filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Sebelumnya pada 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat Keputusan Menteri No. 696/697 tertanggal 19 Oktober 2009 yang menunjuk Badan Pengelola Sementara Eks Aset Terpidana DL Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, yang terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana pengelolaan yaitu PT Inhutani IV (Persero).“Pada 2009, PT Inhutani IV ditunjuk sebagai badan pengawas dan pelaksana pengelolaan. Pada 2015, saat berita dibuat, PT Inhutani IV sudah holding dengan Perhutani. PT Inhutani I, II, III, IV, dan V telah bergabung ke Perhutani sejak 17 September 2014. Itu setelah Perhutani ditetapkan sebagai holding BUMN bidang kehutanan. Maka, Perhutani disebut dalam artikel itu,” ucap Ridzki.Dua keputusan menteri ini juga digugat oleh KPKS Bukit Harapan, sampai tingkat kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 143 K/TUN/2011.Pada Mei 2017, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengadakan pertemuan pers dan memberikan keterangan resmi soal status DL Sitorus, menjadi sebagai tersangka dan tahanan kota. Sani mengatakan Sitorus masih menguasai Register 40, mengacu pada putusan kasasi 2007.Direktorat Penegakan Hukum adalah pihak berwenang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan buat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. Mongabay memberitakan keterangan Rasio Ridho Sani sebagai sumber terverifikasi yang tahu dan berada persis di pusaran persoalan hukum ini. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Soal tuduhan Mongabay menggiring opini, kata Ridzki, perlu diletakkan dalam pemahaman jurnalisme. Walter Lippmann, seorang pemikir jurnalisme, menulis buku Public Opinion pada 1922 bahwa jurnalisme memang menciptakan opini publik. “Tanggungjawab jurnalisme adalah mencari kebenaran fungsional. Soal opini yang timbul, ia sepenuhnya berada dalam pemahaman masyarakat.” Ridzki mengatakan, dalam ketiga pemberitaan Mongabay tersebut tak keliru. Mereka sudah dikerjakan dengan standard jurnalisme yang baku.Terkait dengan rencana liputan langsung lapangan, ia menyebut memang Mongabay belum pergi ke lapangan di Padang Lawas. “Kami baru bikin laporan-laporan pendek. Surat LBH Merah Putih membuat kami berpikir bikin laporan khusus tentang sengketa lahan di Register 40. Kami akan senang bila pihak DL Sitorus membuka akses informasi kepada Mongabay buat liputan tersebut.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2016-068-01.json | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | [CLS] Lebih dari sepuluh tahun PROFAUNA berkampanye agar burung kakatua yang jambulnya putih ini dilindungi. Menteri Kehutanan sudah berganti tiga kali dan presiden negeri ini pun sudah dua kali berganti, namun kakatua putih (Cacatua alba) ini tak kunjung ditetapkan sebagai satwa dilindungi.Ketika Siti Nurbaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya awalnya menyimpan harapan besar agar kakatua putih segera dilindungi. Harapan itu muncul saat terkuaknya kasus penyelundupan kakatua melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Mei 2015.Ibu Menteri LHK dan juga netizen seperti terhenyak dengan kasus penyelundupan kakatua dalam botol itu. Kekejaman itu terlihat dari cara penyelundupannya dengan memasukkan kakatua dalam botol-botol plastik bekas air kemasan. Kementerian LHK bergerak cepat dengan kampanye ‘save kakatua’ yang berujung dengan penyerahan kakatua yang dipelihara masyarakat.Padahal, modus ini sudah diungkap PROFAUNA, plus videonya, tahun 2002. 13 tahun silam.Fakta Fakta berikut menunjukkan bahwa kakatua putih, yang merupakan burung endemik Maluku Utara ini, layak ‘naik pangkat’ menjadi satwa dilindungi, baik secara yuridis maupun ekologi.Hasil penelitian Burung Indonesia 2008-2009 mengenai studi populasi kakatua putih (Cacatua alba) di alam menunjukkan jumlah antara 8.629 – 48.393 ekor dengan kepadatan individu 1,58-8,86 individu per kilometer persegi. Sedangkan berdasarkan survei tahun 1991 – 1992 disebutkan bahwa perkiraan populasinya di alam sekitar 49.765 – 212.430 ekor dengan tingkat kepadatan mencapai 40,1-72,2 individu per kilometer persegi.Dari dua survei tersebut menunjukan adanya penurunan populasi kakatua putih di alam. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-068-01.json | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Populasi kakatua putih di Halmahera bagian timur (semenanjung timur laut dan tenggara) diperkirakan juga sangat menipis, meskipun belum ada data ilmiah tentang hal ini. Perkiraan menurunnya populasi ini berdasarkan investigasi PROFAUNA tahun 2007 tentang penangkapan kakatua putih di Halmahera timur yang menunjukan di daerah tersebut tidak ditemukan lagi kakatua putih. Interview dengan masyarakat desa dan penangkap burung juga memberikan informasi yang sama, di daerah mereka sudah tidak ada lagi kakatua putih.Data Burung Indonesia dalam Tempo Interaktif (19 Mei 2010) menunjukkan bahwa perdagangan menjadi salah satu faktor penting menurunnya populasi kakatua putih di Maluku Utara. Populasinya yang di alam saat ini diperkirakan sekitar 3.000 – 4.000 ekor.Jelas, secara ilmiah dan fakta di lapangan, telah terjadi penurunan populasi kakatua putih. Penangkapan liar di alam untuk diperdagangkan menjadi pemicu utama merosotnya populasi kakatua putih di alam.Selama dua tahun (2001-2002), PROFAUNA Indonesia telah melakukan investigasi mendalam tentang penangkapan dan perdagangan kakatua putih di Maluku Utara. Investigasi yang disajikan dalam laporan berjudul “Terbang Tanpa Sayap” itu mengungkap praktik penangkapan kakatua putih di habitat alaminya yang pada 2002, rata-rata sekitar 500 ekor kakatua putih yang ditangkap.Sementara itu, pemantauan PROFAUNA di sejumlah pasar burung di Jawa pada 2006 menunjukkan, rata-rata dalam setahun ada sekitar 100 ekor kakatua putih yang diperdagangkan. Di pasar burung, yang ada di Jawa, kakatua putih ditawarkan seharga rata-rata Rp500.000 per ekor. Sementara di lokasi penangkapan di Halmahera, Maluku Utara, harganya berkisar Rp75.000 hingga Rp100.000/ekor.2015 ini, harga pasarannya di Jawa melambung tinggi, mencapai Rp1,5 juta per ekor. Untuk menarik konsumen, dalam beberapa kasus, jambulnya yang berwarna putih dicat kuning atau orange, agar mirip kakatua jambul kuning. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-068-01.json | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Pada 2007, PROFAUNA pun meluncurkan laporan perdagangan parrot di Indonesia yang berjudul Pirated Parrot. Dalam laporan tersebut diungkap adanya penyelundupan parrot asal Maluku ke Filipina. Dalam setahun sekitar 4.000 ekor paruh bengkok asal Maluku Utara diselundupkan seperti kakatua putih, kasturi ternate (Lorius garrulus), nuri bayan (Eclectus roratus) dan nuri kalung-ungu (Eos squamata).Burung-burung tersebut sebagian besar diselundupkan dari Desa Pelita di Halmahera Utara, kemudian dikirim menggunakan kapal boat pribadi menuju General Santos atau Davao, Filipina. Diperkirakan, 10% burung yang diselundupkan itu jenis kakatua putih.Hingga 2012-2014, penangkapan kakatua putih masih tinggi. PROFAUNA memperkirakan ada sekitar 300-500 ekor yang ditangkap dari alam Maluku Utara setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan di Jawa dan luar negeri.Status perlindunganMeski belum dilindungi, bukan berarti kakatua putih bebas ditangkap. Sejak 2001 hingga kini, tidak ada kuota tangkap untuk kakatua putih yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Artinya, tidak boleh ada penangkapan kakatua putih di alam (Maluku Utara) untuk tujuan komersil, meski fakta di lapangan berbeda.Terhadap status tersebut, sejak 2005, PROFAUNA telah mengusulkan ke pemerintah agar kakatua putih masuk dalam daftar satwa dilindungi. Untuk mendukung usulan tersebut PROFAUNA telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah Maluku Utara, masyarakat lokal di Maluku dan juga NGO lokal. Sampai sekarang, nasib kakatua putih belum juga masuk daftar satwa dilindungi.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (pasal 5), menyebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam daftar satwa dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:a). Mempunyai populasi yang kecil;b). Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-068-01.json | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | c). Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).Berdasarkan peraturan tersebut kakatua putih telah memenuhi kriteria, yang artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan kakatua putih sebagai jenis yang dilindungi. Kakatua putih merupakan burung endemik Maluku Utara. Burung ini juga telah menurun tajam populasinya di alam.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai scientific authority di Indonesia juga sudah menyatakan dukungannya. Dalam Surat LIPI Nomor S956/LPH-k3.02/2007 kepada Departemen Kehutanan, LIPI setuju agar kakatua putih dimasukan dalam daftar satwa dilindungi.Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Maluku Utara juga mendukung untuk dilindunginya kakatua putih. Dukungan itu diwujudkan dengan Surat Instruksi Gubernur Maluku Utara pada 3 April 2003 tentang pelarangan penangkapan burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Gubernur juga melarang orang untuk membawa burung paruh bengkok keluar dari Maluku Utara.Pada 3 Februari 2005, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengirimkan surat resmi ke Departemen Kehutanan untuk mengusulkan perlindungan kakatua putih. Kemudian, pada 2010 Sultan Ternate (almarhum), tokoh masyarakat yang dihormati di Maluku Utara, juga mengeluarkan fatwa yang melarang masyarakat menangkap burung nuri dan kakatua di alam. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Sultan Ternate, Maret 2010, setelah melihat laporan PROFAUNA tentang perdagangan nuri dan kakatua.Kepedulian sultan tidak terbatas hanya pada fatwa, tapi juga terlibat dalam kampanye. Pada 2009, Sultan Ternate terlibat dalam pembuatan film edukasi tentang pelestarian burung nuri dan kaktua yang diproduksi oleh PROFAUNA. Film itu telah diputar di desa-desa yang ada di Maluku utara. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-068-01.json | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih | Dukungan LIPI sebagai lembaga otoritas ilimiah, sudah ada. Pemerintah daerah juga sudah setuju untuk melindungi kakatua putih. Tokoh masyarakat lokal senada, setuju total untuk melindungi kakatua putih yang merupakaan kekayaan hayati Maluku Utara. Kenapa pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri LHK tidak kunjung melindungi kakatua putih?DilindungiMelihat status populasi kakatua putih di alam yang menurun dan diperkirakan hanya 3.000 – 4.000 ekor, beserta perdagangannya yang tinggi, sudah sepantasnya kakatua putih ditetapkan sebagai satwa dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Apalagi, menurut PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, kakatua putih telah memenuhi kriteria yang ada.Penaikan status perlindungan akan lebih memberikan jaminan bagi pelestarian kakatua putih di alam. Menurut UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa penangkapan dan pedagangan satwa dilindungi adalah dilarang dan pelanggar dari ketentuan ini bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.Bila menunggu revisi UU No 5 tahun 1990 yang saat ini masih dilakukan, akan butuh waktu lama. Perjuangan para pegiat lingkungan, termasuk PROFAUNA, untuk mendorong revisi UU tersebut sudah bertahun dilakukan. Tanpa ada wujud, UU baru yang telah direvisi.Melindungi kakatua putih, bisa dilakukan melalui keputusan menteri. Langkah ini pernah dilakukan dalam perlindungan lutung jawa (Trachypithecus auratus) melalui SK Menteri Kehutanan (saat ini KLHK) yang saat itu dijabat Muslimin Nasution. Ibu Menteri LHK ‘bisa’ mengikuti jejak Menteri Kehutanan terdahulu, dengan mengeluarkan SK Perlindungan bagi si putih, burung kakatua putih yang statusnya Genting (Endangered/EN) dan kian terdesak di alam.*Rosek Nursahid, Pendiri PROFAUNA. E-mail: [email protected]. Tulisan ini opini penulis. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-078-02.json | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | [CLS] Bulan lalu, Menteri Pertanian meminta lahan satu juta hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengembangan pangan, berupa palawija (pagi, kedelai dan jagung) dan tebu. Namun, ada indikasi pemerintah akan memberikan pengelolaan lahan itu kepada investor ataupun BUMN. Sikap ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera mengatakan, pengelolaan lahan pangan mesti mengutamakan buat warga. “Jangan pernah menyerahkan kepada swasta,” katanya, baru-baru ini di Jakarta. Sebab, katanya, tidak ada hubungan antara kedaulatan pangan Indonesia dengan swasta.Sifat swasta, yang ingin mendapatkan profit, kata Tejo, tidak pernah memikirkan kebutuhan pangan warga, kecuali harga pangan lebih tinggi dari luar negeri.Indonesia, katanya, punya PP 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman sebagai turunan UU Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal-pasal di sana, tidak ada kewajiban investor memasarkan produksi ke dalam negeri. “Atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara kebutuhan dalam negeri dan kewajiban memasok bagi pengusaha. Kewajiban hanya saat ada bencana alam atau kegagalan panen luar biasa.”Meskipun begitu, katanya, permintaan satu juta hektar untuk 10 pabrik tebu dan kebun serta lahan padi dan palawija pada dasarnya wajar-wajar saja. Sebab, Indonesia memang memerlukan lahan untuk mencukupi kebutuhan pangan.Namun, kata Tejo, ada beberapa hal perlu dicermati. Pertama, harus dipastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan, terutama dengan masyarakat adat dan tempatan. Kedua, menjadi tidak wajar apabila pembukaan hutan begitu luas terlebih dalam satu hamparan. “Ini akan membuat goncangan lingkungan. Jadi harus benar-benar diperhitungkan daya dukung dan tampung lingkungan suatu kawasan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-078-02.json | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | Ketiga, proporsi harus jelas berapa persen untuk pabrik gula, berapa persen kebun dan padi atau palawija. Menurut dia, Indonesia, lebih memerlukan lahan untuk menyediakan pangan rakyat. Keempat, prioritas pengelolaan harus untuk masyarakat adat dan lokal.Beralih ke sawitKussaritano, Direktur Eksekutif Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, merasa heran pemerintah berdalih sibuk mengembangan lahan buat tanaman pangan. Padahal, lahan pangan yang sudah ada tak terjaga hingga banyak beralih fungsi menjadi kebun sawit dan lain-lain.Dia mencontohkan di Kalteng, Desa Anjir Mambulau, Kabupaten Kapuas, banyak memproduksi produk-produk pertanian, dari padi, sayur mayur sampai buah-buahan. Sayangnya, kawasan ini terancam ekspansi perkebunan sawit. “Harusnya pemerintah bisa menjaga lahan-lahan tani produktif itu agar tak berubah jadi fungsi lain,” ujar pria yang bisa dipanggil Itan ini.Redistribusi tanah buat petaniSedangkan, Rudi Cas Rudi, Ketua Rukun Tani Indonesia dan Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sampai saat ini, Mentan belum melakukan gebrakan menangani masalah pangan di negeri ini.Data BPS, pada April-Agustus 2014, Indonesia impor beras 676.227 ton dengan biaya ratusan miliar. Angka impor ini tidak wajar karena Indonesia negara agraris dengan kesuburan tanah cukup bagus. Sepanjang 2014, impor beras dari lima negara, yaitu Vietnam, Thailand, Myanmar, India dan Pakistan.Sebenarnya, kata Rudi, tak sulit menanggulangi impor beras. Pemerintah perlu mencetak sawah 150.272,6 hektar. Hasil panen petani dari satu hektar sawah sebanyak 4,5 ton dengan setahun tiga kali panen. “Ini total produksi beras selama satu tahun 2.030.853,6 ton. Dalam setahun sudah surplus beras.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2015-078-02.json | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | 1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan | Menurut dia, beberapa faktor penyebab Indonesia menjadi pengimpor beras. Pertama, alih fungsi lahan pertanian berbasiskan tanaman pangan menjadi antara lain, perumahan, infrastruktur dan pabrik. Tidak terjamin ekonomi rumah tangga petani skala kecil, khusus di desa-desa membuat petani menjual tanah dan mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup.Kedua, pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian tak untuk pengembangan pangan industri pangan, tetapi perkebunan komersil seperti sawit, dan karet.Untuk itu, Rukun Tani Indonesia pun menyerukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan beberapa hal. Pertama, memerintahkan Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain meredistribusi tanah guna mencetak sawah.Kedua, menjamin pasar produksi pertanian sehat dengan mengurangi impor dan meningkatkan produksi pertanian. Hingga kebutuhan beras tercukupi, bahkan memungkinkan swasembada pangan.Ketiga, mengembangkan teknologi pertanian organik dalam pengolahan pertanian. “Khusus pertanian padi agar petani-petani tidak tergantung pupuk kimia.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2016-035-02.json | Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata | Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata | [CLS] Walaupun ada laporan dari sekitar 400 nelayan tentang aksi perompakan yang sering terjadi dalam tiga bulan terakhir di perairan Selat Karimata, Provinsi Lampung, namun aparat Kepolisian Daerah Lampung saat ini baru mendeteksi ada dua kejadian saja. Informasi tersebut terungkap saat tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertemu langsung dengan Kepala Polda Lampung Brigjen Ike Erwin.Tim KKP yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, mengungkapkan, hingga saat ini memang baru dua kasus yang dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung. Karenanya, meski ada laporan dari ratusan nelayan, yang terdeteksi baru dua kasus saja.“Saat ini, dari dua laporan yang ada, satu laporan sudah berhasil ditindaklanjuti dan lima orang sudah ditahan karena menjadi tersangka dalam perompakan,” ujar Zulficar di Jakarta, Rabu (24/8/2016).Zulficar mengatakan, meski sudah ada laporan langsung dari 400 nelayan yang mendatangi kantor KKP, tetapi hingga kini di Lampung belum ada laporan secara resminya kepada Polda Lampung ataupun ke Lantanal atau Pengkalan Utama TNI AL, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.“Belum ada laporan lagi dari nelayan,” sebut dia.Saat bertemu di Lampung, Zulicar merinci, pihak Polda Lampung langsung menggelar presentasi status keamanan di perairan Lampung dan memberi gambaran bagaimana kejahatan di laut terjadi. Dari pemaparan tersebut, memang baru dua kasus saja yang terungkap resmi.Karena hingga sekarang tidak ada laporan, Zulficar menyebutkan, Polda Lampung meminta para nelayan, utamanya yang menjadi korban perompakan, untuk segera melaporkan aksi kriminal tersebut. Dengan demikian, berikutnya Polda Lampung bisa mengusut tuntas kasus tersebut.RekomendasiSetelah pertemuan digelar, Polda Lampung kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disepakati bersama KKP. Rekomendasi tersebut yaitu : | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-035-02.json | Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata | Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata | Dari rekomendasi tersebut, Zulficar melihat, Polda Lampung sudah sangat siap untuk menangani kasus perompakan. Polda Lampung, dipastikan akan bertindak tegas kepada pelaku perompakan yang ada di wilayahnya.“Untuk itu berharap koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, juga input aktif nelayan sendiri,” tandas dia.Sebelumnya, diberitakan bahwa, nelayan diprediksi mengalami kerugian hingga Rp16,5 miliar akibat aksi perompakan yang menyerang mereka saat sedang mencari rajungan di perairan Selat Karimata. Menurut Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia, angka tersebut didapat dengan menghitung kerugian per bulan Rp6 miliar.“Jumlah ini diperoleh dari hitungan setiap perahu memperoleh 6 kuintal atau setara dengan Rp37.000 per kilogram. Itu artinya, kerugian nelayan sedikitnya mencapai Rp5,5 miliar. Dengan kata lain, dalam tiga bulan sedikitnya rugi Rp16,5 miliar,” jelas dia.Di sisi lain, bagi Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim, aksi perompakan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan situasi yang darurat. Menurutnya, harus ada perlindungan yang lebih jauh kepada para nelayan yang sedang mencari ikan ataupun rajungan di laut, khususnya di Selat Karimata.KIARA juga mengeluarkan rekomendasi, yaitu : [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | [CLS] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak akhir 2020 mengevaluasi terjadi peningkatan kejadian gempa bumi di sejumlah titik dan kluster. Terutama di lepas pantai Selatan Jawa Timur, Selat Sunda, Selatan Jawa Tengah dan Barat Mentawai.Kepala BMKG, Profesor Dwikorita Karnawati menuturkan frekuensi kegempaan mengalami lompatan dengan berbagai magnitudo. Pada 2008 terjadi 4 ribu kali gempa, 2009 terjadi gempa 4.390 kali, 2010 meningkat 5.869 kali, 2011 turun menjadi 4.184, 2012 melonjak 6.730, 2013 turun 4.234 kali, 2014 naik tipis 4.434, 2015 naik menjadi 5.299, 2016 bertambah 5.646, 2017 melompat 7.169, 2018 melonjak 11.920, 2019 turun tipis 11.588, 2020 terjadi 8.258 kali gempa.