Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| [CLS] Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka.Kurnia Warman, Dosen Hukum Agraria Universitas Andalas Padang mengatakan, UU P3H inkonstitusional karena melanggar hak masyarakat adat. “Jika negara membentuk pemerintahan sebagai bagian NKRI, keberadaan masyarakat adat harus menjadi pertimbangan serius. Jangan sampai pemerintah daerah justru mengancam kesatuan-kesatuan dan hak-hak masyarakat adat,” katanya, Kamis (15/1/15).Dia mengatakan, terkait status hutan adat, MK mengeluarkan putusan 35 tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Hal ini jelas mengakui hutan adat sebagai entitas tersendiri dikelola masyarakat hukum adat. “MK telah memulihkan hak masyarakat adat atas hutan.”Dengan begitu, setiap UU negara wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat karena dilindungi konstitusi. Jika tidak, UU itu dapat dikualifikasi karena bertentangan UUD 1945.Penguasaan negara, katanya, tidak boleh merugikan rakyat, apalagi sampai menimbulkan kriminalisasi. “Sejarah membuktikan, selama hutan masih dikelola masyarakat adat, tidak mengalami kerusakan. Justru kerusakan massif sejak negara mengambil alih penguasaan hutan dari masyarakat adat.”Dia mencontohkan, di hutan lindung yang kini Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Tanpa harus mengklaim hutan adat sebagai hutan negara, pada 1926, Pemerintah Belanda berkolaborasi dengan masyarakat melindungi hutan. Kesepakatan tertuang dalam produk hukum bernama Solok Regeling.“Solok Regeling ini pedoman pengelolaan hutan simpanan dan hutan nagari di nagari-nagari di Sumbar. Mengatur bagaimana penerapan bunga kayu bagi setiap orang yang mengambil hasil hutan.”	[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| Kondisi ini, menunjukkan masyarakat adat tidak menentang perlindungan hutan, malah mendukung. Kolaborasi antara Belanda dan masyarakat adat berhasil menjaga hutan tanpa ada ketegangan kedua pihak. “Permaslahan baru muncul setelah pemerintah nasional mengambil alih TNKS. Kemudian perluasan tanpa melibatkan masyarakat adat di sekitar. Ini justru menimbulkan konflik dan meningkatkan laju kerusakan hutan. Ini membuktikan upaya perlindungan hutan tanpa melibatkan masyarakat itu gagal.”Begitu juga penyeragaman bentuk dan nama pemerintahan terendah menjadi pemerintahan desa bertentangan dengan pesan asli Pasal 18 B ayat 2 UUD’45. Pembentukan pemerintahan desa harus mempertimbangkan kesatuan masyarakat adat seperti nagari di Sumbar, marga di Sumsel, mukim di Aceh dan lain-lain.“Penyelenggaraan pemerintah negara dalam berbagai bidang urusan seperti pertanahan, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain tidak boleh menghapus hak ulayat atas tanah dan kekayaan alam mereka.”Tak jauh beda dengan Eddy O.S. Hiariej, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan, ketentuan pidana UU P3H tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan. UU itu juga mengingkari fungsi melindungi hukum pidana.Dia memberikan catatan kritis pada beberapa pasal. Dalam Pasal 1 angka 3 tertulis perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”Bagaimana jika masyarakat adat sudah hidup turun menurun dalam kawasan hutan? Pasal ini bisa mereka dikriminalisasikan.”	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0]
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| Lalu Pasal 84 ayat 2 menyebutkan, orang perseorangan karena kelalaian membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang bisa dipidana penjara delapan bulan dan paling lama dua tahun. Serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp1 miliar.“Konstruksi pasal jelas tidak memberikan jaminan penghidupan layak. Bagaimana jika orang perseorangan menebang pohon untuk kepentingan sendiri? Ini bisa dijerat pasal itu?”Begitu juga Pasal 92 ayat 1 mensyaratkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Padahal syarat kesengajaan, mengetahui dan menghendaki.”Sedangkan dalam pasal itu terdapat kalimat patut diduga. Ini berarti tidak lagi mensyaratkan kesengajaan melainkan kealpaan. Terdapat pertentangan bentuk kesalahan hingga membahayakan kepastian hukum.” [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| [CLS] Banjir bandang dan longsor dengan kayu-kayu gelondongan hanyut, salah satu indikasi kawasan hulu rusak. Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, jadi lokasi langganan banjir sejak 2006. Saling tuding penyebab kerusakan hutan, apakah masyarakat atau perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI)—penyedia kayu bahan bakar pengovenan tembakau. Yang pasti, perlu ada jalan keluar, bagaimana hutan-hutan di hulu terjaga dan mencari model pengeringan tembakau ramah alam. ***Bangunan kayu ini berukuran sekitar1,5 X 2,5 meter. Itulah kini tempat Kartini, warga Dusun Menanga Reak, Desa Dara Kunci, Sambelia, Lombok Timur, menghabiskan malam hari sejak gempa mengguncang Lombok 29 Juli, silam.Rumah dari batako tak roboh karena gempa pertama, tetapi terus dihantui rasa ketakutan. Hingga empat kali gempa besar mengguncang Lombok, 19 Agustus malam, tembok bangunan rumah yang baru dua tahun itu ambruk. Bagian tembok sisi lain terlihat miring, tak langsung ambruk karena tertahan tiang kayu. Barang-barang berharga sudah dia keluarkan, khawatir terkubur reruntuhan rumah.Baca juga: Ketika Tembakau Picu Kerusakan Lingkungan di Lombok (Bagian 1)Duka dampak bencana gempa masih dirasakan Kartini dan keluarga. Belum usai masalah gempa, warga Dusun Menanga Reak, dibayangi kecemasan musim hujan.Menanga Reak, dusun di Desa Dara Kunci ini sebenarnya dekat laut. Ia salah satu dusun cukup parah terdampak banjir Sambelia pada 2013. “Rumah rusak ini dulu rusak juga karena banjir, baru diperbaiki,’’ katanya.Kecemasan Kartini, bukan tanpa alasan. Tahun lalu, banjir besar kembali menjerjang Sambelia, kali ini di Desa Belanting, bertetangga Dara Kunci. Luapan air sungai menggenangi puluhan rumah warga, menghanyutkan harta benda sampai ternak.Baca juga: Ketika Perusahaan Pemasok Tembakau Berkonflik Lahan dengan Warga Lombok (Bagian 2)	[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Seorang perwira kepolisian, pengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting ditemukan tewas keesokan hari di sungai. Mobilnya terseret air bercampur lumpur saat mencoba menyeberangi sungai. Air bah tiba-tiba datang.Setiap ada banjir di desa-desa lain di Sambelia, Kartini merasa suatu saat banjir serupa kembali menghantam kampungnya.Tinggal di bagian hilir, jauh dari kawasan hutan, Kartini dan 933 keluarga di Desa Dara Kunci adalah saksi mata keganasan banjir badang 2006. Nyaris berbagai infrastruktur jembatan putus. Rumah dekat aliran sungai hanyut. Kayu gelondongan banyak hanyut. Dari sana warga korban banjir menuding dampak penebangan di bagian hulu.Baca juga: Mengerikan, Demi Tembakau Anak-anak Ini Terpapar Nikotin dan RacunSetelah banjir bandang 2006, bencana ini seakan jadi langganan rutin setiap tahun di Sambelia. Tak seperti banjir 2006, tetapi selalu menyisakan “oleh-oleh,” minimal jembatan desa putus, beberapa rumah hanyut, dan menggenangi rumah-rumah warga. Banjir 2013, memutus salah satu jalan penghubung dusun di Desa Dara Kunci.Tahun 2015, tak sampai banjir besar. Pada 2017, banjir bercampur lumput membuat warga kembali cemas. Banjir 2006, juga bercampur lumpur.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci tambah pusing dengan gempa yang merusak lebih setengah rumah warga. Desa yang dekat pusat gempa 19 Agustus lalu ini membuat 625 rumah warga rusak berat.Selain rehabilitasi gempa, Faisal juga memikirkan kelanjutan proyek pembuatan tanggul di sungai yang melintas di Dusun Batu Sela dan Menanga Reak. Pada banjir 2017, luapan air sungai masuk ke rumah warga.Tak separah pada banjir-banjir sebelumnya, tetapi jadi sinyal bahwa kejadian serupa bisa terjadi, dalam skala lebih besar. “Tanggul itu untuk mencegah luapan air masuk kampung.”Menanga Reak dan Batu Sela, adalah dua dusun paling parah kerusakannya karena banjir Sambelia. Setiap musim hujan tiba, warga di dua dusun ini penuh kecemasan.	[0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Apalagi, setelah gempa mengguncang Lombok, beberapa bukit alami keretakan. Kalau nanti curah hujan lebat, mereka khawatir banjir akan bercampur lumpur. Lumpur itulah yang banyak membuat kerusakan.Faisal bilang, tak perlu mencari teori untuk mengetahui penyebab banjir. Yang pasti, katanya, bagian hulu (hutan) gundul. Tak peduli apakah masyarakat atau perusahaan yang memiliki izin penebangan, bagi Faisal, mereka harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir di Sambelia.“Yang menebang di daerah atas, tetapi kami di bawah yang kena banjir bandang,’’ katanya.Sebagian Dara Kunci, memang berbatasan dengan kawasan hutan, termasuk sebagian warga juga terlibat konflik dengan PT Sadhana Arifnusa. Lahan yang dikuasai perusahaan pembeli daun tembakau kering itu membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Sambelia. Hampir semua desa di Sambelia, masuk peta hutan tanaman industri perusahaan ini.Dampak banjir tak sekadar kerusakan material, juga psikologis masyarakat terganggu.Baca juga: Kala Petani Temanggung Beralih Tanam dari Tembakau ke Kopi dan Sayur (Bagian 1)Warga ketakutan ketika hujan lebat turun. Mereka mencemaskan air bah dari hulu yang bermuara di pesisir di kampung.“Jalan rusak karena banjir dulu sampai sekarang belum semua diperbaiki,’’ kata Faisal.Satu-satunya cara agar banjir tak lagi jadi bencana tahunan di Sambelia, adalah menghutankan kembali daerah hulu. Lahan kuasa masyarakat dan perusahaan harus kembali ke fungsi semula sebagai hutan. “Kami lelah juga dengan banjir,’’ katanya. ***HM Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018 yang mengakhiri jabatan pada 17 September 2018 pernah melemparkan wacana ke publik agar hutan Sambelia ditanami beringin. Niat politikus Golkar yang bergabung ke Nasdem ini bukan bermaksud politis jadikan Sambelia sebagai hutan beringin–pohon yang identik dengan Golkar.	