Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-056-10.json	Desa Rantau Kermas: “Lampunyo Nyalo, Rimbonyo Terjago”	Desa Rantau Kermas: “Lampunyo Nyalo, Rimbonyo Terjago” \| Perda Kabupaten Merangin Nomor 8/2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Serampas, menyebut luas wilayah Serampas 61 ribu hektar. Wilayahnya yang berada di enclave Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) luasnya 1.368 hektar.Menurut Hasan, penelusuran sejarah Orang Serampas dapat ditarik hingga abad ke-11. Marga Serampas dipimpin oleh ketua adat yang disebut Depati (kepala dusun/kampung). Ada tiga Depati wilayah, yaitu Depati Pulang Jawam, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo. Ketiga Depati berada di bawah pucuk pimpinan Depati Sri Bumi Putih yang berkedudukan di Desa Tanjung Kasri.Dalam adat, dikenal wilayah yang disebut dengan sebutan hutan hulu aik atau hutan kawasan hulu air. Wilayah ini tidak boleh dibuka, karena penyimpan sumber air kehidupan.Selain itu ada yang disebut dengan tanah ngarai dan padang bebatu yang tidak boleh diolah. Depati dan para ninik mamak memiliki otoritas wewenang dalam pengelolaan lahan ini. Berhubungan dengan aturan penguasaan dan pemanfaatan lahan, dikenal istilah tanah ajum dan dan tanah arah.Tanah ajum adalah kawasan yang dapat digunakan sebagai penunjang perekonomian masyarakat, peruntukannya untuk budidaya tanaman muda dan tanaman semusim. Tanah arah adalah kawasan yang pemanfaatannya digunakan untuk pemukiman.“Masyarakat Serampas yang ingin mendapat tanah ajun dan tanah arah harus lapor pada Depati. Begitu juga jika ada orang luar yang hendak membuka lahan di sini,” jelas Hasan.Penerima tanah arah berkewajiban mematuhi aturan adat. Mereka harus mengumpulkan bahan bangunan rumah maksimal dua tahun (timpoh ramu). Begitupun dalam pembangunan rumah ada tenggat waktunya (timpoh tegak). .Jika selama kurun waktu tidak ada pembangunan, tanah bisa dikembalikan ke desa.“Tanah merupakan warisan dari nenek moyang. Tidak boleh digunakan secara rakus, kita punya aturan adat dan lembaga adat yang mengatur ini semua.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2019-056-10.json	Desa Rantau Kermas: “Lampunyo Nyalo, Rimbonyo Terjago”	Desa Rantau Kermas: “Lampunyo Nyalo, Rimbonyo Terjago” \| Bagi Hasan, ke depan tantangan bakal terus ada, khususnya dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan. Baginya, modernitas harusnya bisa berdampingan dengan adat budaya yang telah berjalan beratus tahun lamanya ini.Hal lain terkait dengan perambahan hutan di Hutan Adat Serampas. Umumnya dilakukan oleh orang luar. Ancaman ini menjadi momok tersendiri.Di tahun 2016 lalu misalnya, di Desa Renah Alai pernah terjadi bentrok antara warga dengan perambah. Insiden ini berujung pada penahanan beberapa orang. Belajar dari hal ini, Hasan berhati-hati untuk memberikan izin pada orang luar yang ingin tinggal dan menetap di desa mereka.“Hutan adat penting bagi kami. Kami terjaga dari bencana karena keberadaan hutan adat ini. Tanpa lahan, tanpa hutan, kita tidak bisa menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita nanti,” tutupnya. Video: Pohon Asuh Penyangga Kehidupan [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2017-049-08.json	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua \| [CLS] Sebutan gambut belum familiar di Papua. “Dengar berita di Riau, ada kebakaran lahan gambut macam bingung, lahan gambut tu yang bagaimana?” kata Wirya, pegiat lingkungan aktif di Jerat Papua, mengenang kejadian beberapa tahun lalu. Diapun berupaya mencari tahu.Wirya adalah koordinator Pantau Gambut Regio Papua bersama Godlif Korwa, dari Yayasan Lingkungan Hidup (Yali) Papua.Pertengahan Mei lalu di Jayapura, mereka sosialisasi dan mendiskusikan platform perlindungan gambut Papua bersama media, komunitas mahasiswa dan LBH Jayapura.Banyak peserta hanya mendengar, namun tak memahami apa dan bagaimana bentuk gambut itu. Dalam kegiatan ini, Pantau Gambut Papua memperkenalkan lahan gambut, klasifikasi berdasarkan ketebalan, luas dan sebaran di Pulau Papua, serta ancaman kerusakan.Sebagian besar gambut berupa hutan dan menyimpan karbon jumlah besar. Karbon, katanya, tersimpan mulai permukaan hingga kedalaman. Saat terjadi penebangan hutan terutama dalam skala besar, oksigen dan sinar matahari memicu pelepasan karbon dari dalam tanah gambut.Karbon bertransformasi jadi karobondioksida dan lepas ke udara bebas. Pelan-pelan lahan gambut yang menyimpan air dalam jumlah besar jadi kering dan mudah terbakar hingga berbagai gas beracun terlepas ke atmosfir.Berdasarkan ketebalan, gambut diklasifikasi jadi empat, antara lain gambut dangkal ketebalan 50-100 cm, gambut sedang 100-200 cm, gambut dalam 200-300 cm dan gambut sangat dalam lebih 300 cm.Data Wetland Internasional 2006 menyebutkan, ketebalan gambut Papua umumnya tak lebih tiga meter. Gambut dangkal relatif lebih subur dibanding gambut dalam. Sebaran dan ancaman kerusakanDi Papua, gambut tersebar hampir di 37 kabupaten baik di Papua maupun Papua Barat dengan luas beragam.Berdasarkan data Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBLSDLP) Kementerian Pertanian, luas gambut di seluruh Papua 3.681. 673 hektar, sebanyak 2.658.184 hektar Papua dan 1.023.489 hektar Papua Barat.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-049-08.json	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua \| Lahan gambut terluas di Papua ada di Mappi (479.848 hektar), Membramo Raya (384.496 hektar), Asmat (378.415 hektar), Mimika (268.207 hektar), Sarmi (203.909 hektar), Boven Digoel (179.523 hektar) dan Tolikara (168.233 hektar).Untuk Papua Barat ada, di Teluk Bintuni (445.659 hekta), Sorong Selatan (287.905 hektar), Sorong (126.201 hektar) dan Kaimana (107.436 hektar).Dari jumlah ini, sudah 80.000 hektar rusak. Dia bilang, kerusakan lahan gambut di wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan, 20 kali lipat dibanding Papua hingga penting tata kelola yang baik hingga tak timbulkan masalah ke depan.Data lahan gambut Papua masih berbeda-beda antara BBLSDLP, Wetlands International dan Badan Restorasi Gambut.Menurut BBLSDLP 3.681. 673 hektar, Wetlands International 7,97 juta hektar dan Badan Restorasi Gambut 6 juta hektar.Pantau gambut Papua pakai data BBLSDLP. Sisi lain, Kementerian kehutanan pakai data Wetland. “Ini harus diklarifikasi lagi oleh Pantau Gambut Papua, karena nanti sulit pemantauan kalau data awal masing-masing masih berbeda-beda.”Meskipun begitu, potensi kerusakan gambut Papua sangat tinggi. Ancaman kerusakan terbesar, katanya, dari perusahaan-perusahaan yang dapat izin eksploitasi dibandingkan masyarakat kecil buat keperluan pertanian.Dalam peta sebaran izin perusahaan di Papua, baik pengusahaan hutan alam, maupun pertambangan dan perkebunan, berada di atas gambut.Hasil penelitian Jerat Papua 2014 menyebutkan, ada 155 perusahaan beroperasi di Papua dan mengkapling lahan 25.527.497 hektar atau lebih separuh luas daerah ini.Dari data BBDSLP, peta stok karbon Papua, 4.875.648.988 ton ada di Papua dan 1.651.119.005 ton Papua Barat serta 97,94% di kawasan hutan.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2017-049-08.json	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua \| Degradasi dan deforestasi terus terjadi. Periode 2000-2014, rata-rata degradasi pertahun 190.994 hektar melepas emisi 282.917.103 Ton CO2 atau rata-rata 20.208.364 ton CO2 pertahun. Deforestasi 38.775 hektar pertahun dengan total emisi 278.342.241 ton CO2 atau 19.881.589 ton CO2. Upaya perlindungan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sudah dibentuk Badan Restorasi gambut (BRG). BRG menjadi lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan bertanggung jawab kepada Presiden.Papua, salah satu provinsi prioritas kertas BRG dalam merestorasi gambut. Selain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.Salah satu program BRG adalah Desa Peduli Gambut (DPG) Tahun 2017 ada di 75 desa tersebar di tujuh provinsi termasuk Papua.Melalui program ini, dilakukan pemetaan sosial-spasial dan pendampingan terhadap Desa Peduli Gambut. Di Papua, program ini di dua kabupaten yaitu Merauke dan Mappi.Beatriks Gebze, Enumerator Program Desa Peduli Gambut di Merauke mengatakan, Juni-Juli 2017, akan pemetaan gambut di Kampung Kaliki Distrik Kurik, Merauke. Bersamanya ada tim lain antara lain fasilitator desa dan tenaga penghubung kegiatan BRG di provinsi.“Kami akan pemetaan lahan gambut, kondisi terakhir, kepemilikan perusahaan atau masyarakat. Jika ada aktivitas pembangunan oleh pemerintah, apakah terdapat kanal dan sumur bor, potensi di lahan gambut. Terpenting bagaimana pengetahuan masyarakat tentang gambut dan pemanfaatan selama ini,” katanya.Kegiatan di desa-desa itu dari perencanaan dan pembentukan kawasan perdesaan, perhutanan sosial dan reforma agraria. Lalu, resolusi konflik, pemberdayaan ekonomi desa, penguatan pelembagaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ditambah juga penguatan inovasi lokal oleh komunitas terkait pengelolaan gambut.