tujuh) resolusi diantaranya: melembagakan pekan kebudayaan nasional sebagai platform aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya, memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal, meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan indonesia luar negeri, membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif: membentuk dana perwalian kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, dan jdih.kemdikbud.go.id memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. pasca kki, kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat kki dengan hasil hasil sebagai berikut: pelaksanaan pekan kebudayaan nasional pada bulan desember kesepakatan terkait dana perwalian kebudayaan, dan pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan inggris raya melalui kegiatan karavan budaya. selain itu, pada tahun untuk pertama kalinya diadakan dana alokasi khusus dak) museum dan taman budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. dana alokasi khusus tersebut disampaikan kepada (seratus sebelas) museum tingkat provinsi dan kabupaten dan (dua puluh) taman budaya. pengembangan bahasa dalam bidang pengembangan bahasa, kemendikbud melalui badan pengembangan dan pembinaan bahasa terus meningkatkan mutu bahasa indonesia dan pemakaiannya sebagai menghela iptekdan penguat daya saing indonesia, serta meningkatkan peran bahasa indonesia sebagai bahasa perhubungan kawasan asean. indikator indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan kemendikbud adalah: memperkaya minat baca, tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti uji kemahiran berbahasa indonesia ubi), pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, pengendalian penggunaan bahasa indonesia ruang publik, negara lain mengajarkan bahasa indonesia, dan penutur asing menjadi pembelajar bahasa indonesia. jdih.kemdikbud.go.id gambar capaian indikator peserta ubi, memperkaya minat baca, penutur asing bahasa indonesia, dan pengembangan dan perlindungan bahasa peserta ubi jumlah memperkaya minat baca jumlah penutur asing bahasa jumlah pengembangan dan indonesia perlindungan bahasa dan sastra sumber: laporan kinerja kemendikbud, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar setiap tahun terjadi peningkatan jumlah memperkaya minat baca, peserta ubi, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pembelajar bahasa indonesia. badan pengembangan dan pembinaan bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi memperkaya minat baca sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang penumbuhan budi pekerti. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca buku buku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama (lima belas) menit sebelum mulai belajar. sampai tahun telah dihasilkan (tujuh ratus delapan belas) judul buku bacaan konteks pelajaran bahasa dan sastra. tema bacaan dari buku buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner indonesia, dan arsitektur indonesia. peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program gerakan literasi nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan bentuk digital. jdih.kemdikbud.go.id jumlah peserta ubi meningkat pesat dalam periode gambar pada awalnya, hanya (sembilan ratus dua puluh tujuh) orang yang mengikuti ubi. namun, pada tahun sudah (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua) orang mengikuti ubi. keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan ubi, antaranya dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. peserta ubi berasal dari beragam profesi seperti blogger, wartawan, penerjemah, guru bahasa indonesia, pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing bisa), dan pengacara. pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi). seperti dilukiskan dalam gambar terjadi penambahan (dua puluh dua ribu) kosakata dalam kbbi dalam periode (lima) tahun sejak penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. kamus besar bahasa indonesia edisi diluncurkan pada tanggal oktober dalam versi cetak dan daring. versi luring berbasis android dan diluncurkan satu bulan kemudian. dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik dalam maupun luar negeri. jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa indonesia juga menunjukkan peningkatan. pada tahun (tujuh) negara kawasan asia tenggara mengajarkan bahasa indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu filipina, malaysia, kamboja, laos, thailand, vietnam, dan timor leste. pada tahun sudah tercatat (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang pembelajar bisa kawasan asia tenggara, meningkat (dua puluh empat) kali lipat dari (seribu tiga belas) pembelajar pada tahun gambar peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar jdih.kemdikbud.go.id bisa luar negeri, pengembangan portal daring bisa, dan bimbingan teknis bagi pengajar bisa. samping itu, melalui atase pendidikan dan kebudayaan, dalam kerja sama dengan kemlu, sekretariat negara, dan kedutaan besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa indonesia menjadi bahasa perhubungan regional. melalui gerakan pengutamaan bahasa negara, badan pengembangan dan pembinaan bahasa serta pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa indonesia yang terkendali ruang publik. sampai tahun penggunaan bahasa indonesia ruang publik (seratus sembilan puluh satu) kota kabupaten terkendali, meningkat pesat dari (empat) kabupaten kota pada tahun badan pengembangan dan pembinaan bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik. penguatan karakter salah satu program nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. peraturan presiden nomor tahun tentang penguatan pendidikan karakter menjadi panduan kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter ppk) lingkungan sekolah dan keluarga masyarakat. dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiusitas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar skema penguatan pendidikan karakter penumbuhan nilai nilai utama karakter olah hati pan jasa gemar membaca hajar dewanya wait kristalisasi nilai nilai ppk revolusi mental, nilai kearifan lokal tantangan masa depan sumber: ?page id penguatan pendidikan karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. selain itu ppk dilaksanakan melalui pendekatan budaya. secara akumulatif, siswa peserta ppk telah mencapai (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai akhir tahun yaitu naik hampir tiga kali lipat dari (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa akhir tahun beragam program seperti kawah kepemimpinan pelajar kkp), pramuka, seniman masuk sekolah, kemah budaya nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter. dalam implementasinya, kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan ppk dan budaya anti korupsi. dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan ppk dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. permasalahan dan potensi pembangunan pendidikan dan kebudayaan walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. permasalahan tersebut terbagi dalam (empat) kategori: rendahnya angka partisipasi paud dan pendidikan tinggi, rendahnya hasil pembelajaran, jdih.kemdikbud.go.id ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa. angka partisipasi paud dan pendidikan tinggi indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. namun khusus untuk capaian angka apk paud indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara negara lain. begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. gambar membandingkan angka partisipasi paud dan pendidikan tinggi indonesia dengan negara negara lain, disandingkan dengan perbedaan pdb per kapita. gambar perbandingan apk paud dan dengan negara negara laicatatan: pdb per kapita dalam ribuan dolar as, disetarakan dengan paritas daya beli sumber: apk: bank dunia atau setelahnya), pdb: bank dunia seperti terlihat dalam gambar angka partisipasi paud indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari (tujuh puluh persen). jdih.kemdikbud.go.id adapun angka partisipasi paud dan dikti indonesia berada bawah (empat puluh persen). dibandingkan dengan mesir yang memiliki pdb lebih rendah, indonesia memang telah memiliki angka partisipasi paud yang lebih baik. akan tetapi apk paud indonesia jauh bawah filipina yang memiliki pdb lebih rendah. indonesia tidak bisa berpuas diri. sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, indonesia memerlukan sdm yang berpendidikan baik. oleh karena itu acuan indonesia haruslah negara negara yang lebih maju. dibandingkan dengan kolombia, negara berkembang lain dengan pdb yang sedikit lebih tinggi dari indonesia, dengan selisih kurang dari (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi paud. angka partisipasi paud kolombia hampir dua kali lipat angka partisipasi paud indonesia y0). dan angka partisipasi pendidikan tinggi kolombia juga (lima puluh persen) atas indonesia. angka partisipasi indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti korea selatan, yang memiliki angka partisipasi dikti (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi dikti indonesia sebesar (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi paud dan dikti indonesia. pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. kedua, akses layanan paud saat ini masih terbatas. masih ada sekitar (tiga puluh persen) atau (dua puluh lima ribu) desa indonesia yang belum memiliki lembaga paud. ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi dikti hanya (sebelas persen). ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi dikti mencapai lebih dari (enam jdih.kemdikbud.go.id puluh persen). terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi. hasil pembelajaran hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik indonesia dalam tes pisa sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. gambar memperlihatkan tren nilai tes pisa dan peringkat indonesia dari tahun gambar tren nilai dan peringkat pisa indonesia a87 bawah peni kapita mena awan kompetensi minima yeklarpinta bal kompetensi minima ses, membaca matematika sains sumber: oecd, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes pisa tahun untuk bidang matematika, misalnya, indonesia berperingkat (tujuh puluh dua) dari (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam pisa. hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. nilai tes pisa indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode (delapan belas) tahun. namun demikian, selisih nilai peserta didik indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara negara maju yang terhimpun dalam oecd menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. contohnya, selisih nilai matematika peserta didik indonesia dengan negara negara oecd sebesar (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun selisih nilai itu berkurang menjadi (seratus lima belas) poin pada tahun capaian indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan jdih.kemdikbud.go.id oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai indonesia. berkenaan dengan hasil non akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. dalam hal perundungan (bullying) dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), gambar menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik indonesia dibandingkan dengan rata rata peserta didik negara negara oecd. gambar perundungan dan kerangka pikir kemajuan peserta didik perundungan dan growth mindset dalam survei well being siswa pisa persentase siswa yang melaporkan telah mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan max persentase siswa yang tidak menyetujui pernyataan bahwa kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak growth mindset) rata rata oecd indonesia sumber: oecd, seperti terlihat pada gambar (empat puluh satu persen) peserta didik indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata rata negara oecd sebesar (dua puluh tiga persen). peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca (dua puluh satu) poin lebih rendah. mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. gambar juga menunjukkan bahwa hanya (dua puluh sembilan persen) peserta didik indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak , jauh bawah rata rata negara oecd sebesar (enam puluh tiga persen). ini bermakna peserta jdih.kemdikbud.go.id didik indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting. pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi indonesia dalam world university ranking. hanya ada empat perguruan tinggi indonesia dalam world university ranking universitas indonesia (peringkat universitas gajah mada (peringkat institut teknologi bandung (peringkat dan institut pertanian bogor (peringkat perbandingan kebekerjaan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam gambar bawah. gambar perbandingan angka lulusan bekerja kebekerjaan dalam satu tahun setelah lulus . lulusan vokasi diploma hi) san lulusan perguruan tinggi s1) a1, lulusan kejuruan smk) sumber: rakernas, gambar menunjukkan dalam kurun waktu angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. pada tahun (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan (enam puluh lima persen) lulusan (perguruan tinggi akademik). jdih.kemdikbud.go.id ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik indonesia. pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru indonesia masih perlu diperbaiki. guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar (sembilan puluh persen) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. dari hasil uji kompetensi guru, permasalahan ini lebih jelas terlihat seperti tampak dalam gambar gambar rata rata nilai uji kompetensi guru ukg) skor ukg (nilai maksimal sumber: neraca pendidikan daerah, uji kompetensi guru yang dilakukan terhadap guru guru indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. nilai rata rata ukg tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang adalah sebesar (lima puluh empat koma delapan). nilai rata rata ukg tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang sma adalah sebesar (enam puluh dua). rata rata, nila ukg hanya (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal (seratus). kedua, kurikulum yang berlaku indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. isi jdih.kemdikbud.go.id kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas. ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti kota palu dan sekitarnya, pulau lombok dan sekitarnya, serta kawasan pesisir selat sunda. secara umum masih banyak ruang kelas sekolah indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari gambar gambar kondisi ruang kelas baik rusak ringan rusak sedang rusak berat total sumber: neraca pendidikan daerah, berdasarkan gambar sebagian besar ruang kelas sekolah indonesia berada dalam keadaan rusak. angka paling tinggi ada jenjang sd. hanya (dua puluh tujuh persen) ruang kelas berada dalam keadaan baik. secara rata rata, lebih dari (lima puluh persen) ruang kelas indonesia rusak. selain itu, indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. tabel menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium sekolah. jdih.kemdikbud.go.id tabel ketersediaan sarana prasarana sekolah, pama were pas jenjang sekolah memiliki memiliki memiliki sesuai snp tersedia kekurangan kekurangan sumber: pusdatin, dalam tabel atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah indonesia belum memiliki perpustakaan. selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai (enam puluh dua koma tujuh persen) secara nasional. kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang smk (delapan puluh koma lima persen). dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. samping itu, lebih dari (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang sd. angka penetrasi internet sekolah paling rendah wilayah papua dan maluku tidak sampai seperempat dari total sekolah wilayah ini memiliki akses internet survei potensi desa codes\|, keempat, tata kelola pendidikan indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. adapun sejumlah besar guru honorer dibayar bawah upah minimum regional. kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: rendahnya keterkaitan dengan du di sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum politeknik dan universitas dan kurangnya program pemasangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan du di: kurang jdih.kemdikbud.go.id berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan triwarna oleh semua dosen (triwarna seharusnya menjadi misi tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman, kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual tet system), dan lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman du di, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik praktik du di, dan (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah in breeding). samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. ada banyak pts dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah dari pts). secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara asean lainnya seperti singapura, malaysia, dan thailand. balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintal ekonomi masyarakat. pada kuintal terendah, hanya (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. sedangkan, pada kuintal tertinggi, akses sudah mencapai (enam puluh persen). disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari smp. ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan pulau jawa dengan pulau pulau lainnya. hal ini antara lain jdih.kemdikbud.go.id terlihat dari hasil penilaian asesmen kompetensi siswa indonesia aksi). aksi mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa indonesia. penilaian ini bersifat low stake karena skor aksi tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor aksi diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numeral siswa sd. gambar memperlihatkan distribusi nilai aksi smp pada tahun soe abi ara kalimantan sumatera indonesia cip matematika . che "pagi az y papua dan maluku dit dki jakarta ggd yogyakarta jawa (non dki dan diy) gu. mantan bali. nusra nan aan da . gambar distribusi nilai aksi tahun sumber: puspendik, seperti ditunjukkan oleh gambar pengelompokan nilai aksi berdasarkan pulau pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (dki jakarta dan yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. pulau pulau timur indonesia seperti sulawesi, papua, kepulauan maluku, dan kepulauan nusa tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan dki jakarta dan yogyakarta dalam nilai aksi. permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. dari segi geografis, kepulauan indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat perkotaan dan pulau pulau besar. tidak banyak guru yang dapat ditempatkan daerah (tertinggal, terluar, dan terdepan). dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. bantuan jdih.kemdikbud.go.id operasional sekolah bos) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh waktu dan menerima upah rendah. pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan setiap daerah. kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan indonesia sebagaimana diukur dari persentase pdb masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. gambar memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan indonesia dengan negara anggota oecd. gambar perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan indonesia dan negara oecd 14n tok rata rata oecd indonesia indonesia rata rata oecd belanja pendidikan terhadap total anggaran belanja pendidikan terhadap total pdb pendanaan pemerintah pendanaan masyarakat lainnya sumber: oecd, pada gambar rata rata anggaran nasional negara anggota oecd untuk pendidikan sebesar (sepuluh koma sembilan persen), jauh bawah indonesia yang menganggarkan dari apbn untuk pendidikan. akan tetapi, negara anggota oecd memiliki angka pengeluaran jdih.kemdikbud.go.id pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar (empat koma satu persen) dari pdb dan dari pendanaan masyarakat sebesar (nol koma sembilan persen) dari pdb. adapun indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 6o (tiga persen) dari pdb dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar (nol koma empat persen). jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota oecd mengalokasikan (lima persen) dari pdb mereka untuk pendidikan, sedangkan indonesia hanya mengalokasikan (tiga koma empat persen). ini berarti pengeluaran pendidikan indonesia memiliki selisih kira kira (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota oecd. oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan indonesia. indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. kebudayaan, perbukuan, dan bahasa kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, bahasa dan sastra daerah, dan sistem perbukuan. kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan indonesia juga masih dapat ditingkatkan. pada tahun misalnya, indeks pembangunan kebudayaan ipk) nasional masih berada pada angka (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen). skor ipk nasional tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada tingkat menengah. gambar menunjukkan capaian ipk per provinsi pada tahun jdih.kemdikbud.go.id gambar capaian indeks pembangunan kebudayaan per provinsi, prov. d.i. yogyakarta men prov. bali prov. jawa tengah tamu prov. bengkulu prov. nusa tenggara barat prov. kepulauan riau prov. riau prov. jawa timur prov. sulawesi utara prov. d.k.i. jakarta prov. kepulauan bangka dan belitung 1m prov. lampung prov. kalimantan selatan indonesia prov. kalimantan tengah prov. sumatera barat prov. jambi prov. kalimantan timur prov. jawa barat prov. aceh prov. sumatera selatan prov. sumatera utara prov. kalimantan utara. prov. maluku prov. gorontalo prov. sulawesi selatan prov. banten prov. nusa tenggara timur 11m prov. sulawesi tengah prov. kalimantan barat prov. sulawesi tenggara prov. papua barat prov. maluku utara prov. sulawesi barat prov. papua sumber: ditjen kebudayaan, capaian ipk per provinsi menunjukkan tidak bertanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan. hal ini menunjukkan permasalahan dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian dengan konteks daerah dan tahapan tumbuh kembang peserta didik. nilai pemanfaatan ekonomi cagar budaya rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. taman taman budaya yang jdih.kemdikbud.go.id telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. cagar cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak artefak kebudayaan. nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif indonesia. seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional. bahasa dan sastra negara indonesia memiliki (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah yang telah percetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. beberapa bahasa daerah terancam punah karena penutur jati perlahan lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. muatan lokal berupa bahasa daerah sekolah sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. kebijakan pemda dalam memajukan bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan kemendikbud. sistem perbukuan sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang sistem perbukuan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu buku buku pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku konteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. sampai tahun telah diproduksi (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk sd, smp, dan sma, (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku konteks pelajaran, (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan (lima) judul buku audio. akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk jdih.kemdikbud.go.id menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. lebih luas lagi, undang undang nomor tahun tentang sistem perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata seluruh tanah air. oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan berkaca dari permasalahan yang ada, kemendikbud mengidentifikasi (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum program. tabel menunjukkan kesembilan tantangan tersebut. tabel tantangan pemajuan pendidikan memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama) memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai nilai memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits all) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi memerdekakan pembelajaran manual tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi memerdekakan program program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua pemangku kepentingan jdih.kemdikbud.go.id adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam tabel bawah. tabel tantangan pemajuan kebudayaan penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh kembang peserta didik optimalisasi kegiatan ekstra kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya sinkronisasi kebijakan pemda dengan kemendikbud mengenai bahasa dan sastra daerah indonesia pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat diplomasi kebudayaan yang lebih holistik luar negeri kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id bab visi, misi, dan tujuan visi kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan sdm melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, visi presiden pada rpm tahun serta visi indonesia adapun visi kemendikbud adalah: kementerian pendidikan dan kebudayaan mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global visi tersebut atas menggambarkan komitmen kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan kebudayaan dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi presiden tersebut. gambar profil pelajar pancasila beriman, bertakwa berkebinekaan kepada tuhan yme, global dan berakhlak mulia mandiri bergotong pelajar ani royong pancasila bernalar kreatif kritis jdih.kemdikbud.go.id sejalan dengan perwujudan visi dan misi presiden tersebut, kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar pancasila.:, seperti ditunjukkan oleh gambar atas. keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut: beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia pelajar indonesia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan tuhan yang maha esa. memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari hari. ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama, (b) akhlak pribadi, (c) akhlak kepada manusia, (d) akhlak kepada alam, dan (e) akhlak bernegara. berkebinekaan global pelajar indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intercultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan. bergotong royong pelajar indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. elemen elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. jdih.kemdikbud.go.id mandiri pelajar indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. bernalar kritis pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan mengumpulkannya. elemen elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, berefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. kreatif pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. keenam karakteristik ini terwujud melalui menumbuhkembangkan nilai nilai budaya indonesia dan pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. dengan identitas budaya indonesia dan nilai nilai pancasila yang berakar dalam, masyarakat indonesia depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai nilai dari beragam budaya yang ada dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. dalam kurun waktu kemendikbud sebagai kementerian yang membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi indonesia berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan bidang pendidikan dan kebudayaan indonesia. ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam jdih.kemdikbud.go.id menghadapi tantangan abad perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan bidang pendidikan dan kebudayaan indonesia. dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintahkemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi seluruh wilayah indonesia. agar terwujud masyarakat indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan insan yang beriman, bertakwa kepada tuhan yme, dan berakhlak mulia. hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan. dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang pemajuan kebudayaan, kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai nilai, tradisi, dan sejarah indonesia. dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya budaya eksternal indonesia. semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan insan indonesia yang adaptif dalam menghadapi jdih.kemdikbud.go.id perubahan zaman dan sanggup berinteraksi tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai nilai tradisional dan kebudayaannya. sisi lain, kondisi sdm bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya indonesia lebih dikenal kancah internasional. misi kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pencapaian visi presiden, kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi presiden yang dikenal sebagai nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor peningkatan kualitas manusia indonesia, nomor kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan nomor pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. untuk itu, misi kemendikbud dalam melaksanakan nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut kebudayaan. tata nilai kementerian pendidikan dan kebudayaan pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. tata nilai yang diutamakan pada renstra kemendikbud ini adalah sebagai berikut: integritas pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. sesuai dengan nilai integritas, pegawai jdih.kemdikbud.go.id kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah: konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran dalam tindakan, jujur dalam segala tindakan, menghindari benturan kepentingan, berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak melanggar sumpah dan janji pegawai jabatan, tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi, dan tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun luar ketentuan. kreatif dan inovatif nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah: memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru: selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan: bersikap terbuka dalam menerima ide ide baru yang konstruktif, berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien, tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai, tidak bersikap tertutup terhadap ide ide pengembangan, dan tidak monoton. jdih.kemdikbud.go.id inisiatif inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. pegawai kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. indikator dari nilai inisiatif adalah: responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan, bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi, memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan, dan tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim. pembelajar pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. pegawai kemendikbud harusserta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran, berbagi pengetahuan pengalaman dengan rekan kerja, memanfaatkan waktu dengan baik, suka mempelajari hal yang baru, dan rajin belajar bertanya berdiskusi. menjunjung meritokrasi jdih.kemdikbud.go.id nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. pegawai kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. indikator yang mencerminkan nilai ini adalah: berkompetisi secara profesional, memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai, memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja, tidak sewenang wenang, tidak mementingkan diri sendiri, menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya, dan mendapatkan promosi bukan karena kedekatan primordialisme. terlibat aktif nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. pegawai kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. nilai terlibat aktif terlihat dari indikator: terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian, memberikan dukungan kepada rekan kerja, cc. peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis), dan tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah. tanpa pamrih nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. pegawai kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. sebaliknya pegawai kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. indikator nilai tanpa pamrih adalah: penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan, rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya, jdih.kemdikbud.go.id menunjukkan perilaku (senyum, sapa, sopan, dan santun), tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa, dan tidak berburu sangka kepada rekan kerja. peningkatan internalisasi ketujuh nilai atas antara pegawai kemendikbud semakin dirasakan agensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi pendidikan dan kebudayaan didukung oleh kinerja kemendikbud yang prima. tujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan perumusan tujuan kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat tabel tabel tujuan kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun berkeadilan dan inklusif perkembangan peserta didik pengurus utamanya dalam pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel sasaran strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis ss) yang akan dicapai pada tahun sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu seluruh jenjang. sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada jdih.kemdikbud.go.id perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan seluruh jenjang. sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik. sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam tabel tabel sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan pada tahun tujuan sasaran strategis meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu seluruh jenjang meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan seluruh jenjang menguatnya karakter peserta didik meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel jdih.kemdikbud.go.idvisi presiden tahun adalahvisi tersebut dijalankan dalam (sembilan) misi yang dikenal sebagai nawacita kedua. nawacita dalam periode adalahmberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita, termasuk antaranya arahan tentang. sesuai dengan rpm, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan sdm dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: meningkatkan sdm yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id agenda pembangunan rpm yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi kemendikbud seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi kemendikbud. kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut. tabel peran kemendikbud dalam agenda pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan agenda arahan kebijakan strategi pembangunan meningkatkan meningkatkan peningkatan kualitas sdm yang pemerataan pengajaran dan berkualitas layanan pembelajaran, dan berdaya pendidikan peningkatan pemerataan saing berkualitas akses layanan pendidikan semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar tahun,penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah,ingkatkan pendidikan dan produktivitas dan pelatihan vokasi daya saing berbasis kerja sama industri, dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas. jdih.kemdikbud.go.id agenda arahan kebijakan strategi pembangunan revolusi revolusi mental revolusi mental dalam mental dan dan pembinaan sistem pendidikan untuk pembangunan ideologi pancasila memperkuat nilai kebudayaan untuk integritas, etos kerja, memperkukuh gotong royong, dan budi ketahanan budaya pekerti, bangsa dan revolusi mental dalam membentuk tata kelola pemerintahan mentalitas bangsa untuk penguatan yang maju, budaya birokrasi yang modern, dan bersih, melayani, dan berkarakter responsif,. meningkatkan revitalisasi dan pemajuan dan aktualisasi nilai budaya pelestarian dan kearifan lokal untuk kebudayaan untuk menumbuhkan memperkuat semangat kekeluargaan, karakter dan musyawarah, gotong mempertegas jati royong, dan kerja sama diri bangsa, antarwarga, meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan pemanfaatan kekayaan rakyat, dan budaya untuk mempengaruhi memperkuat karakter arah bangsa dan perkembangan kesejahteraan rakyat, peradaban duniajdih.kemdikbud.go.id agenda arahan kebijakan strategi pembangunan peningkatan peningkatan budaya literasi, inovasi, literasi, dan kreativitasdan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi tabel menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara kemendikbud dengan kementerian lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat. arah kebijakan dan strategi kementerian arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu dalam rangka mendukung pencapaian (sembilan) agenda prioritas pembangunan nawacita kedua) dan tujuan kemendikbud melalui kebijakan merdeka belajar yang bercita cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. secara lebih detail, kebijakan merdeka belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, du di, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar jdih.kemdikbud.go.id gambar kebijakan merdeka belajar merdeka belajar pendidikan berkualitas beperinga raman jade ena ansa sae organisasi penggerak, perusahaan data mani tilt teknologi edukasi, ana sada seluruh jenjang pendidikan dasar dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik secara geografis maupun status menengah relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan pada jenjang pendidikan tinggi tingkat penempatan kerja dapat dicapai melalui perbaikan pada: sumber: peta jalan pendidikan indonesia, gambar atas menjelaskan bahwa kebijakan merdeka belajar dapat terwujud secara optimal melalui: peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya, peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi seluruh satuan pendidikan, perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan, dan penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. perubahan yang diusung oleh kebijakan merdeka belajar akan terjadi pada kategori: ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. pada ekosistem pendidikan, kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan jdih.kemdikbud.go.id aktif orang tua murid dan masyarakat. berkaitan dengan guru, kebijakan merdeka belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ruang kelasnya masing masing. penghargaan setinggi tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. dalam hal pedagogi, kebijakan merdeka belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh kebijakan merdeka belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan du di. sistem penilaian akan bersifat formatif mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio. adapun implementasi dari kebijakan merdeka belajar pada aras pendidikan tinggi adalah kebijakan kampus merdeka. kebijakan kampus merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester luar program studi. jdih.kemdikbud.go.id keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing masing perguruan tinggi. kebijakan kampus merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari kebijakan kampus merdeka. mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya. sebagai jiwa dari kebijakan kemendikbud selama kebijakan merdeka belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi kemendikbud. secara garis besar, arah kebijakan dan strategi kemendikbud untuk periodepeningkatan angka partisipasi pendidikan adalah: angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat, wajib belajar (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar (dua belas) tahun meningkat, dan cc. angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi paud adalah: meningkatkan ketersediaan layanan paud dengan kualitas yang baik, termasuk paud hi, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita, membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga paud yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya wilayah yang belum memiliki lembaga paud, menyiapkan ketersediaan guru paud dan kapasitas lpt sebagai lembaga penyedia guru paud, mempertimbangkan tk sd satu atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal sd, jdih.kemdikbud.go.id menyediakan subsidi paud bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian bantuan operasional penyelenggaraan bop) paud, kebijakan spm, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding), dan menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan paud. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penuntasan wajib belajar (sembilan) tahun dan peningkatan wajib belajar (dua belas) tahun adalah: memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk wilayah yang terkena dampak bencana, mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk wilayah yang terkena dampak bencana, membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian wajib belajar (dua belas) tahun, dan melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya: melanjutkan program indonesia pintar pip) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah, membuat program strategi untuk membantu anak anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak anak tenaga kerja indonesia luar negeri, menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama, memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan jdih.kemdikbud.go.id dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, dan untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah: meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi, meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat universitas terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh, meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi, menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui kip kuliah, dan mendorong kemitraan dengan dan investasi du di dalam pendidikan tinggi. peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah: kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat, percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana, mutu layanan paud satu tahun pra sd meningkat, teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan, penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna, proses pemelajaran meningkat mutunya, kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio sekolah meningkat, jdih.kemdikbud.go.id jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah, dan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (instructional leadership) sekolah adalah: memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah, dan mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangkadalah: mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema sekolah penggerak dan guru penggerak, mengembangkan balai guru penggerak center excellence) setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa sekolah, melakukan transformasi pendidikan profesi guru ppg) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi, berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar guru penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin pemimpin pendidikan, seperti menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan, bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan, jdih.kemdikbud.go.id menerapkan berbagai inovasi termasuk multi subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas, dan membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan luar apbn seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke (contoh: pengabdian masyarakat perguruan tinggi, csr, investasi du di) ataupun dari dana bos dan tpg untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah: meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya), merancang intervensi yang memperhitungkan situasi setiap daerah dan setiap satuan pendidikan, mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja, memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan, dan memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi setiap daerah. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan paud satu tahun pra sd adalah: menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra sd, memperjelas jenis layanan paud yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra sd, menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan paud, dan mendorong tersusunnya kurikulum paud memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian sdg. jdih.kemdikbud.go.id strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah: mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa, mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru guru lain. mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media alat bantu mengajar yang bermutu dan berstandar, menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (reloaded) untuk mendukung guru daerah dengan keterbatasan jaringan internet, menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru, dan meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah: menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru, mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan du di, jdih.kemdikbud.go.id memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (pmp, dinas pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan, mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti asesmen kompetensi minimum akm), survei karakter, dan survei lingkungan belajarpendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti akm, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran, mengoptimalkan keterlibatan du di secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru instruktur pelatih dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi, menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat, dan mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (du di, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan proses pemelajaran adalah: mendorong guru untuk mengubah strategi pemelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pemelajaran kreatif berlandaskan paradigma pemelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi, memanfaatkan sekolah penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pemelajaran sekolah sekolah lain, jdih.kemdikbud.go.id membina guru agar dapat menyiapkan rencana pemelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan), mengembangkan kurikulum semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat diversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah, melakukan program program khusus kepada siswa siswa yang memiliki kompetensi kurang atau bawah standar minimum, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk du di, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengayaan dan perluasan moda pembelajaran perguruan tinggi, melalui experimental learning industri, magang perusahaan pemerintahan lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari satuan kredit semester sks) program pendidikan, dan pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio sekolah adalah: mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti akmtenaga kependidikan sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti akm, mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif: jdih.kemdikbud.go.id meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran, dan mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatra kelulusan jenjang sekolah. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah: mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggmerasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi ptn dengan menjadi ptn bh, meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan du di dan pemerintah, menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai centers excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang, meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor sektor pembangunan serta du di untuk penguatan knowledge innovation based economy yang relevan dengan kebutuhan revolusi industri dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan umkm, atau perbaikan lingkungan hidup, meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia top os thes) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian, jdih.kemdikbud.go.id meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat pusat inkubasi bisnis startup berbasis karya iptek, membangun science techno park (lima) universitas: ugm, ui, itb, ipb, dan its, .melibatkan industri masyarakat sebagai penopang dalam pentahelid untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan, .mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan du di, .meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten hki, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional, .mendorong dukungan dari du di melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan, .mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan du di untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi perguruan tinggi, .melaksanakan inisiatif kampus merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman industri masyarakat bagi mahasiswa diploma atau s1, dan .memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung du di dan atau memperoleh sertifikasi industri. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk revolusi industri yang berkualitas dan diakui industri: membuka ruang kerja sama yang erat dengan du di, mana du di dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri, jdih.kemdikbud.go.id membentuk forum kerja sama du di dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik smk, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri, mengembangkan beberapa smk menjadi centers excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa siswi smk seluruh indonesia, memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan du di dalam setiap pembukaan atau pengembangan prodi pendidikan tinggi vokasi, meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar du di, mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat, peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi (guru instruktur dosen pelatih) agar sesuai dengan standar du di, mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi, memberikan kesempatan praktisi industri profesional untuk mengajar pendidikan dan pelatihan vokasi, memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan atau project work dengan du di, memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali institusi pendidikan vokasi dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau rpl): membuat mekanisme insentif yang transparan untuk du di yang terlibat, dan menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan pendidikan smk. jdih.kemdikbud.go.id peningkatan relevansi pendidikan kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah: kemampuan literasi dan numeral meningkat, perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana, dan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numeral untuk mendorong relevansi pendidikan adalah: melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numeral, mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numeral secara menyeluruh (kelas mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numeral kelas awal sd mi), menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan, dan memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numeral kelas awal. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah: memastikan keterlibatan du di dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar du di, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas sdm (guru instruktur dosen kepala sekolah pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik, memfasilitasi exchange information dari du di dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik, jdih.kemdikbud.go.id melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan pendidikan vokasi melalui tracer study, mengembangkan kurikulum pada smk, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan kebutuhan du di (demand driven), bersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta, dan kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja, mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan du di, menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan du di, mendatangkan pengajar dari du di atau praktisi industri untuk mengajar smk dan pendidikan tinggi vokasi, memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan industri bagi guru instruktur smk dan dosen instruktur pendidikan tinggi vokasi, meningkatkan keterhubungan kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang pendidikan smk dan pendidikan tinggi vokasi, .mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema multi exit, multi entry system, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja, .memberikan otonomi yang lebih besar bagi smk dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang, .mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi, .mendorong smk dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama, dan .melakukan aktivitas pembelajaran bersama du di seperti riset gabungan (joint research) dan atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah: memberikan kesempatan du di untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik smk, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi, selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum smk, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja, mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis du di melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar sekolah bermitra dengan pelaku du di agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri, memfasilitasi praktik kerja industri dan atau project work peserta didik baik smk maupun pendidikan tinggi vokasi, menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja, memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan smk, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non teknis peserta didik mereka, memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama du di dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni, menggerakkan dukungan du di terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi k l terkait dan pemerintah daerah, memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi, dan .menggunakan kerangka kualifikasi nasional indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. jdih.kemdikbud.go.id penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah: nilai nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa indonesia menjadi aspek aspek utama pendidikan karakter, peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat: cc. cagar budaya terkelola dengan baik, kegiatan dan juga upaya upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik, dan sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah: membangun identitas bangsa indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut: memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif, menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya, cc. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu, menghormati hak hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum, menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar, dan menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa indonesia yang berbeda beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun luar satuan pendidikan. memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah, dan mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing). jdih.kemdikbud.go.id strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah: melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti seni budaya, bahasa indonesia, sejarah, dan muatan lokal, melakukan penguatan penggunaan bahasa indonesia semua mata pelajaran terutama yang banyak mengadopsi istilah istilah asing sains, matematika dan pendidikan agama), melakukan penguatan dan pemutakhiran konten konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa indonesia, mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan indonesia, memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya, melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis dunia modern, dan membantu pengembangan muatan lokal terutama bahasa daerah dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah: memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik, menguatkan kerja sama dengan organisasi daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya unesco, dan memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai nilai budaya daerah dan juga nilai nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya. jdih.kemdikbud.go.id strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah: fokus pada nilai nilai positif bangsa indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa indonesia, memperkenalkan budaya indonesia sebagai kekayaan budaya regional asia tenggara) dan juga dunia, dan menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa luar sumber daya alam dan ekonomi. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah: mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan, melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia, dan mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisasi dan diskriminasi berdasarkan sara, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa indonesia, atau bersifat plagiat). penguatan tata kelola pendidikan kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:, menguat, efisiensi satuan pendidikan meningkat, akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat, dan perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah membaik. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka memperkuat adalah: jdih.kemdikbud.go.id melakukan koordinasi dengan kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah, mengembangkan mekanisme dengan semen para, kemenkeu, dan kemendagri untuk mengelola hal hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain: formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru, dan pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk bos, bos afirmasi, tpg, dak fisik, dan dak non fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non tunai (castles). mengundang partisipasi du di dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemasangan dan praktek kerja industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah: melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih alih pendekatan one size fits all? seluruh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah, strategi yang dilakukan kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah adalah: membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis perangkat daerah pd) pendidikan, memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan, dan membantu kemendagri dan kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten kota. jdih.kemdikbud.go.id kerangka regulasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas kemendikbud pada periode waktu tahun adalah sebagai berikut. jdih.kemdikbud.go.id tabel kerangka regulasimenyesuaikan substansi pengaturan dengan sekretariat direktorat tahun undang perkembangan pendidikan serta sinkronisasi jenderal biro jenderal undang dengan peraturan perundang undangan lain hukum) pendidikan nomor antara lain undang undang nomor tahun badan penelitian anak usia dini, tahun tentang pemerintahan daerah dan pendidikan tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, pengembangan dasar, dan sistem terakhir dengan undang undang nomor dan perbukuan pendidikan pendidikan tahun tentang perubahan kedua atas menengah. nasional undang undang nomor tahun direktorat tentang pemerintahan daerah. jenderal pendidikan hal hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: tinggi. penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis direktorat pendidikan. jenderal pembagian wewenang penyelenggaraan pendidikan pengelolaan pendidikan. vokasi. konsep kebebasan dalam menentukan direktorat minat pembelajaran (merdeka belajar dan jenderal guru kampus merdeka): dan tenaga standar pendidikan.wajib belajar tahun. kementerian konsep kebebasan terkait pilihan proses dalam negeri. pembelajaran (tatap muka online). kementerian kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, agama. pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan kementerian pendidikan oleh negara asing. pendayagunaan pendidikan tinggi (sumber daya, aparatur negara penyelenggaraan, jabatan akademik). dan reformasi birokrasi. revisi dengan adanya satu sistem pendidikan sekretariat direktorat tahun undang nasional, maka pengaturan mengenai\| jenderal biro jenderal undang pendidikan tinggi akan disatukan dalam\| hukum). pendidikan nomor rancangan undang undang tentang sistem direktorat vokasi. tahun pendidikan nasional jenderal direktorat tentang pendidikan jenderal guru pendidikan tinggi. dan tenaga tinggidengan adanya satu sistem pendidikan sekretariat direktorat tahun undang nasional, maka ketentuan mengenai pendidik jenderal biro jenderal undang harusnya menjadi bagian dari sistem\| hukum). pendidikan nomor pendidikan nasional. direktorat anak usia dini, tahun pokok pokok perubahan antara lain: jenderal guru pendidikan tentang undang undang ini perlu direvisi untuk ian tenaga dasar, dan guru dan menyesuaikan peran guru dan dosen\| kependidikan. pendidikan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan menengah. sistem pembelajaran daring. direktorat pengaturan mengenai persyaratan, jenderal pengangkatan, pendistribusian, beban pendidikan kerja pembinaan, dan pelindungan guru tinggi. dan dosen memerlukan penyesuaian kementerian dengan perubahan lingkungan strategis agama. pendidikan indonesia. kementerian diperlukan sinkronisasi mengenai dalam negeri.revisi menyesuaikan substansi pengaturan dengan sekretariat kementerian tahun undang perkembangan perfilman serta sinkronisasi\| jenderal biro pariwisata dan undang dengan peraturan perundang undangan lain hukum) ekonomi nomor antara lain undang undang nomor tahun direktorat kreatif badan tahun tentang pemerintahan daerah jenderal pariwisata dan tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, kebudayaan ekonomi perfilman terakhir dengan undang undang nomor kreatif. tahun tentang perubahan kedua atas kementerian undang undang nomor tahun badan usaha tentang pemerintahan daerah dan undang milik negara. undang nomor tahun tentang pemajuan kebudayaada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:. apakah bersumber apbn dan apbd, dan apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan jdih.kemdikbud.go.id kerangka kelembagaan dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kemendikbudkepada kemendikbudtujuan yang ingin dicapai oleh kemendikbud tahun ditetapkan (empat) proses utama kementerian, yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra, dan pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada gambar dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik. gambar empat proses utama kementerian pendidikan dan kebudayaan pendidikan relevansi pendidikan dan pembinaan bahasa budaya surprises: surprises: surprises: surprises: peningkatan daya penetapan standar perlindungan bahasa perlindungan tampung nasional pendidikan dan sastra kebudayaan pemberian program peningkatan pengkajian bahasa pengembangan beasiswa bagi anak profesionalitas dan sastra kebudayaan yang tidak mampu pendidik dan tenaga pengembangan pembinaan pemenuhan pendidik kependidikan bahasa dan sastra kebudayaan dan tenaga pengelolaan peningkatan fungsi pemanfaatan kependidikan kurikulum nasional bahasa indonesia kebudayaan peningkatan evaluasi pendidikan komitmen penjaminan mutu pemerintah dalam pendidikan pemenuhan spm penyelarasan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha oke jdih.kemdikbud.go.id sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut atas, kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.eiloo.struktur organisasi mengacu pada tugas dan fungsi kemendikbud yang tercantum dalam peraturan presiden nomor tahun tentangstruktur organisasi kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada gambar berikut ini: jdih.kemdikbud.go.id gambar struktur organisasi kementerian pendidikan dan kebudayaan apaan aya ayang psi ueelepngay segar uep e3eua useugwag pop2jig use aepngay uejeejuewag uep ve3ueg wa3uad jojo aji can ueefepngay wj! jos bun pur jad pejopiojio begwangesejauyas ruegeipa lep nwi serep uwp p0pas!o bug use3uag vepwnwn os!g tepi g0yes aset uan lananpia uep3wa eun\| depeysaj bawnnntnad dante eeseksewue8ungu uee ae3 aday 3e10p3 j1g uepewesefiay jig japjesey jen buah wayne jig worsen users2 mama tan aeg jagung opal1 uep issue3 teme bag ueyiyejad uepueyipipuad jeng @issue aeg use3egwajay jagung peoples!g oju\| sojouyaj uepejeg 1end beban bullet upeti iseyeway uep uep ue3tenay oj!g vesefejagwad pj2 j1g upp uru2j oj!g s5# yasnpuj erunguep eyes riung uesesejafuag uep uee1y1 way ejov 2j!g a85 sata veyiyejad ss. tusesuepeseyeg uepsnsin p2orig peu\|wad jeong pes urpeseur isajoiduep seyo bu! mena veypipuad p)i uep ue3 ueg squad end ueninfay yye sudut yejoyas pio pas ps) sony ueyipipuad jeyejsasein pinus api jeuoisen bojoayiy eryjauad jes sena budaya yejoyas papua1g uenynguag dapat vep wnjnyunyyesnd ewejuad budak kejora rio nio vesefejagwag usw bee tanya: is83satu\| joj2dsu\| sbg kejora priopjig ueyeligay uenyjauad1end ssc a85 tuigeisn yeuyueyipipuad paopyadsuj lopjasig ae sa. kt) inglopjadsuj smenu uep inioprosui uep ye3usual ueyipipuad ueyipipuaday e3eua\| opening p20pj351g isopjadsuj ke) s8g ub! pipa ueyipipuaday sebuah uepniny pjo pja! one wig ein yeiy usjipipuag ueyipipuaday p3eua uepningye1opj3s!g ueyipipuaday sebuah senin9 upeti wad uri saj seyin!puas pop3jig jdih.kemdikbud.go.id seperti yang terlihat pada gambar atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kemendikbud, menteri pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh ,selain unit unit eselon menteri pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada menteri pendidikan dan kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan. pengelolaan sumber daya manusia kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara asn) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia sdm). untuk itu, dalam (lima) tahun kedepan kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia jdih.kemdikbud.go.id smart asn) sesuai dengan roadmap sdm secara nasional yaitu asn yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, tik dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. untuk memastikan ketersediaan sdm tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sdmsn. kondisi asn kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi kemendikbud, sebagaimana terlihat pada tabel maka jumlah sdm kemendikbud saat ini adalah sebanyak (seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh empat) pegawai. tabel jumlah asn kemendikbud tahun perbukuan direktorat jenderal guru dan tenaga catatan jam direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, atasan tdr rta were pikap jenderal pendirian proyeksi kebutuhan asn tahun kebutuhan asn. disamping itu, jdih.kemdikbud.go.id proyeksi kebutuhan sdmdm kemendikbud sampai tahun tabel proyeksi kebutuhan sdm kemendikbud tahun unit kerja lamo aan badan penelitian dan pengembangan dan aas bahasa dan perbukuan direktorat jenderal guru dan tenaga aman mere been direktorat jenderalsaman pendidikan vokasi smsamatadear perguruan tinggi negeri \|dan lembaga layanan pendidikan tinggi aer ons pass reformasi birokrasi reformasi birokrasi internal kemendikbudjdih.kemdikbud.go.idsn tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), kkndm tahun diharapkan dapat mencapai sdmdmkemendikbud. mengingat begitu pentingnya sdm aparatur, maka manajemen sdm dalam reformasi birokrasi, aspek sdmdmkn lingkungan kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. jdih.kemdikbud.go.id selain itu, kemendikbuddelapan area perubahan, yakni: manajemen perubahan penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja penguatan kelembagaan penguatan tata laksana penguatan sistem manajemen sdm aparatur penguatan peraturan perundang undangan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, kemendikbudstrategis ss) satuan indikatorangka partisipasi kasar apk) kiss perguruan tinggikiss pencapaian perkembangan anak nilai tahun) persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi) kiss memenuhi kompetensi minimum persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numeral) kiss memenuhi kompetensi minimum nilai rata rata hasil pisa: kiss nilai membaca nilai rata rata hasil pisa: kiss nilai matematika jdih.kemdikbud.go.id sasaran strategis ss) satuan indikator persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan kiss pekerjaan dalam tahun setelah kelulusan persentase lulusan yang langsung bekerja dalam jangka kiss waktu tahun setelah kelulusan persentase guru dan tenaga kiss kependidikan profesional persentase guru guru kejuruan smk yang mempunyai kss yang pun pengalaman kerjamemiliki lingkungan kiss kondusif dalam pembangunan karakter persentase tingkat pengamalan kissrata rata skor kemahiran kiss skor berbahasa indonesia jumlah penutur muda bahasa kiss orang daerah indeks pembangunan kiss indeks kebudayaaniss opini wtp wtp wtp wtp wtp kemendikbud indeks efektivitas pengelolaan kiss dana alokasi khusus bidang indeks pendidikan dan kebudayaan indeks kepuasan pemangku kiss indeks kepentingan kemendikbud jdih.kemdikbud.go.id sasaran kemendikbud sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (sembilan) program lingkungan kemendikbudprogram dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terwujudnya tata predikat akuntabilitas kinerja kemendikbud kelola kemendikbud \|b. opini laporan keuangan kemendikbud yang berkualitas kategori capaian kinerja anggaran a . persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis tik jdih.kemdikbud.go.id nama persentase pendayagunaan dan pelayanan data saskpadetamsakaatr\|b.karakter \|b. persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar meningkatnya rasio angka partisipasi kasar apk) jenjang efektivitas layanan pendidikan sma smk sederajat termiskin pembiayaan dan terkaya pendidikan rasio angka partisipasi kasar apk) jenjang pendidikan tinggi termiskin dan terkaya persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasarjdih.kemdikbud.go.id namaterwujudnya tata \|a. predikat sakit ditjen guru dan tenaga kelola ditjen guru kependidikan minimal dan tenaga jumlah satker ditjen guru dan tenaga kependidikan yang kependidikan mendapatkan predikat z1 berkualitas wbk bbm meningkatnya persentase anak kelas sd mi sdb yang perluasan akses pernah mengikuti tk ra tahun) afirmasi jenjang jumlah kab kota dengan nilai kinerja sekolah pendidikan anak (scorecard) minimum (kategori tinggi) usia dini, jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah pendidikan dasar (scorecard minimum (kategori tinggi) dan menengah serta percepatan wajib belajarjenjang minimum (kategori tinggi) pendidikan anak jumlah satuan pendidikan menjadi sekolah usia dini, penggerak pendidikan dasar dan menengah jdih.kemdikbud.go.id nama\|(b.karakter didikpendidikan npd) sebagai dasar pengambilan keputusan anak usia dini, persentase data pokok pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan dan menengah berkelanjutan terwujudnya tata predikat sakit ditjen paud, diknas, dan dokumen kelola ditjen paud, minimal diknas, dan jumlah satker ditjen paud, diknas, dan dokumen yang dokumen mendapatkan predikat zi wbk bbm berkualitasjdih.kemdikbud.go.id namaindustri stakeholders dalam konteks kerja sama profesionalminimal kelola ditjen pendidikan vokasi (b. jumlah satker ditjen pendidikan vokasi yang berkualitas mendapatkan predikat zi wbk bbm jdih.kemdikbud.go.id nama meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top kualitas world class university pembelajaran dan \|b. jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top relevansi world class university subject pendidikan tinggidan \|b. persentase dosen yang memiliki pengalamterwujudnya tata \|c. predikat sakit ditjen pendidikan tinggi minimal kelola ditjen pendidikan tinggi jumlah satker ditjen pendidikan tinggi yang berkualitas mendapatkan predikat zi wbk bbmmeningkatkan \|(b. jumlah festival skala internasional mega events) kesejahteraan dengan pengunjung minimal orang dan masyarakatjdih.kemdikbud.go.id nama terwujudnya persentase cagar budaya dan warisan budaya pelindungan takbenda yang ditetapkan warisan budaya jumlah cagar budaya peringkat nasional yang yang memperkaya dikelola secara profesional lewat mekanisme kebudayaan badan layanan umum nasional persentase satuan pendidikan yang mempunyaimemperkuat \|b. persentase rumah tangga yang menyelenggarakan kebudayaan yang upacara adat inklusif persentase kabupaten kota yangtaman budaya terwujudnya tata \|a. predikat sakit ditjen kebudayaan minimal kelola ditjen jumlah satker ditjen kebudayaan kebudayaan yang mendapatkan predikat zi wbk bbm berkualitas jdih.kemdikbud.go.id nama sasaran program indikator kinerja program program program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kemendikbudnilai mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah spip) kemendikbud opini laporan keuangan kemendikbuddaerah kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah dalam pengelolaan provinsi anggaran persentase pengawasan teknis oleh inspektorat pendidikan dan jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota terwujudnya tata \|a. nilai kinerja inspektorat jenderal kelola inspektorat jenderal yang berkualitas program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra meningkatnya persentase penutur bahasa indonesia mahir teruji kemahiran penutur \|b. persentase wilayah yang mengutamakan bahasa bahasa indonesia indonesia ruang publik meningkatnya nilai dimensi budaya literasi ipk indeks budaya literasi pembangunan kebudayaan) meningkatnya daya indeks daya hidup bahasa daerah hidup bahasa daerah meningkatnya jumlah negara yang mengajarkan bahasa peran bahasa indonesia indonesia kancah \|(b. jumlah pembelajar bisa internasional jdih.kemdikbud.go.id nama terwujudnya tata \|a. predikat sakit badan pengembangan dan kelola badan pembinaan bahasa minimal pengembangan dan (b. jumlah satker badan pengembangan dan pembinaan bahasa pembinaan bahasa mendapatkan predikat zi yang berkualitas wbk bbmtandar nasional pendidikan snp)nasional pendidikan snp) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan jdih.kemdikbud.go.id nama meningkatnya persentase peserta didik yang terlayani partisipasi peserta kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi asesmen nasional melalui asesmen nasional berstandar\|a. predikat sakit balitbang dan perbukuan minimal kelola balitbang selanjutnya, terdapat (enam) program pada tahun menyesuaikan restrukturisasi program kementerian lembaga, sebagaimana tersajiterwujudnya tata \|a. predikat akuntabilitas kinerja kemendikbud kelola opini laporan keuangan kemendikbud kemendikbud kategori capaian kinerja anggaran atas yang berkualidih.kemdikbud.go.id nama persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis tik persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan kebudaya\|b.persentase tingkat pemahaman konsep merdeka karakter belajar meningkatnya persentase penerima bantuan pembiayaan efektivitas layanan pendidikan yang tepat sasaran pembiayaan pendidikjdih.kemdikbud.go.id nama nilai mayoritas sistem pengendalian intern mantan tomatkebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi daerah dalam persentase pengawasan teknis oleh inspektorat pengelolaan jenderal terhadap urusan pendidikan dan anggaran kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah pendidikan dan kabupaten kota kebudayaanjdih.kemdikbud.go.id namanpsnp yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan meningkatnya persentase satuan pendidikan yang diukur partisipasi peserta kompetensi dan karakternya melalui asesmen asesmen nasional nasional berstandar berstandar jdih.kemdikbud.go.id nama meningkatnya rasio angka partisipasi kasar apk) jenjang perluasan akses pendidikan sma smk sederajat termiskin afirmasi jenjang dan terkaya pendidikan anak \|b. persentase anak kelas sd mi sdb yang pernah usia dini, mengikuti tk ra tahun) pendidikan dasar \|c. jumlah kab kota dengan nilai kinerja sekolah dan menengah (scorecard) minimum (kategori tinggi) serta percepatan jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah wajib belajar (scorecard minimum (kategori tinggi)minimum (kategori tinggi) jenjang jumlah satuan pendidikan menjadi sekolah pendidikan anak penggerak usia dini, pendidikan dasar dan menengahdidik karakternpd) sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan anak \|d. persentase data pokok pendidikan anak usia dini, usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan pendidikan dasar berkelanjutan dan menengah jdih.kemdikbud.go.id nama\|(c.stakeholders dalam konteks kerja sama profesional industrijdih.kemdikbud.go.id namameningkatnya rasio angka partisipasi kasar apk) jenjang akses, kualitas pendidikan tinggi 20y o termiskin dan terkaya pembelajaran, dan jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top relevansi world class university pendidikan tinggi \|c. jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top world class university subjectpersentase dosen yang memiliki pengalaman djdih.kemdikbud.go.id namajumlah festival skala internasional mega