Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2021-027-19.json	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea \| [CLS] Temuan baru. Denisovan, DNA manusia purba pertama ditemukan Kawasan Wallacea. DNA ini terungkap berkat temuan kerangka tak utuh, di Teras Leang Paningnge, Kawasan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 2015 di kedalaman 190 cm.Adalah Bèssè, seorang perempuan yang diperkirakan meninggal rentang usia antara 17-18 tahun dengan rangka tertekuk berbaring, orientasi utara-selatan. Pada 2018, kerangka tak utuh itu diangkat dengan penuh kehati-hatian.Setelah melewati proses penelitian, terungkaplah, kalau ini merupakan temuan DNA manusia purba pertama di Kawasan Wallacea, khusus Sulawesi Selatan.“Rasanya penuh semangat. Selama ini, pengangkatan rangka sangat jarang. Apalagi waktu itu kami sudah perkiraan usia 7.000 tahun lalu, karena asosiasi temuan alat batunya,” kata Basran Burhan, arkeolog yang terlibat dalam penelitian ini. Dia kandidat doktor untuk Geoarkeologi di Griffith University Australia.Baginya, temuan rangka di Paningnge seperti mengisi sekrup atau celah masa lalu yang kosong. Ketika ekstrak DNA itu didapat, dan menampilkan beragam genetik, ini membuat Basran makin bergairah. Dalam ekstrak itu ditemukan DNA manusia yang berasosiasi dengan budaya Hoabinian pada penggalian Laos dan Malaysia, yang berkembang pada 40.000-4.000 tahun lalu. Juga terdapat DNA Onge, suku pemburu pengumpul di Kepulauan Andaman, yang ada hingga kini.“Jadi, manusia Paningnge ini berada di tengah. Dia memiliki DNA manusia pra-modern hingga manusia modern,” katanya.Dalam beberapa publikasi Denisovan dianggap sebagai nenek moyang leluhur miterius manusia saat ini. Mereka berkembang di wilayah Siberia–saat ini Rusia –dan menyebar. Kerabat dekatnya dari pohon genetik adalah manusia Neanderthal yang berkembang di wilayah Eropa.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-027-19.json	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea \| “Jika demikian, maka kemungkinan, percampuran atau pertemuan orang-orang ini berada di Kawasan Wallacea. Jika bicara pola migrasi manusia hingga ke Sahul (Papua dan Australia waktu masih satu daratan), pasti akan melewati Kawasan Wallacea dan Sulawesi jadi salah satu pulau terbesar dalam lingkupnya.” Sejak 1950, ketika para arkeolog intens menelisik keberadaan gua-gua prasejarah dengan ratusan lukisan, tak pernah ditemukan rangka manusia pendukungnya. Rentang usia lukisan di Kawasan Maros-Pangkep yaitu 45.500-18.000 tahun lalu.Periode lukisan dinding inilah yang memunculkan hipotesa bagi para arkolog. Karena babakan periode kebudayaan di Sulawesi Selatan, memunculkan masyarakat Toala–antara 8.500-1.500 tahun lalu, yang hingga saat ini belum ditemukan lukisan.Kemudian, lukisan melompati dari periode Toala lalu muncul kembali pada periode Austronesia pada 4.000 tahun lalu. Ia memiliki tinggalan lukisan antara 1.600-1.400 tahun lalu, dengan ciri lukisan berwarna hitam.Untuk temuan rangka Bèssè yang diketahui sebagai masyarakat Toala, terawetkan sejak 7.300–7.200 tahun lalu ini mulai memberi gambaran kecil. Apakah mungkin nenek moyangnya yang membuat lukisan dinding itu?Mari melihat pelan-pelan temuan DNA di Kawasan Asia Tenggara dengan iklim tropis ini. Sebelum Bèssè, informasi genetik mengenai moyang misterius ini hanya dua kerangka dari Pha Faen di Laos, antara 7.939 – 7.751 tahun lalu. Gua Cha di Malaysia pada 4.400–4.200 tahun lalu. DNA ini diekstraksi dari tulang padat di belakang bagian telinga tengkorak, disebut petrous –tulang yang dalam bahasa latin disebut “berbatu.” Tulang keras ini yang memungkinkan dia bertahan. Terlebih, wilayah temuan dari tempat beriklim tropis yang panas dan lembab.Sampel tulang itu dikirim ke Institut Max Planck, Jerman. Meskipun sebagian besar ekstraksi DNA terdegradasi dan dan sebagian besar tak dapat dipulihkan, sekitar 2% dapat diselamatkan.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-027-19.json	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea \| Meski rendah, namun informasi itu cukup untuk menyelidiki nenek moyang manusia Sulawesi. Bèssè, juga berbagi susunan genetiknya dengan orang-orang asli Australia dan Papua, saat ini.Saat ini, di Sulawesi, sebagian besar memiliki kerabat langsung genetik dari era Neolitik, dimana mereka datang sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka lakukan perjalanan panjang dari Tiongkok menuju Taiwan, lalu masuk di punggung Pulau Sulawesi–saat ini wilayah Kalumpang Sulawesi Barat.Di Sulawesi Selatan, dalam pembabakan periode kebudayaan, para arkeolog menggunakan terminologi untuk masa prasejarah sebagai Toala. Budaya Toalean ini bercirikan dengan mata panah bergerigi (Maros point).Selain itu, mikrolit dari alat batu. Kemudian, masyarakat pendatang adalah penutur Austronesia, yang sudah mengenal pertanian dan domestikasi hewan.Basran mengatakan, menemukan rangka manusia di Kawasan Karst Maros-Pangkep sesuatu yang menakjubkan. Pada 2018, dia yang mengangkat kerangka itu. Rumah purba yang rentanLeang Paningnge atau dalam bahasa Bugis berarti kelelawar (panning) adalah gua dengan dua mulut besar. Secara adminitrasi gua ini berada di Desa Batu Pute, Kecamatan Mallawa, Maros.Paningnge adalah gua raksasa, plafonnya berada di ketinggian dengan udara sejuk. Di depannya, ada tebing karst juga berderet cerukan gua. Di punggungan bukit ada tiga penginapan baru yang menjadi cikal bakal wisata.Di punggung Leang Paningnge, adalah jalan utama penghubung desa antara Batu Pute menuju Wanua Waru. Kalau truk melintas, getaran terasa hingga dalam gua.Gua ini juga tak terawat. Ada ratusan tulisan di dinding gua, baik dari arang, atau spidol oleh para pengunjung. Beberapa waktu lalu, gua ini dalam kampanye politik akan jadi lokasi wisata air. Dinas Pariwisata Maros, bahkan sudah menginisiasi model wisata guanya.	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2021-027-19.json	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea	Denisovan, DNA Manusia Purba Pertama Ditemukan di Kawasan Wallacea \| Irwan, warga lokal juga menjadi juru pelihara melalui BPCB Sulawesi Selatan, mengatakan, sebelum ada penelitian di gua, tempat itu jadi tempat anak-anak muda sebagai bersantai.Pada awal 2000-an, badan gua yang besar disulap menjadi lapangan bulu tangkis, menggunakan penerangan lampu petromaks.Secara umum, perlakuan situs bagi masyarakat awam adalah gua yang memiliki lukisan dinding. Leang Paningnge adalah gua yang tak memiliki lukisan, namun ada kotak keilmuan dalam lantai guanya.Sedimen yang terendapkan dalam lingkungan Gua Paningnge tidak memiliki banyak perubahaan suhu secara ekstrem dan ini membantu proses preservasi DNA dengan baik.Pada 22 Agustus 2021, ketika saya, Basran dan Fardi–arkeolog yang juga terlibat dalam penelitian–mengunjungi Paningnge, gua itu begitu nyaman. Sekitar 40 meter sebelah selatan, terdapat sungai yang saban waktu mengalir. Aliran sungai itu juga satu sistem hidrologi dari perut Paningnge.Paningnge adalah rumah nyaman. “Betul sekali. Saya sepakat dengan itu. Sekarang saja rasanya kita betah berlama-lama di gua ini. Ada air yang dekat dan guanya tidak pengab,” kata Fardi.Saya juga terperangah di lantai mulut gua, ratusan artefak batu tersebar. Tak susah menemukan mikrolit, alat serpih, mata panah, hingga lancipan tulang. Yang mengagumkan lagi, tersingkapnya tulang rahang manusia di permukaan.Rahang itu, masih menampilkan gigi depan geraham yang masih menempel. Ketika Fardi, mencoba mengorek dengan kayu kecil, dan membuka sedikit selubung tanah tampilan rahang makin jelas.“Ini tulang manusia,” katanya.Irwan, hampir saban waktu menjadi penjaga Gua Paningnge dan selalu menyapu lantai gua itu, juga keheranan. “Saya nda tahu kalau itu tulang. Ini baru saya lihat juga.”Tulang itu, dibiarkan saja, dilindungi dengan batuan di sekelilingnya agar hujan dari mulut gua tak menggerusnya. A post shared by Mongabay Indonesia (@mongabay.id) [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-032-11.json	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah?	