[0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Kala itu, kata Amin, hanya beringinlah pohon yang memungkinan Sambelia cepat pulih dari lahan kritis. Beringin cepat tumbuh dan pohon tak bisa dimanfaatkan. Pohon itu akan menyimpan air dan menghijaukan kembali Sambelia.Ide yang sulit terealisasi di lapangan. Sebagian besar hutan produksi di Sambelia, terbebani izin perusahaan, yang sejak awal memerlukan kayu. Bahkan, kalau perusahaan menanam kayu, mereka tak akan membiarkan terlalu lama, harus ditebang cepat untuk kebutuhan bahan bakar.Baca juga: Tembakau Temanggung, Andalan Daerah Tetapi sebagian Tanam di Hutan LindungDari 1.794 hektar hutan di Lombok Timur, merupakan konsesi Sadhana, perusahaan pembeli daun tembakau kering ini memiliki izin hutan tanaman industri cadangan energi (HTICE). Berdasarkan rekomendasi Gubernur NTB tertanggal 9 Juni 2009 tentang IUPHHK-HTI Sadhana seluas 4.028 hektar, tersebar di Lombok Timur 1.794 hektar, Lombok Tengah 829 hektar, dan Lombok Utara 1.407 hektar.Perusahaan ingin memastikan produksi tembakau petani terus berlanjut dengan menyediakan bahan bakar pengovenan. Yazid Sururi, pegiat lingkungan sekaligus peneliti kehutanan bilang, hasil pengamatan dan pemetaan di Sambelia, baik hutan kelolaan masyarakat (hutan kemasyarakatan) maupun perusahaan, tak jauh berbeda, sama-sama kritis. Wilayah HKm, katanya, tak semua terjaga baik, juga perusahaan, tak menjalankan kewajiban menanami konsesi mereka.Dulu, lahan itu cukup hijau dengan gerakan rehabilitasi lahan (gerhan) maupun pohon tanaman petani, belakangan perusahaan membersihkan lahan dengan menebang semua. Yang terjadi, katanya, lahan makin kritis.“Perusahaan juga menebang dengan metode clear cutting (sistem tebang habis),’’ katanya.Dengan metode ini, perusahaan membabat habis dan menanami komoditas kayu keperluan mereka. Sistem tebang habis inilah, katanya, yang membuat lahan makin kritis, belum lagi laju penanaman tak secepat penebangan.	[0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Saat curah hujan tinggi, tanah yang tak lagi ada pepohonan mudah tergerus, jadi lumpur. Limpahan air dan lumpur ini menerjang Sambelia, merusak rumah, jembatan, dan fasilitas umum lain. Selain itu, banjir juga membawa potongan kayu dari hutan. Ia hanyut bersama air.Pria yang memetakan tutupan hutan di Sambelia pada 1995-2015 ini mengatakan, dari peta satelit tampak jelas area tutupan lahan berkurang. Lahan non kayu terus bertambah. Di peta citra satelit yang diolah Yazid juga tampak salah satu pulau kecil (gili) dengan hutan mangrove berkurang cukup luas.Dia bilang, perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui dampak kerusakan hutan di hulu, banjir, dan kesehatan hutan mangrove di beberapa daerah di Sambelia.Menurut Yazid, kalau melihat intensitas banjir di Sambelia, kondisi sudah darurat. Untuk itu, perlu upaya segera menghijaukan hutan yang gundul, baik di hutan lindung maupun hutan produksi di konsesi perusahaan maupun masyarakat.Pemerintah, katanya, harus menekankan agar lahan-lahan itu segera ditanami pepohonan kuat menahan erosi.Untuk jangka panjang, Yazid mengusulkan, ubah status HTI jadi kawasan konservasi. Begitu juga status hutan produksi di bagian lain, kembali jadi kawasan konservasi. “Itu tawaran jangka panjang.” Selama ini, katanya, tuduhan kerusakan hutan sering tersemat kepada petani. Mereka membuka lahan, mengganti dengan tanaman semusim. Memang, katanya, ada petani menanami lahan di ketinggian dengan tanaman semusim seperti kacang panjang, jagung, dan padi. Selain itu, mereka juga menanam tanaman keras seperti pohon serikaya dan jambu mete. Pohon buah itu bantuan dari pemerintah.Warga juga bergantung pada pohon buah itu, katanya, karena tanaman semusim hanya bisa pada musim hujan. Kala kemarau, justru musim panen buah-buahan dan bermanfaat bagi petani.“Selama ini lahan HKm terus yang dituduh gundul, dan sebagai pemicu banjir,’’ katanya.	[0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Padahal, di lahan-lahan kelola itu, katanya, petani menjaga pohon buah karena sumber penghasilan mereka. Sayur hanya keperluan sehari-hari. Kondisi itu, katanya, berubah ketika perusahaan masuk. Pepohonan dan tanaman dibersihkan.Andra Ashadi, Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur bilang, justru perusahaan penyebab kerusakan hutan Sambelia. Kala lahan masih kelolaan petani, mereka tak mengganggu tanaman dari proyek gerhan seperti sonokeling. Begitu perusahaan masuk, semua ditebang termasuk pepohonan warga. Kayu-kayu itu, katanya, untuk pengovenan tembakau.