filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Sri menegaskan, seharusnya ada mekanisme penggalangan partisipasi masyarakat. Tujuannya, untuk mengetahui apakan IKN disetujui sebagian besar masyarakat Indonesia atau tidak. Di atas itu semua, masyarakat lokal yang akan menjadi penyangga utama, menanggung dampak terbesar.Penyangga utama wajib dimintai pendapat, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi transparan akan nasib mereka kedepan. Termasuk, apapun dampak yang akan mereka tanggung.“Masyarakat di wilayah IKN, belum apa-apa sudah kebingungan akan nasibnya, tanpa mereka mendapatkan kejelasan informasi apa-apa yang akan mereka hadapi ketika tempat tinggalnya menjadi Ibu Kota Negara Indonesia,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-008-13.json | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | [CLS] Seorang nelayan berinisilal YP (37), warga RT 06/RW 03, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Nelayan ini kembali ditangkap saat menangkap ikan menggunakan bom.Padahal, pelaku sebelumnya pernah ditangkap tahun 2016 dengan kasus yang sama dan menjalani hukuman selama setahun penjara.“Kali ini YP ditangkap karena menangkap ikan menggunakan bom ikan di Tanjung Lay, Perairan Semau Selatan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang,” kata Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda NTT, AKP Andy, SIK saat mendampingi Direktur Polairud Polda NTT, Kombes Pol. Andreas Herry Susi Darto, SIK dalam konferensi pers, Selasa (24/11/2020).Selain menangkap YP, polisi juga mengamankan barang bukti berupa puluhan ekor ikan salam dan ikan gargahing, beberapa botol berisi dan bensin, korek gas, jaring dan peralatan selam.“Tersangka diduga melanggar pasal 84 ayat (1), jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.45/2009 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1,2 miliar,” ungkap Andy.baca : Destructive Fishing Masih Marak Terjadi di NTT, Kenapa? Selain itu, Polairud Polda NTT telah melimpahkan berkas perkara kasus lain yaitu nelayan berinisial YH (39) ke Kejati NTT. Nelayan YH ditangkap pada Senin (26/10/2020) di wilayah perairan Tablolong, Kabupaten Kupang.“Saat dilakukan pemeriksaan, nelayan ini tidak memiliki izin menangkap ikan dan surat persetujuan berlayar dari syabandar sehingga langsung diamankan. Nelayan ini sering ditegur aparat karena selama berlayar tidak pernah mau membawa dokumen tersebut,” ucapnya. Masih MarakAktivitas pengeboman ikan dan penggunaan potassium yang merusak itu tidak hanya terjadi di pantai utara dan selatan Pulau Flores, tetapi juga perairan Laut Sawu. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-008-13.json | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Hampir setiap tahun Polair Polda NTT menangkap nelayan pelaku ilegal fishing dan perikanan merusak di pantai utara Pulau Flores termasuk di perairan Kabupaten Sikka. Tetapi aksi pengeboman ikan pun masih tetap ada.Penasihat Maumere Diver Community (MDC) Yohanes Saleh saat berbincang dengan Mongabay Indonesia, Minggu (22/11/2020) membeberkan pengeboman ikan dan penggunaan potassium memang masih marak terjadi di perairan pantai utara Flores Kabupaten Sikka, terbukti dengan ditemukan karang yang rusak dan mati. Padahal perairan itu merupakan spot snorkeling dan diving.“Di kedalaman 5 sampai 7 meter dekat pesisir pantai, kita masih sering menemukan banyak karang yang hancur dan mati akibat penggunaan potasium dan bom dalam menangkap ikan. Harus ada patroli rutin dari aparat pemerintah di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere,” katanya.baca juga : Pengebom Ikan Ditangkap di Flores Timur. Diduga Ada Jaringan Terorganisir Hanz sapaan akrabnya meminta agar ada penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) serta Peraturan Desa (Perdes) yang melarang aktifitas penangkapan ikan dalam radius tertentu.Kondisi serupa juga terjadi di perairan pantai selatan Kabupaten Sikka. Penyelam senior Vinsen Parera saat ditanyai Mongabay, Minggu (22/11/2020) mengakui, beberapa spot penyelaman di pantai selatan terumbu karangnya mengalami kerusakan.Aktivitas perikanan merusak masih terjadi, katanya, karena jarangnya patroli pengawasan oleh aparat. Padahal pantai selatan Flores biasa ditemukan hewan laut seperti penyu, pari manta, hiu paus dan lumba-lumba serta terkadang ikan Napoleon dan ikan lainnya yang unik.“Penyelaman pada kedalaman 5 sampai 8 meter saja sudah bisa melihat pari manta dan penyu. Wisatawan asing paling senang berjumpa dengan hewan laut yang unik dan pari manta sehingga sayang sekali apabila aktifitas pengeboman ikan masih marak dilakukan,” ujarnya. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-008-13.json | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Vinsen berharap pemerintah menindak tegas pelaku pengeboman ikan serta mencari pamasok bahan baku pengeboman ikan. Ia menegaskan apabila aksi pengrusakan terumbu karang terus berlanjut, keindahan alam bawah laut Teluk Maumere dan pantai selatan pun perlahan hilang.perlu dibaca : Aktifitas Destructive Fishing Semakin Marak, Nelayan Flores Kian Merana. Apa Jalan Keluarnya? Hukuman RinganDosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Yohanes Don Bosco R.Minggo SPi. Msi. menyebutkan ekosistem terumbu karang merupakan sumberdaya wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap kerusakan, terutama karena aktivitas manusia di sekitarnya.Rickson sapaan akrabnya menjelaskan aktivitas yang merusak seperti kegiatan penangkapan ikan yang merusak, penambangan karang untuk koleksi atau bahan bangunan, dan pemanen biota karang yang merusak karang.“Kerusakan karang juga diakibatkan oleh pembangnan di wilayah pesisir yang menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan suhu perairan dan keasaman perairan, bencana alam, pemangsaan alami oleh predator karang serta perubahan salinitas akibat banjir air tawar,” tuturnya.Oleh karena itu, tandas Rickson, pemanfaatannya harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Dia katakan apabila terumbu karang mengalami kematian, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulih kembali.Dia menjelaskan, di Kabupaten Sikka, pada umumnya penyebab kerusakan karang akibat aktifitas destructive fishing seperti penggunaan bom, racun dan penggunaan alat tangkap yang dioperasikan di lingkungan terumbu karang seperti, alat tangkap bottom gillnet, bubu, hand line dan speargun.baca juga : Dua Pelaku Bom Ikan di Flotim Kembali Divonis Setahun Penjara. Kenapa Hukumannya Ringan? | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2020-008-13.json | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Pelaku Pengeboman Ikan di Perairan NTT Kembali Ditangkap. Kenapa Masih Terjadi? | Rickson menyebutkan hukuman terhadap pelaku pengeboman ikan masih sangat ringan berkisar antara satu tahun hingga dua tahun penjara, sehingga tidak ada efek jera. Terbukti pelaku pengeboman ikan akan kembali beraksi setelah bebas dari penjara.Dia menegaskan, pelaku pengeboman ikan harus dijatuhi hukuman yang sangat berat sebab dampak yang ditimbulkan menyebabkan bukan saja kerusakan lingkungan tetapi membuat banyak orang kehilangan pendapatan.“Akibat aksi pengeboman dan penggunaan potasium membuat terumbu karang rusak. Ikan sulit ditangkap dan wisatawan yang akan melakukan diving dan snorkling pun tidak datang ke sebuah wilayah sehingga membuat banyak orang kehilangan pendapatan,” ungkapnya.Dia melihat belum ada tindakan yang tegas dari aparat pemerintah dan kalau dibiarkan, maka akan sangat merugikan semua pihak. Untuk itu, dia sangat berharap keterlibatan semua pihak melakukan penyadartahuan kepada masyarakat sehingga kedepannya tidak ada kegiatan yang dapat merusak lingkungan perairan.“Pemberian pemahaman kepada masyarakat memang sangat membutuhkan waktu yang lama, untuk itu perlu adanya sinergitas setiap stakeholder yang memiliki tugas dalam pengelolaan sumberdaya karang untuk melakukan pengawasan yang ketat bagi setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan di Kabupaten Sikka,” tegasnya. [SEP] | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-060-12.json | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | [CLS] Kala banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi, pemerintah Indonesia, justru makin masif merencanakan pertambangan maupun pembangunan PLTU batubara. Padahal, penggunaan batu bara sangat merusak lingkungan dan manusia.Lauri Myllyvirta, aktivis Greenpeace International mengatakan, penggunaan batubara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal tiap tahun. “Ini karena polusi batubara menyebabkan kanker paru, stroke, penyakit pernafasan dan persoalan lain terkait pencemaran udara,” katanya di Jakarta, Minggu ( 23/2/14).Lelaki yang fokus pada kajian pencemaran udara itu mengatakan, membangun puluhan pembangkit batubara dan pertambangannya mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia merasakan dampak buruk pencemaran udara beracun. “Polusi batubara sangat berbahaya bagi manusia. Batubara mengeluarkan partikel PM 2,5 yang sangat mudah masuk ke tubuh manusia melalui udara yang dihirup. Ini menyebabkan risiko kanker lebih tinggi,” ujar Myllyvirta.Indonesia tidak mempunyai aturan khusus menangani pencemaran udara akibat pertambangan. Begitupun standardisasi PM 2,5. Indonesia juga tidak pernah memantau bahaya polusi PLTU. “Indonesia membangun banyak PLTU juga banyak eksplorasi tambang batubara. Orang di dekat PLTU maupun lokasi tambang sangat dirugikan. Mereka akan menghirup udara dari batubara itu.”Saat ini, beberapa negara justru berkomitmen mengurangi penggunaan batubara. China, misal, menargetkan pengurangan penggunaan batubara mulai 2017 sebesar 30%. Mereka mulai mengembangkan sumber energi terbarukan karena pencemaran udara sangat parah pernah melanda China tahun 2008.“Dua tahun terakhir China berusaha mengembangkan energi angin, solar panel dan berbagai sumber energi terbarukan lain. Indonesia, sangat tergantung batubara sebagai komoditas utama ekspor. Saatnya berpindah menggunakan energi terbarukan.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2014-060-12.json | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Bruce Buckheit, mantan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA US), berpendapat senada. Dia mengatakan, tahun 1960-an, udara di AS begitu kotor karena banyak pembangkit listrik tenaga batubara tak menggunakan teknologi untuk mengurangi pencemaran udara seperti scrubber. Keadaan ini, mendorong pemerintah AS mengeluarkan peraturan kualitas udara bersih tahun 1970 hingga menyebabkan ratusan perusahaan batubara ditindak hukum bahkan berhenti beroperasi.“Amerika dan Inggris pernah mengalami pencemaran udara sangat buruk akibat pembangkit listrik batubara. Hal serupa terjadi di China baru-baru ini.”Kini Buckheit aktif dalam gerakan penegakan aturan udara bersih (clean air act). Menurut dia, PM 2,5 dalam batubara sangat berbahaya. Walaupun ada alat untuk mengurangi di udara, tapi tak menjadi jawaban. Ia juga mencemari air. “PM 2,5, merkuri dari penggunaan batubara jika mencemari air akan sangat merugikan masyarakat. Peraturan di Indonesia mengenai emisi partikel halus seperti PM 2,5 sangat lemah.”Sementara itu, Donna Lisenby, Koordinator Kampanye batubara Global Waterkeeper Alliance, mengatakan, pencemaran tambang batubara terjadi mulai kegiatan penambangan, pengangkutan hingga pembangunan PLTU. “Pencemaran batubara berakibat langsung pada pencemaran air. Limbah yang ditahan tidak dibuang ke udara, akan terbuang ke tanah atau air. Ini mengakibatkan pencemaran di hulu dan hilir sungai,” katanya.Pencemaran di tanah dan air akan berakibat buruk bagi pertanian. Lahan gambut yang berfungsi sebagai penjernih air bisa rusak. Tak pelak, ketahanan pangan bisa hancur.Bahkan, katanya, dari 26 persen bayi lahir di sekitar tambang batubara berpotensi cacat. “Di Indonesia belum ada penelitian mengenai ini. Bentuk ikan dan katak di sungai sudah tercemar limbah batubara juga mengalami perubahan.” | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2014-060-12.json | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Aktivis 350.org dari Renuka Saroha, menjabarkan kondisi di India. Menurut dia, penggunaan batubara pada pembangkit listrik di India menyebabkan persoalan sangat serius bagi lingkungan hidup. Batubara awal dari kematian manusia, lingkungan dan kebudayaan. “Budaya rusak ketika eksplorasi tambang batubara dilakukan karena memaksa orang yang tinggal di lokasi itu pindah.”India, mengimpor batubara dari Indonesia dalam jumlah sangat besar bukan untuk ketersediaan listrik, atau pembangunan mensejahterakan rakyat. Namun, hanya menguntungkan politisi dan pengusaha, sedang masyarakat malah rugi.Dia mencontohkan, PLTU Tata Mudra, yang menghasilkan listrik 4.000 megawatt. Batubara diimpor dari Indonesia dengan pengeluarkan US$4,140 juta, dan kerugian US$112 juta per tahun. “Ini tidak memberikan keuntungan sama sekali. Sudah saatnya pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan,” kata Saroha.Ki Bagus Hadi Kusuma dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun angkat bicara. Dia mengatakan, Indonesia harus segera menghentikan ekspor batubara. Sebab, dampak lingkungan dan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan keuntungan.Menurut dia, produksi 400 ton per tahun harus dikurangi secara drastis jika ingin menyelamatkan pertanian, sungai dan hutan juga kesehatan warga di sekitar tambang. “Sebanyak 44 persen dari daratan Indonesia dikapling untuk pertambangan atau migas.”Perizinan batubara, katanya, terbilang sangat mudah. Keadaan ini, terlihat dari statistik izin eksplorasi batubara sebanyak 40,21 persen dari keseluruhan izin tambang di Indonesia.Batubara konsumsi dalam negeri hanya berkisar 20-25 persen. Mayoritas, 70-77 persen itu diekspor. “Jika pemerintah masih memaksakan memprioritaskan batubara sebagai ekspor, dalam 10-20 tahun mendatang perekonomian Indonesia kolaps,” ucap Bagus. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2014-060-12.json | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Batubara, Rusak Lingkungan, Sumber Beragam Penyakit sampai Hancurkan Pangan dan Budaya | Hingga 2020, pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan batubara pembangkit listrik hingga 64%. Sedang energi terbarukan sangat kecil. Gas 17 persen, gheotermal 12 persen, minyak satu persen dan hydro enam persen.Pius Ginting, Manajer Kampanye Energi dan Tambang Walhi Nasional mengatakan, rencana investasi besar-besaran rel kereta api di Kalimantan dan Sumatera, akan bertentangan dengan target penurunan emisi pemerintah. Ia juga mengancam pencapaian target penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen tahun 2025. “Pemerintah harus menghentikan PLTU batubara besar di Jawa-Sumatera.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2013-046-19.json | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | [CLS] Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akhirnya merespon desakan sejumlah aktivis lingkungan untuk menghentikan eksploitasi lumba lumba untuk pertunjukan yang belakangan makin marak. Pada Rabu sore, 12 February 2012, Zulkifli memutuskan menyita dua lumba lumba yang milik Akame Dolphin Bay Restaurant di Denpasar Bali.“Lumba lumba ini perlu tempat yang layak. Saya merasa tempat di sini kurang cocok. Apalagi menggunakan kolam plastik seperti ini. Jadi kami dengan pemilik tempat ini sudah sepakat, untuk sementara kami akan lakukan observasi, lumba lumba ini akan direhabilitasi dulu di pusat rehabilitasi di karimun jawa,” tegas Zulkifli kepada wartawan saat hendak melakukan penyitaan di Akame Dolphin Bay Restaurant.Akame Dolphin Bay Restaurant merupakan restoran apung yang berada di antara hutan bakau, tidak jauh dari pintu masuk Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Restoran apung yang didominasi bahan kayu ini berbentuk menyerupai kapal besar. Di bagian tengahnya, terdapat sebuah kolam besar berukuran 13 x 10 meter, dengan kedalaman 2,5 meter.Di dalam kolam berbahan dasar plastik itulah, dua ekor lumba yang memiliki panjang sekitar 1,7 meter ditempatkan. Atraksi dua lumba lumba inilah yang menjadi daya tarik utama dari fasilitas baru Akame Restaurant yang baru ada sejak empat bulan lalu itu.Zulkifli menegaskan bahwa secara hukum, keberadaan dua lumba lumba tersebut adalah legal. Pasalnya, pengelola restoran memiliki izin pertunjukan keliling atas nama Wersut Seguni Indonesia (WSI). Namun ia menilai tempat yang digunakan kurang cocok untuk kedua lumba lumba tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-046-19.json | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Kemenhut Sita Dua Lumba-Lumba di Bali, Namun Tetap Ditinggalkan di Lokasi Hiburan | Selain itu, adanya desakan dari sejumlah aktivis dan pecinta hewan, terutama dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), diakui telah membuat langkah penyitaan dilakukan.”Memang menurut ketentuan, atraksi lumba-lumba ini aturannya boleh dikembangkan oleh lembaga konservasi dengan persyaratan ketat. Dengan ketentuan yang sangat ketat,” tegasnya.Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 juga secara jelas mengizinkan lembaga lembaga konservasi pemilik izin untuk melakukan sirkus keliling. Ketentuan itu pula yang menyebabkan banyak lokasi di Indonesia yang memiliki atraksi lumba lumba, selain tiga lembaga konservasi yakni WSI, Taman Safari Indonesia dan Taman Impian Jaya Ancol.“Peraturan pemerintah inilah rencananya kami revisi segera. Karena ternyata banyak protes dari para aktivis lingkungan. Masalah ini menjadi perhatian dunia. Jadi aturan itu akan direvisi segera. Kalau bisa besok langsung kita revisi,” Zulkifli menegaskan.Zulkifli menegaskan bahwa kedua lumba lumba koleksi Akame itu akan segera dipindahkan ke Karimun Jawa. “Tentu saja perlu waktu untuk memindahkannnya, dan jelas perlu kehati-hatian,” ia menambahkan. Anehnya, hanya berselang beberapa menit setelah Zulkifli meninggalkan tempat, rombongan wisatawan asing yang didominasi wisatawan Asia, kembali memadati restoran apung tersebut guna menyaksikan pertunjukan lumba lumba seperti biasanya.Ade Kusmana, pemilik Akame Dolphin Bay Restaurant, mengaku kecewa dengan langkah Menteri Kehutanan. Pasalnya, ia merasa ia telah memenuhi semua aturan legal dan lumba lumba koleksinya juga dalam kondisi baik baik saja. Ia juga menyesali penyitaan yang hanya dilatarbelakangi desakan lembaga swadaya masyarakat. “Kalau mau merevisi aturan, ya seharusnya aturannya dulu direvisi. Baru melakukan langkah langkah seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti tidak ada dasar hukumnya,” keluh dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-085-01.json | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | [CLS] Penyebaran virus novel corona yang bermula diketahui dari Wuhan, Tiongkok, kini sudah mencapai 13 negara di dunia. Negara tetangga terdekat dari Indonesia yang sudah terkonfirmasi ada dugaan sebaran virus tersebut, adalah Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut kini sudah memperketat lalu lintas barang dan manusi dari dan ke luar negeri.Indonesia yang sampai saat ini masih dinyatakan aman dari virus tersebut, tak mau berdiam diri. Dengan berbagai cara, Pemerintah berupaya melakukan pencegahan masuknya virus ganas yang sudah menelan korban jiwa itu. Di antara yang dilakukan, adalah dengan mengendalikan arus lalu lintas barang dan orang pada sektor kelautan dan perikanan.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkoordinasi untuk menyiapkan langkah antisipasi masuknya virus berbahaya tersebut dengan mengeluarkan surat edaran. Surat tersebut meminta semua karantina ikan yang ada di bawah KKP untuk bersiaga dan waspada sesuai prosedur Kementerian Kesehatan RI.Tak hanya itu, bentuk lain upaya pencegahan masuknya virus corona ke Indonesia yang dilakukan KKP, adalah dengan lebih berhati-hati dalam memberikan izin impor produk laut yang diajukan pelaku usaha dari Tiongkok. Cara itu, diyakini bisa ikut mengendalikan lalu lintas produk olahan ikan dari Negeri Tirai Bambu itu yang saat ini sedang menjadi sumber penyebaran virus.