Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| Album mini “Draf” tahun 2002 tahun 2002 produksi Draf Management, Malang-Album kompilasi “Jorney to the Top with Mentos”, Draf, tahun 2003 produksi BMG, JakartaAlbum “cerita Sahabat” Draf, tahun 2004 produksi Draf Management, MalangAlbum “apa Kabar Cinta”, Putih Band, tahun 2006 produksi Alfa Record, JakartaAlbum “Gelombang Cinta”, Putih Band, tahun 2007 produksi Alfa record, JakartaAlbum kompilasi Rohani Islam “LCLM”, Putih Band, tahun 2007 produksi Alfa Record, JakartaAlbum kompilasi “Hip-Hip Hura SCTV volume 2”, Putih Band, tahun 2008 produksi Nagaswara, JakartaAlbum “PUTIH”, Putih Band, tahun 2009 produksi Alfa Record, JakartaAlbum Solo:Album “Matahari”, Iksan Skuter, produksi Audiolectica Records 2012Album Musik Anti Korupsi Frekuensi Perangkap Tikus 2012, produksi ICW(Indonesia Coruption Watch)Album ” Folk Populi Folk Dei”, Iksan Skuter, 2013, Audiolectica Records.Album “Kecil Itu Indah”, Iksan Skuter, 2014, Audiolectica Records*Album ” Shankara”, Iksan Skuter, 2015, Barongsai Records. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| [CLS] Implementasi restorasi (pemulihan) gambut sudah berjalan hampir dua tahun. Meskipun begitu, titik api di lahan gambut seringkali muncul, terutama di provinsi-provinsi prioritas restorasi. Organisasi lingkungan, Walhi menilai, upaya restorasi gambut harus sejalan dengan ketegasan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2015, telah memberikan 163 sanksi administrasi, 12 sanksi perdata dan 35 pidana. Sanksi administrasi jadi andalan KLHK, karena dianggap memberikan efek jera dan mudah diterapkan tanpa melalui kejaksaan, hakim maupun kepolisian.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penegakan hukum seharusnya jadi bagian dari pemulihan restorasi gambut terlebih target restorasi gambut paling besar pada konsesi perusahaan. ”Sayangnya penegakan hukum kembali melemah,” katanya, dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini.Pada September 2016, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut, dari 2,49 juta hektar areal kesatuan hidrologis gambut (KHG), 1,4 juta hektar di konsesi kehutanan dan perkebunan.Berdasarkan data WALHI Jambi, ada 46 perusahaan dengan lahan terbakar pada 2015, 16 di lahan gambut. Meski demikian, hanya lima perusahaan diproses hukum.Bahkan, katanya, penegakan hukum lebih dicondongkan kepada masyarakat adat/lokal dan petani yang mendapat stigma sebagai pembakar lahan. Padahal, aparat penegakan hukum selama ini masih lemah dalam pengawasan pada konsesi perusahaan.MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan KLHK menyebutkan, luasan kebakaran hutan dan lahan periode Januari-Agustus 2018 sekitar 12.175 hektar, luasan lebih kecil dibandingkan 2015 mencapai lebih dua juta hektar.Dia pun mengatakan, pada periode ini, kebakaran hutan dan lahan paling besar di luar konsesi, baik perkebunan maupun hutan.	[0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| “Berdasarkan data Lapan dengan kepercayaan lebih 80%, periode ini ditemukan titik panas 1.639 titik,” katanya, dengan 1.308 titk berada lahan mineral, 213 titik di lahan gambut berfungsi lindung dan 118 titik lahan gambut budidaya.Hingga kini, katanya, ada 31 pemegang izin kehutanan hutan tanaman industri dan 39 pemegang hak guna usaha perkebunan menyelesaikan dokumen rencana pemulihan. Sedangkan, penataan restorasi sudah dikerjakan 80 perusahaan perkebunan dan 14 perusahaan HTI.“Masih kita pantau, evaluasi dan supervisi bersama. Kita nanti evaluasi bisa memenuhi (standar ketinggian muka air) 0,4 meter,” katanya. Moratorium sawitYaya, panggilan akrabnya menyatakan, komitmen pemulihan gambut Presiden Joko Widodo ini, perlu diperkuat dengan menerbitkan moratorium sawit. Pengawasan, evaluasi dan audit perizinan jadi sangat krusial dalam upaya restorasi gambut karena luasan konsesi terbakar pada 2015. Belum lagi, keinginan perusahaan terus memperluas lahan, dengan begitu moratorium sawit mendesak demi perbaikan tata kelola kebun sawit.”Sebenarnya tak terjadi perubahan struktural signifikan dalam luasan konsesi perusahaan, dan tak terjadi juga paya perusahaan maupun pemerintah yang bisa memastikan tak akan terjadi lagi karhutla.”Walhi melihat, persoalan karhutla sebagai problem struktural warisan rezim masa lalu yang bukan hanya eksploitatif, juga sektoral. Dia berharap, pembenahan tata kelol harus melampaui dari sekat-sekat birokrasi yang sudah rusak akut.Berdasarkan Perpres Nomor 1/2016 tentang BRG, dia melihat BRG dan tim gambut daerah belum ada koordinasi dan belum terbangun sinergitas, padahal harapan ke daerah terlalu tinggi.”Daerah sendiri memiliki kepentingan politik elite daerah yang seringkali tak sama dengan nasional,” kata Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat. Jadi, katanya, komitmen perbaikan tata kelola gambut ini masih tersandera banyak kepentingan.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| Keterbatasan kewenangan BRG dalam perpres ini juga dinilai jadi hambatan dalam kelancaran pencapaian target restorasi terutama kemampuan memaksa dan penegakan hukum korporasi. Secara politik, katanya, BRG tak memiliki kekuatan di lapangan, ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi.Padahal, katanya, sebagian besar dari target restorasi di konsesi perusahaan. Penegakan hukum, katanya , seolah jadi bagian terpisah dari restorasi gambut dan mandat perpres. Faktanya, pelanggaran investasi sebagian besar di lahan gambut.Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengatakan, banyak titik-titik api berasal dari daerah prioritas gambut dan pada perusahaan yang dahulu mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Jika penegakan hukum tak tegas, titik api pasti masih terjadi,” katanya.Dia juga menilai aksi koreksi (corrective action) pemerintah tak kelihatan, salah satu, audit kepatuhan perizinan. Perkuat BRGWalhi pun merekomendasikan perbaikan Perpres No. 1/2016, agar memperkuat nomenklatur atau wewenang BRG hingga mampu menjalankan fungsi-fungsi penyelamatan dan perbaikan restorasi gambut.“Hingga BRG jadi simbol keseriusan dan komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan gambut di Indonesia.”Dia bilang, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat pada ekosistem rawa gambut bisa menjaga lahan dari karhutla. Warga, katanya, mampu mengelola lahan gambut dengan adil dan lestari, berbasiskan pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/lokal.Nazir Foead, Kepada Badan Restorasi Gambut mengatakan, restorasi terkesan lambat karena mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kanal.“Jika memilih lelang lalu kontraktor mengerjakan, selesai. Tapi kan tidak begitu, masyarakat harus diajak jadi bagian dari restorasi,” katanya.	[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-029-16.json	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum	Restorasi Gambut Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum \| Berdasarkan laporan Walhi provinsi prioritas restorasi masih terjadi kebakaran, misal, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Jambi. Kata Nazir, hasil pekerjaan restorasi belum bisa nampak dalam waktu satu tahun. “Apalagi, lahan gambut kita sudah terlanjur rusak karena bekas terbakar.”Dia membenarkan, ada kebakaran di wilayah restorasi gambut karena permukaan kering. “Masih di permukaan, pemadaman lebih mudah karena api tak merambat ke bawah.”Nazir mengatakan, lahan gambut rusak bekas terbakar, kemampuan dalam menyimpan air jadi berkurang. Terlebih, saat kemarau, gambut perlahan mengering karena penguapan.Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, menyebutkan, permasalahan mengukur dampak atau pengaruh restorasi ini cukup kompleks. “Kami dengan kelompok ahli sedang menyiapkan pengukuran jelas.”Pasca 2020, BRG akan menyelesaikan tugas dan memberikan laporan kepada Presiden dengan beberapa catatan masalah di lapangan, misal, perlu instrumen regulasi memperkuat, kelembagaan, dan apakah memerlukan unit kerja tersendiri atau tidak. “(Aspek itu) sudah jadi observasi kami,” katanya, seraya berharap, kerja-kerja BRG pasca 2020, dapat dikerjakan pemerintah daerah. Keterangan foto utama: Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]
