Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2022-066-15.json	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? \| “Pemerintah Aceh harus memprioritaskan mangrove sebagai kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Cabut izin pemilik konsesi yang terbukti melanggar. Libatkan komunitas adat terkait pengelolaan dan lakukan restorasi pada kawasan terdegradasi,” ungkapnya.Jika kerusakan tidak segera ditangani, bencana alam akan sering terjadi di pantai timur Aceh, termasuk masalah abrasi.“Nelayan menangkap ikan dan kepiting di areal mangrove, jika mangrove rusak hilang harapan mereka,” ujar Yusmadi.Baca: Hutan Mangrove di Pesisir Timur Itu Menyusut Khairan, masyarakat Kuala Langsa, Kota Langsa menyebutkan, jika dapur arang masih ada maka menyelamatkan mangrove masih sulit. “Saya melihat perahu-perahu kecil mengangkut kayu bakau ditebang ilegal yang dibawa ke dapur arang.”Setelah dibakar, arang dipasok ke Sumatera Utara menggunakan truk. Ini sering terjadi dan jarang dilakukan penertiban. “Setahu saya, di perbatasan provinsi ada pos penegak hukum termasuk pos polisi hutan,” terangnya.Baca: Penting Bagi Kehidupan, Harusnya Mangrove Tidak Dirusak RehabilitasiPenelitian yang dilakukan staf pengajar Universitas Al Muslim, Rini Fitri dan Iswahyudi pada 2010 menunjukkan, pantai timur Aceh merupakan kawasan pesisir strategis sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur, yang sebagian besar penduduk terpusat di pesisir.“Tekanan lahan sangat tinggi, terutama untuk tambak yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir,” terang mereka di Jurnal Hidrolitan Universitas Jambi.Upaya pengelolaan mangrove secara baik dan berkelanjutan adalah dalam bentuk rehabilitasi dan konservasi. “Rehabilitasi berupa penghijauan kawasan pesisir sebagai green belt dalam bentuk penanaman jenis Rhizophora sp.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-066-15.json	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli?	Mangrove di Aceh Rusak, Siapa yang Peduli? \| Rini dan Iswahyudi menambahkan, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jenis Rhizophora yang ditanam berasal dari Rhizophora mucronata. Jenis ini dipilih, selain ketersediaan bibit, juga pada kondisi substrat pasir berlumpur dan kemampuan pertumbuhannya.“Jenis ini lebih cepat tumbuh dan daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Namun, dampak jangka panjang dikhawatirkan terjadi pengurangan spesies mangrove alami akibat dominansi satu jenis tanaman. Kekhawatiran lainnya adalah rentannya mangrove rehabilitasi terhadap serangan hama akibat sistem satu spesies,” papar mereka. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| [CLS] Wilayah perairan laut di Indonesia sejak lama menjadi lokasi favorit bagi para pemilik kapal yang terbiasa memalsukan ukuran kapal perikanan mereka menjadi lebih rendah dibandingkan dengan ukuran aslinya. Praktik tersebut membuat Negara mengalami kerugian karena nilai pajak menjadi berkurang.Akibat praktik tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan nilainya tidak signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut harus diatasi secara bersama dengan membuat terobosan yang bisa memperbaiki keadaan.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhamamd Zaini menjelaskan, salah satu upaya yang telah dilakukan KKP dalam mencegah terjadinya praktik ilegal tersebut, adalah dengan menetapkan skema pungutan PNBP pasca produksi.Penetapan skema tersebut diyakini bisa menjadi solusi dalam upaya memberantas praktik pengelabuan ukuran kapal menjadi lebih rendah (mark down) yang bisa dilakukan oleh pemilik kapal-kapal perianan berukuran di Nusantara.“(Juga) mendongkrak PNBP sumber daya alam perikanan yang selama ini masih minim,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.Dengan kata lain, melalui penetapan skema pungutan PNBP pasca produksi, celah untuk melakukan praktik kecurangan ukuran kapal perikanan akan tertutup sama sekali. Hal itu bisa terjadi, karena formulasi untuk skema pungutan tidak akan lagi menyertakan ukuran kapal.Akan tetapi, saat dilakukan penghitungan besaran pungutan PNBP Pasca Produksi, yang akan dilakukan oleh KKP adalah penekanan pada dua poin. Di antaranya adalah penghitungan indeks tarif dan nilai produksi ikan saat didaratkan di pelabuhan perikanan.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Penghitungan skema pungutan tersebut sudah diatur secara resmi dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.Zaini menerangkan, sebelum PP tersebut ditetapkan, penghitungan skema pungutan PNBP pasca produksi pada sektor kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh ukuran tonase kapal. Akibatnya, banyak pemilik kapal yang melakukan kecurangan dengan mengelabui ukuran kapal yang sebenarnya.“Ini bukan hanya merugikan keuangan Negara saja, tapi juga mengacaukan penghitungan sumber daya ikan yang dimanfaatkan,” jelas dia.Meski demikian, walau sudah ditetapkan dalam bentuk PP, skema pungutan PNBP pasca produksi pada subsektor perikanan tangkap baru akan diberlakukan secara resmi pada awal 2023 mendatang. Aturan tersebut akan diterapkan secara menyeluruh di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia.Menurut dia, saat ini hingga akhir 2022 mendatang, sistem yang berlaku dan digunakan secara resmi adalah penghitungan pra produksi yang skemanya meliput penghitungan poin tarif range gross tonnage, produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan tonase kotor kapal.Dengan melihat skema penghitungan pra produksi tersebut, Muhammad Zaini menilai kalau skema penghitungan pasca produksi adalah cara yang tepat untuk menegakkan keadilan bagi Negara dan juga pelaku usaha perikanan.“Sebab pemilik kapal membayar tarif PNBP sesuai dengan jumlah ikan yang didaratkan dan harga ikan ketika didaratkan,” ungkap dia.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Rasa adil yang dijamin akan didapat oleh kedua belah pihak, adalah karena ada kategori persentase tarif yang terbagi menjadi dua. Pertama, adalah besaran tarif 5% dari hasil tangkapan untuk kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 60 gros ton (GT).	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Kedua, adalah besaran tarif 10% dari hasil tangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan berukuran di atas 60 GT. Persentase tarif ini lebih sedikit dibanding sistem pra produksi yang menyertakan tarif PNBP 25 persen.Zaini menerangkan, penerapan skema penghitungan pasca produksi dinilai lebih baik, karena itu akan menghitung seluruh ikan yang sudah berhasil ditangkap dan kemudian didaratkan. Juga, akan dihitung berapa harga jual ikan yang berlaku pada saat tersebut.“Jadi tidak bisa lagi kira-kira. Jadi berapa jumlahnya, lakunya berapa, jenis (kapalnya) apa. Itulah yang menjadikan patokan, apakah lima persen atau sepuluh persen,” tegas dia.Penetapan PP 85/2021 menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja keuangan dari KKP yang selama ini selalu tidak mencapai hasil yang memuaskan. Aturan yang menjadi dasar penerapan tarif pasca produksi itu, bisa menjadi momentum untuk meningkatkan PNBP dari subsektor perikanan tangkap.Hal tersebut diungkapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan RI Kurnia Chairi. Menurut dia, meski tumbuh positif dalam lima tahun ini, namun kontribusi PNBP perikanan hanya mencapai 1,5 persen dari rerata penerimaan sumber daya alam non migas.Detailnya, sepanjang periode 2015 hingga 2020 rerata nilai PNBP perikanan baru mencapai Rp417 miliar tahun. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah angka PNBP dari minerba, kehutanan, dan panas bumi yang nilainya mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun.“Secara besaran, sumber daya alam dari perikanan ini memang yang paling kecil dibanding sumber daya alam lain dari sisi non migas,” tutur dia.perlu dibaca : Ini Tantangan Menyeimbangkan Fungsi Ekonomi dan Ekologi di Laut Nusantara	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Di sisi lain, walau mendapat sorotan karena menjadi instansi Negara yang menyumbangkan nilai PNBP kecil, KKP terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan PNBP melalui kebijakan perikanan terukur.Diketahui, untuk meningkatkan PNBP perikanan, KKP akan mulai menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur pada awal 2022. Kebijakan tersebut adalah pengendalian yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota (catch limit) kepada setiap pelaku usaha.Kebijakan tersebut akan memberikan batasan untuk area penangkapan ikan dan jumlah ikan dengan memberlakukan sistem kuota melalui kontrak penangkapan untuk jangka waktu tertentu, musim penangkapan ikan, dan jenis alat tangkap.Juga, memberlakukan pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan, suplai pasar domestik, dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan.Adapun, kuota penangkapan sendiri ditentukan berdasarkan kajian dari Komite Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) dan organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). Kuota akan diberikan kepada pelaku usaha atau nelayan dengan pembagian kuota untuk nelayan tradisional, tujuan komersial, dan non komersil.Terakhir, penerapan kebijakan tersebut juga untuk menghentikan penangkapan ikan berlebihan (overfishing) yang mengancam populasi perikanan, dan sekaligus menghapus praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tak sesuai regulasi (IUUF) dan mengubahnya menjadi praktik legal, dilaporkan, dan sesuai regulasi (LRRF).baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022 Sebelumnya, Direktur Jenderal PSDKP KKP Adin Nurawaludin mengaku sudah menyusun strategi pengawasan saat kebijakan penangkapan terukur mulai berjalan pada awal 2022. Strategi yang sudah disiapkan itu terdiri dari empat tahapan.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2021-007-16.json	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan	Beleid ini Bakal Memaksa Pemilik Kapal Perikanan Patuh pada Aturan \| Rinciannya, adalah pengawasan sejak dari sebelum kegiatan penangkapan ikan (before fishing), saat sedang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan (while fishing), selama pendaratan hasil tangkapan ikan (during landing), dan setelah pendaratan hasil tangkapan ikan (post landing).Selain penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang merupakan bagian dari program peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap, ada dua program prioritas lain KKP yang diharapkan bisa ikut membangkitkan ekonomi dari perikanan dan kelautan.Keduanya adalah pengembangan subsektor perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Kemudian, pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.Tiga program prioritas tersebut akan berjalan dalam kurun waktu dari 2021 hingga 2023 mendatang. Khusus untuk penangkapan terukur, KKP berharap bisa mendorong peningkatan PNBP dengan cepat, karena nilai produksi perikanan laut Indonesia mencapai Rp132 triliun per tahun.Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono, nilai produksi sebanyak itu memberikan peluang produksi hingga melebihi 10 juta ton per tahun. Selain itu, kebijakan penangkapan terukur bisa memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| [CLS] Ramadhani dan Herry Susanto, berboncengan menyusuri Kota Mamuju, Sulawesi Barat dengan motor bebek sambil memboyong sekarung pakan kucing. Dari belakang, tim dokter hewan menyusul. Tujuan kami hari itu, rumah megah berkelir putih, di sudut kota, yang menjadi pos relawan.“Di sana ada anjing. Katanya sakit,” kata Dani, sapaan akrab Ramadhani.Siang itu, 23 Januari lalu, Mamuju seperti biasa, panas dan bikin gerah. Kami tiba di rumah dengan keringat sekujur tubuh.Di kolong bale-bale, seekor anjing cokelat kecil berbaring lesu. Dua mata terbuka, menatap kosong. Bulu pendek halus tumbuh di sekujur tubuhnya. Belang putih membundar di moncong hitam.Ini anjing domestik betina. Karena persoalan ras, orang kerap menjuluki anjing kampung. Relawan di rumah itu tak tahu asal si anjing.Dokter yang tiba mendekati anjing, lalu mengelus. Kehadiran kami bukan ancaman baginya. Tak ada sambutan gonggongan. “Bersih sekali,” kata dokter.Dokter menghadiahkan segenggam makanan kering. Si anjing bangkit mendekat, mengendus makanan itu dan melahap habis. “Waduh, ternyata kau lapar. Ha..ha..ha..,” kata si dokter.Dia baik-baik saja dan tak perlu perawatan medis. Hanya lapar.Dani dan Herry bergabung di Tim Posko Kesehatan Hewan Mamuju. Mereka adalah relawan satwa dari Centre for Orangutan Protection (COP), organisasi berbasis di Jakarta Selatan, yang memerangi segala kejahatan terhadap orangutan dan satwa liar di Indonesia, sejak 2007.Mereka tiba 19 Januari, empat hari seyelah gempa 6,2 Magnitude merusak Kota Mamuju dan memaksa warga seantero kota mengungsi. Baca juga: Amuk Lindu di Majene [1] Posko Kesehatan Hewan buka saban hari, sejak 18 Januari 2021, di Gedung Dinas Pertanian Mamuju. Hingga sore, posko ini selalu kedatangan warga, yang membawa kucing atau sekadar mengambil pakan. Pakan juga tersedia buat ternak. Halaman gedung itu juga jadi tempat tinggal sementara bagi Dani dan Herry.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Posko Kesehatan Hewan terbuka bagi siapapun yang datang demi piaraan dan ternak, tetapi itu tidak cukup dalam memastikan kesejahteraan hewan di Mamuju, ketika orang-orang sibuk menangani bencana.Semasa tanggap darurat bencana, hewan-hewan piaraan macam anjing dan kucing terlantar. Mereka adalah korban bencana yang tak pernah terhitung dalam angka korban gempa rilisan pemerintah.Tidak sedikit ada satwa terluka hingga mati karena terkena runtuhan. Para pengasuh meninggalkan mereka terkurung dalam rumah, sedangkan hewan-hewan tanpa pengasuh yang hidup liar di emperan kota, kesulitan mendapat makan. Toko hewan belum buka.Dani dan Herry buat memastikan pangan ini. Bergerilya mereka, saban hari hingga langit mulai gelap. “Yang pasti, mereka dapat makan yang cukup,” kata Dani.Mamuju adalah titik bencana yang kesekian kali dikunjungi Dani dan Herry sebagai relawan hewan. Dua orang itu, menembus lokasi terdampak bencana demi menyelamatkan hewan-hewan dari keterpurukan. Bagi mereka, kala bencana, kesejahteraan semua makhluk hidup harus terjamin. ***Kami memasuki sebuah perumahan kelas menengah di Kota Mamuju. Tak ada siapapun hari itu. Dani dan Herry memasuki pekarangan sebuah rumah berkelir krem. Menerawang masuk melalui jendela, seraya memanggil sesuatu di dalam, “Pus… pus….”Dua kucing belang nan cantik muncul dari balik kaca. Pengasuh kucing itu sebelumnya melapor ke Posko, bahwa meninggalkan piaraan kesayangan terkurung dalam rumah, dia keburu mengungsi di luar kota. Baca juga: Kalut Penanganan Gempa Mamuju-Majene, Mitigasi pun Minim [2] Dani menyambungkan panggilan video ke si empu rumah, meminta izin membuka jendela. Ini kali kedua mereka menyambangi rumah itu. Pengasuh kucing domestik itu adalah seorang perempuan. Lewat kamera, dia berbicara ke piaraannya dan menerima balasan meongan. Si pengasuh seperti paham apa yang disampaikan kucing-kucing manjanya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Dari sela teralis besi, Herry memasukkan pakan kucing. Si empu senang melihat dua kucingnya begitu lahap. Kami agak lama di rumah itu, tak ingin menganggu ‘perjumpaan’ mereka. Sang pengasuh jelas rindu ke “anak-anaknya.”Kami meninggalkan rumah itu dengan jendela terbuka. Si empu rumah sama sekali tak keberatan. “Biar kucingnya bisa keluar nanti cari makan,” kata Dani. “Besok kita cek lagi.”Kota Mamuju, adalah rumah bagi populasi kucing. Kami jarang menemukan anjing di jalan, kecuali yang terkurung dalam rumah. Sepanjang jalan, mata Dani dan Herry terus menyisir kanan kiri jalan, menembus sela bangunan roboh, kolong mobil, dan halaman-halaman rumah kosong. Kucing punya kebiasaan bersembunyi. “Kalau begini, mata mesti awas,” kata Dani.Bila satu dari kami melihat kucing, kami kompak berhenti dan Dani turun memberi mereka makan yang cukup. Segenggam atau bisa lebih. Beberapa kucing mengambil jarak awas, atau hanya terpaku menonton kami yang sedang menawarkan mereka makan. Kerja-kerja ini sungguh butuh kesabaran.Ketika matahari tepat di atas, kami sampai di satu permukiman padat, sekitar Pelabuhan Mamuju. Seekor kucing belang yang gempal sedang mengais makanan dari tempat sampah. Kami berhenti. Kucing itu urung mendekati kami. “Sini! Udah. Jangan malu-malu,” kata Dani.Di permukiman ini, kata Dani, ada sosok bapak yang suka menolong kucing-kucing terlantar di sekitar rumahnya. Kami menyambangi rumah si bapak yang jadi panti kucing. Dani ingin menitipkan pakan. Hari itu, si bapak sedang keluar. “Di sini ada banyak anakan kucing.”Depan rumah si bapak, anak kucing, seukuran genggaman orang dewasa muncul mengekori kami. Meongannya terus melengking. Dani memberi makan, Herry lekas mencari yang lain.