filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2022-016-20.json | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | “Awal tahun 70-an harganya Rp5, tapi saya tidak mempunyai uang. Akhirnya saya bekerja memikul 30 batang bambu milik warga dari kebun sejauh 1,5 meter dari kampung,” kenangnya.Marselus pun berlatih otodidak cara memainkannya selama 5 bulan hingga mulai memahami. Rasa penasaran timbul dalam dirinya bagaimana bambu bisa menghasilkan suara yang indah.Suling satu-satunya tersebut pun dibelah dengan pisau. Ia mempelajari cara membuatnya dengan menanyakan kepada warga kampung termasuk tempat dan waktu yang tepat untuk memotong bambu yang akan dipakai.Hutan bambu di puncak bukit sejauh 20 km dari kampung pun didaki saat musim kemarau menghampiri.“Bambu dipotong saat musim kemarau dan bulan gelap supaya kadar airnya rendah dan menghindari kutu yang biasa menggerogoti bambu. Kalau bambunya tipis dan kadar airnya rendah maka suaranya akan nyaring saat ditiup,” terangnya.Kini Marselus tidak hanya mahir memainkan, namun juga dalam membuat alat musik tradisional dari bambu ini.Ia pun mendirikan kelompok musik bambu Satu Tekad di kampung adat tradisional Wogo. Kelompok musik bambu ini sering diminta pentas di berbagai wilayah di Kabupaten Ngada maupun di NTT dan Bali.“Awal Juni lalu saat Pak Jokowi ke Ngada dan mampir ke kampung adat Wogo, kami memperdengarkan musik bambu ini. Senang rasanya bisa memainkan musik bambu di depan presiden dan rombongan,” ungkapnya.Marselus juga selalu setia mengajarkan anak-anak sekolah di Kecamatan Golewa maupun di Desa Ratogesa agar mahir memainkan alat musik bambu. Ia megharapkan generasi muda tidak meninggalkan musik bambu ini.baca juga : Jokowi Kunjungi Kampus Bambu di Ngada, Apa Saja Keunggulan Kampus Ini? Kampung Adat TradisionalKampung adat tradisional Wogo merupakan sebuah kampung adat yang masih dipertahankan tradionalitasnya. Kampung adat warisan zaman megalitikum ini seluas 1,5 ha, persis di sebelah barat jalan raya utama. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2022-016-20.json | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus menjabat sebagai Soma, ketua dalam salah sebuah rumah adat. Rumah adat miliknya bernama Sao Liko Woe, Woe Ngate.Dia bertutur, kampung adat Wogo dipindahkan dari kampung lama sejak tahun 1935 dan setelah 10 tahun pindah baru diadakan pesta adat di kampung ini.Setelah rumah-rumah adat dibangun, Mosa Wulu Laki Eko (orang-orang tua) mendirikan kantor adat di tengah kampung. Kantor ini semacam teras yang hanya berisi bebatuan ceper sebagai tempat untuk duduk (Lengi Jawa Feo Folo).“Kantor adat ini dipergunakan untuk mendamaikan masalah dari setiap suku. Segala permasalahan diselesaikan di tempat ini,” terangnya.Terdapat 32 rumah adat atau Sa’o di Kampung adat Wogo. Semua rumah adat terbuat dari bahan alam berupa rumah panggung. Atap memakai alang-alang dan bambu. Tiang rumah menggunakan kayu dan bambu.Dikutip dari Wikipedia, ruangan rumah adat Ngada dibagi menjadi tiga bagian yakni Tedha Wewa, Tedha One, dan One. Tedha Wewa biasanya digunakan untuk kegiatan santai seperti para ibu menenun atau mengurus anak serta memiliki fungsi sebagai area untuk menerima tamu.Tedha One merupakan ruang tengah yang digunakan sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan ruangan memasak. Juga digunakan untuk menggelar rapat maupun tempat berkumpulnya keluarga.Sedangkan One merupakan ruang inti yang memiliki fungsi sebagai tempat ritual adat, kediaman leluhur, tempat tidur bagi kepala rumah tangga, dan tempat memasak.Rumah adat dibangun menghadap ke Ngadhu dan Bagha. Ngadhu berbentuk rumah yang dimaknai sebagai simbol leluhur perempuan, sementara Bagha berbentuk seperti payung dengan atap alang-alang dan ijuk hitam yang dimaknai sebagai simbol leluhur laki-laki.“Baru ada sembilan suku yang mempunyai lambang sementara tiga lainnya belum memilikinya. Setiap membangun rumah adat, semua warga bergotong royong bukan saja membangunnya namun menyiapkan dana,” terangnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2022-016-20.json | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | baca juga : Retha, Perempuan Muda Pioner Pembibitan Bambu di Ngada Mulai TergerusJalan setapak di sekeliling kampung adat Wogo mulai disemen. Semua rumah memiliki listrik yang disuply oleh PLN melalui jaringan kabel kampung adat ini. Ada juga antena parabola tertanam di samping rumah.Salah seorang pemandu wisata, Yulius Yoman mengeluhkan mulai tergerusnya keasrian kampung adat Wogo. Yulius mempersoalkan adanya tiang listrik yang ditanam di tengah kampung adat. Kabel listrik pun ditarik melintasi tengah kampung adat.Marselus mengakui keluhan ini pun selalu disampaikan wisatawan asing yang berkunjung ke kampung adat ini. Dia katakan, ini hambatan besar dan tidak terpikirkan sebelumnya.“Waktu itu tokoh-tokoh adat tidak berpikir ini menghambat sebab saat itu mereka sangat mendambakan adanya listrik,” ungkapnya.Marselus sebutkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas Pariwisata dan DPRD Ngada namun belum ada tanggapan hingga kini.Mereka minta agar tiang-tiang listrik di tengah kampung adat dipindahkan ke pinggir atau menggunakan kabel yang ditanam di dalam tanah supaya jangan mengganggu keaslian kampung adat.Marselus berharap agar pemerintah memperhatikan kampung adat tradisional dengan memberikan pelatihan atau bantuan dana pembangunannya. Penyebabnya kata dia,material bangunan sering didatangkan dari luar Kabupaten Ngada.Ia mencontohkan alang-alang dan beberapa kayu untuk tiang harus dibeli dari kabupaten tetangga di Pulau Flores. Ini yang menyebabkan biaya membangun sebuah rumah adat sangat besar.“Kita tetap berkomitmen menjaga warisan adat,budaya dan alam sesuai pesan leluhur. Makanya kami selalu mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam setiap kegiatan adat budaya agar kelak mereka bisa mewarisinya ke genarasi selanjutnya,” pungkasnya. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-011-04.json | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | [CLS] Pulau kecil atau kawasan pesisir penuh dengan hamparan kebun sawit terjadi di berbagai penjuru negeri ini. Ruang hidup warga terhimpit. Berbagai masalah pun muncul mendera warga antara lain, krisis air bersih, lahan pertanian tergerus, ekosistem perairan baik sungai dan laut rusak, sampai hama seperti babi hutan masuk kampung dan meludes lahan pertanian warga. Kondisi ini baru segelintir dampak kala pulau-pulau kecil dan pesisir di negeri ini masuk investasi ekstraktif skala besar seperti perkebunan sawit.Berbagai persoalan ini dibahas dalam diskusi dari Tandan Sawit oleh Sawit Watch dengan tema “Ekspansi Perkebunan Sawit di Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil Kamis” awal November lalu.Baca juga: Nasib Pulau-pulau Kecil di Kepri Kala Sawit Datang [1]Susan Herawati, Sekjen Kolaisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Indonesia mengatakan, masyarakat pesisir dan nelayan ikut terancam serius dari perkebunan sawit skala besar.Belajar dari kasus dampingan Kiara di Langkat, Sumatera Utara, ekspansi sawit menghancurkan hutan mangrove hingga berdampak pada kehidupan nelayan.Para pemodal mengganti hutan mangrove di Langkat jadi kebun sawit. Sayangnya, dalam masalah ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berposisi untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Padahal, fungsi pesisir dan pulau kecil sangat penting.Selain itu, katanya, pulau itu memiliki fungsi secara hidrologis. Eksosistem hutan di pulau kecil, katanya, untuk menjaga sistem tata air. Kalau hutan-hutan di pesisir maupun pulau kecil berubah jadi kebun sawit, katanya, bakal memunculkan masalah serius.Baca juga: Rehabilitasi Mangove Kelompok Tani Nipah Terancam Sawit Ratno Budi dari Umah Babel mengatakan, Bangka Belitung merupakan kepulauan kecil dengan luas 1,6 juta hektar dan penduduk 1,4 juta orang itu sudah terkapling-kapling dalam berbagai peruntukan industri skala besar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2020-011-04.json | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Sekitar 500.000 hektar konsesi sudah jadi kuasa perusahaan tambang timah dan mineral, dengan rincian, 150.000 hektar izin tambang di laut dan 350.000 hektar di daratan Bangka. Untuk perkebunan sawit , ada 282 .000 hektar, tetapi data resmi pemerintah pada 2019, jadi 173.000 hektar. Di sini, katanya, ada data tidak sinkron. Meskipun begitu, dengan 173.000 hektar itu saja sudah 10% daratan Bangka beralih jadi perkebunan sawit besar.Dampaknya, kata Ratno, hutan di pulau kecil jadi korban. Laju deforestasi, degradasi lahan sampai ke konflik agraria terjadi. Lebih parah lagi, perusahaan juga menanam sawit di pesisir pantai. Dari sisi ekologi, katanya, kalau mangrove terbabat bisa menimbulkan dampak lebih besar bagi pesisir dengan abrasi, sampai banjir rob.Pulau-pulau kecil di Babel, tak hanya terancam, seperti kebun sawit, tambang maupun hutan tanaman industri, mulai marak sekarang pertambakan skala besar.Munadi Kilkoda, anggota DPRD Halmahera Tengah juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, bicara pulau kecil di Malut masuk ekstraktif macam kebun sawit skala besar.Dia mengatakan, Malut di kelilingi gugusan pulau-pulau kecil tetapi arah pembangunan dan ekspansi lebih ke sektor sumber daya alam. Sejak 1980, katanya, pulau-pulau di Malut sudah tereksploitasi seperti di Gebe, Obi, Pulau Ge dan lain-lain.Belakangan, perusahaan sawit juga ekspansi besar-besaran di pulau kecil, Gane, masuk Halmahera Selatan.Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Malut, katanya, hampir semua kabupaten ada peruntukan area untuk perkebinan sawit. Dia sebutkan di Gane (Halmahera Selatan), Wasile (Halmahera Timur), dan Banemo (Halmahera Tengah).Kondisi ini, berbanding terbalik dengan dukungan pemerintah dalam memproteksi lahan untuk masyarakat.“Kita sudah mendorong supaya pemerintah menggolkan Perda Masyarakat Adat untuk memproteksi ruang masyarakat adat jangan sampai hilang,” katanya. | [0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0] |
2020-011-04.json | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit | Dia bilang, memperjuangkan perda untuk masyarakat itu tdak mudah, terlebih menghadapi dinamika politik lokal sampai rintangan dari kepentingan pemodal. Tak heran, Perda Masyarakat Adat yang sudah diusung bertahun-tahun lalu belum ketuk palu juga. Mentawai ‘usir’ sawitKala investasi mau masuk pesisir atau pulau-pulau kecil, warga banyak menolak. Sebagian besar mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Di Mentawai, Sumatera Barat, punya cerita lain.Kala perusahaan sawit mau masuk, warga kompak melawan, menyusul pemerintah daerah menguatkan dengan tak ingin pulau kecil itu kemasukan investasi sawit.Rivai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan, pada 1995, pernah ada izin sawit di Mentawai dan karena kondisi politik di tanah air maka investasi itu batal.Pada 2010, ada lagi perusahaan mau masuk tetapi persyaratan izin lokasi tidak ada hingga batal. Pada 2014 dan 2017, lagi-lagi pebisnis tak lelah mencoba, ada lagi ajukan izin kebun sawit 15.000 hektar. Penolakan kuat dari warga, katanya, berhasil menggagalkan mereka masuk.Luas Mentawai sekitar 600.000 hektar dengan luas daratan 491.000 hektar kawasan hutan atau 82%., sisanya, alokasi penggunaan lain.Dari 82% kawasan hutan itu, ada 183.000 hektar untuk taman nasional dan 246.000 hektar hutan produksi—228.000 hektar untuk korporasi).Rivai bilang, ternyata izin usaha pengelolaan kayu ini memberi pelajaran penting kepada warga di Mentawai terutama ancaman deforestasi dan konflik ruang. Dari pengalaman ini, mereka pun kompak menolak rencana investasi perkebunan monokultur seperti sawit masuk. Keterangan foto utama: Perkebunan sawit PT GMM, anak usaha Korindo, yang berada di bagian timur Halmahera Selatan. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2018-009-15.json | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | [CLS] Badan Dunia untuk Lingkungan (UNEP) pada 6 November 2018, merilis laporan terbaru berjudul The Coral Reef Economy.Ada tiga poin penting dalam laporan UNEP tersebut, yaitu :Temuan baru dalam laporan UNEP tersebut menawarkan peluang bisnis yang menarik untuk berinvestasi dalam perlindungan terumbu karang dunia, dengan manfaat ekonomi membentang dalam puluhan miliar dolar AS hanya dalam satu dekade.Berfokus pada dua kawasan terumbu karang utama dunia, studi The Coral Reef Economy membandingkan perkiraan hasil ekonomi dua skenario dari 2018 hingga 2030: skenario pertama Terumbu Karang Sehat, di mana terumbu karang dikembalikan menuju kondisi yang sehat melalui peningkatan investasi dalam perlindungan dan pelestarian; dan skenario kedua Terumbu Karang Terdegradasi, di mana kesehatan terumbu terus menurun kesehatannya dari level saat ini.baca : Sembilan Tahun Peringati Hari Terumbu Karang Dunia, Bagaimana Kondisi di Indonesia? Perbedaan pada kedua skenario sangat mencolok: perubahan dari penurunan ke peningkatan kesehatan terumbu karang lebih lanjut pada periode hingga 2030 dapat membuka tambahan keuntungan 37 miliar USD (2,6 miliar USD per tahun) di Indonesia dari tiga sektor utama yang tergantung pada terumbu karang: pariwisata, perikanan komersial, dan pembangunan pesisir.Unit Terumbu Karang UNEP menyatakan bahwa: “Investasi di terumbu karang menawarkan manfaat yang besar, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga untuk kehidupan laut, dan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kondisi terumbu karang yang sehat sebagai sumber makanan, mata pencaharian dan perlindungan.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-009-15.json | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | Terumbu karang sangat berharga karena menyediakan sumber makanan, mata pencaharian, dan peluang ekonomi bagi lebih dari setengah miliar manusia yang tersebar di hampir 100 negara, dan sebagai benteng pesisir dari hantaman cuaca ekstrem; dan juga sebagai rumah yang menaungi seperempat dari semua spesies laut yang dikenal.Namun ekosistem vital ini sedang terdegradasi dengan cepat sebagai dampak pemanasan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, pengasaman laut, dan berbagai kegiatan berbasis lahan. Dunia telah kehilangan setidaknya seperlima dari terumbu karang dunia, dan menghadapi ancaman kehilangan paling nyata sebanyak 90 persen dari semua terumbu karangnya dalam 30 tahun ke depan.baca juga : Inilah Kondisi Beberapa Terumbu Karang Indonesia.. Penanggung Jawab Unit terumbu karang UNEP mengingatkan bahwa: “Perubahan iklim sangat berpengaruh pada terumbu karang, diperlukan tindakan segera untuk menghambat perubahan iklim sehingga terhindar dari hilangnya karang dengan skala global. ” Memodelkan Terumbu Karang Hasil model perhitungan UNEP menunjukkan bahwa apabila terumbu karang terus menurun sejalan dengan tren historis, maka nilai terumbu karang untuk sektor-sektor utama dapat jatuh secara riil sebesar 2,2 miliar USD di Indonesia per tahun pada 2030 dibandingkan 2018. Kerugian tersebut dapat memiliki dampak lanjutan yang nyata terhadap mata pencaharian lokal dan pendapatan pajak pemerintah di setiap wilayah, yang semakin menambah potensi kerugian bagi masyarakat yang bergantung pada terumbu karang.Di bawah skenario terumbu karang yang sehat, tutupan karang hidup (diidentifikasi sebagai penanda kunci kesehatan terumbu karang) diperkirakan akan meningkat menjadi 36,4 persen di Indonesia pada 2030. Di bawah skenario terumbu karang yang terdegradasi, tutupan karang hidup diperkirakan menurun dari rata-rata dari 16,6 persen menjadi 11 persen di Indonesia pada 2030. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-009-15.json | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | Perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang terutama yang didanai oleh sektor publik, diakui secara luas. Tetapi pada kondisi saat ini, belum cukup untuk menjaga kesehatan terumbu karang dan memenuhi target yang diadopsi internasional.baca juga : Seperti Apa Upaya Penyelamatan Terumbu Karang di Wilayah Segitiga Karang Indonesia? Berbagai pilihan kebijakan dan intervensi yang dapat menghasilkan manfaat bersih keuangan dan pengembalian investasi yang positif bagi para pemangku kepentingan bagi pemerintah dan sektor swasta dijelaskan dalam laporan UNEP tersebut. Intervensi yang dimodelkan dapat dilaksanakan di masing-masing daerah untuk membantu meringankan tekanan utama terhadap terumbu karang dalam jangka waktu pendek hingga menengah, seperti penangkapan ikan berlebihan, erosi dan pengelolaan air limbah yang tidak tepat.Kajian ini menunjukkan tentang bagian dari pengembalian ekonomi yang lebih luas, mungkin bertambah pada sektor lain yang secara tidak langsung terkait dengan terumbu karang dan manfaat sosial dan lingkungan dari pemulihan ekosistem terumbu karang kritis seperti konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai warisan budaya. Temuan Utama Hasil perhitungan model dari laporan UNEP tersebut menunjukkan tentang pencapaian peningkatan kesehatan terumbu karang dan peluang keuntungan yang dapat diraup. Ada 6 temuan utama dalam laporan tersebut, yaitu :Nilai ekonomi sektor swasta terumbu karang adalah pariwisata, perikanan komersial dan pembangunan pesisir yang sangat terkait dengan kesehatan terumbu karang. Nilai ekonomi untuk ketiga sektor ini setara dengan 13,9 miliar USD per tahun di wilayah Segitiga Terumbu Karang Indonesia. Jika karang terus menurun, nilai per tahun bisa turun 2,2 miliar USD pada 2030. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2018-009-15.json | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | Perubahan menuju kondisi terumbu karang yang sehat pada tahun 2030 dapat membuka tambahan 37 miliar USD (atau 2,6 miliar USD per tahun) di Indonesia. Diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan arus investasi.menarik dibaca : Mungkinkah Terumbu Karang Diasuransikan? Manfaat sosial dari restorasi ekosistem bisa lebih besar daripada keuntungan finansial sektor swasta. Misalnya, mengurangi pembuangan air limbah kota yang tidak diolah ke lingkungan pesisir dapat menciptakan manfaat kesehatan.Pengelolaan erosi dapat mengurangi kehilangan tanah pertanian, sementara aforestasi pantai dapat mendukung kehutanan berkelanjutan dan meningkatkan penangkapan karbon. Perluasan zona larang ambil mempromosikan perikanan berkelanjutan dengan melestarikan stok dan keanekaragaman ikan.Hasil ini seharusnya tidak diambil sebagai cerminan dari total nilai terumbu karang, tetapi sebagai salah satu komponen dari manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih luas dari perlindungan aset terumbu karang.Berbagai kebijakan dan intervensi yang dapat menghasilkan manfaat keuangan bersih tersedia bagi pemerintah dan sektor swasta. Temuan ini harus mendorong bisnis, pembuat kebijakan dan LSM untuk menyusun kebijakan dan inisiatif untuk membantu menumbuhkan ekonomi yang bergantung pada terumbu karang yang berkelanjutan.Aksi untuk meningkatkan kesehatan terumbu karang akan membantu mewujudkan Agenda Pembangungan 2030 dan SDGs. Keempat intervensi tersebut dianalisis secara langsung pada SDG 14 yaitu Pelestarian dan Penggunaan lautan, Laut dan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan, juga bisa berkontribusi pada SDG 6 yaitu Kepastian Air dan Sanitasi untuk semua, dan SDG 15 yaitu Pemanfaatan Ekosistem Darat secara Berkelanjutan.baca juga : Menguak Ketangguhan Terumbu Karang Dari Perubahan Iklim | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2018-009-15.json | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia | Upaya untuk meningkatkan kesehatan terumbu karang harus dipertimbangkan dalam konteks jangka panjang perubahan iklim, yang menghadirkan ancaman keberadaan bagi banyak terumbu karang. Bahkan jika tujuan Kesepakatan Paris tercapai, IPCC memperingatkan bahwa hingga 90% dari semua terumbu karang dapat hilang pada tahun 2050.Tindakan terhadap ancaman lokal (termasuk penangkapan ikan berlebihan, erosi, dan polusi) untuk memaksimalkan ketangguhan karang dapat membantu meredam dampak, tetapi efek perubahan iklim, termasuk pemanasan lautan dan perubahan siklon dan pola curah hujan, menambah ketidakpastian pada analisis yang disajikan dalam perhitungan ini.Intervensi yang menargetkan perikanan yang berkelanjutan, air limbah dan manajemen erosi dapat memberikan dampak positif pada kesehatan terumbu karang dan aktifitas ekonomi yang bergantung pada terumbu karang.Di Wilayah Segitiga Terumbu Karang Indonesia, intervensi ini dapat menutup 70% kesenjangan antara nilai yang diperkirakan berasal dari terumbu karang yang terdegradasi dan sehat pada tahun 2030. Hasil model perhitungan menujukkan bahwa target untuk mencapai perbaikan besar dalam kesehatan terumbu karang dapat dicapai dengan cepat.*** Dr Agus Supangat*, Research Associate di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis.***Keterangan foto utama : Ikan dan terumbu karang yang ditemukan di perairan Puru Kambera di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-019-07.json | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | [CLS] Mustadin Sidin (40) nelayan asal Kelurahan Kastela, Pulau Ternate, Maluku Utara sudah lima tahun ini menangkap ikan pelagis yang ada di sekitar rumpon di laut lepas. Dia tidak lagi mengail ikan karang yang jarak tangkapnya lebih dekat, antara 100 sampai 200 meter dari pantai depan kampung.Alasannya, selain karena ikan karang makin susah didapat, juga karena lebih mudah menangkap ikan dengan perahu bermesin dan peralatan lengkap dibanding menggunakan perahu dayung atau katinting. Dia kini lebih memilih menangkap tuna, cakalang dan jenis pelagis lainnya karena sekarang sulit menangkap ikan demersal.Dia bercerita, sebelum tahun 2000 kawasan laut sekitar Kastela banyak ikannya. Tetapi sekarang sangat sulit mendapatkan ikan.“Dulu kalau mengail satu dua jam di depan kampung ini sudah bisa mendapatkan ikan karang dari berbagai jenis hamper 10 kilogram. Selain sudah bisa dapat makan juga dijual. Kondisi sekarang berbalik. Kadang mengail berjam-jam juga tak satupun ikan yang didapat,” kata Mustadin yang ditemui usai menerima secara simbolis penyerahan rumah ikan atau apartment fish yang diserahkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara Sabtu (24/9/2021).Ikan laut di kedalaman 30 meter, lanjutnya, juga sudah sangat susah ditangkap. Lima tahun lalu, dia masih bisa mendapatkan ikan dengan jaring di kawasan terumbu karang depan desa ini saat surut. Sekarang ini ikan-ikan itu sudah raib entah ke mana.Mustadin bilang, dulu jenis ikan masih banyak di laut sekitar pantai Kastela, sehingga banyak nelayan dari kelurahan tetangga dan dari kota Ternate menggunakan perahu bermesin datang mengail ikan di kawasan laut ini. Sekarang memang masih banyak orang yang mengail di kawasan laut ini tetapi hasil tangkapan semakin minim.baca : Mencari Formula Tepat untuk Tata Kelola Perikanan Demersal Lalu apa masalahnya sehingga ikan–ikan semakin sulit didapat ketika mengail? | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-019-07.json | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Mustadin menduga akibat nelayan tidak bertanggung jawab yang menangkap ikan dengan cara merusak (destructive fishing) penyebab populasi ikan menurun drastis. Meski sudah ada larangan aktivitas perikanan merusak tetapi masih sering terjadi di lapangan.Di kawasan perairan Kastela, lanjutnya, ada warga termasuk oknum aparat sering menangkap ikan menggunakan potassium, atau buah dan akar tumbuhan.“Yang terbanyak potassium. Bahkan kadang dilakukan oleh oknum aparat. Kita temukan tetapi tidak bisa berbuat banyak ,” katanya. Meski berkurang, dampak perikanan merusak nyata menurunkan populasi ikan. Generasi nelayan saat ini saja kesulitan menangkap ikan, dia mengkhawatirkan generasi mendatang yang makin susah mencari ikan.Pria yang juga ketua kelompok nelayan Nita Malili Kelurahan Kastela ini mengatakan, karena kondisi ini maka perlu ada upaya memantau secara ketat praktek dustructive fishing tersebut. Tidak itu saja perlu mengembalikan kondisi ikan dengan memperbaiki terumbu karang. Salah satunya kata dia dengan membuat rumah ikan atau apartment fish ini. Setidaknya cara ini bisa membantu mengembalikan ikan yang makin habis saat ini.Dia bilang lagi menangkap ikan dengan cara merusak mematikan ikan juga merusak terumbu karang sebagai rumahnya. “Rumah ikan buatan yang diadakan DKP ini setidaknya membantu mengembalikan kondisi ikan di tahun- tahun mendatang. Saya kira upaya pemerintah membuat rumah ikan ini, ke depan bisa ada hasilnya.” harapnya.baca juga : Tangkap Ikan Pakai Bom dan Potasium Masih Marak di Maluku Utara Soal semakin sulitnya ikan karang di laut Ternate ini setidaknya dipengaruhi kondisi terumbu karangnya. Pasalnya kawasan pantai Kastela saat ini terumbu karang 50 persennya rusak dan tersisa karang mati. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-019-07.json | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Mustadin menyambut baik upaya DKP Pemprov Malut dengan rumah ikan sebagai salah satu cara mengatasi dampak perikanan merusak. Partisi plastik ini nanti diletakkan di laut sekira pantai Kastela dan akan dikawal langsung Dodoku Dive Center, sebuah operator dive di Ternate bersama para nelayan.Dedy Abdullah Owner Dodoku Dive Center Ternate yang bermarkas di kawasan Pantai Kastela Ternate bilang terumbu karang rusak cukup parah di kawasan laut. Sekitar lima dari 10 hektar luas terumbu karang itu telah rusak. Rusaknya karang dan matinya mangrove di kawasan ini menyebabkan populasi ikan karang juga makin habis. Dia bilang jika tidak ada terumbu karang atau rusak, tentu ikan juga akan hilang.“Perlu pemulihan terutama untuk terumbu karang dan mangrove agar ikan juga mendapatkan tempat bertelur dan memijah,” katanya.Selain itu, pemerintah perlu melindungi kawasan rumah ikan dengan pelarangan sementara penangkapan untuk memulihkan populasi ikan. Dia melihat karena minimnya pengawasan perairan, masih terjadi praktek perikanan merusak dan bisa mengancam kawasan rumah ikan.Permasalahan lainnya adalah banyaknya sampah plastic di perairan yang menutupi dan merusak terumbu karang. Dedy menyebut dari hasil penyelaman yang mereka lakukan terutama di kawasan mulut kali mati di kawasan laut kota Ternate, sampah laut ini menjadi persoalan sangat serius. Karena itu menurutnya selain membuat rumah ikan dan melakukan proteksi terhadap kawasan yang telah dibuat rumah ikan, juga perlu ada penanganan sampah laut yang dimulai dari darat.baca juga : Menjaga Benteng Terakhir Maluku dengan Tata Kelola Perikanan Berbasis Adat DKP Sebar Rumah Ikan Ikan yang semakin berkurang dirasakan nelayan saat ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya. Salah satu usahanya dengan membuat rumah ikan atau fish apartment. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-019-07.json | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | DKP bersama Dodoku Dive Center, meletakkan rumah ikan di di beberapa kawasan laut di Ternate dan Halmahera dalam beberapa tahun ini, termasuk di Pantai Kastela, Senin (25/9/2021) lalu.Kepala DKP Malut Abdullah Assagaf saat penyerahan tersebut mengingatkan kepada para nelayan yang hadir agar ikut serta menjaga fasilitas rumah ikan yang berfungsi untuk memulihkan sumber daya ikan dan bisa ditempati ikan dalam 7 atau 8 bulan ke depan. Fasilitas itu agar dijaga nelayan dengan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang merusak.Rumah ikan ini katanya adalah bangunan yang tersusun dari benda padat yang ditempatkan di dalam perairan yang berfungsi sebagai areal berpijah bagi ikan ikan dewasa, atau menjadi areal perlindungan asuhan dan pembesaran bagi telur serta anak anak ikan (spawning nursery).“Tujuan kita jelas untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui introduksi struktur buatan sebagai area khusus yang diharapkan dapat mempengaruhi dan menggantikan sebagian peran atau fungsi ekologis habitat alami sumberdaya ikan,” jelasnya.Hari itu ada 20 unit rumah ikan dalam bentuk partisi plastik yang penyerahannya diterima oleh perwakilan kelompok nelayan di Kelurahan Kastela.Pelepasan rumah ikan sendiri telah dilaksanakan sejak 2012 di Pulau Lelei Halmahera Selatan Maluku Utara sebanyak 35 unit partisi dan Pulau Koloroi Kabupaten Pulau Morotai 35 unit. Pada 2014, ditempatkan sebanyak 35 unit rumah ikan di laut Desa Kakara Halmahera Utara. Pada 2015, diletakkan 175 unit di Tidore, Halmahera Barat, Ternate dan Taliabu. Sementara di tahun 2021 ini diserahkan di Ternate sebanyak 20 unit.“Di beberapa tempat yang sudah dilepas rumah ikan mulai ditempati ikan setelah 8 bulan dilepas ke laut. Ini setelah partisi tersebut ditumbuhi karang lunak,” tambahnya. *** | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-019-07.json | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? | Keterangan foto utama : ilustrasi. Pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kawasan perairan TWAL Teluk Maumere ditangkap dan dibawa menggunakan perahunya menuju Pelabuhan Laurens Say Maumere, NTT. Foto : Polair Polda NTT [SEP] | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-056-12.json | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | [CLS] Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) yang diterapkan Pemerintah Indonesia sekarang diyakini menjadi kebijakan paling pas dan menjadi solusi untuk keluar dari persoalan IUUF. Tanpa kebijakan tersebut, aktivitas IUUF diyakini akan semakin merajalela terjadi di wilayah perairan laut Nusantara.Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Kepulauan Riau, akhir pekan lalu. Bagi dia, apa yang dilakukan Negara sekarang dengan menenggelamkan kapal, menjadi penanda ketegasan Negara dalam menyelesaikan persoalan IUUF yang melibatkan kapal asing.“Menenggelamkan kapal ini kesannya serem, kesannya jahat, tapi merupakan way out yang paling cantik untuk menyelesaikan permasalahan IUU Fishing di negeri kita. Kalau tidak, mau berapa tahun permasalahan IUU Fishing akan bisa diselesaikan?” jelasnya di Natuna.baca : Tiga Kapal Asing Pencuri Ikan Ditenggelamkan di “Kuburan” Kapal Belawan Dengan menenggelamkan kapal pelaku IUUF, Susi menegaskan bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga wilayah lautnya dari aktivitas IUUF. Jika itu konsisten dilakukan, maka negara lain dan juga para pelaku IUUF dari negara tersebut diyakini akan takut kepada Indonesia.Bagi Susi, kebijakan penenggelaman kapal menjadi pas dan tepat bagi Indonesia, karena dengan wilayah laut yang luas, Negara tidak mungkin melakukan pengawasan terus menerus oleh kapal perang ataupun pesawat terbang. Untuk itu, agar wilayah laut bisa aman, satu-satunya cara adalah bagaimana Indonesia bisa disegani oleh negara lain.“Kita ini harus menunjukkan bahwa kita tegas dan konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum. Itulah pagar terbaik laut kita,” tuturnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-056-12.json | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Susi kemudian mencontohkan negara tetangga seperti Singapura yang sukses menjaga kedaulatan lautnya dengan baik. Meski negara tersebut luasnya tidak seberapa, namun mereka bisa menaklukkan negara lain melalui akuntabilitas, integritas, dan ketegasan dalam berbagai kebijakan negara mereka, baik untuk dalam maupun luar negeri.baca juga : Ini Sinyal Tegas Indonesia untuk Kapal Pencuri Ikan Vietnam Pagar LautDengan fakta seperti itu, Susi mengaku tak merasa heran melihat Singapura bisa bebas dan tenang dalam menjaga wilayah lautnya tanpa keterlibatan armada perang yang mereka miliki. Apa yang berhasil dilakukan dan diterapkan Singapura, sudah sepatutnya ditiru oleh Indonesia, agar kedaulatan Negara di atas laut, tidak perlu lagi dijaga oleh banyak kapal dan pesawat patroli.“Indonesia ini juga bisa, bukan tidak bisa,” tegasnya.Pada kesempatan tersebut, Susi juga kembali meminta semua pihak untuk memahami tentang kebijakan penenggelaman kapal pelaku IUUF. Kebijakan tersebut, juga sudah diterapkan oleh negara lain seperti Australia kepada pelaku IUUF, dan termasuk kepada kapal dari Indonesia yang melakukan aktivitas terlarang tersebut di perairan laut negara lain.“Australia juga membakar kapal Indonesia bila masuk ke wilayah laut mereka dan menangkap ikan secara ilegal di perairan laut mereka,” ucapnya.Berkaitan dengan aktivitas IUUF, Susi menyebut bahwa dari semua wilayah laut di Indonesia, ada beberapa tempat yang dinilai sangat rawan dan menjadi titik favorit bagi KIA untuk mencuri ikan. Dari sekian tempat itu, perairan Laut Natuna Utara di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satunya yang masuk kategori tersebut.baca : Indonesia Murka pada Kapal Ikan Asing Pelaku Pencurian Ikan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-056-12.json | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Menurut Susi, Laut Natuna selalu menjadi buruan pelaku IUUF, karena letak geografisnya yang strategis dan menjadi sangat penting karena posisinya ada di tengah negara-negara tetangga. Agar wilayah tersebut bisa tetap aman dari serbuan KIA pelaku IUUF, maka Indonesia perlu memperkuat regulasi hukumnya dengan sangat baik.“Tidak boleh ada lubang atau kelemahan lagi. Kalau kita akan kembali ke pelelangan kapal, maka akan kembali lagi seperti dulu,” ungkapnya.Tak hanya bagus untuk kedaulatan Negara, Susi menambahkan kebijakan penenggelaman kapal juga ternyata berdampak positif pada pengelolaan sumber daya di laut. Hal itu bisa dilihat dengan terjaganya biomassa laut Indonesia dan terus meningkat kondisinya dibandingkan beberapa tahun lalu. Membaiknya biomassa, diklaim Susi sudah melampaui 300 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.“(Jadi) lebih subur, lebih banyak ikannya, lebih besar-besar ukuran (ikan)-nya,” sambungnya.Dengan membaiknya biomassa, Susi menyebut itu juga berdampak positif pada dunia ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan. Saat ini, terjadi peningkatan nilai ekspor dan angka nilai tukar nelayan (NTN) yang berlangsung selama empat tahun terakhir. Tak lupa, dia menyebut kalau Indonesia sudah menjadi produsen tuna nomor satu di dunia.perlu dibaca : Kedaulatan Negara di Laut Bergantung pada Bakamla Klaim PositifSusi menerangkan, produksi ekspor Indonesia untuk tuna sudah menjadi nomor dua yang masuk ke pasar Eropa. Jika dinilai dengan uang, nilainya bisa mencapai miliaran dollar AS. Kemudian, NTN juga naik lebih dari 10 persen dalam empat tahun ini. Itu menegaskan bahwa peperangan melawan IUUF itu membuahkan hasil yang positif.“Kalau dihitung secara bisnis, bisnis perang melawan pencuri ikan itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan untuk negara,” tuturnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-056-12.json | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Diketahui, pada Sabtu (11/5/2019), sebanyak 13 KIA dimusnahkan di tiga lokasi berbeda, yaitu Natuna, Belawan (Sumatera Utara), dan Pontianak (Kalimantan Barat). KIA yang dimusnahkan jumlahnya terdiri dari 7 unit berbendera Vietnam dan dimusnahkan di Natuna, 3 unit berbendera Malaysia dan dimusnahkan di Belawan, serta 3 unit berbendera Vietnam dan dimusnahkan di Pontianak.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman menjelaskan, kegiatan penenggelaman ini merupakan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku IUUF, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia.Kapal-kapal yang dimusnahkan tersebut, kata Agus, merupakan kapal-kapal yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrakht). Oleh karena itu, penenggelaman yang dilakukan merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan dan dilaksanakan oleh Jaksa dengan didukung oleh Satgas 115.baca juga : Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia Dengan ditenggelamkannya 13 kapal, Agus menjelaskan, jumlah kapal yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 hingga saat ini mencapai 516 kapal. Jumlah itu terdiri dari 294 kapal berbendera Vietnam, 92 kapal berbendera Filipina, 76 kapal berbendera Malaysia, 23 kapal berbendera Thailand, 2 kapal berbendera Papua Nugini, 1 kapal berbendera Tiongkok, 1 kapal berbendera Nigeria, 1 kapal berbendera Belize, dan 26 kapal berbendera Indonesia.Untuk melaksanakan penenggelaman, Agus mengatakan bahwa cara yang dilakukan adalah dengan cara melubangi badan kapal, dan bukan dengan diledakkan. Kemudian, untuk memudahkan kapal tenggelam ke dasar perairan, pasir dan batu akan dimasukkan ke dalam badan kapal dan selanjutnya dilakukan penambahan pemberat untuk memperkuat posisi kapal. Cara itu, membuat kapal tidak akan bergeser dari titik penenggelaman yang sudah ditentukan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-056-12.json | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia | “Sebelum ditenggelamkan, dipastikan bahwa tidak terdapat bahan bakar serta bahan-bahan kimia lainnya pada kapal yang dapat menimbulkan pencemaran perairan. Penenggelaman tersebut merupakan cara pemusnahan kapal yang dipandang ramah lingkungan. Kapal-kapal yang tenggelam pun dapat berfungsi sebagai terumbu karang buatan (artificial reef) dan menjadi habitat baru bagi ikan,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | [CLS] Terpikirkah Anda, berapa banyak jenis pohon langka di Indonesia? Bagaimana kondisinya saat ini?Menurut peneliti Botani dan Ekologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tukirin Partomihardjo, sampai saat ini belum terdata rapi berapa jenis pohon langka di Indonesia. Sebagai gambaran, di Jawa saja, yang sudah banyak mengalami kerusakan habitat, masih ada sekitar 3.000-an jenis tumbuhan, dari tingkat lumut sampai pohon. Untuk keseluruhan Indonesia, tentu jumlahnya lebih banyak lagi.Kurangnya perhatian kita terhadap keberadaan pohon langka, ditambah terbatasnya informasi ilmiah mengenai populasi dan biologinya, menyebabkan tingkat keterancamannya bertambah. “Pohon dapat membentuk ekosistem kehidupan jenis satwa yang berada di dalamnya. Sejak hidup hingga mati, pohon memiliki fungsi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup,” terangnya baru-baru ini.Tukirin menjelaskan, saat pohon tumbuh dan berkembang, ia akan membentuk suatu lingkungan yang nyaman untuk satwa: mengontrol suhu, kelembaban, dan kesegaran udara karena menghasilkan oksigen. Juga, memberikan pakan berupa buah, daun, dan madu. “Saat pohon mati pun, dan dimanfaatkan untuk berbagai hal, fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan tetap ada, yaitu sebagai penyimpan karbon.” Baca: Foto: Keren, Inilah Desa-Desa Berbingkai Pohon Buah Asli Kalimantan Lalu, apakah ancaman nyata terhadap keberadaan pohon langka saat ini? Tukirin memaparkan empat aspek yang harus serius kita diperhatikan. Pertama, adanya pemanfaatan berlebihan. Kedua, habitat tumbuh pohon semakin terdesak akibat perkembangan penduduk untuk dijadikan bangunan dan perumahan. Ketiga, kerusakan habitat membuat variasi genetik dan kesehatan jenis pohon mengalami penurunan kualitas. Keempat, penyebaran biji dan penyerbukan bunga memerlukan satwa, semakin rusaknya lingkungan beserta habitat jenis-jenis satwa penyebar, semakin sulit juga regenerasi pohon dilakukan. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Contoh, pada jenis durian (Durio sp) yang memerlukan kalelawar dalam penyerbukannya. Akibat habitat kalelawar yang hidup di gua karst banyak ditutup atau dibuat tambang, maka populasinya yang berkurang berimbas pada kelestarian jenis durian tersebut.“Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pepohonan langka di Indonesia adalah dengan mempertahankan keberadaannya di alam. Hutan tersisa sebaiknya tidak diganggu, karena hutan dapat “menyembuhkan” dan “memperbaiki” dirinya sendiri,” ungkap Tukirin. SRAK Pohon LangkaDokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Pohon Langka Indonesia hasil kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI), pun dibuat untuk menyelamatkan pohon-pohon langka Indonesia.Sekretaris Forum Pohon Langka Indonesia, Arief Hamidi, menuturkan forum dibentuk dengan visi menyelamatkan jenis-jenis pohon langka Indonesia melalui pengelolaan dan kebijakan konservasi yang sejalan dengan Arahan Strategi Konservasi Spesies Nasional, Convention on Biological Diversity (CBD). Misi awalnyanya, mencegah kepunahan 12 jenis pohon langka di alam dengan cara menurunkan tingkat ancaman, serta memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan luas.“SRAK untuk menyelamatkan pohon langka tersisa di Indonesia memang harus dibuat. Sebelumnya, SRAK untuk dua jenis tumbuhan telah ada yaitu jenis Rafflesia spp dan Amorphophalus spp, pada September 2015,” tuturya. Baca juga: Lima Spesies Baru dari Genus Pohon Terbesar Ditemukan di Sulawesi Arif menjelaskan, FPLI didirikan 3 Maret 2016 yang sifatnya relawan dan partisipatif. Anggotanya para pakar dari Direktorat Keanekaragaman Hayati KLHK, Puslit Botani LIPI, Puslitbang Hutan-KLHK, maupun dari non-pemerintah seperti Fauna & Flora International, ZSL, dan para pemerhati konservasi pohon. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | “Pada September 2017, soft launching Dokumen SRAK 12 Jenis Pohon Langka Indonesia telah dilakukan. Tujuannya, agar pemerintah memiliki kebijakan untuk menyelamatkan pohon-pohon langka Indonesia,” jelasnya, Selasa (17/10/17).Pemilihan 12 jenis pohon langka ini bukan serta merta. Butuh waktu dua tahun untuk memilih mana yang menjadi pohon prioritas. Sebelumnya, ada 40 jenis pohon yang dipilih, lalu diseleksi menjadi 25 jenis. Setelah dilihat tingkat keterancaman yang paling segera ditindaklanjuti, akhirnya disepakati 12 jenis yang dibagi dalam tiga prioritas.Prioritas I (KRITIS), berarti menuntut segera dilakukan konservasi karena akan punah dalam waktu dekat. Pohon endemik dengan sebaran sempit dalam kategori ini adalah Dipterocarpus littoralis, Dipterocarpus cinereus, Vatica bantamensis, dan Vatica javanica ssp. javanica,Prioritas II (MENDESAK), merupakan jenis pohon yang mendesak untuk dilakukan konservasi dikarenakan tingkat keterancaman yang tinggi dan ancaman kepunahan yang terus terjadi. Spesies ini adalah Shorea javanica dan Dryobalanops aromatica.Prioritas III (PERLU KONSERVASI), adalah sebaran pohon endemik yang terbilang cukup luas, namun tingkat keterancamannya tinggi. Jenisnya adalah Eusideroxylon zwageri, Anisoptera costata, Shorea pinanga, Durio oxleyanus, Durio graveolens, dan Castanopsis argentea.