“Justru perusahaan yang membuat lahan di Sambelia makin kritis. Coba tunjukkan mana tempat rimbun yang pohon ditanam perusahaan?”Andra menunjukkan kepada saya foto-foto dokumentasi STN Lombok Timur selama mengadvokasi petani di Sambelia. Dia memperlihatkan, aktivitas masyarakat. Di dalam beberapa foto terlihat masyarakat mengangkut kayu gelondongan untuk membangun masjid. Kalau lihat volume, tak banyak.Foto lain memperlihatkan, lahan HTICE. Di lahan itu terlihat kayu yang sudah ditebang dan dipotong kecil. Kayu-kayu itu tertumpuk rapi. Di belakang tumpukan kayu itu terlihat kondisi lahan nan tandus.Dari perusahaan, dalam tulisan di Mongabay, sebelumnya, Kuswanto Setia Budi, Station Manager PT Sadhana Arifnusa mengatakan, konsesi Sadhana sudah ditanami, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Di Desa Sambelia, Lombok Timur, dalam proses.Di Lombok Tengah, lebih maju. Pohon perusahaan sudah panen. Perusahaan mengakui, ada persoalan dengan petani. Beberapa petani belum bisa kompromi dengan skema perusahaan.Saat ini, katanya, perusahaan berproses menyelesaikan konflik dengan petani.Lahan di Lombok Utara, katanya, sampai kini masih menunggu petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemungkinan kemitraan penuh dengan tanaman perkebunan.	[0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Di Sambelia, para petani menolak kemitraan perusahaan . Menurut mereka, kemitraan itu merugikan. Para petani memilih mempertahankan lahan garapan.Di Sambelia, katanya, perusahaan melakukan pembersihan dengan clear cutting. Lahan kritis dalam proses penanaman. “Semua masih baru hingga proses belajar.”Kala perusahaan masuk, katanya, kawasan juga kritis, warga masuk. Dia klaim, ada perusahaan justru bagian menghutankan kembali lahan gundul.Bagaimana dengan kebijakan perusahaan menyediakan bahan bakar kayu bagi petani tembakau mitra?Kuswanto mengklaim, sejak semula perusahaan menegaskan hutan sebagai penyangga. Tanaman utama adalah turi. Ia ditanam di lahan warga masing-masing, baik di pematang sawah, ladang dan kebun.Dalam tiga tahun, turi bisa panen dan jadi bahan bakar kayu mandiri, tanpa perlu mencari keluar.Meskipun begitu, meyakinkan petani menanam dan memanfaatkan turi tak mudah. Petani berasumsi, kayu yang baik untuk pembakaran seperti kayu asam. Akhirnya, petani berburu kayu, selain turi.“Inilah yang memicu maraknya penebangan pohon keras. Bahkan petani mitra perusahaan pun sulit diyakinkan dengan bahan bakar turi, kualitas pengovenan bagus.” Perlu ada solusi Markum, dosen Kehutanan Universitas Mataram bilang, perusahaan seharusnya bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) untuk riset bahan bakar alternatif.Metode pembakaran, katanya, memang menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Asap pembakaran mengganggu kualitas udara terutama oven tembakau berada di perkampungan yang bisa menganggu pernafasan warga sekitar. Apalagi kalau di kampung itu banyak oven.Setidaknya, kata Markum, perusahaan perlu riset mencari formula meminimalisir dampak pembakaran. Dari berbagai bahan bakar alternatif selain minyak tanah, perusahaan perlu riset mencari bahan bakar ramah lingkungan.	[0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Menurut Markum, kayu dari Pulau Lombok dan Sumbawa tidak ramah lingkungan. Bahkan, kerugian dari pembakaran menggunakan kayu itu tak sebanding dengan dampak ekonomi dari bisnis tembakau di Lombok.Dulu, katanya, warga pernah coba cangkang sawit. Di NTB tak ada perkebunan sawit tetapi didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera.“Cangkang sawit yang pernah dipakai, menurut petani, api yang tak sebagus kayu. Di sinilah peran perusahaan melakukan kajian dan percobaan untuk menemukan model tungku yang kira-kira bisa memaksimalkan panas pembakaran cangkang sawit,” katanya, seraya bilang perlu riset untuk mencari kriteria cangkang sawit terbaik untuk pengovenan.Ahmad Rifai, DPP Serikat Tani Nasional (STN) mengatakan, pemerintah juga tak boleh berpangku tangan melihat kerusakan lingkungan karena penggunaan kayu berlebihan.Pemerintah, katanya, juga tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri mencari bahan bakar untuk pengovenan tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, katanya, yang didapat pemerintah harus kembali ke petani dalam bentuk penyediaan bahan bakar alternatif.“Jangan habis dibagi-bagi ke daerah dan untuk program yang tak jelas bagi petani,’’katanya.Rifai mendesak, pemerintah dan perusahaan segera mencarikan alternatif pengeringan tembakau dengan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan perusahaan, katanya, tak boleh pelit mengeluarkan dana meriset teknologi yang memungkinkan pengeringan tembakau tanpa harus pakai pembakaran seperti sekarang.“Apakah itu mengggunakan energi panas matahari, listrik, atau teknologi lain.”Dia bilang, teknologi ini akan mahal, tak akan terjangkau petani. Untuk itulah, perlu ada upaya pengeringan tembakau tak melulu oleh petani, juga oleh perusahaan atau penyediaan fasilitas oleh pemerintah.Teknologi pengeringan ramah lingkungan itu, katanya, bisa mengurangi beban pemerintah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penebangan pohon masif setiap musim tembakau.	