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Kucing ini pasti tidak sendiri. Tepat samping rumah, di antara lemari reot, seekor kucing kecil berbaring di dalam kardus air kemasan.Tengkuk penuh nanah dan dua mata lengket. Tubuh kurus. Makanan yang diberikan sama sekali tidak disentuh.Kami melesat ke posko. Kucing malang itu segera menjalani pemeriksaan medis. Dokter membersihkan luka dan melepas kulit mati di tengkuk. Dari gejalanya, kucing itu terjangkit virus calici, virus flu yang menyerang kucing dan mematikan, bernama Feline calicivirus.Dokter menyuap makanan memakai spuit dan menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Meski terkesan lemas, meongan si kucing tidak berhenti. Setelah perawatan, kucing yang diberi nama Harbor ini sudah sembuh. ***Ma’ruf Achsinul Fikri, sosok di balik pendirian Posko Kesehatan Hewan Mamuju, belakangan Posko Hewan juga berdiri di Majene, di Kecamatan Malunda.Sebelum gempa, Ma’ruf bertugas di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Simboro, Mamuju, sebagai dokter hewan. Hari pertama buka, relawan hanya Ma’ruf dan seorang lagi. Selanjutnya, relawan dari Palu, Makassar, dan COP berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah pencinta kucing.Ma’ruf membuka donasi melalui Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan melalui website galang dana. Donasi datang sungguh banyak. “Ternyata banyak mau yang bantu. Apalagi dari Makassar, Palu, Jawa.”Pasien di Posko, kata Ma’ruf, memiliki gejala umum, antara lain, nafsu makan berkurang, pencernaan terganggu, dan perubahan perilaku yang sebelumnya riang dan aktif berubah jadi pemurung dan penakut. “Umumnya, stres karena gempa. Trauma. Mungkin karena guncangan, sama suara gemuruh.”Posko kesehatan hewan, tak hanya soal bagi pakan gratis. Di sini, juga dibuka pelayanan medis. Selama berdiri, sedikitnya 141 kucing dan tiga anjing yang telah menjalani perawatan medis. Sebanyak 12 mesti operasi.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| “Terakhir ini, kena reruntuhan, kakinya harus diamputasi,” kata Ma’ruf. “Jadi, yang terdampak bukan manusia saja.” Penanganan satwa minim ketika bencanaMelihat Posko Hewan Mamuju bekerja di masa tanggap bencana, bagai melihat pementasan spektakuler tanpa sorak ramai. Mereka bekerja di bawah bayang stigma bahwa mereka antipati pada manusia yang menjadi korban bencana.“Sempat dipertanyakan posko utama di provinsi, karena saat yang lain menyelamatkan manusia, tim relawan satwa malah membuka posko untuk satwa,” kata Dani. Namun, katanya, karena manfaat luar biasa, akhirnya mereka mengerti. Kalau melihat beberapa negara maju, upaya penyelamatan satwa saat bencana sudah jamak bahkan sudah lakukan mitigasi.Pemerintah mendata rumah pengasuh hewan yang hidup di wilayah rawan bencana. Pengasuh juga menempel stiker di depan rumah yang memuat jumlah piaraan. “Jadi ketika bencana terjadi dan pemilik rumah harus mengungsi, tim penanganan satwa akan gunakan data itu untuk pemeriksaan awal dan pemeriksaan tiap rumah sesuai stiker.”Peran satwa ketika bencana juga perlu diingat. Anjing terlatih (K9) dikerahkan menembus ancaman untuk mencari korban bencana, atau tingkah polah hewan piaraan bisa menghibur pengasuh yang sedih karena bencana.Kehilangan hewan kesayangan sama sedihnya kehilangan seorang terkasih. Hubungan manusia dan hewan, katanya, seperti kucing dan anjing, sangat masuk akal dan bukan hal berlebihan.“Saya mengenal beberapa orang yang memiliki hubungan kuat kepada kucing atau anjing piaraanya. Ketika piaraan sakit, dia akan sama paniknya ketika mendengar kerabatnya jatuh sakit.”Selain hewan peliharaan, hewan ternak macam sapi dan kambing juga menjadi pangkal ekonomi keluarga untuk pulih sehabis bencana atau jadi cadangan pangan.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-053-19.json	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat	Belajar dari Penanganan Satwa Masa Bencana di Sulawesi Barat \| Dani berharap, penanganan bencana kelak memasukkan satwa dalam aturan tertulis hingga bisa setara dengan tim penanganan manusia. Bantuan satwa pun, katanya, bisa menjangkau daerah terpencil.“Untuk itu, ketika tim mitigasi bencana (pemerintah: BNPB, BPBD, Basarnas dan lain-lain) konsentrasi kepada penyelamatan manusia maka penanganan satwa juga semestinya berjalan bersamaan. Trauma fisik harus segera ditangani. Begitu juga kematian satwa, kalau tidak ditangani dengan cepat akan menjadi sumber penyakit baru,” kata Dani.Di Indonesia penanganan bencana bagi satwa belum ada. Untuk itu, perlu ada persiapan bagi yang punya satwa piaraan. Pemilik satwa, kata Dani, bisa menyiapkan hal terbaik, antara lain, ada akses keluar dari rumah seperti lubang keluar masuk kucing/anjing.“Juga menyiapkan kandang yang sewaktu-waktu bisa untuk mengungsi dan membuat jaringan kepemilikan satwa/komunitas hingga bisa saling membantu.” ****Foto utama: Seekor kucing sedang menjalan perawatan medis. Foto: Agus Mawan/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2015-051-01.json	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro \| [CLS] Ada botol mineral plastik diolah menjadi burung karya Sanggar Tiku tuk. Ada streofom bekas jadi robot oleh Kelompok Katanya. Ada juga batubata berbentuk sumur dan kaleng cat jadi bentuk tangan. Masih banyak lagi. Semua karya ini terbuat dari sampah. Lewat karya ini, para komunitas dan seniman ingin menyampaikan pesan persoalan sampah dan lingkungan di Malioboro dan Yogyakarta.Gawe ini menjadi bagian pada acara tahunan “Festival Ruwahan Apeman Malioboro #VI, Ruwatan Sampah Cokro Manggilingan.” Festival ini diadakan menjelang puasa sekaligus ruwatan. Ruwat dalam bahasa Jawa berarti lepas atau terlepas. Harapannya, Jogja bisa bebas sampah.Rangkaian kegiatan festival yang berlangsung 5-14 Juni 2015 ini, ada sarasehan, workshop recycle sampah, sampai pameran patung recycle sampah. Pada 14 Juni akan ada kirab budaya, menampilkan tiga gunungan. Ada satu gunungan berisi apem, gunungan sampah dan recycle sampah.Siska Florensia dari Tasik, Jawa Barat, terlihat serius mengamati karya berbentuk ular hijau, terbuat dari ban bekas. “Kreatif dan keren semua karya dari barang bekas,” katanya.Karya cukup menarik perhatian dari Komunitas Satu Atap berjudul “Airku Habis Dipinjam Tetangga.” Karya ini menyampaikan kondisi pertumbuhan kota yang tidak memiliki blue print dengan melibatkan aspek lingkungan dan tanpa wawasan kedepan akan berdampak sumber mata air kurang. “Kekeringan musim kemarau dan banjir kala hujan menjadi masalah terus berulang,” tulis komunitas ini.Imam R Rastanegara, Ketua Panitia mengatakan, sampah jadi persoalan menjadi fokus mereka, khusus di Malioboro. “Dari keprihatinan itu digelarlah ruwatan sampah ini.”Sampah di JogjaHalik Sandera Direktur Walhi Yogyakarta mengatakan, penanganan sampah memerlukan sinergi antarwilayah, mengingat aliran sungai tidak hanya terletak di satu daerah.“Contoh di Jogja ada program edukasi penanganan sampah, apakah di Sleman atau Bantul dilakukan?”	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2015-051-01.json	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro	Ketika Para Seniman Ruwatan Sampah di Malioboro \| Idealnya, penanganan masalah sampah sama antarwilayah. Jika edukasi dan sosialisasi pola kebiasaan membuang sampah hanya fokus satu wilayah, masalah sampah di sungai tidak bisa terpecahkan. “Perlu peran aktif pemerintah provinsi.”Catatan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta, sampah setiap hari bisa mencapai 230 ton. Kepala BLH Yogjakarta, Irfan Susilo mengatakan, daerah perbatasan merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Warga, katanya, masih biasa membuang sampah sembarangan. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-069-12.json	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit?	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit? \| [CLS] Hampir setahun sudah, tepatnya 14 April 2016, Presiden Joko Widodo, mengumumkan bakal ada kebijakan moratorium sawit dan batubara. Kala itu, sambutan positif datang dari berbagai kalangan menyikapi niatan dalam tataran perbaikan tata kelola hutan dan lahan ini.