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-049-08.json	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua	Upaya Menjaga Lahan Gambut Papua \| Meskipun BRG kabupaten belum terbentuk, katanya, sebagai tim tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) dan dinas-dinas terkait termasuk Dinas Kehutanan.Sementara itu, dari organisasi non pemerintah, Pantau Gambut Papua sudah terbentuk dan melibatkan beberapa lembaga pemerhati lingkungan. Di Papua berpusat di Jayapura, di Papua Barat di dua tempat yaitu Sorong dan Manokwari.Wirya bilang, ada dua hal penting dalam rencana kerja Pantau gambut Papua. Pertama, kapasitas untuk mendukung proses dan kinerja gerakan Pantau Gambut Papua. Kedua, obyek pantau seperti kondisi gambut di tiap wilayah, ancaman dan respon daerah terhadap inisiatif yang dimulai Pusat. Komitmen pelaku restorasi sendiri baik pemerintah, swasta maupun masyarakat juga jadi obyek pantau. Pilih saguUntuk perlindungan dan restorasi gambut di Papua, sagu jadi salah satu pilihan. Sagu, katanya, sangat dekat dengan kehidupan orang Papua terutama di pesisir, bahkan dianggap sebagai identitas Papua.“Sagu memiliki nilai material dan spiritual. Sebagai nilai material, sagu sumber makanan sehat dan memberikan beragam manfaat lain untuk kebutuhan sehari-hari orang Papua. Daun bisa buat dinding atap rumah dan lain-lain.”Sagu juga tanaman ramah gambut. Sagu dapat menyerap air 200-1.000%. Masa panen sagu di lahan gambut sekitar 10-12 tahun. Sagu sekali tanam, tak perlu tanam lagi, tak perlu pupuk atau dibersihkan. Sagu juga berfungsi sebagai tanaman pelindung agar lahan gambut tak mengering dan terbakar. [SEP]	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2015-024-16.json	Beginilah Aksi TNI Di Hutan Mangrove Pejarakan Buleleng. Ada Apa?	Beginilah Aksi TNI Di Hutan Mangrove Pejarakan Buleleng. Ada Apa? \| [CLS] Siang itu pada Sabtu Sabtu (26/09/2015), terlihat aktivitas di kawasan Hutan Mangrove Dusun Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 1609/Buleleng sibuk di hutan yang mulai rusak itu. Mereka datang bukan dengan membawa senjata untuk berlatih perang, tetapi malah membawa bibit untuk ditanam di hutan mangrove.Komandan Kodim (Dandim) 169/Buleleng, Letkol Inf. Budi Prasetyo yang ditemui Mongabay mengatakan mereka melakukan aksi penanaman bibit manggrove secara spontan karena melihat kawasan mangrove di sepanjang 144 km pesisir pantai Buleleng mulai rusak dan menipis. Padahal mangrove berperan penting dalam menahan abrasi dan tempat hidup berbagai satwa pesisir. Dari pemikiran tersebut, Dandim 169 / Buleleng melakukan penanaman 350 bibit mangrove di kawasan pantai Desa Pejarakan, yang nantinya bisa bermanfaat mencegah kerusakan lingkungan, khususnya dari pengaruh alam dan tangan-tangan usil. “Kami akan melakukan penanaman manggrove ini berkelanjutan. Ini bertujuan mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini bersama camat dan prebekel setempat,” ujarnya.Ia melanjutkan dulunya hutan mangrove di kawasan pantai Pejarakan sangat lebat. Tapi belakangan masyarakat cenderung memanfaatkan hutan sebagai lokasi tambak, dengan melakukan penebangan dan membuka lahan yang merusak fungsi ekologis mangrove.Oleh karena itu Budi Prasetyo mengatakan pihaknya berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan khususnya di kawasan lahan mangrove. “Kami mengantisipasi abrasi dan kerusakan lingkungan melalui penanaman ini. Mengingat banyak masyarakat mengembangkan tambak yang berjarak dekat dengan pantai di sekitar hutan mangrove,” tambahnya. [SEP]	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2021-064-01.json	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya \| [CLS] Pegunungan Meratus merupakan sebuah kawasan yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Ia membentang dengan melewati hampir semua kabupaten di Kalimantan Selatan, hingga ke perbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur. Titik tertingginya berada di Gunung Halau-halau dengan 1.901 Mdpl. Kemasyuran Meratus selevel dengan Pegunungan Schwaner, Muller dan Iban. Merekalah titik-titik tertinggi di Kalimantan.Di bawah pegunungan Meratus terbentang dataran rendah yang sangat luas dengan berbagai macam karakteristik, seperti gambut dan dataran rawa air tawar. Sungai-sungai besar Kalimantan memainkan peran yang besar dalam membentuk dataran semacam ini karena rawa air tawar dikenal sebagai “dataran banjir” dari sungai-sungai tersebut.Sebagaimana menjadi pemberitaan di awal tahun (2021) ini, Banjir besar terjadi di Kalimantan Selatan. Di lansir dari Harian Kompas, 14 Februari 2021, bencana tersebut menyebabkan 11 dari 13 kabupaten/kota terendam. 102.340 rumah penduduk, 176.290 keluarga atau 633.723 jiwa terdampak banjir awal tahun di Kalimantan Selatan. 35 orang meninggal dunia dan 135.656 jiwa harus mengungsi.Beberapa wilayah di Kalimantan Selatan yang rentan bencana harusnya mendapatkan perhatian serius terhadap kelestarian lingkungannya. Namun sayang, pada 4 Desember 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan sebuah surat keputusan (SK) yang mana memberikan konsesi operasi produksi tambang batu bara di Kawasan Pegunungan Meratus. SK dengan Nomor 441.K/30/DJB/2017 diberikan kepada PT Mantimin Coal Mining (MCM) dengan konsesi seluas 5.900 Ha meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah.	[0.9999998211860657, 8.425171671433418e-08, 7.141517954778465e-08]
2021-064-01.json	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya \| Sejumlah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menolak konsesi perusahaan tambang di wilayah adat mereka tersebut dan bersama organisasi lingkungan hidup, Walhi, pada tahun 2018 mengajukan sebuah gugatan. Tepatnya pada 28 Februari 2018 Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pengabdi Lingkungan Hidup mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta dengan tergugat I (Menteri ESDM) dan tergugat II intervensi PT MCM.Baca juga: Walhi Menangkan Gugatan di MA: Rencana Eksploitasi Mantimin Mining di Meratus Batal Pada 22 Oktober 2018, Pengadilan TUN Jakarta mengeluarkan sebuah putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang berarti gugatan tidak dapat diterima karena alasan mengandung cacat formil. Upaya hukum selanjutnya dilakukan pada tahap banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada 14 November 2018.Namun bernasib sama, Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan Pengadilan TUN Jakarta pada 14 Maret 2019, bahwa kasus tersebut NO.Upaya hukum lebih tinggi dilakukan demi mendapatkan keadilan, maka diajukanlah kasasi ke meja hijau di Mahkamah Agung (MA). Dalam sebuah putusan pada 15 Oktober 2019, MA berpendapat lain dengan Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.MA menyatakan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. Serta mewajibkan Tergugat I (dalam hal ini Menteri ESDM) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK untuk PT MCM tersebut.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2021-064-01.json	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya \| Dalam pandangan MA, Menteri ESDM telah menerbitkan Keputusan Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi (objek sengketa), dan keputusan a quo memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Sangat janggal secara hukum jika perkara tersebut diputus Niet Ontvankelijke Verklaard.Baca juga: UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi Kemudian masalah lainnya, sebagian areal tambang PT MCM atau Tergugat II Intervensi berada di kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi. Apabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem kars memiliki fungsi aquifer air alami, sebagai penampung dan penyalur air yang bermanfaat bagi wilayah di sekitarnya.Areal rencana tambang PT MCM juga berada di Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035, dan di pegunungan tersebut melintas Sungai Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan sumber air minum, sehingga apabila dilakukan eksploitasi berpotensi terganggunya sumber air.