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah? \| [CLS] Taman Nasional Komodo jadi satu bagian pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terjadi kontroversial kala rencana ini muncul. Termasuk, dari kalangan organisasi masyarakat sipil akhirnya mengirimkan surat resmi ke UNESCO juga badan lingkungan PBB menyampaikan berbagai kekhawatiran atas rencana proyek ini. UNESCO pun mengeluarkan surat yang antara lain berisi, Pemerintah Indonesia diminta menyetop proyek pembangunan wisata elit ini.Pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO di Fuzhou, Tiongkok, Juli ini mengingatkan, Pemerintah Indonesia terkait ancaman yang mugkin menimpa outstanding universal value (OUV) atau aset dengan nilai luar biasa di kawasan itu. Yakni, komodo yang jadi spesies kunci wilayah itu dan jadi warisan dunia.Peringatan ini tercantum dalam dokumen terkait sesi konvensi perlindungan warisan budaya dan alam dunia, WHC/21/44.COM/7B. Mengenai komodo, tercantum dalam poin 93 halaman 253.“Kami mendorong negara anggota untuk menangguhkan seluruh proyek infrastruktur pariwisata di dan sekitar properti yang mempunyai potensi berdampak terhadap OUV sampai EIA (environmental impact assessment atau analisis mengenai dampak lingkungan) yang sudah direvisi, diserahkan dan dikaji kembali oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature),” sebut dokumen Komite Warisan Dunia PBB ini.OUV, merupakan satu kriteria penilaian UNESCO untuk penetapan warisan dunia. Bagi menyandang warisan dunia, suatu pusaka harus memenuhi syarat integritas atau keauntetikan dan sistem pelindungan (konservasi) serta pengelolaan dalam menjamin kelestariannya.Dokumen Komite Warisan Dunia ini juga menyebutkan, amdal yang sudah ke IUCN masih dianggap kurang memadai hingga perlu evaluasi dan kajian.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-032-11.json	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah?	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah? \| Kemudian, ada enam poin lain yang jadi catatan dari World Heritage Committee (WHC) UNESCO terkait proyek di TN Komodo, antara lain, Pemerintah indonesia perlu memberikan informasi rinci terkait rencana induk pariwisata terbaru dan menunjukkan bagaimana OUV akan dilindungi. Juga, rencana mewujudkan pariwisata masal dengan memastikan pelindungan OUV.Soal kegiatan penelitian dan pemantauan jangka panjang komodo yang menunjukkan tren populasi stabil, mendesak pemerintah melanjutkan sensus populasi secara teratur dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan dalam konteks usulan peningkatan pariwisata. Baca juga: Protes Kelola Wisata TN Komodo, Mereka Kirim Surat ke Badan Kebudayaan dan Lingkungan PBB Komite Warisan Dunia juga mendesak perlu informasi paling utama adalah restorasi atau konstruksi baru sebelum membuat keputusan apapun yang akan sulit pemulihan seperti semula.“Juga meminta pemerintah merevisi amdal bagi proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca, sejalan dengan catatan saran IUCN untuk penilaian lingkungan. Lalu, mengirimkan kembali ke WHC untuk ditinjau IUCN sebagai hal mendesak.”Pada poin kedelapan, komite prihatin karena kurang ada peralatan operasional dan kapasitas teknis mengelola kekayaan wilayah laut. Komite meminta, Indonesia segera memperkuat manajemen kelautan dan kapasitas penegakan hukum di properti. Dengan penekanan khusus pada penangkapan ikan dan penambatan kapal ilegal, mengalokasikan anggaran cukup untuk penelitian kelautan.Indonesia juga diminta menyampaikan laporan terbaru tentang status konsertvasi properti dan catatan-catatan itu pada 1 Februari 2022 untuk diperiksa pada sidang ke-45 WHC UNESCO.Labuan Bajo akan dibangun Integrated Tourism Master Plan (ITMP), yang katanya akan jadi salah satu dari 10 ‘Bali Baru’ yang digadang-gadang pemerintah. Pembangunan berada di Taman Nasional Komodo, Pulau Flores dan Rinca.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-032-11.json	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah?	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah? \| Pulau Komodo, menyandang situs warisan dunia pada 1991. Status ini sekaligus untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dan ancaman terhadap komodo. UNESCO merekomendasikan, Komite Warisan Dunia meminta akses pengawasan bersama atas lokasi-lokasi di wilayah itu. Baca juga: Menyoal Kebijakan Kontroversi di Taman Nasional Komodo Kata pemerintah? Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai koordinator megaproyek ini. Hingga kini, proyek masih dalam proses dan untuk Pulau Rinca, hampir selesai.Jodi Mahardi, juru bicara Menko Marves mengatakan, sudah mengetahui permintaan UNESCO untuk menangguhkan pembangunan itu. Dia tak menjawab jelas soal sikap pemerintah. Jodi hanya bilang, pemerintah, sejauh ini fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.“Upaya kita menjaga lingkungan seperti sampah dan lain-lain. Semua pihak kami sambut baik untuk terlibat konkrit dalam upaya ini,” katanya kepada Mongabay.Saat ditanya evaluasi amdal yang jadi perhatian UNESCO, dia tak menjawab. Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Nunu Nugraha, Kepala Biro Humas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak merespon pertanyaan Mongabay. Sambut baikVenansius Haryanto, peneliti di lembaga advokasi berbasis penelitian, Sunspirit for Justice and Peace-Labuan Bajo-Flores Barat sudah lama menantikan tindakan serius dari UNESCO.Pada 10 September 2020, kalangan organisasi masyarakat sipil di Labuan Bajo, mengirimkan surat resmi ke UNESCO mengenai kekhawatiran pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo.“Terus terang, ini memberikan energi baru dalam penantian panjang. Meski kami merasa ini akan terlambat, karena pembangunan di Pulau Rinca ini sudah hampir rampung,” katanya.Pembangunan di Pulau Rinca, katanya, sudah berjalan hampir 80% di tengah penolakan masyarakat.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-032-11.json	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah?	UNESCO Minta Setop Proyek Wisata di TN Komodo, Respon Pemerintah? \| Venan mendesak, sarana prasarana masih dalam rencana alias belum dieksekusi, seperti resort-resort dan mengantongi konsesi itu segera dicabut. Dia sebutkan, seperti PT Segara Komodo Lestari di Pulau RInca, PT Komodo Wildlife Ecotourism, di Pulau Padar dan Komodo, PT Synergindo Niagatama, di Pulau Tatawa.“Kami sangat berharap dengan dokumen ini, keseluruhan izin perusahaan itu dicabut.”Dia bilang, sebaiknya pemerintah perlu mengikuti arahan UNESCO, seperti merevisi amdal.Venan pun meminta, rencana pembangunan ini evaluasi dan kaji ulang dan dibatalkan. Menurut dia, rencana pembangunan ini bahaya bagi konservasi dan ekonomi masyarakat yang hidup dari pariwisata berbasis komunitas di Taman Nasional Komodo. Baca juga: KLHK: Pengembangan Wisata Komodo Berprinsip Konservasi dan Libatkan Masyarakat, Benarkah? *****Foto utama: SUmber: Litbang lembaga advokasi berbasis penelitian, Sunspirit for Justice and Peace-Labuan Bajo-Flores Barat [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-027-17.json	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar \| [CLS] Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengusulkan pengurangan luas hutan Aceh dari 3,405 juta hektar menjadi 3,352 juta hektar. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, usulan pengurangan 53.000 hektar hutan tersebut, mendapat respon positif dari Komisi IV DPR RI.Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh Bersama beberapa pimpinan Kabupaten/Kota di Aceh, pada Senin (8/9) telah bertemu dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo.“Pemerintah Aceh meminta agar RTRW Aceh segera disahkan mendapat respon positif atau disetujui oleh Komisi IV DPR RI, usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW Aceh yang kami presentasikan pada Komisi IV DPR RI juga membuahkan hasil yang sangat menggembirakan,” kata Zaini.Usulan perubahan kawasan hutan Aceh yang berdampak penting dan cakupan luas serta nilai strategis (DPCLS) seluas 37.640 hektar juga mendapat persetujuan DPR RI. “Luas kawasan hutan Aceh daratan sebelum usulan perubahan adalah 3,405 juta hektar atau 60.01 persen dan setelah usulan perubahan, luasnya menjadi 3,352 juta hektar atau 59,06 persen, atau berkurang 0,95 persen,” jelas gubernur.Zaini Abdullah yang juga Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu juga mengatakan, perubahan status beberapa kawasan hutan juga sudah mendapat respon positif dari Menteri Kehutanan. Perubahan tersebut meliputi, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 80.256 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan 130,542 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 26.461 hektar.“Perubahan peruntukan kawasan hutan yang disetujui Menteri tersebut adalah seluas 80.256 hektar, terdiri dari yang tidak termasuk berdampak penting dan cakupan luas dan bernilai strategis adalah 42.616 hektar,” lanjutnya.