filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2022-029-01.json | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Dalam analisis Balai Budidaya Air Payau Takalar Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), latoh bisa tumbuh 10-13 kali dari bobot awal selama tiga bulan pemeliharaan dalam kondisi normal. Dan bisa dipanen dalam satu bulan pemeliharaan.Pegawai BPBL Batam Febri Fahrudin mengatakan, latoh tumbuh hampir di seluruh perairan Kepulauan Riau. Latoh bernilai ekonomis tinggi seharga Rp80 ribu per kilogram di Kepri. Sedangkan jika diekspor ke Jepang harga menjadi Rp700 ribu per kilogram.Analisis sementara, di dalam tanaman latoh bisa diambil kolagen yang tinggi. Bisa dibuat pupuk, bahkan ada kemungkinan menjadi kosmetik seperti sargassum setelah melalui pengolahan. “Ini perlu penelitian lagi, BPBL Batam sedang proses untuk bisa produksi massal dulu,” katanya.baca juga : Manfaat Super dari Rumput Laut Masyarakat asli Melayu sudah banyak mengetahui tentang latoh, berbeda dengan masyarakat kota yang mungkin belum mengenal rumput laut satu ini. “Dia berbeda dengan rumput laut. Latoh bisa langsung dimakan, tidak perlu dijemur,” katanya.Senada dengan Febri, seorang pemuda asli pesisir Melayu Batam, Bobi Bani mengatakan, sebenarnya latoh cukup terkenal di kalangan masyarakat pesisir. Tetapi, tidak dijadikan makanan khusus seperti sayuran. “Karena kami pesisir jarang juga makan sayur, kecuali perantau yang berada di daerah perkotaan,” kata Bobi, kepada Mongabay Indonesia, Jumat, 5 Juli 2022.Ia melanjutkan, beberapa masyarakat pesisir di Batam sudah ada yang mengkonsumsi latoh. Tetapi tidak dicari secara rutin untuk konsumsi atau dijual. “Kalau kami jumpa (latoh) diambil, tidak dicari seperti mencari ikan,” katanya. Mencicipi Latoh, Bagaimana Rasanya ? | [0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-029-01.json | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Febri Fahrudin menunjukkan cara makan latoh. Ia langsung mencicipi tanaman satu ini yang terdapat di bak budidaya milik BPBL Batam. Tanpa dibersihkan, dia langsung melalap jenis rumput laut satu ini. “Rasanya enak, gurih, asin dan ada krenyes-krenyesnya. Apalagi kalau diberi sambal atau urap, makin enak,” katanya usai melalap latoh.Kepala BPBL Batam, Ikhsan Kamil mengatakan, di beberapa daerah di Indonesia, latoh sudah menjadi konsumsi setiap hari oleh masyarakat. “Seperti daerah Jawa, dimakan masyarakat ganti sayur,” katanya.Setelah dipanen, latoh tinggal dibersihkan untuk dimakan langsung atau dikasih urap terlebih dahulu. “Siram air panas kuku, setelah itu latoh siap dihidangkan untuk sayur dan dijadikan lalapan,” katanya.Menurut Ikhsan restoran seafood di Batam bisa menjadikan latoh sebagai tambahan menu sayur.Ikhsan terus mendorong masyarakat untuk ikut membudidayakan anggur laut ini. Apalagi sangat berguna untuk ketahanan pangan ketika sayuran darat di Batam susah didapatkan. “Selama ini (latoh) tidak dikonsumsi karena masyarakat belum sadar. Kita harus mengubah mindset itu, dari laut bisa dapat sayur,” katanya.baca juga : Selain Ekonomis, Ternyata Rumput Laut Penyerap Karbon Tinggi Dalam sebuah penelitian Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun 2017 berjudul “Analisis Pananganan Lawi-lawi sebelum Ekspor di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar Sulawesi Selatan”, disebutkan potensi ekonomis Caulerpa sp. di Indonesia sudah menembus pasar ekspor.Tahun 2011 merupakan tahun pertama pengujian budidaya Caulerpa sp. dengan melakukan tahapan uji coba dengan dua orang pembudidaya. Pembudidaya berhasil memproduksi 1.600 kg dari 160 kg bibit anggur laut dalam tiga bulan pemeliharaan pada lahan dua hektar. Bahkan anggur laut juga bisa dipanen setiap hari. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-029-01.json | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Penelitian itu juga menyebutkan pada 2012, para petani tambak menghasilkan 20 ton per hektar per tahun anggur laut, dengan nilai Rp76 juta per hektar per tahunnya. Tanaman Bergizi Di beberapa daerah, anggur laut tidak hanya dijadikan sayur atau lalapan, tetapi juga diolah menjadi roti anggur laut bernilai ekonomis. Sebuah penelitian Penelitian skripsi tahun 2018 dari Mahirah Humaerah dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar berjudul “Analisis Kandungan Zat Gizi Roti Rumput Laut Lawi-lawi Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat” menunjukkan makanan ini sangat bergizi, obat beberapa penyakit dan bisa menjadikan makanan alternatif pangan.Penelitian itu menyebutkan, anggur laut memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sebagai sumber protein nabati maupun mineral. Anggur laut jenis Caulerpa racemosa merupakan bahan pangan yang kaya akan protein dan asam amino, kaya serat larut maupun tidak larut serta rendah lemak.Anggur laut menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan juga mampu menangkal radikal bebas karena mengandung asam folat, tiamin dan asam askorbat.baca juga : Kisah Rumput Laut: Jadi Andalan, Namun Selalu Ada Hambatan Tumbuhan ini juga memiliki sifat anti bakteri dan anti jamur, serta mengandung beberapa jenis metabolit sekunder, diantaranya glycol glycerolipid dan kelompok enol, á-1-glyceryl-Dmannoside-4-amonium sebagai antihelmintic (zat pembunuh cacing) dan alkaloid yang berfungsi menurunkan tekanan darah dan mengobati penyakit rematik.Nilai energi Caulerpa racemosa kebanyakan dikontribusikan oleh karbohidrat dan protein karena nilai total lipid rendah (2,06% DW). Oleh karena itu, alga ini cocok sebagai makanan diet untuk menurunkan obesitas. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-029-01.json | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Anggur Laut, Makanan Kaya Gizi yang Terabaikan Masyarakat Batam | Penelitian itu juga menyebutkan Caulerpa racemosa dari Indonesia memiliki insoluble dietary fiber yang lebih tinggi dibanding Caulerpa racemosa yang berasal dari Jepang. Insoluble dietary fiber mengandung selulosa dan hemiselulosa yang bermanfaat dalam pencegahan konstipasi, hemoroid dan colitis. Fiber juga sangat cocok bagi penderita obesitas dan diabetes mellitus.Data pemerinta Provinsi Kepri menunjukan potensi perikanan daerah yang 90 persen adalah laut ini belum dikelola maksimal. Potensi perikanan Kepri seharusnya bisa mencapai 1,1juta ton per tahun, tetapi baru termanfaatkan 3,3 persen saja. Diharapkan membudididayakan latoh atau anggur laut bisa meningkatkan potensi perikanan Kepri. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-012-02.json | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | [CLS] Operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) Sorik Marapi oleh PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terus memakan korban. Dalam tahun 2022 saja, setidaknya terhitung enam kali warga sekitar mengalami keracunan. Pada 16 September lalu, sedikitnya delapan orang Mandailing yang tinggal di sekitar proyek terpapar racun gas hidrogen sulfida (H2S). Disusul 13 hari setelah itu, pada 27 September lalu jatuh lagi korban puluhan warga dari Desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tongah, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.Setidaknya, ada 86 warga dari kedua desa ini dilarikan ke rumah sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit ada yang menggunakan sepeda motor dan ambulans dengan kondisi muntah-muntah mual pusing bahkan ada yang pingsan.Anak-anak dan orangtua juga menjadi korban. Selasa petang ada 30 orang yang mendatangi kedua rumah sakit, dan tidak berhenti karena malam hari korban makin bertambah sampai 74 orang. Pada hari berikutnya, tercatat ada 86 warga jadi korban.Terlihat Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis membantu mengevakuasi puluhan korban yang terhirup gas beracun ke rumah sakit. Bersama para kepolisian dan TNI dan Polri membantu menyiapkan semua keperluan medis untuk penanganan utama para korban keracunan ini.Erwin bilang, langkah cepat supaya tidak ada lagi jatuh korban lebih banyak agar pemerintah pusat segera menghentikan seluruh kegiatan perusahaan.Karena korban makin bertambah, pihak rumah sakit meminta bantuan dari TNI dan Polri membantu membuat posko darurat korban keracunan ini.“Kita bersama TNI sigap membantu rumah sakit membuat posko darurat. Kita juga mengamankan lokasi kejadian dan penyidikan kasus ini, ” kata AKBP Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, Kapolres Mandailing Natal. Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang Tewas | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2022-012-02.json | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Rusli Pulungan, Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan mengatakan, posko darurat ini dibuat karena korban yang dirawat cukup banyak hingga kelebihan kapasitas. Guna mengantisipasi semua bisa dilakukan penanganan medis maka perlu posko.Sementara dari Desa Sibanggor Julu dan Desa sibanggor Tongah, dilaporkan mengantisipasi jatuh korban lebih banyak lagi aparatur desa dibantu aparat TNI dan Polri mengevakuasi seluruh warga sampai kondisi benar-benar aman.Muhammad Toguan, warga Sibanggor Julu menceritakan, melihat anak-anak dan perempuan tergeletak lemah tak sadarkan diri. Ada tiga orang di keluarganya terhirup racun gas hidrogen sulfida ini. Dengan tergopoh-gopoh dia sempat lari ke lokasi sumur bor meminta kepada pekerja menutup operasi karena banyak korban.Namun pekerja mengabaikan dan mengatakan kalau ada yang terpapar akan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Dia tak melihat ada satupun ambulans di sekitar lokasi sampai orang-orang makin banyak lemas tergeletak di jalanan tak sadarkan diri barulah ambulans datang membawa ke rumah sakit.“Kejadian Selasa sore pukul 06.00 itu ada yang pingsan, kepala sakit, mual muntah, sakit perut. Semua akibat mencium bau seperti telur busuk. Ada anak-anak pingsan menahan rasa sakit karena tercium bau gas hidrogen sulfida itu, ” kata Toguan. Baca juga: Terulang Lagi Pipa Gas Panas Bumi Sorik Marapi Bocor, Puluhan Warga Keracunan Setelah menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit di Mandailing Natal, mulai Kamis dan Jumat, satu persatu korban mulai membaik dan pihak rumah sakit memperbolehkan mereka pulang serta berobat jalan.Mulyadi, Kepala Desa Sibanggor Tongah mengatakan, setelah beberapa hari sempat diungsikan ke Sibanggor Jae, dua hari setelah itu semua warga sudah boleh pulang ke rumah masing-masing bersama keluarga. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2022-012-02.json | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Dia masih terus berkoordinasi dengan perusahaan mencegah hal serupa terulang kembali. Meski sudah boleh pulang, namun dia mengimbau warga tidak terlalu aktif berkegiatan di luar rumah apalagi di sekitar perusahaan. Warga tak boleh mendekati radius di bawah 300 meter dari produksi perusahaan.“Semua warga desa sudah kembali ke rumah mereka masing-masing setelah diungsikan ke desa tetangga.”Terry Satria Indra, Kepala Teknik Panas Bumi SMGP saat diwawancarai mengenai kebocoran gas hidrogen sulfida mengelak kalau itu karena terhirup hidrogen sulfida dari aktivitas yang mereka kerjakan.Dia bilang, pada Selasa sekitar pukul 15.10- 17.35 uji alir di sumur wellfer tenggo 11. Dalam uji alir ini, mereka melibatkan dari Direktorat Jenderal EBTKE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan berbagai pihak terkait. Dia klaim sudah menjalankan standar operasional prosedur sesuai ketentuan berlaku.Langkah awal, adalah menetralkan senyawa kimia hidrogen sulfida dengan alat mereka. Setelah itu, pengontrolan ke wilayah radius 300 meter di sekeliling perusahaan maupun ke perkampungan. Dari hasil pemeriksaan, pada alat detektor senyawa hidrogen sulfida ini menunjukkan angka nol.Dia mengakui bau menyengat baru tercium ketika dilakukan penutupan sumur. Namun dia berkilah dan menepis itu bukan senyawa kimia hidrogen sulfida karena dari alat detektor yang mereka miliki senyawa itu tidak terdata dan terpantau.“Kita masih melakukan investigasi terkait ini, Namun kami pastikan gas hidrogen sulfida tidak terpantau di alat detektor kami.”Penjelasan perusahaan ini berbanding terbalik dengan fakta dan kondisi lapangan yang menghirup bau seperti telur busuk lalu kepala pusing dan badan lemas. Bau ini khas senyawa hidrogen sulfida. Baca juga: Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? Pemerintah daerah desak pusat evaluasi perusahaan | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-012-02.json | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Muhammad Jafar Sukhairi, Bupati Mandailing Natal mengatakan, sejak kejadian awal warga ada yang meninggal dunia sudah melihat operasi perusahaan tidak aman bagi masyarakat.Dia sudah merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar bisa mengevaluasi perusahaan ini. Kalau aktivitas perusahaan membuat keresahan dan kekhawatiran tinggi, maka merekomendasikan pemerintah pusat menghentikan kegiatan perusahaan.“Kita sejak awal sudah merekomendasikan agar ada evaluasi terhadap perusahaan ini. Kita harap perusahaan juga dihentikan oleh pemerintah pusat sebab kewenangan ada di sana,” kata Jafar.Data dari Kepolisian Resort Mandailing Natal sudah 100-an orang menjadi korban terhirup gas beracun proyek geothermal panas bumi Sorik Marapi ini, lima anak-anak perempuan dan orang tua tewas terhirup gas beracun yang mematikan ini.Jatam mencatat, operasi penambangan panas bumi SMGP menimbulkan korban jiwa dan gangguan kesehatan serta kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi bagi warga.Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan, dalam kaitan dengan bencana industri, tercatat enam kali kejadian sejak 25 Januari 2021 hingga 27 September 2022.Ironisnya, kata Melky, meski berulang menelan korban, pemerintah tak kunjung memberi sanksi tegas, hanya hentikan sementara operasi pasca kejadian pada 25 Januari 2021.“Kejadian terus berulang tanpa ada sanksi tegas ini menunjukkan sikap pemerintah yang terus bermain-main dengan keselamatan nyawa warga,” katanya. Karena itu, katanya, Jatam mengecam keras dan mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM tak masa bodoh dengan keselamatan warga Sorik Marapi.“Jatam mendesak Menteri ESDM segera mencabut permanen izin SMGP, lakukan penegakan hukum dan pemulihan atas seluruh kerusakan yang terjadi,” katanya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2022-012-02.json | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Warga Keracunan Gas Sorik Marapi Berulang, Pemerintah Abai? | Sementara respon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) seakan tak ada hal urgen harus mereka tangani segera walau kasus korban jatuh berulang kali bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Kementerian ini menyatakan telah mendapat laporan dari SGMP sejak akhir September lalu.Harris, Direktur Panas Bumi, mengatakan, laporan pada 27 September lalu, sekitar pukul 18.00, ada beberapa warga dari Desa Sibangor Julu dan Sibangor Tonga mengeluh mencium bau menyengat dari Wellpad T, yang menyebabkan beberapa warga sesak napas dan muntah.“Laporan yang kami terima, aktivitas di Wellpad T saat itu adalah bleeding sumur T-11 untuk menetralisir gas di dalam sumur yang menjadi bagian dalam rangkaian proses uji alir sumur T-11,” katanya.Proses bleeding mulai pukul 15.30 WIB-17.30WIB. Rencana lanjut keesokan hari tetapi SGMP mendapat keluhan warga.Hariss mengakui, uji alir sumur panas bumi punya risiko, salah satunya, keluar gas H2S.Namun, dia klaim sudah ada antisipasi dengan serangkaian prosedur ketat, antara lain menetralisir gas sebelum fluida sumur panas bumi mengalir.Pada tahap persiapan, uji alir sumur sebelumnya berkoordinasi dan mendapat persetujuan Pemerintah Mandailing Natal, kepolisian dan masyarakat sekitar.KESDM, sudah menugaskan tim dari Dirjen EBTKE untuk investigasi ke lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian dan SGMP dalam penanganan dan penelusuran lebih lanjut.“Penanganan dampak salah satunya difokuskan kepada warga yang mengeluhkan kesehatan,” katanya.Harris mengatakan, situasi instalasi dan peralatan di PLTP Sorik Marapi saat ini dalam kondisi normal, dengan uji alir sumur T-11 dihentikan dan sumur ditutup. ******** [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | [CLS] Persoalan lahan antara warga di Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan PTPN XIV, tak kunjung usai. Pada 2 Maret lalu, ratusan petani aksi bakar ban bekas di jalan menuju Kampung Sikamasean, Kabupaten Enrekang. Mereka protes menuntut PTPN XIV menghentikan segala aktivitas penggusuran lahan pertanian warga. Aksi siang itu, dijaga aparat kepolisian.Beberapa hari sebelumnya, Rahim, petani yang menanam padi di lahan klaim PTPN XIV, tergusur alat berat. Upaya penggusuran seperti itu sudah terjadi berulang kali. Tahun 2018, lahan Rahim pernah tertimbun sisa hasil kerukan tanah perusahaan negara ini saat membuat bedengan air untuk penanaman sawit.Di tempat lain, Dusun Botto Dengeng, Kampung Sikamasean, Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa. Pada Desember 2021, hingga Januari 2022, ratusan petak lahan warga rata oleh eksavator. “Habis. Sudah tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi,” kata Kamaria Kadir.Pria 57 tahun ini petani yang mengelola lahan seluas satu hektar. Dia tanam di sana sejak 1997 dan mulai bermukim pada 1999. Dia tak sendirian, puluhan orang tinggal di sana mengacu pada surat keputusan Iqbal Mustafa, Bupati Enrekang pada 16 November 1999.Surat itu menentukan pembentukan tim penertiban dan pendaatan lahan tidur/terlantar pada areal PTPN XIV Maroangin, di Kecamatan Maiwa.Tugas tim antara lain, menata, mengatur, dan menertibkan penggunaan lahan tidur atau terlantar. Juga menyeleksi masyarakat yang betul-betul kurang mampu untuk mendapatkan hak pengelolahan serta menetapkan kriteria-kriteria yang akan mendapatkan hak pakai.Keluarga Kamaria masa itu yang mendapatkan izin hak kelola. Beberapa tahun saat dia mulai seperti rambutan, salak dan jagung lalu mencoba mengurus surat kepemilikan.“Kami pernah mau urus tentang pajak PBB. Tapi orang di kantor desa bilang, kalau lahan kami adalah pemberian itu untuk orang miskin dan diberikan negara. Sekarang, sudah 22 tahun.” | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Kamaria jadi tak begitu khawatir soal alas hak kepemilikan karena pemerintah desa mengerti dan mendukung kalau lahan itu sebagai hak kelola sejak terbit SK tahun 1999.“Kalau sekarang kami digusur, berarti SK 1999, Bupati Enrekang itu sudah tidak berlaku, atau sengaja tidak diperdulikan?”Kamaria geram sekali menceritakan peristiwa penggusuran yang meluluhlantakkan tanamannya. “Pada 25 Desember 2021 itu kebetulan saya di Makassar, karena liat anak kuliah. Adek saya nelfon dari kampung, bilang, kalau ada penggusuran sudah masuk kebun saya.”“Saya kasi berhenti itu eksavator. Saya menangis. Berdebat ki di lapangan. Terus 27 [Desember] saya ke Kantor PTPN XIV, mereka bilang begini, “kalau begitu kuncinya di Bupati Enrekang.”Sehari kemudian, Kamaria bersama warga kampung bertemu Bupati Enrekang, Muslimin Bando di kediamannya—rumah kebun–, sekitar 8 km dari tempat warga.Malam itu, mereka bertatap muka dengan Bupati Muslimin. Di tempat itu ada pula perwakilan PTPN XIV.“Jadi saya minta solusi. Saya bilang, bagaimana ini pak? Kenapa kami harus digusur?” kata Kamaria.Muslimin berbalik ke perwakilan PTPN. “Kalau ini masuk kontrak, apa Kampung Sikamasean masuk juga?” kata Muslimin.“Masuk pak,” jawab PTPN.“Jadi habis (lahan),” lanjut Muslimin.“Iya habis.”Kamaria kaget mendengar ungkapan itu. “Kami digusur tanpa ada pemberitahuan.”Dalam pertemuan itu, seorang warga lain yang hadir mencoba menyeimbangkan diskusi dengan membuka dokumen SK Bupati Enrekang tahun 1999. Muslimin menolak berbicara aturan dan sisi hukum. “Lebih baik kita bicara dari hati ke hati,” katanya.Muslimin akhirnya memberikan sedikit harapan dan menjanjikan lahan warga di Sikamasean tidak akan tergusur. Baca juga : Konflik dengan Warga, Tanpa HGU PTPN XIV di Enrekang Mulai Tanam Sawit Pada 4 Januari 2022, perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pembersihan lahan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | “Saya protes, mereka masukkan alat berat ke kampung dulu, baru membawa surat. Itu salah. Harusnya dibicarakan dulu, baru beraksi,” kata Kamaria.Dia ingat betul pertemuan dengan Bupati Muslimin Bando. Bahwa, penggusuran hanya ada di satu sisi sungai. Warga mulai setuju, dan janji bupati kalau yang terlanjur dan masih sedikit akan diusahakan lahan pengganti.“Jadi, saya ke Makassar lagi ketemu anak-anak. Tak lama, menelfon lagi adik, kalau alat berat makin dekat dengan lahan kebun kami,”“Saya pulang… Saya marah dan meminta pekerja berhenti tapi lahan sudah digusur.”Keesokannya, sekitar pukul 07.00, Kamaria mendatangi kembali kediaman bupati, Muslimin sudah keluar rumah. Hingga kini, bupati tak lagi menemui warga terdampak.Rumah kebun yang dimakasud Kamaria, juga dikenal sebagai Mitra Farm. Tempat Bupati Muslimin melaksanakan praktik pertanian di lahan seluas 32 hektar– juga merupakan eks HGU PTPN XIV dalam skema Kawasan Industri Maiwa (KIWA) Enrekang.Mitra Farm, juga perusahaan yang dijalankan anak-anak Bupati Enrekang. Dalam laman LPSE Enrekang, CV Mitra Farm Maju Bersama, tercatat sebagai pemenang dalam penunjukan langsung pengadaan barang untuk bibit pala tahun anggaran 2021. ***Di Sulawesi Selatan, PTPN XIV melirik sawit pada 2016. Pada tahun sama, mulai pembibitan di kebun Maroangin, Enrekang.Pada Juni 2016, Pemerintah Enrekang mengeluarkan surat peringatan kepada direksi PTPN XIV kalau sejak HGU berakhir pada 2003, perusahaan tak lagi berhak beraktivitas.Selain karena alas hak sudah tidak ada, PTPN XIV selama menguasai lahan sekitar 40 tahun, sama sekali tidak memberikan manfaat dan kontribusi baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. “Bahkan, PBB saja tidak dibayar,” tulis surat itu.Selanjutnya, surat itu juga menguraikan bagaimana eks HGU PTPN XIV Maroangin masih dikuasai hanya jadi sumber masalah, letaknya tepat di sisi Kota Maroangin, dengan mayoritas petani. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | “Berdasarkan pengalaman panjang PTPN XIV di Maroangin, kami menilai hampir tidak ada alasan untuk mengakomodir perpanjangan HGU.”Surat itu ditandatangani Bupati Enrekang, Muslimin Bando, Bupati Enrekang dua periode. Periode pertama, dia menolak perpanjangan HGU PTPN XIV. Pada periode kedua, dia mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan HGU pada PTPN.Surat rekomendasi perpanjangan HGU itu keluar pada 15 September 2020. Isinya, respon dari permintaan PTPN XIV pada 3 Juli 2020 untuk rekomendasi pembaharuan HGU seluas 3.267 hektar.“Sehubungan dengan rekomendasi ini, Pemerintah Enrekang berharap percepatan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tanaman sawit di PTPN XIV dan pengembangan plasma pada masyarakat Enrekang,” tulis surat itu.Sementara dalam rapat pertemuan antara warga dan Komisi A dan B DPRD Sulawesi Selatan, pada 19 Januari lalu menghasilkan enam kesepakatan rekomendasi yang harus dijalankan pemerintah kabupaten dan perusahaan. Pertama, lahan yang minta perpanjangan HGU seluas 3.267 hektar perlu inventarisasi melalui tim bentukan Bupati Enrekang.Tim ini perlu libatkan berbagai komponen.Kedua, tim diharapkan terbentuk dalam 10 hari sejak rapat dengar pendapat dan langsung bekerja dikomandoi Bupati Enrekang. Tim Panitia Inventarisasi Konflik Tanah Aset PTPN XIV dengan Pemerintah Enrekang dan Masyarakat ini diberi waktu lima bulan mulai Februari-Juli 2022.Ketiga, setop penggusuran atau perusakan sambil menunggu hasil kerja tim. Keempat, semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpitensi menyebabkan keresahan di lapangan.Kelima, PTPN XIV akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk panen tanaman dan tidak menambah tanaman baru.Keenam, pembersihan lahan (land clearing) hanya di atas lahan yang tidak ada bangunan dan tanaman produktif. Baca juga : Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Sayangnya, praktik lapangan tak sama. PTPN tetap menggusur lahan warga.Soal tim, Pemerintah Enrekang menilai sudah dilakukan sejak 1999. Dirhamsyah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Enrekang, mengatakan, tim inventarisir tahun 1999 melalui SK Bupati saat itu. Tim ini melihat dan menelisik warga dalam eks HGU PTPN XIV untuk ditentukan siapa yang berhak.Namun dia mengaku tak tahu hasil tim 1999 itu. “Pahitnya, hasil tim itu dikeluarkan. Sampai sekarang, sampai saya jadi Kabag Hukum ini, belum mendapatkannya.”Baginya, rekomendasi Surat Bupati Enrekang pada 2020 tentang persetujuan pembaharuan HGU PTPN XIV, juga sangat beralasan.Rekomendasi, katanya, dibarengi lima permintaan. Pertama, pemberdayaan masyarakat di eks HGU. Memastikan perusahaan tak akan land clearing pada fasilitas umum dan rumah tempat tinggal masyarakat.Kedua, masyarakat kelak akan mendapatkan lapangan pekerjaan jadi buruh harian. Ketiga, masyarakat dapat kesempatan tanam di sela sawit. Keempat, meminta perusahaan segera mengukur lahan seluas 3.267 hektar. Kelima, terkait pertimbangan teknis, segera mendapatkan izin pemanfaatan ruang.Kamaria tertawa mendengar ungkapan mengenai pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja itu. “Itulah yang mereka selalu banggakan. Padahal, kami di Sikamasean tak pernah tertarik masuk bekerja di PTPN XIV sebagai buruh harian.”Belakangan pada Januari 2022, ada tiga orang desa terpaksa menjadi buruh harian mengisi wadah tanam bibit sawit. “Mereka itu belum digaji, janjinya dibayar awal Februari. Masuk Maret, upah itu tak kunjung datang.”Jemmy Jaya, Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN XIV menampik itu. Klaimnya, sejak penanaman sawit pada 2017 hingga kini, di lahan 1.500 hektar perusahaan sudah menyerap sekitar 500 buruh harian. Mereka bekerja dengan upah layak sesuai upah minimum regional (UMR). “Setiap orang Rp80.000. Setiap hari perusahaan mengeluarkan Rp40 juta, untuk gaji karyawan.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | PTPN XIV, katanya, kelak membawa perubahan ekonomi bagi Enrekang. Perusahaan hadir untuk membangun industri sawit, dari mulai perkebunan sampai pengolahan.“Kalau kami menanam sampai 3.000 hektar, tentu pekerja akan bertambah juga. Begitu pun jika pabrik sudah berdiri.”Analogi Jemmy, suatu daerah yang memiliki industri akan membuat wilayah itu maju. Industri akan membuat ekonomi bergerak cepat, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan.“Ke depan, kami akan membangun kebun plasma. Karena untuk membuat pabrik dengan kapasitas 30 ton per jam, butuh plasma. Plasma itu dari masyarakat.”Sistemnya, kata Jemmy, masyarakat punya lahan, PTPN XIV beri bibit. “Samalah di Luwu Timur dan Luwu Utara. Sekarang juga plasma sudah banyak. Di Kabupaten Pinrang ada sekitar 800 hektar. Sidrap juga sudah ada.”Soal Surat Keputusan Bupati Enrekang 1999, baginya soal penataan. “SK Bupati 1999 itu upaya penataan, pengaturan oleh pemerintah. Saat itu, kami tidak dapat tembusan siapa saja masyarakat.”Ketika PTPN mau mengelola lahan pada 2015, tak tahu dalam lahan ada warga. “Kami sudah anggap pembaruan HGU seluas 3.267 hektar, clean and clear.”Aset PTPN XIV bermula dari PT Bina Mulia Ternak (BMT) Persero HGU pada 1973 dengan masa berlaku sampai 2003. Pengembangan ternak ini kurang berhasil, melalui PP No 19/1996 ada merjer antara BMT, PTPN 28, PTPN 23, PTPN 23, jadi PTPN XIV Persero.Saat penggabungan ini, PTPN XIV mengembangkan ubi dan membangun pabrik tapioca, juga tak berhasil. Akhirnya, lahan tidur. Sebelum HGU berakhir pada 2003, PTPN mengajukan perpanjangan dan rekomendasi kepada Bupati Enrekang pada 2001. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-061-13.json | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Berhadapan dengan PTPN, Warga Enrekang Tak Ada Kepastian Lahan | Bupati Enrekang hanya menginginkan rekomendasi itu kalau luasan sekitar 3.000 hektar. Sisa HGU 2.320 hektar akan digunakan pemerintah daerah untuk penataan, dan pengelolaan. Dari sinilah yang antara lain jadi Kebun Raya Enrekang, Kawasan Indiustri Maiwa Enrekang, sampai prasarana PDAM. Juga, sekolah dan beberapa fasilitas umum lain.“Tahun 2001, perpanjangan HGU diterima BPN. Tahun 2006, ada surat BPN kepada perusahaan, dan mempertanyakan sisa lahan 2.320 hektar, seperti luas awal. Pemerintah Enrekang saat itu, belum mengurus pelepasan di KBUMN.”Kemudian PTPN mendapatkan rekomendasi perpanjangan secara hukum memungkinkan melakukannya melalui KATR/BPN.Bagi PTPN, lahan di Kecamatan Maiwa bukanlah eks HGU, tetapi sudah HGU.PTPN pun tak tahu berapa banyak warga yang mengelola lahan di HGU perseroan. “Karena kami tidak punya data. Kami sudah menganggap lahan itu clean and clear, lahan yang sesuai rekomendasi Bupati Enrekang. Jadi, masyarakat yang masuk itu, kami anggap tidak ada masyarakat. Karena sudah diatur yang 3.000 hektar. Itu rekomendasi yang diberikan,”Baca juga: Berkonflik dengan PTPN, Koalisi dan Warga Enrekang Lapor Ombudsman ******** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2013-028-07.json | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | [CLS] Seorang profesor dari Tokyo University sukses mengembalikan kondisi terumbu karang di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang kecil. Temuan profesor bernama Mineo Okamoto ini akan menjadi salah satu bahasan dalam International Conference on Climate Change and Coral Reef Conservation, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dijadualkan berlangsung di Okinawa INstitute of Science and Technology Graduate University di Onna, Okinawa, Jepang hari Sabtu dan Minggu akhir pekan ini.Dalam konferensi tersebut, negara-negara kepulauan yang rentan terdampak pemanasan global akan berdiskusi hal-hal terkait dengan perubahan iklim, termasuk kerusakan terumbu karang di tingkat global akibat kenaikan suhu udara di perairan.“Setidaknya sekitar 80 jenis terumbu sudah tumbuh di kawasan ujicoba kami di Indonesia, yang lambat laun terus berkembang,” ungkap MIneo Okamoto, sang penemu metode penumbuhan terumbu karang dengan instrumen yang kecil, dari Ilmu kelautan dan Teknologi Tokyo University kepada The Yomiuri Shimbun.Proyek revitalisasi terumbu karang di Indonesia ini telah dilakukan oleh Profesor Okamoto sejak beberapa waktu lalu, namun mereka mulai menenggelamkan media penumbuh terumbu karang berupa dudukan berbentuk cakram yang bernama “koma” di timur laut Sulawesi mulai tahun lalu. Wilayah ini adalah habitat alami lebih dari 600 jenis terumbu karang dan menjadi salah satu tujuan wisata uatama bagi para penyelam di seluruh dunia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2013-028-07.json | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | Media penumbuh karang adalah sebuah alat berbentuk lingkaran berdiamater 5 centimeter dan dibuat dari baja, dengan banyak lekukan di permukaannya. Dengan adanya lekukan-lekukan tersebut, Profesor Okamoto menambah luasan permukaan yang bisa ditumbuhi oleh larva karang. Cakram berbentuk larva karang ini dipilih agar mempermudah larva untuk menempel dan memasikan bahwa perangkat ini sangat kuat. Profesor Okamoto mengembangkan alat ini sejak 15 tahun lalu dan hingga kini masih menyempurnakan peranti penumbuh karang ini.Cakram-cakram ini lalu digabungkan dan disusun menjadi satu dalam sebuah bingkai seperti sebuah sempoa, dan ditempatkan di laut sebelum waktunya pemijahan karang, maka larva karang bisa menempel dan tumbuh di media ini, demikian penjelasan Profesor Okamoto. Setelah 18 bulan, cakram-cakram tersebut kemudian dipisahkan dan ditempelkan di bebatuan di dasar laut untuk membentuk sebuah koloni terumbu karang. Lewat cara ini, penumbuhan terumbu karang bisa ditempatkan dengan lebih bervariasi secara spesies secara lebih fleksibel.Proyek yang telah dikembangkan sejak tahun 1988 di jajaran terumbu karang di Sekisei Lagoon Jepang ini, yang mengalami kerusakan terumbu karang parah di masa itu akibat pemanasan global dan kenaikan suhu permukaan air laut. Saat Okamoto berupaya menempelkan papan-papan penumbuh karang untuk pertemakalinya setahun setelahnya, tak satupun larva karang yang mau menempel.Namun kini semua telah berbeda, jumlah cakram atau “koma” yang ditanam di Laguna Sekisei ini kini mencapa 33.000 buah. Alat ini terbukti cukup ampuh untuk menumbuhkan bibit terumbu karang, ungkap Okamoto kepada The Yomiuri Shimbun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-028-07.json | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | Profesor Okamoto, Kembalikan Keindahan Terumbu Karang Sulawesi | Sukses dengan proyek di Jepang tersebut, Okamoto mulai mengembangkan pola penumbuhan terumbu karang ini di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2007. Kini proyek ini bekerjasama dengan perusahaan baja bernama JFW Steel di Jepang untuk membangun cakram-cakram baja untuk ditenggelamkan ke laut.“Terumbu karang adalah rumah yang tidak tergantikan untuk melindungi keragaman hayati di laut. Dan secara teknis bukan hal yang sulit untuk menanam “koma’ di bebatuan laut. Saya harap teknik ini bisa diterapkan di seluruh dunia,” ungkap Profesor Okamoto lebih lanjut kepada The Yomiuri Shimbun pekan lalu. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2023-007-04.json | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | [CLS] Konflik tanah ulayat baik antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan seperti labirin tak berujung. DPRD Sumatera Barat pun berinisiatif Rancangan peraturan daerah (raperda) Tanah Ulayat. Berbagai organisasi masyarakat sipil memberi masukan dan catatan apa yang perlu diwaspadai dalam rancangan perda ini.“Bersama beberapa organisasi masyarakat sipil kami mengamati ada beberapa poin penting yang menjadi masukan dan catatan,” kata Indira Suryani, Direktur LBH Padang Januari lalu.Mereka melihat situasi saat ini tanah ulayat digempur habis-habisan oleh konsesi dan izin kepada pemodal hingga memunculkan konflik-konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan. “Ini konflik yang sulit diurai sebenarnya oleh pemerintah dan sulit diselesaikan,” katanya.Catatan LBH terkait masalah tanah ulayat yang bersinggungan dengan proyek investasi terus berjalan puluhan tahun ini. “Lalu muncul lagi terus menerus karena memang tidak diselesaikan,” katanya.Dalam penyusunan raperda ini, masih ada muncul anggapan bahwa tanah ulayat adalah penghambat investasi. “Ini harus diluruskan dulu. Ini sikap yang tidak adil dan tidak melindungi hak ulayat.”Ada poin dalam raperda menyebutkan, kedudukan tanah ulayat sebagai tanah cadangan. “Tanah ulayat bukan tanah cadangan, tapi sumber daya yang digunakan atau tidak digunakan. Karena masyarakat adat punya kearifan dan tindakan untuk lahan yang boleh digunakan untuk aktivitas ekonomi dan mana yang harus dilindungi,” katanya.Soal metode pemanfaatan wilayah dalam raperda ada dua, bagi hasl dan pembagian saha. Menurut Indira, seharusnya dalam perda ini juga dikunci dengan saham tidak dapat diperjualbelikan baik fisik atau pun di pasar modal.“Kita ingin, kalau pun tanah ulayat dimanfaatkan untuk investasi tidak berkurang. Harus terus bertambah atau minimal tetap.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-04.json | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | Dia ingatkan, soal pemulihan tanah ulayat juga belum terakomodir dalam raperda. Dalam rancangan ini, katanya, juga belum mengakomodir keberadaan dan peran bundo kanduang terhadap tanah ulayat.“Padahal, di Minangkabau menganut matrilineal system. Kelompok perempuan dan anak perempuan yang paling menderita ketika ulayat sudah tergadai ataupun dialihkan kepada pihak lain.”Paradigma inklusif, katanya, mesti diperkuat didalam raperda ini termasuk perlindungan perempuan, anak dan disabilitas dalam pemanfaatan tanah ulayat.Selanjutnya, dalam raperda juga belum memperkuat mekanisme free prior informed consent (FPIC) dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat. Prinsip ini, kata Indira, seringkali dilanggar berbagai pihak hingga memunculkan konflik struktural di akar rumput.“Raperda juga masih inkosistensi terkait penyelesaian tanah ulayat.”Dalam Perda Nomor 7/2018 soal penyelesaian sengketa tanah ulayat ada di pengadilan adat. Dalam raperda ini diselesaikan Kerapatan Adat Nagari (KAN).“Belum ditemukan formulasi yang baik dalam situasi ini dengan memperhatikan kondisi sosiologis dan memperhatikan konflik kepentingan para pihak,” katanya. Catatan lain, kata Indira, raperda ini belum mengakomodir tanah ulayat di Mentawai. “Mestinya itu juga diakomodir karena Mentawai juga memiliki tanah ulayat. Raperda jangan berlaku diskrimiatif terhadap Mentawai karena bagian dari Sumatera Barat,” katanya.Rifai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mengatakan, peraturan daerah tanah ulayat perlu melihat substansi soal pemulihan tanah ulayat di Sumatera Barat yang sudah terkooptasi korporasi.“Sekarang eksistensi tanah ulayat itu sudah parah. Ada penelitian yang menyebutkan eksistensi tanah ulayat di Sumbar tinggal 18%. Yang lain, sudah jadi HGU (hak guna usaha),”katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-04.json | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | DPRD Sumbar Susun Raperda Tanah Ulayat, Apa Masukan Mereka? | Semestinya, rancangan ini demi menegakkan eksistensi hak ulayat, baik yang masih dikuasai masyarakat maupun yang sudah beralih. “Proses pengembalian itu perlu diatur dalam perda ini supaya ada proses pengembalian dan dipastikan berjalan.Rifai bilang, raperda tak cukup memotret situasi tanah ulayat. Ranperda ini sudah membatasi diri hanya mengatur penatausahaan. “Tidak melihat fakta sosial tanah ulayat dalam kondisi sekarat, eksistensinya sudah sangat lemah. Itu yang tidak dipotret dalam naskah akademik hingga tidak bermanfaat banyak dalam emngembalikan eksistensi,” katanya.Terkait sudah ada peraturan daerah pengakuan dan penetapan wilayah adat di Mentawai, kata Rifai, belum mengakomodir tata cara administrasi pengakuan dari pemerintah daerah. “Belum ada terdaftar di buku tanah, karena belum diatur. Jadi sebenarnya pemanfaatan juga masih sangat umum.” ******* [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-046-07.json | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | [CLS] Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu dari kabupaten di Kalimantan Tengah, yang paling menderita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015. Menurut Sipongi (KLHK, 2015) lahan seluas 98.784,73 pun terbakar habis. Untuk koordinasi, maka peran KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dianggap penting untuk mencegah berulangnya karhutla di masa datang. Apalagi di lokasi yang lahan gambutnya sudah rusak, seperti eks Proyek Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar.Joko Listyanto, Kepala KPH 31 Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau yang membawahi lokasi Blok C eks PLG menyebut banyak tantangan yang dihadapi oleh KPH 31 dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Termasuk minimnya infrastruktur seperti jalan yang sulit dijangkau jika terjadi kebakaran; serta luasnya wilayah yang tak imbang dengan jumlah anggota UPT Kahayan Hilir.Luas wilayah KPH unit 31 adalah 369,958 hektar. Ia terbagi dalam 10 blok dan 2.306 petak, terdiri dari hutan lindung 149,243 hektar dan hutan produksi 220,715 hektar. Kawasan ini 70% diantaranya merupakan lahan gambut sehingga rentan terjadi kebakaran. Data KPH Unit 31, kebakaran 2015 terparah terjadi di KPH Unit 31, terjadi di daerah Sebangau. Saat itu belum terbentuk tim pemantau apapun.Baca juga: Tiga Tahun Sejak Kebakaran Hebat, Bagaimana Kondisi Lahan Gambut itu Sekarang?“Meski begitu, di unit 31 ini kami tetap berupaya lakukan pencegahan karhutla. Kami lakukan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat dengan pola perubahan sosial dan masyarakat serta program perlindungan hutan dan ekosistem,” jelas Joko.Hal itu sekarang menjadi pembelajaran, Unit 31 telah bekerjasama dengan para pihak. Seperti tim respon api dari Manggala Agni, SKPD terkait, serta kepolisian. Regu-regu kecil yang lakukan patroli juga disiagakan untuk memantau titik api. Pembuatan Sekat-Sekat Kanal | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-046-07.json | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Selain mencegah kebakaran, hal penting yang harus dilakukan adalah membasahi dan menanam kembali area gambut yang bekas terbakar.Membasahi gambut dilakukan dengan membangun tabat atau sekat-sekat kanal. Sekat ini penting sebagai pengatur hidrologi air di kawasan gambut. Dengan air dan kadar kelembaban gambut terkontrol, maka tanah menjadi basah, dan tak lagi mudah terbakar. Saat diperlukan, sekat dapat dibuka dan ditutup.Saat berkunjung ke lokasi Blok C bulan Mei lalu, Mongabay Indonesia melihat kontruksi kayu berjajar menutup saluran kanal primer dari Blok C ke arah Desa Kalawa sudah terbangun. Untuk mengalirkan air, sebuah saluran kecil diantara konstruksi dibuat. Konstruksi dirancang agar aliran air tetap mengalir yang tak akan menimbulkan konstruksi terganggu atau jebol. Di atasnya tertumpuk sebidang tanah selebar kira-kira sepuluh meter, yang menahan aliran air yang mengalir dari kanal primer. Dengan demikian gambut yang berada di sekitarnya kembali menjadi basah.“Dengan penyekatan kanal, maka ketersediaan air tetap melimpah walau musim kemarau. Gambut basah kembali sehingga terhindar dari resiko kebakaran hutan dan lahan,” kata Wanson, Kepala Desa Garung yang menemani perjalanan.Dia menyebut proses penutupan kanal primer eks PLG blok C, tak ada penolakan dari masyarakat. “Tak ada penolakan dari warga. Warga jarang lewat di kanal primer PLG. Malah sekarang kami bersyukur kanal primer ini ditutup,” katanya.Untuk penyekatan di kanal primer eks PLG blok C mulai dilakukan Juni 2017 dan dikerjakan oleh BWS (Badan Wilayah Sungai) Kemenpepura. Di Desa Garung, jelas Wanson telah terbangun total 30 sekat kanal, 5 sekat untuk tiap handil (sungai kecil). Diantaranya handil Baru, Gandis, Kalumpang, Kecap, dan Jejangkit. Pembangunan sekat kanal tersebut dilakukan melalui skema swakelola atas dukungan para pihak seperti Badan Restorasi Gambut (BRG). | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-046-07.json | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | “Itu hasil musyawarah di tingkat warga. Sebelum kita lakukan restorasi di gambut, kita minta persetujuan masyarakat. Lewat proses Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Masyarakat setuju pembangunan sekat di handil.”Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pun, Pemdes Garung telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang beranggotakan 20 orang. ***Di lain pihak Kepala Desa Gohong Yanto Adam mengaku kalau warganya sekarang lebih peduli dengan bahaya kebakaran. Warga Desa Gohong yang mayoritas petani yang dulu menggunakan sistem pertanian lahan berpindah, sekarang pelan-pelan mulai berubah.Yanto menyebut, sejak dua tahun lalu tak ada lagi warganya yang melakukan ladang berpindah.“Saat kejadian tahun 2015 itu sekitar 80% lahan gambut terbakar dan itu sangat merugikan masyarakat Gohong. Kebun banyak yang terbakar, bahkan yang sudah masuk usia panen. Masyarakat rugi hilang hasil kebun dan ekonomi. Belum termasuk kerugian kesehatan kami,” ujarn Yanto.Dia mengaku senang karena sekarang warga desa telah dilatih cara pemadaman api, cara lakukan evakuasi warga, serta bikin lokasi mengungsi bila terjadi kebakaran.“Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau [yang latih], pada tahun 2016 telah dibentuk Desa Tangguh Bencana,” ujarnya.Pemerintah Desa juga telah membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) dan MPT (Masyarakat Peduli Tabat). Peralatan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran, pun sudah disiapkan.Menurut Yanto, saat ini di Desa Gohong, sudah dibangun 200 titik sumur bor. Untuk menguatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah desa juga telah meningkatkan koordinasi dengan para pihak.“Kami kerjasama dengan TNI Polri. Kalau Manggala Agni bersama tim MPA stand by di Posko. Juga ada pertukaran informasi jika ada titik api, info lewat jajaran Babinsa dan Polri.” | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-046-07.json | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Berikut Upaya Antisipasi Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng | Hal serupa dilakukan oleh KPH Unit 31. Menurut Joko, di tahun 2018 pihaknya telah melakukan patroli tiap bulan. Juga lakukan sosialisasi, seperti di Desa Jabiren dan Gohong, dua desa yang masuk wilayah rawan kebakaran.“Koordinasi dan kolaborasi dengan MPA terus kami lakukan. Kami selalu tukar menukar informasi dengan berbagai pihak,” tutur Joko.Tak lupa dia pun minta agar ada dukungan anggaran untuk persiapan antisipas kebakaran. “Harapannya perlu terus ada dukungan pemerintah dan para pihak, untuk dana pengadaan sarana prasarana dan pelatihan masyarakat. Supaya persiapan atasi kebakaran semakin solid,” tutupnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-15.json | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | [CLS] Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, ternyata berpengaruh terhadap kehidupan gajah sumatera. Selama dua tahun ini, mereka sering masuk dusun dan merusak perkebunan warga. Misalnya, yang terjadi selama sepekan terakhir di Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal.“Kami sudah berusaha mengusirnya, tapi kawanan gajah ini sering mengunjungi dusun kami,” kata Supriyana, Kepala Dusun Talang Petai, Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, OKI, Sumsel, Senin lalu.Kawanan gajah yang diperkirakan berjumlah 30 ekor ini merobohkan sebuah pondok warga dan memakan pohon-pohon karet yang berusia muda, termasuk pula pohonan bambu.Yang mencemaskan warga, saat malam, kawanan gajah tersebut tidur di tengah jalan. Jalan yang menghubungkan Dusun Talang Petai ke Dusun Pasir dan Dusun Lebung Gapil, sehingga tidak ada warga yang berani melalui jalan tersebut. “Mereka meninggalkan jalan dan masuk hutan atau kebun setelah subuh,” ujarnya.Dua tahun lalu, kawanan gajah ini juga berperilaku sama di Desa Ulak Kedondong. Selain merusak pondok warga di kebun, juga memakan dan merusak perkebunan karet.Diperkirakan Supriyana maupun warga lainnya, kawanan gajah tersebut masuk melalui Sungai Kuala 12, Sungai Kuala Lebung Hitam, Sungai Lumpur, dan kemudian ke Cengal. “Sebenarnya dusun kami merupakan koridor mereka, tapi selama dua tahun terakhir mereka bukan hanya melintas, namun berdiam. Lalu memakan dan merusak kebun kami. Itu persoalannya.”Kenapa terjadi?“Sebab hutan dan perkebunan milik perusahaan sudah habis akibat kebakaran. Jadi hanya perkebunan masyarakat yang menjadi sumber makanan mereka,” kata Bandar, warga Dusun Talang Petai. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-15.json | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | Bandar berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini. Sebab dalam situasi seperti ini mereka menjadi bingung. “Jika kami bunuh, kami yang akan ditangkap. Tapi, kawanan gajah sulit dihalau. Bukan hanya kebun dan rumah kami yang rusak, kami juga terancam keselamatannya,” kata Bandar.Berdasarkan pemantauan beberapa tahun lalu, Desa Ulak Kedondong dan Desa Ketupak di Kecamatan Cengal, kawasan hutannya merupakan habitat gajah sumatera. Kawanan gajah ini menyerang pemukiman penduduk lantaran sejumlah hutan (hutan produksi) dibuka warga menjadi perkebunan, serta menjadi konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang selama dua tahun ini terbakar.Bila sebelumnya ditemukan 15 individu, saat ini jumlahnya 30 individu. Diduga, ada penambahan jumlah gajah sumatera di Cengal. Selain di Cengal, kawanan gajah juga ditemukan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang. Beberapa tahun lalu jumlahnya berkisar 12 individu.Keberadaan gajah sumatera di pesisir timur Sumatera Selatan jumlahnya setiap tahun kian bertambah. Di Suaka Margasatwa Padang Sugihan Sebokor, Kabupaten Banyuasin, tetangga Kabupaten OKI, tercatat 40-an gajah liar, dan 20-an gajah yang sekolah di Pusat Latihan Gajah Padang Sugihan.Sebagai catatan, saat program transmigran dijalankan pemerintah di Air Sugihan–baik di Kabupaten OKI maupun Banyuasin (dulu masuk Musi Banyuasin)—kawanan gajah liar ini menjadi persoalan. Ini dikarenakan mereka berkonflik dengan manusia.Pada 1982, atas perintah Presiden Soeharto, Letkol I Gusti Kompyang (IGK) Manila bersama 400 anggotanya yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Ganesha memindahkan kawanan gajah liar sebanyak 232 ekor dari Air Sugihan ke Lebong Hitam, Lampung. Jaraknya sekitar 70 kilometer. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-046-15.json | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | Hutan Tempat Hidup jadi Kebun, Kawanan Gajah Masuk Dusun | Gajah sumatera, berdasarkan Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) 2012, dimasukkan dalam status Kritis (Critically Endangered/CR). Status ini naik satu peringkat yang sebelumnya dikategorikan Genting (Endangered/EN).Kondisi ini dikarenakan menurunnya populasi gajah yang pada 2007 diperkirakan berjumlah 2.400 – 2.800 dan saat ini, angka tersebut kemungkinan berkurang hingga setengahnya. Faktor lainnya adalah sekitar 69 persen habitat potensial gajah sumatera juga telah hilang dalam waktu 25 tahun terakhir. Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan anak jenis gajah asia, satu dari dua spesies gajah yang ada di dunia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-017-06.json | Klaim RAPP Atas Pulau Padang Matikan Penghasilan Warga Lokal | Klaim RAPP Atas Pulau Padang Matikan Penghasilan Warga Lokal | [CLS] Suara perahu menderu di pelabuhan rakyat Tanjung Buton, Kabupaten Siak. Setelah menempuh lima jam perjalanan darat dari Pekanbaru, saya menyambung dengan kapal kayu ke Pulau Padang. Siang itu Mongabay Indonesia ditemani dua warga dari Pulau Padang, yaitu Ahmad Solehan dan Nurhadi.Pulau Padang terlihat di kejauhan. Pulau ini mendadak tenar lantaran warganya mengancam untuk membakar diri di depan Istana Negara beberapa bulan silam. Warga tak terima, Pulau Padang masuk dalam konsesi PT RAPP berdasaran SK Menhut No 327 tahun 2009 yang diteken Menhut MS Kaban seluas 41.205 ha. Separuh dari luasan PT RAPP tersebut, menurut Serikat Tani Riau adalah lahan warga. Luas pulau itu 1.109 km2, terbagi atas 14 desa, Desa Lukit salah satunya. Jumlah Penduduk Desa Lukit 548 KK, 2.192 jiwa. Delapa puluh persen mata pencaharian utama Petani adalah Karet.“Jumlah warga Lukit sekira 3.500, 70 persen lahan tani warga masuk dalam konsesi PT RAPP,” ungkap seorang warga bernama Ahmad Solehan, “Rumah memang tak disentuh RAPP, periuknya habis.” Istilah ‘periuk’, merujuk pada lahan tani warga masuk dalam konsesi PT RAPP. “Prinsip kami tak menyerah untuk menyelamatkan Pulau Padang. Mempertahankan kebun masyarakat jalan terakhir.”Kami berlanjut ke Tanjung Gambar, dimana Solehan dan Nurhadi menunjukkan bekas koridor untuk kanal PT RAPP yang ditutup warga pada 2010. “Pohon sagu dirobohkan menggunakan alat berat untuk membangun kanal,” kata Solehan. Galian ini selebar enam meter ini belum sempat diselesaikan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2012-017-06.json | Klaim RAPP Atas Pulau Padang Matikan Penghasilan Warga Lokal | Klaim RAPP Atas Pulau Padang Matikan Penghasilan Warga Lokal | Satu pohon itu, bisa hasilkan 6-7 tual. Satu tual, untuk saat ini, harganya berkisar Rp 30-40 ribu. Tiap hari setidaknya, warga bisa memotong 120 batang per ha. Penghasilan masyarakat sekitar Rp 36 juta per tahun. Begitu juga denga karet, pertama kali panen pada usia delapan tahun. Lantas, tiap hari bisa dipanen. sehari rata-rata produksi karet 12,5 kg per hektare. Bila harga karet Rp 13 ribu per kilogram, per bulan dari bisa hasilkan Rp 4.8 juta.“Itu salah satu kenapa saya berjuang. Bila RAPP beroperasi, mata pencaharia kami otomatis hilang,” kata Nurhadi, warga Desa Lukit. “Pohon sagu ibarat ‘emas tersimpan’ bagi warga Padang. “Dari pohon sagu, anak-anak bisa bersekolah hingga berdasi,” tambah Nurhadi.Warga lain yang lahannya diklaim oleh RAPP adalah Bunyamin. Saya bertemu pria 53 tahun ini di rumahnya. Ia petani karet. Lahan karetnya, persis di samping rumahnya. Ia baru saja usai menorah getah pohon karet. Luas lahan karetnya 1,5 ha. “Semua lahan itu masuk dalam konsesi PT RAPP, termasuk rumah saya.”Ia tahu lahannya masuk peta RAPP dari keterangan Nurhadi. Nurhadi mendapat info dari Andiko ketua tim Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap IUPHHK-HT pada November 2011. “Tim mencocokkan peta milik perusahaan. Dan peta itu menunjukkan rumah dan lahan Bunyamin masuk dalam konsesi.”Tak jauh dari rumah Bunyamin. Ismail, 67, salah seorang sepuh, juga petani karet. “Luas lahan karet dan sagu saya 30 jalur, sekitar 10 ha. Masuk konsesi 3 ha. Tentu saya marahlah, karena itu lahan untuk makan, dari mana makan? Kita bertahanlah apapun caranya.”Desa Lukit dihuni 190 KK “Semua areal Dusun II mayoritas masuk dalam konsesi PT RAPP, karena dekat dari Laut,” kata Nurhadi, 30, Kepala Dusun II Desa Lukit. “Lahan seluas 2-3 ha. Hampir semua masuk konsesi PT RAPP,” katanya menutup pembicaraan dengan Mongabay Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | [CLS] Keinginan membangun kereta gantung menuju Gunung Rinjani bukan kisah baru. Sejak 2016, wacana itu pernah disampaikan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT. Saat itu, terjadi pro kontra di masyarakat, termasuk dari Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai pemilik kuasa atas hutan yang akan dilewati menolak keras.Gubernur NTB saat itu, M Zainul Majdi dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang menolak ide itu dengan pertimbangan berpotensi merusak lingkungan.Wacana ini makin mengemuka pada 2017–2018, ketika NTB menggelar pemilihan gubernur. Ia jadi komoditas politik setiap kandidat. Bupati Lombok Tengah Suhaili yang menyalonkan diri, mewacanakan kereta gantung ke Rinjani.Baca juga: Rinjani Harus Tetap TerjagaSalah satu calon Wakil Gubernur Mori Hanafi menyatakan penolakan kereta gantung. Wakil Ketua DPRD NTB itu bahkan membuat polling khusus di websitenya dan menyimpulkan 72,5% tak setuju pembangunan kereta gantung Rinjani.Kandidat gubernur saat itu, Zulkieflimansyah, tak terlibat dalam polemik itu. Zulkieflmansyah memenangkan kontestasi dan jadi gubernur NTB 2018-2023.Wacana ini kembali muncul ketika Zulkifelimansyah memposting di akun Facebook dan Instagram pribadinya pada pertengahan Januari 2020 tentang pertemuan dengan investor yang akan membangun kereta gantung.Dari postingan itu, terbaca gubernur menginginkan kereta gantung Rinjani segera terbangun. Sekda NTB HL Gita Aryadi bahkan menyambut dengan penegasan di media-media lokal bahwa pembangunan akan mulai Mei 2020. Pembangunan target tuntas sebelum gelaran MotoGP 2021. Sudah ada persetujuan KLHK?Madani Mukarom, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB mengatakan, rencana pembangunan kereta gantung ini sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembangunan ini, katanya, tak di zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Madani bilang, kawasan Pelawangan, Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani, merupakan zona inti TNGR. Zona inti itu dilarang dan haram membangun sarana dan prasarana apapun.“Kereta gantung lokasi tidak berada di TNGR tapi di blok pemanfaatan wisata pada tahura dan hutan lindung,’’ katanya.Dari hasil survei tim, kereta gantung ini akan mulai dari Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Diperkirakan panjang lintasan sekitar 10 km. Ketinggian kereta gantung itu 60 meter di atas permukaan tanah, jauh lebih tinggi dari pepohonan di sepanjang jalur.Dinas LHK NTB juga menjamin selama proses pembangunan kereta gantung ini tak akan merusak kawasan. Pengangkutan tiang, katanya, akan menggunakan helikopter. Tidak membuka jalan untuk alat berat seperti kekhawatiran banyak pihak.Sebelum proses itu semua, katanya, LHK NTB memastikan seluruh proses perizinan dan kajian lingkungan dipenuhi investor, termasuk akan digelar focus group discussion (FGD) dengan seluruh pihak yang berkepentingan dengan rencana ini. Alternatif pendakian Berdasarkan survei awal tim dari provinsi dan Lombok Tengah, jalur kereta gantung ini cukup landai.Menurut Madani, kereta gantung itu tidak akan masuk zona inti TNGR. Nantinya, kereta gantung akan berhenti pada lokasi yang sudah ditentukan, jauh dari zona inti. Dari hasil perkiraan tim, lokasi pemberhentian kereta gantung Rinjanji itu perlu tiga sampai empat jam jalan kaki menuju Danau Segara Anak. Dengan jarak tempuh jalan kaki relatif singkat dan landai, orang tua dan anak-anak bisa menikmati Danau Segara Anak yang selama ini jadi kemewahan bagi para pendaki. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Rute perjalanan dari pemberhentian kereta gantung menuju Puncak Rinjani, lebih jauh dibandingkan dengan rute biasa dilalui para pendaki. Rute pemberhentian kereta gantung ini, katanya, adalah Pelawangan Barat–Pelawangan Senaru–Danau Segara Anak–Pelawangan Sembalun–Puncak Rinjani. Atau hampir sama dengan rute Aik Berik Loteng.“Lamanya pendakian menjadi tantangan bagi para pendaki militan. Peminat pengguna kereta gantung ini dominan kalangan menengah-eksekutif. Pastinya, mereka penasaran turun ingin melihat lebih jelas Danau Segara Anak,” katanya. Wisatawan yang ingin meneruskan perjalanan dengan jalan kaki selama kurang lebih 3-4 jam dari lokasi pemberhentian kereta gantung menuju Pelawangan Barat, bisa membawa satu atau dua porter.Madani bilang, kereta gantung ini akan menambah lapangan pekerjaan bagi porter. Apalagi, Karang Sidemen, selama ini bukan jalur resmi pendakian Rinjani. Membuka jalur baru di Karang Sidemen, katanya, bisa membuka peluang usaha baru.Dedy Asriady, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengatakan, sudah menghubungi Kepala Dinas LHK NTB Madani Mukarom. Dari koordinasi itu, dipastikan kereta gantung itu tidak masuk TNGR.“Penamaan kereta gantung Rinjani mungkin sebagai branding. Pak Kadis bilang, di luar kawasan TNGR,’’ katanya.Dedy belum mau mengomentari terlalu jauh wacana ini. Selain berada di luar TNGR—wilayah kewenangan balai–, saat ini TNGR fokus menyelesaian konflik pengelolaan daerah wisata Joben.TNGR juga mencari formulasi untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan masyarakat Bebidas yang bercocok tanam di TNGR di Pesugulan.“Perlu diskusi panjang sambil ngopi santai dan perlu kajian dampak lingkungan dan dampak ekonominya. Isu ini memang sensitif,’’ katanya. Tidak mudah | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | General Geopark Rinjani Chairul Machsul mengatakan, wacana kereta gantung Rinjani itu isu lama. Isu ini sangat sensitif dan jadi perhatian publik, bukan hanya di Lombok, tetapi Indonesia. Bahkan, tak menutup kemungkinan jadi isu internasional.Pada 2021, tim evaluasi Geopark akan menilai apakah Geopark Rinjani masih bisa berlanjut atau tidak. “Tahun depan (2021) sekitar April-Mei, akan revalidasi pertama terhadap status Geopark Rinjani, apakah akan lolos dapat green card untuk empat tahun ke depan (2022-2026-red) atau dropout,’’ katanya.Chariul bilang, merealisasikan kereta gantung Rinjani ini tak mudah terlebih kalau ingin mengejar perhelatan MotoGP 2021. Berbagai tahapan dan kajian harus dilakukan. Seluruh tahapan dan kajian itu, katanya, tak bisa dilakukan dengan terburu-buru.“Tahapannya, ketat mulai dari pre feasibility study, feasibility study, detail engineering desigen (DED-red) hingga amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red).”Selain aspek lingkungan, kajian ekonomi juga perlu dipertimbangkan matang. Saat ini, diperkirakan 1.000 lebih porter dan guide yang menggantungkan hidup dari pendakian Rinjani. Kalau dalam satu tahun ada 80.000 tamu, dengan satu orang mengeluarkan biaya Rp2 juta, perputaran uang dari aktivitas pendakian mencapai Rp160 miliar.“Ini juga harus dipertimbangkan,’’ katanya.Chairul bilang, pembangunan apapun tidak boleh melumpuhkan ekonomi lokal. Selama ini, katanya, banyak pelaku usaha hidup dari aktivitas pendakian Rinjani.Di sekitar Rinjani, banyak berdiri penyedia jasa pendakian, porter, guide, homestay, konsumsi, penyedia jasa penyewaaan, dan berbagai usaha lain.“Tentu saja aspek konservasi juga menjadi pertimbangan utama,’’ katanya. Tolak kereta gantung Rinjani | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Murdani, Direktur Eksekutif Walhi NTB menolak keras pembangunan kereta gantung Rinjani. Sejak awal, Walhi konsisten menolak. Berbeda dengan sikap Pemerintah NTB, dulu menolak tetapi justru memberikan karpet merah bagi investor.“Gubernur harus menghentikan, rakyat tak butuh kereta gantung untuk mensejahterakan hidup mereka,’’ katanya.Murdani bilang, ada beberapa dasar sebagai penolakan Walhi terhadap kereta gantung Rinjani. Gunung Rinjani, katanya, sumber kehidupan masyarakat di Pulau Lombok. Kondisi sebagian Pulau Lombok yang mengalami kekeringan pada kemarau dan banjir musim hujan merupakan dampak dari kerusakan Rinjani.Rinjani ini, kata Murdani, bukan semata wilayah kerja adminsitratif TNGR, tetapi seluruh wilayah di sekitar kawasan ini.Dia bilang, apa yang disampaikan pejabat Pemerintah NTB, mulai dari gubernur, sekda, Kadis LHK, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terkait kereta gantung Rinjani lebih mementingkan aspek pasar. Dia nilai, hanya memikirkan uang masuk ke NTB, terlebih investor sudah menyetor uang jaminan Rp5 miliar kepada pemerintah provinsi.“Untuk proyek ini, investor meminta izin lebih 500 hektar. Pembangunan berbagai fasilitas kereta gantung dapat mengubah bentang alam, merusak lingkungan.”Murdani menyayangkan, ucapan para pejabat Pemerintah NTB terkesan ngotot proyek kereta gantung ini harus ada. Publik membaca, kalau Pemerintah NTB akan melakukan segala cara agar proyek berjalan mulus. Padahal, katanya, belum ada kajian studi kelayakan, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), termasuk amdal. Hasil kajian-kajian itupun, katanya, belum tentu menyatakan layak untuk pembangunan kereta gantung Rinjani.“Kebijakan ini tergesa-gesa,’’ katanya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Kalau ada pembangunan dalam kawasan hutan, baik skala kecil maupun besar, pasti berdampak pada habitat flora dan fauna. Keberadaan kereta gantung sepanjang 10 km, kata Murdani, pasti mengganggu kehidupan flora dan fauna sepanjang jalur. Intensitas beroperasi kereta gantung bisa mengubah perilaku dan pola pergerakan fauna di kawasan.“Secara visual juga mengganggu.”Pembangunan kereta gantung untuk wisatawan ini akan menambah beban lingkungan yang selama ini sudah berat. Persoalan sampah tidak kunjungan selesai, katanya, tambah wisatawan massal melalui kereta gantung akan menambah produksi sampah.Selain itu, ada ribuan masyarakat sekitar Rinjani yang terancam kehilangan penghasilan kalau kereta gantung ini beroperasi. Kereta gantung, katanya, hanya akan menguntungkan pemilik modal, sedang masyarakat sekitar Rinjani sebagai pemilik Rinjani terancam hanya sebagai penonton.“Di tengah berbagai krisis lingkungan, salah satu yang memprihatinkan, krisis air bersih di Lombok Tengah, pemerintah justru mewacanakan pembangunan yang merusak sumber mata air. Pemerintah melukai Rinjani dan masyarakat Lombok.”Taj hanya Walhi yang menolak, para pecinta alam, aktivis sosial, pegiat lingkungan, dan berbagai elemen pemuda mulai menggalang petisi penolakan pembangunan kereta gantung Rinjani. Mereka tak percaya ucapan pemerintah provinsi yang mengatakan tak akan ada dampak lingkungan kereta gantung. Dalih pembangunan di luar zona inti TNGR hanya akal-akalan.“Mending pemerintah fokus mengurus hutan NTB yang rusak parah,’’ kata Dedy Aryo, Ketua Forum Rinjani Bagus.Dia bilang, pendakian gunung bukan semata persoalan fisik, tetapi mental. Dalam proses mengenal alam, banyak memberikan pelajaran atau hikmah hidup.Menurut Dedy, pada 2016, saat pecinta alam mencoba mengatasi persoalan sampah, satu dari 300 peserta adalah pasangan lansia yang merayakan ulang tahun emas pernikahan di pinggir Danau Segara Anak. Mereka naik bersama anak, dan cucu. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-084-18.json | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung Rinjani | “Jadi, omong kosong bila naik gunung itu berkaitan dengan persoalan fisik, tapi lebih pada persoalan mental. Alasan nanti kereta gantung untuk wisatawan yang tidak kuat mendaki itu hanya kamuflase. Ini hanya ingin mengeruk keuntungan dengan cara mematikan usaha rakyat,’’ katanya.Dedy melihat, Pemerintah NTB, termasuk pemerintah pusat yang memberikan izin penggunaan kawasan hutan hanya melihat keuntungan. Dengan dalih masuk investasi, tetapi akan merusak lingkungan.Rinjani, katanya, sumber kehidupan dan sumber air bersih masyarakat Lombok. Ia juga sumber udara bersih. Ketika ada pembangunan, katanya, akan mengganggu keseimbangan lingkungan di sana.Forum Rinjani Bagus, juga tidak percaya kalau pemasangan seluruh fasilitas itu akan menggunakan helikopter. Membawa tiang pancang ke gunung, katanya, mungkin memakai helikopter, tetapi menegakkan tiang itu dan berbagai fasilitas memerlukan alat berat. Belum lagi, kata Dedy, selama proses pembangunan itu akan mengganggu fauna di Rinjanji.“Pemerintah jangan hanya mendengar maunya investor, dengar juga dong rakyat. Kami ini rakyat NTB, kami yang memilih bapak-bapak pejabat.”Saat ini, sudah banyak kelompok masyarakat menolak pembangunan kereta gantung Rinjani. Gerakan penolakan ini terus mereka suarakan melalui media sosial dan akan menyiapkan penolakan di lapangan seperti aksi, termasuk di atas Gunung Rinjani. Keterangan foto utama: Seorang pendaki perempuan berdiri di atas puncak Gunung Rinjani. Untuk mencapai puncak melalui pintu pendakian Sembalun Lombok Timur, membutuhkan waktu 13-15 jam, tergantu kekuatan ke kecepatan. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | [CLS] Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan kembali penolakan atas rencana penambangan panas bumi di ruang hidup mereka.Dalam konferensi pers secara daring, Kamis (28/10/2021) warga dari Kampung Lempe dan Nunag kembali menegaskan bahwa penolakan warga telah dilakukan sejak tahun 2018.Yosep Erwin, warga Kampung Nunang menegaskan apa yang selama ini mereka suarakan sejak 2018 merupakan suara warga meskipun ada beberapa lembaga yang mendampingi mereka.“Suara penolakan berasal dari masyarakat bukan direkayasa. Itu murni suara masyarakat bukan rekayasa dari siapapun,” tegas Yosep saat dihubungi Mongabay Indonesia,Jumat (29/10/2021).Yosep menyebutkan pemerintah selama ini tidak mendengar penolakan warga dan tetap memakasa menandatangani MoU. Dia mengakui tetap menolak dan selama ini tetap berjuang agar Geothermal jangan dibangun di ruang hidup warga Wae Sano.“Pemda Manggarai Barat sedang menjebak pemerintah pusat seakan-akan masyarakat sudah menerima pembangunan ini. Pemerintah terkesan masa bodoh dengan suara penolakan warga,” ujarnya.Yosep tegaskan kembali, sedari awal warga sudah menyuarakan bahwa titik eskplorasi berada di dalam ruang hidup mereka. Ada kampung, rumah, kebun air, dan tugu persembahan atau Compang (Bahasa Manggarai) dimana manusia menjalin relasi vertikal dan horisontal.“Bila ruang hidup ini rusak maka makna hidup manusia sebagai sebuah komunitas akan hancur,” ucapnya.baca : Warga Tetap Menolak Proyek Geothermal Wae Sano, Kenapa? Warga Tetap MenolakWarga Kampung Lempe sekaligus pemilik lahan di lokasi pembangunan, Eduardus Watumedang mengatakan dirinya tidak mengerti mengenai rekomendasi bahwa warga sudah setuju pembangunan geothermal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Eduardus menegaskan, warga belum didatangi tim dari manapun yang menyampaikan bahwa sudah ada persetujuan warga. Ia mengakui, memang ada yang mendatangi rumahnya dan menanyakan keabsahan nama dan tandatangan penolakan.Ia pun membenarkan bahwa dirinya memang sejak awal menolak dan menandatangani surat penolakan tersebut. Menurutnya, pembangunan geothermal sangat mengganggu ruang hidup warga, bukan mengganggu kenyamanan pemilik lahan.Sementara itu, Frans Napang, warga Lempe lainnya menyesalkan adanya rekomendasi Uskup Ruteng dan tidak mengetahui kapan pihak keuskupan datang ke kampung Lempe dan melakukan sosialisasi pembangunan proyek geothermal.Frans mengaku tetap menolak rencana pembangunan geothermal dan dirinya berceritera tentang kegiatan pembangunan gedung gereja.Ia sebutkan, saat penggalian tanah, alat berat saat menggali hingga kedalaman hampir 8 meter, ada gas beracun yang keluar dari dalam tanah dan sangat berbau sehingga tanah ditutup kembali dan ditimbun dengan batu.“Waktu sosialisasi dari pihak perusahaan geothermak dikatakan tidak ada dampak bagi masyarakat dan ramah lingkungan?, Saya bertanya apakah alat berat tidak merusak hutan, kampung kami?,” ucapnya.baca juga : Ruang Hidup Orang Wae Sano Terancam Proyek Panas Bumi Dalam rilis yang diterima Mongabay Indonesia, warga menyampaikan, penegasan penolakan ini dilakukan untuk merespon upaya paksa dari pemerintah dan perusahaan yang tetap melanjutkan proses proyek ini, di tengah derasnya arus penolakan warga.Yang terbaru, misalnya, pada 28 September 2021 lalu, Komite Bersama dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman pengembangan panas bumi Wae Sano di Jakarta. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Selain penandatanganan MoU, dalam acara tersebut juga turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadaan Tanah untuk Area Eksplorasi (Pengeboran Eksplorasi) pada Wilayah Terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.“Upaya paksa dari Pemerintah ini juga tampak dipicu oleh surat rekomendasi dari Keuskupan Ruteng kepada Presiden Jokowi pada tanggal 29 Mei 2021, yang memberi lampu hijau kelanjutan proses proyek panas bumi, secara khusus di Wellpad A Kampung Lempe,” sebut Frans.Frans menjelaskan, sekitar sebulan setelah itu, Rabu 20 Oktober 2021, anggota Komite Bersama yang mendukung rencana ekstraksi proyek panas bumi Wae Sano, mendatangi warga penolak untuk mengklarifikasi keaslian tanda tangan warga pada surat yang telah dikirim ke Bank Dunia pada 2020 lalu.Ia katakan, upaya paksa pemerintah dan perusahaan, menimbulkan banyak pertanyaan penting dari warga selaku pemilik ruang hidup Wae Sano, terkait kepentingan apa dan siapa sesungguhnya yang sedang diperjuangkan di balik upaya paksa pembangunan ini.Lanjutnya, demikian juga dengan Bank Dunia yang meminta anggota Komite Bersama untuk verifikasi (tanda tangan) penolakan warga, seolah menunjukkan jika penolakan warga Wae Sano selama ini tampak sudah direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.perlu dibaca : Masyarakat Adat, Krisis Iklim dan Konflik Pembangunan. Bagaimana Solusinya? Ruang Hidup MasyarakatTerkait dengan berbagai kejadian yang dialami warga pasca didatangi tim dari Komite Bersama maka warga Wae Sano kembali menegaskan beberapa hal.Pertama, jelas Yosep, warga perlu menegaskan kembali bahwa warga menolak pembangunan geothermal Wae Sano karena titik-titik pengeboran yang berada langsung di ruang hidup masyarakat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Bahkan, katanya, pihak pemerintah dan perusahaan juga telah secara terbuka menawarkan opsi relokasi menggusur perkampungan warga Nunang.Kedua, sebutnya, pihaknya juga perlu menegaskan bahwa langkah Pemerintah Manggarai Barat menandatangani MoU dengan pihak Komite Bersama sangat merugikan pihaknya sebagai masyarakat penolak.“Kami menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini adalah sebuah proses yang terjadi di ruang gelap yang berupaya merekayasa suara penolakan kami,” ungkapnya.Ketiga, lanjut Yosep, secara khusus warga penolak di sekitar wellpad B (Kampung Lempe) menegaskan bahwa warga sama sekali tidak pernah menyetujui dan tidak pernah memberikan mandat ke pihak manapun untuk bertindak atas nama mereka dalam rangka mendukung kelanjutan proyek panas bumi di Wellpad B.“Karena itu, rekomendasi dari pihak Keuskupan Ruteng sama sekali tidak berdasarkan aspirasi kami,” tegasnya.Keempat, sebut Yosep, kepada Bank Dunia warga tegaskan, bahwa meski hampir seluruh proses masuknya rencana pengeboran panas bumi Wae Sano ini menggunakan pendekatan “jalur atas”, serba tertutup dan diduga penuh transaksional, penolakan warga (secara lisan dan tertulis) selaku pemilik ruang hidup Wae Sano adalah nyata.Ia jelaskan, penolakan warga berangkat dari kesadaran bersama warga kampung. Itulah sebabnya, dari awal, warga meminta Bank Dunia untuk turun langsung, sehingga bisa mengetahui secara utuh situasi yang terjadi di lapangan.“Sekali lagi ditegaskan, warga Wae Sano menolak rencana penambangan panas bumi skala raksasa itu, sekaligus mendesak pemerintah dan perusahaan untuk hentikan seluruh proses, berikut Bank Dunia harus segera hentikan pendanaan kepada PT SMI dan Geo Dipa,” harapnya. Peneliti dari Sun Spirit for Justice and Peace, Venansius Haryanto menyebutkan, di tengah konsistensi warga terkait penolakan, pemerintah mengambil langkah lain dengan melakukan pengeboran di Kampung Lempe. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204] |
2021-012-19.json | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Warga Wae Sano Minta Hentikan Rekayasa Atas Sikap Penolakan Pembangunan Geothermal | Venan sapaannya menjelaskan proyek Geothermal di Wae Sano ada 3 sumur pengeboran yakni di Kampung Lempe, Dasak dan Nunang. Selama ini dibangun persepsi publik bahwa pemerintah akan mengutamakan pengeboran di Welped A di Kampung Lempe.“Menurut versi pemerintah, di Welped B di Kampung Nunang tidak jadi dikerjakan dan diutamakan dilakukan eksplorasi di Kampung Lempe,” terangnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | [CLS] Sekitar sembilan bunga bangkai (Amorphophallus paeoniifolius) sedang mekar di kebun warga di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi, Jambi. Beberapa bunga sudah layu, ada yang gugur.Bunga bangkai ini berukuran mini setinggi rata-rata 50 cm-70 cm. Bewarna keunguan, merah tua dan kekuningan.Mei dan Juni, menjadi puncak menikmati bunga bangkai mekar di desa-desa sekitar Candi Muaro Jambi. Rahman Sayuti, warga Jambi Tulo bilang, tak hanya di Jambi Tulo, bunga bangkai banyak di kebun warga di Desa Jambi Kecil, Baru, Mudung, Tiris, dan Danau Lamo.Meski bernama bunga bangkai, saya tak mencium bau bangkai dari bunga-bunga ini. Rahman menciumi kelopak bunga bangkai. “Tak bau bangkai,” katanya tertawa. Dia bilang, bunga bangkai banyak menyebar di kebun-kebun warga.Bahasa lokal warga menyebut bunga ini kumbut (sebutan untuk umbi-umbian) atau di daerah lain dikenal dengan suweg. Keberadaan kerabat bunga bangkai ini seakan terabaikan.Pada 2018, warga desa sempat berburu bunga bangkai dan memanennya. Mereka menyangka bunga bangkai adalah porang (Amorphophallus muelleri BI). Harga porang sempat menggila ketika itu. Beramai-ramai memanen dan menebang bunga bangkai yang mereka sangka porang.“Masyarakat awalnya tidak tahu itu bunga bangkai, mereka sebut kumbut tu lah. Pernah juga disangka porang. Lah banyak yang ambil di kebunnya, dikumpulkan dan diperiksa ternyata bukan porang. Ya, akhirnya beratus kilogram bunga bangkai dibuang. Dak laku,” katanya.Bunga bangkai perlu kelembaban tinggi untuk bisa bertahan hidup. Rahman bilang asal tak terendam banjir, bunga bangkai bisa tumbuh dengan subur.Dulu, Mina warga Jambi Tulo bercerita, banyak sekali kumbut di sekitar pohon duku dan durian. Sekarang, tersisa di beberapa titik dengan sebaran tak sebanyak dulu.“Bunga bangkai ini dibiarkanlah hidup, dak diolah-olah masyarakat. Tapi dak jugo ditebang karena kumbut tidak dianggap hama,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Kumbut atau suweg bisa hidup di areal kebun warga. Mina bilang, asal tidak kena pupuk kimia dan banjir tumbuhan ini bisa hidup.“Dulu, lebih banyak kumbut ini. Karena banyak kebun diganti sawit. Beberapa tempat mulai hilang kumbut-nya. Yang penting lahan kering dan dak banjir, ada kumbut hidup.”Masyarakat belum banyak tahu tentang pengolahan kumbut atau suweg sebagai sumber pangan.Penelitian di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian dan Laboratorium Terpadu Universitas Dipenogoro pada 2017 menunjukkan, tepung suweg memiliki keunggulan protein dan serat tinggi serta kandungan lemak rendah. Kandungan serat suweg 5,82% lebih tinggi dibandingkan terigu hanya 2,82%. Suweg masuk kategori bahan pangan baik bagi penderita diabetes mellitus.Beberapa penelitian menyebutkan, suweg aman dikonsumsi langsung seperti rebus atau goreng. Ulyarti, dosen Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi bilang, hingga kini mereka belum meneliti soal pengolahan bunga bangkai.Namun dalam beberapa referensi, kata Uly, suweg memang jadi tepung untuk bikin mie dan kue.“Dari beberapa, suweg atau bungai bangkai ini jadi sumber pangan. Karena mengandung karbohidrat tinggi dan serat tinggi. Ini pas diolah jadi tepung pengganti gandum. Kalau potensi banyak di Muaro Jambi, bisa berikan pelatihan pengolahan juga ke masyarakat,” katanya. Hutan yang menyempitBunga bangkai tinggal menunggu waktu hilang seperti beragam anggrek di desa-desa di Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi. Hutan Pematang Damar jadi cerita tentang anggrek yang tumbuh subur berubah jadi perkebunan sawit dan jabon PT Sumber Sedayu dan PT Agro Bumi Lestari.Data Dinas Kehutanan Jambi 2020, kawasan hutan di Muaro Jambi 2020 berkisar 159.000 hektar, terbebani berbagai izin dan tersisa 38.000 hektar. Kebakaran hutan berulang menyerang hutan-hutan gambut di Muaro Jambi membuat posisi mereka makin terancam. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2022-040-02.json | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Bermekaran, Bunga Bangkai Masih Terabaikan di Muaro Jambi | Adi Ismanto, pengelola Taman Sakat Lebung Panjang—taman yang berisi anggrek-anggrek yang bisa diselamatkan– mengatakan, kawasan konservasi perlu mengingat hutan beralih fungsi tinggi di Muaro Jambi.“Di Muaro Jambi, keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi ada, bersifat konservasi juga. Perlu perhatian pemerintah agar tak bernasib sama seperti Pematang Damar.” ****** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | [CLS] Ancaman kerusakan ekosistem dunia akibat sampah, semakin mendapat perhatian dari masyarakat umum yang ada di Indonesia. Upaya tersebut selaras dengan misi Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar melakukan gerakan Indonesia terbebas dari sampah. Kampanye tersebut, termasuk produksi sampah plastik yang ada di laut.Di antara pihak yang terpanggil untuk melakukan gerak membebaskan Indonesia dari sampah, adalah kelompok swadaya Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Sekumpulan anak muda yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap permasalahan sampah yang ada di seluruh Negeri itu, mendeklarasikan diri untuk membantu Pemerintah mewujudkan target Indonesia bebas sampah pada 2025.baca : Indonesia Serukan Semua Negara Harus Kurangi Sampah Mikroplastik, Seperti Apa?Tetapi banyak tantangan mencapai target bebas sampah karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk. Kondisi tersebut, mengakibatkan banyak sekali masalah yang muncul dan tidak terselesaikan.“Produksi sampah ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Sementara, di saat yang sama, sampah yang sudah dihasilkan tidak semuanya bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA),” kata Koordinator Indonesia Bergerak Bebas Sampah Syir Asih Amanati di Jakarta, Selasa (30/1/2018).baca : Sampah Plastik Kian Mendekati Pusat Kutub Utara, Pertanda Apa? Tak hanya itu, karakter masyarakat Indonesia belum terbiasa mengolah sampah yang ada di rumah tangga. Akibatnya, produksi sampah harian hanya sebagian kecil yang terkumpul dan dikirim ke TPA, sebagian lagi tersebar di berbagai tempat.Kebiasaan yang seharusnya dimulai dari rumah itu, menurut Syir, mengakibatkan pengolahan sampah mengalami kesulitan saat semua sampah sudah berada di TPA. Meskipun, di Indonesia sudah ada beberapa TPA yang memiliki teknologi bagus untuk mengolah sampah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | “Kita masih ingat, bagaimana tragedi (TPA) Leuwigajah yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Tragedi pada 2005 itu, menjadi tragedi terburuk di Indonesia dan terburuk kedua di dunia setelah tragedi serupa di Filipina. Semua itu, bermula karena sampah,” jelas dia.Syir mengungkapkan, permasalahan sampah tidak terbatas di perkotaan. Di kawasan pesisir dan juga pedalaman, sampah selalu menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu perlu solusi bersama agar tidak terjadi tragedi TPA Leuwigajah.baca : Dianggap Abai Tangani Sampah Popok, Gubernur Jawa Timur Digugat WargaAtas keprihatinan tersebut, Syir bersama beberapa teman berinisiatif membentuk Indonesia Bergerak Bebas Sampah. Kelompok yang didominasi anak muda itu, berdiri sejak 2015 dan memulainya dengan berkampanye di lokasi Car Free Day (CFD) di Jakarta.“Saat itu, yang terpikir oleh kita adalah bagaimana untuk bergerak bersama membebaskan Indonesia dari sampah. Selama ini, banyak sekali orang yang memiliki keprihatinan yang sama dan ingin melakukan kampanye bebas sampah, selalu kesulitan karena tidak tahu harus bagaimana. Melalui kelompok ini, diharapkan kesulitan itu bisa dipecahkan bersama,” tutur dia.baca : Begini Aliansi Pemerintah dengan Swasta untuk Solusi Sampah Plastik di Laut Setelah kampanye di CFD Jakarta, respon luar biasa datang dari seluruh Indonesia dengan bertambahnya kolaborator dari berbagai kota. Jika di awal berdiri jumlah kolaborator hanya 61 dengan 20 titik yang tersebar di sejumlah kota, pada 2017, jumlah kota sudah lebih dari 200 dengan kolaborator lebih dari 1.000 orang.“Kampanye yang dilakukan di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada sampah yang ada di darat saja. Sampah yang ada di laut, juga menjadi fokus kampanye oleh teman-teman semua,” tegas Syir.baca : Sampah Plastik, Harus Ada Inovasi Pemanfaatannya Perangkat Hukum | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Greeneration Foundation Vanessa Letizia mengatakan Gerakan Indonesia Bebas Sampah melibatkan banyak kalangan, termasuk kelompok dan perseorangan dari seluruh Indonesia.Vanessa menjelaskan, persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama, dengan salah satu caranya membangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah organik dan non organic.“Tapi, tanggung jawab saja tidak cukup. Indonesia memerlukan perangkat hukum yang bisa mengikat siapa saja terhadap sampah. Jika ada perangkat hukum, masyarakat dan siapapun akan bisa dikenakan sanksi pidana,” ucapnya.baca : Indonesia Serukan Penanganan Sampah Plastik di COP 23 Peraturan sampah sudah diterapkan di sejumlah negara yang mengklaim negerinya sudah bebas sampah, seperti di Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan negara maju lainnya di dunia.Kebutuhan perangkat hokum di Indonesia, juga diamini oleh Syir. Menurutnya, untuk memuluskan kerja keras Pemerintah dan juga para relawan di seluruh Indonesia, perangkat hukum yang mengatur tentang sampah sebaiknya segera dibuat. Kehadiran perangkat hukum, diyakini dia bisa mempercepat proses membersihkan sampah di seluruh Negeri.baca : Selokan Ini Dulu Tempat Buang Sampah, Kini jadi Rumah Ikan Sampah LautBerkaitan dengan produksi sampah Indonesia yang terus meningkat, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, Pemda bertanggung jawab penuh untuk mengelola sampah karena terkait pemberlakuan otonomi daerah.“Tetapi, yang menjadi persoalan adalah, Pemda tidak punya anggaran yang memadai untuk mengelola sampah yang idealnya adalah USD15 per orang per tahun,” ucapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Sedang pengelolaan sampah di laut, Indonesia mendapatkan dana perwalian kemaritiman yang dikelola oleh Bank Dunia. Dana tersebut berasal dari dana hibah dari Norwegia dan Denmark sebesar masing-masing USD1,4 juta dan USD875 ribu. Dana tersebut, menunjukkan bahwa ada dukungan dari dunia internasional terhadap Indonesia.“Bekerjasama dengan pemerintah daerah kita akan memanfaatkan dana hibah itu untuk menyusun desain pengelolaan limbah padat, membantu memperkuat jaringan antar bank sampah,” jelas dia.baca : Indonesia Siapkan Dana Rp13,4 Triliun untuk Bersihkan Sampah Plastik di Laut Sedangkan World Bank Country Director Rodrigo A. Chaves mengatakan upaya bersama lintas institusi dan lembaga, khususnya yang berada di daerah aliran sungai, sangatlah penting dan dibutuhkan. Pendekatan tersebut, menunjukkan bahwa ada permasalah yang harus diselesaikan secara bersama, seperti pengelolaan limbah padat di daerah perkotaan sampai kawasan pesisir.