“Gempa bermagnitudo di bawah lima,” kata Profesor Dwikorita Karnawati dalam Webinar Kajian dan Mitigasi Gempa dan Tsunami di Jawa Timur pada Jumat (28/5/2021).Sedangkan catatan kegempaan di Jawa Timur pada 2008 tercatat 68 kali, 2009 sebanyak 177 kali gempa, 2010 terjadi 285 kali gempa, 2011 turun menjadi 263, 2012 melompat hingga 512 kali, 2013 turun terjadi 195 gempa, 2014 gempa sebanyak 127 kali, 2015 terjadi 224 gempa, 2016 melompat menjadi 655 kali, pada 2017 ada 453 kali gempa, 2018 terjadi 554 kali gempa, 2019 sebanyak 500 kali gempa dan 2020 sebanyak 512 kali.Sebelum terjadi gempa berpusat di selatan Malang bermagnitudo 6,1 pada 10 April 2021 lalu, diawali dengan peningkatan gempa kecil. “Kami curiga sejak akhir 2020. Sebulan terjadi 300-400 kali gempa, tapi sejak Januari melompat hingga 600 kali,” katanya.Aktivitas gema di Jawa Timur sangat aktif, terlihat dari data terbaru maupun catatan sejarah. Generator gempa di Jawa Timur, katanya, bersumber dari zona subduksi lempeng di Samudra Hindia dan sesar aktif di daratan. “Atas data dan sejarah tersebut kajian Pusat Studi Gempa Nasional magnitudo tertinggi mencapai 8,7,” katanya.baca : Begini Mitigasi Gempa dan Tsunami di Malang | [0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Catatan BMKG ada zona gelap kegempaan atau celah seismik (seismic gap) yang perlu diwaspadai. Zona yang seharusnya relatif aktif secara tektonik, katanya, namun jarang terjadi gempa secara signifikan dalam jangka waktu yang relatif lama. “Zona seismic gap ini belum melepaskan energi gempa. Energi tersimpan dan terakumulasi. Harus diwaspadai,” katanya.Catatan sejarah kegempaan, ada sembilan gempa merusak yang terjadi di Jawa Timur pada 1836 sampai 1972. Kekuatan gempa dengan intensitas guncangan atau magnitudo 7 yakni Gempa Mojokerto terjadi 22 Maret 1836, Gempa Madiun 10 November 1862. Gempa Tulungagung 10 Agustus 1902, Gempa Pacitan 27 September 1937 kekuatan 7,2, gempa Lamongan 11 Agustus 1939, gempa Malang 10 November 1958, gempa Malang 19 Februari 1967, gempa Blitar-Trenggalek 4 Oktober 1972.Sedangkan sejarah tsunami terjadi di Jawa Timur terjadi enam kali. Tsunami Besuki pada 19 Juli 1830, Pacitan 4 Januari 1840, Pulau Madura 7 Februari 1843, 20 Oktober 1859, 11 September 1921, dan tsunami Banyuwangi 2 Juni 1994. Pemodelan Gempa dan TsunamiAtas data kegempaan dan sejarah itu, BMKG menyusun simulasi pemodelan secara matematis. Hasil analisis daerah pesisir selatan yang berisiko tinggi tsunami meliputi Pacitan, Trenggalek, Malang, dan Banyuwangi. Tinggi maksimum gelompang tsunami 26 meter sampai 29 meter berpotensi di Trenggalek, sedangkan waktu tiba gelombang tsunami tercepat di Blitar yakni dalam tempo 20 menit sampai 24 menit.Zona merah ketinggian 20 meter di Pantai Prigi Trenggalek, Popoh Tulungagung, Muncar Banyuwangi dengan ketinggian 18 meter, Pancer Banyuwangi 12 meter, pantai Tambak Blitar ketinggian 18 meter, Pacitan ketinggian mencapai 22 meter, Sendangbiru Malang ketinggian 22 meter, Pasirian Lumajang 18 meter, dan Tempursari Lumajang 18 meter. | [0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Sehingga BMKG menyusuri kawasan pesisir selatan Jawa Timur dan Selat Sunda untuk mengecek kesiapsiagaan dan mitigasi jika terjadi gempa disertai tsunami. “Gempa besar yang merusak seperti Aceh 2004, Yogyakarta pada 2006, dan Lombok tidak mendadak dan seketika. Selalu diawali dengan gempa kecil,” katanya.BMKG melakukan verifikasi peta bahaya dan jalur evakuasi tsunami dil lapangan pada Februari-April 2021. Hasilnya, perlu ditingkatkan sejumlah jalur evakuasi, karena laju datang tsunami lebih cepat dibandingkan jarak lokasi evakuasi sementara. Tempat evakuasi sulit dijangkau. Sedangkan fasilitas dan sarana prasana pendukung perlu ditingkatkan. Sehingga perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun shelter.“Aparat sudah siap, tak banyak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang sesiap Jawa Timur. Bupati dan Wali Kota sangat peduli,” katanya.baca juga : Begini Mitigasi Potensi Tsunami Selatan Jawa BMKG merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur agar meningkatkan usaha mitigasi gempa dan tsunami. Perlu disiapkan mitigasi, kesiapan sarana dan prasarana untuk evakuasi jika terjadi tsunami. “Siapsiagakan segera, bukan berarti pasti akan ada gempa. Tidak. Cuma ada tren kejadian gempa kecil yang biasa mengawali gempa besar,” ujarnya.Selain itu, perlu dilakukan upaya penghijauan dengan menanam mangrove di pesisir selatan pantai. Untuk menahan terjangan gelombang laut dan ancaman tsunami. Selain itu, penambangan pasir di pantai seperti di Lumajang, menyebabkan elevasi pantai rendah dari muka air laut. Sehingga risiko lebih besar. Bangunan dan Rumah Tahan GempaBMKG juga merekomendasikan dilakukan survei dan audit kondisi konstruksi bangunan sekolah, perkantoran, mal dari potensi gempa. Serta ditetapkan standar struktur bangunan tahan gempa. Selain itu, tata ruang juga perlu memperhatikan zona rawan gempa. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Serta perlu evaluasi dan penyempurnaan rencana kontijensi (Renkon) tsunami, termasuk menyempurnakan standard operating procedure (SOP) evakuasi dengan mempertimbangkan permodelan tsunami BMKG berdasarkan skenario terburuk (worst case scenario). “Perlu penerapan tata ruang dan standar bangunan tahan gempa dan tsunami dengan ketat bersandarkan peta mikrozonasi dan peta bahaya tsunami,” ujar Dwikorita.BNPB merekomendasikan agar ditentukan standardisasi rumah tahan gempa bagi masyarakat umum yang mudah dan murah. Atau melakukan retrofitting atau perkuatan rumah yang ada agar tahan gempa. Untuk mencegah korban jiwa saat gempa, salah satu solusinya dengan mitigasi rumah tahan gempa.“Gempa tak mematikan, korban jiwa terjadi karena reruntuhan konstruksi bangunan,” kata Kepala Pusat Data dan Komunikasi BNPB Raditya Jati.Perlu kesadaran koletif, katanya, untuk mitigasi bencana. Perlu simulasi dan uji coba untuk menghitung berapa menit saat evakuasi mandiri. Selain itu, juga perlu simulai masyarakat di keramaian seperti di pasar dan gedung bertingkat. Agar masyarakat paham, apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi.“Upaya penyelamatan dan minimalisasi dampak korban jiwa. Mitigasi bencana perlu masuk kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler,” katanya.perlu dibaca : Bersiap Segera Antisipasi Kemungkinan Tsunami di Pantai Selatan Jawa Guru Besar Geofisika Universitas Brawijaya yang juga Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Profesor Adi Susilo mengaku menjadi saksi dan korban gempa di Malang 1967. Ia mengisahkan sempat tertinggal di dalam kamar saat gempa, sedangkan semua anggota keluarga berhamburan keluar rumah.“Ibu sayang malah mengangkat guling,” kata Adi Susilo kelahiran Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Adi Susilo menyampaikan media massa memiliki peran penting untuk sosialisasi mitigasi dan tanggap bencana. Agar masyarakat tak panik dan melalukan usaha mitigasi. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | “Pola pemberitaan mempengaruhi masyarakat. Jangan memberitakan yang justru membuat masyarakat takut dan menimbulkan keresahan,” kata Adi.Sementara Guru Besar Seismologi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Sriwidiyantoro mengingatkan potensi gempa megathrust di Selatan Jawa. Ketua Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) ini juga melakukan pemodelan dengan asumsi data bersumber dari data kegempaan dan sejarah.“Ini simulasi, bukan predisi. Yang terjadi tak akan seperti ini,” katanya.Skenario terburuk jika zona subduksi di Jatim dan Jabar melepaskan energi bersamaan. Yakni bagian dari Sunda Megathrust atau sesar dengan luasan sekitar 5.500 kilometer dari Myanmar, Sumatra, selatan Jawa dan Bali. Sehingga akan menimbulkan dampak yang dahsyat. “Bukan tak mungkin seperti di Tohoku, Jepang pada 2011. Tiga segmen pecah beruntun sehingga menyebabkan gempa 9,1,” katanya.Bencana terjadi, katanya, karena tak tahu ancaman. Sehingga penelitian penting untuk menjadi acuan dan peringatan. Bukan menakuti dan menimbulkan kecemasan. Jika abai, katanya, akan menimbulkan bencana karena ketidakmampuan mengelola risiko.baca juga : Catatan Awal Tahun: Antisipasi dan Kesadaran Hidup di Negeri Rawan Bencana Peringatan Dini TsunamiIa merekomendasi agar sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) diperkuat. Ditambah dengan submarine dan sea level di selatan Jawa. Melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BMKG. “Perlu penguatan earthquake early warning system (EEWS) untuk wilayah terdampak,” katanya. | [0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | BPBD Jawa Timur telah memetakan potensi tsunami dengan ancaman tinggi tersebar di 156 desa/ kelurahan. Meliputi Bayuwangi 47 desa, Jember 12 desa, Lumajang 18 desa, Malang 20 desa, Pacitan 26 desa, Tulungagung 19 desa, Blitar 15 desa, dan Trenggalek 14 desa. BNPB melakukan ekspedisi destana tsunami untuk mengedukasi penduduk di wilayah pesisir selatan Jawa Timur.“Untuk mengurangi risiko dilakukan sosialisasi melalui mobil siaga bencana (osipena) dan menyebarkan buku dan video di desa rawan bencana,” kata Kabid pecegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto.BPBD Jawa Timur telah membentuk desa tangguh bencana, dan memasang rambu evakuasi dan papan informasi bencana. Selain itu, juga menanam mangrove di pesisir, dan membangun sistem peringatan dini tsunami. Ketua Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dan dosen ITB, Harkunti menjelaskan jika alat deteksi dan monitoring semakin canggih. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan big data, determinasi tsunami bisa diketahui dalam waktu tiga menit. “Secara teknologi ada lompatan luar biasa,” katanya.Peringatan dini bisa diterima secara cepat dengan alat komunikasi dan infrastruktur yang memadai. Namun, bagaimana kesiapan pemerintah daerah setelah menerima peringatan dini dalam menggerakkan masyarakat untuk cepat evakuasi. “Saat Aceh dilanda gempa 2004, orang terperangah bangunan hancur. Sedangkan peringatan air surut tak diperhatikan. Saat tsunami tiba, tidak siap. Hampir 107 ribu jiwa melayang,” katanya.Bencana Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur yang merenggut 174 nyawa dan 37 korban hilang juga menjadi pengingat dan pembelajaran atas buruknya mitigasi bencana. Sejak akhir Maret BMKG mengeluarkan peringatan namun Pemerintah Provinsi NTT tak tanggap terhadap peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. “Terbukti tidak ada imbauan kepada masyarakat untuk bersiap dan siaga,” katanya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-041-01.json | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa | Harkunti merekomendasikan latihan simulasi evakuasi mandiri di daerah risiko gempa dan tsunami. Saat pandemi, simulasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Lantaran belum diketahui secara pasti, kapan pandemi berakhir. Keterangan foto utama : Ilustrasi. Pengunjung memotret gelombang tinggi yang menghantam tebing di Tembeling, Nusa Penida, Bali. Foto : Anton Muhajir/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-035-07.json | Foto: Kupu-Kupu Paralaxita damajanti, Si Merah Biru Dengan nama Indonesia | Foto: Kupu-Kupu Paralaxita damajanti, Si Merah Biru Dengan nama Indonesia | [CLS] Kupu-kupu Malay Red Harlequin (Paralaxita damajanti) adalah salah satu spesies kupu-kupu yang bisa dijumpai di Semenanjung Malaya, Sumatra dan Kalimantan. Gambar yang ada di foto ini diambil di Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, Indonesia. Taman Nasional ini sendiri kini tengah terancam akibat deforestasi yang sangat cepat di Pulau Kalimantan.Asia memiliki lebih dari 2500 jenis kupu-kupu yang tersebar di seluruh wilayah benua ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2015-031-20.json | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | [CLS] Kata Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) belakangan menjadi mendadak mendapatkan perhatian di kalangan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Betapa tidak, pemerintah tampak gusar dengan kesepakatan sukarela perusahaan-perusahaan raksasa yang baru berkomitmen untuk beroperasi bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia. Komitmen ini dinilai tak masuk akal karena mencantumkan zero deforestation, dengan melarang membuka kebun sawit di hutan sekunder dan semak belukar tua. Apa kata para pegiat lingkungan menanggapi sikap ini?Irwan Gunawan, Deputy Director Market Transformation WWF Indonesia mengatakan, WWF sejak awal mendorong IPOP sebagai lokomotif transformasi industri minyak sawit Indonesia menuju praktik berkelanjutan.“Komitmen perusahaan ini konsisten dengan tantangan kondisi di lapangan. Dalam konteks keberlanjutan, tentu IPOP harus menunjukkan nilai lebih dibandingkan praktik perkebunan sawit konvensional,” katanya kepada Mongabay Sabtu (29/8/15).Bahkan, jika melihat konteks keterwakilan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyaksikan penandatanganan IPOP di New York 2014.Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit malah menyambut baik IPOP ini. Dia justru mendesak, lima perusahaan besar punya komitmen berkelanjutan ini.Ini berbalik belakang, yang disebutkan beberapa kalangan dari pemerintahan yang membawa-bawa kata ‘rakyat dan petani’ sebagai alasan kekhawatiran.“Petani justru diuntungkan kehadiran IPOP. Akan ada akses pasar lebih luas dan mendapatkan nilai lebih dari sekadar menjual tandan buah sawit. Asalkan petani berpartisipasi dalam komitmen ini. Saya meyakini, jika komitmen berjalan akan membantu skema adil antara petani dan perusahaan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.375, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2015-031-20.json | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Saat ini, katanya, seluruh anggota IPOP menghendaki kerjasama dengan petani sawit swadaya seiring pendekatan intensifikasi untuk meminimalisir ekspansi. Dengan begitu, akan ada peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya sawit.“Komitmen bisnis ini sangat penting bagi petani karena peran negara sangat minim melaksanakan amanat UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Komitmen ini tidak saja menguntungkan petani, juga dapat meminimalisir konflik sosial dan menghormati hak-hak buruh perkebunan,” katanya.Meski begitu, katanya, visi ini tidak mudah dijalankan karena beberapa tantangan di level nasional, seperti soliditas aktor dunia usaha sawit kurang antara yang mendorong keberlanjutan dan yang tidak.“Para pihak cenderung defensif dan selalu menyalahkan bahwa keberlanjutan adalah konsep asing yang akan membatalkan segala inisiatif perubahan yang dicanangkan semua pihak.”Dia meminta, perusahaan serius menjalankan komitmen ini hingga bermanfaat bagi petani dan konflik sosial masyarakat teratasi. Sebaliknya, jika perusahaan besar tidak serius menjalankan komitmen, konsep keberlanjutan dan transformasi akan melemahkan partisipasi penuh dari masyarakat dan petani.“Ini harus diantisipasi. Perusahaan harus serius. Pemerintah harus mendukung inisiatif ini dengan menciptakan regulasi memudahkan anggota IPOP menimplementasikan komitmen.”Mengenai kriteria IPOP dinilai terlalu berat, kata Darto, itu tantangan bersama. Permasalahan saat ini karena stakeholder dalam negeri tidak solid, sebagian memandang “berkelanjutan” sebagai titipan asing.“Mereka tidak lihat problem nyata di bawah. Bisnis berkelanjutan itu kebutuhan Indonesia. Kalau pemerintah takut sawit tidak dibuka pada APL, tingkatkan saja produktivitasnya.”Perusahaan sawit harus mengejar target Kementerian Pertanian produksi 36 ton per hektar per tahun. Saat ini perusahaan rata-rata 24 ton. Masih ada 10 ton harus dikejar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.1818181872367859, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0] |
2015-031-20.json | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | “Kalau pemerintah ingin buka terus izin-izin baru, kapan perusahaan pikir serius tingkatkan produktivitas? Saya ngerti, kalau pekerjaan meningkatkan produktivitas butuh kerja keras pemerintah. Pertanyaan, buat pemerintah, sudah bekerja belum untuk membuat roadmap peningkatan produktivitas sawit? Kan belum.”Berlindung di balik petaniMenurut dia, jika menuding IPOP akan merugikan petani sawit, itu tidak benar. Pemerintah dan bisnis cenderung ingin berlindung di balik petani agar petani melawan. “Sedang, selama ini petani tidak pernah diberdayakan pemerintah dan menjadi korban unfair partnership dengan perusahaan,”katanya.Secara politis, hal ini adalah tantangan buat petani. Dia yakin, petani pasti bisa menerapkan konsep berkelanjutan. Jika perusahaan gagal, petani akan menang dan jadi subyek dalam transformasi pasar saat ini.Dia menilai keberatan pemerintah karena belum terbiasa menjalankan praktik baik. “Kami mengerti betul bahwa daya kelola pemerintah masih buruk baik pusat maupun daerah. Visi IPOP itu konsen pada peningkatan produktivitas. Pemerintah yang mengurus tata kelola perizinan belum terbiasa dengan tata kelola baik. Ini akan mengerucut pada audit perizinan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Karena itu tidak mau kehilangan kekuasaan dalam mengurus perizinan.”Dia juga menyikapi konstelasi stakeholders dalam negeri yang tidak solid. Banyak asosiasi pengusaha tidak tegas pada pendirian mau menolak atau menerima bisnis berkelanjutan. “Mereka bicara tidak mewakili perusahaan tapi mewakili asosiasi. Padahal perusahaan komitmen sustainability. Ketika mereka bicara mewakili asosiasi bisnis, mereka menolak.” Setali tiga uang dengan pemerintah. Ada aparatur menolak dan menerima. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.375, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2015-031-20.json | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Nyoman Suryadiputra dari Weatlands Indonesia mengatakan, IPOP harus dilihat dari sisi positif. Ini sejalan dengan Inpres Moratorium dan PP Gambut 71. “Demi keberlanjutan usaha sawit Indonesia, sebaiknya optimalkan produktivitas sawit di semua lahan yang sudah dibuka.”Dia juga mendesak, PP gambut segera dibuat aturan turunan, antara lain pemerintah buat aturan lahan kebun sawit yang sering kebanjiran. “Cekal agar tidak kabur dari tanggung jawab untuk memperbaiki.”Dia juga menyarankan, pengusaha kebun wajib membina pekebun swadaya dan menolak TBS dengan cara tidak ramah lingkungan.Tempatkan aparat desa dan Dinas Perkebunan di lapangan memantau budidaya sawit, baik petani swadaya, petani berdasi dan perusahaan.Bustar Maitar dari Greenpeace mengatakan, kekhawatiran berlebihan terhadap IPOP perlu diluruskan. Sejatinya, inisiatif IPOP yang dimotori beberapa perusahaan perkebunan besar bertujuan membantu pemerintah menekan angka deforestasi.“Juga meningkatkan produktivitas perkebunan sawit termasuk milik rakyat. Tentu, memproteksi akses pasar produksi sawit global. Kami sangat yakin inisiatif ini berguna melindungi lingkungan juga kepentingan bangsa ke depan.”Bustar mengatakan, kalau pemerintah mau produk sawit kompetitif di pasar internasional, harus bebas konflik dan deforestasi. Dengan meletakkan petani kecil sebagai tameng juga tak bijak. “Sebenarnya, yang tetap ingin deforestasi adalah perusahaan besar. Yang tetap ingin membuka hutan terutama di Papua,” katanya.Teguh Surya dari Greenpeace mengatakan, sejak lama lima grup bisnis anggota IPOP menguasai perdagangan sawit, setuju atau tidak dengan komitmen itu, mereka tetap akan menguasi rantai perdagangan sawit. | [0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0714285746216774, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0, 0.0714285746216774, 0.0, 0.0] |