[0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Di Jawa, kata Rifai, pengeringan tembakau tak seperti di Lombok. Dia juga tak mengerti alasan perusahaan yang beroperasi di Lombok, memaksa petani harus mengeringkan tembakau dengan metode pembakaran.Menurut dia, perlu evaluasi sistem pengeringan dengan memasang gelantang (tembakau diikat pada sebuah tongkat, kemudian digantung seperti jemuran baju di dalam oven).“Apakah memungkinkan ada cara lain lebih menghembat bahan bakar tapi hasil lebih bagus? Setidaknya, bisa mengurangi bahan bakar yang harus disiapkan setiap musim tembakau. Jangan cuma mau enak beli yang sudah jadi saja,.”Jadi, bagaimana nasib lingkungan, hutan dan keselamatan warga di Lombok, ke depan? (Selesai) Keterangan foto utama: Tumpukan kayu sudah dipotong dan siap dijual ke petani tembakau di lahan konsesi HTI-CE PT Sadhana Arifnusa. STN menuding perusahaan juga menebang pohon hasil proyek reboisasi dan gerhan yang ditanam petani dan pemerintah. Foto: STN Lotim/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| [CLS] Aktivitas penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (IUUF) masih sulit untuk dihentikan sampai sekarang. Kegiatan tidak bertanggung jawab itu terus ada di berbagai wilayah perairan Indonesia, utamanya yang menjadi wilayah perbatasan antar negara.Salah satu perairan yang menjadi lokasi kegiatan IUUF, adalah laut Arafura yang secara administrasi masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718. Laut tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi penangkapan ikan yang potensinya masih besar.Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini sempat menjabarkan bahwa potensi sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI 718 mencapai 2.637.565 ton.Angka tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik, karena pada 2018 hanya sanggup maksimal 236 ribu ton saja yang berhasil dimanfaatkan.Masih belum optimalnya pemanfaatan SDI di wilayah perairan tersebut, terjadi karena perubahan kebijakan secara nasional terkait pengelolaan wilayah penangkapan di seluruh Indonesia. Perubahan itu berimbas langsung ke WPP-NRI 718 yang secara administrasi masuk wilayah Provinsi Papua dan Maluku tersebut.baca : Pengawasan Ekstra Ketat untuk Laut Arafura Dampak tersebut, menjadi fatal karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkannya untuk kegiatan IUUF. Salah satu persoalannya, karena sampai sekarang tata kelola perikanan skala kecil belum terbangun dengan baik.Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, kondisi tersebut menempatkan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius di laut Arafura. Salah satu persoalan yang dihadapi, adalah masih minimnya pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Terutama, hasil tangkapan pada kapal perikanan yang ukurannya di bawah 10 GT (gros ton),” ungkap Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan, belum lama ini di Jakarta.Permasalahan tersebut mengakibatkan persentase penangkapan ikan di laut Arafura yang tidak dilaporkan mencapai 29,39 persen. Kemunculan angka tersebut menegaskan bahwa ada pengelolaan perikanan yang tidak transparan di perairan tersebut.Dalam penilaian dia, aktivitas perikanan skala kecil sering diremehkan oleh banyak kalangan di dalam negeri. Padahal, kegiatan tersebut mempunyai kontribusi sosial dan ekonomi cukup signifikan, terutama dalam ketahanan pangan dan upaya pengentasan kemiskinan.Mengingat permasalahan seperti itu masih terus berlangsung dan belum ada jalan keluarnya, Pemerintah Indonesia dinilai perlu untuk segera melaksanakan perbaikan tata kelola perikanan skala kecil, terutama yang ada di WPPNRI 718.Bukan saja karena keterkaitan dengan kegiatan unreported, tapi juga tingginya tingkat kerentanan mereka,” jelas dia.baca juga : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Suhufan menerangkan, perlunya dilakukan perbaikan tata kelola, karena selama ini perikanan skala kecil selalu masuk dalam stigma sebagai kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.Dengan dilakukan perbaikan tata kelola, perikanan skala kecil diharapkan bisa mendapatkan dampak positif yang sangat luas. Bukan saja pada sektor perikanan, dampak positif juga diharapkan terjadi pada sektor ekonomi secara umum, dan sosial lainnya yang berkaitan dengan mereka.“Misalnya, infrastruktur pedesaan, teknologi informasi, kesehatan, dan pendidikan,” urai dia.Tentang angka persentase kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh kelompok perikanan skala kecil, menurut dia itu adalah angka hasil kajian yang dilakukan DFW Indonesia di WPPNRI 718.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Kajian dilakukan dengan menghitung nilai kerugian IUUF, terutama kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Untuk menghitungnya, dilakukan survei di dua daerah, yaitu Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.