filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Di sini ada jembatan sepanjang 900 meter dibangun dari sempadan sungai hingga ke tengah muara. Masyarakat bisa melihat matahari tenggelam dari sini. “Selain itu ada bekantan, bangau tongtong, penyu sisik, pesut hingga mangrove emas,” kata Lamale.Keberadaan hutan mangrove tak hanya memberikan nilai tambah bagi kehidupan Pokdarwis Tiram Tambun, tetapi nelayan pun merasakan hal sama. Baca juga: Akankah Masyarakat Pesisir Disingkirkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru? ***Sekitar 200 meter dari tempat tinggal Lamale, tepatnya di dermaga desa, Rafi Wijaya duduk di bangku merah dengan keempat kaki terpangkas hingga dia seakan sedang jongkok. Tangan sibuk menimbang kepiting yang baru dibawa Riki Rizki Fauzi.Kepiting dia pisahkan ke keranjang-keranjang berbeda sesuai ukuran. “Ini kepiting bakau di Sepaku,” kata Rafi.Saat itu, warga lokal menyebut kondisi air sedang nyorong atau surut. Saat itu waktu yang tepat panen kepiting. Tak heran, Rafi banyak menampung kepiting hasil tangkapan para nelayan. Dari Riki saja dia bisa mendapat sekitar 13 gg kepiting.Kepiting-kepiting ini dia antar ke pembeli di Balikpapan. Biasa, Rafi bisa beberapa kali pengantaran dalam sehari dan mendapat pemasukan Rp1 juta per sekali antar. “Kalau lagi banyak bisa tujuh kali antar,” katanya.Huta mangrove jadi gantungan hidup warga di darat dan lautan. Dadan Mulyana. Peneliti Senior Ekosistem Mangrove IPB University, mengatakan, ekosistem mangrove bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di pesisir. Kalau hutan mangrove terjaga, katanya, kepiting bakau hanya salah satu yang bisa dinikmati.Contoh lain, katanya, di Sumatera Selatan, ekosistem mangrove di pesisir timur Sumateraprovinsi itu jadi tempat hidup bagi udang. Kala panen raya, nelayan Desa Sungsang bisa memanen hingga 10 ton per hari.“Hutan mangrove harus dijaga karena penting untuk masyarakat pesisir.” Baca juga: Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Terancama pembangunan IKNPembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasukkan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan dalam poligon mereka. Hutan mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir pun terancam.Salah satu, dalam Lampiran II UU Nomor 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) menyebut, ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan.Pertama, Pelabuhan Semayang yang akan jadi pelabuhan umum dengan jalur pelayaran internasional. Ada juga Terminal Kariangan terletak jauh di pedalaman Teluk Balikpapan dan berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional.Kedua, pelabuhan untuk mengakomodir kebutuhan pelabuhan utama dan mengangkut logistik IKN, seperti dikatakan Petrus Sumarsono, Perencana Ahli Utama Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas awal April lalu.Dari enam lokasi yang disiapkan, beberapa harus ditingkatkan, yakni, dermaga eks pembangunan jembatan Pulau Balang, 40 km dari pusat IKN yang memerlukan peningkatan kapasitas dermaga dan fasilitas bongkar muat. Lalu, Dermaga Pantai Lango, berjarak 40 km dari IKN yang memerlukan pembebasan lahan atau relokasi pemukiman yang ada. Tanpa ada rencana pembukaan dermaga saja, kawasan mangrove di Teluk Balikpapan, sudah terkaveling untuk berbagai kepentingan.Mongabay menemukan plang tanda ‘kepemilikan’ beberapa kawasan hutan mangrove. Seperti di salah satu pulau dengan hutan mangrove padat sudah ada plang perusahaan, bertuliskan ‘Tanah ini dikuasai PT Putra Demang Mentawir.’ Plang tinggal sebagian.Spanduk ini berdiri di utara pulau yang terletak tiga kilometer ke arah utara dermaga PT ITCIKU. Analisis spasial Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan seluruh pulau itu sudah berstatus area penggunaan lain (APL). | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Penguasaan kawasan mangrove lain juga terdapat di 1,25 km seberang timur Dermaga Batu Dulang PT ITCIKU. Di kawasan yang juga APL ini ada plang putih dengan huruf berkelir hitam menandakan lahan seluas 25.36 hektar dalam kelola PT Cahaya Energi Hutani.Di beberapa titik bahkan ada pembukaan lahan mangrove, seperti oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) di Kawasan Industri Kariangau (KIK) untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel.Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyebut praktik itu bermasalah karena itu masih kawasan hutan dan belum ada izin lingkungan. Pradana Rupang, dinamisator Jatam Kaltim menyebut smelter ini akan dibangun untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan listrik di IKN.“Praktik mereka ilegal. Sudah buka sampai 30 hektar,” katanya.Pokja Pesisir, lembaga yang bekerja untuk isu pelestarian dan penegakan hukum lingkungan di pesisir laut Balikpapan mencatat, pembukaan kawasan mangrove oleh MMP sejak Desember 2021-Maret 2022. Aktivitas MMP belum memiliki analisis mengenal dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan. MMP dilarang beroperasi seraya diminta mengurus dua dokumen lingkungan itu. Mappaselle, Direktur Eksekutif Pokja Pesisir, mengatakan, tindakan pemerintah ini hanya seperti memadamkan api yang terlihat.“Kalau tidak ketahuan barangkali mereka buka lahan terus tapi izin lingkungan tidak diurus.”Dadan Mulyana menyebut, pembangunan IKN pasti mengganggu ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Dia khawatir, akan ada kelalaian seperti pada 2018 saat minyak mentah PT Pertamina tumpah dan mencemari Teluk Balikpapan.Hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu memperkirakan, luas pantai terkontaminasi limbah B3 minyak bumi mencapai 29.733,8 meter persegi dan volume tanah yang terkontaminasi mencapai 12.000 meter kubik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Kajian Universitas Mulawarman yang terbit dalam EnviroScienteae bahkan menyebut tumpahan minyak di kawasan mangrove membuat hasil tangkapan nelayan berkurang karena banyak biota mati dan wilayah tangkapan hilang. Diduga nilai ekonomi yang hilang akibat insiden itu Rp41, 080 miliar per tahun.Menurut Dadan, dampak tumpahan minyak masih dirasakan sampai tiga tahun dan ada sebagian mangrove yang mengalami mutasi di Teluk Balikpapan. Pertumbuhan tanaman lambat dan daun-daun berkurang. “Dengan ada aktivitas pembangunan IKN, gangguan terhadap mangrove pasti ada. Tetapkan status lindung mangroveAnalisis Yayasan Auriga Nusantara menemukan kawasan mangrove di dalam dan sekitar IKN mencapai 20.000-an hektar lebih. Kalau tidak ada perlindungan jelas, mangrove ini bisa dibuka bebas, terlebih 15.000 hektar sudah berstatus APL.Apalagi, kata Mappaselle, kawasan ini tak masuk terintegrasi dalam rencana pembangunan IKN. Dengan tak terintegrasinya teluk ini dengan IKN akan memberi masalah besar di kawasan yang punya biodiversitas tinggi ini.Sayangnya, kata Selle, sapaan akrabnya, beberapa wilayah bernilai konservasi tinggi di Teluk Balikpapan belum memiliki status perlindungan jelas. Ada izin di satu pulau mangrove di Mentawir menunjukkan hal itu.Kajian Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) menyatakan, mangrove di Teluk Balikpapan salah satu terbaik di Indonesia. Beberapa jenis diklasifikasikan sebagai tegakan utama dengan tinggi pohon lebih 20 meter dan ada 36 jenis tanaman.Hasil monitoring FPTB pun menemukan masih banyak tanaman mangrove teridentifikasi dalam kondisi baik dibandingkan yang rusak karena ditebang atau ditimbun.Kajian mereka menyebut, areal yang masih bagus tersisa 170 km persegi dan tersebar hampir di semua Daerah Aliran Sungai Teluk Balikpapan. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Pokja Pesisir juga menjadi salah satu bagian dari forum kajian itu. “Kami minta dan berharap ada percepatan status kawasan lindung mangrove,” kata Selle.Forest Watch Indonesia (FWI) pun menyuarakan hal yang sama. Pada dasarnya, niat untuk melindungi kawasan Teluk Balikpapan sudah terlihat dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial.Dalam SK itu disebutkan kalau luas Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan mencapai 65.000 hektar. “Hanya ini masih indikatif, instrumen hukum masih lemah,” kata Amalya Reza, pengkampanye FWI.Berdasarkan analisis FWI, rencana pembangunan IKN akan memakai sebagian dari KEE. Hal ini bisa membuat pengelolaan kawasan itu jadi tidak jelas, karena di dalam IKN pengelolaan berada di tangan Badan Otorita, sedangkan di luar itu harus ditangani pemerintah daerah.Rencana IKN terhadap kawasan ekosistem mangrove pun dia sebut masih belum terang. “Kawasan ini bisa jadi super hub antara Balikpapan, Samarinda dan IKN. Padahal, nilai keanekaragaman hayati tinggi.”FWI menilai, pencaplokan sebagian KEE dalam IKN akan membuat keseimbangan ekosistem terganggu. KEEm seharusnya dikelola dalam satu kesatuan ekosistem.Cara pemerintah dalam memperlakukan Teluk Balikpapan dan kawasan mangrove di dalamnya ini kontradiktif dengan upaya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang baru-baru ini memperkenalkan konsep kesatuan lanskap mangrove (KLM).Dalam konsep ini, BRGM tak melihat pengelolaan mangrove berdasarkan batas administratif, lebih kepada pengelolaan spasial. Ia ditentukan substrat, sistem lahan dan kondisi yang sesuai untuk habitat mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi erat dengan ekosistem mangrove dan batas yurisdiksi.Sayangnya, BRGM hanya dapat tugas mempelajari kemungkinan bangun Taman Mangrove Teluk Balikpapan dalam mega proyek IKN Nusantara. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Saat ini, BRGM masih menginventarisasi mangrove di kawasan Teluk Balikpapan untuk menentukan zona konservasi, produksi, lindung, ekoswisata hinga pusat riset.“Yang jelas kondisi mangrove Teluk Balikpapan ini sangat baik. Tutupan bagus dan keanekaragaman hayati juga tinggi,” kata Satyawan Pudyatmoko, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM kepada Mongabay. Mongabay berupaya menghubungi Badan Otorita IKN untuk konfirmasi, tetapi tak ada respons. Mongabay memberikan 26 pertanyaan termasuk seputar nasib mangrove dan Teluk Balikpapan kepada Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono sebagaimana yang diminta pada 12 Agustus lalu, Hingga berita rilis tak mendapatkan respons.Adanya beragam kepentingan dan peruntukan di kawasan mangrove Teluk Balikpapan, seperti pembuatan dermaga guna mengakomodir keperluan IKN, hampir pasti mangrove akan terbabat.“Pembukaan untuk dermaga itu tidak bisa kita hindari ya. Ini untuk Ibu Kota Negara baru,” kata Setyawan.Namun, katanya, ada beberapa hal perlu jadi perhatian agar pembukaan tak menimbulkan efek lingkungan destruktif pada ekosistem mangrove. Kalau ada efek, katanya, perlu diupayakan tak permanen atau hanya saat konstruksi.“Misal, setelah itu dibuatkan buffer dari dermaga sampai perairan lepas agar mangrove itu tetap terjaga. Buffer untuk polusi dan untuk kotoran lain dari dermaga yang masuk ke Teluk.”Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Mongabay memastikan tidak ada pembukaan mangrove di kawasan IKN. Hal ini, katanya, sudah tercantum dalam master plan IKN yang akan membuat IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan dan memiliki tutupan hutan hingga 75%.Terkait rencana pembukaan dermaga yang khawatir mengorbankan ekosistem mangrove, dia meminta semua pihak mengawal ini. “Karena di dalam rancangan tidak ada itu buka mangrove. Mari kawal ini.” | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-023-15.json | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? | Nyoman Suryadiputra, dari Wetland International Indonesia memandang ironis atas pembukaan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan untuk mengakomodir IKN. Satu sisi, Indonesia punya target merestorasi 600.000 hektar, sisi lain malah mau kurangi kawasan mangrove yang sudah ada.Ironi jelas terlihat karena dana rehabilitasi, katanya kebanyakan berasal dari utang. “Aatu sisi ada mangrove masih baik (di IKN), kita mau buka, Sisi lain kita mau tanam baru tapi dari dana pinjaman?” katanya.Belum lagi, katanya, penanaman mangrove baru tidak semudah dikira. Pemerintah boleh memiliki target ambisius merestorasi 600.000 hektar mangrove dalam waktu empat tahun.Selama 24 tahun Nyoman bersama Wetland International Indonesia hanya bisa tanam 4.000 hektar mangrove. “Sekarang kita mau tanam 600.000 dengan dana pinjaman. Sudah berutang, bayar bunga, kemungkinan sukses pun sangat kecil.”Satu sisi, pemerintah mengiklankan upaya rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim kepada dunia, tetapi pembukaan mangrove di Teluk Balikpapan justru bisa memicu pelepasan karbon.Dia mengacu pada kajian dari Center for International Forestry Research (CIFOR) yang menyebut kandungan karbon di dalam mangrove yang masih utuh bisa mencapai 1.023 ton per hektare. Sekitar 70% karbon berada di dalam lumpur (soil carbon), bukan di vegetasi.“Di mana mitigasi (perubahan iklim) yang kita gembar-gemborkan?” katanya.Nyoman berharap, pemerintah benar-benar mengkaji setiap pembangunan di pesisir dan tak mengorbankan hutan mangrove. Dia ingatkan, penting menjaga mangrove agar IKN Nusantara tak bernasib sama seperti Jakarta yang tenggelam karena kenaikan muka air laut.“Mangrove ini kan penahan alami dari arus laut. Jangan sampai IKN bernasib sama dengan Jakarta.” ******* [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-037-07.json | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | [CLS] Kawasan wisata Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, cukup populer bagi warga Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya yang diapit oleh pegunungan karst. Menyimpan misteri tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.Pengelolaan kawasan ini untuk wisata dilakukan baru tiga tahun terakhir ini. Dulunya, kawasan ini hanya dikenal sebagai pegunungan kapur yang kaya akan marmer. Lokasinya yang tak jauh dari pabrik semen Bosowa, menjadikannya rentan untuk dieksploitasi.Bahkan beberapa perusahaan sedang mempersiapkan penambangan di daerah ini, meski kemudian terhenti karena mendapat penolakan dari warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Salenrang (PRS).Tak ingin tambang ini masuk lagi ke daerah tersebut warga kemudian berinisiasi melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan lain, yaitu melalui wisata. Pariwisata menjadi alat perjuangan warga merebut ruang kelola wilayah dari dominasi swasta dan pemerintah.baca : Rammang-Rammang, Keajaiban Alam Berpadu Sejarah Panjang Kehidupan Manusia “Pariwisata ini hanya salah satu cara untuk merebut ruang-ruang kelola yang bisa kami bangun. Jadi ini bukan soal pariwisata semata, hanya saja kebetulan kami pasnya di situ. Ini soal ruang kelola. Kami dapat legalitas di pariwisata, sehingga kami masuki di situ,” ungkap Iwan Dento, panggilan akrab Muhammad Ikhwan, aktivis PRS, yang kini menjadi penanggung jawab wisata Rammang-rammang, awal Juli 2018.Bagi Iwan, perjuangan itu tidaklah mudah, karena kadang harus berbenturan dengan kepentingan pemerintah dan swasta. Pengelolaan wisata ini akhirnya dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari Pemda setempat. Dukungan terbesar justru datang dari Pemerintah Desa. Untuk pengelolaan, mereka membentuk wadah bernama Kelompok Sadar Wisata Hutan Batu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2018-037-07.json | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | “Selama ini memang kami masih jalan sendiri. Pemda belum pernah ada event apa pun di sini. Bahkan kami dianggap rival dari kawasan wisata Bantimurung dan Leang-leang yang dikelola Pemda. Mereka kan kejar PAD Rp8 miliar/tahun, sementara kami masuknya di PA Desa,” ungkap Iwan.Meski tanpa dukungan Pemda, pengelolaan wisata Rammang-rammang ini terbilang sukses. Tercatat, ada 70 ribu wisatawan domestik dan mancanegara selama 2017. Tahun 2018 diperkirakan melampaui jumlah itu. Industri wisata ini menjadi sumber pendapatan utama bagi 60 persen KK atau sekitar 282 KK dari 500 KK yang ada di desa Salenrang, baik dari usaha penyewaan perahu, kuliner, petugas kebersihan, penginapan, parkir.Dari retribusi dan penyediaan jasa, diperoleh pemasukan hingga Rp15 juta/bulan. Sebanyak 30 persen masuk kas desa, sisanya digunakan untuk biaya operasional pengelola wisata.“Jadi ini tak menjadi beban, malah saling bersinergi dengan pemerintahan desa,” tambahnya.baca juga : Beginilah Kawasan Wisata Rammang-rammang, Bentuk Perlawanan Warga terhadap Tambang Sinergi pengelola wisata dengan Pemdes Salenrang, tidak hanya dalam hal kontribusi PAD tetapi juga dalam hal alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Pada 2017 misalnya, sebagian ADD digunakan untuk pembangunan area kuliner, dermaga, dan pembebasan lahan untuk kawasan parkir.“Desa kami mungkin satu-satunya desa yang punya aset tanah di Maros hingga bagian aset di Pemda bingung bagaimana pengaturannya, karena selama ini belum ada contoh. Aset ini peruntukannya jelas, begitu juga dengan income-nya. Kami membebaskan lahan dan tidak membiarkannya terlantar.”Pembangunan kawasan wisata ini terus berlangsung. Pada 2018, rencananya dibangun area outbond, menggunakan dana desa dan hasil pendapatan pengelolaan wisata.menarik dibaca : Menelusuri Jejak Wallace di Maros Pengelolaan Sampah | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1818181872367859, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0] |
2018-037-07.json | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Ada hal menarik dalam pengelolaan wisata Rammang-rammang, yaitu upaya meminimalisir sampah pengunjung demi menjaga keaslian dan keasrian kawasan ini. Iwan menginisiasi lahirnya Toko Sampah, yang dikelola bersama istrinya, Marwah.“Kita di sini ada program Jumat Menimbang. Setiap Jumat, warga yang punya sampah plastik dan kertas bisa menjualnya ke sini. Kita beli sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran,” ujar Iwan.Awalnya jual beli sampah dilakukan tunai. Belakangan Iwan mengubahnya menjadi penukaran dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti baskom, kompor gas, parut kelapa, toples kue, dan lain-lain.“Mereka bisa memesan barang apa yang diinginkan. Nanti mereka membayar secara cicil, dihitung sesuai dengan jumlah sampah yang mereka setor. Tinggal dikonversi saja nilai sampah tersebut ke dalam bentuk uang,” katanya. Marwah mengakui besarnya antusiasme warga mengikuti program tersebut. Dalam seminggu jumlah sampah yang terkumpul hingga ratusan kilogram.“Mereka lebih senang ditukar dengan barang dibanding dibayar cash, karena kalau uang mungkin terlihat nilanya sedikit. Beda jika ditukar dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga langsung kelihatan hasilnya. Mereka bayarnya pun tidak menjadi beban karena cukup dibayar dengan sampah.”Jual beli sampah ini, dinilai Iwan, sebagai solusi ganda, permasalahan persampahan terselesaikan, sekaligus menguntungkan bagi warga setempat.Belakangan Iwan juga mengembangkan program Ecobrick di mana ia membeli sampah plastik dari masyarakat berupa sampah plastik kresek yang dipadatkan dalam botol plastik. Botol-botol ini nantinya bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan, seperti pembuatan kursi, dinding dan taman.“Ini menggantikan fungsi batu bata. Sementara pengembangan, namun Pemdes siap menjadi mitra membeli Ecobrick yang kami kumpulkan. Bisa untuk bikin taman desa, pot, kursi dan macam-macam.” Perda Perlindungan Karst | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2018-037-07.json | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata | Perjuangan warga Salenrang untuk memperoleh kepastian ruang kelola tidak terbatas pada pariwisata, tetapi juga jaminan hukum wilayah hidupnya. Caranya dengan menggagas lahirnya Perda Perlindungan Kawasan Karst. Prosesnya kini dalam tahap penuntasan draf sebelum diajukan di DPRD.“Kebetulan ada anggota dewan yang mau memperjuangkan Perda ini. Makanya Perda ini kemudian menjadi inisiatif dewan,” lanjut Iwan.Keberadaan Perda ini sangat penting bagi warga Salenrang yang tinggal di sekitar kawasan karst, termasuk keberlangsungan industri pariwisata mereka.“Ini akan berdampak pada keberlangsungan wilayah kelola. Saya tidak bisa menjamin kalau saya tidak di sini lagi apakah pariwisata di Rammang-rammang ini akan tetap berlanjut. Kami berharap aktivitas kami sekarang ini akan bisa diwariskan ke generasi mendatang. Kita butuh pengakuan negara, karena ini ternyata penting. Makanya saya berambisi untuk mewujudkan pengakuan ini,” katanya.Perda Perlindungan Karst bakal melindungi kawasan dari dampak eksploitasi yang berlebihan, baik dari perusahaan ataupun masyarakat sendiri. Termasuk potensi konflik masyarakat dengan pemerintah.“Konflik akan bisa dihindari dengan adanya kejelasan batas-batas ruang kelola ini, dan itu harus melibatkan dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan,” jelas Iwan.baca : Miris! Beginilah Kondisi Karst Maros-Pangkep Keberadaan Perda ini juga penting bagi Rammang-rammang untuk mendapat pengakuan global dari UNESCO. Baru-baru ini, Rammang-rammang telah mendapat pengakuan sebagai site geopark, tapi baru sebatas pengakuan nasional.“Untuk menuju pengakuan global melalui UGG, UNESCO Global, syaratnya harus ada regulasi daerah sebagai pendukung. Makanya keberadaan Perda ini nantinya akan semakin meneguhkan kawasan ini dalam perlindungan global.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2014-020-11.json | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | [CLS] Endang, perajin daur ulang sampah plastik di Denpasar bangga memamerkan aneka bentuk wadah sesajen yang dikelola kelompok Bank Sampah Berlians. Sokasi, nama populer wadah aneka persembahan di Bali ini biasa dibuat dari anyaman bambu.Kini ada sokasi dari bekas wadah kopi instan dan kemasan lain. Para perajin membersihkan, melipat, menjahit, dan merakit. Terlihat estetik dan kuat.Anom, perajin lain terlihat sumringah memperlihatkan cara menjahit sampah-sampah menjadi benda bernilai jual. Mereka ikut Festival Teras Mitra III, di Denpasar.Para perajin ini kelompok dampingan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali yang berusaha mendorong pengolahan sampah sejak dari komunitas banjar. Banjar adalah komunitas masyarakat adat di tiap desa. Satu dusun atau desa bisa terdiri dari beberapa banjar. Caranya, mendorong bank sampah di tiap banjar.“Bank sampah di dekat rumah saya bisa mengolah sampah plastik menjadi minyak tanah,” kata Endang.Puluhan aktivis di isu pemberdayaan lingkungan di pelosok Indonesia memaparkan perkembangan gerakan di Festival Teras Mitra III, yang dihelat di Kuta, 14-17 Oktober 2014. Pertemuan mitra Global Environmental Facility – Small Grand Programme (GEF-SGP) ini ajang kumpul dan pameran pelaku usaha komunitas dengan pendekatan lingkungan.Tercatat 45 komunitas terlibat. Misal, Sokola Pesisir Makassar. Berawal dari beberapa kelompok belajar kreatif di Sokola Pesisir, lembaga ini lantas memproduksi beragam karya sesuai minat dan bakat anggota. Sejak 2009, Sokola Pesisir memproduksi berbagai macam kerajianan rotan, video dan foto dokumentasi acara serta mencetak beragam desain kaos terkait konservasi pesisir.Ada juga Yayasan Ciliwung Merdeka (Craft) dari Jakarta. Idenya dari banyaknya sampah anorganik dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual. Sejak 2008, YCM mengolah sampah anorganik menjadi beragam produk seperti tas, aksesoris, dan kini menguji pembuatan pupuk padat dan cair. | [0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.1818181872367859] |
