Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| [CLS] Kontroversi yang ditimbulkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja belum juga kunjung reda. Salah satunya adalah mencuatnya respon publik dikarenakan pengesahannya yang mendadak beberapa hari lalu. Belakangan ini telah muncul isu mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan juga UMKM. Namun, ada salah satu unpopular issue, yakni terkait perizinan.Perubahan mendasar perizinan yang dicanangkan melalui UU ini adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha. Perubahan tersebut dari model berbasis izin biasa (license approach) menjadi perizinan berbasis resiko (risk-based licensing). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia.Singkatnya, pendekatan seperti ini membuat pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan resiko dan ancaman lingkungan eksternal dari suatu kegiatan usaha. Konsekuensinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar risiko yang telah ditetapkan pemerintah.Padahal, kita tidak bisa menjamin standar resiko yang ditetapkan pemerintah apakah sudah sesuai atau belum. Yang penting sih investor datang, bukankah begitu agenda pemerintah belakangan ini? Mari Tengok Dulu Negara LainRisk-based licensing bukanlah hal yang baru di dunia ini. Inggris menerapkan model ini dengan menyertakan sebuah risk assessment terhadap suatu usaha. Hal ini dinyatakan oleh Philip Hampton dalam laporannya pada tahun 2005 yang berjudul Reducing Administrative Burdens: effective inspection and enforcement.Untuk menilai dan melakukan asesmen tersebut, terdapat lembaga The Financial Services Authority nantinya melakukan sebuah inspeksi (on-site visits) terhadap kegiatan usaha.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| Lain cerita, Australia menerapkan risk-based licensing oleh Environment Protection Authority (EPA) terhadap resiko lingkungan. EPA mengeluarkan sebuah licensing guidelines yang menentukan tingkat resiko beserta rekomendasi penggunaan izinnya.Namun, EPA juga menerapkan beberapa standard conditions yang wajib dipenuhi bagi semua pemegang izin, salah satunya adalah laporan tahunan dari pemegang izin jika terdapat insiden yang mengancam lingkungan.Terdapat dua kondisi yang ditentukan, yakni kewajiban untuk memenuhi standard conditions dan dilaksanakan assessment lanjutan terkait risiko terhadap lingkungan.Indonesia perlu melakukan kajian perbandingan penerapan dengan negara lain, khususnya kedua negara di atas. Indonesia perlu menerapkan risk assesment berbasis penilaian lapangan seperti yang dilakukan oleh Inggris untuk mempertimbangkan dengan tepat sifat bisnis serta semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko kegiatan perusahaan.Indonesia juga perlu mengadaptasi skema standard conditions seperti di Australia. Skema ini akan memberikan persamaan hukum bagi seluruh pemohon izin dan bertujuan memberikan proteksi untuk meminimalisir resiko pelanggaran, bahkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat resiko paling kecil sekalipun.Baca juga: Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,26 Milyar Pengaturan Perizinan Berbasis Risiko dalam UU Cipta KerjaPenerapan Perizinan Berbasis Risiko ditekankan pada perizinan berusaha. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 – 12 UU Cipta Kerja (Dokumen Final Paripurna DPR, Oktober 2020). Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi.Kategori Rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai legalitas pelaksanaan izin berusaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| Sedangkan terhadap Kategori Tinggi barulah memerlukan NIB dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.Artinya, pemerintah juga harus membuat indikator dan sekaligus klasifikasi usaha. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (2020) menyatakan pengaturan perizinan berbasis resiko tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia, karena penentuan resiko cenderung subyektif, mudah diperdebatkan, serta memerlukan banyak data dalam pemeringkatan resiko.Lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan pengaturan dalam UU ini yang ditentukan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, Pasal 12 misalnya. Kita ketahui Peraturan Pemerintah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah secara mandiri, tanpa adanya peran dari unsur/lembaga perwakilan rakyat.Tentu hal ini menjadi masalah, karena tidak akan ada keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan.Padahal, perizinan usaha akan sangat berdampak pada masyarakat, misalnya terkait dengan tanah dan lingkungan. Potensi konflik kepentingan juga dapat memengaruhi pembentukan peraturan pemerintah. Selain itu, dapat dilihat bahwa ada kontradiksi sebenarnya.Satu sisi, UU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi banyaknya peraturan saat ini. Namun di sisi lain, UU ini malah mensyaratkan adanya berbagai aturan turunan.Walaupun sebenarnya ada mekanisme pengujiannya ke MK dan MA jika terjadi pertentangan norma, namun itu tetap membutuhkan proses yang lama untuk menyelesaikannya. Justru hal ini akan merugikan usaha yang telah berjalan, karena harus menyesuaikan lagi dengan aturan yang baru.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| Seharusnya detail pengaturan telah diletakkan dalam UU Cipta Kerja sekaligus. Hal ini untuk menjamin keterwakilan suara masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum.Baca juga: Menyoal Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dampak Terhadap Sektor LingkunganPerizinan berbasis resiko memiliki keterkaitan erat dengan usaha di sektor lingkungan. Tidak adanya ketentuan izin pada kategori usaha rendah dan menengah juga akan meniadakan syarat izin sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).Bahkan, nomenklatur “izin lingkungan” dalam UU PPLH sejatinya telah diubah oleh Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja dengan konsep Persetujuan Lingkungan. Walaupun memang, pemenuhan Amdal masih dipertahankan dalam memperoleh dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Tetapi penyusunan dokumen Amdal pada Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja sangat disederhanakan.Amdal tidak lagi mendasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta prinsip pemberitahuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih lanjut, masyarakat yang dilibatkan hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung.Padahal dalam Pasal 26 UU PPLH mengamanatkan pelibatan masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan juga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Artinya, penyederhanaan konsep perizinan juga mengakibatkan semakin minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.Selain itu, UU Cipta Kerja membuat pengelolaan izin sektor lingkungan terkesan sangat tersentralisir. Berdasarkan Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja, kewenangan penetapan Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| ICEL (2020) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas untuk benar-benar mengetahui dan memahami kondisi lingkungan di lokasi, karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.Masalah lingkungan seharusnya dipahami berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, dan yang mengetahui tentu adalah unsur/lembaga yang paling dekat di daerah tersebut. Konsepsi perizinan seperti ini menderogasi makna dan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkandung dalam UU PPLH. Terkait Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi PerizinanPermasalahan lain dapat kita lihat pada pasal pengawasan yang diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi: “Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7)”.Namun pasal ini tidak memberikan tata cara yang akan dilaksanakan untuk mengawasi kegiatan usaha. Lagi-lagi, mekanisme pengawasan tentunya akan diatur dalam suatu peraturan turunan.Ringkasnya pasal pengawasan seakan-akan pembentuk undang-undang tidak memikirkan keberlakuan dari model perizinan ini nantinya. Niat untuk memberikan izin yang mudah, tidak diimbangi dengan melakukan pengawasan yang ketat. Padahal potensi pelanggaran terhadap izin tetap ada, bahkan justru bertambah lebih besar.Salah satu konsep pengaturan yang dimungkinkan adalah pemberian sanksi administratif atau sanksi pidana. Tentu dengan tetap mempertimbangkan prinsip pidana sebagai ultimum remidium.Masih banyak hal sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah bersama DPR dalam mengesahkan UU Cipta Kerja ini. Mengingat respon penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus ada. UU ini seharusnya menjadi momentum perbaikan kerangka hukum Indonesia di bidang kegiatan usaha, khususnya dalam meningkatkan kualitas perizinan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| Tujuan deregulasi yang disematkan dalam UU Cipta Kerja harus juga diimbangi dengan tindakan pembentuk undang-undang yang mencerminkan pertanggungjawaban terhadap deregulasi tersebut. Jangan sampai deregulasi nantinya menimbulkan pengaturan yang membingungkan, atau justru mengamanatkan peraturan-peraturan baru.Perubahan pendekatan terhadap pengaturan perizinan dalam Hukum Indonesia tidak terlepas dari tujuan menciptakan debirokratisasi dan deregulasi perizinan. Namun, Indonesia sendiri belum pernah melakukan perombakan pengaturan semasif ini.Penerapan Perizinan Berbasis Resiko di satu sisi dapat menjadi pionir dan terobosan hukum jika memang berhasil menjawab masalah birokrasi di Indonesia. Namun di sisi lain, pendekatan ini dapat menjadi bumerang bagi kerangka hukum perizinan dan administrasi negara. Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan seperti ini.Kesimpulannya, pengusaha mendapatkan keuntungan double. Pertama, bagi usaha yang memiliki dampak resiko rendah dihilangkan dari kewajiban izin, sedangkan bagi yang masih memerlukan izin dimudahkan perizinannya.Dimudahkannya perizinan dengan tidak diimbangi pengawasan akan membuat potensi pelanggaran terhadap lingkungan hidup meningkat. Sangat disayangkan sekali usaha untuk mengundang investasi, malah mengorbankan semangat kita untuk menjaga bumi. Referensi Ady Rhea DA, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan”, diakses pada 8 Oktober 2020.Environmental Protection Authority (EPA), 2016, EPA licencing guideline: environmental risk levels, Environment Protection Authority, Sydney.Environmental Protection Authority (EPA), “Risk-based licencing”, diakses pada 8 Oktober 2020.Feby Ivalerina dkk, 2020, Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan Terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, hlm. 6.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-020-19.json	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja	Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja \| Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), “Catatan atas RUU Cipta Kerja”, diakses pada 9 Oktober 2020.Philip Hampton, “Reducing Administrative Burdens: effective inspection and endforcement”, The Hampton Review – Final Report, diakses pada 8 Oktober 2020.Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Nomor…). Dokumen Final Paripurna DPR, Oktober 2020. * I Wayan Bhayu Eka Pratama, penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Artikel ini adalah opini penulis [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2015-064-09.json	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia \| [CLS] Rencana Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dinilai sebagai langkah yang salah. Pasalnya, kebijakan SVLK pada kenyataannya saat ini sangat membantu pertumbuhan industri kayu atau meubel yang ada di Indonesia. Karenanya, SVLK sudah sepantasnya untuk dipertahankan sebagai kebijakan yang mendukung industri meubeul.Menurut anggota Jaringan Pemantau Independen (JIPK) Mardi Minangsari, jika Jokowi bersikukuh akan menghapus kebijakan SVLK, maka itu artinya Presiden sedang berusaha untuk menghancurkan sistem tata niaga meubel di Indonesia dan dunia internasional.“Harusnya SVLK itu dipertahankan kebijakannya. Karena, kebijakan tersebut akan memberi dampak yang bagus untuk perkembangan industri meubel nasional. Jika dihapus, justru itu akan mengancam industri tersebut,” jelas perempuan yang biasa disapa Minang itu dalam diskusi yang digelar di Tjikini 17, Jakarta, pada Jumat (17/04/2015).Minang mengungkapkan, berkat SVLK, tata niaga meubel di Indonesia dinilai sangat baik di mata internasional. Sehingga, reputasi kayu dari Indonesia dalam perdagangan internasional bisa diterima dengan baik dan mendapat kepercayaan penuh. Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya bisa dipertahankan dan bukan dihancurkan.Berkat kepercayaan pasar internasional juga, Minang menjelaskan, industri meubel Tanah Air saat ini terus bergerak naik dan semakin membaik dari hari ke hari. “Jika dicabut kebijakannya, maka itu sama saja menjatuhkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional. Daya saing meubel dari Indonesia akan melemah dengan cepat,” tutur dia.Tidak hanya itu, Minang menilai, rencana pencabutan kebijakan SVLK juga pada akhirnya akan berdampak negatif untuk industri meubel nasional, karena pangsa pasarnya akan ikut mengerucut.”Dengan kondisi sekarang ada SVLK saja, pangsa pasar kecil, apalagi kalau nanti sudah dicabut, pasti akan semakin mengerucut lagi,” tandas dia.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2015-064-09.json	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia \| “Sangat disayangkan saja jika Presiden merencanakan begitu. Saat negara lain seperti Vietnam, Myanmar dan bahkan Malaysia, membuat SVLK sendiri, Indonesia yang sudah ada malah akan dicabut. Kita akan semakin tertinggal saja,” tambah dia.Perlindungan Industri Kecil dan Menengah Menyikapi penilaian Presiden Jokowi yang menyebut kebijakan SVLK mengganggu perajin kecil, Asosiasi Industri Permebeulan & Kerajinan Indonesia (Asmindo), berpendapat bahwa itu merupakan penilaian yang salah. Karena, yang dibebani untuk memiliki SVLK itu adalah perajin di hulu.“Sementara, kalau perajin kecil ya tidak diharuskan memiliki SVLK. Mereka cukup mendapatkan surat rekomendasi saja. Jangan sampai ada salah arti tentang SVLK. Karena, kebijakan tersebut pada kenyataannya sangat membantu sekali untuk industri meubel di Indonesia,” ujar Widayati Soetrisno, anggota Asmindo.Widayati menjelaskan, kalaupun perajin kecil akan menebang pohon untuk diambil kayu, itu juga tidak diwajibkan untuk memiliki SVLK, tapi cukup melengkapi dokumen konfirmasi saja.”Namun, untuk mendapatkan itu juga tidak gampang. Kalau mau gampang, ya perajin kecil bisa menebang, asalkan itu di lahan sendiri pohonnya,” tutur dia.Menurut Widayati, kekhawatiran Presiden Jokowi sangat tidak beralasan jika memang yang jadi masalah adalah perajin kecil. Karena, pada kenyataannya ada solusi untuk dipecahkan secara bersama dan itu bersifat membantu.“Kalau kebijakan SVLK benar akan dicabut, bagaimana dengan nasib meubel kita di pasar internasional seperti Eropa, AS dan Jepang? Untuk Eropa saja kita sudah mendapatkan 40 persen dari total 100 persen pasar ekspor Indonesia. Itu artinya, kita terancam kehilangan pemasukan hingga 40 persen dari Eropa saja,” papar dia.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2015-064-09.json	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia	SVLK Dicabut, Sama Saja Hancurkan Industri Meubel Indonesia \| Karena itu, Widayati menilai akan ada kontradiksi jika kebijakan SVLK benar dicabut. Pasalnya, beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia dari meubel meningkat hingga USD5 miliar. ”Tahun 2013 realisasinya USD1,3 miliar. Walau tahun target dari Kemendag cukup sulit, namun bagi industri meubel nasional itu menjadi tantangan karena pasar internasional sedang bagus merespon produk meubel kita,” ungkap dia.Telaah KembaliSebelum mencabut kebijakan SVLK, sebaiknya Presiden menelaah kembali seperti apa kebijakan SVLK dan apa manfaat serta negatifnya untuk industri meubel di Indonesia. Jika itu sudah dilakukan, maka Presiden boleh memutuskan apakah akan dicabut atau dipertahankan.“Persoalan SVLK ini harus dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak lain yang terkait. Harus diperjelas dulu bagian mana yang menghambat dan tidak boleh begitu saja dicabut,” demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagyo.“Presiden Jokowi harus punya visi yang lebih panjang, karena jika kebijakan ini dihapus, maka tujuan SVLK untuk menertibkan tata usaha kelola kayu hingga menekan illegal logging dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha di tingkat internasional, sama sekali tidak akan tercapai,” tambah dia.Oleh karena itu, sejumlah organisasi yang terdiri dari Asmindo, AMAN, FWI, ICEL, JPIK, PBH KEMITRAAN dan HUMA, mengeluarkan sikap bersama agar kebijakan SVLK dipertahankan.Mereka juga menyerukan penguatan implementasi SVLK untuk mencapai tujuannya secara tepat dengan mereformasi sistem perizinan dan memperkuat sistem insentif dan disinsentif bagi dunia usaha kecil dan menengah, serta agar dibuat kebijakan terobosan yang pro perlindungan hutan dan lingkungan hidup melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-058-06.json	Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike	Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike \| [CLS] Dua kucing hutan kembali ke habitat, hutan Sicike-cike, Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (29/4/17). Sebelum lepas liar, tim medis Indonesian Spesies Conservation Program (ISCP) bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sidikalang, memeriksa kondisi kesehatan satwa. Mereka sehat.Saat kandang terbuka, satwa ini tampak canggung keluar. Mereka masih beradaptasi terlebih dahulu. Beberapa menit berselang, satu kucing hutan dewasa mengaung langsung lari kencang ke kiri hutan Sicike-cike. Kucing remaja masih tinggal dekat kandang, mengaung beberapa saat, kemudian berari ke kanan hutan.Tuahmanraya Tarigan, Kepala Seksi Wilayah-I BKSDA Sidikalang, kepada Mongabay mengatakan, konsep BKSDA Sumut menjaga satwa tetap ada di alam. Jadi langkah utama meningkatkan penyitaan satwa dilindungi.Dia mengatakan, bagi masyarakat yang memelihara satwa liar agar menyerahkan ke BKSDA Sumut untuk dilepasliarkan ke alam.Kucing hutan, katanya, tinggal di alam liar, bukan kandang sempit buatan manusia. Kini, status satwa hampir punah, hingga harus dijaga ketat dan tak diburu, perdagangkan atau dipelihara.Dua kucing hutan ini, lepas liar di hutan Sicike Cike, karena kerapatan hutan masih bagus. Kegiatan ilegal berdampak kerusakan habitat terbilang minim.Saat ini, katanya, masih banyak para pemburu menangkap satwa dilindungi seperti kucing hutan, untuk diperjualbelikan. Faktor ekonomi, jadi salah satu alasan mereka.“Melalui Mongabay kami sampaikan, kucing hutan dilindungi UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jangan sekali-kali mau membeli satwa dilindungi ini.” Rudianto Sembiring, Direktur ISCP mengatakan, dua macan akar sudah empat bulan di kandang karantina di Sibolangit, Deli Serdang. Satwa ini, katanya, hasil penyitaan dan serah terima dari warga di Kota Medan dan di Desa Sikeben, Deli Serdang.Selama di karantina, dua satwa ini jalani rehabilitasi seraya mengamati sifat liar, dan makanan dari binatang baik hidup dan mati.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-058-06.json	Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike	Rumah Baru Kucing Hutan Ini di Hutan Sicike-cike \| “Ini sangat perlu, untuk terus melatih dan menjaga sifat liarnya, sehingga jika nanti dilepas kembalikan ke alam, satwa-satwa ini tetap bisa bersaing mencari makannya, dan mampu berburu guna mendapatkan makanan mereka, ” ucap Rudianto.Dia bilang, banyak orang memburu ini di alam dengan cara memberikan makanan dipasang jerat. Lebih miris, terkadang membunuh induk untuk mendapatkan anakan.Ada lebih menyedihkan lagi, satwa dipelihara sejak bayi, lalu jadi koleksi mereka yang tergabung dengan komunitas binatang. Ada juga menjual bayi, lalu dipelihara bebas.“Bagi ISCP, biarkan satwa ini hidup dan mati di alam sesuai kondratnya.” [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2012-007-04.json	Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya…..	Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. \| [CLS] Manusia bukan satu-satunya mahluk yang mengalami gangguan terkait rasa bahagia di usia pertengahan (umumnya sering disebut krisis paruh baya), primata besar ternyata mengalami hal yang sama. Berdasarkan laporan terbaru dari Proceedings of the National Academy (PNAS), dari penelitian terhadap sekitar 500 primata besar (yaitu 336 simpanse dan 172 orangutan) diketahui bahwa pola krisis paruh baya yang serupa juga dialami primata, dengan gejala yang mirip seperti manusia.Namun bukan berarti primata ini juga melakukan apa yang secara negatif dilakukan pria paruh baya, misalnya berdandan lebih necis, atau menjadi genit dan melirik gadis belia. Perubahan perilaku primata ini lebih pada pola meningkatnya rasa bahagia di usia muda, lalu mengalami penurunan di usia pertengahan, dan kembali meningkat di usia tua.“Kami berharap bisa memahami serpihan informasi ilmiah terkait hal ini, mengapa rasa bahagia manusia mengikuti kurva berbentuk U di dalam hidup mereka? Manusia sudah menunjukkan bahwa rasa bahagia itu bukan terkait dengan urusan uang belaka, pecahnya sebuah perkawinan, urusan telepon seluler, atau hal-hal ekstra lainnya di dalam hidup. Hal yang sama juga dialami oleh primata besar ini, yang tidak bisa mengungkapkan hal ini dan tentu tidak terkait hal-hal ekstra seperti layaknya manusia,” ungkap salah satu penulis penelitian, Andrew J. Oswald dalam rilis media mereka.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2012-007-04.json	Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya…..	Tahukah Anda? Orangutan Ternyata Juga Mengalami Krisis Paruh Baya….. \| Para ahli mewawancara penjaga kebun binatang, para relawan dan peneliti juga bekerja sedekat mungkin dengan orangutan dan simpanse untuk meneliti kehidupan mereka. Dengan menggunakan kuesioner yang sudah dimodifikasi untuk primata, para ahli menemukan bahwa primata mengalami penurunan rasa tenteram dan bahagia di akhir usia duapuluhan dan awal tigapuluhan, dibandingkan dengan manusia yang mengalaminya di usia antara 45 hingga 50 tahun. Dalam kuesioner ini pertanyaan yang disampaikan seputar mood, kenikmatan dalam bersosialisasi, dan bagaimana kepuasan yang mereka rasakan dalam mencapai tujuan mereka.“Hasil penelitian yang kami dapatkan menunjukkan bahwa kurva kebahagiaan yang menurun di usia paruh baya bukan hanya milik manusia, kendati hal ini sangat berbeda dari aspek kehidupan manusia dan masyarakat, namun hal ini membuktikan bahwa secara biologis manusia berbagi hal yang sama dengan primata,” ungkap para ahli. “Temuan ini memiliki implikasi yang luas secara ilmiah dan dari sudut pandang ilmu sosial, dan bisa membantu bagaimana meningkatkan rasa bahagia bagi diri manusia dan primata.”Para ahli sendiri belum sepenuhnya memahami mengapa siklus ini muncul, namun dalam teori yang muncul belakangan ini yaitu adanya perubahan di otak saat usia paruh baya, serta penyebab-penyabab evolutif lainnya, yang mempengaruhi kebahagiaan di masa muda dan usia tua.“Individu baik yang muda ataupun berusia tua, bisa mengalami kepuasan di dalam tahapan kehidupan, dimana mereka memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mengembangkan diri mereka, dan akan cenderung tidak melawan balik situasi yang bisa membahayakan mereka atau kerabat mereka,” ungkap para ahli,CITATION:Alexander Weiss, James E. King, Miho Inoue-Murayama, Tetsuro Matsuzawa, Andrew J. Oswald. Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human well-being. PNAS. 2012. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2012-042-18.json	Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium	Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium \| [CLS] Operasi ilegal, izin perusahaan segera dicabut SETELAH mendapat tekanan dari organisasi-organisasi lingkungan, akhirnya lahan konsesi PT Kalista Alam, seluas 1.605 hektare (ha) di hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, masuk lagi ke dalam peta moratorium. Artinya, di kawasan itu tak boleh dikeluarkan izin pengelolaan hutan.Ketua Satgas REDD +, Kuntoro Mangunsubroto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin(21/5/12) mengatakan, dalam revisi kedua peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) Mei ini, konsesi PT Kalista Alam masuk kembali ke dalam kawasan moratorium, setelah sempat keluar pada revisi pertama, November 2011.Dia mengatakan, operasi PT Kalista Alam di Rawa Tripa ilegal. Sebab, perusahaan beroperasi dengan izin prinsip yang sudah kadaluarsa. Hak Guna Usaha (HGU) yang diakui ada ternyata tak ada.Untuk itu, Gubernur Aceh baru diminta mencabut izin pengelolaan kawasan yang telah diberikan kepada perusahaan ini.“Nasi sudah jadi bubur, kawasan sebagian sudah jadi kebun sawit. Sebagian sudah dibakar. Yang penting setop dulu karena semua ilegal,” katanya dalam acara Setahun Moratorium.Wakil Satgas REDD +, Mas Achmad Santosa menambahkan, penegakan hukum terkait PT Kalista Alam sedang diproses. Beberapa jeratan hukum yang bakal dikenakan, antara lain, pidana untuk kasus pembakaran, UU Perkebunan.Lalu, PPNS Kehutanan dan UU Konservasi terkait habitat orangutan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun akan menggugat perdata ganti rugi atas kerusakan lingkungan. “Untuk penegakan hukum administrasi, pemberi izin (Gubernur-red) diminta mencabut izin atau revokasi konsesi yang dikeluarkan,” ucap Mas Achmad.Bagaimana si pemberi izin, apakah akan terkena tindakan hukum? Menurut Kuntoro, secara umum jika terjadi pelanggaran administrasi maka akan di PTUN-kan. “Jika ada indikasi korupsi bisa dipidanakan.” “Saat ini masih dikaji soal itu.”	[0.9999998807907104, 4.642326345560832e-08, 5.286939597226592e-08]