2015-016-17.json	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading \| [CLS] Setidaknya 10,47 hektar kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading (SMKG) ditanami ribuan sawit berusia tiga hingga lima tahun, oleh pengusaha perkebunan bernama Edy Lim. Demikian temuan hasil perhitungan Balai Pemantaan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.Osmar Pardede, penganalisis data Pengukuhan Kawasan Hutan, Balai Pengukuhan Hutan Wilayah I Medan, kepada Mongabay, mengatakan, ketika pengukuran empat titik melalui GPS, sebagian area dikuasai Ely Lim yang ditanami perkebunan sawit.Penentuan titik-titik batas SMKG ini, dimulai dari titik 272, 274, berakhir 262 titik. Hasilnya, dari 34,42 hektar jadi kebun sawit, 10,47 hektar masuk SMKG. Sebagian milik perusahaan di luar kawasan hutan.“Setelah selesai perhitungan titik koordinator masuk hutan, kami serahkan hasil ke BBKSDA. Mereka menentukan mau diapakan SMKG.”Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Stabat, menjelaskan, setelah pengukuran dan penguasaan sehagian suaka margasatwa akan meminta pemilik perusahaan mempertanggungjawabkan.Berdasarkan keputusan Kepala BBKSDA Sumut, dan pemetaan tim dipimpin Kepala Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Wilayah I, BBKSDA, Tata Jatirasa Gendaresmara, diputuskan pohon-pohon sawit ilegal dan harus dihancurkan. Saat itu, pengukuran disaksikan pemilik.Dengan rasa terkejut dan sedikit kecewa, Edy Lim, mengikhlaskan ribuan sawit dihancurkan satu-persatu. Dalam penghancuran, pasukan TNI/Polri membantu tim BBKSDA. Pasukan TNI turut menyaksikan pengukuran.Selama ini, sebagian SMKG dirambah untuk kebun sawit, pembuatan tambak intensif dan tambak alam. Perambahan juga jadi pemukiman dan fasilitas umum. Juga pembukaan buat sawah. Akibatnya, dari 15.765 hektar SMKG, setidaknya terdegradasi melebihi 4.361,2 hektar.“Kita sudah pendekatan dan pemberian pemahaman serta diskusi. Bahkan sampai penindakan hukum. Sekarang kita ambil sikap tegas.”	[0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]
2015-016-17.json	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading	Ribuan Tanaman Sawit Dihancurkan dari Suaka Margasatwa Karang Gading \| Perambahan ini mengancam serius beragam satwa yang hidup di sana, seperti kera ekor panjang (Macaca fascicularis), burung air, dan burung migran. Sekarang, satwa-satwa ini jarang bahkan tidak lagi ditemui.“Ada yang pergi mencari habitat lain. Sebagian mati karena terjebak di perkebunan sawit dan perladangan yang dikuasai ilegal.”SMKG diputuskan 1980 seluas 15.765 hektar. Ia terletak di dua kabupaten. Di Kabupaten Langkat, Kecamatan Secanggang, dan Tanjungpura dan Deli Serdang, di Kecamatan Hamparan Perak, dan Labuhan Deli.Kawasan ini 70% hutan mangrove, dengan tumbuhan, bakau (Rhizopora apiculata), api-api (Avicenia marina), lenggadai (Bruguira parviflora), buta-buta (Excoecaria agallocha), dan cemara laut (Casuarina equisetifolia).Edy Lim, ketika diminta komentar mengatakan, setelah pengukuran ini akan menyerahkan lahan kepada BBKSDA Sumut.Menurut dia, pada 2008, ketika membeli lahan dari perusahaan lain, belum mengetahui ada puluhan hektar masuk SMKG.“Ini surat keterangan camat waktu dibeli. Saya gak tahu, jika mau disita apa boleh buat. Kecewa sih, tetapi kalau udah perintah negara harus dituruti. ” [SEP]	[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]
2017-006-04.json	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru \| [CLS] Kawasan ekosistem Batang Toru merupakan hutan dengan keragaman hayati tinggi. Selain dihuni spesies baru orangutan tapanuli, di wilayah ini juga hidup beragam tumbuhan cantik.Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), yang telah melakukan penelitian di Batang Toru, baru-baru ini merilis sejumlah flora hasil temuan mereka. Nursaniah Nasution, Analis Tumbuhan Unik YEL, mengatakan di hutan yang masuk tiga kabupaten tersebut Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, ditemukan kantong semar, Amorphophallus atau bunga bangkai, dan Rafflesia.Rhizanthes, atau tumbuhan parasit yang masih satu suku dengan Rafflesia juga ada di Batang Toru. Ada juga Balanophora, sejenis tumbuhan parasit, dan Thismia (tumbuhan saprofit), Rhododendron atau bunga azalea, serta Begonia, masyarakat di sekitar hutan Batang Toru menyebutnya asam-asam. Baca: Orangutan Tapanuli, Spesies Baru yang Hidup di Ekosistem Batang Toru Saniah menjelaskan, untuk kantong semar atau Nephentes, ada 12 jenis di sini. Berdasarkan literatur, sekitar 30 persen, adalah jenis yang hidup di Sumatera.“Delapan di antaranya endemik Sumatera, yaitu N. flava, N. ovata, N. tobaica, N. sumatrana, N. bongso, N. rhombicaulis, N. longifolia, dan N. Spectabilis. Sisanya merupakan jenis umum yaitu N. albomarginata, N. ampullaria, N. gracilis, dan N. rafflesiana. Jika dijelajah lebih luas lagi kemungkinan akan ada penambahan jenis,” jelasnya, awal Desember ini. Lebih jauh dia menjelaskan, dari penelusurannya, ditemukan juga bunga bangkai yang mayarakat Tapanuli menyebutnya anturbung/atturbung, yaitu Amorphophallus titanum. Ini merupakan bunga bangkai raksasa atau titan arum, dan Amorphophallus gigas, atau bunga raksasa. “Untuk bunga padma, pernah ditemukan jenis Rafflesia cf. micropylora-gadutensis.”	[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2017-006-04.json	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru	Tumbuhan-tumbuhan Cantik Penghias Hutan Batang Toru \| Saniah menjelaskan, Amorphophalus dan Rafflesia sering disebut bunga bangkai. Ini kemungkinan, keduanya mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga yang bertujuan membantu penyerbukan.“Padahal, hubungan kekerabatannya jauh. Amorphophallus mendapatkan makanan dari umbinya (pada fase bunga), sedangkan Rafflesia memperoleh makanan hanya dari inangnya.” Tumbuhan parasitSaniah menjelaskan, dalam ekspedisinya bersama tim YEL tersebut, ditemukan tumbuhan Rhizanthes infanticida. Jenis ini tersebar di Sumatera, Malaysia bagian barat, hingga bagian selatah Thailand. Di Sumatera pernah ada di Sumatera Barat, tapi untuk di Batang Toru ini yang pertama kali karena belum ada publikasinya.“Genus Rhizanthes memang belum sepopuler Rafflesia, padahal bentuknya tidak kalah menarik,” jelasnya. Baca juga: Ada Ratusan Jenis Anggrek dari Hutan Batang Toru Balanophora juga merupakan tumbuhan parasit dari famili Balanophoraceae, yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan Rafflesia atau Rhizanthes. Jenis ini lebih mudah dijumpai, karena memiliki banyak inang dan bisa hidup pada ketinggian 900-2.800 meter diatas permukaan laut. Data lapangan ini akan kami tindaklanjuti dengan proses identifikasi menggunakan buku identifikasi, jurnal ilmiah, dan juga menanyakan ke para ahli. “Tujuannya adalah untuk publikasi sekaligus mengungkap kekayaan hutan Batang Toru. Pastinya untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan masyarakat akan keanekaragaman hayati Indonesia,” tandas Saniah. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| [CLS] Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim telah mengulurkan komitmen untuk penurunan emisi dari semua pihak atau negara yang terlibat di dalamnya. Namun, kegagalan Protokol Kyoto untuk mengikat para pihak untuk menurunkan emisinya agar menahan laju pemanasan global nampaknya akan segera terjadi pada Kesepakatan Paris. Amerika Serikat yang dinakhodai oleh Donald Trump menarik keterlibatan Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris.Alasan Trump berkenaan dengan persoalan kepentingan negaranya karena mengikuti Kesepakatan Paris akan berdampak buruk bagi perekonomian negaranya. Dalam berbagai pidatonya, Trump kerap mempertanyakan mengapa Amerika Serikat harus memimpin agenda perubahan iklim dunia. Maka, wacana mengenai kesenjangan keadilan iklim antara negara maju dan negara berkembang semakin mengemuka.Terminologi keadilan iklim lalu menimbulkan pertanyaan kritis yaitu siapa dan kelompok mana yang patut menilai keadilan iklim? Apa indikatornya, dan bagaimana perspektif yang dibangunnya?Disisi lain, Indonesia dalam berbagai forum menegaskan bahwa target penurunan emisi (komitmen INDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Namun di sisi lain, masih banyak ‘kelompok rentan’ di Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim.Data dari Badan Pusat Statistik sejak tahun 1989 hingga 2017, lapangan pekerjaan di Indonesia dominan diisi tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Data pada Februari 2017, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 39.678.453 jiwa.Juga, sebagai negara