“Pemilihan 12 jenis ini berdasarkan distribusinya yang terbatas, endemik lokal, dan pemanfaatan yang berlebihan. Diharapkan, setelah buku pedoman SRAK ini terbit, akan muncul buku lain untuk menyelamatkan pohon-pohon langka Indonesia,” tegas Tukirin yang juga Ketua Forum Pohon Langka Indonesia. Profil 12 Pohon Langka Indonesia Dipterocarpus littoralis | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Nama lokalnya pelahlar. Jenis ini termasuk Kritis (CR; Critically Endangered) menurut IUCN. Pelahlar dapat mencapai tinggi 50 m dan berdiameter lebih dari 150 cm. Jenis ini dapat hidup di hutan campuran dataran rendah, di punggung bukit, lereng dan pinggiran aliran air, serta pada substrat tanah bukit kapur di Nusakambangan bagian barat. Kayunya digunakan untuk bahan bangunan, pembuatan kapal dan pertukangan, sedangkan resinnya untuk memakal perahu/menutup celah-celah kayu. Dipterocarpus cinereusNama lokalnya lagan bras. Jenis ini termasuk Punah (EX; Extinct) menurut IUCN tahun 1998. Namun, pada 2013 tim ekspedisi Kebun Raya Bogor menemukan kembali jenis ini di Pulau Mursala, Sumatera Utara. Jenis ini dapat mencapai tinggi 50 m dan berdiameter lebih dari 100 cm. Jenis ini dimanfaatkan untuk kayu bangunan. Vatica bantamensisNama lokalnya resak banten atau kokoleceran. Jenis ini termasuk Terancam (EN; Endangered) menurut IUCN. Tingginya bisa mencapai 30 m. Jenis ini merupakan identitas Provinsi Banten dan diketahui hanya tumbuh di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, pada hutan dataran rendah di lereng-lereng bukit atau gunung. Kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bagunan dan pembuatan kapal atau perahu. Vatica javanica ssp. javanicaNama lokalnya resak brebas atau pelahlar laki. Jenis ini termasuk Kritis (CR; Critically Endangered) menurut IUCN dan tingginya hingga 27 m dengan diameter 25 cm. Jenis ini dilaporkan hanya tumbuh di hutan primer atau sekunder tua pada ketinggian 250-900 m di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Kayu jenis ini umum digunakan untuk konstruksi bangunan. Shorea javanica | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Nama lokalnya damar mata kucing atau pelahlar lengo. Status jenis ini belum dinilai oleh IUCN. Berukuran besar, tinggi mencapai 40-50 m dan diameter hingga 150 cm. Sebaran alami terbatas di Sumatera dan Jawa, tumbuh di hutan primer atau sekunder pada ketinggian hingga 500 m.Resinnya dijadikan bahan baku industri cat, farmasi, kosmetik hingga bahan pangan aditif, sedangkan penggunaan tradisionalnya untuk memakal perahu dan penerangan rumah. Secara ekologis, damar mata kucing dapat menjadi penyubur tanah karena akarnya berasosiasi dengan mikoriza pengikat dan pengumpul hara. Dryobalanops aromaticaNama baku internasional jenis ini adalah Dryobalanops sumatrensis namun Dryobalanops aromatica lebih dikenal di Indonesia sehingga untuk menghindari kesalahpahaman, jenis nama Dryobalanops aromatica digunakan dalam SRAK ini. Nama lokalnya kapur.Status jenis ini belum dinilai oleh IUCN. Pohon kapur berukuran besar dengan tinggi 40-50 m dan diameter mencapai 100-150 cm. Jenis ini tumbuh di punggung bukit hutan dipterokarpa pada ketinggian ≤ 400 m di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan bagian barat. Kayunya berkualitas tinggi digunakan untuk konstruksi bangunan, sedangkan kampernya untuk bahan parfum yang dikenal dengan nama dagang kapur barus. Eusideroxylon zwageriNama lokalnya ulin. Jenis ini termasuk Rentan (VU; Vulnerable) menurut IUCN. Berukuran sedang hingga besar dan dapat mencapai ketinggian 50 m dengan diameter hingga 200 cm. Jenis ini tersebar luas, di Indonesia meliputi Sumatera bagian selatan, Bangka-Belitung, dan Kalimantan.Tumbuh di hutan dataran rendah hingga ketinggian 625 m baik di lahan datar, lereng maupun perbukitan. Ulin atau dikenal sebagai “kayu besi” dianggap menjadi kayu paling kuat dan awet se-Asia Tenggara dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan bangunan baik konstruksi ringan maupun berat. Anisoptera costata | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Nama lokalnya mersawa dan ki tenjo. Jenis ini termasuk Terancam (EN; Endangered) menurut IUCN. Jenis ini cukup besar, tingginya mencapai 65 m dengan diameter mencapai 1,5 m, berbanir tinggi hingga 4 m. Sebaran alami pohon ini cukup luas di kawasan Asia Tenggara, di Indonesia tumbuh di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa pada hutan hujan dataran rendah hingga ketinggian 700 m. Shorea pinangaNama lokalnya tengkawang pinang. Status jenisnya belum dinilai IUCN. Berukuran sedang hingga besar dengan diameter 130 cm dan tinggi 60 m. Jenis ini endemik Kalimantan yang tumbuh pada habitat hutan perbukitan pada ketinggian di bawah 700 m. Minyak tengkawang dari buahnya menjadi bahan baku untuk industri kosmetik dan makanan, disamping digunakan oleh masyarakat lokal sebagai minyak goreng. Durio oxleyanusNama lokalnya durian daun atau kerantongan. Jenis ini termasuk Rentan (VU; Vulnerable) menurut IUCN, berukuran besar, tinggi mencapai 35-45 cm dan diameternya mencapai 100 cm. Durian ini tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Buahnya dapat dimakan dan menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di pasaran. Selain itu, kayunya merupakan salah satu kayu bangunan berkualitas dan menjadi pakan beragam satwa liar, terutama satwa terancam punah seperti orangutan. Durio graveolensNama lokalnya durian burung atau tebelak. Status jenis ini belum dinilai oleh IUCN, ukurannya besar, tinggi mencapai 50 m dan berdiameter melebihi 100 cm. Tersebar alami di Sumatera dan Kalimantan, di hutan dataran rendah perbukitan hingga ketinggian 1.000 m. Durian ini memiliki manfaat selain menjadi komoditas buah bagi masyarakat juga sebagai pakan burung enggang atau rangkong, sehingga berperan penting dalam ekosistem satwa liar. Castanopsis argentea | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-02.json | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya? | Nama lokalnya saninten dan berangan. Statusnya belum dinilai IUCN, ukurannya sedang dengan tinggi mencapai 30 m dan diameter 60 cm. Jenis ini tumbuh alami dalam hutan-hutan perbukitan hingga pegunungan bawah pada ketinggian 150-1750 m di Sumatera dan Jawa. Saninten selain dimanfaatkan kayu dan buahnya oleh manusia, juga menjadi pakan alami bagi beragam satwa liar hutan terutama primata. Saninten memiliki peran dan banyak manfaat dalam ekosistem hutan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-04.json | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | [CLS] Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2021 serta untuk memperkaya keanekaragaman dan meningkatkan populasi satwa di habitatnya, BKSDA NTT melepaskan 23 ekor Kakatua Koki ke habitatnya.Kegiatan ini dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara serentak di 25 Unit Pelaksana Teknis Direktorat KSDAE seluruh Indonesia termasuk BBSDA NTT yang mencanangkan kegiatan pelepasliaran satwa bertajuk “Living in Harmony with Nature”, Melestarikan Tumbuhan dan Satwa Liar Milik Negara.“Balai Besar KSDA NTT mengembalikan 23 individu satwa dilindungi burung kakatua koki (Cacatua galerita eleonora) untuk dilepasliarkan ke habitat alaminya di Maluku,” kata Kepala BBKSDA NTT,Timbul Batubara dalam rilis yang diterima Mongabay Indonesia,Selasa (15/6/2021).Timbul menyebutkan,keseluruhan satwa ini diperoleh dari penyerahan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.Dia katakan,proses penanganan dan pengembalian satwa tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan PT.Angkasa Pura I Bandara Eltari Kupang, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Unit Pelaksana Teknis Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT, dan Balai Besar KSDA Maluku.baca : Pulau Masakambing jadi Kawasan Ekosistem Esensial, Berharap Jambul Kuning Terus Terjaga Diserahkan WargaPada tanggal 27 Agustus 2020 lalu, Balai Besar KSDA NTT menerima 47 individu burung dari Balai KSDA Jawa Tengah melalui Cargo Garuda Bandara Eltari Kupang.Timbul menjelaskan,berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran morfometrik disimpulkan bahwa 47 individu itu adalah Kakatua Koki (Cacatua galerita).Kakatua Koki tersebut kata dia, terdiri dari dua sub spesies yaitu Cacatua galerita triton sebanyak 12 individu dan Cacatua galerita eleonora sejumlah 35 individu. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-04.json | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | Dia menambahkan,diketahui pula bahwa Cacatua galerita triton area penyebarannya adalah Papuasedangkan Cacatua galerita eleonora wilayah penyebarannya adalah Kepulauan Aru, Maluku.“Seluruh burung Kakatua Koki dirawat di kandang penampungan sementara dan ditangani olehpetugas BBKSDA NTT yang didampingi UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT,” jelasnya.Timbul menyebutkan,berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor :SE.8/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelepasliaran Satwa Liar di MasaPandemi Covid-19, maka Balai Besar KSDA NTT bermaksud mengembalikan kakatua koki kehabitat alaminya.Dia katakan,khususnya Cacatua galerita eleonora, akan dikebalikan ke wilayah Kepulauan Aru, Maluku.Cacatua galerita eleonora secara internasional dikenal bernama Medium Sulphur Crester Cockatoo merupakan spesies asli pada Kepulauan Aru, Maluku.Ia menjelaskan,berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, spesies Cacatua galerita termasuk satwa dilindungi.Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.“Penyerahan satwa dilindungi dari masyarakat kepada pemerintah patut diapresiasi sebesar-besarnya. Hal ini merupakan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian atau konservasi satwa liar,” ucapnya.Timbul mengharapkan semoga hal ini menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk menghentikanperburuan liar dan menjaga kelestarian satwa, agar terjaga kestabilan populasi dan ekosistem.baca juga : Miris, Kakatua Diselundupkan Dalam Botol Plastik Dikirim ke NTT | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-04.json | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | Dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/8/2020),sebanyak 47 ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) dikembalikan ke habitat asal di Provinsi NTT.Hewan langka dan dilindungi ini telah diamankan petugas BBKSDA Jawa Tengah sejak bulan April 2020 baik oleh warga yang menyerahkannya secara sukarela maupun disita oleh petugas Seksi Wilayah BKSDA di Solo.“Kakatua Jambul Kuning atau Kakatua Koki ini merupakan hewan langka yang harus dilindungi,” sebut Kepala BKSDA Jawa Tengah,Darmanto.Darmanto menjelaskan,47 ekor Kakatua Jambul Kuning ini telah mendapatkan perawatan intensif selama 4 bulan di kandang transit milik BKSDA Jawa Tengah di Semarang.Dia menyebutkan,setelah dilakukan tes kesehatan di balai kesehatan Semarang oleh tim dokter hewan dan dinyatakan sehat, BBKSDA Jawa Tengah memutuskan untuk mengembalikan ke habitat asalnya di NTT.“Kakatua Jambul Kuning ini berasal dari NTT sehingga kita memutuskan untuk dikirim kembali ke NTT. Memang pengembalian sempat terhambat karena ada pandemi COVID-19,” terangnya.Darmanto menjelaskan, proses pengiriman Kakatua Jambul Kuning tersebut sudah disepakati oleh tim gabungan dari Dirjen KSDE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BKSDA NTT.perlu dibaca : Mencari Formulasi Konservasi Satwa Dilindungi Dikutip dari Wikipedia,burung Kakatua Besar Jambul Kuning (Cacatua galerita) atau dikenal juga dengan sebutan Kakatua Koki penampakannya mirip dengan Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea).Ukuran Kakatua Besar Jambul Kuning bisa mencapai 50 Cm dengan ciri-ciri umum keseluruhan bulu berwarna putih serta di kepalanya terdapat jambul berwarna kuning muda yang dapat ditegakkan.Burung ini memiliki paruh hitam, kaki abu-abu, iris coklat gelap pada jantan dan coklat kemerahan pada betina dan ketika terbang sayap bawah dan sisi ekor bagian bawah terlihat kuning. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-04.json | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | BKSDA NTT kembalikan 23 Ekor Kakatua Koki ke Habitat Alaminya | Baik burung Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea) maupun Burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (Cacatua galerita) termasuk satwa liar yang dilindungi Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya dan tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-019-05.json | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | [CLS] Meskipun sering bersentuhan dengan urusan budidaya tanaman pangan, ternyata tidak seluruh petani mampu untuk membuat varietas padi sendiri. Ancaman kegagalan dan hama penyakit membuat petani lebih banyak tergantung kepada jenis padi yang ditawarkan oleh korporasi maupun dinas pertanian. Di sisi lain, minat petani untuk mengidentifikasi benih padi lokal yang hampir punah pun menjadi surut.Namun, masih ada petani yang mau meluangkan waktunya menjadi pemulia padi. Sedikit daripadanya adalah Beatrix Rika, petani perempuan peneliti asal Lekebai, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.Dengan ketekunannya, dia tak putus mencoba menyilangkan antar varietas padi lokal. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud konkret dari perwujudan kedaulatan benih dari petani.Saat dijumpai oleh Mongabay Indonesia (14/10) Beatrix menjelaskan, alasan dirinya tertarik untuk membuat varietas padi lokal di daerahnya, setelah mendengar ada petani lokal, Mathias Pagang asal Manggarai Barat yang mampu melakukannya.Difasilitasi oleh organisasi pendamping masyarakat Wahana Tani Madiri (WTM), awalnya dia dan lima orang petani lainnya mengikuti pelatihan pemulian benih yang diselenggarakan oleh organisasi ini.“Kami diberi tugas mengidentifikasi dua varietas padi lokal yang akan dikawin silang. saya pilih jantannya padi lokal pare kupa dan betinanya ciherang,” ungkap Beatrix.Dua varietas padi itu memiliki perbedaan fisik, padi kupa memiliki tinggi 120 cm dan ciherang 80 cm. Adapun padi kupa daunnya hijau panjang melengkung, sementara ciherang hijau pendek tak melengkung. Warna batang kupa hijau tua cokelat sementara ciherang hijau muda putih. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2016-019-05.json | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Selama mengikuti proses pemuliaan padi, Beatrix melakukan pengamatan di sawah dan mendapati hama yang menyerang padi kupa yakni walang sangit dan hama penggerek batang, sedangkan padi ciherang hanya walang sangit. Dia pun mencatat tanggal berbunga kedua jenis padi ini dan menghitung jumlah malai per rumpunnya.Dari hasil pengamatannya, jumlah bulir per malai padi kupa 185 bulir sedangkan ciherang 175 bulir. Dengan bentuk gabah kupa, kecil panjang warna kulit belang-belang sementara ciherang besar, putih polos.Saat melakukan penyerbukan dia menggunakan wadah kertas yang dilipat segi tiga yang telah berisi jantan 3 tangkai yang satu tangkainya terdapat 3 bulir padi. Padi jantan tersebut dimasukan ke kertas yang dilipat lalu dimasukan ke bulir betina.“Harus tidak boleh ada angin. Setelah itu hasil penyerbukan saya bungkus memakai kertas cokelat dan ditutup dengan plastik hitam,” terangnya mengenang.Dari hasil persilangan ini, Beatrix telah menghasilkan padi yang memiliki karakteristik berbeda dengan induknya, dimana varietas padi ini tahan rebah dan berbunga lebih cepat.Selanjutnya, hasil kawin silang padi tersebut dinamakan padi 3S singkatan dari Sega, Sola, Sena, yang merupakan nama-nama kerabatnya.Beatrix pun telah menghasilkan 40 inang padi yang telah ditanam, yang saat ini telah berumur 1 bulan. Penanaman ke 40 padi ini pun dipisahkan dari padi lain agar sifat dan ciri yang dimilikinya dapat terpantau dan teridentifikasi.“Hasil padi hasil kawin silang lebih cepat keluar anak. Baru 26 hari sudah mulai mengeluarkan 4 anak sementara yang induknya 44 hari baru keluar anak,” ungkapnya bangga. Dia mengaku sempat menangis bahagia, saat melihat padinya tumbuh. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-019-05.json | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Dia pun berharap petani kedepannya harus lebih memilih benih lokal, selain lebih mudah mendapatkan benihnya, petani pun bisa memilih benih lokal yang dihasilkan dari petani sendiri dan dari daerahnya, sehingga tidak hanya berharap bantuan benih dari pemerintah saja.Bukti Bahwa Petani MampuMenyambut keberhasilan ini, Hery Naif, Kordinator Advokasi, Riset dan Pengelolaan Lingkungan WTM menjelaskan, dengan keberhasilan kawin silang padi, pihaknya ingin menunjukkan bahwa bukan hanya peneliti dan para ahli dari lembaga peneliti atau perusahaan benih saja yang mampu melakukannya. Namun, ternyata petani pun bisa melakukan kawin silang dan pemulihaan benih.“Kami mengajak petani untuk mencintai pangan lokal secara husus mencintai benih lokal, varietas lokal karena ketersedian bibit ada di dalam rumah,” harapnya.Benih dari luar menurutnya, belum tentu bisa beradaptasi dengan kondisi lahan di NTT yang memiliki curah hujan yang rendah, malah yang terjadi menjadi ancaman bagi benih-benih lokal yang menuju kepunahan. Lebih lanjut, ritual adat pun, dengan sendirinya akan hilang karena punahnya varietas lokal yang ada.Carolus Keupung, Direktur WTM menambahkan bahwa upaya ini menunjukkan bahwa petani mampu berdaulat terhadap benih tanaman yang dibudidayakannya.“Bila tidak dilakukan, petani semakin tidak berdaulat dengan benih dan pastinya akan terus dililit dalam jeratan kapital atau korporasi,” ungkapnya.Dari hasil ketekunannya, pada hari pangan sedunia 16 Oktober 2016 lalu, Beatrix dan delapan perempuan lainnya meraih penghargaan perempuan pejuang pangan yang diselenggarakan oleh Oxfam. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-019-05.json | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | Sukses Silangkan Padi Lokal, Beatrix Rika pun Diganjar Penghargaan Perempuan Pejuang Pangan | “Berinvestasi pada perempuan pejuang pangan berkontribusi besar dalam upaya mengakhiri kelaparan di komunitas dan dapat menghindarkan masyarakat dari dampak perubahan iklim secara global,” jelas Dini Widiastuti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia, menjelaskan mengapa peran perempuan penting dalam ketahanan pangan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-018-09.json | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | [CLS] Pengawasan kawasan perairan di Sulawesi Selatan (Sulsel) lemah hingga pengeboman ikan marak. Bahkan ada indikasi keterlibatan aparat keamanan, sebagai backing pelaku hingga penyuplai detonator dan hulu ledak.Idham Malik, Seafood Savers Officer for Aquaculture, WWF Indonesia, dalam diskusi di Jurnal Celebes, Makassar, Senin (2/9/13) menceritakan hasil penelusuran di sejumlah daerah di Sulsel terkait praktik pengeboman ikan dalam beberapa bulan terakhir ini. “Saya menemukan, antara lain, ada sindikasi dalam pengeboman ikan ini, termasuk keterlibatan aparat keamanan dalam menyediakan detonator dan hulu ledak,” katanya.Bahan baku pembuatan bom ikan berupa pupuk matahari diduga diperoleh dari penyelundupan oknum keamanan Malaysia dan Kalimantan Timur. “Mereka bekerjasama menyuplai pupuk melalui Sungai Nyamuk. Setelah tiba di Kalimantan, pupuk disebar ke seluruh kawasan penangkapan ikan di Indonesia, termasuk Sulsel.”Pupuk matahari dimasukkan ke jirigen atau botol ini sebenarnya hasil didikan Jepang pada zaman revolusi dulu. Beberapa tahun lalu, katanya, nelayan masih was-was menggunakan bom. Sebab, sebelum meledakkan, sumbu harus dibakar dan dilempar. “Ceroboh sedikit, tangan dan tubuh bisa terbakar dan hancur. Sudah banyak kejadian nelayan kehilangan tangan atau meninggal akibat kesalahan menggunakan bom ikan ini,” ucap Idham.Namun, kini kejadian kecelakaan jarang terjadi, karena nelayan sudah lebih pandai menggunakan bom. Nelayan dimudahkan dengan detonator untuk meledakkan bom dari jarak cukup jauh. Detonator mudah diperoleh di toko-toko dengan harga bervariasi, Rp3–7 juta. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-018-09.json | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman ini biasa melibatkan tim kecil. Dalam satu kapal tim ada delapan orang, terdiri atas nakhoda jolloro-kapal, pengebom, pendayung, dan pengambil ikan di dasar kolam (penyelam). Tim ini saling bekerjasama. Setiap orang mengerjakan peran masing-masing. Para pengintai terlebih dahulu melihat posisi kedalaman kerumunan ikan, kalau ikan terlihat mengkilat-kilat di kedalaman 10–15 meter ke bawah, berarti ikan bisa dibom. Mereka juga diuntungkan pengalaman, telah mengenal lalu lintas ikan.Dalam sekali bom mereka biasa memperoleh 5–10 ton ikan. Guncangan bom bisa mencapai radius 50 meter dan mematikan ikan yang terkena guncangan. Ikan dipungut penyelam menggunakan keranjang yang diikat pada badan. Ikan terhambur di dasar laut. Ikan hancur tidak diambil, biasa sekitar 10-20 persen.