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bergerak bikin evaluasi semua perizinan sampai bikin draf. Soal moratorium batubara, diundur dulu, fokus sawit.Hari berganti bulan, bahkan sudah berganti tahun, kebijakan yang kabarnya berupa Instruksi Presiden itupun tak kunjung datang. Pertemuan lintas kementerian tahun lalu kerab berlangsung. Apa kabar moratorium sawit?”Pemerintah mau membangun fiksi atau serius untuk menghentikan kejahatan lingkungan oleh korporasi?” kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Kajian Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional, kepada Mongabay.Bagaimanapun, katanya, moratorium sawit ini menjadi komitmen Jokowi yang terus dinanti. Pemerintah, katanya, jangan hanya bikin wacana hingga membuat publik menanti janji.”Kami harap berbentuk Inpres ini akan lebih kuat kalau ada penegakan hukum,” katanya, baik bagi level pemerintah pusat maupun daerah.Proses pembuatan moratorium yang lama ini, kata Zenzi, hendaknya mampu memberi indikator jelas terhadap perbaikan fungsi dan daya dukung lingkungan.”Tak hanya sebatas mengevaluasi perizinan. Penegakan hukum jadi bagian dalam moratorium.”Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani mengatakan, tarik-menarik terjadi dalam tubuh kabinet kerja Presiden Jokowi. Dimana, banyak politisi dan pejabat di rantai pasok industri sawit.”Jelas, rancangan kebijakan ini pun menghambat rencana ekspansi untuk memenuhi target produksi di angka 40 juta ton pada 2020.”Dalam pembuatan kebijakan, katanya, pemerintah tak melakukan konsultasi publik. Para pegiat lingkungan, seperi Walhi, Yayasan Madani, Greenpeace Indonesia dan lain-lain tak mendapatkan kesempatan menyuarakan langsung.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-069-12.json	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit?	Apa Kabar Kebijakan Moratorium Sawit? \| ”Kita tak pernah mendapatkan undangan untuk bahas moratorium sawit. Jelas tak libatkan masyarakat sipil,” katanya.Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan, sudah sebulan lalu finalisasi. ”Sudah ada di meja Presiden, sejak bulan lalu (Februari, red),” katanya di Jakarta. Dia belum tahu kapan aturan terbit.Pembahasan aturan ini terbilang alot diduga tarik menarik antara kepentingan perlindungan lingkungan (hutan) dan ekonomi.”Apapun yang diputuskan tak akan bisa memuaskan kepentingan maksimum ekonomi dan konservasi, selalu ada tradeoff antara keduanya,” kata Herry Purnomo, Guru Besar IPB kepada Mongabay.Dia bilang, cari titik temu dari kedua kepentingan itu tidaklah mudah. Lintas kementerian saja, dari KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, bisa punya pandangan lain.”Kementerian Perekonomian ini harusnya bisa menjembatani lintas kepentingan dan Presiden berani memutuskan atas nama kepentingan masyarakat banyak,” katanya.Tarik menarik kepentingan ini, katanya, tak wajar, kala dilandasi keserakahan dan melawan hukum dan aturan berlaku.”Solusinya hanya pada tata ruang.”Herry bilang, sebenarnya, ada banyak celah mensinergikan kepentingan konservasi dan ekonomi, dengan mengembangkan pendekatan bentang alam atau landscape approach. Industri sawit, perlu menyadari hutan dan konservasi penting. Tanpa hutan, sawit akan hancur. Pasokan air terganggu, hama dan penyakit meledak, perubahan iklim akan makin terasa. Begitu juga pertanian jadi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat tanpa merusak lahan.”Sawit seharusnya dikembangkan pada lahan bukan hutan atau lahan pertanian dan budidaya.”Untuk itu, hanya keberanian Presiden dalam mengambil keputusan agar ada langkah maju. ”Ini kan sudah lama didiskusikan.” [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| [CLS] Pagi buta, Ruliyah sudah bangun menyiapkan sarapan untuk cucunya. Dia masuk ke dapur dan menyalakan listrik, tak lama terdengar suara blender untuk menghaluskan cabai dan bumbu lain. Aroma nasi goreng menyeruak memenuhi dapur. Ruliyah hanya perlu sekitar 20 menit untuk menghidangkan nasi goreng, goreng pisang dan bakwan serta seteko kopi. Cahaya dari lampu LED 5 watt di dapur memberikan penerangan cukup. Listrik yang Ruliyah nikmati ini bersumber dari matahari.Perempuan 59 tahun warga Dusun Talang Aro, Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Jambi ini sudah tinggal lebih 30 tahun tanpa listrik.Dusun Talang Aro, kampung kecil terletak di tepi Sungai Batanghari, Batanghari. Kampung ini hanya bisa dijangkau dengan menyeberang sungai, perjalanan memakan waktu sekitar satu jam dari Kota Muarabulian, ibukota kabupaten. Talang Aro dihuni 89 keluarga yang hidup dari berkebun.Sejak 1987, Ruliyah, hidup tanpa listrik di dusun ini. Dia dan almarhum suaminya, ngajar ngaji hanya bisa mengandalkan lampu templok untuk menerangi rumah mereka saat malam hari. Ketika suaminya mulai pakai genset pada 2000-an, mereka harus mengeluarkan biaya besar buat beli solar. Setiap minggu, mereka harus menghabiskan 15 liter solar hanya untuk mendapatkan penerangan dari pukul 18.00-21.00.Segalanya berubah pada 2015, ketika Talang Aro teraliri listrik pembangkit listrik tenaga surya. PLTS yang terletak di seberang sungai dengan kapasitas 20 KWP kini bisa menyuplai listrik untuk 72 keluarga di dusun itu, termasuk Ruliyah dan keluarganya.Dia senang karena tak lagi tergantung genset yang mahal dan boros. Dia juga merasa lebih aman karena tak lagi khawatir terkena bahaya api atau asap genset. Kini, dengan enam lampu LED berdaya 5 watt, satu TV LED, dan blender, dia bisa masak dan menikmati penerangan sepanjang waktu.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| “Sudah delapan tahun kami tidak gelap-gelapan lagi. Sudah bisa juga menonton TV walaupun sebentar. Kalau listriknya mau habis pasti sudah bunyi-bunyi, itu tandanya. Harus dimatikan TV nya, Alhamdulillah-lah sekarang.” Kehadiran listrik tenaga surya sangat membantu dia dan warga sekitar dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan juga membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman. Dia berharap, program ini terus berlanjut dan makin banyak masyarakat bisa menikmati manfaat listrik terjangkau seperti saat ini.“Kami sudah nyaman dengan listrik matahari ini, ga perlu bayar-bayar token. Itu mahal, kalau bisa kami mau ini daya saja yang dinaikkan. Ditambah lagi, biar semua rumah bisa dapat. Kami bisa bikin makanan makanan ,usaha kalau listriknya nambah,” katanya.Nuraini, juga rasakan hal serupa. Hari itu, perempuan 63 tahun ini sedang menjerang air di dapur. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang mengalami gangguan mental tinggal bersamanya.Nuraini masuk katgori keluarga pra sejahtera. Dia mencukupi keperluan sehari-hari dari sumbangan anak-anaknya yang lain. Dia mengeluarkan Al quran kecil dan berkata. “Saya bisa ngaji malam-malam karena ada listrik matahari ini. Kalau bayar, semua anak-anak yang bayar. Saya numpang hidup dengan mereka,” katanya.Dia menekan tombol sakelar lampu, rumah beralas semen dan berdinding kayu seketika terang. Azan magrib terdengar lamat-lamat. Nuraini menutup dua jendela di kamar depan dan samping rumah berukuran 4×6 meter itu. Selama hidupnya, dia baru delapan tahun ini bisa merasakan listrik. Energi matahari di JambiAgus Chaidar, Sunarto dan Kamal Afrianto memasang topi pengaman dan sepatu boot yang tergantung di ruangan peralatan PLTS berkapasitas 15 KWp itu. Mereka membersihkan panel surya yang mulai berdebu. Musim kemarau dengan posisi datar sekitar 70 cm dari tanah membuat debu mudah menempel.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| “Kalau tidak sering dibersihkan ini memengaruhi penyerapan panas. Berpengaruh pada energi yang dihasilkan juga,” katanya.Usai bersihkan panel, Sunarto duduk di bawahnya. Mereka melihat sekring (fuse) panel surya khawatir ada yang putus. “ Biasa kalau panas terlalu terik, fuse putus.”Selama delapan tahun beroperasi, PLTS Sungai Aro dirawqat tiga teknisi. Mereka bergantian memeriksa semua komponen. Pemeriksaan rutin setiap hari dan per minggu.Pada 2017, PLTS sempat rusak. Satu inverter tak berfungsi terpicu sambaran petir dan pemeliharaan minim. Mereka terpaksa mengoptimalkan pemakaian pada siang hari, dan malam dibatasi. Selama dua tahun mereka menunggu perbaikan hingga mulai 2019 sudah beroperasi baik.“Sejak itulah, kami merawat dan memelihara PLTS ini. Dak mau lagi terulang, rusak. Perbaikan butuh dana dan waktu lama,” kata Sunarto.Agus dan dua temannya bukan dari sekolah kelistrikan. Mereka mendapatkan pelatihan satu kali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), selebihnya latihan sendiri.“Kemarin waktu pelatihan kami dikasih pilihan. Pemeliharaan dan pengoperasian, dua temen saya Sunarto dan Kamal Afrianto, ambil pemeliharaan. Saya ambil pengoperasian. Kami belum pelatihan soal instalasi,” katanya. ***Bertahan dengan listrik energi matahari bukanlah perkara mudah. Sekitar 60 kilometer dari Dusun Talang Aro, Desa Sialang Pungguk, Kecamatan Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, mendapat bantuan PLTS dari dana alokasi khusus energi skala kecil 2016. Hanya setahun warga bisa menikmati listrik PLTS. Pada 2018, komponen rusak satu per satu, mulai inverter dan baterai tak berfungsi.Sekarang mereka tidak bisa memanfaatkan PLTS. Bangunan tidak terurus dan kabel-kabel berantakan. Pagar pembatas pun sudah jadi tempat jemuran pakaian oleh warga.