2014-020-11.json | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Ada Transformasi Hijau (Ekowisata) di Jakarta. Transformasi Hijau atau Trashi, adalah lembaga pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang aktif menyebarkan kecintaan terhadap lingkungan lewat kegiatan belajar alternatif di sekolah-sekolah. Sejak 2008, Trashi membuat beberapa program jelajah untuk mengenal sampah, air, satwa dan hulu hilir, sekaligus mendorong perubahan lewat program Young Transformers dan bekerja sama dengan beberapa SMU dan SMK di Jakarta.Perkumpulan LAWE yang fokus di peningkatan fungsi kain tenun nusantara dari Jogja juga mendorong perajin menanam tumbuhan yang menjadi bahan baku pewarna alami. “Pewarnaan alami harus didukung ketersediaan bahan baku,” ujar Adinindyah, pengelola. LAWE makin dikenal dengan produk aksesoris, alat tulis, tas, dan lain-lain.Ada Kelompok Peduli Lingkungan Belitung berhasil mengenalkan konsep ekowisata pasca terkenalnya daerah ini karena film Laskar Pelangi besutan Mira Lesmana dan Riri Riza.Kelompok ini menggarap Belitung Adventure, sebuah operator wisata yang menggarap paket wisata konvensional dan minat khusus lingkungan sepertidiving mengusung konsep eco-diving, snorkeling, jungle trekking sambil belajar tentang ekosistem hutan.Ada juga pahlawan perempuan Aleta Baun, penerima penghargaan lingkungan internasional Goldman Prize pada 2013, yang mengusir penambang marmer di Timor Tengah Selatan, NTT. Perajin tenun ini berhasil mengusir tambang dengan menenun selama setahun di bukit penuh deposit marmer itu. Aleta memimpin Organisasi A’Taimamus (OAT) mendorong masyarakat perbukitan Molo, Amanuban, dan Amanatun menghasilkan tenun selaras alam. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2014-020-11.json | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra | Catharina Dwihastarini, koordinator Nasional GEF-SGP Indonesia, mengatakan, hibah kecil dari GEF-SGP ada di lebih dari 100 negara di dunia. “Kami tak mau menunggu ancaman lingkungan makin banyak dan diselesaikan pemegang kebijakan. Kami mau bekerja dengan komunitas karena mereka menemukan cara unik.” Di Indonesia, sejak 1992 menjangkau lebih dari 500 komunitas. “Inisiatif ini perlu dibagi dan diapresiasi.”Produk-produk komunitas ini berhasil dijual hingga menjadi alternatif pendapatan dan bisa dikembalikan lagi ke lingkungan.Dia mengatakan, salah satu masalah adalah pemasaran produk. Karena itu festival ini memberikan perhatian pada aspek peningkatan bisnis.Bisnis sosialPanca Pramudya dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE) menyebut usaha berawal dari upaya penyelamatan lingkungan harus menyadari pentingnya pengelolaan bisnis. “Pemerintah harus beri contoh bisnis ramah lingkungan. Bisnis yang memperkokoh upaya konservasi yang sudah dilakukan,” katanya.Agung Alit, Presiden Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) menyebut pola usaha seharusnya perdagangan berkeadilan. Yakni, prinsip menghormati hak produsen atau perajin melalui pembayaran layak, tepat dan cepat. Pembayaran, adalah jantung dunia usaha. “Yang brengsek di usaha pariwisata Bali adalah pembayaran.”“Mereka jual produk ke hotel, pembayaran menunggu tiga bulan. Itu bullshit. Ini yang kita lawan.” Fair trade, selain sebagai gerakan juga model bisnis. Ada 10 prinsip dalam fair trade ini seperti pembayaran layak dan tepat waktu, tak menggunakan pekerja anak, dan bahan baku ramah lingkungan. [SEP] | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-020-19.json | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | [CLS] Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Satwa International Animal Rescue (IAR) Indonesia menerima 34 individu kukang jawa (Nycticebus javanicus) hasil penindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa, (18/10/2016) lalu.Kukang tersebut berhasil disita dari pemburu dan pengepul di wilayah Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.“Satwa aman, semalam tim medis sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sementara. Terdiri dari 14 individu jantan dan 20 individu betina,” ujar Dokter Hewar IAR Indonesia, Nur Purba Priambada, melalui siaran pers, Rabu, (19/10/2016).Purba mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kukang. Mulai dari pengecekan fisik dan pemberian obat. Dari hasil pemeriksaan tim medis, secara umum kondisi kukang mengalami stress. Lima kukang memiliki luka (seperti gigitan), tiga individu mengalami trauma di bagian mata dan satu individu teraba ada peluru senapan angin di bagian punggung.“Semuanya berkutu. Empat kukang giginya patah, sementara yang lainnya masih bergigi utuh. Tadi malam tim rescue IAR Indonesia beserta satwa sudah sampai di Pusat Rehabilitasi di kaki Gunung Salak Bogor,” ucap dia.Menurut Purba, kukang yang bergigi utuh memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali. Namun, tetap saja kukang yang diburu dari alam itu menderita karena diambil paksa dari habitat asalnya.“Tim di sini bekerjasama untuk memberikan perawatan dan perlakuan sesuai dengan prinsip kesejahteraan satwa hingga akhirnya nanti mereka dapat dikembalikan ke alam,” kata dia.Dia menambahkan, primata nokturnal korban perburuan dan perdagangan itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif, proses karantina untuk pemulihan dan mencegah penyebaran penyakit. Kemudian maju ke tahapan rehabilitasi perilaku hingga pelepasliaran. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-020-19.json | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | Manager Operational IAR Indonesia, Aris Hidayat mengatakan membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar untuk mengembalikan sifat liar kukang korban perdagangan dan pemeliharaan. Sebab, pada umumnya kondisi kesehatannya buruk dan mengalami perubahan perilaku.“Untuk 34 kukang sitaan Polda Jabar yang dititiprawatkan di IAR Indonesia ini perilakunya masih liar. Saat ini kami berupaya memulihkan kondisi psikologis kukang yang stres akibat transportasi atau packing yang buruk. Setelah pulih, segera direkomendasikan untuk dilepas liar,” ujarnya.Aris berharap, dengan adanya penindakan hukum terhadap pengepul dan pemburu kukang masyarakat bisa berpartisipasi menghentikan rantai perdagangan kukang dengan tidak membeli maupun memelihara satwa liar dilindungi jenis apapun. “Tidak membeli dan tidak memelihara. Laporkan jika melihat perdagangan satwa liar dilindungi,” imbaunya.Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil menyita 34 kukang jawa dari dua orang pengepul dan tiga orang pemburu yang ditangkap di Kosambi, Bandung dan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku merupakan sindikat perdagangan kukang di Jawa Barat dan sekitarnya. Pelaku sudah diamankan ke Markas Polda Jabar.Mereka melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana maksimal lima tahun kurungan penjara dan denda Rp100 juta karena memburu dan memperjualbelikan primata dilindungi jenis kukang jawa.Ketua IAR Indonesia, Tantyo Bangun mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap jaringan perdagangan kukang tersebut. Menurutnya, penindakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-020-19.json | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | “Konsistensi penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan satwa dan lingkungan akan berpengaruh pada penurunan angka perburuan, perdagangan dan pemeliharaan. Tentunya dibarengi dengan penyadartahuan tepat terhadap masyarakat luas baik offline, maupun online,” ujar Tantyo.Kukang yang lebih dikenal dengan nama lokal malu-malu merupakan primata yang dilindungi oleh Undang-undang No. 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999. Kukang juga dilindungi oleh peraturan internasional dalam Apendiks I oleh CITES (Convention International on Trade of Endangered Species) yang artinya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.Ada tiga jenis kukang di Indonesia, kukang jawa (Nycticebus javanicus), kukang sumatera (Nycticebus coucang) dan kukang kalimantan (Nycticebus menagensis). Berdasarkan daftar merah data IUCN (International Union for Conservation of Nature), kukang jawa termasuk dalam kategori kritis atau terancam punah sedangkan kukang sumatera dan kalimantan termasuk dalam kategori rentan punah.Kukang terancam punah karena perburuan dan perdagangan untuk pemeliharaan. Perdagangan untuk pemeliharaan memegang peran besar dalam mendorong kepunahan kukang. Menurut data IAR Indonesia, sekurangnya 200-250 individu kukang ditawarkan di tujuh pasar besar di empat kota besar Indonesia setiap tahun.Sementara hasil pemantauan online tahun 2015 menunjukkan sebanyak 400 individu kukang dipelihara oleh pemilik media sosial. Dari penelusuran data, sebanyak 800-900 individu kukang diambil paksa dari habitatnya selama satu tahun.IAR Indonesia merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penyelamatan dan konservasi satwa liar di Indonesia. Berdiri sejak bulan Februari 2008, IAR Indonesia berkembang sebagai organisasi yang fokus pada upaya 3R+M yaitu rescue (penyelamatan), rehabilitation (rehabilitasi), release (pelepasliaran) dan monitoring (pemantauan satwa pasca pelepasliaran). | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-020-19.json | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | 34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor | IAR Indonesia mempunyai dua pusat rehabilitasi satwa primata, yaitu Pusat Rehabilitasi Satwa di Ciapus, Bogor yang fokus pada upaya penyelamatan dan rehabilitasi satwa kukang, monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan beruk (Macaca nemestrina) serta Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orangutan di Ketapang, Kalimantan Barat khusus menangani orangutan (Pongo pygmaeus) dan kukang kalimantan.Hingga tahun 2016, IAR Indonesia di Bogor telah menyelamatkan lebih dari 500 individu kukang korban perdagangan dan pemeliharaan. Saat ini lebih dari 180 individu kukang sedang menjalani rehabilitasi Pusat Rehabilitasi YIARI di kaki Gunung Salak, Bogor. Namun, 80 persen di antaranya tidak bisa dikembalikan ke habitat alaminya karena kondisi yang buruk akibat pemotongan gigi oleh pedagang. [SEP] | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | [CLS] Tahun lalu, platform petisi change.org mencatat, petisi penyelamatan lingkungan hidup jadi paling populer di Indonesia. Banyak petisi digagas soal penyelamatan hutan, penolakan tambang, penggunaan energi bersih, perlindungan hewan dan primata serta pengelolaan sampah hingga fashion dan musik bertemakan lingkungan. Uniknya, petisi-petisi ini digagas perempuan-perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.Change kemudian mengumpulkan 20 perempuan pembuat petisi untuk membantu mereka menyusun dan kampanye lebih besar.“Kita melihat trend memang tahun 2018 paling populer adalah petisi soal lingkungan. Ini paling dekat dan banyak yang peduli,” kata Desmarita Murni, Partnership Director Change.org saat She Creates Change, sebuah Green Camp digagas lembaga ini akhir bulan lalu di Cipanas, Jawa Barat.Banyaknya petisi lingkungan digagas oleh perempuan menjadi perhatian bagi Change. Menurut catatan Change, saat ini pengguna media sosial lebih banyak laki-laki. Pembuat petisipun, menurut Desma, lebih banyak laki-laki.“Karena itu, kita ingin membantu perempuan pembuat petisi ini untuk mengenali potensi diri, menggali dan memperkuat kampanye dari sisi keterampilan, menggunakan teknologi, berjejaring agar meraih pendukung terbanyak,” katanya.Change lantas memilih 20 orang, dari 1.200an pendaftar untuk berkumpul dan mengikuti Green Camp. Mereka yang terpilih adalah yang telah memulai berbagai petisi di change.org.Beberapa peserta adalah mereka yang membuat petisi penyelamatan hutan untuk melindungi lingkungan baik untuk hewan maupun perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Beberapa terkait gaya hidup dan hobi misal fashion dan musik.Desma mencontohkan, Yuli Sugihartati, perempuan dari Blitar, Jawa Timur yang membuat satu unit instalasi biogas mengubah limbah kotoran sapi jadi sumber energi terbarukan pengganti listrik pada 2014. | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Saat ini, sudah 17 biogas yang dia dampingi. Dia membawa energi dan penerangan setidaknya kepada 25 keluarga. Apa yang dilakukan Yuli tak hanya membuat lingkungan jadi lebih bersih dan tak ada lagi bau tak sedap dari kotoran sapi, juga membantu ibu rumah tangga hingga tak perlu lagi mencari kayu bakar atau mengeluarkan uang untuk membeli gas.“Karena inisiasi dan pendampingan Yuli, hutan terselamatkan dan perempuan setempat punya waktu lebih banyak untuk keluarga.”Kampanye dan usaha Yuli, bagi Change perlu dukungan lebih besar agar dapat menyasar kelompok lebih besar serta area lebih luas. Ada juga Nurul Fitria, Alfonsa Jumkon Wayap, Tantia Shecilia, Sri Haryanti, Vivi Dwi Santi, Alifi Rehanun Nisya yang bikin petisi untuk menyelamatkan hutan di Riau, Kalimantan dan Papua. Masing-masing punya alasan dan target berbeda meski visinya satu, menyelamatkan hutan.Nurul Fitria, atau akrab disapa Yaya, misal, mengagas petisi fokus pada penegakan hukum bagi perusahaan pembakar hutan di Riau. Pemicunya, sangat personal bagi Yaya. Saat kebakaran hutan terjadi 2015, seorang keponakan masih usia lima bulan meninggal dunia karena menderita infeksi saluran pernapasan.Yaya, aktif di sebuah organisasi jaringan pemantau hutan Riau, Jikalahari. Saban hari Yaya disibukkan membuat desain grafis, rilis media dan video yang disebarkan melalui media sosial untuk advokasi dan pendidikan bagi publik tentang pentingnya penegakan hukum bagi korporasi pembakar hutan.Kalau Yaya bergerak dengan desain grafis, Tantia Shecilia juga aktif di Eyes on the Forest di Raiu, juga kampanye lewat jalur podcast bernama Akar Gaharu. Targetnya, mengedukasi anak muda peduli dengan isu lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Langkah lain ditempuh Sri Haryanti, yang bergiat bersama Gemawan, sebuah organisasi masyarakat sipil yang mendampingi masyarakat agar dapat mengakses hak kelola hutan lewat pemetaan partisipatif. Anti, begitu sapaannya, melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah dan desa.Menurut dia, perempuan kerap jadi korban karena kerusakan lingkungan dan seringkali terlupakan dalam dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam.Sisi lain, bagi Vivi Dwi Santi, seorang dokter hewan adat Kalimantan Tengah, dan Alifi Rehanun Nisya, yang bergabung dengan HAkA Sumatera, perlindungan hutan penting bagi satwa liar seperti orangutan.Alfonsa Jumkon Wayap, menggagas petisi penyelamatan hutan Papua karena investigasi tentang penebangan Hutan Adat Suku Moi di Sorong untuk pengembangan perkebunan sawit.Fonsa menemukan, banyak janji perusahaan tak ditepati, hutan adat terus tegerus, sementara masyarakat asli makin sulit mencari hewan buruan dan sagu.Cerita lain datang dari Adetya Pramandira, yang mengagas petisi mendesak pemerintah menjalankan reforma agrarian. Dera, yang pernah tinggal di Tumpang Pitu, Jawa Timur, melihat konflik agraria yang memakan korban, merampas ruang hidup masyarakat, mendikriminasi petani dan aktivis.Dera bergabung dengan Front Nahdliyin untuk kedaulatan sumber daya alam dan aktif kampanye di media massa dan aksi. Dia mengajar di sekolah yang tergusur di Tambak Rejo, dan mendampingi petani Surokonto, Wetan yang terpidana-karena mempertahankan lahan garapannya- hingga mendapat grasi dari presiden.Ada juga pendekatan kampanye Linda Nursanti dari Gresik, Jawa Timur, Mariane Imel dari NTT, Westiani Agustin dari Bantul, Wijatnika dari Depok, dan Camelia Jonathan dari Jakarta.Linda membuat film “Lakardowo Mencari Keadilan” yang menceritakan perjuangan warga Lakardowo yang tercemar limbah B3. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Mariane menginiasasi gerakan #bongkarpasang yang mengajak publik melakukan reuse dengan mendonasikan pakaian mereka lalu ‘dipasangkan’ dengan pembeli yang mau memperpanjang masa pakai. Dana yang terkumpul dari program ini untuk membiayai kegiatan Children See Children Do, sebuah komunitas belajar bahasa Inggris untuk anak-anak di Kota Kupang. Ada pula kampanye menggunakan pembalut kain yang digagas Westiani Agustin. Ani ingin berkontribusi mengurangi dampak pembalut kain sekali pakai bagi perempuan dan lingkungan. Dia menggagas usaha pembalut kain bernama @b.i.y.u.n.g, juga jadi media edukasi pentingnya perempuan peduli pada diri sendiri, kemanusiaan dan kepada bumi.Wijatnika, kampanye isu lingkungan lewat bahan bacaan populer seperti teenlit, novel remaja dan komik percintaan. Cerita fiksi, katanya, pendekatan lebih ceria dan menyenangkan bagi anak muda. Melalui petisi, Nika ingin mendesak para pemimpin agama di Indonesia untuk dakwah penyelamatan lingkungan.Sementara itu, musik adalah cara unik Camelia Jonathan, dalam menyalurkan kecintaan sekaligus mengedukasi publik tentang lingkungan. Merilis beberapa lagu dan video bertema lingkungan, CJ, panggilan akrabnya, memenangkan beberapa penghargaan.“Audio dan visual adalah medium yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan,” kata CJ.Konten video dan musik terkait perubahan iklim mewarnai karya-karya CJ.Petisi-petisi penyelamatan lahan dan emisi juga digagas perempuan asal Sumatera Barat, Uslaini, Fera Diana dari Jambi, Blandina Patty dari Jayapura, Jessica Novia dari Jakarta dan Fitri Novita asal Cilegon. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Sejak bertemu dengan komunitas ibu-ibu yang terpaksa harus menjadi pemulung batu bara di Sawahlunto karena tempat tinggal dikuasai perusahaan tambang, Uslaini tergerak untuk kampanye menolak izin tambang yang merusak lingkungan dan ruang hidup di Sumbar. Selain studi “Perempuan dan Batubara” untuk memahami latar belakang pilihan mata pencaharian masyarakat di sekitar tambang, dia juga membantu memetakan alternatif untuk mereka.Hal lain yang jadi perhatian dan kampanye juga soal limbah berbahaya yang mengaliri daerah aliran sungai Batanghari karena tambang emas, batubara dan bijih besi. Dalam kampanye itu, Uslaini meminta Gubernur Sumatera Barat mencabut izin usaha tambang di hulu DAS Batanghari yang merusak lingkungan dan kesehatan warga.Tak jauh dari Sumbar, Fera Diana dari Jambi, seorang fasilitator pendidikan tinggal berdampingan dengan Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi. Melihat dampak langsung pengambilan lahan oleh perusahaan di sekitar tempat tinggal SAD seperti penuruhan hasil hutan, tradisi tergerus.Fera berkampanye agar pemerintah dapat mengatur kembali persyaratan penggunaan hutan untuk tanaman industri agar penggunaan lahan melibatkan masyarakat adat terpencil.Kampanye di sekolah, media sosial dan masyarakat adat juga dilakukan Blandina Patty, yang punya mimpi agar satwa endemik seperti cenderawasih dapat dilindungi dan kawasan habitat jadi daerah ekowisata untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal.Dua anak muda lain, Jessica Novia dan Fitri Novita, fokus pada isu emisi dan kampanye untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Jessica bersama dua rekan, membuat perangkat Carbonethics untuk mengukur jejak karbon baik individu maupun perusahaan.Komunitas yang kini sudah menjadi yayasan ini kemudian membantu perusahaan untuk menghitung jejak emisi. | [0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Menurut Jessica, banyak masyarakat belum sadar tentang perubahan iklim dan bahayanya. Karena itu, pendidikan soal ini menjadi fokus kampanyenya. Dalam tiga tahun ke depan Jessica ingin membantu lebih banyak perusahaan menjadi carbon neutral dan banyak masyarakat mendapat manfaat dari upaya itu. Fitri, yang kini aktif di Fossil Free Cilegon, juga punya misi meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim dan energi terbarukan dengan menggerakan berbagai komunitas di berbagai kota.Isu lain yang jadi fokus perempuan pembuat petisi ini adalah hubungan kerusakan lingkungan dan pencemaran, dengan disabilitas. Satu contoh, kampanye yang digagas Leni Febriati, Syalfitri dan Ilma Rivai.Menurut Leni, pencemaran limbah pertambangan dan polusi udara karena kebakaran hutan berdampak buruk pada kehamilan ibu dan bayi. Untuk itu, penyandang disabilitas harus terlibat dalam upaya mencari solusi kasus kerusakan lingkungan.Itu pula yang jadi semangat Ilma Rivai, penyandang disabilitas yang semangat menyuarakan perubahan untuk lingkungan inklusif dan bebas stigma.Syalfitri, lewat inisiatif yang digerakkan ingin mengajak publik bertanggungjawab dan mulai berubah untuk menangani darurat sampah di Indonesia. Baginya, sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan semua.Dengan program She Creates Change ini, kata Desmarita, para perempuan pembuat perubahan ini kelak punya visi jelas, percaya pada kekuatan kolektif, bisa menajamkan keahlian dan keterampilan mereka. Juga, berpikir sistemik dan spesifik, serta terbuka untuk umpan balik.