“Kadang masih banyak ikan tersisa, namun kapal sudah penuh. Terpaksa ikan ditinggal di laut,” kata Idham menirukan pernyataan warga. Tanda jika terjadi pengeboman berlangsung yaitu banyak burung-burung beterbangan di tengah laut.Ikan-ikan ini kemudian ditampung di kapal besar bermuatan 30 ton bersama ikan-ikan dari kapal penangkap lain. Ikan dibongkar di sebuah pulau, lalu disusun ulang ke kapal-kapal Jolloro untuk diangkut ke Makassar.Idham menemukan indikasi kuat keterlibatan pemodal besar membiayai nelayan mengebom. Bahkan para pemodal ini dibiayai lagi oleh pemodal lebih besar. Ketika para nelayan mendapat masalah dengan aparat keamanan, pemodal inilah yang menyelesaikan. “Jadi sulit memberantas pengebom ini dan hampir semua tempat terdapat pengebom ikan. Alat tangkap yang mereka bawa hanyalah kamuflase.”Meskipun memperoleh ikan 5-10 ton per sekali ngebom, kehidupan nelayan tidak beranjak dari keterpurukan. “Hasil terbesar pemilik modal. Mereka selalu terlilit pinjaman, hingga hasil kerja biasa untuk menutupi utang. Mereka pun bekerja tidak tiap hari, tapi hanya setengah bulan dan maksimal 20 hari.” | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-018-09.json | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Pengeboman Ikan Marak di Sulsel, Indikasi Kuat Aparat jadi Pemasok | Apa solusi bagi nelayan? Idham mengatakan, bisa dengan memberikan alternatif mata pencarian, melalui usaha budi daya rumput laut. “Sebenarnya ada beberapa contoh alternatif, yang dilakukan beberapa desa di Sulawesi Tenggara. Sebagian besar masyarakat beralih ke usaha budidaya rumput laut. Padahal itu sebelumnya termasuk daerah pengebom.”Di Kabupaten Alor, NTT, masyarakat dan pemerintah berinisiatif menetapkan wilayah atau zona bank ikan. Nelayan tidak boleh menangkap di area itu. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | [CLS] Kebijakan pengembangan pangan skala besar (food estate) yang gunakan hutan alam dan lahan gambut khawatir memicu kerusakan parah hingga bisa memperburuk krisis iklim. Berbagai kalangan mendesak pemerintah mengeluarkan hutan alam dan gambut dari pengembangan food estate.Yayasan Madani Berkelanjutan menyorot tiga hal terkait proyek food estate. Pertama, hutan alam dan ekosistem gambut, kedua, potensi nilai kayu yang ditebang di area of interest (AoI) food estate dan, ketiga, konstruksi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan itu.Data Madani Berkelanjutan, lebih 1,57 juta hektar hutan alam dalam area food estate tersebar di empat provinsi, yakni, Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Area ini disebut AoI, terluas di Papua sekitar 1,38 juta hektar.Ada sekitar 1,4 juta hektar atau 40% ekosistem gambut berada di AoI food estate pada empat provinsi, paling luas di Papua (87.8%) dan Kalimantan Tengah (9,4%). Lebih dari setengah atau 51,4% itu hutan alam.Rinciannya, 582.000 hektar gambut lindung dan 838.000 hektar budidaya. “Jika deforestasi, ditebang hutan, dikeringkan, dibuka, risiko kebakaran hutan dan lahan akan meningkat tajam,” kata Anggalia Putri, Manajer Manajemen Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan, dalam diskusi daring belum lama ini.Kondisi ini, katanya, akan memicu bencana. Bencana asap, katanya, terbukti terjadi di Kalteng beberapa tahun lalu karena pembukaan lahan gambut masif.Anggie, sapaan akrabnya mengatakan, luasan AoI pada empat provinsi hampir seluas Jawa Barat sekitar 32.023 hektar (Sumatera Selatan), 61.094 hektar (Sumatera Utara), 311.793 hektar (Kalimantan Tengah) dan 3.287.110 hektar (Papua).“Luas hutan alam yang berisiko hilang atau terdampak food estate hampir tiga kali Bali. Kalau semua ditebang, hampir 88% di Papua,” katanya. Baca: Pelibatan Petani dalam Proyek Food Estate d Kalteng Tak Jelas | [0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Selain itu, lahan gambut terbuka dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar dan menghambat ketercapaian komitmen iklim Indonesia. Terutama, hutan alam dan gambut jadi rawan kebakaran hutan dan bencana lain.Menurut dia, ancaman terbesar bukan pada hutan lindung karena luasan 278.121 hektar atau 8%, Sangat mengkhawatirkan, katanya, banyak menyasar hutan alam di hutan produksi, hutan alam di alokasi penggunaan lain, hutan produksi dan lain-lain.Selain itu, ada nilai potensi keuntungan kayu dengan menjual kayu di AoI food estate. Berdasarkan penghitungan moderat—belum menghitung nilai kayu dalam hutan primer Papua—, dari 1,57 juta hektar hutan alam atau 243 juta m3 mencapai Rp209,36 triliun.“Secara hukum, untuk menebang hutan ini boleh, karena dikecualikan dalam pemberian izin baru hutan dan gambut. Karena ini program kedaulatan pangan,” katanya seraya bilang hampir satu juta hektar AoI food estate di Papua masuk peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB).Dia mengatakan, masa depan ekonomi Indonesia tangguh kalau secara ekologis kuat saat hutan alam dan gambut tak berubah besar-besaran untuk kepentingan pembangunan, termasuk food estate. Masa depan pangan dan pertanian Indonesia, katanya, malah akan terjaga kalau hutan dan gambut terjaga.Anggie bilang, masalah pangan di Indonesia itu berkaitan dengan penyusutan petani, usia petani makin menua, kesejahteraan rendah, kesenjangan kepemilikan lahan sampai dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada produksi pangan.Kebijakan food estate pemerintah, katanya, jauh dari menjawab permasalahan kedaulatan pangan Indonesia terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, merupakan turunan UU Cipta Kerja menyebutkan, boleh pelepasan kawasan hutan tak hanya hutan produksi konversi juga produksi tetap. | [0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | “Tidak ada larangan melepas kawasan hutan yang masih berhutan alam atau produktif dan boleh memanfaatkan (menebang) kayu.” Baca: Was-was Aturan Lahan Food Estate di Kawasan Hutan Kebijakan ini juga makin jadi ancaman hutan alam dan gambut, katanya, dengan tak kenakan PNBP pelepasan kawasan hutan, Kegiatan,katanya, bisa bersamaan dengan tata batas kawasan hutan. Food estate juga boleh melalui penggunaan kawasan hutan di hutan produksi dan lindung untuk pertanian tertentu guna ketahanan pangan dan energi.“Apakah ini dalih mengambil kayu dari hutan alam di food estate secara legal? Kayu-kayu ini akan dibawa kemana?”Bagi Anggie, food estate yang identik dengan ‘pakai lahan besar’ masih abai pangan Indonesia. Keadaan ini, katanya, kemungkinan terkait politik pangan pemerintah masih belum berpihak pada petani kecil.Laju konversi lahan pertanian pun terus meningkat karena perlindungan dan pemberdayaan lahan pertanian minim, Juga kurang adaptasi dampak perubahan iklim, serta korupsi sumber daya alam.“Kami berharap dikeluarkan saja hutan alam dan ekosistem gambut dan wilayah masyarakat adat maupun lokal dari area food estate,” katanya.Pemerintah, katanya, perlu benar-benar menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan program pembangunan ini.Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengatakan, proyek food estate tak akan menyelesaikan permasalahan pangan Indonesia kalau gunakan pola saat ini.Soal penebangan kayu, katanya, isu lama saat pengembangan gambut satu juta hektar di Kalteng. “Yang terjadi saat ini, dampaknya tidak berkesudahan.”Dia menyebutkan food estate masa lalu selalu muncul dengan masalah dan gagal. Proyek ini, katanya, mengingkari kaidah-kaidah akademis. Ada empat pilar pengembangan lahan pangan, yakni, kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur dan kelayakan sosial dan ekonomi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | “Kalau saya melihat food estate di Kalimantan Tengah selain keinginan pemerintah meningkatkan produksi sebenarnya ada nuansa batin yang lain.”Wilayah itu, katanya, sudah porak-poranda. “Sawah ada, pernah terkelola hanya 2-3%. Jangan berharap wilayah itu akan memecahkan persoalan pangan nasional.” Tantangan Rizaldi Boer, Direktur Eksekutif Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROM-SEAP) mengatakan, food estate bukanlah wacana baru. Langkah ini perlu perencanaan matang agar tidak terjadi kesalahan sama.Potensi penggunaan hutan alam dan gambut dia bilang jadi kekhawatiran. Sektor kehutanan, katanya, memiliki beban 17% dalam upaya penurunan target nationally determined contributions (NDC) dari target 29%.“Sebagian besar 17% itu hanya bisa dicapai melalui penurunan deforestasi signifikan, perbaikan pengelolaan lahan gambut. Dua-duanya ini terancam dengan ada food estate. Tentu akan makin berat bagi Indonesia dalam mencapai target NDC.”Dia mengatakan, food estate perlu perencanaan matang agar tidak mengulangi kesalahan dan kegagalan program sama masa lampau.Dalam diskusi terpisah, Muhammad Wahyu Agang, Tim Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) food estate Kalteng menyampaikan, areal yang diajukan tidak berpotensi lagi secara ekologis. “PIPPIB, kawasan primer, lindung dan gambut akan kami hindari,” katanya.Ada enam muatan yang dipertimbangkan dalam menyusun dokumen ini, yakni, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, jasa lingkungan, potensi sumber daya alam, perubahan iklim dan keragaman hayati.Dia membenarkan, konsultasi publik KLHS tahap awal masih belum maksimal. Tahap kedua, dia berjanji peta wilayah food estate akan mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup, keragaman hayati, dan kerawanan bencana.“Secara spasial kita akan lihat sama-sama dan meminta publik untuk memberi rekomendasi.” Sudah buka hutan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Safrudin, Direktur Save Our Borneo mengatakan, di Gunung Mas sudah ada sekitar 600 hektar kawasan hutan produksi dibuka sejak November 2020. “Kajian pembukaan lahan itu tanpa didahului dengan kajian lingkungan sebagai dasar, aktivitas di lapangan sudah berlangsung sampai 600 hektar sudah dibuka,” katanya.Kawasan yang dibuka ini, ada kayu tegakan dengan nilai ekonomi tinggi.Da bilang, ada tiga kabupaten mereka lakukan pengawasan, yakni, Pulang Pisau, Gunung Mas dan Kapuas. Ia merupakan wilayah eks proyek lahan gambut (PLG) yang masuk program food estate dan gagal panen.Di sana, janji pemerintah intensifikasi 6-7 ton per hektar tak terjadi, bahkan target masayrakat tiga ton per hektar saja sulit. Kondisi ini, katanya, karena ada percepatan tanam yang mestinya November jadi September-Oktober saat cuaca ekstrem.Akhirnya, panen mereka terserang hama. “Jenis benih yang ditanam juga tidak biasa, tidak ada jaminan ganti rugi asuransi padahal untuk membuka lahan mereka mengeluarkan modal dengan meminjam uang di bank,” katanya. Selain itu, dia nilai program nasional food estate ini tidak transparan dan akuntabel.Ridwan Samosir, Sekretaris Eksekutif Yayasan Petrasa, Sumatera Utara mengatakan, food estate di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan masuk dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari. Food estate oleh pemerintah di Dairi masuk dalam konsesi PT Gruti.DI Humbang Hasundutan, dari 1.000 hektar program food estate, 215 hektar pengelolaan kepada petani. Sisanya, akan diserahkan kepada pihak ketiga. “Ada 10 perusahaan akan kemudian pengolahan ini.”Ridwan khawatir, program ini akan memberikan kesenjangan dan persaingan antara antara perusahaan besar dan petani lokal. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-060-07.json | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Food Estate di Hutan Alam dan Gambut Rawan Perburuk Krisis Iklim | Agustinus Teras Narang, anggota DPD Kalteng mengatakan, program food estate penting dan perlu namun dengan catatan ada prinsip keberlanjutan. Artinya, program ini harus memenuhi aspek keselamatan ekologis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat di lokasi pengembangan. *****Foto utama: Kanal primer eks PLG di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang ditutup secara permanen. Nantinya ditengah hanya disisakan salurah air untuk jalur transportasi warga. Pengembangkan food estate di lahan gambut rawan kerusakan lingkungan dan perburuk krisis iklim. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-036-17.json | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | [CLS] Kampung Muser, di Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) adalah satu dari sekian banyak kampung yang menunggu disahkannya RUU Masyarakat Adat.Terjepit antara sawit dan tambang, warga adat kampung ini tetap mempertahankan kearifan lokalnya dalam keseharian. Bahkan, mereka sukses menyelenggarakan Jambore Nasional (Jamnas) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), sebagai tuan rumah, di penghujung April 2018 lalu.Kepala Lembaga Adat Paser (LAP) Muara Samu Kampung Muser, Repan, menjelaskan RUU Masyarakat Adat adalah harapan di tengah keterbatasan. Tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian konflik lahan dan hutan, tapi juga pemulihan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas tanpa persetujuan.“Sejak lama, kami menanti disahkannya RUU Masyarakat Adat. Ini harapan kami terutama untuk penyelesaian konflik, rehabilitasi wilayah serta lahan dan sumber daya alam yang diambil alih hingga dirusak tanpa persetujuan kami,” jelasnya, Kamis (19/7/2018).Repan menjelaskan, ruang gerak masyarakat adat terutama di Kabupaten Paser sangat terbatas. Terkungkung industri pertambangan dan sawit, membuat hidup masyarakat dalam tekanan ekonomi. Hutan adat tidak ada begitu pula lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Yang tersisa hanya tawaran kerja dari perusahaan tambang raksasa, dengan syarat pendidikan tinggi dan keahlian mumpuni.“Hanya sedikit masyarakat adat yang memiliki pendidikan tinggi. Kalaupun ada yang bekerja, mungkin hanya sebagai bawahan,” ujarnya.Baca: Pemerintah-DPR Sepakat Lanjut Bahas RUU Masyarakat Adat Dulu, lanjut dia, sumber penghidupan masyarakat adat Paser adalah bercocok tanam. Tidak hanya kopi dan padi, tapi juga palawija. Seiring berkembangnya industri batubara dan perkebunan sawit, lahan pertanian menyempit. | [0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602] |
2018-036-17.json | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | “Kami punya hutan yang kami sebut hutan adat, tapi hanya sebatas pengakuan. Jika nantinya RUU Masyarakat Adat disahkan, kami berupaya menjaganya dengan legalitas agar tidak dikuasai perusahaan,” jelasnya.Kepada Presiden Joko Widodo, Repan menyampaikan harapannya. Saya harap Pak Presiden mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. “Semoga Pak Presiden mendengar harapan kami.”Kampung Muser terbentuk sejak 1962, sekitar 90 persen penduduknya adalah warga adat Paser. Rata-rata penduduknya bertani dan berladang dengan cara berpindah. Karena lahan sudah tidak ada, warga memutuskan menjadi petani sawit dan menetap di kampung terisolir.Baca juga: Akhirnya, Kemendagri Dukung Pembahasan RUU Masyarakat Adat Lanjut Kampung yang hilangSelain Kampung Muser yang terancam hilang, ada pula kampung adat yang benar-benar hilang. Namanya Kampung Biu, yang dulunya terletak di tepi Sungai Biu, Kecamatan Muara Samu. Air sungai yang tercemar limbah batubara dan kerap meluap, membuat masyarakatnya terpaksa pindah ke hutan. Begitu masyarakat pindah, hutan di kampung mereka ikut raib. Hutan yang dulunya diklaim sebagai hutan adat, dibuka untuk konsesi tambang.“Dulu kami hidup di tepi Sungai Biu. Kami berkebun di kiri dan kanan sungai. Tiba-tiba air sungai keruh, dijadikan aliran pembuangan limbah batubara,” terang Ketua Adat Kampung Biu, Ambriansyah.Kampung kami ternyata memiliki batubara kualitas tinggi. Kami harus angkat kaki. “Meski ini tanah kami, tapi masuk lahan konsesi PKP2B milik perusahaan Kideco. Kesimpulannya, kami terusir dari tanah kami sendiri,” jelasnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2018-036-17.json | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Adanya RUU Masyarakat Adat, Ambriansyah berharap, keadilan bagi masyarakat adat Paser segera datang. Tanah leluhur yang tergerus tambang dapat direhabilitasi kembali. “Saya sering menangis, seperti anak kecil, menghadapi perusahaan tambang. Saya mohon agar kehidupan adat di Kabupaten Paser tidak diganggu. Sebagai masyarakat adat yang kecil, kami butuh tanah leluhur dan hutan. Kami tidak pernah mengganggu seperti yang sering dituduhkan hingga berujung kriminalisasi,” paparnya. Penantian panjangSekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengatakan, RUU Masyarakat Adat adalah langkah tepat untuk melindungi masyarakat adat di Indonesia. Banyaknya adat dan budaya hilang, tidak mendapat perhatian penuh pemerintah karena itu RUU Masyarakat adat harus segera disahkan untuk menjaga kebhinekaan.“Kita harus ingat, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu ada karena masyarakat adat. Indonesia dibangun dari adat dan budaya yang kuat. Tapi seiring waktu, tidak ada lagi perhatian khusus untuk masyarakat adat. Tergerus perkembangan zaman,” kata Rukka.Sejak Presiden Jokowi menyatakan komitmennya mendukung dan mendorong RUU Masyarakat Adat, masyarakat adat berkesempatan mensinergikan aturan-aturan mereka berkaitan dengan produk hukum. “Memang benar, sudah ada pasal-pasal yang mengatur masyarakat adat, tapi itu tidak lengkap karena masih terpotong. Bahkan, ada pasal yang bertentangan dengan RUU ini, untuk itu harus diselaraskan demi kelestarian masyarakat adat,” jelasnya. Rukka berharap, proses RUU Masyarakat Adat tidak terlalu lama. Adanya pengakuan, tentunya akan mengembalikan segala hak-hak masyarakat adat. “Inilah sulitnya kita, aturan masyarakat adat terganjal peraturan. Atau, ada juga kota dan kabupaten yang memang sudah sepemahaman dengan masyarakat adat, tapi terganjal peraturan. Prosesnya lambat sekali dan sulit,” terangnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2018-036-17.json | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Mereka Tetap Menunggu RUU Masyarakat Adat Disahkan | Rukka meminta pemerintah untuk lebih menyederhanakan proses pengakuan masyarakat adat. “RUU Masyarakat adat ini akan memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Tidak perlu berbelit, karena sejatinya Indonesia dibentuk dari masyarakat adat yang tersebar di penjuru Nusantara,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-005-06.json | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | [CLS] Aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusi (HAM) bersama mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Aceh mendesak Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menolak kehadiran PT. Emas Mineral Murni (EMM). Perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk mengeruk emas di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, ini kedatangannya dianggap akan merusak hutan dan merugikan masyarakat.“Plt. Gubernur Aceh hingga saat ini belum bersikap atas nama Pemerintah Aceh. Padahal, jelas-jelas izin PT. EMM yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak memperhatikan kewenangan Provinsi Aceh seperti yang diatur undang-undang,” ujar Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nasir dalam orasinya di Banda Aceh, Senin (10/12/2018).PT. EMM mendapatkan izin usaha pertambangan melalui surat Nomor: 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017. Luasnya 10 ribu hektar di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, dengan skema penanaman modal asing (PMA).Baca: Merusak Hutan Beutong Sama Saja Mengusik Harimau Sumatera Padahal, menurut Nasir, terkait kewenangan pengelolaan sumber daya alam, dalam UU No 11 Pasal 156 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dituliskan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengelola sumber daya alam di darat maupun laut sesuai kewenangannya. Sumber daya alam tersebut dirinci pada ayat 3 yaitu pertambangan berupa mineral, batubara, panas bumi, serta kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan.“Sedangkan ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan kegiatan usaha berupa eksporasi, operasi produksi, dan budidaya,” jelasnya.Baca: Tidak Ada Tempat untuk Perusahaan Tambang Emas di Beutong! | [0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.07692307978868484, 0.23076923191547394, 0.0, 0.0, 0.0, 0.07692307978868484, 0.0] |