kepulauan, berbagai perubahan iklim akan berdampak signifikan terhadap masyarakat yang hidup di kawasan pertanian, yang tergantung pada hasil pertanian dan perkebunan serta mereka yang tergantung pada siklus agroforestry kehutanan. Tujuan Adaptasi	[0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| Dalam menghadapi perubahan iklim, tindakan adaptasi dan mitigasi menjadi keharusan di sektor penghidupan yang bergantung pada alam. Konteksnya berbeda ketika mitigasi berupaya mencegah dan memperlambat dampak perubahan iklim, sedangkan adaptasi merupakan upaya menyesuaikan diri dengan perubahan alam.Dalam kehidupan keseharian, kelompok rentan tidak bisa menunggu inovasi teknologi maupun pembekalan teknis lainnya yang membutuhkan waktu yang lama. Walaupun komponen teknologi dan inovasi lainnya sangat dibutuhkan untuk melengkapi tindakan adaptasi.Yang menjadi prioritas dibutuhkan bagi kelompok rentan adalah bagaimana dapat melakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kondisi lokalitas dan modalitas sosial yang dimilikinya.Kelompok rentan perlu dibangkitkan kesadarannya untuk melakukan tindakan adaptasi yang tidak hanya sekedar mengikuti agenda pembangunan saja, melainkan kebutuhan dasar yang harus dilakukan. Maka, kesadaran adaptasi perlu mengedepankan tujuan sesungguhnya yang hendak dicapai.Dalam hal ini, tujuan utama adalah mengangkat harkat dan martabat kelompok rentan untuk menghadapi perubahan iklim dengan segenap kemampuannya. Lokalitas yang berbeda maka upaya adaptasi yang dilakukan kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia tidak lepas dari latar belakang budaya yang melekat. Legitimasi pengetahuan lokalLokalitas kelompok rentan mengantarkan hal penting pada khalayak bahwa pemaknaan, persepsi dan pengetahuan yang dimiliki menjadi hal yang sepatutnya dihargai karena memiliki nilai dan keunikan tersendiri.Adaptasi adalah proses dinamika sosial dan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri bertindak secara kolektif (Adger, 2001). Berdasarkan definisi adaptasi tersebut bahwa adaptasi merupakan proses sosial sehingga penekanan unsur sosial selayaknya menjadi prioritas karena mempersiapkan kelompok rentan untuk mampu dan tangguh menghadapi perubahan iklim.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-030-13.json	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim	Opini: Kelompok Rentan, Keadilan dan Kemerdekaan Iklim \| Isu perubahan iklim semestinya dapat menjadi tonggak untuk melakukan pembaharuan untuk kemanusiaan. Keberpihakan kepada kelompok rentan merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk hidup terbebas dari ancaman yang dapat melemahkan kehidupan ekonomi kelompok rentan yang akan menyebabkan penurunan kualitas hidup.Kelompok rentan memiliki pengalaman di bidangnya, maka yang menjadi praktek baik yang pro sosial dan lingkungan hidup dari kelompok rentan perlu untuk dilegitimasi dan dihargai.Karena dengan legitimasi pengetahuan lokal yang dimiliki kelompok rentan dapat mendorong kepercayaan diri dan menyadarkan bahwa kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk mencari cara tangguh menghadapi perubahan iklim.Apabila kelompok rentan tidak difasilitasi oleh tindakan adaptasi maka kerusakan lingkungan hidup akan makin masif karena faktor ketidaktahuan dan faktor keterpaksaan karena terhimpit beban hidup dan sempitnya ruang untuk mencari penghidupan lain.Karena ketidaktahuan dan keterpaksaan, kelompok rentan yang merupakan pencari nafkah dan dianggap melanggar hukum kemudian menjadi ‘terpenjara’ maka akan menambah beban kehidupan bagi keluarga, terutama anak-anak yang memiliki masa depan yang layak untuk diperjuangkan.Dalam renungan kemerdekaan RI ke-72, secercah harapan akan kemerdekaan iklim bagi kelompok rentan merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan karena menyangkut hak hidup rakyat untuk hidup secara layak dan bermartabat. * Ica Wulansari, penulis adalah pengamat isu perubahan iklim dan lingkungan. Artikel ini merupakan opini penulis. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2012-040-09.json	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi \| [CLS] PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan lima langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang akan dimulai Juni tahun ini. Tak hanya kebijakan, SBY berjanji, akan diikuti pengawasan ketat dan tindakan tegas bagi penyeleweng BBM.Presiden menginstruksikan BPH Migas meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna memastikan tak ada kebocoran dan penyimpangan BBM. Baik, dari depo sampai ke stasiun pengisian maupun tempat-tempat lain.Langkah pertama, pengendalian sistem distribusi BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum. “Pengendalian ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada,” katanya, Selasa(29/5/12), seperti dikutip dari Koran Tempo.Konsumsi setiap kendaraan, akan didata secara elektronik. Setiap kali kendaraan mengisi BBM, jumlah bahan bakar subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui pembelian setiap hari.“Langkah ini guna memastikan penggunaan BBM subsidi hanya untuk yang berhak.”Kedua, kendaraan pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi, baik pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara maupun daerah. “Ini dengan pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang pakai BBM subsidi,” ucap SBY.Dia meminta, jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN maupun BUMD memberikan contoh nyata menghemat BBM. Langkah ini, memastikan subsidi dengan dana yang besar, benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukan.Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Caranya juga menggunakan sistem stiker. Pertamina akan menambah stasiun pengisian non subsidi sesuai kebutuhan.Keempat, konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi. Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204]
2012-040-09.json	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi	SBY Keluarkan Lima Langkah Hemat Energi \| Direktur Eksekutif ReforMiner, Pri Agung Rakhmanto, menilai pidato Presiden SBY tentang penghematan energi sulit terealisasi. Pidato ini juga hanya pengulangan dari Instruksi Presiden sebelumnya.Sulit TerealisasiDikutip dari Vivanews, pidato Presiden telah tersirat di berbagai Inpres yang diterbitkan. Ada Inpres Nomor 10 tahun 2005, Inpres Nomor 2 tahun 2008, lalu 2 Agustus 2011 juga pidato menyerukan hal sama. Disusul Inpres Nomor 13 tahun 2011. “Hasilnya apa?” kata Pri Agung, Rabu(30/5/12).Pri Agung mengungkapkan, dari pengalaman sebelum ini, kebijakan Presiden tak dapat terealisasi. Contoh, penggunaan teknologi untuk pengendalian konsumsi BBM bagi kendaraan di SPBU telah lama diwacanakan, tapi realisasi tidak jelas.“Anggaran pun tidak ada dalam APBN-P tahun ini. Tahun depan? Ya, pasti belum jelas lagi.” [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| [CLS] Pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan secara terukur masih terkendala oleh regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Ada dua regulasi yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan ditargetkan bisa selesai pada Februari mendatang.Keduanya akan berbentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP). Dengan waktu yang tersisa sekarang, penyusunan regulasi diharapkan bisa mencakup semua hal yang berkaitan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perizinan dan Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Mochmad Idnillah mengatakan, jika pembuatan regulasi bisa tepat waktu, maka kebijakan akan mulai diterapkan pada Maret mendatang.Untuk tahap awal, tidak semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) akan melaksanakan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Melainkan, hanya di dua zona saja yang akan dilaksanakan, dari total enam zona yang ditetapkan.Keduanya, yaitu zona 5 yang mencakup Laut Jawa dan Laut Sulawesi yang ditetapkan untuk menjadi lokasi percontohan kegiatan pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem pascaproduksi. Sistem tersebut diyakini bisa memperbaiki sistem praproduksi yang dilaksanakan sejak lama.Kemudian, zona 3 yang mencakup WPPNRI 718 dan meliputi perairan Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur, direncanakan akan menjadi lokasi percontohan untuk penerapan penangkapan ikan secara terukur dengan menggunakan sistem kontrak.