filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2017-042-04.json | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Desember 2013. Lokasi penelitian yang dipilih merupakan lokasi-lokasi potensial untuk dilakukan pengembangan energi laut, yaitu di Kabupaten Gresik (Pulau Bawean), Kabupaten Raja Ampat (Selat Meonsmar), Kabupaten Klungkung (Nusa Penida), Kabupaten Bangka (Teluk Klabat) dan Kabupaten Flores Timur (Selat Larantuka). Lokasilokasi tersebut dipilih berdasarkan rencana institusi teknis, baik di lingkup KKP maupun di luar KKP, yang akan membangun dan memasang peralatan energi laut, khususnya energi arus laut dan gelombang pada tahun berjalan.Hasil dan ringkasannya disebutkan, sektor kelautan dan perikanan sangat berkepentingan terhadap isu energi. Hal ini dikarenakan kelimpahan energi terbarukan yang bersumber dari laut. Energi laut dapat ditambang dalam berbagai bentuk di antaranya tenaga angin, tenaga surya, tenaga arus, tenaga gelombang, tenaga pasang surut, dan perbedaan suhu air laut. Namun demikian, sampai saat ini potensi energi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan ketergantungan pada energi fosil tetap berlanjut. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan optimalisasi sumberdaya laut sangat lambat. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpeluang menjadi lumbung energi nasional karena besarnya potensi energi yang terkandung di perairan-perairan sekitarnya. Di sisi lain, sejauh ini wilayah-wilayah tersebut merupakan kantung-kantung kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan pasok energi.Hasil analisis skala prioritas wilayah pengembangan energi terbarukan mengindikasikan dari 5 wilayah yang disurvei, wilayah yang menjadi prioritas pengembangan energi gelombang dan arus laut dari prioritas tertinggi sampai terendah dengan skala prioritas masing-masing (0.76, 0.67, 0.65, 0.61, 0.51) adalah Raja Ampat, Larantuka, Bawean, Nusa Penida, dan Kabupaten Bangka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2017-042-04.json | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Para Nelayan Ini Beralih Gunakan Energi Surya Saat Melaut | Secara potensi, Larantuka memiliki potensi arus yang cukup besar dimana kecepatan arus mencapai (4 m/detik) menurut Irwandi (2010). Tapi Raja Ampat (0,11 m/det) menjadi prioritas karena meskipun secara potensi lebih kecil ketimbang Larantuka, komitmen Pemda, potensi konsumen dan subisidi yang diberikan pemerintah untuk mendukung aplikasi pengembangan energi terbarukan cukup besar. Sedangkan wilayah yang menjadi kurang prioritas dalam pengembangan energi terbarukan adalah Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu. Hal ini disebabkan dari sisi potensi arus tidak masuk dalam Arus Laut Indonesia (Arlindo) yang berpotensi untuk pengembangan energi arus. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-059-08.json | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | [CLS] Puluhan warga Batam berkumpul di Pantai Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagian mereka antri di meja pendaftaran untuk mendapatkan baju kaos bertuliskan ‘Gerakan Bersih Pantai dan Laut’ (GBPL). Sebagian lain sudah bersiap dengan sapu dan kantong plastik berukuran besar. Warga Nongsa ini bakal membersihkan pantai bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Kamis, (17/3/2022).Pantai hari itu cukup bersih hanya saja terdapat beberapa sampah plastik dan dedaunan pepohonan yang rontok di sepanjang pantai. Wisata Pantai Nongsa menjadi pilihan KKP menyelenggarakan gerakan GBPL sebagai bagian dari gerakan Bulan Cinta LautMasyarakat Nongsa yang dominan emak-emak langsung bersiap membersihkan pantai. Sebelum Menteri KKP datang, mereka sudah menyusuri pantai yang berhadapan dengan Singapura dan Malaysia tersebut. Setelah sampah terkumpul kemudian ditimbang.Setelah beberapa menit, Menteri KKP datang bersama rombongan. Trenggono yang menggunakan baju yang sama dengan warga langsung menuju pantai. Ia memungut beberapa sampah yang ada. Setelah itu memberikan sambutan di depan warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.“Jadi yang barusan kita lakukan adalah bagian yang sebenarnya sudah sering dilakukan warga Batam, bagaimana kalau kita harus bersih,” kata Trenggono kepada warga Nongsa yang datang.baca : Indonesia Ingin Gelorakan Gerakan Bersih Pantai dan Laut ke Panggung Dunia Ia melanjutkan, sampah yang ada di laut bukan hanya di produksi oleh masyarakat yang ada di Kota Batam tetapi di seluruh dunia. “Seluruh dunia harus bertanggung jawab, gerakan ini adalah bagian yang kita sampaikan kepada publik di dunia,” ujarnya.Laut harus selalu dijaga, kata Trenggono, karena sebagai satu sumber kehidupan manusia. “Kalau lautnya biru maka langit juga biru dan bersih, maka kehidupan kita berlanjut dengan baik. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan disini,” lanjutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-059-08.json | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Gerakan “Bulan Cinta Laut,” Trenggono bilang, adalah upaya masyarakat dan KKP menjaga ekosistem laut yang bersih. Meskipun masyarakat Kota Batam menurut laporan Wakil Walikota Batam sudah tinggi kesadaran membersihkan laut. “Dimulai dari gerakan ini, kita menggelorakan ini semua ke seluruh Indonesia,” kata Trenggono.Dia menjelaskan, bulan cinta laut akan dicanangkan menjadi satu kegiatan selama satu bulan setiap tahunnya. Masyarakat pesisir termasuk nelayan diminta untuk membersihkan laut. “Jadi nanti ada satu bulan penuh, nelayan hanya membersihkan laut dan tidak menangkap ikan,” ujarnya.Membersihkan laut harusnya menjadi kesadaran seluruh umat manusia, kata Trenggono. Sampai saat ini KKP masih mencari bulan yang cocok untuk dilakukan gerakan bersih laut ini. “Kita akan buat satu momen pada bulan apa yang paling tepat menjadi gerakan nasional,” katanya. Setelah menyampaikan sambutannya, Trenggono langsung pergi meninggalkan Pantai Nongsa.baca juga : Mencari Cara Terbaik untuk Menghentikan Sampah di Laut Sebelumnya, Menteri KKP meluncurkan GBPL sekaligus gerakan Bulan Cinta Laut di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, Jumat (28/01/2022). Program Bulan Cinta Laut dimaksudkan sebagai komitmen KKP menjaga kelestarian ekosistem laut sesuai prinsip ekonomi biru, dan mewujudkan laut yang sehat yang menjamin keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatannya.Program Bulan Cinta Laut ini bakal digelorakan Presiden Joko Widodo di seluruh Indonesia untuk menyambut rangkaian acara KTT G20 selama Indonesia menjadi Presidensi G20.KKP sendiri sedang menggodok program khusus bersih sampah di laut yang melibatkan nelayan. Menteri KKP berharap ada satu bulan yang dijadikan sebagai bulan membersihkan laut oleh nelayan. Dimana setiap sampah yang dikumpulkan nelayan akan dikompensasi oleh KKP dan pemerintah daerah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-059-08.json | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Sedangkan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan, kepedulian terhadap pengelolaan sampah terus ditingkatkan KKP. Hal itu karena melihat Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan data BPS untuk pengelolaan sampah berada di angka 0,72, dari rentang 0–1.“Artinya tingkat ketidakpedulian kita terhadap pengelolaan sampah tergolong tinggi. Inilah yang menjadi pemicu dan pemacu kebocoran sampah hingga masuk ke laut,” ujar Victor dalam keterangan tertulis KKP.Victor menambahkan, sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman bagi laut dan akan berdampak kepada kehidupan manusia. Sampah plastik misalnya, jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan proses pelapukan menjadi berukuran kecil dan sangat kecil, mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan termakan oleh biota laut. Hal ini menyebabkan produktivitas perairan laut akan menurun dan masuk ke rantai makanan sehingga berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan manusia.perlu dibaca : Sampah di Laut Dampak Kegagalan Penanganan di Darat Ia melanjutkan, menjaga pelestarian lingkungan pesisir dan laut pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, keterlibatan lembaga pendanaan serta masyarakat termasuk generasi muda. “Kolaborasi dan kebersamaan dalam penanggulangan sampah di laut harus terus ditumbuhkan agar menjadi kebiasaan dan budaya,” ujarnya. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-059-08.json | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | KKP juga sudah menggelar gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) sejumlah wilayah pesisir di timur Indonesia yang ada di Maluku Utara dan Papua. Kegiatan BCL menjadi salah satu wujud komitmen KKP dalam penanganan sampah plastik di laut dengan target pengurangan sampah plastik 70% hingga tahun 2025 sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Saat ini, kebocoran sampah plastik ke lautan mengalami penurunan sebesar 15,3% dari periode tahun 2018-2020. Limbah Minyak Hitam Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menunjukan 802 ton rata-rata sampah diangkut di Kota Batam setiap harinya. Kemudian 800 kilogram penimbangan bank sampah Kota Batam setiap hari.Sedangkan, jumlah sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap tahunnya turun naik di Kota Batam. Pada tahun 2016 misalnya, 297 ribu ton sampah masuk ke TPA, 2017 sebanyak 283 ribu ton sampah, 2018 mengalami penurunan hanya 273 ribu ton sampah. 2019 kemudian naik menjadi 294 ribu ton dan 2020 turun sedikit menjadi 289 ribu ton.Laut di Kota Batam tidak hanya dicemari oleh sampah. Tetapi juga dicemari limbah minyak (sludge oil) yang dibuang di tengah laut dan kemudian mencemari pesisir pantai. Limbah termasuk bahan berbahaya beracun (B3) tersebut berasal dari kapal asing yang melintas di perairan internasional.baca : Sudah 10 Tahun, Limbah Minyak Hitam Cemari Laut Bintan Pembuangan minyak hitam dilakukan kapal untuk menghindari biaya yang cukup besar untuk pembersihan kapal. “Tidak hanya sampah, pencemaran laut di Batam juga disebabkan tumpahan minyak. Persoalan pantai dan laut sering kita hadapi,” ujar Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad di depan menteri KKP. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-059-08.json | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Menteri Kelautan Bersihkan Sampah di Pantai Nongsa Batam. Ada Apa? | Amsakar mendukung program Bulan Cinta Laut dari KKP. Amsakar menegaskan akan berkomitmen untuk selalu menjaga ekosistem laut di kota julukan Bandar Madani itu. Menjaga laut sangat penting kata Amsakar, karena laut menjadi kekuatan dan potensi Kota Batam kedepannya. “Karena Batam memiliki wilayah dengan 66 persen laut dan hanya 34 darat,” tambahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-047-11.json | Ditemukan! Ikan Monster Berkepala Reptil | Ditemukan! Ikan Monster Berkepala Reptil | Ditemukan! Ikan Monster Berkepala Reptil | [CLS] Ikan misterius berkepala reptil dengan sisik yang menakutkan dilaporkan tertangkap jaring nelayan di sebuah sungai di kawasan Arkhangelsk, Russia. Nelayan tersebut tak bisa mengidentifikasi jenis apa ikan yang ia tangkap itu.Ciri utamanya, kepala ikan tersebut agak mirip kura-kura, dan sisiknya seperti fosil. Ikan ini juga memiliki duri dan penghisap kecil panjang mirip jarum.Seperti dirilis RT.com, penampilan ikan ini mirip ikan angler, ikan predator di laut dalam Eropa. Beberapa orang berspekulasi bahwa ikan ini mungkin rabbit fish, namun rabbit fish adalah ikan yang hidup di lautan, bukan di sungai. Mulut ikan ini seperti ikan sterlet, namun bentuknya sangat berbeda.Para ilmuwan meyakini bahwa ikan tersebut adalah ikan lele dengan lapisan sisik keras yang melindunginya. Namun, mereka juga tidak tahu bagaimana ikan jenis ini bisa sampai ke Rusia bagian utara. Karena, jenis ikan lele hanya ditemukan di wilayah amazon.Bukan kali ini saja ikan misterius ditemukan di kawasan Arkhangelsk, Rusia utara. Tahun lalu, seorang nelayan juga menangkap ikan yang mempunyai gigi layaknya gigi manusia. Para ahli menyimpulkan bahwa ikan tersebut adalah ikan pacu amerika selatan, sejenis ikan piranha. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-084-09.json | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | [CLS] Selain masyarakat adat Rejang, masyarakat adat di pulau Enggano Bengkulu, juga sedang mendorong pengakuan hutan adat yang dimungkinkan lewat aturan yang ada dalam hukum negara.Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012 telah membuka ruang bagi pengakuan kawasan hutan adat. Lewat keputusan tersebut kawasan hutan tidak lagi merupakan hutan negara semata, tetapi juga diakomodasi bagi hutan adat. Demikian pula, Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat.Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, masyarakat hukum adat Rejang telah melakukan pemetaan partisipatif di tiga wilayah desa, Embong Uram, Embong I dan Kota Baru untuk memetakan wilayah adat yang sejak tahun 1982 dinyatakan masuk menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Berdasarkan pemetaan partisipatif, luas wilayah Embong Uram yang masuk TNKS adalah 1.517 hektar (88,6% total wilayah desa), Embong I seluas 1.072 hektar (89,2%) dan Kota Baru seluas 698 hektar (82,2%).“Masyarakat hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sejak wilayah atau hutan adat Rejang di Kabupaten Lebong dengan total seluas 111 ribu hektar ditetapkan sebagai bagian kawasan TNKS pada 1982 berbagai tindakan represif terus dialami masyarakat,” jelas Erwin, Direktur Yayasan Akar yang mendampingi dalam pemetaan partisipatif ini.Penetapan TNKS seluas 1.484.500 hektar berawal dari Surat Menteri Pertanian nomor 736/Mentan/X/1982 yang mencakup wilayah empat propinsi, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Kemudian direvisi lewat SK Menteri Kehutanan nomor 192/Kpts-II/1996 menjadi 1.386.000 hektar, dan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 901/Kpts-V1999 akhirnya menjadi 1.375.349, 867 hektar. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-084-09.json | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Khusus di Bengkulu, luas kawasan TNKS adalah 340.575 hektar mencakup tiga wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko dan Lebong atau 35,8% dari luas total hutan Provinsi Bengkulu 920.964 hektar. Adapun luas kawasan TNKS di Kabupaten Lebong adalah 111.035 hektar atau 57 % dari luas wilayah Lebong, yakni 192.924 hektar.Keberadaan masyarakat adat Rejang telah tercatat dalam buku The History of Sumatra yang ditulis oleh William Marsden yang terbit tahun 1783. Sedangkan upaya pendokumentasian hukum adat Rejang pertama kali dilakukan oleh Guru Besar Hukum Islam dan Adat, Hazairin dalam buku De Redjang yang terbit pada tahun 1936.“Sampai sekarang, aturan-aturan mengenai wilayah dan hutan adat Rejang yang diwariskan oleh nenek moyang masih diakui dan ditaati. Ketaatan itu dilakukan secara spontan otomatis. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum negara pada wilayah adat Rejang tidaklah membuat masyarakat meninggalkan atau melupakan hukum masyarakat adat, salah satu contohnya menyangkut hutan larangan dan cadangan,” kata Erwin.Saat diminta konfirmasinya, M. Mahfud, Kepala Seksi TNKS Wilayah VI yang membawahi wilayah ini, menyebutkan sejarah penetapan TNKS berada pada wilayah kawasan hutan di Lebong (dulu masuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong), dimana kawasan TNKS adalah kawasan Boschwezen (BW) yang ditetapkan pemerintahan Belanda pada 1932.“Saya belum pernah baca referensi yang menyebutkan atau menyatakan kawasan TNKS di Lebong itu merupakan wilayah atau tanah adat,” kata Mahfud, Sabtu (24/1/2015).Pada awal 2014, menurut Mahfud, Kantor Seksi TNKS Wilayah VI sempat didatangi anggota Komnas HAM. Kala itu, Komnas HAM menanyakan soal tanah adat Rejang yang masuk dalam kawasan TNKS. Salah satu desa yang disebutkan adalah Desa Embong Uram. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-084-09.json | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Mahfud menambahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengaku masyarakat adat yang mengklaim suatu kawasan sebagai wilayah/hutan adat dan berupaya untuk mengeluarkan wilayah/hutan adat dari hutan negara agar bisa dikelola oleh masyarakat adat. Menurutnya, proses ini harus dicermati secara hati-hati, jangan sampai memicu perubahan status hutan adat menjadi hak milik yang selanjutnya dapat diperjualbelikan kepada orang yang bukan anggota masyarakat adat, atau dijual kepada sejumlah pemilik modal yang memanfaatkan keberadaan masyarakat adat untuk memuluskan kepentingannya.“Umumnya, pihak yang merambah dan merusak hutan adalah pendatang dan bukan warga setempat. Dampak negatif dari perambahan tentu akan mengenai masyarakat setempat. Jadi, untuk mencegah perambahan atau mengurangi dampaknya, masyarakat setempat perlu strategi yang tepat. Bekerjasama dengan TNKS merupakan strategi yang bisa dilakukan masyarakat,” ujar Mahfud.Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan, inisiatif yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Rejang dan Enggano tersebut perlu didukung bila persyaratan sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam aturan sudah lengkap atau dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud diantaranya kelembagaan adat, hukum adat, dan wilayah adat.“Pengakuan masyarakat hukum adat, wewenangnya ada di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi akan memfasilitasi bila terjadi kemandekan. Substansinya, bila prasyarat lengkap dan memang untuk kebutuhan masyarakat adat, akan didukung,” jelas Gubernur saat dihubungi Sabtu (24/1/2015) malam.Dorong Perda Pengakuan Wilayah Adat Enggano | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2015-084-09.json | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Rejang Yang Berjuang Untuk Mendapat Pengakuan Hutan Adat | Terpisah, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu Def Tri Hamri mengemukakan pihaknya akan mendampingi masyarakat hukum adat Enggano yang sedang memperjuangkan Perda pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat Enggano yang berdiam di pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. “Langkah ini penting dilakukan untuk melindungi keberlanjutan masyarakat hukum adat Enggano yang kian hari kian terdesak oleh pembangunan dan perkembangan zaman.Pulau Enggano memiliki luas 39.586,74 hektar dan didiami oleh lima suku penduduk asli dan satu suku untuk pendatang. Lima suku penduduk asli tersebut adalah Kaarubi, Kaaruba, Kauno, Kaoaha, dan Kaitora, sedangkan suku pendatang adalah Kaamay yang awalnya diangkat dan diakui oleh suku Kauno. Warga suku mendiami Desa Malakoni, Meok, Banjarsari, Kaana, Apoho, dan Kahyapu.“Dalam sistem masyarakat hukum adat Enggano, pemimpin masyarakat adalah Paabuki yang dipilih oleh warga suku Enggano. Dalam menjalankan tugasnya, Paabuki dibantu oleh kepala-kepala suku,” ujar Def Tri. “Di Pulau Enggano terdapat sistem konservasi hutan adat yang bernama keramat Hium Koek dan larangan-larangan adat yang sangat selaras dengan upaya pelestarian hutan sehingga menjadikan hutan di Pulau Enggano adalah hutan primer.”Bupati Bengkulu Utara M. Imron Rosyadi saat dihubungi Kamis (22/1) mengatakan, pada prinsipnya semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung dan dipelajari. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-012-16.json | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | [CLS] Apa yang terjadi saat tiga orang kuat dunia bertemu? Munculnya gagasan dan komitmen sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar dari resiko dampak buruk perubahan iklim global.Pada 16 Oktober 2018, Bill Gates, orang terkaya kedua di dunia, Ban Ki-Moon, sekjen ke-8 PBB dan Kristalina Georgiwa, CEO Bank Dunia, meluncurkan Komisi Global dalam Adaptasi untuk mendorong pergerakan global dalam rangka percepatan solusi adaptasi iklim.Dunia sudah merasakan berbagai akibat kenaikan suhu 10C melalui berbagai gejala cuaca yang lebih ekstrim, naiknya permukaan air laut dan berkurangnya daratan es laut Arktik, seperti yang dilaporkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang dirilis tanggal 8 Oktober 2018.Laporan itu juga mengingatkan bahwa hanya ada 12 tahun tersisa bagi dunia untuk mencegah pemanasan global tidak lebih dari 1.50C. Pencegahan itu bisa dicapai asalkan langkah yang direkomendasikan segera dilaksanakan. Jika pemanasan melebihi 20C, maka dampak buruk pada ekosistem, kesehatan dan kesejahteraan manusia menjadi lebih sukar untuk diatasi.baca : Dampak Mengerikan Perubahan Iklim Tengah Melanda Bumi Adaptasi terhadap perubahan iklim bukan menjadi pilihan lagi, melainkan menjadi keharusan. Tidak mudah, namun tidak mustahil. Sejarah membuktikan bahwa manusia mampu beradaptasi terhadap perubahan. Tantangan besar inilah yang ingin dicari solusinya oleh trio tokoh dunia itu.“Kita sedang dalam masa yang berisiko tinggi sekaligus sangat menjanjikan,” ujar Bill Gates dalam media rilisnya. “Kita perlu kebijakan-kebijakan untuk membantu penduduk yang rentan untuk beradaptasi, dan kita harus mematikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong inovasi serta membantu menghasilkan terobosan-terobosan bagi orang-orang dan daerah-daerah yang paling memerlukan”. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-16.json | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | “Tanpa aksi adaptasi yang mendesak, kita membahayakan ketahanan pangan, energi dan air beberapa dekade ke depan. Keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan global mungkin terjadi meskipun adanya tantangan besar – namun hanya terjadi apabila masyarakat berinvestasi lebih banyak dalam adaptasi. Biaya adaptasi lebih murah daripada biaya melakukan bisnis seperti biasanya. Dan manfaatnya lebih besar,” tambah Ban Ki-Moon.Komisi ini akan mengidentifikasi upaya-upaya ketangguhan iklim, menggelontorkan sumberdaya untuk menopangnya dan memastikan komunitas dan berbagai negara saling bekerjasama dan berbagi praktik-praktik terbaiknya.baca : Pembangunan Rendah Karbon untuk Mengerem Laju Perubahan Iklim Mereka berkeinginan untuk mengenalkan aksi iklim yang efektif melalui empat cara.Pertama, memperkenalkan ihwal ketangguhan iklim secara lebih luas pada masyarakat dan pemimpin dunia melalui laporan-laporan dan kegiatan networking. Mengapa? Karena, masih banyak yang belum mengetahui berbagai peluang yang akan didapat apabila kita lebih tangguh dan kurang rentan pada perubahan iklim dan bahaya alam.Kedua, mendorong pebisnis untuk memasukkan ketangguhan iklim dalam neraca laba mereka. Saat ini, sudah banyak perusahaan multinasional yang mulai mendukung Perjanjian Paris dan memahami bahwa perubahan iklim memunculkan resiko terhadap model bisnis mereka.Ketiga, memprioritaskan khalayak yang sangat terpinggirkan di dunia. Mereka ini umumnya yang paling rentan pada perubahan iklim tapi malah mendapat bantuan yang paling sedikit.Keempat, mengarusutamakan gagasan kepemimpinan dunia dalam perubahan iklim. Pencetus pergerakan global ini menyadari bahwa meskipun adaptasi merupakan tantangan dunia, masih sangat sedikit pelopor dunia yang dapat mendorong transformasi yang sangat diperlukan. Peran Indonesia | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-16.json | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Tentu saja misi besar semacam ini tidak dapat dikerjakan sendirian. Mereka merangkul 28 pemimpin dunia dari 17 negara untuk berpartisipasi, serta bekerjasama dengan World Resources Institute dan Global Center on Adaptation untuk mewujudkan tujuan itu.Indonesia termasuk dalam 17 negara yang telah berkomitmen untuk ikut memajukan langkah Komisi tersebut. Negara lainnya termasuk Argentina, Banglades, Kanada, China, Costa Rica, Denmark, Ethiopia, Jerman, Grenada, India, Kepulauan Marshal, Meksiko, Belanda, Senegal, Afrika Selatan dan kerajaan Inggris.Keikutsertaan Indonesia sangat berguna, penting dan perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menyuarakan kepentingan nasional, sambil berkontribusi pada kegiatan global macam ini.Upaya Komisi yang pertama, yakni pengenalan ketangguhan iklim secara lebih luas pada masyarakat dan para pemimpin, sangat relevan bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan political will –menuju Indonesia yang ramah lingkungan (termasuk ramah iklim). Selain banjir dan angin ribut, bencana iklim masih terkesan dianggap “bukan prioritas”. Mungkin karena penampakan bencananya sering tidak terlihat jelas dan kejadiannya secara perlahan. Berbeda dengan dengan gunung meletus, gempa bumi dan tsunami. Padahal, kehilangan dan kerusakan yang ditimbulkan bencana iklim sering lebih besar dari bencana-bencana lain yang lebih kasat mata.Juga, terkadang ada yang beranggapan bahwa perubahan iklim global hanyalah permasalahan di “awang-awang”, tidak akan ada efeknya pada yang terjadi di Indonesia. Ketika penulis mendiskusikan hasil kajian dampak perubahan iklim global terhadap ketahanan air di salah satu kota besar di Sulawesi, beberapa pemangku kepentingan menyatakan mereka baru menyadari bahwa apa yang terjadi secara global berpengaruh pada situasi kota dimana mereka tinggal beserta kelangsungan hajat hidupnya. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-012-16.json | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | baca juga : Begini Seruan Indonesia Atasi Dampak Perubahan Iklim untuk Negara Kepulauan di Dunia Keinginan Komisi untuk mendorong inovasi dan terobosan-terobosan baru, juga sangat sesuai prinsip kebijakan Presiden Jokowi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan system pembangunan adaptif yang berorientasi pada ketahanan pangan, kemandirian energi, ketahanan ekosistem maupun wilayah khusus, termasuk perkotaan, pesisir dan pulau kecil.Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia masih tergantung kepada cuaca dan iklim. Sudah ada contoh adaptasi yang dilakukan secara swadaya, meskipun masih terkesan sporadis. Misalnya, di Temanggung banyak petani beralih tanam dari tembakau ke kopi dan sayuran, salah satu alasannya adalah karena ketidakpastian musim dan kesadaran akan rawan bencana.Namun, belum ada kajian untuk mengetahui apakah peralihan semacam itu tepat/bermanfaat baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan-jangan peralihan itu hanya tepat untuk jangka pendek namun dapat menimbulkan permasalahan baru kedepannya, alias mal-adaptasi.Dalam konteks ini, Indonesia (melalui pemerintah dan peneliti lokalnya) dapat menyuarakan perlunya bimbingan dan/atau kajian jenis adaptasi lokal yang cocok supaya bisa menghindari mal-adaptasi. Selain itu, pemetaan upaya-upaya adaptasi di Indonesia akan sangat diperlukan untuk proses pembelajaran dan pengambilan keputusan kedepannya. Apa yang tepat dilakukan di Jawa, belum tentu cocok dilakukan di Kalimantan, dan sebaliknya.Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, yang umumnya terletak di wilayah pesisir, dan sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2018-012-16.json | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Pergerakan Global Mencari Percepatan Solusi Adaptasi Iklim | Penelitian Hallegate dkk (2013) menempatkan Jakarta pada ranking ke 20, dari 136 kota di dunia, dalam segi resiko kerugian ekonomi akibat banjir, sementara kota Guanzhou, China, pada ranking ke 1. Yang perlu dicermati, ranking Jakarta diperkirakan naik menjadi nomer 11 pada tahun 2050. Dan estimasi ini belum memasukkan proses subsidence Jakarta yang dapat memperparah tingkat resiko itu.Dalam kasus ini, Indonesia dapat menyuarakan perlunya transformasi dan keterpaduan antara adaptasi perubahan iklim dengan pengelolaan resiko bencana, penataan dan pembangunan kota, serta pengurangan kemiskinan misalnya, sambil mencapai Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (SDG) yang diamanahkan PBB. Pentingnya berbagi pelajaran atau sumberdaya dengan kota-kota di negara lain, yang dipromosikan oleh Komisi baru ini, akan sangat membantu transformasi yang diperlukan.Laporan IPCC yang paling anyar telah membunyikan alarm bagi pemerintahan dan kita semua. Laporan itu juga memberikan harapan dan peta jalan menuju masa depan dunia dan generasi selanjutya. Komisi Global dalam Adaptasi bentukan beberapa tokoh penting dunia ini diharapkan menjadi cahaya untuk memulai perjalanan itu. Wallahulam.Dimana ada tantangan, disitu ada peluang baru yang bisa ditangkap.***Dr. Dewi G.C. Kirono*, peneliti dan pemerhati adaptasi perubahan iklimDr. Agus Supangat**, peneliti senior di Pusat Perubahan Iklim ITBTulisan ini merupakan opini pribadi penulis [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-002-17.json | 13 Foto Terbaik Ekspresi “Lucu” Satwa di 2015 | 13 Foto Terbaik Ekspresi “Lucu” Satwa di 2015 | 13 Foto Terbaik Ekspresi “Lucu” Satwa di 2015 | [CLS] Para pemenang kompetisi fotografi Comedy Wildlife Photography Awards belum lama ini diumumkan. Para pemenang, runners-up, dan honorable mentions mengirimkan foto-foto dari seluruh dunia itu saat saat mereka melihat sisi ‘lucu’ satwa menurut pandangan kita, manusia.Kompetisi 2015 ini bertema “Seeing the funny side of the majestic creatures we love to photograph and protect” atau melihat sisi lucu dari makhluk-makluk luar biasa yang kita ambil gambarnya, dan kita lindungi.Menurut situs resmi Comedy Wildlife Photography Awards, kontes ini digagas oleh fotografer satwa liar, Paul Joynson-Hicks. Kompetisi terbuka untuk setiap orang, amatir, atau profesional. Syaratnya cuma menyertakan foto-foto satwa yang lucu, unik, dan menarik, namun tetap memenuhi unsur artistik.Foto-foto yang memenangkan kompetisi ini dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari para fotografer professional, presenter televisi lingkungan hidup, hingga ahli satwa. Hadiah pertama dimenangkan oleh Julian Rad, dengan foto berjudul “Rush Hour” yakni seekor hamster yang berlari secepat kilat.Berikut, 13 foto ekspresi satwa yang pastinya akan membuat kita tersenyum sebagaimana dilansir dari situs Nesw Discovery.Karya fotografer lain yang mendapatkan penghargaan honorable mentions: [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2018-030-20.json | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | [CLS] Pembukaan Asian Games 2018 telah dilakukan di Jakarta, Sabtu (18/8/2018). Gelaran olahraga akbar se-Asia yang diikuti 45 negara ini resmi dimulai. Namun, titik panas masih terpantau di Sumatera Selatan. Para pelaku, terkesan tidak peduli pada event internasional ini, yang sewaktu-waktu dapat dihentikan jika terjadi bencana kabut asap di Palembang. Selain DKI Jakarta, Palembang, Sumatera Selatan, adalah kota penyelenggara Asian Games ke-18.Berdasarkan pantauan Mongabay Indonesia dari laporan harian BPBD Sumsel, Sabtu (18/8/2018) pukul 18.30, ditemukan 39 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah di sumatera Selatan. Antara lain, Kabupaten Musi Banyuasin (12 titik), Banyu Asin (4 titik), Musirawas (6 titik), Ogan Komering Ilir (4 titik), Ogan Komering Ulu Timur (2 titik), Musirawas Utara (2 titik), PALI (1 titik), dan Kota Palembang (1 titik). Hotspot atau titik panas itu bersumberkan LAPAN.Berdasarkan patroli udara menggunakan helikopter, ditemukan fire spot atau titik api di Desa Upang dan Desa Sementul di Kabupaten Banyuasin. Api di Upang dapat dipadamkan sementara di Sementul mengecil.Di Kabupaten OKI, titim api ditemukan di Desa Simpang Tiga, Desa Serapek, Desa Menang Raya. Di tiga desa ini api padam. Sementara di Desa Pulau Beruang, dan Desa Serimenang api mengecil.Di Kabupaten Ogan Ilir, titik api ada di Desa Meranjat III yang kemudian padam dan di Rawa Jaya api mengecil. Sementara di Kabupaten Muba ditemukan di Desa Mangsang yang apinya mengecil.Upaya pemadaman melalui darat juga dilakukan seperti di Desa Ibul Besar di Kabupaten Ogan Ilir, dan di Dusun Tanjung Lalang, Desa Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).Baca: Asian Games dan Jejak Kehidupan Bahari di Sungai Musi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-030-20.json | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Berapa jumlah titik api selama pertengahan Agustus atau menjelang pembukaan Asian Games? Diperkirakan sudah mencapai ratusan. Berdasarkan pantauan laporan harian BPBD Sumsel Agustus ini, tercatat hingga Sabtu (18/8/2018), hanya satu hari Sumatera Selatan bebas dari fire spot. Setiap hari dilaporkan adanya upaya pemadaman kebakaran lahan baik melalui udara maupun darat.Kabupaten yang setiap hari ditemukan titik api antara lain OKI, OI, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musirawas. Titik ini kebanyakan terjadi di lahan belum digarap dan beberapa titik di perkebunan sawit. Sejauh informasi yang didapat, lahan konsesi dan konservasi di Sumatera Selatan masih aman dari kebakaran. “Saya tidak mengerti kenapa masih ada kebakaran. Di desa kami juga ditemukan kebakaran lahan. Tidak ada warga desa yang mengaku atau melihat manusia yang membakar lahan tersebut. Agek aneh,” kata Edi Rusman, tokoh masyarakat Desa Perigi Talangnangka, Kabupaten OKI, Sabtu (18/8/2018) malam.“Lantaran di lahan gambut, meskipun dangkal, kami terpaksa melakukan pemadaman selama tiga hari hingga api benar-benar padam. Termasuk, bara di dalam gambut,” ujarnya.Baca juga: Kabut Asap Masih Jadi Ancaman Asian Games 2018 di Palembang Jika memang ada warga desanya yang melakukan, Edi sungguh tidak mengerti. “Larangan membakar rasanya sudah pada paham. Ancaman hukuman penjara juga sudah tahu. Soal Asian Games yang merupakan pertarungan harga diri Bangsa Indonesia terkait kebakaran juga sudah dijelaskan. Anak-anak juga sudah tahu itu. Entah apa yang ada di pikiran pelaku. Benar-benar sulit dipahami,” kata Edi.Keluhan Edi, yang merupakan aktivis kelompok tani, mungkin juga dirasakan sebagian warga Palembang ketika lahan yang tidak begitu jauh dari lokasi penyelenggaraan Asian Games di Jakabaring Palembang, juga terbakar, sepekan lalu. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2018-030-20.json | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | Asian Games 2018 Dimulai, Titik Api Masih Terpantau di Sumatera Selatan | “Pelakunya jelas manusia aneh. Rasanya hampir semua warga Palembang sudah tahu jika membakar lahan itu dilarang dan dapat dihukum. Apalagi penyelenggaraan Asian Games ini dapat terancam dibatalkan atau dihentikan jika ada kabut asap akibat kebakaran,” kata Tasma Linda, seorang jurnalis di Palembang, Jumat (17/8/2018). Kebakaran di lahan kosong yang tak jauh dari kompleks apartemen atlet di Jakabaring, Palembang, cukup mengejutkan. Api muncul malam hari atau Jumat (10/8/2018) malam. Upaya pemadaman dari darat dan udara dilakukan hingga Sabtu (11/8/2018) siang.Dugaan Tasma, tidak digelarnya cabang olahraga populer yang banyak penggemarnya seperti sepakbola putra, adalah bentuk ancaman yang dilakukan dalam bentuk kabut asap. “Padahal, Gelora Sriwijaya Jakabaring merupakan stadion berstandar internasional. Harusnya, warga Sumsel tetap menjaga nama Indonesia, khususnya Palembang,” terangnya.Hampir setiap hari selama sebulan ini, helikopter lalu lalang di atas perkampungan wilayah timur Palembang. Sebut saja Kalidoni dan Plaju, yang mengarah ke Kabupaten OKI dan OI. “Saya heran, setiap musim kemarau pasti ada kebakaran dank abut asap. Pelaku harusnya ditangkap, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” ujar Muryati (83), warga Plaju. Foto utama: Maskot Asian Games 2018. Sumber: Asian Games 2018.id [SEP] | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-008-02.json | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | [CLS] Pemerintah sedang membangun Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH) di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kawasan hutan sebagai lokasi proyek itu juga terdapat pohon-pohon kemenyan yang jadi sumber penghidupan masyarakat. Kini, pembukaan jalan akses ke lokasi pusat herbal di beberapa desa mulai berlangsung.Ada empat desa terkena pekerjaan proyek strategis nasional ini. Yakni, Desa Simangaronsang, Pariksinoma, Desa Aek Nauli I dan II. Proyek yang pakai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) ini berada sekitar 10 kilometer dari Dolloksanggul, ibukota Kabupaten Humbahas.Sedang ada pelebaran jalan di Desa Pariksinomba. Begitu juga Desa Aek Nauli I dan II. Dua desa ini sekitar lima kilometer sudah jalan beton, dengan lebar 20 meter. Sisanya, masih tahap pelebaran jalan dan pembangunan jembatan akses ke TSTH.“Dulu, jalan itu masih jalan setapak menuju ke hutan,” kata Ama Jelita Lumbangaol, petani kemenyan Desa Aek Nauli.Jalan setapak itu terbuat dari kayu, biasa buat jalan kaki para petani ke hutan kemenyan, mengambil getah.“Aku yang bikin jalan setapak di situ,” kata Ama Jelita.D bagian lain, tampak sedang ada pembangunan jembatan sekitar 20 meter. Di kawasan hutan ini, tempat warga mengusahakan getah kemenyan.Sepanjang perjalanan terlihat pohon eukaliptus di areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL)_. Kami terus menelusuri jalan. Ada lahan kosong bekas penebangan, luas lima kali lapangan sepakbola. Disitulah akan dibangun laboratorium atau gedung perkantoran.“KHDTK a.n Institut Teknologi DEL,” begitu bunyi patok tiang beton berpelat kuning, di Desa Aek Nauli. Di sana, tempat Jelita dan para petani menderes getah kemenyan.Kini, mereka tak boleh lagi bikin pondok di dalam hutan. Petani kemenyan biasa bikin pondok untuk tempat tinggal sementara selama mengambil getah kemenyan di hutan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-008-02.json | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Para petani kemenyan juga terancam kehilangan sumber ekonomi. Selama ini, mereka memenuhi keperluan keluarga termasuk menyekolahkan anak-anak dari hasil getah kemenyan. Jelita punya sembilan anak, delapan orang masih bersekolah.Pohon kemenyan yang masih produktif hasilkan getah sudah ditebang untuk infrastruktur.Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan sebanyak 30.000 tanaman herbal akan ditanam di lokasi itu. Areal ini berada di ketinggian 1.400 meter di bawah permukaan laut, dan curah hujan tinggi.“Sumatera Utara akan menjadi contoh tempat pengembangan tanaman herbal di Indonesia, ” kata Luhut.Dia juga akan dorong pengembangan TSTH ini ke berbagai universitas seperti Institut Teknologi DEL, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Institut Pertanian Bogor (IPB).Institut Teknologi DEL adalah kampus yang didirikan Luhut. Bermarkas di Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sekitar dua jam perjalanan darat dari lokasi TSTH. Sesuai keputusan MenLHK, IT-DEL akan mengawasi langsung pengembangan TSTH ini.Pada 13 September 2020, Menko Marves menandatangi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok di bidang industri tanaman obat. Kedua negara berjanji membentuk Pusat Konservasi, Penelitian dan Inovasi Tanaman Obat.Perjanjian juga ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nani Hendiarti. “Ini mendorong peningkatan inovasi dan industrialisasi tanaman obat dan holtikultura Indonesia,” katanya.Proyek ini, katanya, mampu melakukan konservasi tumbuhan obat, pengembangan teknologi pembenihan dan budidaya tanaman herbal. Ada juga inovasi proses dan produk herbal hingga industrialisasi tanaman obat medis.Dia bilang, proyek TSTH sebagai upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan obat nasional. Pemerintah Sumatera Utara dukung penuh proyek ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2021-008-02.json | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | “Pengembangan tanaman herbal itu butuh dukungan dari pemerintah pusat dan daerah,” kata Edy. Dia bilang, proyek itu bermanfaat bagi kesehatan, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.Antropolog, Avena Matondang menilai proyek ini tidak tepat sasaran. Bukan meneliti tanaman di alam sekitar malah meneliti tumbuhan dari luar daerah.“Harusnya masyarakat sekitar dilibatkan dalam penelitian tanaman herbal ini. Bukan ujug-ujug mengambil lahan dari rakyat, dan masyarakat malah jadi penonton. Sama seperti kasus food estate (Desa Siriaria),” katanya melalui telepon. ***Alat berat sudah terlihat ke lokasi akan meratakan tanah untuk jalan. Sebagian sudah beton. Ada proses pembangunan saluran air.Dalam dokumen desain rekayasa detil (DED) tahap pertama TSTH ini dengan membebaskan lahan 200 hektar, dengan target sampai Desember 2021. Prioritas membersihkan lahan seluas 83,9 hektar, sekitar 15 hektar untuk laboratorium, sisanya, untuk lahan percontohan pertanian.Seperti keterangan dalam laman LPSE PUPR, pekerjaan konstruksi jalan akses ke TSTH menelan dana Rp100 miliar dari APBN 2021. Pembukaan lahan sudah sejak Mei 2021 dengan pelaksana proyek pembangunan akses jalan dan jembatan adalah PT. Sineka dan PT. Karya Anugerah Bersama Permai.Ama Jelita pernah ikut sosialisasi agar masyarakat terdampak lepas lahan untuk bangun akses jalan proyek itu.“Sebagian sudah menerima, rata-rata [dapat] Rp1 juta”, katanya.Dia bilang IT-DEL memberi sejumlah uang sebagai santunan kepada masyarakat. .Awalnya, dia bersama sekitar 40 petani kemenyan menolak. Dia bilang, kawasan itu sumber penghasilan, menderes getah kemenyan. Dia kecewa saat tahu sebagian warga sudah terima uang lepas lahan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-008-02.json | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | “Sekarang aku tinggal sendiri yang menolak, tanah sudah dipatok KLHK, kami dilarang membuat pondok di hutan (menderes getah kemenyan)”, katanya dalam Bahasa Batak. Jelita dan keluarga sudah turun-temurun jadi petani kemenyan. Lahan kemenyannya berbatasan dengan Desa Pandumaan-Sipituhuta.Hujan terus mengguyur Desa Aek Nauli sepanjang hari selama seminggu. Di ujung jalan, masih jalan berbatu, belum diaspal, ada rumah papan, baru selesai dibangun. Rumah itu milik Ibu Siringo-ringo, petani kemenyan.Siringoringo dan keluarga bikin rumah baru di ujung jalan. Informasinya, dalam waktu dekat pemerintah akan memperpanjang jalan untuk proyek TSTH. Jalan itu juga akses menuju ke lokasi pabrik perkebunan kayu TPL.“Yah, kami bikin rumah di sini, biar dekat dengan pohon kemenyan, tempat suami menderes getah.”Menurut dia, sebagian warga sudah sepakat tanah jadi infrastruktur. “Betul ada ganti rugi, yah, sukarela warga menerima, ada yang Rp1 juta ada juga sampai Rp30 juta.”Di seberang depan rumahnya berjejer pohon eukaliptus, tanaman muda, setinggi dua sampai tiga meter, milik TPL. TPL melarang menanam atau mengambil pohon di lokasi itu. “Padahal izin konsesi perusahaan kayu itu sudah dicabut untuk proyek TSTH”, katanya.Dalam situs Pemerintah Humbahas klaim Desa Aek Nauli merupakan kawasan hutan produksi tetap. Dulu, lahan ini masuk konsesi perusahaan perkebunan kayu TPL, kini jadi kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk TSTH.TPL tak lagi sebagai pihak yang mengantongi izin usaha di kawasan hutan karena sudah ada penciutan izin. Hal itu sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 331 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Penelitian dan Pengembangan Kehutanan oleh Institut Teknologi Del sekitar 500 hektar. SK itu keluar pada 10 Agustus 2020.Kawasan TSTH berbatasan dengan konsesi TPL. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2021-008-02.json | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Kala Pemerintah Bangun Pusat Riset Tanaman Herbal di Humbang Hasundutan | Mongabay berupaya mengkonfirmasi soal penciutan izin konsesi ke TPL, tetapi perusahaan tak menjawab.Dalam tiga bulan pembangunan akses jalan sudah hampir 50%. Pemerintah setempat klaim kalau jalan dapat dimanfaatkan warga menuju kebun kemenyan.Kontraktor nyatakan kesulitan membangun jalan karena lokasi didominasi lahan gambut. Ada juga yang belum selesai pelepasan lahan, seperti di Desa Simangaronsang.PT Karya Anugerah Bersama Permai, bertanggungjawab membangun jalan sepanjang enam kilometer dari akses masuk ke TSTH, melewati Desa Simangaronsang, Desa Pariksinomba, Desa Aek Silang I dan Desa Aek Silang II. Sisanya, sembilan kilometer oleh PT. Sineka termasuk jembatan akses masuk ke TSTH.Rencananya, jalan akses masuk ke TSTH sepanjang 17 kilometer rampung Mei 2023.Avena menilai, proyek TSTH ini sangat paradoks. “Kalau memang untuk penelitian tanaman herbal endemik, hutan kemenyan tak perlu ditebang meskipun untuk pembangunan jalan,” katanya.Poltak Purba, anggota DPRD Humbahas, mengakui belum mengetahui persoalan itu. Dia menilai, proyek TSTH akan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar.Hutan di kawasan itu sudah jadi jalan beton.Hengky Manalu dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak mengatakan, selain jalan beton lebar, di kawasan itu pun akan dibangun gedung perkantoran dan laboratorium TSTH.AMAN Tano Batak kecewa konsesi TPL menciut bukan kembali jadi hutan adat tetapi ke peruntukan lain. [SEP] | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2022-036-11.json | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | [CLS] Sebuah Pohon Sukun (Artocarpus altilis) tumbuh subur di sisi selatan Taman Renungan Bung Karno, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di bawah rindangnya pohon ini, Soekarno pendiri negeri ini “menggali” ide hingga lahirlah Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara.Pohon sukun bercabang lima tempat Bung Karno merenung sejatinya telah mati tahun 1970-an.“Pohon sukun bercabang lima yang ada saat ini ditanam tanggal 17 Januari 1981 oleh pemerintah disaksikan sahabat-sahabat Bung Karno dan tokoh agama,” terang Kalianus Nusa Nipa, petugas kebersihan di Taman Renungan Bung Karno, Jumat (3/6/2022).Sebuah cabang berukuran besar sementara 4 cabang lainnya berukuran lebih kecil. Terdapat banyak anak cabang dan ranting yang rimbun serta kerap berbuah lebat.Kalianus, lelaki kelahiran Wolowaru ini boleh dikata unik di mata kebanyakan orang. Dalam keterbatasan, dirinya masih menjaga dan merawat koleksi museum bahari.Nus sapaan karibnya mengajak Mongabay Indonesia ke lantai dua gedung perpustakaan di lokasi taman. Sebuah karya seni unik lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila berdiameter 1 meter masih dipajang.“Sebenarnya karya seni ini mau saya berikan ke Presiden Jokowi waktu beliau kunjungi taman ini. Namun beliau tidak melihat koleksi museum bahari di lantai dua,” ucapnya.baca : Menjaga Surga Benda Bersejarah di Perairan Laut Indonesia Nus berkisah, karya seni lambang Negara Indonesia Burung Garuda terinspirasi dari puisi Garuda Sakti yang ditulisnya 1 September 2021. Ia menerjemahkan isi puisi ke dalam karya nyata.Pekerjaan dimulai akhir Desember 2021 dari merancang hingga membuat pola berbahan parabola bekas. Waktu luang sepulang kerja sebagai petugas kebersihan di Taman Renungan Bung Karno dimanfaatkan secara maksimal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-11.json | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Selama ini lambang Negara Burung Garuda dibuat dari semen, kayu, perunggu atau bahan lainnya. Nus pun membuat karya berbeda dari biota laut. Karyanya ini dibuat untuk merayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.“Bahan-bahannya berasal dari koleksi museum bahari. Asetnya begitu banyak, tercecer dan terbuang. Dengan tidak mengurangi koleksi utamanya, saya merangkainya menjadi lambang Negara Burung Garuda,” ungkapnya. Penggunaan Biota LautDi sebelah utara bangunan, terdapat taman dan patung sang proklamator. Bung Karno duduk di bangku dengan menyilangkan kaki sambil menatap lautan yang berada tak jauh dari taman.Nus memaparkan alasan membuat lambang Negara Burung Garuda dari biota laut. Menurutnya, wilayah perairan laut negeri ini lebih luas dari daratan.Kekayaan alam laut sangat potensial bagi kehidupan manusia maka sangatlah penting untuk selalu menjaga ekosistem laut dari kepunahan agar dapat dinikmati generasi nanti.Menurutnya, laut pun menjadi pusat studi dan informasi. Pengembangan kreativitas generasi muda tentang keanekaragaman biota laut yang jumlahnya tak terbatas dan tak terukur sekaligus menjadi obyek pengembangan wisata alam dan budaya.“Dalam rangka kampanye terhadap upaya pelestarian, penyelamatan dan perlindungan keanekaragaman biota laut, hendaknya penangkapan ikan dan pengambilan biota laut tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusaknya,” pesannya.baca juga : Tuan Guru Hasanain Juaini, Bung Karno dari Timur Dalam keseharian Nus juga bergumul tentang Pancasila dan Bung Karno. Inspirasi ini ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul “Menyelisik Makna Pemikiran Bung Karno Melalui Simbol Alam”.Buku setebal 60 halaman ini memuat trilogi kehidupan : Tuhan, Alam dan Manusia. Ia beralasan, ketiganya menjadi rumusan dasar Bung Karno tentang Pancasila. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-11.json | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | “Inspirasi ini lahir saat saya bekerja di Taman Renungan Bung Karno. Catatan pergumulan selama dua tahun saya susun menjadi sebuah buku,” ucapnya. Koleksi Museum BahariBuku Museum Bahari Ende memuat penjelasan, ide awal pendirian museum pertama kali muncul dalam benak Almarhum Pater Gabriel Goran, SVD tahun 1990.Maret tahun 1996, Museum Bahari dibangun di lahan seluas 396 m² di Taman Renungan Bung Karno. Pemda menyiapkan lahan sementara dana pembangunan ditanggung Kongregasi SVD.Museum Bahari pun diresmikan Bupati Ende Frans Gedowolo, 14 Agustus 1996 dan mulai dibuka untuk umum.Almarhum Pater Goran beralasan, museum ini dibangun karena Ende khususnya dan Provinsi NTT umumnya belum memiliki museum bahari untuk menyimpan aneka biota laut.NTT sebagai provinsi kepulauan, memiliki wilayah laut dengan kekayaan biota lautnya. Untuk itu perlu dilestarikan dengan penanganan profesional guna menunjang pariwisata dan ilmu pengetahuan.Sekitar 2.500 spesies koleksi museum bahari. Ikan ± 150 spesies, mollusca ± 1.500 spesies serta crustacea seperti udang, kepiting dan lobster. Juga ada filum Echinodermata seperti teripang dan bulu babi, reptilia seperti kura-kura darat dan penyu.Ada koleksi mamalia laut seperti ruas tulang lumba-lumba, paus serta seekor dugong. Algae seperti rumput laut dan spons laut serta beberapa jenis akar bahar, terumbu karang dan tali arus.Semua koleksi dihimpun dari masyarakat di Pulau Flores dan Lembata tanpa mengambilnya di laut.“Dugong betina ini panjangnya sekitar 1,5 meter yang ditemukan nelayan sudah mati terdampar di Pantai Ipi Ende tahun 2000. Nelayan menyerahkannya ke museum,” terang Nus.baca juga : Inilah Wujud Ikan Purba Coelacanth yang Hanya Ada di Indonesia dan Afrika Pengawetan dugong awalnya menggunakan formalin. Selanjutnya menggunakan gamping dan batu kapur serta dijemur di panas mentari selama setahun. Ada juga koleksi favorit lainnya berupa naga laut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-11.json | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Sayangnya keberadaan museum ini hanya bertahan hingga tahun 2012. Revitalisasi taman membuat bangunan fisik museum pun dibongkar. Segala koleksinya berpindah tempat. Kondisi TerkiniHujan rintik menyapa saat kami menjejakan kaki di depan kamar kos di belakang Bengkel Misi Ende. Dua kamar berukuran masing-masing 3×4 m ini dipenuhi tumpukan koleksi Museum Bahari.Sebuah kamar disekat. Satu dipakai sebagai kamar tidur. Ribuan koleksi kerang laut dan lainnya dimasukan ke dalam karung dan kardus lalu disusun bertumpuk di kamar satunya.Kamar depan dipergunakan sebagai ruang kerja merangkai aneka kerajinan tangan. Itu pun masih diletakkan berbagai koleksi berukuran besar dan dalam kotak kaca.“Tahun 2013 meskipun Pater Goran masih ada, museum dibongkar dan semua koleksi dibawa ke tempat kos saya,” ucap Nus.Pater Goran membantu biaya sekolah Nus hingga tamat SMK di Ende. Semenjak tahun 1996 dirinya mengabdi di Museum Bahari bersama Pater Goran tanpa menuntut gaji.Lajang kelahiran 2 Mei 1977 ini mengaku, dengan penataan sederhana saja banyak pengunjung yang tertarik menyambangi museum ini sebelum digusur.Nus bermimpi memiliki sebuah bangunan sendiri 2 lantai. Lantai 1 untuk ruang pamer koleksi museum sementara lantai 2 difungsikan sebagai galeri seni, kafe dan perpustakaan mini karena buku koleksi pribadi Pater Goran sangat banyak.Tidak perlu ada tiket masuk sebutnya, agar semua orang bisa menikmati museum sebagai gudang ilmu pengetahuan.“Saya akan namakan Museum Bahari Goran Shell. Shell itu sejenis kerang laut karena Pater Goran sangat terinspirasi dari kerang laut hingga mengumpulkan ribuan kerang laut,” tuturnya.baca juga : Perubahan Iklim Ancam Lukisan Purba di Sulawesi? Pada 26 Desember 2019 sebelum Pater Goran wafat 28 Januari 2020, Nus dititipi pesan tetap bekerja di museum karena suatu saat museum bahari akan besar. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-11.json | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Perjuangan Kalianus Lestarikan Museum Bahari dan Pohon Bung Karno | Pater Goran telah mewasiatkan segala koleksi museum bahari kepadanya. Dia bertanggungjawab atas kelangsungan hidup museum ini meski terasa berat. Pencarian dana terus diupayakan dengan harapan ada yang terketuk hati membantu.Biaya perawatan semua koleksi praktis mengandalkan pendapatannya dari menjual karya seni kerajinan tangan berbahan kerang yang dipungut di pinggir pantai.“Alam ini memberikan kita kehidupan sehingga menjadi kewajiban kita menjaga keseimbangan ekosistem dan tidak merusak alam,” pesannya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-062-03.json | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | [CLS] Sabtu 31 Maret 2018, langit dan air di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, berwarna hitam. Langit hitam karena kapal terbakar, di laut terjadi tumpahan minyak mentah. Saat itu, diduga tumpahan karena kegiatan salah satu perusahaan eksploitasi minyak—belakangan terungkap, kalau tumpahan minyak karena pipa bawah laut PT Pertamina, terputus. Minyak mentah pun tumpah mengotori laut.Sangat disayangkan, informasi resmi mengenai kronologis peristiwa ini -termasuk siapa pihak bertanggungjawab- tidak disampaikan segera kepada publik.Malah, terlebih dahulu beredar informasi tak resmi mengenai dampak tumpahan minyak yang menguraikan ada korban jiwa, kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat.Kalau mengacu Pasal 53, ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU 32/2009”), pemberian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.Selain penyampaian informasi resmi cepat dan tepat, setidaknya ada tiga langkah lain perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pertama, memastikan pihak bertanggungjawab melakukan penanggulangan atau jika belum dapat ditentukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanggulangan.Kedua, memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk pemulihan lingkungan. Ketiga, upaya penegakan hukum yang bersifat melengkapi kedua poin sebelumnya. Kedua langkah pertama merupakan prioritas pertama, sedangkan langkah terakhir sebagai prioritas kedua. Penanggulangan keadaan daruratPembicaraan publik di media sosial dan pemberitaan media massa awal terjadi peristiwa tak fokus kepada upaya “penanggulangan keadaan darurat.” Banyak pernyataan mengenai perlu valuasi kerugian lingkungan atau penegakan hukum. Tentu, kedua hal ini tidak salah, namun dalam keadaan seperti ini, pembicaraan dan tindakan penanggulangan seharusnya lebih diutamakan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-062-03.json | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Basis regulasi mengenai penanggulangan karena tumpahan minyak di laut telah diatur lebih lengkap dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut (selanjutnya disebut “Perpres 109/2006”). Perpres ini disusun agar pemerintah dapat melakukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah, mengatasi, menanggulangi dan meminimalisir dampak akibat penyebaran tumpahan minyak di laut.Hal menarik dari Perpres 109/2006 adalah kewajiban nakhoda atau pimpinan, pemilik, operator kapal, penanggung jawab unit pengusahaan minyak lepas pantai, pimpinan unit pengusahaan migas atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain untuk penanggulangan dalam keadaan darurat. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), yang diperkuat dengan pengaturan Pasal 11 mengenai tanggung jawab mutlak (strict liability) atas biaya penanggulangan, kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dengan pengaturan itu, perpres ini meminimalisir penggunaan APBN dalam penanggulangan keadaan darurat.Penanggulangan dalam keadaan darurat merupakan kewajiban pencemar. Penulis gunakan terminologi “pencemar” karena Perpres 109/2006 menganut asas strict liability, hingga penanggungjawab usaha otomatis bertanggungjawab tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.Ketika, dapat dipastikan siapa pihak bertanggungjawab dan demi mencegah dampak lingkungan lebih luas, pemerintah dapat melakukan penanggulangan terlebih dahulu. Biaya yang timbul dari kegiatan penanggulangan ini akan dibebankan kepada pencemar. Jika pencemar telah melakukan penanggulangan, penting bagi pemerintah untuk mengawasi apakah penanggulangan (clean up) itu sudah benar-benar “bersih.” Yang perlu dipahami, “bersih tidak bersih”-nya laut akibat tumpahan minyak bukan ditentukan oleh pencemar, melainkan pemerintah dengan dukungan ahli. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-062-03.json | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Pemerintah dalam hal ini adalah pusat dan daerah– dalam Perpres 109/2016—peran terbagi dalam tiga kategori, yaitu: tier 1 merupakan penanggulangan oleh tim lokal, tier 2 adalah penanggulangan oleh tim daerah. Tier 3, penanggulangan oleh tim nasional dipimpin Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Pembagian kategori ini dapat dilihat sebagai upaya koordinasi, analisis kebutuhan sumber daya manusia, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana antar instansi pemerintah. Pengaturan lebih detail mengenai penanggulangan pencemaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan (selanjutnya disebut “Permen 58/2013”). Memastikan pemulihan Pemulihan merupakan tahap lanjutan setelah penanggulangan. Pemulihan mustahil tanpa ada rencana pemulihan. Rencana pemulihan perlu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kerusakan ekosistem, metode, tahap-tahap yang akan dilakukan, jangka waktu, mekanisme pengawasan, dan hal lain.Mengacu kepada Pasal 54 ayat (1) UU 32/2009, pemulihan wajib oleh pencemar. Jika pencemar telah ditentukan dalam tahap penanggulangan, penting bagi pemerintah dan pencemar menyepakati rencana pemulihan yang disusun oleh pencemar. Penyusunan rencana pemulihan ini didahului dengan penilaian terhadap kerusakan ekosistem.Dalam pemulihan, mungkin ada ekosistem tak terpulihkan. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap hal ini?Salah satu cara bisa ditempuh pemerintah dengan pemulihan tambahan (compensatory restoration) pada ekosistem lain yang sejenis. Apapun itu, tentu perlu disepakati oleh pemerintah dengan pencemar dalam rencana pemulihan. Penyelesaian sengketa dan penegakan hukum | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-062-03.json | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan | Jika penanggulangan dan pemulihan sebagai prioritas pertama telah berjalan namun masih ada biaya belum dikompensasi, dapat ditempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Ia dapat dilakukan melalui dan di luar pengadilan.Contoh biaya ini antara lain, kompensasi karena hasil tangkapan nelayan berkurang, kompensasi berkurang wisatawan, kompensasi pemasukan usaha berkurang, dan kompensasi ekosistem tak terpulihkan. Lalu, biaya penilaian kerusakan sampai persidangan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Hak Gugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun oleh masyarakat yang mengalami kerugian.Sedangkan penegakan hukum pidana harus digunakan untuk tujuan berbeda dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam hal ini, pidana sebaiknya sebagai instrumen bersifat punitif, agar memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana terulang. Tentu, sangat mungkin penggunaan pertanggungjawaban pidana korporasi selama syarat-syarat terpenuhi.Dalam masalah ini, penyelesaian sengketa lingkungan hidup maupun penegakan hukum pidana bukan prioritas pertama. Prioritas pertama adalah penanggulangan dan pemulihan. Jika pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin berupaya maksimal menangani masalah ini, penting memikirkan strategi penempatan upaya penegakan hukum agar sinkron dengan penanggulangan dan pemulihan.Jikalau KLHK, ingin tetap penegakan hukum terlebih dahulu, sebaiknya dengan perintah untuk penanggulangan dan pemulihan melalui sarana sanksi administratif. Dengan begitu, sanksi administratif tetap sinkron dengan upaya penanggulangan dan pemulihan. Penulis adalah Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law dan Pengajar Hukum Lingkungan STHI Jentera Foto utama: Biota laut yang mati karena tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Foto: Facebook KLHK/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-031-03.json | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | [CLS] Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru nyaris lumpuh total, Jumat (4/9/15). Dari pagi hingga petang, hanya dua penerbangan berangkat meski jarak pandang di bawah normal. Sedang alat pengukur kualitas udara di sejumlah daerah menunjukkan level berbahaya.Ibnu Hasan, Air Duty Manager Bandara SSK II kepada Mongabay mengatakan, total jadwal keberangkatan dan kedatangan 60 penerbangan. Hanya dua penerbangan berangkat, Garuda GA107 dan Lion Air JT393 dengan tujuan sama. Dua maskapai itu terpaksa berngkat meski jarak pandang hanya 500 meter, ambang batas penerbangan yang diperbolehkan.“Dua pesawat itu menginap di sini semalam. Jadi harus berangkat walau jarak pandang cuma 500 meter.”Bandara SSK II melayani 60 penerbangan dari dan menuju Pekanbaru dengan total penumpang 8.000 jika full seat mulai pukul 6.20 -22.30. Namun, jarak pandang tidak bergerak di bawah 700 meter, jauh dari ambang batas boleh terbang atau mendarat.Pada pukul 5.30, katanya, visibility sempat cukup jauh mencapai 1.500 meter, namun satu jam berikutnya makin pendek hingga 500 meter. Citilink dari Jakarta menuju Pekanbaru, terpaksa holding (memutar) berharap jarak pandang membaik. Akhirnya, memilih kembali ke Jakarta.“Begitu juga AirAsia dari Bandung, seharusnya mendarat 7.45 terpaksa divert di Kuala Lumpur. Sebenarnya alternatif bandara kalau tidak ke Padang ke Hang Nadim Batam. Di bandara itu juga penuh jadi ke KL.”Meski terjadi penumpukan penumpang karena delay berjam-jam, bandara bekerjasama dengan maskapai memberi pelayanan ekstra kepada penumpang. Maskapai juga memberikan pilihan refund atau reschedule bagi penumpang.“Hari ini kebetulan Hari Pelanggan Nasional, kita sediakan live music tradisional Melayu. Ada nanyian dan tarian. Jadi penumpang mungkin agak rileks.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-031-03.json | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Slamet Riyadi dari BMKG Pekanbaru mengatakan, Selasa sore terjadi hujan ringan di beberapa daerah terutama pesisir Timur Riau seperti Dumai dan Bengkalis. Hujan dengan intensitas ringan juga mengguyur Pelalawan dan Pekanbaru.“Kelembaban udara terjadi di pesisir. Namun dari posko sendiri belum bisa penyemaian (garam). Pesawat tidak bisa berangkat karena visibility kurang,” katanya.Dari satelit tercatat pukul 16.00 setidaknya ada 316 titik api terdeteksi di Sumatera. Sumatera Selatan tertinggi, 128 titik disusul Jambi 74 titik, Lampung 25, Bangka Belitung 13 dan Riau 9 titik.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera dan Badan Lingkungan Hidup Riau merilis data kualitas udara pada Kamis (4/9/15). Dari sebaran ISPU di 10 kota di Sumatera, Pekanbaru, Kampar, Minas, Libo (Rokan Hilir) di level berbahaya, yang merugikan kesehatan serius.Di Pekanbaru, sejak awal pekan ini level berbahaya terutama pagi, sore dan malam. Siang hari level sangat tidak sehat, berarti kualitas udara merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi terpapar.Sindir kehadiran negara Sementara itu, sejumlah warga Pekanbaru tergabung dalam Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Riau, Jumat pagi mendatangi Konsulat Malaysia di Pekanbaru. Kedatangan mereka menyampaikan surat terbuka kepada Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najid Tun Razak agar membantu Riau sebagai korban bencana asap.Hendri Marhadi, Ketua Ampera Riau menyuarakan, tiga permohonan, pertama, bantuan memadamkan kebakaran hutan di Riau dengan peralatan canggih mereka. Kedua, agar Malaysia memberikan kemudahan akses dan biaya bagi masyarakat Riau berobat ke negara itu karena paparan asap.Ketiga, kelompok ini meminta bantuan Malaysia menanggulangi bencana tahunan ini agar tidak lagi berulangke depan. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-031-03.json | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Penerbangan Pekanbaru Lumpuh, Kualitas Udara Berbahaya | Permintaan ini mengingat sudah miliaran rupiah dana pemerintah Indonesia dikucurkan namun asap tetap tidak teratasi. “Kenapa ke Malaysia? Kita kecewa dengan pemerintah Indonesia karena 18 tahun tidak jelas juga program pemerintah mengatasi bencana ini. Sepertinya Riau ditinggalkan Jakarta. Maka, negara terdekat dengan Riau, ya Malaysia,” katanya.Surat itupun diterima Konsul Malaysia Encik Hardi bin Hamdin. Kata Hendri, Pemerintah Malaysia akan merespon surat ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-039-03.json | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | [CLS] Hutan bakau Mageloo, Ndete, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, NTT ini selalu jadi pilihan warga bertamasya di hari libur.Seperti pada Minggu (6/6/2021), sejumlah orang menikmati pesisir pantai berpasir putih setelah berjalan sekitar 500 meter di atas jembatan bambu yang membentang di tengah rimbunan pohon bakau Mageloo.Keindahan tempat wisata ini membuat Maumere Jazz Festival digelar di pantainya. Tercatat artis jazz papan atas tanah air tampil memikat puluhan ribu orang yang datang menyaksikan pentas musik gratis ini.“Sejak pandemi COVID-19 melanda, tempat wisata ini sepi pengunjung,” kata Anselina Nona pemilik hutan bakau Mageloo saat berbincang bersama Mongabay Indonesia di pondok sederhananya, Minggu (30/5/2021).Anselina hanya mengutip biaya Rp5 ribu per orang, bahkan menggratiskan kepada yang tidak mampu. Sebelum pandemi, dia bisa mendapat pemasukan hingga Rp500 ribu sehari saat hari libur. Sejak pandemi pendapatannya menurun hingga setengahnya.Pendapatan itu disisihkan Rp2 juta penggantian bambu jembatan yang sudah lapuk setiap 6 bulan sekali.baca : Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo Menjaga WarisanDua tahun sudah, tepatnya pada 6 Maret 2019, Viktor Emanuel Raiyon atau Baba Akong, pencinta bakau yang menghutankan Mageloo meninggalkan warisan ekosistem mangrove.Almarhum pernah mengatakan kita tidak boleh lari dari alam, dan harus dekat dengan alam dengan mengubah itu cara kita memperlakukan alam.Beliau memang layak dikenang. Pada tahun 2008, ia meraih penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.Pada 2009, ia juga mendapatkan penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-039-03.json | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Upayanya menghutankan bakau Mageloo juga meraih Juara I Film Dokumenter Metro TV Program Presiden “Hijaulah Indonesiaku” berjudul “Prahara Tsunami Bertabur Bakau”.“Saya bangga dengan ajak bapak menanam bakau. Kami berdua bisa makan bersama presiden di Istana Negara. Ini sebuah kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat kecil ini,” ucap Anselina, isteri almarhum.baca juga : Samsul dan Samsir, Para Penjaga Hutan Mangrove Langkat Malah Terjerat Hukum Bila ada desa atau dari pemerintah dan lembaga swasta, Anselina bisa membangun pondok agar masyarakat bisa berjualan di lokasi ini.Ia katakan ada pastor yang memelihara ikan bandeng di danau yang berada di tengah hutan bakau. Makanya,sekeliling danau dipagari dengan bambu.“Saya ada sertifikat di kawasan hutan mangrove ini. Kalau dijadikan aset desa saya tidak mengizinkan. Jalan masuk dari jalan negara menuju hutan mangrove juga telah saya beli,” ucapnya.Anselina tegaskan tetap menjaga warisan yang ditinggalkan almarhum suaminya. Kecintaannya akan bakau tumbuh berkat sang suami akan ia wariskan kepada tiga anak dan cucunya.Dia rutin menanam bakau setiap tahunnya di lokasi yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya tersebut. Terdata 9 juta pohon bakau di hutan mangrove Mageloo seluas sekitar 35 ha ini.“Saya dan anak-anak saya tetap semangat melanjutkan karya suami saya. Kami akan terus menanam dan menanam sebab hutan bakau ini menyelamatkan manusia dan alam dari bahaya abrasi,” ucapnya.menarik dibaca : Para Perempuan Pencari Kepiting dari Hutan Mangrove Merauke Ramai DikunjungiSebelum pandemi, banyak wisatawan asing juga menyambangi lokasi ini. Beberapa menteri dan Dirut bank pemerintah juga pernah datang mengunjungi hutan bakau saat acara festival musik jazz. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-039-03.json | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Acara yang digelar Minggu (16/10/2020) di tengah hutan bakau ini menghadirkan artis jazz papan atas nasional. Kepala Bappenas, Ketua Komisi IX DPR RI serta Gubernur NTT pun melakukan penanaman bakau di tempat ini.Bahkan Kepala BNPB Doni Monardo di sela-sela kunjungan ke lokasi bencana di Adonara, Flores Timur dan Lembata pun menyempatkan diri mampir ke hutan bakau ini.Doni ikut menanam bakau dan meminta kepada Anselina untuk merawatnya hingga tumbuh besar. Dirinya berjanji akan datang lagi ke hutan bakau ini.Anselina mengaku mau menata tempat wisata ini menjadi lebih baik namun terkendala dana.Rimbunnya bakau membuat lebah pun bersarang di pohon-pohon bakau. Kerang dan ikan melimpah di kawasan ini.Anak almarhum Baba Akong, Alfonso Doni Raiyon mengaku melarang nelayan melepas pukat di sekitar hutan bakau agar ikan-ikan kecil dan yang sedang bertelur tidak terkena jaring.Doni mengaku banyak monyet termasuk monyet ekor panjang juga berada di hutan bakau ini. Ia sebutkan,apabila setiap hari diberi makan makan monyetnya akan berkerumun di jalan di dekat hutan bakau sebelah utara rumahnya.“Potensinya besar apabila ditata dengan baik namun kami tidak memiliki dana. Apalagi saat pandemi Corona ini kunjungan wisatawan lokal juga menurun,” ungkapnya.Doni mengaku, tidak memungut biaya apabila pengunjung yang datang tidak memiliki uang. Pengunjung pun diminta agar tidak membuang sampah plastik di areal hutan bakau termasuk di pesisir pantai berpasir putih.baca juga : Gurihnya Kerupuk Jeruju dari Hutan Mangrove Lubuk Kertang Berbagai JenisSemenjak 1992, satu demi satu pohon bakau ditanam almarhum Baba Akong bersama istri.Selama 28 tahun menanam bakau dan menghutankan beberapa wilayah di Indonesia membuat Baba Akong menamai sendiri 15 jenis bakau dalam bahasa Indonesia. Bahkan ia paham benar manfaat dari setiap jenisnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-039-03.json | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Ada empat jenis bakau Akar Tongkat serta Bunga Warna Merah Muda. Ada juga dua jenis bakau Akar Papan yakni kulitnya warna hitam dan warna cokelat.Selain itu ada bakau Akar Nafas, Akar Lutut, Kacang Hijau,Santigi, Gaharu, Buah Jeruk, Biji Lamtoro, Pandan Laut dan bakau Waru Laut.Anselina mengaku pihaknya pun bersama kelompok Pantai Lestari mendapatkan program penanaman bakau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020 lalu. Kepala UPT KPH Sikka dan staf juga turun langsung ikut menanam bakau.Doni sang anak menimpali, sekarang tidak ada sistem proyek saat menanam bakau. Uangnya langsung ditransfer ke kelompok dan staf KLHK datang cek di lokasi selain foto terkait kondisi bakau yang ditanam.Dulu, jelasnya, banyak proyek pemerintah berdana besar terkait penanaman bakau, namun kebanyakan gagal dan bakau yang ditanam mati.“Sejak 2 tahun lalu bakau terserang hama ulat berwarna merah berukuran kecil. Kami punya 10 ribu anakan habis terserang hama. Meskipun bakau tumbuh besar tetapi batangnya keropos,” ujarnya. Meski begitu, mereka tidak putus asa dan terus menanam bakau di dalam polybag.baca juga : Kala Hutan Mangrove jadi Penyelamat Lingkungan dan Ekonomi Warga Paremas Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka, Benediktus Herry Siswadi mengatakan KLHK meluncurkan program padat karya penanaman bakau bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.Herry sapaannya menjelaskan, Kabupaten Sikka mendapatkan jatah penanaman 30 ribu propagul dan bibit bakau pada lahan 20 ha. Untuk Desa Reroroja Kecamatan Magepanda seluas 10 ha dengan 10 ribu anakan oleh kelompok tani Pantai Lestari beranggotakan 10 orang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-039-03.json | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Hutan Mangrove Mageloo, Perjuangan Peraih Kalpataru Menghutankan Pesisir Pantai | Untuk Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda seluas 5 ha dengan jumlah anakan 5 ribu yang dilakukan kelompok tani Cinta Alam beranggotakan 15 orang. Sedangkan di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok dilaksanakan oleh kelompok tani Poma Laut sebanyak 15 orang dengan luas lahan 5 ha.“Kelompok di Desa Reroroja merupakan kelompok aktif dan terus bersemangat menanam bakau meskipun tidak ada dana dari pemerintah. Tanaman bakau yang rusak akibat banjir pun mereka ganti dengan yang baru lagi,” tambahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-046-19.json | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | [CLS] Penyelundupan lebih dari 7.000 burung liar lewat Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), menuju Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Adisutjipto Yogyakarta, terjadi 11 dan 12 Juni lalu.Ribuan burung ini bisa ‘terbang’ tanpa mengantongi dokumen lengkap, hanya memegang surat kesehatan hewan dari Karantina Pertanian Kelas 1 Medan, di Kualanamu.Surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri (SATS-DN) tidak ada keluar Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut). Karantina Pertanian tidak mengecek asal usul satwa.Pengiriman ribuan burung dari Sumatera Utara ke Jawa ini, terendus Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Data petugas karantina, dalam sepekan terakhir setidaknya ada beberapa kali pengiriman ribuan burung liar dari Sumut ke Jawa melalui dua bandara, yaitu, Bandara Halim pengiriman 11 Juni 2020, dan Bandara Adisutjipto pada 12 Juni 2020.Petugas Karantina bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jakarta dan petugas dari Yogyakarta bergerak dan berupaya mengamankan burung-burung ini. Untuk pengiriman ribuan burung dari Bandara Kualanamu ke Halim, Jakarta, gagal penyitaan, karena ada larangan masuk.Sedang, petugas di Bandara Adisutjipto berhasil mengamankan barang bukti satu koli, walau tidak semua karena keburu diangkut pergi si penerima barang di Yogyakarta.Dari berkas yang diperoleh, pengirim bernama Su dengan alamat Medan, Sumut. Su mengirimkan 7.000 lebih burung liar ke Yogyakarta, tiga kali . Pertama, atas nama Su dengan penerima atas Sam kirim 1.900 burung. Kedua, penerima Jo sebanyak 3.019 burung berbagai jenis, dan ketiga, 2.200 burung dengan penerima, Con. Petugas Gakkum KLHK Wilayah Sumatera mengamankan ribuan burung dari Aceh Tengah ke Sumut. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-046-19.json | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Siapakah Su? Data dari FLIGHT Protecting Indonesia’s Birds, dia pedagang burung di Sumut, dan mengantongi Izin penangkaran burung BBKSDA Sumut.Berdasarkan investigasi FLIGHT Protecting Indonesia’s Birds, burung-burung kuat dugaan dari alam untuk diperjualbelikan.Terbongkarnya pengiriman ribuan burung liar dari Sumut ke Pulau Jawa melalui Bandara Kualanamu tanpa mengantongi dokumen lengkap ini, membuat BBKSDA Sumut panik. Apalagi, sempat ada pembahasan di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Setelah itu, ada informasi pengiriman burung lagi. Bidang teknis BBKSDA Sumut lalu menyita 2.300 burung yang diduga diburu dari alam ini. Burung yang tersita itu rencana dikirim ke Jawa lagi melalui Bandara Kualanamu, Senin (15/6/20), tiga hari pasca penyelundupan 7.000 lebih burung ke Yogyakarta dan Halim.Irzal Azhar, Kepala Bidang Teknis BBKSDA Sumut melalui keterangan tertulis yang dikirimkan humas BBKSDA Sumut mengatakan, pengamanan ribuan burung liar itu di area Cargo Bandara Kualanamu.Ketika pemeriksaan, ternyata pengiriman tidak dilengkapi dokumen SATS-DN. Seluruh barang bukti, katanya, diamankan. Sayangnya, tidak semua burung selamat, sebagian mati.Untuk ratusan burung yang mati langsung dikubur. Yang masih hidup lepas liar di TWA Sibolangit, Deli Serdang.Ribuan burung dikemas dalam beberapa tempat, 44 keranjang kecil berisi 1.700 ciblek (perenjak Jawa). Dari jumlah itu, 516 mati, dan 1.184 hidup. Selanjutnya, 20 keranjang kecil berisi 600 gelatik batu, 300 mati.Ketika menanyakan soal pengawasan pemilik izin penangkaran burung, dia tak merespon.Dalam sebulan puluhan ribu burung diselundupkan lewat Sumut ke Jawa. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia Perketat pengawasanMarison Guchiano, Direktur Eksekutif FLIGHT Protecting Indonesia’s Birds menyatakan, penyitaan burung oleh BBKSDA Sumut, merupakan puncak gunung es dari penyelundupan burung liar Sumatera ke Jawa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-046-19.json | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | “Itu hanya sebagian kecil berhasil diungkap.”Bandara Kualanamu, katanya, punya celah besar bagi penyelundupan burung liar, di antara bandara-bandara lain di Sumatera.Dia curiga ada aparat yang bermain meloloskan burung-burung ini.BBKSDA Sumut, katanya, seharusnya bisa lebih ketat mengawasi pedagang-pedagang burung di Sumut. Sebagian besar burung itu dari pedagang-pedagang berizin penangkaran.Kalau pengawasan ketat dan lebih dekat, katanya, makin mempersempit ruang gerak dari penyelundupan ribuan burung ini. BBKSDA Sumut, katanya, tidak perlu menunggu di bandara, tetapi bisa selalu diawasi di gudang pedagang-pedagang burung ini.Secara keseluruhan, katanya, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama di bawah Direktorat Jendral Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, sudah bagus.Di BKSDA Sumatera, katanya, berperan dalam penuntasan atau pembongkaran penyelundupan burung ke Jawa. Namun, dia khawatir kerja BBKSDA Sumut, karena banyak burung diselundupkan melalui Bandara Kualanamu ke Jawa.“Karantina Medan dan BBKSDA Sumut bisa diperiksa terkait maraknya penyelundupan burung ke Jawa.”Pengawasan di Bandara Kualanamu juga lemah. Contoh, pedagang yang menyelundupkan berbagai jenis burung tinggal di Pekanbaru. Karena jalur penyelundupan melalui Bandara Sultan Syarif di Riau, sulit, mereka gunakan Bandara Kualanamu.“Jadi, burung-burung ini dari Pekanbaru dikirim ke Medan, diterbangkan melalui Bandara Kualanamu, dan diselundupkan ke Jawa. Mengapa bisa begitu? Jawabnya karena mereka melihat sangat mudah pengiriman burung melalui Bandara Kualanamu,” kata Marison.Di Sumut, katanya, setidaknya ada empat pemain besar penyelundupan burung dari Sumatera ke Jawa, dua dari mereka punya izin penangkaran.Dia mendesak, BBKSDA Sumut menindak tegas pemegang izin dengan mencabutnya. Kalau tidak, akan makin kuat dugaan keterlibatan lembaga ini. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-046-19.json | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Menurut Marison, dari temuan mereka, kedua pemegang izin penangkaran ini selalu pakai motif pengiriman dengan nama lain.Ada modus lain, jaringan penyelundupan burung yang belum berizin pakai nama pemilik izin penangkaran, dengan membayar dan memberikan sejumlah uang. Tujuannya, memudahkan dalam pengurusan izin kesehatan hewan yang akan dikirimkan ke Bandara Kualanamu. “Modus-modus ini sudah terjadi dan berlangsung lama.”Dari investigasi mereka, puluhan ribu burung liar Sumatera diselundupkan melalui Bandara Kualanamu ke jawa, diburu dari alam. Sederhananya, tak terlihat ada fasilitas penangkaran di tempat dua pemain besar yang mendapatkan izin penangkaran dari BBKSDA Sumut.Yang terlihat, mereka mempunyai kaki-kaki di berbagai daerah, seperti Aceh dan daerah lain di Sumut. Kaki-kaki ini, katanya, sebagai pengumpul yang punyai banyak pemburu mengambil dari alam. Burung lalu dikumpulkan pengepul dan kirim kepada pedagang-pedagang berizin.“Jika dalam tiga sampai empat hari mengirim ribuan burung, sudah jelas burung-burung itu bukan dari hasil penangkaran tetapi dari alam. Burung memerlukan waktu untuk reproduksi,” kata Marison.Mereka pernah mengikuti jejak mulai perburuan burung sampai kirim ke penerima, yang notabene berizin penangkaran.Dari data mereka, satu minggu dua kali pengiriman dengan jumlah sampai 10.000 burung, dari Kualanamu ke Jawa, dengan rata-rata per bulan bisa 40.000 lebih burung liar.Para penyelundup burung ini, katanya, merupakan jaringan sangat terorganisir rapi. Mereka sudah terkoneksi dengan oknum-oknum petugas, baik di Bandara Kualanamu dan bandara tujuan .Untuk penyelundupan burung dari Kualanamu menuju Bandara Halim dan Yogyakarta, katanya, perlu penelusuran. Dia sangat menghargai penyitaan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dan Balai Karantina Halim dan Bandara Adisutjipto. Mereka, katanya, berupaya tetapi ada indikasi oknum petugas di terminal kargo bermain. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-046-19.json | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Ribuan Burung ‘Terbang’ Tak Berdokumen Lengkap Lewat Kualanamu, Kok Bisa? | Keterangan foto utama: Gakkum KLHK Wilayah Sumatera sita burung pleci yang mau diselundupkan dari Aceh ke Sumut. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2023-005-13.json | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | [CLS] Sejak beratus tahun lalu suku Batak yang berdiam di sekitar pesisir Danau Toba memiliki keterikatan dengan spesies ikan asli yang ada di perairan danau tersebut. Adalah ikan batak (Neolissochilus thienemannie), jenis ikan yang sering digunakan dalam ritual dan upacara adat, maupun untuk kuliner tradisional.Degradasi lingkungan dan introduksi spesies ikan luar seperti nila dan mujair semakin meminggirkan keberadaannya. Dikarenakan kelangkaannya dan menuju kepunahan, ikan batak dilindungi sebagai spesies ikan dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021.“Masuknya jenis ikan yang bukan habitat asli menjadi kompetitor bagi ikan batak,” jelas Sekar Larashati, ahli Limnologi dan Sumberdaya Air BRIN kepada Mongabay melalui wawancara telepon.Menurutnya, penyebab populasi ikan batak di kawasan Danau Toba semakin berkurang yaitu faktor perubahan lingkungan seperti menurunnya kualitas air, masuknya limbah pertanian yang masuk ke perairan Danau Toba, penangkapan berlebihan, serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.Sebagai contoh para nelayan di Bakkara, Humbang Hasundutan saat ini mengaku sudah tak pernah lagi menemukan ikan batak di daerah tangkapan. Hanya ada tinggal ikan jenis nila dan ikan-ikan kecil yang bukan asli perairan Danau Toba. Pada Tahun 2016 Tim Pusat Penelitian Limnologi dan Sumber Daya Air LIPI pernah meneliti keberadaan Ikan Batak di Sungai Bonan Dolok, Kabupaten Samosir, yang merupakan Daerah Aliran Sungai Danau Toba“Saat itu kami tak jumpai jenis N. thienemanni di situ. Orang-orang tahunya ikan batak seperti ikan jurung, memang sekilas mirip,” sebut Sekar.Ikan batak memang berbeda dengan genus ikan tor atau yang biasa disebut ikan jurung atau ikan dewa. Jenis tor ini dijumpai di sungai-sungai di Sumatera. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-13.json | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Adapun jenis N. theimemanni memiliki badan pipih berwarna perak memanjang, terdapat 10 sisik di depan sirip punggung dan 26 sisik di sepanjang gurat sisi. Ada 10 baris pori-pori yang tidak teratur pada sisi moncong dan di bawah mata. Alur bagian belakang sampai ke bibir bawah terputus di bagian tengah.Ikan famili Cyprinidae ini merupakan ikan omnivora dan hidup di sungai beraliran deras dan jernih. Pada tahun 2020 IUCN Red List menyatakan Ikan N. Thienemannie masuk jenis yang terancam punah.Rachmad, Sihombing dan Sabariyah dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (2019) menemukan ikan batak sebanyak 25 ekor jantan dan 13 ekor betina dengan ukuran panjang sekitar 16 cm – 41,9 cm di tiga sungai di tiga kabupaten di Sumatera Utara. Baca juga: Swarno Lumbangaol, Pulang Kampung buat Lestarikan ‘ihan Batak’ Fungsi ikan batak dari sisi antropologisLalu bagaimana agar ikan batak dapat dilestarikan keberadaanya? Robert Sibarani, Guru Besar Antropologi Universitas Sumatera Utara menyebut kearifan lokal masyarakat lokal dapat menjadi alternatif penyelamatan.“Dulu semua kegiatan upacara memakai ikan, mulai dari siklus kelahiran hingga kematian. Orang Batak menggunakan ikan batak sebagai sajian dalam pesta,” jelasnya.Dalam Horja Mangupaupa atau upacara perkawinan adat Batak Toba, keluarga calon pengantin wanita menyajikan ikan ini ke calon pengantin pria. Sebaliknya pengantin pria memberikan persembahan berupa daging kerbau.Filosofinya, Ikan batak adalah simbol Boru Muli, pengantin wanita (oroan), dan pemberian ikan batak ke pria disebut sebagai Ulu ni Dekke Mulak. “Kini ikan batak sudah langka, harga per ekor mencapai jutaan rupiah, sehingga upacara memakai ikan batak perlahan ditinggalkan, diganti ikan mas, daging kerbau, atau babi. Pergeseran ini sudah berlangsung sejak 70-80 tahun lalu,” ungkap Robert. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-13.json | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Dalam upacara adat, ikan batak disajikan dalam bentuk arsik’ yaitu sajian ikan bumbu kuning dengan campuran rempah-rempah.Mitos yang berkembang di warga Desa Bonan Dolok, Samosir percaya ikan batak hanya keluar pada waktu tertentu. Bagi mereka yang melihat ikan itu akan mendapat rezeki atau keberuntungan.Penangkapannya pun tak boleh sembarangan. Hanya dikonsumsi untuk mengobati penyakit tertentu, lewat doa dan upacara di lokasi dimana ikan batak itu ditangkap.“Ikan yang berada di dekat pohon beringin tak boleh sembarangan diambil atau ditangkap. Kalau ikan sengaja ditangkap, dimasak 7 hari tujuh malampun ikan gak akan matang. Akan ada bala bagi mereka yang memakan,” sebut Robert.Dia menilai mitos semacam itu bisa jadi alternatif dalam pelestarian ikan batak di habitat alaminya dan mengurangi penangkapan berlebihan. Robert pun menyebut perlunya upaya budidaya agar generasi mendatang dapat mengenal ikan batak. Baca juga: ‘Mardekke-dekke’, Tradisi Batak Gotong Royong Panen Ikan Lokasi budidayaUntuk mencari lokasi budidaya yang sesuai dengan kesesuaian habitat alaminya, maka diperlukan aliran air yang masih alami, jernih dan kaya oksigen.Sekar Larashati menyarankan lokasi di perairan Desa Bonan Dolok. Sebagai kelompok ikan tawar divisi primer, ikan ini cocok dengan habitat di sungai dan danau di kawasan pegunungan. “Desa Bonan Dolok berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi ikan batak,” sebut lulusan program doktor Denmark Technical University ini.Bonan Dolok di Kecamatan Sianjur Mulamula, Samosir adalah desa yang berada di pinggir Danau Toba. Ia memiliki lanskap yang baik, dikelilingi perbukitan, persawahan tradisional, dan terdapat air terjun.“Ekosistemnya masih terjaga, juga tumbuh pohon di sekitar sungai yang menjadi sumber makanan alami ikan batak. Airnya mengalir sepanjang tahun, dan bagian hulu masih hutan alami,” lanjutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-13.json | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Menolak Ikan Batak Punah, Apa yang Perlu Dilakukan? | Dia meyakini bahwa konservasi habitat ikan batak akan melindungi biota lain yang hidup di sekitarnya, seperti keong dan cacing.Bila Bonan Dolok dijadikan kawasan konservasi ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya pembuangan limbah domestik (rumah tangga), limbah industri, dan aktivitas penambangan. Selain itu pemerintah perlu kerjasama dengan masyarakat lokal untuk menjaga ekosistem agar memberi dampak positif bagi kualitas air di hilir (Danau Toba).“Upaya konservasi mesti berdasarkan kajian dan penelitian. Perlu juga keterlibatan warga sekitar, dan didukung dan menjadi program prioritas pemerintah setempat,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0] |
2013-052-06.json | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | [CLS] Mengapa menonton atraksi lumba-lumba itu tidak mendidik anak-anak? Bagi kebanyakan orang, mungkin hal ini adalah sesuatu yang sepele. Namun Sujatha Ramakrishna, M.D. penulis buku Raising Kids Who Love Animals, memiliki penjelasan gamblang soal ini. Jika Anda harus menjelaskan kepada anak-anak anda, mengapa atraksi lumba-lumba itu tidak berguna untuk menambah wawasan, tulisan ini bisa anda jadikan referensi untuk menjelaskannya secara mudah dan sederhana.Seorang mantan pelatih lumba-lumba bernama Ric O’Barry, yang sangat lama melatih mamalia laut ini di acara televisi berjudul Flipper, kini telah menjadi seorang aktivis yang sangat vokal dan menentang pelatihan lumba-lumba di dalam kurungan. Ric mencatat bahwa echolocation itulah penderitaan utama dari hewan-hewan ini, dan ia percaya bahwa keberadaan dinding solid di sekitar mereka menumpulkan gelombang dan sensorik lumba-lumba, dan hal ini adalah merupakan sebuah bentuk kekejaman terhadap hewan.Ahli lain telah menemukan bahwa mamalia laut yang tinggal di penangkaran jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan keturunan yang sehat dibandingkan dengan mereka yang tinggal di laut terbuka. Lumba-lumba yang tinggal di kawasan terbatas juga menunjukkan masalah perilaku yang parah, hal ini tak ubahnya seperti berenang dengan mata tertutup ketika mereka bosan, dan menyerang satu sama lain atau manusia yang melatih mereka saat mereka gelisah. Perilaku abnormal ini adalah tanda-tanda bahwa hewan mengalami tekanan fisik dan emosional seperti layaknya manusia.Sementara di lingkungan alami mereka, lumba-lumba hidup di lingkungan besar yang memiliki struktur sosial yang kompleks. Mereka memiliki teman dan musuh, dan belajar dari satu sama lain. Para ilmuwan bahkan percaya bahwa mereka memiliki budaya, dalam arti bahwa pemberian makanan tertentu dan perilaku bermain yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-052-06.json | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Lumba-lumba liar menikmati setiap lautan di dunia sebagai habitat alami mereka. Mereka berkomunikasi satu sama lain dalam jarak bermil-mil, dan bisa berenang sejauh mungkin sesuka hati mereka dalam mencari makanan, teman, atau sekedar untuk menghabiskan sore mereka. Ini tidak mengherankan bahwa mereka mengalami masalah kesehatan dan perilaku ketika mereka dipaksa untuk berenang di kolam kecil setiap hari, dan hanya memiliki beberapa satwa lain untuk menemani mereka.Pemilik atraksi satwa yang memungkinkan masyarakat untuk memberi makan dan berinteraksi dengan lumba-lumba memanfaatkan fakta bahwa orang-orang memiliki daya tarik luar biasa kuat untuk makhluk-makhluk laut. Tapi sebelum menikmati atraksi satwa dan lumba-lumba, orang tua harus mempertimbangkan penderitaan bahwa hewan-hewan ini harus bertahan hidup dalam rangka untuk memberikan hiburan yang berlangsung beberapa menit saja bagi keluarga mereka. Mereka juga mungkin ingin untuk berpikir tentang bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan tersebut mempengaruhi perkembangan kasih sayang pada anak-anak mereka.Anak-anak yang mencintai binatang jelas senang melihat lumba-lumba secara langsung. Namun, menonton lompatan lumba-lumba ke udara atas perintah perintah pelatihnya, atau mengajak anak Anda untuk naik ke punggungnya dan melintasi air adalah memperlakukan binatang liar sebagai obyek untuk hiburan Anda sendiri, dan bukannya menghormatinya sebagai seorang individu yang memiliki keingian dan kebutuhan sendiri. Memperlakukan makhluk hidup sedemikian rupa memiliki efek merugikan pada perkembangan empati pada anak-anak, karena tidak mengajarkan mereka untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan terhadap diri kita sendiri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-052-06.json | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Menonton Atraksi Lumba-Lumba Mengajarkan Kekejaman Kepada Putra-Putri Anda | Melakukan perjalanan untuk mengunjungi hewan-hewan dalam lingkungan alam asli mereka, dan berinteraksi dengan mereka di lingkungan mereka, adalah pilihan yang jauh lebih baik bagi keluarga dan anak-anak. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa paus atau lumba-lumba akan terlihat pada setiap tur yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang mengajak menonton paus, dan bagi beberapa orang hal ini mungkin mengecewakan. Namun, dikelilingi oleh laut terbuka yang menjadi lingkungan asli lumba-lumba adalah sebuah pengalaman yang jauh lebih menyenangkan dan tidak merugikan mahluk lain. Hal ini juga mengajarkan anak-anak lebih banyak tentang sifat asli dari mamalia laut, karena mereka bisa melihat satwa-satwa ini hidup di habitat asli mereka dan menampilkan perilaku alami.Mendatangi sebuah fasilitas di mana lumba-lumba disimpan sebagai tawanan di dalam akuarium jelas meningkatkan kemungkinan bahwa anak-anak Anda akan bisa melihat salah satu dari dekat, tetapi juga mengirim mereka pesan implisit bahwa kenyamanan, hiburan, dan kepuasan yang bersifat instan lebih memiliki nilai yang tinggi dalam daftar prioritas anda daripada bertindak dan berperilaku dengan kasih sayang. Di sisi lain, menghabiskan hari di laut lepas untuk mencari lumba-lumba dan paus di laut terbuka mengajarkan anak-anak untuk memiliki kesabaran, ketekunan, dan pertimbangan bagi makhluk hidup lainnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2023-009-09.json | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | [CLS] Rombongan DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRGM dan instansi terkait lain inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan ekspor arang bakau di Batam, Kepulauan Riau, 25 Januari lalu. Mereka menyegel setidaknya tiga penampungan arang bakau diduga ilegal.Diduga ratusan ribu batang bakau ditebang untuk keperluan ekspor ke Singapura dan Malaysia bahkan sampai Arab Saudi ini. Sumber arang bakau dari berbagai daerah, mulai dari Batam, Lingga, Karimun dan paling banyak dari Maranti, Riau.Rombongan DPR juga mendapati ternak ayam berada di lahan berstatus taman buru. Sudin, Ketua Komisi IV DPR memerintahkan untuk menyegel semua yang melanggar, meskipun ada bekingan.Kerusakan hutan mangrove di Kota Batam, Kepulauan Riau, jadi atensi pemerintah pusat. Tak hanya kerusakan karena penimbunan untuk pembangunan tetapi penebangan mangrove untuk arang bakau.Menindak lanjuti berabagai laporan, rombongan Komisi IV DPR mendatangi tiga lokasi perusahaan penampungan arang bakau ilegal di Batam. Dalam rombongan yang diketuai Sudin ini, ikut juga Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK.Dalam kondisi hujan lebat rombongan memasuki penampungan pertama di dekat Jembatan 5, Sembulang, Batam. Penampungan berukuran sekitar setengah lapangan bola ini tepat di tepi laut. Tampak tersusun karung putih berukuran sedang. Di dalam karung sudah berisi arang bakau siap ekspor.“Hari ini kita temukan ada tempat penampungan arang produksi hutan bakau di hutan konversi yang izin belum turun (keluar),” kata Sudin.Dia bilang, setidaknya ada 11 titik penampung arang yang akan disegel. Sudin minta para pemilik diperiksa. “Kita minta Gakkum periksa 11 titik itu, melihat kesalahan mereka dan sanksi hukumnya,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-09.json | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Saat sidak, sempat memanggil pemilik tetapi seorang pekerja mengatakan pemilik sedang pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. “Bos pulang kampung,” kata Mardi pengawas di perusahaan itu.Dia bilang, proses ekspor arang bakau ini melalui jalur resmi di Pelabuhan Batu Ampar. Surat izin berkop KLHKSidak berlanjut ke Kuala Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam, sekitar 20 menit dari lokasi pertama. Di bagian depan gerbang masuk bertuliskan PT Anugerah Makmur Persada (AMP) berada di pesisir laut.Ada gudang penampungan arang bakau dan beberapa tungku tempat pembakaran kayu jadi arang. Dari google map setidaknya perusahaan ini memiliki tiga lokasi terpisah.Sudin meradang ketika pemilik perusahaan menunjukkan surat izin nota pengangkutan arang bakau bekop logo KLHK. Sudin menanyakan kepada Rasio, Dirjen Gakum, bilang tak tahu. Bertanya ke pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri juga.“Saya minta usut logo itu.”.Sudin juga memanggil salah seorang penyidik Gakkum di Batam. Dia menanyakan penindakan selama ini karena perusahaan sudah berlangsung puluhan tahun.Setidaknya seharian itu rombongan menyegel tiga penampungan arang bakau siap ekspor ke berbagai negara. Di lokasi terakhir arang bakau sudah dikemas kardus bertuliskan bahasa Mandarin, dengan label ‘made in Indonesia’. Roy, sapaan akrab Rasio mengatakan, perusahaan ekspor ini berada di kawasan hutan produksi konversi yang tidak ada izin sama sekali. Mereka melanggar setidaknya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.Dia akan menurunkan penyidik KLHK untuk melakukan pemeriksaan di 11 lokasi yang terindikasi terjadi kegiatan ilegal itu.Junaidi, pemilik AMP mengatakan, perusahaan hanya menerima arang jadi untuk ekspor. Sedangkan dokumen produksi arang atau dapur berada di lokasi produksi. “Arang bakau ini dari Meranti, Lingga dan Karimun, ada juga Batam,” katanya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-09.json | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Penampungan Arang Bakau Diduga Ilegal di Batam Kena Segel | Arang bakau itu mereka ekspor ke Jepang, Taiwan, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi. “Satu bulan kita bisa kirim 30-an kontainer, satu kontainer 800 karung. Kita beli satu kilogram Rp5.000,” katanya.Kalau sebulan 30 kontainer, satu bulan setidaknya 24.000 karung alias pertahun 288.000 karung.“Kita ekspor dari Pelabuhan roro Sekupang dan Batu Ampar.” Junaidi enggan menyebutkan harga jual di luar negeri satu karung arang bakau.Dia bilang, di Tembelan aka nada dapur. “Sudah dibangun, sudah dapat izin juga, kalau itu saya produksi sendiri,” katanya.Junaidi sudah bekerja puluhan tahun di usaha arang bakau. Untuk usaha AMP baru tujuh tahun.Hendrik Hermawan, pendiri Akar Bhumi Indonesia mengatakan, pemerintah daerah seperti kecolongan dalam kasus ini karena penampungan arang bakau ekspor ini sudah puluhan tahun.“Apakah pemerintah daerah buta atau dibutakan? Kenapa ini dibiarkan, pemerintah bisa kita sebut kecolongan,” katanya.Selain arang bakau, penimbunan mangrove Ilegal banyak terjadi di Batam. “Kita minta DPR juga memperhatikan kerusakan mangrove dari penimbunan (reklamasi) untuk pembangunan di Batam,” katanya. ******* [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | [CLS] Selama dua puluh tahun terakhir Indonesia telah kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutannya, lebih luas dari Negara Inggris. Sebagian besar deforestasi dipicu oleh penebangan untuk pasar ekspor atau internasional. Data dari Bank Dunia menyebutkan, proporsi besar dari penebangan tersebut bersifat ilegal.Ketika angka deforestasi telah menurun sejak akhir 1990-an, penebangan liar tetap menjadi masalah di Indonesia. Kenyataannya, penebangan liar menjadi salah satu tantangan untuk Indonesia dalam pertemuan target pengurangan emisi gas rumah kaca seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: pada 2009, Presiden Indonesia berjanji secara sepihak untuk mengurangi emisi Indonesia sebesar 26 % hingga tahun 2020.Membatasi penebangan liar mungkin terlihat mudah: mempekerjakan lebih banyak polisi hutan untuk melakukan patroli, memperbanyak denda, mengusut kasus, dan mengimplementasikan sistem pelacakan kayu yang sah atau legal. Namun dasar dari masalah penebangan liar di Indonesia adalah sesuatu yang lebih besar: kebijakan lahan.Sejumlah besar hutan Indonesia dimiliki oleh Negara, yang dalam sejarah telah tercatat membagi-bagikan lahan untuk konsesi dalam jumlah besar- seringkali seluas puluhan ribu hektar- kepada perusahaan penebangan kayu. Masyarakat lokal seringkali kalah, dan meninggalkan beberapa orang yang mencari kesempatan dengan menebang kayu illegal. Tanpa hak yang jelas mengenai lahan, masyarakat kurang terdorong untuk menolak penebangan liar atau mengelola hutannya untuk jangka panjang. Model semacam ini -yang telah berkontribusi pada ditinggalkannya pengawasan terhadap kepemilikan lahan tradisional atau lahan adat di banyak daerah- telah mendorong perusakan ekosistem Indonesia yang kaya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Apakah ini bisa diubah? Ada tanda bahwa kondisi semacam ini bisa berubah. Indonesia mulai melihat pergeseran kembali ke model pengelolaan hutan tradisional di beberapa area. Saat hal tersebut dilakukan, hutan kembali pulih. Misalnya hutan rakyat di Jawa, untuk pertama kalinya setelah beberapa generasi, hutan rakyat kembali tumbuh. Dengan diberikan kesempatan untuk ‘memiliki’ hutan, masyarakat Jawa menjadi tertarik untuk melakukan reboisasi untuk produksi kayu dan keuntungan lainnya yang bisa didapat dari hutan.Telapak, sebuah organisasi keanggotaan yang memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia, mengerti permasalahan ini dengan baik. Telapak mendorong gerakan community-logging sebagai rezim baru pengelolaan hutan Indonesia. Telapak melihat pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai solusi untuk memberantas penebangan liar dan di saat yang bersamaan menciptakan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan.Perhatian Telapak pada community logging terlihat dalam kerja advokasi dan kampanye melawan penebangan liar. Setelah beberapa seri dari kampanye yang cukup menarik perhatian -termasuk salah satunya yang menyebabkan Ambrosius Ruwindrijarto (“Ruwi”) diculik dan disiksa oleh preman yang disewa oleh cukong kayu lokal- Telapak memutuskan bahwa tidak hanya mengekspos permasalahan lingkungan tetapi juga perlu untuk mempromosikan solusi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Telapak menyertakan pengamanan dan perlindungan kepemilikan hutan oleh masyarakat serta hak mereka untuk mengelola hutan menjadi salah satu tujuan organisasi. Dengan cakupan yang lebih luas tentunya kerja yang dilakukan lebih kompleks dari sekedar advokasi. Telapak harus bekerja untuk mebangun kapasitas teknis di tingkat masyarakat, mendorong reformasi hukum, terjun ke bidang politik, dan membangun model bisnis yang dapat mempertahankan dan memelihara pengelolaan hutan oleh masyarakat. Jalan yang ditempuh menantang dan berliku, namun Telapak terus berkembang: anggotanya kini telah mengelola lebih dari 200,000 hektar hutan di Jawa, Lombok, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kerja Telapak juga diperluas selain sektor hutan, termasuk perikanan, perdagangan ikan hias, dan media massa. Sementara itu, Telapak juga tetap melanjutkan kampanyenya, termasuk mengekspos penebangan liar dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat.Dalam percakapan berseri dengan Rhett Butler dari mongabay.com, Ruwi mendiskusikan evolusi dari Telapak dan apa yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam Indonesia.WAWANCARA DENGAN MANTAN PRESIDEN TELAPAK AMBROSIUS RUWINDRIJARTO Mongabay.com: Apa latar belakang yang membuat Anda membentuk Telapak?Ruwi: Dulu saya aktif dalam organisasi mahasis pecinta alam di Institut Pertanian Bogor, IPB. Mungkin ini adalah motivasi terbesar bagi saya, bersama dengan lima teman lainnya, kami kemudian memulai Telapak pada 1996. Telapak muncul dari kesamaan hobi kami yaitu menikmati alam dan hasrat kami untuk tetap menjalin persahabatan setelah kami lulus dari kampus.Mongabay.com: Apakah Telapak pada mulanya adalah kelompok aktivis yang melakukan investigasi? | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Pada awalnya, Telapak berbentuk yayasan, didirikan oleh 6 orang yang bersahabat di organisasi mahasiswa pecinta alam, Lawalata-IPB. Seharusnya kelompok tersebut fokus pada penelitian alam dan kegiatan outdoor¬-tempat dimana temah-teman bisa melakukan hobi mereka seperti mendaki gunung, memanjat, trekking hutan, dan mengamati kehidupan satwa liar, seperti pada permulaannya pada tahun kedua Telapak memulai bekerja secara spesifik pada investigasi hutan dan kampanye. Salah satu proyek pertama adalah membentuk jaringan dan mengkampanye konsesi HPH di Indonesia, didukung oleh USAID-didanai oleh BSP Kemala. Jaringan penyelidik Telapak kemudian fokus pada investigasi penebangan liar, bekerja dengan Environmental Investigation Agency (EIA) yang berbasis di London.Mongabay.com: Komitmen untuk menyelamatkan hutan kemudian diuji pada tahun 1999 saat terjadi insiden di dekat Tanjung Puting. Bisakah diceritakan apa yang terjadi saat itu?Ruwi: Saya dan teman dari EIA, Faith Doherty, berhadapan dengan grup Tanjung Lingga, yang merupakan bos dari penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Putting dan banyak daerah lainnya di Kalimantan. Perusahaan tersebut membayar preman untuk membawa kami dari hotel ke kantor mereka tempat dimana kemudian kami diserang dan ditahan selama berjam-jam. Perusahaan tersebut menguasai seluruh kota dan akhirnya menyerahkan kami pada polisi -dalam kasus ini Divisi Investigasi Kriminal. Perusahaan berpikir bahwa divisi spesial di kepolisian lokal akan mengikuti apapun yang mereka perintahkan. Tapi divisi investigasi kriminal ini kemudian melindungi kami. | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Tiga hari kemudian terjadi ‘tarik tambang’ antara divisi investigasi kriminal dan petugas polisi lainnya, aparat militer, serta preman perusahaan. Kami ditahan di bagian investigasi kriminal karena kantor dikelilingi oleh kerumunan massa, yang dibayar oleh perusahaan. Akhirnya kami bisa meninggalkan tempat itu dan terbang kembali ke Jakarta. Itu bisa terjadi setelah banyak negosiasi dan dengan banyak tekanan dari Jakarta seperti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kedutaan Inggris. Bahkan Presiden Gus Dur ikut memperhatikan hal ini dan membuat pernyataan publik mengenai penculikan dan penyiksaan.Mongabay.com: Apakah para pelaku akhirnya dihukum?Ruwi: Sugianto yang merupakan orang utama di perusahaan yang dimiliki oleh Abdul Rasjid, mendapat hukuman yang sangat ringan dari pengadilan daerah. Dia mendapat hukuman beberapa bulan masa percobaan. Abdul Rasjid tidak pernah diproses secara hukum. Sugianto kemudian terpilih menjadi Bupati Kotawaringin Barat. Kemenangannya dalam pemilu ditentang oleh lawan politiknya karena dugaan money politics dan Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Sugianto. Tetapi kemudian Sugianto naik banding dan kasusnya saat ini belum tuntas. Kemungkinan ia akan tetap mendapatkan posisi dan menjabat sebagai bupati.Mongabay.com: Tetapi insiden itu tidak menghentikan Telapak untuk melakukan investigasi?Ruwi: Ya. Telapak menggunakan insiden tersebut sebagai momen untuk membawa kampanye ke masyrakat luas. Insiden tersebut juga memberikan kesempatan bagi Telapak untuk mengekspos kejahatan hutan dan cakupan kompleksitasnya, termasuk pemerintah yang lemah, korupsi, dan kekerasan.Mongabay.com: Apa saja temuan investigasi yang terbaru? | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Baru-baru ini Telapak memfokuskan investigasi pada kejahatan hutan di Papua. Ini termasuk konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penyelundupan kayu keluar dari Papua langsung ke negara lain, dan pemerintahan yang buruk terutama menyangkut kehutanan dan pengunaan lahan.Pengelolaan hutan oleh masyarakatMongabay.com: Mengapa Telapak kemudian menetapkan pengelolaan hutan oleh masyarakat menjadi salah satu area kerja?Ruwi: Pada 2006, kami menyimpulkan bahwa perlu ada kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan dan deforestasi. Sementara kita sangat kuat dalam investigasi, kamapnye, dan advokasi, kami merasa perlu untuk mempromosikan argumen-argumen atau solusi. Dalam hal ini solusi yang kami tawarkan adalah paradigma kehutanan yang baru yaitu pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat. Kami menyebutnya sebagai communty-logging, berlawanan dengan pendekatan sebelumnya yaitu negara yang mengklaim kepemilikan hutan dan kemudian memberikannya untuk konsesi industri kayu atau mengubahnya menjadi perkebunan atau area pertambangan.Tahun itu, Telapak meluncurkan kampanye “from illegal logging to community logging”. Kami berpendapat bahwa untuk dapat menyentuh penebangan ilegal dan destruktif di lapangan, kita membutuhkan dan harus mendukung pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan kayu sebagai produk utama dari hutan, suka atau tidak suka. Kayulah yang menyebabkan semua permasalahan. Kayu adalah produk yang dicari oleh konsesi, penebang liar, dan bahkan perusahaan perkebunan. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa proyek perkebunan kelapa sawit terkadang hanya kedok untuk mendapatkan ijin yang dibutuhkan untuk ‘membersihkan’ hutan dan memanen kayu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Dalam mendorong kampanye baru ini Telapak mengandalkan pengalaman praktek dari community logging yang sukese oleh Koperasi Hutan Jaya Lestari di Sulawesi Tenggara dan juga beberapa tempat lainnya, serta sebuah badan yang fokus pada community forestry yang telah lama dipraktekan di Indonesia. Social forestry atau community-based forestry telah didukung selama beberapa dekade di Indonesia oleh LSM-LSM, lembaga donor, dan bahkan instansi pemerintah.Mongabay.com: Bagaimana model tersebut bekerja?Ruwi: Saat kami ingin mengarusutamakan community logging sebagai rezim pengelolaan hutan yang baru di Indonesia, kami mencoba menyederhanakan modelnya menjadi beberapa tahap:1 . Mengamankan dan atau melindungi kepimilikan atau hak pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat.2. Investasi sosisl untuk mengorganisir masyarakt membentuk koperasi atau institusi lainnya yang akan memiliki dan mengelola hutan, berdasarkan pada kesadaran yang kuat dan kapasitas lokal.3. Investasi teknis dalam bentuk pemetaan partisipatori dan inventarisasi hutan, mengembangkan rencana pengembangan hutan, dan kebutuhan legal serta peningkatan kapasitas masyarakat.4. Investasi bisnis, yang berdasarkan pada konsep masyarakat lokal sebagai pemilik aset modal, hutan dan aspek ekologis, sosial dan budaya dari hutan tersebut.Mongabay.com: Apakah masyarakat merasa puas dengan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan yang sah dibandingkan dengan melakukan penebangan liar?Ruwi: Ya. Dan tidak hanya pemasukan yang lebih baik dan legal, tetapi juga keuntungan non-finansial yang didapat masyarakat, contohnya seperti pendirian sosial yang lebih baik, self-esteem, menjadi warga yang baik. Selain itu keuntungan bagi lingkungan dan ekosistem seperti terjaganya daerah aliran sungai, menyimpan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, dan banyak hal lainnya yang menjadi keuntungan. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Mongabay.com: Apakah perusahaan kayu melihat Telapak sebagai ancaman?Ruwi: Belum. Kami masih berjuang dengan skala kehutanan masyarakat yang masih kecil serta keuntungan bisnis yang masih sangat kecil jika dibandingkan adengan perusahaan kayu yang besar di Indonesia.Mongabay.com: Apakah produk-produk kayu tersebut sudah ada kesuksesan dengan memenangkan suatu?Ruwi: Ya. Meskipun jumlahnya sangat terbatas saat ini.Mongabay.com: Apa saja kegiatan lain Telapak?Ruwi: Kegiatan Telapak lainnya meliputi: mengembangkan model perikanan berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Prototipe yang ada adalah budidaya ikan hias yang ramah lingkungan di Bali (merupakan yang pertama di Indonesia) dan penanaman karang yang dilakukan oleh nelayan. Konsep perikanan berbasis masyarakat ini mencoba menggabungkan konservasi dan pengembangan ekonomi: usaha konservasi di area yang didanai oleh perikanan lestari yang Telapak kembangkan bersama dengan organisasi nelayan untuk mengekspor ikan hias dan budidaya karang.Aktivitas lainnya adalah pengelolaan air, Telapak bekerja dengan mitra LSM di beberapa provinsi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan negosiasi untuk permasalahan pengelolaan air, termasuk rekonsiliasi kepentingan hulu dan hilir, pemahaman yang lebih baik dalam isu sungai, dan meningkatkan kesadaran publik akan isu air. Telapak masih mengembangkan sektor ini dan Telapak belum membuat model yang dapat digunakan untuk direplikasi .Telapak juga bekerja melalui bisnisnya, meliputi investasi di perusahaan media, produk organik, produksi tumbuhan herbal, dan beberapa bisnis ritel lainnya.IndonesiaMongabay.com: Apakah kerjasama Norwegia-Indonesia sudah berpengaruh di Indonesia? Apakah perusahaan menyadari kini sudah waktunya karena uang sudah di meja?Ruwi: Saya tidak tahu mengenai hal ini. Jika sudah ada pengaruh pun, kerjasama Norwegia-Indonesia belum terasa dalam kehidupan sehari-hari. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Mongabay.com: Menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan untuk membuat REDD menjadi sukses di Indonesia? (contohnya apa tantangan terbesar dan bagaimana pendekatan terbaik?)Ruwi: Pendapat saya apa yang diperulukan adalah seperti langkah-langkah yang saya sebutkan untuk community logging:1. Mengamankan dan melindungi kepemilikan hutan/lahan2. Organisasi masyarakat yang kuat, investasi sosial3. Investasi teknis di berbagai level terkair dengan REDD, dimulai dengan praktek pengelolaan hutan di lapangan.4. Keuangan yang adil dan transparan serta mekanisme market yang mengikuti langkah 1,2,3 di atas dan pemerintahan yang baik untuk hutan dan lain-lain.Mongabay.com: Dapatkan desain REDD yang sudah dirancang dapat mengatasi masalah broker lokal seperti bupati?Ruwi: Saya rasa tidak, tanpa mengatasi seluruh permasalahan pemerintah seperti yang sudah tercatat dalam sejarah.Mongabay.com: Jika Amerika Serikat memutuskan akan mendukung REDD di Indonesia, strategi apa yang anda sarankan? Kemana sebaiknya uang itu diinvestasikan?Ruwi: Saya akan tetap pada langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Amerika Serikat dan lainnya harus berinvestasi pada penyebab utama deforestasi dan membuat rezim baru pengelolaan hutan, contohnya seperti hutan yang dikelola masyarakat dan sistem kehutanan berkelanjutan.Mongabay.com: Telapak sedikit tidak biasa di Indonesia, dan aktif hampir di seluruh Indonesia. Apa yang Anda lihat sebagai cara terbaik untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia?Ruwi: Saya pikir masyarakat sipil perlu untuk mencari kekuatan, signifikansi, dan keberlanjutan dalam menjadi bagian dari masyarakat. Di Telapak kami sering berkata: hidup dari hutan dan laut yang sama atau bekerja bersama masyarakat adat, petani, dan nelayan.Mongabay.com: Apakah Anda percaya warga Indonesia lebih tertarik pada isu lingkungan atau tidak? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-11.json | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Mengakhiri Penebangan Liar Menuju Penebangan Berbasis Masyarakat | Ruwi: Saya yakin warga Indonesia menjadi semakin tertarik pada isu lingkungan.Mongabay.com: Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat di luar Indonesia untuk membantu usaha Anda?Ruwi: Secara umum, yang dapat dilakukan adalah dengan berpikir, melalukan dan mengonsumsi secara berbeda. Seperti saat kita memperkenalkan dan membuat cara baru dalam mengelola hutan, memproduksi dan distribusi produk-produk, masyarakat dunia juga perlu berkontribusi dengan mengubah cara hidup mereka dan cara berinvestasi mereka. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-015-17.json | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | [CLS] Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak di 4 provinsi, yaitu : provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan merupakan Taman Nasional terluas kedua di Indonesia setelah Taman Nasional Lorentz yang terletak di provinsi Papua yang memiliki luas 2.450.000 Ha. Dengan luas 1.386.000 hektar, Balai Besar TNKS seperti juga taman nasional lain yang ada diseluruh Indonesia menghadapi masalah perambahan, illegal logging, pertambangan dan perkebunan.“Perambahan adalah masalah utama yang dihadapi TNKS” ujar Debbie Martyr, Program Manager Penyelamatan Harimau Sumatra Kerinci Seblat (PHSKS) yaitu program kolaborasi antara Balai Besar TNKS dengan FFI Indonesia Program ketika ditemui di markas PHSKS di Bangko, Jambi.Berdasarkan data terakhir dari Balai Besar TNKS total kawasan yang telah dirambah seluas 41.303 Ha dan kawasan yang paling banyak dirambah berada di Kerinci yaitu seluas 28.255 Ha, bahkan beberapa hektar diantaranya sudah memasuki zona inti TNKS.Provinsi Bengkulu menempati posisi kedua dengan luas kawasan yang telah dirambah mencapai 6.470 hektar. Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ketiga dengan total kawasan perambahan seluas 3.520 Ha.Kawasan TNKS yang sebagian besar berupa dataran tinggi bertanah subur yang sangat cocok untuk ditanami kopi serta tanaman hortikultura seperti kentang, kol dan cabai menjadi daya tarik utama yang membuat para warga terus melakukan perambahan.Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan pihak TNKS di lapangan warga yang melakukan perambahan sebagian besar bukan berasal dari desa-desa yang berada disekitar kawasan tapi berasal jauh dari kawasan seperti kasus perambahan yang terjadi di desa Sungai Tebal di Kabupaten Merangin, Jambi sebagian besar warga pelaku perambahan berasal dari provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2012-015-17.json | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | “Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian TNKS” tegas Debbie, oleh karena itu untuk mengatasi masalah perambahan pihak TNKS berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan kepolisian untuk melakukan operasi pemberantasan perambahan.Operasi pemberantasan perambahan ini sudah dilakukan beberapa kali namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak selalu berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti kegiatan operasi pada tahun 2010 lalu ketika pihak BKSDA Jambi, Balai Besar TNKS, bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan operasi pemberantasan perambahan di desa Sungai Tebal yang pada saat pelaksanaannya pihak TNI dan Kepolisian memilih untuk mundur dengan alasan kemanusiaan sehingga operasi tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal.Usulan pembuatan jalan menembus kawasan TNKS juga selalu mengancam kelestarian kawasan dan memicu meningkatnya kegiatan perambahan. Perambah akan semakin tergiur untuk menguasai lahan dalam kawasan karena nilai ekonominya bertambah berkat adanya akses jalan dalam kawasan dan akan mempermudah para perambah memasuki kawasan tersebut.Ada tiga jalur jalan evakuasi bencana alam yang baru-baru ini diusulkan oleh Wakil Bupati Kerinci, M Rahman, dan Bupati Merangin, M Nalim, dalam Musrenbang Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur dan Bupati di Jambi serta pejabat sejumlah kementrian dan anggota DPR di Kota Jambi.Tiga jalur yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut adalah jalur Desa Pelompek di Kabupaten Kerinci hingga Lubuk Mengkuang di Kabupaten Bungo, jalur Desa Lempur hingga Renah Kemumu di Kabupaten Merangin, Jambi, serta jalur Desa Lempur di Kerinci hingga Sungai Ipuh, Kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-015-17.json | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat | Ketiga jalur yang menghubungkan antar kabupaten ini akan menembus zona inti TNKS, dengan kondisi hutan bertopografi tajam, dengan kemiringan rata-rata 60 derajat dalam tutupan hutan jenis primer dan sekunder. Bukan hanya pemerintah provinsi Jambi saja yang mengusulkan pembangunan jalan menembus TNKS, pemerintah kabupaten Muko-muko, Lebong, dan Rejang Lebong di provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas di provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan di provinsi Sumatera Barat pun mengajukan usulan yang sama.Menurut Dian Risdianto, Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah II TNKS usulan pembangunan jalan yang diajukan oleh pemerintah kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan telah ditolak oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menhut No.143/Menhut-IV/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012 lalu. Selain jalur evakuasi bencana, membuka akses ekonomi antar daerah pun seringkali dijadikan alasan diusulkannya pembangunan jalan menembus kawasan TNKS padahal jalan-jalan yang sudah ada saja tidak mampu dipelihara oleh pemerintah daerah yang mengajukan usulan pembangunan jalan tersebut.Meskipun dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pihak TNKS tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian kawasan yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna ini. Hal ini dibuktikan dengan akan dilaksanakannya operasi pemberantasan perambahan lagi. “Operasi pemberantasan perambahan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini di daerah Kerinci” ujar Dian. Daerah ini dipilih karena kondisi kawasan akibat perambahan semakin memprihatinkan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-15.json | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | [CLS] Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia masih menghadapi banyak tekanan. Tata Kelola sektor ini perlu pembenahan. Transparansi jadi kunci memperbaiki karut marut tata kelola ini.Terlebih, Indonesia, termasuk dalam daftar 10 negara di dunia dengan ekspor perikanan terbesar. Pun demikian, pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 0,2% bakal terus menambah beban sektor kelautan dan perikanan karena eksploitasi masif. Untuk itu, perlu ada upaya serius menjaga daya kelautan dan perikanan.“Kemajuan teknologi saat ini seharusnya bisa untuk meningkatkan pengawasan agar prinsip sustaibility sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga,” kata Zulfikar Mukhtar, CEO Ocean Solution Indonesia (OSI) dalam webinar Januari lalu.Pengawasan, katanya, merupakan pilar penting dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Masalahnya, bagian ini acapkali terlupakan, lebih banyak fokus pada manajemen sumber daya. Padahal, lemahnya pengawasan membawa efek domino.Contoh, konflik antar nelayan baik melibatkan tradisional versus nelayan industri karena pelanggaran batas. Atau sesama nelayan tradisional yang biasa dipicu pelanggaran pakai alat tangkap ikan (API), banyak terjadi.Belum lagi economic loss, katanya, kerapkali tak terhitung oleh pemerintah. Padahal, kerugian ekonomi dari pengawasan lemah ini tak sedikit.Sebuah laporan penelitian menyebutkan, potensi kerugian penangkapan ikan ilegal bahkan mencapai Rp30 triliun lebih per tahun.Zulfikar menyebut, jumlah itu belum termasuk valuasi ekonomi atas kerusakan terumbu karang atau eksploitasi mangrove. “Jadi pengawasan ini punya dampak sistemik, sangat luas karena itu perlu ada perhatian.”Berdasarkan catatan Zulfikar, ada beberapa alasan pengawasan SDKP tak berjalan maksimal, seperti infrastruktur dan anggaran melah. Karena tak dianggap hal penting, katanya, anggaran pengawasan seringkali nomor dua. Akibatnya, pengawasan berjalan ala kadarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-15.json | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Lalu, sumber daya manusia. Tak terbatas pada kualifikasi, juga distribusi hingga sinergi. Peran koordinatif oleh pemerintah seringkali tidak berjalan baik. Sebaliknya, yang sering terjadi justru miskoordindasi antara pusat dan daerah. Jadi, katanya, pun berjalan lambat. “Contoh, praktik bom ikan banyak terjadi di daerah. Selama ini belum ditemukan rumusan efektif menekannya,” kata Zulfikar.Disinilah, teknologi bisa berperan mengisi celah berbagai persoalan dalam tata kelola SDKP.Zulfikar bilang, pemerintah perlu membangun ekosistem digital dalam meningkatkan monitoring, controlling, surveillance (MCS) sektor kelautan dan perikanan. Dengan begitu, katanya, setiap data dapat dianalisa guna menentukan kebijakan.“Dunia terus bertranformasi, karena itu pola dan sistem harus beradaptasi. Data, informasi dan tools harus disiapkan dan nyambung dengan kebutuhan yang ada.”Menurut dia, data yang memadai akan memudahkan otoritas memahami pola dan simpul pelanggaran yang terjadi.Penuturan yang sama disampaikan Imam Prakoso, pemateri dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Menurut dia, pemerintah harus mampu mengadopsi teknologi untuk menghasilkan data guna meningkatkan performa pengawasan SDKP.Dia katakan, ada banyak wilayah perairan Indonesia yang jadi titik penangkapan ikan ilegal. Bila data-data bisa terkumpul dan dianalisa, katanya, akan jadi data penting dalam menekan penangkapan ikan ilegal.“Data itu perlu di-digitasasi agar mudah dianalisas. Hasilnya, bisa menjadi data driven untuk menentukan kebijakan yang dibuat pada konteks pengawasan,” kata Imam.Namun, Imam bilang, sistem MCS membutuhkan biaya besar. Apalagi, harus didukung infratruktur dan fasilitas memadai. Namun, katanya, usaha menjaga keberlanjutan perikanan dan memerangi perikanan ilegal bisa lebih maksimal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-15.json | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Dia bilang, dengan memahami rangkaian data, tugas aparat akan lebih mudah. Patrol juga lebih terarah. “Bisa jadi acuan aparat melakukan pengawasan, tidak blank,” katanya.Karena itulah, tranformasi digital dinilai sangat penting.Azizah Hapsari, dari Environmental Justice Foundation (EJF) mengatakan, ada tiga hal yang jadi fokus pengawasan, sebagaimana UU Perikanan. Ketiganya saling terkait yakni, transparansi, inspeksi tengah laut dan inspeksi pelabuhan.Transparansi, katanya, jadi sangat penting karena mengindikasikan pemerintah serius mewujudkan tata kelopla yang baik (good governance) sektor perikanan.“Bagaimana sustaibility, ketelusuran, itu bisa dilihat dari transparan tidaknya pemerintah.”Begitu juga dengan inspeksi tengah laut. Hapsari bilang, kegiatan itu sangat penting dalam memastikan kedaulatan laut Indonesia. Apalagi, perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara lain sangat rentan terjadi infiltrasi kapal asing.Karena itu, inspeksi tengah laut sekaligus sebagai upaya melindungi sumber daya laut dan nelayan lokal.Dia menyadari, inspeksi tengah laut memerlukan waktu dan biaya tak sedikit. Namun, katanya, teknologi integrated surveillance system (ISS) bisa memudahkan dan membantu aparat agar inspeksi berjalan efektif.Dalam inspeksi, katanya, petugas atau inspektur harus turun langsung ke kapal. Bukan hanya memeriksa surat izin dan nomor registrasi kapal, juga memastikan kebenaran data kru atau awak kapal guna mencegah kejahatan, seperti perbudakan dan lain-lain.“Juga memastikan, apakah para awak kapal ini mendapat perlakuan, makanan layak atau tidak,” katanya.Selain itu, kesesuaian alat penangkap ikan (API) dengan izin yang diberikan juga harus diperiksa. Termasuk, pengecekan silang antara ikan hasil tangkapan dengan data yang dilaporkan pada logbook. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-15.json | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Selain inspeksi tengah laut, pemeriksaan pelabuhan juga tak kalah penting. Menurut Hapsari, dengan inspeksi pelabuhan, pengawasan kapal akan lebih komprehensif guna melengkapi pemeriksaan tengah laut.Dalam praktiknya, pemeriksaan pada setiap kapal yang hendak keluar-masuk pelabuhan.Thailand, katanya, satu contoh baik dari inspeksi ini. Di negara Gajah Putih itu, pemeriksaan tak hanya pada kelengkapan dokumen dan hasil tangkapan juga awak kapal. Secara acak, mereka menjalani wawancara guna memastikan ada perlakuan layak.Menurut dia, inspeksi ini akan berjalan efektif bila kapal ikan keluar dan masuk melalui pelabuhan pemerintah bukan swasta karena justru berpotensi terjadi pelanggaran lain.Setidaknya, ada 10 variabel untuk membangun tata kelola kelautan perikanan yang transparan. Beberapa, katanya, sudah dijalankan otoritas terkait tetapi sebagian belum terlihat.Variabel itu, yakni, pemberian nomor unik pada kapal. Nomor ini, kata Hapsari, sekaligus jadi penanda kapal. “Walaupun berubah nama, tempat, maupun pemilik, kapal ini masih bisa diidentifikasi sampai akhirnya kapal itu benar-benar tak lagi dipakai atau hancur.”Variable lain, membuka data kapal sebagai data publik, termasuk data tangkapan, para kru, kepemilikan dan juga izin operasi, hingga pelabuhan pangkalan.Berikutnya, publish punishment. Menurut Hapsari, selama ini, publikasi pelanggar hanya terbatas pada nama kapal, tak mencakup pemilik.Padahal, mengumumkan sanksi bagi kapal pelanggar kepada publik sangat penting untuk memberi efek jera. Lalu, ada larangan alih muatan dari kapal satu ke kapal lain di tengah laut.Hapsari bilang, saat ini, praktik alih muatan tengah laut boleh lagi, meski sempat dilarang.Dia meragukan, beberapa persyaratan meyangkut itu berjalan sesuai ketentuan atau tidak. Yang pasti, katanya, kapal yang terlihat alih muatan ak boleh dari dua perusahaan berbeda. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-15.json | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Transparansi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan | Variabel lain, setup diigiital database. Mulai dari registrasi kapal, hasil tangkapan, hingga nama kru kapal. Selain itu, ada kejelasan pihak yang paling diuntungkan dari beroperasinya kapal (beneficial ownership).“Semua ini harus terintegrasi dalam database yang nantinya publik juga bisa monitoring,” kata Hapsari.Pemerintah, katanya, perlu ungkapkan pemilik dari kapal yang sedang beroperasi. Sebab, dalam banyak kasus, beberapa perusahaan memiliki perusahaan alihan yang terdaftar dalam register kapal. Terakhir, komitmen penegakan hukum bagi kapal yang melanggar. ****** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-027-11.json | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | [CLS] Upaya yang besar untuk menciptakan katalog variasi genetik dari primata besar, yaitu manusia, simpanse, gorila dan orangutan sejauh ini telah membantu banyak peneliti menciptakan sebuah model umum yang mencoba menjelaskan sejarah evolusi primata besar ini sepanjang 15 juta tahun.Namun sayangnya database baru tentang keragaman genetik dari primata-primata besar ini belum terlalu komprehesif, kendati menjelaskan proses sejarah evolusi dan populasi primata dari Afrika dan Indonesia. Sumber baru dalam penelitian yang dilakukan ini secara lebih komprehensif, akan sangat membantu upaya konservasi yang bertujuan untuk menjaga keaslian dari keragaman genetik alami mereka. Peneltian tentang sejarah keragaman genetika primata besar ini dimuat dalam jurnal ilmiah Nature tanggal 3 Juli 2013 silam.Dalam penelitian ini, lebih dari 75 orang peneliti dan pakar konservasi dari seluruh dunia terlibat dalam analisis genetika dari 79 individu primata besar yang hidup di alam liar dan hasil penangkaran. Semuanya mewakili enam spesies primata besar, yaitu simpanse, bonobo, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, gorila timur dan gorila barat daratan rendah serta tujuh sub-spesies mereka. Sampel gen 9 manusia juga diikutkan dalam penelitian ini.“Ini adalah penelitian yang luar biasa,” ungkap salah satu penulis penelitian ini yang juga Direktu Genome Institute di Washington Universty School of Medicine di Saint Louis, Richard K. Wilson. “Selain membuka tabir tentang banyak hal menarik tentang keterkaitan genetik dan keragaman diantara kerabat dekat, penelitian ini juga memberikan informasi bagaimana gen kita sendiri merespons terhadap tekanan dari perubahan-perubahan populasi.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-027-11.json | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Dalam penelitian yang dipimpin oleh Tomas Marques Bonet PhD dari Institut de Biologia Evolutiva di Spanyol ini menemukan bahwa variasi genetik diantara primata besar masih tidak terpetakan, terutama terkait dengan betapa sulitnya mendapatkan sampel genetik dari primata liar. Untuk mengatasi hal ini, para ahli konservasi yang hidup di kawasan pedalaman membantu para peneliti mendapatkan sampel genetik ini.“Mendapatkan data ini sangat penting untuk memahami perbedaan antara berbagai primata-primata besar dan untuk memisahkan kode-kode genetik yang membedakan antara manusia dan primata lainnya,” ungkap penulis lain dalam peneltian ini Peter Sudmant dari University of Washington.Dalam analisis keragaman hayati terhadap primata-primata besar ini terlihat bahwa seleksi alam, pertumbuhan populasi dan kematian, keterisolasian geografis dan migrasi, perubahan iklim dan geologis serta berbagai faktor lainnya membentuk evolusi primata.Hasil penelitian ini memberikan informasi lebih jauh seputar ketahanan setiap spesies terhadap penyakit tertentu, termasuk manusia. Selain itu para peneliti juga melihat perbedaan genetik antara manusia dengan spesies primata lainnya yang membuat manusia lebih unik dalam berbagai kemampuan, termasuk aspek kognisi, kemampuan berbicara dan lain sebagainya yang akan memberikan gambaran mutasi gen yang bisa menyebar antar spesies.Data baru terkait genetika primata ini juga membantu mengatasi tantangan untuk primata besar yang kini terancam punah. Hasil penelitian ini menyediakan perangkat yang penting yang memungkinkan para ahli biologi untuk mengidentifikasi asal muasal perburuan terhadap primata besar untuk diambil bagian tubuh mereka, atau untuk sumber protein. Lebih jauh, lewat data genetik ini juga membuka tabir mengapa primata yang lahir dari program penangkaran di kebun binatang memiliki gen yang berbeda dengan kerabat mereka di alam liar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2013-027-11.json | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Penelitian: Evolusi Genetika Kera Besar Dunia Lebih Rumit dari Manusia | Dalam temuan ini para pakar juga menggambarkan banyaknya perubahan yang muncul di masing-masing spesies primata seiring dengan terpisahnya mereka satu sama lain akibat migrasi, perubahan geologis dan perubahan iklim.Meskipun spesies ‘mirip manusia awal’ yang hadir pada saat yang sama dengan nenek moyang dari beberapa kera besar masa kini, para peneliti menemukan bahwa sejarah evolusi populasi leluhur kera besar jauh lebih kompleks daripada manusia.Peter Sudmant menjelaskan bahwa,”Jika kita menatap ke arah kera-kera besar ini, mereka akan menatap balik ke kita. Mereka berperilaku seperti kita, manusia. Itu sebabnya kita harus menjaga spesies yang berharga ini dari kepunahan.”Dalam sebuah makalah pendamping yang diterbitkan pekan ini di Genome Research, Sudmant dan Eichler menulis bahwa mereka tidak sengaja menemukan bukti genetik pertama di simpanse dari gangguan menyerupai sindrom Smith-Magenis, dimana kondisi fisik, mental dan perilaku menunjukkan adanya ketergangguan pada manusia. Uniknya, catatan hewan simpanse ini bernama Suzie-A, cocok hampir persis dengan gejala manusia yang mengalami sindrom Smith-Magenis, yaitu mengalami kelebihan berat badan, mudah marah, memiliki tulang belakang melengkung dan meninggal karena gagal ginjal. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2014-021-14.json | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | [CLS] Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat, pada awal Oktober 2014, telah memvonis pemilik PT ASAM, Martin Frederick untuk kasus penambangan pasir ilegal dengan vonis ringan yaitu delapan bulan penjara dengan masa percobaaan dan denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurungan. Martin didakwa melanggar pasal pasa 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Banyak pihak menilai vonis tersebut sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi banyak pelaku penambangan ilegal pasir di kawasan Jawa Barat bagian selatan.“Kita melihat vonis ini merupakan pelecehan terhadap upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan tidak memberikan efek jera. Vonis tersebut sangat mengecewakan. Kalau kita periksa kasus itu, vonis minimal 3 tahun karena melanggar tata ruang wilayah, merusak lingkungan, ekonomi dan sosial,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan, yang dihubungi Mongabay.Seharusnya, kata Dadan, hakim mempertimbangkan tidak hanya menggunakan UU No. 4 / 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tetapi juga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.Ringannya vonis tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi bagian dari masalah upaya penegakan hukum lingkungan.Dadan mengatakan ada dugaan yang sangat kuat terjadi kongkalikong antara pengusaha dengan pemda setempat terkait pertambangan pasir besi. “Meski kita belum dapat bukti, tapi kita lihat ada praktek kongkalikong yang luar biasa, dimana mafia izin pertambangan sangat berkuasa, yang melibatkan unsur masyarakat, pengusaha dan pemda,” katanya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2014-021-14.json | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Oleh karena itu, Walhi Jabar mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jabar untuk mengevaluasi pertambangan pasir dan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut karena ada unsur kerugian negara yang cukup besar, sekitar Rp 8,3 triliun.“Kita mendukung apa yang dilakukan Pemprov. Kita sepakat dengan Wagub Jabar, untuk meminta dan mendesak KPK turun ke lapangan melakukan investigasi indikasi gratifikasi suap pada proses perizinan di Jabar selatan, yang mengakibatkan uang tidak masuk ke kas Pemda, tapi masuk ke oknum,” lanjut Dadan.Walhi Jabar sudah lama mengawasi kasus penambangan pasir yang marak di enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pengandaran. Pertambangan pasir ini, selain merugikan keuangan negara, juga mengakibatkan konflik sosial, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang parah.Walhi Jabar juga menolak SK Menteri ESDM No. 1204/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, yang mencakup potensi usaha pertambangan pasir di Jabar bagian selatan.Dadan melihat SK Menteri ESDM ini akan menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial yang luar biasa, selain alih fungsi lahan, hutan dan pertanian menjadi areal pertambangan.Penambangan pasir yang membabi buta telah merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. “Terjadi kerusakan yang sangat parah di pesisir pantai selatan Jabar, habitat ekosistem pantai rusak. Sempadan dan badan sungai juga rusak. Lahan masyarakat rusak akibat bekas tambang pasir sedalam 10 meter, padahal persis di pinggirnya ada pemukiman masyarakat,” jelas Dadan.Selain itu, lahan pertanian pangan seperti palawija, kayu dan kelapa juga hilang berubah menjadi lahan galian tambang pasir. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2014-021-14.json | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Dadan mengatakan Walhi telah melaporkan kasus pertambangan pasir ini ke Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup sejak 2011, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.Wagub Jabar Kecewa Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar merasa sangat kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya terhadap kasus Martin Frederick.“Kita akan evaluasi putusan sidang pasir besi di Tasikmalaya, masa hukumannya 2 bulan dan denda Rp 10 juta, sementara kerusakan sangat besar. Kalau begitu keputusannya, nanti tidak ada efek jera buat pelaku dan tidak ada dampak terhadap lingkungan,” kata Deddy Mizwar di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (03/10/2014).Padahal, terdakwa tersebut telah merusak lingkungan di wilayah Cipatujah dan Cikalong, Tasikmalaya, dan patut menerima hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.Wagub menduga ada kongkalikong dalam putusan PN Tasikmalaya. “Jangan-jangan ada udang di balik kelapa,” katanya.Wagub menjelaskan kerugian akibat kerusakan pertambangan pasir di Jabar selatan mencapai Rp 8,3 triliun. Namun, PN Tasikmalaya hanya menyebutkan kerugian negara akibat kasus itu hanya Rp 800 juta sebagai dasar vonis. Sedangkan kerusakan lingkungan akibat galian pasir diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar.Oleh karena itu, Pemprov Jabar berencana melakukan banding terhadap vonis PN Tasikmalaya tersebut dan akan meminta bantuan KPK untuk ikut menangani kasus penambangan pasir ilegal.KPK bakal diminta mengaudit kerusakan lingkungan dan proses pemberian izin pertambangan pasir.“Jabar itu jadi surga bagi pelanggar peraturan, surga bagi orang yang tidak taat aturan. Di sini ada pasir, batu, dan lainnya. Ini baru masalah lingkungan dan mineral, belum yang lainnya. Tidak boleh ada stigma seperti itu, apalagi menyangkut kerugian negara. Jadi kalau ada KPK, nanti akan lebih kompak,” katanya.Tersangka Lima Perusahaaan | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2014-021-14.json | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Walhi Jabar : KPK Harus Investigasi Kasus Pertambangan Pasir. Kenapa? | Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, pada awal September 2014 telah menetapkan empat tersangka dengan lima perusahaan pada kasus tambang pasir ilegal di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.“Lima perusahaan yaitu PT TM, CV ASAM, CV KS, PT CKM dan PDUP Kabupaten Tasikmalaya telah dinaikan statusnya ke proses penyidikan. Ada empat tersangka yakni ZNW (Direktur PT TM), MF (Direktur PT ASAM), KU (Direktur CV KSL) dan DE (Direktur PT CKM). Ancaman hukumannya maksimal sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah,” kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul melalui keterangan tertulis, Rabu (10/9/2014).Untuk itu, Kepolisian telah menyita lima unit excavator, empat unit loader, lima unit separator, dua unir genset, konsentrat pasir besi severat 8.508,24 ton, sekitar 1.000 ton raw material, dokumen kelengkapan perjalanan dan pengiriman konsentrat pasir besi dari Tasikmalaya ke Cilacap, Jateng, sebagai barang bukti. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2013-032-09.json | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | [CLS] Operasi kebun terhenti. Pada Desember 2012, pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan kepada Gubernur Papua agar proses Amdal PT Nabire Baru (NB) diproses. Intinya meminta Badan Pengelolaan dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua (BAPSDALH) memberikan rekomendasi Amdal. Permintaan ini karena ada aspirasi dari masyarakat pemilik hak ulayat kepada Gubernur Papua, DPRP, dan Mejelis Rakyat Papua (MRP).BAPSDALH Papua, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan NB pun menggelar konsultasi publik pada Kamis, 4 April 2013 di halaman SD Kampung Sima, Distrik Yaur.Hadir dari PT Widya Cipta Buana sebagai konsultan, Bupati Nabire diwakili Asisten III, Blasius Nuhuyanan, Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey, masyarakat pemilik hak ulayat, wakil karyawan dan berbagai pihak.Dari PT Widya Cipta Buana menyampaikan proses Amdal sesuai amanat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyaralat dalam Proses Amdal dan izin lingkungan. Juga Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 37 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal.Konsultan itu menyebutkan, NB, sesuai amanat UU telah mengumumkan rencana usaha atau kegiatan perkebunan sawit itu melalui Harian Cenderawasih Pos, Edisi 1 April 2013 di Jayapura. Juga, pertemuan guna menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan dokumen Amdal.Proses Amdal, akan dilakukan diketuai Asiz Ahman, dengan anggota Rudi Lasmono (ahli lingkungan), Iwan Setyawan (ahli kualitas udara dan kebisingan), Bambang Setyadi(ahli Biologi), dan Wawan Sermawan (ahli teknik industri).Dalam konsultasi publik itu, konsultan juga menyampaikan dampak negatif dan positif atas kehadiran perusahaan itu. Dampak positif terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum bertambah, peningkatan pendapatan dan penduduk, peningkatan kesejahteraan taraf hidup. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2013-032-09.json | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Lalu, hal negatif, terjadi perubahan vegetasi yaitu dari hutan menjadi tanaman sawit, penurunan kualitas air permukaan, dan penurunan kualitas udara dan kebisingan. Lalu, peningkatan temperatur udara lokal atau iklim mikro, sanitasi lingkungan, terjadi penambahan penduduk karena penambahan tenaga kerja, serta terjadi gangguan keamanan lingkungan.Menurut mereka, dampak negatif ini baru dilihat secara umum, dan akan kembali menganalisis dengan mengambil data ke masyarakat untuk melihat kondisi rill.Pantuan Mongabay, konsultasi publik di sesi dengar pendapat, diwarnai adu mulut dan saling dorong antarwarga. Warga ada yang terang-terangan menolak kehadiran sawit. “Ini sudah dua tahun kerja. Lagi pula, hutan kami sudah habis baru dilakukan Amdal. Kenapa lama-lama?” kata seorang warga. Warga lain pasrah karena hutan sudah habis, sawit boleh masuk.Iwan Haneroba, intelektual Suku Yerisiam, menilai, sejak awal NB Baru telah menunjukkan pengabaian hak-hak masyarakat adat. “Jangan buat program-program yang sebenarnya belum saatnya dilakukan sedangkan hak rakyat belum diselesaikan.”Iwan berharap, walaupun Amdal sudah terlambat, dalam proses nanti bisa melibatkan orang-orang Papua. Saat ini, banyak orang Papua di Universitas Cendrawasih dan UNIPA ahli lingkungan, ahli kualitas udara dan kebisingan, ahli Biologi, dan ahli teknik industri. Dia juga menyarankan, melibatkan Antropolog orang Papua yang tahu kondisi sosial-budaya masyarakat, lebih penting mengikutsertakan juga masyarakat.Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelolaan dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua, Noak Kapisa mengatakan, salah satu tugas Amdal adalah mencari siapa yang menebang kayu hingga habis. “Ke mana dan siapa yang ambil hasil adalah tugas Amdal. Kayu yang bernilai harus dinilai. Kayu ini akan habis karena ini kebun sawit. Suku-suku yang kena dampak harus dipetakan semua.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2013-032-09.json | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Sawit Masuk Nabire, Proses Amdal Mulai Kala Hutan Sudah Terbabat (Bagian 3) | Dia menyarankan, proses Amdal melibatkan orang Papua. “Harus orang asli Papua. Karena ada pohon anti ular dan lainnya. Saya pesan sagu itu penting.” Sisi lain, kata Kapisa, memastikan semua keluhan masyarakat harus masuk dalam dokumen Amdal. “Saya datang diskusi untuk memastikan semua itu.”Kapisa mengatakan, kesejahteraan yang diharapkan melalui sawit ini hanya bisa tercapai jika ada kerja sama dari segala pihak, baik pemerintah, masyarakat dan aparat setempat.R Hanebora, Aktivis Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat menegaskan, adanya NB tentu akan berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar. Perusahaan ini, akan menimbulkan hal-hal positif atau negatif yang merugikan masyarakat.“Saya melihat hal negatif lebih banyak dari hadirnya perusahaan ini. Sudah cukup masayarakat Suku Komoro di Timika ditipu PT Freeport Indonesia, jangan lagi masyarakat suku Yerisiam ditipu PT Nabire Baru,” katanya.Pengabaian hak-hak masyarakat dan konflik antarwarga mengawali kehadiran perusahaan ini. “Teka-teki di awal, mudah-mudahan bukan skenario perusahaan yang lebih hadulu pelajari kondisi masyarakat dan permainkan rakyat dan hutan mereka. Kasihan masyarakat, hutan mereka telah dan akan hilang.”Mongabay berupaya menghubungi perwakilan perusahaan, namun tak berhasil. Nomor telepon pimpinan perusahaan, sulit dikontak. Investor NB tidak bisa berkomentar banyak soal ini karena kendala bahasa. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan baik. Habis [SEP] | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | [CLS] Terik matahari tidak menghalangi aktifitas Zainal untuk memanen garam di lahan tambak garam garapannya di Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tangannya terlihat lihai saat memindahkan hasil garam dari geomembran ke kereta sorong.Geomembran adalah alat yang terbuat dari plastik, digunakan sejumlah petani di daerah itu untuk alas saat proses pembuatan garam, sudah lima tahun ini mereka menggunakannya. Garam hasil panen itu kemudian ia bawa ke tempat penampungan dengan menggunakan kereta sorong.Dia mengaku, beralih menggunakan alat pengangkut panen sudah dilakukannya dalam dua tahun ini. Awalnya, dia memakai keranjang yang terbuat dari bambu “ini sudah lebih ringan, kalau dulu berat untuk mengangkut hasil garam. Menjadi petani garam itu susah susah senang,” ujarnya disela-sela aktifitas menyekop hasil garam itu pada, Kamis (01/08/2019).Susah senangnya bertani garam, kata bapak dua anak ini, tergantung kondisi cuaca dan harga jual garam hasil produksi dari petani bisa bagus. Jika kondisi cuaca mendukung, dalam semusim dia bisa panen 50-60 ton di lahan yang di garap, dengan panjang 70 meter dan lebar 20 meter itu.Sementara, untuk harga garam yang bagus menurutnya yang normal yaitu Rp1000/kilogram. Tahun lalu, harga garam bisa mencapai Rp2000/kilogram, untuk tahun ini harganya turun menjadi Rp700/kilogram.baca : Negara Harus Hentikan Kekacauan Tata Kelola Garam Nasionalbaca juga : Seperti Apa Dugaan Keterlibatan Kartel dalam Tata Niaga Garam Nasional? Cuaca tidak Bisa Di PrediksiZainal lalu bercerita, bertani garam yang dirasakan tahun ini tidak seperti tahun lalu. Selain harga jual garam hasil panen dari petani menurun, kondisi cuaca juga tidak bisa di prediksi. Saat ini, cuaca bisa berubah dalam sewaktu-waktu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Dalam jurnal “Iklim Semakin Tidak Menentu Dari Pemanasan Global Menuju Perubahan Iklim” yang diterbitkan atas kerjasama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dijelaskan cuaca yang tidak menentu itu dikarenakan adanya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global, yaitu kenaikan suhu rata-rata di sebagian besar permukaan bumi yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi.Bukti perubahan iklim yang ditimbulkan yaitu terjadinya perubahan suhu muka laut, pergeseran musim jawa. Kemudian, curah hujan yang berubah. Sementara itu, dampak yang di timbulkan meliputi sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, transportasi, sumber daya air, dan perikanan.