filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Ketika kebun sawit PSR mulai panen, muncul persoalan baru, hasil panen tak terserap pabrik sawit offtaker secara langsung.Rahian, petani sawit yang ikut program PSR menjual TBS ke pengepul (loading ramp). Dia tak punya pilihan lain karena tidak ada perusahaan kebun sawit (PKS) terdekat yang membeli buah.Meskipun, harga yang harus diterima lebih rendah bila jual ke PKS.Dia bilang, kebun sawit warga Desa Amboyo Inti ini cukup jauh masuk ke dalam dengan medan bertanah. Untuk panen, katanya, perlu biaya angkutan yang tidak murah. Belum lagi harga pupuk yang mahal.“Harga pupuk sekitar Rp300 ribu. Kalau dulu hanya Rp150 ribu.”Ismail mengatakan, harga jual di loading ramp atau pengepul rata-rata Rp1.600-1.700 per kg. Harga sempat anjlok di bawah Rp1.000 per kg saat larangan ekspor CPO beberapa waktu lalu.Menurut Ismail, koperasi sebenarnya telah bekerja sama dengan PTPN XIII. Dalam perjalanan, perusahaan milik negara ini tidak mampu menyerap TBS petani mandiri.Saat ini, koperasi menjajaki kemitraan dengan salah satu PKS bersertifikasi ISPO di Ngabang. Mereka mendapat pendampingan untuk melengkapi berbagai persyaratan agar koperasi ini segera mendapat sertifikasi ISPO.“Sekarang dokumen hampir selesai. Tahun ini, mudah-mudahan bisa diajukan,” kata Ismail. Indra Rastandi, Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, mengatakan, kelompok tani atau koperasi yang sudah menanam di kebun PSR kini menghadapi kendala TBS tak terserap langsung ke PKS.“Karena begitu dikirim TBS lalu dikembalikan dan akhirnya dijual ke pengepul.”Kelompok tani yang mengajukan program PSR ini sebenarnya sudah melengkapi dokumen persyaratan, salah satu harus ada offtaker atau PKS penerima TBS.Mereka berharap, ada solusi pemerintah atas permasalahan ini, terlebih program PSR di Kalbar masih terus berjalan.“Belum lagi yang tahun tanam menyusul mau dikemanakan itu TBS yang nanti dipanen oleh petani?” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Edo bilang, saat ini belum ada kerja sama resmi antara kelompok tani atau koperasi yang ikut program PSR dengan PKS.“Belum ada kerja sama resmi. Syarat yang mengharuskan ada PKS offtaker itu sebenarnya syarat yang terbit tahun 2020, sebelumnya memang tidak ada,” katanya.Menurut Edo, petani mandiri yang dulu eks petani plasma PTPN XIII itu sebenarnya berharap BUMN milik negara itu menyerap TBS mereka. Masalahnya, perusahaan tengah mengalami kesulitan. “PTPN XIII saat ini hanya menyerap tanaman inti.”Dengan kondisi itu, katanya, para petani pun menjual TBS ke pengepul karena satu-satunya yang bisa menyerap sawit mereka. Ke depan, katanya, perlu didorong agar pengepul jadi bagian usaha koperasi.“Bagaimanapun untuk memenuhi satu dump truck itu perlu 7-8 ton, produksi petani paling tinggi dua ton. Hingga koperasi yang jadi pengepul seperti ini diperlukan.” Saat ini, kata Edo, ada delapan PKS beroperasi di Landak dan dua dalam proses pembangunan. Dinas sedang pendataan produksi sawit di Landak guna mengetahui seberapa banyak pasokan sawit dan kemampuan PKS dalam mengelola TBS. Terlebih, program PSR diyakini ke depan akan membuat produksi sawit di kabupaten itu terus bertambah.“Kita sedang menata data dan meminta mereka (PKS) merapikan data pasokan bahan baku.”Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menilai, PSR semestinya melalui perencanaan simultan. Tidak hanya pada proses peremajaan tanaman, melainkan hingga pemasaran. Jangan sampai, katanya, ketika petani panen, TBS mereka tak terserap lantaran kapasitas pabrik yang tak memadai.“Yang jadi soal kalau pabrik kurang, bisa membuat daya tawar milik petani itu rendah hingga harga juga tidak baik,” katanya. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2023-008-01.json | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak | Dia menilai, pemerintah daerah semestinya sudah menghitung data dan proyeksi produksi TBS petani dan kemampuan PKS sekitar dalam mengolah buah. Data ini, bisa jadi acuan membuat kebijakan atau rencana pengembangan perkebunan sawit.Soal dana peremajaan yang dinilai kurang, dia berpendapat perlu ada intervensi pemerintah dalam menghadirkan skema kredit paling cocok bagi petani lewat bank atau lembaga keuangan lain. Menurut dia, skema kredit saat ini tidak mengakomodir kebutuhan para petani.Dia juga menyarankan, petani untuk peremajaan bertahap alias tak semua lahan tua tebang sekaligus. Ada baiknya mempertahankan sebagian tanaman sampai sebagian lain yang diremajakan berbuah hingga petani tak kehilangan semua pendapatan.“Mekanisme-mekanisme seperti ini juga harus diperhatikan pemerintah, agar program ini dapat berjalan baik.”Untuk harga pupuk yang tinggi, dia sarankan petani membeli dalam jumlah besar lewat kelembagaan seperti koperasi hingga bisa mendapat harga lebih murah.Penggunaan pupuk sebenarnya bisa terencana sebelumnya . Solusi lain untuk mengatasi harga pupuk mahal, katanya, dengan gunakan pupuk organik. **** Siti Sulbiyah adalah wartawan Pontianak Post. Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2017-037-20.json | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | [CLS] Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) membuat aturan yang memudahkan perusahaan swasta membangun pembangkit listrik mandiri pada ribuan desa yang belum mendapat akses listrik.Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, dengan aturan ini akan membolehkan perusahaan swasta membangun pembangkit listrik kurang dari lima megawatt. Tujuannya, penyediaan listrik dan pengembangan program elektrifikasi desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.“Salah satu yang menyambut ini adalah GE (PT.General Electric Operations Indonesia). Ini karena potensi sangat besar. Tahun ini ada tiga model percontohan, masing-masing di (kabupaten) Dompu, Sumba Timur dan Lampung,” katanya setelah menandatangani nota kesepahaman bersama Kemendes PDTT dengan GE di Jakarta, minggu lalu.Dalam kerjasama ini, katanya, GE akan mendukung penyediaan portofolio teknologi pembangkit listrik, termasuk solusi hibrida, perpaduan bahan bakar gas atau solar dengan tenaga surya (photovoltaic), pembangkit listrik energi terbarukan, dan solusi kelistrikan digital atau microgrid.Data kementerian, dari total 82.190 desa masuk kategori elektrifikasi, 69.531 desa sudah teraliri listrik.Dengan sistem ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik di 13.000 desa belum berlistrik yang tersebar di transmigrasi, perbatasan, bagian terluar dan tertinggal di Indonesia.Kemendes PDTT menjadwalkan aplikasi pertama kerjasama ini terlaksana pada 2018.Eko menyebut kebutuhan listrik tiap desa sekitar 200 kilowatt. Dalam penerapannya, program ini tak menggunakan dana desa, namun diarahkan pada kerjasama perusahaan pembangkit dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-037-20.json | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | “Nanti yang membeli BUMDes. BUMDes yang datang ke rumah-rumah jadi kolektor. Ini kesempatan besar karena perusahaan mau taruh power plant gratis di desa-desa. Perusahaan untung, desa dapat listrik, warga desa bertambah maju,” ucap Eko.Proyek pertama, tahun ini di Kabupaten Dompu berkapasitas 30 kilowatt yang akan bisa dimanfaatkan sekitar 60 rumah tangga.Dalam kesempatan sama, Ignasius Jonan, Menteri ESDM mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan program elektrifikasi nasional 35.000 megawatt meski tak sesuai target- semula rampung 2019 mundur hingga 2024-2025. Dalam pemenuhannya, sesuai perintah presiden, elektrifikasi harus ekspansi ke semua pulau di Indonesia.“Karena itu kami mendukung smart grid atau ada yang menyebut on/independent grid untuk area pedesaan di mana kalau kita butuh kita bisa pasang, tapi kalau pakai transmisi biaya akan lebih besar,” katanya.Jonan menegaskan, pemerintah selalu berharap tarif terjangkau bagi publik. “Pemenuhan penting, namun lebih penting penambahan kapasitas adalah harga wajar.”Atas dasar ini, KESDM tak memprioritaskan pembangkit kecil, umumnya menggunakan energi terbarukan di wilayah luas seperti Kalimantan dan Papua.Jonan meyakinkan, ke depan penggunaan energi terbarukan akan fokus pemerintah dalam menurunkan tarif listrik.“Renewable energy pasti akan kita terapkan. Pemerintah akan mengatur tarif batas atas energi fosil dan renewable. Kalau tidak (diatur) pemerintah akan sulit bikin traif listrik turun. Pemerintah juga tak senang kalau tarif listrik naik.” Handry Satriago, CEO GE Indonesia mengatakan, baik pemerintah maupun IPP perlu menyadari, indsutri energi Indonesia sedang mangalami transformasi terkait lanskap energi yang terus berubah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-037-20.json | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa | “Perubahan ini didorong perkembangan teknologi, keprihatinan meningkat terhadap dampak lingkungan, perilaku konsumen, kebijakan-kebijakan baru, naik turun harga bahan bakar dan keterbatasan sumber daya,” katanya. Tantangan investasi energi terbarukanThomas Wagner, Head of Energy Working Group, EuroChamp Jakarta mengatakan, tantangan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia salah satu kebijakan pemerintah.“Negara-negara di ASEAN punya potensi energi terbaarukan sangat besar. Namun ada ketidakstabilan kebijakan, misal di Indonesia, ada perubahan tarif atau Filipina mengumumkan akan menghentikan beberapa program yang ada,” kata perwakilan EnviTec Biogas AG Asia Tenggara ini.Selain itu, dalam membuat keputusan politik terkait investasi terbarukan, masih pada biaya jangka pendek yang seringkali menafikan manfaat jangka panjang. Selain itu, tekanan publik menggunakan energi terbarukan juga masih rendah.Untuk itu, Direktur Austindo Aufwind New Energy ini meminta pemerintah dan pengambil kebijakan untuk menjadikan nilai keberlanjutan sebagai nilai utama investasi.“Perlu dukungan politik, diikuti regulasi yang jelas untuk pembangunan pembangkit ongrid. Para pemimpin politik mesti membangun opini publik, bukan malah mengikutinya. Jadikan ekspansi energi terbarukan sebagai political will meski ada biaya jangka pendek.”Para investor, kata Wagner, sudah siap sedia asal dalam menentukan harga, ada pertimbangan keunikan pembangkit energi terbarukan seperti stabilitas harga, skala kecil, sesuai potensi lokal, dan nilai keberlanjutan.“Price is only one factor. Simplicity and transparency are key.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-089-01.json | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | [CLS] Upaya penyelamatan orangutan dan habitatnya di Kalimantan Barat terus dilakukan. Kondisi ini dikarenakan masih minimnya kesadaran bersama akan pentingnya peranan orangutan dalam ekosistem rimba.“Orangutan itu, idealnya hidup di hutan. Sama sekali bukan binatang peliharaan,” kata Kepala BKSDA Kalbar, Sustyo Iriyono, setelah menerima Boy Panamuan, satu individu orangutan yang dipelihara warga di Desa Ambawang, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 20 Januari 2016. Boy layaknya sudah menjadi anggota keluarga tersebut, yang membuat Elsi (18), histeris saat berpisah dengan Boy.Sustyo mengatakan, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) yang akan menangani rehabilitasi Boy di Kabupaten Ketapang. Jika kondisinya siap untuk hidup di alam, Boy akan dilepasliarkan di areal Gunung Palung. Habitat di Taman Nasional tersebut masih terjaga alami.Sustyo menambahkan, penyerahan orangutan tersebut merupakan kali pertama di 2016. Tahun sebelumnya, BKSDA telah mengevakuasi 40 individu dari peliharaan warga. “Diperkirakan, masih ada warga yang memelihara orangutan di Kalimantan Barat.”Elia Natalia, ibunda Elsi menjelaskan bahwa Boy sudah dirawat sejak 14 Agustus 2013. Kala itu, tiga karyawan perkebunan sawit dimana Ewaldus, suaminya juga bekerja, menemukan bayi orangutan. Mereka mengevakuasi Boy yang terbaring lemah. Ewaldus membuatkan kandang berukuran 2X3 meter dekat dapur keluarga. Boy diberi makan bubur dan susu balita. “Dia tak selamanya kami kurung, kadang kami bawa ke rumah. Bahkan diajak tidur bersama.”Mama NamDi waktu bersamaan, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (YIARI) bekerja sama dengan BKSDA SKW I Ketapang berhasil menyelamatkan satu individu orangutan dan bayinya di Semanai, Desa SimpangTiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Operasi penyelamatan diawali laporan warga yang melihat induk dan bayi orangutan tengah memakan pisang di kebun. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.2857142984867096] |
2016-089-01.json | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | Tak ingin terjadi konflik, YIARI Ketapang langsung mengirimkan tim Human-Orangutan Conflict Response Team (HOCRT) untuk melakukan verifikasi dan survei. Laporan warga benar. Tim menilai, orangutan tersebut mencari makan di kebun warga, karena buah-buahan di tempatnya hidup sudah terbakar.Orangutan memang pemakan buahan. Mereka juga memakan daun, bunga, dan kambium. Untuk protein, orangutan memakan rayap dan semut. Kebiasaanya memakan buah dan daya jelajahnya yang cukup jauh di rimba raya membuat orangutan berperan penting dalam regenerasi tumbuhan.“Hutan di sini habis terbakar, makanya orangutan tidak bisa kemana-mana lagi,” ujar Muhadi, anggota tim HOCRT. Operasi penyelamatan pun dimulai pukul 08.00 WIB.Tim penyelamat menggunakan senapan bius karena orangutan yang akan dipindahkan adalah orangutan liar. Perlu empat kali tembakan terhadap orangutan betina berusia sekitar 20-25 tahun ini.Tembakan pertama gagal karena peluru bius mental, tembakan kedua berhasil masuk, namun setelah ditunggu 10 menit, orangutan ini tetap bertahan di atas pohon. Akhirnya drh. Ayu, koordinator tim medis YIARI Ketapang memutuskan untuk memberikan top-up obat bius.Tembakan ketiga tepat sasaran, obat bius masuk ketubuh orangutan yang kemudian diberi nama Mama Nam. Namun setelah ditunggu selama 20 menit, Mama Nam tetap bergeming di atas pohon meskipun sudah terlihat sempoyongan. “Dia sangat kuat dan tidak mau menyerah. Sungguh mengagumkan karena meskipun kurus dan lemah, dia masih bertahan karena ingin melindungi bayinya,” jelas Ayu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2016-089-01.json | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan | Setelah memperhitungkan dengan matang, akhirnya tembakan keempat membuat Mama Nam jatuh ke jaring yang sudah di bentangkan. Kondisinya memprihatinkan, tubuhnya kurus kering dengan tulang menonjol. Tim medis memasang infus karena Mama Nam mengalami dehidrasi. “Kelihatannya sudah berhari tidak makan,” imbuh Ayu lagi. Bayinya yang berusia 2-3 tahun berusaha kabur dan beberapa kali tampak agresif.Tim penyelamat memutuskan membawa Mama Nam ke Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orangutan (PPKO) YIARI untuk mendapatkan perawatan. “Kejadian ini merupakan pengalaman traumatis bagi orangutan. Kehilangan habitat, sumber makanan, dan tempat tinggal karena kebakaran, lalu dibius dan dibawa ke pusat rehabilitasi,” tambah Ayu.Mama Nam dan bayinya menambah jumlah orangutan yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Awal 2016, YIARI telah menyelamatkan dua individu. Sepanjang 2014, tidak kurang dari 44 kali penyelamatan dilakukan.Karmele L Sanchez, Direktur Program YIARI Ketapang mengatakan, sangat menyedihkan melihat induk orangutan dan bayinya kelaparan selama berbulan karena habitatnya terbakar. “Kami masih menghadapi akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Ketapang. Kami memperkirakan, tahun ini akan ada El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan berpotensi terjadinya kebakaran.”Karmele berharap, masyarakat membantu mencegah kebakaran sebelum terlambat. “Kami tidak tahu seberapa besar kemampuan kami mengatasi pengalaman traumatis orangutan yang habitatnya terbakar habis,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2018-083-18.json | Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? | Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? | [CLS] Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang merupakan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo mulai membudidayakan lebah penghasil madu Trigona sp. Adalah Kelompok Tani Perempuan Batang Nilo, yang beranggotakan ibu-ibu dan para wanita, yang membudidayakan lebah dari Genus Meliponini tersebut dengan bantuan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berkonsorsium dengan Pundi Sumatera sebagai Fasilitator Wilayah TFCA Regional Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Yuliantony mengatakan, biasanya lebah ini hidup di antara kayu alam yang sudah mati. Sedangkan untuk budidaya yang telah dilakukan, dua stup ditempatkan di suhu yang tidak panas. Tujuannya, untuk menghasilkan madu berkualitas.“Koloni Trigona sp belum ada yang dikembangbiakkan, sehingga diambil langsung dari alam. Dalam dua bulan terakhir, perkembangan lebah ini cukup baik, dan kami berharap bisa terus meningkat. Kemungkinan akan ada penambahan 23 stup lagi,” jelasnya, baru-baru ini. Baca: Ruang Hidup Gajah di Tesso Nilo Terbatas, Bisakah Konflik Diminimalisir? Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan, prosedur pembuatan stup lebah trigona sebaiknya menggunakan kayu berserat halus. Namun, hingga saat ini belum ada ukuran standar stup, variasinya bisa 20 x 15 x 17 cm. Stup bisa digantung atau disusun pada rak, diletakkan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung.Lebah Trigona sendiri berwarna hitam, panjang tubuhnya antara 3-4 mm, dengan rentang sayap 8 mm. Lebah pekerja memiliki kepala besar dan rahang panjang. Sedang lebah ratu berukuran 3-4 kali ukuran lebah pekerja, perut besar mirip laron, berwarna kecoklatan dan mempunyai sayap pendek. “Sengatannya tidak sakit,” terang Yuliantony. Menguntungkan | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-083-18.json | Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? | Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? | Fasilitator TFCA Regional Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Pundi Sumatera, Damsir Chaniago, mengatakan lebah madu bagi petani atau masyarakat yang hidup bertani, sangat menguntungkan. Ada simbiosis mutualisme. Lebah membatu penyerbukan tanaman yang secara otomatis akan meningkatkan produktivitas pertanian.Menurut Damsir, beberapa literatur yang ada menyebutkan keberadaan lebah menjadi salah satu alat pendeteksi terganggu tidaknya lingkungan. “Jika masih ditemukan banyak lebah, kualitas lingkungan di wilayah tersebut dipastikan bagus.” Khusus di Tesso Nilo, Pundi Sumatera sejak 2007 sudah mendorong pemanfaatan lilin dari lebah. Produk ini bisa digukan sebagai aroma terapi organik, dan satu perusahaan kosmetik dunia pernah ditawarkan meski tidak berlanjut.“Paling tidak, masyarakat mengetahui bukan hanya madu yang bisa dijual namun ada lilin lebah yang bernilai tinggi. Ini produk turunan yang sangat bagus untuk dikembangkan,” jelasnya.Damsir mengatakan, terkait naik turunnya penjualan madu, ini ditentukan dari kualitas madu. Jika tidak ada campuran, dipastikan harga akan tinggi. “Bila harga naik, masyarakat juga yang menikmati keuntungannya.”Lantas bagaimana cara menyeimbangkan hasil produksi madu dengan perlindungan kawasan? Menurutnya, pemerintah baik itu di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, bisa membuat peraturannya. Di dekat kawasan Kerinci, masyarakatnya sudah bisa mengembangkan dan membudidayakan lebah madu Trigona sp juga. Untuk menjaga kawasan agar tidak rusak, mereka membuat peraturan desa yang mengikat semua masyarakat agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar. Alam juga terjaga.“Saya rasa di sini dan wilayah lain bisa dilakukan. Dengan adanya peraturan desa, budidaya bisa dilakukan. Alam terjaga dan taraf ekonomi meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan akan membaik,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-023-08.json | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | [CLS] Dari jauh terlihat berwarna hitam kecoklatan dengan bentuk satu sisiran setengah lingkaran menempel pada dahan pohon yang tinggi. Jika madunya banyak, sarangnya terlihat seperti huruf W.Itulah sarang lebah madu hutan yang dikenal dengan nama Apis dorsata. Lebah penghasil madu hutan alami yang sosoknya lebih besar dari pada lebah madu lainnya di daratan Asia.Apis dorsata merupakan lebah madu yang produktif dalam menghasilkan madu. Selain pada dahan dan cabang pohon berkulit licin yang tinggi, sarangnya juga dapat ditemukan menempel pada ceruk di tebing bebatuan.Di Indonesia lebah ini ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, serta di Jawa meski relatif jarang.Sebutannya macam-macam, di Kalimantan Barat disebut sebagai Manye atau Muanyi, di Jawa dikenal sebagai Tawon Gung, di Jawa Barat disebut dengan Tawon Odeng, di Sumatera Barat dikenal sebagai Labah Gadang, Labah Gantuang, Labah Kabau atau Labah Jawi, serta masyarakat Tapanuli menyebutnya Harinauan.Khusus di Berau, Kalimantan Timur, masyarakat menyebut Apis Dorsata dengan sebutan Unyai. Unyai biasa bersarang di pohon manggeris (Kompassia ceramensis), kempas (Kompassia exelca) dan tempura (Diprerocarpus gracilis). “Pada setiap pohon bisa ditemui puluhan sarang. Pada musim panen, setiap sarang menghasilkan madu antara 5-20 liter,” kata Ali Mustofa, Adviser for Community Based Forest Management, GIZ FORCLIME yang ditemui saat Workhop Madu Hutan dan Pelatihan Panen Madu Lestari di Berau, awal September lalu.Berau Barat merupakan wilayah utama penghasil madu lebah Unyai, tepatnya di Area Kesatuan Pengelolaan Hutan Percontohan (KPHP) Berau Barat. Potensi madu hutan di kawasan itu berkisar 10-30 ton per musim panen. “Madu akan menjadi salah satu produk unggulan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di KPHP Berau Barat,” kata Hamzah, Kepala KPHP Berau Barat.Panen madu hutan lestari | [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-023-08.json | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | Madu mempunyai banyak manfaat. Penggunaannya dapat dikonsumsi langsung atau sebagai bahan campuran makanan-minuman, serta produk perawatan tubuh. Selain itu, madu dapat dijadikan bee bread dan royal jelly. Sementara, sarangnya dapat diolah menjadi lilin lebah (bees wax) yang biasa dipakai industri kecantikan dan obat-obatan.Rio Bertoni, Ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI), mengatakan di beberapa wilayah Indonesia, madu merupakan komoditas unggulan yang memberi sumbangan pada kesejahteraan masyarakat setempat. “Madu menjadi identitas sosial dari beberapa masyarakat adat dengan cara mempertahankan keberadaan hutannya lewat pengolahan madu yang lestari,” katanya.Memang, pemanenan madu umumnya dilakukan secara tradisional, sehingga kelestarian dan kebersihannya belum diperhatikan. “Cara panen yang masih banyak dipraktikkan masyarakat masih mengancam kelestarian habitat lebah madu, dan madu yang dihasilkan juga kualitasnya rendah sehingga harga jualnya tidak tinggi,” kata Rio.Bagaimana cara yang benar? Pertama, pohon sarang lebah madu diupayakan terus terjaga keberadaannya dengan cara merawat pohon sarang dan lingkungannya. Misalnya, sekitar pohon sarang ditanami pohon-pohon yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus penyedia makanan bagi koloni lebah.Kedua, pada saat panen, yang diambil hanyalah kepala sarang yang berisi madu. Tujuannya, menjaga kelangsungan hidup koloni lebah. Jika masih ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama membangun kembali sarangnya, atau berpindah tempat. Ini juga mempersingkat jarak panen berikutnya.