“Nantinya upaya preventif melalui produk impor akan dikoordinasikan dengan Kemenperin,” ucap Edhy dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapsiagaan dan Antisipasi Masuknya Novel Coronavirus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (28/1/2020).baca : Virus Corona, Mewabah di Wuhan Menyebar Cepat ke Penjuru Dunia | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-085-01.json | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Diketahui, selain Tiongkok yang menjadi sumber sebaran virus, virus corona juga sudah mencapai ke Jepang, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Nepal, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Kehadiran virus tersebut sangat menakutkan, karena bisa menimbulkan pneumonia berat yang mematikan kepada penderita.Bagi KKP, ancaman virus tersebut memang pantas untuk diantisipasi sejak dini. Terlebih, karena Tiongkok selama ini tercatat menjadi negara utama untuk tujuan ekspor dan juga menjadi salah satu negara importir produk perikanan untuk Indoenesia. PengendalianUntuk mengantisipasinya, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meminta konfirmasi dari otoritas kompeten Tiongkok (General Administration of Customs of the People’s Republic of China/GACC) terkait langkah pencegahan yang dilakukan negara tersebut pada produk hasil perikanan yang akan diekspor ke luar Tiongkok.Kemudian, meminta kepada GACC untuk memastikan produk yang akan dikirim sudah melalui hasil uji coba dan dinyatakan aman dari virus corona. Lalu, meminta GACC untuk menginformasikan peta dan data penyebaran virus corona pada produk perikanan di seluruh Tiongkok, terutama yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei dan radius 20 kilometer di sekitarnya.baca juga : Waspada, Ada Penyakit Zoonosis di Sekitar Kita Kepala BKIPM Rina dalam keterangan resmi pada Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja (Satker) di exit/entry point, baik itu yang ada di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas batas negara (PLBN). Surat edaran tersebut, di dalamnya berisi imbauan kewaspadaan terhadap penyakit pneumonia. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-085-01.json | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Dalam surat edaran tertanggal 24 Januari 2020 itu, Rina meminta kepada semua Satker BKIPM untuk bisa berkoordinasi dengan unsur seperti Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Karantina Pertanian, Keamanan Bandara/Pelabuhan (CIQS), Otoritas Penerbangan dan Pelayaran, dan perusahaan penerbangan/pelayaran setempat.“Itu untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit corona virus. Koordinasi dilakukan juga lintas kementerian dengan Kemenkes, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan,” jelas dia.Selain berkoordinasi di dalam negeri, Rina menyebut kalau pihaknya juga meningkatkan kewaspadaan dalam pemeriksaan, khususnya terhadap penerbangan/pelayaran yang berasal/terkoneksi langsung dengan Tiongkok dan juga negara lain yang diduga sudah terpapar virus tersebut.Kemudian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Rina memastikan bahwa seluruh petugas BKIPM akan menaati rambu-rambu upaya pencegahan yang sudah diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu WHO advice for international travel trade in relation to the outbreak of pneumonia caused by a new corona virus in China.Untuk produk perikanan yang didatangkan dari luar Indonesia, Rina menjamin bahwa seluruh daftar produk dari negara terpapar sudah dinyatakan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, BKIPM akan segera melakukan pengujian terhadap ikan dan kemungkinan sudah terpapar oleh virus corona.“Apabila telah dipastikan ikan sebagai media pembawa virus corona, BKIPM akan menghentikan sementara impor ikan dari negara-negara yang dicurigai terkena wabah,” tegas dia.Saat ini, uji virus corona tengah didiskusikan oleh Balai Besar Penelitian Veteriner (Balitvet) Kementan RI pada produk pertanian. Sementara, pada produk perikanan uji virus tersebut didiskusikan oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) dengan berkoordinasi bersama Lembaga Eijkman dan juga laboratorium terkait lainnya. Uji Sampel | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2020-085-01.json | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Adapun, reputasi Lembaga Eijkman selama ini dikenal sebagai lembaga penelitian yang fokus untuk meneliti penyakit-penyakit menular dan juga yang bisa menginfeksi manusia (zoonosis). Bagi KKP, pelibatan lembaga tersebut diharapkan bisa memperkuat benteng pertahanan lalu lintas barang dan manusia pada sektor kelautan dan perikanan.Dari hasil koordinasi yang dilakukan tersebut, pengujian virus corona pada sampel produk pertanian atau perikanan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Tetapi, itu akan memerlukan tahapan persiapan teknis yang baik hingga bisa mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.“Sejauh ini apabila diperlukan maka untuk produk perikanan, uji virus corona diusulkan melalui sampel lendir ikan karena sebagai indikator kontaminasi,” ungkap dia.Selain melibatkan balai uji, upaya pencegahan masuknya virus corona pada produk perikanan juga melibatkan ahli virologi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Profesor R Warsito. Dia diketahui sudah meneliti virus corona sejak 1989 pada Michigan State University, Amerika Serikat.Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Warsito, BKIPM mendapatkan fakta bahwa hingga saat ini belum ada studi yang menguatkan infeksi virus corona pada ikan dan juga bersifat zoonosis. Oleh itu, virus corona yang menyerang pada manusia kemungkinan besar berasal dari virus corona yang menjangkiti mamalia dan sudah mengalami mutasi.Menurut Rina, hal tersebut senada dengan rilis terbaru penelitian tentang 2019-nCov oleh ahli dari Jerman yang mengemukakan adanya kedekatan kekerabatan antara Wuhan virus corona (2019-nCov) dengan virus corona pada kelelawar. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-085-01.json | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Virus Corona pada Ikan Masih Belum Ada | Saat KKP sedang fokus melaksanakan upaya pencegahan virus corona pada produk perikanan, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, Bali, yakni dr I Made Bagiada sudah berbagi informasi tentang ancaman virus corona pada ikan melalui sosial media. Tulisan tersebut berjudul “Wapada” Corona Virus Penyebab Pneumonia Berat Ditularkan Lewat Ikan.“Tetapi, kemudian dia sudah memberikan klarifikasi bahwa data riil ikan yang terpapar virus corona belum ada sampai saat ini,” tuturnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2023-013-20.json | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | [CLS] Memasuki puncak musim angin barat [Desember-Februari], gelombang dan cuaca ekstrim menghantam pesisir timur Pulau Bangka. Periode ini, ganasnya ombak membuat sebagian besar nelayan takut melaut.Namun berkat mangrove yang masih terjaga, masyarakat pesisir timur di Kabupaten Bangka Tengah tidak harus jauh melaut.“Kami tidak perlu bertaruh nyawa saat cuaca ekstrim begini. Di sekitar mangrove, kami bisa mencari udang, kepiting, atau teritip,” kata Darmawan [40], generasi kelima warga Dusun Tanah Merah, Desa Baskara Bakti, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepada Mongabay Indonesia, Senin [01/01/2023].Desa Baskara Bakti yang luasnya 634 hektar, memiliki tiga dusun. Dusun Baskara Bakti dan Dusun Kedimpal dihuni keturunan Suku Laut Sekak, serta Dusun Tanah Merah yang mayoritas Suku Melayu.Menurut Juli [83], orang pertama yang menetap dan berkebun kelapa di sekitar Pantai Tanah Merah, sebelum menjadi sebuah dusun pada 2006, dulunya Tanah Merah merupakan “kelekak linsum”.“Masyarakat yang tinggal di kelekak linsum, berasal dari sebuah kampung di sekitar Sungai Lempuyang yang bermuara ke pesisir timur Pulau Bangka. Saat ini menjadi pembatas antara Desa Baskara Bakti dan Desa Jelutung,” lanjutnya.Seiiring waktu, masyarakat kampung menyebar dan meninggalkan Sungai Lempuyang. Mereka membuat kelekak [salah satunya kelekak linsum] di sejumlah wilayah yang saat ini menjadi sebuah desa. Sebut saja Desa Jelutung, Desa Belilik, Desa Cambai, dan Desa Air Mesu, yang semuanya berada di Kabupaten Bangka Tengah.“Sebelum Suku Laut menetap di sekitar Dusun Baskara Bakti dan Kedimpal, kami lebih dulu menetap di sekitar Dusun Tanah Merah. Selain melaut, masyarakat di sini juga berkebun cengkih, lada, durian, kelapa, serta padi darat,” lanjut Juli.Baca: Kelekak, “Rumah Terakhir” Kukang Bangka yang Terancam Punah | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-013-20.json | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Dulu, masyarakat di Dusun Tanah Merah juga rutin mengadakan sedekah kampung setiap bulan Muharram disertai larangan melaut tiga hari. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi dari ketua adat, atau terkena sakit.“Tapi acara itu sudah hilang sejak tahun 90-an, karena tidak ada regenerasi ketua adat. Meski begitu, masyarakat di sini masih memegang teguh nilai-nilai menjaga laut, besar harapan sedekah kampung kembali dihidupkan,” ujarnya.Hingga saat ini, masyarakat dari sekitar Sungai Lempuyang masih terhubung dengan mangrove dan laut.“Nelayan ada yang dari Jelutung, Belilik, Cambai, Air Mesu, dan lainnya. Terkadang ada yang masih satu keluarga, hanya beda desa. Kami kompak untuk menjaga mangrove dan laut,” lanjut Juli.Baca: Durian dan Manggis yang Begitu Menggoda di Kelekak Suku Jerieng Perubahan luasanBerdasarkan penelusuran Mongabay Indonesia, dibandingkan wilayah Dusun Baskara Bakti hingga Pantai Sampur [Desa Kebintik] yang sudah tersentuh penambangan timah, kondisi mangrove dari pesisir Dusun Tanah Merah [Sungai Lempuyang] hingga Sungai Kurau, masih relatif baik.Merujuk jurnal Akuatik Sumberdaya Perairan Universitas Bangka Belitung, berjudul “Perubahan Luasan Mangrove Pesisir Timur Kabupaten Bangka Tengah Menggunakan Citra Satelit ASTER” oleh Navisa Savira, Agus Hartoko, dan Wahyu Adi, luasan mangrove di wilayah tersebut mencapai 964,4 hektar [2017].Namun, luasan mangrove ini jauh berkurang. Pada 2002 [1.104,3 hektar], 2014 [928,17 hektar], dan 2017 menjadi 964,4 hektar. Adapun jenis mangrove yang mendominasi di 5 stasiun penelitian [Tanah Merah, Belilik, Kurau Timur, Kurau Barat dan Penyak], yakni Rhizophora apiculata [bakau], Soneratia alba [perepat], Avicennia lannata [api-api], Avicennia marina [api-api putih], dan Nypah frutican [nipah]. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2023-013-20.json | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Dalam jurnal yang sama, berdasarkan penelitian Haba [2013], penurunan luasan mangrove di Bangka Belitung berkaitan dengan penebangan [industri arang] dan tambang laut.“Akibatnya, populasi kepiting, rajungan, dan hewan hewan yang habitatnya di mangrove berkurang. Padahal kepiting dan rajungan merupakan komoditas utama nelayan lokal. Laju perusakan tidak seimbang dengan gerakan reboisasi hutan dan lahan,” tulis jurnal terbitan 2018 ini.Baca: Sedekah Gunung, Menjaga Keharmonisan Manusia dan Alam di Pulau Bangka Saat ini, kawasan mangrove di Sungai Lempuyang dan Sungai Kurau, menjadi harapan bagi ribuan masyarakat desa di sekitar pesisir timur Kabupaten Bangka Tengah.“Di pesisir timur, cuma mangrove ini yang bagus. Kalau dari depan Baskara Bakti, Tanjung Gunung, Batu Belubang, Sampur hingga Sungailiat, sudah rusak karena banyak penambangan timah,” kata Anjol [38], warga Desa Jelutung yang melaut di sekitar Sungai Lempuyang.Tahun 2021 lalu, sekelompok penambang dengan satu kapal isap berniat memasuki muara Sungai Lempuyang, namun masyarakat menolak.“Kami sudah sepakat untuk menjaga mangrove dan laut di sekitar Sungai Lempuyang hingga Sungai Kurau. Berkaca dari kampung lain, hilangnya mangrove membuat hidup susah,” kata Anjol.Baca: Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka Harus dijagaBerdasarkan kompilasi data Walhi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, di pesisir timur Pulau Bangka terdapat 229.000 hektar zona pertambangan, budidaya [46.122,5 hektar], industri maritim [47,1 hektar], pelabuhan [4.892,5 hektar], dan wisata [16.200,5 hektar].Menurut Jessix Amundian, Direktur Walhi Kepulauan Bangka Belitung, semua aktivitas tersebut dapat mengancam kelestarian ekosistem mangrove, khususnya di pesisir timur Pulau Bangka.“Jika keliling Bangka, mangrove di pesisir barat [Selat Bangka] lebih baik dan rapat,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2023-013-20.json | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Mangrove, Harapan Utama Masyarakat Pesisir Timur Pulau Bangka | Pada 2021, tercatat 10 kasus kecelakaan laut, sebanyak 10 orang meninggal dan 3 luka-luka. Tahun 2022, terjadi 7 kasus kecelakaan laut [7 meninggal dan 13 luka-luka] akibat cuaca ekstrim.“Sebagian besar korban adalah nelayan yang terpaksa melaut saat cuaca ekstrim seperti sekarang,” kata Jessix.Krisis iklim global, yang diperparah aktivitas penambangan serta industri merusak, membuat masyarakat pesisir timur Pulau Bangka rentan terhadap berbagai bencana ekologi.“Mangrove tidak hanya berperan sebagai mitigasi krisis iklim dan bencana, tetapi juga menyelamatkan nyawa dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir timur Pulau Bangka,” tegas Jessix. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2017-078-07.json | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | [CLS] Obrolan lima orang di sebuah gubuk kayu berdinding papan seketika hening. Mencekam. Mereka harus mengatur napas pelan-pelan agar tak menarik perhatian. Seekor harimau dari hutan Suaka Margasatwa Kerumutan Riau, mendekat bahkan hingga berjarak tiga meter di belakang gubuk.Bukan sekadar melintas, anak harimau yang diperkirakan berumur dua tahunan itu justru bermain-main. Duduk santai dan sekali-sekali bergerak berlangsung sekitar 10 menit.“Kami semua takut. Kami diam tapi sempat merekam. Kami mengintip lewat celah dinding papan,” kata Muly Hutomo, Kepala Bidang Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Riau Wilayah I kepada Mongabay, Senin (20/2/17).Muly pada Selasa (7/2/17) yang berada dalam gubuk hanya bisa pasrah. Dia khawatir jika anak harimau itu ditemani sang induk mungkin ke sisi lain gubuk. Waktu itu sudah sore, sekitar pukul 17.00. Mereka hanya berdiam di gubuk sampai si belang kembali ke hutan.“Seperti jinak. Hanya duduk-duduk. Padahal, beberapa meter dari harimau ada beberapa ayam. Ayam ndak diganggu,” katanya.Kejadian serupa juga dialami Man (40) pagi hari di hari sama. Gubuknya sekitar satu kilometer dari Muly. Saat itu anak harimau juga “bermain” di pekarangan gubuk.Saking takut dan kalut, Man meminta anak harimau tak mengganggunya berladang dan mempersilakan memakan ayam atau anjing peliharaan.“Saya kalut, saya bilang, ambil ajalah kalau mau anjing atau ayam tu, jangan ganggu kami. (Harimau) ndak melakukan gerakan apa-apa, hanya duduk aja,” ujar Muly, menceritakan apa laporan Man.Pertemuan manusia dan harimau Sumatrea makin sering. Bahkan keesokan hari, hanya beberapa jam setelah Muly dan tim BBKSDA pergi ke lokasi lain melanjutkan monitoring dan patroli, harimau kembali muncul di dekat gubuk. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-078-07.json | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Sekitar pukul 11 siang, saat seorang ibu mencuci pakaian di parit dekat gubuk, induk harimau muncul dari balik rimbunan hutan di seberang parit. Ibu sangat ketakutan lantaran jarak hanya sekitar tiga meter atau selebar parit. Keduanya sempat diam dan saling menatap. Beberapa orang bapak di gubuk dan melihat kejadian mendekat hati-hati.“(Ibu) pasti ketakutan. Tapi gelagap harimau tidak melakukan apa-apa. Bapak-bapak juga datang sekitar 10 orang. (Mereka) berhadap-hadapan, setelah itu harimau menghilang ke hutan. Kejadian itu berlangsung beberapa menit. Ada sekitar lima menit,” ucap Muly.Menurut dia, harimau sering muncul karena makin aktivitas manusia makin meningkat di wilayah habitat satwa ini. Muly menemukan ada penebangan kayu di areal pemanfaatan lain (APL) dan pembuatan jalan baru. Jalan ini, katanya, langsung berbatasan dengan parit dan Hutan Kerumutan. Juga ada empat gubuk tepat di perbatasan hutan.“Di hutan ini kami menemukan sekitar tiga. Kami jumpai fisik dan jejak kaki, dua anak, satu induk,” katanya.Hutan gambut Kerumutan seluas 1,3 juta hektar adalah habitat penting satwa dilindungi termasuk harimau Sumatera, harimau dahan, beruang madu dan lain-lain. Kawasan ini terus tertekan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan akasia.Bahkan akhir Januari hingga Februari pekan kedua lalu, baik kepolisian maupun BBKSDA telah membakar puluhan gubuk yang ditinggal lari para pembalak. Satu pembalak ditangkap. Ratusan kubik kayu jenis meranti disita. Kebakaran hutan juga terpantau di sini. Penyelundupan trenggiling gagalSementara itu, pada 12 Februari, Polres Bengkalis, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 89 trenggiling (Manis javanica). Puluhan satwa terancam punah ini berasal dari hutan di Sumatera Selatan, akan diselundupkan ke Malaysia melalui pelabuhan rakyat di Bengkalis. Empat orang jadi tersangka. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2017-078-07.json | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Hutan Kerumutan Terjarah, Harimau pun Berkeliaran di Ladang Warga | Dua hari setelah penangkapan, BBKSDA Riau melepasliarkan 80 dari 89 trenggiling ke Taman Nasional Zamrud. Sembilan mati karena pengangkutan dari Sumsel ke Bengkalis dan dalam perjalanan ke Zamrud, Siak, Riau.Kepada Mongabay, Kepala Seksi Wilayah IV BBKSDA Riau, Zanir mengatakan, lepasliar di Zamrud karena hutan konservasi masih alami dan habitat asli trenggiling.Kini empat tersangka ditahan di Polres Bengkalis untuk keterangan dan pengembangan kasus. Para tersangka dijerat UU Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem karena memperdagangkan satwa dilindungi.Kejadian ini hanya berselang satu pekan menjelang peringatan Hari Trenggiling sedunia pada Sabtu (18/2/17). Trenggiling merupakan binatang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia.Di Afrika, satwa ini dimakan, di Tiongkok, daging diyakini memiliki efek penyembuhan dan sebagai makanan mewah. Tahun 2015, Indonesia menyita lima ton metrik trenggiling beku, 77 kilogram sisik dan 96 trenggiling hidup dari Sumatera dengan tujuan Tiongkok. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-052-16.json | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | [CLS] Populasi penguin Afrika (Spheniscus demersus) menurun drastis selama satu abad terakhir. Para ahli mengatakan mereka bisa punah dalam beberapa dekade mendatang, karena kini hanya 2% populasi yang tersisa dari 98% populasi di awal abad ke-20. Setali dengan itu kualitas lingkungan global menurun hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengancam kehidupan.Penguin Afrika adalah penguin tropis. Hewan ini bisa tumbuh mencapai 20 centimeter dengan berat antara 4,4 dan 11 pon. Penguin Afrika termasuk paling mungil di antara spesies penguin lainnya. Ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar merah muda di atas mata mereka. Kelenjar itu membantu tubuh penguin untuk mengatasi suhu tinggi.Dalam biologicaldiversity, disebutkan bahwa penguin ini memiliki garis hitam dan pola bintik-bintik hitam unik di dadanya. Titik-titik itu berbeda pada tiap penguin, seperti sidik jari pada manusia.Ukuran penguin jantan lebih besar daripada betina. Begitu pula dengan paruh si jantan lebih besar sebagai senjata berburu sekaligus pemikat betina saat masa kawin tiba.Di musim berbiak, penguin Afrika biasanya ditemukan dalam jarak 40 kilometer dari pantai. Mereka bergerombol datang ke darat lalu berpencar ke berbagai pesisir untuk beristirahat. Jika selepas mencari makan, bulu mereka terlihat dilapisi lapisan lilin yang membuatnya tidak basah kuyup.Meski lihai dalam berburu, tapi mereka adalah hewan setia. Sebab penguin Afrika merupakan hewan monogami, hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya.baca : Setan Ini Memusnahkan Populasi Penguin di Sebuah Pulau di Australia Penguin berkembang bertelur di antara daratan Hollams Bird Island, Namibia ke Bird Island, hingga Algoa Bay, Afrika Selatan. Di alam liar, umur mereka rata-rata 20 tahun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-052-16.json | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Nasib mereka kini berada di tubir kepunahan. Populasi penguin Afrika mengalami penurunan paling cepat pada abad ke 21 terakhir ini. Direktur riset di The South African Coastal Birds Conservation Foundation (SANCCOB), Dr. Katta (Katrin) Ludynia, membenarkan, hal itu. Menurutnya, kali ini penguin Afrika telah turun signifikan di sepanjang wilayah pantai. Dalam catatan, International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) mereka terdaftar sebagai hewan terancam punah.