events) meningkatkan dengan pengunjung minimal orang dan kesejahteraan antaranya pengunjung internasional yang masyarakatterwujudnya persentase dan btb yang ditetapkan pelindungan jumlah cagar budaya peringkat nasional yang warisan budaya dikelola secara profesional lewat mekanisme badan yang memperkaya layanan umum kebudayaan persentase satuan pendidikan yang mempunyai nasionalpersentase rumah tangga yang menyelenggarakan memperkuat upacara adatjdih.kemdikbud.go.id namameningkatnya persentase penutur bahasa indonesia mahir teruji kemahiran persentase wilayah yang mengutamakan bahasa penutur bahasa indonesia ruang publik ses meningkatnya nilai dimensi budaya literasi ipk indeks meningkatnya indeks daya hidup bahasa daerah daya hidup meme meningkatnya jumlah negara yang mengajarkan bahasa peran bahasa indonesia indonesia kancah jumlah pembelajar bisa saha kerangka pendanaan upaya untuk mencapai tujuan kemendikbud, dibagi dalam dua periode yakni: periode tahun dan periode tahun berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun seluruh kementerian lembaga. kebutuhan pendanaan periode pertama tahun sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id tabel kerangka pendanaan rencana strategis kemendikbud indikasi kebutuhan program pendanaan miliar) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian pendidikan dan kebudayaan program guru dan tenaga kependidikan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah program pendidikan vokasi program pendidikan tinggi program pelestarian dan pemajuan budaya program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian pendidikan dan kebudayaan program penelitian dan pengembangan dan perbukuan kementerian pendidikan dan kebudayaan program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra adapun kebutuhan pendanaan pada tahun mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun seluruh kementerian lembaga, tertuang pada tabel sebagai berikut: tabel kerangka pendanaan rencana strategis kemendikbud indikasi kebutuhan pendanaan miliar) program jumlah program dukungan manajemen program kualitas pengajaran dan pembelajaran program paud dan wajib belajar tahun jdih.kemdikbud.go.id indikasi kebutuhan pendanaan miliar) program jumlah program pendidikan dan pelatihan vokasi program pendidikan tinggi program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id bab penutup renstra kemendikbud ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus presiden dan wakil presiden pada rpm. oleh karena itu, renstra kemendikbuddan penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran kemendikbudcana strategis ini telah menjabarkan visi dan misi kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. oleh karena itu, renstra kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis kemendikbudpbn. renstra kemendikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode baik bagi unit kerja lingkup kemendikbud, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sektor pendidikan. selain yang diuraikan atas, renstra kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, jdih.kemdikbud.go.id dan kebudayaan selama lima tahun mendatangsasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan biola: malin) unit pelaksanapoo kiss1. jangka partisipasi kasar apk) sd mi sdb sederajat ngga kiss angka partisipasi kasar apk) smp m ts small sederajat ipa. kiss angka partisipasi kasar apk) sma smk ma mlb sederajat kiss angka partisipasi kasar apk) perguruan tinggi meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan seluruh jenjang rss nai rata rata tingkat pencapaian perkembangan anak tahun) kiss2. persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi) memenuhi kompetensi minimum sah kiss persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numeral) memenuhi kompetensi minimum \|. kiss its rata rata hasil pisa: membaca kiss nita rata rata hasil pisa: matematika t u u u kiss nilai rata rata hasil pisa: sains kiss persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam tahun setelah kelulusan nan kiss persentase lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu tahun setelah kelulusan iks persentase guru dan tenaga kependidikan profesional kiss persentase guru guru kejuruan smk yang mempunyai pengalaman kerja industri ataue90\| menguatnya karakter peserta didik kiss persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter lo. kiss persentase tingkat pengamalan nilai nilai pancasila aan kiss persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar lon lo00020 jdih.kemdikbud.go.id asa kiss rata rata skor kemahiran berbahasa indonesia skor po. kiss jumlah penutur muda bahasa daerah orang po. kiss4. indeks pembangunan kebudayaan indeks ko. kiss opini laporan keuangan kemendikbud opini \| o w wrp\| kss52 indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks doo xss5: indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud indeks dop kss indeks reformasi birokrasi kemendikbud indeks .,. . . program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kemendikbud '' ) sekretariat jenderal oo sp1.l terwujudnya tata kelola kemendikbud yang berkualitas tkp predikat akuntabilitas kinerja kemendikbud predikat oo ) bb\| lo.) kp1. opini laporan keuangan kemendikbud opini wrp\| kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan rka kemendikbud kategori sangatlah ikp1. persentase satker yang tertib pengelolaan bmn lo. koo tkp persentase satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e procurement oo) kp1. persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasidokumen o.a0\| .) ikp1. indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 88a\| poo (indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks \|o o7nsf ikp1. persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis tik ' ' ikp persentasependayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan o6o spi2 meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbud ikp persentase satker lingkungan kemendikbud mendapatkan predikat zi wbk bbm oo. 1kp nilai pmp kemendikbud ieoaaii ooh of?png (abang peta cilik berprestasi pada kompetisi internasional emas, pera perunggu dan penghargaan\| 7ea7l pooh ikp persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi tingkat nasional dan internasional ' ') e\| ' ) spa meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter kp1. persentase tingkat pengamalan nilai nilai pancasila kp142 persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar lo. sp1. meningkatnya efektivitas layanan pembiayaanpendidikan lo. terkaya ikp1. rasio angka partisipasi kasar apk) jenjang pendidikan tinggi termiskin dan terkaya rasio o18\| (ikp1. persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yangtepatsasaran oo) powo gso\| yoo sp16 meningkatnya kualitasfilmdaniklanfiim ikp persentase film dan iklan film yanglulussensortamparevisi lo. sp1. terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional jdih.kemdikbud.go.id hg2 sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan alokasi miliar) unit pelaksana selatan ikp persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja poto. meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan kemendikbud seorata rata nilai evaluasi kinerja anggaran satker kemendikbud minimum kategori baik kategori baik meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayapersentase laporan pelaksanaan dak bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja kemendikbud ikk jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan persentase satker yang predikat sakit nya minimal meningkatnya tata kelola biro perencanaan eweetaoaitosan enemnreme mane ini mama pemanen amen saya predikat sakit biro perencanaan minimal nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro perencanaan minimal po0emilia peningkatan layanan prima bidang pengelolaan anggaran dan barang milik negara ja. dan barang milik meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran ( ikk jumlah sdm perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya (orang so9\| persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lingkungan sekretariat jenderal egg nan ikk persentase penyelesaian kerugiannegara oo persentase satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 8s\| persentase satker yang capaian target pnb nya 100y6 persentase satker yang mengajukan usulan penetapan pk blu persentase satker blu yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal nct ikk jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola barang milik negara kemendikbud persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu o . ikk jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah sap \|laporan pool (persentase satker tertib ketatausahaan pmn yang memiliki kinerja bmn dengan kategerimiimaa \| 0go\| ikk jumlah laporan bmn yang disusun laporan \|. persentase satker tertib pendayagunaan dan penghapusan bmn naa meningkatnya tata kelola biro keuangan dan bmn naa ikk predikat sakit biro keuangan dan bmn minimal predikat nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro keuangan dan bmn minimal gea peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara biro sumber daya manusia jdih.kemdikbud.go.id sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan unit pelaksana meningkatnya profesionalitas pegawai kemendikbud persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan aan ena aon ikk persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu ( ikkmem amen meningkatnya indeks penerapan sistem merit asn kemendikbud organisasi persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen berimplikasi pada peningkatan kinerja individu ikk persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan doo poo kinerja persentase pegawai yang diangkat alih tugas menjadi pejabat fungsional ikk persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai skp) dengan target kinerja isasi persentase layanan kepegawaian berbasis tik naa mat setan sea selatan snn anna kat anta meningkatnya tata kelola biro sdm nan predikat sakit biro sdm minimal nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro sdm minimal masa peningkatan layanan prima bidang organisasi dan tata laksana biro organisasi dan tata laksana (sk jperwnjuanya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal www www jumlah unit eselon yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi junitutama ikk jumlah unit eselon yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi jinna persentase satker yang menerapkan analisis jabatan dilingkungan kemendikbud se meningkatnya tata kelola biro portal dna dan predikat sakit biro portal minimal predikat b8) nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro portal minimal nan (peningkatan layanan prima bidang hukum dan gagasan jdih.kemdikbud.go.id ikk persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani lingkungan kemendikbud ) \| ) ikk persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yangdisusun p0. meningkatnyatatakelola biro hukum koo ikk predikat sakit biro hukum minimal bb nopreaikat bb\| oo ) ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro hukum minimal jom abassamsanssseasstanal men men mania budaya dan kerja sama kawasan asia tenggara masyarakat sk tersedianya layanan prima dalamkerjasama it, ikk jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang po, memuja atase pendidikan dan kebudayaan pada perwakilan luar negeri ikk pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media \| . jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus kemendikbud koleksi po, .1k jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat ' ) \| j laporan po, persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayananpublik io, s' ' ikk na: pjj) asia tenggara pendidikan ann naa satuan ang dikembangkan bersama satuan pendidikan kawasan asia tenggara asia tenggara pendidikan .w.iii pendidikan bidang matematika kawasan asia tenggara pendidikan bidang ipa kawasan asia tenggara pendidikan bidang bahasa kawasan asia tenggara jose perma emi makanan penabuh peta amtatemsa memesan mamask meningkatnya tata kelola biro kerja sama dan hubungan masyarakat ikk predikat sakit biro kerja sama dan hubungan masyarakat minimal bb predikat b8) jdih.kemdikbud.go.id barang dan jasa. barang dan jasa kebudayaan ikk jumlah satker yang melaksanakan pbj melalui e procurement satker ikk persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinaselekttonik meningkatnya tata kelola biro umumkan pbj ikk predikat sakit biro umum dan pbj minimal bb predikat obb\| ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro umum dan pbj minimal91 nii mam sela.nasa case msn man men senin kah' ) \|o poo ikk persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali3 yoh ikk jumlah kumulatif guru penggerak komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital ')o ) ') ) o ) \| orang pum tammangur pengenangan den menata pnfemtatpenetaran mao melalui referensi) )o @og\| ikk persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portalsatu ' ) \| ikk persentase pemenuhan sla dari layanan dukungantik ikk persentase downtime tidak terjadwal pada layanan tik lingkungan kemendikbud ' ) ) \| ikk persentase inisiatif tik duplikat lingkungan kemendikbud meningkatnyatatakelola pusdatin ikk predikat sakit pusdatin minimal predikat oo bb, ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l pusdatin minimal95 nii sosial kultural asn kemendikbud ikk rerata nilai asn kemendikbud yang mengikuti pelatihan dasar calon pns minimal nila os72s\| jerat enedtaangmengta puan mama bepeminyammmina0025 ata season ikk rerata nilai asn kemendikbud yang mengikuti pelatihan teknis minimal86, onimai rerata nilai asn kemendikbud yang mengikuti pelatihan fungsional minimal87360 maa neo\| minimal7880 oma tombol ikk persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal87, jdih.kemdikbud.go.id men mma ikk akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan kepemimpinan minimal predikat .1k akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dasar minimal predikat al ikk akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan teknis dan fungsionalminimal ' )o \| (predikat iis meningkatnya tata kelola pusat pendidikan dan pelatihan pegawai ikk predikat sakit pusat pendidikan dan pelatihan pegawai minimal ' o\| predikat bb\| ega angan tekanan read 9sa pendirian pihak teman mate7 dota maan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik ' ) ) i\|oo pusat prestasi nasional oo sk meningkatnya prestasi peserta didik dan satuampendidikannal kompetisi ono pemuas padatan tema dommafatat bata, dengan ikk jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangantalenta orang meningkatnya tata kelola pusat prestasi nasional o ikk predikat sakit pusat prestasi nasional minimal bb predikat o bb\| ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l pusat prestasi nasional minimal86 ) \| nilai kebijakan penguatan karakter yoo pusat penguatan karakter ' sk terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan oum \|minimal ' predikat bb\| 1kk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l pusat penguatan karakter minimal85 nila yoo sea ara tempat pasaman pendidikan sk tersedianyalayanan pembiayaanpendidikan ikk jumlah siswa yang memperoleh kip diklasmen orang a19210909\| ikk jumlah mahasiswa yang memperoleh kip kuliah orang ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan non pns yang memperoleh tunjangan insentif ' ' ) e\| joran sk meningkatnya tata kelola pusat layanan pembiayaan pendidikan ) ikk predikat sakit pusat layanan pembiayaan pendidikan minimal bb predikat bb\| nee kor onar rekaman kal lan atasan ketan dom (es peningkatan sensor film koo lembaga sensor film oo meningkatnyajumlahfilmyangdisensor koo \| .1x wumlahfilm dan iklanfilmyangdisensor hitam 388s00\| meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri jdih.kemdikbud.go.id bagan ikk jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensormandri ' ' orang meningkatnyatata kelola lembaga sensor film to ke uuuunuu u u u u u u u ."" nm. ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l lembaga sensor film minimal90 nilai apa apa direktorat jenderal guru dan kependidikan ikp kependidikan sp2. meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional ' ' ikp2. persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk ppg modelbaru) ' ' ) \| ikp2. persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasiminimal ikp2. persentase guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak ' ikp2. persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerjadankarirnya 1ap0\|, ikp2. persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan danpelindungan ' ' ) \| sp24 terwujudnya tata kelola ditjen guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas ikp2. predikat sakit ditjen gtk minimal ' predikat oo bb, ikp2., pembinaan guru dan tenaga kependidikan paud: direktorat guru dan tenaga pembinaan guru dan tenaga kependidikan diknas: kependidikan pendidikan dasar,am yng menenun hanya jumlah gan kuman peni dan erna nerendtnank meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya ' ' ) \| uu jumlah guru dan tenaga kependidikan paud yang meningkat kinerjadan karirnya orang 37a69\| ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan diknas yang meningkat kinerja dankarinya orang 9089ga\| orang 7r637\| jdih.kemdikbud.go.id alokasi mili pan sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan unit pelaksana \| ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan paud yang menerima penghargaan dan pelindungan \|o0rang ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan diknas yang menerima penghargaan dan pelindungan loorangg po. ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan dokumen yang menerima penghargaan dan pelindungan \|o0rang g1\| p0) ata unit pelaksana teknis direktorat pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan profesi dan tembi dan didik jenderal guru dan tenaga profesi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan kawerertidile meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan kei ikk jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak direktorat pendidikan profesi dan pendidikan profesi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikema pee ikk jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal \|o 0rang sekretariat direktorat jenderal dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen guru dan tenaga kependidikan nan gura dan tenaga kependigi\|predikat b8\|irektorat jenderal pendidikan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sp31aanoo, ikp jumlah kab kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum (kategori tinggi kab kota ikp jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum (kategori tinggi (oprounsi po. sp3.aanpool kategori tinggi menengah ikp persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia tahun berkembang sesuai harapan sa7\| ikp persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi) memenuhi kompetensi minimum inna persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numeral) memenuhi kompetensi minimum ooll. io. ikp persentase siswa dengan nilai survei karakter memenuhi tingkat minimum sal ko.kp persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan bos non tunai oo. persentase prov kab kota yang mempertimbangkan neraca pendidikan daerah npd) sebagai dasar ikp\|. lo. po.domreaiat oo000m jumlah satker ditjen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah poster doo mendapatkan predikat zi wbk bbm idi anak usi ieolkenn abe matan io) jumlah peserta didik usia tahun yang mengikuti menerima bop paud jutaorang ikk jumlah kab kota dengan persentase siswa kelas yang melalui tk ra ba atas kab kota pool jumlah kab kota dengan apk paud tahun) atas kab kota poo) ses satuan \|we jumlah paud yang menjadi sekolah penggerak al nilai rata rata tingkat pencapaian perkembangan anak tahun) doonmili persentase satuan paud yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan u u d persentase satuan paud yang menyelenggarakan layanan holistik integratif persentase data pokok pendidikan paud yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan pembinaan sekolah dasar direktorat sekolah dasar tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas naa jumlah kab kota dengan apk sd mi sdb sekurang kurangnya kab kota jumlah yang menjadi sekolah penggerak (sekolah .)lo. s3\|o persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numeral) memenuhi kompetensi minimum aan ikk (persentase yang menggunakan peralatan tik (komputer) dalam proses pembelajaran ngga ikk persentase yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter no) persentase data pokok pendidikan yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan os1o\| li.kegiatan pembinaan sekolah menengah pertama pertama tersedianya layanan pendidikan smp yang merata dan berkualitas jumlah kab kota dengan apk smp m ts small sekurang kurangnya kab kota jumlah smp yang menjadi sekolah penggerak (sekolah persentase smp yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal (kategori sangat tinggi persentase siswa smp dengan nilai asesmen kompetensi literasi) memenuhi kompetensi minimum s30\| po. persentase siswa smp dengan nilai asesmen kompetensi numeral) memenuhi kompetensi minimum persentase smp yang menggunakan peralatan tik (komputer) dalam proses pembelajaran persentase smp yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter aan persentase data pokok pendidikan smp yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan tersedianya layanan pendidikan sma yang merata dan berkualitas ann jumlah kab kota dengan apk sma ma mlb sekurang kurangnya kab kota jumlah sma yang menjadi sekolah penggerak sekolaho. persentase siswa sma dengan nilai asesmen kompetensi numeral) memenuhi kompetensi minimum 2es\|o persentase sma yang menggunakan peralatan tik (komputer) dalam proses pembelajaran inna persentase sma yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter persentase data pokok pendidikan sma yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan sai direktorat pendidikan masyarakat sae pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus dan pendiri niat tersedianya layanan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang merata dan berkualitas ng ikk persentase slb yang menggunakan peralatan tik (komputer) dalam proses pembelajaran sel persentase slb yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter ikk jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda sal ikk jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan kekasaran ikk persentase data pokok pendidikan slb yang akurat, terbarukan dan berkelanjutdini, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dokumen sesama soo menolak jdih.kemdikbud.go.id alokasi mili frog am) sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan unit pelaksana kegiatan penoso penganggaran kota rata rata predikat sakit satker minimal predikat bb, jumlah satker yang dibina menuju wbk satker 69g\| rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka kl masing masing satker minimal doni o persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan ie. a9007! balai pengembangan pendidikan layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu paud pros8 !pool lembu penjamin peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan tnngnngn kanan meningkatnya penjaminan mutu pendidikan seluruh jenjang pendidikan naa persentase satuan pendidikan (jenjang sd, smp, sma, dan slb) yang memiliki nilai kinerja sekolah ikk sen nan terburuk berkelanjutan program pendidikan vokasi peraturan sen era nan wwwas00\| ikp persentase pekerja lulusan smk dengan gaji minimum sebesar umrkena\|. ikp persentase pekerja lulusan politeknik d4 sarjana terapan dengan gaji minimum sebesar .5x umr poosp42 meningkatnya pendidikan smk yang berstandar industri naaaan ikp persentase smk yang dikembangkan menjadi center excellence coe) per bidang keahlian po.) ikp persentase smk yang sumber daya (resources nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks nan kerjasama profesional jdih.kemdikbud.go.id ikp4. persentase smk yang memperoleh status blue poo ikp persentase smk yang menyelenggarakan teaching factory . p0) sp43 terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitasdan berstandarindustri ' ' ) e ikp4. jumlah sdm pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang ikp dalam konteks kerjasama profesional ikp4. jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus ppn bh ' lembaga 1kp4. jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi badan layanan umum blu) tembaga sp4a (terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standarindusti kp4. jumlah sdm lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih olehindustri orang sp4. terwujudnya tata kelola ditjen pendidikan vokasi yang berkualitas ' ' ) o 1kp4. predikat sakit ditjen pendidikan vokasi minimal bb predikat bb,dunia industri kemitraan dan penyelarasan sk meningkatnya jumlah smk yang berkualitas dan berstandarindustri ' ' o)o ikk jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandarindustri ' ' \| orang ikk jumlah smk yang melibatkan praktisi profesional industri dalam prosespembeljaran ' ) \| sekolah ikk jumlah smk yang mendapatkan fasilitasi pengembangan saranaprasarana '' ') ) ) )o \| jo sekolah ikk jumlah smk yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status blue sekolah ikk jumlah smk yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan teaching factory sekolah ikk jumlah smk yang menawarkan program tahun (lulus dengangelar d2) sekolah direktorat pendidikan tinggi dan dunia industri kemitraan danindustri ')')' .)) ) ) e\| a2a663\| ikk jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi ' ' ) \| )orang oo jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi ' ' ' ) \| orang telah pimpinan pendidikan ing vokasi yang mengigau pelatihan manajemen bani berbasis indah gam po. eesanssa (oo pelajaran gal cik ala ikk jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen ber nid dari praktisiprofesional ' \| lembaga \|o ikk jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi link and match denganindustri ' ' ) e\| ') prodi \| . ikk jumlah diploma yang diberikan dengan kredit rpl ' sertifikat jdih.kemdikbud.go.id ikk jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju ptn bh ' ' ) )o\| lembaga (kk jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju blu lembaga sent pama kusam sora mart peranan (5g itoningkatnyatumtan tentara kurungan perairan yang bertandarmawan ikk jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatihindustri ' orang po) ikk jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatihindustri ')' ') orang ikk jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandarindustri ' ) \| lembaga gas joutungn tantenya aran tuareg laman anakan aam ata meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan ditjen pendidikan vokasi ' ' ) \| ikk rata rata predikat sakit satker minimal predikat oo b8\|) jumlah satker yang dibina menuju wbk sate oo ikk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal93 nii aa ' ' (6m (sp5. meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tingi yo. ips. jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top world class university tembaga poo ikp jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top world class university subject lembaga kp5. jumlah perguruan tinggi menjadi ptn bh lembaga ips. persentase program studi terakreditasi sertifikasi internasional ptn) \|o ips. persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu tahun setelah kelulusan \| ikp persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar .5x umr ) s0\| kampus sp52 meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yoo kp5. persentase dosen yang bersertifikat asa) ikp5. persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi industri atauprofesinya ' kp5. persentase dosen berkualifikasi s38 map u u sp53 terwujudnya tata kelola ditjen pendidikan tinggi yang berkualitas ikp predikat sakit ditjen pendidikan tinggi minimal ' predikat bb, oo i\|o0000000000000 ikp5. jumlah satker ditjen dikti mendapatkan predikat zi wbk bbm satker loo direktorat pembelajaran dan kelembagaan tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas yoo ikk jumlah program studi relevan kini industri dunia usaha kampus merdeka) prodi jdih.kemdikbud.go.id pen ben meomaraurartenfietorettsatan tan (mmm ata ikk jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi rank ikk jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi world class university lembaga ikk \|jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga ikk jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam danluarnegeri ) ' ) ) \|j 'lembaga tersedianya pembelajaran yangrelevan dan berkualitas koo jumlahlulusan yang bekerjadalam jangkawaktultahun orang ann kampus ikk jumlah mahasiswayang menjalankanwirausaha orang ikk jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap industri merdeka belajar) orang s1500\|) ikk jumlah mahasiswa yang mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau rpl) orang p0) jumlah publikasi (artikel internasional arik pte jumlah sitasi dijual internasional sitasi jumlah prototipe dari perguruan tinggi prototipe ikk jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruantinggi ') ) e\| yo, ilmiah paten yang dihadirkan keindustr dipakai dimasyarakat) paten peningkatan kualitas sumber daya koo ooo direktorat sumber daya ' o o \| tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas opd koo, ikk jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasiakademiknya orang p0, dalam industri ikk jumlah dosen yang mengikuti sertifkasidosen orang ikk jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjangkarirnya orang ikk jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti program world class professor orang meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi center excellence poo jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi saranaprasarananya lembaga jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana danprasarananya ' ' ) \| j 'lembaga ' peel paman nnakmansa sn anas obatan meta. boss ssk misa mennnnnsnnni sekretariat direktorat jenderal (sk (meningkatnya tata kelola satuan keradiingkungan diger pendidikan tinggi ikk rata rata predikat sakit satkerminimal ' predikat b8b\| poo ikk jumlah satkeryang dibina menuju wbk satker ikk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal80 nii yoo) aa, ''' mola (ep mena unit pelaksana kematian terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ikp persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku pendukung kegiatan seni \|. pogrom\| jumlah festival skala internasional mega events) dengan pengunjung minimal orang dan ikp festival antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan ikp persentase penduduk usia tahun atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian po. pp6. terwujud pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional ikp persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan aan ikp jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanismeekstrakurikuler ikp kesenian ikp persentase penduduk usia tahun atas yang mengunjungi peninggalan sejarah po. terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif ikp persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat persentase kabupaten kota yang menyelenggarakan pekan kebudayaan daerah dengan standar yang ikpikp persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya dom do000\| npgs terwujudnya tata kelola dien kebudayaan yang berkualitas v u u u u u predikat sakit ditjen kebudayaan minimal pama p u uu ikp jumlah satker ditjen kebudayaan mendapatkan predikat wbk bbm saber pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan opk pen pena ganjumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda orang a00\| meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas objek pemajuan kebudayaan jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas objek pemajuan kebudayaan 00kekolah men meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia w w w jdih.kemdikbud.go.id target alokasi miliar! program) sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan unit pelaksana kegiatan ikk jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kebudayaan oo) jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kebudayaan \|desa unit pelaksana teknis direktorat jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional festival yoo pengelolaan permusuhan jga meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah naa jumlah kunjungan cagar budaya pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala mag meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme blu naa ikk \|jumlah cagar budaya yang dilestarikan \|oe an8s0o0o\| jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme blu direktorat perfilman, musik dan pengembangan film, musik dan media baru media baru sk meningkatnya jumlah pengunjung mega events kebudayaan akk jumlah pengunjung domestik mega events kebudayaan persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional ikk jumlah pengunjung internasional mega events kebudayaan meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik naa jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik l000,0oo\| p0. meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru (uc inilah protes itu, fansite dan media baru tera direktorat pelindungan pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan powo kebudawak meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan jumlah cagar budaya yang ditetapkan ikk jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan \|omm meningkatnya jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan ikk jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan lotar meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya egg ikk jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi (orangrempuan yang terlibat dalam kegiatan kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya komunitas: meningkatnya jumlah tenaga penggerak penggiat budaya tingkat desa ikk jumlah tenaga penggerak penggiat budaya tingkat desa orang po. tembi direktorat pembinaan tenaga pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan dan lembaga kebudayaan meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan (" ikk jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga ikkpol ikk jumlah kabupaten kota yang memiliki tabib kab kota p0. sekretariat direktorat jenderal dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan kebiidavsan meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada pekan kebudayaan ikk jumlah pekan kebudayaan daerah unt ho)nana ikk jumlah kabupaten kota yang menyusun dan memperbarui ppid kab kota so\| meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menjadikan ppid sebagai rujukan rkd dan rmd nan ikk jumlah kabupaten kota yang menjadikan ppid sebagai rujukan rkd dan rmd kab kota so\| meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan ditjen kebudayaan dea engga rata rata predikat sakit satker minimal predikat bb) p0. ikk l satker minimal ooonmilai program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kemendikbud pol inspektorat jenderal sp7. terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan kemendikbud ikp7. persentase satker yang berintegritas \|. persentase satker yang menerapkan strategi anti fraud \|. no) ikp7. persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ikp7. nilai mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah spip) kemendikbud skr 3al o000 .) ikp7. opini laporan keuangan kemendikbud looping k0.) meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id sni. iman ikp dikelola oleh pemerintah provinsi ikp dikelola oleh pemerintah kabupaten kota sp73 terwujudnya tata kelola inspektorat jenderal yang berkualitas poo, kp7. nilai kinerja inspektorat jenderal oo kai penguatan pengawasan inspektorat koo ,6afinspektoratl lo sas5 j umum nnnnngggggggggaa ang baik wilayah kerja inspektorat asamnssmsskasemamua ksm mana mennnnnnnnnn dikelola oleh pemerintah provinsi bidang kerja inspektoratlnspektorat k5,\| ) po, penguatan pengawasan inspektorat oo \|inspektorat ang baik wilayah kerja inspektorat \| . dikelola oleh pemerintah provinsi bidang kerja inspektorat pee mea inspektorat akun asmara rare) ) \| penguatan pengawasan inspektorat! ineoetorat ara ana aaa semak: ang baik wilayah kerja inspektorat iii asn rnaanasn oo dikelola oleh pemerintah provinsi bidang kerja inspektorat iii aan pena manabatnsgaaang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota bidang kerja inspektorat iii ikk persentase satker yang berintegritas bidang kerja inspektorat ) ikk skor wilayah kerja inspektorat iii ikk persentase satker yang mendapatkan hasil kajian minimal baik bidang kerja inspektorat ill ' e\| penguatan pengawasan inspektorat amepetortiv yang baik wilayah kerja inspektorat ikk persentase satker yang berintegritas bidang kerja inspektorat po, jdih.kemdikbud.go.id kematangan mayoritas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah spip) eselon meningkat pen sem pengendalian intern pemerintah gpm eselon 'meningkat oma ikk persentase satker yang mendapatkan hasil kajian minimal baik bidang kerjalnspektorat penguatan audit investigasi oo jau ooo \|inspektorat investigasi oo ikk persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud kekurangan ojo own go ikk persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ikk persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi o ) oo\|o ikk persentase investigasi kasus pengaduanyangterbukti') ) low no, one patung meme team tags ealmeyaentemmamaaa dota ema meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan inspektorat jenderal ')'o) ) ojo koo, ikk persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ita ikk jumlah sdm pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang aaa ikk predikat sakit inspektorat jenderalminimal \|) predikat oo oo , ikk nilai kinerja pelaksanaan anggaran inspektorat jenderalminimal91 nila ikk nilai evaluasi kinerja anggaran inspektorat jenderal ' ' 0000000o komedi aan anon (rekam penenang penuaan paman sara aan pembinaan bahasa '''' m . sp81 meningkatnya kemahiran penutur bahasalndonesia ikp8. persentase penutur bahasa indonesia mahirteruji to, ikp8. persentase wilayah yang mengutamakan bahasa indonesia diruangpublik oo. sp82 meningkatnya budayalitrasi ko, ikp8. nilai dimensi budaya literasi ipk indeks pembangunan kebudayaan) index o 5s8s2\| id, 1kp8. jindeksdayahidupbahasadarah ioomaes oo o0ss\| oo ' lo, ikp8. jumlah negara yang mengajarkan bahasalndonesia negara ikp8. jumlah pembelajar bpa orang sp8. terwujudnya tata kelola badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang berkualitas '' ) e\| o\| ikp8. predikat sakit badan pengembangan dan pembinaan bahasa minimal ' ' )o \| predikat bbi puma netral tuan gebang emban bwamamegpatan memanen