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Mochmad Idnillah menjelaskan, sistem kontrak akan diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha yang mengajukan perizinan untuk bisa menangkap ikan di Laut Arafura. Sebelum diberikan perizinan, mereka semua akan terlibat dalam seleksi berupa administrasi, keuangan, dan juga kelayakan kapal.	[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| “Kita akan berlakukan beauty contest untuk menyaring para pelaku usaha yang bisa mendapatkan kuota menangkap ikan di Laut Arafura,” jelas dia seusai kegiatan Bincang Bahari yang digelar di Jakarta, Kamis (20/1/2022).Mengingat Laut Arafura dan WPPNRI 718 secara keseluruhan berlokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, maka kapal perikanan yang akan diberikan perizinan untuk menangkap ikan adalah kapal yang ukurannya besar atau sekitar 100 gros ton (GT).Pengaturan kapal tersebut akan dilakukan saat proses seleksi dilaksanakan dan prioritas perizinan akan diberikan kepada kapal perikanan yang dimiliki para pelaku usaha lokal. Semua kapal yang akan dioperasikan, tidak harus dibuat di dalam negeri, namun bisa juga di luar negeri.Menurut dia, karena ada kebebasan untuk menggunakan kapal buatan mana, maka diprediksi akan terjadi kenaikan investasi, di mana akan banyak permintaan pembuatan kapal untuk di dalam dan luar negeri.“Dibuka PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri),” jelas dia.Selain para pelaku usaha yang baru mengajukan perizinan, zona penangkapan ikan secara terukur juga terbuka bagi para pelaku usaha yang sudah memiliki izin untuk menangkap ikan di zona yang dimaksud. Jika kondisi itu dialami pelaku usaha, maka mereka dibolehkan untuk melakukan migrasi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan KKP.Mochamad Idnillah memperkirakan akan ada tambahan PNBP senilai Rp3-4 triliun pada 2022 ini. Namun, prediksi tersebut bisa terpenuhi jika semua zona sudah menerapkan kebijakan penangkapan terukur dengan sistem kontrak dan penarikan PNBP dengan sistem pascaproduksi.baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022	[0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| Khusus untuk penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak, akan diberlakukan di empat zona yang mencakup WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara), 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).Kemudian, WPPNRI 718 (meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman), dan 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda).Kebijakan dengan menetapkan kuota tangkapan tersebut, diyakini akan bisa menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan ekologi. Hal itu, karena dalam praktik perikanan tersebut ada pengaturan ekologi yang dilakukan melalui sumber daya ikan (SDI) di setiap zona penangkapan.“Saat eksploitasi SDI terjadi, maka sudah bisa dikontrol terkait hasilnya,” terang dia. Pendaratan IkanSelain perizinan dan kuota penangkapan, para pelaku usaha juga harus mematuhi aturan saat kebijakan tersebut diterapkan nanti. Aturan yang dimaksud, tidak lain adalah kewajiban untuk mendaratkan ikan hasil tangkap di pelabuhan perikanan terdekat yang ada di kawasan zona penangkapan.Jika ternyata pelaku usaha memilih untuk tidak mendaratkan ikan di pelabuhan di dalam zona penangkapan, maka pilihan yang bisa diambil adalah dengan mengirimkan ke pelabuhan yang dituju dengan menggunakan kapal ikan angkut.Sebagai lokasi percontohan, Laut Arafura akan mendapat pengawasan ekstra ketat di awal masa penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Lokasi tersebut dipilih, karena selama ini menjadi favoritt bagi kapal-kapal berukuran besar untuk menangkap ikan.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| Dia menerangkan, potensi SDI yang bisa dikelola di perairan laut tersebut besarnya mencapai 1,4 juta ton dengan potensi investasi diperkirakan mencapai nilai Rp35,18 triliun. Besarnya potensi ekonomi tersebut, menegaskan bahwa eksploitasi bisa terjadi kapan saja.Untuk itu, dengan penangkapan secara terukur, diharapkan eksploitasi tidak terjadi dan SDI bisa dikendalikan dengan baik untuk kepentingan ekonomi secara nasional. Juga, untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar zona penangkapan.“Kita inginnya nelayan atau pelaku usaha bisa bergabung menjadi badan usaha yang besar. Jadi, sama-sama berkembang dengan kebijakan yang baru ini,” sebut dia.baca juga : Menjaga Laut Arafura dan Timor Tetap Lestari dan Berkelanjutan Adapun, untuk kuota tangkapan yang akan diberikan kepada pelaku usaha, jumlahnya minimal mencapai 100 ribu ton atau bisa digunakan oleh kapal perikanan dengan jumlah sekitar 100-200 unit. Dia berjanji kalau pemberian kuota tidak dijamin tidak akan disalahgunakan oleh para pelaku usaha.Penetapan kuota tangkapan ikan sendiri, dilakukan KKP dengan merujuk pada hasil kajian stok ikan terbaru yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan). Kebijakan tersebut yang melibatkan ilmu pengetahuan itu, diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan laut dan pertumbuhan ekonomi.Khusus untuk penarikan PNBP pascaproduksi, KKP akan melakukan uji coba penerapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (Jawa Tengah) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon (Jawa Barat). Dengan demikian, rencana menerapkan penarikan PNBP bidang perikanan tangkap seutuhnya pada 2023 diharapkan akan berjalan lancar.	[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| Untuk tahun ini, penarikan PNBP dengan sistem pascaproduksi akan diberlakukan di zona 5 dan 6 yang mencakup Laut Jawa dan Laut Sulawesi, serta Selat Malaka. Kebijakan tersebut akan dilakukan dengan pengawasan ekstra ketat agar tidak kecurangan ataupun bentuk tidak terpuji lainnya.Direktur Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Catur Sarwanto pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kebijakan yang akan dimulai pada Maret mendatang itu memang sudah menarik minat para investor, baik di dalam maupun luar negeri.“Beberapa sudah mulai menunjukkan minat. Tentunya kita perlu memberikan informasi,” ucap dia.Sebelum menyambut para calon investor, KKP akan memastikan bahwa regulasi yang dibutuhkan sudah selesai dan tidak ada kendala. Dengan kata lain, akan dilakukan sinkronisasi lebih dulu berkaitan dengan regulasi yang akan diberlakukan nanti.Melihat capaian investasi pada 2021, investasi yang paling diminati pada sektor kelautan dan perikanan, adalah pada perikanan budi daya, perikanan tangkap, dan pengolahan. Adapun, investor paling banyak berasal dari Singapura dan Cina.Adapun, prognosa investasi bidang kelautan dan perikanan pada 2021 nilainya mencapai Rp6,02 triliun, di mana investasi terbesar ada di perikanan budi daya sebanyak 30 persen, disusul pengolahan 27 persen, lalu perikanan tangkap, dan perdagangan.Keuntungan lain dari penerapan kebijakan penangkapan secara terukur, menurut Catur Sarwanto adalah akan terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama ini, pertumbuhan selalu berfokus di pulau Jawa saja.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan?	[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-072-10.json	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur	Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur \| Salah satu perusahaan rintisan (start up) yang fokus pada usaha perikanan, eFishery, menjadi salah satu pelaku usaha yang berani memanfaatkan potensi dengan melibatkan inovasi dan teknologi. Upaya tersebut, dinilai akan membawa perikanan dari usaha tradisional ke ranah modern.CEO eFishery Gibran Huztaifah bahkan mengakui besarnya potensi investasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini merujuk pada tingginya minat pasar global atas produk perikanan, ketersediaan lahan untuk budi daya dan kekayaan sumber daya ikan, hingga sudah tersedianya inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan volume dan kualitas produk yang dihasilkan.Dia menilai upaya KKP untuk melakukan revitalisasi tambak udang tradisional seluas 45.000 hektare menjadi modern adalah langkah sangat tepat. Dengan demikian, volume produksi bisa bertambah dan kelestarian lingkungan tetap bisa terjaga.“Kalau kita ngomongin budi daya, Indonesia ini paling besar. Sayangnya prosesnya selama ini tidak dikelola secara profesional,” pungkasnya. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-034-10.json	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau \| [CLS] Satu pekan sejak menerbitkan laporan perkembangan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) mereka, produsen kertas terbesar ketiga di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) kembali tersandung masalah. Pada 7 Mei 2013 silam, TFT mempublikasikan laporan kemajuan keduanya terhadap pelaksanaan kebijakan APP hingga pertengahan April 2013, yang memberikan kesan umum bahwa pelaksanaan kebijakan dan engagement pemangku kepentingan berjalan sukses. Sebelas kelompok masyarakat sipil Indonesia yang berpartisipasi di dalam berbagai ‘diskusi kelompok terfokus (FGD)” diadakan oleh SMG/APP/TFT, secara jelas tidak setuju dan menyatakan banyaknya kelemahan belum diatasi di kebijakan, dan pelaksanaannya serta pemantauan di dalam satu surat terbuka kepada perusahaan tanggal 24 April 2013.Dalam laporan terakhir tersebut, APP juga menyatakan telah menindaklanjuti semua aduan yang terkait pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh penyuplai mereka di lapangan. Termasuk menghentikan kerjasama dengan salah satu perusahaan penyuplai mereka bernama Chipdeco karena menebang hutan alami di wilayah konsesi mereka.Sebaliknya, APP justru menilai laporan yang dikirimkan oleh Relawan Pemantau Hutan Kalimantan terakit perusakan hutan di Kalimantan Barat, justru tidak tepat karena dinilai berada diluar wilayah konsesi milik APP.Namun dari pantauan di lapangan para aktivis lingkungan dari Eyes on the Forest terhadap konsesi Asia Pulp and Paper di Kerumutan, Riau justru ditemukan fakta sebaliknya. Dalam laporan terbaru yang dikirimkan Eyes on the Forest tersebut, salah satu perusahaan pemasok kayu untuk APP dan Sinar Mas Group menebangi hutan alam di konsesi PT Riau Indo Agropalma (RIA) di blok Kerumutan, yang merupakan habitat harimau Sumatera yang kini terancam punah.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-034-10.json	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau \| Dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak Eyes on the Forest ditemukan sejumlah ekskavator yang menebangi pohon di hutan alam di konsesi PT RIA tersebut. “Jika APP benar-benar serius dalam konservasi, para pembeli akan mengharapkan agar langkah prioritas APP adalah menghentikan semuanya, dan setiap tindakan penggundulan hutan dan pengembangannya,” ujar Aditya Bayunanda dari WWF-Indonesia. “Pemasok ini telah menebangi hutan alam tersisa di konsesi mereka, di atas lahan gambut dalam di habitat harimau Sumatera tanpa adanya penilaian HCV, HCS dan gambut yang independen. Akankah kontraktor APP, TFT, sekali lagi mengklaim bahwa ini baru saja disetujui secara pribadi di belakang pintu tertutup sehingga ini bukanlah pelanggaran terhadap komitmen-komitmen APP?”Ha senada juga diungkapkan oleh Moeslim Rasyid, dari Jikalahari. “Temuan-temuan ini membuktikan dengan jelas bahwa APP tidak melaksanakan komitmen yang dibuatnya,” ujar Moeslim Rasyid dari Jikalahari. “Pelanggaran-pelanggaran menunjukkan bahwa APP benar-benar tidak berkomitmen kepada konservasi dan kami khawatir jika kampany FCP hanyalah greenwashing lainnya kepada pasar dunia.”Temuan baru ini juga menyeret The Forest Trust sebagai lembaga konsultan independen yang membantu Asia Pulp and Paper untuk melaksanakan Kebijakan Konservasi Hutan mereka. Hariansyah dari Walhi Riau menyatakan bahwa pihaknya tidak memercayai bahwa TFT adalah konsultan yang cukup independen. “Kami menyarankan orang untuk tidak percaya bahwa TFT adalah ‘pengamat independen’ seperti yang ingin dijual APP. Laporan kemajuan TFT tidak bisa dipercayai tanpa verifikasi independen yang sebenar-benarnya di lapangan.”Sebelumnya, keraguan terhadap independensi TFT ini juga sempat disampaikan oleh Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK), setelah pihak TFT menyatakan bahwa temuan tim RPHK terkait penebangan hutan alam di konsesi milik penyuplai APP tidak relevan.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-034-10.json	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau	Eyes on the Forest: Penyuplai Asia Pulp and Paper Kembali Tebangi Hutan Alam di Riau \| Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Kalbar beberapa waktu lalu mengatakan, apa yang disampaikan RPHK bukti konkret hasil investigasi lapangan. “Jadibaseline-nya sangat jelas. Kalau APP membantah dan tidak mengakui, itu hak mereka. Biarkan saja publik yang akan menilai,” katanya.Dalam pandangan Anton, bantahan dan klaim APP melalui Tim Verifikasi Grievance sesungguhnya menjelaskan, sikap defensif mereka. Menganggap komitmen saat ini bisa menjawab seluruh persoalan yang ada. “Inisiatif perbaikan ke depan saja sudah menegaskan banyak hal. Belum lagi kalau kita melihat ke belakang, apa yang sudah mereka lakukan selama ini dalam merusak dan menghancurkan hutan-hutan alam di Indonesia.” [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-039-19.json	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper \| [CLS] Menyusul analisis dari Greenomics yang dirilis bulan lalu, terkait kebijakan konservasi baru yang diluncurkan oleh produsen kertas Asia Pulp and Paper (APP) untuk tidak lagi menebang hutan alami di Indonesia, kini berbagai analisis dan informasi terkait komitmen baru APP ini juga memberikan informasi ekstra terkait kebijakan ini. Greenomics sebelumnya membeberkan berbagai fakta dalam laporan yang mereka beri judul “APP’s Artful Deception” yang menekankan bahwa APP menerbitkan kebijakan konservasi baru mereka, saat hutan sudah menjadi bubur kertas. Kini, Eyes on the Forest, sebuah koalisi beberapa organisasi lingkungan di Riau, menerbitkan laporan mereka terkait komitmen Asia Pulp and Paper.Sebagian besar tanggapan yang muncul, masih meragukan komitmen ini bisa berjalan dengan mulus, terkait dua alasan utama: pertama adalah sejarah masa lalu komitmen konservasi Asia Pulp and Paper yang tiga kali dilanggar oleh mereka sendiri. Kedua, adalah munculnya laporan dari Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) di saat bersamaan dengan terbitnya laporan kemajuan bulanan Kebijakan Konservasi Baru APP.Asia Pulp and Paper, pernah melanggar komitmen konservasi serupa dengan yang mereka terbitkan saat ini, pada tahun 2004, 2007, dan 2009 silam. Sementara, RPHK merilis laporan dari lapangan, bahwa dua perusahaan penyuplai untuk APP melakukan pembukaan hutan alami dan lahan gambut, serta membangun kanal-kanal di kawasan yang diilai sebagai high conservation value forest, pekan lalu.Dalam laporannya terkait komitmen Asia Pulp and Paper ini, Eyes on the Forest, sebuah organisasi gabungan antara Walhi Riau, Jikalahari dan WWF Riau, menemukan bahwa Kebijakan Konservasi Baru oleh APP ini adalah sebuah upaya untuk menyembunyikan deforestasi dan kerusakan hutan yang parah selama mereka beroperasi di Sumatera sejak pertengahan 1980-an.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-039-19.json	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper \| Dalam laporan yang diterbitkan oleh Eyes on the Forest pada hari Rabu 3 April 2013 ini, diungkapkan bahwa upaya dan komitmen APP ini paling banyak akan melindungi 5000 hektar hutan alam di Propinsi RIau, sementara sepanjang operasi mereka di awal 1980an, APP sudah menghabiskan sekitar 2 juta hektar hutan di Sumatera.Dalam laporan ini juga diungkapkan bahwa konsesi-konsesi pemasok untuk Sinar Mas Grup/Asia Pulp and Paper sudah kehilangan lebih dari 680.000 hektar hutan alam, mulai tahun 1984 hingga tahun 2012 silam. Dari data ini, 77% diduga tidak memiliki legalitas yang jelas dalam pembukaan lahan, dan 83% diantaranya terjadi di habitat harimau dan gajah.Seperti dilansir oleh situs jikalahari.or.id, komitmen APP dinilai memberikan janji setelah semua hutan alam yang ada di dalam konsesi mereka musnah. “APP di dalam kebijakan yang sangat digembar-gemborkannya saat ini tidaklah berkomitmen memperbaiki hutan alam dan lahan gambut sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan serius yang diakibatkannya di masa silam,” ujar Hariansyah Usman dari WALHI Riau.“Analisa kami menunjuk satu kesimpulan: bahwa APP berpikiran bisa membodohi orang agar membayangkan keuntungan konservasi besar sembari melengahkan pelanggaran di masa lalu,” ujar Aditya Bayunanda dari WWF-Indonesia. “Masalah kita adalah kita tidak melihat keuntungan konservasi di masa depan yang potensial yang menyeimbangkan isu-isu belum tuntas berakar dari warisan deforestasi APP, emisi gas rumah kaca yang dahsyat, hilangnya habitat satwa liar, dan banyaknya konflik dengan masyarakat yang kehilangan lahan-lahan mereka.”	