Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2021-078-10.json	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang \| [CLS] Pembangunan jalan tol Manado-Bitung, terutama di seksi 2B menuai protes berbagai kalangan dari masyarakat adat, pegiat lingkungan hidup maupun mahasiswa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka khawatir, pembangunan proyek ini berdampak pada situs Mata air Aerujang yang jadi tempat ritual adat sekaligus sumber air minum warga sekitar.“Kami dukung pembangunan jalan, tapi jangan merusak sumber air dan situs budaya. Sudah sejak 2015, saya katakan itu. Tanpa jalan tol manusia bisa hidup, tapi tidak tanpa air,” kata Neltje Tengker, Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu, ketika dihubungi Mongabay akhir November ini.Sebelumnya, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, proyek pembangunan jalan tol akan tetap menjaga keberlanjutan situs mata Aerujang.Eksistensi mata air Aerujang terletak di Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, tak lepas dari pembentukan perkampungan yang dikenal dengan nama negeri Danowudu, pada 1908.Berdasarkan informasi yang dihimpun Mongabay, hingga kini Aerujang jadi lokasi menjalankan ritual bagi sejumlah prang adat di Minahasa. Selain itu, 11 mata air di sana berkontribusi menyuplai air bersih setidaknya 800 keluarga di tiga kelurahan di Kota Bitung.Pembangunan jalan tol Manado-Bitung seksi 2B sepanjang 11,7 km khawatir mengancam eksistensi situs itu. Masyarakat adat berharap, keberlanjutan situs seluas kurang lebih 1,7 hektar itu tetap terjaga.Pada 23 Desember 2018, sejumlah warga Kota Bitung protes pembangunan jalan tol yang melintasi situs mata Aerujang. Setelah dua tahun terhenti, protes kembali muncul pada 17 dan 18 November kala proyek pembangunan kembali mulai.Mereka melayangkan tuntutan, antara lain, meminta penghentian operasi alat berat, pembuatan pagar permanen di bagian kiri luar mata air, serta seruan menggeser jalan tol dari mata air Aerujang.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2021-078-10.json	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang \| “Pembangunan hanya digeser 22 meter dari sumber air, padahal masyarakat minta 200 meter,” kata Mario Prakoso, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mata Aerujang.Pada 27 November 2020, sejumlah warga dan lembaga yang tergabung dalam Aliansi Mata Air Aerujang menggelar konsolidasi. Aliansi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, pencinta alam, aktivis lingkungan hingga masyarakat adat itu bersepakat memperkuat gerakan, dan memperluas penyadartahuan masyarakat.Billy Ladi, tim Agitasi dan Propaganda Aliansi Mata Aerujang menerangkan, kasus ini seharusnya jadi isu kemanusiaan. Sebab, rencana pembangunan dapat berdampak pada lingkungan hidup dan keberlanjutan ritual adat. Kalau mata air Aerujang rusak, katanya, akan menimbulkan bencana bagi banyak orang.“Air adalah hak rakyat. Ketika mata air ini mati atau rusak, akan jadi bencana bagi generasi kita dan ke depan,” kata Billy.David Wungkana, devisi Tanah dan Lingkungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menambahkan, proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sebaiknya mempertimbangkan hak warga memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta masyarakat adat di sekitar lokasi. Saat ini, mereka melakukan investigasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat hingga mempelajari potensi gugatan.“Karena kalau mereka tebang pohon-pohon di sana, masyarakat khawatir debit air makin berkurang,” katanya.Menurut penjelasan Fabian Manopo, tim ahli penilai dampak proyek ini mengatakan, tak bisa dipungkiri dampak pembangunan jalan tol ini. Berdasarkan kajiannya, sekitar 2% luasan mata air Aerujang akan terdampak pembangunan.“Dari data yang kami gabungkan, sumber mata air bukan hanya sekitar situ. Ia kan besar, kan DAS, wilayah tangkapan luas. Kalau 10 liter di situ, delapan liter DAS lebih besar. Kira-kira 2% pengaruhnya. Itu yang kami coba reduksi,” kata akademisi Universitas Sam Ratulangi ini.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2021-078-10.json	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang \| Sebagai tenaga ahli pembangunan proyek ini, kapasitas Fabian sebatas memberi masukan dan menganalisa pengaruh pembangunan terhadap situs mata air Aerujang.Dia sempat memberi beberapa masukan, antara lain, penanaman pohon di lokasi terdampak, menggeser pondasi dari situs mata air Aerujang, serta memperhatikan wilayah tangkapan lain di luar lokasi pembangunan.“Yang mesti dijaga itu bukan cuma di situ. Mata air ini tangkapannya luas. DAS-nya kan besar, ada berapa meter. itu memang ada dampak, tapi pemerintah kan coba me-recovery walau pun tidak sama 100% dengan sekarang. Tapi 80% DAS dari atas mesti dijaga.” Janji lindungi Pertengahan Maret 2020, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR berjanji tak akan memasang tiang pancang tol di area mata air Aerujang. Menurut dia, dalam pembangunan infrastruktur, KPUPR berkomitmen menghindari kerusakan lingkungan hidup, salah satu dengan menjaga ekosistem mata air Aerujang yang akan dilewati seksi 2B, sepanjang 11,5 km.“Saya tidak akan berani memasang tiang pancang di area mata air Aerujang. Lebih baik kita geser pancang. Mata air ini, akan kita lindungi. Mari kita jaga bersama,” kata Basuki, dikutip dari website Kementerian PUPR.Jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 km terdiri dua seksi: Seksi 1 Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi, sepanjang 14 km dan Seksi 2, terbagi atas Seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,5 km serta Seksi 2B Danowudu-Bitung sepanjang 13,5 km.Dalam wesbsite KPUPR disebutkan, jalan tol Manado-Bitung merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN), guna mengurangi biaya logistik dari Pelabuhan Internasional Bitung.Keberadaan tol ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan memangkas waktu tempuh Manado-Bitung hingga 60 menit.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-078-10.json	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang	Warga Khawatir Jalan Tol Manado-Bitung Rusak Mata Air Aerujang \| “Tidak hanya terkoneksi untuk pelabuhan KEK Bitung dan Tanjung Pulisan, Minahasa Utara, juga pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Bitung-Likupang, termasuk akses ke Pulau Lembeh,” sebut penjelasan dalam website KPUPR. ****** Keterangan foto utama: Tol Manado-Bitung, sebagian ruas sekitar 21 km sudah diresmikan, dari totall rencana 39 km. Foto: KPUPR [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2021-074-19.json	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan \| [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat menjadi primadona Pemerintahan Jokowi jilid 1 beberapa saat lalu menghadapi nestapa. Hal ini disebabkan karena terbongkarnya kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur yang menyeret nama sejumlah pejabat KKP termasuk di dalamnya nama Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Selama setahun menjabat Menteri KKP, Edhy terlihat banyak berseberangan dalam hal kebijakan dengan pendahulunya. Antara lain membuka izin ekspor benih lobster yang oleh menteri sebelumnya sangat dilarang, meniadakan penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal, hingga wacana akan mengizinkan kembali alat tangkap cantrang.Kini KKP mempunyai nahkoda baru untuk membangun kelautan dan perikanan Indonesia. Namanya sudah tak asing lagi, di dunia usaha telekomunikasi dan pertahanan, namun sangat asing di dunia kelautan dan perikanan. Rabu, 23 Desember 2020 Presiden melantik Wahyu Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan untuk mengisi pos Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.KKP merupakan kementerian teknis yang mengurus pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan KKP akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya.baca : Indikasi Kemunduran Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Mulai Terlihat Absennya Visi Besar Kelautan dan PerikananBerkaca ketika Edhy Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Oktober 2019 silam, ia menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden. Menurutnya Presiden menitipkan dua hal, yaitu membangun komunikasi dengan nelayan dan juga mengoptimalkan pengembangan budidaya perikanan.	[0.9999937415122986, 2.917031679317006e-06, 3.314325113024097e-06]