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2014-027-17.json	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar \| Sedangkan kawasan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 37.640 hektar harus mendapat persetujuan DPR RI.“Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, anggota perlemen dari Komisi IV menyetujui hal tersebut, nanti akan diputuskan dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,” ujar Zaini.Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menolak rencana pengurangan luas hutan Aceh yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh, karena dinilai sangat banyak kepentingan khususnya perusahaan perkebunan dan pertambangan dalam rencana perubahan tersebut.Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, menyebutkan dalam RTRW Aceh terjadi usulan pengurangan luas hutan Aceh, sekitar 200 ribu hektar.“Perubahaan alih fungsi hutan, tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengancam kehidupan berbagai jenis satwa yang dilindungi seperti gajah dan harimau, serta satwa lainnya yang saat ini semakin terancam punah di Aceh,” sebut Nur.Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) menyebutkan, RTRW Aceh merupakan blue print pembangunan daerah yang masih membutuhkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. RTRW Aceh juga akan mengatur tentang penggunaan ruang kehutanan yang dengan kondisi sekarang banyak mengalami deforestasi dan degradasi karena kegiatan pertambangan, illegal logging dan konversi.“Perubahan kawasan hutan Aceh melalui SK Menhut No. 941 tahun 2013 untuk mengatur tata ruang kehutanan Aceh, diantaranya merubah, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 42.161 hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 130.542 hektar, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 24.461 hektar,” sebut Jurubicara KPHA, Efendi Isma.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2014-027-17.json	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar \| Efendi mengatakan, untuk perubahan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan seluas 37.640 hektar memerlukan persetujuan dari DPR RI, hal ini sesuai dengan PP No. 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, jo PP No. 60 tahun 2012 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.“Usulan perubahan kawasan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis tersebut tersebar di beberapa kabupaten yang terjadi pada kawasan hutan lindung. Semestinya perubahan ini memerlukan penelitian lebih lanjut karena bisa menimbulkan banyak hal, salah satunya adalah perubahan ini dapat mengaburkan status hukum yang sedang berjalan ataupun proses hukum yang terjadi di atas kawasan yang dirubah peruntukannya. KPHA menemukan beberapa polygon perubahan yang kawasannya sedang terjadi proses hukum karena pelanggaran penggunaan kawasan,” ujar Efendi.Akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi DPR RI apabila perubahan peruntukan ini disetujui tanpa melihat kondisi aktual di lapangan, karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan momen penyusunan tata ruang kehutanan untuk keuntungan pribadi dan merusak hutan.“Usulan perubahan kawasan hutan lain yang terjadi di beberapa kabupaten di Aceh juga masih sarat dengan permainan, jumlah luas kawasan seperti terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Pidie. KPHA sudah melakukan overlay peta dari SK Menhut 170 tahun 2000 dengan peta SK Menhut 941 tahun 2013,” sambungnya.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan tim GIS KPHA, sebelum DPR RI memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan Aceh, harus melakukan cek dan ricek di lapangan dan melakukan pertemuan dengan stakeholder di daerah dan di provinsi Aceh, untuk mendapat masukan-masukan atas perubahan kawasan dimaksud.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-027-17.json	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar	Luas Hutan Aceh Bakal Berkurang 53.000 Hektar \| “Apabila DPR RI juga tidak melakukan cross cek di lapangan maka tata ruang Aceh akan semakin amburadul. Ketika eksekutif dan legislatif sudah tidak memperhatikan aspirasi rakyat, maka akan menghasilkan pembangunan yang timpang yang hanya memperhatikan keinginan para elit dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat,” ungkap Efendi. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-038-19.json	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster \| [CLS] Upaya menjaga sumber daya laut, salah satunya benih lobster, melalui penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan, terus dilakukan. Terutama, di Nusa Tenggara Barat, provinsi yang menjadi sumber produksi benih lobster.Di wilayah yang masuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) itu, ribuan nelayan yang sebelumnya berprofesi penangkap benih lobster, sudah menyatakan berhenti melakukan aktivitas tersebut. Namun, deklarasi ini dinilai sejumlah kalangan yang kontra hanya akal-akalan saja, karena akan mematikan ekonomi rumah tangga (RT).Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto di Jakarta, pekan lalu mengatakan, ribuan nelayan yang tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur, membantah semua tuduhan pihak yang kontra. Bahkan, kata dia, nelayan dengan sikap terbuka menerima bantuan kompensasai Pemerintah Indonesia.“Masyarakat eks penangkap benih lobster sudah menyatakan siap menerima bantuan kompensasi bagi usaha budidaya ikan,” ujarnya. Baca: Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak Menurut Slamet, dari hasil penelusuran di lapangan langsung, dia dan tim mendapatkan fakta bahwa semua elemen masyarakat memperlihatkan kekompakan dengan tetap menghentikan aktivitas penangkapan benih lobster. Bagi masyarakat, penghentian adalah upaya yang paling masuk akal, karena bisa menyelamatkan sumber daya laut dan sekaligus menyelamatkan ekosistemnya.“Masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan, tidak ada satupun yang menolak dan mengembalikan bantuan yang akan diberikan. Mereka tetap komitmen dengan ikrar yang sudah diucapkan,” jelas dia.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2017-038-19.json	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster \| Ucapan Slamet diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Haji Bangun. Menurut dia, tidak satupun warga yang menolak bantuan. Ia justru heran karena berkembang isu penolakan bantuan.“Justru, kami menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat. Harapannya, usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit,” ungkapnya.Hal senada dituturkan Amaq Mita, warga yang sebelumnya berprofesi sebagai penangkap benih lobster di Teluk Gerupuk, Lombok Tengah. Menurut dia, warga dan nelayan sudah berikrar menghentikan aktivitas penangkapan benih lobster.“Kami siap menerima bantuan yang akan digunakan untuk alih usaha ke budidaya ikan,” tandasnya. Dana kompensasi Untuk memuluskan implementasi Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya kompensasi pemberlakuan Permen kepada nelayan dan pembudidaya ikan.Slamet Soebjakto menyebutkan, dana kompensasi di antaranya akan diberikan untuk 2.246 RT eks penangkap benih lobster, masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Lombok Timur 1.074 RTP, dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP.“Kami telah menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan pilihan usaha budidaya yang akan digeluti pasca-pengalihan. Karena sebenarnya, mereka pada awalnya pembudidaya ikan, jadi kami akan kembalikan pada profesi semula,” jelas dia.Sementara, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP Sharif Syahrial mengungkapkan, pihaknya siap membantu akses pembiayaan pengembangan usaha budidaya melalui sistem pinjaman lunak. Kata dia, masyarakat tinggal mengajukan proposal pinjaman melalui pendamping BLU yang ada di daerah masing-masing dan kemudian ditindaklanjuti.	[0.27853596210479736, 0.3501799404621124, 0.3712840676307678]