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-039-19.json	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper \| EoF menerbitkan analisa laporan peta interaktif, berdasarkan platform mesin Peta Google Earth untuk memudahkan para pihak mengevaluasi sendiri sejumlah aspek kebijakan konservasi hutan baru SMG/APP dan memantau pelaksanaannya. EoF akan memperbarui database secara berkala dari provinsi lainnya sebagai informasi dan rincian baru soal konsesi yang ada agar bisa tersedia.Hal senada juga diungkapkan oleh WWF lewat tanggapan yang mereka sampakan di dalam situs intenasional mereka, panda.org terkait laporan yang dirilis oleh laporan Eyes on the Forest ini.“WWF merekomendasikan agar perusahaan yang menggunakan kertas untuk tidak terburu-buru melakukan bisnis dengan APP,” ungkap Rod Taylor, Direktur Kehutanan di WWF Internasional. “APP tidak bisa dinilai sebagai produser yang bertanggung jawab tanpa memperbaiki kerusakan yang sudah mereka sebabkan akibat operasi mereka di masa lalu dan menghilangkan berbagai keraguan dibalik proses produksi mereka.Tanggapan yang dirilis oleh Eyes on the Forest dan WWF Internasional ini, mendapat tanggapan langsung dari Direktur Keberlanjutan Asia Pulp and Paper, Aida Greenbury lewat surat elektroniknya kepada Mongabay.com.“Kami berharap cadangan kayu keras sudah akan digunakan di bulan Agustus, namun hal ini sangat tergantung pada pertimbangan logistik yang sangat menentukan di wilayah dimana kami beroperasi saat ini. Sementara, beberapa tanggal yang disebutkan oleh beberapa NGO tersebut tidak menghitung faktor ini, atau ketersediaan kontraktor, dimana banyak diantaranya tidak berada di lokasi yang semestinya. Sementara stok kayu yang sudah dipotong kini dimonitor oleh The Forest Trust sebagai bagian dari komitmen moratorium APP dan kami sangat terbuka untuk setiap kehadiran berbagai NGO yang ada, seperti Eyes on the Forest atau WWF untuk melihat hal ini secara langsung,” ungkap Aida Greenbury.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-039-19.json	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper	Keraguan Publik Masih Terus Mewarnai Kebijakan Konservasi Baru Asia Pulp and Paper \| “Kami juga tak pernah menyatakan bahwa masa lalu itu tidak penting, kami memahami pentingnya isu restorasi di beberapa area dimana hutan alami sudah ditebang. Rencana itu sudah ada di meja, namun kami saat ini prioritas kami adalah memastikan bahwa seluruh jaringan penyuplai yang ada di seluruh dunia bekerja berdasar atas komitmen konservasi yang sudah kami umumkan, dan memenuhi target ambis kami dalam Forest Conservation Policy kami.”Dalam jawaban surat elektroniknya, Aida Greenbury menyatakan bahwa pihaknya juga akan menerbitkan laporan independen dari TFT yang akan menjawab laporan yang disampaikan oleh Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) dalam waktu dekat. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-026-06.json	Walik Benjol: Si Cantik Berdahi Mutiara Jingga…	Walik Benjol: Si Cantik Berdahi Mutiara Jingga… \| [CLS] Walik benjol (Ptilinopus granulifrons), bisa jadi termasuk salah satu burung yang paling kurang dikenal dalam perjagadan burung di Indonesia dan dunia. Burung ini termasuk dalam family besar Columbidae atau suku dari beragam jenis merpati-merpatian. Catatan ilmiah terakhir untuk jenis ini diberikan hampir 20 tahun yang lalu oleh Lambert (1994) dan Linleys (1995).Dalam serial kerjasama antara Burung Indonesia dan Mongabay-Indonesia kali ini, kami menilik lagi berbagai catatan, dan walik benjol diketahui merupakan jenis endemik Pulau Obi. Pulau dengan luas sekitar 2.500 kilometer persegi ini, atau kurang dari setengah luasnya Pulau Bali, berada di wilayah paling selatan Kepulauan Maluku Utara yang merupakan bagian dari kawasan Wallacea. Untuk mencapainya, cara paling mudah adalah dengan memulai perjalanan dari pelabuhan di Ternate (kota terbesar di Maluku Utara) dengan kapal kayu selama 18 jam menuju pelabuhan Jikotamo di Obi.Walik benjol berukuran 24 cm atau sejengkalan tangan manusia Indonesia dewasa dengan dominasi hijau di sekujur tubuhnya. Kepala abu-abu cerah dihiasi benjolan pada pangkal paruh atas menambah kecantikan burung ini. Paruh kuning kehijauan berhias “benjol” mutiara jingga tampak manis di dahinya. Dua garis abu-abu juga melintang di masing-masing sayapnya. Di bagian perut tampak lingkar besar merah marun hampir memenuhi perut dan di bagian tunggir kuning cerah bercampur coret-coret vertikal gelap.Sulit membedakan antara individu jantan dan betina. Namun beberapa literatur menyebutkan bahwa sang betina lebih memiliki paruh yang kehijauan. Selain itu sang betina meliliki warna iris mata yang kuning, sedangkan jantan berwarna merah. Dalam literatur juga disebutkan jenis ini pernah dijumpai paling tinggi pada ketinggian 550 m dpl. Namun, hasil survey yang dilakukan Burung Indonesia menunjukkan bahwa walik ini berhasil dijumpai pada ketinggian 35 meter di atas permukaan laut (m dpl).	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2013-026-06.json	Walik Benjol: Si Cantik Berdahi Mutiara Jingga…	Walik Benjol: Si Cantik Berdahi Mutiara Jingga… \| IUCN, lembaga konservasi dunia, menggolongkan walik benjol ini dalam peringkat Vulnarable (rentan) secara global. Sebaran alami yang terbatas ditambah dengan rusaknya habitat alami merupakan ancaman serius kelestarian jenis ini. Hingga kini masih belum diketahui pasti jenis makanan, informasi berbiak, sebaran pasti walik benjol di Pulau Obi dan sekitarnya. Termasuk juga jumlahnya.Walik merupakan burung cantik. Mengapa ada nama benjol di belakang nama resminya, tentu saja sesuatu yang unik. Akan lebih indah dan romantik, bila kita memanggilnya “walik berdahi-mutiara-jingga”. Boleh kan?Anda bisa mendapatkan Wallpaper si jelita walik benjol sekaligus kalender digital bulan Juli 2013 di link ini. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2016-016-08.json	Keluarkan Instruksi, Gubernur Aceh Perpanjang Moratorium Tambang	Keluarkan Instruksi, Gubernur Aceh Perpanjang Moratorium Tambang \| [CLS] Setelah berhasil menertibkan pertambangan bermasalah di Provinsi Aceh melalui Instruksi Gubernur Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, dan mencabut puluhan izin usaha pertambangan (IUP), Pemerintah Aceh pun melanjutkan moratorium pertambangan hingga 30 Oktober 2017.Gubernur Aceh dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2016 yang ditandatangani 25 Oktober 2016 menyebutkan, moratorium dikeluarkan untuk menyempurnakan tata kelola usaha pertambangan secara strategis, terpadu, dan terkoordinir.“Keluarnya Instruksi Nomor 09 tahun 2016 ini, maka instruksi sebelumnya dicabut, terang Gubernur Aceh Zaini Abdullah, pada 30 Oktober 2016.Baca: Gubernur Aceh: Moratorium Perizinan Tambang Tetap DilanjutkanDalam instruksi itu, Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Bapedal, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Investasi dan Promosi, serta Bupati dan Walikota seluruh Aceh untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas. Serta fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung moratorium pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara.“Dinas Pertambangan dan Energi harus melakukan perencanaan ruang wilayah IUP sesuai RTRW Aceh. Juga, melakukan pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan melakukan evaluasi serta verifikasi Clear and Clean terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sudah memiliki IUP,” sebut Zaini Abdullah.Gubernur pun meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpada untuk tidak memproses permohonan izin prinsip atau persetujuan gubernur untuk IUP eksplorasi mineral logam dan batubara, kecuali peningkatan IUP operasi produksi. Namun, hal tersebut diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi sesuai perundang-undangan.	[0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0]