2021-074-19.json	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan \| Sebenarnya tidak ada yang salah dari pendapat Edhy terkait tidak adanya visi misi Menteri. Karena memang Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan bahwa tidak ada visi misi Menteri yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun pesan terkait tidak ada visi misi Menteri tidak lagi terdengar saat Presiden mengumumkan adanya reshuffle kabinet ataupun saat melantik Menteri yang baru 23 Desember 2020 kemarin.Namun demikian, seorang Menteri seharusnya bisa mengelaborasi dan mengimplementasikan visi misi Presiden ke dalam pembangunan yang jelas dan terarah.Setelah satu tahun Menteri Edhy menjabat, entah mengapa pembangunan kelautan dan perikanan seakan belum menemukan visi besarnya. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Edhy masih belum dapat menyelesaikan masalah dalam bidang kelautan dan perikanan, malah kebijakannya cenderung menimbulkan kontroversi.Jika berkaca pada pembangunan kelautan dan perikanan pada masa Menteri Susi, terdapat tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yang selalu menjadi landasan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan KKP. Tiga pilar tersebut adalah Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan, kemudian jika dikaitkan ketiga pilar tersebut akan saling berhubungan. Dengan adanya kedaulatan di laut maka keberlanjutan sumber daya laut akan terjaga dan akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.Harapannya pilar-pilar tersebut dapat kembali digunakan oleh nahkoda baru KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk melandasi setiap kebijakan yang ia keluarkan dalam membangun kelautan dan perikanan.baca juga : Babak Baru Polemik Cantrang Tugas Besar Nahkoda baru KKPJika KKP diibaratkan sebagai kapal, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) adalah nahkoda. Ia adalah orang yang menentukan kemana kapal akan dibawa dan ia juga yang menentukan keselamatan orang-orang di dalam kapal.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2021-074-19.json	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan \| Sedikitnya ada empat tugas besar yang harus bisa diselesaikan oleh Menteri KP yang baru. Pertama, mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik sangat penting bagi seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.Mengutip survey yang dirilis oleh Lembaga Survey Arus Survey Indonesia pada Juni 2020 lalu terkait tingkat kepuasan kinerja Menteri, Menteri KP sebelumnya Edhy Prabowo mendapatkan tingkat kepuasan paling rendah diantara menteri-menteri yang lain. Belum lagi ditambah dengan adanya kasus korupsi benur di tubuh KKP, tentunya tingkat kepuasan akan semakin sangat rendah.Posisi Wahyu saat ini tentu tidak mudah untuk mendapat kepercayan publik jika dilihat dari latar belakangnya yang bukan profesional di bidang kelautan dan perikanan.Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Menteri Wahyu untuk mendapatkan kepercayaan publik adalah dengan berani membuat kebijakan yang selama ini selalu dikritisi oleh publik. Seperti menghentikan kebijakan ekspor benih lobster melalui revisi Permen KP No.12 tahun 2020.Hingga hari ini kebijakan terkait ekspor benur masih distop dan dievaluasi, belum terlihat titik terang apakah kebijakan ini akan dihentikan oleh Menteri Wahyu.perlu dibaca : Akankah Menteri KP Baru Hapus Kebijakan Ekspor Benih Lobster? Kedua mencari solusi langsung dari permasalahan nelayan dan pembudidaya. Menteri Wahyu harus bisa membuktikan walaupun ia bukan berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan tapi ia mampu meracik kebijakan yang pro lingkungan dan sumberdaya juga berorientasi pada kesejahteraan nelayan.Menteri Wahyu harus langsung berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi nelayan saat ini. Seperti diketahui bersama saat ini perekonomian Indonesia memasuki masa resesi. Nelayan merupakan salah satu pihak yang terdampak resesi. Apalagi ditambah kondisi pandemi yang belum kunjung usai makin mempersulit nelayan dan menyebabkan harga ikan tangkapan menurun di beberapa wilayah.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2021-074-19.json	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan	Tugas Nahkoda Baru dalam Membangun Kelautan dan Perikanan \| Ketiga, memutus mata rantai oligarki. Korupsi benur mengungkap tabir kongkalingkong antara pejabat negara dengan pihak swasta untuk memonopoli sumberdaya kelautan dan perikanan.Oligarki semacam ini bukan hanya merusak keberlanjutan sumberdaya perikanan, namun juga dapat mengendalikan harga pasar yang merugikan bagi pelaku usaha.Untuk memutus mata rantai oligarki, pertama-tama Menteri Wahyu harus memastikan dirinya terbebas dari kepentingan bisnis dan politik balas budi. Setelah itu ia harus bisa memilih orang-orang yang professional di bidangnya dalam membantu kinerjanya sebagai menteri. Khususnya dalam penunjukan staf khusus harus dipastikan bahwa orang-orang yang ditunjuk bersih dari orientasi bisnis dan kepentingan politik praktis.penting dibaca : Catatan Akhir Tahun : Perjuangan Masyarakat Pesisir Keluar dari Tekanan Pandemi COVID-19 Keempat, transparansi proses perizinan. Poin keempat ini ada sangkut pautnya dengan poin ketiga, karena oligarki selalu bermula dari proses perizinan dan mengakar menjadi penguasaan sumberdaya.Dalam hal transparansi perizinan bukan hanya sebatas merilis data-data perusahaan yang mengantongi izin usaha. Tapi harus dimulai dengan melibatkan stakeholder terkait seperti akademisi, praktisi, LSM, dan perwakilan masyarakat dalam proses perizinan untuk menghindari potensi terjadinya relasi kuasa.Selamat Bertugas Menteri Wahyu Sakti Trenggono, bidang kelautan dan perikanan adalah kekuatan besar bagi kemajuan Indonesia. Semoga Amanah! *Anta Maulana Nasution, Peneliti Bidang Kemaritiman Pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Tulisan ini merupakan opini penulis [SEP]	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2012-016-10.json	Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami	Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami \| [CLS] Menanggapi kerjasama produsen kertas Asia Pulp and Paper -yang selama ini lekat dengan berbagai kasus pelanggaran lingkungan- dengan LSM internasional The Forest Trust yang berbasis di Swiss, organisasi lingkungan Greenpeace menekankan bahwa hal terpenting adalah kerjasama ini bisa memastikan bahwa Asia Pulp and Paper (APP) harus menghentikan suplai kayu mereka yang bersumber dari hutan alam dan hutan gambut jika komitmen yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainability Roadmap 2020’ ingin dianggap sebagai sebuah langkah yang serius. Komitmen yang dirilis 5 Juni 2012 silm ini bahkan sudah memberikan laporan 3 bulan pertama dalam First Quarterly Progress Report yang dirilis 5 September 2012 silam“APP harus secepatnya menghentikan untuk menerima kayu dari hasil penebangan hutan alami dan memastikan bahwa tidak akan ada ekspansi lahan yang akan dilakukan, kecuali perluasan lahan tersebut dilakukan berbasis pada perkebunan serat kayu yang sudah mereka miliki selama ini,” jelas Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara kepada Mongabay.com. “Hanya dengan cara itulah, dan bukan dengan upaya kampanye humas serta memilih siapa mitra mereka, APP bisa membangun kredibilitas dengan mitra mereka dan kepada mantan pembeli mereka di seluruh dunia.”“APP selama ini masih terus bergantung pada penebangan hutan alami untuk mendapat sumber mentah kertas mereka dan pabrik pengolahan mereka dan kini mereka tengah berencana membangun salah satu pabrik pengolahan pulp yang terbesar di Sumatera Selatan,” tambah Bustar. “Dalam konteks inilah kerjasama antara APP dan TFT harus dilihat.