2017-038-19.json	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster \| Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengapresiasi kesadaran masyarakat eks penangkap benih lobster untuk menghentikan kegiatannya. Menurutnya, ini menandakan masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.Rifky mengungkapkan, setidaknya 4 juta ekor benih lobster yang bernilai ekonomi sangat besar, setiap tahun keluar dari NTB dengan tujuan utama ke Vietnam. Menurutnya, fenomena eksportasi benih lobster tersebut justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia tidak bisa merasakan nilai tambah apa-apa.“Pemerintah sadar bahwa implementasi aturan ini pasti akan memberikan dampak ikutan yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak akan tinggal diam, telah siapkan antisipasi atas dampak ikutan tersebut dengan memberikan kompensasi berupa dukungan usaha pembudidayaan ikan,” pungkasnya. Pocongan lobsterDikenal sebagai provinsi sentra produksi lobster, ikrar yang diucapkan para nelayan di tiga kabupaten NTB ini bermakna sangat dalam. Alasannya, rencana Pemerintah untuk menjaga potensi lobster yang masih ada bisa terus berlanjut. Selain berikrar, para nelayan juga memusnahkan ribuan alat tangkap benih lobster atau dalam istilah nelayan setempat disebut pocongan.Pemusnahan pocongan dilakukan dengan cara dibakar di Teluk Bumbang yang merupakan salah satu sentral terbesar tangkapan benih lobster di Lombok. Di teluk tersebut, sedikitnya ada 1.000 lubang keramba jaring apung (KJA) yang di dalamnya berisi pocongan. Itu berarti, dalam sehari bisa puluhan ribu benih lobster yang tertangkap dan diperjualbelikan secara ilegal.Padahal, selain Teluk Bumbang, sentra benih lobster di Lombok ada juga di empat lokasi lainnya, yakni Teluk Awang, Teluk Gerupuk, Teluk Ekas, dan Teluk Sepi. Artinya, jumlah tangkapan benih lobster setiap hari diperkirakan berkali lipat banyaknya.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2017-038-19.json	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster \| Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster Bernilai Jutaan Dolar AS Berhasil Digagalkan Panjang Jumadi, nelayan yang biasa menangkap benih lobster, mengaku menghentikan aktivitas menguntungkan tersebut karena sadar bahwa kegiatan tersebut tidak benar. Karenanya, dia bersama masyarakat sepakat beralih ke usaha perikanan budidaya.Sebagai gambaran bagaimana tingginya eksploitasi benih lobster, pada 2015 ada upaya penyelundupan 1,9 juta ekor benih lobster senilai Rp98,3 miliar ke berbagai daerah dan luar Indonesia. Sementara, dalam rentang 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp130 miliar. Kesadaran masyarakatIkrar dari warga dan nelayan di tiga kabupaten di NTB, menjelaskan bahwa saat ini pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut, perlahan tapi pasti, meningkat. Masyarakat semakin sadar bahwa menangkap benih lobster ataupun lobster dengan ukuran berat maksimmal 200 gram atau lebih kecil lagi dan sedang bertelur, adalah kesalahan.“Kami juga bersedia memusnahkan alat tangkap benih, dan turut serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Serta, sepakat melaporkan penerima bantuan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih kepada Pemerintah dan aparat terkait,” ucap Legur, nelayan dari Lombok Tengah yang berikrar di depan pejabat Pemprov NTB dan masyarakat.Selain Legur, ada juga Saeful Rizal, nelayan dari Lombok Barat, dan Lalu Mahruf, nelayan dari Lombok Timur. Ketiga nelayan itu, menjadi wakil dari tiga kabupaten saat melakukan ikrar. Saat berikrar, selain berjanji tidak akan menangkap benih lobster lagi, ketiganya juga berjanji bersama masyarakat akan mulai beralih ke usaha budidaya ikan.Slamet Soebjakto berpendapat, dengan adanya ikrar dari nelayan dan masyarakat di tiga daerah tersebut, menunjukkan bahwa implementasi Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 semakin bagus.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-038-19.json	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster	Demi Kelestarian Laut, Nelayan NTB Janji Tidak Lagi Menangkap Benih Lobster \| “Implementasi Permen ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Yaitu, bagaimana menyelamatkan sumber daya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang,” ungkap dia.Menurut Slamet, meski ada yang menentang dengan pemberlakuan Permen tersebut, semua harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bangsa Indonesia yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya berkelanjutan. Aspek keberlanjutan harus dimaknai oleh semua pihak sebagai proses untuk memanfaatkan sumber daya tanpa mengorbankan generasi mendatang.“Mereka juga punya hak yang sama atas sumber daya yang ada, kuantitas maupun kualitasnya,” ucap dia.Pentingnya menumbuhkan kesadaran di NTB, menurut Slamet, karena di provinsi ini banyak potensi sumber daya kelautan yang bisa diandalkan, terutama lobster. Untuk itu, penting menjaga kelestarian aset tersebut, sehingga siklus kehidupan lobster berjalan normal.“Jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, dipastikan siklus kehidupan lobster akan terputus, dampaknya adalah ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis. Sangat mungkin, anak cucu kita tidak akan mengenali lagi komoditas satu ini,” paparnya. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-027-14.json	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka \| [CLS] KONFLIK PTPN VII unit Cinta Manis dan warga petani, memakan korban jiwa. Pasukan Brimob, Jumat(27/7/12) datang menyisir ke kampung-kampung warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Bentrok warga dan polisi terjadi di Kampung Limbang Jaya menyebabkan, satu anak tewas tertembak, lima warga luka-luka.Warga di sekitar PTPN VII unit Usaha Cinta Manis, masih mencekam. Aparat kepolisian menyisir ke Desa Lubuk Keliat, dan sempat menangkap warga, lalu dilepas. Penyisiran dilanjutkan ke Desa Betung ketika sejumlah warga sedang shalat Jumat.Dari kronologi Walhi Sumsel, menyebutkan, penyelusuran ke kampung-kampung berlanjut. Desa Sri Kembang. Sekitar pukul 16.00, pasukan Brimob menyisir Desa Tanjung Pinang menuju Desa Limbang Jaya. Ratusan Brimob membawa senjata lengkap mengendarai sedikitnya tujuh truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya.Warga yang melihat ratusan brimob memasuki desa, beramai ramai mendatangi. Mereka ingin menanyakan kepentingan brimob memasuki desa. Namun melihat warga banyak datang, brimob mengeluarkan tembakan ke arah warga. Bentrok tak dapat dihindari.Karena tembakan membabi, seorang anak 12 tahun bernama Angga bin Darmawan tewas tertembak di kepala. Dia baru keluar dari tempat permainan (Play station) karena mendengar keramaian.Seorang warga bernama Saidi mengangkat tubuh Angga. Dia ingin memberi pertolongan. Brimob melarang Saidi. “Letakkan! kalau masih kau angkat nanti kutembak.“ Digertak seperti itu, Saidi tetap berdiri tegar dan mengatakan” Silakan tembak saya!” Mendengar jawaban Saidi, brimob inipun lari.Sekitar pukul 18.00, mendapat pesan singkat dari salah seorang petani Limbang Jaya yang mengawal korban ke RS Tanjung Batu. Pesan singkat itu mengabarkan, Angga meninggal di RS Tanjung Batu dengan luka tembak di kepala. Persisnya, peluru itu menembus kepala.	[0.9999862313270569, 6.966825367271667e-06, 6.8668000494653825e-06]
2012-027-14.json	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka \| Kemudian dikabarkan empat orang dilarikan ke RS Bayangkhara Palembang, antara lain perempuan bernama Jesica(16), satu Du binti Juni dan dua orang perempuan lain yang belum teridentifikasi. Sedangkan Rusman bin Alimin saat itu dalam kondisi kritis, dilarikan ke Palembang. Namun belum jelas dirawat di rumah sakit mana. Jadi, dalam peristiwa ini, korban satu tewas, luka lima orang, empat perempuan dan satu laki-laki.Sebelum itu, sejak (25/7/12) sejumlah aparat berjaga-jaga di beberapa gerbang desa. Aparat kepolisian menggeledah warga yang melintas di sekitar kawasan Cinta Manis. Warga merasa cemas melakukan aktivitas.Kamis(26/7/12) pukul 10.30, aparat brimob bersenjata lengkap, membawa pasukan 15 truk menyisir ke rumah-rumah warga Desa Sri Bandung. Setelah itu, mereka menangkap warga seperti Kaidil, dan Vino. Ketika orang yang dicari tidak berada di tempat, aparat menangkap istri. Kejadian itu dialami Nyonya Mardi. Nyonya Mardi ditangkap karena suami yang menjadi target tidak ada di rumah.Alasan mereka sweeping, mencari warga yang diduga menjarah pupuk milik PTPN VII. Meski pada malam hari sekitar pukul 00.00 warga dibebaskan karena tidak terbukti menjarah pupuk, namun penggeledahan itu menimbulkan trauma mendalam.Warga Dituding ProvokasiKorban tewas dan luka sudah diderita warga Ogan Ilir. Namun, polisi masih juga berdalih dan menduga warga yang memprovokasi. “Jadi itu sekitar pukul 16.00, kita sedang patroli dialogis dengan warga. Lalu tiba-tiba ada provokasi dan akhirnya terjadi bentrok itu,” kata Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denny Dharmapala, seperti dikutip dari Detikcom Jumat (27/7/2012).Saat sedang dialog, tiba-tiba pasukan Brimob dilempari batu dan beberapa benda tajam. “Kita tiba-tiba ditimpukin oleh warga, pakai batu dan benda tajam.”	[0.9999862313270569, 6.966825367271667e-06, 6.8668000494653825e-06]