“(Dulu) ada jutaan penguin di wilayah Pantai Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Namun, data 2021 menunjukkan bahwa kita hanya memiliki 10 ribu pasangan penguin yang tersisa,” ujarnya seperti ditulis africanews, 31 Maret 2022 lalu.Padahal, menurut Dr. Ludynia, ada sekitar 20.000 pasangan penguin pada 20 tahun lalu. Kini, populasi mereka terus menciut. Diduga penyebab utama penurunan populasi penguin Afrika adalah kurangnya ikan di laut. Kata Ludynia, situasi ini disebabkan oleh penangkapan ikan sarden dan ikan teri yang berlebihan. Kehilangan pakan utama berarti awal kematian.Di sisi lain, ikan sarden dan teri jadi industri perikanan yang tengah dikembangkan di Afrika Selatan. Dan penguin Afrika seolah berada diantara dilema antara ekonomi dan konservasi.Ludynia juga mengungkapkan bahwa perubahan iklim, kebocoran bahan bakar, polusi suara bawah laut yang disebabkan padatnya lalu lintas laut menjadi faktor kepunahan lebih cepat bagi penguin tropis itu.baca juga : Hiu, Penyu dan Penguin Sering Berenang Membentuk Lingkaran. Apa Sebabnya? Jalan tengahDitengah kekhawatiran akan kepunah penguin Afrika, tumbuh gerakan sosial. Diinisiasi Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB), yayasan yang berdikasi pada penyelamatan satwa itu menghimpun banyak orang untuk menjadi relawan. Mereka dibina dan diedukasi ragam informasi tentang penguin. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-052-16.json | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Di bidang konservasi, Yayan SANCCOB juga punya tempat rehabilitasi penguin. Punya tugas menyelamatkan penguin sedianya jika terjerat jaring atau tertangkap perahu nelayan. Lalu mereka akan melepasliarkan kembali ke alam.Manajer rehabilitasi SANCCOB, Romy Klusener mengatakan kegiatan yang mereka kerjakan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Sekalipun berat, melalui kegiatan itu mereka punya secuil keyakinan bahwa laju kepunahan bisa diperlambat.Apalagi , Klusener miris melihat telur-telur penguin bersarang di tempat tidak aman. Padahal butuh lubang untuk menyimpan telur. Lubang itu melindungi penguin dari pemangsa dan sinar Matahari.Setelah menetas, anak penguin tetap tinggal di lubang itu sampai usia 3 minggu. Kemudian, anak penguin belajar mencari makan keluar tetapi kembali lagi ke sarang tempatnya ditetaskan.baca juga : Mengenal 10 Burung Terbesar, Tertinggi, dan Sayap Terlebar di Dunia Bulan Mei hingga Agustus adalah waktu untuk menaruh telur. Biasanya, mereka memilih pasir yang mengandung guano atau pasir yang terakumulasi dengan kotoran burung laut itu digunakan penguin Afrika untuk membangun sarang, bertelur hingga membesarkan anak mereka.Akan tetapi, keberadaan guano dibutuhkan sebagai bahan dasar pupuk sehingga acapkali diambil berskala industri. Akibatnya, penguin dipaksa untuk membangun sarang di tempat terbuka, yang lebih rentan berdampak cuaca dan predator.SANCCOB merekomendasikan, salah satu cara untuk melindungi penguin adalah dengan menempatkan sarang buatan untuk koloni mereka. Sarang ini diberi tutup untuk memberikan perlindungan dari predator dan cuaca ekstrem.Ide serupa juga mendorong Pemerintah Afrika Selatan, sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati penguin Afrika, menyoroti perlunya pengembangan desain sarang yang paling cocok untuk pilihan habitat. Sejauh ini belum ada tindaklanjut pembuatan habitat baru untuk penguin. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-052-16.json | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Populasi Menyusut, Penguin Afrika Bisa Punah Beberapa Dekade Lagi | Peneliti Penguin Afrika, Lauren Waller, tengah merancang sarang buatan dalam berbagai bentuk dan bahan konstruksi di Namibia. Katanya, sarang yang dibuat mesti meniru lubang alami. Beberapa bahan, seperti fiberglass, dinilai cocok menciptakan lingkungan yang kering dan hangat di dalam sarang.baca juga : Dari Luar Angkasa, 1,5 Juta Penguin Adélie Terpantau di Antartika Sarang buatan dapat meningkatkan keberhasilan pengembangbiakan penguin Afrika. Tetapi harus ditimbang dampak kerugiannya yaitu pertumbuhan ektoparasit yang bisa jadi penyakit bagi penguin. Agaknya, penguin memilih bersarang di atas guano, adalah untuk membunuh parasit secara alami.“Oleh karena itu penting untuk mengetahui jenis dan karakteristik sarang mana yang memiliki ektoparasit paling rentan,” tulis Lauren dalam The Conversation.Sementara laporan 2019 dirilis panel ahli Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memperingatkan, laju kepunahan ragam hayati telah berdampak terhadap keberlangsungan hidup seluruh makhluk di Bumi, termasuk manusia. Setidaknya, 15.000 hasil kajian ilmiah menjadi dasar laporan ini. Dan barangkali penguin Afrika, salah satunya. Sumber : africanews.com, dailysabah.com, biologicaldiversity.org dan theconversation.com [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-048-13.json | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | [CLS] Penanganan masalah Sungai Citarum dikebut. Program-program rekaya fisik getol dilakukan meski kondisi sungai terbesar di Jawa Barat itu tak kunjung membaik. Triliunan Rupiah sudah dikucurkan dalam 30 tahun terakhir, guna memulihkan sungai sepanjang 297 kilometer ini.Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Juga, lembaga donor seperti Asian Develoloment Bank (ADB) yang bersedia memberi pinjaman untuk Citarum.Proyek besar terakhir yang dicanangkan adalah Integrated Citarum Water Resorces Management Investment Program yang didanai oleh pinjaman ADB sebesar US$ 500 juta atau setara 6 triliun Rupiah. Pelaksanaan efektifnya mulai 2008 di bawah skema multitranch selama 15 tahun.Program ini tidak diketahui masih berjalan atau tidak, terlebih setelah bergulirnya program baru yaitu Citarum Harum yang didukung Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Pastinya, sejauh mana keberhasilan program besar itu, belum diketahui pasti, karena sampai hari ini Sungai Citarum masih didera ribuan ton limbah industri dan limbah rumah tangga.Melihat kembali persoalan Citarum, memang cukup pelik dan multidimensi. Membahas berbagai permasalahnya tentu saja harus diimbangi solusi dengan kualitas setara. Alasan ini yang membuat program Citarum Harum yang diresmikan Presiden Jokowi Febuari 2018 lalu, dinilai berbeda karena memakai skema terintegritas.Baca: Menanti Sungai Citarum Pulih, Akankah Terwujud? Meski penanganan Citarum tidak lagi parsial dan sudah ada kata sepakat perihal itegritas, namun faktanya, peta jalan atau roadmap pengendaliannya belum jelas. Ini terkait mekanisme akan seperti apa dan bagaimana Citarum kedepan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-048-13.json | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Akhirnya, beberapa proyek strategis yang menyoal Citarum kembali digulirkan. Tujuannya sama; memperbaiki kualitas Citarum, mengendalikan banjir, mengatasi persoalan lingkungan di DAS Citarum, dan menyediakan pasokan air baku.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaharan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang berwenang terhadap badan sungai melakukan langkah struktural. Seperti, melakukan normalisasi Sungai Citarum hulu (2017-2019) dengan anggaran Rp78 miliar, pembangunan floodway Cisangkuy paket I dan II (2015-2019) Rp311 miliar dan Rp 320 miliar.Normalisasi juga dilakukan di beberapa anak sungai Citarum seperti Sungai Cimande dengan anggaran Rp93,15 miliar, Sungai Cikijing Rp92,56 miliar, dan Sungai Cikeruh Rp53,31 miliar yang ditargetkan rampung pada 2018. Pembangunan Embung Gedebage di Kota Bandung dengan biaya Rp85,48 miliar juga ditargetkan di tahun yang sama. Kemudian, yang sedang berjalan sekarang Kolam Retensi sebagai pengendali banjir di Bandung Selatan. Dengan dana Rp203,83 miliar, nantinya, kolam tersebut diproyeksikan menampung limpasan Sungai Citarum di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah sekitar 1 meter dan mengurangi luas genangan dari semula 342 hektar menjadi 41 hektar.Kolam retensi yang berada persis di sisi Sungai Citarum ini memiliki luas 8,7 hektar dengan kapasitas tampung 220 ribu meter kubik. Dilengkapi juga 3 unit pompa pengendali banjir berkapasitas 3,5 meter kubik/detik dan 1 unit pompa harian berkapasitas 1,5 meter kubik/detik.Sekitar 30 kilometer dari Kolam Retensi Cieuteung, BBWS Citarum tengah melakukan pembangunan terowongan atau tunnel di Curug Jompong yang rencananya rampung pada 2019 mendatang. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp352 miliar, untuk panjang terowongan sepanjang 2×230 meter yang berfungsi mempercepat laju arus Sungai Citarum. Tidak realistis | [0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-048-13.json | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Terkait banjir Citarum, warga di Baleendah dan Dayeuhkolot, sepertinya, sudah lelah bencana ini. Asep warga Baleendah menuturkan, rekayasa fisik Citarum tidak menyelesaikan persoalan, malah memindahkan persoalan ke wilayah lain. “Dulu sudah. Rekayasa sungai berupa pelurusan pada bagian yang berkelok,” gumam Asep.Geolog T. Bacthiar berpendapat, wacana pembangunan terowongan Curug Jompong hanya akan mengulang kegagalan yang sudah. Sedimen sungai akibat erosi di hulu akan terbawa aliran sungai dan menjadi masalah pada Waduk Saguling. Limpahan material yang dibawa aliran sungai bakal membuat volume sedimentasi di Waduk Saguling menjadi lebih tinggi. Jika tidak siap dengan konsekuensi gangguan operasional pembangkit listrik, maka pemerintah disarankan mengkaji kembali proyek tersebut.“Kalau tidak siap, berarti jangan lakukan itu. Kalau masih butuh energi dari Saguling, tidak perlu bikin terowongan yang dianggap solusi banjir. Padahal keliru sebetulnya,” ujar dia. Bila diasumsikan, skenario kerugian ekonomi seandainya Citarum terus menerus mengalami degradasi adalah senilai US$ 3 miliar/tahun dari energi listrik yang dihasilkan 3 waduk di Citarum yaitu 1.400 MW yang setara 16 juta ton/tahun BBM atau 5 miliar kwh/tahun listrik. Belum lagi kerugian bila air Citarum tidak lagi mengairi sawah seluas 420.000 hektar. Asumsi itu di luar kerugian dari sektor-sektor lain seperti perikanan, air baku, infrastruktur, dan lainnya.Selama ini pun, kerugian negara pada Sungai Citarum tidak ketahui. Begitupun program-program yang dicanangkan. Ketimbang melakukan proyek yang minim kajian, Bachtiar menyarankan untuk mengentaskan perkara banjir di Citarum dengan merevitalisasi kali-kali maupun danau penampungan air yang telah mati sepanjang DAS Citarum. Langkah restorasi tersebut dianggap lebih ramah lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-048-13.json | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Citarum Masih Berkutat Masalah Meski Berbagai Proyek Diluncurkan | Walaupun revitalisasi Citarum bukan hanya harus dilihat dari sisi ekologisnya saja, tetapi juga dari dimensi lain yang berkaitan. “Namun, setidaknya itu lebih bijaksana. Memperbaiki Citarum sekarang itu harus memperbaiki hutan, tidak ada jalan lain,” tandas Bachtiar. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-044-01.json | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | [CLS] Upaya penyelundupan 455 ekor trenggiling mati dengan berat 1.390 kilogram melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya tujuan Singapura berhasil digagalkan. Petugas Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, menyita barang bukti tersebut yang dikemas dalam 43 kotak dan disamarkan bersama ikan segar.Iwan Hermawan, Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, menuturkan tertangkapnya pelaku berinisial KWP, asal Sidoarjo, Jawa Timur, berawal dari kecurigaan petugas dan PT. JAS selaku cargo handling, mengenai ekspor barang yang tidak sesuai dengan pemberitahuan alias dokumen pelengkap pabean.“Informasi dokumen ekspor menyebutkan barang itu sebagai ikan segar. Setelah diperiksa, isinya trenggiling mati yang sudah tidak ada kulitnya. Ada dua karton berisi ikan segar, sedangkan 41 karton merupakan trenggiling. Modusnya, diatas paket tersebut dilapisi ikan segar sebagai kamuflase,” kata Iwan.Petugas masih menelusuri dari mana trenggiling yang akan diekspor ke Singapura berasal. Meski, berdasarkan informasi dari Bea Cukai Jakarta yang juga pernah menggagalkan penyelundupan trenggiling, satwa ini diperoleh dari di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. “Tersangka belum mengaku dari mana asal barang tersebut. Ia hanya mengaku menerima titipan dari orang yang mengirimkan. Hingga di sini mata rantai putus.”Iwan menambahkan, trenggiling termasuk komoditi yang laku di pasar mancanegara, seperti Singapura, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Dari penyidikan petugas, nilai jual dagingnya seberat 1,3 ton akan mencapai 3,4 miliar rupiah. Atau, 2,5 juta rupiah per kilogram.“Biasanya dijual ke pasar Singapura sebagai bahan kosmetik, bahan makanan restoran, hingga bahan obat-obatan tradisional. Belum lagi sisiknya, yang menurut informasi dapat digunakan untuk precursor bahan pembuat sabu.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-044-01.json | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Ratusan Trenggiling yang akan Diselundupkan melalui Bandara Juanda Ditulis Ikan Segar | Atas perbuatan yang dikategorikan menyerahkan pemberitahuan pabean palsu atau dipalsukan, dan barang tidak sesuai dengan pemberitahuan, pelaku terancam pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun. Atau, denda paling sedikit 100 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah.”Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Kelas IIA Sidoarjo. Sedangkan barang bukti akan dimusnahkan, dan dilakukan penyisihan sebagian untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Sidoarjo demi kepentingan pembuktian,” tandas Iwan.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rahmad Subagyo menambahkan, trenggiling merupakan satwa dilindung di Indonesia dan dunia, karena termasuk apendik 1 atau sangat langka. Penyelidikan yang dilakukan masih menelusuri jaringan maupun asal satwa itu didapat. “Penyidikan masih dilakukan, sambil kami informasikan ke BKSDA Jatim dan Balai Karantina guna penanganan lebih lanjut,” ujar Rahmad.Trenggiling (Manis javanica) merupakan satwa yang tubuhnya dilindungi sisik. Di Indonesia, populasinya tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Meski telah dilindungi, namun perburuan terus terjadi. [SEP] | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | [CLS] Hingga kini, pemerintah Bali belum memutuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2019-2039. Rencana reklamasi dan penambangan pasir masih jadi perdebatan.Belum usai soal rencana reklamasi di Teluk Benoa oleh PT TWBI, kini ada reklamasi pengembangan bandara dan pelabuhan laut. Bahkan perluasan Pelindo di Pelabuhan Benoa sudah berdampak pada kerusakan hutan mangrove sekitarnya.Dalam draft terakhir Ranperda RZWP3K yang diterima Mongabay Indonesia per 9 Mei 2019 ini, ada pengalokasian perluasan kedua proyek pusat itu. RZWP3K berfungsi sebagai instrumen penataan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di wilayah perairan, dan dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir. Karena itu RZWP3K posisinya sangat strategis, terlebih pengembangan pesisir di Bali jadi incaran investor.baca : Aktivis Khawatirkan Hilangnya Kawasan Konservasi Pesisir Bali RZWP3K juga berfungsi untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Bagaimana memadukan dua kepentingan itu?Peningkatan aksesibilitas, dukungan prasarana dan sarana dalam RZWP3K, dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan, daya dukung atau kapasitas pelabuhan angkutan laut dan penyeberangan yang telah ada. Strateginya dengan pengembangan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara bertahap. Pemprov Bali juga berencana membangun bandara baru di Kabupaten Buleleng untuk peningkatan aksesibilitas wilayah pesisir Bali Utara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Rincian rencana alokasi ruang dalam RZWP3K memuat kawasan, zona, dan subzona beserta kodenya, lokasi, luas, titik koordinat dan nomor lembar peta. Kawasan pemanfaatan umum terdiri atas zona pariwisata, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona pendaratan pesawat, zona bandar udara, zona pergaraman, zona hutan mangrove, zona pertambangan dan energi, zona militer dan daerah larangan, dan zona pemanfaatan lainnya.Zona Hutan Mangrove (pasal 19) meliputi pantai berhutan mangrove di Desa Pejarakan dan Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng. Zona ini dapat diperuntukkan bagi wisata alam. Subzona pasir laut meliputi perairan lepas pantai Kuta, Badung dan subzona pembangkit listrik meliputi perairan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng.Kawasan Konservasi meliputi Taman Nasional Bali Barat, Tahura Ngurah Rai di perairan Teluk Benoa, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Kawasan Konservasi Maritim (KKM).baca juga : Empat Rencana Proyek Besar Mengancam Pesisir Bali Selatan Pasal 46 menyebutkan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.Pasal 47, setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Izin pengelolaan diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional. Setiap orang dan atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran laut, wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.Misalnya melakukan rehabilitasi atau membayar biaya rehabilitasi kepada negara. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Di antaranya peringatan tertulis, penghentian sementara, sampai pencabutan izin.perlu dibaca : Areal Tahura Mangrove Rusak Karena Reklamasi Pelindo, Bagaimana Penegakan Hukumnya? [Bagian 2] Catatan kritisPermana Yudiarso dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BSPL) Denpasar memaparkan sejumlah isu krusial pembahasan Ranperda RZWP3K. Di antaranya, pertama, belum ada kepastian secara geospasial mengenai batas wilayah perairan masyarakat hukum adat (MHA). Pemprov Bali mengatur MHA melalui Perda No.5/2019, yang mendasari pentingnya melibatkan MHA dalam proses penyusunan RZWP3K.Kedua, reklamasi yang belum sesuai prosedur sehingga merusak ekosistem perairan. Isu reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Benoa dan perluasan runway/fasilitas bandara Ngurah Rai sisi barat.“Harus dipahami bahwa perluasan fasilitas publik tersebut merupakan salah satu kebutuhan pengembangan agar dapat menampung pergerakan orang dan barang yang masuk dan keluar,” ingatnya.Perluasan Pelabuhan Benoa dengan teknik reklamasi telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sementara pelaksanaan reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Dalam proses reklamasi yang sudah dilakukan di Bandara Ngurah Rai, pencegahan dampak kegiatan yang berisiko merusak lingkungan wajib mendapatkan penanganan dan menjadi syarat dalam perizinan yang ada. Perluasan pelabuhan Benoa menurutnya telah diawasi secara ketat oleh Menteri Perhubungan (pelaksanaan reklamasi pelabuhan) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pengawas lingkungan hidup). Terutama proses pengurugan yang berpotensi mencemari perairan sekitar dan berdampak terhadap aktivitas pariwisata di sekitarnya.Salah satu isu yang menguat dalam perluasan bandara adalah Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Zona Lindung (L3) yang berada di sisi barat lokasi reklamasi. Zona L3 merupakan kawasan lindung yang diatur dalam Perpres No.51/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kaawasan Strategis Nasional Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Pengawasan dimulai dari pada tahap pengambilan sumber material dan pelaksanaan reklamasi.perlu dibaca : Ini Alasan Kenapa Pelindo Wajib Buka Dokumen Reklamasi Perluasan Pelabuhan Benoa Penambangan pasir laut pada Dokumen Antara RZWP3K Provinsi Bali menjadi salah satu sorotan publik. Terdapat rencana alokasi ruang untuk penambangan pasir laut di Kabupaten Badung. Secara teknis, Anggota Pokja RZWP3K Provinsi Bali yaitu Dinas Tenaga Kerja dan ESDM mengusulkan adanya alokasi ruang di perairan untuk penambangan pasir laut. Alokasi ruang pengambilan pasir laut dicadangkan untuk mengisi kebutuhan program perlindungan garis pantai/abrasi di Bali, terutama pada wilayah pantai sebagai lokasi tujuan wisata yang abrasi. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Pencegahan dampak penambangan pasir laut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33/2002 tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut. Dalam Dokumen Antara RZWP3K, rencana alokasi ruang penambangan pasir laut berjarak ≥ 2,1 mil laut dan pada kedalaman ≥ 20-40 meter, seluas 938 Hektar. Namun dalam dokumen ini tidak disebutkan peruntukan tambang pasir laut ini untuk kegiatan apa dan pada waktu kapan. “Hal ini harus diperjelas dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah sehingga tidak menimbulkan pertanyaan banyak pihak,” catat Permana.Walhi Bali dalam beberapa kali diskusi dan dalam aksi ForBALI mendorong kesadaran publik untuk memberi perhatian pada rencana reklamasi perluasan bandara di zona konservasi dan dampak penambangan pasir.Made Iwan Dewantama dari Conservation International (CI) Indonesia yang ikut dalam pembahasan menyebut Perda RZWP3K yang sangat penting ini harus disusun terutama dalam akurasi penggunaan peta dasar dan peta tematik. Ini membutuhkan koordinasi yang intensif dengan para pihak yang memiliki data (wali data) juga terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang sudah ada.Fakta, data dan informasi ini menurutnya harus dikemas dan dianalisis untuk disajikan sebagai referensi penentuan alokasi, arahan pemanfaatan kawasan perairan Bali yang mampu mengatur semua kepentingan para pihak. “Contoh sederhana, bagaimana RZWP3K Bali mampu memberikan solusi atas konflik pemanfaatan perairan oleh nelayan dengan alur laut kapal besar (tanker) yang sering merusak jaring nelayan,” katanya. Penyusunan RZWP3K Bali juga menurutnya menghadapi tantangan dalam mengakomodasi rencana-rencana pemanfaatan wilayah perairan yang dilakukan oleh BUMN. Seperti PT. Angkasa Pura yang akan memperluas Bandara Internsional I Gusti Ngurah Rai dengan melakukan reklamasi hingga seluas 119 ha dan di antaranya masuk kawasan konservasi L3 seluas 12,15 ha. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-054-15.json | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | Inilah Isu Krusial dalam Perdebatan Ranperda Zonasi Pesisir Bali | “Banyaknya kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan wilayah perairan Bali membuat penyusunan RZWP3K Bali menjadi molor dari waktu yang direncanakan,” catat Iwan. Ia berharap proses penyusunan partisipatif dan membangun safe guard yang kuat hingga 20 tahun ke depan sehingga Perda itu tidak bisa disusun secara asal-asalan.Sementara Jaya Ratha dari Coral Reef Alliance yang juga hadir dalam diskusi terfokus menekankan kepastian kawasan konservasi perairan karena perencanaan telah berlangsung lama seperti Bali Marine Protection Area Network dari 2011. Ketika itu hambatannya, kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum yakni RZWP3K. Ada saling tarik kepentingan untuk pemanfaatan kawasan yang diusulkan sebagai daerah konservasi.Ia berharap perencanaan dalam RZWP3K tidak hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu tapi memperhatikan kesesuaian ruang berdasarkan sains yang kuat. “Pengakuan terhadap hak pengelolaan bersama dengan masyarakat melalui co-management untuk mengurangi tekanan terhadap daerah-daerah terumbu karang,” harapnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-017-15.json | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | [CLS] Sejak dilaporkan ke Polda Jawa Barat (Jabar) 23 Januari 2013, , penyidikan kasus pertambangan yang menyeret Perhutani dan 12 perusahaan tambang di Bogor, belum ada perkembangan berarti. Walhi sudah menerima lima berkas surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPPHP), tetapi penanganan kasus masih jalan di tempat. Langkah lanjutan, Walhi pun akan melaporkan kasus ini ke KPK.Munhur Satyahaprabu, Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional, mengatakan, pelaporan ke KPK karena kerugian negara atas dugaan pelanggaran praktik KSO sangat besar. Walhi Jabar merilis angka kerugian mencapai Rp78,59 miliar. “Kami akan laporkan ke KPK dalam waktu dekat,” katanya dalam diskusi di Bandung, Kamis (5/9/13).Untuk penanganan di Polda Jabar, dia meminta polisi transparan.“Kami minta ke Polda kendala dimana. Keterbukaan informasi penanganan kasus ini penting.” Menurut dia, perlu komitmen Polda dalam menuntaskan kasus ini agar tak dipetieskan. “Jika itu terjadi, membuktikan Polda tak punya kapasitas mengungkap kasus ini. Ini akan jadi preseden buruk. Mengungkap kasus gamblang susah, apalagi kasus korporasi,” ucap Munhur.Munhur menyarankan, Polda segera memeriksa direksi Perum Perhutani, Dewan Pengawas, Badan Lingkungan Hidup dan kepala daerah. “Semua harus dipanggil. Ini akan menentukan apakah kasus ini merupakan tindakan korupsi penyalahguaan wewenang atau penggelapan anggaran negara.”Pendekatan hukum, katanya, seharusnya menggunakan multi legal enforcement dan multidoor. Jangan hanya menggunakan UU No. 41 tentang Kehutanan. “Polisi juga tak bisa sendirian, harus menggandeng pihak lain seperti LSM dan akademisi untuk mengungkap kasus ini.”Wahyu Widianto, Koordinator bidang Advokasi Walhi Jabar mengatakan, SP2HP terakhir diterima Juli dengan isi tak ada perkembangan apapun. “Polda mengatakan perlu keterangan para ahli. Sampai detik ini belum ada tindak lanjut lagi.” | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2013-017-15.json | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Perhutani, menganggap kawasan pertambangan merupakan hutan produksi perbatas. Saat Walhi Jabar investigasi ke lapangan, menemukan hal berbeda.“Kawasan itu hutan campuran memiliki tingkat kemiringan cukup terjal hampir 45 derajat. Menurut kami itu hutan lindung. Kalau hutan produksi harusnya jenis tumbuhan homogen, ketika kami ke sana tumbuhan sangat heterogen. Istilah hutan produksi terbatas juga tak ada dalam UU.”Di dalam perjanjian KSO itu, yang menjadi landasan hukum PP nomor 30 tahun 2003, Permenhut nomor 50 tahun 2006 dan keputusan-keputusan direksi. Tak ada izin dari Menteri Kehutanan.“Dalam Permenhut nomor 50 itu memang ada pasal enam menyebutkan reklamasi dan rehabilitasi bisa di kawasan hutan yang mengandung bahan galian. Ini yang menjadi multitafsir. Kalau kita balik lagi ke UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 dijelaskan tidak ada kegiatan tambang dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan,” kata Wahyu.Achmad Sjarmidi, Pakar Kehutanan ITB, mengatakan, kerugian negara, sebenarnya masih sangat besar. Sebab, Walhi Jabar belum menghitung kerugian masyarakat sekitar.“Kita jangan terpaku pada angka kerugian negara. Karena kerugian masyarakat sangat tinggi. Berapa penyakit yang ditimbulkan dari pertambangan itu, berapa banyak air yang kotor harus dihitung. Masyarakat sudah tak bisa mengambil air bersih lagi. Air harus beli. Ini menunjukkan penurunan kualitas lingkungan,” katanya.Dia mengatakan, sejak dimintai pendapat Walhi Januari lalu, sudah melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. “Itu praktik bukan reklamasi dan rehabilitasi, tapi eksploitasi. Di surat perjanjian tercantum kalimat untuk reklamasi dan rehabilitasi, perlu dilakukan pengambilan galian. Itu kan kedok, ada pemahaman yang aneh. Masa mau rehabilitasi dengan menggali tambang?” kata Sjarmidi. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2013-017-15.json | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Walhi akan Laporkan Kasus KSO Perhutani ke KPK | Menurut dia, Perhutani menggunakan kata reklamasi untuk menghindari tanggung jawab. “Rehabilitasi itu seharusnya mendekati ke kondisi semula. Harusnya pakai istilah restorasi, bukan rehabilitasi dan reklamasi. Fakta-fakta yang dikumpulkan Walhi Jabar sudah gamblang mengatakan ada pelanggarakan dalam praktik KSO Perhutani itu.” “Jika sampai detik ini polisi masih kesulitan, itu hal yang sangat aneh.”Menurut pengakuan warga, banyak sumber mata air tercemar. Tak hanya merugikan masyarakat yang tinggal di sana, juga satwa liar di hutan seperti burung dan monyet. Beberapa perusahaan yang mengolah hasil tambang di lokasi hutan menyebabkan Sungai Cibolang tercemar. Padahal, sungai itu sumber mata air utama warga Dusun Rengganis dan Desa Cintamanik, Cigudeg Bogor.“Dulu saat awal beroperasi PT Indoloma Perkasa, banyak monyet mati karena minum air sungai yang tercemari pertambangan. Ada juga air terjun yang dulu tinggi tujuh meter, sekarang hanya tersisa setinggi mata kaki,” kata Bayu Kurnia, warga Desa Cintamanik, Cigudeg Bogor.Bayu mengatakan, mencuatnya kasus pertambangan berkedok KSO oleh Perhutani ini berawal dari sengketa tanah antara warga dan Perhutani. Luas lahan warga yang diklaim seluas 2.800 hektar tahun 2004. “Kasus itu sempat dibawa ke Komnas HAM. Setelah dokumen-dokumen dipelajari Walhi, ternyata ada praktik pelanggaran KSO.”Dedi Mizwar, Wakil Gubernur Jabar yang hadir dalam acara itu mengatakan akan mendorong penyelesaian kasus ini. “Mari bersama-sama mendorong penyelesaian kasus ini. Penegakan hukum harus jelas. Saya siap berkomitmen mendorong penyelesaian kasus ini.” [SEP] | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2016-033-18.json | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | [CLS] Hampir tujuh dasawarsa lalu Indonesia merdeka, terbebas dari belenggu tangan penjajah. Tentu setiap dari kita memiliki penafsiran akan hal itu. Terlepas dari suka cita kemerdekan, tapi nyatanya kita masih lupa akan problematika yang menerpa negeri ini.Tengok saja, bagaimana persoalan lingkungan dan satwa endemik Indonesia kian terdegradasi dan terancam dari tanah yang dijuluki jamrud katulistiwa.Akhir pekan lalu, satwa dilindungi jenis Elang Ular Bido (Spilornis cheela), pemiliknya Dede Suherlan (55) warga asal Pasirmalang, Lembang, Bandung Barat menyerahkan kepada Pusat Konservasi Elang Kamojang, Garut, Jawa Barat.Pemiliki elang ras Jawa –Bali ini, Dede berujar, kepemilikan elang tersebut berawal ketika ukuran elang masih kecil. Itupun kata dia, didapat dari penjual yang nenawarkan hewan dilindungi tersebut kepada anaknya.Dia menuturkan, awalnya dia tidak mengetahui hewan yang baru dibelinya merupakan satwa pemuncak rantai makanan. Ketika sudah dipelihara, kata dia, baru nampak terlihat dari besarnya ukuran dan motif bulu elang muncul.“Waktu itu masih kecil mau saya langsung dilepasin, tapi takut malah nantinya diburu orang. Jadi saya putuskan untuk dipelihara dulu sampai gede,”ujar Dede disela-sela acara Pameran Foto Elang tahun 2016 oleh komunitas pemotret burung Eloner Indonesia, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (27/08/2016) lalu.“Saya tahu itu (elang) dilindungi, takut memeliharanya karena ada aturannya makanya saya serahkan hari ini. Awalnya saya mau lepasin langsung, Lalu saya ketemu dengan pemoto elang, kata mereka tidak boleh memelihara elang karena dilarang harus dilepaskan. Terus saya diajak kesini untuk diserahkan ke pusat konservasi elang ,” pungkas dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2016-033-18.json | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Ketua konservasi Elang Kamojang, Zaini Rakhman memperkirakan usia elang tersebut berumur kurang dari 1 tahun. Pihaknya, akan segera melakukan proses karantina untuk mengetahui kondisi elang. Setelah itu direhabilitasi untuk memulihkan sifat alamiahnya sampai akhirnya dilepasliarkan kembali.Zaini mengungkapkan banyak sekali kasus penjualan yang memperdagangkan anakan elang. Itu dapat menurunkan populasi di alam sebab elang agak lama dalam berbiak. Dia menyebutkan, elang yang ada di penakaran ditambah dengan hasil penyerahan dari warga tersebut genap berjumlah 48 ekor. Tetapi , baru 15 ekor saja yang berhasil dilepaskanliarkan ke habitat semula.“Elang bido ini katanya didapatkan di kawasan Lembang Bandung. Karena kawasan jelajah elang ini cukup luas, maka salah satu upaya pelepasliaran idealnya adalah di tempat semula ditemukan. Tapi kami belum tahu apakah Lembang ini kawasan jelajahnya atau daerah persebarannya. Nanti akan kami cek terlebih dahulu,” papar dia.Zaini menpresentasikan penurunan populasi elang disebabkan 40 persen rusaknya habitat dan 50 persen perdagangan satwa mencapai lebih dari. Dia menuturkan dalam kurun waktu 1 tahun hampir 40 ekor elang hilang dari habitat aslinya.Indonesia sendiri memiliki 75 spesies elang dan diantara kondisinya sekarang ada beberapa masuk ke dalam kategori konservasi kritis, genting, sangat jarang hingga kurang terperhatikan.“Tentu kondisi ini miris sekali, ada jenis elang ular yang kategorinya sangat jarang dan hanya hidup pulau Mentawai. Perlu ada upaya serius dari semua pihak untuk mempertahankan agar tidak punah,” kata Zaini.Elang berperan secara ekologis sebagai puncak rantai makanan dalam ekosistem. Jika salah satu dari rantai makan terputus maka akan berpengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-033-18.json | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | “Untuk melepasliarkan 1 ekor elang saja ke alam, kami susahnya minta ampun. Perlu tenaga serta usaha keras dengan dana yang tidak sedikit. Jika kondisi sebaliknya malah elang terus diburu dan diperjualbelikan dan habitatnya dirusak. Mesti bagaimana lagi upaya pelestariannya? Mari kita sama – sama melindungi satwa langka ini,” imbuh dia.Visualisasi KonservasiPameran foto elang 2016, kata penggagas pameran, Amri A Zaenur menjelaskan ingin mengedukasi masyarakat lewat fotografi untuk pelestarian satwa dilindungi khususnya elang.“Sebetulnya kami terbentuk dari hobi yang sama yaitu memotret. Cuma kami ingin sesuatu yang beda sebagai objeknya. Karena sebagian dari kami kagum akan sosok burung garuda, ya kami mencoba memotret kegagahan burung elang,” kata Amri yang juga sebagai Pembina Komunitas Elanor Indonesia.Dia memaparkan, Komunitas yang terbentuk 2 tahun lalu kini telah menjelejahi sebagian besar kawasan Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Elanor Indonesia dalam perjalanannya juga sudah mengabadikan lebih dari 20 spesies termasuk elang Afrika yang bermigrasi ke Indonesia lewat jepretan kamera.Amri mengatakan kadang perlu waktu dua minggu lebih untuk mendapatkan satwa predator tersebut. Menelusuri hutan hingga berada di tengah hutan untuk mencari keberadaan elang.Ketika Mongabay menanyakan perlihal kondisi habitat elang di alam bebas, Amri menjawab kebanyakan dalam kondisi rusak. Dikatakan Amri, kondisi tersebut karena tidak adanya burung – burung di dalam hutan.“Dari Indikator tersebut jelas bisa dikatakan ada salah satu rantai makanan terputus dan bisa disimpulkan bahwa hutan tersebut dalam kondisi tidak sehat,” ucap dia.Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memburu burung – burung kecil di hutan, sebab dapat berdampak pada keseimbangan ekologi hutan. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2016-033-18.json | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Mengharukan.. Orang Ini Menyerahkan Elang Ular Bido Di Pameran Foto Elang | Pameran yang menampilkan 32 foto elang, kata dia, hendaknya menjadi bahan refleksi dari kemerdekaan Indonesia. Dia berharap dengan digelarnya pameran tersebut dapat menyadarkan masyarakat supaya lebih peduli dan mesyukuri alam yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada bangsa kita agar dimerdekakan seperti halnya kita merdeka. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2019-076-06.json | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | [CLS] Sepanjang Selasa (19/02/2019) malam, telah terjadi fenomena bulan yang cukup menarik, yang disebut super snow moon.Berbeda dengan supermoon yang terlihat sebelumnya, yaitu pada 21 Januari 2019 lalu, supermoon kali ini mungkin yang terbesar dan terterang di tahun 2019. Ini terjadi karena Bulan berada pada jarak terdekatnya dengan perigee (titik terdekat bulan ke Bumi dalam orbit bulanannya), yaitu 356.761 kilometer.Itu berarti 15% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya.baca : Supermoon, Saat Bulan Tampak Lebih Besar dari Biasanya Ukuran supermoon ini, sebetulnya jika dilihat tanpa menggunakan teropong, tampak sama saja dengan supermoon yang lainya, atau bahkan bulan-bulan purnama lainnya.Supermoon berikutnya dipastikan akan kembali menghiasi langit pada 21 Maret mendatang. Bedanya, jarak bulan dengan perigee mencapai 360.000 kilometer.Menurut National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika, istilah ‘bulan salju’ adalah nama bersejarah yang diberikan pada bulan purnama kedua di musim dingin oleh suku-suku asli Amerika, karena salju turun sepanjang tahun ini. Hujan salju lebat juga merupakan alasan untuk nama alternatifnya – bulan kelaparan, karena kurangnya ketersediaan makanan.Beberapa nama lainnya adalah bulan es dan bulan badai. Ini dikuatkan dengan terjadinya banyak badai salju di banyak daerah Amerika beberapa waktu menjelang terjadinya super snow moon ini.baca juga : Fenomena Tiga Supermoon Ternyata Berpengaruh Kepada Aktivitas Satwa Laut. Seperti Apa? Hadi Saputra, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Bogor mengatakan dinamakan super snow moon karena warnanya yang putih seperti salju jika dilihat dari bumi. Dan ini berbeda dengan purnama lainnya yang berwarna agak kekuningan. Warna ini tergantung dari jarak dan kecerahan langit waktu terjadinya supermoon ini | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-076-06.json | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Indahnya Super Snow Moon, Purnama Paling Besar dan Terang | Seperti pada purnama yang lainnya pula, super snow moon juga berpengaruh kepada pasang surutnya air laut. Sehingga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat yang ditinggal di kawasan pesisir waspada, karena fenomena ini berpotensi mempengaruhi pasang maksimum air laut di pesisir utara Jakarta, pesisir utara Jawa Barat, pesisir utara Jawa Tengah, pesisir utara Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Barat.Pasang maksimum dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar-muat di Pelabuhan.menarik dibaca : Foto : Begini Uniknya Micro Blood Moon Terlama yang Terjadi Seabad Sekali [SEP] | [0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-093-14.json | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | [CLS] Inilah salah satu burung yang paling dikenal oleh publik. Di Indonesia, burung sejenis jalak berwarna hitam berkilau dengan piala kuning di kepalanya ini umum dijumpai di hutan dataran rendah Sumatera dan Kalimantan, termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya hingga ke Nusa Tenggara. Burung ini digemari karena mampu menirukan suara manusia.Tiong emas (dalam bahasa Inggris disebut Common Hill Myna atau Talking Myna) tersebar dari India timur, China selatan, Indochina, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Hutan di Pulau Jawa dan Bali dulu juga memiliki jenis ini dalam jumlah besar, namun kini penangkapan dan kerusakan hutan menyebabkan tiong emas sulit ditemui di alam. Menurut penelitian Feare (1999) spesies ini namun telah diperkenalkan dan berhasil ditangkarkan di daerah lain, terutama Florida, Hawaii, Jepang, hingga Puerto Ric0.Konvensi internasional perdagangan jenis terancam punah (CITES) mencatat burung bernama latin Gracula religiosa ini marak diperdagangkan dalam jumlah besar di pasar domestik maupun internasional. “Salah satu anak jenis tiong emas yang banyak diburu di Indonesia yaitu tiong emas dari Nias yang dikenal oleh masyarakat dengan nama beo nias,” ujar Jihad, Bird Conservation Officer Burung Indonesia.Jika tiong emas mampu menirukan suara manusia, rahasianya terletak pada syrinx yang dimiliki burung ini. Syrinx ini menyerupai tenggorokan manusia. Pada dinding syrinx terdapat tonjolan tulang rawan yang disebut labium eksternal. Salah satu labium eksternal tersebut bekerja mirip pita suara manusia dan bertanggung jawab dalam menyuplai energi penghasil suara.Hasilnya, tiong emas mampu menghasilkan serangkaian nada-nada suara yang berbeda seperti suara peluit, jeritan, degukan, bahkan ratapan yang mengalun merdu dan terkadang terdengar seperti suara manusia. Setiap individu tiong emas memiliki tiga hingga 13 tipe suara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-093-14.json | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Tiong Emas, Si Peniru Suara Manusia yang Ulung | Uniknya, populasi tiong emas yang berjarak 14-15 km tidak memiliki tipe suara yang mirip satu sama lain, artinya dalam rentang jarak tersebut populasi tiong emas tidak dapat saling menirukan suara panggilan yang diciptakan tetangganya.Berbeda dengan srigunting batu (Dicrurus paradiseus) yang kerap menirukan suara jenis burung lain, tiong emas tidak melakukannya. Namun di penangkaran, tiong emas memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mempelajari dan menirukan suara, terutama suara manusia.Di alam, musim kawin tiong emas sedikit bervariasi, tetapi kebanyakan berkembang biak pada bulan April-Juli. Sepasang monogami mencari lubang kecil di pohon di tepi hutan. Pasangan burung ini mengisi lubang dengan ranting, daun, dan bulu. Betinanya menghasilkan rata-rata 2 telur yang berwarna biru dengan bercak kecoklatan.Umumnya tiong emas hidup di daerah perbukitan antara 300 hingga 2.000 m dpl. Burung ini memilih habitat yang memiliki curah hujan dan kelembaban tinggi, termasuk ekosistem hutan hujan tropis. Di beberapa tempat, dilaporkan burung ini juga dapat hidup di tepi hutan, area perkebunan budidaya seperti kopi dan daerah kebun-hutan lainnya.