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-016-10.json	Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami	Greenpeace: Tak Sekedar Komitmen, APP Harus Hentikan Penebangan Hutan Alami \| Kendati APP tidak memublikasikan rencana mereka untuk membangun pabrik baru di Sumatera Selatan tersebut, media melaporkan bahwa proyek yang disokong oleh Sinar Mas Grup sebagai pemilik APP akan memiliki kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun dan akan memakan biaya sekitar 3 miliar dollar AS. Saat ini Sinar Mas sudah mendapat pinjaman senilai 250 juta dollar dari sebuah bank di Indonesia yang tidak disebutkan namanya, menurut keterangan dari Investor Daily.Aktivis lingkungan menekankan bahwa pembangunan pabrik baru ini akan menambah tekanan bagi hutan alami yang ada di Sumatera Selatan dan propinsi di sekitarnya dimana tidak akan pernah cukup perkebunan untuk menyuplai kapasitas produksi pabrik besar ini. Namun, APP menekankan bahwa ekspansi pabrik ini akan sejalan dengan komitmen lingkungan yang mereka tuangkan dalam ‘Sustainablitiy Roadmap’ untuk melindungi hutan konservasi yang bernilai tinggi atau HCVF dan akan menjalankan praktek perkebunan HTI yang berkelanjutan. APP juga akan menjaga bahwa setelah 2015, perkebunan baru akan masuk dalam kriteria kandungan karbon yang tinggi, dan tidak akan memasukkan hutan gambut dan hutan lain yang disebabkan oleh konversi.Selama ini APP diduga telah terlibat berbagai kasus lingkungan, terutama penebangan hutan alami lewat praktek manajemen mereka. Bersama dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL), mereka dinilai telah menghancurkan habitat harimau Sumatera dan orangutan di Jambi dan Riau yang sangat padat mengandung karbon di wilayah Sumatera. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-040-01.json	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? \| [CLS] Kelalawar sudah lama diasosiakan dengan dunia kegelapan, cerita-cerita menyeramkan, dan kehidupan malam. Mungkin banyak pula di antara kita yang menganggap bila kelelawar hanya terdiri dari beberapa spesies, dan umumnya berwujud sama.Selain itu, ada juga yang menganggap kelelalawar sebagai hama yang harus diberantas, tanpa menyadari betapa berjasanya makhluk ini pada ekosistem. Mulai dari penyerbuk tanaman, penyeimbang populasi hama dan serangga, penyubur tanah, serta sumber makanan untuk organisme lain.Di seluruh dunia, tercatat ada sekitar 1.100 spesies kelelawar. Inilah mamalia yang bisa terbang, bergigi tajam, dan berkaki empat!Mongabay Indonesia telah mengumpulkan 10 spesies kelelawar, dari berbagai sumber, yang mungkin paling unik di muka bumi ini. Ditemukan di hutan hujan Filipina, kelelawar ini memiliki salah satu wajah paling aneh di antara mamalia. Telinga dengan warna gelap berbintik kuning, mata oranye dan hidung berlubang besar yang mirip tabung, memberikan penampilan wajah yang aneh. Umumnya, jenis ini makan buah ara dan buah-buahan lainnya, namun dalam keadaan tertentu menyantap serangga juga. Kelelawar ini banyak ditemukan di Afrika di sepanjang garis khatulistiwa. Dinamakan demikian karena bentuk kepalanya yang sangat aneh, besar dan mirip palu. Kepala ini diperlukan untuk menghasilkan suara yang keras, menarik perhatian kelelawar betina. Jenis ini adalah pemakan buah-buahanan dan kadang serangga. Kelelelawar ini ditemukan di Benua Amerika, dari Meksiko bagian selatan, Bolivia hingga hutan di Brasil. Kelelawar ini sering disebut Fringe-lipped bat, atau kelelawar berbibir, karena mulutnya yang dipenuhi duri dan ujung-ujung yang tajam. Termasuk hidungnya yang menjulang tajam. Bulu-bulunya tajam dan tebal.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-040-01.json	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? \| Diberi nama demikian karena kelelawar ini menghisap darah. Bisa jadi, inilah kelelawar yang selalu diasosiakan dengan film-film horor. Padahal, kelelawar ini dinamai berdasarkan cerita vampir, bukan sebaliknya; Oxford English Dictionary mencatat keterlibatan kelelawar vampir dalam cerita vampir di Inggris dimulai 1734.Walaupun gigitan kelelawar vampir biasanya tidak berbahaya bagi manusia, jenis ini diketahui sering menyerang ternak dan bahkan manusia. Seringkali meninggalkan tanda berupa dua bekas gigitan di kulit korbannya. Kelelawar ini cukup unik, karena berbulu putih, dan ketika terbang di malam hari, memang terlihat kontras dengan gelapnya malam. Inilah mengapa dipanggil kelelawar hantu. Jenis ini ditemukan di hutan hujan tropis dari Meksiko ke Brasil, dan juga di Pulau Trinidad, di Karibia. Hewan ini menghabiskan siangnya bertengger di bawah daun palem yang besar, berburu ngengat dan serangga terbang lainnya di malam hari. Kelelawar ini banyak ditemukan di Venezuela, Kolombia, Peru, dan di sepanjang cekungan Sungai Amazon. Inilah salah satu spesies yang paling sedikit diketahui keberadaannya karena memang terbatas dan langka. Hidup menyendiri di pepohonan besar yang tinggi. Kelelawar pemakan serangga ini banyak ditemukan di hutan hujan kawasan tengah dan selatan Afrika. Kelelawar ini terkenal dengan “tatanan rambutnya yang aneh” dan sang jantan mengeluarkan bau aneh untuk menarik perhatian sang betina selama pacaran. Kelelawar besar ini memakan ikan dan hidup di Meksiko beserta beberapa negara di Amerika Latin. Kelelawar ini juga dijuluki Great Bulldog bat, karena wajahnya yang mirip anjing bulldog.Jenis ini menggunakan kakinya yang bercakar panjang untuk menangkap ikan yang berenang di permukaan sungai. Selain tentunya memakan serangga.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-040-01.json	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya?	10 Kelelawar Paling Unik di Dunia, Bagaimana Wujudnya? \| Kelelawar pemakan buah ini ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah, yang dikenal sebagai “Murcielago viejito” (kelelawar orang tua) atau “Murcielago zopilote” (kelelawar kondor), karena tubuh dan wajahnya yang keriput. Ada lipatan besar kulit yang digunakan sebagai masker untuk menutupi wajahnya ketika tidur. Kelelawar ini memiliki telingga yang begitu besar, dengan proporsi yang lebih besar dari umumnya. Menggunakan echolocation untuk menemukan mangsanya, telinga besar itu memberi pendengaran jauh lebih baik ketimbang kelelawar lain yang bertelinga lebih kecil. Jenis ini banyak ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2012-037-07.json	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC \| [CLS] Walhi mengingatkan, perusahaan yang mendapatkan sertifikasi harus dipastikan bisa mengelola hutan dan lingkungan dengan baik.LIMA perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjalin kerja sama dengan The Borneo Initiative (TBI), Selasa (12/6/12), di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHPL) dengan skema Forest Stewardship Council (FSC).FSC merupakan organisasi internasional yang didirikan sejak tahun 1993 untuk mempromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan dan “baik.” Badan yang bermarkas di Jerman ini menekankan arti penting sertifikasi hutan karena membantu membedakan antara kayu “baik” dengan kayu dari sumber yang patut dipertanyakan.Direktur TBI Jessy Kuijper seperti dikutip dari National Geographic Indonesia mengatakan skema FSC yang mereka gunakan diharapkan bisa memaksimalkan produksi perusahaan.Dengan tambahan lima perusahaan ini, total ada 31 pemegang IUPHHK yang bekerja sama dengan TBI sejak 2010. Menurut dia, konsumen di seluruh dunia wajib tahu produk dari hutan berkelanjutan.“Perusahaan yang tergabung ini wajib diberi applause karena sudah memiliki insitiatif untuk keberlangsungan hutan,” kata Kuijper.Kelima perusahaan ini yaitu PT Mitra Pembangunan Global yang memiliki lahan 83.950 hektare di Papua Barat; PT Bina Balantak Utama dengan lahan seluas 298.710 hektare di Papua. Lalu, PT Telagabakti Persada degan lahan 63.405 hektare di Maluku Utara; Perum Perhutani KPH Banten dengan lahan 80.162 hektare di Jawa Barat; dan PT Manokwari Mandiri Lestari yang memiliki lahan 83.240 hektare di Papua Barat.Dengan luasan hutan yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu, sertifikasi kayu memegang peran krusial bagi keberlangsungan hutan Indonesia. Sebab, di Indonesia, 1,8 juta hektare hutan hujan tropis lenyap per tahun untuk kepentingan industri, perkebunan, atau terdegradasi.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-037-07.json	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC \| “Penebangan yang tidak terkendali bisa menyebabkan konsekuensi serius bagi Indonesia.”Selain hilangnya paru-paru dunia, penebangan hutan bisa menyebabkan habitat hewan berujung pada kematian. Manusia yang hidup bergantung pada hutan akan kehilangan mata pencaharian.Bayu Krisnamurthi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, ada atau tidak regulasi kayu di negara lain, Indonesia akan jadi faktor utama bagi produksi dan perdagangan kayu dunia.