“Madu terbaik adalah madu hasil penirisan bukan peras,” kata Rio. Dengan proses tiris, madu akan lebih jernih dan tidak tercampur dengan material lain yang akan meningkatkan fermentasi. Madu hasil tiris dengan penyimpanan yang tepat dapat bertahan hingga delapan tahun dengan kualitas yang terjaga. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-023-08.json | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat | Suhardi Sabran, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, berharap pelatihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemahiran masyarakat dalam mengelola madu hutan secara lestari. “Yang lebih penting, kelestarian habitat lebah madu hutan terjaga. Kalau hutan terus dirusak nantinya madu hutan akan tinggal cerita,” katanya.Kelestarian hutan dan lingkungan merupakan prasyarat utama agar kita tetap bisa menikmati khasiat dan manisnya madu hutan alami.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | [CLS] DPR berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan pada 24 September nanti. Rencana ini menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Draf RUU yang diinisiasi DPR sejak 2012 ini dinilai masih banyak masalah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menentang pengesahan RUU Pertanahan ini. Komisi ini menilai, RUU Pertanahan melanggengkan impunitas, pelanggaran HAM, dan bias konstitusional. Komnas HAM meminta, DPR menunda pengesahan RUU ini.“Dalam prespektif HAM beberapa hal RUU Pertanahan berpotensi menimbulkan terabaikan asas kemanusiaan yang menekankan pada pentingnya upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormataan HAM,kata Sandrayati Moniaga, Wakil Bidang Eksternal Komnas HAM dalam temu media di Komnas HAM Jakarta, Jumat (6/9/19).Baca juga: Kuat Nuansa Pebisnis, Minim Urus Masalah Rakyat, Tunda Pengesahan RUU PertanahanPadahal, katanya, sesuai Pasal 6 huruf b UU Nomor 11/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas kemanusiaan adalah kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Esensi dasar dalam persoalan agraria terkait erat dengan permasalahan HAM,” katanya.Sandra mengatakan, laporan isu agraria dari masyarakat banyak masuk ke Komnas HAM dan dari tahun ke tahun alami peningkatan. Pada 2015, ada 109 kasus, 2016 (223), dan 2017 sebanyak 269 kasus. Soal konflik agraria pun, katanya, jadi salah satu prioritas Komnas HAM.Dalam rentang 2014-2015, Komnas HAM Inkuiri Nasional dan jadikan konflik agraria salah satu prioritas.“Ketika persoalan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik mekanisme maupun penyelesaian belum memadai. DPR dan pemerintah secara kolaboratif menyusun RUU Pertanahan, secara materi ternyata bukan melengkapi UU Pokok Agraria, UUD 1945 dan TAP MPR No 9 tahun 2001,” katanya. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Dia beri contoh masalah dalam RUU Pertanahan. Pasal 1 angka 12 dalam RUU Pertanahan mengenai reforma agraria hanya prioritas pada penataan aset dan akses dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan. Ia terkesan sebagai pelengkap semata.Baca juga: RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?Bukan itu saja. Draf RUU Pertanahan, belum mengatur mekanisme penyelesaian konflik agraria komprehensif sebagai dampak kebijakan pemerintahan masa lalu yang otoriter. Proses penyelesaian konflik agraria dalam RUU Pertanahan, katanya, diarahkan ke ranah hukum formal dengan pembentukan pengadilan pertanahan.Kondisi ini, katanya, berpotensi memiliki keterbatasan wewenang dalam menyelesaikan konflik agraria karena kebijakan negara di masa lalu.“Dalam Pasal 25 ayat 8, berpotensi melanggengkan impunitas terhadap korporasi yang menguasai lahan secara fisik melebihi luasan hak. Sandra mengatakan, dari 2,7 juta hektar lahan berkonflik dengan perusahaan sebagian besar tanah ini wilayah hidup masyarakat. “Sebagian perusahaan yang diproses KPK.”Isi draf RUU Pertanahan, katanya, juga bias dan menimbulkan degradasi konsepsi pengaturan masyarakat adat dan pengakuan dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 yang bersifat deklarator. Dengan ada pengaturan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal (4) yang mengatur kriteria masyarakat adat yang diakui dan wajib pembentukan peraturan daerah.Baca juga: RUU Pertanahan, Bagaiman Perkembangannya?Dia sebutkan, Pasal 56, menimbulkan penerapan asas kepastian hukum tak proporsional oleh lembaga penjamin. Sebab, proteksi hak kepemilikan hanya yang punya sertifikat. Padahal, faktual tanah-tanah rakyat, termasuk masyarakat adat, banyak tak memiliki sertifikat. Apabila, terlanjur terbit sertifikat oleh BPN tanpa ada free prior onform consent (FPIC), tak ada mekanisme peninjauan sebagaimana dalam perundang-undangan sebelumnya.” | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | RUU Pertanahan, katanya, berpotensi melanggengkan pengabaian bagi akses masyarakat terhadap lahan milik dengan menambah jangka waktu penguasaan hak guna usaha (HGU). Perusahaan pemegang HGU dapat izin 35 tahun, diperpanjang 35 tahun dan diperpanjang 20 tahun alias total 90 tahun. Kondisi ini, katanya, membuat aturan permisif terhadap penguasaan individual yang luas. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat 4, apabila memiliki di berbagai tempat hanya diberikan pajak progresif.“Pasal 101 RUU Pertanahan juga berpotensi menghidupkan kembali kolonisasi oleh negara atau asas domain verklaring melalui pengaturan hak pengelolaan yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk mengatur hubungan hukum dan hanya ketentuan diatur dengan penetapan pemerintah,” katanya.Baca juga: Para Pakar Agraria sampai Organisasi Masyarakat Sipil Kritik RUU PertanahanDalam Pasal 13, RUU Pertanahan, kata Sandra, berpotensi memperluas jerat pidana terhadap rakyat dengan penerapan ketentuan yang ambigu yaitu mengancam pengenaan pidana yang menguasai dan memanfaatkan hak atas tanah yang bertujuan spekulatif. Pengertian aturan ini dipandang tidak jelas.“Kami meminta presiden melalui kementerian terkait dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan. Itu semata-mata agar kembali mendiskusikan muatan materi yang diatur agar selaras dengan konstitusi. Serta memastikan upaya perlindungan, pemenuhaan dan penegakan HAM di bumi Indonesia,” katanya.Maria Sri Wulan Sumardjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, pasca mendapatkan banyak kritik, perbaikan draf RUU Pertanahan hanya bersifat parsial dan tambal sulam. Tidak dilihat sebagai produk hukum yang dibangun berdasarkan konsep utuh.“RUU Pertanahan belum dapat jadi landasan mencapai keadilan agraria sesuai tujuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria. Bahkan berpotensi melanggar konstitusi, putusan mahkamah konstitusi, maupun TAP MPR No 9/2001,” katanya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Draf RUU ini, berpotensi mengingkari UU Pokok Agraria dan menafikan UU sektoral terkait. Seharusnya, kata Maria, RUU Pertanahan menerjemahkan cita-cita keadilan agraria sesuai tujuan Nawacita.Dalam Nawacita, tertulis bahwa keadilan agraria akan diperoleh dengan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, mencegah krisis ekologi, mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan dan menurunkan ketimpangan ekonomi.Draf RUU Pertanahan, dia anggap belum berpihak pada masyarakat lemah dan posisi tawar mereka seperti petani, perempuan, masyarakat hukum adat dan lainnya. Justru bagi pihak yang kuat posisi tawarnya, RUU Pertanahan memberikan berbagai kemudahan.“Reforma Agraria dalam RUU Pertanahan tidak dianggap penting. Pengaturan hanya menyalin Perpres No. 86/2018 dan tidak memasukkan reforma agraria dalam pasal-pasalnya. Pendaftaran tanah dilihat sebagai teknis administratif belaka dan tak jadi sarana mengidentifikasi tanah-tanah yang berpotensi sebagai obyek reforma agraria, sekaligus menyelesaikan konflik di lapangan,” katanya. Maria bilang, RUU Pertanahan berpotensi menghambat proses pengukuhan, penetapan hak ulayat. Juga berpotensi menghapus kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas tanah ulayat dengan persetujuan masyarakat hukum adat, kecuali terhadap hak pakai.Menurut Maria, RUU Pertanahan juga memberikan diskresi kewenangan luas kepada Menteri ATR/BPN untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah negara. Kebijakan peruntukan ini berpotensi mendukung kepentingan pihak yang kuat posisi tawar dan tak memprioritaskan tanah negara sebagai obyek reforma agraria.“Pengaturan tentang hak pengelolaan sebagai aset untuk membuka peluang investasi berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset dengan dampak kerugian negara sudah jelas sanksi hukumnya.” | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Selain itu, penguasaan tanah secara fisik yang melebihi pemberian hak atas tanah, status cenderung diputihkan. Hal ini menunjukan sikap toleran terhadap pelanggaran dan berasumsi, tanah kelebihan itu berstatus tanah negara.“Berpotensi mengakibatkan ketertutupan informasi publik, terutama terhadap HGU dengan menafikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan putusan Mahkamah Agung.”RUU Pertanahan, kata Maria, menghapus Pasal UU Pokok Agrariak karena tak mengakomodasi pluralisme hukum, memandang tanah hanya dari fungsi ekonomi, abai terhadap fungsi sosial dan ekologi. Juga tak berhasil meminimalisasi ketidakharmonisan UU sektoral terkait bidang pertanahan.“Tanpa perbaikan mendasar, konseptual dan komprehensif, pengesahan yang dipaksakan justru akan kontraproduktif.”Siti Rakhma Mary Herwati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut, RUU Pertanahan sebagai bentuk membangun koloni baru di bawah investasi. Karena itu, RUU Pertanahan, tak layak disahkan.“Ada berbagai macam persoalan mengenai pengelolaan lahan di Indonesia. Salah satu masalah mendasar, ketimpangan penguasaan struktur agraria dan banyak konflik di seluruh nusantara oleh perampasan-perampasan lahan masyarakat untuk pembangunan perkebunan, kehutanan, pertambangan, taman nasional, dan pembangunan infrastruktur.”Berdasarkan laporan akhir tahun YLBHI 2018 tercatat, 300 kasus konflik agraria di 16 provinsi ditangani 15 kantor-kantor LBH dan YLBHI.Permasalahan ini, katanya, seharusnya dijawab dengan RUU Pertanahan melengkapi UU Pokok Agraria. Sayangnya, RUU Pertanahan justru cenderung merevisi UU Pokok Agraria.“Bagian konsideran RUU ini sudah mereduksi filosofi dasar agraria, menyamakan dengan pertanahan. Dalam UU Pokok Agraria, agraria diartikan tak terbatas tanah, tetapi meliputi ruang di atas tanah dan di bawah tanah,” katanya. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Dalam RUU Pertanahan, kata Rakhma, membuat tidak diakui hak membuka tanah. Padahal, kasus-kasus struktural utama seperti sengketa lahan perkebunan dan kehutanan antara masyarakat lokal/ adat melawan perusahaan karena lahan-lahan hasil membuka hutan masyarakat diklaim perusahaan. Dalam UU Pokok Agraria, hak membuka tanah termasuk hak atas tanah.“Hak membuka tanah menjadi argumentasi dan basis klaim masyarakat meminta kembali hak atas tanah dalam konflik agraria. Tetapi dalam Pasal 16 RUU ini, hak ini dihilangkan. Yang digolongkan sebagai hak atas tanah hanyalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai.”Soal hak milik, katanya, isi RUU Pertanahan juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria. Terdapat tiga cara terjadi hak milik berdasarkan UU Pokok Agraria, antara lain, menurut hukum adat, karena penetapan pemerintah, dan ketentuan UU. Dalam Pasal 19 RUU Pertanahan, hak milik hanya terjadi karena penetapan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 22 UU Pokok Agraria, cara terjadi hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah.“Penghapusan cara terjadi hak milik dalam Pasal 19 RUU ini segaris dengan penghapusan jenis hak atas tanah, yaitu hak membuka tanah dalam UU Pokok Agraria,” katanya.Kemudian terkait bank tanah atau lembaga pengelolaan tanah. Menurut Rakhma, pasal-pasal terkait ini secara terang menunjukkan nafsu investasi dalam RUU Pertanahan.Bank tanah, katanya, diatur dalam satu bagian tersendiri terdiri atas enam pasal. Dalam mengatur kewenangan menerima hak pengelolaan, setingkat instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN atau BUMD. “Setelah dikritik masyarakat sipil, penyusun RUU kemudian mengubah nama bank tanah jadi Lembaga Pengelolaan Tanah tetapi maksud dan kewenangan sama.”Di balik rencana mengadakan lembaga ini, kata Rakhma, menunjukkan keinginan pemerintah membangun proyek-proyek infrastruktur. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Dalam pengaturan tentang pendaftaran tanah, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai data pertanahan. Tetapi, ada informasi dikecualikan, yaitu, daftar nama pemilik hak atas tanah. Dalam konteks penyelesaian konflik agraria, menutup data itu sama dengan mempersulit penyelesaian konflik.“Daftar nama pemilik hak atas tanah bukan salah satu informasi yang dikecualikan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. RUU ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.” Soal pembentukan pengadilan pertanahan, katanya, memperlihatkan pemerintah tak memahami permasalahan pertanahan di Indonesia, akar masalah, dan cara menyelesaikan. Pembentukan pengadilan pertanahan di dalam RUU ini, tak ada perbedaan antara penyelesaian kasus tanah di pengadilan umum dengan pengadilan pertanahan. “Akhirnya bisa diduga, pengadilan pertanahan akan jadi proyek baru yang tak berdampak apapun pada penyelesaian konflik pertanahan struktural,” katanya.Dalam draf terbaru versi 1 September, terdapat sembilan ancaman pidana dan berpotensi mengkriminalkan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka. Antara lain, pertama, Pasal 87 yang memidanakan orang yang menggunakan dan memanfaatkan tanah tanpa izin. Ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah dari penggusuran ada dalam Pasal 89. Pasal 94, masyarakat yang sedang menyuarakan atau memperjuangkan kembali tanah dapat ditafsirkan sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan.Rakhma menilai, RUU Pertanahan merupakan upaya sistematis menghilangkan hak-hak masyarakat atas tanah. Dia juga menganggap, RUU ini upaya berlebihan mempermulus investasi dengan segala cara. Ancam masyarakat adat | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, RUU Pertanahan mengancam masyarakat adat. “RUU Pertanahan mendefenisikan tanah obyek agraria sebagai tanah yang dikuasai negara untuk didistribusikan atau diredistribusikan sebagai reforma agraria.Kesulitan pengakuan wilayah adat sebagai hak masyarakat adat karena peraturan perundang-undangan, katanya, justru meletakkan wilayah sebagai tanah yang dikuasai negara. “Mekanisme pengakuan wilayah adat tidak dapat diandalkan. Pengakuan di kawasan hutan hanya 30.—-an hektar. Begitu pula mekanisme pengakuan wilayah adat melalui skema hak komunal, sampai hari ini belum berjalan.”Dalam RUU Pertanahan, katanya, masyarakat adat tak disebutkan spesifik sebagai subyek penerima tanah obyek regorma agraria (tora). Hanya, sebutan kelompok masyarakat. Istilah mirip dengan kelompok masyarakat ini ada dalam Perpres Reforma Agraria Nomor 86 tahun 2018. Dalam aturan itu, pakai istilah kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan obyek redistribusi tanah.“Definisi ini mengindikasikan, kelompok itu bukanlah kelompok yang tumbuh secara alamiah seperti masyarakat adat, tetapi dibentuk. Praktiknya, masyarakat adat juga tidak begitu mudah mendorong pengakuan hak atas wilayah adat dengan pakai istilah itu.”Kalau mencermati asal-usul tanah tora, hal itu bukan alat menyelesaikan konflik masyarakat adat. Sebaliknya, tora dapat dipandang sebagai pembiaran bahkan pemutihan terhadap tanah-tanah yang masa lalu maupun sekarang berada dalam konflik. Tanah dari bekas HGU, bekas tambang atau dari kawasan hutan, misal, dianggap begitu saja sebagai tanah negara, lalu jadi tora. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2019-027-12.json | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan | “Padahal, tanah-tanah itu bisa jadi bagian dari wilayah adat yang dirampas melalui mekanisme perizinan dan peruntukan kawasan hutan. Ketika tanah-tanah dialokasikan sebagai tora.” Lagi-lagi, katanya, masyarakat adat tak mudah mengakses karena satu-satunya pintu masuk bagi masyarakat adat adalah merebut makna kelompok masyarakat yang disebut dalam RUU Pertanahan agar jadi subjek penerima tora.Kalau RUU Pertanahan tetap jalan, justru membuat mekanisme pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat jadi makin sulit.RUU Pertanahan, katanya, tak menyelesaikan permasalahan masyarakat adat. Selama ini, katanya, mekanisme pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat melalui petauran daerah terbukti sulit karena ada keterlibatan unsur politis dalam proses penyusunan. Para perancang RUU Pertanahan ini, katanya, memilih melanggengkan kesulitan itu.Soal mekanisme pengakuan atau penetapan hak ulayat melalui perda juga jadi keberatan AMAN. Hingga kini, di provinsi, tidak ada mekanisme penetepan hak ulayat. Padahal, banyak hak ulayat terletak di lintas provinsi seperti beberapa kasepuhan terletak di wilayah administratif Jawa Barat dan Banten. Bahkan, ada pula hak ulayat lintas negara.RUU Pertanahan, katanya, mengatur sengketa pertanahan selesai melalui musyawarah mufakat lewat proses mediasi dengan tatacara ditetapkan menteri. Kalau proses mediasi tidak berhasil, para pihak dapat memilih pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Sisi lain diatur pula, sengketa pertanahan diselesaikan melalui pengadilan pertanahan yang dibentuk Mahkamah Agung, paling lama dalam lima tahun setelah UU Pertanahan ditetapkan. Keterangan foto utama: Perusahaan yang membuka kebun sawit dan berkonflik lahan dengan masyarakat adat Laman Kinipan di Kalteng. Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP] | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612] |