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| Asnawi, Kepala Dusun Sialang Pungguk bilang, mereka hanya memanfaatkan listrik PLTS siang hari atau selama matahari bersinar terik. “Alat sudah banyak rusak, baterai-baterai juga tidak berfungsi lagi.”David, warga Desa Sialang Pungguk berkeluh kesah karena PLTS tidak berfungsi. Mereka kesulitan seperti saat anak-anak susah belajar dan mengaji. “Kalau bisa kami berharap nian PLTS ini dibenarin. Ini kami kembali lagi pakai genset dan lampu templok. Kemarin ada satu rumah yang hampir terbakar karena lampu ini, “ katanya.Jambi, berkomitmen peningkatan bauran energi terbarukan melalui RUED DI 2025 jadi 24%. Pada 2050, jadi 40% dan tertuang dalam Perda Jambi Nomor 13/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Jambi 2019-2050.Data Dinas ESDM 2015, bauran energi masih didominasi minyak bumi 89,77% disusul energi terbarukan 6,82%, batubara 3,36% dan gas 0,05%.Angka bauran energi terbarukan naik di data ESDM 2022. Serapan bauran energi dengan energi terbarukan 15,22%, minyak bumi 63,77%, batubara 13,65% dan gas 7,45%.Setyasmoko Pandu Hartadita , Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas ESDM Jambi melihat, komitmen penggunaan energi terbarukan dalam RUED Jambi, mungkin pada 2025 bisa 24% kalau PLTA Kerinci beroperasi.Bicara potensi energi terbarukan sebesar 8.847 megawatt dari surya, disusul bionergi, panas bumi, air dan angin. Pandu bilang, saat sudah mendata 23 PLTS terpusat (komunal) tersebar di tujuh kabupaten, yakni, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Bungo.Untuk sebaran PLTS rumahan dengan sistem solar home system ada 250 titik. Saat ini, hampir sebagian, kata Pandu, dalam kondisi rusak dan terbengkalai.“Tantangan yang kita hadapi untuk mengoptimalkan pengembangan PLTS di Jambi, mulai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya pengelola, pendanaan, serta keterjangkauan,” katanya.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| Keterjangkauan, katanya, seperti dalam hal komponen masih susah dicari di Jambi. “Soal Sumber daya manusia kita ingin PLTS ini tumbuh di masyarakat bukan sekadar proyek.”Potensi energi surya ini juga sudah terdata Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) mencapai 7.000 Giga Watt di seluruh Indonesia. Jadi, sangat memungkinkan sumber energi terbarukan layak diperhitungkan jawab tantangan kedaulatan energi.Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan, pengembangan PLTS ini juga memungkinkan untuk bertahan lama karena peralatan dengan pemeliharaan yang baik, mampu bertahan 25-30 tahun.Persoalan regulasi masih sedikit menghambat karena beberapa kali regulasi PLTS mengalami perubahan. “Padahal, jika kita energi terbarukan untuk desa terpencil dan terisolir, PLTS jawaban. Tidak hanya itu banyak sekali contoh masyarakat secara komunal memanfaatkan PLTS dan memperbaiki kualitas hidup.Dari segi kemudahan PLTS juga mudah dipasang, efesiensi, dan tidak membutuhkan modal terlalu tinggi.Hadi Priyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mengatakan, riset Greenpeace Indonesia, di Jabodetabek 85% rumah tangga tertarik beralih ke energi listrik tenaga surya.Namun regulasi belum pasti membuat banyak orang yang terkendala mengurus perizinann “Regulasi termasuk hanya boleh 15% dari kapasitas PLN terpasang, sengaja dibikin begitu in ikan memperlambat transisi energi, intensif subsidi tidak diberikan juga bagi energi terbarukan. Padahal Energi surya ini tentu saja jawasaban untuk komitmen Indonesia pada penurunan emisi.”Tantangan impelementasi percepatan bauran energi terbarukan di Jambi masih fluktuatif, kondisi ini juga tergantung kebijakan daerah dan pusat.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-004-13.json	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro	Berdaulat Energi Surya dari Dusun Talang Aro \| Pandu bilang, dalam uapaya dorong RUED ESDM sedang menjajaki kerja sama dengan para pihak antara lain, IESR dan Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Jambi untuk membangun pusat informasi tentang energi surya dan menghubungkan mayarakat untuk dapatkan informasi soal pembangkit listrik tenaga surya di kota Jambi. **Ruang tamu rumah Ruliyah terang berderang. Restu, anaknya, baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolah didampingi ibunya, Hidayah.Dia mengeja satu per satu huruf, belajar membaca, seperti Restu. Dia bilang, pengembangan PLTS masih menyisakan banyak pekerjaan dan rumah yang harus dibenahi.Agar subsidi bermiliar tidak terbuang percuma untuk menyumbangkan emisi dari penggunaan energi kotor.Jam dinding menunjukkan pukul 21.30. Ruliyah segera mematikan lampu ruang tamu dan bergegas tidur menunggu energi matahari esok hari. ***** *Liputan ini dukungan dari beasiswa transisi energi yang diselenggarakan oleh CASE-IESR, dan SIEJ. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| [CLS] Tim gabungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Polda Maluku, menetapkan beberapa orang dan satu perusahaan sebagai tersangka kasus kejahatan pertambangan emas ilegal dan kerusakan lingkungan, di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Polisi masih terus mengembangkan kasus dan masih memungkinkan tersangka terus bertambah.Sejak 6 Januari 2019, tim Bareskrim Mabes Polri, dipimpin Kombes Pol. Sulistiyono, Kasubdit II Bidang Lingkungan Hidup, sudah berada di Polda Maluku, guna tindaklanjut penyidikan izin operasi tiga perusahaan di Sungai Anahoni dan penambang emas ilegal, di sekitaran Pulau Buru.Baca juga: Petaka Tambang Emas di Pulau BuruAtas proses itu, sembilan orang jadi tersangka dan ditangani Polres Pulau Buru. Mereka ada sebagai penyandang dana, penyedia bahan kimia berbahaya atau maupun penadah. Sembilan tersangka ini masing-masing berinisial, BP, RS, N, ditahan sejak 12 November 2018, atas dugaan kasus tromol.Kemudian, WT dan S delik sama, dan berkas mereka sudah lengkap. Sedang empat orang lain dugaan kasus tong (berisi merkuri) yakni, A, MN, AN dan SN.Selain sembilan tersangka perorangan, polisi juga menetapkan tersangka korporat, PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dengan dugaan melanggar UU Mineral dan Batubara. Meskipun begitu, polisi belum menetapkan sosok tersangka perusahaan.Baca juga: Setop Tambang Ilegal Gunung Botak Tak Bisa Sekadar Bongkar Tenda PenambangKombes Pol. Sulistiyono, Kasubdit II Tindak Pidana Tertentu, mengatakan, beberapa pekan sebelum Gunung Botak, ditutup, mereka bersama Dirkrimsus Polda Maluku, menyelidiki tiga perusahaan di Gunung Botak, yakni BPS, Prima Indo Persada (PIP) dan Sinergi Sahabat Setia (SSS).	[0.999989926815033, 5.325947768142214e-06, 4.717151114164153e-06]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| Untuk BPS, lebih dulu jadi laporan polisi. Dalam penyelidikan sampai penyidikan, petugas gunakan banyak pintu penegakan hukum, baik dari UU Minerba, UU UU Kehutanan sampai UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Untuk tiga perusahaan ini, kami baru menetapkan BPS sebagai tersangka,” katanya.Hingga kini, katanya, sudah pemeriksaan terhadap 16 orang, empat dari Dinas Lingkungan Hidup Maluku termasuk kepala dinas, dua dari KLH Buru, serta 10 orang perusahaan.“Sudah ada delapan orang sebagai tersangka. Mereka sebagai penambang, penyumbang dana, suplai B3 dan penadah,” katanya.Sejauh ini, katanya, belum ada pejabat pemerintah jadi tersangka, baru perusahaan. “Intinya, ini akan diselidiki sampai tuntas, tentu melalui mekanisme dan tahapan. Kita harus menghargai proses karena tidak instan,” katanya. Dia sebutkan, kasus ini berawal kala penyelidikan dengan membawa beberapa contoh diduga limbah B3 ke Jakarta.“Di kantor, kami periksa dan memeriksa saksi-saksi, berita acara interogasi. Kami juga gelar perkara hingga ditingkatkan jadi penyidikan,” katanya.Tim Mabes Polri juga sudah memasang police line, di lokasi rendaman emas, karena diduga melakukan pengolahan dengan B3. Di lokasi yang diduga wilayah kerja milik PIP ini, terdapat tiga alat berat kena police line.