2015-031-20.json | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | Pemerintah Anggap Kriteria IPOP Terlalu Berat, Ini Komentar Pegiat Lingkungan dan Petani | “Nah, ketika mereka berkomitmen lebih baik kenapa tidak di dukung? Kekhawatiran itu tak berdasar karena IPOP mengusulkan penggunaan metode high conservation value untuk hutan sekunder dan belukar tua. Ini jalan tengah terbaik bagi pemerintah dan industri untuk melihat lahan mana yang masih bisa diusahakan dan mana yang harus dilindungi.”Menurut dia, reaksi pemerintah terhadap IPOP ini langkah mundur dalam menyelamatkan lingkungan terutama hutan dan gambut yang tersisa.“Saya khawatir penolakan IPOP ini dimotori kelompok bisnis yang masih nyaman dengan perilaku merusak hutan dan gambut.Tentu tidak boleh diamini karena kita telah merasakan betapa hebat dampak kerusakan hutan dan gambut. Seperti kebakaran hutan, asap, kekeringan, dan lain-lain.”IPOP, katanya, sebenarnya sangat sejalan dengan semangat konstitusional. Dalam UUD 1945, sangat jelas dan tegas dikatakatan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak asasi manusia. “Bahkan diperkuat oleh UU HAM dan UU lingkungan hidup. Jadi kebenaran mana lagi yang hendak didustakan?” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-027-12.json | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | [CLS] Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam diamankan jajaran petugas patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Mereka mencoba kabur, satu kapal terbakar.Operasi penyergapan kapal yang diduga mencuri ikan itu tepat menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus lalu.“Ini hadiah untuk kemerdekaan Indonesia, penangkapan hampir mendekati detik-detik proklamasi,” kata Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin , Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dalam konferensi pers di Pangkalan PSDKP Batam, Jumat (20/821).Proses penangkapan kapal bernomor lambung KG 1843 TS dan KG 9138 TS berlangsung dramatis di tengah laut. Petugas PSDKP bersenjata lengkap mengeluarkan beberapa kali tembakan ketika kapal Vietnam mencoba melarikan diri.Hingga kapal penampung bernomor KG 1843 TS terbakar karena mengalami overheat atau panas pada bagian mesin ketika hendak kabur.Setelah mengalami kebakaran parah, petugas PSDKP menyelamatkan 17 anak buah kapal (ABK) di kapal. Api makin membesar di dalam kapal penampung hasil curian kapal kecil Vietnam dan perlahan kapal tenggelam.“Alasan kemanusiaan kita selamat belasan ABK di kapal yang terbakar, semua dalam keadaan sehat,” katanya.Ukuran kapal penampung diperkirakan 100 gross ton (GT). Saat kapal ditangkap, petugas PSDKP menduga nelayan Vietnam sudah berhasil mengumpulkan setidaknya 20 ton ikan hasil curian yang ikut terbakar dan tenggelam. “Sebagian ikan ada yang tenggelam bersama kapal ikan penampung,” kata Adin.Sedangkan satu kapal lagi, berhasil diamankan petugas PSDKP dengan total ABK 15 orang. “Operasi ini kita lakukan sesuai prosedur, mulai dari pengejaran, pemeriksaan. Setelah ABK dan kapal berhasil ditangkap kita langsung bawa ke pangkalan PSDKP Batam,” katanya. | [0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-027-12.json | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Adin bilang, dari keterangan ABK kapal Vietnam mereka sudah empat kali hilir mudik ambil ikan di laut Natuna. Baca juga: Kala Kapal Asing Curi Ikan Kian Menggila di Perairan Natuna Utara Menurut dia, sulit memprediksi kerugian negara, karena kapal pencuri ikan ini keluar masuk perairan Natuna hingga susah dideteksi.Penangkapan dilakukan di antara perbatasan dengan perairan Malaysia, jauh dari landasan kontinen Vietnam. Secara hukum Adin bilang, nelayan Vietnam sudah jelas melanggar. “Di kapal yang selamat juga ada dua ton hasil tangkapan mereka berjenis demersal yang akan menjadi barang bukti,” katanya.Saat ini proses penangkapan kapal asing pencuri ikan oleh PSDKP bertumpu kepada laporan satelit pergerakan kapal asing di laut Natuna Utara di Pusat Pengendalian Perikanan (PUSDAL) KKP.“Kita akan lebih serius lagi dalam pengawasan ke depan, selain itu meningkatkan sinergitas antar lembaga, seperti Bakamla, Polri dan lain-lain, hingga pengawasan bisa maksimal,” katanya yang baru dilantik 16 Agustus lalu.Satu sisi Adin juga benarkan, kapal patroli tidak bisa selalu hadir di Laut Natuna Utara karena keterbatasan kapasitas kapal dan pengaruh cuaca ekstrem di sana. Idealnya. PSDKP memiliki 70 kapal pengawas. Sekarang, hanya ada 30 kapal pengawas tersebar di 14 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).“Artinya kita tidak bisa serta merta menggergaji laut, tidak bisa selalu patroli di tengah laut.”Keterbatasan kapasitas maksud Adin, antara kapal patroli Indonesia dengan kapal coast guard negara lain yang mengawal nelayan mereka melaut.Dia mengibaratkan, dalam ilmu karate berlawanan antara sabuk hitam dengan sabuk putih. “Ibaratkan memiliki kemampuan karate, kita berpikir dua kali melawan orang yang sudah sabuk hitam,” katanya. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-027-12.json | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Adin katakan, wilayah yang sangat rawan pencurian ikan oleh kapal asing adalah perbatasan di Natuna. Beberapa negara yang melakukan pencurian seperti Vietnam, menganggap perbatasan di Natuna adalah traditional fishing ground Vietnam. Begitu juga Tiongkok mengklaim itu nine-dash line mereka.“Maka kita harus selalu hadir mewakili negara di wilayah pengelolaan perikanan khusus Natuna Utara, jangan sampai dianggap kosong yang membuat mereka (kapal ikan negara asing) klaim itu wilayah mereka.” Baca juga : Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing Wilayah rawanPSDKP mencatat, ada beberapa daerah rawan pencurian ikan oleh kapal asing antara lain, WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Lalu, WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Kemudian, WPP-RI meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.Dengan penangkapan dua kapal asing ilegal ini, KKP telah menangkap 130 kapal selama 2021, terdiri dari 84 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 46 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing terdiri dari 15 kapal berbendera Malaysia, enam berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam. Dia bilang, KKP juga menangkap 62 pelaku destructive fishing seperti bom ikan, setrum maupun racun.Saat ini, katanya, KKP membuat program sistem penangkapan terukur. Mulai dari jenis alat tangkap, jenis ikan, kapal dan lain-lain.“Agar pemanfaatan ekonomi dan ekologi bisa seimbang, hingga tidak terjadi kerusakan dan overfishing.” Kapten kapal Vietnam yang ditangkap PSDKP bersikeras tidak melaut di perairan Indonesia. Mereka bilang, masih berada di perairan internasional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2021-027-12.json | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Dam, kapten kapal saat ditanya Adin dalam bahasa Vietnam mengatakan, tidak menangkap ikan di perairan Indonesia. ”Baru dua hari melaut, belum pernah membawa ikan ke Vietnam,” kata Dam seperti yang diterjemahkan translator PSDKP.Dam mengaku, kapal terbakar karena mencoba melarikan diri hingga mesin panas, kemudian terbakar dan tenggelam. “Karena memang mesin panas, jadi terbakar,” ujar Dam.Adin mengatakan, hampir semua ABK Vietnam tidak mau mengaku kalau mereka mencuri di Laut Natuna. Mereka klaim itu traditional fishing ground negera mereka. “Kalau maling mengaku penuh penjara,” katanya.PSDKP sudah memiliki barang bukti ikan, dan jejak satelit perjalanan kapal. “Bagaimanapun aparat kita tidak mungkin gegabah menangkap.”Pung Nugroho Saksono, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, memperkirakan, terumbu karang yang rusak karena kapal asing menangkap ikan dengan pair trawl di Natuna sekitar 5%.“Kita menjaga terus agar tidak makin rusak.”Penelitian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menunjuklan, titik penyebaran kapal asing Vietnam di Laut Natuna Utara sepanjang Mei dan Juni. IOJI analisis keberadaan kapal asing pencuri ikan melalui dua metode, yaitu berdasarkan AIS dan Citra Satelit. Baca juga : Amankan 2 Kapal Vietnam, KKP: Laut Natuna Utara dan Selat Malaka Rawan Pencurian Ikan Analisis berdasarkan AIS ditemukan 11 kapal Vietnam diduga illegal fishing di Laut Natuna Utara selama Juni 2021. Jumlah kapal ikan Vietnam yang terdeteksi di Juni 2021 lebih sedikit dibandingkan Mei 2021. Pada Mei 2021, IOJI menemukan 24 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara.Sedangkan berdasarkan analisis citra satelit ditemukan kapal ikan Vietnam melaut dengan pola berpasangan gunakan alat tangkap pair trawl di Laut Natuna Utara. Pada Juni 2021, terdapat belasan kapal Vietnam illegal fishing di Natuna Utara. Jauh turun dibandingkan Mei sekitar 50 kapal. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-027-12.json | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya | Menurut penelitian IOJI, penurunan kapal Vietnam di Laut Natuna Utara karena cuaca pada Juni lebih banyak berawan dan hujan. Gelombang laut cukup tinggi di Laut Natuna pada pertengahan dan akhir Juni 2021.Setelah IOJI menganalisis overlay AIS dan Citra Satelit ditemukan kapal patroli pengawasan perikanan Vietnam Kiem-Ngu Vietnam Fisheries Resource Surveillance (VFRS) selalu hadir di sepanjang garis landas kontinen Indonesia-Vietnam. Kehadiran kapal patroli Vietnam ini untuk mendukung penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal ikan Vietnam.Imam Prakoso, peneliti IOJI mengatakan, belum terlihat koordinasi solid antara KKP, Bakamla dan TNI AL dalam patroli di Laut Natuna Utara. Memang, katanya, armada kapal terbatas, tetapi bisa teratasi dengan koordinasi dan berbagi tugas.“Misal, hari ini Bakamla patroli di Timur, KKP di Barat, TNI di Utara,” katanya kepada Mongabay, belum lama ini.IOJI menyimpulkan, beberapa wilayah rawan illegal fishing yaitu Selat Malaka WPP RI 571 dan Laut Sulawesi WPP RI 716.IOJI juga menganalisis IUU Fishing di Selat Malaka dan di Laut Sulawesi. Dia meminta pemerintah perlu meningkatkan frekuensi patroli di Laut Natuna Utara (WPPNRI 711), Selat Malaka (WPPNRI 571) dan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina (WPPNRI 716).Juga penting merevitalisasi kelompok pengawas masyarakat untuk mendukung pengawasan perikanan di Laut Natuna Utara bagian utara mendekati garis batas Landas Kontinen Indonesia–Vietnam sampai ke batas terluar klaim unilateral ZEE Indonesia. Baca juga : KKP Tambah Kapal Pengawasan di Laut Natuna, Apa Kata Mereka?******Foto utama: Puluhan anak buah kapal (ABK) Vietnam yang diamankan. Foto: Yogi Eka Sahputra/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2016-095-20.json | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | [CLS] Kalimantan Timur mendapat kado pahit jelang perayaan ulang tahunnya ke-59, 9 Januari 2016 mendatang. Lubang bekas tambang batubara yang ada di wilayah tersebut kembali telan korban, sebagaimana sebelumnya.Rabu (30/12/2015), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menerima pesan singkat dari warga. Isinya, seorang bocah kelas 3 SD tewas di lubang bekas tambang di Desa Sumbersari, Kampung Ledok Gang Isap Separi I, Sebulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (29/12/2015).Tim yang terdiri dari Teresia Jari, Seny Sebastian, I Ketut Bagia Yasa dan Mustakim segera turun ke lokasi. “Korban bernama Dewi Ratna Pratiwi (9), putri tunggal dari pasangan Aris Munandar dan Rika Rosita,” jelas Seny, Rabu malam.Bocah yang masuk peringkat 10 besar di kelasnya ini, bermain bersama temannya sejak siang, mengisi libur sekolah. Namun hingga menjelang malam Ratna, demikian panggilannya tak kunjung pulang.Aris Munandar, mencari dan menanyai temannya, namun tak ada keterangan pasti yang diperolehnya. Aris lalu menyusuri kolam bekas tambang batubara yang berada di tak jauh di belakang rumahnya. “Saat menyisir kolam besar itu, Aris menemukan sandal jepit dan ikat rambut anaknya tergeletak di tepi kolam,” terang Seny.Ayah korban curiga putrinya tenggelam di kolam itu dan segera minta pertolongan warga. Pencarian dilakukan sejak pukul 19.00 Wita, namun dihentikan pukul 24.00 karena jasad Ratna tak kunjung ditemukan.Esoknya, warga yang tidak dibantu Tim Sar ini terus mencari korban menggunakan perahu yang terbuat dari batangan kayu. “Sekitar pukul 09.15 (Rabu, 30/12/2015), jasad Ratna ditemukan,” terang Seny. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0] |
2016-095-20.json | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | Penemuan jasad Ratna menambah panjang daftar anak-anak Kutai Kartanegara yang menjadi korban di kolam bekas tambang batubara. Desember 2015 ini, tiga anak menjadi korban yaitu Ratna, Koko Tri Handoko (17 tahun) warga Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kutai Kartanegara di lubang bekas tambang di Bentuas, Palaran, Samarinda dan Muliadi (15) juga ditemukan meninggal di lubang bekas tambang yang terletak di Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara.Paska meninggalnya Muliadi (16/12/2015), Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan surat penghentian sementara operasi pertambangan atas 11 perusahaan yang lubangnya menewaskan anak-anak di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Surat dengan nomor 100/7089/UM-I/XII/1015 tertanggal 17 Desember 2015 itu ternyata tidak kuasa untuk mencegah bertambahnya anak yang menjadi korban di lubang bekas tambang batubara.Pengusaha burukI Ketut Bagia Yasa, Divisi Lapor Kasus Jatam Kaltim menyebutkan, lubang bekas tambang batubara yang menewaskan Ratna berada di area konsesi KSU Wijaya Kesuma. Dalam database Jatam, KSU Wijaya Kusuma merupakan pemegang IUP Nomor SK 540 /574/IUP-OP/MB-PBAT/III/2010 dengan luas konsesi 99,20 hektar, berlokasi di Desa Sumber Sari Dusun Sumber Rejo Kecamatan Sebulu Kabupaten Kuatai Kartanegara. Izin diterbitkan Bupati Kukar, 18 Maret 2010, dan sudah berakhir 18 Maret 2013. “Kolam bekas tambang ini, menurut keterangan warga dibiarkan menganga sejak tiga tahun lalu.”Ketut menambahkan, jarak antara lubang dengan permukiman warga tidak jauh, kurang lebih 70 meter. “Lubang berada di pekarangan warga dan tanahnya milik warga yang dikelola perusahaan dengan izin pinjam pakai dengan kompensasi kurang lebih 60 juta per lokasi.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2016-095-20.json | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | Anak Tewas di Lubang Tambang, Kado Pahit Jelang Ulang Tahun Kalimantan Timur Ke-59 | Temuan lain Jatam di lokasi kejadian adalah, air lubang bekas tambang dimanfaatkan warga untuk keperluan sehari-hari. Dari pengecekan kualitas air yang dilakukan oleh Teresia Jari, Tim Peneliti Air Jatam Kaltim, baku mutu air kolam yang digunakan warga terdeteksi PH-nya 3.00. Artinya, sangat asam dan berbahaya untuk kesehatan. “Ini melampaui baku mutu yang ditentukan Perda Kaltim No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,” kata Teresia.Penelusuran lain pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditemukan bahwa Firdaus bin Abdul Murad selaku Ketua KSU Wijaya Kesuma, dalam Putusan No. 2300 K/Pid/2012 ditingkat kasasi dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Dan dijatuhi hukuman selama dua (2) tahun penjara.“Ini makin memperkuat dugaan kami, para pemegang IUP selain kebanyakan tak punya kemampuan teknis untuk menambang, perilaku mereka juga buruk. Sehingga, bukan hanya membahayakan lingkungan hidup melainkan juga mengancam keselamatan warga di sekitar wilayah pertambangan,” tegas Ketut. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | [CLS] WHO China Country Office pada akhir Desember 2109, melaporkan kasus yang tak diketahui etiologinya di Kota Wuhan industrial Web di Provinsi Hubei,Tiongkok. Kemudian virus ini disebut SARS-CoV2, dengan penyakit yang ditimbulkan bernama Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).Penyakit ini menyebar dengan cepat hingga pada 4 Juni 2020, menjangkiti lebih 65 juta orang di 213 negara dengan kematian lebih 388.000 orang.Sejak Maret 2020, WHO menyatakan pandemi, penyakit ini bukan hanya menimbulkan penderitaan karena sakit dan kematian pada begitu banyak orang, juga memengaruhi kesehatan jiwa.Ketakutan, kekawatiran merupakan respon normal pada ancaman atau perasaan terancam juga bila kita dihadapkan pada ketidakpastian maupun ketidakjelasan.Upaya Indonesia memutus rantai penularan antara lain dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan anjuran bagi masyarakat sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak berkerumun dan tak mudik belum sepenuhnya berhasil. Sebagian karena kurang pemahaman tentang COVID-19 ini.Naskah ini untuk memberi informasi dasar tentang virus SARS-CoV2, mengenali coronavirus, apa virus penyebab wabah ini, asal, penularan, pemeriksaan, dan strategi dalam pandemi di Indonesia.Pengetahuan dasar seluk-beluk virus SARS-CoV2 itu akan meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 dengan usaha bersama yang berbeda-beda sesuai posisi, potensi dan kemampuan masing-masing. Virus, coronavirusDunia ilmiah dalam 100 tahun terakhir memiliki pandangan tentang virus yang terus berubah. Awalnya, virus dianggap racun sebagaimana terjemahan dalam bahasa Latin, Italia, dan Sanskrit.Saat ini, virus itu berada di daerah abu abu antara benda dan mahluk hidup. Virus tidak bisa memperbanyak diri, tetapi bisa memasuki sel tuan rumahnya untuk memperbanyak diri dan menulari mahluk hidup. Jadi, virus “meminjam” kehidupan. Saat ini, para ilmuan mulai menghargai virus sebagai pemain dasar pada sejarah kehidupan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Virus adalah parasit atau benalu yang jauh lebih kecil dari bakteri. Bayangkan, virus Polio dengan penampang 30 nanometer, 10.000 kali lebih kecil dari sebutir garam.Pada akhir abad ke 19, sudah umum diketahui, bahwa jasad renik mengakibatkan penyakit, namun para peneliti mencari jawaban terhadap penyakit yang menjangkiti tembakau, tobacco mosaic disease yang tidak bisa ditemukan penyebabnya. Potret pertama tobacco mosaic virus yang jelas baru ada pada 1941 setelah penemuan mikroskop electron dengan pembesaran yang demikian kuat bisa memperlihatkan patogen dengan bentuk kurus seperti batang.Pada 1955, Rosalind Franklin bisa menghasilkan potret X Ray dari tobacco mosaic virus yang paling jelas. Hal ini merupakan titik balik dalam pemahaman ilmiah tentang virus, karena bukti visual ini meyakinkan eksistensinya.Gambaran ini memperlihatkan, virus memiliki struktur sederhana terbuat dari materi genetik yang dibungkus oleh suatu molekul protein, jauh berbeda dari bakteri.Rintisan dari Mayer, Ivanovsky dan Bijernick ini berhasil membuka pintu satu abad penelitian tentang virus yang membuka pengetahuan tentang berbagai virus serta caranya untuk tetap hidup.Tentang dari mana virus berasal, para peneliti berpendapat, virus hadir lebih dulu, dan molekul yang memperbanyak diri lebih dulu adalah Ribonucleic Acid (RNA). Jadi teorinya, molekul RNA sudah ada sebelum sel yang pertama dibentuk, lalu mengembangkan kemampuan untuk menginfeksi sel sel pertama. Hingga, salah satu penjelasan adalah virus RNA yang satu untai adalah turunan molekul RNA pra seluler, karena itu virus disebut perintis kehidupan. Tuan rumah virus dan penularanCoronavirus berukuran sangat kecil (diameter 65-125 nanometer) memiliki materi inti satu untaian RNA ukuran panjang 26-32kbs. Virus SARS CoV-2 termasuk coronavirus dari subfamily Orthocoronaviridae family Coronaviridae, Ordo Nidovirales, dan bisa menginfeksi burung maupun mamalia termasuk manusia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Virus ini zoonosis ditularkan dari hewan ke manusia. Tuan rumah pertama adalah kelelawar. Para peneliti kemudian menemukan bahwa sampel dari musang yang memperlihatkan hasil deteksi RNA positif, hingga diduga musang adalah tuan rumah kedua.Coronavirus MERS, juga berkaitan dengan beta coronavirus dan unta jadi sumber zoonotik atau tuan rumah. Lebih jauh lagi analisa rekombinan mengungkapkan, pengikat reseptor berbentuk paku berkembang dari suatu SARS-CoV dan suatu beta CoV yang belum diketahui, mungkin dari trenggiling.Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki organisme. Telah diketahui lebih 80% genom dari SARSCoV2 identik dengan coronavirus yang lalu (SARS-like bat CoV). Menurut pohon evolusi, SARS2 berada dekat dengan kelompok coronavirus SARS CoV.Siklus hidup SARS CoV2 dalam sel tuan rumahnya mulai dengan protein S mengikat pada reseptor cellular ACE2. Setelah mengikat reseptor , protein S melakukan fasilitasi fusi dari amplop virus dengan sel membran melalui jalan endosom . SARS -COV2 melepaskan RNA ke sel tuan rumah. Lalu, Genome RNA diterjemahkan pada viral replicase polyprotein dan mengalirkan produk kecil dengan viral proteinase. Polymerase kemudian memproduksi suatu seri dari mRNA sub genomik dengan menghentikan transkripsi dan akhirnya menerjemahkan menjadi protein virus yang relevan.Selanjutnya, protein virus dan genom RNA digabungkan pada virion dalam ER dan Golgi lalu dikirim melalui vesikula dan dilepaskan keluar dari sel. ACE2, angiotensin-converting enzyme 2; ER, endoplasmic reticulum; ERGIC, ER–Golgi intermediate compartment. Mutasi N501T pada protein SARS-CoV2 mungkin meningkatkan secara bermakna kemampuan mengikat untuk ACE2. Cara penularan dan pencegahan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Penularan dari orang ke orang melalui saluran pernapasan dan melalui kontak langsung dengan penderita. Penularan terjadi melalui “droplet” atau cairan yang keluar dari mulut atau hidung, selanjutnya menginfeksi paru-paru melalui pernapasan hidung atau mulut.Infeksi droplet terjadi bila orang berada kurang dari satu meter dengan penderita COVID-19 hingga berisiko tertular melalui jalan napas, selaput lendir mata, terpapar pada droplet infektif. Penularan bisa terjadi langsung dengan kontak atau tidak langsung melalui pakaian, alat alat yang digunakan penderita maupun yang tenaga kesehatan seperti stetoskop.Virus tidak mengenal batas negara. Di satu negara bisa ada wilayah tanpa kasus dan penyebaran komunitas, jadi bisa ada beberapa strategi testing sesuai keadaan penularan di masyarakat.Bagi wilayah yang belum ada penularan, tujuan pemantauan untuk secepatnya menemukan kasus dan segera melakukan langkah pencegahan penularan lebih lanjut. Prioritas utama, untuk penularan di komunitas dan wilayah yang tak memiliki kemampuan testing. Strategi testing jadi bagian dari strategi kewaspadaan dan respons untuk menurunkan kurva penderita COVID-19 melalui perencanaan dinamis dan proaktif, berbasis fakta. Juga, meningkatkan kemampuan testing dan melibatkan swasta dengan bertindak cepat mengaitkan strategi testing dengan jaga jarak, upaya riset dan kebijakan lain.Yang paling handal untuk memeriksa adalah yang disebut test PCR. Pada pasien dengan infeksi COVID-19, bahan-bahan genetik dari SARS-CoV2 bisa ditemukan di saluran pernapasan atas dan bawah.Pada infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pemeriksaan molekuler rutin untuk mendeteksi adanya bahan-bahan genetis di suatu sampel. Teknik khusus ini disebut reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR, bahan-bahan genetis ini di-copy dan dibandingkan dengan urutan genetis virus yang diperiksa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Sedangkan yang paling luas dipakai adalah test cepat antibodi. Antibodi akan dihasilkan beberapa hari atau minggu setelah infeksi virus. Kekuatan respons menghasilkan antibodi dipengaruhi beberapa faktor, seperti, usia, status gizi, tingkat keparahan penyakit dan pengobatan atau infeksi tertentu seperti HIV.Prinsip dasar testing laboratoris untuk pasien yang memenuhi syarat diduga kasus COVID-19 adalah keputusan untuk tes harus berdasarkan faktor-faktor klinis dan epidemiologis terkait penilaian kemungkinan infeksi.Strategi pengobatan mengatasi virus SARS-CoV2 dengan pemberian interferon, antibiotik broadspectrum, dan obat antivirus, namun hanya remdesivir yang memperlihatkan dampak menjanjikan.Belakangan di Shanghai, dokter mengisolasi plasma darah dari orang yang sembuh COVID-19, menyuntikkan pada penderita dan memperlihatkan hasil penyembuhan cepat.Strategi pencegahan SARS-COV-2 yang handal adalah pemberian vaksin secara massal. Sayangnya, belum tersedia vaksin untuk mengatasi COVID-19. Protein rekombinan (yang dipotong dan disambungkan dari dua organisme berbeda) bisa memproduksi antibodi yang menetralkan virus mengatasi SARS-CoV. Potongan DNA menginaktivasi virus utuh atau atau vektor hidup strain SARS-CoV, menurunkan infeksi virus pada hewan percobaan.Saat ini, ada sekitar 90 calon vaksin dalam berbagai tahap pengembangan untuk COVID-19, walaupun hanya akan ada beberapa yang bisa lolos.Upaya pencegahan perorangan agar tidak tertular COVID-19 dilakukan dengan tinggal di rumah sebagai upaya memutuskan rantai penularan virus dari orang ke orang. Kalau perlu keluar rumah, pakai masker, jaga jarak lebih satu meter, hindari kerumunan. Begitu tiba di rumah semua didesinfektan, mandi, cuci rambut, ganti baju dengan baju bersih. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Bagi masyarakat awam aturan untuk tinggal di rumah saja adalah suatu bencana rumah tangga. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, begitu banyak tugas jatuh di pundak perempuan, dengan berkurangnya pendapatan, harus membantu anak anak belajar online di rumah, di samping pekerjaan rumah tangga lain. Kerjasama internasional Rob Wallace dalam bukunya , Big Farms Make Big Flu yang terbit 2016, mengungkapkan, kemunculan virus-virus patogen seperti H5N1 dan SARS adalah akibat agribisnis global dengan rekayasa genetika membuat “pabrik ternak” untuk memproduksi ayam dan ternak lain dalam waktu singkat. Jutaan ternak dengan gen persis sama diproduksi perusahaan multinasional raksasa, disembelih, kemas dan kirim ke berbagai negara.Dalam proses itu, terjadi mutasi genetis dari virus jadi patogen dan menimbulkan wabah. Dinyatakan bahwa, ekonomi bersama dengan ilmu pengetahuan seharusnya mendukung komunitas untuk hidup sejahtera dengan dasar ilmiah agro biologi, menjaga keseimbangan dengan alam dengan keaneka ragaman hayati hingga tidak terjadi virus patogen penyebab wabah.Praktik-praktik pembukaan hutan, perkebunan monokultur dan rekayasa genetika meningkatkan kerawanan global untuk munculnya pandemi.Saat ini, ramalan Rob Wallace itu terjadi. Seharusnya, pandemi ini jadi pelajaran dan mengubah cara pandang mendorong kemandirian masyarakat serta kerjasama internasional ke arah lebih sehat.Kerangka kerjasama internasional dalam kaitan dengan wabah adalah International Health Regulation (IHR) 2005, merupakan kesepakatan 196 negara termasuk semua negara anggota World Health Organization (WHO) untuk bekerja sama meningkatkan ketahanan kesehatan global (global health security). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Melalui IHR Negara-negara sepakat membangun kapasitas untuk deteksi, assessment, dan melaporkan kejadian kesehatan masyarakat termasuk penyakit menular: penyakit menular yang sudah ada, baru dan yang muncul kembali . Juga penyakit tidak menular (bahan radio nuklir, bahan kimia), yang dapat meyebabkan PHEIC/KMD. Public health emergency of international concern atau darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dengan kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam penaggulangannya.Pada 2017, Indonesia sudah mengikuti Joint Externail Evaluation (JEE) untuk evaluasi penerapan IHR ini. Hasil JEE memperlihatkan, Indonesia mencapai kemampuan cukup baik. Dari 48 indikator, 34 telah mengembangkan kemampuan (nilai 40-70%), 14 memperlihatkan kemampuan (nilai >70%) dan tidak ada yang kemampuannya nol.Segera setelah selesai JEE, pengembangan rencana aksi nasional (RAN) ketahanan kesehatan, didukung instruksi Presiden. Selain itu, pengembangan rencana aksi ini berjalan bersamaan dengan pengembangan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, di mana termasuk di dalamnya fokus penguatan sistem kesehatan berdasarkan pendekatan Primary Health Care.Pendekatan inovatif pada 2018 adalah dengan memasukkan kewaspadaan bencana sebagai standar pelayanan minimum bagi provinsi dan kabupaten/kota. Standar-standar ini jelas menunjukkan, pentingnya kewaspadaan bencana lokal di dalam pemerintahan daerah melalui kesiapan menghadapi situasi yang tidak diharapkan terjadi (contingency plan). Bagi perangkat organisasi pemerintah daerah untuk bersama masyarakat menyelenggarakan latihan dan simulasi mengantisipasi bencana alam maupun wabah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Setelah mengenalkan seluk-beluk virus, cara penularan, pemeriksaan (test), pengobatan, dan pencegahan, serta perihal kerjasama internasional, saya menganjurkan, pertama, penyediaan dan pemberian informasi meluas berbasiskan pengetahuan ilmiah. Khusus mengenai virus, cara penularan, pemeriksaaan (tes), pengobatan dan pencegahan, agar pengaturan penghentian wabah ini cocok dengan posisi dan kerentanan yang berbeda-beda, sesuai kelas ekonomi dan jenis pekerjaan. Juga sesuai jenis dan kualitas rumah serta permukiman, latar belakang pendidikan, posisi geografis, jenis kelamin, serta kategori umur.Kedua, perlu penerapan rencana aksi nasional untuk kedaruratan kesehatan dengan mengutamakan penguatan sistem kesehatan nasional berdasarkan primary health care, kerjasama internasional, dan berbasiskan penelitian memadai.Ketiga, perlu terapkan pengembangan ekonomi yang sejalan dengan ekologi, terutama mendukung komunitas untuk hidup sejahtera. Juga, menjaga keseimbangan alam dengan basis pelestarian keanekaragaman hayati agar mencegah epidemi mendatang, termasuk pencegahan binatang liar, seperti burung, kelelawar, musang dan lain-lain, sebagai sumber makanan.Keempat, penyebaran (diseminasi) informasi berbasiskan pengetahuan ilmiah secara meluas akan menggerakkan pembentukan motivasi perorangan dan kelompok serta kelembagaan untuk mencegah transmisi virus SARS-CoV2 antar manusia. Ketika ditemukan orang dengan COVID-19, atau diperkirakan memiliki potensi terpapar, melalui deteksi dini yang meluas melalui tes cepat, dapat jalankan protokol standar yang sudah diketahui. *Ilsa Nelwan, adalah dokter yang menyelesaikan master of Public Health (MPH) Field Of Study Epidemiology, Columbia University School of Public Health. Penulis pernah bekerja di World Health Organization Asia Tenggara sebagai Health Systems Regional Advisor. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-051-11.json | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Mengenal COVID-19 dan Pencegahannya | Keterangan foto utama: Salah satu upaya pencegahan penyebaran Virus Corona dengan menggunakan masker. Foto: Lusia Arumingtyas/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-008-05.json | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | [CLS] Berstatus taman wisata alam, kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Sangiang, Serang, Banten, saat ini sangat memprihatinkan. Meski kualitas air di sekitar perairan pulau tersebut masih sesuai dengan baku mutu air laut, namun kenyataannya banyak terumbu karang yang mengalami kerusakan.Dari survei yang dilakukan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) bersama Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi), didapatkan fakta bahwa tutupan karang hidup di kawasan timur perairan pulau Sangiang saat ini masuk dalam kategori buruk. Status tersebut dipertegas dengan fakta lain bahwa keragaman biota laut di sekitar perairan tersebut juga cenderung rendah.Direktur Program Yayasan Kehati Teguh Triono menjelaskan, ekosistem terumbu karang di sekitar Pulau Sangiang kondisinya sangat tertekan, sehingga memerlukan penanganan segera untuk pemulihannya.“Harus ada tindakan pemulihan berupa penyediaan substrat keras untuk penempelan karang dan penjagaan kawasan dari ancaman seperti jangkar kapal,” ucap dia akhir pekan lalu.Teguh mengatakan, menjaga Pulau Sangiang sangatlah penting dilakukan. Mengingat, pula tersebut selama ini menjadi laboratorium alam bagi upaya pelestarian terumbu karang di sekitar Selat Sunda. Tak hanya terumbu karang dan biota laut lainnya, Pulau Sangiang juga menyimpan keanekaragaman hayati di darat.Secara administratif, pulau ini masuk dalam kawasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kekayaan alam dan posisi geografis Pulau Sangiang, menjadikannya sangat strategis sebagai indikator lingkungan bagi kawasan Selat Sunda. Kerusakan Pulau Sangiang dapat dijadikan sebagai masukan bagi evaluasi pengelolaan lingkungan kawasan Selat Sunda dan pesisir di sekitarnya. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-008-05.json | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Untuk melaksanakan pemulihan terumbu karang yang mengalami kerusakan, Kehati dan Terangi menggandeng pihak swasta. Kehadiran perusahaan tersebut, untuk memberi dukungan penuh terhadap riset yang dilakukan kedua yayasan tersebut terkait kerusakan terumbu karang dan bagaimana pemulihannya di perairan Pulau Sangiang.“Kita fokus untuk melakukan riset aksi sebagai tahap awal program rehabilitas terumbu karang. Setelah itu, kita akan arahkan agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan menjadikan Pulau Sangiang sebagai destinasi wisata dan pendidikan lingkungan,” jelas dia.Dalam kaitan dengan itu, diharapkan masyarakat nelayan pesisir Pelabuhan Paku yang ada di Pulau Sangiang, bisa menjadi pelaku utama dalam pengembangan wisata di kawasan ini. Dengan demikian masyarakat juga akan terbangun kesadarannya untuk menjaga kelestarian Pulau Sangiang, perairan dan terumbu karangnya.Teguh Triono mengungkapkan, keberadaan koral di perairan Pulau Sangiang dan pulau-pulau lain di seluruh Indonesia, memiliki tiga fungsi, sebagai tempat hidup berbagai organisme laut, daya tarik wisata, dan menyimpan karbon.“Dengan mendukung pelestarian terumbu karang Pulau Sangiang, itu turut membantu pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi,” pungkasnya.Upaya pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program yang menjadi fokus kerja Yayasan Kehati. Melalui program Save Our Small Island (SOSIS), Yayasan Kehati menghimpun dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebuah perusahaan untuk mendukung kegiatan pelestarian terumbu karang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta membangun ekowisata berbasis masyarakat di wilayah Indonesia.Ancaman Kerusakan Terumbu Karang di Dunia | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2016-008-05.json | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Dalam beberapa dekade terakhir, dunia secara bersamaan menghadapi ancaman kerusakan terumbu karang yang serius. Kerusakan tersebut disebabkan karena beragam faktor. Ada yang karena terkena dampak perubahan iklim, tapi juga ada yang disebabkan oleh faktor lain yang terjadi di tingkat lokal maupun global.Pernyataan tersebut diungkapkan Profesor OveHoegh-Guldberg, seorang pakar terumbu karang dari Universitas Queensland (UQ) di Australia. Menurut dia, faktor lokal dan global yang memicu terjadinya kerusakan terumbu karang hingga menimbulkan pemutihan (bleaching), di antaranya karena ada proses pengasaman di laut.“Selain itu, ada juga dampak karena badai yang mengakibatkan terjadinya banjir dan itu mengakibatkan munculnya penurunan kualitas air,” ucap pria yang menjabat Direktur Institut Global Change itu kepada Mongabay, beberapa waktu lalu.Lebih rinci Ove menjelaskan, gabungan faktor lokal dan global tersebut menjadi racikan kuat untuk memunculkan terumbu karang rusak. Meski tidak setiap negara memiliki faktor yang sama persis, namun bisa dipastikan kalau faktornya memiliki kesamaan.“Faktornya itu sama saja, tapi proporsinya saja yang berbeda,” ungkap dia.Tentang terjadinya penurunan kualitas air, Ove menilai itu terjadi di hampir semua negara di dunia. Kata dia, air yang kualitasnya buruk dan masuk ke dalam lautan akan bisa menghancurkan terumbu karang yang sehat dan indah.Kondisi seperti itu, menurut Ove, sudah terjadi di Australia dan terumbu karang mengalami kerusakan karena air laut terkena polusi dari air di darat yang sudah menurun kualitasnya. Polusi air laut tersebut, tidak bisa dicegah dan itu membuat proses kerusakan semakin cepat dan tidak bisa dibendung lagi. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2016-008-05.json | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | “Di Australia itu, air laut terkena polusi karena berasal dari air di darat yang sudah terkontaminasi oleh pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani. Air yang mengandung pupuk dan pestisida itulah yang membunuh terumbu karang di Australia,” ucap dia.Dengan melihat kondisi yang terjadi di Australia, Ove sangat yakin kalau di Indonesia kondisinya juga tidak berbeda jauh. Penurunan kualitas air, diakui dia menjadi faktor cukup dominan untuk merusak terumbu karang.“Selain itu, faktor lain yang juga ikut berperan, adalah sampah plastik yang menjadi polusi berat di laut. Sampah plastik sudah menjadi masalah besar. Ini karena sifat dari plastik susah terurai jika sudah ada di alam,” jelas dia.Tantangan lain yang sedang dihadapi oleh warga dunia sekarang, menurut Ove, adalah bencana pemutihan terumbu karang. Proses alam tersebut tidak bisa dicegah oleh teknologi modern dan terjadi di semua tempat di seluruh dunia.“Di Indonesia juga sama. Saat ini kondisinya sudah memburuk selama berbulan-bulan. Meskipun yang terburuk terjadi pada 1998 dan 2010, namun bencana pemutihan terumbu karang sekarang tetap menakutkan,” ungkap dia.Faktor manusia, diakui Ove, ikut berperan besar dalam proses perusakan terumbu karang di seluruh dunia. Selain faktor yang sudah disebut di atas, ada faktor lain yang bersifat lokal seperti di Indonesia, yakni teknik menangkap ikan dengan cara merusak perairan (destructive fishing).“Teknik seperti itu sangat rentan merusak terumbu karang. Harus ada ketegasan dari pemerintah Indonesia. Karena, terumbu karang ini sifatnya menjadi milik dunia, walau lokasinya ada di Indonesia,” sebut dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25] |
2016-008-05.json | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Pulau Sangiang, Pulau Indah di Banten yang Alami Kerusakan Terumbu Karang | Dengan melihat fakta-fakta tersebut, Ove menghimbau kepada seluruh negara di dunia, utamanya negara perairan tropis, agar bisa membuat dan menerapkan regulasi yang baik untuk penyelamatan terumbu karang. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka ancaman kepunahan terumbu karang tidak akan bisa dihindari lagi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2023-009-19.json | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | [CLS] Beberapa anak-anak terlihat menyaksikan kerangka tulang seekor dugong yang sudah diawetkan di acara Festival Seafood Pengudang, Kabupaten Bintan pada akhir 2022 lalu. Kerangka tulangnya masih utuh, dari kepala hingga ekor.Namun kepak sayap tulang dugong ini memiliki lima jari menyerupai tangan manusia. Jari-jari tersebut menjadi perhatian pengunjung ketika melihat kerangka tulang dugong. “Jarinya memang lima, itu sejak pertama diawetkan, sudah begitu,” kata Yusuf salah seorang warga di Pengudang.Kerangka tulang yang dipajang di festival itu merupakan kerangka hewan dugong. Karena memiliki jari, membuat dugong ini semakin dipercaya warga sebagai ikan duyung, manusia setengah ikan.Yusuf mengatakan, kerangka dugong itu di awalnya digali setelah beberapa tahun dikubur. Kemudian diawetkan untuk keperluan penelitian salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini tulang dugong menjadi aset Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. “Ini juga bukti bahwa desa ini banyak hewan dugong,” kata Yusuf.baca : Minim Sosialisasi, Dugong Terdampar di Lingga Dipotong dan Dijual Desa Pengudang Habitat DugongDesa Pengudang terletak di Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini memiliki pantai yang panjang. Selain itu juga tempat konservasi padang lamun. Setidaknya terdapat 2.600 hektar padang lamun di pesisir desa dalam kondisi sehat.Karena memiliki padang lamun yang luas. Desa ini disebut menjadi salah satu lokasi ekosistem dugong. Tidak dipungkiri beberapa kali kasus dugong terdampar, terperangkap jaring nelayan terjadi di desa ini.Hannashi, salah seorang warga Desa Pengudang yang acap kali menemukan dugong di perairan Desa Pengudang bercerita kepada Mongabay Indonesia. Ia mengatakan, dulu dugong yang ditemukan dimakan warga, sekarang setelah mengetahui aturannya dugong dilepas atau dikubur kalau sudah mati. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2023-009-19.json | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Penemuan dugong tidak terjadi baru-baru ini saja di Desa Pengudang. Tetapi sudah pernah ditemukan pada tahun 1982. “Ketika itu setelah ditemukan dipotong warga,” kata Hannashi akhir November 2022 lalu di kediamannya.Hannashi mengatakan memang dulunya dugong banyak di pesisir Desa Pengudang. Pada suatu ketika kata pria 60 tahun itu, satu ekor anak dugong pernah terperangkap di jaring ikannya. Selang beberapa menit, tiga ekor dugong menghampiri jaring tersebut. “Seolah-olah mereka ingin menyelamatkan anaknya,” kata Hannashi.Dahulu bagi masyarakat masuknya dugong ke jaring sebuah petaka. Pasalnya jaring nelayan akan rusak ketika tertangkap dugong. Kondisi itu membuat nelayan dan warga membawa dugong ke darat bahkan dijual untuk mencari pengganti jaring yang rusak.baca juga : Seekor Dugong ditemukan di Rupat Utara Bengkalis Riau. Bagaimana Kondisinya? Seingat Hannashi ia menemukan dugong pada tahun 2001, 2013, 2015, dan 2018. “Yang tahun 2001 kita tidak tahu aturan, dipotong warga kemudian dibagi-bagi,” katanya.Terakhir pada 2018 Hannasi kembali menemukan dugong terdampar di perairan Desa Pengudang. Panjangnya hampir lima meter. Ketika itu dugong langsung dilepaskan. “Dilepaskan, karena tidak merugikan kami juga, kecuali jaring rusak,” katanya.Tidak hanya dijual dagingnya, beberapa bagian organ tubuh dugong juga diburu orang. Salah satunya taring dugong. Taring dugong banyak dicari karena dapat mengobati bayi yang sedang sakit.Taring direndam kemudian airnya diminum atau untuk cuci muka. “Saya masih simpan satu taring, sudah ada yang menawar, saya tidak mau karena tidak tahu lagi kapan kita bisa dapat ini taring,” katanya.Semenjak 2018 Hanashi tidak pernah lagi menemukan ikan dugong. Ia juga menceritakan bahkan beberapa tahun lalu seorang peneliti menyelam untuk mencari dugong juga tidak melihat keberadaannya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2023-009-19.json | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Dalam situs The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dugong berstatus vulnerable (rentan). Bahkan di China mamalia laut langka ini sudah dinyatakan punah, oleh Zoological Society of London (ZSL) dan Chinese Academy of Sciences dalam studi terbaru mereka.baca juga : Kisah Para Pemburu Dugong di Teluk Bogam Masih Adakah Dugong di Desa Pengudang?Banyaknya habitat dugong di kawasan ini, menjadikan Desa Pengudang satu dari empat daerah di Indonesia yang mendapatkan program konservasi Dugong Seagress Conservation Project (DSCP) pada tahun 2016-2019. Sedangkan tiga daerah lainnya yaitu ada di Toli-toli, Waringin Barat dan Alor.Program tersebut hasil kerjasama dengan LIPI, Institut Pertanian Bogor (IPB), World Wide Fund for Nature (WWF) dan masyarakat setempat. Program utama DSCP berguna meningkatkan perlindungan terhadap duyung dan padang lamun di empat perairan tersebut.Peneliti Mamalia Laut Pusat Riset Oseanografi Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Sekar Mira belum bisa memastikan Desa Pengudang apakah masih menjadi hotspot keberadaan dugong atau tidak. Bahkan di Indonesia sulit mengetahui keberadaan dugong tersebut. “Sekarang sudah susah, kita tidak bisa lagi melihat secara langsung,” katanya kepada Mongabay Indonesia belum lama ini.Sekar mengatakan, program DSCP cukup berhasil di Kabupaten Bintan. Semenjak itu masyarakat jadi paham untuk melindungi dugong yang semakin punah. Namun, sosialisasi belum menyasar ke daerah lain. Seperti di Kabupaten Lingga. Sehingga masih banyak terjadi praktek jual beli bahkan masyarakat yang memakan daging dugong.baca juga : Padang Lamun di Teluk Bogam, Rumah Makan Kawanan Dugong | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2023-009-19.json | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Menelusuri Jejak Duyung di Desa Pengudang Bintan | Kandidat doktor Leiden University itu mengatakan, yang amat penting dalam menjaga dugong tetap ada selain sosialisasi adalah penegakan hukum. Selama ini kepedulian pemerintah terkait keberadaan ekosistem hewan langka seperti dudong ini minim. “Ini yang perlu penegakan hukum, terkadang diabaikan,” kata Mira.Dalam sebuah penelitian bertajuk, “Kandungan Energi Lamun Desa Berakit dan Desa Pengudang Pulau Bintan untuk Mendukung Keberadaan Dugong” oleh LIPI, 2018 lalu menyebutkan berbagai ancaman mempengaruhi keberadaan dugong di Desa Pengudang. Diantaranya rusaknya habitat lamun, keberadaan alat tangkap nelayan, pembangunan di pesisir, hingga polusi atau pencemaran laut. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2015-009-10.json | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | [CLS] Kaisar, Kamsia, Karet, Sinar, Mira, dan Nelly kini menempati belantara di Resort Riam Merasap, kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Di tempat barunya, enam individu orangutan ini dapat melanjutkan siklus hidupnya, Lokasi ini cukup menjanjikan keselamatan mereka.“Hasil kajian kelayakan habitat menunjukkan, Riam Berasap memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan persentasi pakan orangutan yang tinggi. Ini sangat baik bagi kelangsungan ekosistem yang stabil,” ujar Gail, Manager Program Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Rabu (25/11/2015). Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konservasi orangutan pun sangat baik dan mereka menyetujui kegiatan pelepasliaran di wilayahnya. “Riam Beasap pilihan yang cocok untuk pelepasan enam individu orangutan ini.”Translokasi keenam orangutan tersebut dilakukan Selasa, (24/11/2015). Rinciannya, empat jantan bernama Kaisar, Kamsia, Karet, dan Sinar, serta dua betina: Mira dan Nelly. “Kaisar, Kamsia, Karet, Sinar, dan Mira adalah korban kebakaran hutan yang diselamatkan Oktober lalu,” kata Heribertus Suciadi, Humas YIARI.Kaisar dan Karet diselamatkan di Jalan Ketapang Tanjungpura Km.5 dan Km 10, bersebelahan dengan perkebunan milik PT SKM. Kamsia dan Mira diselamatkan di lahan perkebunan PT. Limpah Sejahtera di Pelang. Sinar diselamatkan di Penjalaan, Kecamatan Teluk Melano, sedangkan Nelly diselamatkan di daerah Sungai Besar, Maret lalu.Setelah diselamatkan, keenam orangutan ini menjalani perawatan di PPKO YIARI hingga kondisinya memungkinkan untuk dikembalikan ke alam bebas. Koordinator tim medis YIARI Ketapang, drh. Ayu Handayani mengatakan, kondisi keenamnya cukup bagus untuk menjalani kehidupan di alam liar. “Memang, ada beberapa yang mengalami kekurangan nutrisi, sekarang sudah sehat dan mereka siap pulang ke habitatnya.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2015-009-10.json | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Persiapan pelepasan dilakukan sejak pukul 9 malam waktu setempat. Orangutan dibius terlebih dahulu lalu tim medis melakukan pemeriksaan akhir sebelum memasukkan mereka ke kandang. Masing-masing orangutan membutuhkan waktu satu jam untuk proses pembiusan dan pemeriksaan. Setelah masuk kandang transport, mereka dibawa ke Resort Riam Berasap dengan tiga mobil pick-up.Hujan deras yang mengguyur mulai reda ketika tim yang terdiri dari YIARI, personel Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dan staf Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) berjalan menuju titik pelepasan. Dibantu 25 porter lokal, tim berjalan sejauh empat kilometer. Jarak ini untuk memastikan orangutan yang dilepaskan tidak keluar dari kawasan TNGP. Perjalanan yang dilakukan dengan memikul kandang transport plus orangutan seberat 100 kg ini memakan waktu empat jam. Masing-masing kandang dipikul empat porter.Kegiatan pelepasliaran di kawasan Taman Nasional Gunung Palung ini merupakan kerja sama program konservasi orangutan antara YIARI Ketapang dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan TNGP.Tiga bulan terakhir, YIARI sudah menyelamatkan 20 individu orangutan dari habitat mereka yang hancur akibat kebakaran hutan. Khusus di Taman Nasional Gunung Palung, tahun ini sudah 15 individu yang dilepasliarkan.Ketua Umum YIARI, Tantyo Bangun mengatakan, seharusnya tidak ada lagi orangutan di pusat rehabilitasi 2015 ini. “Hal ini mengacu pada Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2007-2017. Kenyataannya, tahun ini malah memegang rekor jumlah orangutan yang diselamatkan di pusat-pusat rehabilitasi. Semua pihak bercermin dari kasus kebakaran ini demi terwujudnya konservasi yang lebih baik,” ungkapnya. | [0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2015-009-10.json | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas hutan Indonesia yang terbakar mencapai 2,1 juta ha hanya kurun waktu Juni – Oktober 2015. Kebakaran ditenggarai pembukaan hutan yang akan dijadikan tanaman industri. Pembukaan lahan membabi buta merupakan ancaman paling nyata bagi kelangsungan hidup orangutan.Empat lainnyaSebelumnya, pada Oktober, YIARI, BKSDA Ketapang, dan sebuah PT. Kayong Agro Lestari melakukan translokasi empat individu orangutan di daerah High Conservation Value perusahaan itu.“Keempat invidu ini diselamatkan dari perkebunan milik warga di Jalan Siduk Km 3 dan 4 Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang,” kata Heribertus Suciadi. Operasi penyelamatan diawali laporan warga, ada beberapa individu yang masuk ke kebun karet milik mereka. Menerima laporan warga, YIARI Ketapang mengirimkan tim Human-Orangutan Conflict Response Team (HOCRT) untuk melakukan verifikasi dan survei.Tim HOCRT membenarkan ada beberapa individu yang terjebak di hutan dekat perkebunan warga. Tim segera menghubungi BKSDA Kalimantan Barat SKW I Ketapang untuk membahas operasi penyelamatan orangutan.Hasil diskusi memutuskan orangutan akan ditranslokasikan ke area HCV PT. Kayung Agro Lestari (KAL). Lokasi ini dipilih karena tidak jauh dari wilayah penemuan orangutan. “Sesuai komitmen perusahaan terhadap pengelolaan dan penyelamatan lingkungan, perusahaan mengalokasikan areal seluas 3,884 hektar sebagai areal konservasi ,” ujar Nardi, Manager Konservasi PT. KAL.Pihak perusahaan, kata Nardi, juga menerjunkan tim Satgas Konservasi untuk membantu proses penyelamatan dan translokasi. Mereka menyediakan hutan seluas 2.330 hektar sebagai tempat pelepasan orangutan. “Kondisi hutan yang bagus serta adanya pohon pakan akan menjamin kelangsungan hidup orangutan di sini.” | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-009-10.json | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Orangutan yang pertama diselamatkan adalah orangutan betina usia 6 tahun bernama Ana. Penyelamatan berjalan lancar. “Kondisi Ana sangat bagus sehingga bisa langsung ditranslokasi,” ujar drh. Ayu Handayani.Penyelamatan kedua dilakukan terhadap Ina yang hanya berjarak 500 meter dari Ana. Proses penyelamatan berjalan lancar dan Ina diketahui hamil. “Waktu diperiksa terasa ada bentuk kepala dan badan di perut Ina.”Orangutan terakhir yang diselamatkan adalah Novia dan bayi jantannya, Noval. Perlu tiga tembakan bius untuk melumpuhkan orangutan usia 20 tahun tersebut. Setelah semua orangutan sadar, mereka dibawa dalam kandang transportasi menuju hutan konservasi PT KAL.Hasil survey tim YIARI menyatakan hutan konservasi PT. KAL dianggap cukup layak sebagai tempat pelepasan. “Melihat kondisi hutan, pohon pakan, dan jumlah individu yang ada di sana, kami rasa HCV PT. KAL layak untuk dijadikan tempat pelepasan,” ujar Gail.Ironinya, PT. KAL merupakan salah satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, karena diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini, penyidik Polda Kalbar dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus masih melakukan penyidikan, dengan tahapan pemeriksaan saksi dan keterangan ahli.Habitat terbakarSejak kebakaran hutan melanda sebagian wilayah Kalimantan sekitar tiga bulan lalu, penyelamatan terhadap orangutan meningkat. Rata-rata mereka mengungsi lantaran habitatnya terbakar.“Para penduduk desa pada malam sebelumnya melempari induk orang utan dan kemudian mengikatnya. Untungnya, tim dari IAR (International animal Rescue) dapat menangkap dua orangutan tersebut setelah dibius,” kata Lis Key, juru bicara IAR yang bermarkas di Uckfield, Inggris, badan yang membawahi YIARI. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2015-009-10.json | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Kembali, Enam Orangutan Dilepasliarkan di Gunung Palung | Orangutan bernama Novia dan anaknya, Noval bahkan ditemukan dengan kondisi luka bakar di kakinya. Ini menunjukkan, satwa tersebut sempat melintas ladang yang terbakar. “Foto Novia dan Noval bahkan mendapat perhatian banyak pihak di laman IAR.”Karmele Llano Sanchez, Direktor Program IAR Indonesia mengatakan, pihaknya berupaya keras melindungi habitat orangutan dan orangutan yang berada di kawasan dilindungi. “Kami temukan orangutan dalam keadaan bahaya. Mereka dan satwa lainnya terbakar hidup-hidup, tidak memiliki makanan, dan kelaparan sampai mati atau terpaksa pindah dari habitatnya ke perkebunan dan desa.”Karena masuk ke pemukiman, orangutan menghadapi risiko dibunuh. IAR tidak tahu pasti berapa banyak orangutan yang terbakar hidup-hidup atau mati kelaparan. “Namun kami tahu, kebakaran berpengaruh buruk pada populasi orangutan di alam liar dan itu berarti orangutan akan cepat punah,” tambahnya.Dampak kebakaran ini terihat juga pada satu individu bayi orangutan yang kemudian dinamai Gito. Ia ditemukan kritis, nyaris seperti mayat, dalam kardus di Simpang Hulu, Kalimantan Barat. Selama pemeriksaan kesehatan, Gito mengalami demam, tangan dan kakinya kaku. Gito menderita diare dan penyakit kulit menular.Sanchez menuturkan, kebakaran merupakan krisis lingkungan global dan dianggap oleh para pakar sebagai bencana ekologis terburuk abad ini yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. “Bila tidak ada tindakan serius untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, dikhawatirkan kepunahan terhadap orangutan semakin cepat.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | [CLS] Pengungkapan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) sebagian besar didahului laporan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masyarakat adat atau lokal punya peran penting dalam memantau legalitas pemanfaatan dan pengolahan kayu hasil hutan. Mereka berada paling dekat dengan tempat kejadian, sekaligus menerima dampak terberat dari penebangan ilegal ini.Masyarakat juga sering menemukan pelanggaran lain, misal, pemanfaatan sungai untuk distribusi kayu yang mengganggu aktivitas warga. Sayangnya, hal itu tidak diatur dalam pelaporan dokumen legalitas kayu.Gambaran sebagian persoalan pemantauan legalitas kayu itu mengemuka dalam lokakarya Sosialisasi Pemantau Independen Kehutanan bagi Masyarakat Lokal atau Adat yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, September lalu.Perwakilan pemantau, masyarakat adat dan lokal dari empat provinsi hadir. Mereka dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat. Acara lanjut dengan pelatihan pemantau independen kehutanan selama tiga hari.Isac Chlumbles dari Papua Barat, misal, mengatakan, kasus pembalakan liar di Salawati Barat, Raja Ampat, diawali dari laporan pemantau. Kemudian, ditindaklanjuti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku Papua.Samsir Ali dari Maluku Utara menyampaikan, masyarakat lokal sendiri banyak belum tahu pemantau independen. Para pihak yang mereka kenal adalah polisi dan petugas kehutanan. Akibatnya, kendala mencuat ketika ada masalah dengan perusahaan di lapangan.Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan itu, antara lain Bruno Cammaert Forestry Officer FAO-EU FLEGT Programme untuk Asia dan Pasifik, Muhammad Nur sebagai Kepala BPPLHK wilayah Jabalnusra. Lalu, Hendy Saputra sebagai Direktur Utama TRIC, Muhammad Kosar sebagai dinamisator nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), dan Muhammad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Selama ini, masyarakat adat atau lokal di sekitar hutan bahkan dalam hutan kerap beradu kepentingan dengan pembalak, baik perorangan maupun oleh korporasi.Keberadaan masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga kelestarian hutan adalah niscaya karena hutan ruang hidup mereka.“Di hulu, masyarakat adat atau lokal adalah pihak terdampak langsung dari praktik pembalakan dan perdagangan kayu ilegal, berupa bencana alam, hilangnya sumber penghidupan, konflik dan pelanggaran HAM,” kata Agus Budi Purwanto dari Program Officer PPLH Mangkubumi.Sedang di hilir, katanya, berupa pencemaran lingkungan, penindasan buruh, ketidakadilan gender, sampai monopoli sumber bahan baku.Dengan begitu, pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam pemantauan bisa ikut memastikan label legal dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Indonesia sudah terapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan disepakati sebagai mekanisme dalam memastikan produk kayu beredar dan diperdagangkan memiliki status legal, baik kepentingan dalam negeri maupun ekspor. Tidak biasaBruno Cammaert mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara formal mengatur pemantau independen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SVLK. Sesungguhnya, hal ini tidak biasa bahkan di seluruh dunia, ada sebuah negara yang memasukkan pemantau independen.Bagi Bruno, katanya, ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola kehutanan dan memberantas pembalakan liar.“Pemantauan independen memberikan kesempatan yang penting bagi lembaga sipil, komunitas yang bergantung kepada hutan untuk melaporkan kegiatan hutan yang ilegal, dan memastikan kredibilitas SVLK,” kata Bruno, memberikan sambutan melalui teleconference.Keterlibatan masyarakat adat dalam pemantauan itu tidak hanya jadi informan, juga memonitor, investigasi, dan membuat laporan. Ia mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memberantas aktivitas ilegal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Muhammad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi mengatakan, Jawa Timur strategis sebagai muara kayu.Data menunjukkan, ekspor kayu dari Indonesia, pengapalan terbanyak dari Surabaya. Kondisi ini, karena beberapa daerah tak bisa langsung mengekspor dan harus melalui pelabuhan di Jatim.“Tantangan besar kami, memastikan kayu dipanen, diolah, dipasarkan telah memenuhi aspek legalitas dan kelestarian hutan.”Selama pemantauan di Jatim dan beberapa provinsi, katanya, masih menemukan berbagai pelanggaran. Meskipun begitu, katanya, sistem pemantauan tak berdiri sendiri, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga sertifikasi, kepolisian, serta masyarakat adat/ lokal.Dia bilang, masyarakat adat/lokal langsung terkena dampak atas tata kelola hutan. Kalau tata kelola buruk, di hulu akan terjadi bencana. “Ada pelanggran HAM, penggusuran ruang-ruang kelola rakyat atau masyarakat adat. Yang di hilir, di Surabaya, perusahaan mencemari lingkungan, sungai, hak buruh tidak diwujudkan.”Yoga Prayoga dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PHPL) KLHK mengatakan, sejak 2013 sampai kini telah memfasilitasi sekurang-kurangnya 23.812 UMKM dapatkan SVLK baik manajemen atau perorangan.Selain itu, penerimaan SVLK di dunia salah satu karena keterlibatan pemantau independen. Indonesia, jadi contoh negara lain bagaimana memberantas pembalakan liar dengan melibatkan pemantau independen.Pemerintah, katanya, mengatur pemantau independen wajib bebas konflik kepentingan, antara lain dengan pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak.Untuk itu, dia meminta pemantau independen berperan sebagai mata bagi para pihak terkait implementasi SVLK dengan tujuan agar sistem itu tetap terjaga.SVLK merupakan sistem pelacakan legalitas kayu disusun oleh berbagai pihak dengan tujuan memastikan produk kayu di Indonesia berstatus legal. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Dengan begitu, katanya, pasar di luar negeri tak ragu akan legalitas kayu asal Indonesia. Unit manajemen hutan pun tidak khawatir akan keabsahan hasil kayu. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku.Data KLHK menyebut, kayu disebut legal kalau kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengelohan, dan perdagangan atau pemindahtangan dapat dibuktikan sesuai aturan berlaku. Tantangan Hendy Saputra, dari lembaga verifikasi legalitas kayu PT TRIC menerangkan, SVLK ada tiga subsistem harus diperhatikan, yaitu, penilaian pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), verifikasi legalitas kayu (LK), dan deklarasi kesesuaian pemasok (DKP).Kalau tahapan satu dan dua melalui proses audit verifikasi pihak ketiga, katanya, yang terakhir hanya deklarasi tanpa penilaian.Auditor melakukan tiga hal di lapangan, yakni, memeriksa dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.Dia contohkan, untuk pabrik kayu yang ingin mendapatkan SLVK, dokumen harus diperiksa adalah legalitas usaha, bahan baku dan produksi, pemasaran, dan ketenagakerjaan dan K3.Saat pemeriksaan, auditor kadang menemukan antara data yang ditulis dengan yang disampaikan, dan bukti di lapangan tidak konsisten. Kondisi ini, katanya, jadi tanda awal auditor memeriksa lebih cermat kemungkinan pelanggaran.“Kalau memenuhi standar, terbit sertifikat PHPL dan legalitas kayu. Lalu membuat declare bahwa PT A telah memenuhi standar.”Lembaga verifikasi akan mempertaruhkan reputasi pada hasil audit dengan fakta di lapangan. Dia juga akan memeriksa semua keluhan terkait hasil kerja dan menganggap sebagai masukan.“Kalau lembaga verifikasi kerja benar, tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang tidak benar, misal, mengeluarkan SVLK untuk perusahaan yang illegal logging, maka yang dicari pertama adalah auditor.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Hendy mengatakan, beberapa tantangan auditor. Setiap usai penilaian lembaga verifikasi selalu publikasi hasil audit, antara lain ke KLHK, dinas terkait, juga sesama lembaga pemantau. Miris, laporan hasil audit ini jarang mendapat respon. Bahkan, sekadar balasan bahwa laporan telah sampai. Akhirnya, pengiriman hasil audit seperti hanya memenuhi prosedur.Selain itu, katanya, kerap ditemukan data kadaluarsa. Juga data manipulatif yang dibuat perusahaan untuk menutupi sejumlah kekurangan. Manipulasi data itu akan berakhir seperti pameo kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan lain.“Tidak ada organisasi yang akan diaudit tidak siap-siap. Auditor bertugas memastikan, memeriksa data sesuai dengan temuan di lapangan. Data manipulatif akan terbaca lewat crosscheck triangulasi antara observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.”Kendala lain cukup krusial adalah luas obyek sertifikasi yang harus diperiksa lembaga verifikasi tak imbang dan sebaran tak merata. Kondisi ini, katanya, berpotensi pemeriksaan tak cermat atau mengejar target.“Obyek sertifikasi itu untuk Aceh sampai Papua. Lembaga verifikasi ada di mana saja? Mayoritas di Bogor dan Jakarta. Jogja baru dua. Kalimantan Tengah satu, Kalimantan Timur satu, Sumatera Selatan satu.” Dia pun berterima kasih kalau pemantau independen bisa optimal di daerah masing-masing. “Kalau ada kejadian janggal segera laporkan.”Menurut Hendy, SVLK tidak bisa jadi satu-satunya alat dalam menjaga tata kelola hutan. Ada banyak pihak bertanggungjwab mengawal kebijakan hutan lestari.Informasi dari PPLH Mangkubumi, nilai ekspor kayu Indonesia meningkat dengan ada SVLK. Sejak SVLK berlaku, ekspor kayu melonjak tajam. Kalau 2013, nilai ekspor kayu Indonesia mencapai US$6 miliar, pada 2016 naik jadi US$9,26 miliar. Tahun lalu naik jadi US$11,62 miliar.SVLK, tidak terbukti membuat performa ekspor produk kayu Indonesia menurun, bahkan meningkat tajam. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Catatan lain, selama satu dekade SVLK berjalan, masih ditemukan praktik pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Satu bulan lalu, Balai Gakkum Jabalnusra KLHK menangkap 175 meter kubik kayu merbau dan meranti ilegal dari Maluku.Tahun lalu, KLHK juga menangkap 384 kontainer kayu merbau ilegal dari Papua di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 57 kontainer di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar. Kerja pemantau independen sebenarnya diatur dalam peraturan Menteri KLHK Nomor 30/2016, Perdirjen Nomor 14 junto 15. Di dalamnya diatur peran, fungsi, hak dan kewajiban pemantau independen.“Yang masih jadi tantangan adalah aspek keamanan dan keselamatan kita sebagai pemantau independen. Meski dalam UU Lingkungan Hidup sudah mengatur bagaimana seseorang yang melaporkan kejahatan lingkungan tidak bisa dipidanakan,” kata Muhammad Kosar, dinamisator JPIK.JPIK ada di 27 provinsi, dengan 24 focal point. Jaringan pemantau lain, ada Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), Eyes on The Forest di Riau.Kosar bilang, JPIK sudah melatih lebih 500 orang untuk meningkatkan kemampuan pemantauan. Hampir seluruh provinsi sudah terpantau, kecuali NTB masih kurang. Ada 107 perusahaan atau pemilik izin dipantau dalam waktu 2011 sampai awal 2020.Rinciannya, 46 konsesi dan 22 industri. Pantauan ini, katanya, masih sangat kecil dibanding jumlah pemilik izin yang sudah sertifikasi. “Hampir 500 HPH dan HTI sudah tersertifikasi, dan 3.000 lebih industri sudah terverifikasi. Kalau kita hitung di bawah 3% yang kita pantau. “Kondisi ini, katanya, jadi tantangan bagi pemantau independen dalam meningkatkan pemantauan.“LSM di luar negeri juga bertanya mengapa jumlahnya sedikit. Ini terus dibahas, termasuk kemungkinan ada pendanaan untuk pemantau independen agar pemantauan bisa berlanjut.” | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-021-20.json | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan | Sejak 2015, anggota JPIK menyepakati untuk memperluas isu kerja JPIK dengan mencanangkan semangat beyond SVLK, dengan mendorong berbagai pihak untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan di luar skema sertifikasi. Misal, dari hasil pemantauan ada kasus deforestasi.Di lapangan, JPIK juga masih menemukan ada perusahaan yang belum punya SVLK tetap menjual kayu.“Kecenderungan sekarang kayu-kayu dari hutan konservasi atau hutan lindung masuk ke rantai suplai SVLK. Ini marak, dari suaka margastawa. Salah satu dari Rimbang Baling Riau.”Muhammad Nur dari Balai Gakkum Jabalnusra membenarkan, ada kecenderungan penanganan peredaran kayu tak sesuai prosedur. “Ini mengindikasikan ada pelanggaran hukum.”Dia contohkan, banyak kegiatan perusahaan kayu punya izin, namun saat pengangkutan kayu harus dikawal oknum aparat.