“Itu penting, karena kerja sama antar instansi akan bisa mengurangi kebocoran limbah ke laut dan jalur air yang terhubung lainnya. Berdasarkan hasil studi kami, sekitar 80 persen kebocoran limbah ke laut berasal dari sampah di daratan yang tidak terambil atau terkelola dengan baik. Diperkirakan setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas rata-rata 1 kilogram sampah plastik per tahun,” jelas dia.Sementara, Duta Besar Norwegia Vegard Kalee menyebutkan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat penting, karena kedua kawasan tersebut berperan penting dalam perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Kedua kawasan tersebut, berfungsi sebagai sumber penghasilan dan mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-078-01.json | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | Kapan Indonesia Terbebas dari Sampah? | “Polusi sampah, khususnya dalam bentuk plastik sangat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem di laut dan daerah pesisir. Sebuah hasil studi bahkan menyatakan bahwa apabila ini terus berlanjut, maka pada 2050 akan ada lebih banyak plastik dari sisi massa daripada ikan di lautan dunia,” terang dia.Untuk diketahui, Indonesia saat ini memproduksi 64 juta ton sampah per tahun, termasuk 3.2 juta ton sampah plastik yang 1.3 juta ton di antaranya berakhir di laut. Berbagai hasil studi bahkan menemukan bahwa Indonesia adalah pencemar sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina.baca : Akibat Sampah, Laut Indonesia Bakal Hadapi Tiga Ancaman Serius Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum sebagai prioritas.Pada pertemuan G20 di bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen bahwa pada 2025, Indonesia akan mengurangi sampah hingga 30 persen dan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen.Target ini akan dapat dicapai melalui penerapan berbagai inisiatif, seperti Program Pengelolaan Limbah Padat Nasional (NSWM), Agenda Laut Nasional dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik. Dua terakhir dari inisiatif ini dipimpin oleh Kemenko Bidang Kemaritiman. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | [CLS] Jelang sore. Di perairan dangkal Pulau Ambo, kecamatan Balabalakang, Mamuju, Sulawesi Barat. ST dan dua kawannya bersiap. Dari laci kapalnya, dia mengambil benda mirip lontong, tapi tanpa bungkusan daun pisang. Benda itu adalah dinamit (trinitrotoluene/ TNT).Dari atas kapal, ST menerawang dasar laut, untuk mencari letak kerumunan ikan. Bila menemukannya, maka di situ jadi target ST.Memantau dengan seksama, kerumunan ikan pun tampak di matanya. Saat yang sama, ST lalu menyulut sumbu ledak dengan api korek, meski sulit karena harus terhempas angin.Berulang kali ia memantik, sumbu ledak pun terbakar. ST tinggal melempar benda berwarna merah tersebut ke laut.Tak cukup semenit, dinamit telah menyentuh dasar laut. Untuk sampai meledak, makan waktu sekira 30 menit. Di waktu selanya, ST menjauhkan kapal miliknya. Agar tak bosan menunggu, ia menghisap rokok. Satu hingga dua batang.ST, sengaja memilih perairan dangkal, letak terumbu karang. Selain ikannya yang banyak, ia mudah menyelam, saat mengambil ikan yang mati nantinya. 2 hingga 3 pikul atau setara 120 kilogram ikan mati, bisa ia angkut ke atas kapal.baca : Kisah Para Pemburu Hiu Pulau Ambo [1] Ratusan kilogram tangkapannya, ia pasok ke kelompok tentara yang tengah mengerjakan jalan trans Mamuju-Makassar beberapa puluh tahun lalu—masih wilayah Sulawesi Selatan.“Dia kasih saya juga uang. Dia langganan saya,” katanya yang ditemui Mongabay Indonesia di rumahnya di Pulau Ambo, Sabtu (20/7/2019)“Dari mana dapat itu bom?” tanya saya.“Tentara itu yang kerja jalan kasih,” jawab ST santai.Daya ledak dinamit sangat keras, para tentara yang dimaksud ST, menggunakannya untuk memecah gunung. Jika di bawah air, dinamit dapat merusak biota laut dan mungkin, mencelakai ST.Dinamit itu, oleh nelayan setempat, disebut ‘gogos’. Sebab, bentuk lonjongnya serupa hidangan panggang yang terbuat dari campuran ketan dan santan, terbungkus daun pisang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Saya sekarang ndak pakai (dinamit lagi),” kata ST.ST, tak perlu merogoh kocek buat beli sebatang dinamit. Karena, tentara, si langganannya dapat memberikan dia cuma-cuma. Dengan syarat, hasil bomnya dipasok ke mereka.Pengetahuan soal dinamit atau hulu ledak lainnya, diakui ST sangat minim. Meledakkannya saja ia tak tahu. Apalagi, digunakan dalam air. Lantas, siapa yang mengajarinya? Tentara, pelanggan setia ST.“Dia juga yang buatkan (rakit), jadi tinggal saya pakai,”baca juga : Kisah Para Pemburu Hiu Pulau Ambo : Antara Produksi dan Konservasi [2] Nyaris tiga tahun, ST menangkap ikan dengan cara ini. Penghasilannya, lumayan untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan isteri dan anak-anaknya. Ditambah, saat itu, ia tak susah payah mencari pembeli dan berjam-jam memancing ikan.Namun, itu kisah kelam ST. Pasca-nelayan asal pulau sebelah tewas terkena ledakan. ST, akhirnya sadar. Sejak itu, ia kembali menggunakan pancing tasi, dengan satu mata kail—yang hampir tiga tahun tak terpakai. ST juga takut, isterinya menjanda dan anak-anaknya menjadi yatim.Hingga sekarang, ST memancing ikan dengan alat sederhana, meski harus seharian mancing ikan hingga mendapat 100 kilogram.“Memancing aman!” seru dia bersemangat. “Biar tong hasilnya tidak banyak.”Kenapa ST berhenti membom ikan? Dengan nada datar ia menjawabnya.“Takut. Takut juga ditangkap polisi,” ujarnya. ‘Rahasia’ Pulau AmboSaya dicegat seorang warga Ambo, saat mencoba mewawancarai isteri, dari korban yang terkena ledakan bom racikan pupuk urea. Ia bercerita, bahwa suami tetangganya tewas mengenaskan saat kejadian beberapa tahun lalu. Tubuhnya hancur terkena ledakan.Kenangan kelam itu pula, yang nyaris buat tetangganya depresi berat. Karenanya, warga melarang saya untuk menyungkil kisah kelam itu kembali. Warga Ambo juga punya memori kolektif tentang. Mereka sangat prihatin. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Mama DN, panggilan isteri sang korban. Selama di pulau Ambo, saya kerap berpapasan dengan dia. Bila bertemu, kami saling sapa. Dia ramah, juga murah senyum.“Singgah ki’,” ajak dia, tiap kali berpapasan di jalan.Saban pagi atau sore, Mama DN menyapuh jalan desa yang terletak di belakang rumahnya, tanpa upah. Dia melakukannya sejak kepergian sang suami.Mama DN, satu diantara keluarga korban, yang hingga saat ini masih menetap di Pulau Ambo. Dari informasi yang terhimpun, sedikitnya ada tiga korban meninggal dunia akibat bom ikan. Para keluarga korban lainnya, memutuskan untuk meninggalkan pulau seluas 10,6 hektare ini.Meski telah menelan korban, praktek destructive fishing masih ada di Pulau Ambo. Dan hal ini, menjadi ‘rahasia’ tersendiri bagi warga.Meski begitu, beberapa nelayan yang diduga masih aktif melakukan praktek ini, menolak untuk diwawancara.baca juga : Janji Ali yang Tak akan Mengebom Ikan Lagi Surga Pembom IkanRidwan Alimuddin pernah melakukan riset soal destructive fishing di Kawasan Indonesia Tengah, termasuk di Pulau Ambo, kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Dalam risetnya, ia mendapat ‘keunikan’ di Pulau Ambo, yang ia sebut sebagai ‘surganya’ pembom ikan.“Fishing ground-nya (wilayah pancing) itu relatif terisolasi. Kan beda misalnya dengan yang di Supermonde, itu kan relatif dekat dengan daratan Sulawesi. Pulau Ambo agak terpencil. Tapi di sisi lain, pasarannya itu gampang,”kata Ridwan yang juga pegiat literasi di Majene, Sulwar saat dihubungi Mongabay Indonesia, Rabu (31/7/2019).Pendiri Armada Pustaka Mandar tersebut mengatakan tangkapan ikan hasil pemboman banyak dijual ke Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Barat dan Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Jenis ikan yang paling diminati pasar yakni ikan biji nangka merah (goatfish). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Goatfish itu masuk ke wilayah Kalimantan untuk memasok kebutuhan pangan laut bagi pekerja kebun sawit di Kalimantan hingga Malaysia. Sebelum diedar ke pasar, ikan itu sebelumnya dikeringkan.“Ikan (goatfish) itu tidak bisa dipancing, karena ikan itu kan bergerombol. Terus kalau mau (tangkap) pakai jaring di terumbu karang, susah itu. Kan pasti robek-robek. Jadi kalau mau efektif, terlepas apakah itu merusak lingkungan atau apa, ya pakai bom,” kata Ridwan.Ramli Zaenal, 42, Kaur Pelayanan Desa Balabalakang Timur membenarkan, pelaku pembom ikan masih tetap ada, kendati ia tak berani menyebut secara pasti siapa orangnya.“Kurang tahu, tapi masih ada saya dengar,” katanya saat ditemui ditemui Mongabay Indonesia di rumahnya, Sabtu (20/7/2019)Yang marak di telinga Ramli, yakni penggunan potassium cyanide. Bahan ini, mudah didapat, baik di toko bahan kimia atau toko online.perlu dibaca : Nasib Suku Bajo, Pengembara Laut yang Dicap Pelaku Bom Ikan [Bagian 1] Bila bom akan mematikan ikan, bahan ini tidak. Ikan hanya jatuh pingsan bila terkena. Itu kenapa, cairan ini disebut ‘bius’. Meski tampak tidak merusak, dampak cairan bius, sebenarnya lebih parah dari bom. Inilah yang diakui ST.“Kalau kami di sini tidak biarkan pembius, mending bom dari pada pembius. Kalau bius itu, ke mana ikut arus di situ kena (ikan atau terumbu karang),” kata ST.Beberapa kali, ST dan kawan-kawannya menangkap ‘pembius’ ikan di sekitar Pulau Ambo. Nelayan itu kata dia berasal dari pulau sebelah.“Itu lagi saya di marahi petugas (Polres) Mamuju,” kata dia.ST bilang, pelaku pembom ikan masih berkeliaran di pulau ini. Mereka bersembunyi dengan ragam modus. Salah satunya, diduga menyamar jadi penangkap teripang.“Kalau di sini itu, sembunyi-sembunyi. Biasa kita kira pergi memancing, ternyata pergi membom. Atau dikira menyelam (tangkap) teripang, padahal membom,” katanya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Seperti orang tidak ada otaknya yang pake bom begitu. Kalau ditangkap ko memang bebas ji, tapi habis uangmu juga membayar. Baru kalau sudah bebas, membom lagi itu.”menarik dibaca : Cerita Namu, Dulu Desa Pengebom Ikan Kini Surga Keindahan Alam Sejak Jaman JepangST bisa dibilang sudah lama menggeluti praktek demikian. Namun, rupanya ada yang lebih lama dari dia.Ridwan dalam risetnya menemukan, praktek pengeboman ikan di Kecamatan Balabalakang, terkhusus Pulau Ambo telah dilakukan sejak zaman kolonial Jepang. Saat itu, para nelayan mengakali isian rudal.“Diambil dari sisa mesiu bahan peledak,” sebut Ridwan. “Nanti belakangan yang mengenalkan untuk menggunakan (bom) pupuk itu dari nelayan Taiwan.”Kesaksian serupa ST kata Ridwan, juga ada. Namun, asal bomnya bukan dari tangan tentara, melainkan pekerja tambang batu bara di Kalimantan.Sebelum sampai ke tangan nelayan. Bom itu kata Ridwan, diselundupkan ke pemangku pasar ikan di Kalimantan Timur.“Dan, orang itu juga yang melepaskan kalau ada yang tertangkap. Dia bisa bayar Rp50 juta sampai Rp100 juta kalau ada yang tertangkap,” ujar Ridwan.baca juga : Di Pulau Solor, Bom Ikan Berganti Lumbung Ikan Desa, Bagaimana Hasilnya? Peran Pemerintah Pulau Ambo, kini terancam abrasi. Diprediksi dalam setahun, bibir pantai tepi barat terkikis 2 meter.2015 lalu, Tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas), melakukan penilitian di gugus kepulauan Balabalakang. Di Pulau Ambo, mereka mengamati bencana abrasi.Ahmad Bahar, dosen konservasi sumber daya hayati laut Unhas ini melihat abrasi tepi barat di Pulau Ambo, selain karena gelombang, juga disebabkan karena rusaknya pemecah ombak alami, yaitu terumbu karang.“Itu terumbu karangnya sudah banyak rusak. Mereka (warga Ambo) akui memang. Jadi gampang sekali tergerus,” katanya saat ditemui di Unhas. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Terumbu karang merupakan struktur besar bawah air. Spesies karang yang membangun terumbu karang dikenal hard coral (HC) atau karang keras. Terumbu karang ini berguna meredam arus dan gelombang laut.Dari survey yang dilakukan tim FIKP Unhas, ditemukan bahwa, persentase tutupan karang keras dan ‘lembek’ (soft coral/SC) tidak mencapai angka 50. Dengan rincian, HC hanya 10 persen, sedang SC 15 persen.Ahmad bilang, di tepi barat, tim FIKP mendapati kondisi terumbu karang yang rusak. Dugaan kuat, disebabkan karena terkena ledakan bom.Pada 2018, tepi barat Pulau Ambo diterjang gelombang. Akibatnya sebuah masjid dan tiga rumah milik warga porak poranda. Padahal 20 meter dari tepi pantai sekarang, kata warga, dulunya masih terdapat pemukiman.“Cepat sekali itu. Wah bahaya sekali,” respons Ahmad saat saya menunjukkan foto kerusakan di Masjid di Pulau Ambo karena abrasi pantai.perlu dibaca : Perairan Teluk Hadakewa: Dulu Marak Potas dan Bom Ikan, Sekarang Dilindungi lewat Adat Lantas, bagaimana peran pemerintah?Lukman Sanusi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju mengklaim, sejauh ini pihaknya selalu mendorong nelayan di Pulau Ambo agar memakai alat tangkap yang ramah lingkungan.“Karena dapat berdampak buruk terhadap ekosistem laut,” katanya saat dihubungi Selasa (30/7/2019).Lukman bilang, pihaknya kerap menggelar sosialisasi di kalangan nelayan di Pulau Ambo. Harapannya tak lain untuk menekan penggunaan bom, bius, atau alat tangkap lainnya yang dapat merusak lingkungan laut, macam, merusak terumbu karang, penurunan jumlah ikan, mengganggu penghasilan nelayan lain, dan bisa sewaktu-waktu mencederai nelayan.Respons nelayan kata dia, sangat baik. Sebab menurut Lukman, komunitas nelayan sadar, bahwa laut merupakan masa depan mereka. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-034-15.json | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan | “Kami juga mengupayakan, untuk melibatkan unsur terkait dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bom,” ujarnya. “Kami bekerjasama dengan pihak Polairud dan Lanal Mamuju.”Kalaupun nelayan pembom ikan tidak beralih, katanya dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar bila tertangkap tangan sedang melakukan pengeboman ikan.Ancaman pidana itu sesuai dengan Undang-undang (UU) No.45/2009 tentang Perikanan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | [CLS] Jumlah bantuan kapal perikanan yang akan diberikan Pemerintah Indonesia pada 2017 kembali mengalami perubahan. Semula, Pemerintah berjanji akan menggulirkan bantuan sebanyak 1.068 unit kapal dengan beragam ukuran untuk nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Tapi, Pemerintah kemudian memperbaruinya menjadi 994 unit saja untuk tahun ini.Kabar tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, perubahan angka tersebut bisa terjadi karena tim yang bekerja untuk bantuan kapal melakukan verifikasi data di lapangan lebih detil.“Memang jumlahnya berkembang. Karena kita melakukan verifikasi data calon penerima,” ucap dia. Untuk keperluan tersebut, Sjarief mengatakan, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp361 miliar yang ditujukan untuk pembangunan kapal di galangan kapal yang sudah ditunjuk. Kapal-kapal yang akan dibangun tersebut, akan dikerjakan oleh galangan setelah melalui mekanisme lelang dan pembangunannya dilaksanakan maksimal hingga Desember 2017.Adapun, menurut Sjarief, mekanisme lelang yang digunakan ada dua, yakni lelang melalui e-katalog dan lelang umum. Untuk e-katalog, terdapat 658 unit kapal yang akan dilakukan lelang, sementara untuk lelang umum terdapat 426 unit kapal yang akan dilelang.“Tujuan dari penggabungan dua mekanisme lelang, karena kita belajar dari pengadaan kapal pada tahun sebelumnya (2016, red). Tahun ini, kita ingin lebih baik lagi, makanya digabung saja,” ungkap dia.Dengan melakukan dua mekanisme lelang, Sjarief menyebut, pihaknya bisa melaksanakan pembangunan kapal-kapal kecil dengan melibatkan galangan kecil melalui lelang e-katalog. Kemudian, pada saat yang bersamaan, KKP juga bisa melaksanakan pembangunan kapal berukuran sedang hingga besar melalui mekanisme lelang umum. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Selain memperbaiki sistem lelang, Sjarief mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya juga ingin memperbaiki sistem pembayaran dari sistem turnkey (pembayaran saat kapal selesai) ke sistem termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik). Dengan cara tersebut, maka pembangunan diharapkan bisa lebih lancar dan lebih baik dibanding 2016.“Harganya juga lebih bagus sekarang. Kalau Anda perhatikan, 5 GT tadinya (pengadaan 2016) harganya Rp50 juta sekarang (jadi) Rp37 juta. Jadi kita sudah mulai melihat sumber material yang lebih baik lebih murah, kualitasnya lebih bagus,” tutur dia. Untuk rincian kapal yang akan dibangun maksimal pada Desember 2017 nanti, Sjarief menjelaskan, adalah sebanyak 449 unit kapal yang berukuran di bawah 5 gros ton (GT), 384 unit kapal berukuran 5 GT, 134 unit kapal berukuran 10 GT, 15 unit kapal berukuran 20 GT, 6 unit kapal berukuran 30 GT, dan 3 unit kapal berukuran 120 GT.“Kita juga akan melaksanakan pembangunan tiga unit kapal angkut berukuran 100 GT yang dilengkapi dengan freezer di dalamnya,” jelas dia.Sjarief menyebutkan, untuk perkembangan saat ini, sebanyak 426 unit kapal ukuran di bawah 5 GT, 3 unit kapal ukuran 100 GT dan 3 unit kapal ukuran 120 GT sedang dalam proses pada unit layanan pengadaan (ULP). Sementara 26 unit kapal di bawah 5 GT, 384 unit kapal 5 GT, 134 unit kapal 10 GT, 15 unit kapall 20 GT dan 6 unit kapal 30 GT sudah melakukan kontrak dan melaksanakan pembangunan kapal perikanan.“Juli kemarin sudah selesai (mengikat) kontrak. Jadi sekarang sudah (ada) progress dan mulai jadi kapalnya,” ungkap dia. Libatkan KoperasiLebih lanjut Sjarief menjelaskan, untuk distribusi bantuan kapal tahun ini, pihaknya kembali melibatkan koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Adapun, koperasi yang dilibatkan sebanyak 265 koperasi dan tersebar di 130 kabupaten/kota dan 29 provinsi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Seperti tahun sebelumnya, menurut dia, keterlibatan koperasi dalam penyaluran bantuan kapal, karena Pemerintah ingin memastikan kapal yang sudah dibangun tersampaikan kepada nelayan lokal yang benar-benar membutuhkan. Oleh itu, calon penerima kapal dipastikan harus menjadi anggota koperasi yang sudah lolos verifikasi calon penerima bantuan kapal.“Dengan demikian, nelayan bisa memanfaatkan stok sumber daya ikan yang ada dengan berkelanjutan. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan,” kata dia.Sjarief mengharapkan, dengan adanya bantuan kapal yang akan diproduksi tahun ini, pihaknya melihat ada peluang meningkatkan volume produksi perikanan tangkap sebanyak 213.170 ton dengan nilai produksi mencapai Rp2,1 triliun. Selain itu, ada potensi kenaikan rerata pendapatan nelayan menjadi Rp1,8 juta per bulan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menjelaskan, sebelum kapal dibangun, nelayan dilibatkan secara aktif dengan diikutsertakan dalam uji coba kapal bantuan beragam ukuran yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2016. Uji coba tersebut dilaksanakan pada April dan Mei lalu di sejumlah lokasi.Menurut Agus, keterlibatan nelayan dalam uji coba tersebut, tidak lain agar nelayan bisa mendapatkan bantuan kapal sesuai dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan kondisi wilayah laut masing-masing. Cara tersebut, kata dia, diharapkan bisa memperbaiki program bantuan kapal yang sudah dilakukan pada 2016, dimana saat itu ada ketidakcocokan kapal dengan nelayan yang menerimanya.“Untuk persoalan calon penerima dan spesifikasi yang dibutuhkan, kita juga meminta mereka mencoba dulu baru diberi bantuan,” ungkap dia. Alat Penangkapan Ikan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Selain kapal, Pemerintah juga berusaha menepati janjinya untuk memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) kepada nelayan yang terkena dampak peralihan API tidak ramah lingkungan. Untuk tahun ini, sebanyak 5.275 unit API akan dibangun dengan menggunakan anggaran sebesar Rp148,69 miliar.“Sebanyak 49 spesifikasi teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan akan diberikan kepada nelayan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan dan perguruan tinggi,” ungkap Agus Suherman.Menurut dia, dari total pengadaan API pada 2017 ini, sebanyak 892 unit telah terdistribusi ke berbagai lokasi di Indonesia, sedangkan 1.383 unit dalam proses pendistribusian. Selain untuk nelayan yang terdampak API tidak ramah lingkungan, dia menyebutkan, bantuan API juga diberikan kepada nelayan lain.Agus menambahkan, dari hasil verifikasi di lapangan, nelayan yang berhak mendapatkan bantuan API karena terdampak pelarangan API tidak ramah lingkungan ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.“Penetapan calon penerima bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang dengan memperhatikan aspek legal harus memiliki kartu nelayan, bukti pendaftaran kapal perikanan, pas kecil atau pas besar dan hanya untuk kapal di bawah 10 GT,” jelas dia.Agus Suherman berharap, adanya bantuan sarana penangkapan ikan dari KKP pada tahun ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sekitar 13.975 nelayan dan melibatkan 41.925 RTP. Namun, dia mengingatkan kepada nelayan untuk tidak menjual kapal yang sudah diberikan.“Meski tidak ada sanksi, karena kapal menjadi milik nelayan begitu serah terima, tapi kita akan atur dari perizinannya untuk melaut. Jika di atas 30 GT itu ada di Pusat, sementara di bawah 30 GT itu ada di daerah,” ucap dia. Kajian Mendalam | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-033-07.json | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? | Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim sempat menyatakan bahwa seharusnya KKP melaksanakan moratorium bantuan kapal pada 2017 ini. Langkah itu harus diambil, karena sebelumnya KKP tidak melakukan kajian mendalam untuk melaksanakan program bantuan kapal.