“Untuk kasus tambang BPS tersangka, PIP sudah LP, dan SSS masih penyelidikan. Pengolahan emas di Gunung Botak diduga pakai sianida dan lain-lain. Kesimpulannya, kontribusi perusahaan mengumpul bahan baku untuk mengolah emas,” katanya.Mengenai dugaan keterlibatan dua oknum polisi dalam kasus penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kombes Pol. M Roem Ohoirat, Kabid Humas Polda Maluku, bilang, mereka ditangani internal oleh Propam.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| “Memang benar, ada dua anggota diduga menerima sesuatu. Soal itu, belum ada perkembangan, sudah ditangani Propam. Sesuai janji kapolda, jika kedua oknum polisi terbukti menerima sesuatu, akan dipecat,” katanya.Sebelumnya, dua oknum polri ini diberitakan terindikasi terkait penambang emas tanpa izin di Gunung Botak. Namun peran mereka belum pasti sebagai orang yang mendukung atau menerima suap dari para penambang ilegal.Roem bilang, kedua oknum polisi sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan keterlibatan dalam kasus tambang emas Gunung Botak. Data Mongabay, dua oknum polisi ini, satu bertugas di Polres Pulau Buru dan satu lagi Polsek Waeapo.Menurut Roem, keduanya terancam dipecat jika hasil pemeriksaan terbukti. “Kita tunggu saja prosesnya. Yang pasti dalam proses.”Kombes Pol. Firman Nainggolan, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, mengatakan, poses tiga perusahaan di Gunung Botak, Pulau Buru, diambil alih Bareskrim Mabes Polri.“Seperti disampaikan kapolda, penanganan penambang emas tanpa izin di Gunung Botak oleh Polda Maluku, tiga perusahaan yang aktivitas di Sungai Anahoni, ditangani Bareskrim Mabes Polri,” katanya dalam konferensi pers, di Maluku, Jumat (11/1/19). Berizin rehabilitasi malah nambang?Melihat kasus di Sungai Anahoni oleh tiga perusahaan, kata Firman, jika melihat ke belakang, persoalan erat dengan perizinan. Tiga perusahaan itu, katanya, awalnya izin untuk penataan rehabilisasi, pasca penertiban sebelumnya.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| Berita Mongabay, sebelumnya, sejak Agustus 2018, aparat gabungan TNI/ Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup Buru, pemerintah daerah, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, melakukan pembersihan dan penertiban ribuan penambang ilegal tambang Gunung Botak, atau biasa disebut Gunung Emas, di Kabupaten Buru, Maluku. Ratusan tenda milik penambang yang berjejer di kawasan itu dibongkar dan dibakar.Dalam perjalanan, tim yang dibentuk baik Bareskrim maupun Polda Maluku ini menemukan, penataan dan reklamasi oleh perusahaan tak berjalan, malah mereka menambang. “Nah, aktivitas perusahaan ini gunakan bahan kimia berbahaya, seperti sianida.”Semestinya, penataan, tak pakai sianida tetapi mengangkat sedimen dan ditempatkan pada satu tempat, kemudian bukit itu ditata kembali dengan cara ditanami.“Inilah yang ditangani polda maupun Bareskrim. Polda menertibkan dan penanganan berkaitan penambangan ilegal di Gunung Botak. Jadi sudah ditutup total bahkan dijaga ketat aparat. Para pelaku sudah kita amankan, salah satu jaringan yang berkaitan pendistribusian bahan kimia berbahaya,” katanya.Bareskrim Polri, katanya, sedang menyelidi kerusakan lingkungan yang sudah mengandung B3. Soal perizinan akan kena Pasal 85 UU Minerba soal penertiban perizinan.Perihal ini, katanya, tiga orang dari Dinas KLH Buru sudah diperiksa karena ada perizinan terbit dari mereka mengenai kelayakan lingkungan.“Bareskrim juga memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, namun tidak datang karena alasan tak ada di tempat.”Dia bilang, pada prinsipnya, proses hukum tetap jalan, tetapi dalam penanganan harus dipilah-pilah, tak boleh satu berkas. Dalam arti, kasus antara dinas dan perusahaan berjalan terpisah. Cegah merkuri-sianida	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| Pada Maret tahun lalu, polisi mengupayakan pencegahan distribusi bahan berbahaya ke Gunung Botak, baik merkuri maupun sianida. Polisi juga sudah menandatangani kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bersama.“Ada beberapa yang masih berupaya memasukkan B3. September kemarin, kami berhasil ungkap kasus pengiriman sianida satu konteiner yang diangkut pakai kapal Pelni di Namlea,” kata Firman.Pelni juga akan diajak ikut tanda tangan MoU agar tak lagi memuat bahan kimia berbahaya masuk ke Gunung Botak atau ke tempat-tempat lain.Menurut dia, polisi terus lakukan pencegahan intens. Dia berharap, ada kerjasama dari perusahaan agar tak memasukkan bahan B3 tanpa izin ke areal tambang.Selain itu, Polres Buru juga menempatkan pos penjagaan fokus di pelabuhan atau pintu-pintu masuk. Setiap kapal berlabuh di Pelabuhan Namlea, langsung diperiksa.“Untuk sianida tak ada lagi pengiriman ke Pulau Buru. Mungkin yang lama belum disentuh, namun polisi sudah menurunkan tim untuk memprosesnya. Polisi juga sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat agar menyerahkan bahan berbahaya yang masih disimpan,” katanya.Selain merkuri dan sianida, Polda Maluku juga menyinggung sejenis obat-obatan untuk proses penambangan. Ia ditemukan pada dua lokasi berbeda, di Tantui Ambon dan Pelabuhan Namlea.Hasil penyelidikan, sejenis obat-obatan itu ditemukan pada gudang di Tantui, merupakan sisa yang diangkut ke Pulau Buru.“Karena ada beberapa keterangan perlu kita ambil, terutama BPS. Dari hasil laboratorium Tim Forensik, obat-obatan ini juga mengandung sianida, tetapi saya tidak tahu berapa persen, meski begitu tetap kategori bahan kimia berbahaya,” katanya.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2019-083-10.json	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum	Kasus Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak, dari Jaringan Penambang sampai Perusahaan Terjerat Hukum \| Informasi diterima Mongabay, Selasa (15/1/19), warga Desa Dobowae, Kecamatan Wailata dan Gegoria, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, menyerahkan B3 berupa merkuri 6, 6 kg kepada Polda Maluku. Penyerahan B3 secara sukarela diterima langsung Wakapolres Pulau Buru, Kompol Bachri Hehanussa.Setelah penyerahan B3, tim asistensi kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal bahaya merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan. Sebelumnya, polisi minta warga menyerahkan merkuri dan sianida secara sukarela sebelum penindakan. Keterangan foto utama: Kombes Pol. Sulistiyo mengecek rendaman di kawasan tambang Gunung Botak, Pulau Buru. Foto: Humas Polda Maluku [SEP]	[0.9996711015701294, 0.00032360455952584743, 5.3366038628155366e-06]
2022-065-20.json	Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya	Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya \| [CLS] Ekosistem hutan dan jenis tumbuhan di Daerah Aliran Sungai Rungan, tidak jauh berbeda dengan kondisi di aliran sungai lainnya di Kalimantan Tengah. Pengetahuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber bahan makananlah yang membedakannya.Karondam, makanan khas dari Kelurahan Bukit Sua, Kecamatan Rakumpit, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini sungguh menggugah rasa. Makanan tersebut dibuat dari olahan ikan hasil fermentasi selama enam hari.Ikan sungai itu diracik dengan berbagai bumbu khas seperti umbut potok atau kecombrang, jeruk nipis, kunyit, jahe, kemiri, dan tomat yang kemudian dimasak hingga airnya mengering. Setelah itu, ikan siap disantap.Karondam juga dapat dibuat menjadi abon ikan, jika dimasak hingga kering. Dengan begitu, selain tahan lama, juga memberikan manfaat ekonomi sebagai oleh-oleh khas dari Kelurahan Bukit Sua.Baca: Sagu, Sumber Pangan Nasional yang Belum Dimaksimalkan Ada juga masakan khas bernama Lawas Humbang. Cara mengolahnya, ikan segar dimasak dalam ruas bambu. Lalu, diberi daun kalapimping, daun yang memberi cita rasa asam pada ikan.Daun ini, selain digunakan untuk memasak oleh Suku Dayak di jalur Sungai Rungan, juga berfungsi sebagai obat herbal, pegal linu, dan mengobati luka.Martalisa, warga Kelurahan Bukit Sua menyatakan, di Sungai Rungan masih terdapat jenis ikan seperti belida, baung, dan tampahas [tapah]. Namun, populasinya kini tidak sebanyak beberapa tahun sebelumnya.“Kondisi ini dikarenakan ada yang menangkap dengan cara menggunakan setrum, yang tentunya dapat mematikan segala jenis dan ukuran ikan,” terangnya pada acara “Adaptasi Perubahan Iklim Terhadap Pangan Lokal” di Palangkaraya, Rabu [16/02/2022].Meski begitu, menurutnya, kecintaan masyarakat terhadap pangan lokal tidak pernah luntur. Meski ikan mulai berkurang, namun warga giat bercocok tanam, terutama di pekarangan rumah.