2018-005-06.json | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Nasir mengatakan, IUP PT. EMM berpotensi melanggar hukum dan cacat prosedur formil dan materil. Sebelumnya, perusahaan ini juga sudah mendapat surat persetujuan penghentian sementara melalui surat Bupati Nagan Raya Nomor 545/200/2014 tertanggal 6 Juni 2014, berlaku sampai 5 Juni 2015. “Akan tetapi, tahun 2017 pihak BKPM mengeluarkan izin baru dengan konsep PMA. Kondisi ini memiliki conflict of interest dan berpotensi cacat prosedur.”Plt .Gubernur Aceh hingga saat ini belum membentuk tim khusus sesuai permintaan DPR Aceh. “Kami curiga, di dalam perusahaan tersebut ada sesuatu yang ditutupi,” ujar Nasir. Rekomendasi dicabutPenolakan terhadap izin PT. EMM telah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, pada 6 November 2018, DPR Aceh menilai, izin perusahaan bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Aceh dan menimbulkan gejolak di masyarakat.“Persoalan ini ditangani Komisi II DPRA. Komisi yang membidangi investasi juga sudah menyiapkan rekomendasi penolakan,” kata Sulaiman Abda.Baca: Tegas! Masyarakat Beutong Tolak Perusahaan Tambang Emas Ketua Komisi II DPRA Nurzahri dalam laporannya menyebutkan, izin eksplorasi PT. EMM dikeluarkan tanpa rekomendasi DPR Aceh maupun Pemerintah Aceh. Izin ini melanggar sejumlah peraturan pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.“Kami juga sudah menelusuri proses perizinannya. Dalam Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) yang diajukan hanya konsesi lahan seluas 3.620 hektar di Kabupaten Nagan Raya. Tapi dalam izin eksplorasi, luas lahannya menjadi 10.000 hektar, bahkan hingga ke Kabupaten Aceh Tengah. Ini tidak masuk akal, luas yang diberikan melebihi Amdal yang diajukan,” ujarnya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2018-005-06.json | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Pemerintah Aceh Belum Bersikap Terhadap Tambang Emas di Beutong, Ada Rahasia? | Nurzahri menambahkan, selain mendapat penolakan masyarakat, keberadaan perusahaan yang telah beraktivitas sejak 2006 itu juga bakal merusak hutan yang selama ini dijaga masyarakat. Kerusakan yang tidak akan bisa dipulihkan.“DPR Aceh merekomendasikan pencabutan izin PT. EMM. Selain itu, DPR Aceh juga meminta Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPR Aceh untuk melakukan upaya hukum terhadap IUP PT. EMM yang dikeluarkan oleh BKPM,” sebut Nurzahri melalui keputusan DPR Aceh melalui surat Nomor: 29/DPRA/2018.Baca: Harimau Sumatera Menampakkan Diri, Pertanda Apa? Sebelumnya, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo berharap, hutan Beutong tidak dialihfungsikan untuk kegiatan yang merusak. Hutan ini sangat penting untuk jalur perpindahan satwa langka dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ke hutan Ulu Masen.“Kami berharap kalau bisa, hutan Beutong tidak dirusak. Ini satu-satu jalur lintasan satwa atau koridor tersisa,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2013-052-01.json | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | [CLS] Praktik kebun sawit rakyat di Desa Dosan, Riau, yang berkomitmen beroperasi ramah lingkungan, dengan tak menambah lahan dan tetap menjaga hutan bisa menjadi model pengembangan sawit di negeri ini.Menteri Pertanian (Mentan), Suswono, meyakini, dalam meningkatkan produksi, perkebunan sawit di Indonesia, tak perlu lagi ekspansi lahan, cukup memperbaiki produktivitas. Perkebunan rakyat berkelanjutan seperti di Desa Dosan, bisa menjadi model pengembangan sawit, sekaligus menjawab pandangan negatif beberapa negara importir bahwa industri sawit Indonesia, semua buruk dan merusak lingkungan.“Kalau memang bisa, ini dijadikan model. Karena memang produksi sawit rakyat masih rendah dibandingkan swasta. Jika produktivitas bisa ditingkatkan bisa berlipat, sebaiknya tidak perlu menambah luas lahan. Tolong, yang namanya alam jangan sekali-sekali disentuh,” katanya saat kunjungan ke Desa Dosan sekaligus pencanangan petani sawit Dosan sebagai petani berkelanjutan menuju sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Kamis(10/1/13).Dikutip dari UtusanRiau.com, Suswono mengatakan, saat ini lahan sawit Indonesia, sudah mencapai 8 juta hektar, jauh lebih banyak dari Malaysia, hanya 4 juta hektar. Kebutuhan dalam negeri 8 juta ton, produksi melebihi 23 juta Ton. Pemerintah, harus terus berkomitmen membina petani dalam meningkatkan produktivitas. Menurut dia, jika produktivitas meningkat, tidak perlu menambah lahan. Dengan jumlah area sawit saat ini sebenarnya sudah bisa melebihi Malaysia. “Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan harus kita jaga.”Dalam kunjungan itu, Suswono berdialog dengan para petani sawit di Desa Dosan. Dalam dialog itu, masyarakat meminta diberi kesempatan mengelola peternakan sapi untuk diintegrasikan dengan perkebunan dan berharap bantuan sapi peternak. Suswono mendukung dan akan mengalokasikan bantuan sapi tahun ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2013-052-01.json | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Bupati Siak Syamsuar mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir organisasi masyarakat sipil memberikan edukasi dan menerapkan sistem pembangunan kebun sawit ramah lingkungan. “Kami berharap, ini bisa menjadi contoh di Riau dan Indonesia, bagaimana membangun sawit meningkatkan ekonomi masyarakat, juga terintegrasi dengan sistem ramah lingkungan.”Sejak Februari 2011, para petani di Desa Dosan bersama pemerintah berkomitmen membangun lahan sawit ramah lingkungan. Sekaligus melindungi hutan alam tersisa yang mengelilingi desa mereka dari ancaman pembukaan lahan baru. “Kami komitmen tidak lagi memanfaatkan hutan untuk ditanami sawit, tetapi bagaimana meningkatkan hasil sawit dari lahan yang sudah ada,” kata Kepala Desa Dosan, Firdaus.Desa Dosan memiliki 723 hektar kebun sawit. Dulu, mata pencaharian penduduk desa ini cukup sulit dan identik dengan desa tertinggal. Dengan mengembangkan kebun sawit memberikan perubahan cukup signifikan.Menurut Firdaus, warga berkomitmen menerapkan standar ramah lingkungan, beralih dari bahan kimia ke pupuk organik, dan intensifikasi produktivitas kebun serta saat bersamaan menjaga hutan tersisa di Danau Naga. Mereka mengelola kawasan hutan seluas 400 hektar di kawasan Danau Naga Sakti dan disepakati tidak dijadikan perkebunan. “Komitmen ini, secara resmi kami buat dalam bentuk Peraturan Desa. Dua tahun pelaksanaan, saya bisa bilang, hampir semua penduduk kini lebih sejahtera.”Koperasi Sawit Desa Dosan (Koperasi Bunga Tanjung) Kecamatan Pusako bekerja sama dengan Yayasan Elang dan Jikalahari serta Greenpeace untuk membangun kebun sawit di lahan gambut berbasis ramah lingkungan sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan menuju sertifikasi RSPO. Kerja sama berlangsung sejak 2005. Selain Desa Dosan, organisasi masyarakat sipil ini juga bekerja sama dengan enam desa lain. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0] |
2013-052-01.json | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Mentan: Kebun Sawit Tak Perlu Lagi Ekspansi Lahan | Perkumpulan Elang dan Greenpeace, mendukung inisiatif ini dengan menyediakan program mentoring untuk perkebunan skala kecil. Juga mempromosikan manajemen perkebunan bertanggung jawab ini di tujuh desa lain di Distrik Siak. “Greenpeace mendesak pemerintah menggunakan contoh praktik bertanggung jawab para petani di Desa Dosan, Riau ini sebagai model pembangunan ekonomi di sektor pertanian,” kata Rusmadya Maharuddin, Jurukampanye Hutan Greenpeace, dalam rilis kepada media.Pengembangan sawit di Desa Dosan ini, ucap Rusmadya, tak hanya melindungi hutan, juga mendatangkan keuntungan finansial kepada masyarakat. Praktik ini sejalan dengan komitmen Presiden SBY mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia.Riko Kurniawan, Direktur Perkumpulan Elang, mengatakan, dengan mendapatkan dukungan produk bertanggung jawab seperti ini di pasar internasional sangat penting. “Ini memperkuat posisi tawar petani kecil independen di industri sawit.” [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2021-061-05.json | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | [CLS] Keamanan dan keselamatan kapal ikan saat melakukan pelayaran untuk menangkap ikan, menjadi bagian sangat penting yang selalu diharapkan oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Bagi kru kapal dan nakhoda, poin tersebut harus bisa diwujudkan dengan cara apa pun.Salah satu peran yang bisa didorong untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal ikan, adalah syahbandar dan pelabuhan perikanan yang ada di seluruh Nusantara. Kedua pihak tersebut, menjadi garda terdepan keselamatan dan keamanan pelayaran.Agar peran tersebut bisa berjalan maksimal, maka semua pihak yang terlibat harus bisa taat menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan.Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (PT KKP) Muhammad Zaini, penguatan fungsi syahbandar dan pelabuhan perikanan menjadi kunci untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran kepada kapal ikan.“Tugas dan fungsi syahbandar di pelabuhan perikanan sangat penting dalam bertanggung jawab mengeluarkan administrasi bagi kapal perikanan. Mereka harus memastikan keamanan dan keselamatan operasional bagi kapal perikanan,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.baca : Mengganggu Aktivitas, Puluhan Bangkai Kapal Dibersihkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Dia mengatakan, peran syahbandar sangat penting di pelabuhan karena memiliki wewenang untuk mengeluarkan persetujuan berlayar (PB) jika kapal perikanan dinilai sudah memenuhi syarat laik laut, laik tangkap, dan laik simpan.Selain untuk keamanan dan keselamatan pelayaran, dokumen PB juga menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengendalikan sumber daya perikanan dengan mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan regulasi (IUUF). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-061-05.json | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Tak cuma itu, di mata Muhammad Zaini, syahbandar juga berperan penting untuk memberikan perlindungan kepada awak kapal perikanan (AKP). Caranya, adalah dengan mengawal penerbitan perjanjian kerja laut (PKL) antara AKP dengan pemilik kapal perikanan.Peran tersebut sangat penting untuk dijalankan, karena bisa mengawal hak dan kewajiban AKP bisa terpenuhi sebelum, saat, dan setelah kapal melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Hak dan kewajiban itu termasuk di dalamnya adalah jaminan sosial dan asuransi. Penjaga LautUntuk saat ini, jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan mencapai 114 orang dan ditempatkan di 121 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut, diakui masih sedikit, karena pelabuhan perikanan yang ada saat ini jumlahnya mencapai 538 lokasi.Data terserbut merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasonal. Untuk itu, diperlukan adanya penambahan syahbandar hingga mencapai jumlah ideal menyesuaikan dengan jumlah pelabuhan perikanan.baca juga : Kala Tol Laut dan Pelabuhan Peti Kemas Depapre Mulai Operasi Muhammad Zaini menyebutkan, penambahan personel kesyahbandaran perikanan pada tahap awal akan dilakukan untuk operasional 260 pelabuhan perikanan. Itu artinya, dengan jumlah yang sudah ada sekarang, diperlukan sedikitnya 146 orang untuk mengisi posisi syahbandar.“Syahbandar di pelabuhan perikanan akan banyak berperan di pelabuhan perikanan,” tegas dia.Berkaitan dengan keamanan wilayah perairan, Kementerian Perhubungan RI juga sudah berkomitmen untuk menjaganya dengan kekuatan penuh. Termasuk, dengan menetapkan lima pangkalan penjagaan laut dan pantai (PLP) yang ada di Indonesia sebagai basis pengamanan perairan Indonesia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-061-05.json | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Kelima pangkalan tersebut, adalah Pangkalan PLP Kelas 1 Tanjung Priok (Jakarta), Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban (Bintan, Kepulauan Riau), Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Pangkalan PLP Kelas II Bitung (Sulawesi Utara), dan Pangkalan PLP kelas II Tual (Maluku).Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub RI Ahmad menjelaskan, kehadiran lima Pangkalan PLP tersebut akan mendukung penguatan upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.“Juga perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia,” ucap dia.baca juga : Bekerja sebagai Nelayan, Berarti Siap Bertaruh Nyawa Sebelum berganti nama menjadi Pangkalan PLP, dulunya institusi tersebut bernama Armada Penjagaan Laut dan Pantai dan berdiri pada 26 Februari 1988 melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 18 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Armada Penjagaan Laut dan Pantai.Empat belas tahun kemudian, tepatnya pada 2002, Armada Penjagaan Laut dan Pantai berubah menjadi Pangkalan PLP melalui Kepmen Hub RI Nomor 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.Ahmad menerangkan, tugas utama dari Pangkalan PLP adalah berpatroli untuk melaksanakan penegakan hukum di laut, teruama kepada kapal-kapal yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Patroli itu dilakukan kepada kapal berbendera Indonesia ataupun asing. Pengawas PerairanSalah satu yang mengemban peran penting itu adalah Pangkalan PLP Tanjung Priok yang markas besarnya ada di bagian utara Jakarta. Sebagai penjaga keamanan wilayah perairan laut, Pangkalan PLP juga bertugas untuk menyusun rencana, program, evaluasi, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-061-05.json | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Rinciannya, Pangkalan PLP bertugas untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air. Kemudian, memberikan bantuan dan pencarian pertolongan musibah di laut, dan penanggulangan kebakaran.Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan, termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.“Selain itu, sebagai pelaksana pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan. Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi, serta pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik,” papar dia.perlu dibaca : Negara Harus Telusuri Kapal Ikan Tak Berizin Secara administrasi, batas wilayah kerja Pangkalan PLP Tanjung Priok mencakup wilayah perairan sebelah barat Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seluruh perairan Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka, Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya.Bagi Kemenhub RI, penjagaan wilayah perairan laut Nusantara menjadi momen krusial yang harus senantiasa dilakukan oleh masing-masing instansi yang sudah ditugaskan. Penjagaan laut juga berperan penting untuk membatasi berbagai aktivitas ilegal yang bisa muncul kapan saja di laut.Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI Agus H Purnomo mengatakan, untuk bisa memaksimalkan pengawasan dan penjagaan wilayah perairan laut, pihaknya melakukan revisi sejumlah regulasi yang saat ini, seperti Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 61 Tahun 2019 Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia.“Revisi kami lakukan agar penerapan di lapangan lebih tegas dan menggigit,” jelas dia. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-061-05.json | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Peran Penting Penjaga Ketertiban dan Pengamanan Laut | Selain revisi, penjagan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama instansi lain yang terlibat, seperti TNI Angkata Laut, Kepolisian RI (Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan pihak terkait lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terjadi di perairan.Bentuk pelanggaran yang terjadi, contohnya adalah pelanggaran batas kecepatan kapal untuk jenis high speed craft, Unity off Effort, penegakan penerapan Automatic Identification System (AIS), kegiatan ship to ship secara ilegal oleh kapal asing, dan pengawasan pelabuhan ilegal /tikus.Contoh bentuk pelanggaran, dilakukan oleh kapal berbendera Iran, MT Hourse dan berbendera Panama, MT Freya pada Januari 2021. Keduanya diduga melanggar karena melakukan kegiatan ship to ship secara ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-081-07.json | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | [CLS] Sangat memukau. Mengunjunginya benar-benar merasakan sensasi luar biasa. “Belum banyak yang datang ke Pantai Koomang di Pulau Enggano itu,” tutur Sofian, warga Kota Bengkulu yang menceritakan pengalaman serunya kepada Mongabay.Keindahan Pantai Koomang memang sulit dilupakan. Di ujung baratnya, ada tebing batu dengan ketinggian 10 – 20 meter, seperti memisahkan dua laut. Di tebing batu itu juga ada dua “terowongan” alami. Terowongan yang besar, diperkirakan panjangnya 3 meter, dengan kedalaman 7 meter. Sementara yang kecil, panjangnya 2 meter, dan dalamnya 2 meter.“Bisa snorkeling atau sekadar berenang. Senangnya, kita tidak tenggelam, mungkin karena kadar garamnya tinggi, sehingga mendorong kita mengapung. Terumbu karangnya juga bagus dan banyak ikan hias.” Menurut Sofian, Pantai Komang sangat potensial dikelola menjadi daerah tujuan wisata dengan minat khusus. Untuk mencapainya, kita terlebih dahulu naik kapal ferry selama 10 – 12 jam dari Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, yang berlabuh di Pelabuhan Kahyapu di Desa Kahyapu. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan sepeda motor menuju Desa Banjar Sari sekitar 37 km.Dari Desa Banjar Sari, perjalanan dilanjutkan dengan perahu nelayan sekitar 2 jam menuju ke daerah yang disebut Sebalik. “Selama mengarungi laut ini, kita bisa melihat keindahan alam bawah laut. Terumbu karang dan ikan hias. Kalau beruntung, kita juga bisa melihat lumba-lumba,” kata lelaki yang dikenal dengan nama Sofian Rafflesia ini. Potensi wisataPulau Enggano merupakan pulau terdepan di Samudera Hindia. Sebagai kepulauan, Enggano yang berjarak 145 km dari Kota Bengkulu dan dengan jarak terdekat Manna, Bengkulu Selatan (95 km) memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebut saja, Pulau Merbau, Pulau Dua, Pulau Bangkai, dan Pulau Satu. Khusus Pulau Satu, hanya terlihat bila air laut surut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-081-07.json | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Secara administrasif, Pulau Enggano ditetapkan sebagai Kecamatan Pulau Enggano, bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara. Terdiri dari Desa Malakoni, Meok, Banjarsari, Kaana, Apoho, dan Desa Kahyapu, dengan Ibu Kota Kecamatan Desa Kahyapu. Enggano merupakan wilayah masyarakat adat Enggano yang terdiri dari Suku Ka’ahoa, Kaitora, Ka’arubi, Kauno, Kaharuba dan Kaamay (suku pendatang). Enggano memiliki potensi wisata hebat karena alamnya yang unik dan indah, ditunjang budaya khas dan peninggalan sejarah masyarakat lokal maupun penjajahan. Mengutip Regen (2011), potensi wisata yang bisa diandalakn tersebut adalah pengamatan penyu, pengamatan burung, berkemah, menjelajah, panjat tebing, mancing, selancar dan snorkeling.Pengamatan penyu bisa dilakukan di tepi pantai Pulau Enggano, sekitar Teluk Labuho, Teluk Abeha, Teluk Kioyo, Teluk Ahai, dan Teluk Malakoni. Sedangkan pengamatan burung, sedikitnya ada 29 jenis terpantau di sini.Sofian yang telah dua kali mengunjungi Enggano mengaku belum puas. “Masih banyak yang belum dikunjungi. Di sepanjang pesisir pantai saja, banyak tempat menarik lain yang belum dilihat. Belum lagi hutan. Saran saya, kalau berminat mengunjungi Pulau Enggano, sebaiknya meluangkan waktu yang panjang.” Daya dukung Hasil Studi Daya Dukung Lingkungan Pulau Enggano oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Bengkulu 2005, merekomendasikan pemanfaatan dan pengembangan Pulau Enggano yang harus berwawasan lingkungan. Mengingat, ekosistem Pulau Enggano merupakan ekosistem unik dan rentan terhadap gangguan. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-081-07.json | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Mongabay Travel: Pantai Koomang yang Membuat Kita Melayang | Sedangkan hasil Studi Daya Dukung Pemanfaatan dan Pengembangan Kepulauaan Enggano yang dilakukan Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Bengkulu pada 2006 menyebutkan, pengembangan pariwisata pantai sangat sesuai dilakukan. Analisa dilakukan dengan menekankan ruang beraktivitas dan ketersediaan air bersih. Pertimbangannya, ketersediaan air bersih di Pulau Enggano sangat tergantung pada air sungai melalui curah hujan. Literatur tambahan: [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-053-11.json | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | [CLS] Artikel sebelumnya: Sangkot, Mangrove dan Kembalinya Kesejahteraan Masyarakat Lubuk Kertang Situasi pasca pemulihan ekosistem mangrove menjadi cerita baik buat warga. Saat ini banyak warga Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat yang hidupnya lebih meningkat. Budidaya dan menangkap beragam biota seperti kepiting, ikan dan udang yang di mangrove pun sekarang menjadi mata pencarian utama warga.Secara ekologis, kayu bakau yang sudah mulai membesar juga menjadi panahan abrasi alami dan sekaligus mengantisipasi kerusakan pesisir yang diakibatkan oleh gelombang pasang laut.Hal ini bertolak belakang dengan cerita masa lalu. Saat mangrove hancur dan hasil tangkapan biota berkurang. Banyak warga di tiga kecamatan; Berandan Barat, Sei lepan, dan Kecamatan Babalan yang mengadu nasib bekerja ke kota. Mereka bekerja serabutan, bahkan ada diantaranya yang menjadi tenaga kerja di Malaysia dan sejumlah negara lain.Izin kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diterima oleh Kelompok Tani dan Nelayan Mangrove Lubuk Kertang pada tahun 2017, lalu menjadi inspirasi warga untuk terus mempertahankan hutan mangrove.Apalagi sejak mereka mendapat penghargaan sebagai salah satu kelompok terbaik dalam pengelolaan kawasan lewat mode perhutanan sosial. Di Indonesia, ujarnya, dari sekitar 5.600 kelompok yang mendapat izin perhutanan sosial, hanya ada sembilan kelompok yang mendapat penghargaan langsung dari tangan Presiden.