2021-005-09.json | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | [CLS] Lahan hortikultura milik Moeda Tani Farm beranggotakan 5 petani muda di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pagi itu, Kamis (2/12/2021) tampak ramai.Lahan seluas 5 Ha yang berada di samping kantor Bupati Sikka di Kota Maumere tersebut merupakan lahan pertanian hortikultura yang boleh dikatakan berbeda dengan lahan lainnya.Terdapat mesin pompa air yang digerakan dari tenaga listrik yang berasal dari panel surya yang ada di kebun tersebut. Semua bedeng yang dilengkapi dengan plastik mulsa, dipasangi selang irigasi tetes.Terdapat beberapa pekerja sedang menanam bawang merah. Ada yang sedang membuat bedeng dan menanam tomat. Selang irigasi tetes terlihat terpasang di semua bedeng.Yance Maring selaku pengembang konsep Smart Farming dengan sistim irigasi tetes memaparkan berbagai alasan pembuatan kebun contoh hortikultura dengan sistim Kemitraan Closed Loop.“Untuk lahan ini kita kembangkan sistim smart farming drip irrigation untuk efisiensi penghematan tenaga dan air,” sebut Yance sapaannya saat ditemui Mongabay Indonesia, Kamis (2/12/2021).Yance katakan, pihaknya juga memasang alat guna memantau secara otomatis kondisi tanah, unsur hara, NPK, PH, kelembaban, suhu dan penggunaan air serta pupuk.Menurutnya hal ini bisa dilakukan selama 24 jam melalui telepon genggam sehingga membantu petani untuk memantau kondisi lahan pertaniannya setiap saat.baca : Petani Milenial di Sikka Kembangkan Teknologi Smart Farming. Apa Kelebihannya? Penggunaan TeknologiKementerian Pertanian menyebutkan, closed loop merupakan suatu pendekatan untuk mendorong perkembangan agribisnis berkelanjutan, melalui ekosistem digital.Closed loop membentuk suatu rantai pasok dan rantai nilai produk hortikultura, dimana hasil pertanian akan memiliki pasarnya tersendiri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-005-09.json | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Petani tidak lagi mencari pasar dari produk yang dihasilkannya melainkan petani didorong untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.Yance menjelaskan, program closed loop di Kabupaten Sikka prosesnya panjang. Berawal di bulan Maret 2020 saat Kementerian Desa dan PDT serta Kemenko Perekonomian datang ke lahannya di Kelurahan Wailiti, Maumere. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk petani muda hingga bersepakat membuat program closed loop kemitraan hortikultura.Yance sebutkan, untuk melibatkan anak-anak muda itu sulit apalagi mengajak anak muda menjadi petani. Ia tahun 2019 terjun jadi petani dan menerapkan irigasi tetes dengan menerapkan teknologi saja, masih belum banyak anak muda terjun jadi petani.“Meskipun petani tetapi mereka malu mengakui berprofesi petani. Kini setelah ramai diberitakan kesuksesan petani muda, mulai muncul petani-petani muda lainnya di Kabupaten Sikka bahkan NTT,” ucapnya.baca juga : Petani Muda Keren Gobleg Kini Bisa Bertani Lewat Ponsel Yance menegaskan, apabila anak-anak muda mulai sekarang tidak terjun menjadi petani maka 15 tahun ke depan Indonesia akan krisis petani. Kemitraan ini diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian.Dia sebutkan, penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian ke depannya mau tidak mau harus diterapkan. Produksi komoditi pertanian dalam skala besar bisa dilakukan asal ada jaminan produk yang dihasilkan terserap pasar.Berkeliling berbagai wilayah di Indonesia memasang irigasi tetes smart farming, Yance melihat banyak pemodal besar terjun di sektor pertanian. Lahan yang dikembangkan mencapai puluhan hingga ratusan hektare dan produknya menyasar pasar ekspor.“Meskipun sulit dan terkendala modal namun kami harus memulainya. Kita berharap dengan kemitraan closed loop membuat produk pertanian yang kita hasilkan tidak sulit dijual,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-005-09.json | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Menyambung EkosistemAsisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura, Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wilanti menyebutkan, pihaknya mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk terlibat dalam closed loop.Yuli melihat pertanian tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus didukung banyak lembaga terkait. Apalagi sektor pertanian satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19 karena orang pasti butuh makan.“Koordinasi yang kami lakukan menggandeng 17 institusi untuk bersama menggarap hortikultura di Sikka. Ini proyek closed loop pertama yang hadir di Indonesia Timur,” ucapnya.Program closed loop hortikultura sudah diinisiasi dari 2020 dan pertama mulai di Kabupaten Garut yang menjadi sentra hortikultura di Jawa Barat lalu berpindah ke Sukabumi.Yuli sebutkan pihaknya menyambungkan semua ekosistem dari hulu hingga ke hilir, sama-sama menghadirkan kolaborasi. Dia yakin berjalan baik maka bukan hanya hortikultura saja tetapi tanaman pangan lainnya serta perkebunan dan peternakan pun bisa mereplikasikannya.baca juga : Ini Sistem Irigasi Tetes dan Penyiraman Tanaman Menggunakan Ponsel Menurutnya, NTT sangat kaya dengan seluruh komoditas termasuk rempah-rempah tinggal apakah kita mau melakukan bersama-sama dan menjalankannya dengan komitmen yang tinggi.“Bukan soal menanam tetapi kita menjamin ketersediaan pangan yang dibutuhkan pasar, supply and demand bagaimana hulu dan hilir disambungkan. Ini yang selama ini menjadi kendala,” tuturnya.Yuli mengatakan sebetulnya semua sudah melakukan tugasnya masing-masing tetapi bagaimana peran dan tugas itu disinergikan. Untuk itu, semua perlu duduk bersama dan melakukan pendampingan sehingga bisa menginspirasi banyak pihak, menginspirasi para petani muda. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-005-09.json | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pihaknya belajar dari pengembangan closed loop di Garut dan Sukabumi dimana petani disana sulit mendapatkan lahan diatas satu hektare Ia sebutkan, petani bisa menanam tapi tidak mendapatkan penghasilan memadai sebab butuh minimal sehektare sehingga bisa meningkatkan pendapatan.“NTT banyak lahan tidur yang bisa digarap. Hortikultura punya potensi dimana dengan lahan terbatas, kebutuhan yang meningkat serta nilai ekonomi tinggi maka peluang itu sangat besar,” ucapnya.Yuli menekankan ketersediaan pasokan dari hulu sampai hilir, membuat perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar dan membuat pola tanam yang diatur sehingga tidak terjadi over suply.Lanjutnya, Presiden Jokowi tahun 2020 meminta agar program Kemitraan closed loop hortikultura direplikasi di seluruh Indonesia dengan target 2 juta petani hingga tahun 2023.“Semua digitalisasi sejak pembibitan, penanaman, panen dan distribusi hingga ke pelaku pasar agar bisa dimonitor secara baik. Dengan begitu akan membuat semua stakeholder mudah untuk melihatnya,” terangnya.baca juga : Dengan Irigasi Tetes, Menjangkau Milenial Agar Tertarik Jadi Petani Sentra KomoditiSelama ini produk hortikultura di wilayah NTT kebanyakan didatangkan dari Sulawesi dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Padahal lahan pertanian di NTT bisa dikembangkan menjadi sentra hortikultura karena masih luas dan belum digarap.Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemendes PDTT, Samsul Widodo apapun yang kita tanam harus ada jaminan pasar sehingga pihaknya mendatangkan berbagai pihak yang mendukung.Kata dia, kedepannya kalau mau mempelajari ekosistem hortikultura datanglah ke Sikka di kebun Moeda Tani Farm yang dimiliki anak-anak muda. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-005-09.json | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | Pertama di Indonesia Timur, Program Closed Loop Hortikultura di Sikka. Apa Keuntungannya Bagi Petani? | “Sukses di Jawa itu biasa tapi kalau kita melakukan itu di NTT dengan politik lokal yang sangat kritis, itu luar biasa. Kami punya obsesi setiap kabupaten sentra komoditas, ada anak-anak muda yang bisa melakukan ekspor,” ucapnya.Samsul berpikir bagaimana agar bisa mengganti produk-produk industri dengan produk-produk dari desa yang bisa menjangkau hotel dan restoran berkelas sebab ada potensi yang besar yang harus dimulai.Dia sebutkan, apa yang dilakukan di kebun petani muda di Sikka untuk menguji apakah bisa diterapkan di NTT program Kemitraan Closed Loop Hortikultura ini.“Bicara closed loop bukan hanya menanam, tetapi ada kepastian pasar. Harus ada jaminan produk petani bisa diserap pasar,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-04.json | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | [CLS] Unit Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Bali menyebut tujuh penyu hijau ditemukan di dekat areal hutan bakau, pesisir Kabupaten Buleleng. Penyu dewasa ini terikat tanpa diketahui siapa pelaku penangkap dan penyelundupnya.AKBP Swittanto Prasetyo, Kepala Subdit Penegakan Hukum Direktorat Polairud Polda Bali menjelaskan pihaknya mendapat informasi akan ada pengiriman penyu dari kawasan pesisir Madura pada Selasa (17/12/2019). Sejumlah petugas dipimpin Bripka I Ketut Prabawa pun meluncur ke titik perkiraan pendaratan penyu-penyu ini di Buleleng, Bali Utara. Petugas menunggui sampai Rabu (18/12/2019) dini hari namun tak ada kapal merapat.“Setelah disisir, bergeser 2-3 kali, baru ditemukan 7 ekor penyu terikat pada Rabu pagi,” ujarnya dihubungi Mongabay Indonesia pada Kamis (19/12/2019). Menurutnya para penyu ini sudah didaratkan pada Selasa malam di areal hutan bakau Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak. Namun, tak ada saksi atau seseorang yang hendak mengambil satwa dilindungi yang terancam punah dan terus diburu ini.Swittanto mengatakan pekerjaan timnya berat karena sejumlah kasus tersebar di perairan Utara dan Barat Bali sementara kantornya di Selatan. “Anggota terbatas, kendala kita posisi di Selatan, pontang-panting,” ujarnya.baca : Belasan Penyu Hijau Kembali Diperdagangkan di Bali Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan, dengan saksi para staf Ditpolairud, dan kasus ini dinilai melanggar Pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU RI No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-04.json | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Ayat itu berbunyi setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.Sementara Pasal 22 ayat 1 mengatur pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.baca juga : Penyu Dewasa Dipotong, Lebih dari 600 Kilo Daging Diselundupkan ke Bali Agus Budi Santoso, Kepala Balai KSDA Bali yang juga dikonfirmasi menjelaskan semua penyu sudah ditag atau ditandai karena dari pemeriksaan awal siap dilepasliarkan. Semua penyu tersebut dilepaskan pada Jumat (21/12/2019) sore di Pantai Kuta setelah dititip di TCEC Serangan. Pantai Kuta adalah lokasi langganan pelepasliaran kembali ke laut. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-04.json | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Sejauh ini, dari datanya, sebagian besar pihak yang terlibat perdagangan penyu hijau ini dari Jawa Timur. Menurutnya sosialisasi harus ditingkatkan di kampung-kampung nelayan pesisir Jawa Timur. “Paling sudah kalau sudah dalam bentuk potongan daging, ini biasanya dari NTB,” paparnya. Sementara penyu hidup sebagian besar dari Jawa Timur.Kasus perdagangan penyu hijau sebelumnya adalah sebanyak 13 ekor Chelonia mydas kembali ditemukan hendak diperdagangkan di Bali, pada Kamis (17/10/2019) di Kabupaten Jembrana. Temuan ini hanya berselang dua minggu setelah sebuah truk mengangkut 18 ekor Penyu Hijau.Sebanyak 18 ekor penyu hijau itu diselundupkan, dan ketahuan ketika truk pengangkutnya kecelakaan menabrak pohon di Kuta, Badung, Senin (30/9/2019). Para penyu direhabilitasi di Pusat edukasi dan konservasi TCEC Serangan, Denpasar.perlu dibaca : Penyelundupan Penyu Hijau ke Bali Kembali Marak Standar edukasi taman konservasi penyuEdukasi dan standar konservasi penyu menjadi bahasan dalam FGD Kemitraan dalam Mendukung Konservasi Sumberdaya Ikan pada 21 November 2019 di BPSPL Denpasar.Dalam rangkuman diskusi oleh BPSPL Denpasar yang diakses Mongabay Indonesia ini dipaparkan sejumlah tantangan dan solusi konservasi penyu. Jalur migrasi penyu di perairan ada di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang bersinggungan dengan perikanan tuna sehingga dalam perikanan tuna terdapat resiko untuk tertangkapnya penyu secara tidak sengaja. Untuk menghindari bycatch penyu dapat dilakukan modifikasi alat tangkap/umpan serta modifikasi cara penangkapan yaitu melalui kedalaman penangkapan, waktu penangkapan, dan area penangkapan. Bila tertangkap dalam jaring harus dilepaskan dan cara terakhir adalah melepaskan di dek kapal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-04.json | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | Tujuh Penyu Hijau Terikat di Hutan Bakau | IB Windia Adnyana, peneliti penyu dari Universitas Udayana memaparkan di Bali konservasi penyu telah mulai dilakukan sejak 2004/2005. Bali hanya memiliki penyu lekang dan sedikit penyu sisik. Tantangan dalam konservasi penyu adalah adanya perdagangan, wisata penyu, edukasi, kejadian terdampar, perawatan, dan pemantauan. Sementara yang masih harus dikerjakan terkait pariwisata penyu adalah perlunya standar dalam pariwisata penyu dan edukasi.Ia meminta, dalam proses pelepasliaran penyu, jika digunakan sebagai barang bukti dalam kasus perdagangan diharapkan segera dilepasliarkan sekitar 2 hari dari waktu diperolehnya jika dinilai sehat. Bila penyu masih belum memungkinkan dilepasliarkan karena kondisi kesehatannya, maka membutuhkan waktu lebih lama untuk pelepasliarannya.Penggunaan penyu untuk kebutuhan keagamaan kewenangannya ada di BKSDA, sedangkan pemanfaatan penyu yang disepakati adalah hanya untuk pariwisata. Sedangkan Dwi Suprapti dari WWF Indonesia mengatakan di Bali terdapat 21 taman penyu. Dikhawatirkan taman penyu di luar Bali yang studi banding akan menggunakan standar yang belum benar juga. Sehingga diperlukan standar untuk memperbaiki pengelolaan taman penyu yang ada.Dari beberapa kasus perdagangan ilegal, tak banyak pelaku yang berhasil tertangkap dan dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku yang lain. Terbukti masih maraknya perdagangan daging penyu untuk konsumsi serta pemanfaatan sisik penyu untuk suvenir.Suko Wardono, Kepala BPSPL Denpasar mengatakan jenis-jenis ikan yang dilindungi yaitu mamalia laut, penyu, hiu paus, pari gergaji, pari manta. Terkait dengan pengelolaan penyu, telah terdapat rencana aksi nasional terkait konservasi penyu dan pengelolaannya.BPSPL Denpasar akan mendukung dilaksanakannya audiensi dengan Gubernur terkait dengan perijinan kelompok penyu di Tanjung Benoa sehingga kegiatan pengelolaan penyu untuk pariwisata di Tanjung Benoa menjadi legal serta standar pengelolannya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-02.json | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | [CLS] Ancaman dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir dan ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ancaman itu, ditandai berbagai bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang baru saja dilanda cuaca buruk dan gelombang tinggi.Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi yang terjadi di berbagai daerah saat ini. Dari hasil pemantauan, memang di Demak, diketahui kondisinya sedang buruk dan mengakibatkan nelayan di daerah tersebut tidak bisa melaut.“Nelayan berhenti melaut, demi menghindari bahaya yang lebih besar,” ucapnya akhir pekan lalu di Jakarta.Berdasarkan data yang dilansir Pusat Data dan Informasi KIARA, di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak banyak nelayan yang berhenti melaut sejak Januari. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang dirilis pada 2017, di Demak saja terdapat 3.846 orang yang profesi utamanya sebagai nelayan tangkap.“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.336 nelayan tangkap terpaksa harus menghentikan aktivitasnya di laut sejak Januari lalu. Sementara, sisanya banyak yang tetap beraktivitas dengan segala keterbatasan,” paparnya.baca : Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? Menurut Susan, akibat banyaknya nelayan yang tidak menangkap ikan, kehidupan ekonomi mereka langsung mengalami penurunan sangat drastis. Sebagai gantinya, mereka terpaksa harus mencari pekerjaan baru yang sifatnya serabutan dan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi itu, membuat para nelayan semakin mengalami penurunan pendapatan. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-02.json | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Akan tetapi, Susan mengatakan, saat nelayan harus menghadapi dampak perubahan iklim, di saat yang sama mereka juga harus menghadapi permasalahan serius abrasi pantai. Kondisi itu kini dialami nelayan di Demak, khususnya di Kecamatan Wedung. Dari fakta dan data yang dikumpulkan KIARA di lapangan, permasalahan abrasi sudah dirasakan nelayan dalam beberapa tahun terakhir ini.“Setiap tahun seluas 1 hektare tanah di kawasan pantai di Kecamatan Wdung hilang akibat kiris iklim. Bencana abrasi ini nyata telah mengancam ruang hidup nelayan,” tuturnya. Anomali CuacaSusan menyebutkan, apa yang dialami warga dan nelayan di Demak, menjadi gambaran kondisi nelayan secara umum. Walau harus dilakukan penelitian untuk mencari data dan fakta lebih detil, namun dia meyakini kalau perubahan iklim telah memunculkan masalah alam yang tidak bisa dihindari oleh nelayan. Paling utama, adalah perubahan cuaca dan gelombang laut yang semakin tak mengenal musim.Dalam kondisi ini, Susan mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melaksanakan mandat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.“Salah satu mandat penting dari UU tersebut adalah melindungi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran,” katanya.baca juga : Bagaimana Ancaman Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil? Lebih detil, Susan menyebutkan, dalam UU tersebut, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa salah satu tantangan utama nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, adalah persoalan perubahan iklim. Dengan adanya tantangan tersebut, UU kemudian memandatkan kepada Pemerintah untuk bisa menyediakan informasi penting berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang terjadi di seluruh Indonesia, terutama kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-02.json | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | “Seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan bencana alam lainnya,” jelasnya.Dengan fakta tersebut, Susan menyatakan, jika ada satu nelayan mengalami kerugian akibat tidak bisa melaut, maka kerugian yang harus ditanggungnya paling sedikit mencapai Rp300 ribu. Jika kondisi itu ternyata dialami oleh banyak nelayan, maka dia menyebutkan bahwa kerugian akan jauh lebih banyak dan itu akan menyulitkan perekonomian nelayan bersama keluarganya masing-masing.Oleh itu, Susan menegaskan, dalam kondisi seperti itu, keterlibatan negara mutlak harus dilakukan. Bagi dia, persoalan ini harus segera disikapi oleh Pemerintah dengan memberikan asuransi sebagaimana dimandatkan oleh pasal 30 ayat 1-6. Dari catatan KIARA, selama ini asuransi yang dimandatkan UU No.7/2016 tidak diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang berhak.“Skema pemberian asuransi ini masih bersifat top-down. Kami mencatat, asuransi yang diberikan Pemerintah tidak diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang jelas-jelas terdampak perubahan iklim,” ungkapnya.Untuk itu, Susan meminta kepada KKP untuk bisa turun langsung ke daerah-daerah yang terdampak perubahan iklim seperti di Demak. Dengan turun langsung, maka persoalan bisa dipetakan dan dipecahkan lebih cepat dengan dicarikan jalan keluar. Dengan kata lain, Pemerintah harus hadir secara langsung untuk menyelesaikan persoalan nelayan.Dampak perubahan iklim yang dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sebelumnya juga sudah diperingatkan Kepala Sub Direktorat Perubahan Iklim Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas) Sudhiani Pratiwi. Menurut dia, Indonesia memang menjadi satu dari banyak negara pulau dan kepulauan di dunia yang merasakan langsung dampak perubahan iklim di kawasan pesisir.baca juga : Perempuan Pesisir Perkotaan Rentan Terdampak Perubahan Iklim Indonesia Timur | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-02.json | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Sudhiani bahkan memprediksi, dalam hitungan 15 tahun ke depan, dampak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut sampai kenaikan gelombang pasang. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia Timur diprediksi akan menjadi wilayah terparah yang terkena dampak.“Jika tidak dilakukan antisipasi dari sekarang, akan muncul banyak sekali masalah di pesisir. Tak hanya teknis, namun juga non teknis,” ucap dia, bulan lalu.Menurut Sudhiani, kawasan terparah yang terdampak perubahan iklim diprediksi terjadi di sekitar pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kawasan Selatan Maluku. Di kedua kawasan tersebut, gelombang air laut akan mengalami kenaikan hingga mencapai empat meter. Kondisi itu, dipastikan akan menyulitkan para nelayan yang harus mencari ikan menggunakan perahu tradisional.Satu-satunya cara agar dampak dari perubahan iklim itu bisa diatasi, kata Sudhiani, adalah dengan menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang. Walaupun masih jauh, tetapi kesiapan menghadapi situasi akan menjadi solusi paling bagus untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Terlebih, kawasan pesisir adalah kawasan paling rentan terkena dampak tersebut.“Pemetaan masalah sangat penting untuk dilakukan. Apalagi, persoalan pesisir itu ada kaitan erat dengan sosial ekonominya. Itu berarti, masyarakat di sekitar harus dilibatkan, karena memang merekalah yang akan terdampak secara langsung,” ungkapnya.baca juga : LSM Sayangkan Debat Capres Tidak Bahas Krisis Pesisir dan Pulau Kecil, Kenapa? Tentang kenaikan gelombang air laut, menurut Sudhiani itu harus dicarikan solusi dari sekarang, salah satunya dengan mengganti perahu tradisional yang biasa digunakan nelayan lokal. Perahu yang akan digunakan berikutnya, minimal harus berukuran 10 gros ton (GT) dan terbuat dari material yang kuat dari serangan korosi air laut. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-073-02.json | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Perubahan Iklim Nyata Dirasakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir | Pernyataan Sudhiani kemudian diperkuat oleh Kepala Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Bappenas Putra Dwitama. Menurutnya, seluruh provinsi harus bisa bersinergi dengan Pemerintah pusat berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim (API) yang saat ini dilaksanakan.“Perlu ada zonasi untuk pengaturan kawasan pesisir. Harus ada pembaruan untuk mengadaptasi perubahan iklim yang terjadi hingga 2045 mendatang,” tuturnya.Putra menyebutkan, untuk bisa melaksanakan RAN API, Pemerintah harus mengubah haluan untuk tidak lagi melaksanakan program sesuai kebutuhan pemerintah. Akan tetapi, mulai sekarang adaptasi harus melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep seperti itu harus diterapkan, karena masyarakat akan menjadi aktor utama di lapangan. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-022-13.json | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | [CLS] Majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar akhirnya mengabulkan tuntutan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali kepada Gubernur Bali terkait rencana pemanfaatan kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali. Dalam sidang pembacaan putusan di PTUN Denpasar pada Kamis, 1 Agustus 2013, hakim memerintahkan gubernur untuk segera mencabut surat keputusan (SK) yang memberikan izin kepada sebuah perusahaan swasta, PT. Tirta Rahmat Bahari (PT.TRB), untuk pemanfaatan kawasan Tahura Ngurah Rai.