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-065-20.json	Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya	Pangan Lokal Nusantara, Semua Pihak Harus Dilibatkan Menjaganya \| “Kami menanam sayuran dan tanaman lain, dengan begitu kecintaan kami terhadap pangan lokal tetap terjaga,” ujarnya.Baca: Pandemi Corona: Perkuat Keragaman Pangan, Indonesia Sehat Bukan Hanya Beras Ragil Imam Wibowo atau Chef Ragil dari Nusa Indonesia Gastronomy, yang hadir di acara tersebut menyatakan, berdasarkan hasil dialog dengan warga, banyak tumbuhan pangan hutan yang mulai sulit dicari. Saat ini, masyarakat masih bisa mendapatkan sayuran dari lingkungan sekitar.“Sebagai Chef, hal paling sedih adalah bila bahan-bahan makanan alami di masyarakat semakin hilang. Semoga ini tidak terjadi,” tuturnya.Menurut Ragil, dari menu makanan masyarakat Sungai Rungan, sangatlah menarik dan berbeda dengan daerah lain, dari segi teknik [pengolahan] dan bahan. Namun, jika lahan untuk tanaman dan bahan pangan ini berkurang, terlebih tidak ada, otomatis makanan mereka juga akan tinggal kenangan.“Rasa ikan yang difermentasi itu sangat khas. Intinya, makanan bersifat universal dan bisa dinikmati siapa saja,” terangnya.Baca: Pandemi Corona, Akankah Terjadi Krisis Pangan di Indonesia? Makanan lokalManager Permbedayaan Masyarakat Borneo Nature Foundation [BNF], Nona mengatakan, dari festival pangan lokal diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan antara masyarakat, petani, dan nelayan dalam hal mengolah pangan lokal. Terutama, menghadapi ancaman perubahan iklim.“Pangan lokal, diharap kembali diperhatikan masyarakat luas,” terangnya.Dengan begitu, masyarakat percaya diri dan bangga dengan produk pangan dan makanan khas mereka.“Bicara hutan itu tidak hanya kayu, ada banyak bahan pangan. Dengan menjaga sumber pangan, masyarakat juga menjaga hutan sebagai sumber penghidupan mereka,” paparnya. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| [CLS] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mengembangkan sorgum sebagai tanaman pangan secara komprehensif meskipun di berbagai kabupaten tanaman ini telah lama dikembangkan petaniKepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi NTT, Joaz B Oembu Wanda mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan varietas unggul lokal dan adaptif di NTT dari benih sorgum Flores Timur sehingga bisa diangkat menjadi varietas unggul nasional pada musim tanam 2020/2021 seluas 2840 hektare.“Untuk satu hektare butuh benih 7 sampai 10 kilogram tapi kita minta dukungan Kementerian Pertanian sehingga disetujui satu hektare butuh 8 kilogram benih,” ujarnya dalam diskusi online terfokus mengenai pengembangan sorgum di NTT, Kamis (10/12/2020). Diskusi yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Yayasan Kehati ini melibatkan pegiat sorgum, peneliti dan akademisi, LSM dan pemerintah.Joaz menjelaskan, untuk tahun 2021 nanti juga ada bantuan dari pusat untuk pengembangan sorgum seluas 3.335 hektare di untuk 14 kabupaten meliputi Pulau Flores, Timor, Sabu, Rote dan Sumba.“Dari sisi budidaya gubernur ingin sorgum mendapatkan perhatian khusus sebab selain untuk pangan juga untuk pakan ternak. Bila sudah dalam jumlah besar maka kita akan fokus di pemasaran,” ujarnya.baca : Sorgum Pangan Lokal NTT yang Kian Mempesona, Bagaimana Pengembangannya? (Bagian 1) Sedangkan Yohanes Sentis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur mengatakan, musim tanam tahun 2020 pihaknya mendapat alokasi pengembangan sorgum seluas 350 hektare.Yohanes sebutkan luas tanam tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan sudah mengalokasikan penanamannya di 9 kecamatan, 42 desa dan 82 kelompok tani. Menurutnya, petani sedang mulai menanam sorgum termasuk di pesisir utara yang pengembangannya besar.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| “Sorgum bukan baru dan sudah lama dikenal tetapi hanya sebagai tanaman sisipan diantara padi ladang dan jagung. Untuk dijadikan tanaman utama perlu membangun persepsi petani,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Yayuk Suryati mengatakan masyarakat Kabupaten Manggarai sudah mengenal sorgum tetapi bukan sebagai makanan pokok.Menurut Yayuk, ini terjadi karena potensi tanaman padi merata di semua wilayah di kabupaten ini. Namun, katanya, tahun 2020 ada bantuan 100 hektare pengembangan sorgum.“Dengan adanya bantuan pemerintah, mudah-mudahan petani bisa mengembangkannya. Tahun depan juga kami dapat sekitar 100 hektare. Kita harap pemerintah pusat bisa bantu penguatan kapasitas, pengolahan dan pemasarannya,” pintanya.baca juga : Mimpi NTT Menjadi Ikon ‘Republik Sorgum’ (Bagian 2) Berbagai TantanganTantangan pengembangan sorgum di berbagai wilayah NTT beragam. Hal ini akibat program berasnisasi yang dilakukan pemerintah selama puluhan tahun.Yohanes mengatakan untuk Manggarai Timur, tantangannya utama dari persepsi masyarakat yang melihat sorgum bukan komoditi pangan utama, tapi pangan alternatif.“Dalam melakukan penanaman tentu yang utama ditanam yakni padi, jagung, singkong baru setelah itu sorgum,” tuturnya.Dia menyarankan mesin-mesin produksi pasca panen belum tersedia sehingga perlu dipikirkan mendesain mesin yang berukuran kecil. Ini diperlukan mengingat penyebaran penanaman sorgum terjadi di kampung-kampung dimana akses transportasinya sulit sehingga membuat mesin bisa gampang dimobilisasi.“Road map pengembangan sorgum belum ada baik di Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) termasuk di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian. Secara spesifik di dokumen tidak disebutkan pengembangannya,” ucapnya.perlu dibaca : Boro Tinggalkan Kemapanan di Belanda, Garap Sorgum di Pulau Adonara, Apa yang Dicarinya?	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| Sementara Benediktus Pambur, Ketua Aliansi Petani Lembor (APEL), Kabupaten Manggarai Barat mengaku sudah hampir 10 tahun bergiat dengan sorgum agar sorgum jadi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama petani.Benediktus katakan tantangan berasal dari petani sendiri dan pemerintah. Menurutnya, Manggarai Barat potensinya bagus untuk pengembangan sorgum tetapi bentuk perhatian pemerintah masih sangat minim sekali.Hampir 90 persen petani di daerahnya petani lahan basah. Menurutnya, minat petani lahan kering menanam sorgum pun kurang maksimal. Tahun 2017, anggota APEL jumlahnya sekitar 100 orang namun menurun beberapa tahun terakhir.“Saya masih bertanya alasan petani tidak menanam sorgum. Apakah karena pangsa pasarnya, pengolahan pasca panennya ataukah petani kita masih bermental proyek dan mental instan,” ucapnya.Sedangkan Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi secara tajam mengupas kondisi makro yang ada di NTT. Dijelaskannya, kalau melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025, urusan ketahanan pangan tidak masuk dalam prioritas.Umbu Wulang menegaskan RPJMD NTT 2018-2023 sama saja, tidak ada urusan ketahanan pangan. Dampak pandemi COVID-19 memaksa perubahan RPJMD dan dimasukan urusan pangan menjadi prioritas dengan kata kuncinya beras.Menurutnya, Gubernur NTT saat ini, mindsetnya pariwisata. Ratusan izin investasi skala lahan luas baik basis perkebunan monokultur, pariwisata dan pertambangan dikeluarkan.“Penguasaan pangan oleh korporasi sangat tinggi. Saat masyarakat kampanye penggunaan pupuk organic, disatu sisi pemerintah membagikan pupuk kimia ke kelompok tani hingga ke desa-desa,” sesalnya.baca juga : Bonifasius Soge, Lelaki Muda Penggerak Sentra Sorgum Likotuden Harus Dilakukan	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| Direktur Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel), Romo Benyamin Daud,Pr mengatakan pengembangan sorgum harus menjadi pangan utama bahkan dimasukan dalam salah satu tanaman pangan di Kementerian Pertanian yang perlu dikembangkan.Menurut Romo Benya, jangan hanya padi, jagung dan kedelai (Pajales) saja tapi tambah dengan sorgum (Pajaleso) dan perlu ada regulasi yang mengikat dalam gerakan penanaman sorgum. Bulog juga diminta memiliki peran membeli hasil sorgum dari petani agar komoditi ini bisa setara beras.Umbu Wulang menegaskan soal pangan, sorgum harus menjadi makanan keseharian baru sisanya dijual. Menurutnya, bicara konservasi dan pengembangan, maka harus diputuskan dahulu sorgum masa depan NTT terkait pangan. Ia sesalkan kenapa kelor bisa jadi program di NTT sementara sorgum tidak.Ia menyarankan harus ada upaya untuk mendesak pemerintah dan harus terus digaungkan. Proses advokasinya perlu dilakukan baik di level nasional maupun provinsi hingga ke desa.Sementara Maria Loretha, pegiat sorgum di Flores Timur, mengatakan pihaknya sudah berjuang mendaftarkan jenis lokal menjadi varietas unggul untuk konservasi.Maria tegaskan varietas yang didatangkan dari luar tidak terlalu cocok untuk dikembangkan di NTT sehingga harus terus mencatat jenis-jenis lokal dan melakukan penyilangan varietas.penting dibaca : Sukses Kembangkan Sorgum di NTT, Maria Akui Jatuh Cinta pada Rasa Pertama Sedangkan Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Serelia, Balitbangtan Kementerian Pertanian, Dr. Marcia Bunga Pabendon mengatakan sorgum jenis lokal produksi 2-3 ton/ha. Ia sebutkan harusnya dengan agroekosistem yang sangat kondusif di NTT hasilnya bisa mencapai 7 ton/ha.