“Dari strategi gerakan, taktik kampanye, riset isu, hingga menulis sesuatu yang dapat mengunggah siapapun yang membaca,” kata Desma. | [0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2019-011-07.json | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | She Creates Change: Perempuan-perempuan di Balik Petisi Penyelamatan Lingkungan Hidup | Keterangan foto utama: Ilustrasi. Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap dan menggangu berbagai aspek, terutama kesehatan warga. Jutaam prang terdampak asap karhutla, dari menderita ISPA sampai meninggal dunia. Asap kebakaran hutan, salah satu isu yang muncul dalam petisi Change.org. Isu-isu lingkungan jadi topik populer di Change. Org, pada 2018, dengan pembuat para perempuan. Foto: Foto: Avry P/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-061-05.json | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | [CLS] “The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn’t do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes.”Begitu petikan pidato Greta Thunberg, aktivis lingkungan belia 16 tahun asal Swedia. Boediono, Wakil Presiden 2009-2014 menayangkan pidato ini sebelum meluncurkan hasil kajian pembangunan rendah karbon di Jakarta, baru-baru ini. Tepuk tangan menyambut saat video selesai diputar.”Usia (Thunberg) sama dengan cucu saya,” katanya.Pidato Thunberg dalam konferensi perubahan iklim tahun 2018, memberikan gebrakan dalam mendorong komitmen dan protes dunia soal kebijakan perubahan iklim.Boediono mengatakan, pembangunan ekonomi tak boleh memasung generasi mendatang, terutama lewat kontrak investasi biasa jangka panjang.Hari itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis dokumen laporan kajian pembangunan rendah karbon (PRK) Indonesia (low carbon development initiatives/LCDI).Model pendekatan pembangunan rendah karbon ini sebagai dasar rancangan teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.”LCDI akan kami arus utamakan jadi bagian penting dan tak terpisahkan dari RPJMN 2020-2024,” kata Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas.Dalam dokumen ini menjelaskan, soal paradigma pembangunan yang menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus menjaga keseimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan.”Intinya, (dokumen PRK) pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,” katanya.PRK jadi proses mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-061-05.json | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Berdasarkan kajian itu, pembangunan rendah karbon dapat menghasilkan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6% per tahun hingga 2045, lebih tinggi dari pertumbuhan saat ini. Adapun, rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia 2000-2018 sebesar 5,6% per tahun. Bahkan, melalui paradigma PRK ini mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sampai 43% pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang tercantum dalam dokumen national intended contribution (NDC). ”Karena aspek lingkungan akan jadi dasar menjaga keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Ini juga sudah inline dengan SDGs yang jadi komitmen global, terutama sampai 2030,” katanya.Paradigma inisiatif ini penting karena penengah dari dua mazhab yang tak pernah akur dalam pembangunan, yakni mazhab ekonomi dan lingkungan.Mazhab ekonomi, katanya, menekankan pengoptimalan penggunaan atau eksploitasi sumber daya alam karena Indonesia memerlukan pertumbuhan tinggi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tanpa mempedulikan lingkungan.Penyusunan dokumen PRK ini, katanya, mendapat arahan dan dukungan dari tokoh-tokoh sebagai komisioner LCDI, yakni H. Boediono, Wakil Presiden Indonesia kesebelas, Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia serta pakar ekonomi dan perubahan iklim dari London School of Economics and Political Science (LSE).Boediono mengatakan, pada level Internasional, komitmen perubahan iklim seperti adu balap lari, siapa yang lebih dahulu. ”Di Indonesia, harusnya tidak hanya semata-mata hanya menyelamatkan dunia. Melalui LCDI ini, menjaga rumah kita dan menyediakan rumah yang baik bagi generasi mendatang. Jangan sampai mereka terpasung dalam investasi jangka panjang.”Komitmen inipun, katanya, perlu terorganisir tak hanya oleh kepala negara, juga anggota legislatif di Senayan. Intinya, demi menyelamatkan Indonesia dan generasi mendatang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-061-05.json | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Mari Elka Pangestu mengatakan, bencana alam, kerusakan alam dan perubahan iklim jadi malapetaka tak hanya dunia, namun Indonesia sendiri. ”Yang paling merasakan, masyarakat miskin.”Bambang mengatakan, dampak pembangunan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan akan menyebabkan bencana, terutama, bencana hidrometrologi dengan penyebab terbesar manusia.Inisiatif ini melibatkan mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional dan kementerian/ lembaga terkait antara lain, Pemerintah Norwegia, Denmark, UKAid, USAID, ICRAF, dan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)– masyarakat Jerman untuk kerjasama internasional. Perumusan visi misi presiden terpilihImplementasi pembangunan rendah karbon ini sendiri pun ‘nasibnya’ tergantung pada presiden terpilih. ”PRK ini akan jadi arus utama dalam perencanaan limatahun ke depan atau RPJMN 2020-2024 yang kerangka teknokratik yang sedang kami finalisasi,” kata Bambang.Dia berharap, PRK jadi bagian dari RPJMN 2020-2024 tertuang dalam peraturan presiden. Bappenas pun sudah paparan, sebelum masa kampanye di Komisi Pemilihan Umum soal RPJMN ini. ”Kita tekankan siapapun yang menjalankan pemerintahan harus memperhatikan pembangunan rendah karbon. Kita sudah sampaikan ke KPU dan timses,” katanya.Meskipun begitu, katanya, jadi tantangan bagaimana mengarusutamakan paradigma dan dokumen pembangunan rendah karbon ini.Kajian ini, katanya, merupakan inisiatif PRK fase pertama, yakni, RPJMN 2020-2024. Fase selanjutnya, tahapan PRK untuk rancangan pembangunan hingga mencapai 2045, disebut Visi Indonesia 2045. Lima kebijakan utamaAda lima kebijakan utama dalam pembangunan rendah karbon, yakni, terkait energi terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga, peningkatan produktivitas pertanian, serta perbaikan kelembagaan maupun tata kelola. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-061-05.json | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Soal energi terbarukan, katanya, masih memerlukan political will tinggi, pasalnya persentase pembangunan pembangkit listrik energi fosil lebih tinggi.”Nampaknya (kebijakan energi terbarukan) belum jadi urgensi sementara bagi pelaku dan yang berwenang,” kata Bambang.Dia mengatakan, perlu mempelajari skema terbaik dari energi terbarukan dan regulasi lain. Dengan begitu, implementasi pembangunan rendah karbon bisa segera selaras antar regulasi.Kajian dokumen PRK ini, menjelaskan bagaimana seandainya Indonesia mengadopsi model pembangunan rendah karbon, yang akan memberikan dampak langsung dalam jangka panjang.Sampai 2024, Indonesia akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi sampai 5,6% dan akan tumbuh menjadi 6% hingga 2045. PRK juga dinilai bisa menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.Lewat skenario ini, katanya, pada 2045, kemiskinan ekstrim dapat turun dari 9,8% dari total populasi pada 2018 jadi 4,2%. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga bisa mencegah 40.000 kematian setiap tahun.PRK juga mencegah kehilangan 16 juta hektar hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Ddengan PRK diperkirakan nilai tambah PDB mencapai US$US5,4 triliun, dan investasi lebih rendah dibandingkan bisnis cara biasa.”Dengan model ekonomi cara biasa seperti saat ini, dari perhitungan pemodelan kami, pertumbuhan ekonomi akan berkurang dari 4,3%. “Harus ada langkah tanpa melewati batas daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Berdasarkan kajian PRK, terdapat empat skenario. Pertama, tak ada perubahan kebijakan tetapi memperhitungkan degradasi lingkungan. Kedua, PRK menegah termasuk di dalamnya kebijakan rendah karbon baru 2020-2045 dan mencapai nationally determined contribution (NDC) dengan kekuatan sendiri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-061-05.json | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Kala Indonesia Siapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon | Pada skenario ini, katanya, perlu tambahan investasi US$14,8 miliar pada 2020-2024 dan US$40,9 miliar per tahun pada 2025-2045.Ketiga, PRK tinggi dengan ambisi lebih tinggi dan pencapaian penurunan emisi karbon dengan bantuan negara luar, turun 41% dibandingkan kondisi tanpa intervensi . Terakhir, PRK tinggi, di antara lain perlu kebijakan pajak karbon.Menurut Arifin, pada tingkat tapak, langkah awal Bappenas akan nota kesepahamaan koordinasi teknis dan modellng dalam skala nasional dan provinsi lebih detail.Bappenas mengajak pemerintah provinsi mengintegrasikan kebijakan dengan rencana pemerintah pusat. Pada tahap awal, Bappenas fokus pada provinsi yang menyatakan keinginan. ”Biasa, kaluu provinsi sudah ada niat baik, akan lebih mudah dibandingkan kalau dengan perintah.”Adapun yang sudah tandatangani nota kesepahaman, katanya, ada Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Papua Barat, Sumatera Selatan dan Bali, menyusul.Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi mengapresiasi PRK ini. ”Kita tak bisa melihat perencanaan itu cuma dari apa yang mereka paparkan, kita harus lihat apa yang sudah dilakukan pemerintah,” katanya.Dalam bidang energi, pembangunan seperti apa untuk memenuhi target penurunan emisi. Apalagi, proyek 35.000 MW, sekitar 60% masih energi batubara. Sedangkan, efisiensi energi baru 1% dan bauran energi terbarukan 8%.Pemerintah, katanya, tak konsisten dalam menjalankan kebijakan, misal, perizinan perhutanan dan perkebunan. “Pemerintah seharusnya tegas evaluasi perizinan baik kehutanan, perkebunan maupun proyek energi saat ini. Pemerintah harus cermat, jangan cuma janji-janji dan perencanaan.” Keterangan foto utama: Bisnis tak berkelanjutan bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, yang menyebabkan pelepasan emisi karbon. Foto: Suryanto/Juara 2 Pers DETaK 2018 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-018-03.json | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | [CLS] Terdengar gandang sarunai, alat musik tradisional dari Sumatera Barat mulai berbunyi. Talempong berbunyi sahut-menyahut menambah meriah acara puncak perayaan tradisi turun ke sawah. Tradisi ini setiap tahun dirayakan dalam pawai alegoris dan makan makan bajamba di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Sumbar.Tradisi turun ke sawah atau ritual Nandabiah Kabau Nan Gadang dilakukan masyarakat Nagari Koto Baru untuk memulai masa tanam. Ia diyakini ada sejak zaman nenek moyang.Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, Jalaludin Datuk Lelo Dirajo, mengatakan, tradisi ini bentuk rasa peduli dan doa masyarakat akan hasil panen dan sumber air bersih sebelum mulai tanam.“Zaman raja-raja sudah ada tradisi turun ka sawah sebagai kepedulian masyarakat Koto Baru terhadap masyarakat yang tinggal di hulu Sungai Batang Bangko, “ katanya.Saat itu, sungai keruh hingga raja khawatir. “Setelah diamati ternyata bertepatan dengan turun ke sawah di hulu sungai ada masyarakat mencari (baca ikan).”Dalam ritual ada penyembelihan kerbau. Warga membeli Rp20 juta hasil iuran anak kemenakan dari 147 niniek mamak se-Koto Baru.Setelah disembelih, daging dibagikan kepada 147 niniek mamak dari sembilan suku. Yakni, Panai, Bariang, Sikumbang, Caniago, Melayu, Kutianyia, Kampai, Tigo Lareh, dan Durian. Masing-masing kaum memiliki satu orang datuak pamuncak yang menjadi perwakilan dalam Kerapatan Adat Nagari.Setelah dimasak di rumah masing-masing, masyarakat akan ritual makan bajamba di rumah gadang.“Sebelum makan bersama, kita akan pawai alegoris. Ada pertunjukan tari persambahan diiringi musik tradisional, dan silek. Baru makan bajamba ditutup dengan doa agar sawah berhasil panen banyak,” ucap Jalaludin.Ritual ini, katanya, juga sebagai pengganti kepada masyarakat hulu sungai. Nanti ada pembagian daging kepada ke mereka sebagai imbal jasa telah merawat sungai. “Sekaligus bentuk syukur masyarakat,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2016-018-03.json | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Tradisi turun ke sawah ini sempat hilang selama lima tahun belakangan. Terakhir, digelar 2011. “Ini kebudayaan harus tetap ada.”Ketika ritual ini sempat hilang, banyak masyarakat meresahkan kehadiaran hama dan berbagai penyakit menyerang padi mereka.“Kami sempat kewalahan dengan babi dan penyakit padi. Tentu membuat hasil panen menurun,” kata Nasrial, masyarakat Nagari Koto Baru.Tradisi tanam serentak ini, memang meningkatkan produksi padi masyarakat. Beras membludak membuat harga pasar turun.KKI Warsi telah uji coba pembelian beras oleh kelompok masyarakat di Jorong Simancuang, Kecamatan Pauh Duo, Solok Selatan. Tekanan para tengkulak dapat diatasi.Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simancuang sebagai penampung beras masyarakat. Harga beli ditetapkan jauh lebih tinggi dari para tengkulak. Harga stabil, dan tengkulak tak bisa membli beras dari petani dengan harga rendah.Koordinator Regional Sumbar KKI Warsi Riche Rahma Dewita menyebutkan, mengatakan, cara ini memutus mata rantai perdagangan beras para tengkulak. Harga beras bisa stabil dan menguntungkan petani.“Sejak pembelian beras ini dilakukan,masyarakat memiliki pilihan menjual beras. Agar tersosialisasikan, LPHN juga membuat pengumuman harga jual beras hingga bisa diketahui masyarakat luas. Terpenting, harga lebih tinggi dibandingkan harga jual tengkulak.”Sebelumnya, harga beras hanya Rp10.000 per kg, kini di Simancuang, menjadi Rp12.500 perkg. Pengumuman harga terbuka.Dengan begitu, katanya, kala ada tengkulak beras datang, mau tak mau harus mengikuti harga ini jika ingin tetap mendapatkan beras masyarakat.Riche mengatakan, dari model perdagangan beras ini, mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan Rp500.000. Kegiatan ini, katanya, tak hanya menaikkan harga jual beras juga mengantisipasi perpindahan lahan.Bahkan, katanya, tak jarang padi di sawah belum dipanen sudah berpindah tangan karena pemilik sawah sedang membutuhkan uang. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-018-03.json | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Dalam kasus seperti ini, yang memberikan pinjaman membeli padi di lahan belum panen. Bahasa lain, gadai lahan dengan uang pinjaman yang disepakati.Sawah petani menjadi agunan harus ditebus kepada pemberi pinjaman. Jika sampai batas waktu tertentu, belum bisa membayar, otomatis lahan berpindah tangan.”Ini sangat merugikan masyarakat, jika mereka kehilangan lahan, lantas apa yang akan mereka lakukan? Sawah bagi mereka barang sangat berharga dan menjadi tempat bergantung hidup.” Bersawah dan penyelamatan hutanPotensi sawah di Solok Selatan, cukup besar, bahkan kabupaten ini menjadi lumbung beras di Sumbar. Kabid Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Solsel, Zamzami mengatakan, luas sawah di nagari itu 9.540 hektar dengan panen padi sekali empat bulan. Dari luasan itu, 2.081 hektar di Kecamatan Sungai Pagu.Pertunjukan musik tradisional Minangkabau yaitu talempong dan gandang sarunai. Foto: Elviza DianaSungai Pagu terdiri dari 11 nagari dengan luas sawah di Nagari Koto Baru sekitar 700 hektar. “Ini upacara untuk 700 hektar sawah di Koto Baru,” katanya.Seiring masih tinggi animo masyarakat mengelola sawah, kebutuhan air menjadi sangat penting bagi mereka. Begitupun dengan masyarakat Nagari Koto Baru, menyadari penting menjaga hutan. Saat ini, mereka mulai mengalami penurunan debit air untuk mengairi sawah persawahan.Tiga tahun silam, masyarakat Koto Baru, sudah mendapatkan surat penetapan areal hutan nagari 1.145 hektar. Pengelolaan hutan, diharapkan mampu membentengi masyarakat dari bencana ekologis.“Kami pernah bencana galodo 1995. Ini pelajaran berharga untuk pengelolaan sumber daya alam baik dan kembali ke alam. Seperti petuah Minangkabau, Alam takambang jadi guru,” kata Datuk Lelo Dirajo.Terkait pembangunan kehutanan di Sumbar yang memperioritaskan pemberdayaan masyarakat, Dinas Kehutan telah mengidentifikasi 110 nagari berpotensi mendapatkan hak kelola dengan skema perhutanan sosial. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-018-03.json | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Ritual Turun ke Sawah, Ungkap Syukur pada Bumi dari Solok Selatan | Sumbar menargetkan 500.000 hektar dalam skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat hingga 2017.Hingga kini menurut Rainal Daus, Manajer Advokasi dan Kebijakan KKI Warsi, ada 44.149 hektar hutan sudah ada SK penetapan hutan nagari, 34.869 hektar masih proses.Untuk skema hutan kemasyarakatan yang mendapatkan legalitas 4.098 hektar dan berproses 15.185 hektar. Jika dilihat data, katanya, masih perlu perjuangan keras mewujudkan 500.000 hektar. “Saat ini baru 20% terealisasi.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-059-05.json | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | [CLS] Ketenangan hidup warga kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terganggu. Warga kampung dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya.Dari 60 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kampung Luwuk, 41 KK tidak memiliki sawah sementara sisanya 19 KK memiliki sawah. Dari 19 KK pemilik sawah tersebut, 8 KK mendukung dan 11 menolak pembangunan pabrik semen.Koordinator Luwuk-Lolok Diaspora, Maximus Rambung kepada Mongabay Indonesia, Jumat (8/5/2020) menyebutkan, informasi yang diperoleh, tambang batu gamping sekaligus pabrik semen akan dikelola dua perusahaan PT. Istindo Mitra Manggarai (IMM) dan PT. Singa Merah (SM).Lokasi tambang batu gamping di Lolok, kata Maximus, seluas 505 hektare. Sedangkan pabrik semen akan dibangun di tengah areal persawahan di Luwuk.Dari info yang diperoleh, sebut Maximus, PT. Singa Merah berinduk ke perusahaan Hongshi asal Cina. Dana investasinya Rp.7 triliun. Hasil survei perusahaan tahun 2018, sebutnya, kandungan batu kapur di Manggarai Timur ± 500 juta ton. Kapasitas produksi pabrik semen sebesar 8 juta ton per tahun sehingga butuh 62,5 tahun baru batu kapur tersebut habis.“Untuk kebutuhan pabrik semen dibutuhan air 15 ribu meter kubik per hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan 400 orang dengan komposisi 30 persen tenaga kerja asing dan 70 persen dari Indonesia. Dari informasi yang ada, di Lolok mereka butuh lahan 505 hektare utuk tambang batu gamping,” sebutnya.baca : Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian Alasan PenolakanKenapa warga menolak tambang batu gamping dan pabrik semen? Maximus yang warga kampung Luwuk mengatakan dari penelusuran, PT. IMM pemiliknya sama dengan PT. Istindo Mitra Perdana (IMP) yang menambang batu mangan di tanah ulayat warga kampung Serise, tetangga Lolok, Luwuk. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2020-059-05.json | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Luas tambang PT. IMP sebesar 736,30 hektare dan mulai operasi produksi mangan tanggal 12 Oktober 2009 dan berakhir tahun 2017. Penghentian operasi terjadi akibat terbitnya undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan tambang mangan bangun smelter sendiri untuk ekspor bahan mentah ke China.