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2021-064-01.json	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya \| Tindakan hukum Menteri ESDM menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan dua hal. Pertama, peraturan perundang-undangan. Yakni Pasal 21 ayat (3) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 52 ayat (5) huruf c juncto Pasal 53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian atau precautionary principle. Maka oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Atas putusan itu, PT MCM sempat mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun pada 4 Februari 2021, MA menerbitkan sebuah putusan peninjauan kembali (PK) dengan Nomor 15 PK/TUN/LH/2021, yang mana isinya menolak PK yang diajukan PT MCM atas putusan yang mengabulkan kasasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.Pandangan dari pemerintah daerah setempat pun lebih kepada pelestarian Kawasan Pegunungan Meratus daripada eksploitasinya. Sebab kelestarian Pegunungan Meratus sangat penting bagi masyarakat. Di lansir dari Pro Kalsel, 24 September 2020, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah, M Yani menyampaikan bahwa Pemkab HST juga terus berupaya agar Pegunungan Meratus tidak dieksploitasi. Isu penyelamatan Kawasan pegunungan Meratus menjadi salah satu fokus dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Hulu Sungai Tengah.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2021-064-01.json	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya	Pegunungan Meratus: Hutan Lindung, Rencana Tambang dan Urgensi Perlindungannya \| Diwartakan oleh Mongabay.co.id (23/2/2021) Pemerintah daerah (HST) saat ini, telah memberikan rekomendasi kepada pimpinan selanjutnya agar melanjutkan program #SaveMeratus agar tak tereksploitasi dalam bentuk apapun. Juga merekomendasikan penghijauan kembali agar Meratus menjadi kawasan penyerap air dan konservasi.Sebab kawasan pegunungan meratus saat ini menjadi sumber penting lingkungan hidup yang tersisa. Di samping itu, Meratus belum ditambang saja banyak daerah sekitarnya yang diterpa banjir. Apalagi ditambah dengan tindakan yang membuat daya dukung lingkungannya semakin berkurang, kita tentu tidak ingin bencana lebih parah di masa mendatang. Referensi: [1] Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan Berbasis Jasa Ekosistem, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2016[2] Menggali Kearifan di Kaki Pegunungan Meratus, Intip Hutan, Februari 2004[3] Putusan MA Momentum Penyelamatan Kawasan Pegunungan Meratus, Harian Kompas, 14 Februari 2021[4] AMAN HST Tolak Izin Perusahaan Tambang, Antara Kalsel, 20 September 2017[5] Polemik Tambang Meratus: Sudah Diputus Kalah oleh Mahkamah Agung, PT MCM Melawan Balik, Pro Kalsel, 24 September 2020[6] Walhi Menangkan Gugatan di MA: Rencana Eksploitasi Mantimin Mining di Meratus Batal, Mongabay.com, 23 Februari 2021 * Marlis Kwan, penulis adalah Analist Fair Business for Environment. Artikel ini adalah opini penulis. ***Foto utama: Bentang alam Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Dok: Shutterstock.com [SEP]	[0.9999998211860657, 8.421957886639575e-08, 6.91638533112382e-08]
2012-009-13.json	Ekek-Geling Jawa, Burung Endemik Jawa Barat Yang Terancam Punah	Ekek-Geling Jawa, Burung Endemik Jawa Barat Yang Terancam Punah \| [CLS] Satu lagi spesies burung Indonesia kini masuk dalam status kritis (Critically Endangered) dalam Daftar Merah (IUCN) International Union for Conservation of Nature setelah ancaman terhadap habitatnya semakin meluas dan upaya penangkapan sebagai hewan peliharaan juga semakin marak. Burung ekek-geling Jawa atau Javan Green Magpie (Cissa thalassina) ini kini diperkirakan tinggal 249 individu.Burung yang bisa ditemui di Taman Nasional Merapi, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan hutan kawasan Parahyangan ini memiliki ukuran sekitar 32 centimeter, dan didominasi warna hijau di tubuhnya, memiliki ekor yang pendek, dan memiliki strip mata berwarna hitam.Burung ini sebelumnya merupakan sub-jenis dari ekegeling (Short-tailed Magpie) yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Namun kemudian diketahui bahwa kedua jenis burung yang ada di Jawa dan Kalimantan ini berbeda, dan burung di Jawa disebut ekek-geling Jawa dan di Kalimantan disebut ekek-geling Borneo (Cissa jefferyi). Menurut Bas van Balen, seorang ahli ornitologi (pakar burung) asal Belanda, pemisahan ekek geling ini didasarkan atas hasil studi terhadap perbedaan suara, morfologi, dan variasi bulu anak jenis ekek geling yang ada di Jawa dan Kalimantan tersebut.Nasib kedua jenis burung ini pun sangat berbeda. Di Kalimantan, yang terdapat di hutan pegunungan Sabah, Malaysia dan Brunei terbilang cukup aman karena sebagian besar populasinya berada di kawasan lindung. Burung ekek geling Borneo ini masih berstatus Beresiko Rendah (Least Concern), dengan jumlah populasi sekitar 10 ribu ekor.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2012-009-13.json	Ekek-Geling Jawa, Burung Endemik Jawa Barat Yang Terancam Punah	Ekek-Geling Jawa, Burung Endemik Jawa Barat Yang Terancam Punah \| Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia) mencatat, jumlah jenis burung terancam punah tahun 2012 sebanyak 126 jenis. Rinciannya adalah 19 jenis berstatus Kritis (Critically Endangered/CR), 33 jenis berstatus Genting (Endangered/EN), dan 74 jenis tergolong Rentan (Vulnerable/VU). Semuanya itu, masuk dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| [CLS] Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan penghargaan Adipura bagi pemerintah kota dan kabupaten serta Proper kepada perusahaan di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (23/11/15).Tahun ini, penilaian Adipura terhadap 357 kabupaten/kota dan Proper kepada 2.137 perusahaan. Penilaian ini untuk melihat pengelolaan lingkungan pada satu kota/kabupaten maupun perusahaan.“Masalah lingkungan merupakan persoalan bersama. Tak hanya menjadi konsen pemerintah pusat juga daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dunia usaha tak bisa lagi hanya basa basi. Juga harus menjadi penggerak dan aktualisasi peka lingkungan,” katanya di Jakarta, Senin (23/11/15).Adapun tiga kota peraih Adipura kencana yakni, Surabaya (kategori kota metropolitan), Balikpapan (kategori kota besar) dan Kendari (kategori kota sedang atau kecil). Untuk plakat Adipura bagi taman kota terbaik diberikan kepada Jakarta Pusat, Malang, Ambon, dan Penajam Paser Utara. Pasar terbaik untuk Kota Tangerang, Denpasar dan Kabupaten Siak. Terminal terbaik diterima Kota Tangerang, Yogyakarta, Sleman dan Hulu Sungai Selatan.Untuk hutan kota terbaik, Jakarta Selatan, Batam, Tasikmalaya dan Kabupaten Fak-Fak. Tempat pembuangan sampah (TPA) terbaik buat Kota Probolinggo dan Kabupaten Banjar.KLHK juga memberikan penilaian terendah bagi Kota Bekasi (65,68), Bandar Lampung (56,65), Sungguminasa-Gowa (52,05) dan Kuala Tungkal-Jambi (36,99).ProperSiti juga mengumumkan Proper dengan penilaian terhadap perusahaan di bidang kinerja efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, dan perlindungan keragaman hayati. Juga, 3R (reuse, reduce, recycle) limbah bahan baku berbahaya (B3) dan padat non B3 dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat. “Inovasi merupakan penilaian utama dalam peringkat emas dan hijau.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| Terdapat 151 inovasi dari 323 perusahaan peringkat hijau dan emas terlihat dalam penilaian Proper 2015. Inovasi terbanyak dari sektor pengurangan emisi 37, 3R limbah B3 sebanyak 35, efisiensi energi (31), 3R limbah padat non B3 (22), konservasi dan penurunan beban pencemaran air (14), pemeliharaan keragaman hayati (6) dan pemberdayaan masyarakat (6).Penerima Proper emas ada 12 perusahaan dan 21 perusahaan predikat hitam (tabel). Selain itu, katanya, ada 529 perusahaan berpredikat merah, 1.406 perusahaan biru dan 108 hijau.“Sebanyak 61 perusahaan tak dilaporkan peringkat karena menjalani proses penegakan hukum, tutup dan sedang proses pengawasan,” kata Siti.Wapres menambahkan, Adipura bermakna kebersihan lingkungan dan fasilitas lain lebih baik. Kebersihan dan lingkungan baik, katanya, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tak hanya penghargaan.“Setiap kota bersih memiliki lingkungan baik pasti pengunjung banyak. Memberikan dampak besar, salah satu bidang pariwisata. Membuat daerah bersih jauh lebih murah dibanding akibat yang timbul,” katanya.Dengan nada bergurau, dia berujar, setiap kota penerima piala Adipura dalam pilkada lebih mudah. “Pulang pasti akan diarak. Jadi bahan kampanye baik. Selamat kepada semua. Bagi bupati dan walikota yang belum mendapatkan, tahun depan mudah-mudahan dapat.”Dia memberikan apresiasi bagi perusahaan yang mendapatkan penghargaan Proper emas dan hijau. “Berarti perusahaan menyenangkan bagi karyawan dan masyarakat. Mengurangi risiko keamanan.”Raih Adipura setelah 17 tahun absenSetelah 17 tahun absen, Kota Bandung tahun ini mendapatkan anugerah Adipura. “Alhamdulillah setelah 17 tahun kita akhirnya mendapatkan piala Adipura. Perjalanan panjang dua tahun setelah dilantik kita mereformasi banyak hal,” kata Walikota Bandung, Ridwal Kamil.