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| Marcia tegaskan musim kering yang panjang sudah menjadi hal lumrah. Namun dengan musim tanam yang tepat, produksi bisa ditingkatkan. Dia paparkan, beberapa jenis lokal seperti okin, kuali, waiotan dan watasolot, akan diproses menjadi varietas.“Jenis lokal harus tetap dipertahankan sebagai sumber gen potensial karena memiliki ketahanan biotik hama dan penyakit serta ketahanan abiotik misalnya toleran salinitas, toleran kemasaman yang sangat diperlukan dalam perakitan varietas unggul baru,” urainya.Namun menurutnya, kelemahan jenis lokal terletak pada produksinya yang rendah. Mengatasinya, kata Marcia, dalam perakitan varietas harus disilangkan dengan gen-gen dengan ketahanan tinggi sehingga hasil produksi tinggi dan mempunyai ketahanan biotik dan abiotik. General Manager PT. Langit Laut Biru, Karya Misi Center Keuskupan Maumere, Dian Setiati menyebutkan mengatasi persoalan pasca panen pihaknya sudah membuat mesin perontok sorgum dan penyosoh untuk beberapa jenis sorgum.Pihaknya mengajarkan beberapa kelompok tani di beberapa desa untuk menanam dan mengolah sorgum melalui bursa inovasi desa. Bengkel misi menanam, membuat mesin dan mengolah sorgum.“Produk sorgum dijual di toko dan setahun terakhir market mengalami peningkatan. Kami juga berjualan di tempat kami sehingga masyarakat mulai bertanya soal benih dan produknya,” ucapnya.Sedangkan Kepala Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere Yoseph Yacob Da Rato, Msi menyebutkan saat ritual adat, masyarakat di Kabupaten Sikka menghidangkan makanan dari sorgum.Yoyoh sapaannya katakan, Fakultas Pertanian Unipa menghidupkan kembali pangan alternatif tanaman serelias berupa sorgum dan jewawut. Menurutnya, pengembangan sorgum juga harus masuk di lembaga pendidikan dalam konteks konsumsi.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2021-078-15.json	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa?	Pemerintah Berencana Kembangkan Sorgum secara Komprehensif di NTT. Seperti Apa? \| “Mahasiswa kami melakukan PKL di Likotuden Flores Timur untuk mengetahui teknis budidaya beberapa sorgum jenis lokal dan pengolahannya,” ungkapnya. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-088-04.json	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan \| [CLS] Rapat publik penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) tentang rencana reklamasi Teluk Benoa pada Jumat (29/1) di Kantor Gubernur Bali berlangsung tegang sekaligus riuh,. Rapat diwarnai interupsi dari warga penolak reklamasi, yang kurang ditanggapi pimpinan rapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Sementara di luar gedung, ribuan warga unjuk rasa dikoordinir Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) membentuk barisan sekitar 1 kilometer mengelilingi Lapangan Renon terus menegaskan penolakannya. Mereka bergantian orasi dijaga puluhan polisi yang membarikade pintu gerbang kantor Gubernur Bali.Menurut catatan Mongabay, sedikitnya ada 36 orang yang berbicara dalam forum untuk publik menilai Andal investor dari PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sebagai pemrakarsa utama dan PT. Dinamika Atria Raya yang mengurus penambangan pasir di Lombok. Namun kurang dari 10 orang yang mendapat waktu untuk mengkritisinya. Belum ada keputusan apakah Andal ini layak atau tidak, hanya diminta merevisi.Reklamasi dilakukan untuk membuat 12 pulau seluas 638 hektar sebagai kawasan wisata dan hunian. Material yang dibutuhkan batu dan pasir laut. Investor mengutip Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1329/2014 untuk legalitas penambangan pasir di Lombok yang merupakan daerah pariwisata dan juga pertambangan.Sementara untuk reklamasi Teluk Benoa mengutip Perpres No.51/2014 tentang Perubahan atas Perpres No 45/2011. Perpres 51 ini dikeluarkan mantan presiden SBY beberapa bulan sebelum lengser untuk mengubah peraturan sebelumnya yang menyatakan Teluk Benoa kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum.Konsep Revitalisasi	[0.9999904036521912, 5.291967227094574e-06, 4.335784979048185e-06]
2016-088-04.json	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan \| I Ketut Sudiarta, dosen Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar menyebut kajian mengenai dampak penting kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, tidak berdasarkan atas pengetahuan dan prinsip‐prinsip pengelolaan pesisir terpadu.Pertama, judul rencana kegiatan tidak sesuai atau konsisten dengan deskripsi kegiatan. Judul rencana kegiatan adalah “Rencana Kegiatan Revitalisasi Teluk Benoa dan Penambangan Pasir Laut” sedangkan dari deskripsi kegiatan tergambar ada rencana kegiatan reklamasi di Teluk Benoa.Menurutnya jika yang dimaksud “revitalisasi” dalam konteks kepariwisataan, yaitu “revitalisasi daya tarik wisata” sebagaimana PP No.50/2010 tentang RIPPARNAS maka reklamasi (pengurugan) tidak termasuk ke dalam strategi revitalisasi.Sedangkan jika mengacu kepada definisi “revitalisasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti “proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali”. “Apa yang mau dihidupkan atau digiatkan kembali terhadap ekosistem Teluk Benoa?” katanya.Ia juga berargumen dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil dan UU No.1/2014 tentang Perubahan Atas UU No.27/2007 sebagai pijakan hukum reklamasi wilayah pesisir dan pulau‐pulau kecil tidak dikenal istilah “revitalisasi”.Sudiarta mengingatkan paradigma pengelolaan wilayah pesisir yang dikenal dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal management). Indonesia sudah mengadopsinya yang melahirkan UU No. 27/2007. Bali sendiri sudah juga mengadopsinya sejak tahun 2000 dengan ditetapkannya Bali sebagai National ICM Demonstration Site of Indonesia, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan PEMSEA.	[0.0002922558633144945, 0.00040944674401544034, 0.9992982745170593]
2016-088-04.json	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan	Andal Investor Reklamasi Teluk Benoa Dikritisi Tidak Menyakinkan \| “Bali mempunyai pengetahuan atau kearifan lokal tentang ICM yaitu Nyegara Gunung, jelas pria yang juga membuat riset modeling dampak reklamasi bersama Conservation International (CI) Indonesia ini.Konsep Nyegara Gunung adalah roh Perda No.16/2009 dimana Bali sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan sebuah pulau kecil dikelola berdasar prinsip satu pulau, satu perencanaan, dan satu pengelolaan. Hal ini kerap diwacanakan pemimpin daerah Balim, namun tidak diimplementasikan.Mengganggu EkosistemTim riset yang dikoordinasikan ForBALI juga mengumpulkan analisisnya terhadap Andal ini namun tak bisa disampaikan secara utuh di rapat tim penilai Andal pusat ini karena pembagian waktu berbicara yang kurang adil.Misalnya ada catatan soal analisis ekosistem dan risiko kebencanaan dari I Made Iwan Dewantama dari CI Indonesia dan I Made Kris Adi Astra seorang analis cuaca. Keduanya hadir dalam rapat.Dalam rekomendasi Iwan, kesesuaian lokasi dari rencana kegiatan sangat dipaksakan, hanya mengacu pada Peraturan Presiden dan merusak tatanan hukum di tingkat daerah terutama terkait dengan peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menjadi preseden buruk di masa yang akan datang. Perda RTRW yang telah disusun dengan susah payah akhirnya harus berubah hanya karena ada Perpres baru untuk mengubah status konservasi Teluk Benoa.Perbedaan cara pandang masyarakat Bali terhadap Teluk Benoa menurutnya tidak dipahami oleh investor. Argumennya Teluk Benoa merupakan kawasan sedang rusak dengan tingginya tingkat sedimentasi sehingga perlu direvitalisasi. “Padahal masyarakat Bali melihat sebagai kawasan ekologi dan kawasan suci penting dibuktikan dengan indeks keanekaragaman hayati tinggi,” sebut Iwan.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]