“Perusahaan ini macet dan menyisakan lubang tanpa reklamasi. Kini IMP berganti baju menjadi IMM dan akan bermitra dengan pabrik semen PT SM. Lokasi tambang kedua perusahaan ini masih berdekatan dengan tambang mangan. Kawasan sawah Luwuk akan jadi pusat pabrik semen,” ungkapnya.Lokasi tambang batu gamping di Lolok merupakan tanah ulayat kata Maximus. Sementara lokasi pabrik semen berada di areal sawah yang dimiliki 19 orang.“Masyarakat pemilik sawah beralasan sawah masih produktif 3 kali setahun. Sawah ukuran 15×25 meter menghasilkan beras paling kurang 300 kg sekali kerja atau Rp.9 juta setahun. Kalau mereka jual ke perusahaan tambang hanya dihargai Rp.6 juta,” jelasnya.baca juga : Masyarakat NTT Melawan Proyek Reklamasi di Lembata. Ada Apa? Lengko Lolok sebut Maximus, tempat eksploitasi tambang batu kapur, jaraknya 5 km dari Luwuk dan berada di ketinggian. Areal itu selama ini menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga Luwuk.Terbukti, volume air di Luwuk berkurang ucapnya, ketika tambang mangan pernah beroperasi di kawasan ulayat ini. Penggumaan lahan seluas 505 hektare akan mempengaruhi ekosistem yang ada.Pabrik juga membutuhkan air sebanyak 15 ribu meter kubik perhari maka sangat berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga.Makanya warga akan direlokasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2020-059-05.json | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | “Dampak relokasi membuat warga masyarakat adat tercerabut dari tata nilai budaya Manggarai yang ditopang Tiga Tungku yakni Uma Peang (tanah ulayat/kebun), Wae Teku (sumber air), dan Beo (kampong). Nilai-nilai tak terukur ini yang dikuatirkannya bakal hilang jika pabrik datang,” ungkapnya.Warga juga paparnya, sudah merencanakan untuk membentuk usaha yang bergerak di bergerak di bidang perikanan tambak dengan konsep agrowisata. Rencana tambak tentu tidak bisa ada secara bersamaan di tempat yang sama dengan pabrik semen.Pihaknya pun tidak percaya pada janji manis perusahaan dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bahwa dengan adanya perusahaan, kesejahteraan warga sekitar akan meningkat.“Pernyataan ini dibantah fakta empiris, tambang mangan di Serise, warga tetap miskin, pertanian tidak bisa berjalan karena debu mangan hasil tambang menutup tanaman pertanian warga,” ungkapnya.perlu dibaca : Nasib Warga Desa Supul dalam Cengkeraman Perusahaan Tambang Mangan Fokus Ketahanan PanganDominikus Karangora Divisi Media dan Komunikasi WALHI NTT kepada Mongabay Indonesia, Sabtu (9/5/2020) mengatakan pihaknya menolak semua bentuk pengrusakan lingkungan yang akan dilakukan di NTT.Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Saat ini semua wilayah sibuk perangi COVID-19 dan dampaknya.“Saat ini hal yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana mambangun mekanisme ketahanan pangan sehingga NTT maupun Manggarai Timur tidak kekurangan pangan,” tegasnya.Pembangunan pabrik semen ini, kata Dominikus, hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2020-059-05.json | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Selain itu akan ada pemidahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Bukan saja memindahkan bangunan fisik sebutnya, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat Desa Satar Punda.“Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang ahistoris terhadap peradaban masyarakatnya,” ungkapnya.Membangun pabrik semen lanjut Dominikus, merupakan suatu langkah yang sangat keliru sebab tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan, hanya akan membuat overcapacity di industri ini semakin meningkat.Indonesia, katanya, sedang mengalami surplus semen sebanyak 35-42 juta ton sampai dengan tahun 2030. Dengan demikian ucapnya, dapat disimpulkan, pembangunan tidak melalui perencanaan yang matang oleh Pemprov NTT maupun Pemkab Manggarai Timur.Dengan kata lain, sebut Dominikus, ini merupakan rencana yang asal-asalan, yang penting ada investor yang datang membawa uang untuk NTT. Pemprov NTT, sarannya, hanya perlu mengatur dan mengawasi distribusi semen masuk ke NTT.“Awal mula investor datang bagaikan malaikat yang membawa sejuta berkat. Semua pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja dan pengrusakan lingkungan dilakukan setelah perusahaan beroperasi,” tegasnya. Janji ManisWALHI NTT juga mengecam janji manis Gubernur NTT, Viktor Laiskodat seusai dilantik menjadi gubernur bahwa akan menolak aktivitas pertambangan di NTT.Dominikus katakan semua itu hanyalah pemanis bibir di awal masa jabatannya. Kekecewaan muncul ketika terbit moratorium tambang yang hanya berkutat pada urusan administrasi saja.“Sudah seharusnya tidak ada lagi izin tambang yang dikeluarkan di NTT. Aktifitas tambang dan pabrik semen harus dihentikan. Jika tidak diindahkan, WALHI NTT bersama jaringannya akan melakukan berbagai upaya, termasuk mangambil langkah hukum,” ucapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2020-059-05.json | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? | Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT, Jusuf Adoe kepada Mongabay Indonesia, Rabu (13/5/2020) mengatakan proses terbitnya izin tambang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.Lokasi tambang kata Jusuf, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada di kabupaten. Pada saat proses perizinan sebutnya, pasti ada advise plan dari dinas teknis terkait di kabupaten.“Kalau sekiranya semua tidak sesuai dengan aturan maka pasti izin ini tidak terbit. Proses IUP selalu melibatkan masyarakat dan dinas teknis terkait. Saya juga belum tahu kalau ada sisa lubang, apa lubang bekas tambang atau lubang saat eksplorasi,” ungkapnya. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2023-005-19.json | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | [CLS] Sorgum merupakan sumber bahan pangan yang sejak lama ditanam petani di Nusa Tenggara Timur [NTT].Pegiat sorgum Maria Loretha mengatakan, ditengah ancaman perubahan iklim dan krisis pangan, kita harus mengembangan tanaman pangan yang bisa diandalkan.“Sorgum lebih tahan terhadap perubahan iklim dibandingkan padi dan jagung. Jika tidak memanfaatkan alam NTT yang adaptif terhadap sorgum, kita semua akan rugi,” terangnya baru-baru ini.Dia mencontohkan, jagung bila kena banjir dan angin kencang batangnya akan patah. Sementara sorgum, meski batangnya patah akan tumbuh lagi.“Meski begitu, jangan semua wilayah NTT dikembangkan sorgum. Harus ada prioritas,” jelasnya.Maria mengaku, sorgum dijual di pasar seharga Rp10 ribu per kilogram, dua kali lipat harga jagung.“Intervensi pemerintah daerah melalui bantuan mesin perontok dan mesin sosoh untuk kelompok petani sorgum, sangat diharapkan. Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan off taker/penjamin komoditas, agar hasil panen bisa diserap pasar,” harapnya.Baca: Sukses Kembangkan Sorgum di NTT, Maria Akui Jatuh Cinta pada Rasa Pertama Segera kembangkanAhli sorgum Marcia Bunga Pabendon, mengatakan harusnya sorgum dikembangan skala besar di NTT.“Sejak 2015, saya mendampingi petani di NTT. Bila serius, kita harus siapkan benih sorgum unggul,” terangnya.Imroatul Muklishoh, Koordinator Koalisi Pangan BAIK, mengaku pihaknya turut mendorong pengembangan sorgum di NTT. Koali ini bekerja di Kabupaten Manggarai Timur, Flores Timur, dan Lembata.“Kami memperkuat kaum muda, perempuan, petani, dan masyarakat pedesaan untuk menyuarakan solusi dampak perubahan iklim, terutama pangan dan pertanian,” tuturnya.Dia menjelaskan, sorgum lebih banyak ditanam di daerah kering berbatu. Tanaman ini memiliki struktur kompleks seperti pati, asam fenolat, dan antioksidan. Kandungan karbohidratnya rendah dan kaya serat. | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-19.json | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? | “Kami beberapa kali melakukan uji laboratorium, seratnya lebih kaya serta gluten free. Ramah dikonsumsi penderita diabetes juga,” paparnya.Baca: Perubahan Iklim, Antara Aksi dan Adaptasi Masyarakat NTT Pengganti gandumKepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Lecky Frederick Koli, dikutip dari victorynews menjelaskan, sekitar 800 ribu hektar lahan akan dikembangkan untuk sorgum. Diproyeksikan, ada 15 kabupaten yang memanfaatkan 100 hektar lahan budidaya.Untuk itu, perlu jaminan pasar agar hasil produksi sorgum petani terserap.“Masyarakat tentu mempertimbangkan biaya produksi dan pendapatan yang diterima sehingga perlu jaminan pasar,” ucapnya.Baca juga: Pangan Lokal Mulai Menghilang di Kampung Saga Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moedoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan sorgum pengganti gandum dipercepat. Sebab, Indonesia menjadi salah satu negara terdampak kebijakan larangan ekspor gandum berkepanjangan dari sejumlah negara produsen.“Presiden sudah instruksikan pembuatan roadmap produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 guna menghadapi krisis pangan,” terangnya dikutip dari laman KSP, Senin [15/8/2022].Moeldoko mengatakan, pemerintah mengembangkan potensi sorgum yang secara genetik satu keluarga dengan gandum. Sorgum bisa menjadi pengganti gandum untuk industri mie dan roti.Saat ini, sorgum telah dikembangkan di lahan seluas 15 ribu hektar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.“Di NTT produktivitasnya tiga sampai empat ton per hektar sementara di Jawa empat hingga lima ton per hektar,” jelasnya. [SEP] | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-026-10.json | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | [CLS] Banjir menerjang Kalimantan Tengah [Kalteng]. Sejumlah kabupaten terendam air yaitu Lamandau, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kapuas. Terhitung 11 hingga 26 September 2020, status tanggap darurat banjir diberlakukan di provinsi ini.Sugianto Sabaran, Gubernur Kalteng, pada Kamis [17/9/2020], dengan helikopter BNPB memantau langsung ke lokasi sekaligus memberikan bantuan sembako dan obat-obtan, terutama ke beberapa daerah terisolir. Pemerintah Kalteng, menyalurkan 20 ribu paket bantuan ke lokasi bencana melalui udara maupun darat.Darliasjah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran [BPBPK] Kalteng mengatakan, sejauh ini lebih dari 6.445 kepala keluarga atau 17 ribu jiwa terdampak banjir.Baca: Cetak Sawah Baru di Kalteng, Babak Baru Bencana Ekologi? Esau Tambang, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, kepada Mongabay Indonesia mengatakan banjir sangat mungkin terjadi disebabkan rusaknya hutan di bagian hulu, sehingga kemampuan hutan untuk menampung dan menyerap air hujan sangat kecil.“Curah hujan yang tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan hutan menyerap air,” terangnya.Untuk itu, diperlukan tindakan komprehensif sejumlah pihak, seperti BNPB di sejumlah kabupaten, DLH Provinsi, BMKG Provinsi, dan Bappenas untuk melihat water cactchment area bagian hulu agar bisa dipulihkan lagi hutannya,” kata Esau.Baca: Sedotan Purun, Kreativitas Masyarakat Tumbang Nusa Jaga Lahan Gambut Alih fungsi lahan Safruddin, Direktur Save Our Borneo, mengatakan banjir di Kalteng biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari, tapi tahun ini di beberapa lokasi hingga satu minggu lamanya. Banjir juga terjadi di saat seharusnya musim kemarau yang dampaknya begitu luas.“Rusaknya hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kalteng, merupakan dampak yang harus dirasakan sekarang,” terangnya, Kamis [19/9/2020]. | [0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2020-026-10.json | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Baca: Banjir di Hulu Kalimantan Tengah, Pertanda Apa? Dia melanjutkan, jutaan hektar kawasan hutan dibuka dan diberikan izin untuk HPH, HTI, pertambangan, hingga paling masif adalah perkebunan sawit di hampir di semua wilayah Kalteng, terutama wilayah hulu yang hutannya semakin terbuka.“Selain itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak pernah diperhitungkan membuat bencana ekologis semakin cepat terjadi.”Hutan yang merupakan penyangga kehidupan karena memiliki fungsi penting menjaga keseimbangan alam, sudah sepatutnya kita jaga. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi hutan yang ada, dengan tidak dengan mudahnya memberikan dalam berbagai bentuk izin.Baca juga: Food Estate Melaju, Walhi Kalteng: Jangan Buka Lahan Baru Pemerintah juga harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam melindungi hutan dan wilayahnya melalui kearifan lokal.“Termasuk juga pemerintah mempertimbangkan kembali rencana membuka lahan untuk program food estate yang akan di kembangkan di beberapa wilayah di Kalteng dengan cara membuka kawasan hutan,” ujar Safruddin. PantauanBerdasarkan pantauan Mongabay Indonesia, banjir yang terjadi di Lamandau berawal dari wilayah Kina, yang berada kawasan hulu sungai. Begitu pula dengan di Katingan, banjir mulai menggenangi perumahan warga di Tumbang Hiran dan Desa Habangoi, lalu ke bagian hilir sepanjang aliran Sungai Katingan.Di Desa Tumbang Sanamang, sebuah rumah guru SMP hanyut. Banjir juga merendam Desa Tumbang Napoi yang berada di Kecamatan Mini Manasa, Gunung Mas bagian hulu. Rano, warga Desa Sepayang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang merasakan banjir mengatakan, untuk sampai ke Palangkaraya, ia dan keluarganya harus menempuh perjalanan selama 13 jam. Padahal, kondisi normal, diperlukan waktu sekitar 5 jam perjalanan darat. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0] |
2020-026-10.json | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? | Dia mengatakan, untuk mendapatkan kendaraan [mobil] dari desa, mereka harus berjalan kaki sejauh dua kilometer.“Kami berangkat jam 11 siang. Jalan kaki dahulu ke bukit dan berenang di daerah banjir, tiba Palangkaraya jam 23.00 WIB malam. Banjirnya dalam, ada yang melewati kepala. Untuk menyelamatkan barang kami membuat rakit, tidak ada perahu karena itu di hutan,” tuturnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-057-20.json | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | [CLS] Kekayaan yang melimpah dari dana pensiun pemerintah Norwegia hingga kini masih terus berinvestasi di sejumlah perusahaan tambang batubara yang merusak hutan Indonesia, kendati mereka sudah menarik dana mereka di sejumlah perusahaan sektor kehutanan dan tanaman industri yang memiliki catatan buruk soal lingkungan. Hal ini dilaporkan oleh Rainforest Foundation Norway, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di sektor kehutanan di Norwegia.Berdasar análisis data yang dirilis oleh Lembaga Dana Pensiun Norwegia atau Government Pension Fund Global (GPFG), lembaga Rainforest Foundation Norway menemukan dana sebesar 21,5 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan yang disebut-sebut sebagai “sektor-sektor yang diketahui menjadi penyebab deforestasi ” dan dana lain sekitar 3 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Indonesia.“Hal ini secara langsung menyepelekan upaya bersama untuk melindungi hutan tropis Indonesia yang masih tersisa,” ungkap laporan tersebut, dan berharap pemerintah Norwegia segera menarik investasi mereka dari sejumlah perusahaan ini.“Melalui investasi di sektor pertambangan batubara pemerintah Norwegia menjadi penyebab deforestasi di Indonesia,” ungkap Kepala Divisi Kebijakan Rainforest Foundation Norway, Vemund Olsen dalam pernyataannya. “Ini saatnya bagi pengelola dana pensiun di Norwegia untuk memberikan strategi yang lebih jelas untuk menekan dampak pendanaan ini terhadap hutan hujan tropis.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2014-057-20.json | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara | Norwegia adalah salah satu negara yang sejak tahun 2007 silam muncul sebagai salah satu penyedia dana terbesar di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap hutan hujan tropis dunia. Negeri ini sudah menyumbangkan miliaran dollar untuk menekan deforestasi di Indonesia, Brasil, Guyana, Kongo dan Tanzania. Namun sejumlah kritisi menyatakan bahwa investasi GPFG di sejumlah industri telah menjadi penyebab deforestasi dan mementahkan upaya perlindungan hutan tropis ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2012-048-09.json | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | [CLS] MASYARAKAT lokal menerima intimidasi dari perusahaan sawit dan muncul masalah kesehatan warga karena asap pembakaran ilegal. Beberapa warga di sekitar rawa Tripa membutuhkan perawatan medis. Masyarakat setempat pun telah kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran hingga mengancam kerusakan total kawasan itu. Menghadapi masalah ini, LSM Hak Asasi Manusia (HAM) bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan mengkampanyekan penyelamatan Rawa Tripa. Mereka ini antara lain, Walhi, Greenpeace, Sawit Watch, Wetlands International Indonesia Program,Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Ekosistem Sigom Aceh, PanEco Foundation – Sumatran Orangutan Conservation Programme dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari –OIC. Lalu The Nature Conservancy, Profauna Indonesia LASA, WWF, Orangutan Foundation International, Borneo Orangutan Survival Foundation, Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Indonesia (UI), Kehati dan lain-lain. Berbagai kebakaran besar telah dilaporkan oleh pengamat baik di lapangan maupun dari udara pada akhir Maret. Lebih dari 100 titik api telah teridentifikasi oleh satelit dalam kurun waktu hanya 10 hari, frekuensi titik api tertinggi yang terekam di Tripa sejak 2001. Ketua Satgas REDD+ Ir. Kuntoro Mangkusubroto melaporkan, tim investigasi menemukan pembakaran telah sengaja di dalam kawasan konsesi PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2. Ibduh, kepala salah satu desa di Tripa yang mewakili masyarakat lokal mengatakan, masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap perusahaan. Perusahaan menggunakan Brimob sebagai satuan pengamanan, memindahkan masyarakat dari lahan, menghalangi akses melewati perkebunan dan membersihkan perkebunan masyarakat untuk sawit mereka. “Perusahaan perkebunan sawit beroperasi layaknya mereka berada di atas hukum dan kami melihat hasil perbuatan mereka setiap hari,” katanya dalam siaran pers aliansi LSM di Depok, Selasa(24/4). | [0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0] |