“Karena kita menghasilkan produk-produk hutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.”Juru Kampanye Hutan Walhi, Deddy Ratih mengatakan, sertifikasi yang diberikan harus jelas. Sebab, masalah yang sering lalai dalam sertifikasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan permasalahan sosial.“Kebanyakan sertifikasi itu hanya melihat hal-hal teknis dan administrasi. Sedang isu lingkungan dan sosial dengan masyarakat sekitar tak menjadi perhitungan utama,” katanya, Jumat(15/6/12).Dalam melihat perusahaan yang dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan pun, tak bisa hanya dari program yang mereka miliki seperti corporate social responsibility (CSR) atau community development. “Pihak penilai harus melihat langsung bagaimana pengelolaan di lapangan.”Tak hanya itu. Bagi perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH), yang medapatkan label mengelola secara lestari, seharusnya juga dilihat bagaimana daur produksi dan tingkat produksi per hektare.Sebab, daur produksi dari blok ke blok dan tingkat produksi per ha itu menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hutan. Sebab ini, berkaitan dengan pemenuhan pasokan kayu ke pasar.Di Indonesia, produksi kayu di hutan tanaman industri (HTI) rendah. Saat ini, kebanyakan di bawah 100 meter kubik per ha, bahkan ada yang hanya 45 meter kubik per ha. “Tidak bisa disebut lestari juga kalau pasokan kayu mereka rendah.”	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2012-037-07.json	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC	5 Perusahaan Raih Sertifikat FSC \| Menurut Deddy, biasa sertifikat yang diberikan itu hanya mengacu aspek-aspek tertentu, misal dari sisi manajemen atau administrasi perusahaan. “Perusahaan manajemen bagus, banyak.” Terpenting, perusahaan dengan manajemen bagus dan tata kelola hutan termasuk lingkungan dan sosial.Dia berharap, ke depan sertifikasi dengan melihat tata kelola perusahaan secara keseluruhan atau komprehensif. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-041-10.json	Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah	Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah \| [CLS] Gua Cikarae merupakan salah satu dari ratusan gua di kawasan Jagabaya Karst, yang masuk wilayah administrasi Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gua yang diberi nama dari nama sejenis ikan lele ini, mempunyai tiga mulut gua, dengan salah satunya merupakan mulut gua vertikal.Saya masuk ke Gua Cikarae, disambut dengan lorong gua yang makin gelap. Lorong gua yang gelap dan basah berlumpur itu semakin menantang adrenalin untuk menyusuri lebih jauh. Beberapa lorong dengan atap rendah memaksa saya harus merayap di atas lumpur yang basah. Di depan saya, genangan air di cekungan dengan lebar sekitar 10 cm menarik perhatian saya. Terlihat ada yang bergerak di dasar genangan berwarna merah jambu berjalan ke sana kemari meninggalkan jejak di dasar genangan.Saat itu, tahun 2004 saya hanya tertegun dengan makhluk gua yang pertama kali saya lihat di Jawa. Sebelumnya, kelompok hewan yang masuk dalam bangsa Isopoda ini diyakini sebagai Stenasellus dari famili Stenasellidae yang hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Belum pernah ditemukan sebelumnya di Jawa, sehingga saya yakin ini catatan baru dan sekaligus spesies baru untuk Jawa.Akhirnya, tahun 2006 bersama kolega dari Perancis, Dr. Guy Magniez, Isopoda berwarna merah jambu ini diberi nama Stenasellus javanicus. Spesies ini merupakan spesies isopoda gua yang endemik di Jawa khususnya di Gua Cikarae. Sampai saat ini diyakini spesies ini hanya hidup di Gua Cikarae, tidak ditemukan di gua manapun.Kondisi TerkiniSepuluh tahun berselang, dengan beberapa kegiatan penelusuran gua di Gua Cikarae diperoleh fakta yang semakin memprihatinkan. Genangan air dimana pada tahun 2004 saya menemukan spesies khas tersebut, saat ini tak satupun ditemukan isopoda bahkan genangan airnya. Namun yang melegakan beberapa ekor, tidak lebih dari tujuh ekor, ditemukan di lorong gua yang berbeda, jauh dari lorong pertama kali ditemukan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-041-10.json	Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah	Stenasellus Javanicus, Isopoda Gua Merah Jambu Yang Terancam Punah \| Selain di genangan tersebut, tidak ada lagi tempat di dalam gua ditemukan sebagai habitat spesies Stenasellus javanicus. Spesies ini sangat unik, karena secara biologi mempunyai nenek moyang yang hidup di laut. Namun saat ini mereka hidup di air tawar yang spesifik, mereka tidak ditemukan hidup di aliran sungai utama. Mereka hanya hidup di genangan air yang berasal dari rembesan di lorong-lorong gua. Hal ini menyebabkan tingkat kerentanan terhadap gangguan sangat tinggi.AncamanKondisi populasi yang sangat kecil ini memerlukan perhatian yang sangat serius karena hingga saat ini tidak banyak informasi biologi spesies tersebut. Beberapa ancaman serius yang perlu perhatian adalah aktifitas penelusuran gua yang mengancam habitat karena posisi genangan yang di lantai gua yang terancam oleh pijakan penelusur gua.Ancaman lain adalah kekhawatiran karena perubahan peruntukan lahan di sekitar gua dari perkebunan menjadi tempat pemukiman menjadikan gua terancam oleh limbah domestik. Selain itu, semakin kecil daerah tangkapan air karena perubahan menjadi bangunan menyebabkan kemampuan penyerapan air semakin kecil sehingga tidak ada lagi air yang meresap menjadi air perkolasi di dalam gua. Aktifitas lain seperti penambangan tidak jauh dari gua juga perlu mendapatkan perhatian.Status gua yang menjadi milik penduduk memerlukan upaya yang lebih besar karena potensi peralihan kepemilikan tidak bisa terelakkan. Para penelusur gua atau caver yang sering mengunjungi Gua Cikarae perlu diberi pemahaman tentang perlunya memperhatikan kondisi gua ketika penelusuran gua karena banyak hewan yang mungkin akan punah jika terganggu oleh penelusur gua.*Penulis adalah Peneliti arachnologi dan biologi gua Pusat Penelitian Biologi, Museum Zoologicum Bogoriense, LIPI. Twitter: @crahmadi [SEP]	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| [CLS] Setelah hampir dua tahun—sejak April 2016– rencana pemerintah keluarkan aturan tunda sementara (moratorium) izin sawit digodok, tampaknya bakal keluar dalam waktu dekat ini. Dalam rancangan kebijakan itu dikatakan, Instruksi Presiden soal penundaan perizinan kebun sawit paling lama tiga tahun. Berbagai kalangan berikan tanggapan.Dari draf dokumen yang diperoleh Mongabay, aturan berjudul Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit ini sudah disetujui dan ditandatangani Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian per 22 Desember 2017. Sebelumnya, draf ini sudah melalui Pramono Anung, Sekretaris Kabinet pada 6 November 2017.Inpres ini dengan tujuan kepada kementerian (lembaga), hingga kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Adapun kementerian dan lembaga itu antara lain Menko Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Dalam Negeri.Penundaan dan evaluasi perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas kebun sawit ada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Untuk pelaksanaan, akan ada tim kerja bentukan Menko Perekonomian.”Inti arah dari Bapak Presiden adalah perizinan lahan sawit, hilirisasi dan peremajaan tanaman sawit,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela Rapat Koordinasi Nasional Hutan Adat di Jakarta, Selasa (23/1/18).Inpres ini, katanya, menitikberatkan kesejahteraan rakyat dan pembenahan perizinan yang ada. Siti mengatakan, sekitar 4 juta hektar perkebunan sawit milik rakyat memiliki produktivitas rendah.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| ”Sehabis inpres keluar, tak ada izin baru. Izin-izin yang sudah keluar atau sedang proses dari KLHK untuk pelepasan dilakukan dalam kaitan sudah jadi HGU (hak guna usaha-red) atau belum. Setelah jadi HGU, seperti apa, juga akan dievaluasi,” katanya.Soal evaluasi izin, katanya, antara lain terhadap usaha-usaha sawit yang sudah berizin tetapi belum ada kegiatan, perubahan penggunaan tanah dan perubahan komoditas dari pengajuan awal.Kelengkapan perizinan yang sedang berproses pun akan ditelaah, baik terkait tata ruang, sampai budidaya. “Apakah hutan yang diajukan bisa dikonversi? Termasuk perizinan yang sama sekali belum ada usulan izin pelepasan kawasan hutan. ”Itu dipertimbangkan, diperketat dan hati-hati.”Begitu juga terhadap izin sedang proses apabila masih mempunyai hutan produktif, maka hutan tidak akan dilepaskan.Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menyambut baik substansi draf inpres ini, meski ada beberapa catatan.Menurut dia, aturan ini memberikan bentuk baru pengelolaan dan perbaikan demi kelestarian ekologi dengan mengembalikan kawasan hutan yang terlanjur jadi perkebunan sawit llegal.Teguh berharap, temuan dari evaluasi dan pengawasan terhadap perkebunan sawit ini dapat ditindaklanjuti melalui penegakan hukum.Selain itu, katanya, dalam proses verifikasi perlu memperhatikan indikator sosial, misal, soal free, prior and informed consent (FPIC), konflik masyarakat dan konsultasi publik atau penolakan warga.Namun, organisasi masyarakat sipil menggarisbawahi soal periode masa moratorium. ”Kami mendesak inpres ini seharusnya berbasis kriteria dan indikator capaian, bukan berbatas waktu,” kata Mardi Minangsari, pegiat Kaoem Telapak.Indikator capaian yang dimaksud Mardi, seperti terkait tata kelola berkelanjutan, kepastian hukum, penurunan emisi dan lain-lain.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| Siti beranggapan, kalau evaluasi berjalan lancar, waktu tiga tahun sudah cukup untuk moratorium. ”Saya malah bilang dua tahun cukup, moratorium tidak ada izin baru, jika evaluasi menyebutkan sawit bagus, peremajaan oke dan lain-lain,” katanya.Greenpeace Indonesia juga menyambut baik Inpres moratorium izin perkebunan sawit ini. Meskipun begitu, dalam siaran pers, Greenpeace menekankan dua hal penting perlu ada dalam kebijakan ini.Pertama, harus ada evaluasi izin yang sudah keluar. Ratri Kusumohartono, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, seharusnya pemerintah evaluasi bukan hanya perizinan yang berproses, juga yang sudah diberikan.“Izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi,” katanya.Evaluasi izin, katanya, seharusnya bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan Satu Peta. Satu Peta, kata Ratri, sangat penting sebagai efek gentar mencegah pembukaan hutan dan lahan gambut ilegal.Dengan Satu Peta, titik api yang kerap di wilayah perkebunan sawit, bisa mudah diketahui. Pemerintahpun, katanya, bisa segera menegur dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan.Kedua, inpres seharusnya mengatur tak hanya perizinan perkebunan di kawasan hutan, juga areal penggunaan lain (APL), termasuk kawasan pangan. “Ini penting karena makin marak kawasan pangan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.”Berbagai penelitian, katanya, menyebutkan, beberapa tahun belakangan makin banyak lahan sawah jadi perkebunan sawit terutama di Sumatera dan KalimantanDia contohkan, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam periode 2006-2014, konversi lahan sawah jadi perkebunan sawit mencapai 15.616 hektar. Awalnya, perubahan itu terjadi seiring program satu juta hektar lahan sawit tahun 2000. Harus transparanMengenai tim kerja untuk pelaksanaan penundaan, dan evaluasi izin kebun sawit, Teguh memberikan masukan komposisi tim.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| ”Kita berharap tim kerja harus independen dan perwakilan masyarakat sipil masuk di dalamnya.”Terpenting lagi, katanya, membangun sistem kerja transparan mulai dari evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut penegakan hukum.Kemenko, katanya, juga perlu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam pada 2015. Temuan-temuan KPK pun seharusnya bisa menjadi dasar dalam evaluasi dan verifikasi perizinan sawit.”Moratorium ini harus melacak usulan pelepasan kawasan hutan oleh perusahaan sawit yang tak memilki HGU atas nama perhutanan sosial dan reforma agraria, sebagai salah satu modus.”Dalam draf inpres itu tim kerja bertugas verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan HGU, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Satu Peta.Tim juga memiliki kewenangan rekomendasi kepada menteri, gurbernur, bupati/walikota terkait penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. Juga, penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU dan langkah-langkah hukum atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Rekomendasi tim ini, berdasarkan hasil verifikasi data dan evaluasi dari setiap kementerian dan lembaga. Ada pengecualianSementara itu, KLHK memiliki tugas untuk penundaan pelepasan ataupun tukar menukar kawasan hutan untuk sawit, memverifikasi dan mengevaluasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan pada perkebunan sawit yang telah terbit. Juga menindaklanjuti rekomendasi tim kerja soal penetapan kembali areal dari kawasan hutan yang telah pelepasan atau tukar menukar dan melaksanakan langkah hukum.	[0.6405405402183533, 0.3518725633621216, 0.007586944382637739]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| Teguh mengatakan, ada jebakan dalam moratorium ini, terkait pengecualian penundaan pelepasan ataupun tukar menukar bagi permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang telah ditanami dan diproses. Adapun itu berada dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 /2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.”Pasal pengecualian ini seharusnya dihapus dan tak diberikan di awal tapi ditentukan setelah evaluasi dan verifikasi. Pasal ini jadi penawar dalam moratorium.”Untuk Menteri Pertanian, bertugas menyusun dan verifikasi data serta peta izin usaha perkebunan sawit dan pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Lalu, evaluasi proses pemberian izin dan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin.Mentan wajib meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit guna optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit. Mentan juga bertugas memastikans setiap perkebunan sawit menerapkan standar wajib sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).Sedangkan, poin penting tugas Menteri ATR/BPN adalah menghentikan dan pembatalan HGU dan perlu percepatan penerbitan hak tanah kepada masyarakat–dalam pelaksanaan 20% alokasi buat warga dari luas HGU kebun sawit.Untuk tugas Mendagri, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota. Sedangkan, tugas kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) agar lebih tegas memoratorium dan pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi ke lapangan.Buat Kepala BKPM, mendapat instruksi perlu penundaan permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan sawit atau perluasan perkebunan.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2018-079-15.json	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya	Moratorium Sawit Segera Terbit? Berikut Poin-poin Draf Inpresnya \| Tugas dalam moratorium dan evaluasi perizinan dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Menko wajib melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu kalau diperlukan.Keterangan foto utama: Pemerintah akan menerbitkan aturan tunda sementara izin kebun sawit. Mampukan perbaiki tata kelola kebun sawit yang carut marut? Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| [CLS] Hak-hak masyarakat adat di nusantara ini masih sering terabaikan, salah satu dialami masyarakat adat di Kepulauan Aru, Maluku. Marginalisasi masyarakat adat di Kepulauan Aru terjadi sejak 1992. Mereka dilarang menganut ajaran agama leluhur, stigma primitif-terbelakang, dan ujungnya menjadi wilayah pangkalan militer dari TNI AL maupun beragam rencana proyek pembangunan. (Papua Study Center, 2022).Pada 2010, saat Teddy Tengko, Bupati Kepuluan Aru, 2005-2010, mengeluarkan izin usaha perkebunan untuk konsorium PT Menara Group seluas 1,6 juta hektar. Izin diperkuat dengan rekomendasi dari Karel Albert R, Gubernur (2003-2013), Juli 2011. Ironis, pada rapat terbatas 2014 antara PT Menara Group, Lantamal Papua, dan Pjs Gubernur Maluku menyebut, Kepulauan Aru hanyalah ‘padang alang-alang.’ Yang berarti sama dengan “tak penghuni.” Sebagai satu cara agar investor bisa leluasa masuk dengan rencana bisnis mereka (Saturi, 2014).Keterlibatan TNI AL dan legitimasi pemerintah daerah dalam beragam proyek pembangunan berbasis agraria (darat dan laut) yang masuk di Kepualuan Aru ini jadi akar masalah agraria struktural di masyarakat adat Kepulauan Aru (FWI, 2021-PSC, 2022).Singkatnya, meskipun masyarakat adat diakui secara legal dalam UUD 1945, namun hingga 77 tahun merdeka, di Kepualuan Aru, kemungkinan di banyak tempat di Indonesia, belum menikmati napas “kemerdekaan” atas tanah-air mereka. Baca juga: Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru Krisis agraria Masyarakat Adat AruSetidaknya tiga perusahaan pernah punya konsesi di Kepulauan Aru, yaitu, PT Menara Grup, PT Aru Manise Group, dan PT Nusa Ina Group. Dari tiga perusahaan besar itu, 46 anak perusahaan siap menjalankan proyek. Menara Grup, paling dominan dalam konsesi ini menyumbang 28 anak perusahaan. Keseluruhan luas konsesi mencapai 305.120 hektar.	[0.9996795058250427, 0.00031485286308452487, 5.650696493830765e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Berdasarkan data analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Menara Group, luas keseluruhan Kepulauan Aru 626.900 hektar, terdiri dari 117 desa dan dua kelurahan. Keberadaan konsesi Menara Group bukan saja mengancam pelestarian hutan alam, juga seluruh dimensi kehidupan dan ekosistem di Kepulauan Aru.Ancaman lain dari kuasa TNI AL. Merujuk Inkuiri Nasional Komnas HAM (2017), secara historis TNI AL hadir sejak 22 Januari 1992, dengan mengambil 658 hektar wilayah adat. Lokasi ini untuk membangun bandara dan fasilitas pangkalan militer atas dasar klaim untuk pertahanan nasional. Dasarnya, surat pelepasan hak tanah pada 20 Agustus 1991 dari Ketua Persekutuan Masyarakat Adat Marafenfen.Pembebasan tanah oleh BPN Maluku Tenggara. Dalam gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Negeri Dobo, diuraikan banyak sekali proses prosedural yang manipulatif hingga keluar sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah seluas 689 hektar itu. Misal, pemberi hibah tanah ternyata dalam kondisi gila, masih bayi (belum cukup umur), atau bukan orang lokal desa.Dari banyak pengakuan Masyarakat Adat Marafenfen, ketika TNI AL datang ke Kepulauan Aru, mereka langsung menuju lokasi pembatas dan membuat patok-patok tanpa lapor diri ke kepala desa, atau sesepuh adat terlebih dahulu. Setelah itu, TNI AL kembali ke Jakarta dan membawa surat sertifikat tanah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum meminta kepala desa menadatangani klaim pelepasan tanah itu.Jika dilihat secara prosedural, sertifikat tanah bisa keluar atau terbit ketika sudah ada “surat pelepasan” dari marga atau suku yang memiliki otoritas tanah adat. Sayangnya, hal itu tidak terjadi hingga sekarang (PSC, 2022).	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Selain itu, proyek lain yang mengancam ekosistem Kepulauan Aru adalah usaha sektor kehutanan seperti HPH, HTI, dan restorasi ekosistem. Ancaman lain, rencana proyek peternakan sapi skala besar. Hal ini mengancam kerusakan hutan, karst, termasuk hutan mangrove, sumber air bersih, sampai satwa endemic. (Tim Kolaborasi Mongabay, 2022).Tak hanya ancaman sosial-ekologi dan ekonomi, proyek-proyek pembangunan dan aktvitas TNI AL berdampak pada sistem kepercayaan dan upacara adat-spiritual. Salah satu contoh, ritual tordauk. Tordauk adalah ritual oleh Masyarakat Adat Marafenfen setiap September dan Oktober berburu bersama untuk menjaga stabilitas ekosistem di padang savana. Hewan yang biasa diburu seperti tikus, babi liar dan rusa.Sejak kehadiran TNI AL, diduga terjadi perburuan satwa tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat Marafenfen. Puncaknya pada tiga tahun belakangan yang membuat tordauk tidak bisa berjalan lancar karena satwa makin berkurang. Bahkan, pada 2020 sempat tidak ada tordauk karena kondisi tak memungkinkan, hingga tidak ada kesepakatan (Belseran, 2021, FWI, 2021). Baca juga: Masyarakat Adat Mafafenfen Terusik Kehadiran TNI-AL Minus konsensus	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Dalam perspektif Dahrendorf (Ritzer, 2004), masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsesus. Teori konsesus menekankan nilai integritas, sedangkan teori konflik menekankan nilai kepentingan dan kekerasan terhadap suatu obyek. Adanya perbedaan distribusi otoritas jadi faktor untuk menentukan konflik sosial sistematis. Otoritas menjadi kunci analisisnya. Di dalamnya, ada superordinasi dan subordinasi. Dalam penerapannya, otoritas tidak konstan, karena otoritas tidak dipegang penuh lewat diri seseorang, melainkan hanya lewat posisi. Sedang masyarakat yang dikendalikan disebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperative.” Artinya, melihat apapun keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada “di atas” dan menekankan pada “peran kekuasaan” dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.Konflik Kepulauan Aru akibat benturan kelompok yang memiliki otoritas kuat atau superordinasi, yaitu pemerintah pusat-daerah, TNI-AL dan Menara Group dengan kelompok subordinasi yakni masyarakat adat.Otoritas itu ditopang posisi-posisi kunci dalam kekuasaan (pusat-daerah) sebagai gubernur, bupati, TNI AL yang menguasai armada laut di seluruh Kepulauan Aru, beserta jaringan pengusaha di sekelilingnya.Dengan otoritas itu, kelompok superordinat ini mampu mengendalikan, mengontrol, menekan, dan menertibkan masyarakat di pulau-pulau kecil Aru. Masyarakat adat sebagai kelompok subordinat, minus “otoritas” politik dan ekonomi seringkali hanya jadi penonton dan terpaksa ikut dalam irama gendang yang dikendalikan kelompok superordinat itu.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Kasus kekalahan gugatan Masyarakat Adat Marafenfen di Pengadilan Dobo 2021 menunjukkan, meskipun bukti kesalahan dan pelanggaran hukum pemerintah dan TNI AL diajukan secara adekuat oleh masyarakat, namun tetap saja kalah. Sebab, politik hukum telah “dikendalikan” dan “ditertibkan” menurut kepentingan kelompok superordinat dan jaringannya.Konflik antara kelompok superordinat dan subordinat di Kepualuan Aru ini telah menciptakan jurang ketidaksetaraan dan ketimpangan yang tajam. Penguasa (gubernur, TNI AL, dan pengusaha) selalu “di atas” dan mayarakat adat selalu “di bawah.”. Kondisi inilah yang menjadi akar masalah dari sulitnya menawarkan jalan “konsesus” antar pihak yang berkonflik di Kepulauan Aru. Maka, tanpa syarat wajib kesetaraan secara politik, sudah pasti akan sulit dibangun konsesus adil untuk menyelesaikan konflik di Kepulauan Aru.Sebenarnya, upaya membangun konsesus itu muncul dari masyarakat adat di Kepulauan Aru melalui upaya audiensi atau roadshow beberapa wakil mereka ke lembaga-lembaga dan kementerian di Jakarta, selama tiga bulan dari September sampai November 2022. Mereka antara lain datang ke Kantor Komnas HAM, Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Kementerian ATR-BPN, DPR, Kementerian Pertahanan, dan TNI AL.Upaya geriliya politik membuat landasan konsesus multi pihak yang berkonflik di Kepulaun Aru ini, masih belum menghasilkan solusi konkret. Meskipun, dapat membuka komunikasi dan koordinasi lebih baik dengan pihak-pihak pemerintah. Setidaknya, kini pemerintah mendengar cerita langsung dari representasi Masyarakat Adat Kepulauan Aru yang selama ini berjuang mempertahankan tanah-air mereka.Roadshow politik ini bukti bahwa masyarakat adat membuka pintu konsesus dann mencari ‘jalan tengah’ bersama dalam penyelesaian konfliknya. Bukan untuk ‘zero-sum game’, semata menang-kalah.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Sedangkan jalur tempuh melalui gugatan di persidangan hingga ke Mahkamah Agung menunjukkan, mereka berjuang secara konstituisonal, bukan strategi yang bersifat inkonstitusional, sebagaimana sempat distigmakan. Upaya semacam ini penting dipertimbangkan oleh pemerintah agar menyediakan jalan ‘konsesus bersama” yang adil dan demokratis. Sebab, itikad baik masyarakat sudah sedemikian kuat disampaikan, tinggal bagaimana good will pemerintah serius mentaati mandat konstitusionalnya, yakni memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Catatan Tim Aru, 2022). Pasca Perda AdatAwal tahun 2022, Perda Adat No. 