“Mengabulkan Gugatan Penggugat (WALHI), menyatakan batal SK Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT. Tirta Rahmat Bahari, serta memerintahkan tergugat untuk segera mencabut SK tersebut,” demikian ketua majelis hakim Asmoro Budi Santoso pada sidang yang dijaga ketat aparat tersebut.Selain itu, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya pengadilan secara tanggung renteng bersama penggugat intervensi sebesar Rp 1,7 juta.Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali bertentangan dengan kebijakannya sendiri. SK yang ditandatangani Pastika pada 27 Juni 2012 lalu itu dinyatakan melanggar surat edaran gubernur tentang moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali selatan. Dalam SK Tahura Ngurah Rai, PT. TRB diizinkan untuk membangun sejumlah sarana akomodasi pariwisata seperti penginapan, restaurant dan berbagai sarana wisata di kawasan Tahura Ngurah Rai.“Pengeluaran SK tersebut bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, utamanya asas keterbukaan, asas kepastian hukum, serta asas kecermatan dan kehati-hatian,” ujar Asmoro Budi. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-022-13.json | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | Kuasa hukum Gubernur Bali Ketut Ngastawa mengaku kecewa atas putusan hakim. “Siapapun, pasti ada (rasa kecewa). Tapi yakinlah bahwa upaya apa yang dilakukan oleh gubernur, ketika digugat dan harus mengikuti prosedur itu. Banding merupakan bagian dari upaya melaksanakan hak hak hukum,” jelas Ngastawa.Sementara itu, kuasa hukum Walhi Bali Wihartono mengatakan bahwa putusan tersebut sudah tepat. Pihaknya meminta agar Gubernur Bali segera melaksanakan putusan hakim tersebut. “Apa yang kita dalilkan, semua dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Ini membuktikan bahwa dalam memberikan SK tersebut, gubernur telah melanggar kebijakannya sendiri serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” ujar Wihartono.“Ini merupakan gugatan lingkungan pertama di Bali. Ini akan menjadi preseden baik bagi penegakan hukum lingkungan dan putusan ini juga yurisprudensi bagi setiap gerakan penyelamatan lingkungan yang akan melakukan upaya-upaya hukum,” ujar Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan ‘Gendo’ Suardana.Kemenangan Walhi, kata dia, tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang berkomitmen terhadap gerakan penyelamatan lingkungan. Hal ini akan menjadi pembelajaran bersama bahwa pemerintah juga bisa melakukan kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan. “Selama ini masyarakat takut apabila berhadapan dengan pemerintah. Tetapi hari ini, putusan hakim yang memenangkan Walhi membuktikan pemerintah juga bisa salah dalam mengeluarkan kebijakan,” kata Gendo.Gendo juga menyarankan kepada publik agar mau menggunakan hak gugatnya apabila merasa dirugikan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Ke depan, lanjutnya, gubernur harus terbuka kepada publik dalam menerbitkan setiap kebijakan serta memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembuatan kebijakan. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-022-13.json | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | Walhi Menangi Gugatan, Gubernur Bali Harus Cabut Izin Pemanfaatan Hutan Mangrove | Dalam kesempatan yang sama, Tama S Langkun, peneliti hukum dan monitoring peradilan dari Indonesian Corruption watch (ICW) yang datang langsung dari Jakarta untuk memantau pesidangan menilai putusan hakim sudah tepat dan patut di apresiasi. “Mendengarkan fakta hukum yang disampaikan oleh majelis hakim, Walhi memang harus menang. Ini merupakan satu putusan yang akan menjadi preseden hukum yang baik. Putusan ini juga semakin menguatkan posisi organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga kontrol yang efektif terhadap kebijakan pemerintah,” Tama menegaskan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | [CLS] SALAH satu cerita pahit yang dialami oleh Bupati Banyumas Achmad Husein adalah ketika terjadi krisis sampah pada 2017-2018 silam. Kabupaten di Jawa Tengah (Jateng) itu benar-benar pusing tujuh keliling dengan penanganan sampah. Salah satu penyebabnya adalah penolakan warga terkait dengan tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliori di Kecamatan Kalibagor.“Saya sebetulnya sudah ingin melupakan. Soalnya, waktu itu tersiksa betul, luar biasa keras. Tidak saja di-bully, tetapi juga ada demo berkali-kali. Padahal, waktu itu merupakan masa akhir periode pertama sebagai bupati. Dan berlanjut pada saat saya sudah cuti kampanye. Meski posisi tengah cuti kampanye, saya tetap mendatangi warga untuk mencari solusi,”jelas Bupati membuka cerita saat wawancara di Ruang Joko Kahiman, Purwokerto, Rabu (23/11/2022) malam.Jadi, waktu itu memang kondisi persampahan di Banyumas cukup berat. Begitu penutupan TPA Gunung Tugel, maka TPA yang menjadi andalan adalah TPA Kalibagor. Namun kemudian, warga meminta agar TPA Kaliori tutup. Warga demo dan memblokade jalan. Bayangkan saja, setiap harinya waktu itu ada 100 truk sampah yang setiap hari dibuang ke TPA setempat. Tetapi, tiba-tiba tidak dapat membuang. Jelas saja, akhirnya menjadi krisis sampah,”ungkapnya.Ketika itu, lanjut Bupati, waktunya sekitar Februari-Maret. Kemudian, dirinya mencoba bernegosiasi dengan warga. Akhirnya, sambil mencari solusi lain, maka warga bisa memberikan kesempatan hingga akhir tahun.“Tetapi, setiap bulannya harus ada pengurangan jumlah sampah yang dibuang di TPA Kaliori. Misalnya, bulan awal kesepakatan masih tetap 100 truk. Kemudian bulan-bulan berikutnya dikurangi menjadi 60 truk dan kemudian 40 truk. Dan terakhir pada Desember hanya tinggal 18 truk,”paparnya.baca : Banyumas Darurat Sampah. Ada Apa? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Lalu ke manakah sampah-sampah lainnya sehingga ada pengurangan? Pemkab memang mempercepat pembuatan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan hanggar. “Untuk melengkapinya, kami mencoba beberapa peralatan pendukung di TPST. Selain itu juga pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola sampah di Pusat Daur Ulang (PDU),”jelasnya.Menurut Bupati, proses pembangunan TPST dan PDU memang dimassifkan di Banyumas. Selain itu, juga pengadaan sejumlah peralatan pendukung operasional di TPST dan PDU. Di antaranya adalah mesin pemilah sampah hingga peralatan untuk pembakaran limbah. “Awalnya ada yang mengusulkan alat namanya insinerator. Namun, harganya sangat mahal, mencapai Rp800 miliar. Jelas untuk pemkab tidak memungkinkan,”ungkapnya.Misalnya saja, pada awal-awal ada pekerja yang memilah sampah. Kecepatan setiap harinya, hanya mampu memilah 10% hingga 15% sampah. Sehingga memang masih belum optimal. Apalagi, peralatan untuk pengolahan sampah plastik juga belum ditemukan.Menurut Bupati, dirinya menemukan sebuah mesin pemisah sampah kecil di Pasir, setelah dicoba sempat macet. Begitu bisa jalan, pemilahannya masih kasar. “Akhirnya, saya meminta tolong teman di Bekasi untuk membuatkan. Saya pakai uang pribadi, karena begitu inginnya mendapatkan alat pemilah yang bagus. Kemudian dicoba macet. Setelah perbaikan bisa jalan, namun pemilhannya masih kasar. Lalu, saya melihat lagi di Tangerang. Alatnya besar, tetapi kapasitasnya hanya 1 ton per jam,”jelasnya.Husein tidak patah semangat, kemudian ada informasi mengenai mesin pemilah sampah yang bagus di Bantargebang. “Saya melihat mesin yang ada di situ, kemudian membuatnya. Setelah melakukan modifikasi dua kali, maka mesin pemilah sudah beres saat sekarang. Pemilahannya bersih, sehingga antara sampah anorganik dan organik benar-benar terpisah,”katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Dengan terpisahnya sampah tersebut, maka sampah organik selesai. Sebab, sampah organik dapat langsung menjadi pakan maggot. “Sehingga saat ini di TPST atau PDU, sebagian besar pasti membudidayakan magot. Sebab, dengan adanya maggot, maka persoalan sampah organik selesai. Selain itu juga menjadi bahan pembuatan pupuk,”katanya.baca juga : Warga Gugat Pemkab Banyumas Soal TPA Sampah, Mengapa? Meski organik sudah selesai, masih perlu dipikirkan sampah plastiknya. Perjalanan mengolah sampah plastik tidaklah gampang. “Saya mencoba berusaha untuk bagaimana caranya agar sampah plastik selesai. Saat ini sampah plastik dipakai untuk pembuatan paving,”jelasnya.Untuk dapat menjadi bahan pembuatan paving, perjalannya juga tidaklah mudah. Membutuhkan proses panjang, sehingga pada akhirnya bisa mengolah plastik menjadi paving.“Misalnya pakai alat bernama extruder. Saya dipinjami alatnya. Setelah digunakan ternyata pavingnya tidak kuat. Sampai pada akhirnya, kita sampai berganti 15 kali molding plastik. Dan akhirnya bisa. Ada dua cara yakni dengan cetakan hidrolik dan mesin injeksi plastik. Dengan peralatan hidrolik, dapat mencetak 500 paving, tetapi kalau dengan mesin injeksi dapat mencapai 1.500 paving. Nanti paving-paving tersebut bakal kami pakai di kawasan wisata baru di Jl Bung Karno. Namun, materialnya sekarang rebutan,”katanya.Sebab, ada juga sampah plastik yang saat sekarang dijual ke pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Cilacap sebagai bahan bakar industri semen yakni refuse derived fuel (RDF). “Kita setor ke PT SBI setiap harinya telah mencapai 15 ton. Padahal, kita diberikan target hingga 40 ton,”katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Karena itulah, lanjut Bupati, dirinya mempunyai ide untuk masyarakat. Jika memiliki sampah plastik, gunting saja kecil-kecil dengan ukuran sekitar 5 cm. “Saya baru menyiapkan aturan, nantinya kita yang membeli sampah plastik yang telah dipotong-potong. Barangkali bisa Rp500 per kg. Sehingga dalam sebulan di sebuah RT bisa mencapai 1 ton, maka akan memperoleh pendapatan hingga Rp500 ribu. Lumayan juga dapatnya, hanya dengan mengumpulkan sampah plastik yang telah dipotong-potong,”katanya.baca juga : Upaya Penanganan Sampah di Banyumas, Dari TPST, Mesin Pirolisis Hingga TPA BLE Tanpa TPASejak terjadinya krisis sampah pada 2018 lalu, sebetulnya Bupati Banyumas telah memikirkan tampa tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Karena itulah, pemrosesan sampah menjadi fokusnya dengan membangun TPS 3R dan PDU.“TPS 3R pada umumnya merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Jumlahnya yang besar atau TPS 3R dengan hangar dan peralatan ada di 18 lokasi. Sedangkan PDU atau yang kecil ada di 11 lokasi. Jadi secara total tempat pengolahan sampah di Banyumas ada 39 lokasi,”katanya.Bupati mengatakan pengelolanya berbasis masyarakat yang dikerjakan oleh KSM. Mereka melakukan pengelolaan sampah mulai dari pemilahan sampai pengolahan sampah organik maupun anorganik. “Setiap harinya ada 138 dump truk sampah di Banyumas baik organik serta anorganik. Yang terserap dan diproses di PDU dan TPS 3R atau TPST cukup banyak dan sisanya berupa residu sebanyak 15 truk,”katanya.Lalu ke manakah 15 truk residu yang merupakan sisa tersebut. Pemkab Banyumas tidak perlu bingung, karena kini telah mempunyai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE). “Di TPA BLE ini, residu yang masuk ke sini beragam. Umumnya adalah kain, bantal, bahkan kasur juga ada. Di lokasi setempat ada mesin pirolisis yang membakar dengan suhu tinggi hingga 800 derajat Celcius,”katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Hasil akhir sampah yang dibakar pada mesin pirolisis berupa abu. Abu tersebut dapat menjadi bahan baku paving.“TPA BLE di Banyumas merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Keberadaannya baru diresmikan pada Rabu (6/7/2022) lalu. TPA BLE dibangun dengan biaya sebesar Rp49,7 miliar rupiah dengan komposisi anggaran dari APBN sebesar Rp41,9 miliar (84,31%) dan APBD sebesar Rp7,8 miliar (15,69%). Hal ini merupakan bentuk sinergi untuk pembangunan dan pengelolaan TPA. Pelaksanaan pembangunan dimulai sejak Oktober 2020 dan selesai pada Desember 2021.Peresmian dilaksanakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Desa Wlahar Wetan.TPA BLE mampu menampung sampah 75 ton per hari dengan konsep memproses residu sampah yang berasal dari TPS 3R, TPST atau PDU yang ada di Banyumas. Residu sampah yang masuk langsung secara otomatis dicacah dan dipilah, kemudian hasil pilahan diproses lebih lanjut untuk dimanfaatkan.Pengelolaan sampah di Banyumas tidak saja di bagian hilir saja, melainkan juga di hulu. “Kalau di hilir, sampah mulai diproses di TPST, TPS 3R atau PDU hingga TPA BLE. Sedangkan di tingkat hulu, kami memiliki dua aplikasi yakni Salinmas dan Jeknyong. Aplikasi tersebut bisa digunakan bagi warga yang telah memilah sampah di rumah. Jadi, dari hulu sampai hilir kita garap,”katanya.baca juga : Garap Hulu Hingga Hilir Sampah, Banyumas Ingin Raih “Zero Waste” Akhir 2022, Bisakah? Berbagi di COP27Keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas tidak saja menjadi contoh daerah di dalam negeri, namun juga di seluruh dunia. Bahkan, United Nations Framework Climate Change Conference (UNFCCC) mengundang Bupati Banyumas Achmad Husein pada perhelatan Konferensi Iklim Internasional atau Conference of Parties (COP) 27 di Sharm El Sheikh di Mesir yang berlangsung pada 14 November 2022 lalu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Bagi Husein, diundang di Konferensi Iklim Dunia merupakan kehormatan. Dia memaparkan bagaimana pengelolaan di Banyumas dari hulu sampai hilir. “Banyumas mengupayakan penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Namun, yang lebih fokus adalah penanganannya di hilir,”kata Bupati.Dia menceritakan bahwa pada awalnya, Banyumas masuk dalam Asean Smart Green City. Dari Indonesia ada dua yakni Banyumas dengan Banyuwangi. Untuk Banyuwangi lebih fokus pada hulu melalui aplikasi. Sedangkan Banyumas hulu dan hilir. Hulu dengan aplikasi dan hilir lewat pengelolaan sampah.“Banyumas memang sudah tidak lagi ada landfill atau TPA. Pengelolaan sampah sudah paripurna. Inilah yang menjadi kontribusi bagi Banyumas dalam rangka penurunan emisi. Oleh karena itu, diminta oleh UNFCCC untuk dibagikan kepada negara-negara lainnya. Jadilah saya diundang ke Mesir dalam COP27,”jelasnya.Sewaktu paparan, lanjut Bupati, tidak hanya memaparkan untuk yang datang langsung di Mesir, melainkan juga bagi peserta yang mengikuti secara daring. “Saya memaparkan bagaimana penanganan sampah di Banyumas. Termasuk juga memutar video yang isinya adalah pengelolaan sampah. Di video tersebut menceritakan soal anak kecil dan bapaknya yang menjadi tukang sampah,”paparnya.Dalam paparan, Bupati ditemani oleh dua bule dari Norwegia dan Denmark. Ada satu lagi dari Indonesia yakni perwakilan pabrik semen SBI Cilacap. “Tanggapannya sangat baik, bahkan dibilang extra ordinary. Banyak yang terkejut, karena dapat menyelesaikan persoalan sampah. Memang negara-negara lain ada yang memiliki mesin pengolah sampah besar-besar. Tetapi berbeda di Banyumas yang hanya kecil-kecil, tetapi berbasis komunitas. Masyarakat yang mengelola dengan membentuk KSM,”ujarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-007-03.json | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Berawal dari Krisis Sampah yang Mampu Diselesaikan, Bupati Banyumas Berbagi Kisah di COP27 Mesir | Tidak hanya ke Mesir, Bupati Banyumas juga diundang oleh United Nations Capital Development Fund (UNCDF) untuk hadir ke Bangkok pada 5 Desember 2022 mendatang. “Agendanya adalah memaparkan usulan program yang dilaksanakan oleh Banyumas. Karena Banyumas akan menjadi pilot project Assean Smart Green City,”katanya.Setelah paparan, nantinya mereka akan datang ke Banyumas untuk melihat secara langsung. Setelah itu, nantinya akan ada evaluasi dan ada dana yang dicairkan. “Saya telah membuat program dengan kalkulasi pendanaan sekitar Rp60 miliar. Kita mengajukan dana sebesar itu. Dapatnya berapa, kita tidak tahu,”katanya.Tetapi, dari informasi yang dioperolehnya, paling tidak dana senilai Rp30 miliar bisa cair. Untuk apa dana tersebut jika berhasil diperoleh? Bupati memproyeksikan bahwa sebagian dana bakal digunakan untuk penyempurnaan dan pengadaan peralatan pengelolaan sampah,”ujar Husein.Husein tidak hanya diundang di mana-mana untuk memaparkan pengelolaan sampah, tetapi juga sudah banyak kabupaten/kota yang datang ke Banyumas. Setidaknya tidak kurang dari 69 kabupaten/kota yang datang ke Banyumas untuk menimba ilmu pengelolaan sampah. “Tamu paling banyak adalah dari Sulawesi Barat. Seluruh kabupaten/kota sudah sampai di sini untuk belajar penanganan sampah,”katanya.Bupati mengatakan meski bisa dikatakan sudah nol sampah karena ada pemilahan hingga pengelolaan, tetapi masih harus penyempurnaan lagi. Terutama untuk peralatan. Maka dari itu, jika nanti mendapatkan alokasi dana dari UNCDF, maka nantinya bakal dipakai salah satunya untuk penyempuranaan peralatan untuk pengolahan sampah. (***) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-048-15.json | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | [CLS] Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, masih belum mengalami penurunan walau sudah mulai gaung hidup normal baru (new normal). Orang yang positif Corona masih tinggi.Data resmi pemerintah, sampai 23 Juni 2020, positif Corona di Indonesia mencapai 47.896 orang, terjadi kenaikan dari hari sebelumnya sebesar 1.051 orang. Penderita sembuh ada kenaikan 506 orang, jadi 19.241 orang, dan meninggal dunia tambah 35 orang jadi 2.535 orang.Pandemi seperti ini bukan kali pertama melanda nusantara ini. Sekitar 102 tahun lalu, negeri ini pernah dihantam pandemi influenza. Wabah itu dikenal dengan nama flu Spanyol (Influenza Ordonnantie). Serupa dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), flu ini diperkirakan berawal dari Tiongkok, dan membunuh paling banyak orang di Spanyol.Awal 1918, flu ini melanda Eropa. Dengan cepat pada April 1918, dilaporkan ada di Singapura. Pada Juli 1918, pemerintah Hindia Belanda (kini Indonesia) di Batavia (Jakarta) melaporkan kejadian flu. Lalu pada November wilayah Banjarmasin juga melaporkan kasus serupa. Dan pada Desember Banyuwangi dan Surabaya ikut melaporkan serangan wabah itu.Mengutip buku “Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda,” ketika flu ini menyerang akhir 1918, Karesidenan Surabaya bahkan membuat pernyataan pers dan menyampaikan kalau 1,5 juta orang telah tewas. Meski angka itu tak tepat, diperkirakan ada ratusan meregang nyawa karena wabah misterius itu.Pada 1919, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan mengenai upaya penanganan influenza. Salah satunya, mengenai peraturan karantina, direksi Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) memprotes. Hampir setahun, aturan itu kemudian disahkan akhir 1920. Berlaku pada 1 Januari 1921. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-048-15.json | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Peraturan mengenai penanganan flu ini dilaksanakan dengan cepat, karena peristiwa penting dari Makassar. Kepala Dinas Kesehatan melaporkan wabah flu itu menjangkiti masyarakat pada Oktober 1920, dan membunuh 112 orang. Wabah ini dengan cepat menyebar ke Distrik Kolono dan membunuh 101 orang.Petugas kesehatan di Buton, menyampaikan, kalau penyakit ini pertama kali melanda daerah barat dan selatan Kendari dan diduga dari Rumbiya.Di Toraja, wilayah pedalaman di Sulawesi Selatan, jaraknya sekitar 400 kilometer dari Makassar, dikabarkan pula kalau flu itu sudah menyerang beberapa warga. Dilaporkan sekitar 300 orang (10%) dari 3.000 penduduk Toraja, meninggal.Pandemi flu ini membuat banyak rumah sakit kesulitan. Dari fasilitas hingga ketersediaan kamar. Historia mengutip Koloniaal Weekblad tahun 1919, menyatakan, kalau para dokter di Makassar bahkan harus bertanggungjawab terhadap nasib 800 pasien.Historia juga mengutip, data lain dari Handelingen van Volksraad tahun 1918, pada November mencatat keganasan flu ini.Dibandingkan dengan kematian kolera yang merenggut 9.956 orang, cacar 909 orang, dan pes 773 orang, jauh lebih kecil dibanding korban flu Spanyol di bulan sama mencapai 402.163 orang meninggal. Kepanikan muncul hampir sama dengan keadaan saat ini, ketika berbagai negara-negara di dunia terkena wabah Corona. Ketidaktahuan, dan penanganan lamban, serta keterbatasan fasilitas maupun pengetahuan tenaga medis jadi wabah terus meluas.Prayitno Wibowo, dkk, dalam “Yang Terlupakan Pandemi Ifluenza 1918 di Hindia Belanda,” menuliskan kalau obat-obatan yang tersedia masa itu hanya ada aspirin, pulvis doveri, dan aimphora. Obat-obatan ini dicetak ratusan ribu pil dan dibagikan ke masyarakat. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-048-15.json | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | “Di samping obat-obatan medis, di Rembang, misal, di kalangan masyarakat beredar ramuan obat-obatan yang terbuat dari unsur-unsur tanaman. Temulawak salah satunya. Ramuan ini merupakan sarana untuk mencegah orang kedinginan dan memulihkan semangat fisik pasien flu. “Ini membuktikan, kedinginan dan tubuh lemah salah satu gejala influenza yang ditunjukkan setiap penderitanya,” tulis Prayitno dkk.Di Toraja, keganasan flu ini dikenal masyarakat dengan istilah ra’ba biang. Sebuah ungkapan seperti melihat rumput tumbang ketika sudah disabet parang. Ra’ba biang, jadi kisah yang acapkali dituturkan para orang tua saat berkumpul bersama keluarga.“Kalau mendengar itu, sepertinya mengerikan sekali. Kakek saya, meninggal 1971, dia cerita tentang itu pada saya,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).Saya juga menelpon Palimmi (71). Dia penganut Kristen yang menganut tatacara hidup kepercayaan leluhur (aluk todolo). Dalam beberapa hajatan dia juga jadi seorang Tominaa (sebagai pelaksana ritual dalam Aluk Todolo).“Dari cerita orang tua, itu waktu wabah ada juga dilakukan ritual, minta pengampunan pada dewata,” katanya.