2012-048-09.json | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Menurut Ibduh, air bersih menjadi sulit diperoleh dan sangat sulit mendapatkan ikan serta mengambil hasil alam lain. Sebab, hutan telah dibabat dan lahan dikeringkan dengan banyak kanal-kanal dibangun. “Masyarakat kami menderita. Kami menginginkan aksi cepat untuk menghentikan semua ini dan untuk merehabilitasi hutan Tripa”.Idbuh bersama seorang pengacara, Kamaruddin, dan smantan anggota DPD asal Aceh, Adnan NS, telah melaporkan tindakan pidana kriminal terkait kasus Tripa ke Polri di Jakarta pada November tahun lalu. “Polri mengeluarkan surat kepada Polda Aceh yang mengkonfirmasikan bahwa subyek pelaporan memenuhi kriteria pidana kriminal, tapi hingga saat ini, lima bulan setelah kasus itu dilaporkan, kami tidak melihat satu pun upaya investigasi yang dilakukan oleh Polda Aceh,” kata Kamaruddin. Dalam pernyataan, Aliansi LSM menyebutkan, mereka berkumpul di Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (Research Center for Climate Change, University of Indonesia), mendukung sepenuhnya imbauan Satgas REDD+ untuk segera investigasi terhadap tindakan kriminal. Termasuk, laporan yang disampaikan Ibduh ke Polri pada November tahun lalu. Mereka juga meminta penjelasan mengapa laporan tidak ditindaklanjuti dengan baik. “Kami juga menyatakan dukungan penuh kami terhadap Walhi dalam melakukan gugatan hukum yang saat ini dalam proses banding di PTUN Medan terhadap dikeluarkan izin konsesi kepada PT Kallista Alam oleh mantan Gubernur Aceh,” kata Yuyun Indradi, Greenpeace Forest Political Campaigner.Aliansi LSM meminta, kepada pihak-pihak Kementerian Nasional yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, segera memerintahkan penghentian pembukaan dan pendegradasian lahan di dalam kawasan rawa gambut Tripa. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-048-09.json | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa | Mereka juga meminta agar para kementerian itu mendampingi Polri segera mengimplementasikan investigasi yang menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas dan kesepakatan-kesepakatan ilegal yang telah diterapkan di kawasan rawa gambut Tripa. Termasuk izin konsesi serta praktik-praktik ilegal dari PT. Kallista Alam yang melanggar Undang-undang tentang Tata Ruang dan tentang perlindungan terhadap Ekosistem Leuser, terhadap lingkungan hidup, lahan gambut, satwa yang terancam punah dan larangan pembakaran lahan hutan. Dalam melawan pelanggaran hukum yang sangat jelas dan telah dipublikasi secara global ini, sangat penting hukum Indonesia tetap terjaga dan transparan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kekeliruan dalam penerapan hukum ini, akan merusak kredibilitas penegakan dan sistem hukum Indonesia juga komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya mengembangkan sawit berkelanjutan. Tanpa aksi yang cepat tanggap, jika kondisi saat ini dibiarkan oleh President SBY dan jajaran pemerintahan, populasi orangutanSumatera akan sangat mungkin punah tahun ini.” Mereka ingin melihat hukum di Indonesia ditegakkan. Aliansi LSM mendukung dan memberikan semangat terhadap international day of action pada 26 April. Pada hari ini, para pendukung dan mitra-mitra internasional dari seluruh dunia akan mengimbau kepada Presiden SBY untuk mengumumkan dukungan terhadap penegakan hukum Indonesia, perlindungan Tripa dan masyarakat di sekitar serta populasi orangutan Sumatera.” [SEP] | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | [CLS] Setelah sekitar empat tahunan pemerintah menggodok aturan standar sawit berkelanjutan penguatan akhirnya terbit pada Maret lalu. Lewat Peraturan Presiden Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, mewajibkan perusahaan maupun pekebun atau petani mandiri sawit memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sampai 2025 alias dalam lima tahun ke depan.Presiden Joko Widodo menandatangani perpres ISPO ini guna penyempurnaan penyelenggaraan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan memastikan usaha sawit layak sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Iya (aturan ini) penguatan ISPO dari peraturan menteri, sekarang dipayungi peraturan presiden. Bentuk komitmen negara untuk pengelolaan sawit berkelanjutan,” kata Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Mongabay, melalui pesan singkat.Aturan ini memiliki berkedudukan lebih tinggi dari aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2015 tentang ISPO.Pertimbangan regulasi ini keluar, bahwa, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem sertifikasi sudah tak sesuai perkembangan internasional dan kebutuhan hukum. Hingga perlu ganti dan atur kembali dalam peraturan presiden.Aturan ini memiliki tiga tujuan sertifikasi ISPO, yakni, pertama, memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Kedua, meningkatkan penerimaan dan daya saing hasil perkebunan sawit di pasar nasional dan internasional. Ketiga, meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai upaya dari kebijakan iklim Indonesia.Ruang lingkup pengaturan perpres ini, antara lain terkait sertifikasi ISPO, kelembagaan, keterimaan daya saing pasar dan peran serta, pembinaan dan pengawasan sekaligus sanksi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Secara aspek kewajiban, semua pelaku usaha perkebunan sawit wajib punya sertifikasi ISPO, termasuk perusahaan perkebunan penghasil energi terbarukan maupun pekebun atau petani, seperti pada Pasal 5.Bagi perusahaan perkebunan, ISPO berlaku sejak perpres ini berlaku, untuk pekebun lima tahun sejak aturan ini diundangkan. Sertifikasi ini berjangka waktu lima tahun dan dapat mengajukan ulang.Kalau terjadi pelanggaran, akan ada sanksi administrasi, mulai terguran tertulis, denda, pemberhentian sementara usaha perkebunan sawit, pembekuan sertifikat ISPO maupun pencabutan ISPO.Pelaksana sertifikasi adalah lembaga sertifikasi ISPO yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan bidang perkebunan. Lembaga ini, akan menilai kesesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada pelaku usaha. Juga menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi usaha perkebunan sawit berdasarkan hasil kegiatan sertifikasi ISPO. Kemudian penilaian usaha perkebunan sawit yang bersertifikat ISPO setiap tahun, menindaklanjuti keluhan dan banding sertifikasi ISPO.Soal kelembagaan, disebutkan, akan ada Komite ISPO terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi dan pemantau independen dan bersifat ex-officio. Pemantau independen, merupakan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum Indonesia atau WNI pemerhati perkebunan yang memiliki kepedulian sosial, ekonomi, dan lingkungan.Komite ISPO akan jadi pengurus dalam sertifikasi ISPO, mulai penjabaran kebijakan umum pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO, menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria ISPO, menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Lalu, menyusun persyaratan dan skema sertifikasi ISPO, mengevaluasi sistem sertifikasi ISPO guna menjaga tata kelola perkebunan yang baik. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Selain itu, juga membangun sistem informasi dengan menerapkan sistem penggunaan data bersama dan terintegrasi elektronik untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha memperoleh sertifikasi ISPO; koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun pihak lain dalam pengelolaan serta penyelanggaraan sertifikasi ISPO.Komite akan dipilih dewan pengarah ISPO, terdiri dari Menko Perekonomian (ketua) dengan anggota Menteri Lingkungan Hidup dan Kelhutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan standarisasi nasional.Pada 2019, luas kebun sawit di Indonesia mencapai kurang lebih 16,38 juta hektar, dimana pekebun sawit menguasai sekitar 1,9 juta hektar dari perkebunan sawit nasional. Sementara itu, perkebunan sawit yang masih di kawasan hutan sebesar 3,4 juta hekar.Mengenai peraturan pelaksanaan dari perpres ini, seperti prinsip dan kriteria ISPO, sanksi administrasi, tata cara sertifikasi dan biaya sertifikasi, ketentuan terkait organisasi dan tata cara dewan pengarah akan diatur dalam peraturan menteri, paling lama 30 hari sejak aturan diundangkan.Diah Y Suradiredja, Wakil Ketua Tim Pelaksana Penguatan Sistem ISPO mengatakan, Perpres No 44/2020 ini mampu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, tak hanya pemerintah juga masyarakat dan pelaku usaha. Dalam Komite ISPO, katanya, juga ada keterlibatan pemantau independen.“Momentum ini harus jadi penggerak perbaikan,” katanya.Luas kebun sawit di Indonesia, sekitar 16.38 juta hektar. Saat ini, diperkirakan perkebunan sawit ada di kawasan hutan 3.4 juta hektar dari luasan total 16.38 juta hektar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Menurut Diah, sebagai komoditas unggulan devisa negara, pembangunan industri sawit bak tumbuh tak terbatas dan tanpa hambatan. Padahal, dalam perkembangan industri sawit banyak terjadi berbagai persoalan lingkungan, konflik sosial dan ketidakadilan ekonomi. Konflik tenurial/agraria seputar perusahaan sawit, tak bisa lagi diabaikan perusahaan, maupun pemerintah karena bertolakbelakang dengan upaya perbaikan sistem ISPO dan keberterimaan pasar global. Saat itu, ISPO mulai pada 2011 melalui permentan yang diperbaharui pada 2015. Permentan 11/2015 tentang ISPO pun mewajibkan semua perusahaan perkebunan sawit mengantongi sertifikat ISPO sampai batas akhir 31 Desember 2014. Dalam pelaksanaan, sampai batas akhir masih banyak pelaku usaha belum bersertifikasi.Sampai Januari 2020, Komisi ISPO menerbitkan 621 sertifikat ISPO seluas 5,45 juta hektar, terdiri dari perusahaan swasta 557 sertifikat dan luas 5,25 juta hektar. Lalu, PT Perkebunan Nusantara 50 sertifikat luas 286.590 hektar. Sertifikat ISPO untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya baru 14 dengan luas 12.270 hektar, atau 0,21% dari kebun rakyat seluas 5,8 juta hektar.Azis Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO mengatakan, pekebun sawit yang memiliki ISPO baru 0,21% atau 12.270 hektar. Dalam waktu lima tahun ke depan, pemerintah harus memberikan pelayanan publik ke pekebun, antara lain legalitas lahan untuk memiliki sertifikat hak milik, lahan harus clean and clear dan memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB). ”Yang paling berat (itu perkebunan) di kawasan hutan,” katanya.Menurut dia, melalui regulasi seperti Inpres 8/2018 tentang moratorium izin sawit, Perpres 88/ 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Inpres 9/2019 soal Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan akan mengurai permasalahan tingkat tapak guna mempercepat sertifikasi ISPO. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Berbicara keterimaan pasar, kata Azis, tergantung pasar tujuan, misal, India mengusulkan sertifikat ISPO akan mengalami keringanan pajak, Tiongkok tak memerlukan sertifikat apapun, begitu juga Amerika dan Pakistan. Kalau ekspor ke Uni Eropa, biasa memiliki lebih dari satu sertifikat, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ISPO dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).“Jadi, keterimaan itu tergantung pasar tujuan kita. Sekarang RSPO diterima di mana-mana, padahal mereka bukan lembaga pemerintah. Memang RSPO dibuat untuk pasar. Kalau ISPO tujuannya ketaatan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya, perusahaan sawit tanpa ISPO pun harus taat UU.”Untuk pembahasan aturan turunan dari perpres, berupa permentan, salah satu terkait prinsip dan kriteria ini. “Selama ini sudah disiapkan, karena corona ini, jadi belum sempat dibahas. Kalau online kurang efektif, takutnya ada celah. Sebaiknya menunggu.” Masih setengah hatiAbu Meridian, Direktur Eksekutif Kaoem Telapak menilai, penguatan ISPO pemerintah masih setengah hati. Peran pemantau independen dalam regulasi itu, katanya, tidak tercantum dalam perpres. Terutama, dalam kegiatan pemantauan sertifikasi ISPO, mulai proses akreditasi, penilaian dan penerbitan, dan atau penanganan keluhan.“Tidak jelas peran pemantau independen dalam perpres bisa menyebabkan mereka tak memiliki kekuatan hukum dalam pemantauan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO,” katanya.Dia juga mempertanyakan, independensi pemantau karena berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. “Hingga ISPO jadi sistem yang robust itu masih jauh dari harapan.”Usulan Koalisi Masyarakat Sipil untuk prinsip HAM tak terakomodir dalam perpres ini. Padahal, katanya, saat konsultasi publik di empat regional 2017, organisasi masyarakat sipil memberikan masukan agar ketelusuran dan HAM masuk jadi prinsip dalam perpres itu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Sawit Watch menyoroti soal nasib buruh dalam poin pertimbangan perpres ini. Dalam perpres menyebutkan, perkebunan sawit Indonesia mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan mampu menyumbang devisa bagi negara. Secara substansi, katanya, pembahasan tenaga kerja masih minim.Pada Pasal 4 ayat 2(d) menyatakan, sertifikasi ISPO menerapkan prinsip yang meliputi tanggung jawab ketenagakerjaan akan diatur dalam peraturan menteri. Sawit Watch juga menyayangkan, tak ada Kementerian Tenaga Kerja sebagai dewan pengarah.Ahmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch mengatakan, kalaupun poin tenaga kerja akan diatur melalui peraturan menteri, jika dalam perpres tidak ada Kemenaker, tak ada jaminan akan terlibat.”ISPO ini hanya concern di wilayah-wilayah urusan hak atas tanah dan lingkungan, tetapi tidak pada petani. Di dewan pengarah tidak ada, siapa yang akan menggawangi? Padahal ini kan melibatkan jutaan orang. Ini aneh.”“Siapa yang akan menjadin kesejahteraan bagi buruh?”Menurut Rambo, masih ada kesenjangan antara tugas pokok dan fungsi menangani buruh sawit di Indonesia, baik pada Dinas Perkebunan maupun Dinas Kependudukan.Padahal, katanya, masih banyak konflik di perkebunan sawit terjadi terus-menerus bahkan laten. Data Sawit Watch 2019, ada 822 konflik lahan di perkebunan sawit.“Sertifikasi ISPO menurut kami bukanlah inovasi perbaikan tata kelola perkebunan sawit,” katanya. Data Sawit Watch 2019, luasan izin kebun sawit mencapai 22,2 juta hektar di Indonesia. Basis utama dari sistem sertifikasi ISPO adalah peraturan perundang-undangan dan kewajiban perusahaan.Kalau implementasi kebijakan dan penegakan hukum ini berjalan baik, ISPO jadi kurang relevan. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mendesak, pemerintah perlu menetapkan target capaian sertifikasi ISPO dengan memberikan batasan waktu bagi perusahaan sawit memperoleh sertifikasi ISPO. Prinsip HAM dan ketelusuran | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, soal penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketelusuran sawit usulan masyarakat sipil tak masuk dalam ISPO baru ini. Sebagian besar, katanya, masih sama dengan sebelumnya.Jadi, katanya, masih terlalu dini untuk menilai kekuatan atau kelemahan ISPO baru ini tanpa melihat penjabaran prinsip ke dalam kriteria, indikator, dan alat verifikasi.Teguh ragu, sertifikasi ISPO baru ini mampu atau tidak mengatasi deforestasi, perusakan gambut, pelanggaran hak-hak masyarakat adat/lokal dan hak-hak pekerja.“Rentang waktu sangat singkat (kurang 30 hari) dan di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi Corona, prospek pelibatan masyarakat sipil yang inklusif dalam perumusan kriteria dan indikator ISPO tampak suram,” katanya.Dia berharap, pemerintah mampu mengambil langkah-langkah khusus dengan segera menerbitkan rancangan peraturan menteri tentang prinsip, kriteria, dan indikator ISPO dan memberikan waktu cukup dalam mengumpulkan masukan publik. Juga secara aktif mencari masukan masyarakat sipil melalui berbagai forum komunikasi organisasi masyarakat sipil, pemerintah yang ada serta membuat prinsip, kriteria, dan indikator ISPO terbuka untuk perbaikan lebih lanjut ke depan.“Prinsip dan kriteria ISPO baru harus mampu memperbaiki kelemahan kalau ISPO memang untuk instrumen keberlanjutan dan bukan sekadar legalitas.”Studi Forest Watch Indonesia mengenai 6 tahun implementasi ISPO (2017), prinsip dan kriteria ISPO belum mampu menghentikan deforestasi, perusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan, serta menyelesaikan konflik lahan dalam izin perkebunan sawit. Jadi, belum mampu dikatakan meningkatkan keberlanjutan sawit Indonesia secara umum. Perpres ISPO Maret 2020 | [0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2020-067-09.json | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? | Keterangan foto utama: Bagaimana ISPO mengatasi masalah sawit-sawit yang terbangun di gambut dalam yang rentan kebakaran seperti yang terjadi di Jambi ini. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2017-050-08.json | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | [CLS] Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Resort Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Pelabuan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa pagi (30/5/17) berhasil menggagalkan pengiriman ratusan lembar kulit ular kemasan dan siap kirim ke Jawa, pakai kapal KM Kelud tujuan Tanjung Priok, Jakarta.Zakaria, Pengendali Eksostem Hutan (PEH), Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) BKSDA)Pelabuan Belawan, kepada Mongabay mengatakan, pembongkaran kasus ini setelah mendapatkan informasi soal bagian tubuh satwa yang akan masuk ke Kapal KM Kelud di Pelabuhan Belawan.Dia bersama tim langsung mengintai dan menemukan satu kg kantung plastik besar, berisi kulit ular. Mengantisipasi hal tak diinginkan, dia langsung meminta pemilik barang, Riduan Sitohang, turun dari kapal dan memeriksa dokumen barang. Kulit ular rencana dikirim ke Kerawang, Jawa Barat. Dari pemeriksaan dokumen warga Medan ini, petugas tak menemukan surat izin edar dalam negeri, dan surat angkutan dan tumbuhan maupun satwa liar dalam negeri yang dikeluarkan BKSDA Sumut. Dia langsung mengamankan barang bukti dan pemilik kulit ular itu.Pemeriksaan fisik kulit ular, kata Zakaria, diketahui jenis ular python brongersmai atau masyarakat mengenal dengan nama ular gendang.Pemerintah, katanya, mengatur kuota tangkap ular ini di alam. “Ini perlu, agar tak ada yang sembarangan memburu, membunuh tumbuhan dan satwa tak dilindungi sekalipun.”Kuota tangkap ini, katanyasoal aturan dapat darimana, berapa jumlah dan lain-lain. Untuk itu, perlu pengawasan meski bukan satwa dilindungi. “Kalau diambil dari hutan lindung sangat dilarang karena populasi di alam berkurang.”Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II BBKSDA Sumut, mengatakan, pemilik dan barang bukti diamankan guna mendalami darimana kulit ular ini, dan apakah ada aturan dilanggar. “Apakah ada sanksi pidana atau tidak, nanti diputuskan penyelidikan.” | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-050-08.json | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa | Riduan mengaku, baru kali ini mengirimkan kulit ular ke Jawa. “Itupun karena ada pesanan dari warga Dusun Benden, Kerawang, Jawa Barat atas nama Sudiyanto.”Saat ditanya bagaimana berhubungan dengan Sudiyanto, kata Sitohang dari seorang teman. Mereka selama ini belum pernah bertemu. Komunikasi hanya melalui telephone seluler. Soal pembayaran, katanya berdasarkan kepercayaan. Ketika barang pesanan sampai, baru bayar via rekening bank.“Ini baru pertama kali kirim kulit ular. Saya gak pernah. Modal kepercayaan aja kami, kalau barang sampai dia kirim uang.”Dia mengatakan, kulit-kulit ular dari orang yang mendapatkan ular di jalan dan sawah.Ketika mencoba mendalami dokumen, Sitohang menunjukkan dokumen dari notaris, Dinas Pertanian Badan Karantina Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Karantina Hewan.Dengan begitu lengkap dokumen minus dokumen BKSDA, ada keraguan dia pemain baru dalam perdagangan tubuh satwa.Dari laporan petugas, pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi, mengirim potongan tubuh satwa tanpa memiliki dokumen resmi dari BKSDA Sumut.“Temuan awal, dokumen menyertai barang tak dimiliki pemilik. Kita sudah periksa di Kantor BKSDA Sumut,” Herbert.Dari perhitungan awal, jumlah kulit ular yang akan dikirim ke Jawa ada 350 lembar. Barang bukti sudah dikemas rapi. Kondisi kulit ular sangat bagus, tak ada lecet atau luka. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-003-04.json | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | [CLS] Tak hanya keindahan Danau Toba, namun jenis vegetasi tertentu memiliki simbol bagi orang Batak. Misalnya, pohon hariara (Ficus drupacea), sejenis beringin yang dianggap sakral dan punya nilai mistis. Hampir setiap perkampungan di permukiman Batak kuno dapat dijumpai pohon hariara.Di era lampau, pohon hariara memiliki fungsi penting dalam menentukan sebuah permukiman atau huta. Para tetua menanam bibit pohon ini di tempat yang akan menjadi calon perkampungan.“Dengan pengetahuan ini, maka dapat diketahui usia perkampungan tersebut sama dengan pohon hariara yang tumbuh di sekitarnya,” ungkap Robert Sibarani, Guru Besar Antropologi Universitas Sumatera Utara kepada Mongabay melalui sambungan telepon.Setelah ditanam, bibit ini kemudian dipantau dalam kurun 7 hari, bila tumbuh subur, maka akan diyakini akan membawa berkah dan bebas petaka. Sebaliknya, jika tidak tumbuh atau layu, maka lahan itu tidak layak huni. Asal kata ‘hariara‘ pun berasal dari kata ‘hari‘ (hari) dan ‘ara’ (tujuh).Rindangnya hariara pun mampu menaungi puluhan orang pada saat musyawarah. Di bawah naungan pohon beringin ini menjadi tempat bersidang (partungkkoan) antar tetua kampung. Hariara sendiri menyimbolkan keterlibatan leluhur dalam setiap keputusan yang dibuat.“Hariara itu sendiri dianggap sebagai tempat leluhur tinggal,” jelas Sibarani.Pohon hariara sendiri adalah pohon tropis asli Asia Tenggara yang tersebar hingga Australia Utara. Pohon ara pencekik ini dapat mencapai ketinggian hingga 10-30 meter, dan dapat dijumpai dari daratan rendah hingga ketinggian 1.000 mdpl. Baca juga: Bagaimana Nasib Pohon-Pohon di Indonesia? Filosofi Pohon HariaraPohon Hariara memiliki makna filosofis bentuk kehidupan yang sejahtera bagi orang Batak. Ia adalah simbol harmonis dengan alam dan manusia. Bagian-bagian dari pohon ini pun memiliki makna. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2023-003-04.json | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Bagian daun mempunyai makna perlindungan dari segala marabahaya. Batangnya bermakna pembawa rezeki dan keberkahan. Bagian akarnya dimaknai sebagai simbol persatuan antara manusia dengan manusia serta keselarasan dengan alam di sekitarnya.Dalam upacara kematian pohon hariara digunakan sebagai sarana untuk melakukan upacara adat Saur Matua. Upacara adat ini dianggap punya derajat tertinggi. Khususnya bagi orang yang meninggal yang telah memilki keturunan dan cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.“Kalau sekarang mau melihat ritual semacam itu semakin sulit, ibaratnya seperti mencari air di sungai yang kering,” jelas Sibarani.Pentingnya melestarikan pohon hariara di kampung-kampung pun menjadi keniscayaan. Ia seperti magnet pemersatu. Demikian pula, ritual-ritual adat tertentu dilakukan di bawah pohon ini. Misalnya ritual Manguras Tao yang dilakukan masyarakat Desa Situngkir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang tinggal di sekitar Danau Toba. Secara harfiah Manguras Tao, ‘manguras’ berarti membersihkan, ‘tao’ berarti danau. Manguras Tao adalah manifestasi memohon perlindungan dan berkat leluhur, serta berdoa agar segala yang dikerjakan masyarakat dapat berhasil.“Raja-raja huta (penatua kampung) berkumpul, berdiskusi tentang konsep acara, tempat, dan waktu yang tepat untuk ritual Manguras Tao. Di acara itu mereka berdoa bersama memohon kepada Mulajadi Nabolon (Tuhan),” jelas antropolog, Shohibul Siregar kepada Mongabay.Lebih lanjut Shohibul menyebut Manguras Tao secara simbolik memberi arti supaya manusia membersihkan diri dari hal-hal buruk, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik maksudnya aktivitas manusia seperti membuang sampah ke danau, limbah rumah tangga dan industri, maupun limbah dari pakan ternak ikan.“Kalau non-fisik maksudnya membersihkan diri dari perilaku yang melanggar norma-norma atau kesusilaan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2023-003-04.json | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak | Namun ritual ini perlahan mulai menghilang dengan semakin menguatnya agama-agama baru yang datang kemudian.