2012-042-18.json	Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium	Lahan PT Kalista Alam Masuk Peta Moratorium \| Menurut Mas Achmad, proses hukum memang tidak mudah. Semua aspek hukum dikaji, baik menggunakan UU pidana korupsi maupun non korupsi. Namun sampai saat ini, ujar dia, belum sampai ke sana, masih konsentrasi mengenai pembakaran lahan.Izin konsesi PT Kalista Alam diberikan oleh mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada Agustus 2011.Kawasan Moratorium BertambahDalam kesempatan itu, Kuntoro juga menjelaskan, hasil revisi kedua PIPIB. Dalam PIPIB kali ini ada tambahan kawasan yang masuk peta moratorium sebesar 379 ribu hektare (ha).Dia menjabarkan, dalam PIPIB Mei 2011, kawasan moratorium 64.144.073 ha, revisi I November tahun yang sama turun menjadi 65.374.251 ha. “Pada revisi kedua naik menjadi 65.753. 810 ha.”Peningkatan kawasan moratorium itu dari penambahan wilayah sekitar 862 ribu ha dan pengurangan seluas 482 ha.Sayangnya, Kuntoro dan tim tak dapat menjelaskan dengan rinci, dari daerah dan unsur apa saja penambahan itu. Menurut dia, semua data detil ada di Kementerian Kehutanan.Namun yang pasti, ucap Kuntoro, peta kali ini dibuat berdasarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Dia mencontohkan, dalam revisi kedua ini, mengeluarkan desa yang terletak pada tanah mineral di wilayah gambut, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).“Juga memasukkan kembali kawasan PT Kalista Alam ke peta moratorium.” [SEP]	[0.9999937415122986, 2.917031679317006e-06, 3.314325113024097e-06]
2014-017-09.json	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng \| [CLS] Dalam dasawarsa 1990-an, sebuah proyek ambisius Pemerintah Indonesia untuk mengubah bentang satu juta hektar hutan untuk dijadikan lahan persawahan dilakukan di Kalimantan Tengah. Hutan gambut dikonversi, kanal-kanal untuk mengeringkan air dibangun, namun yang terjadi pada akhirnya adalah kegagalan besar, -yang menyebabkan area ini ditelantarkan. Inilah sepenggal cerita dari Mega Rice Project (MRP) atau yang dikenal sebagai Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar.Secara umum, laju deforestasi di Kalimantan terjadi secara dramatis pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang telah mengganti hutan primer menjadi area konsesi HPH dan perkebunan sawit. Berdasarkan WWF, dari total sekitar 54 juta hektar daratan Kalimantan, 14 juta hektarnya berada di bawah konsesi HPH hingga tahun 2000-an. Menurut data Global Forest Watch (GFW), Kalimantan telah kehilangan tutupan hutannya sebanyak 11 persen diantara tahun 2001-2012, atau sekitar 6 juta hektar tutupan hutan.Bagi satwa seperti orangutan, penebangan hutan berarti terjadinya fragmentasi (habitat terpenggal) yang menyebabkan orangutan terpecah dalam pulau-pulau habitat kecil. Sejak tahun 1950-an hingga saat ini populasi orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), diperkirakan telah anjlok antara 50-84 persen. Hasil survey di tahun 2000 dan 2003 memperkirakan jumlah orangutan berkisar 45 – 69 ribu untuk seluruh Kalimantan. Dengan ancaman eksploitasi karena ekspansi perkebunan, penebangan, kebakaran dan perburuan dapat dipastikan jumlah orangutan telah jauh menurun lagi saat ini.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-017-09.json	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng \| Khusus, di dalam dan sekitar eks area PLG diperkirakan lebih dari separuh populasi orangutan Kalimantan di wilayah ini telah lenyap hanya dalam waktu 14 tahun. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Columbia University, OuTrop (Orangutan Tropical Peatland Project) dan CIMTROP (Center for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatlands) di tahun 2009, jumlah orangutan telah berkurang dari 4.100 individu di tahun 1995 menjadi hanya sekitar 1.500–1.700 individu saja.“Enam puluh tahun yang lalu, orangutan dapat menyeberangi sungai Sebangau, melintasi pohon ke pohon, tetapi sekarang sejak hutan dibabat habis, tidak ada lagi orangutan yang mampu melintasi sungai, populasi mereka jadi terisolasi,” jelas Simon Husson, pendiri dan peneliti dari OuTrop yang melakukan penelitian di eks area PLG.Berdasarkan hasil penelitan OuTrop, pembangunan kanal-kanal drainase di area PLG telah menyebabkan munculnya titik-titik api kebakaran di 70 persen wilayah blok C di eks PLG, dan hampir semua di blok A, B dan D. Kanal juga digunakan sebagai rute para illegal loggers.Merujuk kepada data Global Forest Watch, area eks PLG dan sekitarnya telah kehilangan 321 ribu hektar tutupan pohon diantara tahun 2001 hingga 2012. Karena merupakan area rawa gambut yang dikeringkan, maka wilayah ini menjadi rawan terbakar. Dalam waktu seminggu (30 September – 7 Oktober 2014) saja, -berdasarkan citra satelit milik NASA, telah terjadi lebih dari seratus kebakaran di wilayah ini.Orangutan Masih Bertahan di Sisa Hutan di Kawasan Eks PLGPenelitian yang dipimpin oleh Megan Cattau dari Columbia University bersama koleganya dari OuTrop dan CIMTROP mengamati area eks PLG sebagai fokus kajian, karena adanya fragmentasi habitat akibat deforestasi yang terjadi secara masif di area ini. Penelitian ini mencakup wilayah seluas 4.500 km persegi yang terbagi menjadi lima blok, dari A sampai E.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-017-09.json	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng \| Para peneliti menduga meskipun telah terdapat penebangan hutan, pembalakan liar, pengeringan lewat kanal (drainase), kebakaran dan degradasi, namun masih ada sisa fragmen hutan yang tidak terganggu di blok C.“Kami terkejut dan senang saat menemukan orangutan di kelompok hutan yang lebih kecil,” jelas Cattau. “Meskipun dalam jangka panjang hilangnya hutan akan terus mengurangi populasi mereka.”“Mereka ini orangutan yang beruntung, karena masih bisa bertahan setelah berbagai tekanan terhadap tempat hidupnya,” menambahkan Simon Husson. “Pasti banyak yang mati karena kelaparan, ditembak atau mati dalam kebakaran yang terjadi.”Menurut Husson, di kelompok hutan tersisa masih terdapat makanan yang cukup untuk mendukung orangutan yang ada disitu. Tetapi jika ada para orangutan “pengungsi” dari tempat lain yang pindah ke sana, lama-kelamaan sumberdaya makanan akan semakin menurut.“Berapa lama mereka dapat melakukan ini untuk, kita tidak tahu, termasuk berapa kapasitas di tingkat kepadatan yang masih dapat tertampung seperti saat ini.”Menurut Cattau, orangutan berkumpul di suatu tempat dapat dipahami lewat teori “berkerumun akibat tekanan” (crowding compression), dimana populasi orangutan yang tinggi dapat dijumpai di suatu daerah daripada di daerah lain akibat adanya tekanan. Dengan demikian dampak penuh dari deforestasi terhadap satwa liar dalam jangka pendek belum segera terlihat.“Orangutan akan berkerumun ke hutan yang tersisa yang dapat mereka jangkau, akan ada jeda waktu sebelum populasi akhirnya menurun karena tekanan kepadatan meningkat. Dimasa yang akan datang kita bisa lihat kemungkinan turunnya populasi akibat gangguan pada saat ini.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-017-09.json	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng	Asa para Peneliti Untuk Mengembalikan Habitat Orangutan yang Terputus di Area Eks PLG Kalteng \| Para peneliti memiliki hasrat yang ambisius untuk menyambung kembali fragmen habitat yang tersebar di ribuan hektar kawasan eks PLG. Jika ini menjadi kenyataan, maka sub-sub populasi yang terisolasi dapat terhubung kembali menjadi satu dari 10 populasi terbesar orangutan yang ada di Kalimantan.“Ini sangat sulit, karena rencana proyek semacam ini belum pernah dicoba sebelumnya,” jelas Husson. “Apalagi lebih banyak dana besar yang masuk ke Kalimantan lebih memilih hutan yang masih utuh, alih-alih hutan yang sudah terdegradasi, yang perlu restorasi dan rehabilitasi.”Namun demikian, para peneliti percaya masih ada harapan. Menurut Husson, apa yang masih ada di daerah yang terkena dampak perlu dilindungi. Itu berarti termasuk menghentikan kebakaran, mengatur kembali kanal-kanal air, mencegah perambahan dan melakukan penanaman kembali. Termasuk didalamnya melakukan penyusunan zonasi dan membangun rencana konservasi.