2012-027-14.json	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka	Bentrok Polisi-Warga Ogan Ilir, Satu Tewas, Lima Luka-luka \| Denny menambahkan, akibat kejadian itu Angga tewas. Namun dia mengaku belum diketahui penyebab bocah 12 tahun ini tewas. “Mau dilakukan autopsi terlebih dahulu,” ucap Denny. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| [CLS] Nyaris empat tahun silam, 9 November 2009, spanduk merah ukuran raksasa bertuliskan “Obama You Can Stop This” dibentangkan saat puluhan aktivis Greenpeace melakukan aksi damai menduduki ekskavator dan merantai diri pada sejumlah alat berat menentang perusakan hutan yang dilakukan RAPP di Teluk Meranti dan Teluk Binjai, Semenanjung Kampar, Riau. Dalam hitungan jam, konfrontasi damai ini menyebar luas di media-media nasional dan luar negeri dan bertahan beberapa hari. RAPP berang. Puluhan polisi dikerahkan. Warga terbelah, ada yang menolak dan menerima kehadiran Greenpeace. Dampak lanjutan, perusahaan kertas raksasa global UPM-Kymmene asal Finlandia memutuskan kontrak dengan APRIL, perusahaan induk RAPP. Di dalam negeri, menteri kehutanan sempat menghentikan sementara operasi RAPP.Kini, hampir empat tahun sudah berlalu. Mongabay Indonesia ingin melihat lebih dekat bagaimana kehidupan masyarakat setelah aksi besar-besaran tersebut. Apakah masyarakat semakin sejahtera setelah perusahaan akhirnya masuk dan mengganti hutan alam mereka dengan tanaman monokultur akasia atau sebaliknya mereka menyesal.Suasana Desa Teluk Meranti, Pelalawan, Riau akhir Januari lalu tidak jauh beda dengan tahun 2009. Jalanan masih banyak yang rusak. Jembatan yang melewati parit-parit di desa masih seadanya. Yang mencolok dan masih baru hanyalah jalanan kecil yang disemenisasi dan ternyata dibangun oleh program pemerintah pusat.Mahidin (59), warga Teluk Meranti kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sesekali ia menjadi nelayan atau buruh di kebun milik orang lain. Sebenarnya Mahidin punya sawah kurang dari dua hektar. Namun sejak PT RAPP menghabisi hutan seberang desanya, sawah itu tak lagi bernilai ekonomi.	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| Sawah itu kini tak mudah untuk dijangkau. Meski hanya 400 meter dari bibir Sungai Kampar. Hamparan ilalang setinggi 3 meter telah menutup ratusan hektar petak sawah masyarakat Teluk Meranti di Semenanjung Kampar dan menjadi semak belukar. Pondok-pondok kayu tempat mereka menjaga padi dari hama burung pipit dan babi kini sudah hancur tak terpakai.“Terakhir, Oktober lalu dah awak bersihkan semak-semak untuk ditanami padi. Tapi melihat kawan-kawan lain ndak ada yang nanam, tak jadi. Kalau semuanya berladang, kan hama babi dan tikus akan terbagi-bagi. Kalau sendiri aja ndak bisa,” ujar Mahidin kepada Mongabay akhir Januari.Mahidin adalah satu dari ratusan petani Desa Teluk Meranti dan Teluk Binjai yang merasakan dampak pahit operasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang telah menghancurkan hutan gambut Semenanjung Kampar sejak 2009 dan hanya menyisakan ratusan hektar lahan sawah warga yang kini tak lagi bernilai ekonomis. Pembukaan hutan dan menggantinya dengan pohon akasia untuk pabrik kertas, telah mendorong satwa seperti babi semakin sering ke ladang dan sawah masyarakat karena sumber makanan di dalam hutan telah hilang.Terakhir, bapak empat orang anak ini memanen padi tahun 2011 namun hanya menghasilkan 15 kaleng. Padahal sebelum hutan hancur, sedikitnya padi yang dipanen mencapai 150-200 kaleng. Ukuran satu kaleng sama dengan 15 kg gabah atau tujuh kg beras. Begitu juga kondisi perkebunan jagung. Dulu hasilnya bisa mencapai 3 ton per hektar per tahun.Bukannya tanpa akal. Mahidin bersama petani sempat menyewa alat penyetrum yang biayanya 500 ribu per bulan untuk mengusir serangan babi. Ditambah harus bermalam di pondok. Tapi tetap saja hasilnya nihil.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| Asa memanen padi sebagai sumber utama ekonomi keluarga pupus sudah. Petani pun terpaksa membeli beras untuk makan sehari-hari. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani adalah lembaran pahit kehidupan Mahidin dan sebagian warga Teluk Meranti sejak itu.Perubahan hidup keluarga Mahidin diawali ketika kementrian kehutanan mengeluarkan SK 327 tahun 2009 tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman industri kepada PT RAPP yang mengkonversi hutan gambut Semenanjung Kampar menjadi kebun akasia untuk bahan baku kertas.Dalam surat keputusan tersebut, PT RAPP mendapat izin perluasan sebesar 115.025 hektar di empat kabupaten di Riau. Luas itu termasuk izin konversi hutan alam di Semenanjung Kampar seluas 76.919 hektar. Sebenarnya, izin menghancurkan hutan Semenanjung Kampar di daerah Teluk Binjai dan Teluk Meranti ini adalah perluasan kedua dari izin yang didapat sebelumnya.“Semenjak masuk PT inilah. Malam diam di sini terus. Berapa bulan kita berladang, segitulah (lamanya) kita jaga (di ladang). Kesal. Karena biasanya kita tak beli beras,” ujarnya lirih.Ancaman hilangnya sumber kehidupan seperti yang dialami oleh Mahidin sebenarnya sudah diperkirakan sejumlah pihak terutama LSM di Riau termasuk Greenpeace. Bukan hanya kehancuran masa depan masyarakat belasan ribu masyarakat teluk meranti dan sekitarnya saja, dalam pernyataan Greenpeace waktu itu, di dalam gambut Semenanjung Kampar seluas 683.839,81 hektar itu memiliki kandungan karbon dua miliar ton karbon yang jika dirusak dan lepas ke udara akan membentuk efek gas rumah kaca yang ini akan mendorong pemanasan global ke arah mengkhawatirkan.	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| Data tersebut diperkuat Jaringan kerja penyelamat hutan Riau (Jikalahari) yang menyebut rata-rata kedalaman gambut Semenanjung Kampar mencapai 3 meter bahkan dari hasil kajian lapangan, ada kubah gambut yang dalamnya mencapai belasan meter dan merupakan kawasan lindung gambut. Ini belum termasuk dampak hilangnya habitat bagi satwa dilindungi.Berubahnya kemakmuran menjadi malapetaka juga dirasakan Jasri (40), warga Teluk Meranti. Apa yang dulu dikhawatirkannya atas dampak penghancuran hutan kini telah terjadi. Pembuatan kanal-kanal gambut oleh perusahaan telah menyebabkan banjir ketika air pasang semakin tinggi di saat musim hujan. Sementara itu tingkat keasaman gambut yang tinggi, mengalir deras ke sungai dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.“Yang dulunya belum pernah air pasang naik ke dalam rumah awak. Kini lah tanggolam. Inilah pertama kali pas Muharam (November) lalu banjir pasang paling tinggi selama awak hidup. Istilahnya bertambah kerja kami,” kata Jasri.Apa yang dialami warga saat ini jauh berbeda dengan teori yang digadang-gadangkan para akademisi waktu itu yang menyatakan bahwa pengelolaan gambut yang baik oleh RAPP akan mengurangi dampak kerusakan hutan. Bahkan model pengelolaan gambut ini diiklankan di halaman satu media-media lokal tahun 2010 lalu.Bukan saja kerusakan lingkungan, masuknya perusahaan juga memecah belah hubungan kekerabatan antara kelompok pro dan kontra perusahaan. Jasri yang bersanak saudara mengalami hubungan tak harmonis di antara mereka. Kini empat tahun sudah berlalu hubungan kekerabatan dengan saudaranya sudah berangsur membaik.“Namun hati tetap beda juga. Kalau dulu ada barang yang akan diperebutkan. Tapi sekarang tak ada lagi yang diperebutkan. Sebagian mereka masih ada yang bekerja di perusahaan sebagai kontraktor misalkan. Sebagian lagi mondar-mandir (menganggur),” ujarnya.