“Tindakan dari Gakkum itu 90% laporan masyarakat. Ada yang sudah mengadu ke mana-mana. Saya bilang kalau pengaduan ini tidak dituntaskan, ke mana lagi masyarakat akan mengadu. Sampai hari ini, sudah 25 kasus kita tutaskan sampai masuk ke pengadilan. Yang dominan illegal logging.” [SEP] | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-016-01.json | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | [CLS] Pengadilan Negeri Pontianak memvonis dua tahun penjara bagi 11 warga Tiongkok karena melakukan penambangan ilegal di Boyon Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2014). Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 bulan penjara. Tidak terima atas putusan ini, melalui pengacaranya, mereka menyatakan banding.Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Torowa Daeli, selain menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 warga Tiongkok tersebut, memberikan denda pula masing-masing Rp1 miliar. Sebelumnya, JPU menuntut kurungan 10 bulan dan denda Rp1 miliar.Ke-11 tenaga kerja asing ini dijerat pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU No 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; serta UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.“Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Boyan Tanjung, sehingga semua unsur dakwaan JPU terpenuhi, dan telah terbukti melakukan tindak pidana,” kata Torowa Daeli. Hakim juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dalam persidangan tersebut.Menurut Torowa, para terdakwa secara hukum terbukti melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, dan telah merusak lingkungan. Perbuatan para terdakwa, merugikan kekayaan alam negara yang tidak bisa diperbaharui.“Jika denda tidak bisa dibayarkan, maka hukuman para terdakwa akan ditambah masing-masing empat bulan,” jelasnya. Hakim juga memerintahkan dua unit eksavator yang dijadikan alat bukti disita negara.Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim PN Pontianak juga memerintahkan pada JPU agar berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kalbar untuk mengusut tuntas kasus itu. Terutama Mr Lee, pemilik PT. Cosmos Inti Persada, yang mempekerjakan sebelas WNA tersebut. Mr Lee sendiri buron, dan menjadi DPO Interpol. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2014-016-01.json | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Abdul Samad, Jaksa Penuntut Umum, menyatakan, menerima putusan hakim tersebut. Dia mengatakan wajar, jika penasehat hukum para terdakwa mengajukan banding dan itu merupakan hak terdakwa yang diatur dalam perundangan-undangan. “Terkait proses terhadap Mr Lee, kami akan teruskan kepada penyidik Polri,” ungkapnya.Bukan pertambanganPenasehat hukum 11 terdakwa, Widi Syailendra, menyatakan hakim salah tafsir dengan fakta-fakta di persidangan. Karena, dia berani menyatakan sejak awal, kliennya bisa bebas, karena jeratan hukum lemah.“Sejak awal yakin klien bebas. Maka setelah diputus dua tahun, secara tegas kami menolak putusan hakim, dan langsung daftar banding,” kata Widi, usai persidangan. Dia mengatakan, hakim banyak salah tafsir terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan.Diantaranya, para tenaga kerja dinyatakan tidak membawa izin sewaktu kerja di lapangan. Padahal, menurut Widi, hal itu sangat wajar karena sebelas warga asing tersebut hanya tenaga lapangan. Ketika diminta untuk menunjukkan izin kerja, baru mereka sertakan.Hal lainnya, terkait peralihan saham. Hakim menyatakan tidak sah, karena tidak diberitahukan kepada bupati, selaku pemberi izin. Namun, peralihan saham, bukan peralihan Perusahaan. Ketika jaksa menghadirkan saksi dari BKPM, saksi tersebut juga menyatakan hal itu sesuai peraturan. “Badan hukum yang bermasalah, yang bertanggung jawab direksinya. Bukan pekerja,” tambahnya.Widi mengatakan, 11 warga ini hanya pekerja biasa. “Penahanan mereka disini, bukan hanya menahan 11 warga tetapi 11 keluarga yang tidak dinafkahi,” tambahnya. “Para pekerja asing tersebut tidak melakukan kegiatan penambangan. Mereka, baru mengambil sampel untuk diteliti kandungan tanahnya.” | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2014-016-01.json | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Dalam persidangan ini, Widi didampingi Jimmy Dohar Pandapotan Sihombing, Herman Santoso, serta penerjemah Daruma Daishi. Sidang kasus itu, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Torowa Daeli, dengan hakim anggota Sugeng Warmanto, dan Syofia Marlianti Tambunan. Sebelumnya, penasihat hukum 11 warga Tiongkok ini minta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasi proses sidang kliennya di Pengadilan Negeri Pontianak.Areal lindungSebagai penjelasan, warga Tiongkok tersebut ditangkap Polda Kalbar yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar pada pertengahan Desember 2013. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengatakan mereka melakukan penambangan liar dengan menebang hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Dusun Kalang, Desa Naga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita hasil galian berupa logam, emas, dan sejumlah peralatan untuk menggali. Menurut Mukson, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan perizinan yang dimiliki termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.Dalam operasi itu tim juga menemukan pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter berada di kawasan hutan produksi terbatas dan 9.195 meter di kawasan hutan lindung. Sejumlah tenaga kerja lokal juga dipekerjakan sebagai tukang masak dan membangun kamp di wilayah itu. Mukson menduga, aktivitas perusahaan tambang telah dilakukan sejak setahun. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2014-016-01.json | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara | Kepada media WWF Indonesia Program Kalimantan Barat, Albertus Tjiu, mengatakan perusahaan tambang yang hendak membuka kawasan hutan lindung harus memiliki izin yang disebut pinjam pakai kawasan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. “Dalam aturan itu dijelaskan, pinjam pakai kawasan hutan tidak boleh mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan ini harus diajukan pada Kementerian Kehutanan sebagai institusi yang mengatur kawasan hutan lindung,” ungkapnya.Jika hutan lindung dibuka tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan, ini berarti ilegal. Albert menekankan pentingnya keberadaan hutan lindung agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap terjaga. Secara lebih luas, kerusakan hutan lindung bisa menyebabkan bencana.Sidang kasus ini mendapat kawalan dari Masyarakat Bala Adat Dayak. Awalnya mereka melakukan unjuk rasa kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar, yang hanya menuntut warga Tiongkok itu 10 bulan penjara. Ketua Bala Adat Dayak Didi, mengatakan, harusnya mereka dituntut hukuman maksimal. “Mereka telah melakukan penambangan dan perambahan hutan lindung di Kapuas Hulu. Harus dijerat tiga undang-undang yakni UU No 4/2009, UU No 18/ 2013, serta UU No 32/2009,” ujarnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2023-013-15.json | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | [CLS] Menjaga fungsi pelabuhan tetap berjalan bukan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pelabuhan akan selalu menjadi pusat aktivitas ekonomi di pesisir yang selalu melibatkan banyak pihak di dalamnya.Tidak hanya kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di pelabuhan, ada juga kegiatan lain yang bisa berlangsung terus menerus di kawasan tersebut. Misalnya saja, kegiatan olah raga atau pariwisata bahari yang saat ini sedang ada di puncak popularitas.Aktivitas yang beragam itu, menjadi tantangan yang harus bisa diantisipasi oleh pengelola pelabuhan di seluruh Indonesia. Untuk itu, diperlukan konsep pelabuhan hijau atau green port agar bisa menjaga pelabuhan tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan.Pelabuhan hijau sendiri adalah pelabuhan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan tegas dan ketat dalam operasionalnya dan menjadi bagian dari komitmen semua pelabuhan di seluruh dunia untuk berkontribusi mengurangi emisi karbon.Negara di dunia yang sudah lebih dulu menerapkan prinsip green port adalah Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Sementara, Indonesia masih berjuang untuk bisa menerapkan prinsip tersebut di seluruh pelabuhan.Pelabuhan yang sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan berarti sudah melakukan penanganan dan antisipasi pencemaran pantai, terutama yang diakibatkan kegiatan bongkar muat kapal. Kemudian, menjaga keberadaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi konservasi secara penuh di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.baca : Peran Baru Pelabuhan Laut Indonesia untuk Menurunkan Emisi Karbondioksida Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kalau peran pelabuhan sangat penting bagi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Pelabuhan dibutuhkan untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-15.json | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Melalui berbagai pertimbangan dan untuk menjaga potensi ekonomi yang besar tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengerucutkan jumlah pelabuhan yang ada saat ini dengan konsep pelabuhan pintar atau smart port dan green port.“Biar lebih efisien dan menghindari korupsi,” tegas dia belum lama ini di Jakarta.Pengembangan green and smart port menyusul pengembangan digitalisasi yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Pemerintah. Tujuannya, agar semua kegiatan menjadi lebih efisien, meningkatkan penerimaan negara, dan menghindari atau mengurangi korupsi.Pembangunan green and smart port diharapkan sudah bisa selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Tahun ini, diharapkan total 149 pelabuhan bisa menerapkan sistem digital, dengan 14 pelabuhan di antaranya sudah berhasil menerapkan digitalisasi.Total saat ini terdapat 112 pelabuhan yang pengelolaannya ada di bawah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan 37 pelabuhan dikelola berbagai institusi lain. Diharapkan, pada 2023 ini pelabuhan yang menerapkan sistem digital bisa bertambah, dan ada pelabuhan yang berhasil menerapkan prinsip ramah lingkungan.Dengan menerapkan green and smart port, diharapkan pelabuhan bisa terus meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing di dunia internasional. Namun, untuk bisa mencapai itu diperlukan regulasi dan peta jalan (roadmap) agar pembangunan bisa menjadi green and smart port.baca juga : KKP Kembangkan Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan dan Perubahan Iklim Peta JalanSelain untuk keperluan percepatan pembangunan pelabuhan, regulasi dan peta jalan diperlukan karena green port akan menerapkan green shipping dengan menyesuaikan pada perkembangan teknologi terkini. Diharapkan, semua proses tersebut sudah bisa selesai pada 2030 mendatang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-15.json | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Penetapan target dan tujuan pengembangan pelabuhan di Indonesia, tidak lepas dari kegiatan penilaian pada semua pelabuhan oleh Pemerintah yang dipimpin Kemenko Marves. Kegiatan tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti yang bertugas menjadi Pengarah Pokja Asesmen Green Port mengatakan bahwa penilaian dilaksanakan untuk mempersiapkan pelabuhan Indonesia berdaya saing tinggi di dunia internasional dan menerapkan prinsip keberlanjutan.Dia menerangkan, penetapan kriteria green and smart port merujuk pada panduan Internasional yaitu Green Port Award System (GPAS) dari APEC Port Services Network (APSN). Panduan tersebut mendampingi panduan lain, yaitu standar internasional dan nasional di bidang lingkungan hidup dan perhubungan.Adapun, kegiatan penilaian diikuti 10 pelabuhan, yang terdiri dari tujuh pelabuhan di bawah Pelindo dan tiga pelabuhan khusus. Dari 10 pelabuhan tersebut, sebanyak enam pelabuhan dinyatakan memiliki nilai di atas 75 persen.“Itu berdasarkan manajemen pengelolaan seperti limbah, energi, dan pengendalian perubahan iklim,” sebut dia.perlu dibaca : Menangani Sampah Laut dari Pelabuhan Kesepuluh pelabuhan yang ikut dalam penilaian, adalah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik, Jawa Timur; PT Krakatau Bandar Samudera – Terminal Umum Krakatau Bandar Samudera, Banten; dan Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Kalimantan Timur.Kemudian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, Bali; PT Pelindo Terminal Petikemas – Terminal Petikemas Semarang, Jawa Tengah; PT Terminal Teluk Lamong (TTL), Jawa Timur; dan PT IPC Terminal Petikemas – Tanjung Priok, DKI Jakarta. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-15.json | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? | Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 – Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur; PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten – Pelabuhan Ciwandan, Banten; dan PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Regional 2 Pontianak Terminal Kijing, Kalimantan Barat.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kalau peran dari green and smart port adalah untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata bahari.Pelaksanaan program tersebut fokus pada empat aspek utama, yaitu pengelolaan limbah, pengendalian perubahan iklim seperti mendukung rehabilitasi mangrove, manajemen energi terbarukan, dan digitalisasi layanan pelabuhan.“Pelabuhan tidak hanya punya fungsi ekonomi, tapi juga lingkungan,” tegas dia.Dia menyebut kalau pembangunan green port harus menjadi kepentingan bersama dan memerlukan komitmen yang kuat. Dengan konsep tersebut, dampak negatif lingkungan yang selalu terjadi di pelabuhan, bisa diatasi dengan menggunakan alat khusus untuk menyerap emisi secara langsung.“Kita sudah mengembangkan banyak pelabuhan dan mengantarkan isu lingkungan ini untuk fungsi-fungsi yang baik,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-001-04.json | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | [CLS] Kazzaini Ks, tokoh masyarakat Pulau Mendol, dapat kabar kalau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan keputusan pencabutan hak guna usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Pulau Penyalai atau Pulau Mendol, Riau, Februari lalu.Seakan tak percaya, dia meneruskan pesan itu ke banyak pihak. Dari Walhi Riau— yang selama ini mendampingi masyarakat—sampai Bupati Pelalawan.Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau bilang, sudah mendengar kabar bahwa HGU TUM bakal dicabut ketika intens komunikasi dengan rekan-rekan Eksekutif Nasional Walhi termasuk Kementerian ATR/BPN dan Kantor Staf Presiden. Hanya, dia belum siap menyampaikan ke masyarakat Mendol karena masih sebatas selentingan informasi.Kazzaini mengkonfirmasi kabar itu ke Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni. Putra kelahiran Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, itu tak membantah sembari menitipkan salam ke masyarakat Pulau Mendol dan tokoh masyarakat Riau.“Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa,” kata Kazzaini, dalam diskusi yang ditaja Walhi Riau, beberapa waktu lalu.Malam itu, Kazzaini, tak dapat tidur, karena harus membalas satu per satu pesan yang masuk ke WhatsApp.Masyarakat Mendol terutama kolega dekat masih belum sepenuhnya percaya dengan informasi ini. Meski begitu, katanya, sebagian yang mendapat kabar langsung sujud syukur bahkan menangis.“Karena ini menyangkut masa depan kampung halaman.”Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN menandatangani pencabutan HGU TUM seluas 6.055,77 hektar pada 24 Januari 2023. Keputusan itu menetapkan, sertifikat nomor 00146 dan 00147 di Kelurahan Teluk Dalam, Desa Teluk, Desa Teluk Bakau dan Desa Teluk Beringin, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, itu jadi tanah terlantar. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-001-04.json | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | “Ini kado dari Jakarta untuk masyarakat Riau,” kata Raja Juli Antoni di Instagramnya. Wamen ATR/BPN, ini kerap menyebut pencabutan maupun pemblokiran HGU adalah sebuah oleh-oleh buat masyarakat. Baca juga: Hutan dan Gambut Pulau Mendol Terancam Perusahaan Sawit, Warga pun Resah Kazzaini, merasa surat keputusan pencabutan HGU TUM sangat istimewa. Selain mencabut, menteri juga memerintahkan TUM sebagai pemegang bekas HGU, mengosongkan segala benda yang ada di atas tanah dalam waktu 30 hari. Biaya ditanggung sendiri. Kalau tidak, ia akan jadi aset yang diabaikan dan TUM tidak memilik hak lagi atas benda-benda itu.Masyarakat Mendol menolak kehadiran TUM sejak 2018, atau ketika dapat informasi pemberian HGU di kampung mereka pada perusahaan yang mengklaim sebagai pengusaha lokal.Kazzaini sempat pesimis izin akan dicabut. Dia kurang percaya, Kementerian ATR/BPN akan berpihak pada masyarakat. Masalahnya, dia belum pernah mendengar pencabutan HGU perusahaan, terutama di Riau.Sisi lain, perjuangan masyarakat juga dituduh ditunggangi tokoh masyarakat Riau. Masyarakat ditakut-takuti dengan kalimat perumpamaan. “Jangan sampai lepas dari mulut buaya masuk ke mulut haarimau.” Artinya, meski hak kelola yang diberikan ke TUM dicabut justru dialihkan pada perusahaan atau pemodal lain.Kazzaini tak hiraukan itu. Dia yakin dengan kesungguhan masyarakat menolak TUM, semata demi menyelamatkan masa depan anak dan cucu.Dia mengenang ketika memutuskan berangkat ke Jakarta menemui Menteri ATR/BPN. Semula hendak naik pesawat, akhirnya disepakati menempuh jalur darat menggunakan kendaraan roda empat karena pertimbangan biaya.Momen persiapan hingga perjalanan dua hari dua malam itu masih melekat dalam benak Kazzaini. Masyarakat Mendol membekali rombongan dengan rendang sampai goreng teri.Mereka juga bawa sagu dan penanak nasi elektrik. Selama perjalanan, hanya satu kali mereka belanja. Beli kerupuk dan mentimun di Palembang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2023-001-04.json | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Sampai tragedi di Tol Ciruas, Serang Banten, mereka alami kecelakaan hingga merenggut nyawa Said Abu Supian, lima hari usai kejadian pada September 2022. Said pemuda yang gigih menolak investasi perkebunan monokultur di tanah leluhurnya yang kaya raya akan ragam tanaman.“Kalau ada pihak-pihak bilang perjuangan masyarakat ditunggangi, itu tuduhan sangat menyakitkan bagi orang Penyalai. Yang mau jadi harimau itu masyarakat Penyalai. Harimau yang peduli lingkungan. Harimau yang betul-betul menjaga habitatnya. Bukan harimau lain,” katanya.Kazzaini juga sempat khawatir Menteri ATR/BPN tak akan cabut HGU TUM karena ada UU Cipta Kerja yang pro investasi. Kecemasan itu bertambah setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja, penghujung tahun lalu.Perusahaan juga memprovokasi masyarakat kalau HGU dicabut, areal itu akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Memang benar, Bupati Pelalawan Zukri, sempat menerbitkan izin prinsip buat investor dari Singapura untuk pengembangan energi terbarukan tetapi mencabut kembali.Sebenarnya kemenangan kecil telah diperoleh masyarakat Mendol, jauh sebelum pencabutan HGU. M Harris, mantan Bupati Pelalawan mencabut izin usaha perkebunan budi daya TUM, 13 April 2020.Setelah menyaksikan keberpihakan Pemerintah Pelalawan, masyarakat Mendol bepikir perjuangan mereka ‘mengusir’ TUM telah berakhir. Ternyata, setahun berselang, perusahaan menampakkan diri dengan mengerahkan alat berat.Seolah masih memiliki izin, perusahaan membuka lahan dengan menebangi pohon, membuat kanal serta membangun tempat tinggal sementara buat pekerja.Masyarakat Mendol kembali bergejolak. Protes lewat unjuk rasa ke Pemerintah Pelalawan hingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Lobi sana sini. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2023-001-04.json | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Alasan keras masyarakat menolak investasi perkebunan monokultur itu karena khawatir, kebun sawit skala besar akan menggusur mata pencarian utama masyarakat Mendol yang sudah turun temurun Bertani dan berkebun. Masyarakat hidup dari kelapa, sagu dan karet maupun perkebunan tradisional lain dengan kearifan lokal.Bupati Pelalawan Zukri, pun memerintahkan TUM menghentikan seluruh kegiatan pada areal bekas izin itu. Peringatan ini tertuang dalam surat keputusan Nomor: 500/DPMPTSP/2022 tertanggal 11 Juli 2022. Ia tindak lanjut dari pencabutan IUP oleh bupati sebelumnya.TUM melawan. Direktur Utama Andy Nofendri, menggugat dua keputusan Bupati Pelalawan.Sengketa keputusan pejabat pemerintah itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru pada 25 Oktober 2022. Dia beralasan, tidak pernah mendapat surat pemberitahuan pencabutan izin. Surat itu baru diterima saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Pelalawan 8 Agustus 2022.Kanwil BPN Riau sebenarnya sudah bertindak. Syafrina, Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan, saat wawancara dengan Mongabay, Oktober tahun lalu, menyebut, sudah tiga kali memperingati TUM karena menelantarkan konsesinya. Perusahaan berdalih terkendala COVID-19. Kanwil BPN Riau tetap merekomendasikan areal HGU menjadi tanah terlantar.