“Menyambungkan kembali fragmen demi fragmen hutan ini layak, tidak seperti di banyak proyek koridor yang diusulkan di tempat lain, dimana lokasinya banyak yang terpotong jalan raya maupun proyek infrastruktur. Bagaimanapun saya masih percaya dan punya harapan untuk masa depan hutan dan masa depan orangutan di daerah ini,” jelas Cattau mengakhiri.Referensi:http://news.mongabay.com/2014/1007-gfrn-joshi-bornean-orangutan-1.htmlhttp://news.mongabay.com/2014/1008-gfrn-joshi-orangutans-2.html [SEP]	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2017-061-11.json	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua \| [CLS] Hari Kartini jatuh pada 21 April, dan Hari Bumi setiap 22 April. Memperingati dua hari penting ini, Mongabay, menyajikan seri tulisan mengenai perjuangan dan upaya perempuan-perempuan dalam menjaga lingkungan dan alam. Mereka bekerja tanpa pamrih. Bagi para perempuan ini, memulai berbuat sesuatu bagi alam walau kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka sosok-sosok inspiratif. Edisi pertama, Mongabay, akan mengangkat cerita perempuan-perempuan dari Manokwari, Papua, yang sadar akan keterancaman bencana tsunami lalu menanam puluhan ribu mangrove. Kelompok ini terdiri dari perempuan-perempuan berusia rata-rata 50 tahunan!Ceritanya, pada 10 Oktober 2002, gempa menguncang Ransiki, distrik di Manokwari, Papua Barat, kini jadi Ibukota Kabupaten Manokwari Selatan.Rika Rumadas, terpaut ratusan kilo meter dari distrik itu, tepatnya di Kampung Wamesa, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari. Dia terhempas di atas perahu karena kiriman gelombang tsunami usai gempa.Malam itu, Rika usai memancing di sekitar pantai, beruntung tsunami tak merengut nyawanya. Itu kejadian 15 tahun silam.“Beruntung ombak (tsunami) tak mematikan. Saya hanya kaget karena perahu terhempas dan berusaha mendayung ke kampung. Saya mendayung ternyata sudah jalan raya,” katanya, memulai cerita.Kabupaten Manokwari Selatan, merupakan daerah rawan gempa. Pada 2002, gempa di siitu terjadi dua kali, pada September enam skala richter dan Oktober 7,6 skala richter, diikuti tsunami.Tsunami terpantau di Pesisir Ransiki, Oransbari hingga Manokwari. Di Manokwari, ketinggian terpantau satu meter. Akibat gempa, delapan orang meninggal dunia, 632 terluka, dan 1.000 rumah hancur di Ransiki, Oransbari dan Manokwari.Saat itu, Rika sedang ditunggu keluarga. Warga lain di kampung berpenduduk sekitar 97 keluarga itu sudah berlari ke bukit sekitar satu kilometer dari kampung. “Keluarga laki-laki menunggu saya bersama-sama lari ke daerah aman.”	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-061-11.json	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua \| Selviana Yoweni, perempuan lain di kampung itu bercerita soal kepanikan warga saat tsunami. “Saya lagi masak ada gempa. Menyusul tsunami. Kami yang perempuan diminta keluar rumah, berlari ke bukit,” katanya.Dampak tak mendapat informasi cukup, tsunami tak jadi pelajaran berharga bagi warga. Mereka kembali hidup normal seperti tak pernah ada bencana.Sepuluh tahun kemudian, pada 2013, warga termasuk Rika dan Selviana, bersama tujuh perempuan lain di kampung itu–belakangan jadi aktor utama pelindung manggrove—, baru tahu kalau mereka bisa selamat dari tsunami, karena pantai memiliki pelindung alami yakni, mangrove. Tanaman itu mulai berkurang karena sering ditebang.Mereka tahu manggrove sebagai pelindung utama dari hantaman gelombang tsunami, dari sebuah lembaga yang datang ke kampung pada 2013. Lembaga itu mengedukasi mereka.Rika dan Selviana bersama enam rekan perempuan lain berumur rata-rata lebih 50 tahun sadar, manggrove harus mereka jaga.“Kami kelompok mama-mama yang tadi sering mengambil mangrove untuk jadi kayu bakar, bahkan kadang dijual jadi merasa bersalah. Kami akhirnya tahu tentang penting menjaga mangrove lalu berhenti menebang Mangrove,” ujar Rika.Kelompok perempuan ini konsisten menanam mangrove. Mereka diajar cara mencari bibit mangrove, menyiapkan koker (polybag), lahan, menanam, hingga merawat. Akhirnya pekerjaan dimulai pada Maret 2013. Tiap pagi, selepas menyiapkan sarapan keluarga dan membereskan pekerjaan rumah, mereka berjalan kaki ke hutan Mangrove berjarak sekitar satu kilometer dari kampung. Mencari bibit mangrove jatuh dari pohon induk. Bibit-bibit dikumpulkan di pinggir hutan. “Pekerjaan itu kami lakukan tiga kali seminggu,” katanya.“Kami kadang dimarah suami. Kami bilang mangrove kami tanam itu nanti pele (menghalangi-red) kita dari tsunami,” kata Lea Dubri (37). Lea satu-satunya perempuan kelompok itu yang berumur kepala tiga.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-061-11.json	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua \| Rika Rumadas, Selviana dan perempuan lain, masing-masing, Orpa Dubri, Hermalina Suabei, sudah berumur limapuluhan. Satu orang lagi Paulina Inggesi Mansumber meninggal dunia karena tumor kandungan kala usia 75 tahun. Rika Dubri, perempuan lain berumur 69 tahun dan sedang sakit.Rika Rumadas mengatakan, meski Paulina sudah tua namun sangat bersemangat. Hampir setiap mereka bekerja dia selalu terlibat. “Ibu Paulina kalau duduk sambil koker sampai keram. Kalau mau berdiri kami harus bantu. Setelah itu harus menunggu sampai keram hilang baru kami pulang,” kataya. “Rika Dubri juga sangat bersemangat.”Setelah masuk polybag, para perempuan tangguh itu menanam anakan mangrove itu. Dengan kaki telanjang mereka menanam di sela-sela pohon mangrove dan area lebih luas.Bahkan, kala menyiapkan lahan di lokasi degan tumbuhan berduri tajam, mereka sampai berdarah-darah. “Kami bekerja di hutan mangrove dari pukul 9.00-18.00. Hujan pun kami bertahan.”Orpa Dubri mengatakan, masyarakat lain di kampung itu mengunjing aktivitas mereka selama ini. “Mereka kira kami dibayar. Mereka bilang kalau dibayar itu kasih tahu supaya kita bantu. Kami tak dibayar. Kami bekerja menebus “dosa kami”. Kami sadar pentingnya memelihara mangrove,” katanya. “Suami saya tak marah. Dia mendukung saya.” Perjuangan para perempuan itu menanam mangrove berlangsung selama 2, 6 tahun, hingga akhir 2015. Selama itu, mereka berhasil menanam 32.000 bibit manggrove di lahan enam hektar. Bibit dari Gunung Botak, daerah di Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, kabupaten yang memiliki Manggrove terluas di Indonesia.Kadang aktivitas mereka dibantu anak-anak sekolah minggu. Mereka juga pernah dibantu komunitas lain, bahkan mantan Bupati Manokwari Bastian Salabai ikut menanam. Untuk perawatan seperlunya. Kadang mereka juga harus menanam ulang bibit yang mati atau terseret air pasang.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-061-11.json	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua	Cerita Para Perempuan Penjaga Mangrove dari Papua \| Sayangnya, segala upaya para perempuan itu ada yang merusak. Bibit yang sudah jadi pohon rimbun itu kini sebagian rata dengan tanah. Dua alat eskavator bulan lalu diam-diam masuk melalui pantai dan menerjang pohon-pohon yang tumbuh subur itu. Bibit-bibit yang mereka siapkan di koker untuk pengganti bibit yang mati juga hancur.Pemilik lokasi itu disebut-sebut menghabiskan pohon-pohon ini untuk menyambut program pemerintah. Mereka tak bisa berbuat banyak.Upaya mereka bertemu bupati belum membuahkan hasil. “Kami ingin tahu batas tanah kami ini sampai dimana. Kami pikir lahan yang kami tanami itu milik kami,” ucap Rika.Rika bersama warga di Kampung Wamesa dikenal sebagai suku pendatang. Tanah mereka tempati pemberian tuan tanah setempat. Dulu ukuran cukup luas, namun menyusut perlahan karena desakan pembangunan. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-049-16.json	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya \| [CLS] Senin pagi, 20 Juni 2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat menerima beberapa satwa dilindungi. Satwa tersebut merupakan peliharaan warga, yang kemudian menyerahkannya ke BKSDA, karena mengerti bila memelihara satwa dilindungi merupakan perbuatan melanggar hukum.Lim Tjin Hua alias Tommy, warga Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, yang memelihara dua elang-laut perut-putih (Haliaeetus leucogaster), satu elang bondol (Haliastur indus), dan satu individu elang tiram (Pandion haliaetus). Tommy juga menyerahkan tiga primata jenis owa-owa atau klempiau (Hylobates mulleri), yang terdiri dari satu induk dan dua anak.