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| Kalau dihitung-hitung, katanya, lebih 30 program gaya hidup baru terkait sampah, infrastruktur, penguatan regulasi, kewilayahan dan memberikan keleluasaan seperti 1.500 petugas sampah dan lain-lain. “Ini perubahan. Tentu belum sempurna. Ada satu dua kekurangan. Kita menjadikan Adipura sebagai awal.”Di Bandung, denda masyarakat yang membuang sampah sembarangan sudah berjalan. Ada jutaan rupiah terkumpul dari denda itu. Kalau tak mempunyai tempat sampah di mobil didenda Rp250.000. Ada razia di banyak tempat.“Ini akan terus dilakukan. Hingga nanti tak perlu ada denda-denda lagi karena kebersihan sudah jadi gaya hidup warga Kota Bandung.”Kepala BPLH Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, warga bekerja keras bersama-sama mendapatkan Adipura.Ada 1.500 petugas kebersihan di kelurahan yang semua diberi insentif. Setiap RW, katanya, memiliki motor sampah. Ada juga petugas gorong-gorong hampir 10 orang tiap kecamatan. Ada penjaga taman, sampai unit reaksi cepat tambal jalan.Peraih Anugerah Adipura:1 Kota Tangerang (Banten)2 Kota Palembang, Sumatera Selatan3 Kota Semarang, Jawa Tengah4 Kota Bandung, Jawa Barat5 Kota Makassar, Sulawesi Selatan6 Kota Malang, Jawa Timur7 Kota Denpasar, Bali8 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan9 Kota Jambi, Jambi10 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat11 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah12 Kota Palopo, Sulawesi Selatan13 Kota Probolinggo, Jawa Timur14 Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur15 Kabupaten Jombang, Jawa Timur16 Kota Gorontalo, Gorontalo17 Kota Pasuruan, Jawa Timur18 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara20 Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan21 Kota Madiun, Jawa Timur22 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah23 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah24 Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara25 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan26 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur27 Kota Cimahi, Jawa Barat28 Kota Bitung, Sulawesi Utara29 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan30 Kota Blitar, Jawa Timur	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| 31 Kota Magelang, Jawa Tengah32 Kota Bontang, Kalimantan Timur33 Kota Jayapura, Papua Sedang34 Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng35 Badung, Kabupaten Badung Bali36 Lamongan, Kabupaten Lamongan (Jawa Timur)37 Turikale Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan38 Pati, Kabupaten Pati(Jawa Tengah)39 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur40 Liwa, Kabupaten Lampung Barat (Lampung)41 Ciamis, Kabupaten Ciamis (Jawa Barat)42 Martapura, Kabupaten Banjar (Kalsel)43 Tuban, Kabupaten Tuban (Jawa Timur)44 Watansoppeng,Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan)45 Sragen, Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)46 Kepanjen, Kabupaten Malang (Jawa Timur)47 Prabumulih, Kota Prabumulih (Sumatera Selatan)48 Enrekang, Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan)49 Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara)50 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalsel)51 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan)52 Marisa, Kabupaten Pohuwato (Gorontalo)53 Boyolali, Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)54 Batang, Kabupaten Batang (Jawa Tengah)55 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara)56 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan)57 Bangko, Kabupaten Merangin (Jambi)58 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur)59 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)60 Indramayu, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat)61 Pacitan, Kabupaten Pacitan (Jawa Timur)62 Banjar, Kota Banjar (Jawa Barat)63 Kolaka, Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara)64 Bintan Timur, Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau)65 Biak, Kabupaten Biak Numfor (Papua)Kota Peraih Sertifikat Adipura:1 Kota Depok2 Kota Padang3 Kota Bogor4 Kota Surakarta5 Rangkas Bitun,g Kabupaten Lebak6 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci7 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari8 Manggar, Kabupaten Belitung Timur9 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan10 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan11 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu12 Tanjung Pinang, Kota Administratif Tanjung Pinang	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| 13 Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar14 Cianjur, Kabupaten Cianjur15 Sukabumi, Kota Sukabumi16 Salatiga, Kota Salatiga17 Muntilan, Kabupaten Magelang18 Kediri, Kota Kediri19 Gresik, Kabupaten Gresik20 Ambon, Kota Ambon21 Palu, Kota Palu22 Palangkaraya, Kota Palangkaraya23 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi24 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu25 Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai26 Stabat, Kabupaten Langkat27 Sidikalang, Kabupaten Dairi28 Pagar Alam, Kota Pagar Alam29 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu30 Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin31 Kuningan, Kabupaten Kuningan32 Temanggung, Kabupaten Temanggung33 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo34 Brebes, Kabupaten Brebes35 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo36 Mojosari, Kabupaten Mojokerto37 Bangil, Kabupaten Pasuruan38 Ngawi, Kabupaten Ngawi39 Caruban, Kabupaten Madiun40 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek41 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul42 Wates, Kabupaten Kulon Progo43 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango44 Sinjai, Kabupaten Sinjai45 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto46 Pattallassang, Kabupaten Takalar47 Kotamobagu, Kota Kotamobagu48 Unaaha, Kabupaten Konawe49 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat50 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan51 Paringin, Kabupaten Balangan52 Rantau, Kabupaten Tapin53 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara54 Tanjung, Kabupaten Tabalong55 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala56 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara57 Sukamara, Kabupaten Sukamara58 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau59 Tamiyang Layang, Kabupaten Barito Timur60 Malinau, Kabupaten Malinau61 Atambua, Kabupaten Belu62 Amlapura, Kabupaten Karang Asem63 Negara, Kabupaten Jembrana64 Serui, Yapen Maropen65 Wamena, Kabupaten Jayawijaya66 Sentani, Kabupaten Jayapura67 Nabire, Kabupaten Nabire68 Waisai, Raja Ampat69 Sukoharjo, Kabupaten SukoharjoPT Pertamina Regional II RewuluPT Bio Farma BandungPT Pertamina Geothermal Energy Kamojang, BandungPT Pertamina RU VI Kilang Balongan Indramayu	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-010-05.json	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’	Berikut Kota Penerima Adipura sampai Daftar Perusahaan ‘Hitam’ \| PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Tanjung EnimPT Medco E&P Indonesia Riau, Banyuasin.PT Pertamina EP Asset 3 Field SubangPT Badak Natural Gas Liquefaction BontangPT Star Energy Kakap Kepulauan RiauPT Holcim Indonesia CilacapChevron Geothermal Salak Sukabumi (dua emas)Perusahaan Predikat HitamPT Palma Mas Sejati (sawit, Bengkulu Tengah)RS Hana Charitas (Bengkulu Utara)PT Inti Bara Perdana (batubara, Bengkulu Tengah)CV Prima Logam (cor logam dari pemecah batu, Tegal)PT Roberindo Pratama (karet, Kendal)PT Ampuh Perkasa Jaya (obat nyamuk bakar, Tegal)PT Baroid Indonesia (LB3, Kutai Kartanegara)PT Mina Maluku Sejahtera (pengolahan ikan, Ambon)RSUD Talehu (Maluku Tengah)RSUD Dr. R.Soedjono Selong (Lombok Timur)RS Risa Sentra Medika (Mataram)RS Advent Telling (Manado)PT Sriwijaya Alam Segar (makanan, minuman, Banyuasin)Hotel Garuda Plaza (Medan)PT Sinar Bahari Agung (pengolahan ikan, Kendal).PT AKFI (pengolahan ikan, Kepulauan Aru)PT Bangun Sarana Alloy (Komponen otomotif, Tangerang)PT Pura Barutama (kertas, Kudus)RS Al-Ramelan (Surabaya)PT Smart Glove Indonesia (alat rumah tangga, Deli Serdang)RSU Luwuk BanggaiSumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [SEP]	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2012-041-15.json	IFACS Gelontorkan Lagi 10 Juta Dollar AS Untuk Tekan Emisi	IFACS Gelontorkan Lagi 10 Juta Dollar AS Untuk Tekan Emisi \| [CLS] Program Indonesia Forestry and Climate Support (IFACS) USAID kembali menggelontorkan dana untuk bantuan kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia di Palangkaraya tanggal 24 Mei 2012 silam. Program yang dimulai sejak bulan November 2010 ini menurunkan dana sebesar 10 juta dollar dari total senilai 40 juta dollar hingga September 2014 mendatang.Proyek IFACS adalah sebuah proyek terintegrasi untuk perubahan iklim, manajemen hutan berkelanjutan, dan pembangunan yang rendah emisi yang dikerjakan bersama dengan Pemerintah Indonesia serta USAID di Indonesia. Proyek yang dicanangkan untuk empat tahun ini disalurkan di empat propinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan papua.