“Belakangan, waktu besar-besar, cerita lain lagi muncul. Kalau waktu itu, wabah itu karena ada pesawat perang yang Amerika waktu lawan Jepang itu, menyebarkan racun. Itu sampai di Toraja,” katanya, seraya meragukan cerita itu.Dia bilang, kematian orang di Toraja karena wabah itu sangat banyak. “Bapak saya, masih menete’ ke ibunya. Nenek saya itu, katanya sakit demam, terus satu hari saja langsung meninggal,” katanya.Banyaknya kematian di Toraja membuat orang sampai saat ini acap kali bertanya. “Kalau ada yang meninggal, tidak ada upacara kematian lagi. Dibungkus saja, diletakkan dekat liang, terus ditinggal. Maka ada beberapa terngkorak tersebar di beberapa goa, tanpa peti, berserakan.” | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-048-15.json | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Antara Corona dan Pandemi Influenza 1918 di Nusantara | Setelah flu Spanyol 1918, muncul virus SARS tahun 2002 dan flu burung pada 2005. Empat tahun kemudian, pada 2009 muncul flu babi yang jadi pandemi global.Pada 2012, ada Middle East Respiratory Syndroe Coronavirus (MERS-CoV). Penghujung 2019, ada COVID-19. “Pandemi influenza itu sendiri tidak pernah benar-benar menghilang karena ternyata muncul pandemi yang baru menggantikan pandemi sebelumnya,” tulis Prayitno Wibowo, dkk. Keterangan foto utama: Pekuburan Lemo, di Toraja. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-037-02.json | Masyarakat Kamoro Tahan Tongkang Perusahaan Kayu | Masyarakat Kamoro Tahan Tongkang Perusahaan Kayu | [CLS] Kehadiran perusahaan kayu di Papua, selama ini merugikan masyarakat lokal. Tak heran, Sabtu (20/4/13), warga Suku Kamoro di Ibukota Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika Papua , menyita sebuah kapal yang menarik tongkang bermuatan alat berat, tangki bahan bakar dan peralatan lain.“Selama ini, perusahan ini keluar masuk tanpa izin dan izin ini siapa yang berikan kami tidak tahu. Sekarang kami tahan supaya ia (perusahaan -red) memenuhi tuntutan warga pemilik hak ulayat,” kata Yulius Watapoka, Kepala Kampung Amar Distrik Mimika Barat, Selasa(23/4/13).Kapal itu ditahan ketika melintasi perairan muara kali setempat. “Mereka masuk ke kali dan ambil kayu gelondongan. Hanya membayar masyarakat Rp50.000 per batang gelodongan kayu.”Kepala Dsitrik Mimika Barat, Philipus Monaweyau mengatakan, kehadiran perusahaan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi merusak biota dan ekosistem. “Perusahaan ini selain ambil kayu dan membayar dengan murah kepada masyarakat, juga merusak lingkungan karena buldozer dan alat berat lain yang dibawa masuk merusak kayu putih, serta menutup lahan-lahan hutan alami untuk dilewati alat berat.”Philipus meminta, perusahaan berbasis di wilayah Papua Selatan itu segera mengikuti tuntutan masyarakat. “Kami tidak minta apa-apa, tapi tolong lihat kehidupan masyarakat kampung yang hidup tidak seperti orang-orang di kota. Intinya, jangan menindis warga.” Hingga berita ini ditulis, belum ada perusahaan yang menemui warga. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-04.json | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | [CLS] Wilayah pesisir menjadi kawasan paling rawan berpotensi amblas atau penurunan muka tanah (subsiden). Insiden alami tersebut bisa terjadi di semua kawasan, tanpa memandang kondisi dan situasi, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K). Selain pesisir, subsiden juga rawan terjadi di wilayah gambut dataran rendah.Hal itu dipaparkan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sahat Panggabean di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurutnya, ancaman subsiden mengintai kawasan gambut dan pesisir dengan karakteristik tanah mineral dan juga kawasan pesisir tanah gambut.“Sangat mendesak dilakukan untuk menghindari dampak dan bencana yang lebih besar di kemudian hari. Persoalan subsiden tanah menjadi hal yang perlu segera diatasi,” ungkapnya.baca : Kala Pemerintah Fokus Lagi Proyek Tanggul Laut Raksasa, Penelitian Ungkap Cara Itu Bukan Solusi Sahat mengatakan, saat ini setidaknya ada 132 kabupaten/kota di 21 provinsi di Indonesia yang terindikasi mengalami subsiden, terutama ada di wilayah pesisir. Hal itu, menjadi gambaran terkini yang sedang dihadapi kawasan tersebut, yang tentu berdampak pada kehidupan masyarakat.Agar persoalan itu tidak semakin meluas, Pemerintah membuat peta jalan (road map) berisi strategi prioritas yang akan dilakukan oleh setiap daerah. Dengan demikian, peta jalan tersebut akan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kawasan pesisir dan gambut.Sahat menjelaskan, subsiden tanah merupakan pembunuh senyap (silent killer) yang kini mengintai kawasan pesisir dan gambut di hampir seluruh Indonesia. Ancaman itu secara perlahan namun pasti akan merusak dan bahkan menghilangkan kawasan tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-04.json | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | Bagi Pemerintah, upaya mitigasi dan adaptasi mutlak dilakukan sejak sekarang dengan melibatkan sumber daya yang sudah ada, seperti lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Setelah itu, baru direncanakan apa aksi yang akan dilaksanakan berikutnya.Menurut Sahat, dari hasil pengukuran geodetik, geo-hidrologi, geoteknik dan lain-lain, laju subsiden tanah di kawasan pesisir non gambut dapat mencapai antara 1-20 cm/tahun. Di beberapa tempat, bahkan total penurunannya sudah mencapai antara 5-6 meter/tahun.baca juga : Banjir Rob Rutin Landa Belawan, Apa Upaya Pemerintah Daerah? Resiko SubsidenSementara, laju subsiden di pesisir gambut juga sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian Hooijer et al. (2012), diketahui bahwa lahan gambut yang ditanami akasia akan mengalami subsiden tanah sekitar 5,2 cm/tahun pada kedalaman air tanah rerata 70 cm.Di lain pihak, dari hasil penelitian terbaru diketahui bahwa setiap penurunan 1 cm muka air tanah di lahan gambut, maka itu akan berpotensi melepaskan sebanyak 0,91 ton karbondioksida/hektare/tahun. Saat bersamaan, , permukaan air laut justru mengalami kenaikan rerata antara 4 milimeter (mm) hingga 1 cm per tahun.“Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob,” tuturnya.Ancaman banjir rob itu, bahkan sudah menjadi bencana permanen di sejumlah lokasi di beberapa kota di Indonesia. Untuk itu, harus ada penanganan yang cepat dan serius agar bisa mencegah subsiden semakin dalam dan parah.Menurut Sahat, proses penurunan muka tanah ini berlangsung sangat pelan, namun pasti terjadi. Jika tidak diantisipasi dan dicari upaya yang lebih serius untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dampak dari subsiden pasti akan merugikan kawasan tersebut dan sekitarnya. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-04.json | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | “Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera,” tambahnya.perlu dibaca : Kawasan Cekungan Bandung Makin Sering Banjir. Ada Apa? Tentang penyusunan peta jalan yang sudah dilakukan, Sahat menyebutkan bahwa prosesnya melibatkan Wetlands International Indonesia (Yayasan Lahan Basah) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Dokumen resmi bernama Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir, diluncurkan pada Kamis, pekan lalu.Dalam dokumen ini, telah dikaji kelembagaan dan kebijakan yang ada, serta dipetakan lokasi-lokasi yang memiliki ancaman bahaya subsiden tanah dan harus dilakukan pemantauan. Hal itu menjadi dasar penyusunan strategi adaptasi jangka pendek (short term measure), dan upaya mitigasi untuk jangka panjang (long term measure) yang komprehensif.Sahat menambahkan, Peta Jalan ini akan dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, persoalan subsiden menjadi isu nasional yang perlu diselesaikan segera.“Terima kasih kepada teman-teman daerah yang akan menjadi percontohan dan tentu kita akan kawal karena ini merupakan isu nasional,” pungkasnya.baca juga : Merekayasa Resapan Air Hujan dan Mencegah Banjir di Kota Semarang. Seperti Apa? Konservasi PesisirDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono dalam sambutan resmi dalam dokumen Peta Jalan, mengatakan bahwa tingginya laju subsiden di kawasan pesisir, akan menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi seperti di Pantai Utara Jawa. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-04.json | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | “Selain itu, berpotensi menghilangkan ekosistem gambut tropis seperti di Pantai Timur Sumatera. Pada lokasi-lokasi perbatasan dan pulau terluar seperti di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kondisi ini menjadikan titik lemah bagi pertahanan Bangsa dan Negara,” paparnya.Dalam menyusun dokumen, Agung menyebutkan, Pemerintah melakukannya dengan proses yang inklusif dan partisipatif melalui pelibatan semua pihak terkait yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, stakeholder dan masyarakat yang berada di beberapa lokasi prioritas. Selain itu, proses ini juga melibatkan para ahli di bidangnya, baik tingkat lokal maupun nasional untuk memastikan data dan informasi bisa tersusun dengan baik dan akurat.Mengingat pentingnya mitigasi dan adaptasi subsiden, Agung berharap dokumen yang sudah dibuat bisa menjadi acuan semua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, kegiatan bisa sesuai dengan yang diharapkan dan mengacu pada kaidah teknis dan kelimuan yang tepat.“Strategi yang dimuat dalam dokumen Peta Jalan diharapan bisa menjadi tahapan penyelesaian permasalahan subsiden tanah di dataran rendah pesisir Indonesia,” tambahnya.Secara umum, Agung menjelaskan, subsiden tanah di Indonesia terjadi akibat faktor antropogenik atau sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, efek pembebanan (loading effect), eksploitasi minyak dan gas bumi, dampak kegiatan tambang bawah permukaan, pengeringan (drainase), dan oksidasi lahan gambut.Sementara, faktor penyebab lain yang sifatnya non-antropogenik, yaitu kompaksi (penekanan partikel sehingga membentuk massa yang padat) alamiah dan efek tectonic subsidence akibat dari penunjaman dan pergerakan patahan bumi. Untuk Indonesia, kedua faktor non antropogenik itu kecil pengaruhnya terhadap susbsiden tanah dibandingkan faktor antropogenik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-023-04.json | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | 21 Provinsi Terjadi Subsiden Tanah, Ancaman Terbesar Berada di Kawasan Pesisir, Seperti Apa? | menarik dibaca : “Gambut for Beginners”: Tujuh Jawaban Penting untuk Pemula Head of Office Wetlands International Indonesia I Nyoman Suryadiputra mengakui tingginya laju subsiden yang terjadi di kawasan pesisir dan gambut, memang akan menghambat upaya konservasi dan rehabilitas di kawasan pesisir. Padahal, upaya tersebut justru akan bisa menyelamatkan kawasan pesisir dari kerusakan.“Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatera dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut, bahkan sangat merugikan pembangunan di berbagai Kawasan Ekonomi Strategis serta ekosistem pesisir,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-049-15.json | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | [CLS] Bencana longsor di perbukitan terjadi di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , Batang Toru, tepatnya di sekitar Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 29 April lalu. Sekitar 12 orang diduga tertimbun longsor., baru lima orang berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.Saat longsor terjadi menimpa dua rumah dan satu mobil yang sedang berjalan. Supri Siregar, Camat Marancar mengatakan, dari belasan orang itu, sembilan korban diduga hilang dari warga dari dua keluarga dan pekerja proyek (tiga warga lokal dan seorang Tiongkok.Bukit longsor dengan ketinggian sekitar 50 meter dan material juga jatuh ke aliran Sungai Batang Toru.Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, BPBD Tapanuli, tim SAR TNI dan Polri dibantu warga melakukan pencarian pada para korban tertimbun.Pada Kamis sore pukul 18.00 WIB, tiga orang berhasil ditemukan sudah meninggal dunia. Pencarian terus hingga Minggu dan menemukan dua korban. Sampai Minggu sore ada lima korban jiwa.Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, tanah longsor karena dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis pukul 18.00 WIB di Batang Toru.Menurut dia, berdasarkan analisis InaRisk, Tapanuli Selatan memiliki potensi bahaya tanah longsor sedang hingga tinggi yang berdampak pada 14 kecamatan. BNPB mengimbau, masyarakat tetap waspada dengan mitigasi dan kesiapsiagaan sesuai potensi bencana di wilayah itu. Baca: Populasi Orangutan Tapanuli Banyak Ditemukan di Lokasi Pembangunan PLTA Batang ToruLongsor ini berada di wilayah proyek pembangkit listrik air PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Namun tidak ada satupun dari perusahaan yang mau memberikan penjelasan soal longsor ini. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-049-15.json | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Emmy Hafid, Senior Advisor NSHE ketika dihubungi juga enggan memberikan keterangan. Dia mengarahkan bisa mengkonfirmasi ke humas perusahaan karena selama dua minggu belakangan tak mengikuti yang terjadi di lapangan.“Saya tidak mengikuti apa yang terjadi di lapangan saat ini karena sedang sakit. Silakan ke humas aja, ” katanya.Serupa juga disampaikan Myrna Soeryo, Konsultan Komunikasi PLTA Batang Toru. Dia belum mau memberikan keterangan dan menyuruh mengkonfirmasi kejadian pada Humas Pemerintahan Tapanuli Selatan.“Noted. Saya tampung dulu ya. Dikoordinasikan dulu dengan teman-teman NSHE di site. Silakan ke Humas Pemkab Tapanuli Selatan dulu karena semua informasi terpusat di sana, ” katanya. Baca juga: Para Ilmuan Dunia Kirim Surat ke Jokowi Khawatir Pembangunan PLTA Batang Toru Proyek di wilayah rawanTeuku Abdullah Sanny, pakar geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ketika diwawancarai mengatakan, perlu diketahui penyebab longsor apakah berhubungan dengan gempa atau tidak. Yang jelas, katanya, peristiwa longsor itu terjadi karena berbagai macam hal.Kalau melihat dari geografik ekosistem Batang Toru, katanya, topografi sangat terjal. Apalagi, katanya, ada rencana bangunan bendungan banyak di daerah-daerah terjal guna mendapatkan gradien air jatuh dalam turbin. “Ini biasa di tebing tinggi,” katanya.Dia mengingatkan, harus menjadi perhatian kalau wilayah itu adalah hutan. Ketika tanah terbuka, air mengalir secara alami. Daya tahan lereng melemah menyebabkan tanah melebur dan menyebabkan erosi, lama-lama air jenuh dan terjadilah longsor.“Konsepnya, karena topografi terjal, begitu tanah dibuka untuk kepentingan bendungan tanah akan melebur, terjadi erosi dan longsor tak bisa dielakkan, “ katanya yang pernah datang ke Batang Toru dan melihat kondisi perbukitan terjal di sekitar proyek PLTA itu. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-049-15.json | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Menurut Sanny, ekosistem Batang Toru merupakan daerah sesar atau patahan aktif. Ada sesar Renun, Sihanok, Barumun dan Angkola, yang terkenal dan sangat aktif tersambung dengan patahan Toru.Andai pun patahan itu tak aktif, dengan ketinggian tebing curam lebih 45 derajat begitu terbuka akan menimbulkan kelemahan daya tahan daya ikat tanah. Baca juga: Walhi Gugat Gubernur Sumut soal Izin Lingkungan PLTA Batang Toru Lebih parah lagi, apabila sesar itu aktif. Begitu terjadi gempa, katanya, sudah dipastikan tebing akan rontok.Untuk itu, katanya, perlu tenaga mumpuni untuk memperbaiki jalur ini nya. Kemiringan lereng tinggi menyebabkan potensi longsor. Terlebih, katanya, batuan-batuan lepas hasil gunung api itu kemungkinan besar longsor.Dia memberikan masukan langkah yang bisa dilakukan antara lain, bisa memadatkan tanah kemudian memberi jaringan dari plastik atau bahan polimer tertentu hingga tanah tidak berhubungan langsung dengan air hujan.Sanny menduga, perusahaan tidak melakukan itu. Alhasil, saat hutan atau tanah bertutupan terbuka maka longsor akan terus mengintai.Menurut dia, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/2015 tentang syarat bendungan menyangkut konsep keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan. Semua itu, katanya, tertuang dalam bentuk norma standar pedoman dan manual.Dalam aturan itu, pertama, menyangkut konsep peraturan bendungan secara umum. Kedua, keamanan struktur. Ketiga, pemantauan pemeliharaan dan operasi. Keempat, kesiapsiagaan tindak kedaruratan.“Itu sudah ada diatur UU di dalamnya. Jika tidak dijalankan perusahaan konsekuensinya bisa seperti saat ini, bencana longsor, ” kata Sanny.Dia tak menutup mata kalau bendungan bermanfaat bagi penduduk tetapi menyimpan potensi berbahaya besar pula. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-049-15.json | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Sanny mencontohkan, Bendungan Situ Gintung yang jebol beberapa tahun lalu. Tumpahan air mencapai satu juta M3, menyebabkan korban jiwa hampir 100 orang. Kerusakan lingkungan juga parah termasuk kehancuran rumah dan fasilitas sosial.“Itu kondisi Bendungan situ Gintung dan jadi pelajaran untuk proyek-proyek lain. Jadi sebenarnya Undang-undang sudah mengatur tentang itu tetapi dijalankan atau tidak? Wallahu a’lam,“ katanya.Untuk pembangunan bendungan proyek PLTA di wilayah rawan bencana, katanya, ada beberapa kajian harus dilakukan seperti kajian desain, pelaksanaan konstruksi, kemudian pelaksanaan pengisian awal.Kajian itu, katanya, harus menjadi perhatian serius dan cermat agar tak menimbulkan masalah seperti sekarang.Saat ini saja saat proyek belum selesai sudah ada masalah, dia khawatir ke depan bisa menimbulkan kerugian besar lagi.Pemerintah, katanya, harus membentuk tim independen yang punya integritas untuk memantau proyek ini. Para tehnisi harus terbuka dengan apa yang terjadi.Pemerintah harus membentuk tim yang bertugas untuk memantau proyek ini karena lokasinya berada di rawan bencana, para teknisi harus terbuka dengan apa yang terjadi.“Turunkan kaum profesional, jika tidak bisa, sebaiknya proyek ini disetop.” Donni Latupeirissa, Direktur Walhi Sumut mengatakan, Walhi sudah menyampaikan jauh hari sebelum longsor memakan korban. Dalam proyek pembangunan ini, katanya, tak ada mitigasi bencana kalau melihat analisis dokumen analisis mengenal dampak lingkungan (amdal). Hal ini pula, katanya, yang menjadikan dalil gugatan Walhi terhadap izin lingkungan.Sejak awal pembangunan proyek, katanya, Walhi Sumut sudah khawatir kalau terus jalan akan menimbulkan bencana ekologis di Batang Toru. Apalagi, katanya, wilayah itu daerah rawan gempa dengan kontur tanah labil.Longsor pun bukan kejadian pertama. Sebelumnya, pada Desember 2020 juga longsor yang menyebabkan operator eksavator hilang. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-049-15.json | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun | Walhi Sumut pun mendesak, pertama, setop pembangunan di wilayah rawan bencana terlebih perusahaan minim mitigasi. Kedua, evaluasi proyek-proyek di lansekap Batang Toru.Ketiga, usut tuntas bencana longsor di areal proyek PLTA Batang Toru. Keempat, cegah ancaman degradasi lanskap Batang Toru dari industri ekstraktif. Kelima, Walhi menuntut perbaiki tata kelola perizinan proyek di lansekap Batang Toru.Roy Lumban Gaol, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, mengatakan,kejadian ini contoh lain mengapa proyek merusak ini harus segera disetop selamanya.“Pengembangan kawasan itu harus ditangguhkan. Pemerintah Indonesia harus menunda amdal untuk proyek ini dan segera meninjau ulang kelangsungan proyek itu terkait risiko, keselamatan pekerja, integritas struktural terkait risiko banjir dan gempa.” Belum lagi, katanya, ancaman pembangunan bendungan itu terhadap keragaman hayati, termasuk orangutan Tapanuli.Organisasi lingkungan internasional, Mighty Earth juga merespon kejadian ini. “Kami mengimbau NSHE dan pejabat pemerintah di semua tingkatan memberikan bantuan dan dukungan secepatnya kepada yang terdampak serta mengambil tindakan mencegah kerusakan dan bahaya lebih jauh,” kata Amanda Hurowitz, Direktur Kampanye Mighty Earth.Dia menyayangkan, bencana ini terjadi. Padahal, katanya, ilmuwan, pejuang lingkungan, bahkan berbagai laporan sudah memperingatkan medan di sekitar proyek bendungan Batang Toru rawan longsor karena curah hujan tinggi. “Medan berbukit-bukit dan drainase buruk,” katanya, dalam rilis kepada media.Proyek itu, katanya, juga terletak tak jauh dari garis patahan bumi di wilayah rawan gempa. Terlebih lagi, lima bulan lalu juga terjadi longsor hingga menewaskan seorang pekerja Tiongkok. Peristiwa itu, katanya, seharusnya jadi peringatan. ***Foto utama: Pencarian korban tertimbun longsor di area pembangunan proyek PLTA BAtang Toru. Foto: BNPB [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2018-006-15.json | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | [CLS] Tindak kejahatan kehutanan dalam bentuk perdagangan dan pembunuhan satwa liar membutuhkan pembuktian spesifik. Peran ahli forensik sangat dinanti untuk mengungkap aksi kriminal tersebut.Direktur Konservasi dan Keanekaragaman hayati (KKH), Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Indra Exploitasia mengatakan, pelibatan ahli forensik dan dokter hewan sebagai pelaksana lapangan pada proses penegakan hukum sangat penting dilakukan. Salah satu undang-undang yang digunakan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memakai undang-undang tersebut,” ujarnya pada workshop Perumusan Sistem Jaringan Kerja Sama Forensik Satwa Liar Nasional di Medan, Sumatera Utara (29-30/11/2018).Indra menyatakan, pihaknya sudah membentuk wildlife crime unit. Semua unit pelaksana teknis telah dibekali sarana dan prasana, berupa mobil, motor, dan alat-alat penyelamatan satwa. “Di internal jejaring direktorat sudah dilakukan, NGO dan mitra lainnya diharapkan membentuk jejaring yang sama. Kedepan, jika ada kematian satwa bisa langsung diketahui, apakah karena diracun atau penyakit, sehingga diketahui penyebabnya,” harapnya.Prof. Bambang Pontjo, Pakar Patologi Veteriner dan juga guru besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, perlakuan forensik untuk satwa tidak berbeda dengan manusia. Selama ini, kendala analisis forensik satwa adalah banyaknya spesies. Standar yang diperlukan juga banyak, sesuai jumlah jenisnya, terutama satwa liar dilindungi yang memiliki spesies terbatas.