“Itu angka cukup signifikan,” tegas dia.Dalam melaksanakan survei, tim kajian fokus pada kelompok perikanan skala kecil yang menggunakan perahu ataupun kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT. Mereka yang masuk kelompok tersebut, dijadikan objek survei untuk mengumpulkan data-data.baca juga : Menjaga Laut Arafura dan Timor Tetap Lestari dan Berkelanjutan Suhufan menambahkan, tingginya angka hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh perikanan skala kecil, menjadi penanda bahwa ada beragam masalah yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia di level skala kecil.Padahal, masalah yang muncul sekarang merupakan tambahan masalah yang sudah ada sebelumnya. Akumulasi tersebut, merupakan hasil tangkapan nelayan yang tidak tercatat karena dijual pada pasar lokal, dibuang, digunakan untuk umpan, atau untuk konsumsi pribadi.Terus berjalannya kegiatan penangkapan ikan tanpa melakukan pelaporan hasilnya, menjelaskan bahwa kelompok perikanan skala kecil memiliki karakteristik yang khusus, dan itu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, dan kelembagaan perikanan pada tingkat lokal.“Kondisi itu menyebabkan terbatasnya pendataan atau pengungkapan informasi dari aktivitas perikanan skala kecil,” tutur dia.Sebab lain kenapa praktik tidak dilaporkan hasil tangkapan ikan, adalah karena WPPNRI 718 terlalu banyak memiliki pelabuhan tangkahan atau pelabuhan alternatif. Setidaknya, ada 13 pelabuhan tangkahan yang saat ini beroperasi.Selain faktor pelabuhan alternatif, faktor lain yang memicu adanya hasil tangkapan dari perikanan skala kecil yang tidak dilaporkan, adalah karena titik labuh antara kedua kabupaten yang menjadi tujuan survei.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| “Ketiadaan tenaga pencatat atau pengawas perikanan yang bertugas secara rutin, jadi juga penyebabnya,” sebut dia.perlu dibaca : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Akurasi LaporanPeneliti DFW Indonesia Subhan Usman mengatakan terus berlangsungnya aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan di WPPNRI 718, adalah salah satunya karena terdapat aktivitas perdagangan gelembung (jeroan) ikan Gulama yang keluar dari Merauke dan tidak dilaporkan kepada otoritas perikanan setempat.Selain Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, hasil tangkapan dan perdagangan juga tidak dilaporkan ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Ketiadaan laporan tersebut membuat angka dan data yang dicatat oleh otoritas menjadi tidak akurat. Apalagi, nilai dan volume dari perdagangan gelembung ikan di Merauke juga sangat besar. Untuk setiap kilogramnya, gelembung Gulama yang sudah kering dihargai Rp20 juta.“Angka tersebut mendominasi total hasil tangkapan yang disurvei kita, dan itu mencapai 47 persen,” jelas dia.Fakta lain yang berhasil diungkap, adalah bahwa hampir seluruh kapal perikanan yang tonasenya di bawah 10 GT di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan ikan. Mereka yang mau melaporkan, adalah perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran besar di atas 10 GT.Selain fakta di atas, DFW Indonesia juga menemukan fakta lain bahwa separuh kapal perikanan berukuran di bawah 10 GT yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru juga diketahui tidak melaporkan hasil tangkapannya kepada otoritas perikanan setempat.Pelaporan juga hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan pembeli ikan,” ujar Subhan Usman.baca juga : Apakah Efektif Pola Baru Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Indonesia?	[0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Kemudian, fakta lainnya yang berhasil ditemukan tim adalah bahwa tidak ada data jumlah kapal perikanan yang pasti di WPPNRI 718. Fakta tersebut bersanding dengan fakta lain bahwa kapal yang terdaftar resmi masih rendah di WPPNRI 718.Jumlah kapal atau perahu perikanan di bawah 10 GT yang terdaftar sangat rendah,” tambah dia.Diketahui, saat ini kapal perikanan di bawah 7 GT yang terdaftar resmi di Kabupaten Merauke jumlahnya hanya mencapai 60 kapal saja, dan di Kabupaten Kepulauan Aru jumlahnya hanya mencapai 165 kapal.Padahal, menurut Subhan Usman, jumlah kapal perikanan yang ukurannya di bawah 7 GT dan saat ini beroperasi di WPPNRI 718 secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.000 unit kapal. Namun, angka tersebut tidak terdeteksi dengan baik, karena masih banyak yang tidak mau melaporkan.Persentase yang tinggi untuk hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh perikanan skala kecil, menjadi gambaran betapa kompleksnya permasalahan yang ada di WPPNRI 718. Secara umum, dengan potensi yang masih besar, perairan WPPNRI 718 juga akan menjadi lokasi incaran untuk melaksanakan IUUF.Tetapi, kegiatan tidak bertanggung jawab tersebut akan terus ditekan agar semakin sedikit berjalan di perairan Indonesia. Tugas tersebut kini tengah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui KKP yang sedang fokus menyiapkan penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur.Kebijakan yang sudah digaungkan sejak akhir 2021 itu, sampai sekarang belum diterapkan karena masih ada beberapa tahapan yang sedang dilaksanakan finalisasi. Dengan segala metode yang diklaim KKP bagus, kebijakan tersebut dijanjikan akan bisa meredam segala bentuk kegiatan IUUF.