dome terwujudnya standar kemahiran berbahasalndonesia jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa indonesia ubi) baterai oo ikk wumlahacuan kebahasaan dankesasttaan masih ikk jumlah bahanajar kebahasaan iomaskah jdih.kemdikbud.go.id kepakan \| ikk jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian dokumen (sk meningkatnya daya ungkap bahasalndonesia oo lo, \| . ikk jumlah kosakata bahasalndonesia kosakata (sk meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasikebahasaan ikk jumlah lembaga memfasilitasi secarakebahasaan tembaga po, ikk jumlah pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing bisa) orang 99g\| ( ikk jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan sastra terwujudnya pengutamaan bahasa indonesiadiruangpublik too ( ikk jumlah lembaga pengguna bahasa indonesiaterbina tembaga sk tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasimembaca koo io, jumlah buku bermutu yang diterjemahkan jadi (kk jumlah buku pengayaanlitrasi dodi pia ( ikk jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku ( s ' ' meningkatnyajumlah penutur bahasaterbina koo koo ( ikk jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastta ' )' ) \| orang ' unit pelaksana teknis badan bahasa sk melindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritisdanterancam punah koo ikk jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritikan terancam punah orang \| ikk jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritisdanterancam punah orang yaaa (kk jumlah produk kesastraanterkembangkan sastra bahasa dan sastra dan pembinaan bahasa \| meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan badan pengembangan dan pembinaan bahasa ' ) ) e\| ' ia. ( ikk rata rata predikat sakit satker minimal ' predikat bbl ( ikk jumlah satker yang dibina menuju wbk ' sate oo ikk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal91 nilai mom emmemmsememnaetamtmama meh lo. n.a sp9. meningkatnya kualitasperangkatkurikulum kd, pendidikan sp9. terwujudnya sistem perbukuan nasional ' ' 00o io, ikp9. persentase buku pendidikan yang berstandar dan berkualitas n#\|oo00 yaa kp9. persentase pelaku perbukuan yangdibina ')')' ) 00oo jdih.kemdikbud.go.id yaa sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan akan ed) me) unit pelaksana kada meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran nan persentase perangkat model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam ikpsp9. meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan ngan lokasi hasi kan ana ikp jumdoombean ikp persentase sekolah madrasah yang diakreditasi sesuai snp 1kp0. (persentase satuan paud dan pnf yang diakreditasi sesuai dengan snp goo v ikp jugalah snp yengeigunakan tra peningkarari acuta. pendidikan dokumen po sp9. meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional berstandar lo) kpo.e. persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui asesmen nasionalikp berstandar sp37 ihewujuanyamta mesin belitang gan ferbukejan yang berkuniitsa ikp predikat sakit balitbang dan perbukuan minimal \|predikat po, ikp jumlah satker balitbang dan perbukuan mendapatkan predikat zi wbk bbm \|satker pengembangan kurikulum dan perbukuan moo pusat kurikulum dan perbukuan renmpiementasnya perangkat kurikatam yang sudah dinasan dow (rumah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan msi p p jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan mam pol ikk jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi penelitian jponsinnya sistem perbukuan nasional yang sehat bulan buku pendidikan yang disusun jadutbuka jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku \| 2000o\| ikk jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga jumlah sdm perbukuan yang tersertifikasi (orang t so\| jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi pecat pelak perbukuan jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi jdih.kemdikbud.go.id sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan sok pep mia unit pelaksana bcaikk jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen pembelajaran ikk jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran \|omitikk jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan dkk joumtan satuan pendidikan yang memiliki sdm terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer po. jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen \| penyediaan informasi untuk perumusan kebijakatan laporan ikk jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan penelitian laporan ikk jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan pen pena jumlah hasil penjaminan mutu (dokumen penelitian dan pengembangan bidang arkeologi snn arkeologilaporan sia ikk jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai snp pendidikanikk jumlah snp yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakanpa jdih.kemdikbud.go.id sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan makasih milan unit pelaksana bika pat \|ansisiseyunpendiitonyang sangar mengeswbaaknya psm yang pendidikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan kemendikbud sekretariat badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan rata rata predikat sakit satker minimal (predikat t " ikk jumlah satker yang dibina menuju wbk sate t u rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal ati jdih.kemdikbud.go.id matriks kinerja dan pendanaan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun ili program sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss ikp.ikk sman na) unit pelaksana kagak ("ssi meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu seluruh jenjang kss gka partisipasi kasar apk) pendidikan anak usia dini paud) tahun se0f an 2ng \| # kss angka partisipasi kasar apk) sd mi sdb sederajat lo) kss angka partisipasi kasar apk) smp m ts small sederajat 9a2\| osu1\| ("i kss angka partisipasi kasar apk) sma smk ma mlb sederajat kss angka partisipasi kasar apk) perguruan tinggi loo sa5s6\| o o kia ss2 meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan seluruh jenjang kss nilai rata rata tingkat pencapaian perkembangan anak tahun) aan minimum kss nilai rata rata hasil pisa: membaca (omi on kss nilai rata rata hasil pisa: matematika naa kiss nilai rata rata hasil pisa: sains (mid oo.) o o o oo loo oo asan k6s persentase utusan yang langsung tenera dalam jangka waktu tahun seciahkettusan \|\| sek get kss persentase guru dan tenaga kependidikan profesional a00) wm sog1 hkk ama penampakanm3\| 7ao\| 7ma\|l 8g0\|l o " ss3 menguatnya karakter peserta didik katak 1kss persentase tingkat pengamalan nilai nilai pancasila " . so yoo ( i kss persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar ss4 meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan kiss rata rata skor kemahiran berbahasa indonesia psk s i ons jumlah penutur muda bahasa daerah orang 1kss indeks pembangunan kebudayaan (indeks s9afl 6g7\| toemendikbud (opini warp\| wp\| we\|l owl ole w w w w kiss \|indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud kiss (indeks reformasi birokrasi kemendikbud eng sekretariat jenderal, ( sp1. terwujudnya tata kelola kemendikbud yang berkualitas (kp predikat akuntabilitas kinerja kemendikbud "kp opini laporan keuangan kemendikbud (opini wrp\| wrp\| wrp\| owl too to ikp kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan rka kemendikbud kategori sangatbaik\| sangat baik\| sangatbaik\| sangatlah\| ' o o "mkp1. persentase satker yang tertib pengelolaan bmn persentase sar yang melaksanakan pengadaan berangdanjasameimtuteprocuremert \| sol selo (ikp persentase satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen ( m yoo ' ikp \|indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (indeks o o88\| oto a ikp indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan kontes oo o073l oal ooo oom yoo jdih.kemdikbud.go.id target tan program sasaran program siaran kegitan indikator css ikpikk) fana unit pelaksana kesan amen e sekolah (mkp persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis tik tkp persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan "sp12 meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbud (kp (persentase satker lingkungan kemendikbud mendapatkan peediararwak nmm asas nilai pmp kemendikbud att dan dan sana man ann man soda tingkat nasional dan internasional penghargaan lainnya " sp1a meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter pp1. persentase tingkat pengamalan nilai nilai pancasila s weh ikp persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar \|( s pp15 meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan command mama uu ) , (1kp persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran ser6e\|l \| s pp1. meningkatnya kualitas film dan iklan film persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi sll solo omi ( sp1. terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional ng: angan persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri ana bagan, sp1550p . . kp1. persentase satker yang menerapkan strategi anti fraud ikp persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ikp nilai mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah spip) kemendikbud skr team regmmamaaaa kebudayaan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi enaarann yang dieja pemerintah kabut kota panen peradangan doo) soal ikp. ssssssksksssssssei snn nn: senin dan snnnanya nnnnnnnnnnn ninnin "nsnnnnnge: denny: tenaga kependidikan ema yang memenuhi sandar jumlah dan kualitas pendidikan \| ' )\| 01ss3\| asal o2sao\| naga gig1k ati ( sp22 meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional (persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal too (persentase guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak s000l stool 7500l 10000l too jdih.kemdikbud.go.id miliar) program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssikp iki satuan alokasi unit pelaksana \| . (kp persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya z099\| persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan direktorat jenderal pendidikan anak p23 meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar usia dini, dan menengah pendidikan dasar, dan pendidikan menengah min uin badan penelitian meningkatnya kualitas perangkat kurikulum dan pengembangan dan perbukuan peningkatan mutu pendidikan badan penelitian terwujudnya sistem perbukuan nasional dan pengembangan dan perbukuan mkp persentase buku pendidikan yang berstandar dan berkualitas men sifon amar mio sesi h persentase pelaku perbukuan yang dibina v jj badan penelitian meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran dan pengembangan dan perbukuan tee. swa dalam proses pembelajaran persentase satuan pendiri yang akan hasil asesmen yang berstandar untuk perbaikan pembelajaran badan penelitian sp2. meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan dan pengembangan dan perbukuan internasional terindeks global kebudayaan kpa enteng aan mal menelan arkeologi dalam peletakan seia pemajuan pendiitaa\| saj oom \|\| dan kebudayaan badan penelitian meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi dan pengembangan dan perbukuan kp281 persentase sekota madrasah yang diakreditasi sesuai snp soo\| soo) 5o00\| p , p p ikp2. persentase satuan paud dan pnf yang diakreditasi sesuai dengan snp \|. ss. ti00\| jumlah snp yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen goo jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan akan mag unit pelaksana mama badan penelitian meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional berstandar dan pengembangan dan perbukuan nasional berstandar htititi ohh direktorat jenderal pendidik kal usia dini, program paud dan wajib belajar tahun pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sekretariat jenderal dan menengah serta percepatan wajib belajar tahun esa mnc) dana dana dan ann dan dan terkaya persentase anak kelas sd mi sdb yang pernah mengikuti tk ra ba tahun) m1207 yoo ikp jumlah kab kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum (kategori tinggi kab kota s6\| t00\| ase\| pp3. jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum (kategori tinggi \|provinsi 02an ko, dan menengah maa pin menara ojo w@ minimum (kategori tinggi ( sp3. meningkatnya karakter peserta didik antar aan karakter ikp persentase siswa dengan nilai survei karakter memenuhi tingkat minimum oo ss2a\| s9g2\| pa, pendidikan anak usia pendidikan dasar dan menengah rp341 persentase satuan pendidikan yang memperoleh bos dan melaporkan tepat waktu naa ikp persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan bos non tunai a398\| sg0al o poodirektorat jenderal pendidikan dan pelatihan vokasi men pendiri vokasi pemanen mana mannnnnu han: stagnan mannnngnn dan faninnnnnnnnnn berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan opa (persentase utusan smk dalam satu tahun yang memperoleh pekerja atau berwirausaha) \| ) oas00\| s200\| sego\| cao\| (kp persentase pekerja lulusan smk dengan gaji minimum sebesar umrberwirausaha mea ikp persentase pekerja lulusan politeknik d1, d2, dan dengan gaji minimum sebesar .2x umr umr jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegitan indikator kssikp iki) sea lokasi gitar unit pelaksana koran \| . man mac segi mnc man ikp berwirausaha sp42 meningkatnya pendidikan smk yang berstandar industri men tea dna penamaan ena konteks kerjasama profesional kp322 persentase smk yang memperoleh status blue a30\| a70 kd, kp325 persentase smk yang menyelenggarakan teaching facto too s00o\| an00\| sp4. terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri te ikp jumlah sdm pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang as00l lk, nya remas lola soo 1kp4. jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi badan layanan umum lembaga oo pp44 terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri bt, bela rowspan mean (1kp441 jumlah sdm lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang a00\| soo\| direktorat jenderal program pendidikan tinggi pendidikanli ikp jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam top world class universe manga woo moon yo hip rumah perguruan tinggi yang masuk dalam top world class university suka se. kp5. jumlah perguruan tinggi menjadi ptn bh (kp persentase program studi terakreditasi sertifikasi internasional ptn one batas dan zikani nikel msc snn han nan ben kelulusan ikp persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar .5x umr more esa sea sama semester luar kampus mitra ptn sp52 meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan ikp persentase dosen yang berserikat aga profesinya persentase dosen berkualifikasi as0o\| a86\| ooo o2007 no, direktorat jenderal program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan kebudayaan,direktorat jenderal kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id program simi pesesasuy ons memanen anak meboakp alokasi mila unit pelaksana eiga seni pena dan antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan edan neo neo co) mana makp6. persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan k k an\| sol. i b h badan layanan umum ennnane mann 5al sat wmvan jgn san sebagian (eemaaapanangna sp6. terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif direktorat jenderal kebudayaan pertunjukan seni mkp persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat was esp ikp ang ditetapkan ditjen kebudayaan bata persentase pelaku pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki laki ss20o\| ssel\| soo\| se20o\| too terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan rp02 persentase desa pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan a00\| soo\| mol u u rpm mnc maks mnc ncc ann dana dan maan man badan meningkatnya kemahiran penutur bahasa indonesia pengembangan dan pembinaan bahasa ikp persentase penutur bahasa indonesia mahir teruji lol oo tperssetsas nya yee mengutarakan sebuah oke beku e w s s, badan sp6. meningkatnya budaya literasi pengembangan dan pembinaan bahasa nila dimensi budaya literasi ipk (indeks pembangunan kebudayaan adas eta, m, uud badan sp6. meningkatnya daya hidup bahasa daerah pengembangan dan pembinaan bahasa indeks daya hidup bahasa daerah indeks ,s6\| oo 0s8\| o o i\|o poo badan meningkatnya peran bahasa indonesia kancah internasional pengembangan dan pembinaan bahasa ikp jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia ikp jumlah pembelajar bisa orang jdih.kemdikbud.go.id alia gain sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan dina maa unit pelaksana ala sea nano doaseoa) anang menanam dna men te" (sk meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan kemendikbud oo i penemu ternate stumetwgaan utama gen tega mem ramayana ojo ten naa bentuk damai yang indian acuan dalam penyusunan tebasan, \| , sao\| sars\| soo\| sal l00000 perencanaan program mdna apaan! elo sekolah kebutuhan sara sess ses enam m s nn. dan." snn. nona. capaian output (sk meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja kemendikbud jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan \| too ta, (kk persentase satker yang predikat sakit nya minimal docs men (sk meningkatnya tata kelola biro perencanaan (kk predikat sakit biro perencanaan minimal predikat b8\| pt, (kk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro perencanaan minimal ganga sasana) peningkatan layanan prima bidang pengelolaan anggaran dan barang milik negara sala barang milik negara meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran aan " i0e jumlah som perbendaharaan yang diingatkan kompetensinya com (own pemecatan nya tere tegangan seram rel (kk persentase penyelesaian kerugiannegara \|o of yo to ttd (kk persentase satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal r00\| tr007 yo, persentase satker yang capaian target pnb nya @s\| (kk persentase satker yang mengajukan usulan penetapan pk blu roof k00) r00\| ptn (kk persentase satker blu yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal una nan jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga soo0o\| solo\| jinketanya tahun eva lmagmkawabia enak membaik persentase satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (ik jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah sap ass elo ouo u minimal (kk \|sumpah laporan bmn yang disusun \|laporan \| ltd, persentase satker tertib pendayagunaan dan penghapusan bmn & # # eti btw meningkatnya tata kelola biro keuangan dan bmn predikat sakit biro keuangan dan bmn minimal nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro keuangan dan bmn minimal nilai pita tewas ego enna arr manusia (sk meningkatnya profesionalitas pegawai kemendikbud sea ana maen persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan sol gol ita (kk persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu s8\| g8\| kta jdih.kemdikbud.go.id facial sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan nova nan unit pelaksana persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal sll ojo ttd (kk persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi lo gloss \| oo sd, meningkatnya indeks penerapan sistem merit asn kemendikbud mena ben mann ners mnc mnc mana menari bnn kebutuhan organisasi persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen loo sb\| 0s) yo berimplikasi pada peningkatan kinerja individu ena pen kiri merelai mutasi jabatan atau mutasi wilayah kerja sesuai os\|o kompetensi dan kinerja persentase pegawai yang diangkat alih tugas menjadi pejabat fungsional s50\| to persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai skp) dengan target kinerja organisasi o oo gol oo leo pegawai pera open ear pangeran ani tagayennsanampana kk (persentase layanan kepegawaian berbasis tik og) oo gal too kt, ( sk meningkatnya tata kelola biro sdm man an: predikat sakit biro sdm minimal predikat bb\| nyo (kk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro sdm minimal ganti (an mangan (nanang enne nnn: nan potakstataparasiatnagngsassn yaa tan dan denda bnn tata laksana (sk terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal a n ena "ne eennpanyg minimum wbk) dan (bbm (kk jumlah unit eselon yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi jumlah unit eselon yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi juunitutama koo (sk meningkatnya indeks efektifitas organisasi lingkungan kemendikbud nana apa nang apaan mnc dan men kemendikbud ikk persentase satker yang menerapkan analisis jabatan lingkungan kemendikbud low koo (sk meningkatnya tata kelola biro portal predikat sakit biro portal minimal predikat b8b\| o 0a\| (kk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro portal minimal peningkatan layanan prima bidang hukum biro hukum pers dan kebudayaan diharmonisas (persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun (sk meningkatnya tata kelola biro hukum kou 1kk predikat sakit biro hukum minimal nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro hukum minimal omi ita. peningkatan layanan prima bidang kerja sama dan kehumasan, pengembangan pendidikan, bike kerja dan sains, budaya dan kerja sama kawasan asia tenggara pas masyarakat tersedianya layanan prima dalam kerja sama pena mes persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan doom\| s0) kebudayaan jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan (orang to jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) mena nan unit pelaksana kegiatan(sk meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga aaa. persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program kebijakan ox, ikk prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media tgg ibunilan lesi yang dihimpun cie perpustakaan khusus kemendikbud teman ena memakai vow uu uuu uuu (kk persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik manann jarak jauh ip! asia nenelitimn ikijati dan penyebaran informasi bidang biologi tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan didikan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan kawasan asia tenggara kawasan asia negara pendidikan atk 0rme c0\| inovasi pengembangan pendidikan bidang matematika kawasan asia tenggara mang sad jumlah instruktur fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan \|.soo\| inovasi pengembangan pendidikan bidang ipa kawasan asia tenggara jumlah instruktur fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan long 3s0\| a0o\| a50 inovasi pengembangberkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, lembaga penyebaran informasi kawasan asia tenggara (sk meningkatnya tata kelola biro kerja sama dan hubungan masyarakat w u u uu u u uu 1kk predikat sakit biro kerja sama dan hubungan masyarakat minimal predikat b8\| nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro kerja sama dan hubungan masyarakat bow s8\| s0)dan jasa fine barang(kk \|jumlah satker yang melaksanakan pbj melalui e procurement satker 2a7\| g383\| o too ta, (kk persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik \| meningkatnya tas kelola dir umum dan pbj o ikk predikat sakit biro umum dan pbj minimal 1kk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l biro umum dan pbj minimal nii ktauntuk pendidikan dan kebudayaan teknologi informasi imcsngranya pevanikatan tik dala panen pendidikan daa kebudayaan men men 1kkk persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali g0\| too jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssikp lokasi liar dina cgi sosa23\| sesat) #easa\| t00sa\| jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online esa assa nan man man man man teknologi pembelajaran ( sk meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran apem ana entuseriitngihan anin pelan jetondinn alas sule iac persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi intrgrtaspedaporaidam j38225 sel6\| oalolotoooo\| t (sk meningkatnya dukungan pemanfaatan tik tie persentase pemenuhan sla dari layanan dukungan tik t lu ud ikk persentase downtime tidak terjadwal pada layanan tik lingkungan kemendikbud persentase inisiatif tik duplikat lingkungan kemendikbud engga msk pesanan www www www www ipendier baki pusdatin minimal oo ikk tai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l pusdatin minimal pusat pendidikan peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai dan pelatihan pegawai ana masam man san man man maan fungsional, dan sosial kultural asn kemendikbud poo rerata nilai asn kemendikbud yang mengikuti pelatihan teknis minimal aa , (ikk rerata nilai asn kemendikbud yang mengikuti pelatihan fungsional minimal ban rerata nilai asn kemenditebua yang mengikuti pelatihan sosial kultur! minimal seo osis pentingnya gama petikan ayang perkalian oma bapak meta peta rta seo\| soo\| eso eksitasi lembaga piosbojara petikan kesmtnbknka sentinel' raa ikk akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan dasar minimal predikat ala . to tkooitasi lembaga penyalraggass pemilihan teknis dar pengdonai eka cerai ikepinguntnra tita kelola pusat penasiikani dasi prihatin pegawai predikat sakit pusat pendidikan dan pelatihan pegawai minimal mean mumpuni asia area pangan anakan paman aman tepian medali (ek (jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional mem sel ikk jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 19a\|) poo kta year etaretianterrntt par ana aah peng kan 3e pasien pesan yang samgat manga pengin pena tangan meta joe napnnanpa jala mekah sui tonga manisan uae predikat sakit pusat prestasi nasional minimal tina eaa mea aan pekan bekal, perak mana ses mam s268 (kegiatan penguatan karakter karakter (sk terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id program sewaningam sawarankegitan indikator seg tan titan, rotan kegiatan ngo pemuntonenposwuntanterananpematanyngamsemandanaumanan tam julian konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan o\|.7komen (ikk jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten gol ol t tu uu sk meningkatnya tata kelola pusat penguatan karakter www e ikk predikat sakit pusat penguatan karakterminimal bb predikat bb\| g3\| oo sao pai rner tega rentangan#x57 lua tegwantamsermmmnan sej sja jenmaaterarasam) fana layanan pembiayaan pendidikan pembiayaan pendidikan ( s tersedianyalayanan pembiayaan pendidikan uut 5ikk ilmiah siswa yang memperoleh kip dikdasmen orang tom7902\| omong\| memes\| ttu ikk jumlah mahasiswa yang memperoleh kip kalah orang a.a ( ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan non pns yang memperoleh tunjangan insentif ' ' ' ) \| orang .ss1\| 3ara67\| 3sesi oo po \| sk meningkatnya tata kelola pusat layanan pembiayaan pendidikan aaaaaa.a ikk predikat sakit pusat layanan pembiayaan pendidikan minimal ' ' o\| o?predikat obb) poo kaa aman jos waw oo minimal sam mammmsaarmn menngktyajumantinyangasesr t: ' \| ikk jumlah film daniklanfilm yangdisensor tim 39s00\| a0s00\| also0o\| a2s00\| kaa (sk meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensermandi ( kk jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri ) orang www www sk meningkatnya tata kelola lembaga sensor flm \| ikk predikat sakit lembaga sensor film minimal predikat an\|o oo to koo nan ikk nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l lembaga sensor film minimal90 nii g3\| 0ga\| oo koo a.a direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan sn01, 3e1222\| a0a4s9o\| direktorat guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini: direktorat guru dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan paud, tenaga pembinaan guru dan tenaga kependidikan diknas, kependidikan mma pembinaan guru dan tenaga kependidikan dokumen dan diskus pendidikan dasar, direktorat guru dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sms sun susun sunan kena ton senna pony senna dansa cnn: tenaga kependidikan kependidikan sert satuan bean amal gel sal car snp kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak pendidikan (sk meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan dansa iss) unit pelaksana jumlah guru dan tenaga kependidikan paud yang meningkat kinerja dan karirnya sal sal er: jumlah guru dan tenaga kependidikan diknas yang meningkat kinerja dan karirnya (orang sos9a o0s0a\| cos9a\| costa\| pw (ikk jumlah guru dan tenaga kependidikan dokumen yang meningkat kinerja dan karirnya mer mer mel pimanemamtmpteentitentnyeytemapegapatarasama \|sonjo sal ajo jpn pma menditoantepesaartareseendaraaae dea sal nan unit pelaksana pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan,meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan ben mba jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak . didik 3g meningkatnya kompetensi dan kualifikasi gura dan tenaga kependidikan w i u luu luu u uu t ilmiah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat solo\| e00o0o\| e0000\| como\| ( ic isumitah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal sora a00\| a0of i p sekretariat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen guru dan tenaga direktorat jenderal kependidikan guru dan tenaga kependidikan pan era nata ana man man kanan man kanan inn man mana mennnngkn rata rata predikat sakit satker minimal predikat bb\| 0al ln ia www kata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal direktorat penyediaan layanan paud pendidikan anak usia dini s itersciianya layanan paud yang merata dan berkualitas (ik jumlah peserta didik usia tahun yang mengikuti menerima bop paud bambang ixg ilmiah kab kota dengan persentase siswa kelas yang melalui tk ra ba atas50moo kab kota dosa 2r7j y 7gk jumlah kab kota dengan apk paud tahun) atas jmppka ss uso amp as uuu u pendidikan bnp raat pra . sangat tinggi (kk persentase satuan paud yang menyelenggarakan layanan holistik integratif ikk persentase data pokok paud yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan a70 sol sae java asa jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssjikpjikk notas miliar misa gia 3g tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jumlah kab kota dengan apk sd mi sdb sekurang kurangnya seolah yang sejati sana pintasan sekolah top asma ingi minimum minimum mana masa ama persentase yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter a0\| 5o\| napas jang ska ketabahan. din berkebangsaan 5e says l bwo low v lo pembinaan sekolah menengah pertama direktorat sekolah menengah pertama tnessitnya mann penganan sat yang meat gan benalu a a mom jualan kab kota dengan apk smp m ta small sekurang kurangnya tous meme alone ou t lu u u tab men raat mate ranah tinggi persentase siswa smp dengan nilai asesmen kompetensi literasi) memenuhi kompetensi 00m sso\|l sso\| minimum minimum persentase smp yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter ll 3s\| kta isenbase data pokok pendidikan yang akur, retakes ian bekantan e nr rol pembinaan sekolah menengah atas direktorat sekolah menengah atas ana unas w u u u u naa mau mangan mea maa jumlah sma yang menjadi sekolah penggerak sekolah 6so\| 1aso\| ptn tinggi minimum ear siti png memang memakai kerja penamaan kama wwe (persentase data pokok pendidikan sma yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 9sao\| 9sso\| direktorat pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan khususdan berkualitas naa ajo mabes unik un. . muang. unik. unnes. nngnnnnnga dennngnnnnk: dengannya tenngonnes tnnnynnnnnnni jdih.kemdikbud.go.id 3b program sasaran program sasaran kegiatan indikator kss,ikpikk) lokasi miliar lot esa tgx persentase sls yang mem ond lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter ,g (kk jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan ikk jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan kekasaran (orang season\| 0aso0\| 5soo\| 5song www www herritana data seba yendktikan keb yanpakursi, seharian berani ( osis\| maaf y u udini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah usia dini, pendidikan dasarpersentase satuan pendidikan penerima dana bos dari total satuan pendidikan yang sol bersedia tidak menolak bos(ik rata rata predikat sakit satker minimal gerai jumlah satker ditjen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah poster \|o0000 al mendapatkan predikat zi wbk bbm persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan balai pengembangan layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu paud pendidikan anak usia dini (5s meningkatnya penjaminan mutu paud dan dikemas aja oman: masi manan menenun: nasa mea men annan senar (kk persentase lembaga paud dan dikemas yang telah dipetakan mutu pendidikannya sea ou (nak persentase lembaga paud dan dikemas yang telah supervisi mutu pendidikannya e o e e www w snp dan dan men peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang lembaga pendidikan penjaminan mutu pendidikan e persentase satuan pendidikan (jenjang sd, smp, sma, dan slb) yang memiliki nilai kinerja mal sekolah (poso dan kinerja terburuk bana nga anang ansmapanang terbarukan dan berkelanjutan na: jdih.kemdikbud.go.id gram target bat sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss,ikp,ikk) satuan angel lokasi mila) miliar) dee direktorat sekolah menengah kejuruan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dunia dan direktorat usaha dan dunia industri kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri (sk meningkatnya jumlah smk yang berkualitas dan berstandar industri naa essen masa mis mis milik nn: san han tni bie ikk jumlah smk yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah ssel 8a0) ti ikk jumlah smk yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah pa. jumlah smk yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status blue sekolah 6s) poo yoo (ik jumlah smk yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan teaching facto (sekolah seal too t t ( ikk jumlah smk yang menawarkan program tahun (lulus dengan gelar sekolah poo rta direktorat pendidikan tinggi vokasi dan profesi pembinaan pendidikan tinggi vokasi dan profesi dan pembinaan kemitraan dan penyelarasan dan direktorat dunia usaha dan dunia industri kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia (sk meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri i gge jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi u u u d " ikk julian instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi industripembelajaran dan perkuliahan nan jenis profesional industri (kk jumlah diploma yang diberikan dengan kredit rpl gac (dumai instansi pendidikan tinggi makasih mendapatkan pen benny pula domba ao se i ikk jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju blu ioemoaa el tu u dan pelatih (sk meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri ilmiah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri (arang 0ol 0o\|, h ikk ujian pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang \| 200p i t t ikk jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga r00\| a.a sekretariat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan vokasi direktorat jenderal pendidikan vokasi ( s meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan ditjen pendidikan vokasi aa. rata rata predikat sakit satker minimal predikat 2p\| o 0alo 0a ao aoo o ( ikk jumlah satker ditjen pendidikan vokasi mendapatkan predikat zi wbk bbm mane men (kk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal nilai yoo jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssikp iki satuan lokasi mila uneepeansania sapaan ( direktorat jenderal pendidikan tinggi 3a.3g tersedianya program stud dan perguruan tinggi yang berkualitas riak jumlah program studi relevan kini industri dunia usaha kampus merdeka (ea uuu jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional eng enam semasa saha pt rank jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi world class universe tumiwa perguruan ngga yang sibuk piring kan meta balita (emban u u u u 5sg tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas (kk jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu tahun powo\| imo seo luar kampus tenang mapan kasta seo\| sesame u uw (ik jumlah mahasiswa yang mengikut program rekognisi pembelajaran lampau rpl) com os\|o ssf t dialah pahit (artikel biseranonai samir 2asset arabe 3nss t (kk jumlah sitasi jurnal internasional (osis atos\| sss2o\| rumah prototipe dari perguruan tinggi prototipe ojo sap ik umah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasi cabang perguruan tinggi ikk jumlah paten yang diizinkan industri dipakai masyarakat s200 (peningkatan kualitas sumber data aya (sk tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas woman (kk jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya (mem ear gu uou jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan magang bekerja luar orang orang negeri dan atau dalam industri (ie ilmiah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen (coming o000\| to000\| to0oo\| tool nation isa manga sedan yang membran jean kerana chang sosok 300p t y 3g meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi center eresllenes men man men man men men jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya p ikk dunia perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana danprasarmnanya dokembaa tinggi sekretariat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan tinggi direktorat jenderal pendidikan tinggi (sk meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan ditjen pendidikan tinggi tan mang ann mena (ik rata rata predikat sakit satker minimal bea ikk jumlah satker ditjen pendidikan tinggi mendapatkan predikat wbk bbm josawer o j ( ice rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal was ( direktorat jenderal kebudayaan one , jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssikp ikk) unit peta keenan sii pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan opk pengembangan dan pemanfaatan sk meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda ' ) \| jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda desa jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya takbenda ' ) ) \| ) orang soo) ppa \| sk meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas objek pemajuan kebudayaan poo yaa 1ikk \|jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas objek pemajuan kebudayaan ''' ) \| ) \| t0000\| a5000\| ppa ana anne mma nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan objek pemajuan kebudayaan pendidikan masa mennnnnanni sekolah pendidikan meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkatdunia ') poo aaa.a \|( 1ikk \|jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkatdunia ' ' ) \| )j? event yoo (sk meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kebudayaan too yaaa 1kk jumlah desa yang mengalokasikan dana desa untuk kebudayaan desa oia graf graf ga\| pa. lambamamimm polo pelestarian nilai budaya jenderal mantan asas maan mana menanam men nasional (kk jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional ' ) \| festival as0\| aaa ama mens sama desa (sk meningkatnya jumlah kunjungan