“Kemampuan tiong emas yang mengagumkan ini menyebabkan banyak manusia memburunya. Mereka berlomba-lomba memiliki burung ini untuk dirinya sendiri,” ujar Jihad.Selain kerusakan habitat yang menurunkan populasi tiong emas di alam, penangkapan dan perburuan untuk diperdagangkan hingga ke pasar internasional tersebut menyebabkan populasinya cenderung menurun di seluruh rentang persebarannya.Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan Januari 2016 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | [CLS] Hamparan sawit tampak di kebun warga. Tak jauh dari tanaman sawit itu, ada sawi, kangkung, kacang panjang, mentimun sampai semangka. Berbagai sayur mayur juga terlihat di sela-sela tanaman sawit baru tanam. Warga Desa Telaga Dua, Sintang, ini tumpang sari tanaman sawit muda dengan beragam macam sayur. Warga juga ada yang menanam karet, buah-buahan macam semangka, padi maupun jagung. Zuleha, petani Desa Telaga, mengatakan, mendapatkan bagian kerja memupuk tanaman sawit. Untuk menanam sawit sampai menyediakan pupuk, katanya, dikerjakan sang suami.Sedang bertani sayur mayur atau tumpang sari di sela sawit muda dilakukan para perempuan desa, termasuk Suleha. Usai memberi pupuk sawit, katanya, para perempuan beralih merawat sayur mayur.“Memupuk tidak setiap hari, jadi kita biasa berkebun sayur. Ada sawi, kangkung dan kacang panjang, kita tanam. Biasa juga menanam semangka juga, kita tumpang sarikan dengan sawit yang masih berumur muda. Kalau sawit sudah besar kita tak bisa lagi tumpang sari,” katanya, tampak baru pulang dari kebun sawit yang tak jauh dari rumah. Ahmad Zaini, Kepala Desa Telaga Dua saat saya temui menceritakan sekitar 158 keluarga di Desa Telaga Dua berkebun sawit.Desa Telaga Dua, katanya, punya empat dusun. Rata-rata warga tanam sawit di tanah milik sendiri, dengan kisaran dua sampai empat hektar.Warga desa ini, kata Zaini, mayoritas transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketika datang sudah disiapkan lahan oleh pemerintah seluas dua hektar untuk masing-masing keluarga.Ada juga, katanya, warga yang menanam sawit sampai tujuh atau delapan hektar. “Hanya satu atau dua keluarga.”Dari satu hektar lahan, katanya, produksi sawit warga sekitar dua sampai tiga ton tandan buah segar, tergantung proses pemeliharaan dan suplai pupuk. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Petani kita kan masih bergantung kepada pupuk dan modal untuk membeli pupuk cukup besar, jadi biasa produktivitas sawit tergantung sama ketersediaan pupuk di petani sawit,” katanya.Perihal pengelolaan lahan, menurut Zaini, petani sawit di desa hanya memanfaatkan lahan milik mereka dan jarang membuka lahan untuk sawit. Kondisi ini, katanya, karena ketersediaan lahan juga minim.“Masyarakat berpandangan, tidak harus membuka lahan besar untuk meningkatkan produktivitas sawit. Kami juga tak berani membuka lahan ke kawasan hutan, kita hanya memanfaatkan lahan milik pribadi,” katanya.Ketua Kelompok Tani Tuan Telaga, Yohanes Ajet mengatakan, gabungan kelompok tani (gapoktan) di desa ini terdiri dari sembilan kelompok dengan berbagai komoditas, beranggotakan 240 orang. Saat ini, fokus gapoktan adalah mencari pasar sawit. Mereka tengah proses kemitraan dengan salah satu perusahaan sawit.Saat ini, telah terukur 279,58 hektar dari 158 petani sawit swadaya di dalam Gapoktan Telaga Dua.“Petani di desa ini mayoritas menanam sawit. Jika ada sisa tanah (milik pribadi-red) ditanami karet, jagung dan padi. Ada juga semangka tapi tidak banyak.”Lahan basah di desa ini, katanya, memang mereka kelola khusus untuk menanam padi. “Dari dulu begitu. Tidak terlalu luas,” kata Muhammad Nurofiq, petani swadaya Desa Telaga Dua.Perihal tumpang sari, katanya, memang di lahan sawit baru tanam dan masih umur di bawah lima tahun karena masih ada sisa lahan di sela-sela jarak tanam. Mayoritas tumpang-sari, katanya, untuk sayur mayur dan semangka.“Jadi, kalau kita disebut petani sawit saja tidak pas, karena memanfaatkan lahan juga menanam berbagai jenis tanaman holtikultura dan palawija,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Dia bersyukur, petani Desa Telaga Dua, sekitar 80% sudah memiliki surat tanda daftar budidaya (STD-B). Surat ini untuk pendataan petani sawit menuju pembenahan tata kelola. “Yang lain masih mengurus administrasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, terus kita dorong juga.” Berbagai masalah Ahmad Zaini mengatakan, warga mulai menanam sawit tahun 2013. Sebelumnya, mereka pernah bekerja di perusahaan perkebunan sawit, PT Bonti Permai Jaya, sebagai pekerja kasar. “Pada tahun 2012, mereka berhenti dan mulai menanam sawit di kebun sendiri,” kata Zaini.Walau warga sudah memiliki pengalaman tanam sawit tetapi mereka masih mengalami berbagai kendala ketika mulai berkebun, baik dalam proses pembibitan, penanaman, suplai pupuk, pemeliharaan sampai proses panen.“Ketika awal menanam kami membeli bibit sembarangan, hingga waktu ditanam banyak yang mati,” katanya.Begitu juga pemeliharaan, katanya, masih pakai metode sederhana kalau ada hama atau penyakit baru diobati. “Tidak diantisipasi jauh-jauh hari. Ini tentu berpengaruh pada hasil panen kebun sawit kami,” ucap Zaini.Muhammad Nurofiq, petani swadaya Desa Telaga Dua mengatakan, warga juga kesulitan akses pupuk. Warga, katanya, biasa mencari alternatif pupuk lain, berupa tangkos dan pupuk kandang.“Pupuk selalu jadi masalah bagi petani sawit. Sawit butuh suplai pupuk memadai. Kalau kita pesan pupuk yang banyak dan rutin, berpengaruh biaya besar. Akses pupuk sulit, jadi kita menyiasati dengan membeli pupuk kandang dan tangkos,” katanya.Selain soal pupuk, kata Nurofiq, petani juga hadapi harga di tengkulak yang fluktuatif. Pemasaran sawit petani, katanya, masih bergantung tengkulak dengan harga tak menentu. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Kadang turun, kadang naik. Warga tak tahu kenapa harga naik dan turun. Tengkulak mematok harga, masyarakat mau tidak mau harus menjual,” katanya, seraya. Pada September lalu, harga sawit per kilogram di tengkulak Rp800. Padahal, kata Nurofiq, harga Dinas Perkebunan Sintang untuk sawit berumur tujuh tahun Rp1.184,72 perkilogram.Dia berharap ada angin segar dari rencana kemitraan Gapoktan Tuah Telaga, dan perusahaan sawit. Gapoktan Tuah menunggu proses kemitraan dengan harapan petani bisa mendapatkan harga layak ataupun sesuai keputusan pemerintah.Saat ini, gapoktan di Desa Telaga Dua ini bersama WWF Indonesia sedang merancang kerja sama dengan PT Sintang Agro Mandiri (SAM) di Kecamatan Binjai Hulu. Dengan kemitraan, perusahaan akan membeli buah sawit petani.“Ini agar petani sawit swadaya di desa tak lagi bergantung harga tengkulak.”Sunadi, Ketua Koperasi Plasma Maju Jaya mengatakan, selalu menyediakan suplai pupuk di Desa Telaga Dua. Ketersediaan pupuk di koperasi, katanya, bergantung yang diberikan PT Bonti.“Kalau pupuk kita punya Koperasi Plasma Maju Jaya yang berafiliasi dengan PT Bonti. Cara kerjanya, pupuk datang dari koperasi itu menyesuaikan pesanan petani. Ketika pupuk datang, kita sering kekurangan karena pesanan harus dibagi dengan setok pupuk dari koperasi.”Awal berdiri koperasi, katanya, inisiasi PT. Bonti dan berlanjut sampai sekarang. Jadi, mereka pun tak bisa mengatasi masalah kekurangan pupuk karena tergantung pasokan yang masuk dari perusahaan.“Jadi, koperasi ini berisikan pupuk dan alat-alat yang berkaitan dengan pengelolaan kebun sawit, termasuk alat untuk memanen. Nah, perihal suplai pupuk kita memang masih bergantung [pasokan dari PT Bonti].” Menuju sawit berkelanjutan | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Desa Telaga Dua, berupaya menuju tata kelola sawit berkelanjutan. Mereka kini dalam dampingan WWF Indonesia. Ardhie Sulistio, SPO Smallholder dan MT Consultant WWF Indonesia mengatakan, selama pendampingan petani swadaya mereka mengamati kondisi petani swadaya berbeda dengan petani plasma. Petani plasma, katanya, dapat dukungan perusahaan.“Petani swadaya budidaya sawit tanpa kerjasama dengan pihak lain. Tak ada standard good agricultural practice diterapkan petani swadaya, selain berdasarkan kebiasaan masing-masing,” katanya.Belum lagi penggunaan bibit tak bersertifikasi, tak ada buku pedoman teknis berbudi daya sawit, tidak ada rekomendasi pupuk, menghilangkan sampai mengabaikan aspek-aspek keselamatan kerja.“Kondisi ini, sering menciptakan anggapan, petani swadaya tidak mampu melakukan praktik budidaya lestari,” katanya.Tantangan lain, petani sawit swadaya dalam memenuhi aspek-aspek berkelanjutan, katanya, soal biaya. “Siapakah yang akan mendanai petani sawit swadaya ini, tentu petani sendiri. Permasalahan biaya, sertifikasi tidak murah.”Dia contohkan, beberapa hal dalam memenuhi aspek berkelanjutan, seperti pemasangan amaran, pemakaian alat pelindung diri (APD), mengurangi penggunaan pestisida dan beralih ke pengendalian hayati. Juga perlu biaya besar dalam pembuatan gudang, lokasi penanganan limbah B3, tempat penyimpanan, pencucian alat pekakas pertanian, pembuatan rekomendasi pupuk ke pihak terkait, pengelolaan areal konservasi, bahkan pembayaran audit sertifikasi.Meskipun begitu, petani terus berupaya memperbaiki tata kelola. Petani Desa telaga Dua, tidak ada lagi membuka lahan dengan cara bakar. Mereka sudah tahu dampak buruk pembakaran lahan, seperti yang tertulis dalam buku pedoman teknis bududaya sawit.Buka lahan tanpa bakar ini, katanya, didukung ada jasa sewa alat berat di desa itu. Hingga petani memilih pakai jasa sewa ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Dengan penggunaan alat berat dalam membuka lahan, masyarakat sejak tahun kemarin sudah tak lagi membuka dengan membakar. Penggunaan alat ini memang efektif.”WWF Indonesia juga mengintensifilkasi lahan dan tekankan perawatan serta cara kelola yang baik dalam berkebun untuk menaikkan produksi, bukan dengan membuka lahan baru. Petani, katanya, mulai pakai pupuk secukupnya tetapi ketersediaan pupuk masih terbatas.“Pada kasus ini mungkin bisa jadi pekerjaan rumah penyuluh pertanian setempat. Perlu juga ada pemberdayaan pengelolaan pupuk yang murah bagi petani namun efektif bagi perkebunan dan tanah garapan,” katanya.Ardhie mengatakan, petani Desa Telaga Dua, tak ada membuka kebun di lahan gambut. Petani sawit desa ini, katanya, memahami berkebun di lahan gambut memerlukan modal besar, terutama biaya perawatan tinggi.Petani juga memahami lahan tempat mereka berkebun. “Hasil pengukuran disampaikan langsung ke petani, areal mana masuk kawasan hutan, agar petani tak ada merambah ke kawasan hutan,” kata Ardhie, yang sudah setahun lebih mendampingi petani sawit swadaya di Desa Telaga Dua ini.Guna mendampingi petani mengelola sawit bertanggung jawab, WWF Indonesia program hulu landscape melakukan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas petani di Desa Telaga Dua. Pelatihan itu, antara lain, pertama, praktik tata kelola terbaik (best management practices), praktik agrikultur yang baik (good agriculture practices) maupun budidaya sawit.Kedua, pelatihan pendidikan kelembagaan yang melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang. Ketiga, pembuatan demontration plot (demplot). | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | “Kita juga pendidikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.” Para petani desa ini juga menyiapkan diri menuju standar sawit berkelanjutan, dengan target mendapatkan sertifikat, baik Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “Sisanya, kita membagikan berbagai buku pedoman dan referensi kepada petani juga alat pelindung diri bagi petani,” katanya. Gunarni, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, mengatakan, dalam mendorong sawit berkelanjutan perlu menyelesaikan beberapa tahapan.Dia menyebutkan tahapan sedang dikerjakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang saat ini, menyelesaikan pendataan STD-B.Saat ini, dinas baru mendata sekitar 2.000–3.000 hektar lahan sawit petani yang sudah punya STD-B.Data STD-B, katanya, jadi fokus utama membahas sawit swadaya berkelanjutan di Sintang. Gunardi bilang, STD-B bisa untuk petani sawit mempermudah penjualan produksi ke pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar mereka.“Petani sawit swadaya selalu berisiko terhadap harga. Masalahnya, rantai harga di tengkulak. Kalau sudah bermitra dengan pabrik akan membeli dengan harga dari pemerintah,” katanya.Harga TBS pemerintah, katanya, berubah sebulan sekali. “Harga TBS hanya berlaku bagi petani yang bermitra dengan perusahaan dan petani mandiri yang sudah diakui [emda,” kata Gunardi.Saat ini, katanya, di Sintang, sudah ada delapan pabrik pengolahan sawit tersebar pada 14 kecamatan yang ada perkebunan sawit.Soal ketersediaan pupuk di kalangan petani swadaya, kata Gunardi, perlu ada perhitungan jelas kebutuhan petani, termasuk penggunaan pestisida di kebun sawit.“Ini perlu kita bahas, kebutuhan pupuk di kebun sawit selama ini hanya berdasarkan pengalaman. Belum ada hitung-hitungan. Ini yang sedang kita dorong, kita nanti bisa melihat efektivitas dan efisiensinya.” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Menurut dia, soal sawit berkelanjutan di Sintang, ada tiga aspek perlu jadi perhatian, yakni, aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Ketiga aspek itu, katanya, perlu sinergii.“Keberlanjutan dari sisi ekonomi, kita perlu melihat bagaimana hasil sawit ini berdampak pada pendapatan. Perlu dorong mereka melihat cara kerja untuk mendapatkan ISPO atau RSPO dan kerja sama dengan perusahaan,” katanya.Aspek sosial, katanya, perlu perhatian dalam pemberdayaan kelompok tani di desa, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personal petani dalam berkebun sawit.Untuk berkelanjutan dari sisi lingkungan, kata Gunardi, mengenai tata kelola sawit dari cara kelola lahan, penggunaan pupuk herbisida sesuai kebutuhan, penggunaan insektisida segala macam fungsi pupuk. “Bahkan, itu harus seminimal mungkin penggunaannya.”Pemkab Sintang menyatakan keseriusan membehani tata kelola sawit mandiri atau swadaya. Dia akui bukan pekerjaan mudah. Kini, Dinas Pertanian dan Perkebunan sedang pelatihan pendataan penggunaan data spasial tingkat desa.“Output-nya peta, kita ajarkan masyarakat menggunakan GPS dan menentukan titik koordinat. Ini untuk penguatan data yang kita. Warga bisa mempercepat pengumpulan [data].”Sektor perkebunan di Sintang berkontribusi terhadap 22% produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sintang. Kebun sawit di Sintang, dikelola 48 perusahaan dengan luas tanam 180.000 hektar, dan sawit swadaya sekitar 6.000 hektar.Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengatakan, pembenahan petani swadaya jadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah daerah, katanya, mendorong petani peroleh ISPO maupun RSPO.“Pendataan sudah mulai dari tingkat desa. Data potensi petani mandiri itu belum pasti, perlu pendataan dan melibatkan semua kepala desa. Kalau sudah ada data, enak pembinaannya,” kata Jarot. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2019-015-17.json | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Jalan Panjang Menuju Sawit Swadaya Berkelanjutan di Sintang | Dia sadari, membangun sawit mandiri berkelanjutan bukan tugas mudah dan sebentar serta perlu sinergitas antar pihak, baik perusahaan sawit, lembaga swadaya masyarakat, petani, koperasi dan pemerintah.Bupati berharap, kabupaten yang dia pimpin bisa jadi contoh terbaik penerapan petani sawit swadaya berkelanjutan di Indonesia.“Perlu kita rancang serius. Saat ini, pemerintah terus kerja-kerja mendorong sawit berkelanjutan di Sintang dengan memperhatikan kesejahteraan petani dan lingkungan.” * Firdaus Darkatni adalah wartawan Pontianak Post. Liputan ini mendapatkan dukungan dari Mongabay Indonesia. Keterangan foto utama: Kebun sawit mandiri atau swadaya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sekitar 6.000 hektar, salah satu di Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai Hulu. Warga tanam tak hanya sawit, ada sayur mayur, buah-buahan, karet, sampai pagi dan jagung. Foto: Firdaus Darkatni/ Pontianak Post [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2015-025-06.json | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | [CLS] Kala peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah—yang dicapai lewat jalan darat dari Kalimantan Selatan–, Presiden Joko Widodo, kembali menegaskan soal menjaga gambut tetap basah lewat pembuatan sekat kanal. Gambut tetap basah ini guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, seperti yang kini terjadi. Solusi serupa ditegaskan berulang kali kala dia meninjau lokasi kebakaran, sejak di Sungai Tohor, Pulau Meranti, Riau, November 2014Pembuatan sekat kanal, katanya, akan mengatasi ribuan hektar kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Kalteng.Di Kalteng, Presiden datang ke Desa Jabiren, Pulang Pisau. Dia didampingi Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Juga Kapolri Jendral Badrodin Haiti, Kepala BNPB Wilem Rampangilei.Siti Nurbaya, Menteri LHK mengatakan, kala rapat di tengah kepungan kabut asap itu, Presiden menegaskan mencegah kebakaran terulang satu-satunya cara dengan menjaga ekosistem gambut. Untuk lahan yang sedang terbakar dan terus meluas, Presiden meminta secepatnya diambil langkah. Kini, kebakaran hutan dan lahan di Kalteng diperkirakan mencapai 24.664 hektar.“Presiden menegaskan untuk secepat-cepatnya memadamkan api dengan pembasahan (gambut). Prinsipnya, rewetting ini merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut,” katanya, dalam keterangan tertulis.Presiden juga memerintahkan Menteri Siti untuk mewajibkan perusahaan membuat embung-embung di dalam konsesi mereka. Tujuannya, kala terjadi kebakaran, perusahaan bisa cepat memadamkan api karena air tersedia.Noorhadi Karben, warga Desa Mantangi Hulu di Kapuas, tak terlalu yakin dengan solusi tawaran Jokowi. Desa itu bagian eks proyek era Presiden Soeharto yang membuka hutan besar-besaran di lahan gambut. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-025-06.json | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | Di Kalteng, Presiden Tegaskan (Lagi) Pentingnya Gambut Tetap Basah | Karben menilai, pembuatan sekat kanal tidak berdampak besar bagi pengurangan kebakaran hutan dan lahan gambut. Meskipun sekat kanal, air tetap mengering hingga mempercepat kebakaran kebun sawit di area kanal.Stephanus Alexander, akademisi dari Universitas Palangkaraya mengatakan, sekat kanal hanya upaya mempertahankan air permukaan tersedia di lahan gambut. Bila kemarau lebih intensif, seperti saat ini, air permukaan cepat menghilang ke dalam tanah. “Lahan gambut menjadi cepat kering dan api mudah terjadi.” Cegah kebakaran pakai akuifer? Alexander menawarkan pemanfaatan akuifer untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalteng.Akuifer adalah formasi geologi di dalam tanah yang mengandung air. Formasi ini signifikan mampu mengalirkan air dalam kondisi alaminya. Saat kemarau, air di formasi tak pernah mengalami penurunan volume.“Air inilah yang bisa kita manfaatkan memadamkan api,” kata Anjelina Vuspitasari, mahasiswi yang membuat penelitian soal ini.Syamsul Hadi, Ketua Komisi C DPRD Kalteng mengungkapkan rencana pembuatan sumur-sumur bor di sekitar lahan gambut yang berpotensi terbakar sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kalteng. Rencana ini diungkapkan saat rapat dengar pendapat bersama Gerakan Anti Asap Kalimantan Tengah dan BPBD (8/9/15). “Penelitian akademisi kami jadikan rujukan.