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Berdasarkan rencana, kebijakan akan diimplementasikan pertama kali di wilayah Timur Indonesia meliputi WPPNRI 718 (meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur), 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Penegakan HukumDirektur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin pada kesempatan sebelumnya menjelaskan, untuk mengawal program penangkapan ikan terukur, akan didorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain.“Itu diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Itu bukan hanya ranah KKP saja,” ungkap dia.Salah satu penguatan pengawasan adalah tidak memberikan ruang bagi praktik IUUF, yang dibuktikan dengan penangkapan 73 kapal pelaku IUUF, baik berbendera Indonesia maupun kapal berbendera asing dari Malaysia, dan Filipina sepanjang 2022.Dia menegaskan, untuk urusan IUUF, Indonesia sudah mengadopsi ketentuan dalam the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Adopsi aturan tersebut akan terus dijalankan untuk mencegah IUUF terus berkembang.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyebutkan bahwa kebijakan penangkapan terukur akan dikawal ketat melalui pengawasan berbasis teknologi. Tujuannya, untuk memastikan praktik kecurangan dan penangkapan berlebih (overfishing) tidak terjadi.Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” ucap dia.	[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Terkait dengan pemantauan berbasis satelit yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, dia menyebutkan teknologi tersebut akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, juga mampu mendeteksi sampah yang dibuang ke laut.Dia berharap, teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut bisa dioperasikan pada 2022 bersamaan dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Agar itu bisa diwujudkan, proses percobaan terus dilakukan dari sekarang.Selain melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, upaya untuk meredam aktivitas IUUF juga dilakukan melalui kolaborasi internasional dengan negara G20 dan negara Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU).Negara yang tergabung dalam dua kelompok di atas, secara bersama sudah berjanji untuk menerapkan standar perikanan yang bertanggung jawab dalam upaya untuk mencegah praktik IUUF. Dengan cara tersebut, diharapkan upaya pemberantasan IUUF di dunia bisa terus berlanjut.Perwakilan Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA-2) Handoko Adi Susanto menjelaskan, kerja sama regional dan internasional sangat dibutuhkan untuk dapat memenangkan perang melawan IUUF. ATSEA-2 sendiri ikut terlibat dalam kegiatan kolaborasi internasional melawan IUUF.Sebagai bagian dari komitmen pemberantasan IUUF, program ATSEA-2 fokus pada upaya melindungi keanekaragaman dan meningkatkan kualitas hidup melalui konservasi dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan.Saat ini, ada dua pendekatan yang bisa diterapkan bagi pelaku IUUF. Pertama, cara yang dilakukan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dengan penerapan sanksi administratif.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Kemudian, cara kedua adalah yang diterapkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNDOC) dengan mengedepankan tindak pidana kejahatan perikanan (fisheries crime) untuk para pelaku IUUF di seluruh dunia. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-023-19.json	Kukang-kukang Inipun Kembali Nikmati Alam Bebas	Kukang-kukang Inipun Kembali Nikmati Alam Bebas \| [CLS] Sembilan kukang Sumatera sitaan dari ayah dan anak yang berupaya menjual satwa ini, Kamis malam (29/9/16), akhirnya lepas liar ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).Pelepasliaran oleh tim Orangutan Information Centre (OIC), dibantu ISCP dan petugas Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut).Kukang-Kukang ini hasil pengungkapan penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK)-Sumatera, Sabtu (17/9/16).Baca juga: Mau Jual Kukang, Ayah Anak Tertangkap Petugas NyamarSebelumnya, kukang-kukang ini ditempatkan dalam kandang sementara di Markas Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul di Deli Serdang. Lalu, menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis OIC.Ricko Lainul Jaya, dokter hewan OIC, mengatakan, dari hasil pemeriksaan medis semua kukang masih memiliki gigi lengkap, dan kondisi cukup baik.Secara tingkah laku, katanya, mereka masih liar, higga merekomendasikan kepada BBKSDA Sumut agar segera rilis.