“Setelah ditetapkan sebagai tanah telantar, Kepala Kantor Pertanahan Pelalawan punya kewajiban mengumumkan di surat kabar, selama satu bulan. Atau memasang papan pengumuman dibekas lokasi TUM,” kata Syafrina, lewat aplikasi perpesanan, Februari 2023.Selanjutnya, kata Syafrina, akan ada SK menteri mengenai pendayagunaan tanah telantar untuk kepentingan negara dan masyarakat. Antara lain, melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah atau cadangan negara lain.“Jika di dalam lokasi terdapat penggarapan masyarakat, akan dilakukan upaya pendataan para penggarap.” Tantangan lain | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-001-04.json | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol | Kazzaini menyadari, pasca pencabutan HGU masih ada pekerjaan yang menanti masyarakat Mendol. Meski sudah menang melawan TUM, tetap ada kecemasan lain di masyarakat. Antara lain, gambut Pulau Penyalai hasil endapan Sungai Kampar rentan abrasi.Penambangan pasir dari provinsi tetangga—Pulau Mendol berbatasan dengan Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau—makin mendekati pulau terluar Riau yang dipisah oleh selat kecil itu.Masalah lain, katanya, krisis air bersih. Masyarakat Mendol berharap, air hujan bisa ditampung untuk konsumsi rumah tangga. Saat ini, mereka mau tak mau harus merogoh kocek untuk beli air galon yang diperoleh dari provinsi tetangga.Sembari menanti kebijakan pemerintah mengatasi masalah mendasar masyarakat Mendol ini, Kazzaini berharap Kementerian ATR/BPN meredistribusikan bekas HGU TUM kepada masyarakat melalui kebijakan reforma agraria.“Yang penting tanah itu diberdayakan buat masyarakat. Tidak merusak lingkungan dan betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Pada prinsipmya, harus kita kawal agar alam dan Mendol terjaga.”Umi Ma’rufah, Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Riau, bilang pencabutan HGU TUM merupakan kemenangan kecil yang perlu dirayakan tetapi tetap perlu dikawal.Mayoritas daratan Pulau Mendol, katanya, lahan gambut fungsi lindung, tidak bisa ada perusahaan industri ekstraktif yang bakal mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat Mendol, katanya, petani tradisional yang menggarap lahan dengan kearifan lokal. ****** [SEP] | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2017-058-12.json | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | [CLS] April lalu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, alami longsor. Risiko longsor susulan, dan banjir bandang berpotensi terjadi lebih parah di wilayah-wilayah rawan longsor sekitar.Dwikorita Karnawati, Rektor Universitas Gadjah Mada mengatakan, biasa kalau sudah terjadi banyak longsor, selang beberapa saat disusul banjir bandang dan skala kematian bisa berlipat. Jatuh korban lebih banyak bisa dicegah.“Longsor masih akan terjadi, bisa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Ponorogo, Nganjuk, Jawa Barat dan Jawa Tengah, bisa di luar Jawa dan skala bisa lebih besar,” katanya, baru-baru ini.Dari penelitian mereka, jika banyak longsor, selang beberapa saat disusul banjir bandang. “Itu bisa dicegah, salah satu upaya menggalakkan masif peringatan dini, terutama kepada warga di lokasi rawan longsor,” katanya.Badan Geologi, katanya, sudah memetakan lokasi rawan longsor, mereka harus lebih siaga, mengedukasi masyarakat, mengenali tanda-tanda gejala awal terjadi longsor, termasuk upaya pencegahan.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), wajib mengecek zona merah, dan warga rawan longsor. Saat hujan, warga jangan ada di lokasi, wajib evakuasi.“Jangan di lokasi saat hujan, mengalah dengan alam, ketika musim hujan saatnya menata kembali tata lahan, termasuk masyarakat,” ucap Dwikorita.Dia bilang, andai zona itu ada jalan raya, pemda harus menutup akses sementara saat hujan, agar tak terjadi kecelakaan. “Khusus di Nganjuk dan Ponorogo, daerah longsor di lereng gunung, bisa dikatakan sudah kronis , batuan rupuh dan lereng curam.”Dari citra satelit atau foto udara terlihat lereng tebing curam dan batuan rapuh, atau tertutup tanah labil. Titik longsor, katanya, ada di zona patahan, hingga tinggal tunggu proses pemicu, salah satu air hujan. Kondisi ini lebih berbahaya jika longsor diikuti banjir bandang. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-058-12.json | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Bencana ini, katanya, sangat berbahaya karena mengandung endapan longsor berupa bebatuan dan pepohonan yang dapat menghancurkan pemukiman warga.Melihat beberapa peristiwa banjir bandang di Indonesia, dia mengidentifikasi beberapa gejala awal banjir bandang, seperti ketinggian air sungai bertambah, perubahan kondisi air lebih keruh dengan membawa muatan pasir dan kerikil.Menurut penuturan korban bencana sebelumnya, saat berada di mulut sungai mereka melihat tiba-tiba air keruh, tak lama muncul luapan dahsyat. “Tanda-tanda ini harus diwaspadai bersama. Semoga peristiwa seperti ini tak terjadi lagi.” Dwikorita memimpin tim mitigasi bencana longsor UGM di Banaran, Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, terjun ke lokasi bencana yang merenggut korban 28 orang. Mereka mencari fakta lapangan sekaligus mengetahui penyebab utama longsor.Tim dari beberapa bidang ilmu ini menganalisis dan memitigasi kemungkinan longsor susulan baik di lokasi atau wilayah lain di Ponorogo. Juga membantu pemetaan relokasi bagi warga terdampak bencana pakai drone.Berdasarkan pengamatan, kata Dwikorita, karakteristik lereng di lokasi bencana dengan bentuk lurusan memotong memang menunjukkan gejala rawan longsor. Hanya tinggal menunggu proses pemicu.Air hujan, katanya, salah satu pemicu longsor. Dia menekankan, longsor belum tentu langsung setelah hujan turun karena perlu proses bagi air hujan meresap ke dalam tanah.Dia mengingatkan, warga di daerah rawan dapat mengurangi risiko longsor dengan tak langsung kembali ke daerah rawan setelah hujan.“Tak selalu begitu hujan terus langsung runtuh karena bisa saja longsor baru beberapa jam sesudahnya. Selesai hujan jangan langsung ramai-ramai kembali,” katanya.Dari fenomena itu, katanya, penting kewaspadaan terhadap lereng-lereng rawan, termasuk di lokasi longsor lalu. Sebab, longsor yang berhenti di lahan miring masih mungkin lanjut. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-058-12.json | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | “Siapa pun jangan sampai berada di lokasi habis longsor, kecuali orang ahli yang sudah dilengkapi perlengkapan menyelamatkan diri.”Bagus Bestari Kamarullah, tim mitigasi bencana UGM mengatakan, ketidaktahuan risiko pasca longsor seringkali memicu korban jatuh lebih besar. Bencana susulan seringkali berisiko menelan korban lebih daripada bencana pertama.“Saat bencana pertama, masyarakat ingin menolong atau mencari keluarga. Berkumpul tanpa mengetahui barangkali ada risiko cukup besar,” katanya.Untuk itu, penting pemahaman risiko bencana dan kewaspadaan dari berbagai pihak terkait, baik masyarakat sekitar maupun relawan atau petugas yang terlibat proses evakuasi.Berdasarkan pengamatan lapangan, katannya, kemiringan lereng di Ponorogo lebih 40 derajat. Secara ilmiah, jika curam akan bergerak ke bawah, ada kelurusan punggung bukit dan sungai, kekuatan daya tahan mengikat akar partikel melemah. Faktornya, batuan hasil lapukan, kurang terkonsolidasi dan lapuk.Keadaan ini, berisiko tinggi ketika ada aktivitas manusia (yang tak mendukung) dengan tanaman semusim, seperti jahe, singkong, dan palawija lain. Tanaman ini, katanya, ikut menyumbang ketidakseimbangan ekosistem lahan.Yang jadi pekerjaan bersama, katanya, memperbaiki tata guna lahan, karena masih ada potensi bencana berikutnya.Data 1980-2010, di Jawa, terjadi lebih 1.500 longsor, dengan karakter unik karena korban meninggal lebih besar dibanding luka. Bencana di Jawa, katanya, sangat spesifik, karena korban meninggal lebih besar berkaitan erat perilaku longsor.Longsor, biasa terjadi pada durasi pendek hingga masyarakat tak cukup waktu menyelamatkan diri. Sebagain besar longsor di malam hari, dini hari, dan pagi hari. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-058-12.json | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM | Sutopo Purwo Nugroho, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, ancaman longsor makin meningkat di Ponorogo. Tanah retak disertai bunyi gemuruh di Desa Dayakan, Kecamatan Badegan menyebabkan jumlah pengungsi bertambah.Awalnya, pengungsi dari Dusun Watuagung Desa Dayakan 249 orang, jadi 341 jiwa menyusul dentuman suara gemuruh sangat keras 21 kali pada 10 April lalu.Lebar tanah retak mencapai 300 meter, lebar 40 centimeter dan kedalaman tiga meter di Watuagung. Sebanyak 22 rumah rusak dari total 69 unit. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-048-09.json | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | [CLS] Dua penanganan satwa terdampar di Bali pada pekan kedua Mei 2021 ini menunjukkan ada pengambilan bagian tubuh hewan.Pertama, seekor lumba-lumba nampak sudah buntung ketika ditemukan warga pada Jumat (07/05/2021). Dari video yang disebarkan sejumlah media sosial, seperti https://www.instagram.com/p/COkahWMlMDy/?utm_source=ig_web_copy_link Karangasemterkini, mamalia ini nampak sudah mati. Terdampar di bebatuan, Pantai Ujung, Kabupaten Karangasem.Pantai Ujung adalah lokasi wisata ramai yang berhadapan dengan Taman Ujung, kawasan taman air Kerajaan Karangasem. Ekornya terlihat sudah hilang, seperti bekas terpotong.Sementara itu, pada hari yang sama, ada hiu paus yang dilaporkan terdampar di Pantai Tegal Besar, Kabupaten Klungkung.Menurut siaran pers BPSPL Denpasar, hiu paus terdampar Jumat, 7 Mei 2021 sore sekitar pukul 16.00. Hiu tersebut ditemukan oleh Made Rate. Selanjutnya kejadian dilaporkan kepada Polair. Kondisi hiu saat itu ditemukan masih hidup dan sudah berusaha dikembalikan ke pantai oleh masyarakat dan Polair.baca : Seekor Hiu Paus Terdampar di Hutan Bakau Teluk Kendari, Bagaimana Nasibnya? Dewa Gde Tri Bodhi Saputra dari tim reaksi cepat BPSPL Denpasar mengatakan informasi diterima belakangan, dan pada Sabtu pagi ia sudah mengecek hiu paus di pantai tersebut. Saat jalan kaki, ia menemukan hiu paus di dekat muara sungai dengan kondisi mati.Kondisinya terdampar mati, sudah terpotong di bagian ekor, sirip dada, dan bagian perutnya. “Seperti dibedah, isi perut hilang. Bagian insang ada yang hilang. Kejadian (pemotongan) ini tidak diketahui apakah di dalam atau sudah di pantai. Ketika ditemukan sudah begitu,” urainya dikonfirmasi Mongabay Indonesia pada Minggu (10/05/2021). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2021-048-09.json | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Ia juga tidak tahu bagaimana proses mengembalikan hiu paus ini ke laut pada Jumat itu. “Info di lapangan, pengunjung di pantai ramai-ramai mengembalikan tapi kondisinya sudah lemas. Kembali terdampar lalu bisa berenang ke dalam,” imbuh Dewa.Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso juga mengatakan proses penanganan dengan mendorong ke laut dilakukan warga. Klungkung adalah salah satu spot lokasi kasus-kasus megafauna terdampar di Bali. Terakhir adalah Paus Sperma. Menurut Yudi, terdamparnya hiu paus ini mungkin kejadian pertama di kawasan itu.Dewa menyebut lokasi terdampar kembali dalam kondisi mati dan bagian tubuh terpotong ini berbeda dengan lokasi terdampar awal. Posisinya dekat muara sungai. Ombak yang terkenal cukup tinggi di pesisir ini mendorongnya, tapi tidak sampai ke dalam laut. Ukuran hiu paus ini sekitar 3,5 meter, berjenis kelamin jantan.baca juga : Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa Tim BPSPL Denpasar tiba di lokasi pada Sabtu pukul 07.30 dan langsung melakukan penanganan hiu paus terdampar bersama Babinkamtibmas Desa Negari, Polair Polres Klungkung, , Kapolres dan Wakapolres, serta masyarakat sekitar.Setelah dilakukan identifikasi secara visual disimpulkan jenis Rhincodon typus (Hiu Paus). Tim penanganan memutuskan tidak melakukan otopsi karena bagian tubuh yang penting hilang. Hiu paus selanjutnya dikubur di pantai dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Nampak banyak warga membantu proses penarikan dan menguburnya. Seperti biasanya, warga nampak memberikan sesajen di atas tubuhnya untuk menghormati satwa laut ini sebelum dikuburkan. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-048-09.json | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Karena sudah ada bagian tubuh hiu paus hilang, BPSPL Denpasar melakukan sosialisasi terkait hiu paus sebagai salah satu spesies dilindungi. Dewa menyebut ada warga yang berpendapat bisa ambil dagingnya untuk cari minyaknya. Namun Dewa meminta warga tak melakukan karena ada risiko. Misal jika mati karena racun maka berimbas jika memakannya, atau meyakini minyaknya sebagai obat.Kawasan Pantai Tegal Besar adalah kawasan nelayan karena ada perahu nelayan dan kelompok nelayan. Warga juga memanfaatkan untuk rekreasi di pesisir dengan pasir hitam ini.Sedangkan untuk kasus lumba-lumba dengan ekor terpotong di Pantai Ujung, pihak BPSPL mendapat cukup informasi. Dewa yang menelusuri di lokasi mengatakan selain terbawa hanyut, ada juga informasi lumba-lumba dihanyutkan lagi padahal sudah mati. Tidak dikubur.perlu dibaca : Penelitian: Hiu Paus Mampu Menyembuhkan Lukanya Sendiri Kasus hiu paus terdampar sebelumnyaHiu terdampar sebelumnya adalah seekor Hiu Paus betina ditemukan mati terdampar di area wisata Pantai Candidasa, Karangasem, Bali, Minggu (6/12/2020). Ikan ini ditemukan dalam kondisi utuh sehingga masuk dalam kode 2 dalam pengelompokkan satwa laut terdampar.Sebelum dikuburkan, tim penanganan juga melakukan pengukuran kepada bangkai ikan. Hiu paus ini mempunyai panjang sekitar 5 meter dengan berat perkiraan 1 ton, jenis kelamin betina serta mempunyai panjang sirip dorsal I 34 cm dengan lebar 5,5 cm, dan sirip dorsal II dengan panjang 30 cm dan lebar 14 cm.Kasus lain adalah terdamparnya hiu paus pada Selasa (29/09/2020) di Pantai Penuktukan, Kabupaten Jembrana. Sekitar 3 jam berkendara dari Kota Denpasar. Pada saat ditemukan, hiu paus masih dalam kondisi hidup di pinggir pantai, dan masyarakat melakukan upaya mendorong ikan hiu paus ke arah laut. Namun tidak berhasil dan akhirnya mati. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2021-048-09.json | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong | Hiu paus dengan panjang 7,5 meter ini hanya diam terombang-ambing seakan tak bertenaga. Namun sejumlah warga termasuk dua warga asing terlihat terus berupaya mendorong agar mendapatkan air lebih dalam. Warga terus berdatangan, pantai makin padat. Anak-anak juga terlihat ikut mendorong hiu paus (Rhincodon typus) dengan lingkar tubuh sekitar 2 meter ini ke tengah laut.Untuk mengetahui penyebab kejadian satwa terdampar, dokter hewan akan melakukan nekropsi untuk meneliti penyebab kematian. Semakin awal kode terdamparnya (kode 1-3), lebih banyak sampel dikumpulkan seperti blubber, gigi, dan lainnya. Jika kode 4-5, sudah pembusukan maka makin minim yang bisa diteliti, hanya parasit, aspek mikrokospis, dan genetika. Dari catatan BPSPL Denpasar, terdapat ada 19 kasus mamalia terdampar di wilayah kerja BPSPL Denpasar selama tahun 2018, dengan rincian 11 kasus paus terdampar, 6 kasus hius paus terdampar, satu kasus dugong dan satu kasus lumba-lumba. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat 15 kasus mamalia terdampar. Pada tahun 2020 terdamparMenurut catatan IAM Flying Vet, dokter hewan yang fokus pada penanganan satwa laut terdampar, pada lima tahun terakhir pada 2015-2019 tercatat 314 kejadian di seluruh Indonesia. Sekitar 80% tak terjawab karena keterbatasan biaya, SDM, dan informasi. Dari 20% sisanya, tertinggi karena tangkapan sampingan atau by-catch, tertangkap manusia, luka, internal, cuaca, tertabrak kapal, predator, dan lainnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2015-019-20.json | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | [CLS] Jari jemari memegang masker berwarna hijau. Berbentuk persegi panjang. Tipis dan sederhana. Tampak Dokter Theodorrus, Kabid Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Humas RS Doris Sylvanus Palangkaraya sedang mendemonstrasikan penggunaan masker yang benar.Masker ini sebagai upaya pencegahan dini terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.Dia menunjukkan sisi depan, seperti susunan atap genteng, agar udara berpolutan tak mudah masuk. Sejurus dia mengaitkan sisi masker bertali pada kedua daun telinganya. Setelah terpasang, kawat di sisi atas masker ditekan mengikuti kontur hidung untuk menutup salurån udara guna memastikan sisi bawah menutup dagu.Tiba-tia dia memelorotkan masker sampai ke mulut. Hidung dibiarkan terbuka. “Jangan menggunakan masker seperti ini, tiada guna.”Demonstrasi Theodorus terekam dalam film pendek Bernapas Dalam Asap karya Herlianto. Dengan film, mahasiswa Univeritas Palangkaraya ini, ingin mengedukasi publik tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan dan tindakan pencegahan dini.Suara DayakAnggota Gerakan Anti Asap Kalteng (GAAS), Emmanuela D. Shinta punya pendekatan lain dalam film pendek yang diproduksi. Shinta memberi porsi lebih kuat pada sisi Dayak bicara. Dalam konteks kebakaran hutan dan laban Kalteng, masyarakat Dayak acapkali dutuduh sebagai pembakar dalam tata kelola pertanian ladang berpindah-pindah.“Suara film adalah suara kita (Dayak). Kita bukan penyebab kebakaran!”Dia menyuarakan keprihatinan itu dalam film pendek berjudul Siapakah yang bersalah? Masyarakat atau? Bersama rekan di GAAS, dia menampilkan kesaksian Mantir (ketua) Adat Bereng Bengkel Palangkaraya, Rusnadi Satri Emil. | [0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2015-019-20.json | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Emil bersaksi, seringkali hanya masyarakat kecil dihukum tetapi perusahaan tidak. Masyarakat Bereng Bengkel, tidak mau membakar lahan saat kemarau. Api kemarau justru menghabisi lapisan tanah paling subur di areal bergambut. Selain itu, katanya, api kemarau sulit dikendalikan dan berpotensi menyambar kebun karet maupun kebun rotan warga. Bila terjadi, pembuat api akan kena sanksi adat berat. “Kami hanya membakar terbatas musim hujan.”Sebelum membakar masyarakat Dayak, akan memastikan sekat bakar agar api tak meloncat ke perkebunan tetangga. Api tak boleh besar dan mudah padam saat hujan.“Masyarakat jangan disalahkan terus,” jelas sutradara film ini, Lina A Karolina. Melalui film, Karolina ingin mencari tahu siapa penyebab kebakaran hutan dan lahan.Kritik lewat komediKaliwood, komunitas pembuat film lain di Palangkaraya, turut geram dengan kabut asap kebakaran Kalteng. Merekapun tergerak menyuarakan lewat film.“Aku ini korban. Aku sudah muak banget. Aku pengidap bronkhitis’” kata Ketua Kaliwood, Desi Natalia.Mereka merancang ide pembuatan film pendek tentang kabut asap dan kebakaran hutan dengan pendekatan komedi satire. Beberapa film mereka adalah Nagabonar Peduli Asap, Berasap, Hayati, Jangan Kesini, Nanti Bisa Mati dan Nyimeng Asap.Semua film, mereka sebut sebagai sketsa Kaliwood, dibuat gaya komedi satire. Mereka ingin mengajak penikmat film tertawa cerdas. Kecerdasan dimaksud Kaliwood adalah kemampuan pemirsa mencerna pesan kritis di balik aksi lucu pemain. Menyindir dalam parodi tawa.Natalia percaya sindiran dengan pesan mendalam bisa dilakukan oleh orang-orang cerdas. Golongan ini biasa para netizen yang mudah mengakses beragam informasi secara cepas dan akurat. Memang, para pengguna media sosial adalah target pemirsa Kaliwood.Anak muda menangkap realita | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2015-019-20.json | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Senada dengan pegiat film dari GAAS dan Kaliwood, Ketua Komunitas film My First Movie (MFM) Palangkaraya Yusy menilai film media paling baik untuk propaganda. Film, sebagai sarana edukasi dan hiburan, memiliki kekuatan besar membentuk budaya baru masyarakat.Bagi MFM, kebakaran dan kabut asap bukanlah tontonan melainkan realita. “Realita ini tak boleh diabaikan. Sudah banyak kerugian, baik kesehatan, pendidikan, perhubungan sampai ekonomi.” MFM pun menyiapkan dua film pendek tentang kebakaran hutan dan lahan Kalteng.Bukanlah kebetulan bila para aktivis perfilman dari GAAS, Kaliwood dan MFM adalah anak muda brusia tak lebih 30-an tahun. Mereka dari kelompok pelajar, mahasiswa, aktivis lingkungan dan lain-lain.