“Alokasi dana untuk setiap daerah tidak ditetapkan, namun diatur sesuai kebutuhan,” ungkap Petra Widiadi, Regional Manajer Kalimantan USAID IFACS. Program ini menyasar delapan kabupaten di empat propinsi tersebut, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Ketapang, Katingan, Memberamo Raya, Sarmi, Mimika dan Asmat.Pendanaan ini digunakan oleh pemerintah lokal bersama masyarakat untuk menekan deforestasi dan emisi gas rumah kaca di wilayah-wilayah target. Aktivitas yang dilakukan terkait pendanaan ini adalah penanaman pohon, pemberdayaan hutan dan konservasi. Dalam hal ini diutamakan pohon yang bisa menghasilkan bagi masyarakat sekitar hutan, seperti karet dan jelutung, serta gemor. “Pohon karet dan jelutung diambil untuk disadap getahnya. Sementara gemor, diambil kulit kayunya. Pohon tetap tumbuh tetapi masyarakat tetap mendapatkan manfaat,” tutur Pietra.Warga sekitar hutan juga mendapat penyuluhan teknis yang melibatkan sektor swasta berbasis sumber daya alam. Semua pendanaan ini akan disalurkan kepada lembaga swadaya masyarakat, asosiasi petani dan pemerintah lokal.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-041-15.json	IFACS Gelontorkan Lagi 10 Juta Dollar AS Untuk Tekan Emisi	IFACS Gelontorkan Lagi 10 Juta Dollar AS Untuk Tekan Emisi \| Program IFACS sendiri didesain untuk mendukung program-program utama Pemerintah Indonesia termasuk memfasilitasi upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dari kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia dalam perubahan iklim, strategi nasional REDD+, monitoring sistem, verifikasi emisi gas rumah kaca, dan mengimplementasikan pembangunan yang rendah emisi.Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Arie Rompas sendiri menanggapi bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius dengan angka deforestasi yang tinggi. Indonesia adalah penyumbang emisi karbon terbesar ketiga di dunia dari sektor kehutanan. [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2016-038-17.json	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran?	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran? \| [CLS] Kebijakan yang dibuat Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan menaikkan tarif sewa lahan hingga 400 persen di pusat bisnis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kenaikan dengan harga tersebut ditengarai akan mematikan usaha yang ada di kawasan tersebut.Pakar Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri berpendapat dalam membuat kebijakan, Pemerintah harus bisa membuatnya dengan seimbang. Jangan sampai, Pemerintah membuatnya hanya dengan merujuk pada sisi teoretis dan sama sekali tidak mempertimbangkan faktor lapangan yang ada di sektor perikanan dan kelautan.“Kenaikan tarif memiliki dampak yang sangat besar untuk semua sektor usaha terkait. Dampak yang paling buruk, para pengusaha tak sanggup lagi menanggung beban operasi dan terpaksa gulung tikar. Jika itu terjadi, puluhan ribu orang terancam kehilangan pekerjaan,” ungkap dia di Jakarta, kemarin.Menurut Rokhmin, sebagai negeri perikanan dan kelautan yang kaya, Indonesia sudah seharusnya bisa mempertimbangkan segala hal dalam setiap membuat kebijakan. Tak terkecuali, jika kebijakan tersebut adalah tentang kenaikan tarif sewa lahan untuk perusahaan.Menyoal tentang kenaikan tarif tersebut, Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tachmid Widiasto mengatakan, ada ancaman lebih serius yang akan dihadapi oleh para pengusaha jika tarif harus dinaikkan. Ancaman tersebut, adalah hilangnya tenaga kerja yang sekarang ada di Muara Baru.“Itu sangat berbahaya. Karena di Muara Baru itu ada sepuluh ribu karyawan langsung (dari perusahaan), dan sekitar lima puluh ribuan tenaga kerja lepas yang mencakup pedagang ikan, buruh bongkar muat, sopir angkutan, dengan ABK (anak buah kapal),” jelas dia.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2016-038-17.json	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran?	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran? \| Dengan jumlah sebanyak itu, Tachmid khawatir itu akan memengaruhi iklim usaha di Muara Baru dan bisa mengancam keberlangsungannya. Karena, dengan kenaikan tarif hingga 400 persen, maka potensi perusahaan yang gulung tikar jumlahnya sangat banyak.“Kita menolak dengan kenaikan tarif, karena pada 2013 sudah ada kenaikan tarif hingga 70 persen. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) juga sudah naik. Tidak fair jika tarif sewa juga dinaikkan lagi,” tutur dia.Tachmid menyebut, jika kenaikan tarif diterapkan, maka pengusaha yang memiliki usaha di Muara Baru harus membayar biaya Rp3,2 miliar per hektare per tahun. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan sewa yang diberlakukan sebelumnya sebesar Rp780 juta per hektare per tahun.“Sekarang ini ada 61 perusahaan di Muara Baru, dan sekarang ada sejumlah pengusaha yang ingin membuka usaha di Muara Baru. Karena kan, Muara Baru ini (kapasitasnya) bisa sampai 75 perusahaan,” jelas dia.Pembatasan Masa Sewa dan Tak Ber-SKSelain kenaikan tarif yang sangat tinggi, Tachmid mengungkapkan, pihaknya juga harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Perindo juga sangat janggal. Karena, dalam kebijakan baru tersebut, penyewa lahan dibatasi maksimal lima tahun saja dan setelah itu harus keluar.“Sementara kalau industri ini, contohnya saja bangun pabrik itu kan perlu tiga tahun. Masa kita harus mengembalikan kredit dengan dua tahun kerja saja. Muara Baru ini kan bisa maju, karena masa sewanya yang bisa sampai 20 tahun,” kata dia.Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then menjelaskan, jika kenaikan tarif sewa lahan jadi diterapkan, maka itu akan memengaruhi bisnis perikanan tangkap. Hal itu, karena 80% anggota HNPN adalah perusahaan yang bergerak dalam sub sektor perikanan tangkap dan biasa mendaratkan kapalnya Muara Baru.“Jelas kami mengalami kenaikan fixed cost empat kali lipat. Biaya sewa coldstorage kami juga naik,” ungkapnya.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2016-038-17.json	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran?	Revitalisasi Muara Baru Tidak Tepat Sasaran? \| Hal senada diungkapkan Sekretaris P3MB Rendra Purdiansa. Menurutnya, kenaikan tarif yang dilakukan Perindo, dilakukan karena perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berencana melakukan revitalisasi kawasan Muara Baru.“Kenaikan tarif itu harus rasional dan ada sosialisasi. Jangan langsung begitu saja. Apalagi, kebijakan ini masih belum ada SK-nya,” ujar dia.Rendra mengatakan, rencana revitalisasi juga dinilainya sudah bagus dan tepat. Hanya saja, sasaran dari revitalisasi tersebut masih rancu. Karena, selama ini Muara Baru diisi oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki bisnis usaha skala menengah ke atas.“Itu bertentangan dengan rencana revitalisasi yang katanya untuk masyarakat. Masyarakat yang mana? Ini harus dipertanyakan,” tandas dia.Selain itu, Rendra mengatakan, dia juga merasa heran dengan opsi yang diberikan Perindo kepada pengusaha, yakni antara bayar sewa atau dengan dikerjasamakan. Menurut dia, opsi kedua dianggap sangat tidak rasional karena kalau kerja sama itu menjadi aneh mengingat Perindo tidak terlibat sejak awal pendirian usaha.Terpisah, Direktur Operasional dan Pemasaran Perindo Anggi Gumilang mengatakan, berkaitan dengan kenaikan tarif, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada pengusaha. Kemudian, pihaknya juga memberikan opsi untuk tetap sewa atau kerja sama operasi (KSO).Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan rencana revitalisasi di Muara Baru yang dijanjikan akan berwujud seperti pasar ikan di Tokyo, Jepang. Nantinya, Muara Baru bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.“Jadi nanti Muara Baru akan bersih dan modern. Tidak seperti sekarang yang kumuh. Pedagang harus bertumpuk tumpuk hingga 5.000 pedagang di pasarnya,” ucap dia. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-023-20.json	Gajah Afrika Bakal Wajib Program KB	Gajah Afrika Bakal Wajib Program KB \| [CLS] DI negeri ini dan beberapa negara, populasi gajah terancam. Berbeda dengan satu provinsi di Afika Selatan (Afsel) ini. Di negara ini, malah merencanakan kampanye pengendalian kelahiran gajah mencegah ledakan populasi yang diperkirakan mengancam tanaman dan satwa liar lain di kawasan ini.Provinsi KwaZulu-Natal, di sebelah tenggara Afsel, kini mecari cara memperluas proyek pengendalian populasi gajah, yang mereka lakukan selama lebih dari satu dekade. Pengendalian populasi gajah dengan memvaksinasi yang mampu memicu sistem imunitas menghambat menampungan sperma.