“Pemilik memelihara elang selama satu hingga lima tahun. Dia merupakan kolektor satwa, tidak ada indikasi sebagai penyalur satwa dilindungi,” kata Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar. Sustyo menekankan agar tindakan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar serta kepemilikan satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk kesenangan, harus bisa dihentikan.Sustyo mengimbau masyarakat yang memelihara satwa liar dilindungi, untuk menyerahkan kepada pihak Balai agar dapat direhabilitasi dan dikembalikan ke habitat aslinya. “Tempat paling baik satwa adalah alam liar. Bukan di kandang,” kata dia. Satwa-satwa tersebut, rencananya akan dititiprawatkan sementara waktu di Lembaga Konservasi Sinka Zoo Singkawang. Khusus untuk klempiau, akan segera dileparliarkan, setelah diperiksa kesehatannya, karena masih memiliki sifat liar.Terkait elang, Sustyo mengatakan, jenis ini termasuk satwa dilindungi. Sehingga, tidak bisa diperjualbelikan dan dipelihara bebas, mengingat secara keseluruhan di wilayah Indonesia populasi dan habitatnya sudah berkurang. “Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua jenis elang itu dilindungi,” katanya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-049-16.json	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya \| Dihubungi terpisah, Zaini Rahman yang merupakan pegiat konservasi elang menuturkan, semua jenis elang memang dilindungi. Jenis ini ditandai dari ukurannya yang agak besar hingga besar. Burung pemangsa ini memiliki paruh berkait dengan cakar kuat, yang berfungsi untuk mencabik vertebrata. “Kegiatan memelihara elang yang berkembang di masyarakat saat ini lebih ke prestise saja. Ini dampak dari kegiatan falconry yang belakangan marak,” ujarnya, Rabu (22/06/2016).Falconry adalah memelihara elang yang digunakan untuk berburu. Kegiatan ini merupakan budaya yang berkembang di luar seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan Timur Tengah. Bahkan, di Timur Tengah, aktivitas berburu yang disebut olah raga menggunakan elang ini, telah dilakukan sejak abad ke-8 Masehi yang selanjutnya berkembang ke Eropa, terutama di kalangan bangsawan. “Di Indonesia, falconry dilakukan untuk atraksi. Yang harus dipastikan adalah dari mana elang tersebut diperoleh? Apakah di Indonesia ada penangkaran elang? Toh, tidak semua budaya luar harus kita terima bulat-bulat,” papar Zaini.Di alam, elang berperan penting sebagai top predator. Keseimbangan ekosistem akan terganggu bila elang diburu atau ditangkap untuk dipelihara. “Ekosistem kawasan akan tidak seimbang pastinya. Di satu sisi ada kemungkinan jumlah elang mengalami penurunan dan di lain sisi populasinya berlebih.”Mengenai elang peliharaan, Zaini menuturkan, rehabilitasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelepasliaran dilakukan. Rehabilitasi ini meliputi kesehatan dan perilaku. Jangan sampai, elang yang akan dilepaskan itu ternyata berpenyakit atau cacat, sehingga tidak dapat berburu terlebih beradaptasi di alam liar. “Berapa lama waktu penyembuhan yang dibutuhkan, tergantung kondisi elang itu sendiri. Pastinya, kesehatan yang prima dan perilaku liarnya harus muncul kembali.”Sitaan	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-049-16.json	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya	Tanpa Paksaan, Warga Ini Serahkan Elang Peliharaannya \| Hingga Juni 2016, BKSDA Kalbar telah menerima penyerahan dan evakuasi sejumlah satwa, seperti primata, mamalia, reptili, aves, dan jenis tanaman dilindungi. Untuk primata, BKSDA melakukan evakuasi terhadap 12 individu orangutan (Pongo pygmaeus) dan 17 mamalia. Selain itu, terdapat 36 ekor reptil yaitu biawak tak bertelinga (Lanthanotus borneensis), buaya muara, tokek pakistan, ular sanca batik, sanca bola, serta ular viper.Untuk golongan burung, BKSDA Kalbar menerima penyerahan dan evakuasi sebanyk 863 individu, terdiri dari elang, rangkong badak, kangkareng hitam, murai batu, kacer, cucak hijau, dan kerak kerbau yang kebanyakan akan diselundupkan via Bandara Supadio Pontianak. Dari golongan tumbuhan dilindungi, BKSDA Kalbar telah mengamankan sebanyak 125 rumpun, terdiri dari 37 rumpun anggrek alam dan 88 rumpun kantong semar. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-043-07.json	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi \| [CLS] Banyak cara untuk mengungkap ekspresi seni, termasuk yang nyeleneh diluar kebiasaan yang ada. Misalnya apa yang dipraktekkan oleh para relawan konservasi gajah di Seblat, Bengkulu, yaitu melukis dari kotoran gajah. Kebiasaan 20 gajah pelatihan di Taman Wisata Alam Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat yang makan pelepah sawit ternyata memberikan inspirasi sejumlah relawan taman wisata itu. Hebatnya, dari hasil penjualan lukisan yang mereka buat pun cukup untuk membantu pembiayaan operasional para relawan. Inspiratif!Gajah yang makan pelepah sawit, kotorannya berwarna coklat muda dan banyak serat. Sementara gajah makan rumput, daun atau pelepah warna hijau, kotorannya berwarna hitam atau hijau tua dan seratnya lebih halus. Nah, ke-20 gajah di PLG Seblat, selain makan rumput juga makan pelepah sawit, sehingga warna kotorannya kuning dan hitam.“Melihat kotoran gajah di PLG Seblat yang memiliki dua warna ini, membuat saya terpikir dijadikan bahan lukisan relief,” kata Anang Hermansyah (30), ketua ECC (Elephant Care Community), pertengahan Juni 2014 lalu. Kelompok ECC merupakan komunitas anak muda dari desa sekitar PLG Seblat, yang kegiatannya mendorong masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan melindungi gajah.“Gagasan itu juga didorong karena begitu banyak kotoran gajah di PLG Seblat yang harus kami bersihkan. Dan kami pun pernah mengikuti pelatihan pembuatan kertas menggunakan kotoran gajah,” kata Anang.Dengan adanya dua warna tersebut, lukisan-lukisan relief yang dibuat dari kotoran gajah di PLG Seblat tidak perlu diberi warna lagi. Warna coklat muda dan hitam cukup memberikan membuat tiap objek menjadi menonjol.Misalnya gambar gajah dan obyek lain seperti pohon atau batu dibuat dari kotoran warna hitam, sementara latar belakang dengan kotoran warna coklat muda. Atau juga dua warna itu dipadukan.“Pokoknya lukisan ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan zat perwarna,” ujar Anang.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-043-07.json	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi \| Sejak tahun 2000, lukisan gajah yang dibuat mencapai 80-an. Lukisan gajah yang rata-rata berukuran 40 x 50 centimeter dijual seharga Rp300 ribu. Ada juga yang memesan lukisan dengan ukuran 80 x 100 centimeter, dan harganya pun menjadi Rp750 ribu. Modal tiap lukisan sekitar Rp130 ribu. Modal ini untuk pembelian alkohol, triplek, dan bingkai.“Hasil dari penjualan lukisan ini sedikit membantu biaya transportasi dan lainnya buat kegiatan kami, seperti melakukan pendidikan konservasi gajah kepada pelajar SD, SMP dan SMA di Bengkulu Utara ini,” jelas Anang. Apa yang mereka lakukan bersama ECC turut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan gajah di PLG Seblat. Menurutnya, masyarakat di desanya maupun di desa lainnya sudah paham bagaimana pentingnya menjaga kehidupan gajah.“Gajah itu seperti manusia. Jika hidup mereka tenang, tersedia makanan dan tempat tinggal, mereka tidak akan mengganggu manusia. Makanya jika sayang gajah, jagalah hutan,” kata lelaki yang memiliki seorang anak perempuan ini.Pesanan Banyak, Modal Masih SedikitSejak pagi Dianto (23) sibuk menempelkan kotoran gajah yang sudah diolah ke atas triplek berukuran 40 x 50 centimeter di studionya, yang menyatu dengan dapur rumah orangtuanya di Desa Suka Maju, Kecmatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Sebelum menempelkan kotoran gajah seperti pulpa, Dianto terlebih dahulu membuat sketsanya.“Ini lukisan yang dipesan sebuah sekolah,” kata Dianto. “Sebuah lukisan dikerjakan dari pagi sampai sore,” lanjutnya.Bukan melukis yang memakan banyak waktu, tapi pembuatan pulpa kotoran gajahnya. Dijelaskannya, kotoran gajah yang dikumpulkan sebelum dijemur harus direbus lebih kurang 10 jam. Setelah direbus kotoran tersebut dijemur selama dua pekan. Lalu kotoran gajah yang kering dicincang, kemudian diberi alkohol. Saat mau digunakan atau menjadi pulpa, kotoran gajah itu dicampur dengan lem.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2014-043-07.json	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi	Karya Lukis Kotoran Gajah untuk Biayai Pendidikan Konservasi \| “Tiap tiga kilogram kotoran gajah yang sudah kering dan dicincang membutuhkan setengah kilogram lem,” ujarnya.Remaja putus sekolah ini pun bercerita alasannya mau menjadi pelukis kotoran gajah. “Saya menyukai gajah. Gajah itu kalau kita baik, dia juga baik. Gajah-gajah di PLG Seblat seperti teman bagi saya. Jadi saya sedih jika gajah-gajah itu hidup menderita karena hutan rusak, atau diburu manusia.”