“Sebelum masuknya agama formal, masyarakat asli menjalankan kepercayaan Parmalim dan masih melakukan ritual (Manguras Tao). Namun sejak jumlah pengikutnya semakin berkurang, ritualnya menjadi semakin tertutup,” sebutnya. ***Hariara (Ficus drupacea). Dok: The Figs of Borneo/uluulublog [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2013-020-10.json | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | [CLS] Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia merilis laporan kasus yang memperlihatkan kerugian negara akibat penebangan hutan alam seluas 38.357 hektar sekitar Rp 687 triliun. Jauh lebih besar dari perhitungan KPK yang hanya Rp519 miliar.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia, tujuan bedah kasus ini memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI. “Bedah kasus ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan.”Laporan ini bertajuk Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru atas nama Burhanuddin Husin atas Korupsi Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK HT 12 Perusahaan Tanaman Industri tahun 2005-2006 di Riau.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia. Tujuan memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung. Ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI.Dalam laporan ini terekam, seluas 38.357 hektare hutan alam ditebang oleh 12 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang mendapat izin rencana kerja tahunan (RKT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Ia diterbitkan terpidana Burhanuddin Husin, semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2005-2006.Total kerugian negara akibat penebangan hutan alam ini sekitar Rp687 triliun. “Sebaiknya, kerugian negara tidak dihitung dari PSDH-DR, sebab RKT yang diterbitkan Burhanuddin Husin bertentangan hukum,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-020-10.json | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Jika RKT ilegal, berarti bertentangan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan. “Areal ilegal itu, bisa dihitung kerugian ekologis-ekonomisnya.” Dasar penghitungan dilakukan Prof Bambang Hero Saharjo, Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendekatan ekologis-ekonomis, kata Muslim, untuk memberi rasa keadilan pada hutan alam dan lingkungan yang dirusak perusahaan. Pada 24 Oktober 2012, meski terjadi dissenting opinion, majelis hakim PN Tipikor Pekanbaru memvonis Burhanuddin Husin dua tahun enam bulan penjara karena terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi kehutanan. Perkara Tipikor Burhanuddin Husin ditangani tiga majelis Hakim, Isnurul Syamsul Arif, dan Krosbin Lumban Gaol (hakim karir) dan Rakhman Silaen (hakim ad hoc).Dalam putusan setebal 669 No 21/Pid.Sus/ 2012/PN-PBR, vonis majelis hakim berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa yang menuntut enam tahun penjara. “Vonis Burhanuddin Husin lebih ringan dari terpidana dalam kasus kehutanan sebelumnya, terpidana Asral Rahman lima tahun dan Syuhada Tasman empattahun, yang sama-sama terlibat kasus korupsi kehutanan saat menjabat Kadishut Riau,” kata Suryadi, Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, salah satu majelis bedah kasus. “Ada apa di balik putusan ini?”Selain itu, kata Suryadi, dari April hingga Agustus 2013, MAPPI FH juga bedah kasus bersama majelis bedah kasus terdiri atas Dr Saifuddin Syukur, dosen hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.Laporan setebal 62 halaman itu memuat sejumlah analisis hukum mulai dari titik lemah dakwaan Jaksa yang menggunakan dakwaan subsidiaritas hingga pertimbangan majelis hakim. Titik berat temuan ada pada pertimbangan majelis hakim. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-020-10.json | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 dengan hukuman rendah. Suryadi membandingkan Pasal 2 dan Pasal 3. Pidana penjara Pasal 2 paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.Dalam Pasal 3 pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp1 miliar. “Mengapa majelis hakim tidak memilih Pasal 2 yang pidana penjara paling singkat empat tahun? Padahal dalam unsur-unsur Pasal 2 dan 3, tidak ada perbedaan yang substantif,” kata Suryadi.Lantas, fakta hukum menunjukkan telah terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sama. Putusan majelis hakim pada terpidana Asral Rahman, eks Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2003-2004, dan Syuhada Tasman mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005, menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 2. “Putusan majelis hakim terhadap Burhanuddin Husin menunjukkan Hakim tidak punya komitmen dan keberanian melawan korupsi kehutanan yang merugikan keuangan negara.”Temuan lainnya, beschiking berupa Kepmenhut saling berbenturan. Satu sisi melarang hutan tanaman di atas hutan alam, sisi lain membenarkan. Beschiking saling berbenturan yaitu Kepmenhut No 10.1/Menhut-II/2000 berbenturan dengan Kepmenhut No.101/Menhut-II/2004.Kedua “keputusan” itu diatas disebut “peraturan”, karena sifat berlaku umum. Sebuah keputusan (beschikking) seharusnya berupa penetapan bersifat individual, konkrit, dan final, yang tidak terpenuhi oleh dua Kepmenhut. Lalu, substansi pengaturan kedua “keputusan” yang masing-masing dibuat pada masa Nur Mahmudi Ismail dan M. Prakosa sebagai Menteri Kehutanan itu, cacat hukum. “Jadi batal demi hukum, minimal ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hutan alam karena substansi yang diatur menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Saifuddin Syukur. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-020-10.json | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun | Majelis bedah kasus memberi apresiasi pada majelis hakim karena dalam pertimbangan berkesimpulan kualfikasi “turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat ke-1 telah terpenuhi. Menurut majelis hakim dalam mewujudkan niat melakukan tindak pidana terkait pengesahan URKT perusahaan-perusahaan wilayah kerja di Kabupaten Pelalawan dan Siak, tidak berdiri sendiri. Namun, dilakukan bersama-sama dengan saksi Tengku Azmun Jaafar, saksi Edi Suriandi (Pelalawan), saksi H Arwin As, saksi Amin Budyadi serta 12 perusahaan-perusahaan yang mengajukan URKT.“Rekomendasi kami, KPK segera menetapkan saksi Edi Suriandi, saksi Amin Budyadi dan 12 korporasi sebagai tersangka,” kata Suryadi. “Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial segera memeriksa hakim majelis hakim dalam perkara ini.” [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-022-16.json | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | [CLS] Setelah hampir empat bulan menunggu, Mahkamah Agung, akhirnya membatalkan sebagian Perda Nomor 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, atas gugatan uji materi Walhi Riau dan LBH Pekanbaru.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru diberi kuasa tiga perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan Kampar dan Talang Mamak Indragiri Hulu, mengajukan permohonan 20 Februari 2018. Mereka keberatan dengan Pasal 1 angka 11 dan 13, Pasal 10 ayat 1, Pasal 11, Pasal 16 ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat 2 dalam perda ini.“Prosesnya sudah kita mulai sejak 2015. Karena kondisi asap dan beberapa kendala lain, permohonan baru dapat kita ajukan awal tahun ini,” kata Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi Nasional.Menurut mereka, Pasal 1 angka 11 dan 13 tak menjelaskan perbedaan tanah ulayat dan tanah adat hingga muncul tafsir beragam. Juga ada pertentangan antara Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 10 ayat 1 mengenai hak ulayat dan obyek tanah ulayat. Intinya, yang dimaksud obyek tanah ulayat, segala benda di atasnya tak termasuk tambang berat di dalam bumi.Pasal itu, tak menjelaskan jenis-jenis tambang berat. Padahal, UU Mineral dan Batubara 2009 tak mengenal tambang berat termasuk UU Minyak dan Gas Bumi 2001. Jadi, Pasal 10 ayat 1 dianggap tak memiliki rujukan jelas.“Pasal 10 cenderung mengutamakan kepentingan investasi tambang di atas tanah masyarakat adat bila dapat izin dari pemerintah,” kata Aditia Bagus Santoso, Direktur LBH Pekanbaru. UU Minyak dan Gas Bumi jelas melarang kegiatan itu.Pasal 10, katanya, juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria karena mengecualikan apa yang terkandung dalam bumi. Padahal, UU Nomor 5/1960 itu menjelaskan, selain permukaan bumi juga tubuh bumi di bawahnya serta di bawah air.Menurut Boy, Pasal 10 berpotensi menghilangkan kekayaan dalam tanah ulayat. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2018-022-16.json | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Kemudian, Pasal 11 ayat 4, tentang pengembalian tanah ulayat oleh pemakai atau pengelola pada pemilik tanah ulayat bila perjanjian kerjasama berakhir. Pasal ini, katanya, bertentangan sendiri dengan ayat sebelumnya, sama sekali tak menjelaskan siapa pemakai atau pengelola.Pasal 16 ayat 1, menjelaskan pemindahan kepemilikan hak tanah ulayat untuk kepentingan nasional dan pembangunan daerah. Namun, katanya, tak ada penjelasan mengenai dua alasan itu.Padahal, dalam Pasal 2 ayat 4, menyatakan, kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat, bukan kepentingan nasional.Pasal 16 ayat 1, juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Juga turunannya Perpres Nomor 71/2012. Kalimat untuk kepentingan nasional dan pembangunan di daerah, tak ada dalam dua aturan lebih tinggi itu.Ada lagi yang dinilai membingungkan Walhi Riau dan LBH Pekanbaru, mengenai sanksi pidana Pasal 19 ayat 1, merujuk Pasal 11. Padahal, pasal rujukan itu menjelaskan tata cara pemanfaatan tanah ulayat bukan pemberian sanksi. Di dalamnya banyak mengandung unsur pelaku dan berbagai macam perbuatan.Secara keseluruhan, Walhi dan LBH Pekanbaru nilai Perda No 10/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tak punya kekuatan hukum dan tak berlaku umum.Supandi, Ketua Majelis Hakim bersama dua anggota, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin yang memeriksa permohonan, mengeluarkan putusan akhir Mei lalu. Mereka hanya membatalkan Pasal 10 ayat 1 dan dan Pasal 16 ayat 1.Kedua pasal itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, yakni, UU Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU Mineral dan Batubara, UU Minyak dan Gas Bumi dan UU Pokok Agraria.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru apresiasi putusan majelis hakim. Meski tak semua pasal tetapi putusan dianggap bisa menyelamatkan tanah ulayat demi kepentingan masyarat adat. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-022-16.json | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau | Supriadi, perwakilan masyarakat adat Talang Mamak, juga pemohon, juga senang. “Dengan batalnya beberapa pasal, pemerintah tak semena-mena lagi menerbitkan izin tambang. Selama ini tak pernah ada musyawarah atau melibatkan pemangku adat saat perusahaan tambang itu beroperasi,” katanya.Masyarakat adat Talang Mamak, sedang mendorong pemerintah Indragiri Hulu menerbitkan aturan pengakuan masyarakat hukum adat. Para pemuda aktif bikin kegiatan mengenal sejarah masyarakat adat Talang Mamak dan mengunjungi tempat-tempat keramat.“Untuk mengenal jati diri dan sejarah,” katanya.Bagi Himyul Wahyudi, perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan juga pemohon uji materil, pembatalan beberapa pasal belum menjamin perlindungan bagi masyarakat adat sebelum RUU masyarakat adat sah. Ada atau tidaknya pasal itu, katanya, tetap memberi ruang pada korporasi sawit dan tambang mengeruk kekayaan di tanah ulayat.Kondisi ini, katanya, sudah tampak di wilayah adat beberapa kenegerian Kampar. Tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dan korporasi kerap menimbulkan konflik bahkan pemerintah ikut mengklaim wilayah adat itu.Yudi mendorong, Pemerintah Riau segera membuat perda tentang pengakuan masyarakat adat. Perda 10/2015 dirasa belum menjawab keinginan masyarakat adat.Lagi pula, katanya, perda itu dibuat sama sekali tak melibatkan masyarakat adat termasuk organisasi sipil yang konsen isu itu.“Perda pengakuan masyarakat adat dapat menjamin dan memberi ruang mandiri bagi mereka mengatur wilayah adat.” Keterangan foto utama: Kehidupan warga adat Talang Mamak di Riau. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0] |
2016-077-15.json | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | [CLS] Saat Gerhana Matahari Total (GMT), Rabu, 9 Maret 2016, saya berada di rombongan besar pemburu gerhana. Total kami sekitar 1.160 orang saat menanti fenomena astronomi tersebut di kapal milik Pelni yaitu KM Kelud. Kami tergabung dalam Tim Ekspedisi Gerhana Matahari Total 2016 Maritim yang diadakan oleh Menko Maritim. Puluhan wartawan dan fotografer, dalam dan luar negeri, ratusan pelajar dan mahasiswa berprestasi, serta para undangan tumpah-ruah di kapal yang bertolak dari Tanjung Priok ke Belitung, yang dilepas oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa, 8 Maret 2016.Pengamatan dari kapal memang dilakukan untuk menghindari awan yang diprediksi akan menjadi ganjalan para pemburu gerhana ini. Belitung dipilih karena merupakan 1 dari 12 lokasi di Indonesia yang akan mengalami GMT. Selain itu, fenomena astronomi yang cukup langka yang dikombinasikan dengan latar pemandangan laut cantik dengan bebatuan khas Belitung menjadikan pengamatan kali ini begitu dinanti dan disambut antusis para peserta ekspedisi.Setelah berlayar kurang lebih 14 jam, kapal tiba di perairan utara Belitung. Kapal dengan 10 dek ini sempat menunjukkan kemampuannya berputar lincah, mencari lokasi paling strategis dengan minimal awan untuk pengamatan. Kehadiran para ahli dari BMKG dan Astronomi ITB makin menegaskan tempat terbaik kapal bersandar, di perairan utara Belitung, antara Pantai Lengkuas dan Tanjung Kelayang.Sebagai pegiat lingkungan yang berkutat dengan satwa liar, terutama burung, pastinya saya akan melakukan pengamatan terhadap hidupan liar ini, sebagai target ekspedisi. Terlebih saat gerhana, kejadian alam yang tidak setiap waktu terlihat. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-077-15.json | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sebelum gerhana, saya dan seorang rekan mengamati tiga individu burung cikalang kecil (Fregata ariel) yang terbang melayang, berputar mencari makan di arah ufuk timur. Kehadirannya menambah magis saat matahari mulai muncul, perlahan. Makanan utama cikalang kecil adalah ikan, selain juga mengkonsumsi cumi-cumi, telur, dan anakan burung laut. Burung ini sering dilihat di perairan di seluruh Sunda Besar. Perilaku yang biasa ia lakukan.Lalu, bagaimana ketika gerhana? Saat mulai terjadi pertemuan antara piringan bulan dan matahari, pukul 6.21 WIB, aktivitas cikalang kecil tak terlihat lagi. Langit tampak sepi dan perlahan meredup seiring semakin hilangnya matahari yang terhalang oleh piringan bulan.Satu jam berlalu, tanpa terasa semua mata memandang proses tertelannya sang surya oleh Batara Kala. Saat pukul 7.21 WIB, terjadilah awal dari dua menit sepuluh detik momen gerhana total.Momen diawali dengan jeritan wow dari para penumpang kapal yang terpesona melihat merjan Bailey dan korona yang mengagumkan. Selebihnya, terpekur dan tersihir memandangi fenomena unik ini.Saya menyempatkan diri membuka kacamata gerhana dan melihat sekeliling perairan. Gelap, tak ada aktivitas burung karena saya berada di tengah laut lepas dan tidak banyak hidupan liar yang teramati. Ini membuat saya bertanya, bagaimana umumnya satwa bereaksi saat GMT terjadi. Sayang, literatur mengenai hal ini cukup jarang karena para pemburu gerhana lebih banyak mengupas pada sang matahari dibandingkan hidupan liarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-077-15.json | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Tahun 2000, Elliot J. Tramer dari Departemen Biologi Universitas Toledo, Ohio, dalam papernya dituliskan hasil pengamatan perilaku burung saat gerhana matahari total yang terjadi pada Februari 1998 di pesisir utara Venezuela. Paper yang diterbitkan oleh The Wilson Ornithological Society ini melaporkan bahwa cikalang elok (Fregata magnificens), undan coklat (Pelecanus occidentalis), dan dara-laut royal (Sterna maxima) yang awalnya sedang mencari makan sebelum gerhana, meninggalkan teluk sebelum gerhana total. Mereka terbang mengarah ke lokasi sarang mereka, perilaku yang biasa dilakukan ketika matahari terbenam. Kemungkinan, cikalang kecil yang saya amati melakukan hal yang serupa sebagaimana kerabatnya, cikalang elok.Elliot juga mengamati camar tertawa (Larus atricilla) yang berhenti mencari makan dan terbang bolak-balik di atas air dalam kelompok kompak selama 3 menit totalitas gerhana. Dari pengamatan tersebut terlihat, dua belas menit setelah totalitas selesai, cikalang dan undan kembali ke teluk, bergabung dengan camar dan melanjutkan mencari makan. Berikutnya, dara laut yang menyusul sejam lebih setelah terjadinya totalitas gerhana. Hipotesis Elliot menunjukkan, meskipun gerhana terjadi dalam waktu yang tak lama, tampaknya penurunan cahayanya cukup mengganggu perilaku normal burung yang aktif di siang hari.Sementara, Dr. Paul Murdin, OBE, yang saat itu Profesor Astronomi Tamu di Liverpool John Moores University’s Astronomy Research Institute, pernah mempublikasikan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 250 anggota Wildlife and Environment Zimbabwe di Taman Nasional Mana Pool saat terjadi gerhana, 2001. Saat itu, karena lokasi pengamatannya di darat, maka burung yang teramati kebanyakan juga burung yang beraktifitas di daratan. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-077-15.json | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Dalam penelitian itu sebagaimana dituturkan Dr. Murdin, WEZ ditemukan beberapa keanehan perilaku burung di habitat alaminya saat gerhana. Kicauan burung di taman nasional berhenti selama periode gelap gerhana. Lalu, saat matahari perlahan muncul setelah ditinggalkan piringan bulan, burung merpati mengumandangkan nada kresendo panggilan fajar. Burung lain seperti kutilang dan jalak mulai bersuara bak paduan suara. Sedangkan angsa dan burung air seperti kuntul dan cangak terlihat kembali ke sarang mereka.Akhirnya, hasil pencarian di jurnal akademik tertua yang saya lakukan mengenai pengamatan perilaku hewan saat gerhana matahari total tertuju pada tulisan William Morton Wheeler dkk. tahun 1932.Tulisan Wheeler dkk. yang dimuat dalam Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences tahun 1935 tersebut sudah mendata dan mengumpulkan hasil pengamatan perilaku satwa sejak gerhana total terjadi tahun 1851 di Swedia. Cakupan koleksi datanya pun tak hanya taksa burung tapi juga insekta dan mamalia.Tulisan yang cukup menyeluruh ini menyingkap bervariasinya perilaku satwa liar saat terjadi GMT. Begitupun dengan respon burung, untuk spesies sama kadang teramati mereka mengeluarkan nada panggilan panik, namun di tempat lain spesies tersebut cenderung menarik diri. Hanya saja, tidak dirinci jelas waktu terjadinya gerhana di tiap tahun pengamatan.Cahaya merupakan petunjuk penting bagi hewan untuk memulai kegiatan. Gerhana dapat merubah kondisi cahaya ini secara dramatis. Hewan diurnal (yang aktif siang hari) berperilaku seolah malam menjelang sehingga kembali ke sarang dan bahkan perilaku tidur mereka meningkat, saat GMT terjadi. Sementara, hewan nokturnal (yang aktif malam hari) menunjukkan pola sebaliknya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-077-15.json | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 | Mengingat gerhana kali ini terjadi tak berapa lama setelah matahari menunjukkan diri, hewan nokturnal dan diurnal mungkin masih menganggap durasi malam diperpanjang. Hewan diurnal yang baru saja hendak beraktivitas, sesaat membatalkan kegiatannya, sementara hewan nokturnal yang mau beranjak tidur, awas kembali.Penelitian mengenai perilaku burung dan satwa liar secara komprehensif memang harus terus dilakukan, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Yang pastinya diperkuat dengan lebih banyak data dan pengamatan saat GMT terjadi di berbagai tempat di bumi.*Hilda Lionata, Pegiat lingkungan yang aktif di Burung Indonesia. E-mail: [email protected] [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-012-14.json | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | [CLS] Organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menghukum Kuala Lumpur Kepong (KLK) Grup, yang telah melanggar hukum Indonesia dan standar lembaga sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan ini. Perusahaan beroperasi di gambut dalam, dan tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat. Pengadilan juga memutuskan, perusahaan lalai hingga terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.