“Dengan adanya moratorium, maka ke depan harus dilakukan kajian mendalam dulu dan sasarannya seperti apa saat ada di lapangan. Harus ada kajian partisipatif mengenai sasaran pembangunan kapal hingga sebaran penerima bantuan,” ungkap Halim.Menurut Halim, selain kajian mendalam, program bantuan kapal akan menuai kesuksesan jika dilaksanakan dengan menjalin kerja sama yang sinergi dengan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan perizinan pendaftaran kapal dan juga hal lainnya.Tak lupa, Halim mengingatkan, KKP juga harus memperbaiki pelaksanakan program bantuan kapal dengan memberikan pelatihan pengoperasian kapal melalui pemanfaatan teknologi mutakhir di bidang penangkapan ikan. Dengan demikian, aktivitas melaut bisa lebih efisien dan mengurangi resiko kecelakaan kerja.“Program bantuan kapal untuk nelayan harus lebih baik lagi. Jangan sampai mengalami kegagalan seperti program bantuan kapal inka mina di periode KKP sebelumnya,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | [CLS] Persidangan Amisandi, warga Seko yang berniat berdialog malah ditangkap terasa aneh. Saksi-saksi karyawan PLTA, PT Seko Power Prima, memberikan kesaksian beda dengan bekas perkara. Sebagian saksi malah tak tahu Amisandi, bahkan tak tahu kalau dia jadi pelapor! Sedangkan 13 warga Seko yang sudah vonis hukum berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, agar melihat kasus yang menimpa wilayah mereka.Sore pertengahan Juli 2016, di beranda rumah Andri Karyo di Desa Tana Makaleang, Seko Tengah, Luwu Utara, saya bertemu Amisandi, seorangpensiunan tentara. Mata selalu melotot saat embahas topik serius. Sedikit kaku dan tak bisa tertawa lepas.Deru mesin dari kenalpot motor tukang ojek yang mengambil haluan saat hendak berbelok ke Desa Hoyane atau sebaliknya, kadang-kadang membenamkan suara kami. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bertabrak. Beras, kopi, kebutuhan lain yang digandeng terjerembab bersama. Pengemudi, saling tertawa lalu masing-masing mengangkat motor. Tak ada kemarahan dalam kecelakaan itu. Inilah Seko, tanah penuh kasih.Tak selang lama, seorang lelaki melintas di depan rumah. Berjalan kaki, tak melihat ke kami. Amisandi dan Andri Karyo yang asyik bercerita, tiba-tiba terdiam. “Dia itu keluarga juga. Om saya malah. Tapi dia pro pembangunan PLTA,” kata Andri.Sejak 2014, rencana pembangunan PLTA oleh PT Seko Power Prima mulai sosialisasi di Seko, beberapa orang mulai membuat kubu. Pro kontra terjadi.Sebagian memilih mendukung termasuk gerbong kepala desa–baik Tana Makaleang dan Hoyane –sebagian menolak.Bagi warga penolak, pertemuan-pertemuan di rumah Andri. Mereka berembug dan memikirkan nasib mereka kelak. Beberapa informasi awal melesat menghampiri warga. Salah satuny: PLTA hanya kedok membawa pertambangan ekstraktif di Seko. Atau pula PLTA akan membuat warga di relokasi. PLTA akan menghilangkan lahan pertanian warga. PLTA untuk pertambangan. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.3333333432674408] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Baca juga: Kala Protes PLTA, Belasan Warga Seko DitangkapAdri Karyo, penentang utama. Dia tameng saat membuat aksi demonstrasi. Mereka bahkan menduduki lokasi eksplorasi dan menahan alat berat perusahaan. Sampel tanah dan batuan direbut kembali dan dibuang ke sungai.Seko Power Prima, membalas dengan membawa rombongan kepolisian. Dari mulai brimob, polisi dari Luwu Utara, hingga Polwan.Pada akhir 2016, 13 warga ditangkap polisi. Mereka dituduh menjadi perusuh. Pada Februari 2017, 13 orang itu vonis tujuh bulan penjara.Belakangan, ketika sidang Andri dan warga lain masih berlanjut, Amisandi ditangkap. Kini, persidangan Amisandi masih berlangsung dengan tuduhan pengancaman karyawan Seko Power Prima pada 28 Desember 2016. Baca juga: Konflik PLTA Seko, Mau Dialog Malah DitangkapProses sidang ketujuh, agenda mendengarkan saksi jaksa pada 20 April 2017. Saya berada dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Masamba di Luwu Utara.Amisandi duduk pakai rompi tahanan orange. Dia menghadap hakim. Empat pengacara di sisi kanan. Dua Jaksa Penuntut Umum sisi kiri.“Bagaimana rasanya menghadapi sidang?” tanya saya sebelum Amisandi memasuki ruangan.“Kuat dan semangat!” jawab Amisandi.“Bagaimana kalau bapak kelak tak bebas?”“Berjuang itu, ujungnya bukan di penjara. Jalan terus. Kalau polisi makin kuat dan semena-mena. Warga juga akan makin kuat.” Saksi janggal Pertemuan ini kali kedua saya dengan Amisandi. Kali ini, tak ada kopi di teras. Tak ada tatapan ke pohon nira yang memperlihatkan Bunglon berjalan pelan. Melainkan berbincang sambil berdiri. Masing-masing kami memegang terali besi.Amisandi hanya beberapa menit duduk di tempat itu lalu berpindah di samping Nursari, tim pengacara yang duduk paling ujung. Dia menyaksikan Ginandjar Kurli, Manager Operasional Seko Power Prima ambil sumpah bersaksi sebenar-benarnya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Dua hari sebelum proses pengadilan itu, saya bertemu Ibrahim, tim pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. “Persidangan Amisandi seperti pradilan sesat,” katanya.Empat saksi, kata Ibrahim, dalam fakta persidangan membantah semua pengakuan mereka dalam berkas perkara.Aris Tejang karyawan Seko Power Prima, pelapor dalam berkas perkara menyatakan Amisandi mengancam perusahaan, membawa senjata tajam dan bikin trauma.“Itu BAP bunyi begitu. Fakta persidangan, Aris Tejang tak merasa takut. Bahkan tak tahu jika dia jadi pelapor,” kata Ibrahim.“Jadi bagaimana mungkin. Orang tak takut sedikitpun merasa terancam?” ujar Ibrahim.Ungkapan itu pula yang ditanyakan Ibrahim saat sidang. “Aris adalah karyawan saya. Saya meminta dia jadi saksi. Sebagai tim perusahaan melaporkan Amisandi,” kata Ginandjar.Sebelumnya, saksi lain, Yusnandar karyawan Seko Power Prima menyatakan tak pernah melihat Amisandi mengancam. Dia bertemu bahkan berbincang dengan Amisandi pada 28 Desember.Saksi lain, Aldi Mathius yang diperiksa penyidik 10 Januari bahkan menyangkal pernah mengungkapkan sumpah di depan penyidik. Padahal dalam berkas perkara dia bilang mendapatkan ancaman Amisandi dengan kata,” Kalau kamu paksa pekerjaan disini, akan ada pertumpahan darah.”Namun, enam saksi dalam berkas perkara temasuk dua pekerja dari Jawa, Suryana dan Dayat, menyatakan melihat Amisandi membawa parang panjang diikatkan di pinggang. “Di fakta sidang, Dayat dan Suryana menyatakan berada dalam rumah saat pertemuan 28 Desember. Itu membantah pernyataan sendiri. Jika tak melihat Amisandi,” ucap Ibrahim.“Pertanyaan saya. Apakah ini bukan upaya kriminalisasi? Jika terus begini, maka muara akan menjadi proses peradilan sesat. Hakim harus jeli melihatnya.”Sidang mendengarkan saksi Ginandjar, berlangsung Rabu 20 April 2017. Mulai pukul 14.00, berakhir 16.30, dengan dua kali penundaan karena listrik padam. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Ginandjar dihujani pertanyaan dari hakim dan tim pengacara, berkali-kali telihat mengubah gaya duduk. Terkadang tangan kiri jadi topangan dan kaki bergoyang-goyang.“Apakah saksi (Ginandjar) tahu mengapa warga menolak PLTA,” kata hakim.“Tahu. Karena mereka mengira tanah mereka akan tenggelam,” kata Ginandjar.“Apakah saksi dalam hal ini perusahaan sudah memiliki Amdal dan sudah sosialisasi ke Masyarakat?”“Sudah Pak. Berkali-kali,” kawab Ginandjar.“Apakah saksi tahu SK 300 tahun 2004?”“Tahu.”“Pernah baca?”“Pernah tapi sebagian.”“Apakah saksi tahu keberadaan masyarakat adat Seko?” lanjut hakim.“Tidak tahu.”Akhirnya, terkait soalan masyarakat adat, Ginandjar, pun memperlihatkan surat tugas atau surat persetujuan yang dikeluarkan Kedatuan Luwu (Seko bagian Kedatuan Luwu yang kini berpusat di Palopo) yang mendukung operasi PLTA. Surat itu dikeluarkan Januari 2015 dengan tandatangan Andi Bau Iwan Alamsyah Djemma A Barue, sebagai Datu Luwu.Meski demikian, Andi Bau Iwan, bukanlah Datu Luwu yang diakui pemerintah. Datu Luwu kini adalah Andi Maradang Mackulau opu To Bau.Surat lain adalah persetujuan Ketua Dewan Adat Seko (DAS) yakni Barnabas Tandi Paewa. “Sepengtahuan saya, Seko terdiri dari beberapa masyarakat adat,” kata Andi Maradang.Terkait kepengurusan Barnabas sebagai ketua dewan adat Seko pun tanpa sepengatahuan istana Kedatuan Luwu. “Saya belum tahu.”Dalam persidangan itu, berkali-kali Ginandjar menyatakan dokumen izin mereka miliki sudah lengkap. Dari Amdal, persetujuan pemerintah daerah hingga izin kehutanan di Sulawesi Selatan.Soalan lain, katanya, mengenai ketakutan warga ada tambang akan mengikuti PLTA, ditampik tegas. “Tidak mungkin rencana PLTA diubah jadi tambang. Itu tidak masuk akal,” katanya. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Namun, dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2102, pada halaman 408 untuk proyeksi kebutuhan tenaga listrik di Sulawesi Selatan, dinyatakan bila pertumbuhan ekonomi di Sulsel tinggi menjadikan permintaan listrik tinggi. Beberapa investor telah mengajukan permohonan sambungan listrik ke PLN untuk keperluan industri pengolahan bahan tambang (smelter) di Bantaeng dan Luwu (Kecamatan Bua). Rencana kebutuhan daya listrik mencapai 600 MW.Dalam RUPTL itu, dijelaskan hingga 2024, pembangkit baru akan 3.564 MW. Estimasi beban puncak pelanggan 2.782 MW.Akhirnya, kata Ibrahim, kekhawatiran mengenai peruntukan listrik untuk pertambangan terlihat jelas. “Apakah listrik di Seko murni kebutuhan masyarakat? Itu yang kita pertanyakan lagi,” katanya.Tak hanya itu, Januari 2017, perusahaan PT Arebamma Kalla sedang pembahasan Amdal untuk penambangan bijih besi di Seko.Tahun 1992, Arkeolog berkebangsaan Inggris, Ian Caldwell bersama seorang rekan telah melakukan perjalanan dan menjelaskan mengenai potensi pasir besi di sepanjang pegunungan antara Rongkong, Seko, hingga Kalumpang (Sulawesi Barat).“Apa yang kami pelajari dari perjalanan ini? Pertama, terdapat banyak biji besi antara Sabbang dan karama. Tambang-tambang besi, bila itu istilah yang tepat, berupa lubang galian tempat bijih besi ditambang,” tulis Ian Caldwell dalam laporan Menembus Daratan Tinggi Sulawesi Selatan.“Yang jelas. Saat ini, kami masih dalam tahap eksplorasi. Melihat dan mengukur tekanan dan jalur air kelak. Untuk bicara dampak kita belum bisa, karena belum dalam tahap kontruksi,” kata Ginandjar di luar persidangan. “Biarkan kita jalan dulu dong.” Padahal, sebelum pembuatan Amdal, perusahaan harus mulai memetakan dan melihat utuh kajian lingkungan. “Harusnya masyarakat tahu, bagaimana dampak kelak. Amdal kan menjelaskan itu. Kenapa harus menunggu tahap konstruksi?” kata Ibrahim. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Amran Achmad, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin–pernah jadi tim penilai Amdal Sulawesi Selatan– mengatakan, Amdal itu dokumen dasar untuk pembangunan. Segala macam dampak baik itu biofisik maupun sosial budaya sudah harus diketahui. “Jadi tidak benar perusahaan tak bicara dampak, walaupun baru eksplorasi,” katanya.“Mungkin saja perusahaan tidak mau membuka dampak-dampak yang akan terjadi, atau ia (perusahaan) tidak tahu apa isi dokumen Amdal.” Surat untuk Presiden JokowiPada 25 April 2017, Pemerintah Daerah menggelar jumpa pers, menghadirkan Kepala Desa Tana Makaleang, Embonnatana, dan Hoyane. Hadir pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, Kapolres Luwu Utara AKBP Dhafi.Dalam perjumpaan itu, tiga kepala desa dari Seko yang wilayah sedang polemik PLTA, membantah suasana kurang kondusif.“Wilayah kami kondusif, tak ada intimidasi warga,” kata Kepala Desa Hoyane, Esra Nombe, seperti diberitakan koranseruya.comMasih dalam pertemuan sama, Kasatreskrim Polres Luwu Utara AKP M Tanding, bahkan menyatakan, kepolisian masih memiliki target pencarian beberapa warga Seko yang disanyalir biang kerok serta tukang provokasi.Dua hari setelah pertemuan, 27 April 2017, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (Pemilar) mengunjungi 14 warga Seko di Rumah Tahanan Masamba.Adam Husein, Ketua Pengurus Pusat Pemilar ikut tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Seko, berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan membuat surat untuk Presiden Indonesia. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068] |
2017-056-02.json | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko | Dominggus Paenganan seorang tervonis tujuh bulan, menjadi juru tulis surat itu. Surat ditulis pakai tinta hitam. Dalam isi surat, dia menceritakan kegelisahan masyarakat Seko setelah masuk PLTA. “Terlalu banyak tindakan kekerasan terjadi terhadap masyarakat, penyerobotan lahan dan perampasan lahan tanah milik masyarakat. Dilakukan paksa oleh karyawan PT Seko Power Prima. Kekerasan ini didukung penuh Pemerintah Luwu Utara, anggota dewan, Kepolisian dan uknum TNI,” tulis surat itu.Surat sebanyak empat halaman. Satu halaman menjadi lampiran dimana 13 orang tahanan membubuhkan tandatangan masing-masing.Kepala lampiran diberi kalimat: “Kami warga Seko ditangkap karena berani menolak PLTA PT Seko Power Prima. Tolong selamatkan kami!”Momentum pembuatan surat ini dianggap tepat, sebab Jumat malam 28 April, grup musik Slank akan jadi tamu penghibur di Masamba dalam rangkaian HUT Luwu Utara.Siang sebelumnya, personil band Slank disajikan makanan khas dan makan nasi tarone dari Seko. “Malamnya setelah konser selesai, saya berikan surat itu pada Kaka Slank,” kata Adam.“Saya tak bisa lama berbicara, karena polisi menjaga saya. Jadi kami berharap dan orang Seko berharap, melalui Kaka surat itu dapat sampai ke tangan Presiden.” [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | [CLS] Tiga perempuan menjunjung batu paras di kepalanya. Tampak berakrobat menyeberang sungai melalui jembatan dari beberapa bilah bambu saja. Mereka membawa 10-20 kg beban di kepalanya tanpa alat bantu. Paras ditumpuk di kepala begitu saja.Mereka mengambil paras yang sudah dihaluskan di tebing-tebing lokasi penambangan, menumpuk sendiri di atas kepala, lalu menyeberang sungai. Perjalanan berisiko lanjutan adalah menyusuri tebing menuju pinggir jalan, agar mudah diangkut truk.Para pengangkut paras ini melalui jalanan berbatu, terjal, menerabas ilalang. Di beberapa tanjakan, sejumlah padas terlihat hancur karena terjatuh. Bisa jadi karena pembawanya terpeleset, apalagi di musim hujan saat itu, November, di Bali.“Paling banyak bisa 8 kali angkut,” ujar salah seorang tukang. Dia dan rekannya dari Kabupaten Bangli, bekerja dari pagi sampai sore hari. Bolak-balik naik carter angkutan antar kabupaten Gianyar-Bangli. Para tukang angkut ini agak tertutup. Mereka sangat hati-hati menjawab pertanyaan orang asing terkait pekerjaannya. Maklum, lokasi penghidupan mereka statusnya illegal.Sedikitnya ada 5 spot rute mengangkut hasil tambang Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini. Tiap spot tambang memiliki timnya sendiri, lokasi dan tenaga kerja.Sekurang-kurangnya tiga tingkatan status.Pertama bos penyewa lahan. Ini aneh, jika ditambang tentu saja lahan habis tapi statusnya sewa menyewa. Kemudian kontraktor penambang, terakhir pekerjanya. Tukang ada tiga jenis yakni tukang kepluk (membuka lahan), tukang potong, dan tukang penghalus yang menjadikan potongan paras siap angkut. Kemudian porter atau tukang angkut dominan perempuan usia 30-50 tahun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Suara-suara mesin gerinda memekakkan telinga, kadang bersahut-sahutan di sunyinya sungai Petanu yang dalamnya 10-30 meter dari tebing. Semua bekerja dengan tekun karena hasilnya tergantung jumlah yang berhasil ditambang atau diangkut.Gede Sugiarta, seorang pegiat lingkungan punya hitung-hitungan perkiraan berdasar observasi dan wawancara selama mengamati proses penambangan ini beberapa tahun. Memperlihatkan nilai ekonomi yang cukup besar dari usaha tambang batu paras tanpa izin ini.Dalam satu are lahan yang ditambang nilai kotornya diperkirakan lebih dari Rp2 miliar selama sekitar 4 bulan proses penambangan jika volume parasnya 1000m3. Dari 1 are lahan yang disewa, yang ditambang kedalamannya sekitar 10 meter karena 3 meter lapisan bawah kualitasnya rendah.Dengan perkiraan 30% limbah serpihannya, jumlah paras ukuran 15x5x50 cm yang bisa ditambang sekitar 80 ribu unit, ukuran 20x5x60 cm sekitar 50 ribu unit, dan paras sendi sekitar 16 ribu unit. Harga jual paras ini cukup mahal, antara Rp14-20 ribu per unit jika beli langsung ke lokasi tergantung ukuran. Sementara sendi harganya Rp50-60 ribu per unit.Dari hasil kotor ini, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sewa lahan sekitar Rp50 juta, tukang kepluk sekitar Rp1600 per unit paras, tukang potong Rp1500, penghalus Rp1200, dan tukang angkut Rp1000-3000 per unit paras tergantung ukuran.Juga ada biaya lain seperti sewa lahan pinggir jalan untuk etalase atau menyimpan paras, biaya sewa akses angkut dari sungai ke lokasi simpan, kontribusi ke desa, dan pengeluaran lain untuk keamanan. Hasil bersihnya diperkirakan lebih 50% dari hasil kotor atau sekitar Rp1 miliar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Nilai berbeda disebut Nengah Taman adalah salah satu pemilik salah satu area tambang batu paras di Tukad Petanu. Ia mengatakan di kawasan tempat tinggalnya Desa Sumampan masih tersisa kurang dari 10 pemilik tambang. Ada juga pemilik tambang di luar desa karena aliran Tukad Petanu lintas desa.Pria yang juga Kelihan Dinas Banjar Medahan ini mengatakan ia baru mulai bisnis ini pada 2010. Dari 6 are lahan yang disewa, kini sisa 1 are saja. Sejak bom Bali pada 2002, pematung kayu ini kehilangan penghasilan. Kerajinan patung kayu yang merata di desa ini mulai menunjukkan penurunan. “Tukang kayu libur, cari kerja tak dapat,” serunya.Mulai lah ia melirik usaha penambangan yang dimulai warga luar desa yang berpengalaman menambang paras di tempat lain. Taman memulai sebagai buruh angkut. Ia juga minta 3 buah paras per minggu untuk dibawa pulang. Setelah terkumpul 150 buah, ia jual. Hasilnya lumayan.Modal sudah terkumpul, ia menyewa lahan untuk ditambang. “Ada perjanjian kontrak lahan dan harus disetujui kelihan banjar,” jelasnya.Ia menyebut per are menghasilkan 3000 buah paras. “Dalam satu bulan, paling kerja full seminggu,” elaknya. Jika harganya rata-rata Rp20 ribu maka hasilnya sekitar Rp60 juta. Biaya-biaya yang muncul menurut Taman untuk menambang per unit paras adalah tukang kepluk Rp1500, sensor Rp1200, penghalus Rp1800, angkut Rp1300, sewa lahan menyimpan paras Rp2 juta/tahun, dan setoran ke desa Rp1 juta per are.Pria tengah baya ini memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp2000 per unit. Jadi penghasilan sekitar Rp6 juta jika produksinya 3000 unit per are lahan yang ditambang. Ini versi salah satu pemilik tambang.Taman mengakui pernah ada sidak dari Satpol PP dalam rangka operasi penertiban tambang. “Kita sangat dilema, mau ngurus izin tapi tak ada izinnya,” keluhnya. Ia menyebut sudah beberapa kali ikut rapat pembahasan, namun sampai kini belum jelas mekanismenya. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Bisnis batu paras akan terus ada karena permintaan tinggi. “Umat Hindu sangat perlu untuk pura, kalau ditutup apa yang dipakai membangun?” sergahnya. Soal dampak lingkungan ia tahu pernah ada kerusakan irigasi pertanian. Tapi ia mengajukan siasat. “Habis digali ditanami lagi sisa lahan di bawahnya, otomatis rapi dan hijau,” katanya. Ide ini tetap tak bisa memulihkan sempadan sungai seperti semula karena pertambangan tak bisa diperbaharui.Sejumlah foto udara Tukad Petanu yang beredar di internet memperlihatkan bopeng-bopeng bekas penambangan kontras dengan suasana sekitarnya yang hijau.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riyadi menyebut semua penambangan illegal. “Serba dilematis, warga sekitar juga ikut. Tapi mana lebih besar dengan dampak lingkungannya?” serunya.Dinas PU provinsi memiliki peran strategis dalam proses pemberian izin pasca UU No 23 tahun 2014 bahwa kewenangan dikembalikan ke tingkat provinsi. Sebelumnya izin penambangan dan lingkungandi tingkat kabupaten. Nah, PU Bali punya wewenang untuk memberi rekomendasi teknis dalam pemberian izin penambangan.Pemerintah Provinsi Bali efektif menangani kegiatan pertambangan sejak Maret 2016 dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan. Disebutkan tiap usaha harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan lingkungan dari kabupaten setempat.Jika penambangan di wilayah sungai harus mendapat rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan perpanjangan tangan Kementrian Pekerjaan Umum. Sungai-sungai di Bali menurut keputusan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai termasuk Wilayah Sungai Strategis Nasional yang ditangani pemerintah pusat. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2017-091-12.json | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) | Kenapa usaha penambangan terus berlangsung sejak tahun 90-an sampai sekarang? Astawa memaparkan penambangan batu paras di aliran Tukad Petanu sudah berlangsung sekitar 20 tahun lalu. Awalnya aktivitas sampingan warga setempat lalu menjadi penambangan rakyat karena makin banyak yang eksplorasi dan membesar skalanya.Penambangan dilakukan di tebing curam dan membahayakan pekerjanya. “Juga merusak lingkungan dan saluran irigasi subak, menyebabkan terputusnya aliran irigasi pertanian,” tambahnya.Rusaknya saluran irigasi tua dan vital yang dibuat di masa lalu ini mengakibatkan ribuan petani tak bisa bekerja. Koran Bali Post pada 27 Agustus 2011 menulis lebih dari 1800 hektar lahan pertanian melingkupi 40 subak di kawasan sungai Blahbatuh dan Sukawati mengalami kekeringan pasca rusaknya terowongan induk di aliran sungai Petanu.Pada 2015, sedikitnya 15 penambang ditangkap. Menurut Putu Agus Budiana Kabid ESDM Dinas PU Bali tahun ini hingga Desember pernah 8 kali jadi saksi di pengadilan. Ia mengaku tak memantau putusannya. “Sama sekali tidak punya izin, yang berperan di lapangan menegakkan ya polisi,” katanya. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | [CLS] Hiu paus sepanjang 8,8 meter terdampar di Pulau Mansinam, Manokwari. Awalnya, warga melihat hiu paus, masih ada gerakan. Kala coba evakuasi, sudah tak bernyawa lagi. Akhirnya, tim gabungan berhasil menyeret bangkai hiu paus gunakan dua longboat, ke daratan untuk dikuburkan. Yan Agus Rumbewas, aktivis lingkungan Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM) berdiri di kedalaman satu meter di ujung ekor hiu paus (whale shark) sepanjang 8,8 meter di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat pukul 12.30 waktu setempat.Kurang dari 10 orang, dari berbagai organisasi seperti RAPI, Universitas Papua, BPBD Manokwari dan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) membentuk barisan sepanjang tubuh hiu paus. Matahari begitu terik.Pada kepala sang Rhincodon typus ini, seorang pegawai BBTNTC berusaha menanamkan sebatang kayu lima-lima ke bagian celah sirip leher yang terjebak di karang.Dua urat tali tambang yang mengikat tubuh bagian ekor dan sirip leher ditarik bersamaan oleh dua speedboat, diikuti dorongan yang lain. Setelah mencoba beberapa kali, tubuh mamalia laut ini akhirnya berhasil keluar dari jebakan karang di pulau itu, sekitar empat jam proses evakuasi. Hiu paus inipun dievakuasi dengan dua longboat milik komunitas KAAM. Hiu paus ditarik menuju daratan Manokwari, berjarak sekitar dua mil untuk dikuburkan.Mamalia laut itu terdampar mati di Pantai Timur Pulau Mansinam, tepatnya pada koordinat S0 53’ 20 dan E134 6’ 1” pada Sabtu (8/9/18). Lokasi di ujung pulau itu tak terpaut jauh dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).Mamalia ini terdampar di pantai penuh karang hidup, dengan sekitar dengan terlihat ikan-ikan kecil. Belum ada informasi pasti kapan hiu paus ini mati.Temuan ini bikin heboh warga Manokwari, setelah terunggah ke media sosial. Beberapa foto beredar di Facebook memperlihatkan anak-anak berkurumun di lokasi temuan, dan sebagian berdiri di punggung hiu paus. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Korneles Rumbrawer, nelayan yang baru kembali dari melaut mengatakan, melihat hiu paus sekitar pukul 06.00. Dia melihat, kepala hiu paus di dalam air dan ekor di permukaan. Dia menyampaikan informasi itu kepada warga Pulau Mansinam.Saat ditemukan, kata Korneles, hiu paus itu masih sempat menggerakkan tubuh, ekor tampak berkibas, berusaha ke daerah lebih rendah, namun akhirnya kandas. “Hiu paus masih terlihat hidup (saat itu),” kata Korneles.Warga yang tinggal di Manokwari, tepatnya di Teluk Sawaibu ––daratan Manokwari persis di depan Pulau Mansinam—, dengan cepat kembali ke darat mengambil peralatan seadanya untuk menolong hiu paus itu.Begitu kembali, mereka tak dapat berbuat banyak. Hiu paus sudah kaku alias mati. Tak lama berselang, lokasi mulai dipenuhi anak-anak, dan beberapa dari mereka sudah berada di punggung hiu paus.Yafet Rumbobiar, warga Pulau Mansinam mengatakan, pertama kali menemukan hiu paus pada pukul 07.30. Saat itu, hiu paus yang terkenal sebagai salah satu ikon wisata Indonesia itu telah mati. Setelah itu, ramai warga terutama anak-anak berkerumun.“Saat anak-anak di punggung hiu paus, darah keluar dari punggung tapi saya tak melihat luka di tubuh hiu paus. Anak-anak langsung turun dari punggung hiu saat itu juga,” katanya. Air Suruan, peneliti di Whale Shark Indonesia, mengatakan, hiu paus sepanjang sekitar 8,8 meter dengan lingkar tubuh 4,4 meter kategori dewasa muda. Dia tak menemukan luka serius pada tubuh hiu paus berkelamin jantan ini. Hanya dua goresan kecil pada kepala.“Tak ada luka berarti di tubuh hiu paus. Di Papua Barat, setahu kami ini kasus pertama. Di Taman Nasional Teluk Cenderawasih juga belum pernah ditemukan kasus hiu paus mati terdampar,” katanya kepada Mongabay di sela-sela evakuasi.Dia bilang, temuan itu tak jauh dari jalur migrasi hiu paus menuju Taman Nasional Teluk Cenderawasih. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2018-025-01.json | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam | Ben G Saroi, Kepada Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih kepada Mongabay mengatakan, tak ada bekas luka pada tubuh hius paus.Dia mengutip keterangan Arnold, dokter hewan di Manokwari, yang mengatakan, tak ada tanda-tanda luka pada bagian tubuh luar hius paus.“Penyebab kematian tak diketahui pasti, ada kemungkinan keracunan, untuk memastikan penyebab menunggu hasil uji laboratorium,” katanya.Ben mengatakan, tak ada semacam sidik jari atau photo identification (DI) pada hiu paus itu. Pada sirip juga tak ada penanda satelit.BBTNTC mengatakan, sejumlah titik lokasi mencari makan hiu paus di TNTC terancam rusak. Salah satu ancaman kerusakan karena eksploitasi berlebihan pada ekosistem ikan puri, ikan santapan hiu paus. Sejak berhasil dievakuasi, hiu paus baru bisa dikuburkan sekitar 9 jam setelahnya. Tim baru mendapat kepastian penguburan sekitar dua jam setelah hiu paus berhasil dievakuasi ke sekitar Pantai Balai Latihan Kerja (BLK) di Manokwari.Proses menarik hiu paus ke daratan BLK tak berjalan mulus karena tali yang digunakan beberapa kali terputus karena berat. Sekitar pukul 21.30, hiu paus baru dikuburkan setelah diambil sampel jaringan kulit dan insang.Sementara di Taman Nasional Teluk Cenderawasih hingga kini sudah teridentifikasi ada 169 hiu paus, 47 individu ada penanda satelit. Keterangan foto utama: Hiu paus setelah berhasil ditarik keluar dari karang yang menjebaknya di pantai Pulau Mansinam. Foto: Duma Sanda/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | [CLS] Jauh sebelum pandemi datang, buruknya kualitas udara ibu kota sudah menjadi perhatian bersama. Meski masih ada silang pendapat antara data yang diperlihatkan oleh Air Visual dengan data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, satu hal yang disepakati adalah perlunya koordinasi semua pemangku kepentingan dalam mengatasi bersama persoalan kualitas udara ini.Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pakar, perbedaan ini lebih disebabkan oleh metode dan periode pengamatan yang berbeda. Karenanya ketika Pemda DKI Jakarta kemudian merespon dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, semua pihak wajib mengapresiasi sekaligus mendukung keberhasilannya.Ingub Nomor 66 Tahun 2019 disusun dengan dasar pertimbangan mempercepat pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara. Selain itu juga diupayakan perubahan gaya hidup masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi penghijauan yang didukung oleh sinergi Perangkat Daerah terkait. Dilihat dari list kepadanya, sekitar 14 Perangkat Daerah yang harus bersinergi dalam mengatasi persoalan kualitas udara ini.Beberapa diantaranya: Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, Asisten Perekonomian dan Keluangan, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tak ketinggalan Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta. Merujuk hal ini, dapat dilihat bahwa kompleksitas permalahan kualitas udara ternyata tidak hanya menjadi permasalahan transportasi semata. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | baca : Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang Secara umum, ada 7 kegiatan utama yang menjadi prioritas dalam Ingub. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun serta tidak lulus uji emisi, beroperasi di jalan sekaligus menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko di tahun 2020.Prioritas berikutnya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai tahun 2019. Tak lupa mulai tahun 2021 mulai diterapkan congestion pricing sebagai opsi lain menekan potensi kemacetan massal di ibu kota. Yang paling menarik adalah langkah ke-3 berupa upaya memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 plus memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025. Insentif Disinsentif Pajak KendaraanPenulis sendiri tertarik dengan bunyi pernyataan terkait dengan upaya memperketat ketentuan uji emisi kendaraan pribadi. Secara kebijakan, hal ini dapat disimulasikan ke dalam sebuah kerangka kebijakan insentif disinsentif pajak kendaraan. Regulasi yang akan dirujuk adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).Ke depannya, ketentuan uji emisi kendaraan seharusnya menjadi dasar penilaian dalam skema pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan pribadi yang lolos uji emisi atau memiliki kandungan emisi di bawah ambang batas, akan mendapatkan insentif PKB berupa tarif minimal. Sebaliknya kendaraan yang jauh melebihi ambang batas emisi, wajib membayar denda melalui pemenuhan tarif tertinggi di kelas masing-masing. Detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Pada bagian kedua pasal 3, yang dimaksud dengan obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di pasal 5, disebutkan dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang menggambarkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Terkait dengan bobot, dinyatakan dalam koefisien 1 dan >1.baca juga : Standard Emisi Kendaraan di Indonesia, Sejauh Apa Penerapannya? Koefisien 1 artinya kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor masih dianggap dalam batas toleransi. Sementara koefisien >1 menggambarkan penggunaan kendaraan bermotor sudah melewati batas toleransi. Beberapa faktor penentu bobot antara lain: tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as/roda/berat kendaraan, jenis bahan bakar, tahun pembuatan serta isi silinder.Terkait tarif, diatur pada pasal 6 dengan kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya, dikenakan tarif pajak progresif paling rendah 2% dan tertinggi 10%. Tarif pajak kendaraan alat berat dan alat besar berkisar antara 0,1% hingga 0,2% dimana penetapan ini cukup dengan peraturan daerah (Perda).Aturan terkait tarif minimal dan maksimal ini yang seharusnya dapat disimulasikan oleh Pemda DKI Jakarta dikaitkan dengan kewajiban lulus uji emisi. Dengan demikian setiap pemilik kendaraan bermotor kepemilikan pertama, akan membayar tarif minimal jika lolos uji emisi dan tarif maksimal jika tidak lolos uji emisi. Hal sama terjadi untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Apabila policy ini secara rutin dapat dijalankan, penulis yakin ke depannya mampu mengubah perilaku pemilik kendaraan bermotor.baca juga : Tekan Emisi Lewat Kendaraan Listrik, Berikut Masukan IESR | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-048-02.json | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan | * Joko Tri Haryanto. Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja [SEP] | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | [CLS] Investigasi oleh Mongabay menemukan bukti baru menunjukkan salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Asia Pulp & Paper (APP) sengaja menyembunyikan kepemilikan perusahaan kontroversial yang terlibat dalam deforestasi. Kejelasan datang setelah bantahan berulang kali oleh APP bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan lain, karena struktur perusahaan tidak jelas ini jadi perbincangan.Dua mantan karyawan APP diwawancarai Mongabay mengatakan, manajemen menggunakan nama mereka pada arsip resmi untuk perusahaan, PT Muara Sungai Landak (MSL), yang menebang hutan tropis di Kalimantan Barat, untuk membuka perkebunan kayu pulp di hutan gambut sekitar 3.000 hektar sejak 2013. Salah satu karyawan mengatakan, dia telah menerima pembayaran bulanan untuk kompensasi pengaturan itu. Dia mengaku takut protes karena khawatir kehilangan pekerjaan.Baca juga: Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya? Berdasarkan penjelasan dan laporan mantan karyawan ini tentang cara kerja dalam manajemen APP, bertentangan dengan pernyataan yang perusahaan buat dalam beberapa bulan terakhir yang menyatakan, “tidak ada hubungan” dengan PT Muara Sungai Landak.Temuan ini menempatkan APP tepat di tengah perdebatan yang muncul tentang keberadaan “perusahaan bayangan” di antara kepemilikan usaha milik keluarga konglomerat yang mendominasi sektor perkebunan kayu di Indonesia ini.Baca juga: Kala Greenpeace Putus Hubungan dengan Asia Pulp and Paper Berkat tekanan kelompok masyarakat sipil, sebagian kelompok bisnis ini telah berjanji menghentikan deforestasi. Namun, makin jelas mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan kendali atas aset-aset usaha yang bermasalah.APP dimiliki keluarga taipan Eka Tjipta Widjaja, yang memiliki investasi di berbagai sektor, mulai real estat, perbankan, pertambangan dan agribisnis sampai produk makanan dan lain-lain. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Pada 2013, APP membuat ikrar menghentikan deforestasi. Greenpeace memberikan legitimasi komitmen ketika setuju untuk memberi masukan perusahaan tentang cara menerapkannya.Desember lalu, bagaimanapun, APP menemukan diri terlibat dalam skandal ketika Associated Press menerbitkan kajian mengenai struktur perusahaan ini. Artikel itu juga menunjukkan, MSL dimiliki melalui lapisan perusahaan induk atas nama dua karyawan APP: pekerja IT berusia 36 tahun dan auditor 43 tahun.Temuan-temuan itu menunjukkan, APP menggunakan nama mereka sebagai proksi menyembunyikan kepemilikan usaha dari MSL, dan diam-diam mengambil keuntungan dari penghancuran hutan besar-besaran di Kalimantan Barat.APP membantah mengendalikan MSL. Mereka mengklaim dalam beberapa pernyataan publik dan wawancara, bahwa karyawannya membentuk perusahaan sendiri, tanpa sepengetahuan manajemen.APP mengakui, karyawan ketiga terdaftar sebagai Direktur MSL, tetapi mengatakan telah “dihentikan” dari posisi di APP segera setelah keterlibatan di perusahaan itu ditemukan. Dua karyawan lain, katanya, sudah meninggalkan APP. Penyelidikan Mongabay membuktikan bertentangan dengan cerita APP. Hubungan perusahaan dengan operasi penghancuran hutan di Kalimantan Barat itu jauh lebih dalam daripada yang diakui.Wawancara dengan mantan karyawan APP juga menunjukkan, upaya mengaburkan keterkaitan kepemilikan dikoordinasikan dari dalam lingkaran konglomerat.APP telah mengakui, tiga karyawannya terlibat di MSL. Setelah Mongabay, menganilisis catatan perusahaan menunjukkan nama-nama tiga orang lain yang tampaknya telah dipekerjakan APP saat sama ketika mereka terdaftar sebagai petugas dari MSL.Mongabay berhasil melacak dua orang. Keduanya mengatakan, manajemen APP telah menggunakan nama mereka di MSL.“Perusahaan itu dijalankan oleh orang yang lain,” kata salah seorang dari mereka. Dia mengatakan, “tidak memiliki pilihan lain.” | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mongabay juga dapat mengungkapkan, perusahaan yang membeli sebagian besar kayu MSL memiliki kesamaan di belakang layar dengan konglomerat Widjaja. Perusahaan itu, PT Cakrawala Persada Biomas, mengoperasikan pabrik pelet kayu di Kalimantan Barat.Catatan perusahaan menunjukkan, dua direkturnya adalah sepasang mantan eksekutif senior di perusahaan minyak sawit milik keluarga Widjaja. Setidaknya satu dari mereka dipekerjakan saat yang sama ketika dia terdaftar sebagai karyawan perusahaan penggilingan. Namun tak seorang pun dapat dihubungi untuk dimintai komentar.Seorang juru bicara untuk sawit Sinar Mas Grup ini mengatakan, tak bisa berkomentar mengenai perusahaan penggilingan karena “kami tidak terlibat dalam entitas ini.” Saham-saham pengendali di perusahaan, dipegang dua perusahaan dari negara surga pajak, British Virgin Island dan Labuan, Malaysia.Petinggi ketiga dari perusahaan penggilingan bekerja untuk beberapa perusahaan asuransi keluarga Widjaja dan yayasan yang didirikan konglomerat ini.Dihubungi melalui telepon, pria itu mengakui hubungannya dengan Cakrawala Persada Biomas, tetapi mengatakan tidak dapat mengatakan, apakah dia terdaftar sebagai komisaris atau direktur.Menginformasikan bahwa dia komisaris, dia menyarankan Mongabay berbicara dengan direktur dan menutup saluran telepon.Peran pria ini di perusahaan penggilingan meningkatkan keraguan terhadap APP. APP mengklaim, para karyawan bekerja untuk pihak ketiga, atau mendirikan perusahaan mereka sendiri, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Namun peran pria ini dalam konglomerat Widjaja, tertera di atas kertas, tidak ada hubungan dengan operasi agribisnisnya.Sentimen serupa disuarakan salah satu karyawan APP yang namanya muncul di pengajuan resmi MSL, dan bekerja di Jakarta, berkantor sama dengan tiga orang yang mengakui keterlibatannya dalam perusahaan APP. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Ditanya apakah salah satu dari tiga orang itu mungkin bisa mendirikan dan menjalankan perusahaan itu sendiri—usaha besar yang membutuhkan akuisisi izin usaha dari berbagai tingkat pemerintahan, akses ke modal dan alat berat—karyawan itu menjawab dengan yakin,” Tidak pernah.” “Tak pernah.” Seorang mantan karyawan APP lain ingat pernah bekerja dengan salah satu dari tiga orang itu setuju, dan mengatakan, tak percaya orang yang disebutkan namanya dapat menjalankan perusahaan itu. “Karena dia tak memiliki kemampuan untuk itu,” katanya, berbicara dengan minta nama anonim.“Untuk mengelola area konsesi, Anda harus memiliki keterampilan kerja lapangan. Anda harus tahu cara menanam, memanen dan membawa kayu ke penggilingan. Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, sungguh. ”Salah satu dari dua karyawan APP yang mengatakan namanya digunakan untuk MSL, orangnya lebih tertutup. Dia enggan menjelaskan detail bagaimana modus-modus seperti itu berjalan. Diapun segera mematikan telepon.Yang jelas darinya soal perusahaan itu bukan milik dia. “Semua didasarkan pada inisiatif [konglomerat],” katanya. “Tidak mungkin saya menominasikan diri [sebagai direktur].”Untuk APP, temuan ini memiliki konsekuensi di luar MSL. Perusahaan kertas raksasa ini juga mendapat kecaman atas hubungannya dengan 24 perusahaan lain sebagai pemasok bahan bakunya. APP selalu merujuk perusahaan-perusahaan ini sebagai pemasok “independen,” tak dimiliki oleh atau berafiliasi dengannya. Namun, laporan lembaga swadaya masyarakat dan media baru-baru ini mengindikasikan, mereka dimiliki segelintir karyawan APP. APP membantah, kalau telah memiliki perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Dalam lima tahun sejak APP berjanji menghentikan pembukaan hutan, MSL telah melibas hampir 30 kilometer persegi (12 mil persegi) hutan. Lisensi perusahaan mencakup total 130 kilometer persegi (50 mil persegi) dan membentang sebagai habitat orangutan Kalimantan ((Pongo pygmaeus) yang sangat terancam punah.Menurut analisis Greenpeace, hampir seluruh konsesi terletak di lahan gambut. Dalam beberapa dekade terakhir, zona gambut Indonesia yang luas telah dikeringkan perusahaan-perusahaan perkebunan, menyebabkan gambut mudah terbakar.Pada 2015, kebakaran gambut di Indonesia menyelimuti kepulauan dan negara-negara tetangga dalam kabut asap yang mencekik, memabukkan jutaan warga Indonesia, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca meroket. APP berjanji menghentikan pembukaan tak hanya hutan juga lahan gambut.Jika keluarga konglomerat ini mengendalikan MSL, itu melanggar lebih dari ikrar sukarela. Pada 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani aturan moratorium semua pembukaan lahan gambut baru. Namun, menurut Greenpeace, MSL membersihkan gambut tahun lalu.Greenpeace pada Mei memutuskan hubungan dengan APP, dengan mengatakan, upaya menyembunyikan skandal kepemilikan gagal, dan menuntut mereka bertanggung jawab atas penghancuran hutan termasuk di konsesi MSL. APP tetap kekeuh bilang, kalau tak ada hubungan dengan MSL dan tak ada kayu masuk ke rantai pasokan mereka.Ditanya mengenai temuan terbaru Mongabay, Elim Sritaba, Direktur Keberlanjutan APP, memilih tak menjawab soal setidaknya enam karyawan mereka disebutkan dalam pengajuan resmi untuk MSL, atau klaim nama-nama pekerja sering dipakai perusahaan.Sritaba mengatakan, tak ada seorang pun yang “diberi kompensasi” untuk dicatat sebagai direktur MSL. Dia menyebut klaim itu, salah dan tidak berdasar. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Kami menyambut kritik ke dalam organisasi kami, karena kami percaya bahwa itu membantu kami melakukan yang lebih baik,” katanya, melalui surat elektronik.“Tetapi saat yang sama, jika kami menghabiskan seluruh waktu membela diri terhadap serangan tak berdasar, kami akan kekurangan sumber daya untuk pekerjaan lebih penting yang perlu dilakukan dalam memerangi perubahan iklim.” ‘Sebaiknya jangan protes’Salah satu mantan karyawan APP yang mengatakan namanya dipakai untuk MSL mengenang awal mula sadar namanya telah melekat pada perusahaan. Ini dimulai ketika tim hukum kantor di Jakarta membawa dokumen untuk ditandatangani buat penyewaan alat berat.“Ketika itu saya menyadari, oh, saya ditunjuk sebagai anggota dewan,” katanya. “Sekali lagi, mereka sudah menyiapkan segalanya untuk saya. Jadi saya tidak punya pilihan lain. ”Di APP, katanya, itu praktik standar untuk nama karyawan yang akan diakai buat perusahaan seperti MSL. Makin senior, katanya, makin tinggi kesempatan nama dilampirkan di profil perusahaan. “Jadi, jika Anda mencapai tingkat tertentu-manajer senior, general manajer- akan ada risiko tinggi bahwa Anda akan ditunjuk jadi salah satu anggota dewan,” katanya.Karyawan ini, biasa tak dinilai penting di perusahaan, jadi masuk akal namanya dipakai untuk perusahaan seperti MSL. Bukan untuk perusahaan yang lebih besar seperti Arara Abadi, yang diakui dimiliki oleh APP.Karyawan itu bilang, tak pernah ada yang meminta izin gunakan namanya untuk perusahaan. Mereka tak perlu melakukan hal itu– APP sudah memiliki data pribadi karyawan. “Setelah Anda mendaftar kerja, Anda mengisi CV Anda, kan?” katanya. “Anda juga memberikan ID Anda. Itu seharusnya cukup bagi [manajemen] untuk menunjuk Anda.