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-007-17.json | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | [CLS] Nama Ignatius Iking sudah tak asing di telinga masyarakat Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai petani, ia juga penyuluh pertanian swadaya.Mantan Ketua Gapoktan Wa Wua, Desa Langir, Kecamatan Kangae, ini sejatinya petani jagung. Dia sukses mengajak kelompok tani Sint Louis Mery de Monfort, yang anggotanya perempuan, menanam jagung tiga kali setahun.Prestasi ini membuat Iking dinobatkan sebagai pelaku pembangunan ketahanan pangan. Atas prakarsa dan prestasinya mendukung ketahanan pangan tingkat nasional, dia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2012.“Sudah empat hari saya lakukan fermentasi kulit pisang guna dijadikan pupuk cair organik,” terangnya kepada Mongabay Indonesia, pertengahan Januari 2023.Untuk kulit pisang 1 kg dibutuhkan air 1 liter, sementara daun kelor 1 kg airnya sebanyak 16 liter. Dia juga menggunakan EM-4 sebagai mikroorganisme, dengan molase sebagai sumber energi yang mempercepat proses fermentasi.Butuh 3-4 hari mengubah kulit pisang sebagai pupuk cari, sementara daun kelor butuh dua minggu.“Sebanyak 6 kg kulit pisang dicampur 6 liter air menghasilkan 5 liter pupuk cair. Ampas fermentasi dijemur kering dan disimpan, lalu dicampur tanah menjadi kompos,” ujarnya.Baca: Resahnya Petani Jagung di Sikka dengan Ulat Grayak Atasi kelangkaan pupukKelangkaan pupuk kimia sering dialami petani di Kabupaten Sikka, termasuk petani jagung yang terdaftar di kelompok tani maupun tidak. Kondisi tersebut, secara tidak langsung memaksa Iking membuat pupuk organik cair, sejak Agustus 2022.Pupuk cair organik ini diuji coba di lahan jagungnya. Setelah berhasil, dia mengajarkan kepada empat kelompok tani.Di lahan jagung satu hektar miliknya, bila menggunakan pupuk kulit pisang menghasilkan 4 ton jagung ubinan. Bila menggunakan pupuk daun kelor menghasilkan 6 ton jagung ubinan kering. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-17.json | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | Petani Ini Bikin Pupuk Cair Organik dari Kulit Pisang dan Daun Kelor | “Daun kelor ada campuran gula, beras dan EM 4. Saya berencana minta akademisi untuk melakukan kajian,” tuturnya.Iking menggunakan botol plastik bekas air mineral untuk menyimpan pupuk-pupuk cair organik produksinya. Botol-botol ini dipilih di jalan atau dibeli dari pemulung.Baca: Inilah Momala, Jagung Lokal Berwarna Ungu dari Gorontalo Untuk semua tanamanUntuk tanaman jagung, seminggu sekali diberikan pupuk cair dengan cara menyiramkan ke tanah, bagian akar tanaman. Butuh 6 kali pemupukan hingga jagung berbunga lalu berhenti.Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi tingkat Nasional tahun 2015 ini menerangkan, sudah ada yang memberikan testimoni terkait pupuk cairnya. Ada dari petani buah naga yang ukurannya lebih besar dan ketimun yang lebih cepat berbunga dan buahnya besar.“Pupuk cair ini bisa digunakan untuk semua tanaman umur pendek maupun panjang dengan takaran sama. Untuk lahan jagung seperempat hektar butuh 16 liter pupuk cair hingga berbunga,” ujarnya.Iking menjual produknya kepada petani seharga Rp20 ribu per liter.“Masa kadaluarsa tergantung penyimpanan. Bila aroma khasnya masih ada berarti masih layak, sampai dua tahun,” terangnya.Baca juga: Rahasia Jagung Manis, Rasa Manisnya Berkurang Jika Terlalu Lama Disimpan Maria Nona Kesna, Kepala Desa Paubekor, Kecamatan Koting, mengaku membeli enam botol pupuk cair organik tersebut dan dipergunakan untuk lahan jagungnya seluas satu hektar. Setelah dipupuk seminggu dua kali, jagungnya tampak lebih subur.“Bila panen saya undang Pak Iking untuk sosialisasi ke petani di desa saya,” ungkapnya. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-035-09.json | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | [CLS] Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong pergantian alat penangkapan ikan (API) milik nelayan tradisional terus dijalankan dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun ini saja, sejak awal Januari hingga sekarang, sudah ada 102 kapal ikan milik nelayan tradisional Indonesia yang mengganti API yang merusak lingkungan ke API yang ramah lingkungan.Kabar tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman di Jakarta, awal pekan ini. Seluruh nelayan yang menjadi pemilik kapal, mau mengganti API tanpa ada paksaaan dari Pemerintah atau pihak lain.Proses yang sudah dilaksanakan oleh para pemilik kapal, kata Agus, menjadi bagian dari komitmen Negara untuk mendorong semua pihak ikut mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk itu, dia berharap kapal-kapal lain yang belum mengganti API yang ramah lingkungan, bisa segera mengikuti jejak 102 kapal tersebut.“Upaya tersebut dilakukan dengan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia yang beroperasi menggunakan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan dan merusak,” ungkapnya.Agus menjelaskan, dalam proses pergantian API milik 102 kapal, pihaknya menggantinya dari alat tangkap merusak lingkungan seperti trawl ke alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring gillnet atau pancing rawai. Dalam proses pengawasan tersebut, Pemerintah melibatkan sejumlah jenis kapal pengawas perikanan (KP) di beberapa lokasi.Kapal-kapal pengawas tersebut, menurut Agus, ada yang berlayar di perairan Lampung Timur (Lampung), Banten, Karawang (Jawa Barat), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Belawan dan Sibolga (Sumatera Utara), Batam (Kepulauan Riau), Bangka Belitung, Derawan (Kalimantan Timur), Bone (Sulawesi Selatan), dan Bitung (Sulawesi Utara). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-035-09.json | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | baca : Polemik Alat Tangkap Ikan, Negara Diragukan untuk Jaga Laut Lestari? Ramah LingkunganSeluruh kapal pengawas tersebut, dalam prosesnya kemudian melakukan pemantauan kapal-kapal yang sedang berlayar di perairan yang sedang dilewati. Kapal-kapal milik nelayan tersebut kemudian diberhentikan dan diperiksa API yang mereka pakai untuk menangkap ikan. Kemudian, jika ditemukan ada API yang tidak ramah lingkungan, maka pemilik kapal diberikan pemahaman tentang dampak buruk dari penggunaan API tersebut.“Hasilnya, kapal-kapal tersebut kemudian secara sukarela mengganti API yang ramah lingkungan dan sesuai ketentuan,” jelasnya.Penyadartahuan tentang bahaya penggunaan API tidak ramah lingkungan, menurut Agus, juga dilakukan kepada nakhoda kapal yang sedang mengemudikan kapal milik nelayan. Setelah pemberitahuan, akhirnya ada kapal yang dengan sukarela untuk langsung mengganti API dan menyerahkan API lama kepada petugas dari kapal pengawas yang sedang beroperasi.Proses pergantian API lama ke API yang baru, dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh petugas KP dan juga pemilik kapal. Selain itu, pemilik kapal juga kemudian melengkapi dokumen administrasi yang disyaratkan untuk proses pergantian API. Selanjutnya, pemilik kapal bisa meneruskan aktivitas menangkap ikan.Agus melanjutkan, apa yang sudah dilakukan kapal pengawas menjadi bagian dari upaya Negara melalui KKP untuk melaksanakan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada mereka untuk melaksanakan pergantian API yang sebelumnya tidak ramah lingkungan menjadi API yang ramah terhadap lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-035-09.json | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Menurut Agus, iktikad baik Negara untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan (sustainability) perlu didukung oleh banyak pihak, terutama para pemegang kepentingan pada sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, upaya yang sedang dilakukan tersebut menjadi bagian dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.Dalam Permen tersebut, diatur tentang API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan apa bila dioperasikan akan mengancam kepunahan biota lautan mengakibatkan kehancuran habitat biota laut, serta membahayakan keselamatan penggunanya. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).baca juga : Pembagian Alat Tangkap Ikan Berkejaran dengan Waktu, Seperti Apa? API HantuTentang API, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga memiliki perhatian yang sama besarnya. Bekerja sama dengan lembaga pangan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Kemenkomar menyusun regulasi pengelolaan alat tangkap yang telah ditinggalkan oleh nelayan di tengah laut atau biasa disebut sebagai alat tangkap hantu (ghost gear).Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenkomar Basilio Dias Araujo mengatakan, Pemerintah Indonesia mau berkomitmen untuk mengelola alat tangkap hantu, karena itu juga bersinggungan langsung dengan komitmen Negara untuk membersihkan sampah dari lautan. Alat tangkap sampah atau lost or otherwise discarded fishing gear (ALDFG) biasanya dibuat dari material plastik.“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada 2025 dan ALDFG adalah salah satunya,” ucapnya di Jakarta, dua pekan lalu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-035-09.json | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Basilio menjelaskan, sebagai alat tangkap yang sudah tidak dipakai dan terbuat dari material plastik, keberadaannya otomatis menjadi sampah di laut. Tak hanya itu, keberadaan ALDFG di perairan Indonesia juga jumlahnya tidak sedikit dan selain itu juga materialnya yang terbuat dari plastik bisa menyebabkan munculnya dampak negatif di laut.Menurut Basilio, keberadan ALDFG di lautan memberikan dampak yang sangat luas kepada ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan masyarakat pesisir. Selain itu, ALDFG juga bisa menjerat spesies target maupun non-target (ghost fishing) dan membunuh hewan-hewan laut, termasuk ke dalamnya adalah spesies yang dilindungi.“Dan (juga) spesies ikan yang bernilai komersial tinggi,” tambahnya.Khusus untuk ALDFG yang jatuh sampai ke dasar laut, Basilio menyebutkan kalau itu akan membahayakan terumbu karang dan merusak kawasan dasar laut. Di sisi lain, ALDFG yang mengambang di permukaan laut, juga tak kalah berbahayanya karena bisa membahayakan manusia dan kapal-kapal yang sedang berlayar. Selain itu, ALDFG yang terbawa arus juga bisa mengotori kawasan pesisir dengan material sampah plastik.perlu dibaca : Susi : Cantrang Itu, Sekali Tangkap Bisa Buang Banyak Sumber Daya Ikan Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari ALDFG, Basilio berharap kalau rencana pengelolaan ALDFG bisa mendukung implementasi rencana aksi mengenai penanganan sampah laut ditingkat nasional maupun regional. Untuk itu, dalam melaksanakan penanganan ALDFG, perlu dilaukan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi.Secara teknis, Basilio menyebutkan, Pemerintah RI yang diwakili oleh KKP, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), FAO, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan menyusun draf petunjuk penanganan ALDFG berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh berbagai negara. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-035-09.json | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | Semua Alat Penangkapan Ikan di Kapal Nelayan Harus Ramah Lingkungan | “Dari situ, kemudian akan dijadikan bahan masukan ke FAO atau sumber rujukan bagi negara lain,” ungkapnya.Sementara, Kepala Subdit Restorasi KKP Sapta Putra Ginting menambahkan, KKP sebelumnya sudah membuat proyek percontohan untuk menangani ALDFG bekerja sama dengan Global Gear Initiative. Proyek tersebut sudah dimulai sejak 2017 dan dilaksanakan di Sadang, Jawa Tengah dengan fokus pada penelitian untuk pemanfaaatan ALDFG melalui skema ekonomi sirkular (circular economy). [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-009-09.json | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | [CLS] Setelah kehadiran Harrison Ford yang sempat membuat “kehebohan” dengan sejumlah pejabat tinggi kehutanan di Indonesia akibat proses pembuatan film Years of Living Dangerously di Riau dan Jakarta, kini trailer atau potongan film tersebut sudah bisa dinikmati di situs Youtube.Film yang berkisah tentang perubahan iklim yang dituturkan dengan pendekatan dokumenter ini oleh sejumlah pekerja film di Amerika Serikat ini mencoba menyoroti berbagai dampak yang dialami oleh manusia akibat pemanasan global yang kini semakin memburuk. Film ini dibintangi oleh sejumlah nama besar, seperti Harrison Ford (aktor utama di film Indiana Jones), Jessica Alba (aktris), Matt Damon (Elysium), America Ferrera (bintang serial TV Ugly Betty), Michael C. Hall (pemeran Dexter dalam serial berjudul sama), hingga Arnold Schwarzenegger (aktor dan mantan Gubernur California) serta sejumlah pakar dan jurnalis.Salah satu Produser Eksekutif film ini adalah James Cameron, yang selama ini kita kenal dengan karya-karya filmnya yang luar biasa dan memenangi banyak penghargaan, salah satu yang paling fenomenal adalah Titanic dan Avatar.Film yang akan dibuat dalam bentuk serial TV sebanyak 8 seri ini, akan memperlihatkan berbagai fenomena alam yang terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global di berbagai belahan dunia, serta bagaimana sejumlah perusahaan, masyarakat dan pemerintah berupaya untuk mencari solusi terhadap salah satu ancaman terbesar yang kini dialami oleh umat manusia ini.Di Indonesia sendiri proses pengambilan film ini dilakukan di Propinsi Riau antara 6 hingga 12 September 2013 silam. Aktor pemeran utama di film Indiana Jones ini bahkan sempat membuat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kesal karena pertanyaannya dinilai mencecar sang menteri terkait deforestasi yang terjadi di sejumlah taman nasional di Sumatera. Ford juga sempat bertemu dengan Presiden Yudhoyono. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-009-09.json | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | Video: Years of Living Dangerously, Pemanasan Global dari Kacamata Para Aktor | Film yang diproduksi oleh Showtime ini rencananya akan diputar jaringan televsi berbayar Fox di seluruh dunia pada bulan April 2014 mendatang. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-083-05.json | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | [CLS] Kebeperpihakan kepada masyarakat pesisir terus diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini. Tujuannya, agar masyarakat pesisir bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya lebih bagus lagi. Salah satu upayanya, adalah dengan diberikan kebebasan dari kewajiban memiliki Surat Laik Operasi (SLO) bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.Kebebasan dari SLO tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Eko Djalmo Asmadi, pada Kamis (03/02/2017), tujuannya memang untuk menggenjot produktivitas pemilik usaha skala kecil di wilayah pesisir. Yang dimaksud, adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.Eko mengungkapkan, kebebasan dari SLO tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan sudah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 19 Januari 2017 dan Menteri Hukum dan HAM pada 23 Januari 2017.Eko mengatakan SLO adalah salah satu perangkat yang digunakan oleh Pengawas Perikanan untuk memeriksa kepatuhan kapal-kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan. Melalui penerbitan SLO, kapal-kapal perikanan akan diketahui kepatuhan mengenai persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, Eko berharap, para nelayan dan pembudi daya ikan dengan skala kecil di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kapasitas produksinya tanpa khawatir biaya produksinya akan membengkak. Dengan demikian, berikutnya, mereka bisa merasakan hasil positif dari peningkatan produksi tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-083-05.json | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | “Kewajiban memiliki SLO kapal perikanan dikecualikan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, namun nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang dibebaskan adalah mereka yang hanya memiliki satu unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sepuluh gros ton saja,” jelas dia.Lebih rinci Eko memaparkan, dalam Permen tersebut juga dijelaskan tentang kategori nelayan kecil yang diartikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Yang masuk kategori nelayan kecil itu, sesuai Permen, bisa yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan juga menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton,” sebut dia.Sedangkan pembudidaya ikan sesuai dengan Permen tersebut, adalah yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.Penerbitan Izin BaruSelain nelayan dan pembudidaya ikan berskala kecil, KKP memastikan, pemilik kapal di atas 10 GT wajib membuat SLO. Selain itu, ada juga kewajiban untuk membuat izin baru untuk operasional kapal-kapal yang akan melakukan penangkapan ikan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, untuk satu izin baru, idealnya waktu yang dibutuhkan minimal 30 hari atau sebulan.Proses yang lebih lama tersebut, menjadi bagian dari proses due dilligence yang dilaksanakan KKP.Proses tersebut, kata Zulficar, menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Datar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.“Dengan due dilligence, maka kita bisa memastikan (investor) asing tidak dapat masuk dalam perikanan tangkap Indonesia lagi,” ucap dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-083-05.json | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Adapun, kata Zulficar, penerbitan izin yang dilakukan melalui proses due dilligence itu mencakup izin untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).“Karena proses yang komprehensif, tidak heran waktunya juga tidak sebentar. Ini harus dimaklumi oleh semua pemilik kapal. Kita inginnya cepat juga, tapi kan demi kebaikan bersama juga,” tutur dia.Karena due dilligence memerlukan waktu yang tidak sebentar, Zulficar mengatakan, seluruh proses penerbitan izin baru tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus. Tapi, proses akan dilakukan untuk pemohon izin baru yang sudah melengkapi syarat administrasi yang ditetapkan.“Sudah dua tahap kita lakukan. Dua tahap tersebut sudah kita berikan izinnya. Sekarang sedang masuk tahap ketiga,” jelas dia.“Kita pastikan izin-izin ini kita akan selesaikan. Due dilligence memakan waktu karena adanya proses kelengkapan. Kita mempercepat, memastikan, agar kapal melaut sesuai dengan proses yang ada,” tambah dia.Kewajiban Sertifakasi HAMSelain izin operasional, Indonesia juga sudah resmi memberlakukan kewajiban bagi para pemilik usaha dan kapal untuk melakukan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan. Tujuannya, agar profesi pekerja industri perikanan diakui sebagai profesi legal dan dilindungi.Untuk mendorong para pelaku industri melakuan sertifikasi, KKP menerbitkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.(baca : Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM) | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-083-05.json | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, dua peraturan yang diterbitkan itu, melengkapi Permen No.35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Peraturan perintis itu, diterbitkan bertepatan dengan hari HAM se-dunia 2015 yang jatuh pada 10 Desember 2015.“Dengan diterbitkannya Permen, kita ingin para pekerja perikanan diakui keberadaannya. Mereka tidak lagi dianggap sebelah mata. Mereka harus diberi perlindungan penuh seperti para pekerja di industri lain,” ungkap dia.(baca : Mulai Hari Ini, Nelayan dan ABK Peroleh Perlindungan HAM)Menurut Susi, para pekerja di industri perikanan sejauh ini masih belum mendapatkan hak yang layak. Bahkan, tidak sedikit di antaranya justru mendapatkan perlakuan tidak pantas dengan dibebani jam kerja yang sangat panjang.“Ada banyak ribuan orang yang bekerja di industri ini, dari hari ke hari tanpa jaminan yang layak. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Di laut, mereka juga harus menghadapi resiko kematian dan luka. Itu semua untuk mendapatkan tangkapan ikan,” tutur dia.Salah satu fakta paling memilukan, kata Susi, adalah terungkapnya jaringan industri perikanan yang beroperasi di Indonesia Timur, khususnya di Benjina dan Ambon (Maluku). Di sana, para pekerja perikanan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun materi.