“Perlambatan laju pertumbuhan akan memberikan waktu, untuk mencapai keragaman hayati lain, seperti perluasan lahan, mencapai tujuan keanekaragaman hayati lain, seperti perluasan lahan,” kata ahli ekologi dari Ezemvelo KZN Wildlife, Catherine Hanekom dikutip dari Antara.Masalah kelebihan populasi gajah yang paling mengerikan terjadi di Botswana, setidaknya ada 133 ribu gajah. Gajah dewasa mengkonsumsi sekitar 100 sampai 300 kg makanan per hari dan gajah di Afsel, saat ini hidup di cagar alam, dengan vegetasi terancam rusak bila populasi gajah terus tumbuh. “Karena kita telah menghilangkan peluang gajah untuk memperbaiki kelebihan populaso secara alami melalui proses migrasi,” kata ahli ekologi gajah, Audrey Delsink Kettles.Kettles selama bertahun-tahun telah memimpin penelitian mengenai alat kontrasepsi gajah, di Game Reserve Makalali Private.Kettles mengemukakan, pengujian vaksin, dilakukan setiap satu tahun sekali menggunakan anak panah, sudah dikerjakan di 14 cagar alam kecil. Penelitian menunjukkan, pemberian vaksin itu hampir 100 persen efektif dan tidak berdampak buruk pada kesehatan atau perilaku gajah.Kontrasepsi yang dianggap alternatif untuk manusia, kini dapat membantu pengendalian populasi hewan ternak dan binatang lain. Afsel hanya memiliki sekitar 100 gajah hampir satu dekade lalu, kini mencapai 20.000.Informasi seputar gajah Afrika bisa dilihat di sini [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2012-019-20.json	Lahan Pertanian di Sumatera Barat Dilibas Tambang	Lahan Pertanian di Sumatera Barat Dilibas Tambang \| [CLS] TAMBANG makin ekspansif di mana-mana. Tak hanya membabat hutan, kini lahan pertanian seperti sawah dan kebun sayur mayur pun jadi sasaran. Ini sudah terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), seperti di Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung.Di Kabupaten Solok, dua perusahaan tambang biji besi hadir di Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV, sekitar 222 hektare lahan produktif masyarakat terancam. Di Kabupaten Sijunjung, sekitar 548 hektare persawahan sudah dikonversi menjadi pertambangan emas.Di Kabupaten Pasaman Barat, sekitar 11.000 hektare lahan sebagai areal pertambangan, Kabupaten Pesisir Selatan 320 hektare. Lalu, di Kabupaten Solok Selatan sekitar 274 hektare dan Kabupaten Dharmasraya sekitar 22.509 hektare lahan siap jadi pertambangan.Desriko, Kordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar mengatakan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), wujud menata kembali usaha-usaha pertambangan yang sudah meresahkan masyarakat di Indonesia. “Pelanggaran dan pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat di sekitar tambang kerap terjadi. Ini memicu konflik berkepanjangan,” katanya dalam rilis di Jakarta, Senin(10/9/12).Dia mencontohkan, konflik pertambangan di Kenagarian Simpang Tanjuang Nan IV, Kabupaten Solok. Sejak pertambangan bijih besi ada setidaknya tiga warga ditangkap Kepolisian karena mencoba menghalangi usaha ini. “Kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam diabaikan bahkan intervensi-intervensi dari kelompok pendukung tambang kerap dilakukan kepada ninik mamak yang menolak usaha pertambangan di wilayah mereka.”Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, mengatakan, biaya politik yang mahal untuk menjadi seorang pejabat kepala daerah kerap mengorbankan SDA. “Dengan dalih peningkatan pendapatan daerah membukakan keran investasi tanpa mempedulikan keberlanjutan umur SDA itu.”	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2012-019-20.json	Lahan Pertanian di Sumatera Barat Dilibas Tambang	Lahan Pertanian di Sumatera Barat Dilibas Tambang \| Menilai usaha tambang baik atau buruk, kata Pius, tidak terlepas dari daya rusak yang dimunculkan. Untuk mengetahui mesti merujuk pada kondisi awal sebelum hadir dan setelah ada pertambangan, lalu diukur dengan kerusakan langsung dan tidak langsung. “Kita akan temukan ternyata orang yang paling diuntungkan adalah pemilik modal, sebab saat pertambangan berakhir, pengusaha leluasa meninggalkan wilayah-wilayah yang sudah dikeruk,” ujar dia.Sedang masyarakat sekitar mengalami kerugian tak terhingga, seperti tanah yang dulu jadi lahan pertanian atau sumber ekonomi, tidak lagi dapat diusahakan. “Muncul penyakit baru yang dulu tidak pernah dialami di wilayah itu, kerusakan ekologis, tercemar tata air setempat dan lain-lain.”Ancaman lahan pangan ini, tak terlepas dari kelambanan pemerintah menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Pertambangan Minerba, yang telah dikeluarkan 4 Juni 2011. MK menyatakan, pemerintah harus memfasilitasi konkrit agar persetujuan atau ketidakpersetujuan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan.Untuk itu, perlu Peraturan Pemerintah tentang penetapan persetujuan masyarakat atas wilayah pertambangan. “Jalan lain agar pemerintah segera revisi PP no 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Ini agar penetapan pendapat masyarakat terdampak tambang bisa diakomodir.” [SEP]	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2023-010-11.json	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan?	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan? \| [CLS] Dalam tiga tahun terakhir, 2020-2022, harimau Sumatera dari Taman Nasional Gunung Leuser terlihat di luar kawasan hutan. Kemunculan mereka di sekitar pemukiman warga dekat Taman Nasional Gunung Leuser dalam kondisi berbeda-beda, ada yang sakit, luka-luka bekas jerat atau muncul dan memangsa ternak.Data Balai Besar TNGL, sudah ada 10 harimau Sumatera keluar kawasan dan muncul di pemukiman serta perkebunan warga berhasil diselamatkan. Sebagian besar harus menjalani proses rehabilitasi dan habituasi ke sejumlah suaka satwa sebelum lepas kembali ke taman nasional.Maman Rahman, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, kepada Mongabay mengatakan, 10 harimau yang berhasil diselamatkan mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara ini dilepaskan ke dalam hutan kembali dalam kondisi yang sehat.Ada juga harimau saat ditemukan lumpuh, setelah menjalani pengobatan akhirnya layak pulang ke Taman Nasional Gunung Leuser.Beberapa antara lain sudah lepas liar, seperti Sri Nabilah, harimau betina ini masuk kandang jebak 24 Agustus 2020 di Desa Kapus, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kondisinya harus mendapat perawatan. Pada 3 November 2020, lepas liar di Taman Nasional Gunung Leuser. Ada juga Lhokbe, harimau yang diselamatkan 26 Juli 2022 di Lhok Bengkuang, Aceh Selatan. Pada 18 Agustus tahun lalu lepas liar di Gunung Leuser.“Sebelum lepas liar, seluruh harimau menjalani pemeriksaan medis baik pengambilan sampel darah dan kotoran untuk mengetahui apakah ada terpapar virus atau kuman.”Taman Nasional Gunung Leuser, seluas 830.268,95 hektar, satu-satunya taman nasional di Indonesia yang memiliki empat mamalia besar hidup dalam satu tempat yaitu badak Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera dan harimau Sumatera.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-010-11.json	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan?	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan? \| Persoalan muncul seperti konflik satwa dan manusia atau terkadang satwa ikut pergerakan mangsa buruan hingga keluar kawasan. Langkah-langkah sebelum penangkapan dan penyelamatan predator puncak ini, katanya, dengan menghalau atau mengusir melalui bunyi-bunyian dentuman keras seperti petasan atau mercon. Ia berfungsi menghalangi satwa makin mendekat ke perkebunan atau pemukiman warga. Harapannya, Kembali ke kawasan.Untuk 10 harimau itu terus muncul dan terkesan terbiasa berada di sekitar pemukiman bahkan seakan merasa nyaman di situ.Dia contohkan, harimau Bestie. Satwa ini terus berulang keluar dan sempat memangsa ternak warga hingga harus evakuasi. Mengapa beberapa harimau keluar kawasan, katanya, ada beberapa penyebab. Dia belum bisa pastikan penyebab utama, tetapi praduga kuat karena harimau mau memperluas daerah kekuasaan atau wilayah jelajah, termasuk Bestie.Dia bilang, memungkinkan harimau ini berusaha mencari teritori baru dan terus bergerak keluar kawasan apalagi area itu dulu wilayah jelajah mereka. Apalagi, katanya, mangsa-mangsa buruan seperti babi hutan, kancil, rusa dan lain-lain berada di pinggir hutan.