2016-016-08.json	Keluarkan Instruksi, Gubernur Aceh Perpanjang Moratorium Tambang	Keluarkan Instruksi, Gubernur Aceh Perpanjang Moratorium Tambang \| “Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menghentikan distribusi merkuri atau air raksa dan sianida yang digunakan dalam kegaitan pertambangan. Serta, berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghentikan peredaran bahan berbahaya tersebut.”Kepada Bupati dan Walikota, Gubernur meminta semua aktivitas pertambangan diawasi, dievaluasi, dan dicabut IUP yang tidak aktif. Serta, mempersiapkan wilayah pertambangan rakyat, namun harus berada di luar hutan lindung.“Bupati dan Walikota harus menghentikan dan memberikan sanksi kepada semua pertambangan di hutan lindung, baik yang telah mengantongi IUP maupun kontrak karya,” tutur Zaini.Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh yang memantau pertambangan mengatakan, moratorium IUP yang telah diberlakukan Pemerintah Aceh sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2017 merupakan kemajuan yang sangat berarti demi penyelamatan hutan dan lingkungan Aceh.“Ini harus jadi contoh nyata bagi pemerintah pusat dan provinsi lain, untuk melakukan moratorium sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Aceh. Sejak pemberlakuannya, sudah 92 IUP dicabut,” ujar Koordinator Gerakan Anti Koruspsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.Askhalani menuturkan, pertambangan telah merusak hutan Aceh yanag tidak hanya di hutan lindung tetapi juga hutan konservasi. Pemerintah Aceh saat ini harus melakukan proteksi terhadap hutan seluas 648.000 hektare dari IUP yang dicabut. Solusinya adalah dengan melanjutkan moratorium.“Patut diketahui, hasil Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2014-2015 menunjukkan ada tunggakan piutang kepada negara dari penerimaan bukan pajak (sektor tambang mineral dan batubara) oleh perusahaan yang telah mengantongi IUP di Aceh sebesar Rp24,7 miliar,” paparnya.Instruksi Gubernur Aceh_Moratorium Tambang 2016. Silakan unduh [SEP]	[0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.1666666716337204, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0]
2020-038-04.json	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia \| [CLS] Danau Toba jadi geopark dunia. Awal Juli 2020, Unesco gelar sidang Dewan Eksekutif Unesco membahas tentang Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Hasilnya, diputuskan menetapkan Kaldera Danau Toba jadi Unesco Global Geopark.Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo prioritas membenahi Kawasan Danau Toba yang jadi salah satu target destinasi ekowisata unggulan.Pemerintah berencana lakukan pembenahan infrastruktur di Tano Batak yang kaya keindahan alam, budaya, sampai adat istiadat peninggalan leluhur secara turun temurun.Baca juga: Bangun Pariwisata Danau Toba Ancam Wilayah Adat Sigapiton, Ada Kesepakatan?Pada Minggu (14/7/20), berlangsung temu media secara virtual dihadiri sejumlah penjabat setingkat deputi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT), serta sejumlah penjabat dari Pemkab Tobasa.Hari Sungkono, Deputi Bidang Destinasi dan Industri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, terkait penetapan Danau Toba sebagai global geopark Unesco, merupakan penghargaan cukup tinggi. Keramba jaring apung di Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia Sebagai wisata alam, dari Danau Toba bakal banyak menawarkan petualangan, baik gunung, goa dan lan-lain. Danau Toba juga jadi daerah para peneliti sebagai tempat penelitian.Selama ini, banyak sekali temuan baru keragaman di sana, termasuk adat istiadat dan kebudayaan. “Tugas rumah masih banyak dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” katanya.Dia bilang, kebersihan, sanitasi dan tempat sampah penting sekali disiapkan. Saat ini, sampai dengan Oktober, pengunjung yang akan datang ke Toba, lebih banyak dari nusantara terlebih karena masa pandemi.Kementerian juga telah membuat perjanjian bilateral dengan sejumlah negara untuk bertukar turis, seperti dengan Malaysia dan Singapura.	[0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-038-04.json	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia \| Masa pandemi ini, kondisi kunjungan memang belum kembali normal. Paling tidak, katanya, perlu sampai 2023 keadaan kembali pulih.“Bukan berarti ini tidak ada peluang, beberapa daerah sudah membuka kembali mengejar turis datang lagi,” kata Hari. Arie Prasetyo, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba mengatakan, Toba kaya keragaman hayati.Untuk itu, sangat penting memperhatikan ekosistem, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.Soal keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba, sebetulnya sudah ada peraturan Gubernur Sumatera Utara. Namun, katanya, sulit kalau menutup semua keramba di Danau Toba. Dia bilang, perlu juga jadi perhatian karena selama ini perekonomian masyarakat banyak tergantung dari keramba jaring apung ini.Kalau membahas investasi, katanya, bukan hanya bicara yang besar-besar, juga bagaimana masyarakat lokal ikut terlibat. Termasuk, orang-orang Batak yang tinggal di Jakarta dan luar negeri bisa kembali ke kampung halaman, dan ikut membangun. Ketika orang lokal sendiri mau berinvestasi sekaligus menjaga lingkungan, tentu investasi asing akan datang.Terkait zona otorita, mereka sudah mulai menandatangani perjanjian kerjasama pada 2018 senilai Rp6,1 triliun dengan tujuh investor.“Yang namanya investasi itu bukan seperti guci aladin, begitu diteken besok uang langsung cair, banyak proses perlu dilakukan,” kata Arie. Tari tor-tor pangurason, antara alain senin budaya di Tanah Batak. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia Soal ketersediaan lahan buat pengembangan berbagai infrastruktur di Danau Toba, katanya, bagaimana komitmen pemerintah memastikan, lahan clean and clear. Masyarakat sekitar, katanya, tidak merasa dirugikan, karena nanti berdampak panjang ke depan.BPODT sendiri, katanya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, akan memastikan infrastruktur terbangun. Tugas pemerintah, katanya, mengelola kawasan dan lahan tak akan jual ke investor, tetapi kerja sama dalam waktu tertentu.	[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-038-04.json	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia \| “Kita berharap di tahun ini mudah-mudahan ada satu atau dua investor sudah menandatangani bisa memulai groundbreaking, bisa memulai bangun hotel.”Harapannya, satu dua tahun ke depan ada hotel berbintang empat berstandar internasional, berdiri di Danau Toba.Kawasan ini, katanya, akan dibangun seperti Nusa Dua, Bali, dengan infrastruktur, atraksi berkelas dunia, sampai hotel berbintang empat. Juga ada fasilitas pendukung seperti rumah sakit bertaraf internasional, dan fasilitas lain.Untuk pintu masuk ke Kawasan Danau Toba, katanya, Tapanuli Utara akan jadi pintu masuk. Di sana ada Bandara Internasional Silangit.Yang perlu jadi perhatian, katanya, bagaimana atraksi wisata dan cagar budaya serta kebudayaan, bisa jadi bagian dari travel Danau Toba.Di Kawasan Danau Toba, total ada 219 desa dengan pemandangan menakjubkan, dan beragam produk khas. Dari ratusan desa itu, 10 merupakan desa wisata unggulan, berdasarkan komunitas dan kearifan lokal mereka. Unesco menetapkan Danau Toba jadi Geopark dunia. Foto: Ayat K Karokaro/ Mongabay Indonesia Desa-desa wisata yang akan jadi pilot project guna memancing desa-desa lain lebih berkembang ini adalah Desa Pearung, Tipang dan Marbun Toruan di Humbang Hasundutan. Ada Desa Sigapiton, Meat, Tarabunga, Lintong Ni Huta, di Kabupaten Toba. Kemudian Desa Huta Ginjang, Huta Nagodang, dan Dolok Martumbur, di Kabupaten Tapanuli Utara.Odo R.M Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan, penetapan Danau Toba sebagai prioritas pembangunan di wilayah ini bukan enam bulan atau setahun bisa selesai. Ia proses, selama 20 tahun ke depan.Harapannya, dengan pembangunan terintegrasi akan menciptakan turisme berkualitas. “Ini membutuhkan destinasi berkualitas. Inilah yang sedang pemerintah kerjakan, bekerjasama dengan pemerintah daerah serta para investor. Melihatnya long time bukan dalam waktu singkat,” kata Odo.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-038-04.json	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia	Kala Danau Toba jadi Geopark Dunia \| Keterangan foto utama: Danau Toba, salah satu geopark dunia. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-016-14.json	Drone Digunakan untuk Memastikan Keberadaan Suku Asli di Hutan Amazon	Drone Digunakan untuk Memastikan Keberadaan Suku Asli di Hutan Amazon \| [CLS] Pemerintah Brasil menggunakan pesawat tak berawak (drone) untuk memastikan keberadaan masyarakat suku asli yang tak pernah berinteraksi dengan dunia luar di pedalaman hutan Amazon. FUNAI, badan pemerintah yang mengurusi masyarakat asli di Brazil, melakukan ekspedisi ke wilayah dekat perbatasan Brasil dengan Peru untuk mengetahui keberadaan masyarakat yang mengasingkan diri di sepanjang Sungai Juruazinho, yang memisahkan wilayah adat Mawetek dan Vale dengan Javari, di Brazil.Daerah ini sangat terpencil – FUNAI mengatakan timnya melakukan perjalanan lebih dari 180 kilometer dengan perahu, mobil, dan sepeda motor. Lalu, dilanjutkan dengan 120 kilometer berjalan kaki menerabas hutan hujan.Pada dua ekspedisi sebelumnya, FUNAI mengumpulkan bukti dari masyarakat yang terisolasi ini, misalnya kapak yang terbuat dari bilah batu, alat-alat dari kulit kayu, dan kano yang terbuat dari batang pohon palem yang dilubangi.Baca: Kisah Seorang Penduduk Asli Terakhir dan Bahaya yang Mengancam Hutan Amazon Untuk mengkonfirmasi keberadaan kelompok tanpa melanggar batas wilayah mereka, FUNAI menerbangkan drone di atas hutan dan memotret pondok dan tanaman di tengah bagian pohon yang ditebang. Drone juga memfilmkan dua orang berjalan, salah satunya membawa tombak atau tiang, dan beberapa orang lagi, termasuk di dalamnya anak-anak.Kedua wilayah adat ini adalah rumah bagi berbagai suku, menurut FUNAI. Kawasan yang dihuni oleh masyarakat ini membentang seluas 85.000 kilometer persegi, atau lebih besar dari wilayah Austria. Ada beberapa kelompok yang terpisah dari dunia luar di sini – Matsés, Matis, Marubo, Kanamari, Kulina-Pano, Korubo dan Tsohom Djapa – dan hingga 16 kelompok terisolasi, yang 11 diantaranya telah dikonfirmasi. Wilayah Pribumi Mawetek, yang mencakup 1.150 kilometer persegi, ditempati oleh orang-orang Kanamari.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-016-14.json	Drone Digunakan untuk Memastikan Keberadaan Suku Asli di Hutan Amazon	Drone Digunakan untuk Memastikan Keberadaan Suku Asli di Hutan Amazon \| FUNAI melakukan ekspedisi tersebut untuk melindungi masyarakat asli yang terisolasi. Saat ini, masyarakat secara resmi diberi wilayah yang luas untuk memungkinkan mereka terus hidup secara tradisional dan melindungi mereka dari perambahan dan penyakit yang dibawa orang luar. Namun, serbuan ilegal ke wilayah mereka oleh penebang, penambang, peternak, pengedar narkoba, dan spekulan masih terus terjadi.“Kewaspadaan dan pengawasan harus ditingkatkan di kawasan untuk mengekang tindakan pelanggar dan memastikan kepemilikan penuh wilayah oleh penduduk asli,” kata koordinator ekspedisi Vitor Góis. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 70 kelompok masyarakat asli di Brasil. Banyak dari mereka diyakini telah mengucilkan diri secara sukarela setelah terjadi interaksi negatif dengan orang luar. Termasuk depredasi/pembinasaan oleh misionaris, penjajah, dan pedagang karet. Beberapa dari mereka di Peru dan Brasil baru-baru ini muncul dari hutan akibat konflik dan perambahan. Interaksi ini tentu membahayakan keberadaan mereka, menyebabkan terkena penyakit yang tak pernah mereka alami sebelumnya dan tanpa memiliki obatnya. FUNAI berupaya mengelola interaksi untuk mengurangi risiko tersebut. Penerjemah: Akhyari Hananto. Artikel Bahasa Inggris di Mongabay.com dapat Anda baca di tautan ini. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0]
2017-076-07.json	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka?	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka? \| [CLS] Kabupaten Sikka di Flores, NTT terdiri dari daratan, perairan dan 17 pulau di sekitarnya. Total luas lautan Sikka adalah sekitar 5.800 km persegi atau lima kali luas daratannya. Tidak heran dengan potensi itu, Biro Pusat Statistik 2016 menyebut terdapat 5.185 Kepala Keluarga (KK) nelayan di Sikka, meningkat dari 5.080 KK di tahun 2013.Sesuai amanat UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, pemerintah pun mulai memberikan bantuan asuransi bagi para nelayan.Asuransi ini ditujukan bagi kaum nelayan seperti dimaksud dalam pasal 6, yang meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.Ali Sadikin nelayan asal Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat kepada Mongabay saat penerimaan asuransi (24/02), mengaku sangat terbantu dengan adanya pemberian asuransi bagi nelayan.Ali bersyukur sekali sebab selama ini nelayan sangat tidak diperhatikan nasibnya bila terjadi kecelakaan.“Ini bukti perhatian pemerintah kepada kami masyarakat kecil yang nelayan ini. Saya berterima kasih kepada Bupati Sikka dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah memperhatikan kami masyarakat nelayan,” sebutnya.Usman, seorang nelayan lainnya pun berkata senada. Baginya, dengan adanya asuransi nelayan merasa terlindungi saat melaut. Katanya, banyak nelayan Sikka yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran 1 sampai 3 GT yang dilengkapi mesin tempel terkadang harus melaut sejauh 20 sampai 30 mil laut.“Kami tentu tidak ingin mengalami kecelakaan, namun bila terjadi kecelakaan kami bisa terlindungi. Isteri kami pun bisa mendapatkan santunan bila kami mengalami nasib nahas, yang berujung kehilangan nyawa,” tuturnya.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-076-07.json	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka?	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka? \| Bagi Usman, resiko mengalami kecelakaan selalu ada, sebab nelayan tradisional dalam melaut hanya mengandalkan pengalaman. Kadang tidak luput dari terjangan gelombang besar dan angin kencang yang kerap membuat kapal terbalik bahkan tenggelam. Baca juga: Kenapa Masih Ada Nelayan yang Belum Tahu tentang Perlindungan Asuransi? Belum Kesemua Nelayan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka Heribertus Krispinus saat ditemui Mongabay Indonesia usai penyerahan asuransi bagi nelayan di TPI Alok Maumere (24/02) menyebutkan saat ini Pemda Kabupaten Sikka terlebih dahulu fokus memberikan bantuan asuransi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional.“Kami baru tahun 2016 diberitahukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga baru bisa lakukan sosialisasi pertengahan tahun 2016 dan berlanjut pada pendataan KK nelayan yang akan menjadi prioritas penerima asuransi,” jelasnya.Terangnya, Kabupaten Sikka mendapat jatah dua ribu asuransi bagi nelayan, hasil kerjasama PT Asuransi Jasindo dan KKP, namun hingga Februari 2017 baru bisa direalisasikan bagi 490 KK nelayan yang terebar di wilayah pesisir Kabupaten Sikka.Dia berjanji akan mengusahakan agar tahun 2017 sebanyak 1.510 asuransi sisanya bisa dibagikan.“Jatah kita banyak, sebab nelayan di Sikka sekitar 5 ribu lebih nelayan namun kami terkendala dalam melakukan pendataan. Perlu ada verifikasi lanjut terhadap nelayan bersangkutan, karena saat didatangi nelayan kadang sedang melaut, sehingga butuh waktu tunggu,” ungkapnya.Alfred Ferdi, Staf Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Sikka menyebutkan jika saat ini asuransi yang dibagikan baru berupa asuransi jiwa, sedangkan asuransi tenaga kerja masih menunggu tindak lanjut dari KKP.Soal perpanjangan pembayaran premi pun, pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari kementrian.	[0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-076-07.json	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka?	Diberi Asuransi, Bagaimana Tanggapan Nelayan Sikka? \| “Saat sosialisasi nelayan sangat antusias dan mereka sangat bergembira menyambut adanya program ini. Meski memang dibutuhkan waktu verifikasi yang harus dipenuhi oleh nelayan, sehingga makan waktu sedikit lama,” jelasnya. Tentang Asuransi Bagi NelayanDalam rilis yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa sebanyak satu juta asuransi akan disalurkan kepada nelayan. Sehingga nelayan akan terlindungi dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia.Asuransi ini diperuntukkan bagi nelayan kecil sebagai tertanggung dengan persyaratan seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Nelayan yang sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan. Juga bagi nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi, serta nelayan yang berusia 17-65 tahun dan memiliki tabungan yang masih aktif.Adapun jaminan yang ditanggung yaitu nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan yang meninggal dunia secara alami.Terkait dengan jangka waktu pertanggungan, polis asuransi bagi nelayan berlaku satu tahun yang dimulai sejak polis diterbitkan. [SEP]	[0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]