“Ini menjadi pemicu bagi kami untuk lebih baik lagi,” ungkap Rohman, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove Lubuk Kertang.Kelompok ini sekarang berjumlah 108 orang dan aktif menanam bakau. Dahulu mereka memperjuangkan agar ekosistem mangrove Lubuk Kertang dikembalikan setelah banyak lahan mangrove yang dikonversi menjadi kebu-kebun sawit lewat pembuatan tanggul-tanggul bentengan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-053-11.json | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Selain mengelola mangrove, anggota kelompok pun mulai berinisiatif untuk membuat pengolahan pangan. Seperti daun muda bakau yang diolah menjadi kripik, dan buah bidada yang diolah menjadi sirup dengan nama sirup bidada.“Masyarakat pesisir dan nelayan Lubuk Kertang sadar betul manfaat hutan mangrove. Ekologi kembali, ekonomi nelayan meningkat. Hasil tangkap membaik. Saat ini 90 persen sudah kembali menjadi hutan dan rehabilitasi akan tetap berjalan, ” jelas Rohman. Saman, seorang nelayan di Lubuk Kertang masih ingat betul saat hasil laut cukup tinggi di tahun 1980-an.“Dulu wilayah ini hutan [mangrove] tua. Kayu bakau besar-besar. Lalu masuk pengusaha semuanya ditebangi. Dulu lebah madu banyak disini, kami selalu usaha cari madu di hutan mangrove. Sekarang tidak lagi, karena pohonnya baru tumbuh kembali usia lima hingga tujuh tahun. Mudah-mudahan makin besarlah, biar makin baik, ” jelas Saman.Dia mengaku pasca rehabilitasi, per minggu dia bisa mendapat hasil hingga Rp3 juta. Melonjak jauh. Pada saat hutan bakau berubah jadi kebun sawit, dia hanya mendapat Rp500 ribu per pasang dan surut.“Alhamdulillah, sekarang semua sudah mulai bermunculan biota laut ini. Udang lipan satu ekor mahal mencapai Rp100 ribu. Kepiting dan udang pun sudah banyak hidup lagi. Hutan bakau jangan dirusak lagi,” harapnya. Video: Kembalinya Ekologi Ekosistem Mangrove Lubuk Kertang Meski demikian masih saja ada orang-orang yang mencoba melakukan penebangan liar kayu bakau untuk menjadi kayu arang.Mereka umumnya datang dari luar kawasan. Untuk menjaga agar pohon bakau yang ditanam warga tidak ditebangi, sekarang kelompok melakukan penjagaan dan pengawasan penuh. Kadang hingga menghalau mereka dengan beragam cara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-053-11.json | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | “Kami tak kasih ampun, begitu ada yang tertangkan langsung kami beri pelajaran. Ada yang kabur saat di kejar, ada juga yang melawan. Mangrove yang kami tanam tak akan kami izinkan untuk ditebang. Karena itu sama saja akan kembali seperti dahulu lagi, ” tegas Rohman.Sebaliknya, penanaman bibit bakau terus ditingkatkan. Dari 410 hektar luas wilayah izin yang diberikan untuk dikelola, yang dikelola intensif baru 2,5 hektar, sisanya untuk dilakukan program pengamanan dan pemulihan. Pengelolaan wilayah hutan mangrove pun sudah menjadi program pemerintah desa. Zul Insan, Kepala Desa Lubuk Kertang saat dijumpai oleh Mongabay Indonesia, menyebut sebagian anggaran dana desa diperuntukkan untuk membangun infrastruktur hingga ke hutan mangrove.“Pada tahun 2017 melalui konsep dana desa, anggaran digunakan buat pembangunan infrastruktur silvofishery di area hutan kemasyarakatan Lubuk Kertang,” ujar Zul Insan.Desa pun membuat aturan untuk menjaga hutan desa mengrove. Itu pula yang membuat Lubuk Kertang mendapat penghargaan dari Pemda.“Kebersamaan dan solidaritas masyarakat membuat kita masuk dalam kategori kampung iklim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, ” imbuhnya.Dirinya berniat untuk menjadikan hutan mangrove sebagai prioritas untuk pengentasan kemiskinan warga. Sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang belum bekerja, tanpa perlu jauh-jauh keluar daerah. Menurut perhitungannya, ada 400-500 orang usia produktif yang saat ini belum bekerja di Lubuk Kertang.“Jadi selain sektor ekonomi dari pesisir dan laut yang terus membaik, konsep hutan desa juga mampu mendukung peningkatan ekonomi. Semua dapat memanfaatkan kawasan hutan tanpa harus merusaknya. ” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-053-11.json | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Jadi Sumber Ekonomi Warga, Tidak akan Lagi Mangrove Dirusak di Lubuk Kertang | Dari sisi nilai penting, keberadaan mangrove menjadi penting baik bagi ekonomi maupun ekologis kawasan. Indonesia sendiri telah mengikatkan diri lewat ratifikasi trhadap Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah, termasuk mengikuti Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hiudp dan Pembangunan.“Meskipun tidak mengikat secara hukum, namun sebuah konvensi adalah konsensus masyarakat internasional. Dengan begitu mengikat secara moral,” jelas Syufra Malina dari Human Rights Supporter saat dijumpai Mongabay Indonesia beberapa waktu lalu.Dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan warga di Lubuk Kertang, menurutnya dengan melindungi kawasan dan memanfaatkannya secara bijak, maka ini merupakan tindakan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar atas penghidupan yang layak bagi warga negara.Dengan adanya wewenang pengelolaan hutan negara melalui konsep HKm ini, maka upaya perlindungan kawasan hutan mangrove disana semakin kuat. Konflik tenorial selesai sudah di Lubuk Kertang. Masyarakat kelompok yang mengusul HKm Lubuk Kertang akhirnya mampu mengawasi dan menjaga ekosistem mangrove disana. Video: Kembalinya Hutan Mangrove [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-011-12.json | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | [CLS] Sumber daya ikan (SDI) yang berasal dari perairan darat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat menjadi potensi besar yang bisa terus berkembang di masa mendatang. Salah satu di antaranya, adalah ikan sidat (Anguilla spp.) yang bernilai ekonomi tinggi di pasar internasional.Dengan daya jual yang sangat tinggi, sidat seperti menjadi ikon tak resmi daerah yang menghadap langsung ke Samudera Hindia itu. Dari hari ke hari, permintaan terhadap ikan tersebut terus naik, karena menjadi komoditas yang disukai masyarakat di Asia Timur itu.Namun, seiring terus meningkatnya permintaan terhadap Sidat, penangkapan ikan tersebut secara langsung di alam bisa memicu terjadinya kelangkaan dan bahkan kepunahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi fokus untuk mengembangkan melalui pengelolaan yang tepat dan bijak.Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga fokus untuk mengelola seluruh potensi SDI yang ada di wilayah perairan darat. Kegiatan tersebut dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menggandeng Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).baca : Semakin Populer, Sidat Semakin Terancam Di Sukabumi, kedua lembaga tersebut kemudian melaksanakan kegiatan inisiasi pengelolaan perikanan wilayah perairan darat yang dimulai sejak 2018. Kegiatan tersebut dilaksanakan langsung iFish, dan dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF).Proyek iFish menjadi proyek perikanan darat terbesar di Indonesia, karena ada daerah lain yang melaksanakannya. Perikanan darat umumnya diusahakan industri skala kecil, oleh komunitas masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai.Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani menjelaskan, sejak iFish memulai kegiatan pada 2018, pendataan secara berkala mulai dilakukan dan menghasilkan data bahwa sebanyak 40 persen hasil tangkapan ikan sungai sudah menjadi konsumsi keluarga di sana. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-011-12.json | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | “Itu pendataan secara resmi dilakukan sejak 2021. Dari data tersebut, diketahui sebelas persen lainnya ikan dijual sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat di sekitar sungai,” terang dia pekan ini di Sukabumi.Bagi dia, angka tersebut menunjukkan bahwa sungai dan perairan darat lainnya memiliki peran sangat penting bagi masyarakat di sana. Utamanya, untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan kesejahteraan masyarakat.Yayan mengungkapkan, besarnya peran SDI dalam menopang kehidupan masyarakat di Sukabumi, menjadi penegas bahwa kekayaan SDI perairan darat di sana sangatlah besar. Termasuk, sidat yang sudah menjadi komoditas ekspor bernilai ekonomi tinggi.Salah satu cara agar SDI di perairan darat Sukabumi bisa dikelola dengan baik, maka diperlukan kerja sama semua pihak untuk saling memahami tentang potensi yang ada. Selain itu, diperlukan juga peraturan yang kuat berdasarkan hasil penelitian para peneliti dan ahli, serta menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis utama dalam menentukan sebuah kebijakan.baca juga : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Dengan demikian, upaya untuk melaksanakan pengelolaan perikanan air darat di masa mendatang akan lebih baik lagi dan bisa berjalan dalam waktu yang panjang. Jika cara tersebut berhasil, maka generasi mendatang akan terus menikmati segala potensi SDI perairan darat di sana.“Kekayaan sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Sukabumi harus mendapat perhatian dari semua pihak, karena kabupaten ini merupakan jalur strategis migrasi ikan sidat,” tegas dia. Benih AlamKegiatan iFish di Sukabumi sendiri fokus pada melaksanakan demonstrasi pembesaran benih (glass eel) sidat jenis Anguilla bicolor. Namun sampai sekarang, benih sidat untuk pembesaran masih mengandalkan hasil tangkapan di alam dengan tingkat harapan hidup yang sangat rendah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-011-12.json | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Latar belakang tersebut menjadi alasan kuat kalau pengelolaan SDI perairan darat di Kabupaten Sukabumi memerlukan intervensi peraturan daerah. Pasalnya, jika terus berjalan seperti sekarang, dikhawatirkan SDI potensial akan semakin menurun jumlah populasinya.Menurut Yayan, pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk melaksanakan penelitian dan pendataan secara berkala. Hasil dari semuanya, kemudian dijadikan sebuah dokumen yang kemudian disahkan menjadi Perda yang mengatur pengelolaan perikanan air darat.Perda tersebut kemudian disahkan pada Minggu (15/1/2023) dan diharapkan bisa mengintegrasikan tata kelola dengan sinergi para pihak untuk memastikan sumber daya perairan darat di Kabupaten Sukabumi dapat dimanfaatkan secara lestari dan mendukung ketahanan pangan masyarakat.Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia Rajendra Aryal menjelaskan, perda yang baru disahkan tersebut mengatur tentang kewajiban daerah untuk membuat jalur laluan ikan di setiap bendung dan bendungan di Kabupaten Sukabumi.Keberadaan jalur laluan menjadi sangat penting, karena itu akan menjadi jalur migrasi untuk jenis ikan tertentu seperti sidat dan ikan bernilai ekonomi tinggi lain seperti semah atau dewa (Tor spp.), betutu atau boboso (Oxyeleotris marmorata), dan belut macan (Siren reticula). Tanpa jalur laluan, siklus hidup ikan-ikan tersebut akan terganggu hingga populasinya terus menurun.baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia Selain membantu penyusunan perda pengelolaan perikanan perairan darat dengan berkelanjutan, Kabupaten Sukabumi juga difasilitasi KKP untuk menyusun rencana induk pengelolaan perikanan sidat. Menurut dia, dua kebijakan tersebut diharapkan bisa menciptakan integrasi tata kelola perikanan perairan darat dengan baik.“Juga, mendorong sinergi kuat para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat khususnya untuk perikanan sidat,” tutur dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-011-12.json | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | Wakil Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia Ageng Setiawan Herianto pada momen yang sama juga berharap kalau dua kebijakan yang sudah diterbitkan bisa menciptakan integrasi tata kelola perikanan darat, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan perikanan Sidat.Diketahui, saat ini terdapat sembilan spesies sidat di Indonesia dari total 19 spesies dan subspesies Ssdat yang ada di dunia. Kesembilan spesies tersebut hidup di kawasan perairan yang habitatnya mencakup perairan tawar (sungai maupun danau) yang terhubung dengan perairan laut.Untuk melindungi semua spesies, kemudian terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat. Sebelumnya, Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Sidat juga berjalan sepanjang 2016-2020.Tahun lalu, KKP juga sudah menerbitkan Keputusan Menteri KP Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat. Semua aturan itu diharapkan bisa memulihkan populasi sidat yang sudah mengalami eksploitasi.Namun, Direktur Pengelolaan Sumber daya Ikan KKP Ridwan Mulyana mengingatkan, saat menjalankan aturan yang ada, diperlukan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi perairan. Mereka ini yang diyakini akan berperan lebih besar selama proses pelarangan berjalan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | [CLS] Pada 17 April 2019, Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 serta pemilihan anggota legislatif. Dua pasangan calon berlaga. Nomor urut satu, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan kedua, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.Kedua pasangan calon sudah menyerahkan visi misi mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa bulan lalu. Dari sana, publik bisa melihat dan mengkritisi dokumen visi misi, termasuk khusus sektor lingkungan, seperti dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan.Baca juga: Kado Hari Tani 2018: Presiden Tandatangani Perpres Reforma AgrariaTeguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam diskusi bersama media di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, analisis visi misi paslon Jokowi-Ma’ruf terkait isu lingkungan dalam lima fokus, yakni pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, penegakan hukum, perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, serta energi terbarukan.Pasangan nomor urut satu ini merangkum visi misi dalam dokumen Nawacita plus 1 dengan sembilan sub bahasan. Pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ketiga, pembangunan merata dan berkeadilan.Baca juga: Kementerian Agraria Mulai Distribusikan Lahan Bekas HGUKeempat, mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kesembilan, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.Khusus misi keempat, Jokowi-Ma’ruf, memaparkan tiga program aksi dan 13 butir kebijakan fokus pada tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Baca juga: Dua Tahun Molor, Perda Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Akhirnya DisahkanDari 260 butir penjabaran program, yang membahas isu lingkungan hidup sekitar 20%. Terdiri dari 17% mengenai pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum.Sebanyak 3% mengenai perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi terbarukan.“Visi Misi Jokowi-Ma’ruf secara umum mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terutama yang tercantum dalam misi keempat tentang capaian lingkungan hidup yang berkelanjutan,” kata Teguh.Dia menyebut, ada beberapa permasalahan belum terakomodasi dalam visi misi itu, antara lain tata kelola perkebunan sawit, pemberhentian deforestasi, pengelolaan konflik tenurial, penataan desa di kawasan hutan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi sumber daya alam. Selain itu, katanya, soal perlindungan hak masyarakat adat, tidak ditemukan pembahasan rancangan UU masyarakat adat dan hutan adat. Juga belum mencangkup mengenai penanganan polusi, dan tambang serta energi terbarukan.Teguh membandingkan dokumen Nawacita saat Pilpres 2014. Ada banyak perbedaan.“Terkait pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan, pada pilpres 2014, Jokowi-Jusuf Kalla menyampaikan 14 butir komitmen penguatan sektor kehutanan. Dia sangat tegas dan jelas menyebutkan berbagai angka target terkait pengelolaan hutan berkelanjutan.”Baca juga: Buah Manis Masyarakat Adat Serampas Dalam Menjaga HutanPada visi-misi 2019-2024, katanya, Jokowi-Ma’ruf tidak lagi menyebutkan angka-angka target tegas dalam penjabaran visi-misi hutan dan lahan.Dalam visi misi sekarang, katanya, ada beberapa komitmen hilang, seperti penyediaan data sumber daya hutan secara de facto dan de jure, penyelesaian konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perizinan, dan pelestarian hutan dan perlindungan 20,63 juta hektar areal berhutan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Soal ketimpangan penguasaan lahan, katanya, dalam visi misi sebelumnya, ada dua poin komitmen. Pertama, pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani. Menyerahkan lahan seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar.Kedua, meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi dua hektar per keluarha tani, dan pembukaan 1 juta lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.“Pada periode ini, Jokowi dan Ma’ruf fokus pada kebijakan melanjutkan agenda reforma agraria, sebagaimana disebutkan dalam penjabaran misi ketiga tentang pembangunan merata dan berkeadilan.”Mereka, katanya, akan mempercepat redistribusi aset dalam skema reforma agraria dan perhutanan sosial yang tepat sasaran.Lalu, melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria dan perhutanan sosial hingga lebih produktif. Juga mempercepat percepatan legalisasi atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf. Serta meneruskan, meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan dan legalisasi tanah perkebunan rakyat.Meski begitu, kata Teguh, masalah terpenting belum terakomodir dalam visi misi itu ialah solusi penanganan konflik agraria dan tata kelola desa di kawasan hutan.Juga mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi perizinan sumber daya alam. Dalam visi dan misi sebelumnya, Jokowi tegas menyebut penegakan hukum lingkungan, pemberantasan penebangan liar dan penambangan liar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Hal ini berbeda dengan visi misi saat ini. Jokowi-Ma’ruf, tidak tegas menyebutkan tentang korupsi terkait dengan sumber daya alam. Mereka hanya menyebutkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu akan melaksanakan konsisten strategi nasional pencegahan korupsi fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara. Serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain.“Perlu butir yang menyebutkan dengan tegas tindakan penegakan hukum untuk korupsi di sektor sumber daya alam, baik terkait perizinan di kawasan hutan, tambang, dan lain-lain,” katanya. Dalam hal perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat, di visi misi sebelumnya Jokowi-JK memiliki beberapa agenda prioritas utama, seperti peninjauan kebijakan, legislasi UU terkait masyarakat adat, pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan penyelesaian konflik.Dalam visi misi saat ini, katanya, hak masyarakat adat ditumpangkan pada misi keenam soal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Di sana, disebutkan komitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat mulai aspek legal, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber alam lestari tanpa perincian. Juga disebutkan peningkatan pendidikan konservasi lingkungan berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat.Menurut Teguh, perlu tindak lanjut terhadap komitmen sebelumnya, seperti meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Terutama, yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria.Baca juga: Kado Manis Akhir Tahun, Kali Pertama Pemerintah Tetapkan Hutan Adat | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Selain itu, melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam, seperti RUU Pertanahan dan lain-lain. Juga dapat memastikan UU Desa, berjalan. Energi terbarukanSaat Pilpres 2014, Jokowi-JK memiliki sembilan poin komitmen membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional. Dalam pengembangan strategi jangka panjang, akan mengubah sistem harga beli energi terbarukan hingga sesuai nilai keekonomian atau sesuai risiko investasi sektor ini. Strategi jangka pendek, kontribusi pengurangan subsidi energi perlu masuk dalam perhitungan keekonomian melalui penggunaan tenaga panas bumi dengan tenaga air, biofuel dan biomassa yang diproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan yang efisien efektif.Selain itu, akan dibentuk badan usaha khusus seperti Bulog yang bertugas memperkuat industri biofuel dan terjamin perdagangan biofuel efisien melalui pembentukan tata kelola efisien dan efektif.Baca juga: Menilik Hulu Hilir Kebijakan Biodiesel IndonesiaKomitmen yang disampaikan dalam visi-misi pilpres 2019, kata Teguh, antara lain pengembangan energi terbarukan berbasis potensi setempat dan ramah lingkungan, meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil efisien, meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.