“Bisa juga harimau mendengar lolongan anjing dari sekitar perkampungan yang dekat kawasan hutan yang dapat memancing keluar kawasan karena mangsa juga.”Kemungkinan lain, katanya, karena mangsa buruan berkurang di dalam kawasan hingga di luar. Atau, dalam kawasan ada yang terganggu. Untuk di Taman Nasional Gunung Leuser, katanya, masih banyak mangsa buruan jadi harimau keluar bukan karena kekurangan makanan.Faktor lain, katanya, bisa karena jarak antara hutan dengan perkampungan cukup dekat. Di TNGL. Jarak pemukiman ada yang berdempetan dengan TNGL. “Ini berbahaya sekali hingga mereka terus melakukan berbagai upaya salah satunya sosialisasi agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan satwa liar seperti harimau.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2023-010-11.json	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan?	Mengapa Harimau di Leuser Keluar ke Perkampungan? \| Selain itu, kata Maman, tak memancing harimau keluar dari kawasan dengan membiarkan ternak peliharaan berkeliaran di sekitar TNGL.Indra Exploiitasia Direktur KKH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, sudah melakukan beberapa langkah seperti population viability assessment (PVA). PVA ini, katanya, semacam survei populasi pada 2016. Dari data ini, KLHK menemukan populasi ada 604 harimau Sumatera.Dia bilang, kesulitan paling besar menjaga populasi dan habitat adalah perburuan satwa untuk diperdagangkan. Habitat yang terfragmentasi, katanya, juga jadi masalah besar.Haryo t Wibisono, Direktur Sintas Indonesia menyatakan, hampir tidak ada kawasan luas yang mencukupi bagi ruang harimau dalam jangka panjang, 50-100 tahun yang akan datang, kecuali Leuser dan Kerinci Seblat.Karena itu, katanya, keseriusan pemerintah dan para pihak harus ditingkatkan dalam pengelolaan habitat harimau. Selain itu, katanya, Juga mengidentifikasi kawasan-kawasan habitat harimau yang masih mungkin untuk diperbaiki jadi habitat maupun koridor. ******* [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-042-14.json	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola \| [CLS] Banjir menggenangi Kota Sorong, Papua Barat pada 16 Juli 2020. Rumah-rumah warga maupun perkantoran dan fasilitas sosial tergenang. Air masuk ke rumah dan bangunan, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sorong terendam setinggi satu meter. Tanah longsor pun terjadi di Klademak mengakibatkan tiga warga meninggal tertimbun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong melaporkan lima orang tewas dalam bencana banjir dan longsor ini.Sejak Mei 2020, di Sorong, Papua Barat, cuaca tak menentu. Kalau pagi sampai siang panas, pada sore hari sampai tengah malam akan hujan deras.Pada 16 Juli pukul 16.00 waktu setempat, hujan lebat mulai mengguyur Kota dan Kabupaten Sorong, sekitar enam jam. Banjir dan longsor pun terjadi. Beberapa anak sungai meluap, seperti Kali Jembatan HBM, Kali Jembatan KM8, Remu, dan Kali Arteri.Agus Salim, warga Kampung Bugis, KM10 Sorong bercerita, rumahnya tergenang air, harta benda rusak. “Ini banjir pertama yang masuk ke rumah saya. Tingginya lima jingkal tangan saya,” katanya Dia bilang, TV, kulkas dan beragam perkakas terendam serta rusak.Joko, warga Jalan Melati Raya KM9 juga alami nasib sama.“Ini banjir pertama yang masuk setinggi ini ke dalam rumah. Barang-barang jualan saya hingga perkakas rumah tenggelam.”Jumat Tarage, Ketua RT Kokoda, mengatakan, sejak malam sampai subuh mereka tinggal di perahu. “Karena rumah saya yang panggung pun banjir naik.”“Ini banjir pertama yang parah begini. Biasanya hujan dan banjir tapi tidak begini. Tempat ibadah juga air masuk,” katanya.Kompleks Kokoda memang tempat rawan banjir, tetapi banjir Kamis lalu lebih dari banjir biasa.Manase Lek, Ketua RT Kelurahan Sawagumu KM10 mengatakan, banjir ini karena kerusakan alam parah di Sorong. “Gunung-gunung di KM10 habis hingga daerah KM10 ini jadi langganan banjir. Kita sudah kasih laporan terus-terus ke pemerintah tapi tidak ada tanggapan.”	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2020-042-14.json	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola \| Dia meminta, kepada pemerintah untuk memperhatikan KM10 dan mengupayakan pembangunan yang mampu membebaskan masyarakat sekitar dari banjir. Alih fungsi lahanGalian C menggila di Sorong hingga menghabisi wilayah-wilayah resapan air. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan, tak pernah mengeluarkan izin pengelolaan tambang galian C. Kondisi lapangan, hampir sebagian besar daerah pegunungan yang merupakan hutan lindung rusak oleh para pengusaha galian C.Izin galian C itu, katanya, keluar dari Pemerintah Papua Barat. Dia sudah meminta agar studi kelayakan sebelum izin pertambangan keluar.“Puluhan tambang pasir galian C beroperasi di KM10 distrik Kota Sorong, diduga mendapat izin dari pihak-pihak tertentu, hingga mereka seenaknya saja mengelola galian C tanpa memikirkan dampak lingkungan,” kata Lambertm, dikutip dari Kompas.com. Baniir yang menggenangi kawasan Jalan Melati Raya KM 9. Foto: Natalia Yewen/ Mongabay Indonesia Alexander Leda, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat mengatakan, dari studi mereka, ditemukan sekitar 600 hektar lahan beralih fungsi dari tempat pemukiman warga jadi galian C. Dia berharap, ada perhatian serius Pemerintah Kota Sorong dan Papua Barat menyikapi hal ini.“Dari temuan di lapangan, sebagian besar saluran drainase penyebab banjir bersumber dari limbah galian C,” kata Alexander. Tata kelola burukKoalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Lingkungan menyatakan, banjir di Kota Sorong sudah seringkali terjadi dalam 10 tahun terakhir. Semestinya, pemerintah dapat mengendalikan dan mengelola banjir. Sayangnya, pemerintah abai mencegah banjir dan mengurangi risiko warga.“Pemerintah belum proaktif respons cepat atas pemulihan kondisi warga terdampak, fasilitas sosial, kesehatan dan lingkungan,” kata Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dalam rilis kepada media.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2020-042-14.json	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola \| Koalisi ini terdiri dari Papua Forest Watch, Perkumpulan Belantara Papua, Perkumpulan Bantuan Hukum dan Keadilan Papua, AMAN Sorong Raya, Walhi Papua, Greenpeace Indonesia dan Yayasan Pusaka Bentala RakyatKoalisi menilai, katanya, bencana banjir bukan peristiwa alam biasa, melainkan buah tata kelola pembangunan buruk yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan, tak menghormati HAM dan kelestarian lingkungan.“Praktik alih fungsi lahan masih terjadi, eksploitasi hasil hutan kayu dan ekstraksi penambangan pasir pada kawasan hutan di hulu sungai yang topografi relatif curam.”Daerah aliran sungai, kata Angky, semestinya tidak boleh ada pemukiman dan infrastruktur lain, tetapi terus saja jadi tempat pembangunan kota dan fasilitas bisnis komersial.“Ketika hutan dan tanah tidak lagi mampu maksimal menjalankan fungsi ekologi sebagai daerah resapan, perubahan ini mendatangkan bencana. Volume air hujan terus meningkat dan mengalir tidak terkendali, terakumulasi dengan cepat dan menggenangi kota, mengancam keselamatan manusia.”Belum lagi, katanya, saluran air buruk, tak memadai disertai sampah hingga air bebas meluap, menggusur, menenggelamkan dan membawa harta benda.“Kota Sorong tidak lagi ramah. Kami atas nama Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Lingkungan mendesak pemerintah segera memberikan bantuan program tanggap cepat terhadap warga terdampak banjir untuk pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan.”Greenpeace menyatakan, sebagian Kota Sorong adalah daerah rawan banjir terutama di pemukiman seperti KM10 sampai Kampung Baru. Gunung-gunung sekitar rusak, terkeruk, padahal berfungsi sebagai daerah resapan air.	[1.0, 1.7073280567103666e-09, 1.329724219623074e-09]