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| Begitu juga menurut Muhammad Yusuf (58), tokoh masyarakat setempat. “Kami semuanya di sini rata-rata bersanak famili. Pak lurah itu paman kontan saya. Tapi kami beda pendapat. Beliau pro perusahaan. Saya maunya melindungi hutan seberang. Rata-rata masyarakat di bagian hulu ini mendukung aksi LSM. Karena dari mereka lah saya semakin tau pentingnya menjaga hutan,” katanya.Ditanya apakah selama empat tahun terakhir ada dampak kehadiran perusahaan bagi desanya, Jasri maupun Yusuf mengaku tidak ada perubahan. “Bantuan perusahaan tidak ada pada sektor perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Tapi yang ada cuma pembangunan. Penyelesain (sengketa lahan) tak tuntas, tapi yang penting kami sudah berusaha mempertahankan (hutan). Biar nanti kami tidak dicap menjual hutan sama anak cucu,” katanya.Di hilir desa yang sebagiannya mendukung kehadiran perusahaan kondisinya tampak tak jauh berbeda dengan tahun 2009 lalu. Jalan masih banyak rusak dan berlubang dan jembatan masih kayu. Ada perbedaan setidaknya beberapa bangunan yang baru.Syamsuir (36), ketua RT di bagian hilir desa yang pro perusahaan mengaku bahwa ada untungnya perusahaan mengambil hutannya. Setidaknya keuntungan itu berupa kegiatan pembangunan seperti semenisasi jalan, pembangunan ruang sekolah dan sebagainya. Ditanya soal bantuan yang terpusat di bagian hilir desa, Syamsuir menyanggahnya.“Gorong-gorong juga sampai di hulu ini juga. Kalau dulu mau bikin jembatan biasanya minta ke masyarakat. Sekarang bisalah minta ke perusahaan. Adanya aksi LSM juga membantu masyarakat untuk menekan perusahaan. Tapi sekarang ini ndak ada lagi LSM,” katanya.Meski dikatakannya perusahaan berbaik hati, namun Syamsuir kini masih dipusingkan dengan proposal permintaan bantuan bagi kelompok nelayannya yang belum ditanggapi perusahaan. “Bapak bisa bantu untuk menanyakannya ke perusahaan?,” tanyanya kepada Mongabay.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-043-17.json	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I)	Komedi Satir RAPP: Jembalang Pemakan Hutan Semenanjung Kampar (Bagian I) \| Keuntungan juga dirasakan Lurah Teluk Meranti, Hasan yang masih memendam marah terhadap LSM, terutama Greenpeace. Menurut dia, kehadiran Greenpeace telah memecah masyarakat menjadi dua kelompok, yang mendukung penyerahan hutan kepada perusahaan dan yang mempertahankan hutan. “Saya mendukung kehadiran perusahaan. Hasan sendiri mengaku mendukung kehadiran perusahaan di desanya. “Alhamdulillah masih dibikinkan karet oleh RAPP,” kata Hasan kepada Mongabay Indonesia di rumahnya. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-010-14.json	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa \| [CLS] Pemerintah Belanda menunjukkan komitmennya untuk ikut membantu revitalisasi kawasan pesisir di Pantai Utara Jawa yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Keterlibatan tersebut, karena Belanda melihat posisi Pantai Utara Jawa memegang peranan penting untuk wilayah kelautan dan perikanan Indonesia.Untuk itu, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Belanda melakukan kerja sama dengan menandatangani perjanjian letter of intent. Perjanjian tersebut, berisi komitmen kedua negara untuk melaksanakan revitalisasi Pantai Utara Jawa di Pulau Jawa.Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kerajaan Belanda Melanie Schultz van Haegen mengatakan, komitmen yang ditunjukkan negaranya diharapkan bisa terus ditingkatkan di masa mendatang. Dengan tujuan, agar revitalisasi bisa terus berjalan dan berdampak positif pada pembangunan lainnya.“Semoga kerja sama ini dapat terus diperkuat dan semakin mempererat hubungan kedua negara,” ucap dia pada awal pekan ini di Jakarta.Untuk diketahui, sejak 2015 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Konsorsium Ecoshape untuk melaksanakan kegiatan restoriasi pesisir melalui program Building with Nature (BwN). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Demak, yang tidak lain adalah salah satu wilayah pesisir di Pantai Utara Jawa Tengah.Kerja sama tersebut resminya dimulai pada 3 Maret 2015 dan direncanakan akan berlangsung hingga 2019 mendatang. Adapun, KKP merilis bahwa kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Air antara kedua Negara.Setelah itu, pada 14 Desember 2015, dilakukan penandatangan kerja sama di Sanur, Bali tentang “Agreement on Cooperation Namely Building with Nature (BWN) Indonesia: Securing Eroding Coastline Delta Project“.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-010-14.json	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa \| Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, lingkup kerja sama tersebut mencakup pembangunan perangkap sedimen (struktur hybrid), struktur pelindung pantai yang terbuat dari kumpulan cabang dan hutan yang memiliki multi-fungsi mengurangi erosi dan menangkap sedimen.“Kemudian, penanaman dan pemeliharaan mangrove, serta revitalisasi 300 ha tambak untuk budidaya berkelanjutan,” jelas dia..Susi juga menjelaskan, kerja sama lanjutan yang penandatanganannya dilakukan awal pekan ini, menjadi penguat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai berkelanjutan itu penting dan diperhatikan Negara lain.Setelah kerja sama dijalin lagi, Susi menjelaskan, pihaknya akan melanjutkan kerjasama dengan Belanda untuk pembangunan rekayasa struktur hibrida serta meningkatkan produktivitas tambak di beberapa desa pesisir di Kabupaten Demak.“Kegiatan ini dirancang untuk meninjau kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui budidaya perairan berbasis masyarakat yang berkelanjutan,” ungkap dia.Susi menuturkan, kerja sama yang dijalin sekarang, merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya, yakni mangrove capital yang dilaksanakan pada 20133 dan BwN yang dilaksanakan pada 2015.Kesepakatan yang dilakukan kedua negara ini merupakan tindak lanjut kerjasama sebelumnya yakni program mangrove capital (2013) dan Building with Nature (2015). Kedua program tersebut dalam pelaksanaannya fokus pada revitalisasi kawasan pesisir mangrove di Kabupaten DemakDalam mengatasi degradasi Pantai Utara Jawa, Susi mengatakan, pihaknya sudah melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pesisir, mitigasi pesisir bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan Ketahanan Pesisir Pembangunan Daerah (PKPT).Korban Banjir Garut Dapatkan Bantuan Benih dan Pakan Ikan	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2016-010-14.json	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa	Komitmen Belanda untuk Ikut Revitalisasi Pesisir Pantai Utara Jawa \| Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan yang menjadi korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Bantuan mencakup enam belas ton pakan ikan dan tiga juta ekor benih ikan.Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto, bantuan yang diberikan terdiri dari 1,3 juta benih ikan mas, 1,2 juta ekor benih ikan lele dan 500 ribu benih ikan nila. Seluruh bantuan tersebut diberikan kepada 13 kelompok pembudidaya ikan yang ada di Garut.“13 kelompok tersebut adalah terdampak banjir dari Kecamatan Banyuresmi, Karangpawitan, Bayongbong, Pasir Wwangi, Garut Kota, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul,” ucap dia.Di Garut, Slamet mengatakan, saat ini daerah tersebut menjadi salah satu daerah di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan perikanan budi daya. Potensi itu, karena di kota tersebut terdapat kolam air tenang dan tambak sekaligus.Slamet memaparkan dari potensi yang ada tersebut, kolam air tenang di Garut luasnya mencapai 4.000 hektare dan baru dimanfaatkan seluas 3.327,84 ha atau baru 83 persen. Kemudian, potensi tambak besar luasnya mencapai 1.000 ha dan baru dimanaatkan seluas 27,58 ha atau baru 2,75 ha saja.“Potensi itu menjadikan Garut sebagai salah satu sentra perikanan budidaya. Faktanya, Garut merupakan salah satu penyumbang kontribusi produksi ikan di tahun 2015 sejumlah 56,01 ribu ton dari total produksi Jawa Barat tahun 2015 sebesar 1,7 juta ton,” ungkap dia. [SEP]	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2013-003-05.json	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim \| [CLS] Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) telah berusia lima tahun, berdiri 2008. Tahun depan, era terakhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, alias, bakal ada Presiden baru. DNPI berharap, Presiden terpilih peka terhadap perubahan iklim hingga bisa memperkuat kehadiran lembaga ini.“Penting dan wajib keberlanjutan tata kelola perubahan iklim nasional, DNPI itu penting. Ini untuk hadapi kelembagaan perubahan iklim di tingkat global,” kata Rachmat Witoelar, Ketua DNPI di Jakarta, Selasa (10/12/13).Pergantian kepempimpinan pemerintahan pada 2014, menimbulkan kekhawatiran perubahan komitmen tentang iklim. “Gimana kalo calon tidak tune in, malah tak mau ada DNPI.” “Kalau sampai calon-calon tak concern (pada perubahan iklim) itu merugikan.”Dia berkaca, pada pengalaman negara lain, setelah ada pergantian pemerintahan, keberadaan lembaga perubahan iklim menjadi tak jelas. Australia, misal, malah menghapus kebijakan perubahan iklim mereka setelah pemerintahan baru, seperti climate change authtority, clean energy finance company, dan domestic carbon pricing scheme.“Policy berubah drastis. Saya harap Indonesia tak demikian. Jika lembaga tak berlanjut, maka akan akan kembali ke nol lagi. Dana-dana yang ada 2014, mau diberikan ke mana?”Perubahan komitmen penurunan emisi karbon juga terjadi di Jepang. Pemerintah negeri sakura ini dalam COP19 di Warsawa, Polandia, resmi mengumumkan perubahan komitmen penurunan emisi karbon dari 25 persen emisi tahun 1990 menjadi 3,8 persen dari emisi 2005. “Jepang shock dengan (tragedi pembangkit nuklir) di Fukushima, lalu pake power plant lagi.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-003-05.json	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim \| Untuk urusan perubahan iklim, sebenarnya, ideal ada sistem peraturan UU komprehensif, yang mempunyai kekuatan hukum tertinggi. Terlebih, jika ingin legal secara global, tentu diawali di level nasional terlebih dahulu. “Yang ada di Indonesia, sekarang parsial. Itu harus diusahakan. Kini, diproses antara kementerian agar ada pegangan institusional,” ucap Rachmat.Apakah sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke calon-calon Presiden 2014? Menurut dia, pendekatan-pendekatan informal sudah dilakukan ke para kandidat. Namun, lebih intens akan dilakukan setelah April 2014. Dia juga sudah berbicara dengan berbagai pihak dan mentitipkan agar Indonesia tetap memegang komitmen tentang iklim. Kepada masyarakat, Rachmat berpesan, pada pemilu nanti agar memilih figur-figur peduli lingkungan, baik DPR maupun Presiden.Kepedulian negara-negara dalam meningkatkan komitmen penurunan emisi karbon sangat penting. Mengingat tanpa kepedulian dari semua negara, dampak buruk perubahan iklim bakal menimpa bumi dan penduduknya.Ban Ki Moon, Sekjen PBB, mendorong seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan dan meningkatkan komitmen penanganan perubahan iklim. Bahkan, pada 23 September 2014, akan digelar UN Climate Summit, sehari sebelum sidang umum PBB. “RI tetap mempertahankan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional sampai 2020,” ucap Rachmat.Hasil COP19Dalam konferensi Perubahan Iklim ke 19 (COP19) pada Sabtu (23/11/13) ini, Indonesia lewat Kementerian Perhubungan, mendapatkan bantuan pendanaan internasional untuk sistem transportasi massal ramah lingkungan.Proposal Kemenhut sebagai bentuk penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia (sustainable urban transport initiative-nationally approriate migitigation action/SUTRI NAMA), mendapat pendanaan lewat NAMA’s facility dari Pemerintah Inggris dan Jerman.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2013-003-05.json	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim	Berharap Presiden Baru RI Peduli Perubahan Iklim \| Total dana proyek ini sekitar 70 juta Euro, dan Indonesia bersama Kolumbia, mendapatkan pendanaan sektor transportasi. Kuki Soejachmoen, Sekretaris Pokja Nagoisasi Internasional DNPI, mengatakan, proyek ini untuk pengembangan moda transportasi ‘hijau’ kota-kota sedang.“Kemenhub sudah cukup lama studi dan perencanaan pengembangan sistem transportasi kota bersahabat ini. Sudah ada rencana di beberapa kota didukung technical assistant,” ucap Kuki.Sedang, hasil penting lain dalam konferensi itu, antara lain penajaman rencana kerja menuju kesepakatan 2015, the Warsaw Framework for REDD+. Lalu, the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage, mekanisme pendanaan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ada juga hasil kesepakatan tentang arsitektur kerangka kerja global perubahan iklim pasca 2020. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| [CLS] Popularitas ikan capungan Banggai atau Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni) di dunia dalam beberapa dekade terus memperlihatkan peningkatan sangat signifikan. Di Amerika Utara, ikan yang sering dijadikan hiasan akuarium itu selalu menjadi perburuan bagi pecinta ikan hias. Perburuan itu, biasanya melibatkan Indonesia sebagai negara asal ikan endemik tersebut.Eksploitasi yang terus menerus dilakukan terhadap ikan yang masuk dalam keluarga cardinalfish tropis kecil Apogonidae dan merupakan satu-satunya anggota dari genusnya itu, bagi Pemerintah Indonesia bisa mengancam keberlangsungan populasinya. Apalagi, hingga saat ini tidak banyak lembaga yang sukses melakukan budidaya ikan tersebut alias pasokannya masih bergantung kepada alam.Untuk menjaga keberadaan ikan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi telah menetapkan status ikan tersebut sebagai dilindungi terbatas. Pengesahan status tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/KEPMEN-KP/2018. Di dalam Kepmen tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan dilakukan secara terbatas berdasarkan tempat dan waktu.baca : Banggai Cardinalfish, Ikan Asli Indonesia Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta, pekan lalu, menjelaskan bahwa tempat dan waktu tertentu yang disebutkan di dalam Kepmen, adalah berlaku hanya di wilayah Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, dan hanya pada bulan Februari-Maret dan Oktober-November.Menurut Brahmantya, status yang termaktub di dalam Kepmen, dibuat berdasarkan hasil rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). Sesuai rekomendasi kedua lembaga tersebut, ikan capungan Banggai mencapai puncak musim pemijahan pada waktu-waktu yang disebutkan di atas.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| “Keluarnya Kepmen tersebut menjadi bentuk komitmen dari Pemerintah untuk mengelola ikan endemik Indonesia melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan,” ungkapnya.Brahmantya menjelaskan, selain untuk menjaga kepentingan keberlanjutan kegiatan perikanan nasional, itu juga menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen dalam menjaga sumber daya hayati dan lingkungannya. Dengan demikian, pemanfaatan ikan capungan Banggai bisa dilakukan secara lestari dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya.baca : Banggai Cardinal ditengah Meningkatnya Kepopuleran dan Ancaman Populasinya Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Andi Rusandi menambahkan, ikan capungan Banggai biasanya hidup berasosiasi dengan bulu babi dan anemon. Untuk itu, dalam melakukan konservasi, perlu dilakukan secara terintegrasi dan secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan dan pemanfaatan ikan tersebut bisa dilakukan secara bersamaan dan tetap dalam koridor yang aman.“Paling penting, harus ada juga perlindungan mikrohabitat ikan capungan Banggai melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah,” tegasnya.Salah satu dukungan yang penting untuk dilakukan dalam melaksanakan konservasi ikan capungan Banggai, menurut Andi, adalah keterlibatan pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterlibatan mereka, akan berdampak besar pada proses konservasi yang akan dan sudah dilakukan.“Dukungan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan ikan capungan Banggai sangat besar pengaruhnya,” tandas dia.baca : Serunya Melihat Keluarga Banggai, Ikan Endemik Sulawesi yang Terancam Punah Peran Daerah	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| Andi mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah sendiri bukan tidak ada. Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Daerah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut (BANGGAI DALAKA) dengan luas kawasan mencapai 869.059,94 hektare.Upaya tersebut, bagi Andi, menjadi bukti dari keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hayati laut yang statusnya terancam. Oleh itu, bentuk apapun dalam upaya perlindungan dan konservasi, harus terus dilakukan dan diapresiasi oleh semua kalangan.Selain pencandangan, Andi menyebutkan, KKP bersama Pemprov Sulteng tengah berupaya menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP3K Daerah BANGGAI DALAKA sebagai acuan bagi pengelola dakam melaksanakan kegiatan perlindungan, peestarian, pemulihan, pemanfaatan (berkelanjutan) sumber daya kelautan dan perikanan.“Ini dalam konteks siklus pengelolaan adaptif, agar target-target pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai,” sambung dia.Diketahui, ikan capungan Banggai adalah jenis ikan hias air laut endemik Indonesia. Ikan tersebut pertama kali ditemukan di perairan laut Pulau Banggai pada 1920. Selanjutnya, diketahui bahwa penyebaran endemik sangat terbatas dan sebagian besar berada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.Sebagai ikan endemik, capungan Banggai diketahui memiliki jangkauan yang sangat terbatas dalam suatu wilayah geografis dan diperkirakan hanya mencapai 5.500 kilometer persegi dengan total populasi kecil diperkirakan tak lebih dari 2,4 juta ekor.baca : Sanggupkah Indonesia Mengejar Singapura dalam Industri Ikan Hias Dunia?	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| Selain di kepulauan Banggai, sebaran capungan Banggai juga ada di kepulauan lain. Sebuah populasi kecil ikan tersebut diketahui ditemukan di Luwuk, Sulawesi Tengah dan kemudian ditemukan lagi populasi tambahan di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Fakta tersebut menegaskan bahwa capungan Banggai adalah terdiri dari populasi terisolasi dan terkonsentrasi.Meskipun endemik, akibat pelepasan pada jalur pedagangan sebagai ikan hias, populasi introduksi ikan tersebut dapat ditemukan di lokasi lainnya, seperti di perairan Luwuk, Bitung, Ambon, Kendari, Teluk Palu, dan Gilimanuk. Walau demikian, dari hasil penelitian, ikan capungan Banggai di kepulauan Banggai memiliki struktur genetika tertinggi dan memiliki corak warna yang khas, dibanding jenis di luar kepulauan Banggai.Ciri-ciri dari capungan Banggai, adalah ikan yang memiliki tubuh dengan panjang maksimal sekitar 8 centimeter. Dengan ukuran yang kecil, ikan tersebut tetap mudah dikenali karena memiliki sirip punggung berumbai di bagian pertama dan memanjang sampai ke ekor. Kemudian, pada sirip punggung kedua, diketahui berdiri sangat tegak dengan pola warna yang tegas yaitu tiga garis hitam di kepala dan tubuh.Ciri-ciri yang hanya ada pada capungan Banggai itu, semakin dipertegas melalui perbedaan antara jantan dan betina. Antara kedua jenis kelamin itu, terdapat rongga mulut yang mencolok besar dan itu hanya bisa terlihat saat mereka sedang diam. BerkelompokCiri-ciri lain yang bisa ditemui dari ikan capungan Banggai, mereka adalah ikan yang aktif pada pagi dan sore hari dan merupakan ikan laut tropis demersal yang biasa berkelompok hingga jumlahnya rerata 9 ekor. Saat berenang, ikan tersebut biasanya ada di perairan dangkal pada kedalaman antara 1,5 hingga 2,5 meter saja.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| Sebagai ikan yang habitat utamanya di perairan dangkal, ikan capungan Banggai biasa mendiami habitat terumbu karang, padang lamun, dan daerah terbuka pasir. Selain itu, habitat dengan perairan yang tenang dan terlindungi oleh pulau-pulau lebih besar, biasanya juga menjadi habitat paling disukai oleh ikan tersebut.Di luar habitat-habitat tersebut, ikan capungan Banggai biasanya juga bisa ditemukan pada bulu babi, anemon laut, dan karang bercabang. Untuk makanan utama, ikan tersebut biasanya memakan planktonik, demersal, dan organisme bentik. Copepoda merupakan bagian terbesar dari sasaran mereka.Keunikan dari ikan capungan Banggai, adalah saat proses pemijahan. Biasanya, pasangan jantan dan betina akan membangun wilayah pemijahan beberapa meter dari kelompok utama. Kemudian, telur-telur yang ukuran diameternya 2,5 milimeter ditempatkan pada rongga mulut indukan jantan untuk jangka waktu tak terbatas hingga menetas.Tak hanya itu, sebagai spesies unik yang hidup di perairan terbatas, capungan Banggai juga membedakan dirinya dari ikan laut lain karena tidak memiliki tahapan plankton. Kemudian, sepanjang hidupnya, ikan tersebut bisa bertahan maksimal hingga 4 tahun di penangkaran dan 2 tahun di laut lepas.Di sisi lain, Andi Rusandi menjelaskan, perdagangan ikan capungan Banggai sebagai ikan hias dan di waktu bersamaan terjadi kerusakan mikrohabitat, mengakibatkan terjadinya penurunan kepadatan populasi ikan tersebut di habitat alaminya. Lembaga konservasi dunia the International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah memasukan ikan capungan Banggai ke dalam daftar merah (red list) dengan kategori spesies yang terancam punah.	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2018-060-13.json	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia	Banggai Cardinal Jadi Ikan dengan Perlindungan Terbatas di Indonesia \| Selanjutnya pada konferensi penandatangan (conference of parties/COP) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ke-17, dihasilkan keputusan yang mewajibkan Indonesia untuk mengimplementasikan upaya konservasi dan pengelolaan ikan capungan Banggai. Tujuannya, adalah untuk memastikan perdagangan internasional mempertimbangkan prinsip yang berkelanjutan serta melaporkan kemajuan dari upaya yang telah dilakukan pada pertemuan ke-30 Animal Committee CITES, pada 2018. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-040-12.json	Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia	Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia \| [CLS] Eksploitasi tambang terjadi merata hampir di berbagai daerah di Indonesia. Tak kurang 149 juta hektar atau 44 persen daratan negeri ini digarap tambang. Kerusakan pun terjadi di mana-mana, tak hanya mengancam lingkungan, juga keselamatan warga. Untuk itu, sudah saatnya ada aturan mewajibkan operasi tambang tak merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia.Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, mengatakan, satu contoh tambang massif ada di Bangka. Hasil investigasi yang digelar oleh Friends of the Earth dirilis November 2012, mengungkapkan dua produsen smartphone, Samsung dan Apple, masih menggunakan bahan timah dari Pulau Bangka, Indonesia. Penambangan timah di Bangka, menyebabkan kehancuran hutan, tanah pertanian, merusak terumbu karang, dan merugikan masyarakat. Lingkungan rusak dan kehancuran lebih setengah pulau ini.Pada awal Maret 2013, Walhi bersama Friends of the Earth Netherlands, dan Inggris melayangkan surat kepada para produsen timah. Mereka menyayangkan situasi lingkungan dan keselamatan manusia dampak kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung.Tiga lembaga ini meminta, penambangan memperhatikan pendapat masyarakat terdampak (veto rakyat), tidak akan menambang timah di kawasan lindung di hutan dan laut. Penambangan di laut tidak akan membahayakan terumbu karang, mangrove, rumput laut, daerah penangkapan ikan nelayan.Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari para produsen timah. Namun, pada, 21 Maret lalu, ITRI, mengunjungi kantor Walhi Nasional di Jakarta. ITRI merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung industri dan pengembangan timah. Sebagian besar operasi mereka didanai oleh para produsen timah dan smelter.	[0.999989926815033, 5.325947768142214e-06, 4.717151114164153e-06]
2013-040-12.json	Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia	Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia \| Pius mengatakan, laporan kepolisian Bangka, satu orang meninggal setiap minggu karena pertambangan. “Ini tak bisa dibiarkan berlangsung terus,” katanya, usai bertemu dengan utusan ITRI. ITRI, ujar dia, tak boleh menutup mata dengan dampak tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan jiwa manusia ini.Di Afrika, katanya, ada DODD Frank Act, yang mengatur tak boleh ada timah dari wilayah konflik di Kongo. Walhi pun meminta, di Bangka, ada kebijakan mandatori serupa, guna memastikan tak ada timah yang merusak lingkungan, termasuk wilayah tangkap nelayan, dan menelan korban jiwa. “Kami harap ITRI ikut mendorong regulasi ini baik di tingkat lokal maupun internasional.”Saat itu, ITRI, datang merespon kampanye Walhi tentang penambangan timah Bangka yang merusak lingkungan dan manusia. Mereka berjanji akan turun ke Bangka dan melihat pertambagan di daerah itu. Utusan ITRI bertanya, apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Namun, satu sisi, mereka yakin, operasi tambang timah di Bangka, sudah sesuai UU Minerba tahun 2009.Audit LingkunganTak jauh beda dengan Walhi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun menyerukan audit menyeluruh terhadap pertambangan di negeri ini. Jatam aksi di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerukan masalah ini pada Kamis (28/3/13).A Haris Balubun, pengkampanye Jatam, mengatakan, audit lingkungan memang bukan satu-satunya jalan. Namun, setidaknya bisa mengungkapkan rekam jejak penyimpangan, dan kelalaian penyalahgunaan wewenang pengurus negara dalam mengelola sumber daya alam (SDA). “Dari sana dapat terlihat proses pemburukan lingkungan dan akibatnya. Ini tak lepas dari kepentingan kekuasan lokal dan nasional plus kekuatan modal.”	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]