“Kami mendesak KLK Grup dikeluarkan dari keanggotaan RSPO karena praktik bisnis merusak lingkungan hidup,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (15/11/14).Desakan ini bertepatan dengan RSPO akan melangsungkan pertemuan tahunan di Kuala Lumpur pada 17-20 November 2014 dengan tema membahas bisnis berkelanjutan, “Sustainability: What’s next?” Sekitar 800 delegasi lebih dari 30 negara bakal hadir. Tema ini kontras dengan aksi salah satu anggota RSPO, PT Adei Plantation and Industry ini di Riau.Data Walhi Riau, menyatakan, Adei di Indonesia memiliki 17 anak usaha perkebunan sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Khusus di Riau, anak usaha KLK ini merusak gambut yang menyumbang kerusakan lingkungan, dan lahan kelola tumpang tindih dengan milik masyarakat adat.Pada 1999, kata Riko, HGU Adei di Desa Batang Nilo Kecil tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat tiga persukuan Piliang, Melayu, dan Pelabi.Ditambah lagi, bukti pelanggaran perusahaan begitu kuat karena para pengurus sudah mendapatkan vonis pengadilan.Pada 9 September 2014, Majelis Hakim PN Pelalawan, Riau, menghukum Danesuvaran KR Singam dan Tan Kei Yoong, dari Adei karena kelalaian hingga menyebabkan lahan KKPA Batang Nilo Kecil seluas 40 hektar dari 541 hektar terbakar pada Juli 2013. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2014-012-14.json | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Tan Kei Yoong dari Adei Plantation, anak usaha KLK Grup, denda Rp1,5 miliar subsider lima bulan kurungan dan memulihkan lahan rusak dengan pengomposan biaya Rp15.1 miliar. Hukuman Danesuvaran KR Singam satu tahun penjara, denda Rp2 miliar subsider dua bulan kurungan.Putusan hakim bertetangan dengan tuntutan JPU, denda Rp5 miliar, dan pidana tambahan Rp15,7 miliar. Danesuvaran KR Singam lima tahun dan denda Rp5 miliar. Tuntutan mereka karena dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.Perusahaan ini juga berhadapan dengan tuntutan hukum, IUP ilegal. Tiga petinggi perusahaan itu, Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR. Singgam terjerat IUP ilegal yang terungkap kala penyidikan kasus perkara pembakaran areal perkebunan itu pada 2013. Sayangnya, PN Palalawan memutus bebas mereka.“Putusan bebas dengan pertimbangan tidak terpenuhi unsur ‘setiap orang’ karena alasan kewarganegaraan ketiga terdakwa mengada-ada dan tidak berdasar hukum,” kata Riko.Dia merasa aneh karena perusahaan seakan ‘kebal.’ Ketangguhan perusahaan juga terjadi pada 2001. Dari catatan Jikalahari, 1 Oktober 2001, Adei Plantation diwakili sang general manager C. Goby bertanggung jawab atas pembakaran perkebunan kelapa sawit di Kampar. Dia kena vonis penjara dua tahun, denda Rp250 juta. Parahnya, kala dia banding, di Pengadilan Tinggi Riau, malah penjara delapan bulan dan denda Rp100 juta.Bondan, Departemen Kampanye Sawit Watch mengatakan, contoh kasus di Riau, memperlihatkan ketegasan hukum bagi perusahaan pembakar hutan dan lahan gambut belum menimbulkan efek jera. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2014-012-14.json | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup | Sawit Watch menilai, beberapa aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, antara lain perizinan perkebunan sawit dan usaha skala besar lain di ekosistem gambut, penegakan dan pengawasan hukum belum optimal atas pelaku pembakaran. Lalu, lempar tanggungjawab mengenai siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat celah hukum, ekspansi massif perkebunan sawit, ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan.“Sertifikasi sawit berkelanjutan juga tidak berkolerasi positif terhadap penanganan langsung kejadian kebakaran lahan di konsesi perkebunan,” ujar dia.Lapor RSPODesi Kusumadewi, Direktur RSPO Indonesia mengatakan, jika ada anggota RSPO melakukan pelanggaran di lapangan, bisa menyampaikan komplain kepada mereka. “RSPO akan meminta klarifikasi dari perusahaan yang dikomplain. Apabila, ada pelanggaran, RSPO akan minta perusahaan corrective action dan akan dimonitor RSPO,” katanya kepada Mongabay.Sedangkan, dalam pertemuan di KL nanti, RSPO fokus bagaimana masa depan minyak sawit berkelanjutan. “Tahun ini ambil tema What is Next? Gimana masa depan minyak sawit? Bagaimana minyak sawit bisa persiapkan diri terhadap harapan ke depan?” katanya.Dalam pertemuan itu, ucap Desi, akan ada bahasan khusus high conservation value (HCV). Pada 2014 ini, merupakan tahun ke-10 RSPO. Saat ini, dari RSPO sudah menghasilkan sawit 11,2 juta ton, 50% dari Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2018-012-12.json | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | [CLS] Saat perjalanan antara Cilongok menuju Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), di sepanjang jalan terdapat hamparan sawah yang begitu luas. Uniknya, di pinggir sawah yang berbatasan dengan jalan, para petani menanami berbagai macam tanaman bunga. Ada warna kuning dan merah.Salah seorang petani di Desa Karangtengah, Cilongok, Sanuri (45), mengungkapkan kalau dirinya sengaja menanam bunga kenikir. “Kami diberitahu oleh para penyuluh lapangan pertanian (PPL) untuk menanami tanaman bunga kenikir. Ini bunganya kuning-kuning. Mereka mengatakan kalau bunga tersebut akan menumbuhkan musuh alami wereng. Ternyata pada saat panen bulan Oktober lalu, areal pertanian saya juga tidak diserang wereng,” ungkap Sanuri pada Jumat (2/11/2018).Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dinpertan) Banyumas Widarso mengakui kalau pihaknya telah mendorong kepada petani untuk menanam berbagai jenis tanaman bunga. “Tanaman hias berbunga itu adalah refugia. Jenisnya macam-macam, ada bunga matahari (Helianthus annus L.), bunga kenikir (Cosmos caudatus), bunga kertas (Zinnia sp.) dan lainnya. Bunga-bunga tersebut ternyata mampu mendatangkan predator alami hama, salah satunya adalah hama wereng batang coklat. Nyatanya, dalam beberapa waktu terakhir, ada dampak baik yakni minimnya serangan wereng,” jelas Widarso.Widarso mengatakan ujicoba telah dilaksanakan di sejumlah tempat dan petani sudah merasakan dampaknya. Ke depannya, pihaknya terus mendorong agar penanaman berbagai macam tanaman bunga terus digalakkan.baca: Ternyata Serangga Mampu Tingkatkan Produksi Buah dan Sayur, Seperti Apa? | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-12.json | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Mengapa tanaman bunga bisa mendatangkan predator alami hama tanaman padi? Dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Mujiono mengatakan kalau tanaman refugia menghasilkan nektar karena memiliki bunga warna-warni. Bunga dari refugia disenangi oleh serangga berguna, sebab sebagai musuh alami dari hama tanaman khususnya padi dan sayuran. “Serangga yang merupakan predator alami tersebut disebut sebagai parasitoid. Makhluk hidup ini memangsa hama, sehingga sangat dibutuhkan dalam mengendalikan hama. Namun, musuh alami harus disediakan lingkungan yang baik untuk habitatnya,” ujarnya.Untuk itulah, pihaknya mengembangkan rekayasa ekologi sebagai teknik pengendalian hayati dalam bidang pertanian. Ada berbagai jenis tanaman refugia yang dikembangkan di antaranya adalah kipahit atau rondo semoyo (Tithonia diversifolia), bunga tembelekan (Lantana sp.), akar wangi (Vitivera zizanioides), bunga tahi ayam (Tagetes erecta), kacang pintoi (Arcahis pintoi), bunga matahari, bunga kenikir, bunga kertas dan lainnya. “Seluruh bunga-bunga tersebut kami kembangkan di Experimental Farming (Exfarm) atau Kebun Percobaan di Kompleks Fakultas Pertanian Unsoed,” jelasnya.Makanya, di kompleks Exfarm Fakultas Pertanian itu, berbagai jenis tanaman berbunga ditanam. Yang menarik, berbagai kupu yang serangga cukup banyak di area setempat. Itu menjadi pertanda kalau bermacam-macam serangga begitu tertarik dengan bunga yang menghasilkan nektar. “Kalau nantinya bunga-bunga ini disebar ke areal pertanian, maka itulah yang disebut dengan rekayasa ekologi untuk pengendalian hayati. Jadi, sebetulnya kami mencoba menyeimbangkan ekosistem di alam,” ungkap Mujiono.baca : Gelombang Suara Gantikan Pestisida untuk Berantas Hama, Seperti Apa? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-12.json | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Jadi sebetulnya, bunga itu sebagai bagian dari “rumah” parasitoid serta sebagai sumber makanan tambahan. Dengan demikian hidup parasitoid bakal lebih baik, karena tercipta lingkungan yang mendukung. “Fertilitasnya naik, jumlah telur juga banyak. Kalau jumlah telur banyak, maka mendorong populasi tinggi. Sehingga dengan populasi yang tinggi bakal tercipta musuh alami bagi hama tanaman,”katanya.Untuk musuh wereng coklat, misalnya, adalah jenis Oligosita sp. dan Anagrus sp. “Oligosita sp itu mampu menyerang telur-telur wereng coklat, meski letaknya berada di dalam jaringan tanaman. Serangan tersebut tidak mematikan tanaman. Anagrus sp juga demikian. Kedua jenis predator ini menggunakan nektar sebagai salah satu pakan tambahan juga,” ungkap Mujiono.Apakah pernah dipraktikkan? Mujiono mengungkapkan kalau dirinya telah mempraktikkan di berbagai tempat di antaranya di Cirebon dan Brebes. Di Kapetakan, Cirebon, misalnya, ada demplot seluas 30 hektare (ha) yang ditanami padi. Budidaya padi di lokasi setempat dilakukan secara organik mampu menghasilkan 9,5 ton per ha. “Karena kebutuhan pangan kita banyak, maka harus disiati dengan teknologi ramah lingkungan. Kami melakukan menanam padi dengan sistem alami tetapi ditopang dengan teknologi. Jadi, selain produksi sehat dan lingkungan lestari, hasilnya juga tinggi,” ujarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-12.json | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Ia mengatakan selain mencoba di Cirebon, selama enam tahun terakhir, juga dikembangkan pertanian organik di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikmah 2 Benda, Desa Sirampog, Kecamatan Bumiayu, Brebes. “Sewaktu pertama kali mengembangkan pertanian di lokasi yang hanya sekitar 8.000 m2, areal sawah baru saja diserang hama wereng. Nah, biasanya sehabis serangan wereng bakal muncul penyakit tungro. Jadi, areal setempat harus disehatkan dulu. Berbarengan dengan itu, ditanami berbagai jenis tanaman berbunga. Alhamdulillah, sampai sekarang hama terkendali. Kalau pun ada, itu sangat kecil karena lingkungannya cocok untuk perkembangbiakan musuh alami. Setiap panen, mampu menghasilkan sekitar 5 ton padi. Memang kalau dibandingkan dengan areal dataran rendah, wilayah pegunungan akan lebih rendah produksinya karena pengaruh penyinaran,” katanya.baca juga : Begini Cerita Sekolah Pinggir Hutan yang Ajarkan Kearifan Lingkungan Kini, Mujiono juga tengah mengembangkan konsep semacam itu di Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas. “Ada lahan milik petani di desa setempat yang siap dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan penciptaan habitat musuh alami hama. Salah satu yang diupayakan adalah menggarap lahan sekaligus menyiapkan pematang sawah untuk ditanami berbagai jenis tanaman berbunga. Sehingga begitu padi mulai bertumbuh berbarengan dengan tanaman bunga. Harapannya, musuh alami dari hama padi seperti untuk wereng dan penggerek batang, akan datang ke lokasi setempat. Ekosistem alamiah jadi bisa dipertahankan tanpa perlu ada pestisida,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-12.json | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? | Mujiono mengatakan untuk satu ha tanaman padi, misalnya, kebutuhan luas ideal tanaman bunga tidak bisa dipastikan. Hanya, semakin banyak tanaman bunga, maka kemunculan musuh alami hama tanaman padi kian banyak. Itu artinya, pengendalian hama dapat lebih baik. “Tanaman refugia juga harus diperhatikan, karena biasanya umur tanaman tersebut hanya berkisar antara enam bulan hingga satu tahun. Tanaman bunganya harus diganti. Tetapi kadang, tak perlu diganti karena ada yang tumbuh secara alami,”paparnya.Sepertinya, para petani masih membutuhkan dorongan agar mereka mengembangkan tanaman refugia. Peran dari perguruan tinggi dan dinas terkait sangat penting untuk terus mensosialisasikan. Sebab, rekayasan ekologi itu sangat penting bagfi habitat predator hama sehingga diharapkan bakal menekan atau malah menghilangkan konsumsi pestisida. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-033-12.json | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | [CLS] Kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang bukan asli Indonesia, kini tidak luput dari perhatian pemerintah. Kerja sama antarlembaga penegak hukum dan otoritas lainnya terus digiatkan guna memberantas kasus-kasus serupa. Salah satunya, dengan menerapkan Undang-undang Karantina untuk memidanakan para pelaku yang memiliki satwa-satwa impor ilegal.Hal ini yang diberlakukan pada DR, terdakwa kasus kepemilikan dan pemeliharaan kura-kura endemik Madagaskar. Penangkapan DR merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Unit Tipidter Bareskrim Mabes Polri di rumahnya di Jalan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Agustus 2017. Dalam sidak itu, terdakwa terbukti memelihara dua individu kura-kura endemik Madagaskar jenis Astrochelys radiata tanpa memiliki surat atau sertifikat pendukung lainnya.Berdasarkan hasil penyelidikan, DR terbukti menyimpan kura-kura endemik itu di kediaman pribadinya. Kini, terdakwa DR alias Daniel Rooseno, dituntut pidana kurungan penjara dan denda di persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (30/7/2018).“Terdakwa terbukti memiliki dua individu kura-kura di halaman rumahnya dengan tidak memiliki dokumen atau sertifikat resmi dari negara asal yaitu Madagaskar,” ungkap Didit Prastowo, Jaksa Penuntut Umum terdakwa DR di PN Jakarta Timur. Dalam persidangan, Didit menuntut terdakwa 6 bulan kurungan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Selain itu, terdakwa juga diminta membayar denda Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan. “Tuntutan ini diberikan karena terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” tegasnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-033-12.json | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Dia menjelaskan, Undang-undang No.16 Tahun 1992 mengatur kepemilikan satwa jenis apapun dari luar negeri harus memenuhi persyaratan seperti Health Certificate (HC) dari negara asalnya. Di samping itu, pemilik juga harus melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.“Namun, ia tidak melakukan prosedur sebagaimana yang telah disebutkan di atas,” jelas Didik. Tantyo Bangun, Ketua Yayasan IAR Indonesia mengatakan, kura-kura jenis Astrochelys radiata ini merupakan salah satu jenis kura-kura yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Padahal, jenis itu berstatus terancam punah dan masuk ke dalam kategori Kritis (Critically Endangered) di daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) serta terdaftar dalam Lampiran I CITES. Itu artinya, satwa ini tidak boleh dimanfaatkan ataupun diperdagangkan dalam bentuk apapun.Untuk itu, Tantyo mengapresiasi upaya pemerintah yang serius memproses kasus kepemilikan dan pemeliharaan kura-kura tersebut. Karena menurutnya, perdagangan ilegal satwa liar merupakan bentuk kejahatan lintas-negara yang harus ditangangi secara khusus dengan kerja sama antarnegara.“Kami melihat tanggapan baik dari penegak hukum di Indonesia yang semakin menunjukkan komitmennya. Hukum harus berjalan tanpa memandang asal negara satwa tersebut, sepanjang tidak legal dapat ditindak,” jelasnya baru-baru ini. Terus meningkatPerdagangan kura-kura dilindungi dari luar negeri tanpa surat keterangan dan sertifikat masih banyak terjadi di Indonesia. Di jejarang sosial media Facebook misalnya, masih dapat ditemukan forum jual beli kura-kura yang berasal dari luar negeri tanpa surat keterangan dan dihargai sangat tinggi. Sebagian besar merupakan jenis kura-kura yang dilindungi secara internasional yang perdagangannya dilarang. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-033-12.json | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Laporan terbaru TRAFFIC edisi Maret 2018, menyebutkan sekitar 4.985 individu kura-kura darat dan air tawar yang terdiri dari 65 spesies diperjualbelikan bebas di tujuh lokasi pasar di Jakarta dalam kurun waktu 5 bulan. Temuan itu bahkan menunjukan hampir setengah dari spesies-spesies tersebut terancam punah berdasarkan informasi IUCN Red List.Dalam publikasi ilmiah yang berjudul Slow and Steady: The Global Footprint of Jakarta’s Tortoise and Freshwater Turtle Trade itu mengungkapkan bahwa sedikitnya delapan spesies yang teramati bukan asli Indonesia, melainkan spesies yang dilarang untuk diperdagangkan secara internasional berdasarkan The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Besar kemungkinan, kura-kura itu diimpor secara ilegal. Penelitian itu mengungkapkan temuan yang mengejutkan. Survei yang dilakukan pada 2015 itu menemukan peningkatan jumlah kura-kura darat dan air tawar yang diperdagangkan di Jakarta, dibandingkan hasil survei 2004 dan 2010. Antara 92 hingga 983 individu teramati setiap minggunya.“Jika pihak berwajib tidak menindak perdagangan ini dan pasar-pasar terbuka yang memperdagangkan spesies tersebut secara ilegal sebagai prioritas aksi penegakan hukum tetap ada, maka banyak spesies yang saat ini terancam akan makin terdesak menuju kepunahan,” jelas Kanitha Krishnasamy, Acting Regional Director untuk TRAFFIC di Asia Tenggara.Penelitian itu juga menemukan indikasi adanya situasi buruk dibandingkan temuan sebelumnya, yaitu jumlah yang lebih besar pada spesies-spesies yang bukan asli Indonesia, terdaftar dalam CITES dan terancam. Tercatat antara lain adalah kura-kura Yniphora; Astrochelys yniphora dan kura-kura Radiata; Astrochelys radiata yang keduanya adalah spesies endemik Madagaskar dan terdaftar dalam Lampiran I CITES yang dilarang untuk diperdagangkan internasional dalam segala bentuk sejak 1975. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-033-12.json | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Siap-siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina | Riset ini juga meningkatkan dua kekhawatiran yang sudah lama dirasakan oleh para peneliti bahwa tingkat perdagangan kura-kura ilegal yang terjadi di Indonesia cukup tinggi. Sementara, hukum nasional untuk terus mengurangi efektivitas perlindungan spesies kura-kura lokal maupun jenis asing masih ada celahnya.“Agar kesepakatan internasional seperti CITES bisa efektif, Indonesia harus bergerak untuk melindungi bukan hanya spesies asli, tapi juga dari luar. Terutama yang berulang kali diselundupkan,” pungkas Krishnasamy. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-012-18.json | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | [CLS] Kondisi dunia saat ini, dimana internet dan sosial media merajalela lewat puluhan jenis gadget canggih terkini, ternyata masih terdapat 870 juta orang yang masih mengalami kekurangan gizi. Angka ini, kira-kira sama dengan satu dari delapan penduduk dunia masih jauh dari kondisi sehat. Hal ini terungkap dalam laporan terkini PBB.Kendati angka kelaparan dunia menurun dari tahun 1990 hinga 2007, namun kemajuan yang diraih sangat lamban, terkait krisis ekonomi global. Apalagi, dalam beberapa tahun belakangan ini, berbagai kondisi cuaca yang ekstrem juga sangat mempengaruhi produksi pangan dunia.“Kami rasa itu hal yang tidak bisa diterima samasekali dengan adanya fakta lebih dari 100 juta anak balita mengalami kekurangan berat badan,” dalam pembukaan laporan yang dikerjakan bersama antara Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan World Food Programme (WFP), berjudul State of Food Insecurity in the World 2012. Dalam laporan ini juga dibahas betapa sulitnya untuk mengembangkan potensi bocah-bocah tersebut baik potensi sebagai manusia maupun sosial ekonomi, mengingat kekurangan pangan ini menjadi penyebab kematian 2,5 juta anak setiap tahun.Sejak awal 1990-an hingga hari ini, jumlah penduduk dunia yang kelaparan berkurang hingga 132 juta orang, atau turun sekitar 18,6% menjadi 12,5% dari populasi total dunia. Kendati terjadi kemajuan, setiap wilayah ternyata mengalami hal yang berbeda-beda.Faktanya, di Afrika kelaparan meningkat. Sekitar 64 juta orang mengalami kelaparan sejak tahun 1990-an. Pertumbuhan jumlah penduduk juga yang tertinggi di Afrika. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-012-18.json | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Secara keseluruhan, dunia berharap bisa menekan angka kelaparan hingga 11,6% di tahun 2015, sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDG). Namun para ahli mengatakan, hal ini mungkin akan sulit untuk dicapai, terutama mengingat pertumbuhan penduduk dunia yang terus terjadi dan meningkatnya berbagai peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, dimana hal itu terkait langsung dengan perubahan iklim.Seperti yang sudah terjadi di Amerika Serikat yang mengalami gelombang panas dan kekeringan, lalu di Eropa yang diterjang banjir, serta kemarau panjang di Rusia dan Ukraina telah menybabkan turunnya produksi pangan dunia. Sementara itu, meningkatnya permintaan akan daging dan produk-produk turunannya di negara berkembang dan konflik berkepanjangan antara pangan dan biofuel semakin memperbesar biaya pangan global. Dan pada akhirnya, ledakan populasi di berbagai belahan dunia memaksa produksi pangan harus terus berkembang setiap tahun untuk mengejar ketertinggalan.