“Juga meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai target terukur pada 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan.”Menurut Teguh, perlu komitmen melanjutkan sembilan kebijakan sebelumnya, teruma mencapai industri migas kuat dan tangguh, menghadirkan teknologi hemat energi dan merancang isu perubahan iklim tak hanya lingkungan juga perekonomian. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Rebekka Angelyn, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia mengatakan, dalam membedah visi misi dari paslon satu tak bisa lepas dari Nawacita pertama, capaian-capaian pemerintahan dan realita sektor energi secara keseluruhan, bukan hanya soal energi terbarukan.“Ada hal-hal yang dari awal 2018 ramai dibicarakan mengenai kemampuan finansial PLN dan Pertamina menahan harga bahan bakar mintak. Isu iklim investasi energi terbarukan yang tidak didukung dan hal-hal lain seperti program biodiesel,” katanya.Dia membandingkan Nawacita sebelumnya dengan saat ini. Nawacita saat ini, belum menjawab isu-isu strategis seperti, harga BBM , minyak dunia meningkat, batubara dan komitmen perubahan iklim sektor energi.“Dalam vis misi sekarang, disebut pemanfaatan energi fosil meskipun efisien. Di Nawacita sebelumnya statemen agresif, misal, strategi cerdas energi terbarukan dan menghadirkan teknologi hemat energi.”Dia bilang, soal pemanfaatan energi fosil efisien mengkhawatirkan karena energi terbarukan tak ada pernyataan apapun. Meskipun, katanya, ada hal baru muncul, misal, pengembangan energi terbarukan sesuai potensi daerah. “Menunjukkan ada ruang untuk desentralisasi penyediaan akses energi.”Menurut dia, siapapun yang terpilih, harus fokus komitmen mengakselerasi pencapaian target pemenuhan kebutuhan energi masyarakat Indonesia dengan energi terbarukan sebagai pilihan utama. Berdasarkan potensi lokal, didukung kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.“Khusus mengenai kebijakan pemerintah terkait bahan bakar nabati sebagai bagian energi terbarukan, ke depan harus melalui pemantauan dan evaluasi terukur dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi juga sosial dan lingkungan hidup,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Komitmen pada kebijakan pembangunan berkelanjutan, katanya, juga harus diperlihatkan dengan perbaikan tata kelola energi yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Juga penegakan hukum dan transisi berkeadilan dari energi ke terbarukan.Agus Sari, Tim TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menanggapi berbagai pandangan ini. Dia bilang, Nawacita sebelumnya dan Nawacita plus satu kesatuan, tak bisa terpisahkan. Publik, katanya, penting melihat capaian dan rekam jejak Pemerintahan Jokowi selama empat tahun terakhir.“Kalau kita lihat kok Nawacita plus satu lebih lemah? Itu karena Nawacita plus satu harus dimasukkan dulu ke dalam Nawacita sebelumnya. Kemudian dievaluasi sebagai satu dokumen terintegrasi,” katanya.Dalam semua proses politik, petahana punya keungulan karena sudah mempunyai track record. “Empat tahun belakangan ini sejauh apa sepak terjangnya? Itu juga dievaluasi sebagai bagian dari janji komitmen visi misi sebelumnya. Bagaimana track record? Itu memperlihatkan seberapa visi misi berikutnya bisa dievaluasi,” kata Agus.Soal deforestasi, katanya, publik bisa menilai sendiri rekam jejak pemerintahan sekarang. Selama Pemerintahan Jokowi, angka deforestasi turun. Padahal, Indonesia mendapatkan predikat nomor satu sebagai perusak hutan terbesar di dunia.“Kalau melihat titik api. Sejak 2015 hingga sekarang, turun lumayan besar. Pemerintah juga habis-habisan menegakkan hukum bagi pembakar hutan.”Fokus Jokowi dalam Nawacita pertama adalah soal pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Kemudian terejawantah dalam kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Sebelum reforma agraria jalan, kata Agus, 88% pengalihan lahan untuk korporasi. Saat ini, lebih besar bagi rakyat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Agus juga mengungkap penegakan hukum lingkungan. Jokowi, katanya, menunjukkan komitmen kuat. Banyak korporasi digugat pemerintah dan diputus pengadilan dengan hukuman, sanksi dan biaya pemulihan lingkungan triliunan rupiah.“Saya belum pernah melihat penegakan hukum lingkungan sebaik sekarang. Sampai-sampai korporasi gerah dan saksi ahli dikriminalisasi. Sebegitu paniknya mereka,” katanya.Mengenai perlindungan gambut, kata Agus, komitmen Jokowi sudah jelas dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Konservasi lahan gambut akan lanjut.Terkait masyarakat adat, katanya, Jokowi berkomitmen memberikan perlindungan dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 soal hutan adat bukan hutan negara. Hal ini, katanya, sejalan dengan reforma agraria dan perhutanan sosial, hutan adat terintegrasi di dalamnya. “Ini menunjukkan komitmen lumayan bagus. Angka 12,7 juta hektar, masih akan dipertahankan.”Persoalan energi terbarukan, katanya, memang masalah kronis. Namun, katanya, Pemerintah Jokowi sudah memiliki kesadaran fosil fuel adalah industri bakal tenggelam. Pemerintah punya target capai energi terbarukan 23% pada 2025. Bagaimana visi misi Prabowo-Sandiaga? Sementara visi misi pasangan calon Prabowo-Sandiaga, ingin memperkuat komitmen tata kelola hutan dan lahan. Namun, tawaran solusi justru akan memperluas ketimpangan penguasaan lahan dan laju ekspansi perkebunan monokultur.Teguh mengatakan, meski paslon nomor dua menyatakan akan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim global, namun belum menyampaikan langkah konkret. Mereka juga belum punya komitmen menyelesaikan akar persoalan perubahan iklim yaknipenggundulan hutan dan perusakan lahan gambut masif karena tata kelola hutan dan lahan Indonesia buruk. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Paslon Prabowo-Sandi mengeluarkan dokumen visi misi berjudul “Empat pilar mensejahterakan Indonesia: sejahtera bersama Prabowo Sandi.” Dalam dokumen, tim pemenangan, Koalisi Indonesia Makmur memberi porsi 17,6% untuk pengelolaan lingkungan. Rinciannya, isu pengelolaan hutan berkelanjutan hanya 8,1%, ketimpangan penguasaan lahan 2%, energi terbarukan 1,4% serta penegakan hukum 6,1%.“Komitmen perlindungan gambut, mitigasi bencana, polusi industri, perkebunan sawit dan masyarakat hukum adat tak dapat tempat sama sekali,” kata Teguh.Teguh mengapresiasi niat memperbaiki lingkungan yang tercantum dalam dokumen ini yakni rehabilitasi hutan rusak, lahan kritis, dan daerah aliran sungai serta moratorium hak guna usaha juga hak guna banguna (HGB) yang habis masa berlaku.Namun, katanya, solusi justru berpotensi memperluas masalah ketimpangan penguasaan lahan dan laju ekspansi perkebunan monokultur karena komitmen merehabilitasi hutan rusak jadi hutan tanaman industri.“Ini mengindikasikan, pasangan Prabowo-Sandi belum memahami persoalan lingkungan hidup di Indonesia secara tepat dan belum punya konsep membangun tanpa merusak,” kata Teguh.Sebagai pengusaha, baik Prabowo maupun Sandi ikut menjalankan beberapa perusahaan sektor perkebunan sawit. Salah satunya, PT Tidar Kerinci Agung milik Prabowo dan PT Provident Agro milik Sandi.Namun, perbaikan tata kelola industri sawit nasional tak menjadi perhatian. Padahal, katanya, isu perkebunan sawit berkelanjutan jadi salah satu topik bahasan utama pemerintah Indonesia dan global baik dalam konteks ekonomi, petani dan lingkungan hidup.Dengan latar belakang pengusaha sawit, tetapi tak ada ketegasan kedua calon dalam agenda mereka dalam mendesak perbaikan industri ini.“Terlilitnya Prabowo-Sandi dalam pusaran bisnis sawit khawatir mengganggu indepedensi dalam menjalankan pemerintahan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Isu pengelolaan hutan berkelanjutan tertuang dalam aksi pilar kedua (kesejahteraan masyarakat) dan ketiga (budaya dan lingkungan hidup). Ada 12 komitmen Prabowo-Sandi terhadap pengelolaan hutan.“Dari 12 komitmen itu ada empat isu strategis perlu digarisbawahi melihat kondisi pengelolaan hutan dan gambut Indonesia saat ini,” kata Sri Lestari, peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan.Pertama, mengenai usulan bank tanah dengan memanfaatkan moratorium HGU dan HGB yang habis masa berlaku. Mengutip laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agustus lalu tentang status hutan Indonesia 2018, disebutkan kebijakan moratorium pemberian izin baru untuk melindungi 66,4 juta hektar hutan di kawasan konservasi dan lindung. Moratorium HGU diatur Inpres No 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan,“Komitmen moratorium HGU dan HGB pasangan ini selayaknya menjelaskan tindakan strategis apa yang hendak dilakukan mengingat moratorium bukan hal baru lagi.”Kedua, mengenai restorasi lahan, Yayasan Madani menilai target kandidat ini dalam restorasi lahan kritis tak jelas. Pasangan ini menyoroti hutan rusak restorasi menjadi hutan alam, HTI, dan hutan tanaman pangan serta melestarikan alam dan satwa liar.“Merehabilitasi hutan rusak dengan membangun HTI bukan restorasi melainkan memperlebar ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kerusakan lahan.”Data 2013, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 24,3 juta hektar, tak termasuk Jakarta. Ia meliputi 15,5% juta hektar lahan kritis dalam kawasan hutan. KLHK menanam 100.000 hektar dari 10 juta hektar target lahan rusak. “Ini saja masih jauh memadai untuk menutup kawasan hutan dan hutan konservasi yang terlanjur rusak.”Jadi, katanya, komitmen pasangan ini dinilai tak sepenuhnya cocok dalam mempersempit ketimpangan lahan dan menyelesaikan restorasi lahan. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Terkait perubahan iklim, tindakan aktif mengatasi perubahan iklim harusnya sudah disadari Prabowo sejak 2014. Tak ada terminologi baru dalam dokumen visi misi yang baru. Belum ada langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Penguasaan lahan dan tak singgung masyarakat adatAda tiga komitmen pasangan ini dalam isi ketimpangan penguasaan lahan dan konflik, yakni dengan reforma agraria, industrialisasi petani di pedesaan dan pembangunan berkualitas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.Yang menjadi catatan, pasangan ini hanya menekankan reforma agraria sebagai jalan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung peningkatan produktivitas kerja sektor perkebunan dan kehutanan.Tak ada penegasan kalau reforma agraria juga bisa menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan lahan, mendorong keadilan sosial dan penyelesaian konflik tenurial.“Pasangan Prabowo-Sandi, tidak sama sekali memberikan perhatian pada upaya penyelesaian konflik tenurial. Bagi pasangan ini konflik tenurial hanya dilihat dari sisi isu politik pertahanan negara seperti separatisme dan pengamanan daerah perbatasan.”Pasangan ini ada sembilan komitmen penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Kalau pasangan ini punya komitmen dan keberanian menindak kejahatan korporasi dan pecegahan korupsi di sektor sumber daya alam akan menjadi nilai tambah.Sisi lain, pasangan ini sama sekali tak menyebutkan mengenai keterbukaan informasi. Padahal, mereka menyebut manajemen birokrasi terbuka dan akuntabel untuk memcegah korupsi.Soelthan Nanggara, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, mengatakan, praktik korupsi sumber daya alam terkait erat dengan keterbukaan informasi publik minim.“Perbaikan tata kelola sumber daya alam mesti dimulai dengan membuka akses informasi kepada publik,” kata Soelthan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Dalam pengelolaan sumber daya alam, katanya, publik tak hanya perlu keterbukaan soal sistem perizinan juga monitoring dan evaluasi. Keterbukaan, katanya, harus menyeluruh tak hanya informasi juga akses dokumen berikut peta.Pengalaman FWI, misal, meminta dokumen HGU perkebunan sawit se-Kalimantan yang masih berlaku sampai 2016 menyita waktu lama. Permohonan informasi ke Kementerian ATR/BPN hingga sengketa di Komisi Informasi Publik menghabiskan waktu 11 bulan dari 16 September 2015 hingga 22 Juli 2016.Pada 9 Agustus-23 Desember 2016, FWI banding di PTUN hingga menang di tingkat kasasi Mahakamah Agung. Proses kasasi selama empat bulan (23 Desember 2016-6 Maret 2017). Meski akhirnya MA menyatakan dokumen terbuka untuk publik hingga kini dokumen masih sulit diakses.“Yang terpenting bukan aturan atau kebijakan keterbukaan, melainkan bagaimana badan publik mengimplementasikan keterbukaan atas data dan informasi itu kepada publik,” katanya. Dia menyayangkan, pasangan ini sama sekali tak menyinggung pengaturan dan perlindungan masyarakat adat dalam kehidupan bernegara.“Tentu saja ini pertanyaan besar bagi kita semua. Keberadaan masyarakat hukum adat salah satu elemen penting mencapai keberhasilan reforma agraria.”Penggunaan energi terbarukan dalam visi misi ini adalah dari bahan bakar nabati. Kandidat ini ingin Indonesia jadi negara adi kuasa energi dengan pemanfaatan 88 juta hektar hutan rusak untuk aren, ubi kyu, ubi jalar, sagu, sorgum kelapa dan bahan baku bioethanol lain. Tak diketahui dari mana angka 66 juta hektar ini didapatkan.Pasangan ini dinilai tidak mempertimbangkan faktor risiko pelepasan emisi dari proses perubahan lahan dan kehutanan skala besar untuk kebutuhan pangan sekaligus bahan bakar nabati. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Kecuali pengembangan biofuel generasi ketiga yang bersumber dari limbah, residu pertanian, tanaman non pangan dan ganggang. Area untuk lahan ini juga tak jelas dan berpotensi memunculkan konflik tenurial baru dan palanggaran hak asasi manusia.Nuly Nazlia, Direktur Finansial dan Operasional Koaksi Indonesia, mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih harus fokus dan komit pada pencapaian target pemenuhan energi dengan sumber terbarukan dan pemanfaatan energi efisien sebagai pilhan pertama perencanaan ketenagalistrikan Indonesia.“Berdasarkan potensi lokal didukung kebijakan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” katanya.Khusus mengenai kebijakan terkait bahan bakar nabati sebagai bagian energi terbarukan, katanya, harus melalui pemantauan dan evaluasi terukur dari hulu ke hilir. Jadi, kebijakan ini tak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi juga sosial dan lingkungan hidup.Nuly mengatakan, komitmen pada kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan harus diperlihatkan dengan perbaikan tata kelola energi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi publik.“Transisi keadilan dari energi fosil ke energi terbarukan yang menekankan pada upaya pemulihan menyeluruh.”Untuk itu, Yayasan Madani Berkelanjutan, FWI dan Koaksi meminta kedua kandidat mempertegas komitmen pengelolaan lingkungan hidup dengan tak merehabilitasi lahan dengan membangun HTI dan komit menghentikan laju ekspansi perkebunan monokultur skala besar.Selain itu, mereka juga harus mempertegas komitmen dan bekerja keras mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) serta peralihan energi fosil menuju energi terbarukan tak berbasis lahan. Juga memastikan transfer teknologi kepada masyarakat untuk menggunakan energi terbarukan mandiri. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Sementara Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional menilai, pada masa kampanye pilpres 2019, para politisi minim membawa isu lingkungan ke ruang publik. Dia contohkan, isu perubahan iklim, sebenarnya sangat politis dan harus jadi perhatian calon presiden dan wakil.”Sejauh ini belum ada usaha lebih dari kedua pasang calon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’aruf Amin, membahas dan jadikan isu lingkungan ini sebagai arus utama,” katanya.Meski demikian, isu ini tertulis dalam dokumen visi-misi mereka sebagai kandidat capres dan cawapres, seperti visi misi Jokowi-Ma’ruf, “mencapai lingkungan hidup berkelanjutan,”sementara Prabowo-Sandiaga, “membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.”“Sayangnya isi dokumen ini tidak pernah disuarakan di ruang publik,” katanya.Dia bilang, para capres-cawapres penting berbicara mengenai lingkungan hidup. Terlebih hingga kini, pencapaian target penurunan emisi tingkat nasional tak terakselerasi di tingkat daerah. ”Banyak kendala, kami melihat ego sektoral dan rezim birokrasi yang menghambat,” katanya.Selain itu, belum menjadi kesepahaman bersama kalau penurunan emisi ini jadi komitmen Indonesia. Seharusnya, kata Alin, panggilan akrabnya, soal penurunan emisi jadi satu paket, tak hanya pemerintah pusat, juga pemerintah daerah.Dia bilang, perubahan iklim tak sebatas udara yang makin panas dan mengurangi penggunaan penyejuk ruangan dengan suhu lebih rendah atau mematikannya. Lebih dari itu, katanya, perubahan iklim berbicara soal keselamatan manusia di bumi, terutama yang hidup di pulau-pulau kecil.”Penting isu perubahan iklim jadi isu utama, bukan hanya pelengkap dari isu lingkungan. Itu harus sungguh-sungguh dibahas capres dan cawapres.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-080-03.json | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Bedah Visi Misi Lingkungan Capres dan Cawapres, Seperti Apa? | Dengan mempertimbangkan isu lingkungan ini, sudah siap dengan pilihan calon presiden dan wakil, April mendatang? Kontribusi tulisan juga dari Lusia Arumingtyas Keterangan foto utama: Hutan alam yang beralih fungsi menjadi kebun sawit. Perlu komitmen kuat dari para capres dan cawapres melindungi hutan dan menjalankan sawit patuh lingkungan dan HAM. Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2016-024-11.json | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | [CLS] Gema alat musik tradisional berirama memulai rintai pengawa bumai betaun. Inilah siklus berladang menurut masyarakat Dayak Suku Iban, Sungai Utik, Kalimantan Barat.Luas wilayah mereka sekitar 9.000 hektar terbagi dalam beberapa bagian. Ada hutan lindung, hutan cadangan air, dan hutan produksi atau biasa untuk berladang.”Tanah to indae kitae,” kata Florentius Rengga, masyarakat adat Sei Utik, di Jakarta (27/6/16).Kata-kata itu bermakna, tanah adalah ibu kita. Ia memberikan makan sehari-hari. “Tanpa tanah, tak ada hidup bagi masyarakat adat Sei Utik.”Pemanfaatan lahan, katanya, tak boleh dengan serakah. Bumi bisa marah. “Harus disesuaikan dengan kebutuhan kita,” katanya.Dengan ada larangan membakar lahan—padahal tradisi ini sudah berlangsung turun menurun, ratusan tahun—menjadi kerisauan masyarakat adat.Bakar bukan sembarang bakar. Masyarakat adat punya aturan dari tradisi ini. Ada ngesunsur aie, merupakan aktivitas membersihkan segala hama penyakit yang akan merugikan ladang.”Awalnya kami pergi ke hulu ladang ini,” kata Florensius.Penyembuhan tanah ini sebelum nyintu tanah. Sekitar 5-10 orang berkumpul upacara acara adat dengan sesajian makanan. ”Juga membuat kayu burung nendak atau kurai.”Aktivitas ini bagian memohon restu petara tanah atau leluhur, agar panen lebih berhasil dari tahun sebelumnya. Biasa luasan kurang dua hektar.Salah satu sajian mengunakan hati babi. Jika empedu membesar, artinya tahun ini hasil ladang akan lebih banyak, begitu sebaliknya.Selanjutnya, manggul jalai. Ia memberikan tanda kepada leluhur soal tempat berladang. ”Hari pertama jalan di hulu, hari kedua baru ke hilir,” katanya.Lalu, mereka akan melihat tempat yang akan jadi ladang, dinamakan neggah ambo. Kepastian tempat itu secara adat melalui nganjung batu panggul. Nantinya, ada batu untuk memasak dan parang, buat tebasan pertama.”Itu selama tiga hari, penebasan hari pertama, kedua, ketiga.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-024-11.json | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Hari berikutnya, penebasan setengah hari dengan luasan sesuai keperluan. Biasa, hanya puluhan meter persegi. Lahan didiamkan selama seminggu hingga dua minggu sampai rumput tumbuh kembali. Sampai penebangan kayu di wilayah itu, katanya, saat memasuki masa menebas.Kemudian ngerangkae kareba, yakni, pengeringan ladang dengan menaruh ranting dan batang di atas ladang. Biasa sampai sebulan hingga warga memanfaatkan waktu itu dengan mencari pencarian lain dulu.Sebelum pembakaran, masyarakan akan membatasi ladang dengan membuat sekat. Tujuannya, agar api tak merembet ke tempat lain. Nunu atau membakar setelah pohon dan rantai kering.”Itu dijagain, kita pun menentukan arah angin dan meminta restu terlebih dahulu dengan leluhur,” katanya.Penentuan arah angin ini, katanya, agar api tak membakar lahan lain. Setelah membakar, pemilik tak boleh pergi ke ladang selama satu hari kecuali keadaan mendesak.”Misal api ternyata merembet, kami juga harus turut bertanggung jawab dan menjaga.”Selesai proses itu, acara adat dilanjutkan dengan pemberian sesajian, terakhir menanam dengan komoditas padi dan ketela sebagai unggulan. Juga jagung, mentimun, peringgi, labo, kacang panjang, sayuran dan terung.Berdasarkan kepercayaan, ada tiga padi di Sungai Utik, yakni padi pon, pulut dan padi mudah. Pulut (ketan) atau padi tertua kepercayaan nenek moyang.Dalam kepercayaan masyarakat, padi pon, katanya, dalam ritual jampi-jampi, bisa menjadi binatang berbisa. Padi ini, harus ditanam bersamaan tanaman lain, seperti menyuburkan tanah, mengusir hama, dan lain-lain.Setelah menanam, ada beberapa kegiatan terlarang dilakukan, seperti, menenun, dan menganyam gelang. Saat inilah, berdoa kepada leluhur meminta padi agar tumbuh subur. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-024-11.json | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Masyarakat terus penjagaan dan mengusir hama dan kegiatan lain. Aktivitas-aktivitas itu, seperti mantun (membersihkan rumput), dan nyumba’ (mengambil padi baru akhir tahun). Lalu, nganjung tikai (mengambil tangkai pertama dari padi pon), ngetau (memilih benih padi), berangkut (membawa padi ke rumah), nungkuk (membersihkan butir padi dari tangkai dengan diinjak).Ada ngerekai (menjemur padi), besimpan (menyimpan dalam lumbung padi), gawai nganek batu (membersihkan atau memberi makan batu, parang panggul, kapak, dengan cara adat) dan gawai taun atau pesta panen.Modernisasi sempat memasuki wilayah ini, mengganti tradisi nungkuk pakai alat pertanian tetapi tak sukses. ”Sempat saat nungkuk menggunakan mesin. Lalu bermimpi anak padi menangis tangan patah, jadi tak dilanjutkan,” katanya.Kebakaran hutan dan lahan melanda Indonesia, pada 2015. Selain kebakaran luas di konsesi perusahaan, lahan-lahan wargapun terbakar.Suara-suara desakan menghapus aturan yang membolehkan warga buka lahan sampai dua hektar, muncul.Awal 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan larangan masyarakat membakar lahan. Jika pejabat daerah tak tegas, akan dipecat. Pesan ini membuat geger masyarakat adat yang sudah turun menurun menjalankan tradisi. Mereka terintimidasi aparat keamanan yang berjaga-jaga.”Jika kami tak boleh berladang dengan membakar, orang kota tak bolehlah naik mobil, pakai barang-barang yang menimbulkan emisi,” kata Vernadius Muling, masyarakat adat Sei Utik, Kalbar, kala bertemu di Jakarta.Pemerintah, katanya, tak memberikan solusi malahan mengirimkan tentara ke desa-desa. Masyarakat yang hendak berladang ketakutan. Padahal, berladang salah satu siklus kehidupan masyarakat adat.Padahal, katanya, berladang masyarakat adat tak membahayakan lingkungan jika dibandingkan korporasi yang membakar lahan.Berladang masyarakat adatpun, memiliki aturan dan tradisi turun-temurun. Jika melanggar, akan ada sanksi adat. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-024-11.json | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | Kala Larangan Bakar Lahan Pukul Rata, Tradisi Masyarakat Adat Terancam | ”Berladang benteng terakhir pertahanan budaya, pemerintah memiliki kewajiban melindungi mereka dan melindungi segala tradisi,” kata Mina Susanta Setra, Deputi Satu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).Sejak awal 2016, banyak ancaman kriminalisasi mayarakat adat. Kondisi ini, berdampak ke berbagai aspek kehidupan, dari sosial, ekonomi dan budaya. ”Potensi ancaman kelaparan sangat besar, apalagi masyarakat tak berladang karena takut ditangkap aparat,” katanya.Perlakuan ini, kata Mina, bisa menimbulkan konflik, tradisi dan banyak tanaman bibit lokal hilang. ”Seharusnya pemerintah mampu merespon dan duduk bersama. Bukan malah mengirim TNI.”Masyarakat adat, katanya, membuka ladang tak sembarangan, ada dasar musyawarah adatnya.Membuka ladang dua hektar ini, katanya, ada dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat 2 menjelaskan soal pembukaan lahan dengan membakar boleh memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.”Pemahaman aparat perlu ditingkatkan mengenai ini. Mengapa masyarakat ditangkap, korporasi dibiarkan? Jika kriminalisasi terus dilakukan, aparat jelas melanggar hukum,” kata Tommy Indriati, Perhimpunan Pembela MA Nasional (PPMAN).Kearifan lokal, katanya, bukanlah tata cara hanya juga spiritualitas hubungan masyarakat adat dengan leluhur, alam dan sekitar.AMAN dan PPMAN mendesak, ada legal standing terkait keberadaan masyarakat adat.”Sejauh ini, tak ada yang sampai ditangkap, namun masyarakat ketakutan. Kalau tak ada yang berladang, bagaimana kehidupan sehari-harinya?” ucap Maling. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-006-19.json | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | [CLS] Di sebuah hamparan rerumputan di tengah hutan yang dinamakan Je’ne Berang, ratusan orang berpakaian hitam berkumpul, duduk bersila, lelaki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak. Sebuah pohon beringin besar berdiri tegak di sekitar tempat itu. Di bawahnya dipenuhi sesajian makanan yang telah didoakan.Kumpulan orang-orang itu adalah warga dari Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang tengah merayakan ritual yang disebut Andingingi. Sebuah ritual ruwat bumi yang dilaksanakan tiap tahun. Tahun ini jatuh pada tanggal 6 November 2017.Andingingi adalah sebuah prosesi yang sakral di mana banyak laku yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Semua orang yang datang ke lokasi acara diwajibkan berpakaian hitam dan harus melepas alas kaki. Peserta ritual juga dilarang meludah sembarang tempat, tidak berbicara dan bergerak yang banyak, yang bisa mengalihkan perhatian pemangku adat yang sedang menyelenggarakan ritual. Pengambilan gambar untuk foto dan video hanya diperkenankan setelah pelaksanaan ritual inti.Sebagian besar pemangku adat Kajang yang berjumlah 26 orang hadir dalam ritual, kecuali Ammatoa. Turut hadir Bupati Bulukumba, Andi M Sukri Sappewali dan sejumlah pejabat dari kabupaten dan provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pula sekitar 100-an fotografer dari berbagai daerah di Sulawesi sebagai undangan khusus.Pelaksanaan andingingi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika selama ini dilaksanakan dalam kawasan yag disebut rambang seppang, di salah satu bagian hutan yang disakralkan, maka tahun ini dilaksanakan di luar kawasan, meski masih tetap termasuk dalam bagian kawasan hutan Kajang.“Kita memang meminta agar ritual ini dilakukan di luar kawasan rambang seppang agar bisa diikuti dan didokumentasikan oleh pihak luar. Ini bagian dari promosi budaya Ammmatoa Kajang,” ungkap Andi Buyung Saputra, Camat Kajang, yang dalam struktur adat Kajang menjabat sebagai labbiria. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-006-19.json | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Sebelum pelaksanaan andingingi ini, malam sebelumnya telah dilakukan ritual yang disebut appalenteng ere’ sebagai ritual persiapan andingingi. Ritual ini dipimpin langsung oleh Ammatoa. Lokasinya sama dengan lokasi pelaksanaan ritual andingingi. Selama acara berlangsung tidak diperkenankan untuk mengambil gambar foto dan video. Penerangan pun hanya menggunakan obor.Menurut Andi Buyung, ritual appalenteng ere’ ini sebenarnya merupakan acara inti dari pelaksanaan andingingi, karena dipimpin langsung oleh Ammatoa yang melakukan pemberkatan. Semua bahan-bahan atau kelengkapan ritual andingingi disiapkan pada ritual ini.Buyung menggambarkan kehidmatan acara ini bisa dilihat dari kondisi langit yang cerah dan suasana yang tiba-tiba terasa damai dan menenangkan.“Biasanya setelah pelaksanaan andingingi ini akan disertai dengan hujan deras, cuma untuk saat ini kita minta agar tak ada hujan karena adanya atraksi ritual attunu panroli dan tarian pabitte passapu setelahnya,” tambahnya.Ramlah, Kepala Dusun Benteng, Desa Tana toa, yang juga merupakan salah satu putri Ammatoa menjelaskan bahwa andingingi bagi masyarakat kajang semacam ritual ruwat bumi dan kehidupan, di mana dalam ritual ini dipanjatkan doa-doa agar dalam setahun ke depan senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan dari Tu Rie’ Ara’na atau Tuhan yang Maha Kuasa.“Tujuan dari ritual ini adalah meminta kepada Tu Rie’ Ara’na agar dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur dan senantiasa diberikan kedamaian dan dijauhkan dari mara bahaya,” ujarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-006-19.json | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Ritual andingingi ini dimulai dengan pembacaan doa dari perwakilan adat. Setelah itu dua orang mengitari tempat kegiatan sambil memerciki peserta dengan air yang telah diberkati menggunakan tangkai buah pinang dan sejumlah dedaunan yang diikat jadi satu, yang disebut pabbe’bese. Sejumlah orang terlihat sengaja menengadahlan wajahnya agar terperciki air tersebut. Setelahnya, beberapa orang memoleskan bacca ke jidat dan leher peserta ritual. Bacca ini adalah sejenis bedak cair yang terbuat dari tepung beras dicampur kunyit.Di akhir acara disajikan makanan berupa nasi dan daging kerbau menggunakan piring yang terbuat dari daun lontar yang disebut tide. Ada juga sayuran yang disajikan menggunakan wadah yang terbuat dari tempurung kelapa.Sebagai bagian dari ritual ini, sekitar 50 meter dari lokasi andingingi dilakukan atraksi ritual attunu panroli atau membakar linggis hingga merah karena panas.Ritual ini dimulai dengan pengumpulan ranting pohon dan dedaunan, yang kemudian dibakar hingga apinya membesar. Setelah apinya dirasa cukup, linggis pun dipanaskan di tumpukan dedaunan terbakar tersebut hingga warnanya memerah.Salah seorang pemangku adat yang bernama Puto Gassing kemudian mengambil linggis panas tersebut dengan tangan tanpa pelapis. Untuk membuktikan bahwa linggis itu benar-benar panas maka sejumput daun diletakkan di atas linggis yang segera terbakar. Berkali-kali ia mengusap-usapkan telapak kakinya ke linggis tersebut dari atas ke bawah, dan ia tak terluka sedikit pun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2017-006-19.json | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Attunu panroli ini adalah salah satu mekanisme penyelesaian perkara di Kajang jika terjadi keraguan siapa pelaku dari pelanggaran tersebut. Kepada pihak berperkara disuruh memegang linggis panas tersebut. Jika tangannya melepuh ketika memegang linggis itu, maka dialah pelakunya. Sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. Meski pada umumnya pelaku tidak mau mengikuti upacara tersebut, sehingga kadang dilanjutkan dengan ritual attunu Passau, yang tingkatannya lebih tinggi.Setelah atraksi attunu panrili tersebut dilanjutkan dengan pementasan tarian pabitte passapu, yang merupakan tarian penyambutan dalam tradisi Kajang. Dalam tarian ini digambarkan terjadinya sabung ayam dengan menggunakan passapu atau kain penutup kepala bagi orang Kajang. Di lokasi yang sama juga terdapat pertunjukan tenun dari perempuan Kajang.Menurut Buyung, pelaksanaan andingingi yang dilaksanakan secara terbuka dan bisa diikuti oleh orang luar Kajang ini adalah bagian dari upaya mengenalkan tradisi Kajang secara lebih luas dan bisa menjadi objek wisata budaya di masa yang akan datang.“Kita berharap ini bisa memberi income bagi masyarakat Kajang, meski tetap hati-hati juga karena banyaknya pantangan-pantangan yang harus dipenuhi bagi pendatang.”Di tahun-tahun mendatang Buyung bahkan berharap ada acara khusus tahunan berupa Festival Kajang, yang bisa mengenalkan lebih luas berbagai kekayaan budaya yang ada di dalam masyarakat Kajang.Komunitas adat Kajang hingga saat ini masih sangat ketat dalam menjaga tradisi, termasuk dalam kaitannya dengan menjaga hutan. Kawasan hutan yang disakralkan tak boleh sama sekali dimanfaatkan kecuali sebagai tempat pelaksanaan ritual. Dalam kawasan rambang seppang berlaku banyak larangan-larangan, misalnya tak boleh menggunakan peralatan modern dan tak bisa menggunakan alas kaki ketika berada dalam kawasan yang terdiri dari 8 dusun ini. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-006-19.json | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi, Ritual Kajang Mendinginkan Bumi | Andingingi sendiri memiliki beberapa macam bentuk, antara lain andingingi kampong (kampung), andingingi borong (hutan) dan andingingi bola (rumah). Tujuannya sama, yang berbeda hanya pada skalanya.Komunitas adat Kajang di Tana Toa dipimpin oleh seorang disebut Ammatoa yang sangat dipatuhi oleh warganya. Ammatoa ini memegang tampuk kepemimpinan di Tana Toa sepanjang hidupnya terhitung sejak dia dinobatkan hingga meninggal. Proses pemilihan Ammatoa tidak gampang dan bukan suatu hal yang dicita-citakan karena proses pemlihannya bukan melalui pemilihan warga tetapi ditunjuk langsung oleh Tu Rie’ A’ra’na melalui serangkaian ritual yang rumit. [SEP] | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-056-16.json | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | [CLS] Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menyusun perencanan pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan), terkait restorasi gambut dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.Sejak Februari 2017, Pemprov Kalbar bahkan telah kick off melalui workshop yang dihadiri perwakilan Duta Besar Norwegia, perwakilan Badan Restorasi Gambut, pimpinan IDH Sustainable Trade, lembaga legislatif, Forkopimda Kalbar, beberapa kepala daerah, akademisi, pelaku usaha dan organisasi sipil kemasyarakatan.“Pemerintah Kalimantan Barat memiliki komitmen kuat menjaga lingkungan, karena itu dukungan penuh terbentuknya Badan Restorasi Gambut diberikan,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya. Dia mengatakan, pihak swasta semestinya ikut dilibatkan untuk merestorasi gambut. “Keterlibatan pihak swasta (perusahaan) bisa dengan memanfaatkan CSR maupun kewajiban perusahaan menjaga lahan gambut.” Baca: Target Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Seperti Apa? (Bagian 1) Christiandy mengharapkan, pelaku usaha berkomitmen menjalankan undang-undang, sehingga kebakaran lahan di Kalimantan Barat, yang menimbulkan bencana kabut asap, tidak perlu terulang. “Saya ada fotonya, terlihat api itu sudah masuk ke areal pepohonan. Kalau itu dilakukan perusahaan sawit maka tidak ada tempat di Kalbar, pesan Gubernur,” katanya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dia mengingatkan, agar kepala daerah tidak memberikan izin di atas lahan gambut.Khusus lahan gambut yang di atasnya telah menjadi lahan budidaya pertanian, Christiandy menyatakan, manajemen pengelolaan lahan sangat penting dilakukan. Petani juga harus komit menjaga lahan gambut tersebut, agar tidak hilang fungsinya. “Komoditi pertanian yang cocok di lahan gambut ini seperti aloevera, nanas, dan jagung,” katanya. | [0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294] |
2017-056-16.json | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Deputi 1 Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Wardana, memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Dia mengatakan pembangunan hijau ramah lingkungan berbasis komoditas merupakan langkah nyata daerah. Tujuannya, mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.“Ini sangat penting karena dari 17 juta hektare lebih kawasan di Kalbar, sekitar 10 persennya berupa gambut,” katanya, di Pontianak. Pertumbuhan ekonomi hijau, harus didorong dengan pertumbuhan berkeadilan, dengan memerhatikan pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan.Ekonomi lokal berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan ketahanan sosial, mengurangi emisi gas rumah kaca, keseimbangan ekosistem bahkan dapat menyediakan jasa lingkungan. Untuk itu, Budi menekankan agar pemerintah Kalbar terus memperjuangkan penetapan 30 persen kawasan lindung dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Terutama, pada kawasan yang mempunyai hutan lindung.Budi mengatakan, orientasi pembangunan yang ekspansif di kawasan gambut telah menciptakan kondisi 57 persen lahan gambut di Indonesia rusak. Ini disebabkan aktivitas pembuatan saluran kanal dan tata cara pembukaan lahan melalui cara bakar. Di Kalbar, lahan seluas 120 ribu hektare merupakan target pemulihan gambut yang mengalami degradasi.“Lebih 50 persen gambut yang akan di restorasi (64 ribu hektare) berada di lahan konsesi. Sementara 38 ribu hektare di HTI dan HPH, sedangkan 36 ribu di perkebunan sawit dan lahan masyarakat.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2017-056-16.json | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Intervensi yang dilakukan BRG; di areal konsesi dalam kawasan lindung, akibat perluasan Rencana Tata Ruang Wilayah, disesuaikan sebagai fungsi lindung. Untuk areal kawasan lindung tidak berizin, dilakukan penertiban dan dikembalikan fungsi lindungnya. Untuk kawasan konservasi, dilakukan KLHK, sedangkan kawasan lindung oleh pemerintah provinsi. Areal konsesi dalam kawasan budidaya, restorasi akan dilakukan oleh pemegang konsesi. “Kegiatan fisik yang dilakukan meliputi; rewetting, canal blocking, penanaman kembali, dan pemasangan monitor pembasahan,” tambahnya. Mutlak dilakukanHermawansyah, Direktur Swandiri Institute, memandang restorasi gambut sebagai hal yang mutlak dilakukan. Setelah direstorasi, lahan gambut memerlukan waktu agar kembali ke fungsi asalnya. Sehingga, moratorium izin di lahan gambut tidak perlu dicabut. “Memang aturan sebelumnya membolehkan sawit ditanam di kawasan gambut dengan batasan-batasan tertentu. Tapi, setelah kebakaran besar 2015, dan (kebakaran lahan) ditemukan banyak di konsesi sawit, keluarlah kebijakan moratorium untuk direstorasi yang dikoordinasikan oleh BRG,” ujar Wawan, sapaannya.Tahun 2015, pengeringan rawa gambut yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas, disinyalir merupakan penyumbang besar kerusakan hutan tropis di Indonesia serta emisi gas rumah kaca. Konversi lahan gambut, menyebabkan fungsinya sebagai penampung air hilang. Gambut seperti ampas kering yang mudah terbakar. Tahun itu pula, ditemukan indikasi pembakaran lahan untuk pembukaan dan pembersihan lahan.Perusahaan sebenarnya tak perlu risau, karena pemerintah memberikan kesempatan satu masa tanam untuk tanaman yang ada di atas lahan gambut. “Namun, yang dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah. Sanksi dan penegakan hukum itu ranahnya KLHK, bukan BRG. Jika perusahaan tidak serius, izin konsesinya harus dicabut,” kata Wawan. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2017-056-16.json | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan investor. Disitulah pentingnya agenda Korsup SDA KPK, khususnya sawit. Jika ada pelanggaran hukum, harus diproses sesuai aturan berlaku. “Bukan malah melonggarkan aturan karena keterlanjuran.”Terkait mekanisme pengambilan keputusan ditingkat sekber (seretariat bersama), harus dipertegas apa saja yang menjadi domain Sekber. Format Sekber Kalbar ini, seperti Dewan Kehutanan Nasional, ditingkat pusat yang terbagi dalam berbagai kamar baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat adat.“Jangan sampai sekber dimanfaatkan pihak swasta guna melapangkan jalan ‘green wash‘ mereka. Lebih fatal, lagi kalo sampai ada CSO yang menjadi ‘tangan’ swasta.” Desa peduli gambutTahun ini, tiga kabupaten di Kalimantan Barat menjadi target restorasi gambut. Kabupaten lainnya akan dilaksanakan dengan skema pendanaan non-APBN. Pada lahan gambut yang akan direstorasi di areal yang tidak terbebani izin, BRG melaksanakan program Desa Peduli Gambut dengan pelibatan masyarakat dan pemerintah desa.Sebanyak 64 perwakilan telah mengikuti pelatihan dan pembekalan bagi fasilitator restorasi gambut di tingkat desa dan tenaga pemetaan partisipatif pemetaan sosial. “Mereka akan mendalami keahlian fasilitasi masyarakat dan pemetaan sosial untuk mendukung implementasi strategi restorasi gambut. Mereka akan ditempatkan di desa-desa prioritas restorasi gambut Kalbar,” ungkap Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna Safitri. Mereka ujung tombak pemerintah, membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat desa. Mereka yang bekerja di tingkat tapak.Para fasilitator ini akan bersinergi dengan pendamping desa, memfasilitasi penyusunan perencanaan desa yang memperhatikan aspek restorasi gambut. Para fasilitator akan mendampingi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat, termasuk kelembagaan ekonomi, seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2017-056-16.json | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Menuju Restorasi Gambut di Kalimantan Barat, Begini Kondisinya (Bagian 2) | Selain fasilitator desa, pelatihan juga melibatkan tenaga pemetaan partisipatif dan pemetaan sosial. Tugas mereka membantu masyarakat membuat peta desa secara partisipatif serta mengumpulkan informasi dan data sosial yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan kegiatan restorasi gambut. “Para fasilitator dibekali teknik resolusi konflik,” katanya.Selanjutnya, BRG akan menambah fasilitator desa di 100 desa lain, bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil. Luasan wilayah yang tercakup dalam program Desa Peduli Gambut (DPG) sekitar 1 juta hektare.Kepala Harian Tim Restorasi Gambut Daerah Kalimantan Barat, Marius Marcellus TJ, mengatakan, pemanfaatan lahan gambut oleh berbagai kepentingan, baik masyarakat maupun pelaku usaha, yang dianggap penyebab kebakaran lahan, rentan timbulkan konflik. “Pelaku usaha khawatir terhadap implikasi hukum, sedangkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan lahan gambut, bisa menjadi pihak yang dirugikan pula,” tandasnya. (Selesai) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits