filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2017-058-15.json | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | “Misalnya kalau anaknya sakit demam atau diare, biasanya mereka sudah tahu obatnya, mereka sudah siapkan dari rumah untuk dibawa ke Sando Pea. Sando Pea nantinya akan meracik dan memberi semacam jampi atau doa sebelum diberikan kepada anak. Kadang juga Sando Pea hanya tiup atau jampi saja, nanti ibunya yang akan racik sendiri.” Pejappi: Kotak P3K alami untuk bayiDi masyarakat adat Kaluppini ini, masyarakat juga mengenal konsep Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk bayi, atau strategi antisipasi pengobatan untuk bayi yang baru lahir hingga mencapai usia tertentu, yang disebut pejappi.Pejappi adalah kumpulan berbagai jenis tanaman yang terdiri dari kunyit, kayu manis, panini dan kariango, yang diberikan kepada bayi setelah dia lahir. Pejappi ini juga telah diberi jampi atau doa dari Sando Pea, yang akan disimpan dekat bayi.“Ini menjadi P3K pertama, disimpan di sekitar bayi sehingga mudah dijangkau ketika dibutuhkan. Biasanya untuk pengobatan penyakit-penyakit yang lazim diderita bayi, seperti demam, batuk dan diare.”Pejappi ini biasanya diikat di ayunan si bayi, selain agar mudah dijangkau juga karena penempatan pejappi ini punya aturan tersendiri, tak boleh dilangkahi kucing.“Fungsi lain pejappi adalah sebagai pelindung bagi bayi dari gangguan-gangguan dari hal-hal yang bersifat supernatural.” Makanan untuk ibu menyusuiDalam penelitiannya, Nurbaya juga menemukan kearifan masyarakat terkait pemanfaatan tanaman-tanaman sekitar digunakan untuk memperlancar Air Susu ibu (ASI) bagi ibu yang baru saja melahirkan.Sejumlah tanaman yang lazim digunakan antara lain kulo atau sukun berbiji, pucuk daun labu, daun katuk dan daun kelor. Cara konsumsinya adalah dengan cara dimasak, dicampur dengan jenis sayuran lain. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-058-15.json | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | “Kalau daun kelor kan memang konsumsi sehari-hari, jadi tak usah dikombinasi dengan sayuran lain. Kalau kulo biasanya dicampur dengan sayur bening atau sayur santan, sedangkan untuk daun katuk dan pucuk daun labu biasanya dicampur dengan sayur bening saja.”Berbagai informasi jenis makanan ini diperoleh dari orang tua dan telah menjadi pengetahuan umum warga yang diwariskan secara turun temurun.“Kalau dari bidan biasanya informasinya hanya bersifat umum, misalnya dianjurkan perbanyak makan sayur, tak disebutkan secara spesifik jenis sayurannya.”Selain makanan yang dianjurkan, terdapat juga beragam jenis makanan pantangan bagi ibu hamil. Misalnya, pantangan makan jantung pisang. Alasannya, jangan sampai anaknya nanti akan seperti jantung pisang, besar di awal, namun lama kelamaan menjadi kecil.“Ada juga pantangan tak boleh makan usus ayam karena takut ari-ari si bayi akan melilit leher sendiri.”Pantangan lain adalah selama masa nifas, atau sesaat setelah melahirkan, tak boleh mengkonsumsi buah pepaya, yang muda ataupun matang. Alasannya, takut getah pepaya akan mengganggu kondisi rahim si ibu. Kearifan masyarakat adat yang perlu dilestarikanMenurut Nurbaya, tradisi pengobatan melalui pembollo ataupun pejappi ini harus dilihat sebagai kearifan masyarakat adat dan lokal dalam pengobatan, yang tidak sepenuhnya bergantung pada penggunaan obat-obatan modern yang bisa saja mengandung zat kimia yang berbahaya jika dikonsumsi berlebihan.“Ini patut diapresiasi dan diteliti lebih lanjut. Kita bisa belajar banyak dari kearifan-kearifan tersebut.”Menurutnya, metode pengobatan tradisional tersebut tidak bertentangan dengan pengobatan modern dan bisa dikategorikan sebagai pengobatan herbal. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-058-15.json | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | Pembollo dan Pejappi, Metode Pengobatan Tradisional untuk Anak di Komunitas Adat Kaluppini | “Saya periksa di berbagai penelitian menunjukkan tanaman-tanaman tersebut memang memiliki khasiat herbal seperti yang dipahami oleh masyarakat di Kaluppini. Jadi pada dasarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi dampak. Apalagi selama ini hasilnya memang selalu dapat menyembuhkan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mudah diperoleh secara gratis di sekitar pekarangan rumah.” [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-053-03.json | Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? | Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? | [CLS] Luasan lahan gambut di Sumatera Selatan (Sumsel) sekitar 1.254.502,34 hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut. Masih adakah lahan untuk masyarakat?Lahan gambut seluas 1.254.502,34 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare.“Perusahaan HTI di Kabupaten OKI paling luas menguasai lahan gambut, sekitar 308.862, 46 di tangan tiga perusahaan. Perusahaan perkebunan sawit paling besar menguasai lahan gambut di Kabupaten Muba seluas 95.514,15 hektare di tangan 21 perusahaan,” kata Dedi Permana dari Hutan Kita Institute (HaKI), awal Juni 2016.Perkebunan sawit di lahan gambutDijelaskan Dedi, perkebunan sawit yang beroperasi di lahan gambut dalam atau di atas tiga meter sebanyak 17 izin usaha perkebunan (IUP). Luasannya mencapai 30.444,43 hektare. Di Kabupaten OKI seluas 19.047,44 hektare (8 IUP), Kabupaten Muba seluas 8.572, 36 hektare (7 IUP), Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara seluas 459, 85 hektare (1 IUP), serta di Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 2.364, 78 hektare (1 IUP).Dengan fakta luasnya lahan gambut di Sumsel yang dikuasai perusahaan, HaKI bersama sejumlah organisasi pendukung, berkeinginan mewujudkan perhutanan sosial atau ruang kelola masyarakat seluas satu juta hektare. Program ini selain untuk menata lahan atau hutan yang mengalami kerusakan, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan lahan gambut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2016-053-03.json | Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? | Hampir 70 Persen Gambut di Sumatera Selatan Dikuasai Perusahaan. Masih Adakah untuk Masyarakat? | Lahan seluas satu juta hektare tersebut, hampir setengah atau sekitar 445.009,12 hektare berada di lahan gambut. Potensi lahan untuk perhutanan sosial tersebut terbesar di Kabupaten Muba (258.551,23 hektare), Kabupaten Muaraenim (183.095,34 hektare), Kabupaten OKI (180.565,56 hektare), Ogan Komering Ulu Selatan (93.707,48 hektare), Ogan Komering Ulu (65.892,86 hektare), Musirawas (53.921,20 hektare), Empat Lawang (49.105,39 hektare), Lahat (45,606,94 hektare), Musirawas Utara (34.408,17 hektare), Pagaralam (27.267,87 hektare), Ogan Komering Ulu Timur (10.251,93 hektare), Banyuasin (5.89,33 hektare), dan Lubuklinggau (1.525,79 hektare).Rendahnya perhutanan sosial di Indonesia, khususnya Sumsel, dijelaskan Dedi disebabkan beberapa hal. Misalnya pemerintah pasif atau cenderung menunggu. Kontrol dan pembinaan yang tidak berjalan. Rumit dan berbelit, sebab pengurusan izin disamakan dengan perizinan HTI. “Pemerintah daerah menganggap program perhutanan sosial ini program pemerintah pusat,” kata Dedi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | [CLS] Dua truk pengangkut sampah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Sejumlah pemulung langsung mengejar truk untuk mendapatkan sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Truk-truk yang masuk ke TPA setempat dibatasi. Hanya 15 truk per harinya. Kesepakatan itu diperoleh antara warga di sekitar TPA Kaliori dengan Pemkab Banyumas pada Sabtu (26/5) lalu. Kesepalatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas Wahyu Budi Saptono yang merangkap sebagai Pelaksana harian (Plh) Bupati Banyumas.Dalam kesepakatan yang ditandatangani di atas meterai itu, Wahyu menyepakati tiga hal, salah satunya adalah setiap harinya TPA Kaliori hanya boleh menerima sampah maksimal 15 truk. Pembuangan hanya diputuskan hanya sampai 31 Desember 2018 atau akhir tahun ini. Sedangkan kesepakatan kedua adalah percepatan pembangunan talud dan bronjong serta drainase serta menututp TPA Kaliori sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membangun hanggar di TPA setempat.Apakah pembukaan TPA Kaiori dapat menyelesaikan masalah sampah secara permanen? Jawabannya tidak. Kenapa? Berdasarkan kalkulasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas, setidaknya ada 40 truk sampah setiap hari yang dihasilkan dari penduduk Kota Purwokerto. Dulu, sebagian masuk ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang ada di tujuh titik. Jumlahnya kecil, maksimal hanya satu truk di satu TPST per harinya. Sedangkan sebagian besar langsung masuk ke TPA Kaliori. Kalau sekarang hanya diperbolehkan membuang 15 truk ditambah katakankah 6-7 truk ke TPST, maka masih ada lebih 17 truk sampah yang tidak terangkut.baca : Banyumas Darurat Sampah. Ada Apa? | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Lalu di manakah 17 truk sampah itu? Mongabay mencoba menelusurinya. Ternyata, sebagian besar sampah-sampah tersebut berada di tempat-tempat penampungan sementara. Sebab, produksi sampah tetap sama, sedangkan daya tampung ke TPA terbatas. Ada beberapa tempat penampungan sementara yang ternyata meluber karena melebihi dari kapasitasnya. Misalnya di tempat penampungan di Jl Karangkobar, Purwokerto. Sampahnya meluber nyaris di jalan raya. “Sebetulnya sampah sudah diambil oleh truk pengangkut sampah, tetapi sekarang tidak setiap hari dilakukan. Mungkin 2-3 hari sekali baru diangkut. Sehingga sampah menumpuk di situ. Apalagi, ada warga juga yang membuang sampah di tempat penampungan sementara itu, meski sekarang ada tulisan mengenai pelarangan pembuangan sampah,”ungkap Karso (48).Tidak hanya di situ, tempat penampungan sementara di beberapa tempat juga ditutup dengan menggunakan portal. Contohnya di Jl Kuburan, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan yang menutup tempat penampungan sementara. “Kami memang sengaja menutup tempat penampungan sementara dengan portal, supaya sampah tidak terlalu banyak. Sebab, pengangkutan sampah hanya tiga hari sekali, sehingga kalau dibuka, maka bisa saja orang dari luar membuang sampah ke sini,”ujar Ketua RT setempat, Sayidin. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Ia mengakui kalau produksi sampah di lingkungan setempat masih tetap sama saja dengan sebelum terjadi darurat sampah di Kota Purwokerto. Meski beberapa waktu lalu, ada imbauan melalui pesan berantai di media sosial WA grup mengenai pengelolaan sampah. Imbauan dari pemkab di antaranya adalah masing-masing RT/RW mengelola sampah di lingkungan sendiri serta masyarakat diminta untuk mulai melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yakni reduce atau mengurangi, reuse atau memakai ulang serta recycle atau mendaur ulang. “Sepertinya, imbauan tersebut masih belum dilaksanakan. Tidak gampang kalau tak ada gerakan bersama. Apalagi cuma imbauan,”ujarnya.baca : Dampak Pencemaran Limbah Sampah, Sawah tak Bisa Ditanami, Air Berwarna Coklat Pemkab Banyumas juga terlihat belum memiliki strategi jitu terkait pengelolaan sampah. Salah satu upayanya adalah dengan membuat tempat pembuangan baru di Kompleks GOR Satria Purwokerto yang terlinat sejak Jumat (1/6). Hanya saja, upaya pembuangan sampah ke tanah kosong di sekitar GOR Satria tersebut belum mendapat keterangan resmi, apakah akan permanen atau sementara waktu saja.Apakah sampah di Kota Purwokerto hanya dibuang begitu saja? Ternyata sebetulnya tidak juga. Karena ada sejumlah TPST yang berjalan aktif. Salah satunya adalah TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.Bahkan, pengelola TPST setempat justru menyatakan kalau kondisi darurat sampah seperti inilah yang seharusnya bisa menjadi momentum gerakan untuk mengelola sampah. Ini disampaikan oleh salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | “Dengan adanya persoalan sampah yang terjadi sekarangm, seharusnya membuat masyarakat lebih bijak soal sampah. Tidak begitu saja sembarangan membuang sampah. Karena sebetulnya sampah dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis,”ungkap salah satu pengelola TPST setempat, Aji (31).baca : Limbah Pangan Disulap Jadi Energi Terbarukan dan Pupuk Organik Aji bukanlah orang yang hanya bisa “omong doang”, tetapi telah mempraktikkan bagaimana sesungguhnya sampah sebetulnya dapat dikelola dengan baik, sehingga mengurangi sampah yang dibuang di TPA. “Setiap harinya, kami mengolah sampah hingga 1,5 ton. Sedangkan yang berhasil dimanfaatkan lagi sekitar 600-800 kilogram (kg) atau lebih dari 50%. Sampah kami manfaatkan untuk pembuatan pupuk untuk sampah organik dan sampah plastik kami kumpulkan karena nanti ada yang mengangkut untuk didaur ulang kembali,”jelasnya.Dikatakan oleh Aji, setiap bulan TPST Sejahtera di Kelurahan Purwanegara tersebut, mampu memproduksi pupuk organik berkisar antara 3-4 ton. Pupuk organik dijual dengan harga antara Rp1.500 hingga Rp2.500/kg, tergantung pembelinya. “Rata-rata pengelola di sini adalah petani, sehingga pupuk juga dapat dimanfaatkan untuk memupuk padi. Kami juga mendapat penghasilan tambahan dari mengelola sampah di sini. Ya, tidak mesti, cuma rata-rata Rp1 juta, kadang lebih sedikit, tergantung produksi sampahnya juga,”katanya.Pengelola lainnya, Upi (49) menambahkan kalau sampah yang dikelola oleh TPST Sejahtera hanya berasal dari Kelurahan Purwanegara saja. “Memang TPST di sini belum mampu mengelola sampah yang banyak jumlahnya. Tetapi, setidaknya bisa menjadi contoh, bahwa sesungguhnya dengan adanya TPST bakal mampu menurunkan volume sampah ke TPA,”jelasnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Apa yang telah dilakukan oleh TPST di Kelurahan Purwanegara tersebut patut menjadi contoh. Apalagi, sesungguhnya Pemkab Banyumas pernah mencanangkan program satu aparatur sipil negera (ASN) wajib setor 1 kg sampah anorganik setiap bulannya. Demikian juga dengan adanya imbauan mengenai 3R di masing-masing RT/RW. “Kalau untuk program 1 kg sampah anorganik per bulan untuk satu ASN, sepertinya tidak jalan. Saya juga tidak setor. Tidak tahu kenapa enggak jalan, yang jelas mandek sepertinya,”ungkap seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.baca : Banyumas Canangkan Satu PNS, Satu Kg Sampah Plastik dalam Satu Bulan Secara umum, Pemkab Banyumas telah memiliki rencana untuk membuat TPST berskala besar dan dilengkapi tempat penampungan seperti hanggar. TPST tersebut bakal menggantikan TPA, karena TPA nantinya tidak ada. “Ada tujuh TPST yang nantinya dibangun. Masing-masing TPST memiliki lahan 1.000 meter persegi (m2). Namun demikian, semuanya membutuhkan proses. Apalagi, untuk membangun TPST dengan skala seperti itu membutuhkan dana cukup besar, mencapai Rp3 miliar per TPST. Saat sekarang yang hampir rampung adalah TPST di Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang,”ungkap Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Banyumas Didi Rudwianto.Dalam satu kesempatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas Suyanto mengatakan bahwa TPST bakal mengolah sampah hingga nantinya tinggal 10% saja yang menjadi residu. “Namun, itu membutuhkan waktu. Tidak bisa langsung dalam tahun ini. Apalagi, nanti ada beberapa TPST yang dibangun dan membutuhkan proses lelang serta pembangunan,”katanya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2018-048-19.json | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Penanganan Sampah di Banyumas sebagai Kota Adipura Belum Tuntas, Kenapa? | Suyanto mengatakan pihaknya saat sekarang memprioritaskan penanganan sampah yang menumpuk untuk dibuang ke TPA Kaliori. Karena jumlah sampah yang dibuang dibatasi, maka dilakukan prioritas. Ia juga mengatakan akan mencari alternatif tempat baru untuk pembuangan sampah. Namun, sampai sekarang belum diketahui di mana. Apakah salah satu alternatif pembuangan di Kompleks GOR? Belum ada jawaban resmi, meski secara faktual sudah ada sejumlah truk pengangkut sampah yang membuang ke tanah kosong di sekitar GOR.Pemkab dituntut segera melakukan terobosan untuk mengatasi persoalan sampah yang masih terjadi. Sebagai pemkab yang diganjar penghargaan Adipura empat kali berturut-turut sejak 2014-2017 tentu memiliki strategi jitu dalam pengelolaan sampah. Jika persoalan sampah tidak segera teratasi, maka Adipura terancam tak lagi diraih. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2012-016-05.json | BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi | BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi | [CLS] YAYASAN Penyelamatan Orangutan Borneo(Borneo Orangutan Survival Foundation/BOSF) meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meringankan lisensi pengelolaan hutan Kalimantan sebagai area konservasi, seperti perlindungan orangutan.“Untuk melestarikan orangutan, kami masih harus membayar kepada pemerintah,” kata Pimpinan BOSF, Jamartin Sihite, usai pembukaan pameran foto bertajuk Orangutan: Rhyme & Blues di Jakarta, Senin malam(1/10/12), seperti dikutip Antara.Martin, sapaan akrab Jamartin, mengatakan, pembayaran biaya, adalah lisensi pengelolaan hutan (HPH) restorasi sebagaimana perusahaan-perusahaan yang akan menebang hutan. “Dalam aturan HPH restorasi, pemilik hutan diperbolehkan menebang (kayu) hutan setelah 20 tahun. Sedangkan kami tidak mungkin menebang hutan tempat hidup orangutan,” ujar dia.BOSF, membayar sekitar US$1,3 juta atau Rp14 miliar demi memperoleh HPH restorasi untuk hutan seluas 86.460 hektare sebagai kawasan konservasi orangutan.”Namun, tidak semua area itu layak dipakai sebagai konservasi orangutan karena harus memenuhi sejumlah kriteria.”Kriteria itu, antara lain lokasi jauh dari permukiman penduduk dan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain Kemenhut, BOSF juga meminta keterlibatan pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk menyediakan kawasan hutan pelestarian orangutan. “Hingga akhir 2013 kami menargetkan 140 orangutan telah dilepasliarkan,” ucap Martin.Pada awal 2011, Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto, berjanji melanjutkan rencana kemudahan regulasi bagi izin HPH Restorasi Ekosistem.”Meski akan ada perbedaan pandang dengan Kementerian Keuangan terkait pendapatan negara dalam pengelolaan hutan,” kata Hadi.Syarat Pelepasliaran Orangutan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-016-05.json | BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi | BOSF Minta Kemenhut Ringankan Lisensi Pengelolaan Hutan untuk Konservasi | Masih dari Antara, disebutkan, orangutan harus memenuhi tiga syarat sebelum layak dilepasliarkan ke habitat asli mereka. Martin mengatakan, orangutan dapat dilepaskan jika bebas penyakit, terutama penyakit dari manusia seperti TBC atau hepatitis manusia.Selain syarat kesehatan, orangutan juga harus memiliki kemampuan dan ketrampilan hidup mandiri di hutan. “Misal, mampu membuat sarang, mencari makan, dan mengenali musuh.”Syarat ketiga, yang disebut Martin sebagai syarat penting, yaitu orangutan semestinya tidak lagi mengenali manusia sebagai teman mereka atau bukan pengancam.”Kami mendidik orangutan agar tidak mau lagi mendekati manusia.”Martin menjelaskan, orangutan perlu tidak lagi kenal manusia karena tidak mampu membedakan apakah manusia yang didekati itu bersifat mengancam atau tidak. “Misal, para pemburu, pembuka lahan hutan, atau bahkan orang takut, dapat mengancam kehidupan orangutan,” kata Martin.Video Orangutan Rhyme and Blues Photos Exhibition Teaser [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | [CLS] Dua rasa penasaran terkait limbah medis adalah bagaimana dikelola saat volumenya meningkat selama pandemi ini? Kedua, bagaimana cara mengurangi dampak buruk limbah medis dari penggunaan di rumah maupun di fasilitas kesehatan?Jawabannya bisa terangkum di webinar bertajuk Pengelolaan Limbah Medis di Rumah, Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan Lain, Minggu (27/09/2020) oleh oleh Plastik Detox, komunitas anak muda di Bali, dan Nexus3.Yuyun Ismawati dari Nexus3/BaliFokus Foundation dalam webinar mengingatkan dampaknya bisa lebih berbahaya di Indonesia karena tak banyak fasilitas layanan kesehatan yang memiliki sistem pengolahan limbah medis yang baik. Kedua, jika punya, pengolahan dengan insininerator pun bisa menghasilkan polutan berbahaya.Pengaturan limbah medis tertuang di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P-56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dari data Kemenkes yang dikutip Nexus3, sumber terbanyak adalah apotek (26.418 unit), Puskesmas (9825), klinik (7641), rumah sakit (2820), laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri, dan lainnya.“Pengelolaan limbah medis karut marut dan acak adut,” sebut Yuyun, yang tekun mengadvokasi limbah beracun berbahaya ini. Jumlah limbah yang tercatat saja hampir 295 ton per hari. Kapasitas pengolahan swasta dari 10 perusahaan dominan di Jawa sekitar 171 ton per hari. Sementara yang bisa diolah 63 insinerator layanan kesehatan berizin hanya 53 ton/hari. Ada selisih tak bisa terolah sekitar 70 ton/hari. Kesenjangan inilah yang disebut memicu banyak masalah.baca : Meninjau Aturan dan Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga Era COVID-19 Beberapa kasus pengolahan limbah medis sudah diproses hukum. Peraturan KLHK No.56/2015 tersebut menyatakan pengolahan di sumber dan pemusnahan insinerator. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dalam regulasi, jenis limbah faskes harus dipisahkan dengan warna misalnya radioaktif kategori merah, kuning untuk sangat infeksius dan limbah patologi, lainnya ungu, cokelat, dan merah. “Masalahnya di sebagian RS kuning semua. Ini berkaitan dengan kedisplinan, procurement, padahal kantong warna ini mudah dibeli,” sebut Yuyun.Dari pengalamannya, tak mudah akses komposisi limbah medis ini. Yuyun memaparkan, komposisi limbah dari faskes global (sumber: Health Care Without Harm) didominasi sampah umum 56%, kemudian limbah medis 18%, kardus 11%, sampah pasien 9%, B3 sekitar 2%, dan lainnya. Sementara dari data Kemenkes pada 2017, di Indonesia, pengelompokkannya agak berbeda, didominasi limbah domestik 80%, infeksius dan patologi 15%, kimia dan farmasi 3%, termometer dan tabung serta benda tajam masing-masing 1%.Dari Peraturan Pemerintah No.101/2014 tentang Limbah B3, yang termasuk jenis ini adalah limbah klinis, farmasi kedaluwarsa, kimia kedaluwarsa, fixer dan developer, dan abu insinerator.Namun, dalam Konvensi Stockholm 2014, Persistent organic pollutants (POPs) atau polutan abadi paling beracun berbahaya dan harus dihapuskan adalah yang berhubungan insinerator dan limbah medis. Dioksin dan furan adalah hasil pembakaran insenerator limbah domestik, medis, kebakaran hutan, smelter, daur ulang, PLTU, pabrik, dan lainnya.Dioksin ini menurutnya sulit dianalisis, karena laboratorium di Indonesia tak ada yang bisa identifikasi. Sumber dioksin dan furan terbesar adalah pembakaran terbuka di TPA atau tempat lain sekitar 55%, kemudian dari bahan kimia dan produksi yang dikonsumsi sekitar 23%, dan lainnya.baca juga : Buruknya Penanganan Sampah Medis Bisa Perparah Pandemi | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dari limbah insinerator sendiri sekitar 8%. “Kemungkinan saat ini jumlahnya meningkat karena sebagian besar dari limbah medis,” lanjutnya. Kecuali pemerintah mau bangun insinerator untuk limbah domestik. Ia menyarankan pengolahan medis nonthermal bukan insinerator, karena faskes harusnya jadi sumber kesehatan bukan penyakit baru. Tapi peraturan di Indonesia menurutnya bertolak belakang.Abu yang dihasilkan mengandung kimia berbahaya dan beracun tak bisa dilihat, keluar dari tungku. Terlebih jika cerobongnya rendah, emisi lebih dekat lagi dengan manusia. “Kalau ukurannya nano, sulit sekali. Sebaiknya mencegah,” ingatnya.Jumlah rumah sakit dengan insinerator berizin di Indonesia hanya 113 izin. Terbanyak di Jawa Timur. Salah satu sebabnya, proses perizinan rumit. “KLH memberikan dispensasi selama pandemi ini, insinerator diperbolehkan digunakan walau tanpa izin atau izin habis. Ini masalah baru jika tak dikontrol,” lanjut Yuyun. Karena menambah lepasan limbah berbahaya beracun.Sementara, dari fakta di lapangan banyak insinerator mangkrak karena tanpa izin misal di Sulawesi dan Papua.Masalah lain dalam pendirian insinerator antara lain lokasi insinerator RS berimpitan dengan pemukiman warga sehingga diprotes dan biaya operasional tinggi. Sekitar 70% biaya operasional untuk beli bahan bakar, terutama solar. Insinerator tidak sesuai persyaratan teknis seperti cerobong terlalu pendek, abu beterbangan. “Lebih repot lagi tak ada pengukuran emisi berkala untuk parameter dioksin,” sebutnya.Biaya meneliti dioksin mahal, ia menyebut satu sampel sampai 1500 dollar, dan harus dikirim ke Singapore atau Selandia Baru. “Jadi cukup rumit, sehingga pemerintah tak mewajibkan. Tapi kita warga yang jadi korbannya. Kebijakan pencegahan harus didorong dari pada solusi yang salah kaprah,” sebuy Yuyun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Sejumlah solusi mengurangi insinerator adalah disinfeksi limbah medis, seperti disiinfeksi temperatur atau kimiawi. Lainnya, mengurangi infeksi jarum suntik dengan alat needle crusher, ditambahkan zat agar tak berkarat. Jadi tak perlu bakar di insinerator.perlu dibaca : Bagaimana Pengelolaan Limbah Penanganan Corona? Ini Aturannya Rizal Bahri, pengampanye green hospital, dan pekerja di instalasi pengelolaan RSUD Ibnu Sina, Kabuaten Gresik menyebut masih sedikit fasilitas kesehatan yang bisa mengolah limbahnya.Dimulai dari pemilahan dan pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Jenisnya radiokatif, bahan kimia, obat kedaluwarsa, logam berat, sitotoksik (limbah berbahaya dari kemoterapi), kontainer bertekanan seperti aerosol, benda tajam, infeksius seperti daerah, patologis (jaringan tubuh seperti tumor, dll). Semuanya harus dibedakan sesuai simbol dan warna.Pengelompokkan ini tergantung pengetahuan nakes. Setelah dipilah, dikumpulkan menggunakan troli tertutup dan bersimbol. Penyimpanan sementara harus dengan izin DLH setempat. Lama penyimpanan tergantung jenis, jika berhubungan dengan biohazard 2-90 hari. Non biohazard 90-180 hari.“Pengangkutan insitu jika punya pengolahan sendiri atau insinerator. Jika tidak, menggunakan kendaraan dengan izin khusus,” jelasnya.Ada 3 opsi pengolahan limbah medis yakni insinerator, autoklaf (mencacah), dan gelombang mikro (micro wave). Sebagian besar menggunakan insinerator sesuai peraturan.Ia menunjukkan contoh insinerator di rumah sakitnya, dengan 2 ruang dan pengelolaan asap, minimal tinggi cerobong 24 meter atau lebih tinggi dari bangunan sekitar radius 50 meter. “Harus hati-hati dan pengawasan terus menerus karena risiko dioksin dan furan,” lanjut Rizal.baca juga : Kurangi Limbah Medis, Mahasiswa ITS Gunakan Kombinasi Jamur | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Masalah lain, menurutnya praktik nakes mandiri, apotek, pengobatan lain belum ada peraturan spesifik, hanya disyaratkan mengolah limbahnya atau kerjasama perusahaan pengolah limbah medis.Upaya keberlanjutannya dengan mengurangi misalnya alat non merkuri, persediaan sesuai kebutuhan, menggunakan yang dekat kedaluwarsa lebih dulu, digitalisasi hasil radiologi karena yang materi dicetak mengandung limbah.Untuk pengelolaan limbah medis rumah tangga, ada PP No.27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pemilahan dan pewadahan dibedakan medis dan domestik, pengumpulan oleh jasa pengangkutan, bila belum tersedia dibuang di TPS domestik dengan menghubungi DLH setempat.Hal yang perlu diperhatikan jika masker bekas pakai dengan infeksius harus disinfeksi dulu, masukan tempat khusus. Demikian juga bekas jarum suntik. Namun, fasilitas TPS B3 belum banyak tersedia. Alternatif selain insinerator seperti autoklaf dan microwave, izinnya juga sulit.Rizal merujuk ke sejumlah referensi untuk manajemen limbah medis ini. Misalnya Timdis.id, perusahaan jasa pendampingan dan pengelolaan limbah medis faskes, Healthacer without Harm (HCWC), dan Global Green and Healthy Hospitals, perkumpulan faskes untuk pengelolaan limbah. Yuyun menambahkan, di Amerika hampir semua faskes menggunakan autoklaf. Karena sebagian masih bisa didaur ulang. Organ pun bisa dicacah, disterilkan, dan masuk biodigester. Negara berkembang seperti Thailand dan Vietnam pun menggunakan biodigister dengan jaringan IPAL.Jika tak mengolah sendiri, bisa dikirim ke RS lain yang punya kapasitas besar, dan menggunakan pihak ketiga. “Dari Bali diangkut oleh perusahaan dari Jawa Timur. Kenapa tak diolah di Bali saja, untuk mengurangi risiko diperjalanan,” heran aktivis penerima Goldman Prize sebagai pejuang lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-022-09.json | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Dampak Limbah Medis Saat Pandemi | Selama pandemi, limbah medis bertambah. Ia mengutip data pemerintah, ada lonjakan 20-30% dari faskkes tapi sampah domestiknya berkurang. Di Amerika, N95 bisa disterilisasi, karena mahal dan penting. Menurutnya inovasi-inovasi pengeloaan seperti ini harus didorong karena limbah APD banyak sekali.Dari eksperimen sederhananya, masker bedah sulit basah, sampai 24 jam direndam baru bisa basah. Juga sulit dibakar, dan ada elemen plastik. Masker ini diakui sulit hancur. Jadi berbahaya jika dibuang sembarangan.Untuk mengurangi infeksi, limbah padat bisa didiamkan 2 hari, baru dibuang. Virus bisa mati di temperatur 100 derajat, jadi jika hanya untuk mematikan virus saja, insinerator menurutnya overkill.Rizal memberi tips, untuk pengurangan limbah medis di rumah, memperhatikan guna ulang seperti menggunakan masker kain 3 lapis, sanitasi, cek durasi waktu penggunaan, dan cara penggunaannya. Kecuali sedang terinfeksi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-060-08.json | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | [CLS] Jejeran orang yang terlibat kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Riau I, bertambah. Setelah menjerat petinggi perusahaan dan anggota DPR, Selasa (23.4.19), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU mulut tambang Riau I.”KPK meningkatkan perkara ke penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir), Direktur Utama PLN,” kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Selasa (23/4/19).SFB, diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawannya menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo, soal kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau I.Baca juga: Kasus Pembangkit Batubara Riau Jerat Anggota Dewan, LSM: Proyek Listrik Rawan Korupsi Pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara, mengirimkan surat kepada PLN intinya memohon agar memasukkan proyek PLTU Riau I dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN, tetapi tak ada tanggapan positif.Sebagian besar saham PT Samantaka Batubara, dimiliki oleh Blackgold Natural Resources Limited, yang terdaftar di Singapura. Johannes Budisutrisno, pemegang saham utama Blackgold yang ditangkap oleh KPK pada kasus sama 13 Juli 2018.Johannes didakwa membayar suap mencapai Rp4,75 miliar kepada Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR. Adapun suap itu agar Eni dapat membantu Johannes dalam mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU mulut tambang Riau I. Pembagian suap ini juga melibatkan Idrus Marham, mantan Sekjen Golkar.Rencananya, proyek ini dikerjakan konsorsium perusahaan terdiri dari Blackgold Natural Resources Ltd, PT PJB, PT PLN BatuBara dan China Huadian Engineering co Ltd. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2019-060-08.json | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | SFB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Febri Diansyah, juru bicara KPK memandang, energi merupakan sektor strategis yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama kelistrikan. Sektor ini, katanya, memiliki risiko korupsi cukup tinggi dan kalau terjadi kerugian akan dirasakan langsung masyarakat luas.PLTU Riau I, satu dari puluhaan pembangkit yang direncanakan pemerintah lewat 35.000 MW. Perluas penyelidikan Para pegiat lingkungan mengapresiasi penetapan Sofyan Basir jadi tersangka. Adhityani Putri, Direktur Center For Energy Research Asia (CERA) mengatakan, KPK perlu memperluas penyelidikan pada semua PLTU mulut tambang yang memulai proses perencanaan dan penunjukan.”Begitu juga PLTU dan proyek listrik yang misterius muncul di RUPTL setelah proyek sudah disepakati lewat penunjukan langsung,” katanya.Model ini, katanya, menimbulkan kecurigaan karena dianggap proyek tak muncul dari perencanaan berbasis sistem, tetapi berbasis proyek.Dia bilang, risiko korupsi dalam banyak simpul ini mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pengoperasian suatu pembangkit tenaga listrik sumber apapun. Belajar dari kasus ini, terlihat sistem pengadaan PLTU mulut tambang dengan penunjukkan langsung membuka celah relatif besar bagi praktik suap dibandingkan proyek PLTU lain.”Karena ada ketergantungan pihak yang memiliki kepentingan pada keputusan satu pihak yang memiliki kekuasaan di suatu mekanisme yang tak transparan.”Berbeda dengan tender, di mana proses lebih terbuka ke publik. Dia contohkan, ada pengumuman di media, syarat-syarat yang dibeberkan terbuka dan tenggat waktu jelas serta pengambilan keputusan melibatkan suatu proses terbuka dan panel. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2019-060-08.json | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Prrkotaan Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, penetapan Sofyan sebagai tersangka langkah maju dalam membongkar relasi energi kotor batubara dan praktik korupsi di tingkat elit politik dan pemerintahan. “Meski langkah KPK sebenarnya telat hampir 10 bulan.”Kasus ini, katanya, menunjukkan pembangunan pembangkit batubara, selain kotor dari segi emisi dan dampak lingkungan hidup juga gunakan praktik bisnis kotor, penuh suap menyuap.Menurut Sawung, hingga kini dalam membongkar praktik korupsi PLTU, tersangka masih menyasar pada individu komisaris perusahaan, anggota dewan dan dirut PLN, belum menyentuh korporasi yang melakukan suap.“Korporasi seperti Samantaka, Blackgold dan CHEC belum jadi tersangka oleh KPK, padahal pelaku suap Johannes, tak mungkin bertindak untuk dirinya sendiri tetapi untuk perusahaan.”Sama dengan kasus PLTU Cirebon II. Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor Bandung 10 April 2019, kasus penangkapan tangan Bupati Cirebon Sunjaya, terdapat fakta persidangan, Sunjaya menerima uang dari PLTU Cirebon II melalui Hyundai sebagai kontraktor utama.Kasus ini, katanya, menjadi perhatian Walhi karena lokasi PLTU Cirebon II yang melanggar tata ruang jadi tidak melanggar tata ruang lewat revisi tata ruang Cirebon.Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace mengatakan, kasus ini contoh karut marut sistem regulasi di Indonesia dan banyak aktor yang memaksakan kepentingan masing-masing dengan otoritas yang dimiliki. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2019-060-08.json | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Begitu juga, katanya, ekspansi PLTU Celukan Bawang di Bali, mulai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sampai ketidaksesuaian RTRW. Bahkan, sampai tiga tahun terakhir, proyek ini tak masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang disahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Meskipun begitu, izin tetap keluar dari Gubernur Bali dan masuk proyek yang ditawarkan dalam investasi Belt and Road Initiative (BRI) oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Tiongkok.”Tuntutan soal energi bersih bukan hanya tak menghasilkan emisi juga bersih dari praktik-praktik korupsi dan berkeadilan,” kata Sawung.Menurut dia, energi bersih berbasis energi setempat dan dibangun dengan prinsip mempertimbangkan lokasi dan hak masyarakat harus dikedepankan. Energi kotor, korupsi dan ladang mengeruk keuntungan korporasi, katanya, saatnya ditinggalkan.“Kasus suap PLTU ini harus jadi titik tolak untuk transisi energi menuju bersih berkeadilan.” Kepentingan elit politik?Hindun Mulaika, menyebutkan, keterlibatan kepentingan elit politik dalam kepemilikan tambang batubara dan bisnis pembangkit listrik memberikan potensi konflik kepentingan antara posisi pejabat publik dan perusahaan yang ingin memenangkan tender.Bahkan banyak kejanggalan-kejanggalan rencana proyek PLTU. “Bisa kita analisa singkat, PLN menyatakan, kondisi oversupply di sistem Jawa-Bali, tetapi penambahan dan ekspansi proyek-proyek PLTU skala besar masih terus berjalan.”“Ini jelas risiko bagi APBN, jadi kalau proyek-proyek ekspansi PLTU batubara di Jawa-Bali ini terus berlanjut, sangat patut kita mempertanyakan. Ini sebetulnya kepentingan siapa? Kalau negara saja rugi, siapa yang sebetulnya diuntungkan?” katanya.Greenpeace pun mendesak, pemerintah kaji ulang semua proyek di bawah payung 35.000 MW, mulai dari kesesuaian regulasi, perizinan hingga kelayakan amdal. | [0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294] |
2019-060-08.json | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | Ketika Sofyan Basir Terlilit Korupsi Proyek PLTU Riau | ”Hal lebih penting, kalau Indonesia terus lanjut dengan ekspansi massif PLTU batubara, kita telah mengkhianati Perjanjian Paris.”Lebih-lebih, katanya, potensi energi terbarukan di Indonesia, sangat besar. Tanpa dukungan regulasi tepat, kata Hindun, energi terbarukan akan sulit berkembang dan mendapatkan dukungan investor serta perbankan.“Kebijakan energi ini adalah tentang kemauan politik. Tidak perlu dipertanyakan ketersediaan potensi serta tekhnologi. Kalau negara lain sudah bisa memulai transisi energi, kenapa Indonesia masih terus terjebak dalam lingkaran hitam batubara?” Keterangan foto utama: Batubara, sumber energi yang timbulkan masalah lingkungan dan sosial di masyarakat juga rawan praktik-praktik korupsi. Foto: Hendar [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2016-061-02.json | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | [CLS] Ini bukan rumah biasa. Fungsinya pun tidak seperti kebanyakan rumah yang ada. Ia semacam wadah tempat menggali informasi, sekaligus menjadi tahap awal pengolahan madu hutan organik dalam kemasan. Begitulah gambaran Rumah Workshop Madu Hutan yang akan dikelola Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.Rumah itu berdiri pada Sabtu (14/5/2016) di Dusun Semangit, Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir. “Rumah Workshop Madu Hutan ini sudah selaras dengan harapan pemerintah daerah,” kata Nasir melalui siaran pers yang dikirim Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) ke Mongabay Indonesia di Pontianak, Minggu (15/5/2016).Menurutnya, pembangunan Rumah Workshop Madu Hutan ini menjadi salah satu upaya agar semua desa yang ada di Kapuas Hulu bisa menggali potensi masing-masing desa demi peningkatan kesejahteraan. Termasuk wilayah desa di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.Nasir menjelaskan, sebagai salah satu sub-sentra madu hutan di Kapuas Hulu, rumah workshop tersebut sekaligus menjadi Sekretariat Koperasi APDS yang sebelumnya menggunakan rumah warga. Sebelumnya, bupati juga meresmikan bangunan yang sama pada Agustus 2015, yang merupakan sub-sentra yang dikelola Asosiasi Periau Mitra Penepian di Desa Penepian Raya, Kecamatan Jongkong.Dengan adanya pengembangan budidaya madu hutan ini, kata Nasir, diharapkan bisa memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya sudah lama memikirkan bagaimana caranya memasarkan dan mengemas produk madu hutan dengan baik sehingga menjadi andalan Kapuas Hulu.“Tentu saja ini bukan persoalan yang gampang. Sekarang koperasi sudah ada, namun yang menjadi kendala adalah modal awal yang digunakan koperasi untuk menalangi biaya dalam menghimpun madu hasil panen dari masyarakat,” urai Nasir. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2016-061-02.json | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), Arief Mahmud mengatakan, meski saat ini dua taman nasional yaitu TN Danau Sentarum (TNDS) dan TN Betung Kerihun (TNBK) dilebur menjadi satu, namun pihaknya tetap akan melanjutkan komitmen melestarikan TNDS bersama masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.Pada 2014, Balai TNDS bersama Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Tropical Forest Conservation Act (TFCA Kalimantan) menggagas membangun rumah workshop madu yang berfungsi sebagai pusat informasi mengenai pengelolaan madu hutan di Danau Sentarum.“Potensi lebah madu yang ada di TNDS luar biasa. APDS bersama sub-sentra yang lain, telah melakukan upaya membudidayakan lebah madu, sehingga sangat wajar jika kita mendorong budidaya madu hutan semakin hari semakin baik. Kita bersama masyarakat, memberdayakan potensi yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atas keberadaan TNDS,” kata Arief.Manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di antaranya peningkatan harga madu hutan yang dihasilkan dari Danau Sentarum. Tren pertumbuhan harga pun, untuk saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya.“Tentu itu semua berkat kerja sama dan sinergi semua pihak, baik itu pemerintah kabupaten, masyarakat, taman nasional, dan LSM yang tak henti memberikan pendampingan kepada masyarakat supaya kualitas madu hutan semakin meningkat,” kata Arief.Kerja sama itu, merupakan yang pertama kalinya dilakukan semua pihak, khususnya di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Untuk itu, tambah Arief, di sisi lain keberadaan dan kelestarian taman nasional harus tetap terjaga, supaya manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, termasuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan saat musim kering.Manfaat Rumah Workshop | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-061-02.json | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Sementara itu, Presiden APDS, Basriwadi mengatakan, dengan adanya rumah workshop diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan pengembangan madu hutan ke depannya. Pembangunan rumah workshop tersebut, tak terlepas dari dukungan taman nasional yang dituangkan dalam nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama.Pembangunan fisik rumah workshop tersebut, dibangun oleh pihak taman nasional, sedangkan isi dalamnya difasilitasi TFCA Kalimantan. Selain itu, bangunan workshop juga dilengkapi dengan panel surya dengan kapasitas daya 3.500 watt yang berfungsi sebagai sumber energi yang digunakan dalam proses pengolahan madu hutan.Peran Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan Badan Pengelolaan DAS Kapuas sangat penting dalam pengembangan kelembagaan sub-sentra maupun sentra madu hutan di Kapuas Hulu.“Dengan adanya rumah workhsop ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pengembangan madu hutan, yang merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di kawasan danau selain pengelolaan sumber daya dari sektor perikanan,” jelas Basriwadi.Asosiasi periau tertuaAPDS adalah salah satu asosiasi tertua di Kapuas Hulu yang berdiri sejak 2006. Pada awal pembentukannya, APDS baru beranggotakan lima periau dengan jumlah anggota 86 orang. Saat ini, jumlah anggota APDS mencapai 15 periau, dengan jumlah anggota mencapai 305 orang. Periau merupakan kelompok tradisional pemanen madu hutan di Kapuas Hulu. Satu periau biasanya beranggotakan 10 hingga 25 orang. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2016-061-02.json | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | Bukan Rumah Biasa, Kapuas Hulu Bangun Rumah Workshop Madu Hutan | AOI Regional Kalimantan Barat yang terdiri dari enam lembaga di antaranya Yayasan Dian Tama, Perkumpulan Kaban, Yayasan Riak Bumi, PRCF Indonesia, APDS dan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, melakukan pendampingan sejak Juni 2014 melalui proyek Pengembangan Madu Hutan Organis Kapuas Hulu AOI-TFCA selama dua tahun. TFCA Kalimantan sendiri, mulai bekerja di Kapuas Hulu melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu.Produksi sentra madu hutan Kapuas Hulu yang meliputi kawasan TNDS, hutan desa Bumi Lestari dan Mentari Kapuas di Kecamatan Jongkong, serta Kecamatan Bunut Hilir bisa mencapai 60 ton dalam satu periode panen. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya terserap oleh koperasi sentra yang mewadahi empat koperasi primer atau sub-sentra yang ada.Saat ini, harga madu hutan yang sudah melalui proses pengolahan bisa mencapai Rp225 ribu per kilogramnya, dengan asumsi harga berkisar Rp75 ribu dalam kemasan 250 milli liter atau setara dengan 325 gram. Madu hutan yang diproduksi APDS maupun asosiasi periau yang menjadi anggota sentra, terjamin kualitas organiknya dengan kadar air rendah di bawah 21 persen. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-036-15.json | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | [CLS] Dalam sebuah studi terbaru, dinyatakan bahwa jumlah individu harimau meningkat di alam liar, di lima negara tempat ditemukannya kucing besar terancam punah ini. Lima negara tersebut adalah Bhutan, China, India, Nepal, dan Rusia. Naiknya populasi harimau tersebut menandai satu dekade peluncuran skema ambisius menggandakan populasi spesies mamalia besar itu.Inisiatif TX2, dikutip dari NewScientist, diluncurkan pada 2010 di St. Petersburg, Rusia, ketika diperkirakan populasi kucing besar ini di alam berada pada titik terendah dalam sejarah. Diperkirakan, sedikitnya 3.200 harimau tersisa di 13 negara tempat mereka ditemukan. Skema TX2 adalah serangkaian program yang bertujuan untuk menggandakan jumlah harimau di alam liar pada 2022, bertepatan dengan Tahun Harimau pada kalender Tiongkok.Di India, jumlah harimau liar pada tahun 2018 diperkirakan antara 2.600 dan 3.350 individu – sekitar tiga perempat populasi dunia- dan lebih dari dua kali lipat jumlahnya dibandingkan tahun 2006.Populasi harimau di Nepal juga meningkat hampir dua kali lipat pada 2018, dari 121 individu pada 2009 menjadi 235 individu.Populasi di Taman Nasional Bardiya Nepal saja telah meningkat dari hanya 18 harimau pada 2008 menjadi 87 pada 2018, menurut WWF.Di Rusia, jumlah harimau Amur telah meningkat 15 persen dalam 10 tahun terakhir menjadi sekitar 540 individu, dan di Taman Nasional Kerajaan Manas Bhutan, populasinya meningkat dari hanya 10 individu pada satu dekade lalu menjadi 22 pada 2019.Tahun 2010, Tiongkok memiliki tidak lebih dari 20 harimau liar, yang sebagian besar melintasi perbatasan Rusia. Negara ini merekam momen penting pada 2014 ketika kamera jebak merekam harimau betina dan anaknya di Cagar Alam Wangqing di Provinsi Jilin, yang menunjukkan bahwa harimau kembali berkembang biak di negara tersebut dan menyebar ke daerah baru.Baca: Masa Depan Harimau Sumatera di Tangan Kita | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-15.json | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | Becci May dari WWF UK, mengatakan, “Sepuluh tahun lalu, harimau berada dalam kondisi sangat berbahaya sehingga ada risiko sangat nyata menuju kepunahan di alam liar. Dari jumlah populasi yang rendah di 2010, mereka akhirnya membuat kemajuan luar biasa di sebagian besar Asia Selatan, Rusia, dan China, berkat upaya konservasi terkoordinasi dan terpadu di negara-negara tersebut.”“Ini adalah pencapaian menggembirakan masa depan harimau di alam liar, tetapi juga untuk lanskap yang mereka huni dan komunitas yang tinggal bersama kucing besar ikonik ini,” katanya.Menurut studi yang dilakukan pada 2018 yang dilakukan oleh 49 ahli konservasi di bawah World Wildlife Fund’s Global Tiger Conservation Program, tempat-tempat tinggal harimau sangatlah khusus dan membutuhkan upaya intensif untuk mengembalikan populasi dan konservasi mereka. Dalam studi tersebut, sebagaimana dikutip dari The Kathmandu Post, disampaikan bahwa upaya-upaya tersebut berhasil mencapai ‘kondisi optimal’, populasi harimau bisa naik tiga kali lipat.Baca: Darmi, Harimau Benggala yang Lahir di Kala Pandemi Masih ada sekitar 3.900 ekor harimau di alam liar. Mereka berada di bawah ancaman perburuan untuk perdagangan satwa liar ilegal, juga perusakan dan penghancuran habitat di sebagian besar wilayah jelajah mereka, lanjut WWF.Kunci untuk membantu pemulihan populasi harimau liar adalah dengan fokus pada pelestarian lanskap, tempat mereka berkembang dan memastikan masyarakat di daerah sekitar habitat mendukung program-program konservasi, kata organisasi itu.Baca juga: Benarkah Harimau Tasmania Belum Punah? Program TX2 sendiri adalah proyek jangka panjang, yang berupaya meningkatkan perlindungan harimau dan memelihara atau memulihkan “koridor satwa liar” agar harimau dapat berkeliaran bebas, dan berkembang biak dengan aman di lingkungan alaminya. Beberapa poin dalam TX2 adalah: | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-036-15.json | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | Harimau-harimau yang Terancam Punah, Kini Populasinya Membaik di Lima Negara Ini | “Alasan mengapa jumlah harimau di alam liar menurut drastis dalam 100 tahun terakhir dalah karena perubahan penggunaan lahan,” lanjut May. “Populasi satwa liar juga hancur karena jerat yang dipasang untuk menangkap mereka.” Perburuan untuk perdagangan satwa liar ilegal menjadi ancaman utama bagi pertumbuhan populasi harimau liar. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | [CLS] Muhammad Sapar bersama Aroti, istrinya, mengumpulkan satu per satu biji kepayang atau kluwek (Pangium edule) yang jatuh di pinggir Sungai Seluro. Kiding, alat pengumpul berbentuk tabung terbuat dari bambu separuh terisi.Pohon kepayang berbuah satu kali setahun. Warga mengenal musim panen raya dan selingan. Biasanya, kepayang mulai berbuah November hingga Februari, dan musim panen raya pada Januari.Sapar membawa sekeranjang buah kepayang, sekitar 35 kilogram. Buah ini untuk bikin minyak. Per kilogram buah kepayang kering bisa hasilkan 0,35 gram minyak.Sapar, adalah Ketua Pengelola Hutan Adat Talun Sakti, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Sarolangun, Jambi. Dia bilang, pohon kepayang diatur secara adat dan proses pengambilan buah pun tidak bisa sembarangan.“Hanya buah kepayang yang jatuh boleh diambil, tidak boleh dijuluk dengan kayu atau bambu. Didenda adat kalau dijuluk,” katanya.Pepohonan di Hutan Adat Talun Sakti, tak bisa sembarangan diambil. Kepayang tak boleh dipanjat, petai tak boleh diberi tanda atau dilukai, maupun pohon bidara tak boleh ditebang.“Itu hukumnya kalau kami disiko beras 20 kilo gram, serta lemak manisnya dan emas satu mayam.” (Hukumnya denda beras 20 kilogram, serta lemak manisnya dan emas 3, 33 gram).Kepayang kembali diangkat jadi sumber mata pencaharian lain di Desa Raden Anom sejak 2015. Jumlah rata-rata produksi 50 kilogram per tahun. Potensi kepayang dihitung per pohon bisa hasilkan minimal 35 kilogram minyak per panen. Setidaknya, Desa Raden Anom bisa hasilkan 700 kilogram per panen atau sekitar Rp35 juta.Biasa, kepayang panen bisa dua kali setahun. Jadi, pertahun potensi hasil Rp 70 juta. Desa Raden Anom, ada sekitar 59 keluarga punya pohon kepayang, jadi hasil rata-rata Rp1,2 juta.Minyak kepayang mulai dijual sejak 2017. Mereka mulai memproduksi dan menjual minyak kepayang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Pohon kepayang sekitar 200 batang di Desa Raden Anom tersebar di luasan 183 hektar. Kepayang biasa hidup di pinggiran Sungai Seluro. Akar yang kuat berfungsi menahan abrasi sepanjang sempadan sungai. Dari akar sampai daun kepayang bermanfaat. Baca juga: Rusuh Tambang Emas Ilegal di Bungo dan Lingkungan Tercemar Akar untuk menahan laju abrasi di sepanjang Sungai Seluro. Daun untuk mengawetkan makanan seperti daging dan ikan. Daun muda mereka iris tipis campur dengan daging yang sudah dibersihkan. Terakhir, daging dicampur dengan irisan daun kepayang muda kemudian dibalut dengan daun tua berukuran lebar. Simpan di dalam toples tertutup rapat.“Biasa bisa tahan sampai enam hari, tidak berjamur dan tak busuk. Dulu, pengganti lemari es kami ya, itu daun kepayang ini,” cerita Artoti.Kulit batang, katanya sebagai pengobat luka pada ternak. “Dulu, kalau ada ternak misal sapi diterkam harimau balur pakai kulit batang ini yang dikikis dan ditumbuk. Sehat lukanya.”Biji kepayang juga bisa buat sayur gulai atau tumis. Rasa seperti biji nangka.Sejak dulu, minyak kepayang untuk memasak, jauh sebelum ada minyak sawit. Akses jalan jauh untuk mendapatkan minyak dari luar, membuat desa-desa di Kecamatan Batang Asai pakai minyak kepayang. Kemajuan teknologi dan akses jalan yang, membuat sebagian besar orang berpindah pakai minyak sawit.Mereka dulu menukar minyak dengan hasil kebun atau garam dengan daerah lain. Perlahan tradisi ini menghilang dengan masuk minyak sawit. Minyak kepayang digunakan untuk minyak urut dan pengobatan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Biji kepayang mengandung lemak kalau difermentasi akan menghasilkan lemak siklik tidak jenuh yaitu asam hidrokarpat. Meyer (1971) dalam Heriyanto dan Subiandono (2008) menjelaskan, asam lemak siklik yang terkandung dalam biji kepayang memiliki sifat anti bakteri yang dapat mengobati penyakit lepra, kudis dan beberapa penyakit kulit lain. Bahkan, kepayang juga dapat digunakan sebagai insektisida hayati untuk melawan kutu kepala, sebagai obat serangga dan rayap.Pengolahan minyak kepayang perlu waktu tiga sampai tujuh hari. Mulai dari mengambil biji-biji kepayang yang jatuh di tanah, rendam di aliran sungai selama satu malam untuk menghilangkan racun. Lanjut dengan penjemuran biji yang memakan waktu hingga tiga hari, tergantung cuaca. Setelah itu, masak dan peras hingga menghasilkan minyak. Baca juga: Pasca Tragedi Penertiban Tambang Emas Limun [1] Alat pemersatuSapar duduk di depan rumah panggung. Menghirup kopi dan makan sepiring pisang goreng dengan minyak kepayang. Aroma khas menyeruak memenuhi ruang tamu. Di depannya, Sungai Batang Seluro. Air mengalir deras dan jernih.Sungai Batang Seluro, memisahkan tiga dusun, Muaro Seluro, Badengkong dan Bukit Lancang di Desa Raden Anom. Muaro Seluro menentang keras kehadiran alat berat merusak dusun mereka demi kilauan emas. Meski gegap gempita emas di dusun dan desa tetangga, tak menyurutkan dusun ini mempertahankan wilayah mereka dari pertambangan emas ilegal.Para perempuan protes saat ada pengusaha bekerjasama dengan oknum pejabat desa memasukkan alat berat untuk penambangan emas ilegal.“Bakar, bakar,bakar,” teriak beberapa ibu di belakang Sapar. Sapar mengenang protes warga pada 2015.Dia tidak ingat siapa yang berteriak penuh amarah saat melihat alat berat masuk ke dusunnya. Perlahan alat berat mundur, tidak jadi masuk ke Muaro Seluro. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Demam emas masih tetap berlangsung di desa sekitar, tetapi tidak di dusunnya. “Kalau ada yang nanya apa mata pencaharian utama kami, ada dua karet dan ‘emas’,” katanya.Dalam seloko adat emas juga disebut-sebut sebagai satuan denda yang sah secara adat. Masyarakat Batang Asai umumnya memang mengambil emas di musim-musim gagal panen dan saat sungai surut.Mereka mengenal sistem mendulang, mencari emas secara tradisional dengan alat terbuat dari kayu yang berbentuk bulat dan pipih.Kerakusan mengubah tradisi. Orang-orang berbondong mengeruk emas sebanyak-banyaknya.“Alat-alat masuk, banyak orang luar yang memodali. Emas tidak menjadi sakral lagi sebagai takaran denda yang dibayar dalam adat. Ini lebih kepada memperkaya sebagian orang dan pemodal saja,” katanya. “Alam rusak, sungai rusak, apa yang mau diminum. Apa yang mau dimasak kalau sawah diubah jadi lokasi tambang. Emas tidak bisa menggantikanya.”Warda desa ini membentuk Kelompok Tani Hutan Talun Sakti pada 2017. Kelompok ini beranggotakan 25 orang, mayoritas perempuan. Talun Sakti diambil dari nama hutan adat yang mereka miliki.Hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Bukit Tinjau Limun seluas 641 hektar yang dikukuhkan Bupati Sarolangun pada 2015.Sapar selaku Ketua KTH Talun Sakti bilang, kepayang menjadi pemersatu dalam konflik sosial karena tambang emas ilegal. Kepayang membangkitkan kembali tradisi dan memori lama, berbondong-bondong mengolah kepayang bersama-sama.Saat pengolahan ini, silaturahmi kembali terjalin. Benang-benang persaudaraan yang putus karena beda kepentingan dalam mencari penghidupan, disambung kembali dengan adat dan tradisi beratus tahun sebelum tambang emas merajalela.“Ada saudara berkelahi semaka adik beradik. Mamak (paman) dengan kemenakan (keponakan). Bahkan ada anak bebala (bermusuhan) dengan orang tua sendiri karena berebut emas,” katanya | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Minyak kepayang mulai produksi sejak lama namun Sapar dan anggota KTH Talun Sakti belum bisa bicara keuntungan. Dia bilang, kepayang ini menyambung tali silaturahmi yang porak-poranda karena emas.“Pasca penolakan, kami terbagi dua. Ada yang setuju peti (pertambangan emas tanpa izin) ada yang menolak. Kepayang ini yang menyatukan. Ada kegiatan pengolahan minyak kepayang menyambung kembali putusnya tali persaudaraan.”KTH Talun Sakti mulai produksi minyak kepayang secara serius pada 2019. Saat beberapa desa dan KTH mulai kendor bikin minyak kepayang, Talun Sakti mampu mempertahankan produktivitas minyak kepayang berkisar 30-50 kilogram per tahun. Data KPH Limau menunjukkan, KTH Talun sakti tetap menjual minyak kepayang walau tiga tahun terakhir yang produksi hanya dua KTH. Penurunan ini juga dipicu kepayang tak berbuah.“Ada memang sebagian lokasi tidak berbuah. Kalau di Batang Asai itu beberapa desa tetangga Raden Anom seperti KTH Sungai Bemban. Selama ini, mereka membeli kepayang dari Raden Anom,“ kata Sri Liah Suzanto, Kasi PKPM KPH Limau Sarolangun.Pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu di desa-desa yang berdampingan dengan aktivitas pertambangan, katanya, mampu menurunkan riak emas. Meski tidak bisa disandingkan secara nilai ekonomi, kata Suzanto, kepayang jadi emas hijau dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang harus terus dikembangkan.KPH Limau mengeluhkan saat ini mereka juga terkendala pemasaran. Di awal, mereka sempat mendapatkan permintaan ekspor ke Belanda, Nelakangan tidak lagi karena kondisi pandemi.Persoalan penjualan HHBK yang tidak bisa bersaing dengan hasil kebun yang punya pasar sendiri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Helianti Hilman, pendiri Javara Indonesia, menjual produk khusus HHBK memang perlu cerita untuk mengemas produk. “Kita bukan menjual barang, tapi cerita budaya, cerita hutan dan cerita berkelanjutan dalam produk lokal dari masyarakat adat yang dijual,” katanya Kelas Belajar Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan SIEJ dan Folu beberapa waktu lalu.Kalau hanya berpikir menjual produk, katanya, sulit bersaing dengan hasil perkebunan masif dan pasar tersedia di mana-mana.Selain minyak kepayang, saat ini KPH Limau dan KTH Talun Sakti juga menjajal potensi rebung (bambu muda) untuk jadi keripik.Artoti bilang, kegiatan ini menambah pendapatan keluarga dan bisa selingan selepas ke sawah dan menyadap karet dan bikin minyak kepayang.“Kepayang banyak sudah sangat tua dan tidak produktif, jadi potensi minyak tidak maksimal. Ini jadi kendala kita dalam memanfaatkan minyak kepayang jadi alternatif mata pencaharian lain,” ujar Sapar.Suzanto menyebutkan, pada 2019 mereka melakukan penanaman 500 batang kepayang di lahan empat hektar di 24 KTH di Kecamatan Batangasai dan Limun.“Kami sudah penanaman di beberapa titik, memang kepayang sudah tua sehingga produktibitas rendah. Kita tanam di lahan lain. Itu ada yang di kebun petani, ada di sepanjang sungai. Termasuk Raden Anom prioritas regenerasi yang dilakukan,“ katanya. Menjaga hutan adat Air Terjun Talun Sakti setinggi 20 meter di kelilingi pohon-pohon besar. Nama air terjun ini kemudian diambil masyarakat Desa Raden Anom untuk menamai hutan adat yang mereka. Hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro, Desa Raden Anom jadi nadi kehidupan bagi masyarakat. Sungai Batang Seluro membelah menuju Sungai Batang Asai bersumber dari air hulu hutan adat.Hutan adat Talun Sakti Muaro Seluro terjaga. Saat lokasi hutan lain terbabat habis untuk tambang emas ilegal, Talun Sakti tak terjamah. Kepayang tumbuh liar di hutan adat ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2022-069-18.json | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom | Sapar bilang ada banyak pohon berusia ratusan tahun dalam hutan adat ini termasuk kepayang. Lembaga Pengelola Hutan Adat Talun Sakti patroli rutin. Pada 2015, Talun Sakti Muara Seluro telah dikukuhkan Bupati Sarolangun lewat SK No 289/Bunhut/2015 tentang pengukuhan Hutan Adat Talun Sakti Dusun Muara Seluro Desa Raden Anom. Survei dan monitoring satwa oleh Perkumpulan Walestra di dalam hutan adat Talun Sakti Muaro Seluro diketahui di sini masih terdapat kekayaan fauna sangat beragam dan langka. Di sini masih ada harımau Sumatera, macan dahan, kucıng emas, beruang madu, burung kukau besar,serta kura–kura hutan (Manouria emys). Di hutan Adat Talun Sakti Muaro Seluro, kura-kura hutan dengan mudah dijumpai. Kura-kura hutan spesies unik dan langka ini oleh IUCN Redlist masuk dalam status terancam punah (endangered).Menjaga hutan adat Talun Sakti dari berbagai ancaman terutama tambang emas, kata Sapar, perlu hasil kebun lain untuk mengganti karet tua yang kurang produktif.“Kami butuh bantuan bibit seperti pinang yang akan ditanam seling dengan tanaman hortikultura. Karet tidak bisa diandalkan lagi.”Sapar bilang, masyarakat bisa melepaskan diri dari kemilau emas, Dusun Muara Seluro, membuktikan itu. “Yang ada tambang juga merasakan bagaimana pahitnya sesudah peti. Duit panas, banyak tidak berkah. Duit siluman kalau kata orang dapatnya sebentar, habisnya juga.”Dia bilang, sebenarnya dengan mengoptimalkan potensi kebun, masyarakat bisa berdaya menolak tambang emas ilegal.“Kalau ada pemberian bibit untuk mengoptimalkan kebun masyarakat. Kami melihat potensi pinang saat ini baik. Beberapa petani sudah menanam pinang sejak dulu, bisa diandalkan dari karet.” ****** [SEP] | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2023-010-04.json | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | [CLS] Indonesia menjadi satu dari 16 negara yang mendapatkan pendampingan dari Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FA) untuk menjalankan sejumlah proyek pada sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dipimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Ada dua proyek besar yang sedang berjalan saat ini dan keduanya melibatkan FAO bersama KKP di dalamnya. Pertama, adalah Proyek regional untuk manajemen keberlanjutan pada ekosistem laut besar Indonesia (ISLME), dan kedua adalah Proyek Konservasi di Perikanan Darat (IFISH).Kedua proyek besar itu dijalankan dengan dukungan dana penuh dari Global Environment Facility (GEF) dan sudah ada sejak empat tahun terakhir. Hal tersebut dipaparkan Spesialis Komunikasi FAO untuk FAO-ISLME untuk Stasiun Pembelajaran Maria Hulupi pada pekan lalu di Bali.Bersama GEF, FAO tak hanya menggandeng KKP saja di Indonesia, namun juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pertanian. Tujuan dua proyek tersebut, adalah untuk mengatasi krisis lingkungan global yang berdampak pada produktivitas.“Dan keberlanjutan sistem pangan pertanian di lahan dan air di lima benua,” ucap dia.baca : Pasokan Ikan Berlebih, Tapi Tak Ada yang Beli GEF sendiri sudah berdiri sejak 1992 di Rio de Janeiro, Brazil dan didirikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada di dunia. Terhitung sudah lebih dari USD21,1 miliar disebarkan ke seluruh dunia dalam bentuk hibah.Sementara, saat ini GEF juga tengah mendorong mobilisasi tambahan dana hibah senilai USD114 miliar untuk bisa digunakan sebagai pembiayaan bersama pada pelaksanaan 5.000 proyek di 170 negara, termasuk program ISLME dan IFISH di Indonesia. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-04.json | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Dalam menjalankan proyek ISLME, FAO fokus pada pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di perairan laut Indonesia dan Timor Leste yang luasnya mencapai 2,3 juta hektare. Pembagiannya, sebanyak 98 persen untuk Indonesia dan dua persen untuk Timor Leste.Detailnya, wilayah ISLME mencakup kawasan inti biogeografi samudra Indo Pasifik bagian barat yang diketahui sebagai kawasan perairan laut dengan spesies laut terkaya di dunia. Sedikitnya ada 500 jenis terumbu karang, 2500 jenis ikan laut, 47 jenis mangrove, dan 13 jenis lamun.Maria Hulupi menerangkan, di Indonesia ISLME bekerja untuk membantu perikanan unggulan pada pendekatan ekosistem dan manajemen perikanan (EAFM), dan strategi panen. Utamanya, komoditas seperti lobster, kepiting, bakau, rajungan, kakap, kerapu, lemuru, rumput laut, dan teripang.Komoditas yang disebutkan di atas, diyakini menjadi produk yang menawarkan potensi ekonomi jangka panjang untuk mendukung pembangunan ekonomi secara nasional. Semua itu ada di perairan Indonesia dan Timor Leste.baca juga : Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia Rincinya, di Indonesia ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 (meliputi perairan Laut Jawa), 713 (meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan 714 (meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda).Selain Indonesia, ISLME juga bekerja di perairan utara Timor Leste. Juga, bekerja untuk membantu analisis diagnostik lintas batas dalam perairan kedua negara. Proyek ISLME tersebut kemudian dipilih menjadi stasiun pembelajaran GEF untuk mendukung keberlanjutan, perlindungan habitat perairan laut besar, dan produktivitas perikanan budi daya.Pada pelaksanaannya, proyek dijalankan dengan melibatkan banyak aspek seperti bukti di lapangan, kemitraan erat dengan akademisi, dan berbagai kepentingan kelompok seperti nelayan, kelompok perempuan, dan sektor swasta. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-04.json | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Ekonomi BiruSaat berada di Bali, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan bahwa GEF sudah menyetujui pengucuran dana hibah senilai USD7,8 juta untuk 13 proyek yang dipimpin FAO di 16 negara, salah satunya adalah Indonesia.Dia mengatakan, prinsip ekonomi biru harus bisa dijalankan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Mengingat, kegiatan tersebut mencakup pangan biru yang berperan penting dalam mengawal ketahanan pangan, mengakhiri kekurangan gizi, dan membangun sistem pangan yang sehat, positif, alami, dan tangguh.Adapun, pangan biru yang dimaksud tidak lain adalah pangan yang dihasilkan dari laut, danau, dan sungai. Untuk bisa menghasilkan pangan biru, setidaknya ada 3.000 spesies hewan dan tumbuhan air yang ditangkap atau dibudidayakan.baca juga : Klaim Terbaik dari Kampung Perikanan Cerdas Proses produksi untuk menghasilkan pangan biru itu dilakukan melalui beragam sistem yang tersedia dan dilaksanakan dari hulu ke hilir. Mereka yang berperan besar, bisa berasal dari kapal pukat yang menangkap ikan di laut, tambak ikan yang menjadi tempat budi daya ikan laut dan payau, atau pembudi daya ikan air tawar yang melaksanakan budi daya ikan dari sungai atau danau.Menurut Rajendra Aryal, pangan biru sudah menjadi landasan bagi sistem pangan global yang ada di seluruh dunia, menyediakan sumber nutrisi penting bagi lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia, dan menjadi mata pencaharian bagi ratusan juta orang.Selain ISLME yang sudah berjalan saat ini, FAO juga menjalankan proyek IFISH di Indonesia bersama KKP. Kegiatan tersebut fokus pada nilai konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan ke dalam praktik perikanan darat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-04.json | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Strategi Pengelolaan Berkelanjutan untuk Ekosistem Laut Besar di Indonesia | Seperti halnya ISLME, IFISH juga menjadi proyek perikanan darat terbesar yang pernah ada di Indonesia dan sedang berlangsung kegiatannya sekarang. Disebut terbesar, karena sebelumnya perikanan darat pada umumnya selalu dikelola oleh industri skala kecil dan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai.“Pada tahun 2018, sedikitnya 965.756 keluarga nelayan menggarap perikanan darat di seluruh Indonesia,” terang dia. Salah satu terobosan proyek yang ditampilkan dalam pameran tersebut adalah kerja sama pembangunan fishway di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ikan berperan sangat penting untuk siklus hidup jalur migrasi ikan seperti Sidat (Anguilla sp.), belut, dan ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya.Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani menjelaskan, sejak IFISH memulai kegiatan pada 2018, pendataan secara berkala mulai dilakukan dan menghasilkan data bahwa sebanyak 40 persen hasil tangkapan ikan sungai sudah menjadi konsumsi keluarga di sana.“Itu pendataan secara resmi dilakukan sejak 2021. Dari data tersebut, diketahui sebelas persen lainnya ikan dijual sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat di sekitar sungai,” terang dia.Agar sumber daya ikan (SDI) di perairan darat Sukabumi bisa dikelola dengan baik, maka diperlukan kerja sama semua pihak untuk saling memahami tentang potensi yang ada. Juga, diperlukan peraturan yang kuat berdasarkan hasil penelitian, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis utama dalam menentukan sebuah kebijakan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-050-12.json | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | [CLS] Perubahan iklim sejauh ini telah memiliki sebuah sistem yang terkoordinasi dan termonitor di seluruh dunia untuk memantau setiap fenomena yang terjadi, namun dalam upaya pelestarian satwa dan memantau perubahan spesies hal ini seratus delapanpuluh derajat terbalik. Hingga kini, belum ada sebuah pendekatan global untuk melakukan monitoring kehilangan keragaman hayati di seluruh dunia.Setidaknya itulah yang disampaikan dalam sebuah penelitian yang dimuat di jurnal Science dan dipimpin oleh Henrique Miguel Pereira dari Centre for Environmental Biology dari University of Lisbon, Portugal. Dia beserta timnya, yaitu 30 pakar lainnya mengajukan sebuah sistem yang bisa memonitor keragaman hayati dunia berbasis beberapa variabel yang sudah ditentukannya.Dengan menentukan pengukuran yang paling esensial yang secara akurat dan bermanfaat bernama essential biodiversity variables (EBV), para ahli berharap informasi yang dihasilkan bisa memberikan masukan pada kebijakan yang terkait keragaman hayati dan merangsang investasi dalam pengembangan pengukuran dalam perubahan kergaman hayati global.Sampel-sampel yang akan diambil termasuk di dalamnya adalah sampel keragaman genetik satwa liar, vegetasi dan spesies domestik, kelompok populasi yang mewakili jenis tertentu (seperti burung, satwa terancam dan tanaman bermasalah), wilayah tutupan dan contoh struktur habitat dimensi tiga dimensi, dan nutrisi yang digunakan dalam sebuah ekosistem tertentu.Salah seorang penulis, associate profesor bernama Melodie McGeoch dari Sekolah Biologi Monash University mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir angka kehilangan keragaman hayati begitu tinggi dan mengkhawatirkan, namun masih terjadi kekosongan yang kritis dalam pengetahuan ilmiah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-050-12.json | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | “Misalnya, hanya sekitar 11 persen negara yang memiiki informasi yang baik terkait spesies invasif, dan hal lainnya misalnya seperti dilaporkan oleh PBB dimana kendati proses sertifikasi kayu diimplementasikan secara luas, namun pembalakan liar tetap berlangsung di seluruh dunia,”ungkap McGeoch.Dalam penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa hilangnya keragaman hayati sudah menyebabkan kerugian yang signifikan dalam fungsi, efisiensi dan stabilitas ekosistem dan jasa lingkungan yang diberikan bagi manusia.“Dampak perubahan keragaman hayati terhadap kehidupan manusia dan kemampuan bertahan mereka makin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan meningkatnya suhu dunia, dan menyebabkan meningkatkanya kebutuhan akan air dan sumber daya lainnya, dan juga habitat alami yang diubah demi keperluan pembangunan,” tambah McGeoch.“Kebijakan publik yang benar sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih sustainable, dan sistem yang secara global memiliki harmonisasi yang baik untuk memantau komponen-komponen esensial keragaman hayati diperukan untuk menghasilkan kebijakan seperti ini.”Hal senada diutarakan oleh penulis utama, Dr Pereira, bahwa menjadi sangat esensial untuk mendiskusikan pembagian tanggung jawab internasional dalam pengembangan sistem monitoring keragaman hayati global.“Celah terbesar dalam monitoring keragaman hayati muncul di negara-negara berkembang, di wilayah yang menerima tekanan terbesar dalam hal lingkungan, dan banyak tekanan ini disebabkan oleh negara-negara maju,” ungkap Dr. Pereira. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-050-12.json | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | Para Ahli Kembangkan Sistem Pantau Keragaman Hayati Global | H. M. Pereira, S. Ferrier, M. Walters, G. N. Geller, R. H. G. Jongman, R. J. Scholes, M. W. Bruford, N. Brummitt, S. H. M. Butchart, A. C. Cardoso, N. C. Coops, E. Dulloo, D. P. Faith, J. Freyhof, R. D. Gregory, C. Heip, R. Hoft, G. Hurtt, W. Jetz, D. S. Karp, M. A. McGeoch, D. Obura, Y. Onoda, N. Pettorelli, B. Reyers, R. Sayre, J. P. W. Scharlemann, S. N. Stuart, E. Turak, M. Walpole, M. Wegmann.Essential Biodiversity Variables. Science, 2013; 339 (6117): 277 DOI: 10.1126/science.1229931 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-09.json | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | [CLS] Pemerintah mengakui terjadi kesalahan tata kelola pada masa lalu membuat alam rusak hingga terjadi kebakaran hutan dan lahan berulang, termasuk tahun ini yang berdampak pada puluhan juta orang. Perbaikan tata kelola dilakukan terutama di lahan gambut. Pemerintah pun berencana merestorasi lahan gambut, seluas dua sampai tiga juta hektar dalam lima tahun ini.“Jadi lima tahun ke depan, kita akan kembalikan sebagian besar hutan gambut yang rusak jadi lebih baik. Kita tak jamin kebakaran hutan habis tapi berkurang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam diskusi ahli internasional soal tata kelola lahan gambut pasca kebakaran yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP dan Pemerintah Norwegia, di Jakarta, Jumat (13/11/15).Menangani restorasi gambut ini, katanya, pemerintah akan membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas selama lima tahun. Indonesia memiliki laham gambut sekitar 30 juta hektar dan yang rusak harus direstorasi. Dalam lima tahun itu, ucap JK, pemerintah menargetkan khusus gambut sekitar dua atau tiga juta hektar harus direstorasi.Untuk itu, perlu diadakan pertemuan ahli ini guna mendapatkan pandangan, pengetahuan, sistem dan praktik-praktik serta pengalaman terbaik dari para ahli agar tak salah langkah dan bermanfaat bagi semua. Dia mencontoh, rehabilitasi Aceh dari tsunami yang selesai dalam tiga tahun. “Kondisi jadi lebih baik dan kerangka cepat serta kerja sama semua pihak.”Pertemuan ini, katanya, untuk mencari solusi dan metodologi terbaik berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang ada lahan gambut. Dari sini, diharapkan ada hasil kerangka (teknis) kerja bukan hanya bahasan di atas kertas.Untuk pelaksanaan, pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran tetapi juga perlu kerja sama dalam mendanai program ini. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-09.json | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | “Pemerintah akan beri anggaran sesuai, ada dana REDD+, World Bank, COP. Harap terapkan bersama-sama. Kita akan minta korporasi bersama rehabilitasi lahan-lahan masing-masing agar tanggung jawab lingkungan jadi tanggung jawab bersama,” katanya.Kesalahan tata kelolaWapres mengatakan, selama ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam tata kelola hutan. Setidaknya, kata JK, ada tiga kesalahan, pertama, pada tahun 1970-an, izin-izin penebangan hutan diberikan pemerintah ke berbagai perusahaan di dunia. “Hutan-hutan dinikmati banyak negara di dunia. Kursi-kursi di Jepang, Korea, Amerika, dan dunia sebagian dari hutan Indonesia. Karena berlebihan, hutan Indonesia gundul, timbullah bencana seperti ini.”Kedua, keliru dalam membuat perencanaan sejuta hektar sawah hingga timbulkan masalah. Ketiga, banyak terjadi perkebunan salah memanfaatkan gambut dan hutan. Atas kesalahan dan kekeliruan ini, kata JK, harus ada restorasi yang dilakukan bersama-sama karena yang memanfaatkan juga bersama-sama.“Terima kasih kepada UN dan negara-negara sahabat yang sejak lama ingin berpartisipasi. Seluruh NGO (organisasi masyarakat sipil) yang selalu memperingatkan, kita berterima kasih atas segala perhatian dan teguran yang kadang tak diperhatikan dan bikin dampak serius. Jadi bagaimana langkah kita (ke depan) setelah belajar masalah ini.”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berharap, sebelum COP 21 di Paris, badan restorasi gambut sudah terbentuk. “Bisa di bawah Presiden, bisa juga di bawah koordinasi kementerian koordinator. Belum tahu.” Namun, katanya, pembentukan badan ini diatur dalam peraturan Presiden.Restorasi, katanya, memerlukan anggaran besar. “Kalau pekerjaan fisik lapangan, misal kontruksi, software system dan lain-lain, drainase, blok kanal, revegetasi, itu yang dikatakan Wapres ada dukungan internasional.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-09.json | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Beberapa negara, katanya, juga sudah menunjukkan keinginan membantu, salah satu Amerika Serikat yang berkomitmen mengalokasikan US$2,9 juta. “Tugas kami, kementerian menindaklanjuti dengan rencana yang baik,” katanya.Untuk pencegahan kebakaran ke depan, pemerintah juga menyiapkan legal aspek berupa regulasi dan sistem. Terlebih, katanya, dari prediksi pada Februari 2016, minggu ketiga akan memasuki musim kering kembali dan berarti akan muncul lagi titik api. “Rekomendasi diskusi ini akan jadi masukan penting. Akan ada zonasi, akan tingkatkan early warning system, yang belum sinergi akan ditingkatkan, juga pemahaman daerah dan masyarakat,” kata Siti.Tak terintegrasiLuhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga bicara. Menurut dia, terjadi masalah kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun karena penanganan tak terintegrasi.Dengan pemberikan izin penguasaan lahan gambut besar pada tahun-tahun lalu, menjadi salah satu masalah. Bertahun-tahun, katanya, tak ada tindakan jelas dan tegas kepada pemilik perkebunan, maupun HTI. Belum lagi ada aturan rakyat boleh membakar. “Dikombinasi dengan El-Nino hingga timbulkan masalah besar. Penanganan sulit kalau tak terintegrasi.”Saat ini, katanya, pemerintah berusaha bekerja dengan terintegrasi termasuk bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada, dan universitas di daerah kebakaran seperti Palangkaraya, Riau. Salah satu kerjasama untuk memetakan lahan-lahan gambut yang harus dilindungi, seperti di kubah. “Berangkat dari itu, kita akan bisa meminimalkan dampak kebakaran. Kalau harap gak kebakaran tahun depan, gak mungkin,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-09.json | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun | Endah Murningtyas, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas juga menyatakan, di lapangan, Indonesia belum memiliki instrumen-instrumen yang mencukupi menyangkut rencana maupun pelaksanaan cepat pemadaman, pencegahan dan restorasi. “Yang penting di tingkat tapak. Karena kalau dicegah di tingkat tapak, tak akan meluas,” katanya.Tak hanya itu. Juga ada soal kemampuan sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana. “Seperti apa kapasitas yang harus ada di lapangan, di pemerintah, yang lakukan koordinasi dan komando hingga bisa sampaikan peringatan dini sebelum kebakaran meluas.”Duta Besar Norwegia, Stig Traavik menilai, terlihat jelas komitmen Presiden Indonesia, untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu, Presiden memerintahkan menghentikan pemberian izin di lahan gambut. Pertemuan ini, katanya, guna menindaklanjuti komitmen itu.Norwegia, akan terus mendukung Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan, seperti yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini. “Kami menanti rencana yang akan dibuat, kami siap dukung selalu,” katanya.Dia juga mengingatkan, jangan sampai upaya perlindungan gambut dilakukan tetapi di sisi lain tebang-tebang hutan terus berjalan.Kebakaran hutan dan gambut, kata Traavik, membuat puluhan jutaan orang terdampak dan menimbulkan kerugian besar.Dia menyadari, menyelesaikan masalah ini tak mudah, banyak tantangan dengan agenda yang begitu komplek. “Penting, perlu pemimpin yang kuat untuk tindak lanjut ini,” katanya.Traavik juga menekankan, pentingnya transparansi dan kerja sama semua pihak dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan masyarakat. “Banyak negara juga akan ikut mendukung memperbaiki keadaan ini, termasuk Norwegia.” [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | [CLS] Pulau Bangka yang luasnya sekitar 1,1 juta hektar, memiliki bentuk lahan denudasional yang didominasi bukit-bukit granit. Ratusan tahun proses ekstraksi timah serta perkebunan monokultur seperti sawit, hanya menyisakan bukit-bukit sebagai hutan tersisa, yang sejak dulu dijadikan wilayah sakral bagi sejumlah masyarakat adat di Pulau Bangka.“Rusaknya bukit, tidak hanya akan merugikan kehidupan kami di dunia, juga spiritual kami,” kata Janum bin Lamat [58], Ketua Adat Suku Jerieng, di Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertengahan September 2022.Janum bin Lamat adalah keturunan ketujuh “batin gunung”. Sosok pemimpin dalam sistem adat Suku Jerieng. Batin berperan layaknya dukun kampung, yang memiliki kemampuan mengobati, serta sebagai penghubung dan penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan makhluk lainnya.“Tugas dukun kampung itu berat, karena tanggung jawabnya tidak hanya mengurusi manusia, juga makhluk hidup lain, baik itu hewan dan tumbuhan,” kata Janum.Suku Jerieng merupakan sub Suku Melayu tua yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, dengan luas wilayahnya sekitar 62 ribu hektar. Bukit Penyabung di Desa Pelangas, yang tingginya sekitar 300 meter merupakan wilayah tertinggi, sekaligus area sakral bagi Suku Jerieng.“Setiap tahun, pada bulan Muharram, kami melakukan ritual “taber gunung” di Bukit Peyabung. Bukit ini dianggap sakral, tidak boleh diganggu,” ujar Janum. Masliadi [38], Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Pelangas, menjelaskan saat ini kondisi Bukit Peyabung dengan luas sekitar 97 hektar relatif terjaga.“Bahkan sebelum berstatus sebagai kawasan Hutan Tanaman Rakyat [HTR] pada 2017, masyarakat sudah menjaga Bukit Penyabung, karena itu lokasi ritual,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Dijelaskan Janum, inti dari makna ritual tersebut adalah sebagai bentuk syukur terhadap hasil alam, serta berdoa kepada Yang Maha Esa agar dijauhkan dari segala penyakit dan bencana.“Setelah ritual, masyarakat dilarang beraktivitas di kebun dan tidak boleh menyembelih hewan berdarah. Ini juga sebagai bentuk penghormatan kami terhadap makhluk hidup lainnya.”Ritual tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi semua dukun kampung di Pulau Bangka hingga Pulau Belitung.“Hingga saat ini, ada sekitar 46 dukun yang tersebar di Pulau Bangka. Setiap kali ada ritual, mereka semua hadir, baik secara fisik [kelihatan], maupun tidak kelihatan [gaib],” kata Janum.Namun dalam prosesnya, ritual taber gunung di Bukit Penyabung sempat vakum sekitar tahun 1991-1997, karena tidak adanya generasi dukun kampung yang sanggup memimpin ritual.“Ritual tersebut juga terhenti bertepatan dengan masuknya perkebunan sawit [1991-1997], yang ikut menggerus hutan di sekitar Bukit Penyabung.”Sekitar tahun 2016, ritual pernah kembali dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu [LAM] Jerieng. Namun, tidak sesuai dengan adat Jerieng.“Banyak bagian ritual berubah, seperti lokasi yang semula di bukit, dipindahkan ke rumah adat. Sehingga tidak dianggap atau diakui para dukun kampung,” lanjut Janum.Pada Agustus tahun 2022 lalu, melalui sebuah mimpi, Janum diberi kepercayaan leluhur Suku Jerieng untuk meneruskan ritual taber gunung, sesuai tata acara yang telah ditetapkan.“Hampir 25 tahun ritual tidak dilaksanakan, banyak bala [malapetaka] menimpa masyarakat Suku Jerieng. Seperti padi yang terserang hama, durian tidak berbuah, hasil madu berkurang, dan puncaknya terjadi kesurupan massal saat acara Pemkab [Pemerintah Kabupaten] Bangka Barat di Desa Berang beberapa waktu lalu.”“Hilangnya ritual di bukit-bukit di Pulau Bangka, menjadi bukti kalau masyarakat kita sudah melupakan budaya leluhur,” lanjutnya. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | “Lebih jauh, hilangnya ritual, berarti hubungan kita dengan alam dan sesama manusia telah pudar, sekaligus sebagai bentuk kalau kita [masyarakat Pulau Bangka], tidak bersyukur atau serakah dengan hasil alam yag kita dapat.” Titik temuDi Selatan Pulau Bangka, sekitar 60 kilometer dari Kota Pangkalpinang, terdapat sebuah bukit bernama Bukit Nenek, yang terletak di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.Selama ratusan tahun, bukit tersebut dijadikan lokasi ritual oleh masyarakat Suku Melayu di Desa Gudang dan sekitarnya. Mirip dengan Suku Jerieng, ritual masyarakat di Bukit Nenek juga dilakukan pada bulan Muharram. Hanya, ritual tersebut bernama “Ketupat Gong”.“Maknanya sama, intinya bersyukur terhadap hasil alam dan memohon agar terhindar dari malapetaka, bencana, maupun penyakit,” kata Makmun [52], dukun kampung di Desa Gudang, di rumahnya yang berada di kaki Bukit Nenek.Bukit Nenek merupakan wilayah sakral sekaligus titik ritual. Tingginya sekitar 380 meter, masuk kawasan TWA [Taman Wisata Alam] Gunung Permisan yang luasnya mencapai 3.149,69 hektar. Tepat disebelah Bukit Nenek, ada Bukit Batu Kepale, kemudian Bukit Nangka, Bukit Putus, Bukit Meninjon Muda, Bukit Meninjon Tue, Bukit Mengkubung, Bukit Jering, dan Bukit Cek Antak.Menurut Makmun, ritual yang diadakan sekarang sedikit berbeda. Dulu, ritual dibagi dua tahap. Tahap pertama dilakukan di Bukit Batu Kepale, kemudian menuju puncak Bukit Nenek.“Namun, karena banyak masyarakat yang mengeluh harus mendaki dua bukit sekaligus, akhirnya kami putuskan langsung berjalan menuju puncak Bukit Nenek,” jelas Makmun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Di Bukit Batu Kepale yang tingginya sekitar 300 meter, dianggap sebagai tempat “sidang” atau pertemuan sejumlah “penjaga” dari sejumlah gunung di Pulau Bangka, seperti dari Gunung Mangkol [Kabupaten Bangka Tengah], Gunung Maras [Kabupaten Bangka], Gunung Pelawan [Kabupaten Bangka], serta Gunung Menumbing dan Gunung Penyabung [Kabupaten Bangka Barat].Lokasi pertemuan diadakan tepat di sekitar ceruk batu granit di puncak Bukit Batu Kepale. Di ceruk tersebut, juga diketahui terdapat gambar cadas, yang diperkirakan merupakan lukisan manusia purba [Austronesia].“Dalam pertemuan tersebut, para penjaga diberi tugas menjaga setiap wilayah, serta memberi informasi terkait kondisi bukit mereka masing-masing. Setelah itu, barulah mereka kembali ke bukit masing-masing.” Seusai kami mengikuti pertemuan tersebut, barulah ritual dilanjutkan menuju Bukit Nenek.“Di Bukit Nenek, masyarakat mengadakan doa dan makan bersama, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam yang didapat,” kata Makmun.Masih adanya ritual membuat hutan di wilayah Bukit Nenek terjaga hingga saat ini. “Bahkan, sebelum penetapan kawasan konservasi TWA Gunung Permisan tahun 2016, wilayah perbukitan di sini memang tidak pernah diganggu. Masyarakat masih mengikuti adat dan ritual,” kata Makmun.Dalam prosesnya, masyarakat di sekitar Bukit Nenek wajib mengikuti ritual yang disimbolkan dengan menyumbang seikat ketupat untuk dibawa ke puncak Bukit Nenek.“Jika ada yang tidak menyumbang, kami selaku dukun kampung tidak pernah memaksa. Tetapi jangan salahkan dukun, kalau nanti ada bala [bencana] yang menimpa mereka, seperti gagal panen, penyakit, dan lainnya,” kata Makmun.Dalam kepercayaan masyarakat di Kecamatan Simpang Rimba, di Bukit Nenek terdapat “kampung gaib”, yakni kampung yang tidak terlihat mata manusia. Maka, warga Desa Gudang, diwajibkan para dukun untuk hidup harmonis dengan penduduk kampung tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | “Hingga saat ini warga masih memegang teguh saran para dukun kampung. Karena sudah banyak bukti bagi yang melanggar, biasanya terkena sakit, bahkan hilang di Bukit Nenek karena bersikap tidak sopan,” kata Pendi [40], pegawai di Pemerintah Desa Gudang. Ritual tertutupTercatat ada sekitar 32 bukit di Pulau Bangka, yang tertinggi adalah Gunung Maras [705 meter]. Sejak tahun 2016, lanskap Gunung Maras ditetapkan sebagai satu-satunya Taman Nasional di Pulau Bangka, luasnya mencapai 16.806,91 hektar.Bagi masyarakat adat yang tersebar dari ujung Utara hingga Selatan Pulau Bangka, sejak dulu Gunung Maras diyakini sebagai titik spiritual terkuat.“Kami percaya, kalau Gunung Maras ini rusak, akan terjadi bencana banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan Pulau Bangka, bahkan setengah wilayah Sumatera,” kata Umran [74], keturunan ketujuh Suku Maras, di Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.Umran bersama Damion [51], serta tujuh orang dukun kampung, hingga saat ini masih sering melakukan ritual di puncak Gunung Maras. Sembilan orang tersebut berasal dari sejumlah dusun di sekitar Gunung Maras.“Saat ini ritual kami lakukan tertutup. Waktu pelaksanaan tidak menentu, dalam satu bulan bisa dua hingga tiga kali. Biasanya dilaksanakan saat para tetua dukun mendapat mimpi, atau saat memasuki 13 hari bulan pada kalender Hijriah,” kata Damion.Di bawah tahun 2000-an, di sekitar Gunung Maras sebenarnya ada ritual yang dilaksanakan secara terbuka, yakni ritual “Tolak Bala”. Prosesnya mirip dengan yang diadakan di Bukit Penyabung dan Bukit Nenek.“Maknanya sebagai bentuk rasa syukur serta doa agar terhindar dari penyakit atau bencana,” kata Damion.Namun, sejak banyak orang dari luar Pulau Bangka datang dan menetap di sekitar Gunung Maras, “Ritual tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan, karena banyak yang tidak sepakat,” lanjut Damion. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Bagi Suku Mapur yang tersebar di wilayah Utara Pulau Bangka, Gunung Maras juga dijadikan sebagai arah makam leluhur mereka.Gunung Maras juga berperan sebagai seorang “kakek” bagi semua bukit di Pulau Bangka. Layaknya seorang kakek, Gunung Maras merupakan tempat mengadu atau meminta pertolongan saat ada kesulitan.“Para dukun biasanya mengadu atau minta tolong jika ada warga kampung yang terusik atau ada yang ingin merusak bukit mereka. Sudah tugas kami para dukun untuk saling membantu,” kata Damion.Secara umum, hutan di Gunung Maras masih terjaga. Namun dalam beberapa tahun terakhir sudah sering terjadi longsor karena tegakan pohon besar di beberapa titik sudah hilang.“Saat malam, kami sering mendengar runtuhan batu, gemuruhnya hingga permukiman,” kata Damion, yang rumahnya berada di kaki Gunung Maras.Sementara di ujung kaki Gunung Maras [Teluk kelabat], yang didominasi ekosistem mangrove, sudah banyak ditambang para pendatang.“Jujur, sekarang sudah sedih melihat Gunung Maras ini, kondisinya jauh berbeda. Hutan dirambah dan ditambang, sudah banyak masyarakat yang tidak menghormati pesan leluhur,” kata Damion.“Jika hal ini terus terjadi [kerusakan hutan], bisa jadi dalam waktu dekat akan ada penyakit yang menyerang manusia, dan itu lebih parah dari COVID-19.” Ritual yang hilangJika di Gunung Maras masih ada para dukun yang melakukan ritual secara tertutup, berbeda di Bukit Mangkol yang masyarakatnya sudah tidak lagi melaksanakan ritual.Lanskap Bukit Mengkol terletak di Kabupaten Bangka Tengah. Hampir semua desa di Kabupaten Bangka Tengah terhubung dengan lanskap Bukit Mangkol. Di antaranya Desa Terak, Desa Teru, Desa Dul, Desa Air Mesu, Desa Cambai, hingga Desa Puput.“Semua warga desa tersebut, dulunya punya “kelekak” di sekitar Bukit Mangkol,” kata Mang Kalu [40], keturunan ketujuh dukun kampung di Desa Teru. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kelekak adalah area hutan atau sebidang tanah yang ditanami pohon khas daerah [umumnya durian, binjai, manggis]. Pemiliknya pribadi maupun bersama, sebagai warisan leluhur untuk anak cucu di kemudian hari.“Kelekak di sini kemungkinan sudah berumur ratusan tahun, bisa dilihat dari pohon durian di sini yang ukurannya lebih dari empat pelukan orang dewasa,” kata Mang Kalu. Kelekak tertua di Bukit Mangkol bernama “Aik Bik” karena lokasinya dekat sumber mata air utama Bukit Mangkol, yang mengalir menuju Kota Pangkalpinang [Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung] dan bermuara ke Sungai Baturusa di Pesisir Timur Pulau Bangka.“Leluhur kami yang tinggal di sekitar kelakak ini bernama Akek Burok dan Nek Rempak. Merekalah yang mengawali ritual di Bukit Mangkol. Ritual itu misalnya menyambut musim panen buah durian,” kata Mang Kalu.“Dulu, buah durian yang pertama kali jatuh dinamakan durian sentajau. Durian ini kemudian diletakkan di sebuah batu granit yang dinamakan “batu kelambu”.Saat buah durian kedua jatuh, barulah warga boleh mengambilnya.“Kata orang tua dulu, makna dari ritual tersebut adalah untuk saling berbagi hasil alam dengan makhluk lain, baik itu hewan, atau makhluk gaib. Bagi yang melanggar akan terkena penyakit, atau gagal panen,” lanjut Mang Kalu.Sejak 1970-an, ritual tersebut tidak lagi dilaksanakan.“Penyebabnya karena tidak ada generasi dukun kampung yang sanggup melanjutkan,” katanya.Bukit Mangkol tingginya hanya 395 meter. Di sekitarnya terdapat sejumlah bukit, seperti Bukit Pau, Bukit Tangga, Bukit Batu Kelambu, Bukit Batu Tanyat, dan lainnya. “Semuanya sekitar 11 bukit,” lanjut Mang Kalu.Sejak 2016, Perbukitan Mangkol berstatus sebagai Tamah Hutan Raya [Tahura], dengan luas total sekitar 6.000 hektar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Meski demikian, wilayah perbukitan Mangkol tidak lepas dari ancaman pertambangan serta pembalakan liar. Banyak perkebunan serta aktivitas penambangan warga yang merambah hingga lereng perbukitan.“Bahkan ada warga yang menambang timah di sekitar sumber mata air, dampaknya aliran air sering kali keruh saat masuk penghujan,” kata Riski [23], Ketua Bujang Squad, sebuah komunitas pemuda yang menjaga lanskap Bukit Mangkol.Puncaknya, Juli 2022 lalu, Ditjen Penegakan Hukum [Gakkum] Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menangkap tersangka perambahan Tahura Bukit Mangkol.“Hasil pendalaman investigatif yang dilakukan penyidik Gakkum KLHK, telah membuat terang dan meyakinkan bahwa kegiatan ilegal pembukaan Kawasan hutan yang dilakukan Sdr. V alias A berada dikawasan Tahura Bukit Mangkol,” tulis siaran pers KLHK pada situs resmi ppid.menlhk.go.id.Mang Kalu berharap, sejumlah ritual dan aturan adat di Bukit Mangkol dikembalikan. “Dulu untuk masuk hutan Bukit Mangkol banyak pantangan, seperti dilarang berbuat mesum, membuka kebun tanpa seizin dukun kampung, dan sebagainya.”Sejak ritual itu hilang, banyak yang berani merusak meski sudah menjadi kawasan konservasi.“Tidak adanya dukun kampung, juga berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan Bukit Mangkol,” katanya. Hutan “riding” yang terputusBerdasarkan dokumen SLHD [Status Lingkungan Hidup Daeah] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, luas kawasan hutan di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 657.380 hektar. Sementara, dalam dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, luas kawasan hutan tahun 2015 tersisa 235.585,8 hektar, atau berkurang 421.794,2 hektar setahun.Luasan tersebut terus mengalami penurunan, hingga tersisa 197.255,2 hektar. Artinya, kurang waktu enam tahun [2014-2020], Kepulauan Bangka Belitung kehilangan hutan seluas 460.000 hektar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | “Secara umum, bisa dikatakan hutan primer di Pulau Bangka hanya tersisa di sekitar perbukitan, selain di wilayah pesisir yang didominasi ekosistem hutan mangrove,” kata M. Dedi Susanto, Kepala Resort Konservasi Wilayah XVI Bangka-Balai KSDA [Konservasi Sumber Daya Alam] Sumatera Selatan.Oleh karena itu, kawasan konservasi di Pulau Bangka banyak terdapat di wilayah perbukitan seperti; Gunung Maras [TN Nasional], Gunung Mangkol [Tahura], Gunung Permisan [TWA], dan Gunung Menumbing [Tahura].“Sedangkan kawasan hutan lindung [HL] banyak terdapat di sepanjang pesisir Pulau Bangka, yang didominasi ekosistem hutan mangrove,” kata Dedi. Berdasarkan informasi dari sejumlah dukun di Pulau Bangka, wilayah hutan di luar wilayah perbukitan, yang kini banyak tergerus dinamakan “hutan riding”.Menurut Janum, dahulu semua wilayah atau kampung di Pulau Bangka terhubung sebuah kawasan hutan, yang dinamakan “riding”. Hutan riding dahulu terbentang dari ujung Utara hingga Selatan Pulau Bangka. Bentuknya memanjang dengan lebar sekitar 100 meter, hutan ini melintasi sekaligus menghubungkan setiap kampung dan bukit di Pulau Bangka.“Hutan ini dulunya disepakati setiap dukun kampung di Pulau Bangka. Masyarakat hanya boleh mengambil hasil hutannya [tidak boleh dibuka jadi kebun], tetapi tetap minta izin dukun setempat. Hutan ini diperuntukkan khusus makhluk lain [hewan, tumbuhan, dan makhluk gaib],” kata Janum.Selain itu, menurut Makmun, dukun kampung di Bukit Nenek, Desa Gudang, Kabupaten Bangka Selatan, hutan riding juga berfungsi sebagai “jalur penghubung” bagi makhluk lain untuk menuju bukit dan kampung yang ada di Pulau Bangka.“Hutan riding juga berfungsi sebagai jalan bagi kita [manusia, hewan, makhluk gaib] untuk menghadiri setiap ritual yang diadakan di bukit-bukit yang dianggap sakral,” lanjutnya. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-010-08.json | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka | Kini hutan riding terputus, seiring deforestasi di Pulau Bangka yang hanya menyisakan hutan di bukit-bukit serta pesisir [mangrove].Dijelaskan Janum, hutan riding yang menghubungkan setiap kampung dan bukit, merupakan simbol keterikatan antarmasyarakat atau suku yang tinggal di Pulau Bangka. Jika hilang atau terputus, maka terputus pula hubungan antarwilayah dan masyarakat di Pulau Bangka.“Jadi wajar, kalau sekarang banyak konflik antarmasyarakat yang berebut hasil alam. Karena hutan riding serta ritual perlahan hilang. Ini bukti kalau kita tidak bersyukur dengan kekayaan alam,” ujarnya.* * Liputan ini diproduksi atas dukungan Dana Jurnalisme Hutan Hujan [Rainforest Journalism Fund] yang bekerja sama dengan Pulitzer Center [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-055-12.json | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang melakukan kegiatan monitoring terhadap biota laut dilindungi yaitu penyu yang melakukan pendaratan untuk bertelur di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lokasi titik pendaratan penyu bertelur, memonitor kondisi sarang/lubang telur, serta memberikan pengamanan kepada sarang telur dari ancaman predator.“Terlebih, penyu merupakan salah satu biota laut yang dilindungi keberadaannya dengan status terancam punah. Maka sudah menjadi kewajiban BKKPN sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pengelola kawasan konservasi perairan nasional untuk melakukan tindakan dan upaya perlindungan,” sebut Ikram Sangadji, Kepala BKKPN Kupang kepada Mongabay Indonesia, Minggu (24/5/2020).baca : Makin Banyak Penyu Ditemukan Mati di Sekitar Bali Monitoring PenyuAryo Hanggono, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) KKP menyampaikan bahwa penyu merupakan salah satu biota laut yang dilindungi keberadaannya sesuai Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Badan Konservasi Dunia IUCN juga memasukkan penyu dalam kategori terancam punah.“Sudah sepatutnya bagi kita untuk menjalankan amanat Undang-Undang dan melakukan tindakan preventif untuk mengurangi ancaman keberlangsungan hidup penyu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pengelola kawasan konservasi” tegasnya dalam rilis KKP yang diterima Mongabay Indonesia, Minggu (24/5/2020).Monitoring pendaratan penyu bertelur, jelas Aryo, dilakukan oleh tim lapangan Wilker TWP Kapoposang bersama dengan kelompok masyarakat Web Spider binaan BKKPN pada tanggal 16 hingga 21 Mei 2020.Monitoring dilakukan dengan patroli di sepanjang garis pantai Pulau Kapoposang yang telah teridentifikasi sebagai area pendaratan penyu untuk bertelur. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-055-12.json | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | baca juga : Abrasi Parah, Kampung Mampie dan Penyelamatan Penyu Terancam Patroli di sepanjang pantai Pulau Kapoposang ini menurutnya, dilakukan pada saat pasang tertinggi, karena pada saat pasang penyu biasanya mulai naik untuk bertelur dan kembali lagi ke laut pada saat surut.“Monitoring juga dilakukan dengan memonitor kondisi lubang telur yang telah ditemukan oleh tenaga lapangan dan telah memasuki waktu untuk menetas, penandaan sarang/lubang tersebut,dan pemberian perlindungan berupa pagar perlindungan dari predator,” ungkapnya.“Dari hasil monitoring, ditemukan tiga induk penyu, yaitu dua induk penyu hijau dan seekor penyu sisik,” ungkapnya.Berdasarkan hasil pengecekan sarang/lubang telur oleh tim lapangan, papar Aryo, ditemukan dua lubang telur telah menetas yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 64 tukik penyu hijau. Selain itu, pada tanggal 21 Mei 2020 telah menetas sebanyak 43 tukik penyu sisik.“Terhadap tukik yang telah menetas selama monitoring berjalan, dilakukan pelepasliaran oleh tenaga lapangan dan kelompok masyarakat binaan BKKPN Kupang,” ungkapnya.menarik dibaca : Venu, Pulau ‘Surga Penyu’ Yang Terancam Hilang Dari Tanah Papua Didukung MasyarakatKepala BKKPN Kupang, Ikram M Sangadji menjelaskan bahwa kegiatan monitoring terhadap biota dilindungi khususnya penyu merupakan agenda wajib yang dilakukan oleh BKKPN Kupang.Dalam kegiatan ini jelas Ikram, tim lapangan melakukan pencatatan waktu, koordinat, jenis, jumlah individu, dan foto jika dimungkinkan serta tagging terhadap penyu-penyu tersebut.“Kami telah menyusun Satandar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standard pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga pelaksanaan monitoring telah berstandar dan data dapat diperoleh secara optimal,” jelasnya, | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-055-12.json | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | BKKPN Kupang juga telah memiliki tenaga lapangan yang siap siaga selama 24 jam di Pulau Kapoposang, serta didukung oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi dan tergabung dalam kelompok binaan.“Ini yang membuat TWP Kepulauan Kapoposang dapat melakukan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal khususnya dalam pemantauan biota dilindungi,” ucapnya.Keberadaan dan kemunculan penyu sebut Ikram, tidak dapat dijumpai di semua perairan pantai di Indonesia karena terjadinya penurunan jumlah populasi dan penyu memiliki kebiasaan bermigrasi dan memilih wilayah perairan yang kondisinya relatif masih cukup baik dan jauh dari aktivitas manusia.TWP Kapoposang, katanya, sering disebut sebagai ‘rumah tinggal penyu’, karena keberadaannya sudah menjadi hal yang biasa dan berdampingan dengan masyarakat pulau Kapoposang.“Berdasarkan laporan masyarakat, kemunculannya ditemukan setiap saat khususnya pada daerah rehabilitasi karang, ekosistem padang lamun, titik penyelaman, dan zona inti,” paparnya.baca juga : Menumbuhkan Karang dan Memberdayakan Masyarakat di Kapoposang Mudah DijumpaiTWP Kapoposang merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat alami bagi penyu.Keberadaan penyu di tempat ini, sebut Ikram, dapat dijumpai hampir di setiap sudut pulau Kapoposang termasuk di berbagai titik penyelaman, bahkan bisa terlihat di bawah dermaga di pulau ini.“Kita dapat menjumpai penyu di bawah dermaga dan di pagi hari sambil snorkeling kita bisa menyaksikan penyu yang sedang lahap memakan lamun di hamparan ekosistem padang lamun di Pulau Kapoposang,” ujarnya.Menurut Ikram, TWP Kapoposang merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata bahari atau diistilahkan ‘Dewi Bahari’, Kapoposang sebutnya, memiliki 13 titik penyelaman, salah satunya bernama turtle point, sebab spot tersebut dikenal merupakan habitat asli dari penyu sisik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2020-055-12.json | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang | “Kita bisa mengembangkan potensi ini, bahkan dari kegiatan monitoring terhadap pendaratan penyu bertelur kita dapat membuat bisnis wisata konservasi untuk menyaksikan penyu bertelur,” ungkapnya.perlu dibaca : Hancurnya Industri Wisata Selam Indonesia di Tengah Wabah Corona Data KKP menyebutkan, kepulauan Kapoposang merupakan bagian dari Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan.SK Menteri Kehutanan No.588/Kpts-VI/1996 tanggal 12 September 1996 menetapkan Kepulauan Kapoposang sebagai Taman Wisata Alam Laut dengan luasan sebesar 50. 000 hektar dan memiliki panjang batas 103 km.Saat ini Pengelolaan Kepulauan Kapoposang dan perairan sekitarnya telah diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai dengan berita acara serah terima no: BA.01/menhut-IV/2009 dan No. BA. 108/MEN.KP/III/2009 pada tanggal 4 maret 2009 dengan nama Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya.TWP Kapoposang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kep.66/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 September 2009.Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya yang diserahterimakan dari Departemen Kehutanan ke Departemen Kelautan terdiri dari 6 pulau.Keenam pulau tersebut yakni pulau Kapoposang dengan luas 42 Ha, Pulau Papandangan dengan luas 13 Ha, Pulau Kondongbali dengan luas 15 Ha, Tambakhulu 5 Ha, Pamanggangang 5 Ha dan Suranti 4 Ha.*** Keterangan foto utama : Tukik yang berjalan menuju laut lepas. Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2012-015-12.json | APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan | APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan | [CLS] Pemerintah Republik Indonesia nampaknya masih belum menyerah untuk memperjuangkan produk kelapa sawitnya atau Crude Palm Oil (CPO) untuk memasuki pasaran dunia yang lebih luas, setelah sebelumnya ditolak oleh APEC (Asia Pacific Economic Forum) sebagai salah satu produk ramah lingkungan.Dalam lobi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Gita Wiryawan, produk kelapa sawit Indonesia gagal masuk ke pasar APEC karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh badan lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency (EPA).Dalam standar yang ditetapkan oleh EPA, yang diumumkan tanggal 28 Januari 2012 silam, standar bahan bakar dari CPO Indonesia masuk dalam kategori RFS (Renewable Fuel Standards) atau standar energi terbarukan. Berdasar pengujian yang dilakukan oleh EPA, produk CPO Indonesia gagal memenuhi standar maksimum 17% emisi, dan masih berkisar di angka 20%. Ini sebabnya produk CPO Indonesia masih ditolak oleh APEC untuk memasuki pasaran dunia.Akibat tidak dimasukkan dalam produk yang ramah lingkungan, produk CPO Indonesia gagal mendapatkan keringanan tarif hingga 5 persen. Hal ini membuat CPO Indonesia jadi kurang kompetitif di APEC dan dikhawatirkan ekspor CPO menurun.Kendati demikian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menolak bahwa produk CPO Indonesia sudah ditolak di APEC. “Mereka tidak menolak CPO Indonesia, mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memangkas emisi karbon Indonesia tahun 2020,” ungkap Gita kepada AntaraNews.com 14 September 2012 silam. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono.Menghadapi forum APEC tahun depan yang akan digelar di Bali, pemerintah rupanya masih belum menyerah untuk memasukkan produk CPO Indonesia menjadi produk ramah lingkungan. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2012-015-12.json | APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan | APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan | Upaya pemerintah, salah satunya adalah mengundang utusan dari EPA untuk melakukan survey lapangan terhadap proses produksi kelapa sawit di Indonesia. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Pereknomian, hari Kamis 4 ktober 2012. Hal ini sempat diungkapkan oleh Gita, pertengahan September silam.“Dalam pertemuan terakhir, EPA mengatakan mereka akan mengirim tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survey lapangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan mereka cukup responsif menangani hal ini,” ungkap Gita kepada Antaranews.com.Indonesia, sebagai penghasil produk kelapa sawit terbesa di dunia nampaknya khawatir jika upaya ini kembali gagal dan akan berdampak pada jumlah ekspor kelapa sawit Indonesia. Selama ini Uni Eropa beberapa kali mempertanyakan masalah lingkungan kepada Indonesia terkait komoditi sawit yang dinilai merusak jutaan hektar hutan tropis Indonesia.Apalagi, beberapa negara di Eropa kini juga semakin menekan penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan mereka. Norwegia, bahkan sudah menghilangkan penggunaan produk kelapa sawit untuk produk pangan mereka hingga 60%.Kegagalan menjual kelapa sawit ke pasar dunia, nampaknya lebih menakutkan pemerintah Indonesia ketimbang memperbaiki tata kelola lahan di hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang tanahnya hilang diterabas perkebunan sawit. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2012-032-15.json | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | [CLS] DUA perusahaan tambang bebas beroperasi di dalam Cagar Alam Morowali, di Kabupaten Morowali. Warga protes tapi tak mendapatkan tanggapan. BKSDA menegur, juga tak dihiraukan. Penambang sangat percaya diri dan terus beroperasi berbekal izin eksplorasi yang dikeluarkan Bupati Morowali.Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.Pada Oktober 2011, ucap Andika, awal aktivitas pembabatan hutan mangrove yang masuk Cagar Alam Morowali, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter. Pembabatan ini untuk pelabuhan pemuatan orb nikel oleh PT Gema Ripah Pratama.Sejak 1 Juni 2012, PT Gema Ripah Pratama, mulai produksi. Mereka membangun jalan hauling koridor tambang galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Perusahaan, juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu ha.Andika mengatakan, Desa Soyojaya itu persis segaris dengan cagar alam Morowali. “Ia desa terisolir, paling ujung Teluk Tomuri. Akses transportasi menggunakan perahu motor ke daerah sekitar.” Jadi, Bupati, memanfaatkan keadaan masyarakat yang terisolasi hingga perusahaan tambang bisa mengekspolitasi tambang cepat dan tertutup.“Berdasarkan banyak kasus, perusahaan-perusahaan tambang kecil yang beroperasi itu biasa enam bulan selesai. Lalu pergi begitu saja. Kami khawatir perusahaan ini modusnya seperti itu,” ujar dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2012-032-15.json | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | Penduduk sekitar, ada suku To mori dan Tauta Awana. Mereka sudah protes masalah ini karena merasa tak adil. Sejak Morowali, menjadi cagar alam, warga sekitar tak bisa lagi memanfaatkan kayu walau hanya satu dua batang, misal untuk membangun rumah. Warga yang melanggar dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).Padahal, mereka itu masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal di sana dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Namun, ketika pertambangan masuk, BKSDA hanya menegur tapi tak menindak tegas pelanggar-pelanggar ini. “Masyarakat ini protes, tapi perusahaan tetap beraktivitas.”Perusahaan ini, beroperasi tak ada izin lain misal dari Kementerian Kehutanan. Hanya izin eksporasi dari bupati. “Ini sama saja dengan pencurian yang dilegitimasi negara.”Selain membabat dan merusak Cagar Alam Morowali, perusahaan ini juga menjual orb tanpa izin ekspor. “Menurut aturan tidak boleh. Ini melawan Keputusan Menteri No 7 tahun 2012 tentang larangan ekspor mentah bahan tambang.”Temuan masyarakat terkait ancaman tambang terhadap Cagar Alam Morowali diperkuat hasil investigasi lapangan oleh Petugas BKSDA Resort I Kolonedale pada 8 hingga 9 November 2011.Balai ini menemukan pembabatan mangrove sepanjang 1.200 meter dan lebar 15 meter sebagai jalan keluar masuk kapal tongkang mengangkut orb nikel. Lalu, pembabatan mangrove seluas 50×70 meter untuk membangun dermaga. Di dalam cagar alam itu ada areal konsesi tambang PT Gema Ripah Pratama seluas sekitar 150 ha.Jatam meminta Bupati Morowali segera menutup lokasi tambang PT Gema Ripah Pratama. “Lalu memulihkan lingkungan mereka rusak.”Juga meminta Kapolsek Soyojaya memeriksa pimpinan PT Gema Ripah Pratama atas dugaan perambahan dan pemanfaatan kayu ilegal dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Serta perusakan hutan Mangrove. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2012-032-15.json | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali | Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Sulteng), ditetapkan melalui No: 237/Kpts –II/1999 tertanggal 27 April 1999. Lalu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 24 November 1986 menyebutkan luasan Cagar Alam Morowali 225 ribu ha.Dengan rincian, total keliling 265,84 kilometer (km) terdiri dari batas alam 36,36 km dan batas buatan 229,84 km. Pall batas mencapai 3.198 buah terdapat di kawasan Teluk Tomori, dataran rendah dan pegunungan. Ini kawasan lindung yang selama ini diproteksi sebagai kawasan penyangga. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2021-040-16.json | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | [CLS] Namanya Aeshnina Azzahra Aqilani. Sejak kecil, gadis 13 tahun ini sudah dekat dan memahami isu-isu lingkungan hidup, seperti persoalan sampah.“Ini dari orangtua saya. Mereka yang mendidik saya untuk lebih peduli lingkungan,” kata Nina, sapaan akrabnya. Siswi kelas 8 sekolah menengah pertama di Gresik ini adalah putri ketiga pasangan aktivis lingkungan, Prigi Arisandi dan Ndaru Setyorini.Sejak kecil, dia sering diajak kedua orangtuanya melihat sungai, memasuki hutan, hingga ke pantai. Ketika berunjuk rasa pun, Nina ikut dalam gendongan orangtuanya.Nina juga sejak kecil membiasakan diri tak gunakan plastik sekali pakai. Ke mana-mana, selalu membawa wadah makanan atau minuman dari rumah. Di sekolah, kalau air di botol habis, cukup mengisi di kantin.Pada awal 2019, dia diajak ke sebuah desa di Mojokerto. Kebetulan, sungai di desa itu tercemar limbah kertas perusahaan. Sungai keruh dan berbau. Langit-langit desa kerap berwarna gelap karena asap dari perusahaan itu.Setelah dari sana, dia ikut unjuk rasa ke Konsulat Jenderal Amerika Serika di Surabaya, Juli 2019. Saat itu, tengah ramai pemberitaan sampah plastik impor asal Amerika. Baca juga: Bahaya Mikroplastik! Bukan Hanya Ikan, Manusia Juga Terpapar “Sebelum berangkat saya ditanya kalau ikut demo mau ngapain? Saya mikir untuk buat surat ke Presiden AS melalui konsulat di Surabaya. Saya ceritakan desa yang saya datangi itu. Sungai keruh, Asapnya juga hitam. Setiap hari kayak mendung, langit abu-abu,” kata Nina.Melalui surat yang dia buat dengan tulisan tangan itu, Nina juga meminta kepada negeri Paman Sam tak lagi mengirim sampah ke Indonesia. Nina begitu senang ketika surat itu berbalas.Balasan surat dari Amerika Serikat sedikit mengecewakan, terkesan enggan bertanggung jawab atas sampah plastik impor ke Indonesia. Sebaliknya, mereka justru menyalahkan pemerintah Indonesia yang begitu saja menerima sampah-sampah itu. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-040-16.json | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Hobinya menulis kembali dia wujudkan dengan berkirim surat kepada negara-negara lain yang sampahnya masuk Indonesia, seperti Jerman, Kanada, dan Australia.Isinya kurang lebih sama. “Saya meminta negara-negara itu tidak lagi mengirim (menyelundupkan) sampah plastik ke Indonesia. Gara-gara sampah mereka, sungai-sungai kami tercemar.”Nina pernah mendatangi lokasi satu perusahaan tak jauh dari rumahnya. Perusahaan itu importir sampah kertas. Sampah plastik ikutan impor itu menggunung di sekitar perusahaan.Saking tingginya gunungan sampah, sebagian jatuh ke badan sungai. Nina khawatir sampah-sampah plastik itu merusak ekosistem sungai. Mikroplastiknya dikonsumsi ikan dan bisa berujung ke manusia.Ikan tidak bisa membedakan mana plankton, mana mikroplastik karena bentuk sangat kecil. Ketika dimakan ikan, senyawa-senyawa berbahaya juga pasti masuk. Akhirnya ikan dimakan manusia. Kan membahayakan kesehatan,” kata Nina.Gambaran kondisi sungai itu dia ceritakan dalam suratnya. Kanada, Jerman dan Australia menyambut baik surat kiriman Nina ini. Melalui surat balasan, pemerintah ketiga negara itu tak pernah tahu bila di antara kertas bekas ekspor, terdapat sampah plastik.Mereka berjanji memperketat ekspor sampah. “Selama ini, mereka tahu cuma kertas bekas yang ekspor. Tidak tahu kalau di dalamya ada sampah plastik. Mereka janji pengetatan, pengecekan sebelum dikirim.”Selain empat perwakilan negara asing, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur juga dikirimi surat Nina, seperti Bupati Gresik, Sidoarjo, sampai Mabes Polri. Kurangi pakai plastikBerkirim surat kepada wakil negara-negara pengeskpor sampah bukanlah satu-satunya yang dilakukan Nina. Di usia remaja ini, Nina banyak terlibat dalam berbagai kampanye baik dilakukan Ecoton—organisasi pimpinan ayahnya– maupun di sekolah. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-040-16.json | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Bersama rekan-rekan di sekolah, dia berhasil mendorong pihak sekolah membuat kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai, di kantin maupun seluruh sekolah. “Yang melanggar ya dapat sanksi,” katanya. Baca: Ekspedisi Susur Sungai, Perjuangan Kaum Perempuan Bebaskan Sungai Surabaya dari Pencemaran Meski saat awal dia banyak mendapat cibiran teman-temannya karena dinilai terlalu ribet, akhirnya berhasil mempengaruhi mereka. Sampai kemudian, bersama teman-teman di Organiasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dia bisa mewujudkan kebijakan bebas penggunaan plastik sekali pakai di sekolah.Nina punya trik menarik menggugah kesadaran teman-temannya itu. Salah satunya, dengan memberikan informasi akan bahaya sampah plastik.“Plastik, kalau dibuang akan memunculkan mikroplastik. Kalau dibakar, akan melahirkan dioksin dan senyawa berbahaya lain. Kalau dibuang, akan mencemari lingkungan. Lingkungan akan rusak.”Kini, ada sekitar 12 teman di sekolah bergabung dalam Brigade Sampah, komunitas peduli lingkungan yang fokus menangani persampahan.Kendati baru beberapa tahun terbentuk, komunitas ini cukup aktif aksi memerangi sampah. Andalkan media sosial Brigade Sampah banyak kegiatan. Sebelum pandemi, hampir seminggu sekali Nina dan teman-teman turun ke jalan berkampanye, seperti di car free day Surabaya dan lain-lain. Sejak pandemi, kegiatan semacam itu dihindari. Solusinya, mereka banyak bergerak melalui platform digital.Sebuah akun instagram: info.mistik, akronim dari informasi mikroplastik ini mereka buka sebagai sarana kampanye dan membangun kesadaran tentang bahaya mikroplastik.“Akun itu ceritain semua bahaya tentang mikroplastik.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-040-16.json | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik | Prigi Arisandi, sang ayah bangga dengan apa yang dilakukan Nina. Sebagai aktivis lingkungan, dia paham betul bagaimana situasi lingkungan hidup saat ini. Pengetahuan soal lingkungan hidup ini, katanya, penting diketahui anak-anak sejak dini. Dengan begitu, ketika dewasa nanti, mereka punya pengetahuan cukup buat mengelola lingkungan hidup lebih baik. ****Foto utama: Aeshnisa Azzahra Aqilani, saat aksi dan berkirim surat soal sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia di Kedutaan Australia. Foto: dokumen pribadi [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2023-011-19.json | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | [CLS] Elbi Pieter, tak bisa menyembunyikan rasa haru saat mendengar kabar Mahkamah Agung memenangkan warga Sangihe melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS).Dia tampak bahagia membaca “amar putusan: tolak” dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung yang terbit 12 Januari lalu. Dokumen itu dia dapat dari rekan-rekan seperjuangannya. Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi yang diajukan Menteri ESDM dan TMS.“Saya sangat bahagia, senang. Akhirnya, kemenangan berpihak pada masyarakat Sangihe,” kata perempuan asal Bowone, Pulau Sangihe, yang menjadi penggugat izin operasi produksi perusahaan tambang emas itu.Putusan para majelis hakim Mahkamah Agung ini menguatkan amar putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang dimenangkan warga Sangihe. PTTUN Jakarta mengabulkan permohonan warga Sangihe dan menyatakan keputusan Menteri ESDM No.163.K/MB.04/DJB/2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya TMS batal dan wajib cabut aturan itu. Baca juga: Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas Koalisi Save Sangihe Island (SSI) menyebut, TMS di Pulau Sangihe sudah tidak lagi memiliki legitimasi secara hukum, mengingat perizinan usaha berupa kontrak karya (KK) yang tidak sesuai UU Minerba No.4/2009 maupun hasil revisi UU Minerba No.3/2020.“Pemerintah harus segera mencabut izin tambang TMS, berikut segala aktivitas perusahaan dihentikan, serta penindakan hukum tegas atas segala kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan,” kata Koalisi SSI seperti keterangan tertulis yang diterima Mongabay.Elbi bilang, putusan ini menguatkan dia dan warga di Pulau Sangihe untuk teguh menolak tambang emas asal Kanada ini. Dia tidak lagi risau dengan putusan sebelumnya yang ditolak juga oleh Mahkamah Agung terkait kasasi izin lingkungan yang warga ajukan. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2023-011-19.json | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Jull Takaliuang, dari SSI mengatakan, izin lingkungan yang warga ajukan itu bukan menggugat TMS tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulawesi Utara yang terbitkan izin itu.Setelah kalah, Dinas PTSP tidak lagi banding dan menerima keputusan PTUN Manado yang memenangkan warga. Namun, TMS pasang badan menjadi tergugat intervensi dan banding di PTUN Makassar.“Mereka hanya tergugat intervensi, jadi kekuatan untuk proses banding itu sebenarnya perlu dipertanyakan karena pemerintah provinsi tidak melawan putusan dari PTTUN Manado ketika di awal rakyat menang, SSI menang pada tahap pertama,” kata Jull. Baca juga: Kala Warga Sangihe Tuntut Cabut Izin Tambang Emas dan Desak Bebaskan Robison Warga kemudian melawan putusan banding PTTUN Makassar dengan kasasi di MA. Di pengadilan akhir itu, Jull sudah curiga karena proses berlangsung sangat cepat sementara belum ada penetapan majelis hakim, masih minutasi dan pemberkasan.“Jadi kami tidak menuduh, tapi kami menduga ada hal-hal yang tidak beres disitu.”Dia dan Koalisi SSI berupaya menunggu putusan MA terkait kasasi izin produksi. Setelah sebulan 12 hari atau 42 hari pasca diajukan, kasasi izin produksi dari Menteri ESDM dan TMS pun ditolak.“Kalau kemudian mereka masih berpikir tentang izin lingkungan, mereka menang. Ya izin lingkungan buat apa kalau sudah izin paling pamungkas (izin produksi) mereka itu sudah tidak punya? Jadi secara otomatis, izin lingkungan mereka juga batal.”Kalau perusahaan hanya memegang izin lingkungan berarti tidak punya kekuatan hukum. “Kalau mereka hanya pegang izin lingkungan, ya sudah dipegang-pegang saja dulu, tidak bisa ngapa-ngapain.”Meski masih menunggu salinan amar putusan, Jull bersyukur berkat perjuangan seluruh warga dan solidaritas yang andil mengawal kasus yang mereka hadapi. Cabut izin, perusahaan angkat kaki | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2023-011-19.json | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Warga dan para perempuan yang gigih berjuang selamatkan pulau kecil Sangihe mendesak agar putusan MA ini segera ditindaklanjuti. Pemerintah (KESDM) didesak segera mencabut resmi izin produksi.“Ini mencegah jangan terjadi hal-hal chaos yang bisa berakibat pada kondisi yang tidak kondusif di kampung, karena masyarakat sudah berjuang berdarah-darah melalui jalur hukum dan ini bukan sesuatu yang mudah,” kata Jull.Saat ini Elbi dan warga di Pulau Sangihe masih khawatir, karena setelah putusan MA, fasilitas dan alat berat perusahaan masih ada di sana. Beberapa alat berat masih terparkir di antara Kampung Bowone dan Salurang.“Ketika ini sudah diputuskan, artinya mereka sudah kalah. Jadi, TMS itu harus angkat kaki dari Pulau Sangihe,” katanya.Dia desak, perusahaan secepatnya angkat kaki dari Pulau Sangihe. Seluruh kamp, alat berat dan fasilitas pertambangan yang dimobilisasi masuk minta dibersihkan.Ebi tak mau ada ‘kenangan’ atau sisa-sisa sekecil pun milik perusahaan yang tertinggal di Pulau Sangihe.“Kami tahu kami sulit, kami tahu kami susah, bahkan kami sudah mencari dana untuk biaya makan, biaya kendaraan (untuk bersidang). Kami berharap sekarang sudah diputuskan.”Jadi, katanya, pemerintah sudah tak punya alasan lagi membiarkan TMS tinggal di Sangihe ini. “Tidak ada alasan sudah.” ***Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Pulau Sangihe hanya 763,98 km2, sementara pemerintah memberi izin konsesi seluas 42.000 hektar atau lebih dari setengah pulau.Pertambangan emas ini juga mendapat keistimewaan mengeruk sumber daya alam di Sangihe selama 33 tahun atau lebih dari tiga dekade.Kalau dipaksakan beroperasi, kata Jull, ada lebih 50.000 jiwa di tujuh kecamatan akan menanggung beban dan risiko kerusakan lingkungan karena operasi pertambangan.Sangihe, katanya, harus dilihat sebagai ruang hidup warga, bukan tempat eksploitasi masif dan merusak hidup orang banyak di pulau itu. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2023-011-19.json | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe | Koalisi SSI bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, putusan MA dalam kasus warga Pulau Sangihe lawan TMS ini mesti menjadi tonggak dan yurisprudensi membebaskan pulau-pulau kecil di Indonesia dari aktivitas pertambangan.Muhammad Jamil, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) nasional mengatakan, putusan ini serupa kasus di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara melawan PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Saat itu, gugatan warga Pulau Bangka di PTUN, PTTUN hingga MA menang.Izin MMP dicabut Ignasius Jonan, Menteri ESDM kala itu. Salah satu pertimbangan penting dari putusan para majelis hakim atas dua perkara itu, katanya, ihwal pemanfaatan pulau kecil dan perairan yang tidak untuk pertambangan.“Untuk itu, kami menuntut pemerintah, terutama Menteri ESDM selain harus segera mencabut izin tambang TMS, juga segera evaluasi dan mencabut seluruh izin tambang di atas pulau-pulau kecil di Indonesia.” ******* [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224] |
2013-035-06.json | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | [CLS] Ada jajaran artis, musisi sampai penyanyi seperti Titi Rajo Bintang, Ringgo, Nugie, Nina Taman, Denada, Kaka, Daniel Mananta, lalu William Wongso (pakar kuliner), Bondan Winarno (pakar kulineri), dan Andrian Ishak (molecular gastronomy chef), sampai Emirsyah Satar, Presiden Direktur Garuda Indonesia, menyerukan penyelamatan hiu lewat program WWF Indonesia, save our sharks (SOSharks). Ini sebuah kampanye publik untuk menghentikan konsumsi berbagai produk dan komoditi hiu di pasar swalayan, toko online, hotel dan restoran, serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa.“Saya dulu makan shark, keluarga juga makan, terutama pada hari raya seperti Chinese New Year, tapi setelah saya tahu kondisinya, saya tak mau makan lagi,” kata Daniel, entertainer saat peluncuran kampanye SOSharks di Jakarta, Jumat(10/5/13).Setelah dia mendengar cerita mengenaskan tentang hiu, Daniel tak mau lagi menyentuh makanan yang dipercaya memiliki ‘kekuatan’ itu. Banyak hiu dibunuh dengan kejam, hanya diambil sirip, lalu dilepas ke laut dan mati. “Kini, saya berhenti makan shark, saya ajak keluarga dan yang lain juga. Tak ada itu, shark bisa memberikan kekayaan, panjang umur atau apalah. Yang jelas, jika makan shark akan mengancam lingkungan.”Berbeda dengan Titi Sjuman. Perempuan yang baru berganti nama menjadi Titi Rajo Bintang ini malah mengagumi hiu, meskipun takut. Sejak awal, dia peduli akan keberlangsungan hiu ini. “Mungkin banyak penyelam yang ingin ketemu hiu, tapi saya tidak, takut.”Sampai suatu hari, dia tengah di pinggiran laut berwisata mengambil foto ikan-ikan dengan kamera kecil. Tiba-tiba lewat hiu. Entah mengapa, tanpa rasa takut, Titi terus mengikuti dan terus mendokumentasikan hiu itu. “Indah sekali, kulitnya yang cantik. Mungkin kalau itu cowok saya naksir. Sayang ikan ha ha…” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-035-06.json | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | “Kalau saya dari awal sudah anti hiu dimakan,” kata Ringgo Agus Rahman, aktor dan presenter. Saat menyelam, hal yang paling dia nantikan itu bertemu hiu. “Bagi diver, kalo sudah ketemu hiu itu suatu kebanggaan.” Diapun senang kala diajak WWF untuk ikut kampanye penyelamatan hiu ini.Hiu merupakan predator teratas, mengontrol populasi hewan laut dalam rantai makanan. Populasi hiu yang sehat dan beragam berperan penting menyeimbangkan ekosistem laut, termasuk menjaga kelimpahan ikan-ikan yang dikonsumsi manusia.Kini, spesies ini terancam punah. Jumlah permintaan sirip hiu dan produk-produk hiu lain melonjak hingga menyebabkan penangkapan besar-besaran satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan, Indonesia pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.Efransjah, CEO WWF-Indonesia mengatakan, WWF mendukung perlindungan hiu, bukan semata mata untuk satwa itu sendiri, tapi karena peran penting menjaga ketersediaan pangan dari sektor kelautan.Toni Ruchimat, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, menyelamatkan hiu tak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi oleh semua pihak. Untuk itu, SOSarks ini, menjadi peluang mengajak masyarakat ikut peduli pelestarian hiu, terlebih yang ikut kalangan selebriti.Seadang konservasi yang dilakukan KKP dan pemerintah daerah merupakan upaya melindungi kawasan dan jenis serta genetik ikan. “Hiu merupakan ikan prioritas dilindungi dari eksploitasi berlebihan. KKP, sedang menyusun National Plan of Action untuk hiu dan menyiapkan peraturan menteri untuk perlindungan hiu jenis tertentu.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-035-06.json | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu | Pia Alisyahbana, dewan penasehat WWF Indonesia, meminta pemerintah mempercepat kebijakan pelarangan penangkapan jenis hiu yang sudah terancam punah. “Aturan pelarangan ini penting demi menghentikan atau paling tidak mengurangi penangkapan hiu. Sosialisasi kepada masyarakat penangkap hiu juga perlu. Mereka bisa diajak untuk berpindah menangkap ikan lain atau membudidaya jenis ikan, seperti kakap putih.”Kini, 12 jenis hiu masuk dalam daftar yang harus dilindungi dalam kesepakatan internasional Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). Juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 dan 30 Tahun 2012 tentang Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, antara lain mewajibkan melepaskan hiu putih dan melaporkan aktivitas penangkapan hiu.Umumnya, sirip hiu atau terkadang bagian tubuh lain didapatkan dengan memotong mereka hidup-hidup (shark finning). Lalu hiu tanpa sirip ini dibuang ke laut masih bernyawa untuk mati perlahan. “Praktik yang keji ini dilakukan terhadap 38 juta hiu setiap tahun dari sekitar 26-73 juta hiu yang tertangkap dalam aktivitas perikanan dunia.” Keadaan ini menunjukkan, sekitar satu sampai dua hiu tertangkap setiap detik. Padahal, pengembangbiakan ikan ini lambat dan menghasilkan sedikit anakan hingga rentan eksploitasi berlebih. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-040-04.json | Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal | Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal | [CLS] Environmental Investigation Agency (EIA) telah memperingatkan Amerika, Inggris, dan dunia internasional bahwa Cina membuka kembali perdagangan kulit Kucing liar – dalam hal ini termasuk harimau – menjelang Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah di Jenewa Swiss, minggu ini.Menurut EIA, Cina telah mengajukan kembali rencana pendaftaran perdagangan kulit yang mengijinkan perdagangan kulit Kucing besar dari sumber yang legal, seperti Kucing yang dibesarkan di penangkaran dan yang kontroversial peternakan harimau, akan tetapi LSM menentang rencana tersebut karena kurangnya keterbukaan, menyediakan perlindungan yang baik untuk penjualan kulit yang diambil dari kucing besar yang diburu di hutan.“Rencana pendaftaran perdagangan kulit menuju ke arah yang salah. Kegiatan tersebut sama sekali tidak membantu pelestarian harimau dan macan tutul, sebaliknya hal tersebut justru menyediakan perlindungan bagi perdagangan ilegal dan menciptakan kebingungan pada konsumen pasar,” disampaikan Debbie Banks di media, kepala EIA dalam Kampanye harimau melalui rilis media mereka.Cina merupakan negara yang ikut menandatangani Global Tiger Recovery Program (Program Global Pemulihan Harimau), yang dengan ambisius berjanji menggandakan jumlah harimau di alam liar di tahun 2022 dengan dana awal $ 300 juta. Bagaimanapun juga, EIA berpendapat bahwa rencana pendaftaran pembukaan kembali menjadi ‘ejekan yang sempurna’ dari janji Cina untuk melestarikan harimau.EIA menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan contoh kulit kucing yang dijual online. Menurut Hindustan Times, harga satu permadani harimau mencapai $ 124.000, sementara harga patung harimau mati yang diawetkan mencapai $ 700.000. Harga kulit macan tutul berkisar antara $ 100.000 – $ 300.000. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-040-04.json | Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal | Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal | Sebagaimana yang disampaikan Banks, “Pihak dari CITES mungkin merasa bahwa mereka telah disesatkan, sebagai akibat dari taktik Cina,”. “Yang mereka gagal pahami yaitu, meskipun telah melakukan pelarangan perdagangan tulang harimau, Cina menolak membuat komitmen yang sama mengenai kulit atau menjawab pertanyaan tentang berapa banyak kulit yang telah dijual, tetapi sistemnya disana.”Saat ini, diperkirakan ada sekitar 3.500 harimau liar di dunia, kurang dari sekitar 100.000 pada tahun 1900; selama akhir dekade ini saja, harimau sudah kehilangan 40% habitatnya yang digunakan untuk hidup; dan sudah terjadi di abad sebelumnya, tiga anggota spesies harimau punah dan ada satu spesies yang hanya dapat bertahan hidup di penangkaran.Perhitungan statistik yang kabur ini menjadikan kesulitan yang mendasar dalam usaha penyelamatan harimau. Kucing hebat tersebut terancam karena hilangnya habitat (banyak yang sudah lenyap), perburuan kulit dan obat tradisional, menurunnya spesies mangsa, dan konflik antara manusia dan harimau, yang memakan korban dari manusia dan harimau.Diterjamahkan oleh: Laily Nur Affini [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-034-02.json | Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga | Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga | [CLS] Akses data spesies burung liar di Indonesia semakin mudah. Melalui aplikasi Burungnesia, kita dipandu untuk mengidentifikasi jenis burung yang kita lihat di alam.Burungnesia merupakan alat batu bagi pengamat burung dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data lapangan. Aplikasi ini bertujuan menggalang kekuatan publik/amatir untuk memperkuat gerakan konservasi dan ilmu pengetahuan burung berbasis warga/voluntary.Aplikasi berbasis Android ini diluncurkan pada Agustus 2016. Perangkat ini memiliki fitur utama, yaitu panduan lapangan dan daftar periksa.Swiss Winnasis, pendiri Burungnesia menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan bagian digitalisasi data dan informasi pengamat burung, yang selama ini hanya menyimpan catatan yang rentan hilang dan rusak.Aplikasi untuk mempermudahkan pengamat burung, juga peneliti warga, mencatat dan mengelola data selama di lapangan. Semua orang dapat mengunduh, guna mendapatkan informasi ratusan spesies burung di Indonesia.“Teknologi sangat penting di zaman serba praktis ini,” ujarnya pada Bincang Alam Mongabay Indonesia, Kamis [14/07/2022].Baca: Cetak Sejarah, Citizen Science Indonesia Terbitkan Atlas Burung Peran peneliti wargaBurungnesia sangat mengandalkan peneliti warga, masyarakat biasa yang melakukan aktivitas ilmiah. Misalnya, mahasiswa maupun masyarakat di sekitar hutan. Bahkan, peneliti warga menjadi kekuatan terbesar karena saling berbagi data.“Indonesia terlalu luas kalau hanya mengandalkan peneliti dari BRIN, universitas, atau lembaga resmi lainnya,” ujar Swiss.Keterbukaan informasi dan pendataan ini menjadi penyeimbang akibat ancaman kepunahan. Ini dikarenakan, pendataan jenis-jenis burung di Indonesia bersaing cepat dengan ancaman perburuan, baik untuk dipelihara maupun diperjualbelikan.“Tentu saja, kepedulian ini datang dari kelompok pengamat burung atau peneliti warga,” jelasnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-034-02.json | Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga | Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga | Baca: Atlas Burung Indonesia, Buah Keresahan Melihat Nasib Burung di Alam Aktif pengamatan Swiss merupakan pemerhati burung liar, dia aktif di komunitas pengamat burung di Malang, Jawa Timur.Tahun 2013, pertemuan para pengamat burung di Malang menyepakati dibuatnya Atlas Burung. Setelah tertunda selama tujuh tahun, akhirnya rencana itu terwujud.“Atlas burung merupakan sebuah inisiatif yang dibentuk saat pandemi pada 2020,” jelasnya.Dalam Atlas Burung itu terdapat 750 spesies yang terdeskripsikan. Atlas Burung merupakan buku setebal 636 halaman yang data utamanya diperoleh dari sumbangsih pengamat burung Indonesia melalui aplikasi Burungnesia.Hingga saat ini ada dua ribuan user Burungnesia. Angka ini tentu sedikit dibanding luasan Indonesia yang terdiri ribuan pulau. Saat ini, user Burungnesia berasal dari komunitas-komunitas pencinta satwa.“Semoga masyakat bisa memanfaatkan aplikasi ini dan daftar jenis burung Indonesia semakin bertambah,” paparnya.Baca juga: Gawat, Indonesia Hadapi Ancaman Kepunahan Burung Tertinggi di Dunia Berdasarkan data status burung di Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 1.818 jenis burung. Dari jumlah tersebut, 177 jenis terancam punah. Rinciannya, 96 jenis Rentan [Vulnerable/VU], 51 jenis Genting [Endangered/EN], dan 30 jenis Kritis [Criticaly Endangered/CR].Bila dibandingkan tahun 2021, jumlah jenis ini bertambah 6 spesies. Penambahan jumlah jenis karena adanya pemecahan taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang menelaah penamaan, perincian, dan pengelompakan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifatnya.Beragam burung liar Indonesia ini tersebar luas dari pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga pulau kecil dan terluar seperti Enggano. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2013-007-10.json | Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka | Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka | [CLS] Garuda Indonesia menyusul mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa maskapai penerbangan internasional di dunia yang menolak untuk melakukan pengiriman semua jenis sirip ikan hiu yang diberlakukan secara resmi tanggal 8 Oktober 2013 silam. Langkah yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ini, adalah sebuah respons terhadap peringatan yang disampaikan oleh ebrbagai pihak terkait tingginya kamtian ikan hiu akibat perburuan liar, dan mengancam keseimbangan ekosistem laut yang di wilayah nusantara.“Keputusan mengeluarkan kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen Garuda Indonesia untuk mendukung kampanye antiperdagangan hiu #SOSharks yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia”, kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.Sebelumnya, setiap tahun Garuda Indonesia masih melakukan pengangkutan kargo berisi sirip ikan hiu sebanyak 36 ton setiap tahunnya. Keluarnya maskapai flag carrier milik Indonesia dari pengangkutan sirip ikan hiu ini, membuat jumlah perdagangan ikan hiu akan menurun secara signifikan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan angka perburuan sirip hiu terbesar di dunia saat ini. Kebijakan ini sendiri mulai aktif berlaku sejak 8 Oktober 2013 silam.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia ini menyusul kebijakan sebelumnya yang ditetapkan, yaitu tidak melakukan pengiriman satwa mamalia yang masih hidup, seperti lumba-lumba dan harimau, termasuk hewan peliharaan (domestic pet) seperti anjing, kucing dan sejenisnya, kecuali untuk service animal.Selain Garuda Indonesia sejumlah maskapai sudah menyampaikan komitmen mereka untuk tidak melakukan pengiriman sirip ikan hiu melalui kargo udara, diantaranya adalah Air New Zealand, Cathay Pacific, Emirates Airlnes, Fiji Airways dan Korean Air. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-007-10.json | Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka | Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka | Menurut data yang diberikan oleh World Wilflife Fund for Nature (WWF) Hiu telah menjadi perhatian global dan diperdagangkan dalam berbagai bentuk tidak hanya sirip kering saja. Setidaknya 1.145.087 ton produk hiu diperdagangkan secara global setiap tahunnya. Padahal hiu adalah spesies yang populasinya terancam punah dan lambat reproduksinya. Melonjaknya jumlah permintaan sirip dan produk-produk hiu lainnya menyebabkan terjadinya penangkapan besar-besaran terhadap satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.“WWF memberikan apresiasi atas kebijakan embargo yang dikeluarkan Garuda Indonesia atas pengiriman produk sirip hiu. Hal ini merupakan langkah positif yang patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk maskapai penerbangan, restoran, hotel, supermarket, yang terlibat dalam perdagangan hiu”, jelas Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.Kampanye anti konsumsi hiu berhasil mendapatkan dukungan di sejumlah negara, seperti Cina dan Australia. Pemerintah Cina misalnya, memutuskan tidak lagi menghidangkan sup sirip hiu di acara kenegaraan. Australia bahkan melarang shark finning, yaitu praktik pengambilan sirip hiu dengan cara yang kejam.Di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama lembaga lainnya termasuk WWF, terus mendorong upaya penetapan National Plan OF Action (NPOA) untuk mengelola kelestarian sumberdaya hiu di Indonesia.Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 15 Juni 2013 silam, juga sedang menyiapkan Peraturan Gubernur yang meminta restoran atau rumah makan di Jakarta untuk berhenti menyajikan atau memperdagangkan produk-produk hiu serta turunannya. [SEP] | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-03.json | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | [CLS] Babak baru Pulau Rambut dimulai ketika Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Keputusan Nomor: 275/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999, menetapkan statusnya sebagai Suaka Margasatwa. Luasnya, 90 hektar. Fungsi suaka margasatwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah melindungi keunikan dan keanekaragaman jenis satwa demi kelangsungan hidupnya melalui pembinaan habitat.Pulau Rambut yang berada di Kepuluan Seribu DKI Jakarta, merupakan kawasan bervegetasi hutan campuran, mangrove, dan hutan pantai. Sekitar 22 jenis burung air [water bird] dan 39 jenis burung darat [terestrial] hidup di sini. Namun, jumlah individu ini akan bertambah ketika musim berbiak tiba plus hadirnya burung migran yang singgah sementara.Baca: Bukan Hanya Manusia yang Butuh Lahan Basah, Burung Juga Spesies utama yang menjadi ciri khas pulau ini adalah burung air. Populasinya mencapai lebih dari 24.000 individu [kelimpahan 530 ekor/hektar] pada musim berbiak, dan hanya mencapai 4.500 ekor pada musim tak berbiak [Mardiastuti, 1992].Satu dari sekian jenis burung pendatang yang hadir, bangau bluwok [Mycteria cineria] yang paling mudah dipantau. Ukurannya, 95-110 sentimeter. Burung berbulu putih ini memiliki kulit muka tanpa bulu dan memang menyukai perairan.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus? Selain di Pulau Rambut, Milky Stork tersebar di Pulau Sumatera, Sumbawa, Bali, Buton, dan Rawa Apoa dengan perkiraan populasi sekitar 20 ribu individu [MacKinnon et al. 1999; Iqbal et al. 2012; IUCN 2016].Hanya saja, fluktuasi kelimpahannya diperkirakan cenderung turun setiap tahun. Sejak 2016, status bangau bluwok berdasarkan IUCN [International Union for Conservation of Nature] adalah Genting [Endangered/EN] atau terancam punah secara global. Kondisi ini diakibatkan habitat alaminya yang mengalami alih fungsi.Baca: Opini: Lahan Basah untuk Masa Depan Kita | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-084-03.json | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | Pada pelaksanaan Asian Waterbird Census [AWC] 2020, Ferry Hasundungan, Biodiversity Specialist Burung Indonesia menuturkan, tercatat sekitar 50 individu bangau bluwok berbiak di Pulau Rambut. Sementara, untuk total individunya diperkirakan sebanyak 1.500 individu.Fakta penting yang harus dicermati, lanjut Ferry, adalah untuk di Jawa, Suaka Margasatwa Pulau Rambut merupakan habitat utama bangau bluwok. “Tidak ada tempat lain. Pulau Dua di Banten, sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda tempat burung ini berkativitas,” ujarnya, Sabtu, 25 Januari 2020. Secara global, perburuan dan berkurangnya lahan basah akibat dikonversi menjadi peruntukan lain adalah ancaman nyata jenis ini. “Sebelum tahun 2000-an, jumlahnya pernah diperkirakan mencapai 5 ribu individu yang sekarang ditaksir setengahnya saja,” tutur Yus Rusila Noor, Head of Programme Yayasan Lahan Basah Indonesia. Jenis penetap dan tidakBurung-burung air penghuni Suaka Margasatwa Pulau Rambut dikategorikan menjadi jenis penetap dan tidak. Jenis penetap adalah burung yang memang ada sepanjang tahun. Sedangkan yang tidak, biasanya hanya datang saat musim berkembangbiak, selanjutnya akan meninggalkan Pulau Rambut usai berkembang biak.Catatan Azhar 2002 menunjukkan, bangau bluwok merupakan jenis burung air yang tidak menetap di Pulau Rambut, selain ibis pelatuk besi, dan ibis rokoroko. Untuk jenis burung air yang menetap adalah pecuk ular, pecuk, kuntul besar, kuntul kecil, kuntul sedang, kuntul karang, kowak malam kelabu, cangak abu, dan cangak merah. Untuk kuntul kerbau, menurut Imanudin dan Mardiastuti [2003], jenis ini awalnya merupakan merupakan burung namun menjadi penetap di Pulau Rambut. Tentu saja, bangau bluwok dan burung air lainnya sangat bergantung pada lahan basah. Berkurangnya luasan lahan basah akan berdampak pada menurunnya sumber pakan dan habitat bersarang burung. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-084-03.json | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut | Lahan basah merupakan tempat bertemunya air dengan tanah. Contohnya adalah areal bakau, gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan setiap zona iklim, dari kutub sampai tropis, dan dari dataran tinggi sampai wilayah kering. Lahan basah penting sebagai sumber dan pemurni air, pelindung pantai, penyimpan karbon, juga pastinya untuk pertanian dan perikanan. Dunia tanpa lahan basah ibarat Bumi tanpa air. Penetapan Suaka Margasatwa Pulau Rambut, satu dari tujuh Situs Ramsar [Ramsar Site] di Indonesia, merupakan langkah nyata konservasi dan pemanfaatan lahan basah berkelanjutan. Suaka Margasatwa Pulau Rambut dipilih didasarkan banyaknya jenis burung migran yang datang. Kawasan ini pun memiliki peran penting bagi perlindungan lahan basah yang dikenal sebagai Pulau Kerajaan Burung. Indonesia sendiri menjadi anggota Konvensi Ramsar tahun 1991 melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar Indonesia. Tujuh Ramsar yang kita miliki saat ini adalah Suaka Margasatwa Pulau Rambut [DKI Jakarta], Taman Nasional Sembilang [Sumatera Selatan], Taman Nasional Berbak [Jambi], Taman Nasional Danau Sentarum [Kalimantan Barat], Tamam Nasional Rawa Aopa Watumohai [Sulawesi Tenggara], Taman Nasional Wasur [Papua], dan Taman Nasional Tanjung Puting [Kalimantan Tengah]. *Asep Ayat, Forest Programme Coordinator Burung Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2013-037-10.json | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | [CLS] Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak DPR tak membahas revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK) No 27 Tahun 2007, karena draf perubahan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan malah berpotensi menyulitkan masyarakat nelayan. Draf revisi UU ini justru membuka peluang pengkavlingan dan privatisasi wilayah pesisir dan kriminalisasi terhadap nelayan.Kiara juga meminta, Presiden SBY mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan karena draf revisi UU bertolak belakang dengan amanah UUD 1945. “DPR jangan melangsungkan pembahasan revisi UU ini karena hanya akan menghamburkan anggaran negara dan mengulangi kesalahan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Selasa (12/4/13).Padahal, seharusnya revisi UU PWP-PPK ini untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi oleh Kiara dan delapan organisasi masyarakat sipil bersama-sama dengan 27 nelayan tradisional. Putusan MK, telah dibacakan pada 16 Juni 2011, antara lain membatalkan keseluruhan pasal-pasal terkait dengan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3).Sayangnya, draf revisi UU PWP-PPK mengubah 14 pasal yang dibatalkan MK, yakni perubahan HP-3 menjadi konsep perizinan: izin pemanfaatan perairan pesisir (IP-3) dan izin pemanfaatan ruang perairan pesisir (IPRP-2). Ini secara prinsip mengubah pendekatan hak menjadi perizinan. (lihat tabel)Halim menjelaskan, IP-3 dan IPRP-2 sebagai izin lokasi yang menunjukkan bagian tertentu dari kawasan perairan pesisir sebagai lokasi tempat kegiatan usaha. “Ini memberikan kewenangan dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan penunjukkan lokasi kegiatan usaha,” ujar dia. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-037-10.json | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | Setelah mendapatkan IP-3 dan IPRP-2, izin usaha atau hak atas tanah pada perairan pesisir untuk kegiatan usaha tertentu bisa keluar. Izin ini meliputi perikanan budidaya, bangunan terapung (perumahan, rumah makan, dan bagan), sumber tenaga gelombang laut, kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya keindahan laut dan wisata bahari.Draf revisi UU ini jugu potensi mengkriminalisasi subyek pemanfaat perairan pesisir yang berkegiatan usaha tanpa ada IP-3 sah dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda Rp300 juta.Kiara berpandangan, prinsip pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah open acces (akses terbuka) dan common property (milik bersama). Dengan ada IP-3 dan IPRP-2 akan mengkapling wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Izin itupun akan mengeksploitasi wilayah pesisir dengan memberikan kepada subyek hukum baik individu atau badan hukum.Akibatnya, kata Halim, akan terjadi penggusuran dan peminggiran nelayan tradisional yang berhak atas sumber daya pesisir. “IP-3 dan IPRP-2 prinsipnya tidak jauh berbeda dengan HP-3 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dipertegas Mahkamah Konstitusi.”Bukan itu saja, draf revisi UU ini tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Proses perizinan ini, tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir.“Hingga akan bersaing dengan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan ada pembatasan akses. Caranya, mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang duluan ada tetapi tidak memiliki IP-3 atau IPRP-2.” | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-037-10.json | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan | Dalam draf revisi UU ini masih terjadi konsep penguasaan lokasi pesisir lewat penunjukan dalam izin-izin itu. Konsep penguasaan lokasi pun berpotensi terjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum lagi, pemegang IP-3 dan IPRP-2 dapat melakukan pembebasan kegiatan usaha yang sudah ada yang terletak di wilayah IP-3 dan IPRP-2. “Penguasaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terjadi dengan peminggiran atau pemberian kompensasi bahkan kriminalisasi pemanfaat sumber daya pesisir yang tak memiliki IP-3 dan IPRP-2.”Untuk itu, Kiara mendesak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi telah menjabarkan empat tolak ukur, yakni, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.Pemerintah harus memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin pada 10.666 desa pesisir tersebar di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se- Indonesia. Mereka ini berjumlah 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional 31,02 juta jiwa.Pusat Data dan Informasi Kiara (2013) mencatat, sedikitnya 17 kabupaten dan kota pesisir di Indonesia, menerapkan kebijakan reklamasi pantai. Lalu, menempatkan nelayan tradisional sebagai pihak tergusur dan dipaksa beralih profesi. Lebih parah lagi, praktik ini dilegalisasi Presiden SBY melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-044-19.json | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | [CLS] Tanah yang subur, lingkungan yang bersih, dan bebas dari polusi adalah idaman bagi semua orang di Indonesia. Begitu juga dengan petani yang biasa menanam berbagai tanaman hayati di seluruh Indonesia. Mereka semua mendambakan tanah yang diolah dengan ditanami berbagai tanaman, bisa memberikan manfaat seperti disebutkan di atas.Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang paham dengan harapan petani tersebut. Lembaga riset Negara itu, dalam beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan pupuk organik hayati (POH) untuk memberikan alternatif pupuk pertanian bagi para petani. Pupuk yang dikembangkan itu, diklaim lebih ramah lingkungan dan bisa menerapkan prinsip lingkungna berkelanjutan.Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Mego Pinandito di Jakarta, belum lama ini mengatakan, POH adalah pupuk non axenic kultur Rizo-mikroba Pemacu Pertumbuhan (RPPT) yang memiliki biokatalis dalam menyediakan Nitrogen, Phosfat, Kalimum (NPK), zat pengatur tumbuh, dan asam-asam organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi tanaman dan kesehatan tanah.baca : Pertanian Organik, Untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan “Tahun ini adalah masalah stunting, gizi buruk. Itu jadi masalah jika terjadi pada satu generasi. Untuk itu kita wajib untuk menyediakan bahan pangan yang bergizi dan menghentikan stunting. Bagaimana caranya? Salah satunya melalui pengolahan tanah yang ramah lingkungan,” ujarnya.Menurut Mego, bagaimana menyajikan bahan pangan yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, adalah dengan cara menyediakan yang bebas dari bahan pestisida. Selain itu, tanah yang diolah juga harus seha dan tidak tercemar.“Lahan marginal atau tercemar juga semakin meningkat. Ini yang ikut memicu bahan pangan tidak sehat. Perambahan hutan juga ikut berperan di dalamnya,” tuturnya. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-044-19.json | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Sarjiya Antonius menyebut, dalam menyediakan bahan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi, itu berkaitan erat dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ada di sekitar petani. Selain itu, pola pikir dari petani tentang penilaian terhadap pupuk yang aman untuk dipakai, juga sangat penting untuk dimiliki. Jangan sampai, demi menekan biaya produksi, pupuk dipilih yang asal dan tidak aman untuk kesehatan.Menurut Anton, pola pikir petani yang menilai bahwa POH adalah mahal, selama ini berarti keliru. Mengingat, POH yang dikembangkan LIPI adalah pupuk yang aman dan terjangkau dari segi harga. Jadi, jika selama ini petani sangat bergantung pada pupuk jenis urea dan pupuk M51, tidak ada alasan untuk tetap bertahan dengan keduanya.“Itu mencemari air tanah dan menyebabkan oksigen berkurang juga. Pestisida itu berdampak negatif untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan pestisida untuk mengendalikan hama, tapi penggunaannya sudah melebihi takaran dan menyebabkan resistensi,” paparnya.baca : Ajak Warga Merauke Beralih ke Pupuk Organik dari Bahan di Sekitar Mengingat saat ini petani semakin bergantung kepada pupuk kimia, Anton menghimbau kepada mereka untuk bisa memahami lebih jauh tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk tersebut. Jika masih terus bergantung, maka tanah yang diolah untuk ditanami akan dikendalikan sepenuhnya oleh bio katalis.Anton menyebutkan, formula POH berbasis bahan atau substrat organik lokal mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adapun, bahan-bahan pembuatan pupuk tersebut, adalah tauge, gula merah, molase, air kelapa muda, agar-agar, tepung jagung, dan tepung ikan.Selain bahan-bahan di atas, Anton mengatakan, pembuatan POH juga mengkombinasikan 10 isolat mikroba unggul yang didapatkan LIPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penggunaan isolat tersebut, semakin menguatkan manfaat yang terkandung di dalam pupuk. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-044-19.json | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | ManfaatLebih jauh Sarjiya Antonius menjelaskan, POH yang dikembangkan LIPI memiliki manfaat yang bisa mendorong pada peningkatan kesejahteraan petani. Manfaat itu, adalah peningkatan produksi pertanian secara signifikan, tanaman menjadi lebih tahan dari serangan hama penyakit, dan meningkatkan kualitas biokimia tanah pertanian.Dengan segala manfaat tersebut, Anton sangat berharap para petani bisa memulai melepaskan ketergantungan mereka pada pupuk kimia. Apalagi, saat ini POH bisa didapatkan tidak hanya dengan dibeli dari toko pertanian, melainkan juga melalui proses diseminasi yang dilakukan senytdiri dan kini sudah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia.“Lewat sosialisasi dan diseminasi, kita berharap itu bisa mengubah pola pikir petani akan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dan mendorong untuk beralih ke pupuk organik. Dengan penggunaan pupuk organik hayati, maka keberlangsungan kesuburan lahan petanian di masa depan dapat terjaga dengan baik,” ujar dia.Selain memiliki manfaat yang baik untuk prinsip keberlanjutan, Anton menambahkan, penggunaan pupuk organik hayati juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan. Dengan manfaat itu, diharapkan ke depan sosial dan ekonomi kerakyatan juga bisa mengalami peningkatan setelah menggunakan POH.Dengan kata lain, Anton menegaskan, penggunaan pupuk organik hayati mampu menekan biaya produksi, pembuat produk pangan lebih bergizi, tidak mencemari lingkungan, dan tetap menjaga kesehatan serta kesuburan tanah. Jika itu dilakukan, maka di masa mendatang kestabilan produksi pangan nasional bisa diwujudkan.baca : Yanir, Berkali Gagal Hingga Berhasil Kembangkan Pertanian Tanpa Bakar di Lahan Gambut | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-044-19.json | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Namun demikian, Anton mengatakan, di balik kelebihan yang dimiliki POH, masih ada kekurangan yang tidak bisa dilupakan, yaitu efek perlakuan pada tanaman tidak secepat pupuk kimia. Fakta tersebut, membuat petani sulit diyakinkan bahwa POH memiliki manfaat lebih baik dan hemat biaya.Kemudian, jika menggunakan POH, diperlukan tenaga untuk mengolahnya karena memerlukan waktu antara 1 hingga 2 minggu untuk bisa terlihat hasilnya. Hal itu berbeda dengan pupuk kimia yang sudah bisa dilihat hasilnya setelah tiga hari pemakaian.Untuk saat ini, Anton menuturkan, penggunaan dan diseminasi POH hasil pengembangan LIPI sudah dipakai di 70 daerah. Selain itu, sudah ada dua perusahaan yang melakukan produksi secara massal dan menjualnya secara bebas. Dari data yang ada di LIPI, saat ini sudah ada 6.000 petani yang menggunakan POH sebagai pupuk pertanian mereka.Adapun, daerah yang sudah mengadopsi POH sebagai pupuk pertanian, adalah Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Bangka (Bangka Belitung), dan Kabupaten Sangihe (Sulawesi Utara).“Produksi pupuk saat ini telah mencapai 14.000 liter dengan potensi aplikasi pada lahan seluas 600 hektar dalam satu musim,” jelasnya.baca : Cerita dari Mentawai: Warga Desa Munte Mulai Bikin Pupuk Organik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman di Jakarta, mengatakan, penggunaan teknologi POH yang dikembangkan LIPI sangat membantu daerahnya untuk mengembangkan pertanian dengan cara yang efisien dan sehat. POH yang diadopsi, terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bangka.“Daerah kita ini bukan penghasil pertanian. Jadi kita masih memulai. Produk pupuk organik hayati sangat membantu kami dalam proses percepatan itu,” jelas dia. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-044-19.json | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? | Menurut Kemas, tanah di Bangka sangat memprihatinkan karena miskin dari unsur hara, sifat atau tanah asam dengan Ph 4-5, dan mikrobiologi rendah akibat pertambangan timah di masa lalu. Karakteristik itu menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang ingin bertani di Bangka. Beruntung, dia mengaku sejak 2016 daerahnya sudah mengadopsi teknologi POH yang dikembangkan LIPI.Saat pertama kali menggunakan, Kemas memaparkan, pihaknya sukses melaksanakan panen padi sebanyak 3,5 ton untuk setiap hektare. Jumlah tersebut, pada saat itu dinilai sebagai keajaiban karena jika melihat karakteristik tanah di Bangka sangat tidak memungkinkan untuk menanam padi dan menghasilkan jumlah sebanyak itu.“Setelah itu, kami mulai optimis bisa bertani di Bangka. Terakhir, pada 8 Mei lalu, kita mendapatkan panen hingga 4,28 ton per hektare. Hasil tersebut cukup memuaskan karena di Bangka saat panen padi itu rerata hanya sanggup 2,7 ton per hektare,” tuturnya.Selain dirasakan oleh Pemkab Bangka, Kemas menyebutkan, teknologi yang dihasilkan LIPI tersebut juga sudah dirasakan oleh para petani di daerahnya. Dia menyebut, POH dirasakan petani memberi hasil memuaskan, seperti anakan pada tanaman padi lebih banyak, produksi yang meningkat, akar tanaman lebih kuat dan juga tahan dari serangan hama penyakit.“Paling penting, penggunaan pupuk kimia juga menjadi berkurang dan itu bisa menekan biaya produksi menjadi lebih murah. Pupuk organik hayati ini menjadi solusi bagi kami untuk saat ini dan masa mendatang,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | [CLS] Mobil bak terbuka menelusuri jalan tanah di antara tanaman sawit muda. Jalan hanya bisa satu mobil. Kendaraan roda empat itu berhenti tepat di sebelah tumpukan tandan buah segar (TBS) sawit.Yunus, petani mandiri dari Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Landak, Kalimantan Barat, bersama seorang rekan turun dari mobil membawa dodos. Dengan alat panen ini, satu persatu TBS mereka masukkan ke bak mobil.“Kemarin panen, hari ini buahnya diangkut,” katanya, tahun lalu.Buah sawit terbilang masih kecil. Berat sekitar 3-4 kilogram. Ini buah dari tanaman baru berusia tiga tahun. Lahan sawit milik Yunus ini merupakan hasil dari program peremajaan sawit rakyat (PSR).Yunus cerita, pada 2019 mendengar ada program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari pemerintah untuk kebun sawit tua dan tak lagi produktif. Karena merasa perlu, dia pun memberanikan diri mengikuti program itu.Dia termasuk di antara petani sawit di Kabupaten Landak yang ikut PSR pertama kali.“Lahan saya yang ikut PSR itu 1,9 hektar,” katanya.Setelah menunggu sekitar tiga tahun, tanaman mulai berbuah. Pertama kali panen sekitar April 2022. Beberapa bulan tidak panen karena buah masih kecil hingga sulit terserap pabrik. “Kalau sekarang buah sudah lebih besar.”Petani mandiri lain, Oren juga mulai memetik hasil dari program PSR tiga tahun lalu. Lahan satu kaveling atau sekitar 1,9 hektar hasilkan 1,5 ton sekali panen.Di antara tanaman sawit berukuran lebih satu meter itu, ada beberapa tanaman pisang. Tanaman buah ini merupakan tumpang sari yang menyokong pendapatan warga sambil menunggu sawit berbuah. “Sekarang pisang tinggal sedikit karena sawit makin tinggi,” kata warga Desa Amboyo Utara ini.Ismail Lapan, Ketua Koperasi Produsen Titian Sejahtera Mandiri, mengatakan, lebih setengah dari sekitar 100 anggota koperasi mengikuti peremajaan sawit. Sebagian lahan yang ikut peremajaan tahap pertama sudah mulai memanen hasil. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | “Satu petani rata-rata (lahan yang diremajakan) satu kaveling atau sekitar 1,8-2 hektar,” kata petani sawit mandiri ini.Ismail bilang, para petani sawit mandiri sebagian besar eks plasma Perusahaan BUMN PTPN XIII. Perjuangan para petani mandiri yang mengikuti program ini tidaklah mudah. Mereka tidak memiliki contoh dan gambaran riil peremajaan kebun. Petani, katanya, harus merelakan tanaman sawit diganti dengan tanaman baru meski berisiko kehilangan pendapatan sekitar tiga tahun. Sambil menunggu tanaman tumbuh dan berbuah, petani pun memanfaatkan lahan yang masih terbuka untuk menanam aneka sayuran dan buah dengan sistem tumpang sari.“Ada yang menanam timun, kacang, ubi, pisang, dan sayur-sayuran. Ada juga yang menanam tebu dan jagung. Hasilnya nanti bisa dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.Petani juga bekerja di lahan sawit yang masih produktif milik petani lain. Mereka kerja serabutan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain untuk perawatan sawit yang diremajakan.Untuk program PSR, awalnya petani dapat insentif Rp25 juta per hektar. Terbaru, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menaikkan jumlah insentif jadi Rp30 juta per hektar. Nominal ini, kata Ismail, hanya cukup sampai tahap penanaman, tak cukup buat biaya perawatan seperti pupuk.Kondisi ini menyulitkan petani. Terlebih saat ini, harga pupuk naik hingga dua sampai tiga kali lipat. “Belum lagi masalah jalan dan gorong-gorong jembatan yang rusak membuat kami kesulitan membawa buah,” katanya.Landak, merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang menjalankan PSR sejak awal program ini bergulir.Yulianus Edo Natalaga, Kepala Dinas Perkebunan Landak, mengatakan, sebagian besar lahan PSR mulai berbuah. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Mereka yang ikut PSR, katanya, adalah petani yang sudah dapat rekomendasi teknis (rekomtek) pada 2018 dengan tahun tanam 2019. Setidaknya, ada empat koperasi dengan kebun sawit sudah panen.“Karena masih tanaman baru, produksi sekitar 500-750 kg per hektar. Produksi TBS ini memang tergantung perawatan.”Edo menceritakan, proses pengajuan PSR mulai 2017. Akhir 2018, rekomtek keluar 2.500 hektar. Meski sudah keluar rekomtek, namun dalam pelaksanaan tak langsung bisa cepat eksekusi.“Tantangan dalam pengerjaan saat itu cukup besar. Karena petunjuk teknis bisa dibilang masih meraba-raba saat itu,” katanya.Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar, menunjukkan, terdapat 72,806 hektar kebun sawit tua ataupun rusak. Muhammad Munsif, Kepala Disbunnak Kalbar, mengatakan, terus meningkatkan capaian PSR guna mendorong industri sawit berkelanjutan.Menurut dia, berbagai kemudahan diberikan pemerintah guna mempercepat realisasi PSR. Salah satunya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit.“Peraturan itu memberikan ruang kolaborasi perusahaan melalui jalur kemitraan.”Melalui kemitraan dengan perusahaan ini, dia optimis capaian PSR lebih progresif. Dia juga berharap, berbagai kendala dapat teratasi dengan aturan baru ini.Data Disbunnak Kalbar, rekomtek keluar dari Dirjenbun dari 2018-Agustus 2022 sebanyak 16.674 hektar. Rinciannya, pada 2018-2021 secara berurutan adalah 2.867 hektar, 5.251 hektar, 6.247 hektar, dan 2.085 hektar. Untuk 2022, per Agustus rekomtek keluar 4.400 hektar. Berbagai tantanganTantangan di lapangan juga tak sedikit. Pada tahapan merobohkan tanaman (tumbang chipping), misal, mendatangkan alat berat tidaklah mudah karena jumlah terbatas. Lahan yang ingin dibersihkan pun tersebar di banyak titik. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Kelangkaan bibit juga jadi kendala hingga kini. Persoalan bibit ini klasik karena dalam kondisi normal pun petani harus menunggu cukup lama. Apalagi, dengan ada PSR, bibit makin sulit.“Ketika dana (untuk PSR) masuk, kemudian ke tahap tumbang chipping dan begitu selesai benihnya belum siap. Akhirnya ada waktu tunggu tanam. Bahkan ada yang sampai menunggu satu tahun,” sebut Edo.Menurut Edo, lahan yang menganggur ini oleh sebagian petani untuk menanam berbagai jenis tanaman. Pada 2019, mereka memiliki program pembagian benih jagung bagi petani yang mengikuti program PSR.Tak hanya jagung, petani secara mandiri berinisiatif menanam aneka sayuran dengan hasil untuk menopang perekonomian mereka yang hilang karena penebangan sawit.Muhammad Pramulya, Dosen Pertanian Universitas Tanjungpura, mengatakan, proses penanaman dan pemeliharaan tanaman sawit baru akan memengaruhi kualitas hasil TBS. Berat TBS ideal untuk usia tiga tahun adalah berkisar 3-5 kg.“Paling bagus itu berat buahnya lima kilogram,” katanya.Ada beberapa faktor yang berpengaruh berat dan produktivitas buah sawit, antara lain dari benih, pupuk, hingga kondisi alam.Pupuk, katanya, punya peran besar dalam memengaruhi kualitas tanaman. Dia bilang, 70% biaya pemeliharaan sawit terletak pada pupuk. Sayangnya, saat ini harga pupuk mengalami kenaikan juga banyak pula beredar pupuk murah dengan mutu tak terjamin.“Pupuk benar-benar harus menjadi perhatian. Karena korelasi antara pupuk dan hasil tanaman itu sangat erat.”Begitu pula dengan faktor alam yang juga memberikan pengaruh pada hasil tanaman. Menurut Pramulya, respon pupuk dan pengaruh musim akan terlihat dalam dua tahun kemudian. Faktor ini memang tidak bisa dikendalikan, namun bisa diminimalisir bila penanganan tepat.Petani, katanya, perlu membuat manajemen air yang baik, agar tanaman tak kekurangan atau kelebihan air. Tak terserap pabrik? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.