“Kita tidak mau apa yang terjadi di Benjina akan terulang lagi. Para pekerja perlu pengakuan secara hukum dan HAM. Mereka juga sama seperti pekerja di industri lain di dunia ini,” sebut dia.(baca : Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina)Dengan adanya peraturan sertifikasi, Susi mengharapkan semua pelaku industri perikanan bisa mulai menata dirinya secara perlahan. Dengan demikian, para pekerja akan mendapatkan perlindungan penuh secara hukum maupun HAM. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-083-05.json | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. | Adapun, menurut Susi, perlindungan yang mendesak untuk diberikan kepada para pekerja perikanan, adalah pemberian asuransi. Menurutnya, bekerja di tengah laut itu harus menanggung resiko sangat tinggi dan penghasilan yang tidak menentu.(baca : Kenapa Masih Ada Nelayan yang Belum Tahu tentang Perlindungan Asuransi?) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-062-08.json | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | [CLS] “Lali opo lali hakim e Susilowati, Lalu opo lali sidange wis pitung sasi. Lali opo lali dupeh kuwoso mutusno kedaluwarso. Abot semen opo abot sego. Yen ora panen mesti sengsoro. (Lupa apa lupa itu hakim Susilowati, lupa apa lupa sidangnya sudah tujuh bulan. Lupa apa lupa punya kuasa memutuskan kadaluarsa. Berat ke semen atau berat ke nasi. Kalau tidak panen pasti sengsara.”Petikan kalimat tersebut dinyanyikan puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang datang pada Senin, (27/04/2015) di halaman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Jawa Tengah untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim yang menolak gugatan warga Rembang terkait ijin lingkungan pendirian pabrik dan penambangan kawasan karst oleh PT. Semen Indonesia (SI) yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah.Joko Prianto sebagai salah satu penggugat kepada Mongabay mengatakan mereka masih sangat solid dan bersemangat berjuang menolak tambang semen di wilayahnya, karena tambang jelas mengancam kehidupan kami mereka sebagai petani dan kehilangan sumber mata air pegunungan Kendeng.“Jika ditambang, kami akan kehilangan jatidiri sebagai petani dan perlu diingat bahwa pertanian terbukti bisa menghidupi kami,” kata Joko Prianto.Mereka bersama Walhi sebagai kuasa hukumnya, secara resmi mengajukan banding atas putusan sidang yang tidak pro lingkungan dan tidak mencerminkan keadilan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2015-062-08.json | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | Joko menambahkan, fakta persidangan menujukkan bagaimana intimdasi terhadap warga yang menolak pabrik semen terjadi. Terjadi pula menipulasi data oleh para penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan tidak benarnya prinsip-prinsip Amdal seperti yang dijelaskan oleh Prof. Suryo Adi Wibowo dari Institut Pertanian Bogor pada sidang kesaksian ahli. Mereka juga meragukan kesaksian ahli UGM yang diajukan oleh PT. SI, yang ternyata kedua saksi tersebut belum pernah melakukan penelitian di Rembang.“Keterangan-keterangan penting dalam persidangan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, apalagi majelis hakim diketuai oleh seorang hakim lingkungan. Namun PTUN Semarang menggambarkan dengan jelas bagaimana hal substantial dikalahkan oleh majelis hakim dengan dalih telah kedaluarsa,” tambah Joko.Putusan hakim juga belum masuk pada hal-hal substansial yang telah dipaparkan dalam persidangan dan pengajuan banding warga merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan.Sementara itu, Abetnego selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI kepada Mongabay menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan Walhi dan warga sama sekali tidak pernah mengetahui adanya ijin lingkungan PT. SI tersebut.Dan upaya banding Walhi dan warga ditempuh karena putusan hakim terkesan mencari aman dan belum memeriksa pokok perkara tentang apakah pertambangan di kawasan fungsi karst merusak atau tidak.Walhi menduga bahwa putusan pengadilan itu menjadi jalan untuk meloloskan industri ekstraktif yang akan merusak pegunungan Kendeng dan akan mengancam keberadaan wilayah karst di tempat lain di Pulau Jawa.Walhi mengapresiasi adanya hakim bersertifikasi lingkungan tetapi fakta selama ini menujukkan bahwa pengadilan masih menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi pelaku perusak lingkungan, untuk itu tidak cukup mendidik hakim bersertifikat lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2015-062-08.json | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen | “Negara harus serius memfasilitasi terbentuknya peradilan lingkungan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup,” tamhah Abetnego.Sementara itu, salah satu kuasa hukum warga dari Walhi, Muhnur Satyahaprabu mengatakan upaya banding menjadi salah satu cara selain mengajak masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan.“Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim advokasi peduli lingkungan yakni LBH Semarang, Walhi, JMPPK, Elsam, Pilinet, KontraS, HuMA, YLBHI dan Jatam terus berupaya melakukan kampanye penyelamatan lingkungan atas ancaman industri pertambangan di Pulau Jawa. Aktifitas pertambangan jelas mengubah rona lingkungan dan masyarakat yang akan terkena dampaknya,” kata Muhnur.Izin lingkungan di atas kawasan karst jelas bertentangan dengan UU diatasnya karena penambangan tersebut membahayakan kelestarian lingkungan hidup dan akan mengancam pertanian, pangan dan akan mengancam pertanian, pangan dan sumber air masyarakat sekitar.“Putusan PTUN selain menyalahi prinsip kahati-hatian (precautionary principle) dan juga telah menyalahi prinsip partisipasi yang helas diatur dalam undang-undang,” kata Muhnur.Adapun dalam akta permohonan banding, Muhnur dan perwakilan warga menghadap dan telah diterima oleh Ilham Hamir selaku panitera PTUN Semarang. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2014-042-08.json | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | [CLS] Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutan.Nikson Nababan, Bupati Taput mengatakan, mereka yang mengantongi IPKR tidak memperhitungkan dampak negatif. Akibatnya, kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjir.Dia mengatakan, hasil evaluasi bersama Dinas Kehutanan, menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturan.Dari laporan, ditemukan sejumlah penerima IPKR, menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturan.Mereka, katanya, sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air. Benar saja, penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang. “Ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habis.”Kabupaten Taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor. Topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajam.Awalnya, Pemerintah Taput bersama Dinas Kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui IPKR guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu. Dengan ada izin Dinas Kehutanan bisa mengawasi. Di luar dugaan, banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi total.Kebijakan ke depan dibuat lebih ketat. Para pemilik IPKR wajib melakukan penghijauan kembali. “Jika ada yang tidak melakukan, kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagi.”Alboin Siregar, Kadis Kehutanan Taput, mengatakan, hutan konservasi ada delapan, empat suaka margasatwa, satu taman buru, satu taman hutan raya, enam taman wisata dan satu cagar alam laut.Pengawasan hutan, katanya, terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggar. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-042-08.json | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat | Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, luas perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%). [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-032-17.json | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | [CLS] Para peneliti di ARC Pusat Penelitian Bidang Studi Terumbu Karang atau Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) baru-baru ini dalam sebuah laporan yang dimuat dalam Nature Climate Change menemukan bahwa beberapa jenis ikan tidak rentan dengan meningkatnya kandungan karbondioksida dan keasaman air laut, seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.“Selama ini seluruh dunia khawatir terkait temuan bahwa anak-anak ikan adalah mahluk yang sangat rentan dengan meningkatnya keasaman di laut, seiring dengan banyaknya emisi karbon akibat aktivitas manusia yang mempengaruhi lautan,” ungkap Dr Gabi Miller dari CoECRS dan Universitas James Cook.“Hasil penelitian kami dengan sejumlah ikan anemon menunjukkan bahwa anak-anak mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang kami prediksikan akan muncul di laut di tahun 2100. Induk ikan membiasakan anak-anak ini dan membesarkan mereka di air dengan keasaman lebih tinggi.”“Aktivitas manusia diperkirakan akan meningkatkan keasaman air laut antara 0.3 hingga 0.4 hingga akhir abad ini, berdasar analisis emisi karbon kami,” ungkap peneliti lain, Prof. Philip Munday.“Dalam penelitian sebelumnya dan penelitian kami sendiri, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bertahan anak-anak ikan anemon akan terpengaruh secara serius saat anak ikan tersebut terkena dampak peningkatan karbondioksida dan keasaman pada level tersebut,” tambahnya.“Namun saat kami bawa kedua induk ikan dan anak-anak ini di dalam air yang lebih asam kami menemukan bahwa, mereka setidaknya bisa mentolerir perubahan kadar keasaman tersebut,” tambah Dr. Miller. “Namun apakah dampak ini bertahan hingga akhir hidup mereka, masih harus dilihat lebih lanjut,” tambahnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-032-17.json | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Bagaimana induk ikan bisa melampaui dan beradaptasi dengan tingkat keasaman air ini, masih merupakan sebuah misteri, ungkap Prof. Munday. “Interval waktu yang tersedia terlalu pendek untuk memungkinkan terjadinya sebuah adaptasi genetik dalam pemikiran yang normal. Namun, ini adalah sebuah efek keberadaan induk yang sangat penting, yang kami butuhkan untuk mengatasi kerentanan jumlah ikan dunia akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.”Berdasar dari bukti kepunahan-kepinahan yang terjadi sebelumnya, para peneliti sejak lama mengkhawatirkan bahwa pelepasan karbon dalam jumlah besar ke laut akan menyebabkan malapetaka bagi kehidupan di laut, terutama untuk spesies yang bergantung pada kalsium untuk membentuk tulang dan cangkang mereka. Penelitian baru lainnya menyebutkan bahwa kadar karbon (CO2) yang tinggi akan menyebabkan sistem saraf dari beberapa mahluk laut tidak berfungsi.Kenaikan tingkat keasaman di laut terkait aktivitas manusia yang melepas karbon ke perairan diperkirakan antara 0.1 pH unit dalam 50 tahun terakhir, dianggap jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tingkat keasaman yang pernah menyebabkan punahnya beberapa spesies di lautan, yang telah mengeliminasi sekitar 70 hingga 90% spesies lautan. “Apa yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah, beberapa spesies setidaknya memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dibanding yang kita bayangkan. Dan ini bisa memberi kesempatan kepada manusia untuk mengontrol kadar emis karbon mereka di lautan,” sambung Prof Munday.Namun Dr Miller memperingatkan bahwa ikan anemon sangat kuat akibat bentukan alam, dan mungkin tidak seperti kebanyakan ikan yang ada di laut. “Mereka yang pasti bukan ikan yang lemah, karena mereka memiliki kemampuan cukup besar untuk mengatasi kondisi berubah kok,” katanya. “Kita perlu memperluas penelitian untuk jenis ikan lain, terutama mereka yang diandalkan manusia sebagai makanan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-032-17.json | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan | Kedua ilmuwan memperingatkan bahwa dampak besar pada pengasaman laut akan cenderung pada karang sendiri, dan terumbu karang yang mereka bentuk, yang pada gilirannya menyediakan habitat untuk ikan kecil seperti ikan anemon. Nasib terumbu karang dunia di bawah rezim emisi karbon buangan manusia masih sangat tidak pasti, mereka mengingatkan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-035-19.json | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | [CLS] WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan mengerahkan seluruh daya secara nasional guna mengembangkan sikap dan tindakan politik “memblejeti” para perusak lingkungan. Targetnya, menghentikan keterlibatan perusak lingkungan di dalam lembaga negara.“Indonesia tidak boleh dipimpin dan dikendalikan oleh perusak lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan, Kamis (21/6/12).Walhi menilai, aktor-aktor yang selama ini dinilai sebagai perusak lingkungan, justru banyak bercokol di lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif. “Isu lingkungan hidup pun dibajak untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan mereka, baik secara ekonomi maupun politik.” Jadi, isu lingkungan bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.Abet mengatakan, dua tahun lalu, Oktober 2010, Walhi bersama dengan 15 pimpinan organisasi masyarakat sipil lintas sektor mendeklarasikan gerakan dan kampanye “Pulihkan Indonesia Utamakan Keselamatan Rakyat”.Ini diperkuat lagi sebagai tag line kampanye Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke 11 di Kota Balik Papan pada April 2012, yang telah melahirkan mandat organisasi kepada kepengurusan periode 2012-2016.Beberapa hal yang bisa digaris bawahi di sini antara lain, memperluas akses dan kontrol rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendorong prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.Mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyusunan rencana ruang hidup, mendorong kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan ekologi. Serta mendorong pemerintah menyelesaikan berbagai kasus tenurial melalui pendekatan hukum yang berlaku di wilayah setempat.Mengapa perlu dikuatkan? “Sebab, praktik pengerukan sumber daya alam tanpa batas untuk kepentingan segelintir elit kuasa dan kuasa modal tanpa mengedepankan kepentingan nasional,” ucap Abet. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-035-19.json | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan | Menurut dia, merusak lingkungan dengan penuh kesadaran terus berlanjut. Salah satu tercermin dalam design Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Ini sebuah ironi dari negara yang rentan terhadap bencana.”Kebijakan ini, seperti kedelai dungu yang terus mengulangi kesalahan. Lalu, mengikuti kesalahan yang pernah negara-negara maju yang telah sukses membawa bumi ke bencana Iklim yang hampir tak tertanggulangi.“Model pembangunan hari ini telah gagal memberikan keselamatan bagi warga bumi karena pendekatan ekstraksi sumberdaya alam yang berlebihan khusus di negara berkembang seperti Indonesia.”Pembangunan ke depan, selayaknya mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan jasa layanan alam. “Berlandaskan kepentingan nasional, melindungi rakyat Indonesia khusus kaum buruh, tani, perempuan dan suku bangsa minoritas lain.”“Mengarusutamakan keberlanjutan lingkungan berarti mengarusutamakan keselamatan rakyat.” [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | [CLS] Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kasus yang dialami para petani Pakel Banyuwangi, Jawa Timur ini. Konflik lahan berlarut, warga berupaya terus berjuang mempertahankan ruang hidup dari perkebunan skala besar, PT Bumi Sari, kini harus berhadapan dengan hukum. Tiga orang petani, Mulyadi, Suwarno dan Untung jadi tersangka. Ketiga kena tuduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.Solidaritas mengalir. Sebuah petisi desakan “Cabut HGU PT Bumi Sari, Bebaskan 3 Petani Pakel, Banyuwangi dan Wujudkan Keadilan Agraria,” di Change.org, sudah ditandatangani 21.986 orang sampai Minggu (12/2/23), sore.Ceritanya, lima warga Pakel, Mulyadi, Suwarno, Untung, Ponari, dan Hariri (sopir) hendak bertolak ke Desa Aliyan menghadiri rapat Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi menggunakan mobil desa, 3 Februari sekitar pukul 18.30 WIB.Di tengah perjalanan di Cawang, Rogojampi Selatan, sekitar pukul 19.30-an, mobil yang ditumpangi tiba-tiba harus mengurangi kecepatan karena mobil berwarna hitam di depan tiba-tiba berhenti.Mobil hitam itu diduga sengaja membuat kemacetan agar mobil yang ditumpangi berhenti. Di belakang mobil yang ditumpangi warga Pakel itu ada dua mobil hitam dan putih mendekat hingga posisi terhimpit.Tiba-tiba, mereka didatangi enam orang tak dikenal yang diduga intel. Keenam orang itu meminta penumpang mobil desa itu turun.Mulyadi, Suwarno dan Untung, digiring masuk ke satu mobil yang mencegatnya. Hariri yang sebelumnya membawa mobil desa diminta mengendarai mobil itu dikawal empat orang.Ponari, juga ikut dalam rombongan mobil desa bersama keempat warga yang diculik ditinggal begitu saja di tempat kejadian.Penangkapan keempat warga Pakel itu cenderung seperti penculikan karena tak profesional dan tak sesuai prosedur. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Saat ini, Mulyadi, Suwarno dan Untung, ditahan di Polda Jawa Timur. Sementara Hariri, sopir mobil desa sudah kembali ke Pakel.Penangkapan ini diduga terkait ketiga warga Pakel pada Januari 2023 mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur.Wahyu Eka Setiawan, Direktur Walhi Jawa Timur menilai, sejak awal kasus ini, institusi Polri, khusus Polda Jawa Timur, menunjukkan ketidakprofesionalannya. Mereka menuntut Polda Jatim segera membebaskan ketiga pejuang Pakel Banyuwangi yang ditahan itu.Walhi Jawa Timur mendesak ATR BPN, Komnas HAM dan lembaga terkait serius membela hak asasi manusia terutama mereka yang tengah berjuang untuk tanahnya. Pada Januari 2022, warga Pakel juga melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM.Sebelumnya, Mulyadi, Suwarno, dan Untung ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Mereka bertiga dituduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Melalui surat Nomor: S. Pgl/174/RES. 1.24/2023/Ditreskrum tertanggal 16 Januari, Polda Jawa Timur memanggil tiga warga Pakel Banyuwangi untuk datang ke Polda Jawa Timur, 19 Januari 2023. Baca juga: Konflik Lahan, Petani Banyuwangi Lapor Mabes Polri Surat baru diterima warga pada keesokan harinya, 20 Januari 2023.Namun, katanya, dalam surat itu ditemukan kecacatan, tidak ada penjelasan kapan dan dimana peristiwa penyiaran kebohongan itu terjadi.“Penerapan Pasal Undang-undang Nomor 1/1946 sudah tidak bisa dipakai karena Indonesia memiliki UU Hukum Pidana,” kata Ahmad Sofian, pakar pidana menanggapi penetapan tersangka ketiga warga Pakel dalam diskusi daring publik ‘Kriminalisasi Petani dan Konflik Agraria Pakel, Banyuwangi dalam Pusaran Sengkuni’ akhir Januari lalu. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Menurut dia, Pasal 14 itu baru bisa diterapkan kalau timbul keonaran karena berita bohong. “Harus di cek, itu benar berita bohong atau tidak. Kalau beritanya benar dan bisa dibuktikan di pengadilan, tidak bisa dipidana dengan pasal ini meskipun timbul keonaran. Sementara alat bukti dalam pasal ini berupa saksi, surat, selebaran atau dokumen yang disebarluaskan.”Herlambang P Wiratrama, pakar hukum Universitas Gajah Mada pun menanggapi kasus ini. Kasus yang terjadi di Pakel ini, katanya, bukanlah hal baru, hanya mengulang kisah kegagalan dalam penyelesaian konflik agraria.“Politik hukum agraria kita memang tidak sungguh-sungguh diupayakan untuk selesai, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus perampasan hak tanah rakyat yang terjadi di masa penguasaan orde baru,” katanya.Dia bilang, hampir semua kasus yang berkaitan dengan konflik perampasan tanah di masa lalu terkena kriminalisasi. Kondisi ini, berhubungan dengan hukum dan penegakan hukumnya.“Mereka hanya berhasil memenjarakan petani, tetapi tidak mengubah upaya penyelesaian konflik agraria yang mendasar,” katanya.Kriminalisasi yang menimpa petani ini, katanya, sebagai gambaran tanah untuk obyek agraria (Tora) yang gagal diupayakan negara.“Kriminalisasi petani ini hanya mengulang kisah gagal negara memahami bagaimana seharusnya konflik agraria diselesaikan secara hukum yang berkeadilan.”Dengan penangkapan petani Pakel oleh aparat ini, katanya, hanya akan menambah korban ketidakadilan agraria.Kriminalisasi ini, katanya, harus dihentikan karena bentuk pelanggaran hak asasi manusia.Sepanjang 2020-2023, ada 14 warga Pakel menjadi korban karena perjuangan mereka mempertahankan hak tanahnya.Sebelumnya, pada 14 Januari 2022, Polresta Banyuwangi memasuki lahan yang warga duduki kembali. Kekerasan pun terjadi terhadap warga dan tim solidaritas perjuangan, yakni, Wulan, Har, Fauzi, dan Esa. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Jauh hari sebelum itu, data Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menyebutkan, pada November 2021, ada 11 warga Pakel yang mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, dua jadi tersangka.Juni 2021, warga Pakel dan tim pendamping hukum mengadukan kasus ini dan audensi dengan Kantor Staf Presiden. Tak ada respon berarti, bahkan pada Desember 2021, dua warga Pakel kembali mendapatkan surat panggilan dari kepolisian.Pada 26 Oktober 2022, warga Pakel menyampaikan kasus yang menimpa mereka kepada Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN di KATR/BPN, Jakarta.Menurut Tekad Garuda, dalam pertemuan itu, KATR/BPN berjanji segera kunjungan ke Banyuwangi dan mengupayakan berbagai langkah penyelesaian. Atas rentetan kejadian itu, tim hukum warga Pakel yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menuntut beberapa hal.Pertama, mendesak Komnas HAM untuk investigasi, perlindungan hukum dan berbagai upaya-langkah strategis bagi warga Pakel. Juga, mendesak Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolresta Banyuwangi untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN mencabut HGU Bumi Sari. Ketiga, mendesak Kapolresta Banyuwangi mencabut status tersangka dua warga Pakel, atas nama Sagidin, dan Muhadin.Keempat, menurut Kapolda Jawa Timur mencabut status tersangka tiga warga Pakel: Mulyadi (kepala desa), Suwarno (kepala dusun), dan Untung (kepala dusun).Kelima, mendesak Kompolnas untuk evaluasi kinerja Polda Jawa Timur dan Polresta Banyuwangi atas kasus kriminalisasi yang menimpa warga Pakel.Tekad Garuda juga mendesak, kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal Bumi Sari. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Persoalan lahan ini berawal pada 1925, sekitar 2.956 warga mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada pemerintah kolonial Belanda.Data Walhi Jawa Timur menyebutkan, empat tahun kemudian, pada 11 Januari 1929, permohonan itu dikabulkan. Mereka dapat hak membuka kawasan hutan seluas 4.000 bahu (3.000 hektar) dari Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.Walaupun mengantongi izin “Akta 1929”, warga Pakel kerap mengalami berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan dari Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang.Pasca kemerdekaan, warga Pakel terus berjuang mendapatkan kepastian atas hak pembukaan hutan seperti yang tertuang dalam “Akta 1929”.Pada 1980-an, lahan kelolaan warga yang masuk “Akta 1929” ini masuk konsesi perusahaan perkebunan Bumi Sari. Konflik agraria pun terus terjadi hingga kini. Ajukan praperadilan dan galang dukunganJauhar Kurniawan, anggota Tekad Garuda mengatakan, tim hukum warga Pakel memilih menempuh upaya praperadilan.“Untuk mencari keadilan dan mewujudkan keadilan agraria di Jawa Timur, khusus kaum tani dan masyarakat marjinal, kami menempuh praperadilan.”Pada 30 Januari lalu, tim mendaftarkan kasus penetapan tersangka warga Pakel ini di PN Banyuwangi.Mulai 20 Januari 2023, katanya, Tekad Garuda juga berupaya memperluas dukungan dengan menggalang Surat Solidaritas dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.Sampai 30 Januari 2023, tercatat ada puluhan akademisi dan pakar hukum yang bergabung dalam Surat Solidaritas ini antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan beberapa akademisi kampus lain.Surat Solidaritas yang terkumpul akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN, Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2023-006-08.json | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi | “Dalam surat itu, kami mendesak Presiden Jokowi dan seluruh institusi pemerintah terkait segera menyelesaikan kasus yang dialami warga Pakel,” kata Taufiqurochim, pengurus Tekad Garuda. *********** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-036-19.json | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | [CLS] Ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh manusia.Deputi Bidang Ilmu Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, LIPI sudah memantau ekosistem pesisir di seluruh Indonesia, termasuk ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.“Ketiga ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang penting, yang tidak hanya memiliki fungsi ekologi, namun juga memiliki peran penting pada perekonomian masyarakat. Ketiganya dapat dijadikan sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.Namun, ketiga ekosistem tersebut itu tidak selamanya dalam kondisi baik dan kita harus terus memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia bagaimana melaksanakan monitoring terhadap tiga ekosistem yang perannya sangat besar itu.Oleh itu, pemantauan terhadap ketiga ekosistem tersebut harus terus dilakukan, agar data-data terkini bisa tetap didapat dan kemudian bisa dilakukan pemantauan secara berkala. Data-data ilmiah yang dimonitor, kemudian diolah dan disajikan agar bisa untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada di Pemerintah.baca : Ekosistem Pesisir, Potensi Tersembunyi di Bawah Perairan Laut Direktur Konservai dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi menyatakan bahwa saat ini kondisi ekosistem pesisir sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan saja dari kebijakan, namun juga dari segala aktivitas yang sudah dilakukan oleh manusia. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-19.json | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Adapun, jenis potensi pesisir yang ada di Indonesia, mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, jasa lingkungan, keindahan alam, dan instalasi bawah air. Khusus untuk potensi pertama, itu mencakup ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain.Seluruh potensi pesisir tersebut ada dengan mengelilingi pulau-pulau di Nusantara, baik pulau besar maupun kecil. Tercatat, ada 16.671 pulau yang sudah masuk dalam data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah dilakukan pengukuran luas.“Khusus untuk pulau kecil, itu relatif beresiko tinggi terhadap banyak hal, seperti perubahan iklim. Sementara pulau besar relatif lebih kuat menghadapinya. Pulau kecil juga sangat bergantung pada pulau besar yang ada di sekitarnya,” jelas dia.Lebih detail, Andi menerangkan bahwa dari potensi pesisir yang ada, terdapat tiga ekosistem penting yang masuk dalam sumber daya hayati. Ketiganya adalah terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.baca juga : Susahnya Menjaga Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia Bisa Tetap Baik Status TerkiniSaat ini, luasan terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektare atau mencapai 14 persen dari total luasan terumbu karang di dunia. Sementara, luasan mangrove mencapai 3,4 juta ha dan padang lamun mencapai luasan 1,7 juta ha.Dari data yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013, luasan terumbu karang paling banyak ada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 717 yang meliputi Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, terutama yang ada di wilayah laut Provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.Sementara, untuk padang lamun luasannya paling banyak ada di WPP 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, terutama wilayah perairan Laut Arafura yang mencakup Provinsi Papua dan Maluku. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-19.json | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Sedangkan, untuk luasan mangrove paling banyak ada di WPP 718 dan 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.Sebagai bagian dari pengelolaan wilayah dan ekosistem pesisir, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam lima tahun mendatang, luas kawasan konservasi diharapkan bisa mencapai luasan 26,90 juta ha pada 20204 mendatang.“Saat ini luasnya baru mencapai 23,38 juta hektare,” tutur dia.baca juga : Indonesia Dapat Dana 20 Juta Euro untuk Pembentukan World Mangrove Center Namun demikian, selain target di atas, Pemerintah juga akan fokus untuk melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Saat ini, dari 197 kawasan konservasi laut yang ada, tercatat baru 6 kawasan yang sudah dikelola secara berkelanjutan.“Pemerintah ingin pada 2024 mendatang ada 20 kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Andi.Selain itu, agar ekosistem pesisir tetap berkelanjutan, Pemerintah juga menetapkan 20 spesies laut yang akan diberikan perlindungan hingga 2024 mendatang. Pemilihan 20 spesies tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan LIPI sebelumnya.Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 308 spesies dari 7 taksa, yakni pisces, coral, mimi/xiphosura, crustacea, reptile-amfibi, teripang dan molusca, ditetapkan sebagai spesies biota perairan prioritas perlindungan.Namun, mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan yang tidak mutlak pada level genus, skala prioritas, isu yang paling krusial, termasuk indikator dan capaian, KKP menetapkan 20 jenis ikan prioritas yang akan dikelola selama 5 tahun ke depan.Adapun, 20 spesies yang akan menjadi target prioritas KKP adalah: perlu dibaca : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Pengelolaan Laut | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-19.json | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Senior Natural Resources Management Specialist World Bank untuk Indonesia Sustainable Ocean Program (ISOP) Andre Rodriguez de Aquino meyakini bahwa kesehatan laut bisa dijaga melalui pendekatan ekonomi biru yang saat ini sudah bergaung di seluruh dunia.“Ini adalah pendekatan yang bagus, karena laut sangat membutuhkannya. Ini bisa berjalan dengan lintas sektoral. Intinya, laut mempersatukan kita semua,” ucap dia.Berbagai pendekatan itu di antaranya adalah rencana tata ruang laut, managemen zona laut yang terintegrasi, rencana induk pariwisata yang terintegrasi, dan juga integrasi aktivitas-aktivitas tambahan melalui kebijakan yang sudah ada dam kerangka kerja strategis.Perlunya dilakukan pengelolaan yang baik, karena laut Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah dan sudah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan sejak lama. Bahkan, kekayaan sumber daya laut juga sudah ikut menopang ekonomi secara nasional.Andre menjelaskan, jika terumbu karang kondisinya sehat akan menyumbangkan nilai ekonomi tahunan secara nasional mencapai USD3,1 miliar, menyediakan lapangan pekerjaan untuk tujuh juta orang yang bisa bekerja pada perikanan tangkap dan budi daya, dan menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) secara nasional hingga 2,56 persen.perlu dibaca : Pentingnya Padang Lamun untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Sayangnya.. Secara keseluruhan, para peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI memberikan penjelasan tentang kondisi terkini tiga ekosistem utama di wilayah pesisir. I Wayan Eka Dharmawan yang menjelaskan tentang ekosistem mangrove, menyebutkan bahwa saat ini ada peningkatan pada rerata cakupan kanopi.Untuk wilayah Barat Indonesia, tingkat kerapatan tinggi berhasil terlihat dengan dominasi spesies Rhizophora sp. Spesies tersebut diketahui memiliki tingkat toleransi kerapatan yang antarpohon yang cukup tinggi. Data tersebut didapat dari hasil pemantauan selama 2015-2019. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-19.json | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? | Kemudian, Tri Aryono menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang menyebutkan bahwa dari data yang dirilis pada 2019, dari sebanyak 1153 lokasi terumbu karang, 390 terumbu karang masuk kategori buruk, 431 terumbu karang masuk kategori sedang, 258 terumbu karang masuk kategori baik, dan 74 terumbu karang masuk kategori sangat baik.Terakhir, Susi Rahmawati dan Udhi E. Hermawan memaparkan tentang kondisi terkini padang lamun. Dari hasil penelitian keduanya yang dilakukan pada 2018-2019, padang lamun di Indonesia umumnya memiliki komposisi multispesies, dengan tujuh hingga sembilan spesies lamun.Selain itu, padang lamun di perairan Indonesia memiliki kelimpahan yang relatif sedang dengan tutupan antara 30-40 persen. Lalu, ditemukan fakta juga bahwa padang lamun di bagian timur Indonesia lebih tinggi dalam persen tutupan dan kekayaan spesies daripada padang lamun di bagian barat Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-052-11.json | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | [CLS] Siang itu, awal April 2014, cuaca panas terik. Setelah melewati jalanan rusak dan berdebu, saya tiba di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Jalanan lengang, sesekali terlihat anak-anak berseragam SMA melintas.Di sebuah rumah batu dengan halaman dipenuhi bunga dan pepohonan rimbun, saya menepikan kendaraan. Hari ini ada pertemuan dengan pengurus dan anggota Komunitas Swabina Petani Salassae (KSPS).KSPS bukanlah komunitas petani biasa. Hanya dalam dua tahun mereka sukses menerapkan pertanian organik di Desa Salassae. Puluhan petani di desa kini memutuskan meninggalkan bertani lama. Mereka beralih ke organik. Sebagian menikmati hasil, dan sebagian lagi proses penanaman.Armin Salassa, pendiri dan pengurus KSPS mengajak saya mengunjungi sawah dan kebun organik. Di kawasan persawahan, hamparan sawah seluas 30 are diolah organik.Kondisi sangat berbeda dengan tanaman non organik. Umur tanam sama, sekitar 75 hari, namun olahan organik lebih tinggi dan hijau.Armin mengatakan, hasil jauh berbeda, baik panen maupun rasa. Satu karung gabah beras organik berisi 75 kg beras. Karung ukuran sama, beras organik berkisar antara 95-114 kg setiap karung.Bertani organik, kata Amin, lebih hemat sekaligus menguntungkan. Penggunaan pupuk kimiawi di sawah seluas satu hektar biaya Rp1,5 juta, dengan bahan organik, berupa campuran gula dan berbagai macam buah-buahan hanya Rp80 ribu. Harga di pasaran bisa dua kali lipat dibanding beras biasa.Rasapun berbeda. Beras organik lebih enak. Mereka merasa enggan memakan nasi beras non-organik setelah itu.Senada dengan Awaluddin, penggagas KSPS sejak tiga tahun silam dan aktif mengembangkan pertanian organik Desa Salassae. Dia lulusan diploma Jurusan Olahraga di Universitas Negeri Makassar (UNM). Saat ini sebagai guru honorer di SD 244.“Setelah makan nasi beras organik, beras lain tak enak lagi. Perbedaan sangat jauh,” katanya. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294] |
2014-052-11.json | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Awaluddin memiliki pengalaman berkesan selama dua tahun mengubah cara bertanam konvensional ke organik.Pada tahun awal, seluruh anggota keluarga menentang keras. Ibu pernah menangis memohon tetap menggunakan pestisida dan pupuk kimiawi. Awaluddin teguh. Dia meyakinkan keluarga.“Perlu waktu lama meyakinkan mereka. Mereka baru luruh dan mendukung setelah melihat hasil.”Kesuksesan panen sawah organik ini menarik perhatian petani lain. Hallang, petani yang baru bergabung di KSPS ini memutuskan menjadikan tiga hektar sawah organik musim tanam mendatang.“Setelah melihat hasil panen teman-teman di KSPS saya tidak ragu mengorganikkan seluruh sawah saya. Keluarga ada yang menentang,” kata Hallang.Mereka juga memperlihatkan kebun dua hektar milik Baso. Dia bergabung KSPS setahun silam. Hasilnya? Baso memperlihatkan pohon cengkih dan kakao tumbuh subur dan berbuah sehat. “Dulu, cengkih di kebun ini hampir mati, setelah diberi perlakuan organik langsung membaik dan tumbuh subur.”Bukan berarti sosialisasi organik KSPS berjalan lancar. Sikap, perilaku, dan pemikiran warga harus dikuatkan. “Kalau ini tuntas, ketika gagal pun tidak menjadi halangan,” katanya.KSPS sebagai komunitas petani tergolong unik. Mereka tak hanya belajar teknik bertani. Juga globalisasi dan kedaulatan pangan. Meskipun sebagian besar petani ini tamatan SD dan SMP.Wahid, sebagai ‘kepala sekolah lapang’ di KSPS tamatan SD. Dulu, sopir angkutan di perantauan.Syarat keanggotaan pun unik. Yakni, bersedia mengorganikkan sawah dan kebun dan wajib tampil sebagai fasilitator dan harus aktif mengajak keluarga dan petani lain bergabung dengan mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2014-052-11.json | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae | Petani KSPS harus bisa membuat pupuk sendiri. Mereka biasa membuat pupuk kompos dikenal mikroba 3 (M3) secara gotong royong. Begitupun dalam penggunaan pupuk. Tempat pembuatan tersebar di halaman rumah maupun lahan warga. Kandang sapi dikelola kelompok maupun perorangan. Kotoran sapi sebagai bahan kompos. Di pasaran harga pupuk organik berkisar Rp90.000- Rp120.000 per botol.Keaktifan anggota KSPS di Desa Salassae, sangat terasa. Apalagi pemerintah desa sangat mendukung. Bahkan ada rencana membuat peraturan desa terkait pertanian organik ini, meski masih usulan.KSPS memiliki tujuh posko tempat pertemuan anggota. KSPS memiliki lahan hortikultura seluas 1.000 meter, sebagai tempat belajar anggota. Mereka tengah mengembangkan industri tanaman hias.Untuk membiaya organisasi dan memberdayaan anggota, KSPS memiliki divisi lembaga keuangan mikro (LKM). Ia sebagai lembaga tabungan dan pinjaman anggota. Kini, mereka menerbitkan saham khusus Rp100 ribu per saham, untuk modal usaha peternakan sapi. “Kami punya 14 sapi, dua saham anggota.KSPS didirikan sejak November 2011 dengan anggota 20 orang. Kini, anggota mencapai 76 orang. Mereka terus memperbesar keanggotaan dan rencana lahan organik. Setiap hari anggota mengajak petani lain.Kesuksesan KSPS menjadi inspirasi bagi desa lain. Hingga 2014, ada 15 desa berkunjung dan belajar bertani organik di Desa Salassae.Desa Salassae memiliki luas 32 kilometer persegi, dengan penduduk sekitar 4.000 jiwa dari 900 keluarga. Desa ini berjarak sekitar 35 km dari Bulukumba dan 186 km dari Makassar.Pada 2003, desa ini sempat hendak menjadi bagian konsesi perkebunan karet PT London Sumatera (Lonsum). Ratusan hektar lahan hampir diratakan buldozer dan ditentang warga.Sisa-sisa pohon karet ditanam warga pro Lonsum masih terlihat di sejumlah lokasi. Selebihnya, kakao, cengkih, lada dan persawahan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2022-016-20.json | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo | [CLS] Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlihat mendung pagi itu. Matahari tak kunjung menampakan diri.Suara musik bambu memecah keheningan kampung adat Wogo. Musik bambu itu dimainkan oleh Marselus Selu (64). Tidak hanya mahir meniup suling dan memainkan alat musik bambu, dia juga terampil membuat alat musik ini.Marselus Selu (64) tak sungkan memperagakan cara memainkan alat musik tradisional dari bambu saat disambangi Mongabay Indonesia, akhir Juli 2022. Alat musik bambu ini merupakan ciri khas alat musik di Kabupaten Ngada.Sejak usia 15 tahun, Marselus mulai mahir memainkan alat musik ini. Cekatan ia memperagakan cara memainkan musik bambu Foy Doa, Foy Pai, Seruling dan Bombardon“Musik seruling bambu dahulu dimainkan sepanjang jalan untuk mengantarkan pasangan yang menikah ke gereja dan pulang ke kampung,” ungkapnya.Foy Doa dan Foy Pai merupakan alat musik bambu menyerupai suling tapi kembar. Foy Doa bunyinya nyaring sedangkan Foy Pai menghasilkan nada rendah,suara bas.Marselus bertutur, dahulu orang tua selalu memainkan alat musik ini saat subuh.Lagu gembira dan lagu sedih dilantunkan. Lagu yang dimainkan mencerminkan perasaan hati yang sedang dialami.Alat musik bambu biasanya dimainkan 25 orang. Ada yang membawakan lagu, memainkan bariton 1, bariton 2, bombardon, serta penabuh gendang.“Kalau dimainkan oleh banyak orang minimal 25 orang maka suara musik yang dihasilkan akan terdengar lebih bagus,” terangnya.baca : Agustinus Sasundu, Mengkonservasi Bambu Dengan Musik Membuat dan MemainkanSejak remaja, kecintaan Merselus pada alat musik bambu sudah tumbuh. Dirinya mengaku takjub saat melihat orang-orang dewasa di kampung adat Wogo memainkan alat musik ini.Ia pun meminta agar diajarkan namun dilarang. Alasannya, membuat alat musik bambu Foy Doa (seruling kembar) sangat sulit. Tak putus asa, dia menawarkan diri membeli alat musik tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
Subsets and Splits