“Pada prinsipnya, pengerjaan forensik satwa hampir sama dengan manusia. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama, sebab kejahatan terhadap satwa liar dilakukan oleh manusia bermoral rendah,” jelasnya.Baca: Forensik Ala Detektif akan Dilakukan untuk Perangi Perburuan Badak di India | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-006-15.json | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | Bambang menjelaskan, terkait teknologi khususnya untuk identifikasi DNA, secara umum bisa dilakukan. Namun, pembanding sampelnya yang masih sedikit, karena kondisi spesies yang sedikit dan terbatas. Sampai saat ini, belum ada ahli forensik bersertifiksi. Pendidikan khusus forensik satwa liar juga belum ada. Sementara, kasus kejahatan terus terjadi.“Selama ini, kasus identifikasi masih ditangani jajaran KLHK yang memiliki dokter hewan. Mereka juga yang diminta menjadi saksi ahli forensik dalam kasus-kasus kejahatan satwa liar karena memang kompeten,” tuturnya.Baca: Begini Asyiknya Belajar Identifikasi Forensik DNA Penyu Untuk Bongkar Perdagangan Satwa Peran pentingKombes Adi Karya Tobing, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, mengatakan, untuk kepentingan penyidikan kejahatan satwa liar, peran saksi ahli atau dokter hewan sangat penting.Untuk mengungkap kasus, penyidik berangkat dari alat bukti keterangan ahli sebagai petunjuk. Ini penting untuk mengetahui penyebab kematian, wajar atau tidak, dan kapan terjadinya. “Berbeka penjelasan saksi ahli, penyidik bisa mencari siapa pelakunya.”Adi mengatakan, pihaknya sudah mengungkap berbagai kasus kejahatan satwa liar dilindungi sejak 2012-2018, berbekal keterangan para ahli. Ada 203 kasus yang dibongkar dengan jumlah tersangka 230 orang. Merka ada warga negara asing dari Kuwait, China, India, Thailand, Jerman, Jepang, dan Rusia.“Semua itu tidak terlepas dari peran dan keterangan saksi ahli yang membantu aparat Kepolisian Republik Indonesia,” jelasnya. Samedi, Direktur Program TFCA Sumatera mengatakan, pihaknya membuat satu program pendanaan untuk konservasi hutan di Sumatera. “Permasalahan satwa liar penting dicarikan solusi. Konsepnya harus ada,” ujarnya. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-006-15.json | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar | Muhammad Wahyu, Direktur Vesswic yang menjadi fasilitator diskusi menyatakan, pertemuan ini untuk menyatukan persepsi berbagai pihak, guna membangun sistem tentang forensik satwa liar. Sehingga, dapat membantu penegak hukum membongkar kejahatan satwa liar.“Kami bekerja terintegrasi. Vesswic tengah membangun peta genetik gajah sumatera dengan mengambil sampel DNA dari gajah jinak. Diharapkan, informasi yang ada dapat membantu aparat penegak hukum ketika menyidik kasus kematian mamalia tersebut,” tandasnya. [SEP] | [1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | [CLS] Curik Bali atau Jalak Bali (Leucopsar rothschildi), maskot Provinsi Bali yang masuk satwa terancam punah ini populasinya meningkat. Kunci keberhasilan di antaranya izin penangkaran dan pelepasan ke alam.Hal menarik lainnya adalah di tengah gencarnya penangkaran, apakah keragaman genetik Curik Bali ini berkualitas?Hal ini terangkum dalam Seminar Nasional Online “Pelestarian Curik Bali” diselenggarakan oleh Frank Williams Museum Patung Burung Universitas Udayana pada Selasa (18/8/2020) yang menghadirkan peneliti Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai habitat aslinya, asosiasi penangkar, dan lainnya.Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingat ketika IUCN menyatakan Curik Bali masuk satwa yang hampir punah sekitar 1970 dan masuk Appendix I CITES. Artinya burung yang ditetapkan jadi simbol Provinsi Bali pada 1991 itu dilarang perdagangannya jika diambil dari alam. Untuk menjaga keberlanjutannya, para pihak harus melakukan registrasi ke CITES untuk penangkarannya..Prinsip keberlanjutan diatur dengan tiga hal, legalitas, traceability, dan sustainability. Artinya, sumber satwa jelas dengan dokumen, traceability asal usul satwa jelas, dan sustainibility menyiapkan mekanisme dan tools untuk mendapatkan dua hal di atas. Misalnya dengan melakukan sistem sertifikasi, penandaan, dan lainnya.“Ini menantang perguruan tinggi untuk sistem traceability yang memastikan keragaman genetik spesies. Variasi genetik di penangkaran terbatas. Sumber alam saat ini dari hasil penangkaran,” jelas Indra, perempuan lulusan IPB ini.baca : Jalan Panjang Melindungi Jalak Bali dari Kepunahan (Bagian – 1) | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Kewajiban penangkaran adalah wajib restocking di alam minimal 10%. Namun tantangannya membuat satwa menimbulkan sifat keliaran, karena pola penangkaran sifatnya jinak. Bagaimana membuat liar dan bisa beradaptasi di alamnya. Seberapa tinggi potensi melakukan peningkatan populasi di alam dan berkembang biak tanpa menurunkan keragaman genetiknya.Selama ini ia mengakui belum banyak penelitian tentang keragaman genetik ini. Riset lain adalah identifikasi penyakitnya. Penyakit pada tempat konservasi in-situ dan ex-situ berbeda. “Misal virus influenza sumber penularannya wild birds, apakah (satwa itu sebagai) reservoar atau korban dari peternakan? Perlu menjamin tak ada penyakit di penangkaran,” ujarnya. Strategi konservasi saat ini untuk meningkatkan populasi di alam hampir semuanya hasil restocking.Grafik peningkatan populasi Curik Bali terlihat di satu dekade terakhir ini. Untuk mekanisme perizinan, Indra menyebut tidak mau terlalu rumit. Ada aturan baru, semua mekanisme perizinan ditujukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), one single submission secara online. Masyarakat yang mau menangkarkan mengajukan nomor induk berusaha. Izin penangkaran dibagi dua, perorangan dan badan usaha. Jika perseorangan, cukup fotocopy KTP.Syaratnya, sumber indukan dari hasil penangkaran, rampasan sita, temuan, impor, dan berasal dari alam sesuai kuota dari KLHK berdasar rekomendasi LIPI. Curik Bali belum ada kuotanya, karena masih berstatus critically endangered.Bentuk penangkaran sesuai standar kesejahteraan seperti bebas rasa lapar, haus, dan lainnya. Penandaan dengan rig berbentuk cincin, sertifikasi, serta pencatatan.Dari data penangkar, terbanyak Jawa Tengah dengan 252 pemegang izin, Jawa Timur 31, Yogyakarta 21, Bali 16, Jabar 12, dan Jakarta satu orang. Namun yang baru teregistrasi di CITES baru satu pihak.baca juga : Jalan Panjang Melindungi Si Cantik Jalak Bali dari Kepunahan (Bagian – 2) | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Penangkaran untuk Pencurian Tony Sumampau dari Asosiasi pelestari Curik Bali (APCB) mengingat bagaimana awal inisiatif izin penangkaran ini didapatkan. Survei 2004-2005 menemukan 5 ekor Curik Bali di TNBB. Habitatnya saat itu mengecil terkait perubahan tutupan lahan di TNBB dan perubahan fungsi hutan. Terakhir hanya ditemukan di titik tertentu saja. “Faktor utama adalah akses air, sehingga Curik Bali mendekat ke pemukiman,” ingatnya. Kondisi Curik Bali yang diidentifikasi periode 1973-2004 saat itu kebanyakan dari kebun binatang dan warga sekitar 600 ekor.Pihaknya mengasumsikan burung akan sulit bertahan saat itu. Banyak penangkapan ilegal karena permintaan di pasar sangat tinggi. Harganya mahal, sekitar Rp30 juta per pasang, termasuk kasus-kasus penangkapan di TNBB. Sekitar tahun 2000, Curik Bali tak boleh dipelihara warga namun pihaknya mendorong perubahan konsep. Lahirlah APCB pada 2005. “Diberi kelonggaran agar kolektor tak disita tapi masuk dalam kelompok penangkar. Tujuannya meningkatkan populasi, pencatatan, membanjiri pasar untuk mengurangi penangkapan di alam,” jelas Tony.“Kalau pasar tak dibanjiri burung dari hasil penangkaran pasti terus ada pencurian,” imbuhnya. Penangkaran di lembaga konservasi saja menurutnya sulit membanjiri pasar. Karena pihak lain dilarang menangkarkan dan melestarikan, tak melibatkan kolektor atau komunitas penghobi.Program breeding dilakukan di Desa Sumber Klampok, sekitar TNBB sebanyak 23 pasang burung. Mereka bisa menangkarkan tapi sulit mendapat izin edar untuk diperjualbelikan.Kemudian sebanyak 198 ekor diteliti genetiknya oleh sejumlah pihak termasuk peneliti dari Indonesia dan Jepang. Tony menyebut rata-rata kualitas genetiknya kurang baik, dan ini digunakan untuk membanjiri pasar, sampai harga Curik Bali turun sekitar Rp3-5 juta per pasang.perlu dibaca : Melihat Penangkaran Jalak Bali di TNBB Bali. Begini Ceritanya | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Kualitas genetik yang baik digunakan untuk restocking atau pelepasliaran di alam. Menurutnya konsep penangkaran yang meluas ini bisa dicontoh untuk menangkarkan burung berkicau lainnya yang langka di alam. Tak hanya fokus di Curik Bali.Selama hampir 15 tahun program penangkaran ini, menurut Tony, Curik Bali bisa terbang di seluruh Bali sejauh tak ada yang menangkap. Ia menyarankan jangan beri makan khusus kecuali buah di alam. Burung ini dinilai memiliki sopan santun tinggi. Ancamannya diserang burung lain seperti cerucuk, dan reptil yang menyerang sarang.Burung hasil penangkaran jika dilepasliarkan, akan memiliki angka reproduksi baik di alam jika pelepasannya sebelum usia satu tahun. Jika terlalu tua, akan lebih sulit adaptasi, sekitar 20% mortalitas Curik Bali di alam karena kurang paham predator.Agus Ngurah Krisna, dokter hewan di TNBB menyebut sebaran populasi sebelum 1990 sekitar 300 km di pesisir Utara sampai Selatan Bali. Suaka satwa dimulai 1996 dengan tiga ekor burung dari kebun binatang, penyiapan anakan untuk restocking, SOP kesehatan, dan keragaman genetik. Dibuatlah area habituasi, soft release, dan 3 site release di TNBB yakni Cekik, Labuan Lalang, dan Brumbun. Sensus dilakukan dua tahun sekali dengan metode penjelajahan dan concentration count.Keberhasilan saat ini menurutnya di strategi pelepasliaran. Burung yang dilepas di ekosistem dataran rendah dengan savana kelihatan lebih nyaman. Selain itu, perlu penanaman pohon pakan dan pemulihan ekosistemnya.“Yang mencuri sekarang banyak jadi penangkar,” sebutnya. Ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat di desa-desa sekitar TNBB. Sebaran populasinya di Labuan Lalang sekitar 2 hektar sebanyak 210 ekor, Tanjung Gelap 32 ekor, di Cekik 95 ekor, Lampu Merah 12 ekor, dan Belimbing 45 ekor. Populasinya dari 1974 sampai Juli 2020 sebanyak 355 ekor di alam. Ini jumlah tertinggi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | menarik dibaca : Inilah Cerita Jalak Bali dan Rumah Barunya di Nusa Penida Dibandingkan pada 1971 sebanyak 112 ekor, pada 2002 sebanyak 6 ekor, lalu kini jadi 355 ekor. Sementara data pelepasan sejak 2011 sampai 2019 sekitar 490 ekor.Anakan Curik Bali saja sebanyak 63 ekor pada 2019, dan sampai Juli 2020 saja sudah ada anakan sebanyak 117 ekor, meningkat hampir dua kali lipat. Musim berkembang biaknya di musim hujan Januari-Mei.Tantangan selanjutnya menurut Krisna adalah daya dukung habitat. Berapa sebenarnya populasi di alam? Agar aman perkembangbiakannya tak turun drastis lagi. Bagaimana membuat koridor satwa karena TNBB dikelilingi pemukiman dan hutan produksi.Jatna Supriatna, seorang peneliti zoologi dan biologi konservasi dari Universitas Indonesia meminta dalam manajemen penangkaran jangan mengawinkan indukan dan anak. Untuk keberagaman genetiknya.Hasil penelitian terakhir terkait aspek biologi Curik Bali dipaparkan LP Eswaryanti yang meneliti tahun ini bersama dua rekannya Mas Untung dan Andri Nugroho. Ancaman punah Curik Bali juga dampak dari ekspor besar-besaran ke Eropa dan Amerika Serikat pada 1960-1970-an yang mendorong dimasukkan ke Appendix I.Banyak burung yang diobservasi belum ada gelangnya dan dijumpai di luar kawasan TNBB. Ada yang bersarang di kotak dan sarang alami seperti lubang pohon. Dari 135 nest box (sarang buatan), aktif digunakan burung sebanyak 29 box.“Sarang alami lebih sedikit tapi ini menggembirakan. Sangat adaptif karena menggunakan media sarang sekitarnya seperti kotak lebah,” urai Eswaryanti.Pengamatan dilakukan selama 6 bulan pada 3 lokasi yakni Brumbun, Cekik, dan Lampu Merah. Ditemukan rata-rata 3 telur di sarangnya. Misalnya peneliti pada 3 Mei lihat ada 3 telur di sarangnya, 31 Mei sudah ada 3 anakan, dan 14 Juni sudah tidak ada di sarang itu.baca juga : Jalak Bali: Si Cantik dari Pulau Dewata | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-030-13.json | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya | Curik Bali dinilai memiliki strategi ruang, karena menggunakan area bawah di tanah sampai atas pohon. Mereka terlihat makan serangga bersayap, serangga di bawah tanah seperti laba-laba, jangkrik, dan kadal kecil.Peneliti menyimpulkan jumlah telur mencerminkan ketersediaan sumber daya untuk reproduksi bagi Curik Bali. Titik perjumpaan pun makin banyak karena populasinya meningkat.Andi Wiranata dari FNPF, yayasan yang melakukan konservasi satwa juga membagi pengalamannya melepaskan Curik Bali sejak 2006-2014 sebanyak 65 ekor di sejumlah desa di Nusa Penida. Sebanyak 4 ekor mati.Manajemen konservasinya dengan cara mempertahankan populasi yang mengalami peningkatan dari sisi jumlah individu, menjaga sebaran kotak sarang, dan ekspansi jaringan kotak sarangnya.“Jaringan sarang di tempat atau akomodasi wisata lebih aman dan ada akses airnya,” sebutnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-022-02.json | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | [CLS] Terumbu karang yang hidup di lokasi dengan latar belakang kondisi suhu yag berubah-ubah dalam jangka panjang, ternyata memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim yang jauh lebih baik, setidaknya itulah yang ditemukan oleh sejumlah pakar dari Wildlife Conservation Society dan sejumlah pakar terumbu karang melalui metode sederhana yang baru untuk mengukur tingkat ketahanan terumbu karang.Menurut mereka, jenis karang seperti inilah yang harus segera mendapat perhatian untuk segera dilindungi dan dilestarikan dari ekosistem yang semakin terancam. Tulisan ini dimuat dalam jurnal PLoS One tanggal 29 Agustus 2012 silam.Keragaman kondisi lingkungan terumbu karang yang luar biasa menyebabkan upaya untuk mempelajari dan upaya konservasi yang memprioritaskan mereka menjadi sangat mahal, kendati demikian tetap dibutuhkan tindakan yang segera untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.Dalam tulisan ini, para ahli berupaya menggabungkan pendapat para pakar dan sejumlah bukti ilmiah menjadi sebuah kajian yang mencoba menyederhanakan kompleksitas keragaman hayati itu menjadi 11 elemen kunci untuk memudahkan pengukuran berbagai faktor yang melingkupi ketahanan terumbu karang. Temuan ini secara siginifikan telah menyederhanakan dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kajian dan menjadikan waktu para ahli konservasi menjadi lebih efektif secara ekonomis, dengan menggunakan sebuah perangkat penelitian yang berbasis bukti untuk mengukur kekuatan karang untuk bertahan hidup. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2012-022-02.json | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | Menurut penulis utama tulisan ini dari program konservasi dan penelitian terumbu karang WCS, Dr. Tim McClanahan terumbu karang adalah sebuah sistem yang kompleks. “Kenyataan ini membuat kita memiliki asumsi bahwa evaluasi dan strategi manajemen yang diterapkan juga harus kompleks. Namun, kajian kami menemukan bahwa keputusan yang diambil dalam sebuah konservasi yang efektif dapat bergantung dari beberapa faktr yang mudah diukur, dan hal ini bisa memperkenalkan sebuah tidakan manajemen yang lebih cepat.”Penelitian ini menggunakan pendekatan yang ada sebelumnya untuk mengukur tingkat ketahanan terumbu karang dengan cara menggabungkan berbagai model penilaian yang saat ini digunakan dengan pendapat para pakar dan sejumlah data.Upaya baru ini dipraktekkan di lokasi kerja WCS di Kepulauan Karimun Jawa di lepas pantai Jawa Tengah. Dr. McClanahan dan mitranya memeriksa sejumlah protokol penelitian yang sangat komplek dan mahal yang melibatkan lebih dari 60 faktor -keragaman ikan herbivora, tingkat erosi bilogis, kekerasan tutupan karang dan banyak lagi- untuk menentukan faktor mana yang terpenting.Dengan metodologi filterisasi dengan cara survey dan kajian literatur, riset ini berhasil memilih 11 faktor utama untuk melakukan pengukuran. Diantara berbagai faktor yang penting yang dipilih oleh para ahli dan sangat mempengaruhi kemampuan bertahan terumbu karang adalah jenis spesies terumbu yang tahan terhadappanas dan latar belakang suhu yang berubah-ubah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2012-022-02.json | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat | Kendati model kajian baru ini menawarkan upaya yang sangat bernilai, efektif dari segi ekonomi dalam mengukur katahanan terumbu karang, namun Dr. McClanahan menyatakan bahwa sejulah penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengevaluasi prioritas dan berbagai jenis terumbu yang tahan panas dan variabilitas suhu seperti apa yang dibutuhkan untuk perencanaan konservasi. Dia menambahkan bahwa salah satu hal paling menarik yang ditemukan dalam studi terbaru ini adalah kajian ini telah memprioritaskan investigasi lebih lanjut dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang paling sedikit disepakati diantara para ahli kelautan dan yang paling memiliki potensi tertinggi untuk mempromosikan ketahanan terumbu karang.“Penelitian ini memberikan kami dasar terhadap apa saja yang mungkin bisa menjadi sebuah perangkat penilaian yang tak tergantikan untuk mengentifikasi priotitas dalam konservasi,” tambah Dr. McClanahan.Tulisan lengkap penelitian ini bisa diunduh disini: 10.1371/journal.pone.0042884CITATION:Tim R. McClanahan, Simon D. Donner, Jeffrey A. Maynard, M. Aaron MacNeil, Nicholas A. J. Graham, Joseph Maina, Andrew C. Baker, Jahson B. Alemu I., Maria Beger, Stuart J. Campbell, Emily S. Darling, C. Mark Eakin, Scott F. Heron, Stacy D. Jupiter, Carolyn J. Lundquist, Elizabeth McLeod, Peter J. Mumby, Michelle J. Paddack, Elizabeth R. Selig, Robert van Woesik. Prioritizing Key Resilience Indicators to Support Coral Reef Management in a Changing Climate. PLoS ONE, 2012; 7 (8): e42884 DOI: 10.1371/journal.pone.0042884 [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | [CLS] Teguh Turasno, dikenal sosok lelaki polos, tak neko-neko. Pria asal Kebumen, Jawa Tengah itu mendekam di balik jeruji Polres Muaro Jambi, Jambi, lalu pindah ke Lapas Kelas IIA Kota Jambi, lebih lima bulan gara-gara bakar semak bekas tebasan. Teguh berniat tanam sayur mayur di lahan pamannya yang dia garap.“Niatnya merantau cari duit malah dipenjara,” katanya lewat sambungan telepon tengah Agustus lalu.Dia tertekan, pikiran kusut ingat anak dan istri di Jawa. “Biasa balik kerja telepon, walau belum bisa kirim (uang) tapi kan bisa telepon jadi agak tenang. Kalau dipenjara gak bisa, ngenes.”Dua bulan setelah bebas bersyarat Februari lalu, dia langsung pulang ke Kebumen menemui anak dan istrinya.“Lagi pengen istirahat, nenangin pikiran dulu. Walau hidup seadanya, alhamdulillah lebih tenang sama keluarga,” katanya.Sekarang, dia mengelola sawah dan merumput untuk pakan ternak. Meski sudah pulang ke Jawa, dia tak pernah lupa kehidupan pahit kala dipenjara.Ceritanya, 23 Agustus 2020, saat pekerjaan di gudang pinang lagi kosong. Pria 40 tahun itu pergi ke ladang di RT 17 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ladang seluas 30 tumpuk atau sekitar 3.000 meter itu milik Warto.Teguh mau tanam sayur mayur. Semak sudah dia bersihkan. Tumpukan semak bekas tebasan minggu lalu itu mulai mengering setelah beberapa hari terkena panas terik. Dia pun mengambil sejumput rumput dan menyalakan api.Perlahan api membesar dan makin beringas membakar tumpukan semak. Asap tebal membumbung tinggi ke langit. Kepulan asap mengundang helikopter water bombing yang tengah patroli.Enam kali helikopter BNPB bolak-balik menumpahkan ribuan liter air berupaya memadamkan api. Teguh yang ketakutan campur bingung melihat helikopter berputar-putar, bergegas ikut memadamkan api dibantu warga. Air parit di sekeliling ladang terkuras habis. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Di tengah kepanikan itu, ponsel Darmin, Ketua RT 17 berdering, beberapa pesan masuk di grup WhatsApp, anggota bintara pembina desa (babinsa) tengah mencari lokasi titik api yang terpantau tak jauh dari rumahnya.“Orang (satgas karhutla) itu langsung ke sini, kerno api itu masuk dalam GPS, nampak di satelit,” kata Darmin yang ditemui Mongabay tengah Agustus lalu.Empat jam setelah itu, sekitar pukul 16.00, Teguh dijemput tiga polisi dari Polsek Kumpeh Ulu. Warto kaget keponakannya dicokok polisi.“Aku kejar, kenapo keponakanku itu ditangkap, masalah kebakaran lahan kato polisi itu, aku ajak damai dak mau orang itu,” kata Warto. Baca juga: Jatuh Bangun Selamatkan Gambut Jambi Dua hari setelah Teguh ditangkap, Polres Muarojambi menggelar jumpa pers. AKBP Ardiyanto, Kapolres Muaro Jambi (kini AKBP Yuyan Priatmaja) saat itu menyebut, Teguh ditangkap atas laporan warga Desa Kasang Pudak karena membakar lahan.Dia dijerat UU No.39/2014 Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) tentang perkebunan atau Pasal 187 jo Pasal 188 KUHP. Ancaman hukuman 10 tahun penjara, denda Rp10 miliar.Polisi juga menyita korek warna biru dan kayu bekas terbakar sebagai barang bukti.