“Melalui lukisan ini, saya berharap semua orang turut menjaga dan menyayangi gajah, khususnya gajah-gajah di PLG Seblat,” katanya.Sebenarnya, pihak yang memesan lukisan gajah cukup banyak, tapi modal mereka sangat terbatas. “Akibatnya pesanan sedikit lamban dipenuhi karena modalnya terbatas,” ujarnya.Selain itu, mereka pun ingin melakukan pameran lukisan dari kotoran gajah ini di sejumlah kota di Sumatera. Tujuannya agar masyarakat di Sumatera memahami pentingnya menjaga keberadaan gajah, khususnya gajah sumatera yang saat ini jumlahnya kian kritis.Menurut data WWF Indonesia, saat ini jumlah gajah sumatera berkisar 2.400- 2.800 ekor di alam liar. Area TWA PLG Seblat di Bengkulu Utara, propinsi Bengkulu, seluas 7.737 hektar merupakan satu-satunya taman wisata alam yang dihuni seratusan gajah liar, dan 20 gajah yang dilatih. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| [CLS] Warga Desa Pungkat, Indragiri Hilir, Riau, khawatir dengan kehadiran perusahaan sawit, PT Setia Agrindo Lestari (SAL), yang tak hanya menebangi hutan juga mengancam kelangsungan kebun pinang dan kelapa mereka. Anak usaha First Resources ini pun berkonflik dengan masyarakat. Bupati sudah keluarkan surat pemberhentian operasi sementara, tetapi di lapangan terus berjalan. Warga pun kirim surat ke BPN agar lembaga ini tak keluarkan hak guna usaha (HGU). Hamdalis, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, didampingi Devi Indriani staf Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, menyerahkan dua lembar surat ke pelayanan umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional wilayah Riau, awal April lalu.Mereka menemui Firdaus Afiat, Kasi Penanganan Sengketa Pertanahan, di lantai dua gedung itu.Surat itu berisi penolakan warga terhadap operasi PT Setia Agrindo Lestari (SAL). Warga khawatir, sejak beroperasi 2013, perusahaan sawit ini melenyapkan berbagai jenis kayu yang jadi sumber pembuatan kapal bagi masyarakat, seperti kayu meranti, kelat dan samak.“Banyak lagi jenis kayu lain. Kami mencarinya makin jauh,” kata Hamdalis, usai menyerahkan surat.Sejak menanam sawit, perusahaan juga merusak perkebunan kelapa dan pinang warga karena serangan kumbang yang datang dari kebun perusahaan. Dampak lain, masyarakat tak dapat memanfaatkan air di sungai rawa yang biasa untuk keperluan rumah tangga. Rasa dan warna air sudah berubah.Surat itu, ditujukan ke Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, lewat kantor pos di hari sama. Kata Devi, surat ke BPN Riau hanya tembusan, termasuk BPN Indragiri Hilir, juga mereka kirimi.Dari berbagai kecemasan itu, warga Desa Pungkat meminta Kementerian ATR/BPN tak mengeluarkan hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan.	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| “Ada indikasi mereka sedang mengajukan permohonan HGU. Karena sejak beroperasi pada 2013, mereka tak memilikinya,” kata Devi.Firdaus Afiat, tampak kurang sependapat dengan Devi. Menurut dia, jika perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan dan izin lokasi, mereka tak dapat menolak permohonan HGU dari perusahaan.Dia justru menganjurkan keberatan ini disampaikan ke pemerintah daerah setempat. “Karena muaranya di sana,” singgung Firdaus.Devi memahami anjuran itu tetapi tetap meminta Kepala ATR.BPN Kanwil Riau pertimbangkan permasalahan di lapangan sebelum mengeluarkan HGU perusahaan.Walhi Riau, katanya, bersedia menyerahkan laporan hasil kajian lapangan, jika diperlukan. ***Penolakan warga terhadap perusahaan sawit ini sudah sejak 2014. Warga sekitar pernah berhadapan dengan aparat, 21 orang, termasuk Hamdalis pernah mendekam dalam penjara selama sembilan bulan.Mereka dihukum karena membakar alat berat perusahaan. Hamdalis bilang, warga sudah geram dan tak dapat menahan diri lagi kala itu.Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan, pernah mengeluarkan surat penghentian sementara aktivitas SAL. Tampaknya perintah ini tidak dihiraukan karena warga terus bersinggungan dengan perusahaan. Akhirnya dibentuk tim verifikasi lapangan oleh pemerintah, sebelum Wardan maju lagi di Pilkada serentak 2018. Foto utama: Warga Pungkat, protes PT SAL ke Kantor Bupati Indragiri Hilir, Riau. Foto: dokumen warga. Temuan Walhi RiauWalhi Riau mencatat, sepanjang 2012-2013, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir banyak mengeluarkan izin pada perusahaan.DPRD Indragiri Hilir, bikin rapat antara Komisi I dan II beserta pemerintah daerah. Mereka meninjau ulang seluruh izin yang dikeluarkan Indra Mukhlis Adnan, sebelum menyelesaikan jabatannya sebagai bupati, waktu itu.	[0.5366199016571045, 0.45439717173576355, 0.008982938714325428]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| Ada tujuh perusahaan dipantau langsung, salah satu SAL, yang dinilai tak memenuhi kewajiban, berdasarkan keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Indragiri Hilir nomor 503 tertanggal 13 November 2013.Kebun sawit SAL luas sekitar 17.059 hektar, masuk ekosistem gambut dan sebagian besar kedalaman lebih tiga meter. Gambut jadi kering karena saluran drainase perusahaan.Aktivitas SAL bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, soal Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.SAL tidak memberikan 20% dari luasan areal tanam untuk pembangunan kebun masyarakat. Walhi mencatat, berdasarkan risalah rapat Komisi I dan II bersama pemerintah kabupaten.Mereka juga mengecek langsung ke lapangan dan tak menemukan blok atau bagian kebun masyarakat yang dimaksud.Sejalan dengan kewajiban itu, SAL juga tak pernah memberi bantuan berupa fisik atau lain-lain pada masyarakat Desa Pungkat, sebagai bagian program corporate social responsibility/CSR.Kebakaran di lahan SAL juga terjadi pada Agustus 2015. Perusahaan diduga tak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta tak memiliki sistem pengendalian organisme pengganggu hama tanaman.Pembukaan lahan memicu datangnya kumbang dan merusak tanaman masyarakat. Kebun masyarakat berada dalam penguasaan SAL yang sudah dikelola sebelum perusahaan ini mendapat izin.Walhi Riau menemukan, indikasi, SAL menguasai areal dengan cara membeli lahan dari masyarakat Desa Belantarajaya, surat keterangan tanah diterbitkan pemerintah desa bersangkutan. Padahal, lahan berada dalam wilayah administrasi Desa Pungkat.Dalam proses pengurusan izin, SAL juga diduga melanggar prosedur dan menyerahkan dokumen tidak benar. Selain dalam kawasan hutan, konsesi masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru.	[0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| Ia juga tumpang tindih dengan dua perusahaan. Pertama, berada di areal PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, memasok bahan baku bubur kertas bagi Asian Pulp Paper (APP).Kedua, PT Bina Keluarga, yang memegang izin hak pengusahaan hutan (HPH). Tumpang tindih lain, kawasan ini masuk dalam rencana moratorium pemerintah yang tidak dibenarkan untuk dapat izin.Hanya saja, pada masa-masa akhir sebelum duduk di DPR, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan SK 878/Menhut-II/2014 pada 29 September, tentang kawasan hutan Riau, status berubah jadi areal penggunaan lain.Menurut catatan Walhi Riau, meski tak lagi jadi kawasan hutan, secara kronologi penguasaan kawasan, SAL tetap dianggap bersalah. Pertama, sejak pertama kali menguasai hutan, status masih kawasan hutan.Kedua, perubahan dari kawasan hutan jadi APL, diduga karena isi surat ajuan oleh Direktur SAL No. 236 ke Kementerian Kehutanan pada 2012, terkait kondisi lahan tidak sesuai kenyataan di lapangan jadi mereka boleh mendapat izin baru.Surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Indragiri Hilir Nomor 050 pada 16 Oktober 2013 untuk penerbitan izin usaha perkebunan (IUP) SAL, tampaknya juga keliru.Pasalnya, surat itu juga merujuk pada surat Dirjen Planologi No. S.1489 tertanggal 17 Desember 2012, yang merespon surat Direktur SAL.Indikasi kekeliruan lain, katanya, mengenai nota kesepahaman antara SAL dan masyarakat Desa Pungkat Nomor: 02.0.4 tertanggal 23 Juli 2013. Kesepahaman ini diragukan. Sebab, sebagian masyarakat Desa Pungkat, sejak awal menolak SAL di wilayah mereka.Walhi Riau menyampaikan, hasil temuan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staf Presiden hingga upaya hukum ke Polda Riau. Permasalahan warga Desa Pungkat dengan SAL inipun jadi prioritas penyelesaian konflik oleh KLHK di Riau.Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau, mengatakan, SAL tak patuh komitmen pemerintah dalam memperbaiki kawasan gambut.	