peninggalansaah yaaa (kk \|jumlah kunjungan cagar budaya orang so0o000o\| ppa (sisi (pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala ' yoo koo ai (sk meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme blu yaaa (kk jumlah cagar budaya yang dilestarikan a20o\| non koo yaaa 1kk jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme gol o n20\| poo yaaa jewmagarmasssesa lol lol loo pesmamnata pengembangan film, musik dan media baru musik dan media baru a33. . jumlah pengunjung domestik mega events kebudayaan ' ) \| orang ppa 1kk persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional ' ) ) ) ) \| ikk jumlah pengunjung internasional mega events kebudayaan .oo\| lojorang t5000\| o00oo\| t1s0o\| 2000p t (0s \|cningxatnya julian orang yang mengakses plafon kerjasama dswitmsi oimdanmusk ) \| jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusifilmdan musik orang solo,oo\| aa.aa (sk meningkatnya jumlah produksi film, musik dan mediabaru aaa (kk jumlah produksi film, musik dan mediabaru produksi oo o38\| a0\| as\| sol too pan direktorat pmmcesamwomemamam loo kebudayaan (sk meningkatnya jumlah cagar budaya dan btb yang ditetapkan 1kk jumlah cagar budaya yang ditetapkan a80\| 2a0\| a.a ivi jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan .oo lowest sos meningkatnya jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan ' ' ) \| ya. (kk jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan i#in o o . .a a a . .a.a.a jdih.kemdikbud.go.id program tanaman program sasaran kegiatan indikator ukssikp tkr) lokasi milan uni plainana celasseaeaaa\| kalah jean mean maan memuntanterran wememaraa aa, aje maan aman ama. sen inn sasak budaya pemtareroman maya mempan pengaman tree taseamaa cas saj jpomunpnapuasntemmssabenangnaresasaremanman ojo meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan otot anemagan mapan tertaneasan maan (esa ala anti temon dsn egniteparayan mempemutatangatekatayan ama ajo meningkatnya jumlah tenaga penggerak penggiat budaya tingkat desa ana dan gaya ann ani nas name ric jumlah tenaga penggerak penggiat budaya tingkat desa elo direktorat pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan ea. jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga @6s\| (kk jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang m61o\| ( meningkatnya jumlah kabupaten kota yang memiliki tab dan tabib bas anna kk jumlah kabupaten kota yang memiliki tab kab kota ppa (kk jumlah kabupaten kota yang memiliki tabib kab kota t00\| kaa sekretariat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada pekan kebudayaan (kk jumlah pekan kebudayaan daerah jiumisi pemerintah daerah yang berperikipadi dlam kelar kenyan lisensi emas uud\| s0\| yo rjm "kk jumlah kabupaten kota yang menjadikan ppid sebagai rujukan rkd dan rmd kab kota so\| so\| t0\| (sk meningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan ditjen kebudayaan maa rata rata predikat sakit satker minimal predikat bb\| (kk jumlah satker ditjen kebudayaan mendapatkan predikat zi wbk bbm satker ita (kk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal nisi 9ae\| oo 9s\| osa\| sal o too ( inspektorat jenderal penguatan pengawasan inspektorat wan aa.jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kssikp iku satuan lokasi milan umk vania giagg persentase satker yang berintegritas bidang kerja inspektorat ses seo eos pesatnya mawar mass nn nan dn me non nan" bnn meningkat wilayah kerja inspektorat (penguatan pengawasan inspektorat w ouuuiu uuu irerorai asmaracmasa satker yang berintegritas kiang kerja tnpelanrat kematangan mayoritas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah spip) eselon dom meningkat wilayah kerja inspektorat persentase satker yang mendapatkan hasi akan minimal bak bidang ker inspektorat a90) oos penguatan pengawasan inspektorat serai cena anaasaaaan\|(rk (persentase satker yang berintegritas bidang kerja inspektorat ale u puu igu you u kematangan mayoritas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah spip) eselon sal meningkat wilayah kerja inspektorat iii (parents eter yang mendapatkan hasi tarian minimal baik dibdangkera aparat wuu asri tata kelola yang baik wilayah kerja inspektorat persentase satker yang berintegritas bidang kerja inspektorat e s w oo iou iuo u iouuut bai yan pan tas aa) meningkat wilayah kerja inspektorat rombel eomemelememe id 2nen ao investigasi (sk meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik kkn ee, ( ygg persentase satker yang dibina declara pencegahan fraud kecurangan sel (ik persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (as, ow who w (ik persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi www (kk persentase investigasi kasus pengaduan yang terbukti to jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator akp. lokasi milan kegiatanmeningkatnya tata kelola satuan kerja lingkungan inspektorat jenderal ama persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk pan pake sel predikat sakit inspektorat jenderal minimal sea a a (kk nilai kinerja inspektorat jenderal nilai men her ( badan pengembangan dan pembinaan bahasa man pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra pengembangan dan pelindungan bahasa gan sasa terwujudnya standar kemahiran berbahasa indonesia ikk jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa indonesia ubi baterai jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan (kk \|jumlah bahan ajar kebahasaan naskah gel a10) a73 oo yo kta jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian m ml. .il (sk meningkatnya daya ungkap bahasa indonesia jumlah kosakata bahasa indonesia m7522) tesla\| 1s2s0el t tu man denda (kk jumlah lembaga memfasilitasi secara kebahasaan lembaga sa7\| 6s9\| o too (kk umah pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing bisa orang o t2n3fo ta33\| tes3\| (kk jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan heh pemompa bahasa dan sastra (sk terwujudnya pengutamaan bahasa indonesia ruang publik suman tembaga pengguna bahasa indonesia terbina t u u (sk tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca jumlah buku bermutu yang diterjemahkan \|oojuaui a50 3x7) o o o200 poo (kk jumlah buku pengayaan literasi suu aef sil 50f 0o1l t y aas mnc ane nan denny membaca \| sk meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina (at: mendes oebomsan kebeepen gea bin sengau manasi gangsapelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra teknis badan daerah pengembangan dan pembinaan bahasa mal (kk jumlah produk kesastraan perkembangan sastra mal o 02aoolindungan bahasa dan sastra angan dan pembinaan bahasa jdih.kemdikbud.go.id profan sasaran program sasaran kegiatan indikator kiss ikpikk) kode lokasi milan angsa bahasa rata rata predikat sakit satker minimal predikat bb\| bb\| aan sman assisi magna mask bea man wbk bbm (kk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal er wae \| badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan si bio dan perbukuan ( s terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun anna san nan maan dini ngananna geni bei nana jamin metartatmynyakemtangan pengatenem teman aman jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan satuans tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat man dennnnne: insan deras anda (kk jumlah buku pendidikan yang disusun dibuka o e3 es gp l pu uuu sik jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku soo\| solo\| a0o0\| l , u (kk sumpah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga o20\|o 20l \| g nu u (ix jumlah sdm perbukuan yang tersertifikasi orang 380p a0o\| y perbukuan peak pen yang maan akan tanpa tikus a0o\| p u u u pembelajaran ana \|miwa sol wow w tea manyanmanemna perjantanan satuan pendidikan \|jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan ( soa pu tpembelajaran ebi peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan soe jama ate peta jumlah hasil penjaminanmutu dokumen oo) yo ko, arkeologi nasional ben apa serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id program sasaran program sasaran kegiatan indikator kss.ikp.ikk) sman logo lokasi miliar unit pelaksana regia' jumlah hasi penelitian arkeologi jam zoos\| ojo jumlah hasil penelitian arkeologi penelitian pee ann men poin saga paman dana bnn bnn man \| sk terlaksananya akreditasi sekolah madrasah sesuai standar nasional pendidikan snp bea ana manan naa ooe umi stan pendeta yang seru gal seas\| terlaksananya akreditasi paud dan pnf sesuai standar nasional pendidikan snp suke joan atm yang tata eni mmm. mask das sss dan maks mnnnanan outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan paman sngatentungan payumpan ejaan pnmgawamemsesaran came sk terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik sesuai snp sekretariat badan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan penelitian dan kemendikbud pengembangan dan perbukuan an perbukuan rata rata predikat sakit satker minimal iposiikat . . bil. b . . (kk jumlah satker balitbang dan perbukuan mendapatkan predikat zi wbk bbm ( ikk rata rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan rka k l satker minimal m ttd. dian wahyuni nipmatriks kerangka regulasidirektorat tahun undang nomor dengan perkembangan pendidikan serta\| jenderal biro jenderal tahun sinkronisasi dengan peraturan perundang hukum). pendidikan anak tentang sistem undangan lain antara lain undang undang usia dini,didikan nomor tahun tentang badan pendidikan nasional. pemerintahan daerah sebagaimana telah penelitian dan dasar, dan beberapa kali diubah, terakhir dengan pengembangan pendidikan undang undang nomor tahun dan perbukuan. menengah. tentang perubahan kedua atas undang direktorat undang nomor tahun tentang jenderal pemerintahan daerah. pendidikan hal hal yang menjadi fokus perubahan tinggi. yaitu: direktorat penataan kembali jalur, jenjang, dan jenderal jenis pendidikan. pendidikan pembagian wewenang penyelenggaraan vokasi. pengelolaan pendidikan. direktorat konsep kebebasan dalam menentukan jenderal guru minat pembelajaran (merdeka belajar dan tenaga dan kampus merdeka). kependidikastandar pendidikan. kementerian wajib belajar tahun. dalam negeri. konsep kebebasan terkait pilihan proses kementerian pembelajaran (tatap muka online). agama. kurikulum, guru, asesmen kementerian pembelajaran, pendidikan kesetaraan, pendayagunaan penyelenggaraan pendidikan oleh negara aparatur negara asing. dan reformasi pendidikan tinggi (sumber daya, birokrasi. penyelenggaraan, jabatan akademik).pengaturan mengenai\| jenderal biro jenderal tahun pendidikan tinggi akan disatukan dalam hukum). pendidikan tentang rancangan undang undang tentang direktorat vokasi. pendidikan sistem pendidikan nasional. jenderal direktorat tinggi. pendidikan jenderal gurutinggi. dan tenagaketentuan mengenai\| jenderal biro jenderal tahun pendidik harusnya menjadi bagian dari\| hukum). pendidikan anak tentang guru sistem pendidikan nasional. direktorat usia dini, dan dosen. jenderal guru pendidikan pokok pokok perubahan antara lain: dan tenaga dasar, dan undang undang ini perlu direvisi untuk kependidikan. pendidikan menyesuaikan peran guru dan dosen menengah. dalam sistem pendidikan yang direktorat menerapkan sistem pembelajaran jenderal daring. pendidikan pengaturan mengenai persyaratan, tinggi. pengangkatan, pendistribusian, beban kementerian kerja, pembinaan, dan pelindungan guru agamadan dosen memerlukan penyesuaian kementerian dengan perubahan lingkungan strategis dalam negeri. pendidikan indonesia.kementerian tahun undang nomor dengan perkembangan perfilman serta\| jenderal biro pariwisata dan tahun sinkronisasi dengan peraturan perundang hukum). ekonomi tentang undangan lain, antara lain undang direktorat kreatif badan perfilman. undang nomor tahun tentang\| jenderal pariwisata dan pemerintahan daerah sebagaimana telah kebudayaan. ekonomi kreatif. beberapa kali diubah, terakhir dengan kementerian undang undang nomor tahun badan usaha tentang perubahan kedua atas undang milik negara. undang nomorjdih.kemdikbud.go.id arah kerangka regulasi urgensi pembentukan berdasarkan unit penanggung unit target dan atau evaluasi regulasi eksisting, kajian, dan jawab terkait institusi penyelesaian kebutuhan penelitian regulasi cc. pendanaan. apakah bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah: dan apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan. menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya. ttd kepala biro hukum kementerian pendidikan dan kebudayaan, nadiem anwar makarimyogyakartanegerig. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas negeri yogyakarta selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut uny. unyny terdiri atas: rektor sebagai organ pengelola, internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik, dan dewan pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik. rektor sebagai organ pengelola uny dipimpin oleh rektor. ketentuan lebih lanjut mengenai senat universitas, satuan pengawas internal, dan dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diatur dalam statuta uny: biro: fakultas, lembaga: unit pelaksana teknis, dan badan pengelolaan dan pengembangan usahayang selanjutnya disebut wakil rektor wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan, yang selanjutnya disebut wakil rektor ii: wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, yang selanjutnya disebut wakil rektor iii: wakil rektor bidang kerjasama yang selanjutnya disebut wakil rektor iv. wakil rektormempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. wakil rektormempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pengelolaan kerja samay yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan unyinformasi, dan biro umum, perencanaan, dan keuangan. biro akademik, kemahasiswaan, dan informasiinformasi mempunyai tugas memberikan layanan bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro akademik, kemahasiswaan dan informasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan administrasi akademik: pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelayanan informasi. biro akademik, kemahasiswaan, dan informasi terdiri atas: bagian akademik: bagian kemahasiswaan bagian informasi: dan kelompok jabatan fungsional. bagian akademikadministrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan registrasi dan statistik, pengelolaan sarana akademik, dan pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama. bagian akademik terdiri atas: subbagian akademik: subbagian registrasi dan statistik: dan subbagian sarana akademik serta kegiatan kerja sama lingkungan uny. subbagian registrasi dan statistik mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik. subbagian sarana akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana akademik. bagian kemahasiswaan: pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa, pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan: dan pelaksanaan administrasi alumni. bagian kemahasiswaan terdiri atas: subbagian minat dan penalaran mahasiswa: subbagian pelayanan kesejahteraan mahasiswa, subbagian layanan informasi kemahasiswaan dan alumni. subbagian minat dan penalaran mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan administrasi minat, bakat, dan penalaran. subbagian pelayanan kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa. subbagian layanan informasi kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberian layanan informasi kemahasiswaan dan alumni. bagian informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi akademik dan non akademik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian informasi menyelenggarakan fungsi: pengumpulan dan pengolahan data dan informasi akademik dan non akademik, pelaksanaan analisis dan penyajian data dan informasi akademik dan non akademik: pemberian layanan informasi akademik dan non akademik. bagian informasi terdiri atas: subbagian informasi akademik: dan subbagian informasi non akademik. subbagian informasi. subbagian informasi nonnon akademik. biro umum, perencanaan, dan keuangan: pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi, pelaksanaan urusan kepegawaian,umum, hukum, tata laksana, dan perlengkapan: bagian kepegawaian, bagian perencanaan: bagian keuangan dan akuntansi, dan kelompok jabatan fungsional. bagian umum, hukum, tata laksana, dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatausahaan, hukum, penatalaksanaan, dan perlengkapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum, hukum, tata laksana, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan ketatausahaan: pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan hukum dan penatalaksanaan: dan pelaksanaan urusan barang milik negara. bagian umum, hukum, tata laksana, dan perlengkapan terdiri atas: subbagian tata usaha dan kearsipan, subbagian rumah tangga, subbagian hukum dan tata laksana, dan subbagian perlengkapan. subbagian tata usaha dan kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan, kearsipan, keprotokolan, dan dokumentasirapat dinas dan upacara. subbagian hukum dan tata laksanaperlengkap: dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lainnya. bagian kepegawaian terdiri atas: subbagian tenaga akademik: dan subbagian tenaga administrasi. subbagian tenaga akademkademik dan tenaga penunjang akademik. subbagian tenaga administrasidministrasi. bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakumpulan dan pengolahan data: penyusunan rencana, program, dan anggaran: dan evolu dan pengolahan data serta penyusunan rencana, programkinerja. bagian keuangan dan akuntansidan akuntansi terdiri atas: subbagian pendapatan negara bukan pajak: subbagian non pendapatan negara bukan pajak, dan cc. subbagian akuntansi dan pelaporan. subbagiadapatan negara bukan pajak. subbagian nodapatan negara bukan pajak. subbagian akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pencatatan, pembukuan, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan d: fakultas: fakultas ilmu keolahragaan, fakultas ekonomi, dan program pascasarjanaseni dan atau olahragaterdiri atas: wakil dekan bidang akademik dan kerja sama yang selanjutnya disebut wakil dekan wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan yang selanjutnya disebut wakil dekan ii: a41 wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni yang selanjutnya disebut wakil dekan iiikeuangan, dan kepegawaian. wakil dekan ii, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan lingkungan fakultas. bagian tata usaha pada fakultas ilmu pendidikan, fakultas ilmu, dan fakultas keolahragaan terdiri atas: subbagian pendidikan: subbagian kemahasiswaan dan alumni: cc. subbagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan: dan subbagian keuangan dan akuntansi. subbagian pendidikanumum, kepegawaian, dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan. subbagian keuangan dan akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, dan akuntansi. bagian tata usaha pada fakultas ekonomi:program pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi uny yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada rektor. programinterdisipliner. pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan jurusan yang memenuhi syarat. program pascasarjana dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada rektor. program pascasarjana terdiri atas: direktur dan asisten direktur, dan subbagian tata usaha. direktur program pascasarjana dibantu oleh (dua) orang asisten direktur yang terdiri dari asisten direktur bidang akademik dan asisten direktur bidang administrasi umum. asisten direktur bidang akademik dan kemahasiswaanmahasiswaan. asisten direktur bidang administrasi umumkegiatan bidang keuangan dan administrasi umum. direktur program pascasarjana dan asisten direktur diangkat dan diberhentikan oleh rektor. subbagian tata usahaprogram pascasarjana. subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. bagian kelimapusatdan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan profesindidikan dan profesi, bagian tata usaha, pusat, dan kelompok jabatan fungsional. a47, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profedan informasi pengembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profesi, pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profesi: pemberian layanan informasi bidang pengembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profesi,gembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profesigembangan, penjaminan mutu pendidikan, dan pembinaan profesi. pusatnykomputer, layanan bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, dan layanan konsultasi dan bantuan hukum. perpustakaankomputer yang selanjutnya disingkat custom merupakan unit pelaksana teknis bidang pengolahan data. custom dipimpin oleh seorang kepala. kepala custom bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor custom mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan sistem informasi serta memberikan layanan teknologi informasicustom menyelenggarakan fungsi: pengembangan sistem informasi, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan sistem informasi: pemberian layanan teknologi informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat lingkungan uny, dan pelaksanaan urusan tata usaha custom. customcustom. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala custom. layanan bimbingan dan konseling yang selanjutnya disingkat lbk merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. lbk dipimpin oleh seorang kepala. kepala lbk bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor lbk mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan konseling bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lbk menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemberian bimbingan dan konseling: dan pelaksanaan urusan tata usaha lbk. lbkk. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala lbk. layanan kesehatan yang selanjutnya disingkat merupakan unit pelaksana teknis bidang pemberian layanan kesehatan. dipimpin oleh seorang kepala. kepala bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor il. mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kesehatan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lingkungan uny. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam layanan kesehatan menyelenggarakan fungsi: pemberian layanan kesehatan, konsultasi kesehatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha lk.k. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala lk. layanan konsultasi dan bantuan hukum yang selanjutnya disingkat lbh merupakan unit pelaksana teknis bidang layanan konsultasi dan bantuan hukum. lbh dipimpin oleh seorang kepala. kepala lbh bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor lbh mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat. 2d dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lbh menyelenggarakan fungsi: pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi dosen, karyawan, atau mahasiswa yang menghadapi masalah: penyuluhan hukum bagi segenap civitas akademika, karyawan, dan masyarakat, dan pelaksanaan urusan tata usaha lbh. lbhh. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala lbhujuh badan pengelolaan dan pengembangan usaha badan pengelolaan dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber sumber pendanaan uny. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan pengelolaan dan pengembangan usaha menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan program: pelaksanaan pengelolaan unit usaha lingkungan uny: cc. pelaksanaan pengembangan unit usaha: pelaksanaan optimalisasi sumber sumber pendanaan uny: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha, dan pelaksanaan penyusunan laporan badan pengelolaan dan pengembangan usaha. badan pengelolaan dan pengembangan usaha terdiri atas: ketua, sekretaris: dan cc. anggota, dalam pelaksanaan tugas badan pengelolaan dan pengembangan usaha dapat dibentuk manajer unit usaha sesuai dengan kebutuhan. ketua mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, perumusan kebijakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan badan pengelolaan dan pengembangan usaha. sekretaris mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, kebijakan pengelolaan dan pengembangan bisnis, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bisnis, penyusunan laporan, dan urusan administrasi pengelolaan dan pengembangan bisnis. anggota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnis lingkungan uny. bab iii eselonisasi kepala biro dan sekretaris lembaganyy maupun dengan instansi lain luar unyy, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja universitas negeri yogyakarta disesuaikan dengan peraturan menteri ini. penyesuaian organisasi dan tata kerjalain lain perubahan organisasi dan tata kerja unyhan kementerian pendidikan dan kebudayaan. pendidikan dasar. kabupaten kota. standar pelayanan minimallebih mengoptimalkan penerapan standar pelayanan minimal pendidikan dasar seluruh kabupaten kota, perlu mengubah peraturan menteri pendidikan nasionalbeberapa ketentuaniubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::: kelas iii jam per minggu:ketentuan ditambahkan satu menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut:antara dan disisipkan satu yakni yang berbunyi sebagai berikut: standar pelayanan minimal untuk petunjuk umum, perhitungan indikator pencapaian, dan analisis standar biayupati walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikan dasar kepada menteri dalam negeri melalui gubernur dan dihembuskan kepada direktur jenderal otonomi daerah, sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan sekretaris jenderal kementerian agama. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan semester merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan juni,, disampaikan paling lambat akhir desember. berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada menteri pendidikan dan kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan spm pendidikan dasartata kelola dan akuntabilitas kinerja kearsipan,pendidikan dan kebudayaan, diperlukanusunan klasifikasi arsip bertujuan untuk: memperoleh keseragaman dalam penggunaan pola klasifikasi arsip, mewujudkan tata kelola kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan unit kerja, cc. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip, dan atau menunjang kodifikasi dalam pemberkatan arsip dinamis dalam sistem pemberkatan (filing system). klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi: fasilitasi, dan substantif.penyusunan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: analisis fungsi, analisis kegiatan, cc. analisis transaksi, dan skema klasifikasi. analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis. analisis kegiatankegiatan dengan fungsi dan transaksi. analisis transaksitransaksi dengan fungsi dan kegiatan. skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: nama atau judul fungsi, nama kegiatan, dan nama transaksi kegiatan. klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan sistem pengkodean. sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: angka, huruf: atau kombinasi huruf dan angka. klasifikasi arsip paling sedikit memuat: nomor urut, kode klasifikasi, pokok masalah, sub masalah, dan sub sub masalahklasifikasi kearsipan kementerian pendidikan dan kebudayklasifikasi arsip klasifikasi fasilitasi perencanaan program dan penganggaran pokok pokok kebijakan strategis rencana pembangunan jangka panjang naskah yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang. rencana pembangunan jangka menengah naskah yang berkaitan rencana pembangunan jangka menengah. rencana strategis naskah yang berkaitan dengan koordinasi perumusan, finalisasi rumusan, dan sosialisasi. program kerja tahunan usulan unit kerja beserta data pendukung naskah yang berkaitan dengan usulan unit kerja berserta data pendukung. usulan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan kemendikbud) naskah yang berkaitan dengan usulan dari kemendikbud. program kerja tahunan unit kerja naskah yang berkaitan dengan program kerja tahunan unit kerja. program kerja tahunan kemendikbud naskah yang berkaitan dengan program kerja tahunan kemendikbud. naskah kebijakan naskah naskah yang berkaitan dengan bahan rumusan tahunan, substansi, koordinasi perumusan bahan, dan finalisasi bahan kebijakan. koordinasi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antar kementerian lembaga k l)k l). penetapan kontrak kinerja menteri naskah yang berkaitan dengan penetapan kontrak kerja menteri. pimpinan unit kerja naskah yang berkaitan dengan penetapan kontrak kinerja pimpinan unit kerja. laporan laporan insidental naskah yang berkaitan dengan laporan insidental., laporan berkala naskah yang berkaitan dengan laporan berkala. laporan tahunan naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naskah yang berkaitan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. monitoring dan evaluasi monitoring naskah yang berkaitan dengan monitoring. evaluasi program unit kerja naskah yang berkaitan dengan evaluasi program unit kerja. evaluasi program kementerian naskah yang berkaitan dengan evaluasi program kementerian. perencanaan anggaran rencana kerja tahunan rkt) naskah yang berkaitan dengan identifikasi program prioritas, penyusunan bahan rencana kerja dan program, rancangan awal, dan rencana kerja k l senja k l). penelaahan dan penyelarasan rencana kerja anggaran rka) naskah yang berkaitan dengan revi perencanaan program dan anggaran, penyusunan pedoman perencanaan program, koordinasi penyusunan usulan satuan biaya khusus, koordinasi penyusunan pagu, penyusunan bahan pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat, penyusunan bahan pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan nota keuangan, penelaahan, pengkajian dan penyempurnaan rka k l, dan analisis dan kajian anggaran. penyusunan rencana program dan anggaran serta sasaran dan asistensi naskah yang berkaitan dengan asistensi penyusunan, penyusunan pemantapan rencana program satuan kerja pemerintah daerah, penyusunan rencana percepatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan daerah tertinggal, sinkronisasi rencana program pusat daerah, koordinasi penyusunan bahan perencanaan daerah perbatasan, daerah terdepan, terluar, tertinggal (daerah t), kluster dan unit percepatan pembangunan papua dan papua barat, koordinasi penanggulangan bencana bidang pendidikan, sinkronisasi dan koordinasi pendidikan dan kebudayaan terpadu, dan pendampingan pelatihan perencanaan. koordinasi penyusunan rka k l alokasi anggaran naskah yang berkaitan dengan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan prioritas, koordinasi penyusunan dan finalisasi rka, koordinasi sinkronisasi anggaran transfer daerah, pengembangan sistem perencanaan program, dan penganggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (tik). perencanaan dan penganggaran naskah yang berkaitan den gan asistensi pembinaan perencanaan dan penganggaran, penyusunan arsitektur dan informasi kinerja, penyusunan bahan masukan rencana kerja pemerintah, penelitian dan revi dokumen term reference, rincian anggaran dan belanja, rka k l, rancangan nota keuangan, dan masukan rapat dengar pendapat. sinkronisasi kebijakan dan perencanaan naskah yang berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan. evaluasi program naskah yang berkaitan dengan evaluasi program. laporan pelaksanaan program naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan program. revisi anggaran koordinasi pengesahan revisi anggaran naskah yang berkaitan dengan rekonsiliasi, penelaahan dan penyusunan usul revisi, pengembangan database, pedoman, dan pembinaan revisi anggaran, dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran unit utama daerah dokumen perencanaan anggaran naskah yang berkaitan dengan revi perencanaan program dan kegiatan, penyusunan rkt, penyusunan perjanjian kerja, penyusunan senja k l, penyusunan term reference, rincian anggaran dan belanja, dan rka k l, penyusunan petunjuk operasional kegiatan, penyusunan rapat dengar pendapat anggaran pendapatan belanja negara apbn) anggaran pendapatan belanja negara perubahan apbnp), manajemen pengelolaan dana dekonsentrasi anggaran daerah, dan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah. keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) penyusunan naskah yang berkaitan dengan arah kebijakan umum, strategi, prioritas dan rencana strategis (rencana kerja, rencana kerja pemerintah), rencana anggaran kerja instansi pemerintah rakit), rka k l, dan rancangan anggaran satuan kerja instansi pemerintah raskin). penyampaian apbn kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) naskah yang berkaitan dengan nota keuangan pemerintah dan rancangan undang undang apbn (nota keuangan pemerintah, materi apbn dari lembaga negara dan badan pemerintah), pembahasan apbn oleh komisi dpr ri, risalah rapat dengar pendapat dengan dpr ri, dan nota jawaban dpr ri. penyusunan apbn ketetapan pagu indikatif pagu sementara naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu indikatif pagu sementara. ketetapan pagu definitif naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu definitif. ketetapan pagu alokasi naskah yang berkaitan dengan ketetapan pagu alokasi. rak l naskah yang berkaitan dengan rka k l. daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisinya naskah yang berkaitan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisinya. target penerimaan negara bukan pajak naskah yang berkaitan dengan target penerimaan negara bukan pajak. pelaksanaan anggaran pendapatan naskah yang berkaitan dengan surat setoran pajak, pelaksanaan surat setoran bukan pajak, bukti penerimaan negara bukan pajak, penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja, bunga dan atau jasa giro pada bank, piutang negara, dan pengelolaan barang milik negara bmn). belanja naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, surat permintaan pembayaran spp) surat perintah membayar (spm) dan laporannya, pembukuan anggaran, daftar gaji, tunjangan kinerja, kartu gaji, dan penggunaan dana pemerintah untuk kontribusi iuran pada badan atau organisasi internasional. laporan naskah yang berkaitan dengan laporan arus kas, laporan keuangan tahunan, dan laporan akuntabilitas kinerja. bantuan pinjaman dalam negeri naskah yang berkaitan dengan bantuan pemerintah, hibah, dan laporan, luar negeri naskah yang berkaitan dengan permohonan pinjaman luar negeri (blue book), kesanggupan negara donor, nota kesepahaman dan dokumen sejenisnya, pinjaman hibah luar negeri (seperti draft agreement, legal opinion, dan surat menyurat dengan tender), alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri seperti usulan luncuran dana, aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (laporannya antara lain reimbursement, direct payment transfer procedure, special commitment letter credit opening, special account impress fund), otorisasi penarikan dana, realisasi pencairan dana bantuan luar negeri sp2d dan spm beserta laporannya seperti spp, kontrak, berita acara, dan data pendukung lainnya), replenisment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi objection letter, project implementation, notification contract, withdrawal authorization, statement expenditure, laporan (progress report, monthly report, dan quarterly report, laporan hutang negara (laporan pembayaran hutang negara, laporan posisi hutang negara), completion report annual report, dan ketentuan peraturan tentang bantuan pinjaman luar negeri. pengelolaan apbn dana pinjaman hibah luar negeri penetapan naskah yang berkaitan dengandan pengelola barang termasuk berita acara serah terima jabatan. sistem akuntansi pemerintah manual implementasi sistem akuntansi instansi sai) naskah yang berkaitan dengan manual implementasi sai. berita acara rekonsiliasi naskah yang berkaitan dengan berita acara rekonsiliasi. naskah yang berkaitan. laporan realisasi bulanan sai naskah yang berkaitan dengan laporan realisasi bulanan sal laporan realisasi triwulan sai naskah yang berkaitan dengan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naskah yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. kerja sama kerja sama luar negeri naskah yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri. data dan informasi perencanaan dan kerja sama luar negeri dokumen data dan informasi naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan analisis, finalisasi, dan sosialisasi. penyajian data dan informasi naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan identifikasi dan finalisasi data dan informasi.ited nations educational scientific culture and organization naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan pendampingan kegiatan. pendampingan pelatihan perencanaan pendidikan dengan kedutaan besar luar negeri naskah yang berkaitan dengan fasilitasi dan pendampingan kegiatan. kerja sama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional naskah yang berkaitan dengan pemrosesan naskah perjanjian internasional, penyelenggaraan dan partisipasi pertemuan internasional, peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri, kesekretariatan program pendukung sektor pendidikan, kemanfaatan pelaksanaan kerja sama pendidikan dengan lembaga swadaya masyarakat asing, kemanfaatan keikutsertaan indonesia organisasi multilateral dan regional, kebijakan bilateral dan regional multilateral kerja sama luar negeri, penyusunan dan penyebaran informasi kerja sama luar negeri, penguatan kerja sama, penguatan kantor kesekretariatan, dan pengelolaan dan pengembangan dokumen perjalanan dinas luar negeri. layanan delegasi asing fasilitasi layanan kunjungan delegasi asing indonesia naskah yang berkaitan dengan persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan. layanan hubungan luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan layanan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional naskah yang berkaitan dengan pemrosesan dan rekomendasi izin belajar dari warga negara asing, pembekalan dan orientasi penerima beasiswa, pengembangan dan pembinaan kerja sama luar negeri, akselerasi kerja sama, dan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri layanan kedutaan layanan duta besar wakil ri, united nations educational scientific culture and organization, dan atase pendidikan dan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan pameran pendidikan dan kebudayaan, ceramah diskusi seminar sarasehan, rapat kerja koordinasi, kegiatan promosi indonesia, pembinaan, pertukaran, pendanaan siswa mahasiswa indonesia luar negeri, kehumasan dan keprotokolan pendidikan dan kebudayaan luar negeri, dan pembinaan centre for indonesia studies. layanan pendidikan dan latihan masyarakat luar negeri naskah yang berkaitan dengan kursus bahasa indonesia penutur asing, pembinaan seni budaya indonesia luar negeri, promosi budaya indonesia luar negeri, dan pengembangan rumah indonesia luar negeri. dokumen kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan pengembangan hubungan kerja sama luar negeri. administrasi beasiswa beasiswa darmasiswa naskah yang berkaitan dengan manajemen layanan beasiswa, seleksi dan penetapan penerima beasiswa, penyusunan panduan, sosialisasi dan koordinasi, layanan kedatangan dan kepulangan, kajian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan, pelaksanaan pemberian beasiswa, bimbingan belajar program beasiswa darmasiswa ri, orientasi program beasiswa darmasiswa ri, pembekalan kepulangan peserta program beasiswa, sinkronisasi penyelenggaraan program beasiswa, dan tawaran program beasiswa darmasiswa ri. beasiswa unggulan naskah yang berkaitan dengan manajemen layanan beasiswa unggulan, bahan penerangan dan sosialisasi beasiswa unggulan, seleksi, orientasi beasiswa, pemeliharaan website dan database beasiswa unggulan, penganugerahan beasiswa unggulan, pengembangan character building dan kepemimpinan bagi mahasiswa, annual gathering beasiswa unggulan, dan revi beasiswa pegawai. layanan sekolah indonesia luar negeri fasilitasi layanan kepala sekolah dan guru indonesia naskah yang berkaitan dengan fasilitasi layanan kepala sekolah dan guru indonesia. seleksi dan penetapan kepala sekolah dan guru indonesia naskah yang berkaitan dengan seleksi dan penetapan kepala sekolah dan guru indonesia. kerja sama kemitraan dengan lembaga terkait naskah yang berkaitan dengan kerja sama kemitraan dengan lembaga terkait. layanan kerja sama pemerintah dengan united nations educational scientific culture and organization fasilitas layanan kerja sama naskah yang berkaitan dengan fasilitasi layanan kerja sama. peningkatan jaringan kerja sama naskah yang berkaitan dengan kerja sama kemitraan dengan lembaga terkait, partisipasi indonesia dalam forum kegiatan internasional, diseminasi, dan koordinasi program active server pages net, kepegawaian perencanaan pegawainaskah yang berkaitan denganpermintaan usul formasi pegawai dari biro sumber daya manusia unit kerja. naskah yang berkaitan dengan permintaan usul formasi pegawai dari biro sumber daya manusia unit kerja. usul formasi pegawai dari unit kerja naskah yang berkaitan dengan permintaan usul formasi pegawai dari unit kerja. usul formasi pegawai kementerian kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. naskah yang berkaitan dengan usul formasi pegawai kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. persetujuan izin prinsip penambahan alokasi formasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) naskah yang berkaitan dengan persetujuan izin penambahan alokasi formasi. usul rincian alokasi tambahan formasi naskah yang berkaitan dengan usul rincian alokasi tambahan formasi. naskah yang berkaitan dengan. pengadaan pegawai proses penerimaan pegawai naskah yang berkaitan dengan pengumuman penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil cons), berkas lamaran cons, pengumuman hasil seleksi administrasi, pengumuman daftar nama peserta, jadwal dan lokasi seleksi kompetensi dasar, pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar, pengumuman daftar nama peserta, jadwal dan lokasi seleksi kompetensi bidang, pengumuman hasil kelulusan final, pengumuman persyaratan, dan jadwal pemberkatan, pengangkatan cons dan pns naskah yang berkaitan dengan usul penetapan nomor induk pegawai nip) cons, nota usul penetapan nip cons badan kepegawaian negara bkn), keputusan kepala bkn tentang persetujuan teknis penetapan nip cons, keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pengangkatan menjadi cons (sk kolektif), petikan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pengangkatan menjadi cons (per orang), pemanggilan cons, surat pernyataan melaksanakan tugas, keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pengangkatan pns (per orang), dan nota usul pengangkatan cons menjadi pns lebih dari (dua) tahuujian kenaikan pangkat jabatan ujian penyesuaian ijazah naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pns. ujian dinas naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pns. ujian kompetensi asesmen pegawai naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pegawai. pemetaan talent mapping pegawai naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan talent mapping pegawai. pembinaan karier pegawai pelatihan naskah yang berkaitan dengan workshop kursus tugas belajar izin belajar pegawai, surat perintah surat tugas surat keputusan surat izin laporan kegiatan pengembangan diri, surat tanda tamat pendidikan, dan pelatihan sertifikat. penilaian prestasi kerja naskah yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja dan pengajuan daftar usul penetapan angka kredit fungsional tertentu. sasaran kinerja pegawai naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. hukuman disiplinyang berkaitan dengan pengangkatan jabatan fungsional umum, pemindahan jabatan fungsional umum naskah yang berkaitan dengan pemindahan jabatan fungsional umum. pemberhentian jabatan fungsional tertentu naskah yang berkaitan dengan pemberhentian jabatan fungsional tertentu dan pemberhentian sementara. mutasi pegawai kenaikan pangkat golongan naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat golongan pegawai. kenaikan gaji berkala naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkalizin pernikahan perceraian, penolakan izin pernikahan perceraian, akte nikah cerai, akte kelahiran anak, dan keterangan meninggal dunia. alih tugas naskah yang terkaitemindahan sementara, mutasi antarunit, penugasan guru non pns pada sekolah indonesia luar negeri, penugasan guru pns sebagai kepala sekolah indonesia luar negeri, penugasan sebagai wakil delegasi tetap untuk united nations educational scientific culture and organization, direktur the southeast asian ministers education organization, deputi the southeast asian ministers education organization, atase pendidikan dan kebudayaan, staf teknis dan administrasi dan tenaga ahli pendidikan untuk united nations educational scientific culture and organization, dan usul penetapan status kepegawaian. pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengangkatan jabatan naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural, pengangkatan jabatan tinggi madya presiden, pengangkatan pejabat tinggi madya, pratama, administrator dan pengawas, dan berita acar dan pemberhentian dengan hormat sebagai pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. pendelegasian wewenang pelaksana tugasdata keterangan pegawai naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. dokumentasi identitas pegawai naskah yang berkaitan dengan penetapan kartu pegawai kartu pegawai elektronik kartu istri kartu suami, kartu jaminan kesehatan keanggotaan organisasi profesi kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi, keterangan penerimaan pembayaran, keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai, dan berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan. tanda jasa naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawayang berkaitan dengan pengurusan cuti tahunan. cuti besar naskah yang berkaitan dengan pengurusan cuti besarkarena alasan pentingyang berkaitan dengan pengurusan cuti luar tanggungan negara. kesejahteraan pegawai kesehatan(medical check pegawai dan cons, kegiatan peningkatan wawasan kesehatan), layanan asuransi pegawai, dan layanan jenazah. rekreasi kesenian olahraga naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.perumahan naskah yang berkaitan dengan perumahan bagi surat keputusan pemberhentian. pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai janda duda pns yang tewas naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai janda duda pns yang tewas. perselisihan sengketa pegawai naskah yang berkaitan dengan perselisihan sengketa pegawai. berkas perorangan pns personal file) naskah yang berkaitan dengan perorangan (pegawai) mulai dari berkas cons sampai dengan pemberhentian sebagai pns. hukum legislasi naskah yang berkaitan dengan kegiatan legislasi. peraturan perundang undangan kajian peraturan perundang undangan naskah yang berkaitan dengan kajian peraturan perundang undangan. penyusunan peraturan perundang undangan naskah yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang undangan. uji publik naskah yang berkaitan dengan uji publik. harmonisasi peraturan perundang undangan naskah yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang undangan. sosialisasi dan fasilitasi peraturan perundang undangan naskah yang berkaitan dengan sosialisasi dan fasilitasi peraturan perundang undangan. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan. bantuan hukum kajian kasus dan masalah hukum naskah yang berkaitan dengan kajian kasus dan masalah hukum. nasihat dan pertimbangan hukum naskah yang berkaitan dengan nasihat dan pertimbangan hukum. advokasi dan bantuan hukum naskah yang berkaitan dengan advokasi dan bantuan hukum, nota kesepahaman naskah yang berkaitan dengan nota kesepahaman. yurisprudensi naskah yang berkaitan dengan yurisprudensi. inventarisasi perkara naskah yang berkaitan dengan inventarisasi perkara, perjanjian kerja sama naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama. organisasi dan tata laksana pelembagaan unit organisasi penataan organisasi naskah yang berkaitan dengan penataan organisasi. evaluasi organisasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi organisasi. rincian tugas naskah yang berkaitan dengan rincian tugas. penatalaksanaan proses bisnis prosedur operasional standar) naskah yang berkaitan dengan proses bisnis (prosedur operasional standar). tata naskah dinas naskah yang berkaitan dengan tata naskah dinas. standar pelayanan publik naskah yang berkaitan dengan standar pelayanan publik. reformasi birokrasi naskah yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. analisis jabatan uraian tugas jabatan naskah yang berkaitan dengan uraian jabatan. analisis beban kerja naskah yang berkaitan dengan analisis beban kerja. standar kompetensi jabatan naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan. hubungan masyarakat hubungan antarlembaga lembaga negara, masyarakat, dan media) kunjungan dan rapat kerja naskah yang berkaitan dengan kunjungan dan rapat kerja. diskusi terhimpun naskah yang berkaitan dengan diskusi terhimpun. informasi publikasi naskah yang berkaitan dengan siaran pers, pameran media luar ruang, dan iklan layanan masyarakat (televisi spot dan radio talkshow. penerbitan naskah yang berkaitan dengan buletin, majalah, advertorial, kalender, buku direktori, dan kaleidoskop. dokumen hosting konten media sosial naskah yang berkaitan dengan facebook, twitter, instagram, youtube, laman portal, infografis, dan videografi. publikasi melalui pameran naskah yang berkaitan dengan publikasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat dan talkshow, pencetakan bahan informasi dan sosialisasi, penyusunan bahan promosi, informasi, dan komunikasi, lomba penulisan berita, dan supervisi pembuatan bahan sosialisasi, informasi, dan komunikasi. dokumen peliputan naskah yang berkaitan dengan dokumen peliputan seperti foto, artikel berita, video, dan atau rekaman suara wawancara. pelayanan publik layanan perpustakaan naskah yang berkaitan dengan kunjungan event dan formulir anggota. layanan pengaduan naskah yang berkaitan dengan sengketa informasi dan pengaduan daring. permintaan informasi data naskah yang berkaitan dengan formulir permohonan informasi, pengkajian analisa naskah yang berkaitan dengan analisa media massa dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan. survei naskah yang berkaitan dengan survei kepuasan pemangku kepentingan dan survei kepuasan pengunjung unit layanan terpadu). penghargaan apresiasi karya jurnalistik penilaian lomba foto naskah yang berkaitan dengan penilaian lomba foto. penilaian lomba artikel naskah yang berkaitan dengan penilaian lomba artikel. perlengkapan pengadaan barang dan jasa satuan kerja pengadaan melalui procurement naskah yang berkaitan dengan satuan kerja pengadaan melalui e procurement. koordinasi announcement dan procurement naskah yang berkaitan dengan koordinasi e announcement dan e procurement. penguatan implementasi procurement naskah yang berkaitan dengan penguatan implementasi procurement. teknis penyediaan barang naskah yang berkaitan dengan teknis penyediaan barang. verifikasi dan editing data penyediaan barang procurement naskah yang berkaitan dengan verifikasi dan editing data penyediaan barang e procurement. evaluasi pengadaan naskah yang berkaitan dengan evaluasi pengadaan. unit layanan pengadaan naskah yang berkaitan dengan unit layanan pengadaan. pengelolaan bmn penggunaan bmn naskah yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan, penetapan status penggunaan bmn yang dioperasikan pihak lain, penggunaan sementara, dan alih status penggunaan. pemanfaatan bmn naskah yang berkaitan dengan sewa, pinjam pakai, dan bangun guna serah bangun serah guna. pemindahtanganan naskah yang berkaitan dengan penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah, pemusnahan naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemusnahan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun dikubur, dan atau ditenggelamkan sesuai ketentuan perundang undangan. penghapusan naskah yang berkaitan dengan penghapusan. rumah dinas golongan ii, dan iii naskah yang berkaitan dengan rumah dinas golongan ii, dan iii, daftar bmn naskah yang berkaitan dengan daftar bmn. ketatausahaan bmn naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan bmn. penyusunan laporan bmn naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan bmn. ketatausahaan perbuatan pembinaan pemuatan naskah yang berkaitan dengan pembinaan perbuatan. pengelolaan perbuatan naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perbuatan. kearsipan pembinaan kearsipan naskah yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan. pengelolaan arsip dinamis naskah yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penataan, penyimpanan, dan layanan arsip dinamis. autentikasi arsip dinamis naskah yang berkaitan dengan pembuktian autentikasi arsip dinamis, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip surat pernyataan dari pencipta arsip. alih media arsip naskah yang berkaitan dengan alih media arsip. pengelolaan arsip vital naskah yang berkaitan dengan kegiatan seleksi, perlindungan, dan pemulihan, penyusutan arsip naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis. keprotokolan penerimaan tamu dinas naskah yang berkaitan dengan penerimaan tamu dinas, jamuan makan resepsi naskah yang berkaitan dengan jamuan makan resepsi. acara kedinasan naskah yang berkaitan dengan acara kedinasan. upacara peringatan hari besar naskah yang berkaitan dengan upacara peringatan hari besar. pelantikan dan serah terima jabatan naskah yang berkaitan dengan pelantikan dan serah terima jabatan. laporan hasil perjalanan dinas pimpinan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perjalanan dinas pimpinan. kerumahtanggaan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan kantor pemeliharaan ketertiban dan keamanan naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan kantor, rumah jabatan, wisma dan gudang, peningkatan jaminan mutu penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban, konsultasi dan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban kantor, serta penerimaan tamu resepsionis. pemeliharaan kebersihan dan keindahan kantor naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan dan keindahan kantor, rumah jabatan, wisma dan gudang, dan pengelolaan keindahan dan kesadaran budaya bersih ramah lingkungan kantor. peningkatan manajemen pengelola gedung bimbingan teknis layanan operator kantor naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis layanan operator kantor. peningkatan pemberdayaan tenaga teknis utilitas gedung naskah yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan tenaga teknis utilitas gedung. fasilitas dan simulasi evakuasi kebakaran gedung naskah yang berkaitan dengan fasilitas dan simulasi evakuasi kebakaran gedung. pemeliharaan dan utilitas gedung gedung kantor naskah yang berkaitan dengan gedung kantor. halaman taman gedung kantor naskah yang berkaitan dengan halaman taman gedung kantor. peralatan dan mesin naskah yang berkaitan dengan peralatan mesin. kendaraan roda empat enam naskah yang berkaitan dengan kendaraan roda empat enam. kendaraan roda dua naskah yang berkaitan dengan kendaraan roda dua. pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan penataan prasarana kantor naskah yang berkaitan dengan penataan prasarana kantor. gedung naskah yang berkaitan dengan gedung. pusat arsip dan komplek pergudangan naskah yang berkaitan dengan pusat arsip dan komplek pergudangan. penggantian peralatan kendaraan dinas naskah yang berkaitan dengan penggantian peralatan kendaraan dinas. operasional layanan pakaian kerja naskah yang berkaitan dengan pakaian kerja. pembayaran pajak naskah yang berkaitan dengan pembayaran pajak. pembayaran rekening listrik, air, dan telepon naskah yang berkaitan dengan pembayaran rekening listrik, air, dan telepon. administrasi pegawai pemerintah non pegawai negeri naskah yang berkaitan dengan administrasi pegawai pemerintah non pegawai negeri. sewa kendaraan naskah yang berkaitan dengan sewa kendaraan. layanan pimpinan kementerian naskah yang berkaitan dengan layanan pimpinan kementerian. jasa kontraktual lainnya pegawai pemerintah non pegawai negeri) naskah yang berkaitan dengan jasa kontraktual lainnya. poliklinik layanan kesehatan rekam medis naskah yang berkaitan dengan layanan kesehatan rekam medis. analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud sinkronisasi kebijakan analisis kebijakan naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan. sinkronisasi kebijakan naskah yang berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan. laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan naskah yang berkaitan dengan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan. pengelolaan strategi koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis naskah yang berkaitan dengan kajian koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis. masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis naskah yang berkaitan dengan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis. laporan pengelolaan isu dan masalah strategis naskah yang berkaitan dengan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis. pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian kriteria dan pengumpulan data capaian kinerja program nasional dan program unggulan naskah yang berkaitan dengan kriteria dan pengumpulan data capaian kinerja program nasional dan program unggulan. pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan. laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan naskah yang berkaitan dengan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan. teknologi informasi dan komunikasi sistem informasi manajemen perencanaan naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen perencanaan. keuangan naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen keuangan. kepegawaian naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian. bmn naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen bmn. perbuatan naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen perbuatan. kearsipan naskah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen kearsipan. jaringan pendidikan nasional jardiknas) koneksi naskah yang berkaitan dengan satuan pendidikan terkoneksi online, integrasi data schoolnet, penguatan jaringan, master plan tik, verifikasi dan rekonsiliasi bandwidth, tata kelola tik, asesmen tik, infrastruktur pendukung e pendidikan, dan pusat data. penerapan jardiknas naskah yang berkaitan dengan rancangan distro linux, pemanfaatan distro linux, keamanan jardiknas, pemutakhiran pelaporan keamanan jardiknas, pemutakhiran repositori perangkat lunak, dan partisipasi seminar dan komunitas jaringan. pembelajaran elektronik berbasis radio, audio, televisi dan film penerapan sistem naskah yang berkaitan dengan rancangan kuis televisi edukasi dan radio edukasi, penyelenggaraan kuis, diskusi terhimpun, dan pembelajaran elektronik. teknis siaran radio edukasi dan televisi edukasi naskah yang berkaitan dengan pendampingan teknis siaran. pemanfaatan tik untuk pembelajaran elektronik fasilitasi guru manfaat tik berbasis radio, televisi, dan film rtf) naskah yang berkaitan dengan bahan fasilitasi guru manfaat tik berbasis rtf. fasilitasi produksi dan penyiaran pemanfaatan tik naskah yang berkaitan dengan fasilitasi produksi dan penyiaran pemanfaatan tik dalam rtf, pendampingan dan pelatihan tik naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, rancangan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. bahan belajar berbasis tik untuk pembelajaran konten dan aplikasi) video pembelajaran durasi pendek naskah yang berkaitan dengan identifikasi video pembelajaran berdurasi pendek, naskah video pembelajaran, dan produksi video pembelajaran. media film naskah yang berkaitan dengan rancangan konsep film televisi, penulisan film televisi, dan produksi film televisi, program video pembelajaran naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan sasaran, penulisan garis besar isi media dan jabatan materi, penulisan naskah, dan produksi video pembelajaran formal. video tutorial talkshow naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan sasaran, penyusunan garis besar isi media dan jabatan materi, penulisan naskah, dan produksi video interaktif pembelajaran. siaran televisi edukasi pendidikan televisi edukasi pendidikan naskah yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi satelit, siaran pendidikan secara terestrial, pengembangan sistem penyiaran siaran pendidikan, pengadaan media asset management dan archiving system televisi edukasi dan suara edukasi, penyusunan laporan pelaksanaan televisi edukasi, rancangan program siaran pendidikan berbasis rtf, pengelolaan siaran televisi edukasi, akuisisi program televisi edukasi, koordinasi pengembangan teknologi pendidikan berbasis rtf, bimbingan teknis siaran pendidikan untuk komunitas televisi edukasi dan suara edukasi, dan temu mitra siaran pendidikan. siaran radio pendidikan pengembangan dan penyelenggaraan siaran radio pendidikan naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan penyelenggaraan siaran radio pendidikan, sumber belajar berbasis tik fasilitasi dan pengembangan sumber belajar berbasis tik naskah yang berkaitan dengan workshop penyusunan rancangan model pembelajaran terintegrasi tik pada pusat sumber belajar, koordinasi penyelenggaraan pusat sumber belajar berbasis teknologi informasi, bimbingan teknis model pembelajaran terintegrasi tik pusat sumber belajar daerah, dan evaluasi fasilitasi dan pengembangan pusat sumber belajar berbasis tik. satuan pendidikan yang menerapkan model pembelajaran inovatif (e pembelajaran) model sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terbuka berbasis tik naskah yang berkaitan dengan workshop analisis kebutuhan pembelajaran model sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terbuka berbasis teknologi informasi, workshop penyusunan rancangan model pembelajaran terintegrasi tik pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terbuka, bimbingan teknis sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terbuka berbasis tik daerah, pengembangan bahan belajar mandiri untuk sekolah menengah atas terbuka, workshop reformat bahan belajar mandiri sekolah menengah atas terbuka (modul online dalam modul cetak), produksi bahan belajar mandiri sekolah menengah atas terbuka, dan fasilitasi model pembelajaran inovatif berbasis multimedia dan web untuk guru daerah. fasilitasi dan pengembangan pusat sumber belajar daerah naskah yang berkaitan dengan workshop penyusunan rancangan sistem dan model pembelajaran terintegrasi tik daerah 3t. bimbingan teknis pelaksanaan implementasi pembelajaran terintegrasi tik daerah naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis pelaksanaan implementasi pembelajaran terintegrasi tik daerah 3t. fasilitasi tik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis multimedia dan web daerah naskah yang berkaitan dengan fasilitasi tik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis multimedia dan web daerah 3t. rumah belajar (e pembelajaran) pengembangan kualitas akses aplikasi rumah belajar naskah yang berkaitan dengan pengembangan kualitas akses aplikasi rumah belajar. pengelolaan dan pengembangan rumah belajar naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan rumah belajar, pembelajaran jarak jauh berbasis tik indonesia indonesian distance learning network) komunitas indonesia distance learning network naskah yang berkaitan dengan komunitas indonesia distance learning network. pendidikan dan pelatihan rencana program pelatihan rencana kebutuhan pelatihan naskah yang berkaitan dengan rencana kebutuhan pelatihan. desain kurikulum dan silabus pelatihan naskah yang berkaitan dengan desain kurikulum dan silabus pelatihan. struktur program naskah yang berkaitan dengan struktur program. bahan ajar modul naskah yang berkaitan dengan bahan ajar modul., bahan tayang naskah yang berkaitan dengan bahan tayang. makalah naskah yang berkaitan dengan makalah. pengembangan instrumen naskah yang berkaitan dengan pengembangan instrumen. evaluasi pelatihan naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelatihan. rapat koordinasi pelatihan naskah yang berkaitan dengan rapat koordinasi pelatihan. analisis kebutuhan pelatihan naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan pelatihan. penyelenggaraan pelatihan klasikal pelatihan dasar naskah yang berkaitan dengan pelatihan dasar. pelatihan struktural kepemimpinan naskah yang berkaitan dengan pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial naskah yang berkaitan dengan pelatihan manajerial. pelatihan teknis naskah yang berkaitan dengan pelatihan teknis. pelatihan fungsional naskah yang berkaitan dengan pelatihan fungsional. pelatihan sosial kultural naskah yang berkaitan dengan pelatihan sosial kultural. seminar konferensi sarasehan naskah yang berkaitan dengan kegiatan seminar konferensi sarasehan. workshop lokakarya naskah yang berkaitan dengan kegiatan workshop lokakarya. kursus naskah yang berkaitan dengan kursus. penataran naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataran. bimbingan teknis naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis. sosialisasi naskah yang berkaitan dengan sosialisasi. penguatan kompetensi teknis bidang tugas naskah yang berkaitan dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. pelatihan penyegaran dalam jabatan naskah yang berkaitan dengan pelatihan penyegaran dalam jabatan. penyelenggaraan pelatihan non klasikal coaching naskah yang berkaitan dengan kegiatan coaching. mentoring naskah yang berkaitan dengan kegiatan mentoring. e learning naskah yang berkaitan dengan kegiatan e learning. pelatihan jarak jauh naskah yang berkaitan dengan pelatihan jarak jauh. terasering (secondment) naskah yang berkaitan dengan terasering (secondment). pembelajaran alam terbuka outbound) naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran alam terbuka (outbound). patok banding bencmarking) naskah yang berkaitan dengan patok banding (bencmarking). pertukaran pns dengan pegawai swasta badan usaha milik negara badan usaha milik daerah naskah yang berkaitan dengan pertukaran pns dengan pegawai swasta badan usaha milik negara badan usaha milik daerah. belajar mandiri self development) naskah yang berkaitan dengan belajar mandiri (self development), komunitas belajar community practices networking) naskah yang berkaitan dengan komunitas belajar (community practices networking). magang praktik kerja naskah yang berkaitan dengan magang praktik kerja. pengiriman peserta pelatihan dalam negeri naskah yang berkaitan dengan pengiriman peserta pelatihan dalam negeri. luar negeri naskah yang berkaitan dengan pengiriman peserta pelatihan luar negeri. pengiriman peserta pendidikan gelar dalam negeri naskah yang berkaitan dengan pengiriman peserta pendidikan gelar dalam negeri. luar negeri naskah yang berkaitan dengan pengiriman peserta pendidikan gelar luar negeri. pengawasan pengawasan internal penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal. program kerja pengawasan naskah yang berkaitan dengan program kerja pengawasan. laporan hasil audit naskah yang berkaitan dengan laporan hasil audit. laporan hasil revi naskah yang berkaitan dengan laporan hasil revi. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi. kegiatan pengawasan lain naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan lain. laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil fasilitasi pengelolaan pengawasan. penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan anti korupsi naskah yang berkaitan dengan penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan anti korupsi. laporan hasil ekspor hasil pengawasan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil ekspor hasil pengawasan.naskah yang berkaitan. naskah yang berkaitan dengan. laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan dan kerugian negara penyelesaian tindak lanjut laporan hasil temuan naskah yang berkaitan dengan koordinasi tindak lanjut hasil temuan, pemutakhiran data masalah pemeriksaan, dan inventarisasi masalah temuan, penyelesaian tindak lanjut kerugian negara naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan pembinaan kerugian negara, koordinasi administrasi rekening pemerintah, koordinasi permasalahan penghapusan hutang dan hibah, penyelesaian kerugian negara, dan monitoring data rekening pemerintah. pengawasan eksternal laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pembangunan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pembangunan. penanganan kasus pengaduan naskah yang berkaitan dengan pengaduan, keluhan, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kemendikbud. pidana naskah yang berkaitan dengan perkara pidana. perdata naskah yang berkaitan dengan perkara perdata. penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara naskah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa tata usaha negara. laporan harta kekayaan aparatur sipil negara naskah yang berkaitan dengan laporan harta kekayaan aparatur sipil negarai. hasil pengawasan dan pemeriksaan internal naskah yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal. laporan aparat pemeriksa fungsional naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan, memorandum hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut tanggapan laporan hasil pemeriksaan. penyelesaian keuangan negara naskah yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. klasifikasi substantif guru dan tenaga kependidikan pembinaan guru pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat perencanaan kebutuhannorma, standar, prosedur, dan kriteria spk), dokumen perencanaan kebutuhan, dan hasil analisis formasi dan penempatan. evaluasi pelaksanaan program naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, spk, dan data guru dan tenaga kependidikan penerima bantuan peningkatan kuat efikasi, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan, spk, data sasaran dan kelulusan, dan dokumen kontrak swakelola dengan lembaga pendidikan tenaga kependidikan taman kanak kanak, data sasaran peningkatan kompetensi guru taman kanak kanak, data pemetaan kompetensi guru taman kanak kanak, instrumen pemetaan kompetensi guru taman kanak kanak, dan hasil analisis kompetensi guru taman kanak kanak. pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan pns naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran penilaian angka kredit, data sasaran penyesuaian, data hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat, dan data hasil penilaian angka kredit,n data hasildata penerima tunjangan. insentif tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengpusat kegiatan belajar masyarakat, data sasaran bantuan pemerintah, dan dataspk, data tenaga kependidikan, kebutuhan, dan pengiriman tenaga kependidikandasarspkdan lampiran biaya rencana anggaran belanj, data sasaran peningkatan kompetensi guru, dan data narasumber pengembangan keprofesian berkelanjutan. pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan pns naskah yang berkaitan spk, data sasaran penilaian angka kredit, data sasaran penyesuaian, dan data hasil penilaian angka kredit.ta hasil penyetaraan, data sasaran penerima bantuan pemerintah untuk kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran, surat keputusan penerima bantuan, proposal penerima bantuan, dan laporan salinan lunak (softcopy) penerima bantuspk, data pendukung, dan data penerima tunjangan. insentif dan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitolimpiade guru nasional, lomba kreativitas guru, seminar, penghargaan luar negeri, lokakarya literasi, dan lokakarya advokasi. per,ta sasaran pendidikan khusus, bimbingan teknis, fasilitasi, dan penghargaan. pendidikan layanan khusus guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, penghargaan guru pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan indonesia layanan khusus, data sasaran bantuan pemerintahspk, data guru dan tenaga kependidikan, insentif, kebutuhan dan pengiriman guru satuan pendidikan indonesia luar negeri, data guru pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan indonesia luar negeri penerima bantuan pemerintahmenengah dan pendidikan khususdengan spk, data sasaran,, data sasaran peningkatan kompetensi, data pemetaan kompetensi, penyusunan instrumen pemetaan, kompetensi guna, dan hasil analisis. penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran penilaian angka kredit, dan data tim sensor penilaian angka kredit. penyetaraan guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran penyetaraan, dan data surat keputusanspk dan data pendukung. insentif dan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data pendukung. data penerima insentif, dan tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan. tunjangan khusus guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitanugerah konstitusi, guru berdedikasi, inovasi pembelajaran, olimpiade guru nasional, lomba kreativitas guruimbingan teknis, fasilitasisasaran bantuan pemerintah, data sasaran sarjana mengajar daerah 3tspk, data guru dan tenaga kependidikan, insentif, dan kebutuhan dan pengiriman gurutenaga kependidikan perencanaan kebutuhtenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk dan data sasaran. sertifikasi tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran dan kelulusan, dokumentenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, modul peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, data sasaran peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, data pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, penyusunan instrumen pemetaan kompetensi tenaga kependidikan, hasil analisis, dan hasil uji kompetensi tenaga kependidikan. pengembangan karir tenaga kependidikan pns naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran penilaian angka kredit tenaga kependidikan, data sasaran tenaga kependidikan, dan data hasil uji kompetensi tenaga kependidikan. pengembangan karir tenaga kependidikan non pns naskah yang berkaitan dengan pengembangan karir tenaga kependidikan non pns. penilaian kinerja tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran dan hasil penilaian, dan pengembangan karir tenaga kependidikan. tunjangan profesi tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data penerima tunjangan profesiinsentif dan tambahan penghasilan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data penerima insentiftunjangan khusus tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data penerima tunjangan khususpenghargaan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, tenaga kependidikan berprestasi, tenaga kependidikan berdedikasi, simposium tenaga kependidikan, lomba kreativitas tenaga kependidikan, dan lomba best practice tenaga kependidikan. pelindungan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran advokasi, dan data tenaga kependidikan. pendidikan khusus tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan pendidikan khusus tenaga kependidikan, pendidikan layanan khusus tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data sasaran tenaga kependidikan, pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan indonesia luar negeri, tenaga kependidikan daerah khusus, dan pengawas daerah khusus. satuan pendidikan indonesia luar negeri tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan spk, data tenaga kependidikan, dan kebutuhan dan pengiriman tenaga kependidikan satuan pendidikan indonesia luar negeri. layanan lainnya bagi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan layanan lainnya bagi guru dan tenaga kependidikan.lembaga pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan perikanan teknologi informasi dan komunikasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. modul peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan modul peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, data sasaran peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan naskah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, data pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan data pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. hasil analisis kompetensi guru dan tenaga kependidikan naskah yang berkaitan dengan hasil analisis kompetensi guru dan tenaga kependidikan. pendidikan anak usia dini pembinaan pendidikan anak usia dini taman kanak ktaman penitipan lompok bermainmitraan pendidikan anak usia dini naskah yang berkaitan dengan lembaga, himpunan pendidikan anak usia dini, ikatan guru taman kanak kanak indonesia, dewan masjid indonesia, dan pramuka. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan. pendidikan masyarakat pendidikan kesetaraan program naskah yang berkaitan dengan program pendidikan kesetaraan. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi program pendidikan kesetaraan. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran pendidikan kesetaraan. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan kesetaraan. kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan pendidikan kesetaraan. pendidikan kekasaran program naskah yang berkaitan dengan program pendidikan kekasaran. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan kekasaran. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran pendidikan kekasaran. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan kekasaran. kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan pendidikan kekasaran. pendidikan berkelanjutan program naskah yang berkaitan dengan program pendidikan berkelanjutan. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan berkelanjutan. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran pendidikan berkelanjutan. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan berkelanjutan. kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan pendidikan berkelanjutan. pendidikan keluarga program naskah yang berkaitan dengan program pendidikan keluarga. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan keluarga. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran pendidikan keluarga. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan keluarga. kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan pendidikan keluarga. pendidikan masyarakat lainnya program naskah yang berkaitan dengan program masyarakat lainnya. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan masyarakat lainnya. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran pendidikan masyarakat lainnya. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan masyarakat lainnya. kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan pendidikan masyarakat lainnya. kursus dan pelatihan program naskah yang berkaitan dengan program kursus dan pelatihan. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi kursus dan pelatihan. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran kursus dan pelatihan. kelembagaan naskah yang berkaitan dengan kelembagaan kursus dan pelatihan, kemitraan naskah yang berkaitan dengan kemitraan kursus dan pelatihan. pendidikan dasar dan menengah pembinaan sekolah dasar program dan evaluasi pembinaan sekolah dasar naskah yang berkaitan dengan program dan evaluasi pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama program dan evaluasi pembinaan sekolah menengah pertama naskah yang berkaitan dengan program dan evaluasi pembinaan sekolah menengah pertamaatas program dan evaluasi pembinaan sekolah menengah atas naskah yang berkaitan dengan program dan evaluasi pembinaan sekolah menengah ataskejuruan smk) program dan evaluasi pembinaan smk naskah yang berkaitan dengan program dan evaluasi pembinaan smkyelarasan kejuruan dan kerja sama industri naskah yang berkaitan dengan penyelarasan kejuruan dan kerja sama industri. pembinaan khusus dan layanan khusus pkl) program dan evaluasi pkl naskah yang berkaitan dengan program dan evaluasi pkljaminan mutu pendidikan sistem informasi mutu pendidikan naskah yang berkaitan dengan sistem informasi mutu pendidikan. pemetaan mutu pendidikan naskah yang berkaitan dengan pemetaan mutu pendidikan. supervisi mutu pendidikan naskah yang berkaitan dengan supervisi mutu pendidikan. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan naskah yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. kebudayaan pelestarian cagar budaya dan permusuhan program naskah yang berkaitan dengan proposal bantuan dan petunjuk teknis pelestarian cagar budaya dan permusuhan. evaluasi naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi dari program pelestarian cagar budaya dan permusuhan. dokumentasi naskah yang berkaitan dengan dokumentasi, seperti foto, negatif kaca, peta denah kuno, gambar kuno, dan video film. registrasi nasional naskah yang berkaitan dengan inventaris cagar budaya, pendaftaran cagar budaya, rekomendasi cagar budaya, surat keputusan penetapan cagar budaya, surat keputusan pemeringkatan cagar budaya nasional, dan modul pendaftaran cagar budaya. pelestarian cagar budaya naskah yang berkaitan dengan dokumen kasus pelestarian cagar budaya, rencana induk pelestarian cagar budaya, kajian pelestarian cagar budaya, dan dokumen eksplorasi cagar budaya bawah air. permusuhan naskah yang berkaitan dengan standarisasi museum, pemutakhiran data, pengembangan museum, revitalisasi, rapat koordinasi, dan peringatan hari museum. pembinaan tenaga cagar budaya dan permusuhan naskah yang berkaitan dengan sertifikat kompetensi kurator, sertifikat kompetensi sensor, sertifikat kompetensi ahli cagar budaya, uji kompetensi, standar kompetensi kerja nasional indonesia ahli cagar budaya, standar kompetensi kerja nasional indonesia pelestarian cagar budaya, standar kompetensi kerja nasional indonesia permusuhan, data pembinaan tenaga cagar budaya dan permusuhan, dan modul. kesenian program naskah yang berkaitan dengan proposal bantuan kesenian, evaluasi naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program kesenian. dokumentasi naskah yang berkaitan dengan inventaris kesenian indonesia, dummy konsep atau kerangka, foto, dan video film. seni pertunjukan naskah yang berkaitan dengan laporan kegiatan seni pertunjukan, foto, dan video film. seni rupa naskah yang berkaitan dengan laporan kegiatan seni rupa, foto, dan video film. seni media naskah yang berkaitan dengan laporan kegiatan seni media, katalog, dummy konsep atau kerangka, video, dan foto. pembinaan tenaga kesenian naskah yang berkaitan dengan laporan kegiatan, draf dokumen standar kompetensi kerja nasional indonesia, naskah standar kompetensi kerja nasional indonesia, modul peningkatan kompetensi manajemen seni, modul dan kurikulum peningkatan kompetensi kesenian, modul laboratorium seni dan film, pelatihan assessor, identifikasi profesi kesenian, video, dan foto. kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan tradisi program naskah yang berkaitan dengan proposal bantuan program kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan tradisi. evaluasi naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi dari program kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dan tradisi. dokumentasi naskah yang berkaitan dengan dummy konsep, foto, dan video film. kepercayaan naskah yang berkaitan dengan sertifikasi pemuka penuh kepercayaan, inventaris organisasi kepercayaan, dan data sertifikasi organisasi dan pemuka penuh kepercayaan. komunitas adat naskah yang berkaitan dengan inventarisasi komunitas adat. pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional naskah yang berkaitan dengan laporan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional. pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi naskah yang berkaitan dengan sertifikasi tenaga kepercayaan dan tradisi. sejarah program naskah yang berkaitan dengan proposal bantuan program sejarah. evaluasi naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi program sejarah. dokumentasi naskah yang berkaitan dengan dokumentasi, seperti dummy konsep, foto, dan video film. sejarah nasional naskah yang berkaitan dengan konsep penulisan sejarah nasional. pengumpulan sumber sejarah naskah yang berkaitan dengan daftar sumber sejarah. geografi sejarah naskah yang berkaitan dengan peta sebaran sejarah. pembinaan tenaga kesejarahan naskah yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi dan data pembinaan tenaga kesejarahan. warisan dan diplomasi budaya program naskah yang berkaitan dengan proposal bantuan program warisan dan diplomasi budaya. evaluasi naskah yang berkaitan dengan laporan monitoring dan evaluasi. dokumentasi naskah yang berkaitan dengan dummy konsep, foto, dan video film. warisan budaya benda dunia naskah yang berkaitan dengan usulan nominasi warisan budaya benda dunia dan izin pemanfaatan warisan dunia. warisan budaya tak benda naskah yang berkaitan dengan pencatatan warisan budaya tak benda indonesia dan usul dan penetapan warisan budaya tak benda indonesia. diplomasi budaya luar negeri naskah yang berkaitan dengan proposal dan laporan kegiatan pengiriman misi kebudayaan. diplomasi budaya dalam negeri naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam rangka diplomasi budaya dalam negeri. data statistik pendidikan dan kebudayaan data pendidikan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakatpendidikan dasar dan menengahkebudayaan dan bahasa data kebudayaan warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda)data kebahasaanperfilman fasilitasi pengembangan perfilman bahan kebijakan naskah yang berkaitan dengan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan perfilman. fasilitasi pembuatan film naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pembuatan film. fasilitasi festival dan pasar film internasional naskah yang berkaitan dengan fasilitasi festival dan pasar film internasional. fasilitas pekan film indonesia luar negeri naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pekan film indonesia luar negeri, fasilitasi pembelian hak tayang naskah yang berkaitan dengan fasilitasi pembelian hak tayang. pengendalian perfilman kebijakan teknis pengendalian perfilman naskah yang berkaitan dengan kebijakan teknis pengendalian perfilman. layanan koordinasi bidang perfilman naskah yang berkaitan dengan layanan koordinasi bidang perfilman. penyelesaian permasalahan bidang perfilman naskah yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan bidang perfilman. laporan data penonton terintegrasi naskah yang berkaitan dengan laporan data penonton terintegrasi. bahan pengendalian perfilman naskah yang berkaitan dengan bahan pengendalian perfilman. evaluasi naskah yang berkaitan dengan evaluasi pengendalian perfilman. apresiasi dan tenaga perfilman kebijakan teknis apresiasi dan tenaga perfilman naskah yang berkaitan dengan kebijakan teknis apresiasi dan tenaga perfilman. apresiasi film indonesia naskah yang berkaitan dengan apresiasi film indonesia. perayaan hari film nasional naskah yang berkaitan dengan perayaan hari film nasional. peningkatan akses masyarakat terhadap film bersama masyarakat dan satuan pendidikan) naskah yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap film. festival film pelajar naskah yang berkaitan dengan festival film pelajar. festival film indonesia naskah yang berkaitan dengan festival film indonesia. pemberian penghargaan terhadap tokoh perfilman naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan terhadap tokoh perfilman. pemantauan dan evaluasi naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi. tenaga perfilman bahan standarisasi tenaga perfilman naskah yang berkaitan dengan bahan standarisasi tenaga perfilman. pengembangan tenaga perfilman naskah yang berkaitan dengan pengembangan tenaga perfilman. fasilitasi sertifikasi tenaga perfilman naskah yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi tenaga perfilman. fasilitasi beasiswa perfilman naskah yang berkaitan dengan fasilitasi beasiswa perfilman. pendokumentasian film film digital naskah yang berkaitan dengan film digital. film restorasi naskah yang berkaitan dengan film restorasi. penerbitan buku perfilman dan video instructional buku perfilman naskah yang berkaitan dengan buku perfilman. video instructional naskah yang berkaitan dengan pembuatan video instructional, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran naskah yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran. sensor film proses penyensoran pendaftaran sensor film naskah yang berkaitan dengan pendaftaran sensor film nasional dan film impor (stasiun televisi, rumah produksi, dan iklan), serta film festival. pembayaran sensor naskah yang berkaitan dengan pembayaran sensor film. berita acara penyensoran film tanda lulus sensor naskah yang berkaitan dengan tanda lulusperbedaan sensor naskah yang berkaitan dengan perbedaan sensor film nasional (bioskop, trailer, dan iklan bioskop), film impor, (bioskop, trailer, dan iklan bioskop), dan film festival. penolakan sensor naskah yang berkaitan dengan penolakanberita acara penyensoran video tanda lulus sensor naskah yang berkaitan dengan tanda lulusrbedaan sensor naskah yang berkaitan dengan perbedaannolakan sensor naskah yang berkaitan dengan penolakan sensor video nasional (stasiun televisi, ranyensoran materi penyensoran film naskah yang berkaitan dengan materi penyensoran film nasional, film impor, dan film festival. materi perbedaan film naskah yang berkaitan dengan materi perbedaan film nasional, film impor, dan film festival. materi tolakan film naskah yang berkaitan dengan materi tolakan film nasional, film impor, dan film festival. materi penyensoran video naskah yang berkaitan dengan materi penyensorrbedaan video naskah yang berkaitan dengan materi perbedaan video nasional (stasiun televisi, timah produksi, dan iklan), video impor (stasiun televisi, ramah produksi, dan iklan), video festival. materi tolakan video naskah yang berkaitan dengan materi tolakmantauan penyensoran media film naskah yang berkaitan dengan media film. pemilik film naskah yang berkaitan dengan pemilik film. sarana publikasi naskah yang berkaitan dengan sarana publikasi. kerja sama antarlembaga naskah yang berkaitan dengan kerja sama antarlembaga. penanganan tindak pidana perfilman naskah yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana perfilman. sarana dan prasarana sensor monitoring dan penertiban perangkat penyensoran naskah yang berkaitan dengan monitoring dan penertiban perangkat penyensoran. pengelolaan perangkat penyensoran naskah yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat penyensoran. perawatan berkala naskah yang berkaitan dengan perawatan berkala. kebahasaan pengembangan dan pelindungan pengembangan naskah yang berkaitan dengan pengembangan kosakata dan pedoman, pelindungan naskah yang berkaitan dengan pelindungan konservasi dan revitalisasi. pengkajian naskah yang berkaitan dengan penelitian. pembinaan pemasyarakatan naskah yang berkaitan dengan penyuluhan bahasa dan sastra dan bantuan tenaga teknis kebahasaan. pembelajaran naskah yang berkaitan dengan pengujian uji kemahiran berbahasa indonesia, penyusunan modul dan bahasa ajar serta bacaan literasi, dan pembinaan tenaga kebahasaan. pengendalian dan penghargaan naskah yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan dan bahasa dan penghargaan bahasa dan apresiasi sastra. pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan pengembangan strategi kebahasaan naskah yang berkaitan dengan pengkajian strategi kebahasaan, kompetensi bahasa asing strategis, dan forensik kebahasaan. diplomasi kebahasaan naskah yang berkaitan dengan penerjemahan dokumen bernilai strategis, pengiriman pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing, dan kerja sama kebahasaan transnasional. penelitian dan pengembangan penilaian pendidikan pengembangan soal akademik naskah yang berkaitan dengan pengembangan soal akademik. pengembangan soal non akademik naskah yang berkaitan dengan pengembangan soal non akademik. analisis dan penilaian naskah yang berkaitan dengan analisis dan penilaian dokumen, penelitian berbasis kompetisi naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan penelitian dan dokumen hasil penelitian berbasis kompetensi. penelitian kebijakan penelitian pendidikan dan kebudayaan berbasis kompetensi naskah yang berkaitan dengan panduan, petunjuk teknis dan pengumuman kompetensi, proposal, hasil penilaian proposal, penetapan pelaksanaan dan nota kesepahaman pelaksanaan penelitian, hasil revi keluaran (draf laporan penelitian), dan laporan penyusunan opsi kebijakan (final laporan penelitian). penelitian isu aktualdan laporan opsi kebijakan. penelitian kebijakanlaporan analisis data, dan laporan opsi kebijakan. diseminasi naskah yang berkaitan dengan prosiding, risalah kebijakan policy brief, laporan akhir, jurnal, dan penerbitan. forum komunikasi pendidikan dan kebudayaan naskah yang berkaitan dengan laporan hasil diskusi. penelitian arkeologi fasilitasi penelitian naskah yang berkaitan dengan laporan hasil penelitian arkeologi nasional, laporan hasil penelitian balai arkeologi, kerja sama dengan internasional, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan perguruan tinggi, rekomendasi kebijakan cagar budaya, petunjuk teknis penelitian, dan revi proposal penelitian. konservasi dan arkeometri naskah yang berkaitan dengan hasil pengelolaan data dan analisis artefak dan laporan hasil workshop. pendayagunaan hasil penelitian naskah yang berkaitan dengan jurnal penelitian arkeologi, buku pengayaan pendidikan, dan buku terbitan pusat penelitian arkeologi nasional. pemantauan dan evaluasi naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi. forum komunikasi kebimbangan naskah yang berkaitan dengan forum komunikasi kebimbangan. ll. akreditasi akreditasi sekolah madrasah rapat koordinasi akreditakreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat rapat koordinstandar nasional pendidikan penyusunan naskah akademik desain kegiatan naskah yang berkaitan dengan hasil penyusunan naskah akademik desain kegiatan. pelaksanaan pengembangan standar naskah yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pengembangan standar. laporan hasil uji publik naskah yang berkaitan dengan laporan hasil uji publik. penyusunan perumusan rekomendasi standar naskah yang berkaitan dengan penyusunan perumusan rekomendasi standar. peserta didik persiapan ujian nasional pendataan naskah yang berkaitan dengan pendataan persiapan ujian nasional, pengadaan dan distribusi soal naskah yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi soal. prosedur operasional standar petunjuk teknis peraturan kepala naskah yang berkaitan dengan prosedur operasional standar petunjuk teknis peraturan kepala dalam rangka pelaksanaan ujian nasional. pelaksanaan ujian nasional laporan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. laporan pelaksanaan ujian nasional kertas dan pensil naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional kertas dan pensil. pelaporan laporan hasil ujian nasional naskah yang berkaitan dengan hasil ujian nasional. pemanfaatan ujian nasional naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan ujian nasional. perbukuan pengembangan perbukuan naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan perbukuan. pengendalian perbukuan naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian perbukuan, penilaian buku naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian buku. penulisan buku naskah yang berkaitan dengan kegiatan penulisan buku. pembelian hak cipta naskah yang berkaitan dengan pembelian hak cipta. pengadaan buku naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan buku. informasi perbukuan naskah yang berkaitan dengan kegiatan informasi perbukuan. pembelajaran pengembangan model pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus layanan khususpendidikan dasar dan menengahvokasi pembelajaran vokasi naskah yang berkaitan dengan pembelajaran vokasi. desain pembelajaran vokasi naskah yang berkaitan dengan desain pembelajaran vokasi. naskah model pembelajaran smk naskah yang berkaitan dengan model pembelajaran smk. video model pembelajaran naskah yang berkaitan dengan video model pembelajaran. kurikulum dan pemuatan pembelajaran naskah model kurikulum naskah yang berkaitan dengan model kurikulum dan pemuatan pembelajaran. naskah perangkat pembelajaran naskah yang berkaitan dengan perangkat pembelajarnusa utara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan politeknik negeri nusa ut. babi pendirian mendirikan politeknik negeri nusa utara yang berkedudukan kabupaten kepulauan sangihe, provinsi sulawesi utara yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut polnustar. bab kedudukan, tugas, dan fungsi polnustar sebagaimana dimaksud dalam. pembinaan polnustar dilakukan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional. polnustar, polnustarpolnustar terdiri atas: direktur sebagai organ pengelola, senat: dewan pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik. direktur sebagai organ pengelola polnustar dipimpin oleh direktur. ketentuan lebih lanjut mengenai senat, satuan pengawasan, dan dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur dalam statuta polnustar. direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: direktur dan wakil direktur, bagian: jurusan: pusat, dan unit pelaksana teknis. bagian pertama direktur dan wakil direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam hurufnustar. direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu olehumum dan keuangan, yang selanjutnya disebut wakil direktur ii. wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama, yang selanjutnya disebut wakil direktur iiiwakilwakilgian kedua bagian bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana administrasi polnustar yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur lingkungan polnustar. bagian dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direkturdalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh wakil direktur bagian umum dan keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikoordinasikan oleh wakil direktur iinustar. dalam melaksanakan tugas, bagian:: subbagian perencanaan dan kerja sama, dan cc.pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasinustar. dalam melaksanakan tugas,ngelolaan barang milik negara: pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaanj, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat: pengelolaan keuangan: dan pengelolaan kepegawaian. bagian umum dan keuangan terdiri atas: subbagian umum, subbagian keuangan dan kepegawaian: dan cc. lingkungan polnustar. subbagian keuangan dan kepegawainustartigterdiri atas: jurusan kesehatan: jurusan perikanan dan kebahagian, dan cc. jurusan sosial dan komunikasikhususdirekturkhususbagian keempatalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris pusat. kepala dan sekretaris,sekretaris, petugas tata usaha, dan @d.pendidikan. dalam melaksanakan tugas,gembangan pembelajaransekretaris, petugas tata usaha, dan @d.lingkungan polnustar: upt komputer, upt pemeliharaan dan perbaikan: upt jasa dan produksi: dan upt percetakan dan penerbipt perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala. kepala upt perpustakaan bertanggung jawab kepada direktur dan dikoordinasikan oleh wakil direktur, uptpetugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional tenaga teknis. upt komputer sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang teknologi informasi. upt komputer dipimpin oleh seorang kepala. kepala upt komputer bertanggung jawab kepada direktur dan dikoordinasikan oleh wakil direktur upt komputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan dan sistem informasi serta. dalam melaksanakan tugas, upt komputer menyelenggarakan fungsi: pengembangan sistem informasi, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi,, dan pelaksanaan urusan tata usaha upt komputer. upt komputer terdiri atas: kepala, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional tenaga teknisterhadap sarana dan prasarana. upt pemeliharaan dan perbaikan dipimpin oleh seorang kepalaii. dalam melaksanakan tugas, upt pemeliharaan dan perbaikan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran pemeliharaan dan perbaikan: pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan polnustar: pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki polnustar, dan pelaksanaan urusan tata usaha upt pemeliharaan dan perbaikan. upt pemeliharaan dan perbaikan terdiri atas: kepala, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional tenaga teknis. a41 upt jasa dan produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang jasa dan produksi. upt jasa dan produksi dipimpin oleh seorang kepala. kepala upt jasa dan produksi bertanggung jawab kepada direktur dan dikoordinasikan oleh wakil direktur iii. upt jasa dan produksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produksi. dalam melaksanakan tugas, upt jasa dan produksi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemberian layanan jasa lingkungan polnustar, pelaksanaan kegiatan produksi lingkungan polnustar, dan cc. pelaksanaan urusan tata usaha upt jasa dan produksi. upt jasa dan produksi terdiri atas: kepala, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional tenaga teknisupt percetakan dan penerbitan dipimpin oleh seorang kepala. kepala upt percetakan dan penerbitan bertanggung jawab kepada direktur dan dikoordinasikan oleh wakil direktur ii. upt percetakan dan penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan percetakan dan penerbitan. dalam melaksanakan tugas, upt percetakan dan penerbitan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemberian layanan percetakan dan penerbitan lingkungan polnustar: pelaksanaan kegiatan percetakan dan penerbitan lingkungan polnustar, dan pelaksanaan urusan tata usaha upt percetakan dan penerbitan. upt percetakan dan penerbitannustnustar maupun dengan instansi lain luar polnust:olnustar. bab ketentuan peralihan penyelenggaraan kegiatan pada politeknik nusa utarakabupaten kepulauan sangihe kabupaten kepulauan sangihe. jabatan wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam adalah jabatan yang sama deirektur. bab vii ketentuan penutup menteri menetapkan pejabat sementara direktur sampai ditetapkannya direktur yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan pejabat sementara direktudua belas) bulan setelah ditetapkannya pejabat sementara direktur, pejabat sementara direktur melakukan pemilihan direktupolnustarkena berita negara republik indonesia kemendikbud. rincian tugas unit kerja. lingkungan direktorat jenderal pendidikan dasar. menengahdirektorat jenderal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut direktorat jenderal adalah unit utama lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yangsekretariat direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut sekretariat direktorat jenderal adalah unit kerja setingkat eselon lingkungan dirdirektorat jenderyang selanjutnya disebutdirektorat jenderal terdiri atas: sekretariat direktorat jenderal, direktorat pembinaan sekolah dasar, direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, direktorat pembinaan sekolah menengah atas, direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan, dan direktorat pembinaan pendidikan khusus. bab sekretariat direktorat jenderal bagian kesatu umum sekretariat direktorat jenderal terdiri atas: bagian perencanaan dan penganggaran, bagian keuangan dan barang milik negara, bagian hukum, tata laksana, dan kepegawaian, dan bagian umum dan kerja sama. bagian perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: subbagian data dan informasi, subbagian program dan anggaran, dan cc. subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggarhukum, tata laksanakerja samkerja sama dan hubungan masyarakat. bagian kedua bagian perencanaan dan penganggaran rincian tugas bagian perencanaan dan penganggaran: melaksanakan penyusunan program kerjasanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melaksanasanakan penyiapan bahan kebijakan bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengahj .il. melaksanaoo.ukan validasi dan analisis data dan informasi bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan penyajian data dan informasi pendidikan bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan pemutakhiran data dan informasi bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan pemberian layanan data dan informasi bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengahu lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan kebijakiapan konsep program kerja bagian perencanaan dan penganggaran, sekretariat direktorat jenderal, dan direktorat jenderalelaahmasukan satuan biaya kegiatan bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan penyiapan bahan manajemen risiko lingkungan direktorat jenderal, melakuperencanaan dan penganggaran, sekretariat direktorat jenderal, dan direktorat jenderal. bagian ketigail.oomelaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara lingkungan direktorat jenderalsanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangdirektorat jenderal, melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana pencairan dan pelaksanaan anggarurusan penerimaan dan penyimpanan keuangncatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan direktorat jenderal, melakuapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan lingkungan direktorat jenderal, ooiapiapdirektorat jenderal, melakukan penyusunan bahukan penyiapan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara sekretariat direktorat jenderal dan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuaempat bagian hukum, tata laksana dan kepegawaian rincian tugas bagian hukum, tata laksanaelaksanakan penyiapan bahan kompetensi jabatan lingkungan diroo. melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan lakon dan lokas dan kepegawaian, melakukan telaahtelaahan hukum bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengahtata laksana: melakukan penyusunan program kerja, melakukan analisis organisasi dan penyiapan bahan usul penyempurnaan organisasi lingkungan direktorat jenderal, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan kompetensi jabatannyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan penatalaksanaahukum, tata laksanadirektorat jenderal, melakukan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya lingkungan dirdirektorat jenderalil. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan urusan disiplin pegawai lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pensiunan pegawai lingkungan direktorat jenderal, oo. melakukan penyiapan rekapitulasi dan penyusunan lakon dan lhan lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyusunan bahkerja sama rincian tugas bagian umum dan kerja sama: melaksanakan penyusunan program kerjaiapan bahan koordinasi kerja sama bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, j iloopenyiapan bahan tata naskah dinas lingkungan direktorat jenderal, melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah,bagian umum dan kerja sama, cc.ggandaan surat dan dokumen direktorat jenderal, melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip direktorat jenderal, melakukan pemberian layanan peminjaman arsipelolaan perpustakaan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan tata naskah dinas lingkungan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan lingkungan direktorat jenderalagian umum dan kerja sama. rincian tugas subbagian rumah tangga: melakukan penyusunan program kerja, melakuapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerumahtanggahubungan masyarakat: melakukan penyusunan program kerja, melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan penyiapan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan penyiapan bahan rekomendasi bagi peserta didik yang akan belajar luar negeri, melakukan penyiapan bahan rekomendasi untuk keperluan belajar dan atau bekerja, melakukan penyiapmelakuukan penyiapuooapdasar dan pendidikan menengah, melakukan pendokumentasian kegiatan direktorat jenderal, melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan indonesia luar negeri, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, dan melakukan penyusunan laporan. bab iii direktorat pembinaan sekolah dasar bagian kesatu umum direktorat pembinaan sekolah dasardasar, melaksana dan layanan khusus sekolah dasar: melaksanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah dasar, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar, melaksanasanakan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran direktorat pembisanakan evaluasi pelaksanaan program pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasardasardasar, melakudasar dan layanan khusus sekolah dasar, melakukan penyajian data dan informasi bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar, melakukan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan penyiapan bahandasardasar, melakukan evaluasimantauan dan evaluasidasardasar dan layanan khusus sekolah dasarmbelajarpenilaiannilaian pada sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar:dasar dan layanan khusus sekolah dasar::dasar dan layanan khusus sekolah dasarkelembagadasar dan layanan khusus sekolah dasar:il. melakukan penyiapan bahan kerja sama bidang kelembagsarana dan prasarandasar dan layanan khusus sekolah dasarcetakan dan pendistribusian bangko ijazahdasar dan layanan khusus sekolah dasar: melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang peserta didik: melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar dan layanan khususcc.dasar, melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan pemberian layanan peminjaman arsip lingkungan direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan urusan kepegawaian direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan penyiapan bahan penatalaksanaan direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan urusan keuangan direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan urusan barang milik negara lingkungan direktorat pembinaan sekolah dasardasar, j . melakukan urusan kerumahtanggaan direktorat pembinaan sekolah dasar, melakukan urusan dokumentasi kegiatan direktorat pembinaanpertama bagian kesatu umum direktorat pembinaan sekolah menengah pertamapertama, melaksanaprogram, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melaksanakan penyusunsanakan evaluasipertamapertama, melakuprogram, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakumelakukan evaluasi pelaksanaan program danmenengah pertamail.olehil. melakukan penyiapan bahan kerja sam dan layanan khusus sekolah menengah pertamacetakan dan pendistribusian bangko ijazah dan layanan khususmenengah pertama, melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan pemberian layanan peminjaman arsip lingkungan direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan urusan kepegawaian direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan penyiapan bahan penatalaksanaan direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan urusan keuangan direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan urusan barang milik negara lingkungan direktorat pembinaan sekolah menengah pertamamenengah pertama, j . melakukan urusan kerumahtanggaan direktorat pembinaan sekolah menengah pertama, melakukan urusan dokumentasi kegiatan direktorat pembinaan sekolah menengah pertamaatas bagian kesatu umum direktorat pembinaan sekolah menengah atasatas, melaksanasanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah menengah atas, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendalaksanaan kerja sama bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khususlayanan khusus sekolah menengah atas, melaksanakan evaluasiusunan laporanatasatasatas, melakuatas dan layanan khususukan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran direktorat pembinaan sekolah menengah atas, melakukan penyiapan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas,
nas. bab ketentuan umum lampiran il :instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional prmpnyi sampang aa, san merga nan hasil mphesehatkesehatan kabupaten sampang, terdiri dari upt dinas kesehatan pusat kesehatan masyarakat perawatan rawat inap): dan upt dinas kesehatan instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan upt dinas kesehatan pusat kesehatan masyarakat perawatan rawat inap) terdiri dari upt dinas kesehatan puskesmas resep, upt dinas kesehatan puskesmas renik, upt dinas kesehatan puskesmas terjun, upt dinas kesehatan puskesmas tambangan, upt dinas kesehatan puskesmas kedungdung, upt dinas kesehatan puskesmas obatan: upt dinas kesehatan puskesmas ketapang, upt dinas kesehatan puskesmas banyuates, upt dinas kesehatan puskesmas bringkoning, j . upt dinas kesehatan puskesmas batulenger, upt dinas kesehatan puskesmas amber barat: il. upt dinas kesehatan puskesmas oben, upt dinas kesehatan puskesmas gampong, upt dinas kesehatan puskesmas tanjung, upt dinas kesehatan puskesmas karangpenang, upt dinas kesehatan puskesmas kambing, upt dinas kesehatan puskesmas banyuanyar:, upt dinas kesehatan puskesmas pengalengan, upt dinas kesehatan puskesmas banjar, upt dinas kesehatan puskesmas jrenguan, dan upt dinas kesehatan puskesmas banten baratkesehatan puskesmas perawatan rawat inap) sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan suatu wilayah kerja, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan masyarakat dibidang kesehatan, melayani kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat, melaksanakan, merencanakan dan evaluasi program kesehatan wilayah kerjanya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan program kesehatan wilayah kerjanyaupt dinas kesehatan instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan obat serta perbekalan kesehatan, mencatat pelaporan obat dan perbekalan kesehatan, menghapus obat dan perbekalan kesehatan yang rusak dan kadaluarsa, mengevaluasi hasil kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatandanesehatanesehat, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknisn supra ampang, amy mep nasib mpr diundangkan sampang pada tanggal desember sekedar kabupaten sampang tri sekresi perut buy santoso sh, m.si penari4 utama muda sespusat kesehatan masyarakat perawatan (rawat inap kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional pun sampang s4 danke opa asia mphdasar genresdasar genresdasar genresdasar genresdasar genres kecamatan gerung. tujuan penetapan batas kelurahan dasar genres kecamatan gerung adalah: terwujudnya kepastian hukum tentang batas kelurahan dasar genres kecamatan gerung, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan kelurahan dasar genres kecamatan gerung, dan cc. terwujudnya batas kelurahan dasar genresdasar genres kecamatan gerung. bab iii batas kelurahan dasar genres kecamatan gerung batas kelurahan dasar genres kecamatan gerung sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: batas utara desa dasar tapen, batas timur desa babussalam dan desa jagaraga kec. kutipan, batas selatan desa tempo, dan batas barat kelurahan gerung selatan, kelurahan gerung utara dan desa belaka. batas kelurahan dasar genres sebagaimana dimaksud pada telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut: batas dengan kelurahan gerung selatan dimulai dari sungai pancar ditandai sebagai tk a dengan koordinat geografis mengarah arah utara t789 mengikuti punggungan bukit cerewet sampai pada tk b. tk b dengan koordinat geografis dan punggungan bukit cerewet, lalu dilanjutkan mengarah arah timur laut t313 dilanjutkan arah utara t554 menuruni punggungan bukit cerewet dan melewati ruas jalan lingkungan menang timur sampai pada tk c dengan koordinat geografis dan terletak pada selokan pojok bangunan kantor bpbd lebar, lalu dilanjutkan arah utara kemudian arah barat dan arah utara mengikuti pematang sawah dan saluran sekunder sampai pada tk d dengan koordinat geografis dan terletak pada saluran lapan bdg kiri. batas dengan kelurahan gerung utara dimulai dari saluran lapan bdg kiri ditandai sebagai tk d dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah timur mengikuti saluran lapan sampai pada tk e. tk e dengan koordinat geografis dan "bt saluran lapan bdg kiri, lalu dilanjutkan arah utara mengikuti saluran lapan bdg kiri sampai pada tk f. tk f dengan koordinat geografis dan pada saluran bdg kanan, lalu dilanjutkan arah utara t337 mengikuti pematang sawah dan melintasi sungai sampai pada tk g dengan koordinat geografis dan saluran lapan subak perdana tengah merupakan pertemuan titik batas kelurahan gerung utara dengan kelurahan dasar genres dan desa belaka. batas dengan desa belaka dimulai dari pematang sawah subak perdana tengah ditandai dengan tk g dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah timur dilanjutkan kearah timur laut menuju kearah utara t502 mengikuti pematang sawah sampai pada tk h dengan koordinat geografis dan subak perdana utara. batas dengan desa dasar tapen dimulai dari pematang sawah subak perdana utara ditandai sebagai tk h dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah timur t458 mengikuti saluran lapan subak perdana utara sampai pada pinggir jalan jenderal sudirman lalu menyusuri pinggir jalan sampai pada pertigaan jalan menuju btn pemda berbelok kearah timur laut sampai pada tk i. tk i dengan koordinat geografis dan saluran lapan subak perdana utara, lalu dilanjutkan arah utara t708 mengikuti saluran lapan subak perdana utara sampai pada tk j. tk j dengan koordinat geografis dan saluran lapan subak perdana utara, lalu dilanjutkan arah timur mengikuti saluran lapan subak perdana utara sampai pada tk k dengan koordinat geografis dan saluran lapan subak perdana tengah. batas dengan desa jagaraga dimulai dari saluran lapan subak perdana tengah ditandai sebagai tk k dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah tenggara t354 mengikuti pematang sawah sampai pada tk l. tk l dengan koordinat geografis dan saluran lapan bdg kanan, lalu dilanjutkan arah tenggara t243 sampai pada tk m dengan koordinat geografis dan saluran lapan bdg kiri. batas dengan desa babussalam dimulai dari saluran lapan bdg kiri ditandai sebagai tk m dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah barat daya t280 sampai pada tk n. tk n dengan koordinat geografis dan saluran lapan bdg kiri, lalu dilanjutkan arah barat daya t637 mengikuti saluran lapan bdg kiri sampai pada tk o. tk o dengan koordinat geografis dan saluran lapan bdg kiri, lalu dilanjutkan arah selatan sampai pada tk p. tk p dengan koordinat geografis .5s" dan pematang sawah, lalu dilanjutkan menyusuri sawah dan perkampungan serta melintasi jalan lingkungan aik ampat arah tenggara sampai pada tk o dengan koordinat geografis dan terletak pada sungai pancar dudukan batas dengan desa tempo dimulai dari sungai dudukan ditandai sebagai tk o dengan koordinat geografis dan pada sungai pancar dudukan, lalu lanjutkan arah barat mengikuti sungai pancar dudukan sampai pada tk r. tk r dengan koordinat geografis dan sungai pancar dudukan, lalu dilanjutkan arah barat menyusuri sungai dudukan menuju tk dengan koordinat geografis dan pada sungai dudukan. batas kelurahan dasar genrekelurahan dan atau desa menentukan batas batas wilayahsowang fauzan khalid diundangkan gerung pada tanggal, oktober sekitar daerah kabupatenlombok barat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor data lampiran peraturan bupati lombok barat nomor: envusmmean lae tentang peta penetapan batas kelurahan dasar genres\| kecamatan gerung sen kabupaten lombok barat desa bebek tan term nan kang sing ketua nan kilometers ana. giant era peran rear tak asi, bi: nge paras ara png mma pergi era al tan yah tahi sag eta (aa para penjaga gra onoerat gan ind unwereai das saba dea peraga saba karana pala dicetak dan diterbitkan oleh: badan perencanaan pembangunan daerah it: kabupaten lombok barat sma sen dana ras geng kelurahan gerung'star) be, kpa. nantenananyanangiartsasusaan yan cek keterangan batas kesepakatan infrastruktur atm nan ten mena jalan kolektor primer b9, ang ey) fasilitas umum mui ka) kantor camat menahan sungai kantor dasa kota bap aan peter kesehatan anna br yk: tai lie tank aan had ajar, kelurahan gerung selat men iya "ai sumber data data digital batas wilayah administrasi pusat pemetaan batas wilayah cas peta dasar rtrw kabupaten lombok barat tahun tea top hkg leela menggunkan don (k3 desa tempo riw peta draft peta kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi are sen nu hong yang iwan tahun b5. sah v8u pati lombok barat ca. sit" "1g per pesiar year saga fauzan khalid