“Dengan film, kami mengajak orang muda Dayak berpikir kritis,” kata Shinta.Sedang Natalia menganggap anak muda Palangkaraya adalah kelompok penuh tantangan. Dia menyadari, dunia film Palangkaraya dianggap minor masyarakat. Banyak belum peduli dan tak tertarik. Tak banyak pemuda Palangkaraya mengenyam pendidikan formal perfilman.GAAS dan Kaliwood telah memutar film mereka Minggu malam (20/9/15) di Taman Tugu Sukarno, Palangkaraya. Puluhan orang hadir. Koordinator GAAS Aryo Nugroho mengapresiasi kehadiran orang muda malam itu. Pemutaran film itu, adalah upaya GAAS menggalang partisipasi warga terhadap kebakaran hutan dan lahan. “Orang muda harus menjadi motor kampanye ini.”GAAS merupakan aliansi masyarakat sipil Kalteng melawan asap kebakaran hutan dan lahan 2015. GAAS beranggotakan pegiat lingkungan hidup, akademisi, praktisi film independen, pemuda dan mahasiswa.Penyadaran publik dan advokasiGAAS, Kaliwood dan MFM sadar, perkembangan teknologi di era digital menarik minat orang muda Palangkaraya. Media film tak lepas dari ini. | [0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2015-019-20.json | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng | Shinta dan Natalia mengunggah sejumlah karya di media sosial seperti YouTube. Yusy memilih menggunakan website MFM. Dengan membagi film, mereka ingin mencerdaskan publik. Bagi mereka, film-film ini, bisa menjadi sarana advokasi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2022-032-03.json | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | [CLS] Untuk mengurangi ketergantungan penangkapan kepiting bakau yang berlebihan di alam, salah satu solusi yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan budidaya. Jika tidak diimbangi dengan upaya tersebut, dikhawatirkan ketersediaan hewan yang mempunyai nama latin Scylla serrata menjadi berkurang di alam, bahkan kepunahan yang dihadapi bisa lebih cepat.Sebuah studi memaparkan, pemenuhan permintaan kepiting bakau yang sebagian besar dari tangkapan di alam kurang lebih 61,6%, sementara dari budidaya kurang lebih hanya 38,4%. Hal ini menyebabkan populasi kepiting mengalami penurunan sejak tahun 1990.Untuk itu, budidaya diyakini menjadi salah satu solusi. Meski begitu, secara teknis pelaksanaan dari budidaya kepiting ini masih mengalami berbagai kendala baik itu dari segi pembenihan maupun masa tebar.Supito (54) Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menjelaskan masalah umum yang sering dihadapi dalam budidaya kepiting ini adalah pada saat pembenihan.Kendala dalam kegiatan pembenihan yaitu karena masih tingginya tingkat mortalitas larva, terutama pada stadia zoea dan megalopa. Masalah utama yang dihadapi adalah masih rendahnya sintasan larva terutama pada stadia zoea.baca : Setelah 7 Tahun, Kelompok Ini Berhasil Bibitkan Kepiting Bakau Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup larva kepiting masih rendah terutama di masa stadia zoea sampai dengan megalopa hanya sekitar 18-26%.Adapun penyebab kematian larva kepiting bakau ini karena berbagai faktor seperti molting syndrome atau gagal molting, jamur dan parasit, kanibalisme, morfologi abnormal dan tidak teridentifikasi.“Memang angka kehidupan pembenihan ini tidak bisa 100 persen. Misalnya satu ekor indukan dengan berat 300-500 gram bisa menghasilkan larva sekitar 500 ribu, tingkat keberhasilannya paling 5-10 persen,” kata Supito, Selasa (05/07/2022). Secara Alami | [0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-03.json | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Guna mengatasi tingkat kematian larva atau kegagalan dalam pembenihan budidaya kepiting, Supito menyebut pihaknya terus melakukan kajian, salah satunya dengan menambahkan gizi pada pakannya. Umumnya, pakan alami yang diberikan masa pemeliharaan larva kepiting bakau ini berupa rotifera dan artemia.Keduanya memiliki nutrisi yang cukup baik, mengandung asam-asam amino esensial dengan jumlah yang cukup. Sedangkan untuk meningkatkan ketebalan tubuh larva pengkayaan alaminya menggunakan Highly Unsaturated Fatty Acids atau HUFA.Selain itu, probiotik diperlukan untuk agar tidak terserang bakteri. Karena karakter kepiting yang bisa memakan sejenisnya itu, maka saat pemeliharaan stok larva perlu dikurangi dan dilakukan pengelompokan umur larva.baca juga : Tambak Kepiting Ramah Lingkungan di Labuan Bajo Berdayakan Lahan Tidur Sedangkan untuk pembesaran kepiting bakau ini ada dua metode. Pertama, secara alami yang ditebar di tambak. Kedua, dengan cara terkontrol di crane box atau crab house. Kedua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.Dengan menggunakan crab house atau dikenal rumah susun ini kelebihannya adalah siklus pertumbuhannya bisa lebih terkontrol, mencegah prilaku saling membunuh, pada masing-masing kotak pertumbuhan kepiting lebih maksimal. Selain itu, lebih aman terhadap perubahan alam seperti banjir.“Sambil menunggu perbaikan teknologi, kami juga menyarankan agar di daerah-daerah penangkapan kepiting yang bagus di Indonesia untuk melakukan pembenihan secara alami,” ujar pria yang pernah berdinas di Balai Budidaya Air Payau, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-03.json | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Pembenihan secara alami yang dimaksud tersebut, ketika nelayan atau warga yang mencari kepiting mendapatkan kepiting betina harus dikembalikan lagi ke habitatnya, terlebih dalam kondisi sudah bertelur. Dengan catatan, dalam satu kawasan itu dibuatkan tempat untuk berkembangbiak, tempatnya bisa dengan membuat pagar dari bahan jaring berukuran 10×10 meter. Sedangkan mata jaring sekitar 1,5 inchi.Tujuannya agar hewan bercangkang keras ini tidak bisa keluar dan ditangkap nelayan atau warga yang tidak bertanggung jawab.Disaat pembenihan secara alami ini, kepiting tidak boleh diganggu. Untuk itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan.baca juga : Para Perempuan Pencari Kepiting dari Hutan Mangrove Merauke Pria kelahiran Magetan ini memperkirakan, jika indukan betina itu dikembalikan di alam dengan estimasi keberhasilan satu persen saja larva yang hidup, maka hasil yang didapat sudah 10 ribu ekor kepiting dewasa yang bisa ditangkap.“Kalau misalnya sekilo bisa isi empat ekor dalam satu persen yang hidup itu bisa menghasilkan kira-kira 2,5 ton kepiting dewasa,” bebernya. Biaya Investasi Bisa DitekanMetode lain dalam budidaya kepiting bakau yaitu dengan menggunakan sistem mina hutan atau dikenal juga istilah silvofishery, yaitu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove.Untuk menambah penghasilan, pembudidaya bisa memelihara komoditas perairan ini disamping juga ada kewajiban dalam memelihara hutan mangrove. Prinsipnya yaitu perlindungan tanaman mangrove dengan memberikan hasil dari sektor perikanan.Triyanto, dkk dalam jurnal Pengembangan silvofishery kepiting bakau (Scylla serrata) dalam pemanfaatan kawasan mangrove di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memaparkan, dibandingkan dengan teknik budidaya kepiting bakau dalam tambak, budidaya silvofishery di keramba tancap di mangrove ini mempunyai beberapa kelebihan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-03.json | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam | Secara alami kepiting bakau hidup dalam hutan mangrove, sehingga untuk memelihara kepiting bakau ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuka mangrove, tetapi cukup dengan membuat pagar yang mengurung biota yang dipelihara. Dengan begitu biaya investasi bisa ditekan.baca juga : Mengenal Rajungan, Si Kepiting yang Pandai Berenang Kelebihan lain yaitu hutan mangrove menyediakan kondisi fisik kimia lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kepiting bakau, sehingga kemampuan dalam bertahan hidup (survival tate) lebih besar dibandingkan jika dipelihara dalam empang atau tambak.Selain itu, sistem kurungan bisa digunakan untuk pemeliharaan sementara bagi kepiting yang rendah mutunya menjadi kepiting yang berkualitas ekspor. Begitu juga dengan lahan kritis di kawasan mangrove, seperti tambak-tambak yang sudah produktif bisa digunakan lagi untuk budidaya silvofishery setelah dilakukan rehabilitasi.“Fungsi ekologis mangrove masih tetap terjaga, karena hutan mangrove tidak ditebang,” tulis Triyanto dalam jurnal terbitan tahun 2012 itu. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-04.json | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | [CLS] Kapal asing pencuri ikan masih marak beroperasi di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Berbagai kalangan mengungkapkan beberapa penyebab kapal-kapal asing pencuri ikan itu terus berkeliaran di perairan Natuna.Gentio Harsono, pengajar dan peneliti di Universitas Pertahanan, mengatakan, penyebab kapal asing leluasa di laut Natuna karena kekosongan nelayan Indonesia.“Kita bandingkan dengan Sulawesi Utara, banyak nelayan di sana memasang rumpon di perbatasan. Akhirnya, kapal asing tidak banyak. Penyebab lain, patroli juga minim,” katanya dalam diskusi virtual Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) bertema “Kejahatan IUU Fishing dan Arah Pembangunan Natuna,” April lalu.Diskusi ini menghadirkan narasumber dari perwakilan tokoh masyarakat Natuna, akademisi, hingga pemerintah yaitu pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Senada dengan Gentio, Rodial Huda, tokoh masyarakat Natuna juga Wakil Bupati Natuna terpilih 2021-2024,mengatakan, hal sama. Saat ini, katanya, laut Natuna sudah diisi oleh nelayan lokal dengan ukuran kapal 5GT. “Malahan kapal nelayan yang kecil sampai ke perbatasan, tetapi itu masih sedikit,” katanya.Pemerintah Indonesia, katanya, harus meningkatkan kapasitas kapal dan jumlah nelayan Natuna untuk melaut di sana. Selama ini, nelayan Natuna memaksakan diri melaut di perbatasan dengan kapal kecil yang sebenarnya memiliki risiko sangat tinggi ketika berhadapan dengan kapal asing.“Nelayan Natuna memang sampai ke perbatasan meskipun kapal kecil.” Baca juga : Amankan 2 Kapal Vietnam, KKP: Laut Natuna Utara dan Selat Malaka Rawan Pencurian Ikan Menurut Rodial, solusi memobilisasi kapal cantrang dari Jawa ke Natuna malahan menimbulkan konflik. Nelayan Natuna melihat terjadi ketimpangan kebijakan.“Tetapi kalau nelayan Jawa itu gunakan alat tangkap seperti yang digunakan nelayan Natuna, saya kira tidak akan terjadi masalah seperti sekarang,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-04.json | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Kondisi geografis Natuna yang sangat jauh dari pusat Kepri (Tanjungpinang) membuat pengawasan laut tak berjalan optimal. Selama ini, belum terlihat pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna. Sedang pemerintah kabupaten tidak bisa bertindak apapun karena tidak memiliki kewenangan di kelautan.Kewenangan ini tertuang dalam UU 23/2014, soal kelautan baik perizinan dan pengawasan di daerah pusat yaitu perairan 12 mil ke atas. Untuk 12 mil ke bawah berada di pemerintah provinsi.Rodial mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan arah pembangunan Natuna pada 2016. Presiden menyebut lima pilar, yaitu, kelautan-perikanan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan dan lingkungan hidup. Saat ini, katanya, baru terealisasi hanya di pertahanan keamanan.Menurut dia, sektor kelautan dan perikanan tak menunjukkan perkembangan bagus, terlebih ada keterbatasan pemerintah daerah terlibat. Sampai-sampai, katanya, muncul wacana Natuna jadi provinsi agar pengawasan laut lebih maksimal.Nelayan, katanya, sangat setuju Pemerintah Indonesia menjaga perairan ketat bahkan mengusulkan kapal patroli Indonesia meniru kapal asing dengan mengawal nelayan sendiri selama 24 jam.“Itu yang diinginkan nelayan, dimanapun menangkap ikan, , seperti yang dilakukan kapal asing China, yang dikawal patroli mereka mencuri ikan di Natuna,” katanya.Selama ini, katanya, patroli Indonesia belum efektif, apalagi saat musim angin utara. Kondisi musim itu nelayan Natuna tak bisa melaut karena keterbatasan kapal hingga kapal asing memanfaatkan untuk menangkap ikan di sana.“Maka kapal nelayan Natuna harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa tetap mengawal laut Natuna meskipun di musim angin utara yang sangat kencang dan ombak besar.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-04.json | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Dia menilai, marak kapal asing melaut di Natuna, karena setiap pergantian kepemimpinan berganti pula aturan. Hingga program yang sudah ada tak berjalan berkelanjutan. “Saya berharap, pemerintah pusat mempunyai perhatian khusus kepada Natuna,” katanya. Baca juga : Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing Drama Panca Putra, Direktur Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan, wewenang pengawasan laut hanya berada di pusat dan provinsi. “Daerah 12 mil ke bawah merupakan wewenang provinsi, di atas 12 mil wewenang pemerintah pusat. Itu terdapat dalam UU 23/2014.”Meskipun begitu, dia mengatakan, dalam UU Cipta Kerja akan mempertegas kewenangan pemerintah dalam pengawasan. “Pengawasan perikanan tidak hanya ada di pusat tetapi provinsi, kabupaten kota,” katanya.Prinsipnya, sama sebelum dan sesudah ada UU Cipta Kerja, pengawasan secara terintegrasi dan transparan serta terencana. Perbedaannya, terletak pada sanksi administrasi.Data KKP memerlihatkan, penindakan pengawasan kapal di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 atau perairan Natuna yaitu 72 kapal, 12 kapal adalah kapal asing berbendera Malaysia dan Vietnam. Sedangkan, 60 kapal Indonesia yang diamankan karena melanggar wilayah tangkap serta tak memiliki dokumen lengkap.Saat ini, KKP berusaha judicial review hukuman bagi pelaku pencuri ikan di Indonesia agar sanksi lebih berat hingga menimbulkan efek jera. “Kita juga selalu operasi bersama, memperkuat koordinasi dengan aparat lain.”Kini, katanya, KKP pengawasan dengan gunakan automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS) dan patroli. Memang saat ini kapal patroli sangat terbatas, KKP hanya memiliki 34 kapal yang beroperasi secara bergantian. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-04.json | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Dharma berharap, pemerintah provinsi lebih aktif mengawasi daerah 12 mil ke bawah agar pemerintah pusat fokus 200 mil ke atas atau daerah perbatasan. “Kita (KKP) memiliki keterbatasan jumlah, anggaran, karena itu fokus di perbatasan, di bawah 12 mil adalah provinsi,” katanya.Pengawasan di laut Natuna Utara berada di pangkalan PSDKP Kota Batam. Kantor pengawasan ini mencakup laut Natuna Utara, Laut Natuna, Selat Karimata dan Selat Malaka. “PSDKP ini memiliki 14 kapal pengawas, pengawas 83 orang.”PSDKP Batam juga menjaga sumber daya kelautan perikanan 289.594 hektar mangrove, 41.046 hektar terumbu karang, 24 pulau-pulau kecil, dan delapan lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT).Saat ini, KKP mendorong pembangunan satuan kerja sendiri di Natuna. “Kemungkinan kantor di Batam dipindahkan, tahun ini (2021),” katanya. Baca juga : KKP Tambah Kapal Pengawasan di Laut Natuna, Apa Kata Mereka? Tata kelola buruk Nilmawati, peneliti IUU fishing memaparkan, praktik perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing) menjadi lawan berat organisasi dunia. Apalagi, perikanan tangkap global berlebih pada 2020.“Konsensus dunia mengatakan, penyebab utama over fishing adalah IUU fishing, kemudian itu menjadi dasar tujuan utama organisasi dunia memerangi IUU fishing, karena ingin dunia perikanan lestari atau berkelanjutan,” katanya.IUU fishing, katanya, tak hanya merupakan kejahatan pencurian ikan juga transpor kriminal lain seperti human trafficking, money laundry, sampai penyelundupan obat terlarang. “Makanya, ada wacana dunia meningkatkan minimum sanksi IUU fishing,” kata Hilma.Dia mengatakan, penyebab IUU fishing karena tata kelola perikanan buruk, otomatis kontrol lemah, terlalu banyak lembaga yang memiliki tupoksi sama tetapi kurang koordinasi. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-04.json | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? | Dalam penelitian pada 2016, katanya, data tangkapan dilaporkan secara resmi setiap negara setiap tahun 53% lebih sedikit daripada data aktual. “Menurut saya, tidak ada data ril yang terkonsolidasi besaran IUU fishing,” katanya.Selain itu, masalah batas laut yang belum terselesaikan seperti di Natuna juga penyebab marak pencurian ikan.Hilma bilang, sulit memberantas IUU fishing karena masing-masing negara mempunyai persepsi sendiri atas batas negara “Natuna ternyata ZEE-nya belum terselesaikan masih negosiasi.”Selain itu, secara internasional pengertian dan aturan IUU fishing masih berbeda antar negara. “Minim sanksi juga jadi penyebab, apalagi IUU fishing belum termasuk kriminal maka sanksi minim,” kata kandidat doktor di Universitas Amsterdam ini.Jadi, katanya, angkah strategis yang bisa ditempuh adalah menyelesaikan masalah perbatasan, saling promosi data antara negara, regional, dan nasional. Sedangkan di Indonesia, perlu koordinasi antar lembaga.Hilma juga menyinggung penting keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota. “Ketika kelautan dijaga oleh pemerintah lokal seperti Natuna, tidak langsung itu memperkuat kapasitas lokal.” *****Foto utama: Dua dari lima kapal asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara dan telah dibawa di dermaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (12/4/21). Foto : KKP [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-14.json | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | [CLS] Sejumlah ilmuwan bersama pakar dari Amerika Serikat berhasil melaksanakan pemeriksaan kesehatan dari populasi hiu paus, yang sejak tahun 2016 termasuk dalam status terancam punah (Endangered) dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN Red List), di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua Barat.Pada perjalanan yang pertama kali dilakukan di dunia ini, Tim Peneliti memeriksa kesehatan dari 26 ekor hiu paus, serta memasang 7 buah penanda satelit (satellite tag), dan 4 buah penanda akustik (accoustic tag). Kemajuan penelitian ini dinilai memiliki implikasi yang signifikan untuk menyelidiki misteri seputar kesehatan hiu paus, termasuk potensi dampak pariwisata serta interaksi manusia lainnya terhadap kesehatan hiu paus.“Rincian ini dapat memberikan informasi lebih dalam pengembangan kebijakan konservasi di masa akan datang untuk melindungi dan menjaga stabilitas populasi populasi hiu paus di Indonesia dan secara khusus di Taman Nasional Teluk Cendrawasih,” ungkap Linda Chalid dari Conservation International Indonesia (CII) dalam rilisnya ke mongabay, Selasa (22/8/2017).Penelitian yang berlangsung sejak 25 Juli hingga 5 Agustus ini, merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC), Universitas Papua (UNIPA), Conservation International (CI), dan Georgia Aquarium.Para pihak berkolaborasi bersama untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat menjadi referensi dalam penguatan kebijakan daerah dan nasional untuk konservasi hiu paus maupun pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-14.json | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | “Situasi unik di Teluk Cendrawasih memberi para peneliti kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penilaian kesehatan ini dirancang untuk memberi informasi yang rinci terkait dampak ekowisata maupun penelitian yang selama ini dilakukan terhadap kesejahteraan hiu paus,” ungkap Ketut Putra, Vice President Conservation International Indonesia. Menurut Ketut, penilaian kesehatan hiu paus yang dilakukan terhadap hiu paus liar ini merupakan kali pertama di dunia, dan karena itu data yang didapatkan akan menjadi acuan seluruh peneliti di dunia.“Informasi penelitian ini bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekowisata hiu paus secara berkelanjutan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir setempat tanpa memberi dampak negatif bagi kesejahteraan hiu paus, dan kami sangat senang dan mengapresiasi betapa BBTNC-KLHK dan KKP memulai memanfaatkan data ilmiah dalam membangun tata kelola spesies yang sangat sensitif ini demi keberlangsungannya,” katanya.Menurut Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, informasi lengkap terkait hiu paus perlu banyak diketahui oleh semua pihak yang ingin mengembangkan ekowisata hiu paus guna mendukung pelestarian dan pengelolaannya di Indonesia.“Pengembangan ekowisata hiu paus di Indonesia harus menekankan aspek konservasi. Untuk keperluan itu, KKP juga telah menerbitkan buku Pedoman Wisata Hiu paus yang dapat menjadi panduan. Hasil penelitian ini akan memperkaya informasi tentang spesies ini karena kini data status populasi dan migrasi hiu paus cukup terbatas, sehingga dukungan banyak pihak sangat kami apresiasi,” ungkap Andi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-029-14.json | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | llmuwan AS Periksa Kesehatan Ikan Hiu di TN Teluk Cendrawasih. Apa Hasilnya? | Ben G. Saroi, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) menyatakan apresiasinya atas inisiatif penelitian berkesinambungan dan komprehensif yang dilaksanakan untuk mendukung pelestarian hiu paus dan memberi referensi bagi pengelolaan pariwisata berkelanjutan.“Teluk Cenderawasih sebagai rumah bagi populasi hiu paus terbesar di Indonesia membutuhkan informasi menyeluruh atas spesies terancam punah ini. Karena itu, data dari hasil penelitian dan informasi komprehensif yang akan diperoleh terkait hiu paus akan melengkapi informasi/data sebelumnya hasil kerjasama BBTNTC, WWF dan UNIPA, sebagai referensi penguatan kebijakan konservasi serta kebijakan kelola pariwisata di Teluk Cenderawasih,” katanya. Menurutnya, semua stakeholders yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) perlu berkontribusi dalam implementasi ekowisata berbasis masyarakat adat di TNTC dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi bahkan menghilangkan resistensi masyarakat adat terhadap eksistensi kawasan TNTC.Menurut Linda, penelitian kesehatan yang membutuhkan sampel biologis hiu paus ini tergolong sulit dan bahkan awalnya dinilai hampir mustahil untuk dilaksanakan, karena sampai sekarang para peneliti belum menemukan cara untuk mengkondisikan hiu paus dalam lingkungan terkontrol untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sampel yang dibutuhkan dalam peninjauan kesehatan hiu paus.Namun hal tersebut berubah pada tahun 2014 ketika tim BBTNTC, UNIPA, KKP, dan CI Indonesia menemukan bahwa hiu paus di Teluk Cenderawasih seringkali tertangkap secara tidak sengaja oleh jaring nelayan bagan saat mereka sedang menjaring ikan puri/teri.“Menariknya, hiu paus terlihat cukup tenang saat tertangkap jaring nelayan bagan dan seringkali dijumpai terdiam di dasar jaring, menunggu untuk dikeluarkan.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.