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| “Perusahaan itu jelas cacat administrasi, membuka kanal di lahan gambut dan tumpang tindih dengan izin lain padahal jelas tidak dibenarkan,” katanya.Sejak ada surat penghentian sementara operasi perusahaan oleh Bupati Indragiri Hilir, SAL terus dipantau KLHK termasuk kepolisian. Mereka dilarang beraktivitas apapun tak konflik lagi dengan masyarakat. Sayangnya, aktivitas perusahaan tetap berjalan.April lalu, empat orang dari Polri ditemani Polisi Tembilahan datang ke Kantor Desa Pungkat pukul 09.00. Mereka pakai speedboat Pol Airud Tembilahan. Zaki Kepala Desa Pungkat memberitahu masyarakat.Pertemuan tak sampai setengah jam. Polisi minta dokumen izin SAL pada masyarakat. Saat itu, juga warga menberikan salinan dokumen dan diperiksa sebentar.Polisi tak banyak bicara dan masyarakat juga tak banyak tanya. “Mereka langsung pulang, tak mau diajak mampir oleh tokoh masyarakat,” kata Hamdalis.Surat masyarakat Pungkat kepada BPN beberapa bulan lalu belum ada kabar, Devi pun mendatang lagi BPN Wilayah Riau, Rabu (23/5/18).Yeni Seksi II Bidang Penetapan Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, memberi Devi selembar surat. Isinya, BPN Riau belum menerima permohonan perpanjangan HGU SAL.Surat tertanggal 12 April 2018 itu ditandatangani Lukman Hakim, Kepala Kantor BPN. Surat ditembuskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.Devi menolak surat itu karena isi tak sesuai keinginan masyarakat. Mereka minta, BPN memblokir permohonan HGU dari SAL. “Bukan menjelaskan belum menerima perpanjangan.”BPN berjanji memperbarui surat itu. “Nanti mereka akan kabari saya lagi.”Mongabay berkali-kali berusaha mengkonfirmasi ke perusahaan tetapi tak mendapatkan penjelasan. Dari konfirmasi ke First Resources, karena SAL anak usaha mereka dengan mendatangi kantornya, di Gedung Surya Dumai Group, minggu pertama April lalu.	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2018-052-03.json	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN	Berkonflik dengan Perusahaan Sawit PT SAL, Warga Pungkat Kirim Surat ke BPN \| Seorang perempuan mengarahkan langsung SAL, di lantai 10, gedung yang sama Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.Permintaan pertama tak ditanggapi dan disarankan oleh satpam mengajukan surat permohonan wawancara.Selang beberapa minggu, Mongabay mengajukan surat dimaksud pada 24 Februari 2018. Beberapa jam setelah surat diterima oleh satpam, seorang perempuan yang menyebut namanya Dewi, memberitahu lewat sambungan telepon, bahwa mereka sudah berupaya menghubungi orang yang berwenang menjawab permintaan wawancara.“Nomornya tidak bisa dihubungi. Jadi kami tidak bisa buat janji untuk wawancara,” katanya sebelum menutup telepon. [SEP]	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2017-088-07.json	Udang Perisai Purba Ini Muncul di Gurun Setelah Hujan Turun	Udang Perisai Purba Ini Muncul di Gurun Setelah Hujan Turun \| [CLS] Di gurun di Australia, negeri yang penuh dengan makhluk yang indah dan aneh, terdapat peninggalan prasejarah, seekor crustacea atau yang dikenal sebagai udang perisai.Triops australiensis, yang terlihat seperti perpaduan kepiting tapal kuda dan makhluk luar angkasa ini, dimasukkan dalam kelompok Crustacea yang disebut branchiopoda. Artinya, “kaki insang” karena kakinya seperti daun, yang masing-masing memiliki insang untuk menghirup udara.Makhluk ini memang terlihat sangat aneh, sebuah organisme dengan telur yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Karena kelangkaan air, telur tersebut dapat tinggal di bawah tanah aktif hingga tujuh tahun atau lebih, yang dengan sabarnya menunggu hujan cukup deras agar bisa menetas. Ketika hujan turun maka jutaan makhluk ini keluar dari lumpur.Baru baru ini, warga Australia bernama Nick Morgan memposting beberapa foto di laman Facebook Northern Territory Parks and Wildlife untuk mencari tahu jawaban atas apa yang dia lihat dan mengejutkan ituPihak Northern Territory Parks and Wildlife kemudian memberikan penjelasan: “Ini adalah jenis crustacea yang dikenal sebagai udang perisai. Ada satu spesies yang terdapat di Australia, Triops australiensis.”Udang ini mampu beradaptasi dengan baik di alam sekitarnya. Telur-telur ditinggalkan di bawah tanah yang akan tetap aktif selama bertahun-tahun, sampai ada hujan yang cukup besar, yang memicu telur-telur tersebut menetas.Sekarang adalah waktu terbaik untuk melihat udang perisai karena hujan lebat baru-baru ini terjadi di wilayah Central Australia. ”Mereka bisa muncul dalam jumlah jutaan” kata Michael Barritt, seorang ahli dari taman nasional tersebut. “Tapi jangan terkecoh dengan namanya. Mereka sejatinya bukan udang,” tambahnya, sebagaimana diberitakan di Tree Hugger.com	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-088-07.json	Udang Perisai Purba Ini Muncul di Gurun Setelah Hujan Turun	Udang Perisai Purba Ini Muncul di Gurun Setelah Hujan Turun \| Makhluk-makhluk ini tidak hidup lama. Mereka akan bertelur sebelum kondisi gurun kembali memanas. “Ini bukan telur biasa” kata Barritt. “Telur-telur ini bisa benar-benar mengering, terbawa angin, dan mampu bertahan di cuaca ekstrim pedalaman Australia. Termasuk panas terik, maupun dingin di malam hari di musim dingin.Udang perisai ini sudah ada di planet bumi sejak 350 juta tahun silam. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2013-031-01.json	Serahkan Penghargaan Lingkungan, Presiden Minta Kepala Daerah Tak Anti LSM Lingkungan	Serahkan Penghargaan Lingkungan, Presiden Minta Kepala Daerah Tak Anti LSM Lingkungan \| [CLS] Tahun ini, penghargaan lingkungan hidup dari Kalpataru, Anugrah Adiwarta, sampai Adiwiyata Mandiri ada 323 yang diberikan kepada individu, kelompok, maupun perwakilan daerah.Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhonono menyerahkan penghargaan Kalpataru, Anugrah Adipura, Adiwiyata Mandiri dan Penyusun SLHD terbaik kepada individu, kelompok maupun perwakilan pemerintah daerah di Istana Negara, Senin 10/6/13).Dalam sambutan, SBY meminta kepala daerah dan masyarakat berkomitmen menjaga lingkungan hidup di wilayah masing-masing untuk kelangsungan hidup generasi. Kepala daerah pun diminta menjalin kemitraan dengan LSM Lingkungan.“Jangan anti LSM lingkungan. Jadikan mereka mitra. Jadikan mereka teman. Dengan demikian Insya Allah makin kedepan makin baik lingkungan kita, tentu makin baik Negara kita. Contoh, ada Greenpeace, WWF, the Nature Conservation, lalu ada Walhi. Jadikan mereka partner, bukan lawan,” katanya seperti dikutip dari VOIndonesia.Penghargaan lingkungan hidup 2013 keseluruhan ada 323 untuk berbagai kategori. Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, penghargaan Kalpataru disampaikan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang dinilai sebagai pejuang pelestarian lingkungan. Penghargaan ini diberikan kepada lima orang perintis lingkungan, tiga orang pengabdi lingkungan, lima kelompok penyelamat lingkungan serta tiga pembina lingkungan.Untuk program Adipura, tahun 2013, diikuti 374 kabupaten dan kota. Jumlah kota penerima penghargaan Adipura meningkat dari tahun lalu 125 kota menjadi 149 kota. Evaluasi kebersihan dan keteduhan kota melalui program ini memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-031-01.json	Serahkan Penghargaan Lingkungan, Presiden Minta Kepala Daerah Tak Anti LSM Lingkungan	Serahkan Penghargaan Lingkungan, Presiden Minta Kepala Daerah Tak Anti LSM Lingkungan \| “Tahun ini, diberikan tujuh Anugerah Adipura Kencana bagi kota yang melampaui batas pencapaian pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan tanah, perubahan iklim, sosial, ekonomi serta keragaman hayati. Lalu 33 kota menerima Adipura untuk pertama kali dan 109 kota menerima Anugerah Adipura,” katanya.Pada 2013, dilakukan evaluasi laporan SLHD 2012 dari 30 pemerintah provinsi dan 282 kabupaten maupun kota. Penyusun terbaik mendapat piala kategori provinsi, Jambi (I), Sumatera Barat (II) dan Jakarta (III). Untuk kategori kabupaten dan kota, Kabupaten Pesisir Selatan(I), Kota Tangerang (II) dan Kabupaten Gianyar (III).Kambuaya mengatakan, KLH juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan kepada sekolah berbudaya lingkungan melalui Program Adiwiyata. “Peraih penghargaan Adiwiyata Mandiri ada 120 sekolah.Pada kesempatan ini Presiden juga menerima Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) Tematik Tahun 2012. Ia memuat informasi penting mengenai kecenderungan kualitas lingkungan dan perkembangan kapasitas pengelolaannya.Pada SLHI ini, kebijakan program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup walaupun belum memuaskan, mulai menunjukkan kecenderungan positif. Berdasarkan pemantauan hingga tahun 2012, beberapa parameter kualitas lingkungan hidup mulai menunjukkan perbaikan seperti pada kualitas air dan udara, laju deforestasi dan status terumbu karang. Presiden juga menandatangani Sampul Hari Pertama Perangko Seri Peduli Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2013.Daftar Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup 2013 [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]