“Di bulan Juni kemarin ini tiba-tiba ada hujan deras, padahal musim kemarau, semua tambak jadi tenggelam,” kata Zainal, sambil mengusap keringat dengan bajunya.Akibatnya, semua tambak yang berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo di pesisir Utara Lamongan itu seperti laut, beruntung di kanan kirinya masih ada kali yang bisa berfungsi. Sehingga air hujan yang menggenang itu bisa kembali surut. Tetapi, tidak bisa terhindarkan, garam yang mau di panen itu pun raib bersama aliran air hujan. Dia merasa gagal panen, tidak bisa memanfaatkan lahan yang digarapnya selama dua minggu, dan mengalami kerugian jutaan rupiah.perlu dibaca : Kenapa Harus Impor Garam Lagi? | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Tidak hanya Zainal, gagal panen karena cuaca yang tidak menentu itu juga dirasakan oleh Husnul Anam. Lelaki paruh baya ini juga menceritakan, setelah lahan tambak garam yang digarapnya itu terguyur hujan lebat. Dia baru bisa membenahinya kembali membutuhkan waktu dua minggu, menunggu lahan sampai kering. Karena proses pembuatan garam secara tradisional yang memanfaatkan air laut dan uap sinar matahari tersebut, dibutuhkan lahan tambak yang kering terlebih dahulu. “Setelah itu baru proses penggarapan dengan membuat galengan dan meratakan tanah,” ungkapnya.Sementara itu, Masro’in petani garam lainya juga tidak menyangka hujan lebat datang di musim kemarau. Hanya saja dia merasa mujur, karena waktu kejadian itu lahan miliknya belum ada garam yang siap untuk dipanen. Jadi, tidak mengalami banyak kerugian. Namun, bapak empat anak ini juga merasa keberatan, sama seperti petani garam yang lain. Karena di waktu panen, harga jual hasil panen ke tengkulak saat ini menurun. Tidak seperti tahun yang lalu, di saat panen raya harga garam masih bisa stabil. Bahkan cenderung naik hingga Rp2000/kilogram.“Penurunan harga selain karena faktor panen raya, mungkin juga karena banyaknya garam dari luar negeri masuk ke Indonesia,” Kata Masro’in, mengira-ngira.baca juga : Garam Rakyat Didorong Penuhi Standar Internasional, Bagaimana Caranya? Kualitas GaramMerosotnya harga garam saat panen ditingkat petani tidak hanya dirasakan oleh para petani di Pesisir Lamongan, di beberapa tempat juga merasakan hal yang sama. Penurunan harga bisa mencapai 50 persen, bahkan ada yang lebih rendah lagi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim), dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, pada Jumat (12/07/2019), seperti dikutip dari tirto.id, mengatakan, rendahnya harga garam ditingkat petani itu disebabkan oleh kualitas kadar NaCI (natrium klorida) tidak sesuai dengan standar mutu garam, kurang dari 94 persen.Dia menambahkan, kualitas garam untuk dapat diserap oleh perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran garam, PT Garam (Persero). Memiliki syarat untuk kualitas garam, salah satunya yaitu minimum dengan kadar 94,7 persen NaCI atau level K1. Untuk industri garam multinasional, bahkan disebutkan mempunyai syarat kadar NaCI mencapai 99,9 persen.“Hal itu yang menyebabkan harga di tingkat petani anjlok,” katanya. Untuk itu, pihaknya memiliki keinginan untuk mendorong dan mengedukasi para petani tambak supaya tidak hanya memproduksi garam. Melainkan juga memperhatikan kualitas kadar garam.Selain itu, Kemenko Maritim mengusulkan untuk mencegah anjloknya harga garam, diberlakukan kembali Peraturan Presiden (Perpres) No.71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting. Agar dapat mengontrol harga garam, karena adanya acuan Harga Pokok Produksi (HPP) yang bisa melindungi petani garam.menarik dibaca : Kisah Lasiyem, Petani Garam Terakhir Bledug Kuwu Rizky Gelar Pangestu, akademisi Universitas Katolik Parahyangan Bandung dalam jurnalnya menjelaskan, pemenuhan kebutuhan garam nasional memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, karena sampai sekarang ini pemenuhan kebutuhan garam nasional belum dapat dilakukan secara swasembada. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Untuk garam konsumsi dan garam industri terdapat spesifikasi yang harus dipenuhi agar bisa dikategorikan sebagai garam konsumsi dan garam industri. Dia menilai, hal itu bisa menyebabkan distorsi yang kerap terjadi di kalangan pordusen lokal maupun petani garam yang diakibatkan oleh pembagian garam konsumsi dan garam industri.Di Jurnalnya berjudul Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan berlakunya PP No.9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri itu, Rizky berangggapan, saat ini petani garam lokal masih belum bisa memenuhi kualitas garam yang dibutuhkan industri.Belum lagi polemik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenprin) terkait rekomendasi jumlah impor garam industri menambah warna permasalahan dalam penyediaan garam industri. Dari permasalahan ini, menurut Rizky, dari segi produksi garam di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi salah satu solusi memenuhi garam industri.menarik dibaca : Melestarikan Garam Tradisional, Bisa Mengurangi Risiko Mikroplastik Selain kualitas garam yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, lanjutnya, tantangan untuk para petani garam adalah harga garam yang tidak bersahabat. Hal itu, dapat dilihat dari kekhawatiran mereka terhadap impor garam yang dilakukan oleh pemerintah, “Dikhawatirkan dapat menutup produksi garam mereka karena produksi mereka tidak terserap oleh pasar,” jelasnya.Dari kekhawatiran itu, dia berharap, menjadi perhatian Pemerintah untuk melindungi petambak garam dan hasil produksinya, agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-034-08.json | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Ini Kendala yang Dihadapi Petambak Garam Lamongan | Selain itu, alur distribusi, sarana dan prasarana penunjang panen, serta akses informasi seluas-luasnya merupakan komponen penting dalam tata niaga garam di Indonesia. Lanjutnya, peraturan terkait dengan perlindungan terhadap petambak garam sudah diatur secara eksplisit dalam peraturan Undang-Undang, namun pada pelaksanaanya dinilai masih belum dapat diwujudkan dengan baik, meskipun sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Pengembangan Usaha Rakyat (PUGAR).Dia menyarankan, hal itu harus dilakukan lebih aktif, dan juga cepat untuk menunjang kegiatan produksi garam rakyat demi mewujudkan swasembada garam yang dicita-citakan. Harapanya, peran serta petambak garam perlu ditonjolkan lagi dalam program-program Pemerintah untuk mempertahankan eksistensi mereka di bidang perniagaan garam rakyat di Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-007-01.json | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | [CLS] Ratusan massa Aliansi Bumi Rumah Kita, berisi organisasi masyarakat sipil, Sabtu (5/12/15) berunjukrasa di Medan, Sumatera Utara. Mereka menyerukan para pemimpin dunia di Conference of Parties (COP) 21, Paris, serius berkomitmen demi penyelamatan bumi dari perubahan iklim.Ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Walhi, Hutan Rakyat Institut (HaRI), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu). Lalu, LBH Medan, Jendela Toba, Pusaka Indonesia, Bitra Indonesia, Elsaka, Fitra Sumut, PMKRI Medan, dan belasan kelompok pecinta lingkungan.Saurlin P Siagian, Climate Justice Consultan of United Evangelical Mission (Asia), mengatakan, pertemuan pemimpin dunia, strategis bagi masa depan iklim bumi. Negara pihak akan menyusun kesepakatan baru, untuk menekan laju pemanasan global hingga dua derajat melalui pembuatan kesepakatan mengikat secara hukum (legally binding agreement). Berbagai negara, termasuk Indonesia, akan berkomitmen seberapa besar kontribusi mereka dalam menangani perubahan iklim.COP 21, katanya, sangat relevan di tengah laju krisis bumi saat ini. Beberapa krisis lingkungan aktual langsung berkontribusi terhadap krisis bumi, antara lain, pembakaran hutan (lahan) besar-besaran, banjir di kota-kota besar. Pemanasan global menciptakan kekeringan dan krisis pertanian.“Terjadi kenaikan permukaan air laut dan badai di belahan bumi. Ini mengerikan. Kami mendesak COP membuat keputusan tegas demi menyelamatkan bumi,” kata Saurlin.Sumut, katanya, juga mengalami berbagai krisis lingkungan, seperti banjir besar di berbagai kota/kabupaten, seperti Medan, Labuhan Batu, Pematang Siantar dan Asahan. Juga bencana asap kebakaran hutan, tata kelola sampah buruk, sampai ketergantungan petani pada pemakaian obat-obatan pertanian. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-007-01.json | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | Aliansi Desak Komitmen Serius Penyelamatan Bumi di COP 21 | Krisis lingkungan ini, katanya, tak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan besar, yang terus mengeksploitasi bumi. “Tak ada kata lain, harus ada tindakan tegas bagi perusahaan-perusahaan ini agar bencana alam dan perubahan iklim ditekan. Pemerintah Indonesia sudah waktunya berani menutup perusahaan perusak, termasuk di Sumut.”Doni Latuparisa, dari Walhi Sumut mengatakan, bicara soal perusakan bumi, salah satu perhatian mereka PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan ini, cukup besar merusak kawasan hutan, bukan saja konsesi, bahkan masuk hutan register. “Kami menuntut TPL ditutup permanen.”Sedang Harun Nuh, Ketua AMAN Sumut, mengatakan, perusahaan perusak lingkungan harus dilawan. Dia heran, banyak perusahaan merusak kawasan hutan tetapi dibiarkan.Lebih menyedihkan lagi, perusak lingkungan bebas berkeliaran, tetapi pejuang lingkungan dikebiri dan dikriminalisasi dengan membungkam mereka di balik jeruji.“Tak sedikit pejuang lingkungan adalah masyarakat adat. Saat melawan, kena penjara.” Salah contoh, katanya, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, menolak hutan adat dirusak TPL, malah kena jerat hukum.Presiden Joko Widodo, katanya, dalam pidato di COP menyatakan akan melibatkan masyarakat adat. Dia menanti aksi nyata. “Pemerintah jangan hanya mengumbar janji tanpa bukti nyata.”Aliansi ini mendesak, COP 21 bisa memastikan kesepakatan tentang perubahan iklim mengikat negara-negara pihak secara hukum. Juga menuntut, negara pihak mengurangi emisi karbon dan memastikan komitmen dukungan negara pengemisi karbon untuk mitigasi dan adaptasi iklim.Mereka juga mendesak, pemerintah Indonesia, menjalankan ucapan Jokowi di COP, seperti perbaikan tata kelola hutan dan lahan, lewat review perizinan sampai setop izin di lahan gambut. [SEP] | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-076-02.json | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | [CLS] Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai transparansi pengelolaan sumberdaya alam di Kalimantan Barat masih sebatas mimpi. Jaminan keterbukaan dalam mengakses informasi terkait dokumen tata kelola hutan dan lahan kerapkali tersandung. Kendati, mayoritas daerah sudah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Hal ini terungkap dari hasil diskusi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada 27-28 Februari 2015 di Pontianak. “Ada angin segar ketika geburnur, bupati, dan wali kota menunjuk PPID. Ini mengindikasikan bahwa roda pemerintahan sudah mulai berjalan ke arah perbaikan tata kelola hutan dan lahan,” kata Faisal Riza dari Jari Indonesia Borneo Barat, Jumat (27/2/2015).Namun demikian, Faisal juga mengakui masih ada daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) yang belum sama sekali menunjuk PPID hingga saat ini. Alasan paling dominan adalah penunjukan PPID sedang dalam proses administrasi dan kendala penganggaran.Di Provinsi Kalimantan Barat, ada empat kabupaten yang belum menunjuk PPID. Mereka adalah Kabupaten Sintang, Sanggau, Landak, dan Mempawah. Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu sudah menunjuk PPID.Faisal mengatakan, penunjukan PPID ini hanya sebuah langkah awal keterbukaan. Masih banyak upaya yang musti dilakukan setelah pejabatnya ditunjuk. Di antaranya, PPID mesti membuat kategorisasi informasi yang mereka miliki. Kemudian, membuat mekanisme pelayanan informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi di tingkat internal.“Sesungguhnya jalan untuk mencapai semangat keterbukaan informasi publik ini masih panjang. Tapi, apapun alasannya, jalan itu harus ditempuh karena dia adalah amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008,” ucap Faisal. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-076-02.json | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Jari Indonesia Borneo Barat juga sudah mengidentifikasi sejumlah kasus yang berkaitan dengan kurangnya akses informasi bagi masyarakat. Di antaranya, permukiman masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung, lahan masyarakat yang dirampas perusahaan, konflik lahan di tingkat masyarakat, dan berbagai contoh kasus lainnya.Masyarakat berhak tahuDalam diskusi terbatas tersebut, Mongabay Indonesia juga menghadirkan aktor utama sengketa informasi di Kabupaten Ketapang. Dia adalah Syamsul Rusdi dari Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR) Borneo.“Uji akses yang kita lakukan di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Ketapang akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam menangani kasus yang berkaitan dengan sengketa informasi di Kalbar. Padahal, saya hanya ingin mengetahui lampiran peta dalam Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan tambang di Ketapang. Kalau hanya dokumennya saja untuk apa kita minta. Kita butuh lampirannya supaya tahu dudukNamun demikian, kata Syamsul, pihak Distamben Ketapang melalui Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebut lampiran peta dalam dokumen Amdal perusahaan tambang adalah bukan dokumen publik, dan tidak bisa dibuka kepada khalayak ramai. Alasannya, informasi tersebut bisa berpotensi jadi persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar hak atas kekayaan intelektual.“Saya keberatan dengan Putusan KIP itu dan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak pada tanggal 4 Juni 2014. Empat bulan kemudian, gugatan saya dikabulkan PTUN setelah lima kali masa persidangan. Namun, pihak Distamben Ketapang keberatan dengan putusan PTUN Pontianak. Dan, mereka kasasi,” urai Syamsul. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2015-076-02.json | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Denni Nurdwiansyah dari Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan mengatakan apa yang dilakukan Syamsul Rusdi hanya satu contoh kasus sengketa informasi di Kalbar. “Saya kira masih banyak sengketa informasi yang belum berjawab hingga kini,” katanya.Menurut Denni, langkah lanjutan sebuah daerah yang sudah memiliki PPID adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan daftar informasi publik (DIP). Artinya, PPID segera menyusun informasi apa yang boleh diakses publik dan mana informasi yang dikecualikan.“Kalau hanya sebatas menujuk PPID saja, saya kira pejabatnya tidak akan bisa bekerja. Kendala sekarang di Kalbar kan seperti itu. SOP dan DIP tidak ada. Jika sudah demikian, PPID-nya mau kerja apa?” ucap Denni.Hal ini diamini Muhammad Lutharif dari Kontak Rakyat Borneo. Menurutnya, tidak ada pilihan lain kecuali menguatkan posisi PPID dan Komisi Informasi Daerah (KID). “PPID penting untuk membuat SOP informasi dan klasifikasi informasi. Mana informasi yang tersedia setiap saat dan mana yang dikecualikan,” ucapnya.Persoalan lain menurut pria yang akrab disapa Anong ini adalah mekanisme memperoleh informasi yang wajib disosialisasikan. “Mekanisme seperti ini harus diperkuat tidak hanya ditingkatan masyarakat, tapi juga harus menyasar hingga ke badan publik,” ucapnya.Jalan menuju keterbukaan informasi publik yang masih panjang ini membuat Rheinardho Sinaga dari Perkumpulan Kensurai pun angkat bicara. “Melihat dari alur diskusi kita, saya kira kehadiran PPID di daerah belum menjamin adanya transparansi. Lebih khusus lagi di bidang pengelolaan sumber daya alam,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-076-02.json | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Ingat! PPID Gerbang Utama Menuju Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan | Rheinardo menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu jika kampung halaman mereka ternyata sudah dikuasai izin konsesi perusahaan ekstraktif. “Kenapa masyarakat berhak tahu? Tujuannya supaya tidak terjadi konflik sosial di kemudian hari. Obatnya cuma satu. Dokumen Amdal beserta lampirannya harus bisa diakses publik. Kalau tidak, maka kita pasti akan kembali berjalan dalam kegelapan informasi. Konflik membukit, korupsi sumber daya alam meroket,” pungkasnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-062-11.json | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | [CLS] Mata Sartini [55] berkaca-kaca, saat mengenang suaminya Sulaiman [59], biasa dipanggil Atok Man. Lelaki yang meninggal pada September 2016 lalu.“Dia senang anggrek,” kata Sartini, di kebunnya, di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, akhir Februari 2022.Sartini bercerita, dulu banyak orang heran dengan hobi Atok, mengumpulkan anggrek dari hutan.“Dia rutin menempelkan anggrek di sejumlah pohon durian, kopi, atau manggis, yang ada di kebun.”Niat Atok hanya menyelamatkan sekaligus menyalurkan hobinya mengoleksi anggrek.“Bukan untuk dijual, hanya sebagai pemanis kebun kami seluas 3,5 hektar,” katanya.Baca: Dian Rossana Anggraini, Pelestari Anggrek di Bangka Belitung Desa Petaling yang luasnya 2.515 hektar, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dulunya, mereka menanam lada dan karet yang kini beralih ke sawit.“Banyak warga menyesal menjual tanah. Beruntung, Atok tidak melakukan karena dia yakin kebun ini berguna untuk anak cucu,” lanjutnya.Beragam jenis anggrek tumbuh subur di kebun Atok Man, yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Kota Pangkalpinang, Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis yang mendominasi adalah anggrek bulan [Phalaenopsis Sumatrana], bunga nasional Indonesia.Ada juga jenis pohon-pohon khas Bangka Belitung yang mulai sulit dicari, seperti nyatoh, gerunggang, dan petaling.“Semoga kepedulian Atok terhadap hutan, menular ke generasi muda,” kata Sartini.Baca: Sungai Upang dan Masa Depan Konservasi Pulau Bangka Pusat edukasi floraTahun 2013, semangat Atok Man menyelamatkan anggrek, terdengar Dian Rossana Anggraini dan suaminya Yuli Tulistianto. Mereka adalah inisiator terbentuknya Bangka Flora Society [BFS] pada 2000 lalu.“Awalnya kami tidak percaya, karena sulit menemukan orang yang punya kesadaran konservasi seperti Atok Man,” kata Dian. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25] |
2022-062-11.json | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Dian bersama BFS menemui langsung Atok Man. Mereka takjub, melihat beragam jenis anggrek hidup di sejumlah pohon kopi.“Jiwa konservasi Atok Man sudah tingkat tinggi, saya belajar banyak dari beliau,” kata Dian, penerima Kalpataru, kategori Perintis Lingkungan tahun 2015.Dian bersama BFS, dan atas dukungan masyarakat, menjadikan lokasi tersebut sebagai Kebun Botani Atok Man pada 2013.“Sebagai bentuk penghormatan. Jasa beliau tak ternilai, akan selalu diingat dalam sejarah konservasi flora di Pulau Bangka, khususnya anggrek,” lanjutnya.Baca: Alobi dan Misi Penyelamatan Satwa Liar Dilindungi di Bangka Belitung Kini, terdapat 35 jenis anggrek di Kebun Botani Atok Man. Semuanya berasal dari sejumlah wilayah di Pulau Bangka, seperti Bukit Menumbing [Kabupaten Bangka Barat], Bukit Mangkol [Bangka Tengah], Bukit Maras dan Kotawaringin [Kabupaten Bangka].Mayoritasnya jenis anggrek bulan sumatrana [Phalaenopsis Sumatrana], anggrek harimau [Grammatophyllum speciosum], Robiquetia spathulata dan Bulbophyllum campanulatum.“Kalau Atok Man dulu, sukanya jenis Robiquetia spathulata. Katanya lucu, dari daun sampai bunga,” lanjut Dian.Di Kebun Botani Atok Man juga didirikan Sekolah Alam Langit Biru, wadah generasi muda belajar flora. Anggotanya siswa sekolah dasar hingga menengah atas.“Sekaligus menumbuhkan jiwa konservasi, seperti yang dilakukan Atok Man dulu.”Tidak hanya di Desa Petaling, sarana pendidikan ini tersebar di Mentok, Toboali, Nyelanding, Belinyu, Petaling, Bakam, dan di Sungai Upang, Desa Tanah Bawah, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, yang telah menjadi kawasan Konservasi Biodiversity.“Total 68 siswa. Dari mereka, kita berharap muncul generasi peduli lingkungan di Bangka Belitung,” terangnya.Baca juga: Mentilin, Fauna Identitas Bangka Belitung yang Terancam Punah Pendekatan konservasi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
Subsets and Splits