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima terbit. Ini merupakan tonggak penting dari pengakuan masyarakat adat di Kepulauan Aru. Berlandaskan Perda Adat ini, dapat ditegaskan, kini masyarakat adat di Kepulauan Aru makin kuat sebagai warga negara Indonesia.Perda adat ini menyebutkan, pada Pasal 2, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru yang berdasarkan asas, pengakuan, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparan. Jadi, sudah seharusnya, konflik, marginalisasi, eksklusi dan kriminalisasi atas masyarakat adat di Kepulauan Aru diselesaikan. Hak-hak dasar mereka harus dipenuhi.Merujuk Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7/2022 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Komnas HAM, hak-hak masyarakat hukum adat harus dipenuhi negara.Hak-hak itu antara lain, pertama, melindungi hak atas rasa aman masyarakat hukum adat dengan cara menyusun mekanisme pencegahan atau deteksi dini atas konflik dan mendorong segera penyelesaian beragam konflik agraria struktural di wilayah adat, termasuk dalam keadaan darurat.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Kedua, menyegerakan pemberian kepastian tenurial pada hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dengan cara melakukan pengadministrasian tanah-tanah ulayat. Ketiga, negara wajib melindungi sumber kehidupan masyarakat hukum adat, secara sosial-ekonomi, hukum, politik, ekologis, dan budaya, baik dalam jangka pendek maupun Panjang. Caranya, dengan mempercepat legalitas payung hukum atas masyarakat adat (UU Masyarakat Hukum Adat) serta audit perizinan korporasi sumber daya alam yang terbukti melanggar HAM atas masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Juga memberikan sanksi tegas dan efek jera agar pelanggaran HAM atas masyarakat hukum adat tak berulang.Keempat, negara wajib memastikan, dalam setiap kebijakan dan program apapun secara nasional, global atau daerah yang masuk di dalam kawasan masyarakat hukum adat, wajib memenuhi hak partisipasi substantif dan penuh masyarakat hukum adat. Kelima, negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan, hak hidup, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak memperoleh keadilan bagi masyarakat hukum adat termasuk masyarakat hukum adat nomadik dan semi-nomadik, serta para aktivis dan pembela HAM masyarakat hukum adat yang selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan keadilan gender. Keenam, negara wajib penegakan hukum yang tegas dan adil kepada semua pihak, termasuk kepada anggota TNI/Polri yang terbukti melanggar hukum dan melanggar hak masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya.Ketujuh, negara wajib melindungi dan menghormati kekayaan sistem pengetahuan, sumber daya alam, dan sumber kehidupan ekonomi masyarakat hukum adat dari ancaman perusakan dan penghancuran sistematis. Juga memfasilitasi pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan norma HAM.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Kedelapan, negara wajib melindungi keberlanjutan kekayaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan/ kearifan lokal yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat.Kesembilan, negara wajib melindungi keberlanjutan kehidupan, regenerasi, dan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Dengan cara, melindungi sumber pangan, sumber air, ekosistem hutan, sungai, gunung, tanah dan sumber daya alam, wilayah sakral/suci, dikelola dengan sistem pengetahuan dan tradisi adat yang selaras dengan tujuan kelestarian, keberlanjutan sosialekologis, serta keberlangsungan juga dinikmati generasi mendatang (inter-generational justice).Kesembilan kewajiban negara itu tentu dalam batasan SNP Nomor 7/ 2022 itu. Yang tentu saja bisa meluas dan mendalam kalau ditafsirkan lebih jauh. Setidaknya, pasca perda adat lahir, hal-hal itulah yang harus diberikan kepda masyarakat adat di Kepulauan Aru.Walau begitu, proses advokasi kebijakan dan regulasi perda adat ini harus terus dilakukan, terutama di tingkat penyusunan paraturan turunan, petunjuk teknis, dan implementasi praksisnya. Sebab, seringkali niat baik jadi pupus Kembali kalau implementasi tidak sesuai atau dibajak untuk tujuan lain di luar niat awal. Ini yang sering terjadi di Indonesia.Akhirnya, tulisan ini sebagai satu undangan diskusi sekaligus refleksi awal tahun 2023. Konflik agraria masyarakat adat di Kepuluan Aru, seumpama puncak gunung es, yang tak terlihat pasti lebih dalam dan luas. Mungkin juga sebagai cermin, dari nasib masyarakat adat di nusantara sekarang, yang masih belum mendapatkan hak-hak dasar secara penuh, meski sudah puluhan tahun berjuang mempertahankan tanah-air sendiri.Dengan memahami dan menuntaskan kasus masyarakat adat di Kepulauan Aru ini, bisa jadi satu langkah penting mengurai benang kusut dan membebaskan belenggu ketidakadilan struktural dari masyarakat adat lain di nusantara yang mengalami nasib sama.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| *Penulis Ananda Bagus.WK adalah pegiat Papua Study Center (PSC). Tulisan ini merupakan opini penulis. ReferensiEko Cahyono, dkk, Policy Paper “Rentang Perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen dan Ragam Masalah Krisis Sosial-Ekologis di Kepulauan Aru, Papua Study Center, 2021-2022Eko Cahyono, Policy Paper “Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”, Sajogyo Institute dengan di dukung oleh RRI (Rights Resources Initiative), 2016George Ritzer dan Douglas J. Goodman, “Teori Sosiologi Modern”, 2004.John Haba, “Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12 No. 2, 2010Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam”, Komnas HAM, 2021Catatan Hasil Pertemuan Tim Advokasi Marafenfen dengan Wakasal RI, Jakarta, 9 November 2022Catatan Hasil Pertemuan Tim Marafenfen dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Jakarta, 27 Oktober 2022Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelasan Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”, 2013Forest Watch Indonesia (FWI), Bio Region Papua: Hutan dan Manusianya. FWI – 2021.Peraturan Adat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, No. 202, Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Aru Ursia-UrlimaTim Kolaborasi, “Nasib Hutan dan Savana Kalau Peternakan Sapi Masuk Kepulauan Aru [1]”, 2022, https://www.mongabay.co.id/2022/10/10/nasib-hutan-dan-savana-kalau-peternakan-sapi-masuk-kepulauan-aru-1/Christ Belseran, “Kala Ritual “Tordauk” Masyarakat Adat Marafenfen Terganggu”, 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/11/07/kala-ritual-tordauk-masyarakat-adat-marafenfen-terganggu/Sapariah Saturi, “Kebun Tebu Batal, Hutan Kepulauan Aru Sementara Aman”, 2014 : https://www.mongabay.co.id/2014/04/14/kebun-tebu-batal-hutan-kepulauan-aru-sementara-aman/	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2023-014-01.json	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru	Menagih Pemenuhan Hak Dasar dan Keadilan Masyarakat Adat Kepulauan Aru \| Sapariah Saturi, “Sudah Batal, Mentan Mau Hidupkan Lagi Kebun Tebu di Aru?”, 2015 : https://www.mongabay.co.id/2015/06/23/sudah-batal-mentan-mau-hidupkan-lagi-kebun-tebu-di-aru/ [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-052-19.json	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari \| [CLS] Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau Jikalahari merilis Catatan Akhir Tahun 2012 bertajuk Presiden SBY, Menhut RI dan Penegak Hukum RI Tidak Tuntas Memerangi praktek Extraordinary Crime Sektor Kehutanan di Riau.Dalam Catatan Akhir Tahun itu terekam , dalam tiga tahun terakhir (pada 2009-2012), Riau kehilangan hutan alam sebesar 0,5 juta hektare, dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektare pertahun. “Itu sama dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi. Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2,005 juta hekatre atau 22,5 persen dari luas daratan.“Mengapa korporasi melakukan praktek tersebut? Hasil kajian kita menunjukkan karena keuntungan luar biasa besar: Rp 1.994 triliun (SP3 Illog Riau tahun 2008) dan Rp 3 Triliun (korupsi kehutanan), ” lanjut Muslim.“Laju deforestasi tiga tahun terakhir lebih besar dari laju deforestasi tahun 2005-2007 sebesar 160 ribu hekatre pertahun. Angka ini memperlihatkan tidak berkurangnya laju deforestasi dan degradasi secara signifikan bahkan meningkat tajam meskipun ada kebijakan moratorium,” lanjut Muslim lagi. Hutan alam tersebut digunakan untuk memasok bahan baku industri pulp and paper terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga terbesar di dunia, APP dan APRIL.Selain itu, Jikalahari juga mempertanyakan Moratorium yang tidak efektif menghentikan deforestasi dan degradasi di Riau, karena kawasan yang efektif dilindungi hanya 43 ribu ha, selebihnya kawasan-kawasan yang memang dilindungi secara hukum.