“Kalau warga dak ado yang lapor, api itu memang nampak di satelit, helikopter itu di sini mutar-mutar nyiram air,” kata Darmin.Teguh tak mengira, api yang dia sulut merembet kemana-mana walau ladang Warto berkeliling parit.“Kanan kiri depan belakang primer, makanya berani membakar,” katanya.Niat Teguh tanam sayur buat tambahan penghasilan justru berakhir petaka. Ketika digelandang polisi dia hanya nurut, tak banyak membantah.“Saya pikir mau diajak musyawarah ke kantor desa, tahunya dibawa ke Polres,” katanya.Hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Sengeti 17 Desember 2020, Teguh Turasno dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membakar yang mengakitbatkan bahaya umum bagi barang” dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. | [0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Teguh dipindahkan ke Lapas Kelas II A Kota Jambi setelah empat bulan susah tidur lantaran di sel Polres Muarojambi, sesak dengan tahanan. Dalam satu sel seukuran kamar berisi 25 orang.“Di lapas pindah di ruang tengah isinya 60 orang, kalau tidur disusun kayak pindang.”Selama di penjara Teguh selalu gelisah. Pikiran tak tenang teringat anak dan istri di kampung. Dia tulang punggung keluarga sedang masuk bui.Istrinya terpaksa banting tulang memenuhi kebutuhan keluarga. “Saya bilang ke istri yo sabar-sabar dulu namanya lagi kena musibah,” katanya.Teguh bebas setelah 5,5 bulan jalani tahanan. Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi bagi narapidana guna pencegahan dan penanggulan penyebaran COVID-19. Banyak narapidana bebas, termasuk Teguh. Mereka hanya wajib lapor setiap minggu.“Kapok sudah, gak mau lagi (dipenjara),” katanya.Pada 3 Agustus 2020, Heri Kiswanto dan Nazarudin juga ditangkap Polres Muaro Jambi. Kasus sama, membakar lahan. Polisi turut menyita jerigen sebagai barang bukti.Heri ditangkap atas kasus kebakaran lahan seluas satu hektar di Desa Sungai Bertam. Nazarudin, kena kasus kebakaran di Bukit Baling. Di hadapan polisi, Nazarudin mengaku kalau lahan 700 meter yang dia bakar buat tanam cabai dan kangkung.Ardiyanto dengan lugas mengatakan, penangkapan dua petani itu sebagai pembelajaran untuk warga lain agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.“Ini tindakan serius kita terhadap orang perorangan maupun korporasi yang masih berani menbakar hutan lahan dengan sengaja. Kita tindak tegas.” Baca juga: Kebakaran Gambut Jambi, Kualitas Udara Buruk, Sekolah Diliburkan Tangkap petani, bagaimana korporasi? Petani kecil kena tangkap karena buka lahan cukup banyak di Jambi. Pada Oktober 2015, Polda Jambi menangkap 30 orang, 27 jadi tersangka pembakaran lahan. Dalam 2019, Polda Jambi menangkap 37 orang dan jadi tersangka. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, organisasi pegiat lingkungan hidup di Jambi, mengatakan, penangkapan petani kecil bukan solusi menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Jambi. Pemerintah, katanya, mesti tegas terhadap koporasi yang jadi penyumbang terbesar kasus karhutla di Jambi.KKI Warsi mencatat, luas kebakaran 2015 mencapai 191.378 hektar, disumbang dari 17 perusahaan hutan tanaman industri (HTI), 54 perusahaan perkebunan sawit, dua HPH, dua izin restorasi, hutan lindung hingga taman nasional dan tahura.Pada 2019, Walhi Jambi merilis luas kebakaran mencapai 165.186,58 hektar, dengan 62 konsesi perusahaan jadi penyumbang terbesar. Bahkan, beberapa perusahaan tercatat pernah mengalami kebakaran pada 2015.“Saat ini, justru seolah keberhasilan penegakan hukum itu dengan menangkap petani-petani kecil, sementara dengan korporasi pemerintah tak berani,” katanya.Dia bilang, banyak kasus kebakaran melibatkan perusahaan tak sampai ke pengadilan. Bahkan, perusahaan yang vonis pengadilan hingga kini tak kunjung eksekusi.“Ini menunjukkan lemahnya pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan, hingga perusahaan jadi arogan.”Rudiansyah, aktivis lingkungan di Jambi melihat, ada ketimpangan penegakan hukum antara petani kecil dan perusahaan.Direktur Walhi Jambi, periode 2017-2021 itu menilai, penggunaan UU Perkebunan menjerat petani kecil yang diduga membakar lahan tidaklah obyektif.“Dalam konteks kerusakan lingkungan harusnya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melihat aspek dampak lingkungan. Jadi, jangan dipukul rata kalau kebakaran di wilayah APL (alokasi penggunaan lain) itu digunakan UU Perkebunan,” katanya.Menurut dia, penegak hukum seharusnya memperhatikan motif pembakaran lahan, berapa luas, dan apa fungsi lahan sebelum terbakar. “Penegak hukum harusnya melihat dalam konteks itu, bukan ada api, tangkap, ada api tangkap.” | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Dia juga mengkritisi proses eksekusi yang melibatkan perusahaan besar lamban, seperti PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK), Makin Group yang hingga kini masih di Pengadilan Negeri Jambi.Dalam catatan pengadilan, pada 16 November 2017, Pengadilan Tinggi Jambi menghukum RKK membayar kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis Rp191, 804 miliar atas 591 hektar konsesi mereka terbakar pada 2015. Dalam putusan kasasi 8 Oktober 2018, Mahkamah Agung juga menolak permohonan RKK. Dia dorong, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk eksekusi.“Kalau tidak, ini akan memperburuk lagi kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terus mengancam ke depan.”Rudi bilang, pemerintah terlalu banyak pertimbangan dalam penegakan hukum pada perusahaan, salah satu alasan menjaga stabilitas investasi. Yasmin Ragil, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK beralasan, eksekusi RKK lamban karena pandemi COVID-19 dan pemberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Selain itu, katanya, eksekusi juga harus melalui beberapa tahapan, mulai pemberian surat teguran sampai sita eksekusi.Dia katakan sudah melayangkan surat teguran pada RKK, tetapi tidak ada kesepakatan berkaitan pembayaran. “Kita berharap mereka membayar sukarela. Karena tidak membayar sukarela, kita melanjutkan dengan proses sita eksekusi,” katanya dihubungi Mongabay, 10 Agustus lalu.KLHK mengajukan beberapa aset RKK untuk eksekusi: rekening dan sertifikat HGU untuk tiga lahan konsesi. Tak disebut rinci berapa luas obyek lahan hak guna usaha (HGU) akan disita. Tak semua rekening dan tiga lahan HGU disita.“Kalau rekening sudah cukup, yang disita rekening saja, kalau belum akan ditambah lahan HGU satu atau HGU dua sampai nilainya sesuai putusan pengadilan.”Ragil mengatakan, proses eksekusi akan dilakukan Pengadilan Negeri Jambi dengan melibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Negeri Sengeti. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Dia bilang, datang ke Muaro Jambi dan berkomunikasi dengan panitera Pengadilan Negeri Sengeti 5 Agustus lalu.Ragil berharap, pengadilan, BPN, kantor lelang punya komitmen sama dengan KLHK untuk eksekusi putusan pengadilan.“Mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan (eksekusi).”Dalam catatan KLHK hingga Juni lalu, selain RKK, ada lima perusahaan dalam proses eksekusi, dengan total aset sitaan Rp17,7 triliun lebih.Menurut Ragil, ada lima perusahaan lain dalam persiapan eksekusi. Mereka juga diganjar membayar kerugian dan pemulihan lingkungan hidup Rp1,9 triliun lebih.Mongabay menghubungi Aman Masni, asisten humas RKK. Dia dia menolak pembicaraan dikutip. Aman minta Mongabay datang ke kantor Makin Group, 16 Agustus 2021. “Di sana yang lebih berwenang memberi keterangan,” katanya, 14 Agustus lalu.Mongabay datang ke Kantor Makin Group, di Jalan Inu Kertapati, Telanaipura, Kota Jambi. Syaiful, satpam Makin Group mengatakan di kantor tidak ada humas.Dia menyarankan kembali menghubungi Aman Masni untuk berkomunikasi dengan Dian Haris, humas RKK. Aman tak merespon panggilan dan pesan yang dikirim Mongabay. ***Seminggu sebelum, Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, datang ke Muaro Jambi, September 2019, langit di Desa Puding dan Pulau Mentaro, merah. Jambi terkepung kepung api.BNPB mencatat, api membara pada 408 titik kala itu. Berminggu-minggu ribuan hektar lahan gambut terbakar, Muaro Jambi, macam dipanggang.“Waktu 2019 itu, iyolah parah nian, lebih parah dari 2015. Yang terkenal langit merah itu di sinilah (Desa Betung) tempatnyo. Sekilo dari belakang sini itu api galo, sampai puluhan kilo [meter] itu terbakar semuo. Langit gelap, siang hari itu macam jam 8.00 malam,” kata Sarkim, warga Pulau Mentaro, mengenang kebakaran 2019.Kebakaran gambut memicu bencana kabut asap parah mencekik puluhan ribu warga Jambi. Kualitas udara di Muaro Jambi dan Kota Jambi, masa itu terus memburuk, bahkan berhari-hari dalam kondisi berbahaya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Bahaya kabut asap kemudian terekskalasi menciptakan serangan ISPA. Lebih 63.000 warga Jambi terserang gangguan pernapasan.“Kalau di sini hampir merato, keno (ISPA) galo. Tapi, yang dikhawatirin anak kecil, bayi, orang tuo-tuo. alau macam kito itulah biaso, dak heran lagi, wong kebakaran hampir tiap tahun.”Di Desa Puding, konsesi RKK kembali terbakar. Api tak terkendali meluluhlantakkan ribuan lahan gambut. Dalam catatan KKI Warsi, luas kebakaran anak perusahaan Makin Group itu mencapai 1.200 hektar.Di tengah kepungan asap, Roy, sapaan akrab Rasio, datang langsung ke Jambi menyegel konsesi RKK pada 28 September 2019.Dia tak merespon pertanyaan Mongabay berkaitan pencabutan izin RKK. Ragil bilang, untuk kasus kebakaran RKK 2019 telah ditangani pihak lain—bukan tim Ragil.“Yang pertama saja belum diselesaikan, nanti kalau kita lakukan lagi, nanti numpuk lagi dan belum tentu itu dilakukan.”Ninda, Diputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, pemerintah sebetulnya punya cara lebih efektif memaksa perusahaan memulihkan lahan tanpa perlu proses peradilan yang panjang. Caranya, dengan penegakan hukum administratif.KLHK, katanya, memiliki kewenangan penuh untuk memberikan teguran tertulis, sanksi paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif pada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.Pemerintah, katanya, bisa memberikan sanksi paksaan pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah, juga bisa bekukan atau cabut izin.“Saya yakin perusahaan akan takut kalau izin dicabut, karena mereka tidak bisa berusaha lagi.”Bila perlu, katanya, pemerintah bisa memberikan sanksi komulasi internal yang dapat memaksa perusahaan melakukan pemulihan lahan sekaligus membayar denda sebagai efek jera.“Jadi, perusahaan bisa kena pencabutan izin atau pembekuan izin dan paksaan pemerintah sekaligus.” | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia mengingatkan, penyandang dana RKK berisiko terkena masalah keuangan karena membiayai perusahaan yang terjerat hukum dan kerusakan lingkungan.“Membayar denda Rp191 miliar itu tidak uang sedikit, tentu akan memengaruhi keuangan korporasi dan akan berdampak pada bagimana mereka akan membayar pada lembaga yang mendanainya, pasti akan berisiko.”TuK belum bisa mengindentifikasi siapa penyandang dana untuk RKK, Makin Group ini.Perusahaan sawit Gudang Garam sebagai induk RKK juga akan kena dampak.Edi bilang, aturan pasar global sekarang makin baik, hingga mereka akan seleksi ketat dalam menerima atau tidak produk perusahaan.“Ini jadi pelajaran bagi lembaga jasa keuangan dan korporasi untuk lebih serius pada prinsip-prinsip keberlanjutan.”Edi mengatakan, nilai yang diterima negara dari perusahaan pemegang izin tak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Pada 2015, kerugian negara dampak karhutla mencapai Rp200 triliun lebih, pada 2019 sekitar Rp75 triliun.“Ini bisnis proses yang salah, rugi kita melanjutkan bisnis seperti itu. Negera harus me-review itu.”Persoalan lingkungan hidup, katanya, sebagai kejahatan luar biasa. Banyak perusahaan kena segel KLHK, seharusnya masuk daftar hitam hingga tak perlu dibiayai lembaga jasa keuangan manapun.Edi sarankan, saat ini masa tepat bagi KLHK dan pemerintah melihat, ada masalah dan perlu lakukan evaluasi. KLHK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lain juga harus saling bersinergi untuk mengembalikan uang negara.“Beberapa perusahaan yang diputuskan pengadilan tidak dieksekusi, padahal nilai ganti rugi sangat besar, mencapai triliunan rupiah.”TuK mendorong, Gubernur Jambi yang baru berani evaluasi menyeluruh perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar hukum, dan memikirkan usaha lebih berkelanjutan. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2021-029-18.json | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi | Liputan ini didukung The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program Fellowship Jurnalis Lingkungan “Build Back Better, Karhutla dan Penegakan Hukum”. ******Foto utama: KLHK segel konsesi perusahaan terbakar di Muara Jambi, pada 2019. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | [CLS] Para pegiat perikanan skala kecil dan tradisional mulai mengkhawatirkan nasib nelayan skala kecil dan tradisional di tengah serbuan pelaku usaha perikanan skala besar. Kekhawatiran itu disuarakan, karena dunia tengah mempertimbangkan untuk menghapus subsidi perikanan tanpa ada batasan.Rencana penghapusan subsidi tersebut dikampanyekan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang pada pekan ini baru saja menggelar konferensi tingkat tinggi ke-12 di Jenewa, Swiss. Indonesia sebagai bagian dari 164 anggota WTO, diwajibkan untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.Suara kekhawatiran tersebut kemudian dibuat menjadi surat terbuka atas nama Kelompok Masyarakat Sipil tentang Perundingan Subsidi Perikanan di WTO. Surat tersebut dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait lain.Pada surat tertanggal 7 Juni 2022 itu, sepuluh organisasi menyatakan dukungan dengan memberikan tanda tangannya. Seluruhnya sepakat mempertanyakan tentang kesepakatan yang dibuat oleh negara anggota WTO berkaitan dengan subsidi perikanan secara global.Kesepuluh organisasi itu adalah Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Perkumpulan INISIATIF, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui teks subsidi perikanan saat ini, karena akan membahayakan mata pencaharian dan ketahanan pangan para nelayan dan sektor perikanan secara keseluruhan. Lebih baik tidak ada kesepakatan daripada kesepakatan yang buruk, yang akan merugikan rakyat Indonesia,” demikian kesimpulan dari surat tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | baca : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Kelompok organisasi itu menyatakan khawatir, karena perikanan merupakan sektor penting bagi mata pencaharian di Indonesia. Pada 2017, jumlah nelayan bahkan sudah mencapai 2,6 juta orang atau setara dengan 6,44 persen nelayan yang beroperasi di seluruh dunia.Data yang dirilis resmi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tersebut menjelaskan posisi perikanan sebagai salah satu sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.Salah satu organisasi yang menyatakan dukungan, adalah Indonesia for Global Justice (IGJ). Menurut IGJ, perjanjian yang dinegosiasikan oleh WTO di Jenewa, Swiss, dilakukan atas dasar mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 14.6 dan sekaligus untuk memenuhi tujuan keberlanjutan konservasi laut.Tujuan tersebut, sudah lama diadopsi oleh nelayan skala kecil di Indonesia yang diketahui sudah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Cara bekerja mereka bahkan dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di negara maju dan negara dengan nelayan yang beroperasi di perairan jauh.Dalam penilaian kelompok ini, cara bekerja nelayan skala kecil dan tradisional sudah mengikuti standar keberlanjutan yang dikampanyekan dunia untuk perikanan. Untuk itu, tidak seharusnya jika subsidi akan dihapuskan untuk perikanan secara umum.baca juga : Subsidi Perikanan, Bentuk Perlindungan Negara kepada Nelayan Kecil Kekhawatiran tersebut beralasan, karena WTO akan menerapkan kebijakan penghapusan dan Indonesia harus mengikuti kebijakan tersebut. Penghapusan bahkan akan diberlakukan pada tiga isu perikanan yang jadi perhatian utama dan menjadi bagian negosiasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Ketiganya adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF), stok perikanan yang sudah ditangkap melebihi batas (overfished stock/OS), serta terjadinya kelebihan kapasitas tangkap yang mendorong terjadinya kelebihan tangkap (overcapacity and overfishing/OCOF).“Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan subsidi untuk sektor perikanan yang kami andalkan untuk mata pencaharian kami,” kata mereka.Atas dasar tersebut, kelompok organisasi itu menyatakan keprihatinan karena negara di dunia, termasuk WTO sangat sedikit untuk mempertimbangkan pengecualian untuk kegiatan perikanan dan penangkapan ikan yang berpenghasilan rendah, serta sumber daya yang miskin.Berdasarkan tiga isu utama yang disebut di atas, nelayan skala kecil atau tradisional dibatasi untuk melakukan penangkapan ikan di dalam area 12 mil laut atau perairan teritorial. Namun, jika nelayan melewati batas tersebut, maka pengecualian sudah tidak berlaku lagi.Padahal, nelayan disebutkan terbiasa mencari ikan hingga melewati batas 12 mil laut, bahkan mencapai wilayah perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Aktivitas tersebut bisa dengan jelas mereka lakukan, ataupun dilakukan secara sembunyi.baca juga : Subsidi Pemerintah, Solusi untuk Nelayan Natuna Saat Paceklik Dengan kebiasaan yang sulit dihentikan seperti itu, Kelompok organisasi itu menyebut kalau nelayan dipastikan tidak akan mendapatkan subsidi lagi dari Negara. Potensi buruk tersebut diperparah karena isu IUUF juga bisa menghilangkan subsidi, meski WTO memberi pengecualian maksimal hingga dua tahun, atau kurang dari masa tersebut selama negosiasi berlangsung.“Kami berpandangan ini benar-benar tidak adil dan tidak realistis, mengingat nelayan kecil akan terus tetap rentan dan terpinggirkan bahkan setelah beberapa dekade,” demikian bunyi lain pernyataan Kelompok. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan geografis seperti itu akan membuat para nelayan skala kecil dalam kesulitan besar dan Negara harus menolaknya. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia harus memiliki fleksibilitas penuh untuk memberikan subsidi bagi nelayan dan kegiatan penangkapan ikan sampai ke ZEE, juga zona kontinental lainnya tanpa batasan waktu.Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IGJ Rahmat Maulana Sidik. Menurut dia, Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sudah mengakui bahwa negara-negara memiliki hak penuh atas ZEE dan hingga 250 mil laut di zona kontinental.Kenyataan bahwa Indonesia ada dalam ancaman tersebut, justru berbanding terbalik kondisinya dengan negara maju yang memiliki kemampuan dari sisi keuangan. Mereka yang sudah memberikan subsidi sangat besar, diberikan kebebasan secara legal untuk terus melanjutkan kebijakan tersebut.Klausul tersebut ada dalam draf tentang penyebutan persyaratan yang mudah untuk penangkapan ikan di perairan jauh, termasuk negara yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pemantauan yang canggih.baca juga : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Negara MajuDalam penilaian Rahmat Maulana Sidik, meski disebutkan dalam draf dengan kewenangan penuh, namun negara-negara maju justru seharusnya bertanggung-jawab atas kerusakan perairan laut saat ini. Mereka yang berbuat kerusakan, namun justru mendapatkan kesempatan lagi untuk terus menangkap ikan lebih banyak lagi di laut dan perairan jauh.Dengan kata lain, seharusnya WTO tidak memaksakan aturannya pada hak kedaulatan negara. Tegasnya, Pemerintah Indonesia harus menolak draf tersebut, karena akan melanggar hak nelayan untuk memproleh dukungan Pemerintah hanya karena beroperasi lebih dari 12 mil.“Bagaimana mungkin, nelayan kecil yang seringkali tidak menyadari telah beroperasi lebih dari 12 mil dihalangi haknya untuk mendapat dukungan pemerintah?” tutur dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Tentang isu IUUF yang dijadikan item untuk negosiasi, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati itu juga tidak seharusnya terjadi karena definisi yang dirilis oleh FAO juga bermasalah.Dia menyebut, sampai sekarang masih banyak nelayan kecil dan tradisional yang tidak bisa mengakses mekanisme formal pendaftaran dan menetapkan status mereka secara formal. Juga, menghilangkan status mereka dari kategori tidak dilaporkan dan tidak diatur.