“Kita tidak sanggup memproduksi pangan sebanyak kita mengonsumsinya. Itu sebabnya cadangan pangan terus menurun. Suplai pangan sangat terbatas di seuruh dunia dan cadangan pangan berada di level sangat rendah, sehingga tak bisa mengantisipasi jika sesuatu terjadi di tahun berikutnya,” ungkap Abdolreza Abbassian, ahli ekonomi di FAO kepada the Guardian baru-baru ini.Tahun 2012, diharapkan menjadi tahun keenam di sebelas tahun terakhir dimana masyarakat global mengonsumsi pangan lebih dari kemampuan ketersediaannya. Ketidakberimbangan ini telah menyebabkan cadangan pangan banyak negara berkurang secara signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-012-18.json | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Laporan PBB: 870 Juta Penduduk Dunia Kurang Gizi, 100 Juta Diantaranya Balita | Kendati demikian, para ahli mengatakan bahwa situasi terkini belum mencapai level krisis di tahun 2008 atau 2011. Pertumbuhan komoditi gandum, padi dan gula masih baik sejauh ini. Namun jika cuaca ekstrem kembali terjadi tahun depan, hal itu bisa menekan produksi pangan dan harga pangan ke arah yang berbahaya.Pada akhirnya, laporan PBB ini menggarisbawahi bahwa 870 juta orang di dunia masih kekurangan gizi, sementara 1,4 juta orang lain mengalami obesitas dan penyakit terkait. Hal ini meninggalkan tanda tanya besar, apakah pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan nutrisi yang lebih baik. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-048-04.json | Orangutan Ternyata Secerdas Profesor | Orangutan Ternyata Secerdas Profesor | Orangutan Ternyata Secerdas Profesor | [CLS] Orangutan memiliki kecerdasan rekayasa bak seorang insinyur teknik. Kecerdasan ini dibuktikan orangutan saat membangun sarang.Tim peneliti yang dipimpin oleh peneliti dari University of Manchester merekam kecerdasan lewat proyek riset di Sumatera. Tim mengikuti orangutan dan mengobservasi sarang yang dibangunnya.Hasil studi yang dipublikasikan di jurnal PNAS baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan memilih cabang tebal sebagai penyangga dan ranting tipis sebagai matras atau alas.Roland Ennons dari University of Manchester mengungkapkan bahwa perilaku pemilihan cabang dan ranting menunjukkan kemampuan rekayasa atau teknik orangutan. “Mereka menunjukkan kemampuan rekayasa yang besar dalam cara membangun sarang,” kata Ennons seperti dikutip BBC, Senin (16/4/2012).Orangutan mengumpulkan dan menyusun cabang-cabang tebal dan fleksibel untuk dijadikan rangka sarang. Selanjutnya, ranting yang berdaun ditambahkan sehingga sarang menjadi lebih nyaman.Adam van Casteren, pemimpin studi yang juga kandidat PhD, membutuhkan waktu setahun untuk menyelesaikan penelitiannya. Ia dan rekannya, Julia Myatt dari London Royal Vereinary College, merekam perilaku orangutan membangun sarang. Orangutan bisa menyelesaikan pembangunan sarang dalam 5-6 menit.Begitu orangutan bangun dan meninggalkan sarang, Van Casteren naik ke sarang yang bisa berketinggian 30 meter dan mengukurnya. “Saya membongkar setiap sarang dan membawanya ke tenda untuk melakukan pengujian,” kata Van Casteren.Tes mekanik yang dilakukan menunjukkan bahwa orangutan memilih ranting berdasarkan karakteristik strukturnya. “Orangutan jantan bisa punya berat hingga 80 kg dan sarangnya bisa sangat tinggi. Jadi butuh struktur yang kuat,” jelas Van Casteren.Pemilihan yang dilakukan orangutan menunjukkan bahwa orangutan tak cuma melihat ranting sebagai ranting belaka, tetapi sebagai material bangunan.Sumber: BBC News [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2021-003-14.json | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | [CLS] Untuk memulihkan kembali ekosistem di pesisir Pantai Teluk Ambon, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku, menggandeng sejumlah komunitas pecinta lingkungan di daerahnya melakukan penanaman mangrove.Kegiatan bernama IJTI Go To Green ini dipusatkan di Pesisir Pantai Lateri, Kecamatan Baguala, Sabtu (18/12/2021), melibatkan antara lain Moluccas Coastal Care (MCC), The Mulung Community, Perekayasa (Inovator) Ahli Madya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2LD-LIPI) Daniel Pelasula, Pelajar dari SMA Negeri 5 Ambon, Mahasiswa Jurnalistik IAIN Ambon, Pemerintah Negeri Halong, Kelurahan Lateri, Aparat Polresta Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, serta masyarakat sekitar. Jenis mangrove yang ditanami yakni Sonneratia sp.Said Hatala, Ketua panitia kegiatan mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu cara agar setiap orang peduli terhadap lingkungan sekitar. Sisi lain, untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mengasah kepedulian terhadap daerah pesisir di Pulau Ambon.“Program tanam mangrove ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sekaligus membudayakan gemar menanam, dan memelihara pohon sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, khususnya pada ekosistem mangrove dan hutan pantai,” ujarnya.Tanam mangrove ini juga, sebagai upaya penanggulangan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan pada ekosistem mangrove dan hutan pantai. Kemudian upaya pencegahan bahaya intrusi air laut, gelombang abrasi, adaptasi mitigasi tsunami, meningkatkan serapan karbon, meningkatkan estetika kawasan mangrove hutan pantai, dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ekowisata mangrove hutan pantai.“Kemudian, upaya meningkatkan produktivitas lahan pada ekosistem mangrove hutan pantai, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.baca : Bersih Laut, Cara Kaka Slank, Ridho dan EcoNusa Menata Ekosistem di Maluku | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-14.json | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Ia menyebutkan program Presiden Jokowi dengan menanam mangrove telah menegaskan komitmen pemerintah mengatasi perubahan iklim lewat rehabilitasi hutan bakau atau mangrove. Pemerintah berencana memperbaiki 34 ribu hektare hutan bakau hingga akhir tahun ini.“Jokowi menyampaikan hutan bakau 4-5 kali lebih baik dari hutan tropis dalam urusan menyimpan karbon. Dengan begitu, hutan bakau jadi salah satu solusi Indonesia dalam menekan emisi karbon penyebab perubahan iklim,” katanya.Komitmen ini sudah disampaikan Jokowi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76. Dimana, Indonesia akan menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan teknologi hijau.“Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, sekitar 3.36 juta hektar atau 20 persen dari luasan mangrove dunia. Sehingga, penting memelihara, merawat dan merehabilitasi mangrove rusak,” kutip Said.Dalam siaran pernya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan hutan mangrove mampu menyimpan karbon (carbon sinks) sebanyak empat sampai lima kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan, terutama kandungan dalam tanah (coverground).Untuk percepatan pencapaian nationally determined contribution (NDC) Indonesia, mangrove memberikan kontribusi besar dalam penyerapan emisi karbon.Christ Belseran, Sekretaris IJTI Pengurus Daerah Maluku mengatakan, pelaksanaan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari program kerja, dimana IJTI untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim.baca juga : Pesan Presiden: Rawat Mangrove buat Jaga Pesisir, Ekonomi Masyarakat sampai Serap Emisi Karbon Alami DegradasiPerekayasa Ahli Madya P2LD-LIPI, Daniel Pelasula mengungkap, beberapa riset yang dilakukan para peneliti pada 1998, kawasan hutan mangrove di Teluk Ambon seluas 49 hektare. Namun di 2008 berkurang menjadi 33 hektare. Kondisi ini lantaran kepentingan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-14.json | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | “Karena pembangunan sehingga terjadi degradasi ekosistem di pesisir laut,” ungkapnya.Dia mengatakan, sudah 40 tahun lebih mereka melakukan riset terhadap Teluk Ambon. Ada tiga ekosistem yang lengkap di Teluk Ambon, diantaranya mangrove, lamun dan terumbu karang, namun mengalami degradasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada kurun 1970-1990, katanya, Perum Perikanan menyuplai industri perikanan yang besar di Ambon.Salah satu penunjang perikanan terbesar adalah Teluk Ambon bagian dalam, karena menyuplai ikan umpan kepada nelayan untuk melakukan penangkapan di Laut Banda. Dalam perkembangnya, ikan umpan semakin berkurang, dan banyak dicari di laut Pelita Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat.Kenapa ikan umpan berkurang, bahkan nelayan juga berkurang, karena pembangunan restoran yang tidak ramah lingkungan, bahkan tanpa memikirkan hak-hak masyarakat sekitar. Jadi, kata dia, salah satu penyebab rusaknya ekosistem mangrove, karang dan lamun adalah degradasi akibat pembangunan restoran.“Kenapa alami degradasi, pertama soal alih fungsi lahan. Banyak bangunan-bangunan yang mengkonversi lahan menjadi pemukiman. Dan itu diizinkan oleh instansi-instansi. Dulu banyak nelayan mengambil ikan umpan di Teluk Ambon, kini berpindah ke lokasi lain,” ungkapnya.Kemudian yang kedua, pembukaan lahan atas. Data terakhir yang diambil di tahun 2012, katanya, pembukaan lahan atas itu sekitar 700 hektare. Sekarang sudah 2.000 hektare. Jika semua lahan atas terbuka, proses sedimentasi akan masuk ke laut.baca juga : Mangrove Terakhir Ternate Dibabat, Burung dan Ikan Lenyap, Rumah Warga Kebanjiran Meski begitu, mangrove dan terumbu karang kini terjaga lantaran adanya rehabilitasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat seperti, pegiat lingkungan, LSM maupun instansi pemerintah. | [0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-14.json | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Saat ini kawasan mangrove sudah meningkat sekitar 39 hektare, termasuk yang baru ditanami. Dengan begitu, katanya, hutan mangrove bisa dijadikan sebagai Kebun Raya Mangrove Teluk Ambon dan Race Area. Atau bisa juga kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam.“Bisa saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Rumah-rumah kopi akan tumbuh di situ, tidak ada lagi sampah laut. Artinya kesadaran masyarakat akan timbul karena sudah ada area yang bagus,” katanya.Dia berharap Teluk Ambon bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan Mangrove pentingTeria Sahuteru, Koordinator Moluccas Coastal Care (MCC) mengatakan, jika Teluk Ambon terus ditanami mangrove, maka Maluku sudah menciptakan sesuatu yang baik bagi Indonesia.“Peran mangrove ini sangat penting, dan ini menjadi konsen kita di MCC. Pemerintah harus punya aksi di tahun 2022 akan datang, supaya memperbanyak penanam mangrove,” pintanya.Sisi lain, kata Teria, meski menanam mangrove yang banyak namun tidak memperhatikan masalah sampah, yang berdampak buruk terhadap ekosistem pesisir.Dia mengatakan, di beberapa daerah lain mangrove dijadikan sebagai ekowisata dan berbagai hal baik lainnya. Karena itu kesadaran masyarakat untuk menanam dan melestarikan mangrove penting dilakukan.“Mangrove ini salah satu fungsi terbesarnya adalah meminimalisir terjadi pengikisan pesisir pantai atau abrasi,” katanya.baca juga : Islam dan Gerakan Rehabilitasi Hutan Mangrove Limbah KapalMarthen Haulussy, Penerima Kalpataru mengungkap, banyak sampah dan limbah kapal berserakan di Teluk Ambon. Ihwal sampah, kata dia, dari teluk luar ke Teluk Ambon sudah puluhan ton, dan hingga kini mereka tidak tahu cara mengelolanya seperti apa. Bahkan, Dinas Persampahan dan Lingkungan Hidup belum mampu mengelolanya. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-003-14.json | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Pulihkan Ekosistem Teluk Ambon, IJTI dan Komunitas Lingkungan Tanam Mangrove | Dia mengatakan, banyak tanaman mangrove yang mati dan rusak. Hal ini, bukan lantaran bibit dan cara tanamnya yang buruk, tetapi dampak dari pembuangan minyak dari kapal yang berlabuh di Teluk Ambon. Minyak mengendap dalam tanah sehingga banyak mangrove yang ditanam tidak tumbuh.“Dampaknya dari endapan kapal. Sehingga negatif terhadap tanaman mangrove dan lainnya,” ungkapnya.Sisi lain, dia mengatakan, mangrove ini selain sebagai mitigasi bencana alam, seperti menahan ombak laut, tsunami, juga dapat meredahkan tekanan angin.“Mangrove itu penghasil oksigen cukup tinggi. Dia menyerap karbondioksida, dan itu dari keras batangnya,” katanya.Sekarang ini pemanasan global, jadi upaya pencegahan sejak dini sudah harus dilakukan. Untuk itu masyarakat jangan lagi melakukan penabangan kepada berbagai tanaman, termasuk bakau. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | [CLS] Presiden Joko Widodo menyambangi lokasi Ibu Kota Negara [IKN] di Sepaku, Penajam Paser Utara [PPU] dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa [17 Desember 2019]. Pada kesempatan itu, Jokowi menunjukkan titik lokasi inti yang akan menjadi Pusat Pemerintahan Negara Indonesia. Jokowi menegaskan, pertengahan 2020, pembangunan mega proyek IKN akan mulai dilaksanakan.“Sudah diputuskan, luasan yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota sebesar 256 ribu hektar. Kawasan intinya 56 ribu hektar dan kawasan pemerintahnya 5.600 hektar. Istana ada di mana belum tahu, nanti arsitek yang menentukan setelah desain gagasan diputuskan. Kita perkirakan pertengahan 2020 pembangunan infrastruktur sudah dimulai,” terang Jokowi.Presiden juga menuturkan, kondisi geografis ibu kota baru berupa bukit-bukit dan menghadap ke teluk, akan memiliki akses jalan tol ke kota-kota di sekitarnya. Kawasan ini juga akan sangat hijau.“Saya sudah perintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat kebun bibit pada lahan kurang lebih 100 hektar. Dengan begitu, kawasan tersebut akan sangat hijau, penuh oksigen, tak ada polusi, dan tak ada limbah. Di dalamnya banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, atau naik transportasi umum yang bebas emisi,” terangnya.Terkait desain Ibu Kota Negara, Presiden mengatakan, gagasan “Nagara Rimba Nusa” telah terpilih. “Gagasannya tidak hanya baik, tapi juga punya pembeda dengan negara-negara lain. Juga mempertimbangkan lingkungan sekitar, seperti habitat bekantan, satwa dilindungi, yang menghuni hutan sekitar Teluk Balikpapan.”Baca: Kajian Sebut Lahan Ibu Kota Negara Banyak di Konsesi, Untungkan Siapa? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Meski digadang bakal menjadi kawasan ibu kota hijau, namun pembangunan proyek ini mendatangkan sejumlah wacana tidak sedap. Tersiar kabar, ada tukar guling pembangunan IKN dengan elite politik. Tidak hanya itu saja, pembangunan ibu kota juga dinilai akan mendatangkan sejumlah bencana dan kerusakan lingkungan, serta mengancam keberlangsungan nasib masyarakat adat.Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, yang terdiri Jatam, Jatam Kaltim, Walhi, Walhi Kaltim, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan dan Trend Asia, mempublikasikan laporan hasil penelitian tentang bisnis elite politik yang meraup keuntungan dari mega proyek ibu kota baru itu.Puluhan nama disebut dalam laporan tersebut. Ada Sukanto Tanoto, Hashim Djojohadikusumo, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono bersama istrinya Rita Indriawati. Ada pula nama Rheza Herwindo yang merupakan anak Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI. Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, dan banyak lagi.Temuan penting lain, terdapat nama-nama para purnawirawan jenderal kepolisian maupun militer di berbagai perusahaan yang berada di kawasan IKN. Seperti Irjen Pol [Purn] Dody Sumantyawan Hadidojo Soedaryo, Mayjen [Purn] A Ibrahim Saleh dan lain-lain.Baca: Resmi, Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan proyek IKN adalah bukti penindasan, tidak ada kajian komprehensif dan referendum yang melibatkan masyarakat lokal. Namun, lebih pada pemanfaatan mencari keuntungan untuk elite politik dan pengusaha sebagai tukar guling dan kompensasi. “Tiga bulan kami melakukan riset, hasilnya IKN ini untuk siapa. Dugaan kami, IKN akan memberi keuntungan besar untuk pebisnis dan tokoh politik,” katanya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Luas keseluruhan IKN mencapai 256 ribu hektar. Pada kajian laporan disebutkan luas IKN dapat dikategorikan melalui tiga ring: ring satu pusat pemerintahan, ring dua lokasi inti, dan ring tiga seluruh cakupan IKN dan cadangan.Terdapat 26 [dua puluh enam] desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 [dua puluh tiga] desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 15 [lima belas] desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, serta 8 [delapan] desa dan kelurahan di Kecamatan Muara JawaDari penelusuran Koalisi, kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN tersebut, bukanlah ruang kosong. Terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batubara di wilayah IKN, seluas 180.000 hektar, yang setara tiga kali luas DKI Jakarta. Itu juga belum termasuk 7 proyek properti di Kota Balikpapan.“Kebijakan ini sangat menguntungkan para oligarki ekstraktif tambang dan pemilik lahan skala luas. Selain tukar guling dan kompensasi politik, biaya pembangunan yang digelontorkan negara mencapai 446 triliun Rupiah. Sumber pembiayaan tidak hanya dari pihak swasta tapi juga penjualan aset negara,” ungkap Rupang.Baca: Korban Jiwa di Lubang Tambang, Masalah Besar Ibu Kota Baru Indonesia ProyekSelain elite politik nasional, muncul beberapa nama politisi lokal yang diduga menjadi bagian proyek IKN. Ada nama Redy Asmara, pemegang saham di PT. Kutai Permata Nusantara yang juga Ketua Nasdem Balikpapan. Ada pula Direktur PT. Adas Abadi, Quraish Ismail, kader PKB Kutai Kartanegara dan Direktur PT. Payogan Kutai Sejahtera [PKS], Ahmad Muabarak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0] |
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Dikonfirmasi melalui telepon, Ahmad Mubarak yang pernah tercatat sebagai politisi PAN Kaltim membantah adanya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, PT. PKS murni bisnis batubara yang berada pada koordinat inti IKN. “Tidak ada istilah tukar guling atau kompensasi politik, ini murni bisnis. Saham perusahaan diperjualbelikan, kami tangan keempat yang membeli dan kebetulan berada di wilayah IKN,” katanya, Senin [23/12/2019].Dijelaskan Mubarak, PT. PKS hingga saat ini belum mendapat persetujuan pemanfaatan lahan bersama [PPLB] di titik koordinat yang akan ditambang. Sehingga, pihaknya belum mendapat keuntungan apapun. “Masih mengurus PPLB, jika terbit segera beroperasi,” sebutnya.Politisi yang kini bergabung bersama Pastai Nasdem Kukar dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu itu mengungkapkan, sejak dulu nasib PT. PKS tidak pernah berada dalam kepemilikan tetap. Mubarak mengatakan, saham dibeli take over dari pemilik perusahaan lama, tanpa menyadari lokasinya di wilayah IKN. Namun, dia membenarkan jika lokasinya di Kabupaten PPU.“Kami mendapatkan perusahaan awal 2018, waktu itu belum ditetapkan pemindahan ibu kota,” jelasnya.Selain tiga nama di atas, ada pula Dayang Kartini, pemilik saham PT. Lembuswana Perkasa. Dayang Kartini merupakan ibunda mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari yang harus berurusan dengan KPK lantaran terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi. Kaltim punya masalah besarAkademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik [Fisipol] Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, mengatakan pembangunan IKN merupakan mega proyek yang dibagi-bagi. Logika bisnis sangat terlihat jelas dalam penentuan Kalimantan Timur [Kaltim] sebagai IKN. “Presiden sendiri sudah menyatakan bagi-bagi proyek tak terelakkan. Istilahnya bisa apa saja, tetapi aroma bisnis sangat kental ketimbang logika sebagai simbol nation,” katanya. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2019-001-16.json | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Catatan Akhir Tahun: Lahan Konsesi di Sekitar Ibu Kota Baru Indonesia [Bagian 1] | Pada laporan Koalisi, lanjut dia, penyajian data sangat jelas dan akurat. Data investigasi itu menunjukkan jelas ada bagian dari politik akomodasi pasca-pemilu. “Tidak ada yang sepenuhnya baru dari proyek IKN ini, laporan itu menunjukkan dengan jelas pihak yang diuntungkan adalah lingkar elit di sekitar Jokowi. Ditambah eks-rival yang sebenarnya juga menjalin hubungan dengan oligarki Jakarta yang sama,” ungkapnya.Bahkan, kata dia, Prabowo dan Hasyim menjadi kubu terkuat lantaran perusahaan mereka berada di wilayah inti IKN. Sri juga menyinggung perusahaan tambang milik ibunda mantan Bupati Kukar di wilayah IKN. Menurutnya, masuknya nama Dayang Kartini merupakan bagian dari lingkar elite lama. “Kaltim belum terbebas dari lingkar elite raja-raja daerah. Tapi berapa persentasenya, tidak bisa dibanding dengan oligarki raksasa dari Jakarta,” jelasnya.Menurut pandangan Sri, IKN merupakan kebijakan yang sangat tergesa. Tidak mempertimbangkan rinci pokok-pokok undang-undang kebijakan publik. Mulai dari partisipasi masyarakat lokal [Kaltim] ataupun nasional, juga daya dukung lingkungan yang krisis sebelum ditetapkan sebagai ibu kota. Dari sisi UU No 12 Tahun 2011, jelas disebutkan bahwa kebijakan publik wajib menyertakan partisipasi masyarakat di setiap tahapan. Ada 4 tahapan yang harus dilewati, mulai dari prolegnas, naskan akademik, RUU, hingga ditetapkan menjadi UU [dalam hal ini UU Ibu Kota Negara].“Saat ini, penentuan ibu kota baru melalui Penetapan Presiden dengan hanya meminta izin lisan ke DPR. Dari sini belum sah dipandang sebagai kebijakan publik. Apalagi IKN akan menjadi simbol bangsa, milik segenap masyarakat Indonesia,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
Subsets and Splits