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2013-052-19.json	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari \| Luasan PIPIB 3 adalah 2,38 Juta Ha. Dari PIPIB 1 dan PIPIB 2 revisi telah terjadi luasan PIPIB berkurang secara signifikan. Dari PIPIB Revisi II ke PIPIB Revisi III terjadi pengurangan luasan sebesar 102.763 hektare di Riau. “Parahnya lagi, luas Hutan alam Riau yang tidak masuk dalam moratorium hutan dan lahan gambut (di luar PIPIB Revisi III) sebesar 971.913.37 hekatre.”Hasil perhitungan Jikalahari menemukan sekitar 195.070.56 hektare kawasan HTI yang terlibat kasus Korupsi Kehutanan tidak masuk dalam moratorium. Bahkan 19983.44 Ha lahan yang tidak terdaftar dalam data kehutanan tidak masuk dalam PIPIB (data statistik kehutanan 2011).“Kawasan moratorium yang berada di dalam konsesi tetap melakukan penebangan dan pembuatan kanal, dengan deforestasi seluas 2790.49 hektare. Selain itu masih ada 44.439.75 hektare Konsesi yang tidak aktif, dan sudah diusulkan untuk dicabut tetapi malah tidak dimasukan kedalam peta moratorium.”Catatan setebal 14 halaman, menerangkan fakta penghancuran hutan alam Riau ini jelas bertentangan dengan komitmen pemerintahan SBY untuk mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi hutan, yang selalu digembar-gemborkan hingga ke manca Negara.Selain penghancuran hutan, perusahaan terbukti tidak melakukan praktek bisnis yang benar dan sesuai standar Hak Asasi Manusia. Dalam konflik korporasi dengan rakyat, satu warga meninggal di kanal PT Suntara Gaja Pati/APP Tidak ditindaklanjuti penegak hukum, PT RAPP/APRIL merusak 70 sepeda motor, melukai 15 warga di Gunung Sahilan Polisi tak satupun menetapkan karyawan korporasi sebagai tersangka, PT Sumatera Riang Lestari/ APRIL menebang hutan alam dan berkonflik dengan masyarakat, dan Di Pulau Padang rakyat menolak kehadiran PT RAPP/APRIL dan rakyat juga menemukan bahwa PT RAPP melanggar SK Menhut dan Menhut membiarkan saja.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2013-052-19.json	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari	Jikalahari: Deforestasi di Riau 2012 Setara Kehilangan 10 Ribu Lapangan Futsal Tiap Hari \| Hasil riset dan investigasi Jikalahari sepuluh tahun terakhir, menemukan persoalan illegal logging dan korupsi kehutanan masih terkait dengan persoalan dasar yang belum berhasil diselesaikan negara ini: RTRW tidak kunjung tuntas, tumpang tindih perizinan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan yang belum selesai.“Intinya tata kelola hutan semrawut. Akibatnya, kejahatan kehutanan dan korupsi kehutanan muncul hingga merugikan keuangan negara, penderitaan masyarakat sekitar hutan dan merusak lingkungan hidup,” terang Muslim. [SEP]	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2012-032-07.json	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis \| [CLS] DUA perusahaan tambang beroperasi di cagar alam Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya berbekal surat izin dari bupati. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (Sekjen Kemenhut), Hadi Daryanto mengatakan, bupati bisa kena jerat hukum dengan pasal-pasal berlapis.“Yaitu, UU No 41 tahun 1999 pasal 50 dan UU Lingkungan Hidup. Dari dua UU ini dia dapat dikenakan diancam pidana. Prosesnya oleh PPNS Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya kepada Mongabay, Sabtu (7/7/12).Tak hanya itu, kata Hadi, jika ada indikasi menerima gratifikasi, bupati bisa diancam UU Korupsi. Tentu, proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kemenhut LambanDirektur Eksekutif Walhi Sulteng, Ahmad Pelor mengatakan, masyarakat sudah melaporkan kasus ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Bahkan, beberapa bulan lalu, masyarakat datang ke Palu.“Sudah lapor resmi, formal lewat surat. Masyarakat juga sudah lapor ke polisian, yakni Polsek Soyojaya secara tak formal. Intinya, kepolisian sudah tahu masalah ini,” ucap Ahmad.Sayangnya, sampai hari ini tak ada upaya serius dan signifikan dalam menghentikan operasi tambang itu.“Memang betul, BKSDA surati resmi ke Camat Soyojaya atas informasi beberapa orang di Desa Tambayoli. Tetapi PPNS mestinya ada upaya penyelidikan. Karena ini jelas tindak pidana kehutanan.,” ujar dia.Sebab, kawasan cagar alam, hampir tak mungkin dipinjampakaikan, hanya hutan produksi dan lindung yang bisa.Deddy Ratih, manajer Kampanye Hutan Walhi Nasional menyayangkan, sikap Kemenhut lamban dalam memproses hukum korporasi yang melanggar.Berbeda, jika masyarakat yang dituduh, BKSDA langsung mengambil tindakan hukum. “Ketidakadilan dalam pengambilan tindakan hukum ini tidak berubah di Kemenhut.”	[1.0, 1.1147237577446845e-09, 1.023624851548277e-09]
2012-032-07.json	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis \| Kondisi ini, kata Deddy, tak hanya terjadi di Morowali, juga di daerah lain. Ketidakseimbangan dan berkeadilan hukum ini terus berlarut-larut. Kasus korporasi baru diambil tindakan jika sudah terjadi konflik besar dan meluas.Untuk itu, dia meminta Kemenhut mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan selama ini di sektor kehutanan. Bukan hanya kepada perusahaan, Kemenhut juga terkesan tak melakukan upaya apapun kepada bupati.Ahmad setuju dengan penanganan hukum terhadap perusahaan lamban. Situasi di Morowali, antara kabupaten, kanan kiri gunung, alam dibongkar habis-habisan terlihat kasat matas. “Saya kira, memang tak cukup besar atau tak ada perhatian serius dengan lingkungan di Morowali,” kata Ahmad.Menurut Deddy, kasus Morowali, sudah begitu mudah dilihat. Hutan dibabat. “Begitu gamblang seperti ini saja tak ada tindakan hukum, bayangkan kasus-kasus sulit, seperti HPH yang menebang di luar blok?” Deddy yakin, Kementerian Kehutanan tak akan melihat atau menangani.“Ini yang sebabkan apapun aturan yang dibuat pemerintah tak akan efektif kalau kinerja aparat Kehutanan lemah dan tak ada gunakan hukum yang ada.”Ahmad, pun tak yakin kalau kasus seperti ini diserahkan kepada polisi bisa selesai. Mereka sulit percaya polisi karena ketika rakyat lapor, diabaikan. Namun, saat perusahaan lapor pencemaran nama baik oleh warga, langsung diproses polisi.“Kita sedang lihat potensi untuk pidanakan. Cuma kami berhitung, kalau dorong ke kepolisian apa bisa selesai.” “Walhi pernah lapor illegal logging, tapi mentok di polisi.”Mereka juga mengkaji unsur-unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang. “Jadi, tak menutup kemungkinan kami mempertimbangkan apakah mungkin didorong ke KPK. Tergantung dengan pembuktian nanti,” katanya.Biaya PolitikBupati yang mengeluarkan izin eksplorasi lebih tak peduli. Menurut Ahmad, kondisi ini menjadi sulit kala ada kepentingan pembiayaan politik.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2012-032-07.json	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis	Izinkan Tambang di Cagar Alam, Bupati Morowali Bisa Kena Pasal Berlapis \| “Lalu praktik-praktik keluarkan izin pertambangan jadi liberal. Izin yang dikeluarkan pun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun pendapatan dari sektor ini, yang hanya berkisar Rp600-Rp700 juta per tahun. Sementara izin tambang di wilayah itu mencapai 180.”Jadi, yang lebih diutamakan memang biaya politik. Terlebih, pada akhir tahun ini ada pilkada Morowali. Melihat masalah ini, patut diduga izin pertambangan ini juga ada unsur KKN.Dari hasil investigasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, ditemukan setiap satu izin kuasa pertambangan, si pemberi izin atau kepala daerah mendapat duit dan tidak tercatat bisa mencapai Rp1-Rp3 miliar. “Ini untuk satu kuasa pertambangan.”Deddy menambahkan, sampai saat ini, pertambangan yang beroperasi di cagar alam Morowali, tak ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Jika alasan mereka hanya eksplorasi, itu tetap saja sudah praktik. “Ini tak bisa.”Membabat hutan, kata Deddy, harus ada izin. BKSDA sudah tahu kasus ini bahkan sudah menyelidiki. “Sebenarnya tidak perlu laporan dari masyarakat dan LSM, harusnya segera ditindaklanjuti. Kita lihat mereka masih sebatas teguran,” ucap Deddy.Beberapa waktu lalu LSM-LSM di Sulteng sudah meminta bupati menutup tambang ini. Polisi juga diminta menindak perusahaan. “Tapi tak ada tindakan apa-apa baik polisi maupun bupati.”“Jadi, konsen dari kawan ke depan segera tindakan hukum,” kata Deddy.Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.	[0.9999998211860657, 1.0797046456900716e-07, 9.069145079365626e-08]