2020-042-14.json	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola	Banjir-Longsor Sorong 5 Orang Tewas, Koalisi: Benahi Tata Kelola \| Selain itu, sistem pembangunan Sorong dinilai tidak teratur seperti pembuatan drainase tidak berbasis tujuan tetapi proyek alias asal-asalan. Ditambah lagi, pemberian izin pembukaan perumahan di daerah-daerah penyangga seperti kawasan manggrove di belakang Airport dan Malibela serta penggundulan daerah hulu sungai dengan galian C tidak terkontrol.Pemerintah Sorong diminta meningkatkan keseriusan menata kota dengan konsep ramah lingkungan. Mereka meminta, Pemerintah Kota Sorong menangani ancaman banjir dengan menjalankan kebijakan pembangunan kota berkelanjutan. Juga, mengupayakan tata ruang kota yang melindungi dan menghormati hak asasi manusia.“Pembangunan yang berkeadilan dan kelestarian lingkungan, membangun prasarana sumberdaya air secara memadai, dan penegakan hukum.” Rumah-rumah di Kompleks Kokoda KM8 Kota Sorong, yang terendam banjir. Foto: Natalia Yewen/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-013-04.json	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya?	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya? \| [CLS] Sebuah video amatir beredar di media sosial memperlihatkan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) berjalan di atap rumah warga, awal Oktober 2022. Keterangan dalam video itu menyatakan, itu terjadi di sekitar permukiman dekat bantaran Sungai Bedadung Kelurahan Jember Lor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.Monyet masuk permukiman warga bahkan rusak tanaman petani juga serang manusia terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dalam penelusuran Mongabay, sudah lebih tiga kali terjadi konflik manusia dan monyet di Jember.Pada Maret lalu, monyet masuk rumah Corina, warga di Perumahan Kebon Agung, Kelurahan Kebon Agung, Kaliwates, Jember. Primata itu merusak beberapa perabotan.Kemudian, kawanan monyet juga menyerang lahan warga bahkan merusak di Dusun Salak, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Jember 27 September 2022, setelah beberapa hari sebelumnya muncul di Dusun Gumuk Jegung, Desa Suren, kecamatan sama. Kawanan monyet itu merusak tanaman seperti kopi, pepaya, pisang, dan padi siap panen. Rahayu Oktaviani, ahli primata dan pendidik bidang konservasi, dari Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara merespon fenomena ini. Dia bilang,kemungkinan monyet ini turun dari lereng gunung yang dekat dengan permukiman warga karena tertarik dengan buah-buahan seperti nangka dan pepaya.“Untuk mencegah konflik dengan masyarakat, jika monyet mulai mengganggu seperti merusak properti atau yang lain, bisa mengusir dengan semprotan air,” katanya.Dia sarankan, hindari kontak mata langsung karena bisa menjadi tanda menantang dan bisa memicu perilaku agresif.Paling penting, katanya, hindari memberi makan monyet karena ada risiko penularan penyakit, juga membiasakan mereka kembali ke permukiman, dan menimbulkan potensi konflik lebih besar.“Warga bisa berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Perhutani dan BKSDA.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2022-013-04.json	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya?	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya? \| Selain itu, katanya, perlu sosialisasi dari instansi berwenang kepada masyarakat yang hidup di sekitar habitat monyet. Rondang Sumurung Edonita Siregar, Spesialis Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati menjelaskan, monyet ekor panjang biasa hidup berkelompok di dalam hutan.“Sekarang banyak keluar dari hutan yang makin habis, jadi turun ke permukiman, mencuri tanaman, mengorek-ngorek sampah. Bahkan, di Bali sudah mudah ditemukan di sekitar taman, perumahan dan pura,” katanya kepada Mongabay, 11 Oktober lalu.Dia bilang, monyet merupakan primata non human yang memiliki keberhasilan adaptasi tinggi hingga tersebar di berbagai tipe habitat. Ia primata yang hidup berkelompok hingga tidak terlepas dari interaksi sosial dengan individu lain dalam kelompoknya, bisa 20-50 satu kelompok.“Perlu diselidiki kenapa sampai keluar dari habitat di lereng gunung. Jangan diberi makan atau akses ke tong-tong sampah di permukiman.”Rondang menyarankan, membiarkan terlebih dulu dan terus pantau. Kalau sudah mengganggu, hubungi Damkar yang biasa mengusir satwa masuk permukiman. “Mengusir harus serentak. Ada alpha male (berjenis jantan) yang memimpin kelompok monyet, incar itu duluan dan usir. Maka yang lain akan mengikuti.” Bagaimana atasinya?Wahyuni Fitria dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang mengatakan, dari penelitiannya di Desa Jambu, Kecamatan Kledung, Temanggung, setidaknya ada 10 cara bisa dilakukan dalam mengatasi monyet turun ke pemukiman.Caranya, antara lain, pertama, pemulihan habitat sesuai kebutuhan monyet. Kedua, penanaman jenis tanaman yang tak disukai monyet dan jenis komersial non pangan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2022-013-04.json	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya?	Monyet Mulai Masuk ke Pemukiman di Jember, Bagaimana Mengatasinya? \| Ketiga, relokasi monyet ke habitat aslinya. Keempat, pengamanan lahan pertanian. Kelima, peningkatan kapasitas masyarakat di bidang non pertanian. Keenam, pengurangan populasi monyet melalui kuota tangkap dan sterilisasi. Ketujuh peningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian hutan, kedelapan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai monyet ekor panjang.Ozy Oriza, Tri Rima Setyawati, dan Riyandi dari Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, lakukan penelitian tentang gangguan monyet ekor panjang sekitar permukiman di Desa Tumuk Manggis dan Desa Tanjung Mekar, Sambas, Kalimantan Barat.Hasil penelitian memperlihatkan, monyet masuk pemukiman warga karena hutan tak lagi ada pakan melimpah dan lahan beralihfungsi jadi berbagai peruntukan termasuk pemukiman. ****** [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2019-034-11.json	Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka, Bagaimana Dampak Ekologi dan Sosial Budaya?	Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka, Bagaimana Dampak Ekologi dan Sosial Budaya? \| [CLS] Sebuah jembatan akan dibangun, menghubungkan Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka sepanjang 15,2 kilometer. Jembatan ini berawal dari Desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Provinsi Sumatera Selatan hingga Desa Permis, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang dimulai 2020. Apa dampaknya?“Tampaknya gambut tersisa atau yang tengah diupayakan direstorasi di OKI kian sulit terjaga. Hadirnya jembatan membuat wilayah gambut kian terbuka, mendorong banyak pihak datang, khususnya di sekitar jembatan. Mulai pembangunan infrastruktur permukiman baru, pergudangan, pelabuhan, dan lainnya,” kata Muhammad Hairul Sobri, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Sumatera Selatan, Sabtu [10/08/2019].“Selain itu hutan lindung berupa kawasan mangrove yang selama ini sudah rusak kian terancam,” lanjutnya.Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, di Griya Agung, Palembang, Jumat [19/07/2019], menjelaskan usulan pembangunan jembatan penghubung Sumatera Selatan dengan Bangka tersebut menelan biaya sekitar Rp15 triliun. Sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR].Dijelaskannya, dikutip dari Tempo, pembangunannya sudah menarik sejumlah investor, seperti dari Cina, tapi akhirnya diputuskan menggunakan APBN. Saat ini, tengah dilakukan penilaian dan kelayakan.Baca: Lahan Gambut Seluas 615.907 Hektar Bakal Direstorasi, Begini Rencananya Anggaran Rp15 triliun, kata Hairul, bukan biaya murah. Apalagi kalau sumber pendanaan merupakan utang negara, rakyat yang harus memikul beban. “Perlu perhitungan matang dan berkeadilan agar dampak kesejateraan rakyat terjamin,” katanya.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2019-034-11.json	Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka, Bagaimana Dampak Ekologi dan Sosial Budaya?	Pembangunan Jembatan Sumatera-Bangka, Bagaimana Dampak Ekologi dan Sosial Budaya? \| Sebagai informasi, luas gambut di Kabupaten OKI sekitar 750 ribu hektar dari total luas di Sumatera Selatan sekitar 1,2 juta hektar. Tapi, sebagian besar gambut di OKI sudah menjadi konsesi dan perkebunan sawit. Sementara, hutan lindung berupa kawasan mangrove yang luasnya sekitar 190 ribu hektare, tersisa sekitar 90 ribu hektar.Sementara restorasi gambut di Sumatera Selatan targetnya seluas 615.907 hektar. Wilayah yang akan direstorasi adalah areal pasca-kebakaran 2015 yaitu 12.237 hektar HGU; 160.053 hektar IUPHHK; 48.420 hektar APL; 28.377 hektar kawasan hutan; 1.941 hektar kawasan hutan lindung; dan 39.336 hektar kawasan konservasi.Wilayah gambut di Kabupaten Musi Banyuasin [Muba], Banyuasin dan OKI dikerjakan dari 2017-2019. Sementara 2020, restorasi gambut di Sumatera Selatan difokuskan pada Kabupaten Muaraenim, Musirawas dan Muba.Doni Al Maleeq, pendidik dan budayawan Bangka Selatan, yang rumahnya tak jauh dari lokasi rencana pembangunan jembatan di Desa Permis, menilai jembatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka. “Transportasi darat dari Bangka ke Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, menjadi cepat,” katanya pada Juni 2019.Namun, dia juga khawatir jembatan ini kian mendorong banyak pendatang untuk melakukan eksplorasi penambangan timah. “Bangka ini sudah rusak akibat penambangan timah. Jangan sampai adanya jembatan justru mendorong penambangan meningkat. Pemerintah Bangka harus ketat dan tegas soal ini. Misalnya, melakukan moratorium, termasuk pula pembukaan hutan di Bangka untuk perkebunan yang merusak alam,” katanya. Nasib nelayan di Selat Bangka	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]