(na dana tea,lakuklampungimur tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik dan non perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana telah ubahdaerah, yang selanjutnya disebutnomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat npp ppd adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat ksw spd adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak wajib pajak daerah. keterangan status wajib pajak wajib pajak daerah adalahwajib pajak daerah atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang menangani perizinanoleh pemerintah daerah.erpajakan. kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang selanjutnya disingkat kp2kp adalah merupakan instansi vertikal direktorat jenderal pajak yang dan tujuan maksud pelaksanaan ksw adalah untuk mengkonfirmasi validitas npp ppd dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. tujuan pelaksanaan ksw adalah menyusun data base wajib pajak wajib pajak daerah dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan. bab iii konfirmasi status wajib pajak ksw dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani perizinansistem informasi perpajakan daerah pada perangkat daerah yang membidangi perpajakan daerah terhadap wajib pajak daerah dalam melakukan konfirmasi status wajib pajak melaluimelalui aplikasi yang telah disediakan oleh direktorat jenderal pajak atau sistem informasi perpajakan daerah. terhadap konfirmasi status wajib pajak yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal pajak dapat memberikan keterangspt)dapat diberikan layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang menangani perizin(l) dalam hal konfirmasi status wajib pajak oleh perangkat daerah yang menangani perizinan, kp2kp. terhadap wajib pajak yang menerima keterangan status wajib pajak yang memuat dengan melampirkan keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak valid. bab layanan publik tertentu layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas seluruh perizinan berusaha berbasis resiko meliputi sektor: perikanan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral ketenagaan nuklir perindustrian perdagangan, ketenagakerjaan., dalam hal pemohon dapat menunjukkan dokumen yang memuat keterangan status wajib pajak valid sebagaimana yang dimaksud dalam dtetapdiubah sebagai berikut ketentuan diubah dan harus dibaca sebagai berikut sesuai dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam maka pemerintah daerah dikategorikan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan pada kelompok sedangketentuan diubah dan harus dibaca sebagai berikut besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan reses per orang. tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap melaksanakan reses. ketentuan diubah dan harus dibaca sebagai berikut dana operasional sebagaimana dimaksud dalam diberikan untuk ketua dprd sebanyak (empat) kali uang representasi ketua dprd sebesar rp. (delapan juta enam ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd sebanyak (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua dprdalinan bupati bogor provinsi jawa barat peraturan bupati bogor nomor tahunbagi penyelenggara bagian ketiga pemeriksaan paragraf pemeriksaan atas dasar pengaduan atau laporan pemeriksaan atas dasar pengaduan atau laporadasarcc.diduga melanggar kode etik berdasarkan temuan tersebutdalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan majelis kode etik: dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam persidangan, untuk menguji kekuatan alat bukti, wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan wajib menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian keempat keputusankeputusan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam memuat rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang berwenang. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. keputusan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan. bab vi. bab sanksi pelanggaran terhadap kode etik dikenakan sanksi berupa: sanksi moral, dan atau sanksi lainnya. sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pernyataan secara tertutup yang hanya diketahui oleh penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang melakukan pelanggaran kode etik, pejabat yang menyampaikan putusan serta pejabat lainnya, atau pernyataan secara terbuka yang dilakukan pada suatu forum resmi. sanksi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa sanksi kepegawaian atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan yang melakukan pelanggaran kode etikperaturan ini. majelis kode etik selain mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam kepada penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan, dapat juga melakukan tindakan berupa berupa penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum apabila dalam tindakan penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan tersebut mengandung unsur tindak pidana. bab vviformat surat panggilan kop dpmptsp rahasia surat panggilan nomor . bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara nama nip pangkat gol. ruang jabatan perangkat daerah agar) sehubungan dengan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .ooo7 demikian untuk dilaksanakan cibinong, . kepala . selaku ketua sekretaris majelis kode etik tembusan yth. coret yang tidak perlu. ) tulislah ketentuan dugaan pelanggaran. format berita acara pemeriksaan rahasia berita acara pemeriksaan nomor li. pada hari ini, hari . tanggal . bulan . tahun . majelis kode etik dibentuk berdasarkan keputusan sekretaris daerah kabupaten bogor nomor . tanggal. masing masing nama nip pangkat gol ruang jabatan nama nip pangkat gol ruang jabatan dst. telah melakukan pemeriksaan terhadap nama nip pangkat gol ruang jabatan dst. karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan . jj.dcibinong, . yang diperiksa ketua sekretaris anggota anggota anggota anggota tulislah ketentuan yang dilanggar. format penyampaian rekomendasi majelis kode etik kepada rahasia berita acara pemeriksaan nomor l.uara nama nip pangkat gol ruang jabatan dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan . berupa: . berdasarkan sidang majelis kode etik pada . ) karena melanggar ketentuan . yaitu li. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang undangan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang undangan. majelis kode etik, ketua, sekretaris, coret yang tidak perlu. ) tulislah ketentuan dugaan pelanggaran. format penyampaian sanksi moral kepada rahasia keputusan majelis kode etik nomor . tentang penjatuhan sanksi moral atas pelanggaran kode etik dengan rahmat tuhan yang maha esa, majelis kode etik menimbang bahwa dengan keputusan sekretaris daerah nomor . tanggal. jabatan . perangkat daerah .j!bee berupa pernyataan tertutup terbuka). mengingat nnnananannannnana dst. menetapkan pannananaananaananananaan ketua majelis kode etik pada hari ini. tanggal. bulan . tahun. saya nama nip pangkat gol. tempat . dalam acara nenek. kepada nama nip pangkat gol ruang jabatan demikian berita acara penyampaian sanksi moral secara tertutup terbuka). nip. tanda tangan tanda tangan pilih salah satu. " ) bagi pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. bupati bogor, ttd ade yasinnyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan adalah setiap pegawai non pegawai pada dinas dan tim teknis yang berasal dari perangkat daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintunyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan. kode etik adalah aturan yang harus dipatuhi selama berstatus sebagai penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan. majelis kode etik adalah lembaga nonstruktural pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten bogor yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode epenyusunan peraturan ini adalah sebagai pedoman berperilaku dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan good governance dan clean governance. tujuan disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan guna peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. bab iii. bab iii kode etik kode etik penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan berlaku bagi penyelenggara layanan perizinan dan non perizinan. etika penyelenggaraan layanan meliputi: disiplin, penyelenggaraan layanan yaitu, cepat, yaitu penyelenggaraan layanan dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan, cc. tegas, yaitu penyelenggaraan , sopan, yaitu penyelenggaraan layanan, ramah, yaitu penyelenggaraan , adil tidak diskriminatif, yaitu penyelenggaraan layanan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan, terbuka dan jujur, yaitu penyelenggaraan , loyal, yaitu penyelenggaraan , sabar. sabar, yaitu penyelenggaraan layanan, kepatuhan, yaitu penyelenggaraan , teladan, yaitu penyelenggaraan , il. komunikatif, yaitu penyelenggaraan , kreatif, yaitu penyelenggaraan layanan dilakukan dengan cara ber, bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan layanan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan oo. obyektif, yaitu penyelenggaraan setiap penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan dilarang untukmelakukan tindakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra pemerintah daerah, dan atau bertemu berhubungan langsung dengan pemohon. kegiatan. kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimanaataunyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan. hadiah imbalan suap sebagaimana pada huruf meliputi:atau pengambilan keputusan, dan atau pemberian kepada atau darimeliputi fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh mitra kerja dan atau pihak lain kepada penyelenggara layanan dan atau keluarganyameliputi informasi internal perizinan dan nonperizinan,berkontribusi dan atau terlibat dalam aktivitas partai politik sebagaimana pada huruf meliputi dukungan dan peran aktif dalam kegiatan aktivitas partai politik. tindakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan citra pemerintah daerah sebagaimana pada huruf meliputi: tindakan perbuatan asusila dan atau kriminal dan sejenisnya, mendatangi tempat tempat tertentu yang berkonotasi negatif dan dapat merusak citra pemerintah daerah, dan atau memberikan dan atau mengunggah pernyataan tertentu media sosial yang dapat merusak citra pemerintah daerah, larangan. larangan untuk bertemu berhubungan langsung dengan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk pemberian informasi, konsultasi dan pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh petugas yang menangani hal tersebut dan dilakukan kantor dinasnyelenggara layanan perizinan dan nonperizinnyelenggara layanan perizinan dan nonperizinannyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan, menerima laporan pengaduan keluhan dari pengguna layanan, perangkat daerah instansi lainlayanan perizinan dan nonperizinanlayanan perizinan dan nonperizinan, merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang undangan, melakukan pemulihan nama baik layanan perizinan dan nonperizinan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik seperti yang diadukan, dan melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada bupatilayanan perizinan dan nonperizinan, terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam dan pada setiap pelaksanaan tugas penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan, layanan perizinan dan nonperizinan, dan terjadinya kerahasiaan laporan majelis kode etik kepada bupati. bagian kedua susunan majelis kodpada sekretaris daerah kabupaten bogor. (satu). (satu) orang sekretaris tidak merangkap anggota dijabat oleh kepala dinas, dan cc. (empat) orang anggota, yang terdiri dari atas: inspektur, kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kepala bagian bantuan hukum pada sekretariat daerah: dan kepala bagian perundang undangan pada sekretariat daerah. dalam pelaksanaan tugasnya, majelis kode etik dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan dinas. majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerahatau laporangaduan atau laporan pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara layanan perizinan dan nonperizinan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk tertulis dengan disertai bukti yang diperlukan dan indentitas yang jelas dari pelapor. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretariat majelis kode etik. bagian ketigsekretariat adalah sekretariat pada satuan polisi pamong praja kabupaten balangan. bidang adalah bidang bidang lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat satuan polisi pamong praja dan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi pada bidang bidang lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten balangan. unit pelaksana satuan polisi pamong praja kabupaten, selanjutnya disebut unit pelaksana satpol kabupaten adalah unit pelaksanfungsi, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatpelaksanaan administrasi satuan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinyadi. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang undang daerah, cc. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis sumber daya aparatur, mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyakarat. mengoordinasikan dan menyinkronisasikmbina dan mengawasi pengelolaan kesekretariekretariat: bidang penegakan perundang undangan daerah, bidangatuan polisi pamong prasatuan polisi pamong praja evaluasi dan pelaporan kegib.satuan polisi pamong prapengelolaan aset,satuan polisi pamong prajgoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan,, pengawasan dan penyuluhan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan,mbinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelidikan dan penyidikan, mbinaan, pengawasan dan penyulpengawasan dan penyuluhan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, sosialisasi penegakan peraturan daerahmbinaan dan pengawas, pengawasan dan penyuluhan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyelidikan dan penyidilidikan dan penyidikan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyelidikan dan penyidikan, penataan atas pelanggarnyelidikan dan penyidinyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelidikan dan penyidikan, dan j . melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganngoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasi dan pengendalian serta kerjasama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang ketertiban umum dan ketenteramoperasi dan pengendalian, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kerjasama, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis operasi dan pengendalian serta kerjasama, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan teknis operasi dan pengendalian, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kerjasama, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang ketertiban umum dan ketentemelaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi operasi dan pengendalperasi dan pengendalian, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data operasi dan pengendalian, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasi dan pengendalian, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi operasi dan pengendalian,a, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan operasi dan pengendalioperasi dan pengendalian, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi operasi dan pengendalian, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja operasi dan pengendalian, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi kerjasama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kerjasamkerjasama, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerjasama, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerjasama, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kerjasama, melaksanlakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kerjasrjasama, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kerjasama, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kerjasama, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian keempat bidang sumber daya aparatur bidang sumber daya aparatur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelatihan dasar serta pelatihan teknis fungsional. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya aparatur mempunyai fungsi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelatihan dasar, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelatihan teknis fungsional, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis mengendalikan pelatihan dasar serta pelatihan teknis fungsional, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelatihan dasar, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelatihan teknis fungsional, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang sumber daya aparatur terdiri dari seksi pelatihan dasar, dan seksi pelatihan teknis fungsional. seksi pelatihan dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelatihdasar, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelatihan dasar, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelatihan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelatihan dasardasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelatihan dasar, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelatihan dasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pelatihan teknis fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelatihan teknisteknis fungsional, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelatihan teknis fungsional, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelatihan teknis fungsional, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelatihan teknis fungsionalteknis fungsional, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelatihan teknis fungsional, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelatihan teknis fungsional, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bagian kelima bidang perlindungan masyarakat bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan satuan lintas serta bina potensi: a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian satuan lintas, dan b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina potensi masyarakat. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menyusun kebijakan teknis satuan lintas serta bina potensi masyarakat, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan satuan lintas, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina potensi masyarakat, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannyaeksi satuan lintas mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi satuanatuan lintas, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data satuan lintas, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis satuan lintas, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi satuan lintas:, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan unit kerja dan instansi terkait dalam satuan lintas, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan lintas, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja satuan lintas, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi bina potensna potensi masyarakat, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi bina potensi masyarakbina potensi masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bina potensi masyarakat, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina potensatpol kabupatensatpol kabupate"as balangan, ttd ala p abdul hadi diundangkan paringin salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal agustus sekretaris daerah kabar. hukum setda 2at balangan, kabupaten balangan zi) terma ari aisyah muhammad roti, nip: berita daerah kabupaten balangan tahun nomor
ras bupati probolinggo provinsi jawa timurmerintah daerah melalui program satu instansi satu inovasi, bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi lingkungan pemerintah daerah dalam rangka implementasi program satu instansi satu inovasibag hukum siti mahi sh. hum. perrbtrerfingkat nip. lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal formatidentifikasi permasalahan tantangan organisasi identifikasi permasalahan tantangan organisasi perangkat daerah naik tugas fungsi kegiatan utama permasalahan tantangan urgensi dampak alternatif strategi penyelesaian masalah tantangan identifikasi permasalahan tantangan organisasi perangkat daerah enenennn nanah deskripsi (pengertian, latar alternatif strategi pemecahan ide inovasi gagasan (ringkas tanda tangan kepala perangkat daerah tanda tangan inovatorat daerah, adalah sekretariat,,satu instansi satu inovasi,,,,laboratorium inovasi daerah adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan laboratorium inovasi daerah lingkungan pemerintah daerah. pelaksanaan laboratorium inovasi daerah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi diisemboratorium inovasi daerah adalah terbangunnya satu inovasi disetiap perangkat daerahdilingkungan pemerintah kabupaten probolinggonyelenggaraan pelayanan publik,boratorium inovasi daerah meliputilaboratorium inovasi: dan monitoring dan evaluasi. bab pembangunan dan pengembangan inovasi bagian kesatu pembangunanboratorium inovasi daerah. laboratorium inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada berbasis program satu instansi satu inovasi. program satu instansi satu inovasi sebagaimana dimaksud pada mengharuskan setiap perangkat daerah dan badan usaha milik daerah bumi) lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya. ketentuan mengenai format mengenaitercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan inif: memenuhi nilai nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.adan usaha milik daerah bumi)ra, display. drum up merupakan tahapan pertama sebagaimanaup sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan metode antara lain sosialisasi: kuliah umum, dan cc. visits perangkat daerahcc. seminar inovasi, atau d.e government dan pembah pembentukan tim pelaksana laboratorium inovasi pelaksanaan laboratorium inovasi daerah dilakukan oleh tim pelaksana laboratorium inovasi. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada meliputi tim pelaksana laboratorium inovasi lingkungan pemerintah daerah, tim pelaksana laboratorium inovasi pada perangkat daerah dan bumi. tim pelaksana laboratorium inovasi lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pelaksana laboratorium inovasisebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
bupati lombok barat provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok barat nomor 5ja tahun tentang prioritas penggunaan dana desa tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok baratlombok barat's)tujuan prinsip dan ruang lingkup pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk: pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa, dan pedom berdasarkan kewenangan desa. prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip prinsip: kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional. ruang lingkup pengaturani'pemerintahlui perangkat daerah dan atau camatyang baru, prioritas penggunaan dana deso bupati bok kang fauzi valid diundangkan gerung pada tanggal2 mate seks daerah kabupaten barat, ena angka bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor lampiran peraturan bupati lombok barat, nomor tahun tentang prioritas penggunaan dana desa tahun pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun babi pendahuluan latar belakang tujuan prinsip prinsip babia desa pengembangan kegiatan luar prioritas penggunaan dana desa tahapan perencanaan penggunaan dana desa babi publikasi dan pelaporan publikasi pelaporan bab pembinaan, pemantauan dan evaluasi bab penutup bab pendahuluan latar belakangpadat karya tunai desa, dan bantuan langsung tunai dana desa., serta pemberdayaan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa. selanjutnya:.bnkemasyarakatan hkm) dlltanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dan pengelolaan sampah dan limbbnntaka yang siap pakai setiap tempat umum, antara lain dit:belum menyusun peraturan desa, pemantauan dan evaluasicamat,pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh pemerintah daerah pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah kabupatenb.nutup peraturan bupati tentang prioritas penggunaan dana desa tahun ini disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan terutama dalam penggunaan dana desa. bupati lombok para fauzan abansehmuka beli artear ato (nh a01 sutan risk pembina ov.b nip29011120
, perlu menetapkan peraturan bupati probolinggopenanaman modal, undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas:usahaan terbataskeputustimur nomor tahun tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan,.lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal format laporan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tahun . nama perusahaan neraaneanananananannan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan foto dokumentasi pelaksanaan. kegiatan. keterangan kegiatan. keterangan probolinggo, . direktur pt. laporan semester tahunan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten probolinggo tahun. pendahuluan umum latar belakang landasan hukum maksud dan tujuan ii. perusahaan yang melaksanakan tsp perusahaan program kegiatan volume lokasi waktu pelaksanaan ii. hasil yang telah dicapai iv. kesimpulan dan saran probolinggo, . forum komunikasi tsp tim fasilitasi tsl ketua ketua format monitoring dan evaluasi program tanggung jawab sosial kabupaten probolinggo perusahaan ama perusahaan pilih salah satu memperkuat brand perusahaan mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan membedakan perusahaan dengan pesaingnya menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan nomortelepon (coord kegiatan program bina lingkungan dan sosial, pilih salah satu kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi, cc.ii. pelaksanaan kegiatan (lingkar atau beri tanda silang pada jawaban yang sesuai) apakah kegiatan dilaksanakan? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: pegapafspjopigsjo jika tidak kenapa? jelaskan: apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: jejajafsjef7gsjajao tidak baik sangat baik jika tidak kenapa? jelaskan: apakah waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jawa tidak yang direncanakan? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: ys3papsjofrisjojro\| tidak baik sangat baik jika tidak kenapa? jelaskan: direncanakan? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: tan dgn dgn jika tidak kenapa? dengan tim tsp? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: jika tidak kenapa? ama apakah dalam pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan unit jaman msitemmssma jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: jika tidak kenapa? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: jika tidak kenapa? ama adam ajo masyarakat? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: tan dgn dgn peg jika tidak kenapa? apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat secara tidak langsung pada kepedulian sosial? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: tan dgn tidak baik sangat baik jika tidak kenapa? jelaskan: apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat bagi tidak kelestarian lingkungan? jika berikan poin dengan melingkari skala dibawah ini: tan dgn dgn tidak baik sangat baik jika tidak kenapa? jelaskan: masalah kendala alternatif pemecahan probolinggo, . forum komunikasi tsp tim fasilitasi tsl ketua ketuayang selanjutnya disingkat tsl,komunikasi tanggungjawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat ftp, adalah forum bagi perusahaan penyelenggara tsl dengan tujuan melakukan fasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan koordinasi dan kepentingan perusahaan penyelenggara tsl dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah. perusahaan,aktifitas usaha bertujuan memperoleh keuntungan baik sebagai kantor pusat induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan. pelaksana tsl, adalah perusahaan yang beroperasi daerah yang dalam peraturan perundang undangan diwajibkan melaksanakan program tsl, dan perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai mitra tsl dengan menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga kelompok masyarakat pihak ketiga dalam melaksanakan program tsl nya. musyawarah pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang, adalah musyawarah tahunan antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. bab maksud dan tujuan pelaksanaan program tsl perusahaan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan tsl daerahtsl yang partisipatif, transparan dan akuntabel, meningkatkan peran dan partisipasi para pemangku kepentingan, khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah. pelaksanaan program tsl perusahaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan program tsl perusahaan dengan pemerintah daerah, terwujudnya keselarasan dan kerjasama pembangunan antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat, cc. memberi pedoman dan acuan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalampembentukan kelembagaan, perencanaan, penentuan program dan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi program tsl. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaan program tsl perusahaan meliputi kelembagaan tsl, tim fasilitasi tsl, forum komunikasi tsl, perencanaan program tsl, pelaksanaan tsl, pembiayaan tsl, pemberian penghargaan dan sanksi, bab kelembagaan tsl bagian kesatu tim fasilitasi untuk mendukung pelaksanaan tsl, pemerintah daerah memuntuk melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program tsl, melakukan inventarisasi usulan tsl berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dapat didanai oleh tsl, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program tsl dengan program prioritas pembangunan daerah, bersama ftp, menetapkan daftar usulan program prioritas tsl yang akan disampaikan kepada perusahaan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tsl bersama ftp: melakukan penilaian kepada perusahaan pelaksana program tsl sebagai bahan pertimbangan bupati dalam pemberian penghargaan. bagian kedua forum komunikasi tsl untuk melaksanakan program tsl, perusahaan yang berdomisili daerah membentuk ftp. ftp sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk melakukan inventarisasi rencana program tsl oleh perusahaan, bersama tim fasilitasi menetapkan daftar usulan prioritas tsl yang akan disampaikan kepada perusahaan, melakukan penyelarasan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program tsl dengan usulan prioritas yang telah ditetapkan, menginformasikan hasil integrasi rencana program tsl dengan program prioritas daerah kepada perusahaan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tsl bersama tim fasilitasi. struktur organisasi dan pengurus ftp ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan perusahaan. perusahaan yang berdomisili daerah wajib tergabung dalam ftp. dalam hal perusahaan yang berdomisili diluar daerah, namun melakukan aktifitas usaha daerah, perusahaan dimaksud wajib melaksanakan program tsl dengan melakukan koordinasi kepada ftp. bab perencanaan program tsl dalam rangka keselarasan dengan program prioritas daerah, perencanaan program tsl yang disusun oleh perusahaan wajib memperhatikan mekanisme perencanaan secara partisipatif. mekanisme usulan program tsl luar mekanisme perencanaan tetap diperkenankan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. menyampaikan informasi kesepakatan usulan program prioritas pemerintah daerah hasil forum perangkat daerah untuk selanjutnya dibahas dalam ftp. ftp bersama tim fasilitasi menyampaikan usulan kepada perusahaan. bab pelaksanaan tsl dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan, daerah dapat bersinergi dengan perusahaan pelaksana tsl. pelaksanaan program tsl dapat dilakukan dengan bentuk mandiri, yaitu pelaksanaan program tsl yang dilakukan dan didanai oleh perusahaan pelaku tsl itu sendiri. kemitraan, yaitu perusahaan pelaku tsl dapat melakukan kemitraan dengan perusahaan lain, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, organisasi masyarakat dan atau kelompok masyarakat. dalam pelaksanaan program tsl daerah, perusahaan wajib menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tsl dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan terkait,pelaksanaan program tsl sebagaimana dimaksud pada perusahaan perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dengan program prioritas pemerintah daerah dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program tsl. menindaklanjuti program prioritas tsl hasil kesepakatan ftp dengan tim fasilitasi. melaksanakann masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. format laporan pelaksanaan kegiatan tsvii pembiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring penyelenggaraan program tsl dan pkl, dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten probolinggo. pembiayaan untuk melaksanakan program tsl secara mandiri, dibebankan pada dana tsl masing masing perusahaan. dalam hal melakukan kemitraan program tsl sebagaimana dimaksud dalam huruf pembiayaan pelaksanaan program tsl disesuaikan dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. bab viii pemberian penghargaan dan sanksi administratif bagian kesatu pemberianl. pemberian penghargaan kepada perusahaan pelaksana program tsl dilaksanakan sekurang kurangnya sekali dalam (dua) tahun berdasarkan inovasi, keberlanjutan dan kemanfaatan. kriteria sebagaimana dimaksud pada paling kurang memenuhi aspek sebagai berikutsetiap tahunnya, b.rioritas pembangunan daerahtelah dilakukan oleh perusahaan penilaian penghargaan kepada perusahaan pelaksana program tsl dilaksanakan oleh tim fasilitasi bagian kedua sanksi administratif perusahaan yang tidak melaksanakan program tsl dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam bentuk surat teguran, pembatasan kegiatan usaha. pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring oleh tim fasilitasi yang dituangkan dalam berita acara. tim fasilitasi mengoordinasikan pemberian sanksi berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada bersama perangkat daerah terkait. sanksi administratif berupa surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan maksimal (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib. setiap perusahaan yangmelanggar ketentuan program pelaksanaan tsl perusahaan dikenakan teguran tertulis pertama, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertamdua, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedutiga, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, perusahaanmasihsanksi pembatasan kegiatan usaha. pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan apabila usaha dan atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis. permohonan pembatasan kegiatan usaha diusulkan kepada bupati oleh tim fasilitasi untuk diberikan pembatasan kegiatan perusahaan. pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktush. hum. pembina tingkat nip.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.