“Itu karena mekanisme Pemerintah lemah di banyak bidang,” tambah dia.Itulah sebabnya, kemampuan nelayan kecil dan tradisional untuk memanfaatkan dukungan tertentu dari Pemerintah sebelumnya sudah dikompromikan. Tanpa ragu, dia menyebut pencabutan akses subsidi nelayan karena dasar kategori yang salah, maka itu adalah tidak adil dan sulit diterima.baca juga : Perhatikan Nasib Nelayan Lokal, Menteri Kelautan Diingatkan Tidak Gegabah Buat Kebijakan Perikanan Tangkap Kesalahan mencabut subsidi perikanan secara umum, memang seharusnya tidak muncul dalam draf yang diterbitkan WTO. Mengingat, tujuan dari perundingan pengurangan subsidi perikanan adalah sebenarnya untuk mengurangi subsidi yang ada di negara maju.Menurut Susan , selama ini subsidi yang diberikan negara maju terhadap sektor perikanan mereka terbilang sangatlah besar dan itu memicu terjadinya kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut dan pesisir bersama sumber daya perikanan di dalamnya.Dia mencontohkan, jika Indonesia hanya sanggup menggelontorkan subsidi perikanan sebesar USD92 per nelayan atau setara Rp1,4 juta per tahun, maka Amerika Serikat sudah bisa menggelontorkan subsidi hingga USD4.956 atau setara Rp74 juta per nelayan per tahun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Bahkan, negara seperti Jepang sudah mampu memberikan subsidi setiap tahun kepada setiap nelayan mencapai USD8.385 atau setara Rp124 juta. Nominal sebesar itu, dipastikan akan mendorong aktivitas penangkapan ikan menjadi tinggi dan itu memicu kerusakan ekosistem di laut dan pesisir.Namun negosiasi ini belum memperhitungkan analisa tersebut,” terang dia.baca juga : Curhatan Pengangkut Ikan, Sandarkan Penghasilan dari Nelayan Menurut Penasihat Senior dari Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC) Gunawan, dalam catatan kaki draf perjanjian disebutkan larangan bagi negara yang memiliki pangsa pasar 10 persen atau lebih dari penangkapan laut global untuk menggunakan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/S&D).Aturan tersebut juga bisa membahayakan Indonesia dalam pemberian subsidi, karena saat ini Indonesia sudah memiliki jangkauan pasar mencapai 8,6 persen. Sedikit saja persentase naik, maka hak untuk menggunakan S&D akan hilang.Bahkan itu bisa terjadi jika persentase tangkapan negara lain turun karena suatu alasan misalnya, maka hak kita hilang, bahkan tanpa kita menangkap lebih banyak ikan,” papar dia.Jika ancaman tersebut mendekati kenyataan, maka itu akan menempatkan nelayan Indonesia pada risiko kerugian. Oleh karena itu, ambang batas 10 persen untuk pangsa pasar ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.Selain berbahaya bagi nelayan skala kecil dan tradisional, draf juga bisa membahayakan perempuan nelayan yang juga hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diungkapkan Esra Dwi Lestari dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).Menurut dia, dengan kondisi saat ini di mana harga bahan bakar minyak (BBM) sedang tinggi dan, pengurangan dan penghentian subsidi akan menempatkan komunitas nelayan dalam situasi sangat rentan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-041-03.json | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO | “Kami para perempuan nelayan juga tidak yakin bagaimana draf perjanjian ini akan memungkinkan fleksibilitas untuk menangani krisis semacam ini di masa depan,” tegas dia. Tentang draf perjanjian penghapusan subsidi sektor perikanan tersebut, Rizky Estrada dari Perkumpulan INISIATIF menyebut bahwa itu diujukan untuk mencapai target SDGs poin 14.6. Akan tetapi, tujuan tersebut dinilai kurang tepat karena target itu juga harus dilihat dari SDGs poin 2.Poin tersebut salah satunya bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan, serta distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk perikanan di dalamnya. Selain itu, juga untuk menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan pertanian tangguh produksi dan produktivitas pangan.Dia menilai, jika WTO bermaksud ingin menghilangkan subsidi pada sektor perikanan pada sistem perdagangan dunia, maka itu artinya WTO menghilangkan tanggung jawab pelaku perdagangan dunia, yang mayoritas dipegang oleh perusahaan multinasional, terhadap akses penghidupan nelayan yang selama ini hidup di bawah sejahtera.Selain itu, juga mengabaikan kedaulatan negara berkembang untuk memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus sendiri rakyatnya,” ungkap dia.Dengan fakta demikian, Rizky bersama Kelompok Nelayan bersuara untuk menolak draf penghapusan subsidi oleh WTO. Pasalnya, jika perjanjian tersebut disahkan, maka kehidupan pesisir akan selamanya terikat pada perjanjian tersebut, yang berarti tunduk pada kepentingan perdagangan dan bisnis global yang tidak bertanggung jawab. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-043-14.json | 2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” | 2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” | [CLS] Greenpeace, mulai 2013 akan mengadvokasi isu-isu kelautan di Indonesia, bahkan Mei akan merilis Ocean Defender. “Greenpeace sebagai lembaga yang konsern dengan isu lingkungan mau ikut menjaga kelangsungan laut karena melihat berbagai masalah cukup besar,” kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia di Jakarta, Kamis(7/3/13).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara bahari, dengan sumber daya dan keragaman hayati laut begitu tinggi. Namun, masalah sektor kelautan juga menumpuk dari pencemaran, pola-pola tangkap tidak berkelanjutan, sampai kebijakan pemerintah yang tak komprehensif. “Misal, sudah ada beberapa spesies ikan tertentu yang over fishing. Ini mengkhawatirkan,” ujar dia.Greenpeace, katanya, akan mengambil peran mengajak masyarakat peduli keberlangsungan laut dan keragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan itu, Greenpeace akan merilis Ocean Defender pada Mei tahun ini. Program ini, bertujuan mengajak masyarakat luas mendukung perlindungan laut, baik lewat petisi, aksi-aksi sampai pendidikan. “Nanti, kami akan ada page khusus untuk ini.”Ajak Seniman dan MusisiGuna memaparkan rencana-rencana kampanye pada 2013, Greenpeace akan menyelenggarakan Peluncuran Kampanye Greenpeace 2013: 100 persen Indonesia Hijau Damai, di Jakarta, Jumat ( 8/3/13). Gawe ini mengundang segenap supporter dan aktivis Greenpeace di Indonesia, media massa, masyarakat madani, pejabat pemerintahan.Dalam acara ini akan menampilkan antara lain eksibisi foto dan seni instalasi terkait kampanye Greenpeace tahun lalu, beragam atraksi kesenian seperti tari Yospan Papua, Silat Harimau, Parkour, Wayang Taviv, dan pertunjukan musik. Para seniman, seperti Tisna Sanjaya dari Bandung, dan musisi-musisi peduli gerakan penyelamatan lingkungan juga tampil. Ada Navicula, Edo Kondologit, Krishna feat Ade Tanesia & Low Budget Acoustic, Billy and The Beatbox, Marjinal dan lain-lain. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-043-14.json | 2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” | 2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” | Menurut Longgena, negeri ini dianugerahi keragaman hayati melimpah dan budaya yang tinggi. Pengetahuan menjaga lingkungan itu banyak diperoleh lewat budaya di masyarakat. Dia mencontohkan, masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang turun menurun menjaga hutan dan sudah menjadi budaya mereka. “Jadi, sebenarnya tak bisa dipisahkan antara budaya dan lingkungan. Karena itulah Greenpeace mengusung gerakan lingkungan jadi gerakan budaya.”Hutan DesaTak hanya itu, dalam kesempatan ini juga akan diserahkan izin hutan desa (HD), di Desa Segamai dan Serapung, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Palalawan, Riau. Rencananya, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akan menyerahkan langsung dua izin hutan desa seluas 4.000 hektar ini. “Ya, setelah perjuangan dari 2009, akhirnya diberikan izin ini. Usulan 7.000 an hektar, dikabulkan 2.000 hektar,” kata Eddy Saritonga, Ketua Lembaga Pengelola HD Segamai.Dia senang karena perjuangan lama mendapatkan HD didampingi Yayasan Insani dan Jikalahari akhirnya terwujud. “Kami ingin ikut berperan menjaga hutan.”Ungkapan senada dari Jasman, Kepala Desa Serapung. “Kami usulkan 2.300 hektar dari 2009. Sampai tiga kali datang ke Kementerian Kehutanan, untuk tanyakan proses ini. Baru tahun ini ada hasil. Kami senang. Koordinator Jikalahari, Muslim Rasyid mengatakan, dengan izin HD ini meskipun tak sesuai usulan, setidaknya memberikan kesempatan kepada warga desa untuk menunjukkan bagaimana mereka menjaga hutan. “Nanti bisa kita lihat dan bandingkan antara perusahaan dan warga dalam mengelola hutan siapa yang lebih baik.” [SEP] | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-08.json | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | [CLS] Jika dilihat dari udara atau menggunakan googgle maps, pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sepanjang 295,14 kilometer, dipenuhi petak-petak. Petak yang umumnya berbentuk bunjur sangkar ini bukan persawahan, melainkan pertambakan tradisional. Kawasan Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur dan Mesuji seluas 98.115 hektare juga dipenuhi tambak.Kawasan yang dulunya hutan rimba kemudian gundul karena aktivitas HPH tampaknya sulit dikembalikan hutannya, dan bahkan saat ini menjadi langganan kebakaran saat musim kemarau. Diduga, aktivitas para petambak yang membersihkan lahan atau membuka tambak baru yang disertai membuat kanal dan membakar, menyebabkan kekeringan dan kebakaran.Di sisi lain, kebakaran besar yang terjadi pada 2015 lalu menyebabkan pantai timur Kabupaten OKI banyak didatangi para petambak dari Bugis, Jawa, dan Bima. Sebab, lahan yang terbuka karena kebakaran membuat para petambak tradisional lebih mudah membuka tambak.Bagaimana mengatasi atau menata keberadaan para petambak tradisional ini? “Kita sulit sekali menertibkan petambak tradisional karena jumlahnya ribuan dan menyangkut ekonomi masyarakat luas. Yang mungkin kita lakukan pada tahap awal adalah membina mereka agar tidak merusak lingkungan, dan tidak membuka tambak baru,” kata Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, pertengahan Oktober 2017.***Perjalanan dari Palembang menuju lokasi pertambakan di pantai timur Kabupaten OKI, tidaklah mudah. Membutuhkan waktu sekitar lima jam jalan darat, dilanjutkan sekitar 4,5 jam menggunakan speed boat.Lokasi tambak di belakang desa, yang umumnya di muara sungai atau berbatasan dengan Selat Bangka. Adapun desa yang berada di pantai timur Kabupaten OKI adalah Sungai Lumpur, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi, Kuala 12, dan Simpang Tiga Jaya. Desa-desa ini hampir sebagian besar terbentuk karena aktivitas HPH puluhan tahun lalu. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-08.json | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Para petambak tradisional ini bukan hanya masyarakat lokal, seperti dari Tulungselapan, Mesuji, dan Cengal, juga berasal dari Lampung, Bugis, Jawa, hingga Bima. Para pendatang ini diperkirakan membuka lahan di kawasan hutan lindung. “Jika aparat datang mereka langsung lari. Masyarakat lokal tentu saja takut membuka tambak di hutan lindung karena pasti ketahuan,” kata seorang warga di Tulungselapan. Baca: Sepucuk, Lahan Gambut yang Kini Dipenuhi Nanas dan Tidak Terbakar Lagi Maukah para petambak ini mengubah perilakunya yang tidak lestari tersebut? Meskipun masih perlu dibuktikan, sekelompok petambak tradisional di Desa Simpang Tiga Jaya atau tepatnya di Kanal 0, Dusun Sungai Pedada, berkeinginan mengubah pertambakan mereka menjadi lebih moderen dan lestari. Namun, sejumlah kendala yang dihadapi mereka.Ketika TRG Sumsel yang didukung BRG (Badan Restorasi Gambut) coba membantu, para petambak tradisional ini dengan tangan terbuka menerima.“Kami berharap jika pemerintah melalui BRG memberikan bantuan kepada kelompok ini, dapat meningkatkan produksi tambak udang dan ikan. Selanjutnya, bantuan dapat dikembangkan untuk kelompok lain, sehingga para petambak tidak lagi membuka lahan baru dengan alasan tambak yang ada tidak produktif atau hasilnya rendah,” kata Suwardi, Staf Kedeputian II BRG, saat bertemu dengan belasan petambak tradisional di Kanal O, Sungai Pedada, Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tulungselapan, Kabupaten OKI, pertengahan Oktober 2017.Kanal O, sebenarnya anak Sungai Pedada, bukan kanal buatan. Disebut kanal karena dulunya digunakan perusahaan HPH membawa balok-balok kayu. Pertambakan ini sekitar 300 meter dari Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-08.json | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | “Yang lebih penting juga, jangan sampai ada kegiatan pembakaran. Sebab, jika kebakaran terjadi bukan hanya kita yang rugi, para pelaku akan ditangkap dan dihukum. Masyarakat Indonesia akan dikecam dunia karena bencana kabut asap yang merugikan kesehatan, mengganggu transportasi, hingga perubahan iklim seperti yang kita rasakan saat ini,” lanjutnya.Selain bantuan teknologi, berupa kincir air dan mesin diesel, juga akan diberikan pelatihan terkait pertambakan udang dan ikan yang lestari dengan produksi yang baik. “Kita akan menghadirkan ahli dari perguruan tinggi dan dinas terkait di Sumatera Selatan,” jelasnya. Minim ilmu dan teknologiTambak di pantai timur rata-rata berukuran 50 x 20 meter dengan kedalaman berkisar 2-3 meter. Setiap petambak rata-rata memiliki dua tambak. Tambak ini dibuat menggunakan cangkul dan peralatan pembersihan manual, membutuhkan waktu sekitar dua-tiga bulan untuk membuat satu tambak.Saat ini, mereka menambak udang windu dengan campuran ikan bandeng. “Setelah udang windu berusia tiga bulan baru dimasukan bibit ikan bandeng. Saat udang berusia enam bulan baru dipanen,” kata Sudarman, Kepala Dusun Sungai Pedada.“Para petambak ini hampir seluruhnya mengandalkan pengalaman, baik saat bekerja untuk orang lain atau informasi dari petambak lainnya. Tidak ada ilmu yang didapatkan secara khusus,” katanya. “Selain itu tidak ada teknologi atau pemberian pakan khusus. Ya, tambak dibuka, dibersihkan kemudian ditabur benih lalu diberikan pakan tradisional yang dibawa air saat pasang. Tidak dilapisi plastik dan menggunakan kincir air,” lanjutnya. Baca juga: Menyelamatkan Potensi Kerbau Rawa dari Dampak Kerusakan Gambut, Bagaimana Caranya? Penggunaan obat kimia dilakukan saat membuka atau membersihkan tambak, yang tujuannya untuk membersihkan hama. “Semua itu berdasarkan pengalaman, tidak ada penyuluh atau pendamping untuk para petambak ini,” jelasnya. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-017-08.json | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? | Berapa besar penghasilan dari setiap tambak? “Rata-rata Rp50 juta per panen. Setahun dua kali panen. Dikurangi biaya pengobatan dan pembelian BBM yang digunakan buat menyedot air, sisanya sekitar Rp50 juta,” jelasnya. Penghasilan ini didapat dari penghasilan udang windu sekitar 4-6 ratus kilogram per tahun dan ikan bandeng sekitar 2 ton per tahun. Udang dan ikan dipasarkan ke Jakarta, dan sebagian kecil dijual ke Palembang. Tapi yang menjadi persoalan utama para petambak adalah bibit dan pakan. Bibit yang mereka dapatkan dari Jawa dan Lampung kualitasnya rendah, selain bibit sisa dari penjualan ke petambak lainnya di Jawa atau Lampung, juga lemah saat sampai ke lokasi karena jauhnya perjalanan yang membutuhkan waktu berkisar dua hari.“Jika bibit yang didapat jauh lebih bagus, jelas penghasilan kami di sini meningkat,” kata Basri, salah seorang petambak. “Kalau bisa pemerintah membuat sentra pembibitan udang dan ikan di sini. Katanya mau dibuat di Pulau Maspari, tapi belum jalan,” lanjutnya.Selain bibit, juga pakan yang digunakan para petambak masih makanan alami. Tidak ada pengetahuan membuat pakan buatan untuk udang windu maupun ikan bandeng. “Seandainya berbagai persoalan tersebut dapat teratasi, baik karena bantuan pemerintah, pasti hidup kami akan lebih sejahtera dan sangat puas dengan tambak yang ada,” tegas Basri. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | [CLS] Darianus Lungguk Sitorus, pemilik perkebunan sawit PT Torganda, di Padang Lawas, Sumatera Utara, protes pemberitaan Mongabay Indonesia. Melalui kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih, dia menuding pemberitaan Mongabay Indonesia keliru hanya memberitakan soal eksekusi lahan kebun sawit di hutan Register 40, bagian putusan pidana oleh Mahkamah Agung, tanpa memasukkan soal gugatan perdata mereka.Marihot Siahaan, kuasa hukum Sitorus, menulis surat kepada Mongabay dengan menekankan, Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (“Parsub”) dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, mengajukan gugatan perdata dan menang di Pengadilan Negeri Padangsidempuan maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara perdata No 37/Pdt.G/2015/PN.Psp dan No 46/Pdt.G/2015/PN.Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2015.Kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku pihak tergugat, mengajukan kasasi. Proses hukum masih berjalan.“Keluarga DL Sitorus telah merasa sangat dirugikan, dipojokkan, seolah-olah DL Sitorus sebagai pihak yang tetap bersalah (padahal tidak),” begitu bunyi surat yang disampaikan Marihot Siahaan dari Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih ke Mongabay pada 14 Juni 2017.Duduk perkaranya berawal ketika Mahkamah Agung, lewat putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada DL Sitorus, denda Rp5 miliar, subsider kurungan selama enam bulan. Mahkamah Agung juga memutuskan seluruh barang bukti berupa perkebunan sawit seluas 47.000 hektar bersama aset di atasnya dikembalikan ke negara Indonesia lewat Departemen Kehutanan –nama terdahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612] |
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Pada Januari 2015, Mongabay Indonesia, mendapat informasi bahwa eksekusi lahan dan aset di hutan Register 40, belum bisa berjalan dan mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni. Ia diberitakan dengan judul “Parah! 8 Tahun Putusan MA Tumpul, Sawit Masih Kuasai Register 40. ”Pada Juli 2015, Mongabay juga memberitakan pertemuan para menteri membahas eksekusi lahan, dalam berita berjudul “Eksekusi Hutan Sawit di Register 40 Berlarut, Ini Kata Para Menteri.”Terakhir, Mongabay memuat berita soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan DL Sitorus sebagai tersangka dan tahanan kota pada 17 Juni 2017, dua tahun sesudah berita sebelumnya, berjudul “Tetap Kuasasi Hutan Register 40 untuk Sawit, DL Sitorus Kembali Jadi Tersangka.”Menunjuk kepada ketiga pemberitaan itu, Siahaan berpendapat Mongabay hanya memuat dari satu sisi atau tak cover both sides. LBH Merah Putih, dimana Siahaan bekerja, juga merupakan kuasa hukum gugatan perdata dari Koperasi Parsub dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan. Siahaan juga menyebutkan bahwa Mongabay melakukan “penggiringan opini” untuk memojokkan kliennya.Dalam suratnya, Siahaan menulis bahwa “secara de facto dan de jure” tak pernah ada hutan Register 40 karena belum ada tata batas dan penetapan kawasan yang disebut Mongabay maupun pihak pemerintah sebagai “hutan Register 40.”Hal ini sebutnya sesuai dengan hasil laporan pemerintah dalam hal ini hasil laporan tim Interdept 2005 (Tim antara lain terdiri dari Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dalam Provinsi Sumut) menyatakan sebagai fakta terdapat 43 perusahaan di lokasi yang disebut-sebut sebagai Register 40. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Dia sebutkan, bahwa putusan pidana dari Mahkamah Agung adalah tentang kawasan hutan Register 40 yang disebut seolah-olah berdasarkan Gouvernement Besluit No. 50 tertanggal 24 Jun 1924 (GB50). Juga kebun sawit yang dikelola Persub dan KPKS Bukit Harapan seolah-olah terletak di lima desa di Padang Lawas: Desa Aek Raru, Janji Matogu, Langkimat, Paranpadang dan Desa Mandasip.”Padahal tidak betul, dan hal tersebut dibuktikan dalam sidang pembuktian dan sidang pemeriksaan di lokasi dalam perkara perdata,” kata surat Siahaan.Koperasi Parsub dan KPKS Bukit Harapan mengajukan gugatan perdata, menurut Siahaan, yang mereka menangkan sampai Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.Dalam putusan itu, menurut Siahaan, KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub, tak berada dalam lima desa seluas sekitar 6.000 hektar, “Sedangkan dalam dakwaan dan putusan (pidana) menyatakan luas kebun sawit yang dikelola Persub dan KPKS Bukit Harapan seluas 47.000 hektar di dalam lima desa itu.”Siahaan menulis, “GB50 itu sendiri tak pernah bisa menjadi dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan Register 40, karena tak pernah masuk dalam sistem hukum Republik Indonesia.”Jadi, katanya, di lokasi yang disebut-sebut sebagai Register 40 tak pernah ada kawasan hutan. Yang ada, “… banyak kebun-kebun sawit milik masyarakat, yayasan, perusahaan dalam negeri dan asing, koperasi, sampai BUMN.”Menurut Siahaan, eksekusi terhadap putusan kasasi di dalam lima desa itu telah terlaksana pada 29 Agustus 2009 di kantor Kejaksaan Tinggi Medan. “Eksekusi tersebut sebagai pelaksanaan putusan pidana dimaksud terhadap kebun sawit di lima desa. Sedangkan kebun sawit Persub dan KPKS Bukit Harapan tak pernah ada di lima desa itu,” tulisnya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548] |
2017-044-12.json | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata | Dengan begitu, menurut Siahaan, sebenarnya secara hukum, putusan pidana dari Mahkamah Agung tak dapat dieksekusi karena belum ada penetapan kawasan Register 40, bukan permainan kejaksaan atau Kementerian Kehutanan, seperti dalam berita. Tanggapan MongabayRidzki R Sigit, Program Manager Mongabay Indonesia, mengatakan, Mongabay Indonesia, adalah media khusus lingkungan hidup hingga liputan banyak soal kehutanan.“Pada Januari 2015, ketika wartawan kami di Medan mengetahui dari Muhammad Yusni, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bahwa ada kesulitan dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung soal Register 40, kami tentu memuatnya,” katanya.Yusni mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 2642/K/PID/2006, yang sudah berkekuatan hukum dan memutuskan DL Sitorus, bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya, PT Torganda dan PT Torus Ganda.Putusan kasasi itu menyebutkan:Kesulitan menjalankan keputusan Mahkamah Agung itu, lalu dibahas dalam rapat kabinet antar-kementerian, pada 30 Juni 2015, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidah Baldan. Mereka membahas sejumlah kasus agraria dan pertanahan termasuk Hutan Register 40.Sesudah rapat selesai, banyak wartawan yang bertugas di Manggala Wanabakti, tempat rapat diadakan, diundang mendengarkan perkembangan kasus itu.“Wartawan kami juga meliput jumpa pers itu. Nara sumbernya adalah anggota kabinet,” katanya. Ia sesuai kriteria sumber dalam proses verifikasi, yang diterangkan buku The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.Pada Agustus 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeluarkan PERMEN-LHK RI No.P.47/Menlhk-Setjen/2015 guna mengambil alih kedua lahan itu guna diserahkan ke sebuah badan usaha milik negara. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.