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Maksud saya, mereka sudah punya ID Anda. Mereka hanya datang ke notaris dan mendirikan perusahaan atau bagaimana, saya tidak tahu. Berarti bahwa sampai batas tertentu mereka tidak menggunakan persetujuan Anda sebelumnya untuk menunjuk Anda sebagai anggota dewan.”Pengakuannya tentang praktik seperti ini dikonfirmasi oleh mantan karyawan APP lain yang bekerja di kantor sama di Jakarta. (Namanya tak muncul di MSL.)Dia mengatakan, sudah biasa bagi rekan-rekannya disebut sebagai petugas dari perusahaan itu. Beberapa dari mereka benar-benar mengelola perusahaan, yang lain namanya hanya muncul demi kepentingan dokumen.“Saya tidak bisa mengatakan itu situasi hitam dan putih. Ini lebih keabu-abuan.”Karyawan yang menandatangani makalah untuk MSL mengatakan, tak pernah benar-benar berpartisipasi dalam manajemen. Dia bahkan tak tahu siapa yang membeli kayu yang dihasilkan. Dia menerima sekitar Rp1 juta per bulan sebagai kompensasi untuk penggunaan nama itu.Penggunaan nama ini membuat dia resah tetapi hanya dalam diam. “Selama Anda ingin bekerja [untuk APP], saya kira akan mengerti yang terbaik bagi Anda untuk tak memprotes keputusan semacam itu.” Tanda-tanda awalHasil investigasi bersama Eyes on the Forest, koalisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, melihat buldoser bekerja di konsesi MSL.Mereka mulai menggunakan drone memantau konsesi. Dalam perjalanan ke lapangan, mereka mengidentifikasi sarang orangutan dan mengukur kedalaman dan luas gambut. Mereka mendengar dari penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan, bahwa itu milik Grup Sinarmas.Untuk memeriksa pernyataan penduduk desa, para investigator LSM mencari akta pendirian dan akta notaris MSL dan jaringan perusahaan induk dari data pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Dokumen-dokumen yang tersedia secara publik mengungkapkan nama-nama pemegang saham, direktur dan komisaris untuk setiap perusahaan. Hasil pencarian online menunjukkan, beberapa orang ini adalah karyawan APP. Mereka, misal, mencantumkan di profil LinkedIn milik mereka.Ian Hilman, dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan mengatakan, Eyes on the Forest tak akan menghadapi APP kecuali mereka memiliki bukti definitif bahwa APP benar-benar mengendalikan MSL.Mereka terus memantau konsesi, pada 2015, merilis laporan yang menunjukkan berapa banyak hutan hancur oleh MSL.Tanda-tanda itu ada di sana, kata Hilman. MSL, didaftarkan ke sebuah gedung di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Meskipun itu konsesi relatif kecil sekitar 130 kilometer persegi– beberapa konsesi APP 20 kali lebih besar— jelas ada uang besar di belakangnya.“Ini aneh,” kata Hilman, bahwa pemilik MSL, dua pekerja kantoran.“Jika Anda melihat di lapangan, MSL memiliki investasi besar seperti menyewa mesin berat, menggali saluran kanal, dan membangun sebuah jalan.” Ada indikasi lain kalau MSL adalah operasi APP.Desember lalu, sebuah peta di situs web APP yang menunjukkan titik api jelas-jelas menyebutkan, MSL sebagai salah satu konsesi “mitra” raksasa kertas di Kalimantan. Peta yang Mongabay lihat itu telah diturunkan.Sritaba dalam wawancara Februari lalu, mengatakan, MSL telah keliru masukkan dalam peta.Dokumen lain, buatan 2007 oleh APP, kala Mongabay, cek MSL masuk daftar konsesi.Awal tahun ini, Greenpeace menemukan, perusahaan perkebunan kayu pulp lain dimiliki konglomerat ini sedang ‘membersihkan’ hutan di Kalimantan Selatan.Ketika organisasi lingkungan mempertanyakan soal ini kepada APP, raksasa kertas itu mengatakan PT Hutan Rindang Banua, berada di luar kewenangan mereka, karena milik tangan berbeda dari keluarga Widjaja. Menurut mereka komitmen keberlanjutan itu tak berlaku. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-038-18.json | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan | “Di satu sisi, mereka berbicara tentang menghentikan tindakan mereka, tetapi sisi lain terus melakukan deforestasi,” Rusmadya Maharuddin, juru kampanye hutan bersama Greenpeace, kepada Mongabay. Masalah kepercayaanAPP terus mengklaim, MSL dibentuk oleh karyawan yang tak bertanggung jawab. Pada Mei, raksasa kertas itu mengatakan, akan menyewa perusahaan auditor besar untuk “melihat kepemilikan saham dari semua bisnis kehutanan di Indonesia untuk menentukan apakah ada karyawan APP yang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan.” APP masih berniat audit, kata Sritaba menulis dalam email.Sementara itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi. Pada Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan kepemilikan mereka dalam waktu satu tahun.“Harapannya, itu dapat ditegakkan, setiap entitas akan menyatakan kepemilikan usahanya,” Sulistyanto, Wakil Kepala Biro Pencegahan KPK, kepada Mongabay.Dalam kasus APP, Rusmadya dari Greenpeace, lebih skeptis. “Ini bukan mengenai perusahaan yang siap memulai dalam perang melawan deforestasi,” katanya.“Mereka tidak transparan.” *** Kontribusi data dan informasi juga dari Aseanty Pahlevi dan terjemahan berita oleh Akita Arum Verselita. Berita awal bisa dilihat di Mongabay.com Keterangan foto utama: Orangutan kalimantan yang nasibnya harus kita perhatikan karena hutan tempat hidupnya kian tergerus. Foto: BOSF/Indrayana [SEP] | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | [CLS] Namanya Sadikin. Tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau, kerap kebakaran hutan dan lahan hingga asap polusi udara, mendorong Sadikin ingin sediakan udara bersih di lingkungan tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau. Dia mengubah bekas kebun sayur orangtuanya jadi hutan. Dia beri nama tempat itu, Arboretum Gambut Marsawa.Bengkalis, satu dari 12 kabupaten di Riau yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan Sadikit nikin arboretum, ingin memulihkan lingkungan yang sebelumnya telah merenggut nyawa anaknya akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu.Tak hanya menanam karet untuk ekonomi keluarga, Sadikin membibit dan menanam berbagai macam pohon, seperti gaharu, meranti, pisang-pisang, bintangor, kelat merah, mahang. Dia juga mempertahankan pohon asli di sana, berupa geronggang, timah-timah, gelam, kelat tikus dan kelat merah. Ditambah beberapa pohon buah, cempedak dan jambu monyet.“Jenis pohon memang tak banyak, tapi jumlah sekarang sudah ratusan,” katanya, sambil mengajak keliling dalam areal bergambut itu, baru-baru ini.Arboretum Gambut Marsawa terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Itu salah satu areal yang selamat dari karhutla besar-besaran pada 2015. Luas sekitar 1,1 hektar.Selain ditutupi pohon yang menjulang, arboretum Sadikin juga jadi rumah sejumlah tumbuhan endemik, berupa kantong semar. Semula hanya ada dua jenis. Kini, berkembang menjadi tujuh macam, beberapa terancam punah. Jenis-jenis itu seperti ampullaria, gracilis, rafflesiana, spektabilis, sumatrana, albomarginata dan sumatrana spectabilis. Yang terkahir merupakan persilangan dua jenis tanaman.“Awalnya saya berpikir itu tumbuhan langka. Kalau tak ada yang mengembangkan mungkin bisa punah. Lagian ia tak ganggu. Kenapa mesti dibasmi?” ujar Sadikin, saat menunjukkan satu persatu jenis kantong semar yang dimilikinya. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Kicauan burung ikut mengisi obrolan kami di tengah hutan gambut, pagi jelang siang itu. Bertambahnya jenis tanaman pemakan serangga dengan nama latin nepenthes ini, berkat kegigihan Sadikin melakukan pembibitan. Dia juga membangun rumah kayu untuk budidaya jamur tiram. Sayangnya, saat ini kegiatan ini terhenti karena tanaman terserang hama.Sadikin menjadikan arboretum ini sebagai wisata edukasi. Pelajar dalam dan luar daerah kerap berkunjung. Ia juga jadi pusat penelitian sejumlah akademisi daerah, nasional bahkan mancanegara. Penelitiannya antara lain, penghitungan karbon, gambut, kelembagaan termasuk perputaran ekonomi yang berlangsung sejak tempat itu dibuka untuk umum.Dibantu PT Pertamina, Arboretum Gambut Marsawa kini tersedia sejumlah fasilitas penunjang, berupa saung, tempat solat dan toilet termasuk track yang terhubung di sekelilingnya. Ada juga kedai yang menyediakan makanan dan minuman serta beberapa olahan petani setempat.Bermain dalam arboretum juga tak akan nyasar, karena sudah tersedia jalur dengan susunan tapak batu yang mudah dilalui. Di tambah lagi, ada penunjuk arah dan papan pengenal tiap jenis tumbuhan di dalamnya. Sempat ada permainan flying fox namun terhenti sejak pandemi COVID-19.“Saya terpanggil merehabilitasi udara. Rasanya, memang tidak mungkin tapi saya tetap bertahan memelihara ini. Biarkanlah ini jadi hutan. Kalau ada hutan airnya banyak,” ucap Sadikin.Rahmad Hidayat, Jr. Officer CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Sungai Pakning, mengatakan, keterlibatan perusahaan minyak negara tak terlepas dari masalah karhutla saban tahun di wilayah kerja perusahaan ini. Hasil pemetaan mereka juga mendapati sejumlah potensi alam yang dapat dikembangkan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Pertamina juga menghubungkan Arboretum Gambut Marsawa dengan dunia pendidikan lewat penerapan kurikulum sekolah cinta gambut. Targetnya, murid sekolah dasar tahu tentang gambut sejak dini karena hampir 60% daratan Bengkalis adalah lahan gambut.Didy Wurjanto, Kapokja Kehumasan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), bilang lahan gambut kelolaan Sadikin sesuai jadi arboretum. Selain semua spesies penting lahan gambut dapat tumbuh subur di sana, akses juga mudah hingga menarik untuk kunjungan wisata terbatas.“Arboretum bagus sebagai contoh gambut yang baik seperti apa. Keuntungan dan kelebihan itu pula yang menarik para donor beri pembinaan,” kata Didy, via aplikasi perpesanan. Arboretum pada dasarnya koleksi tanaman hingga akan diketahui jenis yang cocok pada gambut itu. Praktik Sadikin, bisa jadi pedoman BRGM dalam kegiatan revegetasi gambut rusak yang sudah berhasil mereka basahkan.“Kami apresiasi karya Pak Sadikin. Diupayakan agar masyarakat dapat manfaat dari arboretum itu.”Sadikin, peraih Kalpataru kategori perintis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020. Penghargaan itu berawal dari partisipasinya mencegah dan mengendalikan karhutla. Dia termasuk anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), Sungai Pakning.“Tahun 2015, tempat kami pernah disebut kampung neraka gara-gara karhutla. Api muncul di berbagai titik sebelum api di lokasi lain berhasil kami padamkan. Begitu terus selama berbulan-bulan,” kata Sadikin di bawah saung dekat gerbang masuk arboretum.Pengalamannya saat itu, satu hektar areal terbakar terkadang baru bisa padam berminggu-minggu karena keterbatasan peralatan. Bahkan, harus berkali-kali menggali tanah gambut buat sumur dari satu lokasi ke lokasi lain karena sebentar saja air sudah kering. “Berbagai macam usaha dibuat untuk memadamkan api.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Sejak itulah, Sadikin dan masyarakat petani sekitar tergerak membangun sekat kanal di kebun mereka supaya gambut tak kering. Upaya penataan keluar masuk air dari dalam parit itu turut dibantu United Nations Development Programme (UNDP).Kesadaran itu berkat sosialisasi dan pendampingan beberapa akademisi. Sadikin bilang, mulanya usaha itu menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat atau petani. Mereka khawatir apabila parit dibendung akan memicu banjir. Meski kelompok yang kontra tetap memberi jalan pada upaya pencegahan karhutla itu, kelompok yang setuju tetap diminta pertanggungjawaban bila kebun masyarakat terendam.Untuk mengurangi risiko kebakaran, Sadikin dan petani Kampung Jawa memanfaatkan lahan bekas terbakar maupun yang berpotensi terbakar untuk kebun nenas. Pengelolaan dengan sistem tanam jajar legowo. Modelnya, tiap dua tanaman nenas dengan dua tanaman nenas lain dipisah jalan setapak.Adapun jarak tiap tanam 70-80 cm. Sedangkan lebar jalan dua kali lipat dari jarak tanaman. Misal, bila jarak tanam dua nenas 70 cm, lebar jalan sebagai pemisah antar tanaman dua nenas lain 140 cm.Cara itu untuk mencegah kebakaran. Jalur pemisah tanaman nenas dianggap sebagai sekat bakar atau antisipasi supaya api tidak menjalar ke tanaman lain. Ia juga memudahkan petani merawat tanaman.“Biasa orang tanam nenas mau jalan saja susah. Begitu api masuk jadi nenas panggang. Bagaimana supaya nenas ditanam tapi berfungsi sebagai sekat bakar. Umpamanya satu hektar semak belukar terbakar tak bakal nyeberang ke areal lain.” Anyaman serat nenas Ide Sadikin dan kawan-kawan petani tak berhenti di situ. Mereka sudah mengolah daun nenas menjadi produk anyaman kantong seranas, akronim dari serat nenas. Ia jadi tas, keranjang dan bakul. Mereka pun beralih dari polibag plastik ke serat nenas untuk wadah pembibitan. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Pembuatan seranas sangat mudah. Duri daun nenas terlebih dahulu dibersihkan. Kemudian belah sesuai lebar yang diinginkan. Selanjutnya direbus dan dijemur. Setelah kering dan berubah warna jadi kuning, daun siap dianyam untuk berbagai keperluan.Tahun lalu, Pertamina bahkan memanfaatkan kerajinan dari seranas untuk pembagian daging kurban yang biasa pakai kantong plastik. Petani nenas juga tak perlu menyiapkan kantong plastik lagi buat membungkus produk olahan mereka, seperti dodol, selai, wajik, sirup dan keripik nenas, bila ada pengunjung arboretum yang beli oleh-oleh di sana.Sebelum pandemi COVID-19, petani nenas masih rutin produksi. Hasil olahan mereka juga merambah ke berbagai pasar di daerah, dengan izin dan merek sendiri. Luas kebun nenas petani Kampung Jawa, sekitar 10 hektar. Mereka akan memperluas enam hektar lagi. Tanaman juga diselingi pohon buah.Hasil olahan seranas maupun produk makanan dari nenas petani yang bernaung dalam Koperasi Tani Tunas Makmur, itu sudah dipamerkan saat Konferensi Perubahan Iklim (COP25) di Madrid. “Kami merasa terbantu dengan program sosial dari Pertamina. Mereka sering bimbing dan fasilitasi ide-ide kami,” kata Sadikin.Dia mengabdikan diri sepenuhnya terhadap upaya penyelamatan lingkungan. Ide maupun inovasi Sadikin menunjukkan kesungguhan ini. Belakangan ini, dia membuat sumur hydrant portable. Ini alat penyedot air menggunakan pipa paralon dan mesin hisap yang bisa bongkar pasang. Mudah dibawa dan bisa berfungsi di mana pun, terutama di lahan gambut. Pipa tinggal ditancapkan ke tanah sebelum dihubungkan ke mesin. Sadikin mencobanya setelah mengikuti pelatihan pembuatan sumur hydrant. Hanya saat itu, kedalaman untuk mendapatkan sumber air mencapai 70-80 meter. Karena berpikir gambut banyak menyimpan air dan tidak perlu sampai pada kedalam itut, dia mencoba pada kedalaman 4-7 meter. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-039-02.json | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat | Uji coba Sadikin berhasil dan sangat digunakan pada areal gambut. Apalagi saat terjadi kebakaran, dia dan tim MPA tak susah payah lagi mencari sumber air atau menggali tanah buat kolam. Mereka tinggal menggotong alat tadi ke titik api dan menancapkan di sekitar areal yang hendak dipadamkan.“Tak perlu menunggu sampai puluhan meter lagi. Kalau gitu api sudah menyebar luas sebelum kedalamannya tercapai. Model tanah gambut seperti ini sudah menyimpan air di kedalaman beberapa meter saja, bahkan di sekitar permukaan.”Sadikin membagikan karya itu ke sejumlah anggota MPA kecamatan lain, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Sejak ada alat itu, katanya, mereka tidak pernah kewalahan lagi. Tiap MPA dari desa sekitar juga bekerjasama memadamkan api meski bukan di wilayah masing-masing.Sejak 2016, Sungai Pakning, setidaknya bebas dari kebakaran hebat seperti tahun sebelumnya.Rahmad Hidayat, bilang Pertamina memandang Sadikin sebagai lokal hero, motor penggerak, ulet, pekerja keras dan peduli untuk kelestarian lingkungan lebih baik. Dengan ada Sadikin dan arboretumnya, turut membantu Pertamina dalam memitigasi kebakaran selama ini. ****** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | [CLS] Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat 2013-2033 yang selesai tahun 2015 dinilai berpotensi mendorong deforestasi dan degradasi hutan yang ada kini. Dalam RTRW itu, luasan kawasan lindung tersisa 3,3 juta hektar, alokasi budidaya 6,4 juta hektar. Sebelum revisi diketahui fungsi budidaya 46,1% sekitar 4,5 juta hektar dan fungsi lindung lebih besar 53,9 % (sekitar 5,3 juta hektar). Luas hutan Papua dan Papua Barat mencapai 29,4 juta hektar, atau 35% dari total hutan di Indonesia.“RTRW Papua Barat 2013-2033 menunjukkan ancaman perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan seluas dua juta hektar. Ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan ekonomi dan korporasi,” kata Nikolaus Djemris Imunuplatia, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ruang Hidup Adat dan Perlindungan Hutan Papua Barat dalam diskusi belum lama ini.Dia menilai, fungsi dan peruntukan hutan, berubah menuruti kepentingan korporasi, seperti rencana ekstraksi usaha pertambangan Gunung Botak, Manokwari Selatan.Dalam setiap proses pembahasan substansi RTRW Papua Barat, katanya, minim partisipasi masyarakat luas hingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat Papua. Kondisi ini, menyebabkan rasa ketidakadilan dan memicu konflik di Papua, meluas.Saat ini, kata Nikolaus, ada 143.000 wilayah adat di Papua Barat sudah teridentifikasi. Terjadi tumpang tindih di wilayah adat, katanya, selain menyebabkan luasan hutan merosot, juga keresahan dan ketegangan di masyarakat Papua.“Ini menciderai komitmen pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun Papua lebih sejahtera. Pemerintah harus memastikan paradigma pembangunan Papua lebih mengakomodir hak-hak adat guna perlindungan hutan,” katanya.Anes Akwan, Koordinator Pantau Gambut Papua mengatakan, revisi RTRWP Papua Barat mengancam ekosistem gambut. Ada banyak perusahaan mendapatkan izin eksploitasi di gambut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | “Dalam peta sebaran izin perusahaan di Papua, baik pengusahaan hutan alam, perkebunan maupun pertambangan, setidaknya ada 155 perusahaan beroperasi dan mengkavling 25,5 juta hektar di gambut.”Dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang begitu eksploitatif dan penegakan hukum lemah, khawatir ekosistem gambut terancam rusak.Sisi lain, upaya pemulihan ekosistem gambut di Papua, masih belum menunjukkan hasil. Program Badan Restorasi Gambut, misal, kata Anes, belum nyata terlihat di Papua.“BRG belum nampak di Papua. Ada tujuh provinsi prioritas BRG, tapi belum menyentuh Papua. Sisi lain ada diskriminasi perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.”Ketika bicara perlindungan, katanya, kaji ulang perizinan penting dan hak-hak masyarakat adat perlu terlindungi.Meski begitu, Anes tetap optimis dua tahun sisa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, komitmen perlindungan dan pemberdayaan masyarakat gambut di Papua Barat bisa terealisasi. Upaya restorasi gambut, katanya, harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan masyarakat adat.“RTRW Papua Barat mengancam eksistensi masyarakat adat di wilayah gambut,. Ada inkonsistensi pemerintah daerah yang menyebabkan terjadi pengabaian. Penting bagi pemerintah pusat intervensi kewenangan, jangan sampai ada raja-raja kecil.”Esau Yaung, Direktur Yayasan Paradiseae menekankan, dalam RTRWP masih terlihat ketimpangan penguasaan hutan dan lahan antara korporasi besar dan masyarakat.Hasil analisis Yayasan Paradiseae, menyebutkan, pola ruang Papua Barat sebelum direvisi diketahui fungsi budidaya 46, 1 % sekitar 4,5 juta hektar) dan fungsi lindung lebih besar 53,9 % (sekitar 5,3 juta hektar). | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2017-008-06.json | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran | Rinciannya, fungsi budidaya, yakni, hutan produksi terbatas 12,3%, hutan produksi tetap 13,6%, hutan produksi dapat dikonversi 13,0%, perkampungan/desa 4,5%, pertambangan 0,2%, pertanian agropolitan 0,1%, dan tanaman tahunan/perkebunan 2,2%). Untuk fungsi lindung sebelum revisi, yakni, cagar alam darat (11,8%), gambut (5,9%), hutan lindung (21,5%), hutan suaka alam dan hutan wisata (0,3%), kawasan rawan bencana (2,3%), kawasan resapan air (7,8%), lahan basah (0,3%), suaka margasatwa darat (0,5%), taman nasional darat (3,5%), dan taman wisata alam (0,2%).Sedang RTRW Papua Barat 2013-2033, terlihat peningkatan fungsi budidaya jadi 66% (6, 5 Juta hektar), fungsi lindung turun jadi 34 % (3,3 juta hektar).Fungsi budidaya terdiri dari hutan produksi terbatas 16%, hutan produksi tetap 15%, hutan produksi dapat dikonversi 10%, kawasan budidaya lain 5%, perkebunan 4%, pemukiman 3%, pertambangan 0,2%, dan pertanian 12%. Lalu, fungsi lindung: hutan lindung 16% dan suaka alam atau kawasan pelestarian alam 18%. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.