“Dari berat, dari tingkah laku, satwa-satwa ini layak segera rilis ke alam, ” katanya seraya mengatakan, kukang-kukang ini mendapatkan makanan tambahan dan vitamin.Panut Hadisiswoyo, Direktur OIC, mengatakan, pemantauan mereka tersangka P di kampung terkenal sebagai penampung satwa, bukan hanya kukang.Pelaku merupakan penyalur satwa-satwa ke pasar satwa di Medan seperti Jalan Bintang, dan sejumlah lokasi lain. Meskipun baru sembilan kukang Sumatera berhasil terungkap, namun ada dugaan masih banyak yang belum disita. Mereka terus mendalami kasus ini.P mengaku, hanya memburu satwa jika ada pemesan datang. Untuk kukang baru dua kali berburu, pertama berhasil dijual namun kedua gagal karena pembeli adalah petugas Gakum LHK yang menyamar.Menurut dia, anaknya tak mengetahui apapun. Dia hanya minta anaknya bawa kukang.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-023-19.json	Kukang-kukang Inipun Kembali Nikmati Alam Bebas	Kukang-kukang Inipun Kembali Nikmati Alam Bebas \| Menurut Halasan Tulus, Kepala Balai Pengawasan dan Gakum LHK, modus jaringan perdagangan satwa dilindungi terutama Sumatera, terus berkembang. Mulai dari mengirim satwa melalui paket online– dijemput langsung pembeli–, sampai melibatkan anak-anak bawah umur. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-028-11.json	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui \| [CLS] Kepulauan Aru yang berada di Provinsi Maluku memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang kaya dan unik. Kepulauan yang berada di Laut Arafura ini, memiliki beberapa fauna khas yang biasa dikenal publik sebagai penghuni daratan Papua, seperti walabi, cendrawasih dan kasuari.Kajian FWI (2019) mengidentifikasi ada sekitar 832 pulau yang masuk wilayah Kepulauan Aru. Satu pulau masuk dalam kategori pulau besar [1] selebihnya berupa pulau-pulau kecil. Lebih lanjut dari total luas wilayah 815.242 hektar, sekitar 75% atau 605.000 hektar masih berupa hutan alam [2].Pada sekitar tahun 2013-2014 lebih dari setengah luas daratan atau 542.740 hektar Kepulauan Aru direncanakan menjadi lahan investasi perkebunan tebu Menara Grup. Namun, rencana investasi tersebut menuai banyak penolakan dari masyarakat Aru. Gerakan #SaveAru waktu itu mendapat dukungan kuat, dari tingkat lokal, nasional hingga internasional. Pada akhirnya rencana investasi tersebut batal dengan sendirinya.Sampai tahun 2017 jumlah penduduk Kepulauan Aru adalah 102.272 jiwa [3]. Hampir sebagian besarnya masih sangat bergantung pada hasil alam dalam menopang kehidupannya. Tentu saja, ketersediaan sumber daya air pulau-pulau kecil seperti Aru menjadi faktor utama adanya kehidupan manusia yang berkelanjutan.Lalu darimana air muncul di pulau-pulau kecil ini?Ketersediaan air di pulau-pulau kecil dipengaruhi oleh luasan daerah aliran air, ketinggian daratan yang berkaitan dengan lensa air tanah dan struktur geologi pulau. Kepulaun Aru, yang merupakan pulau-pulau bertopografi rendah 10-250 mdpl, menurut sejarah geologinya terbentuk dari karst.Baca juga: Cerita Perjuangan Panjang Warga Selamatkan Kepulauan Aru Potret Karst dan Gua di Kepulauan Aru	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-028-11.json	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui \| Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan (terutama) gamping yang mudah larut, karena adanya proses pelarutan karstifikasi (Samodra 2003). Gamping merupakan hasil pengendapan material (fosil) hewan yang bercangkang (gastropoda dan moluska) dan mengandung kapur (CaCO3,) yang terbentuk pada masa Miosen awal-akhir atau sekitar 23-5 juta tahun yang lalu.Karst kepulauan Aru menunjukan gejala morfologi kawasan bentang alam karst. Menurut PERMEN ESDM Nomor 17/2012, kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukan bentukan eksokarst dan endokarst tertentu.Morfologi kawasan karst terbagi menjadi morfologi luar (eksokarst) yang dapat dilihat secara langsung dipermukaan seperti bukit karst, dolina (cekungan tertutup), mata air, telaga dsb. Sedangkan morfologi dalam (endokarst) yaitu gua, sungai bawah tanah dan speleotem (ornamen gua).Hasil kajian FWI dan Lawalata IPB (2016) mengidentifikasi sedikitnya ada 37 gua yang ditemukan di Kepulauan Aru. Itupun belum mencakup seluruhnya, karena waktu eksplorasi yang terbatas dan akses yang cukup sulit. Di dua desa yaitu Marfenfen dan Lorang, dijumpai sekitar 13 mata air yang ditemukan berupa sumur, telaga dan mata air berasal dari gua.Baca juga: Karst, Habitat Biota dengan Fungsi Ekologis Penting yang Harus Dilindungi Lanskap karst dan gua di kepulauan Aru memiliki keunikan tersendiri. Jika dilihat dari tampak peta citra satelit atau foto udara, daratan kepulauan Aru berupa dataran yang rata ditutupi oleh hutan yang rapat tutupannya dan sebagian berupa savana.Namun, jika masuk kedalam hutan tersebut jauh hingga ke tengah pulau, akan tampak bukit-bukit karst dan cekungan dolina serta ekosistem gua. Ada dua kelompok ekosistem gua di kepulauan Aru yaitu gua di hulu sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air, dan gua dengan penuh ragam ornamen yang banyak ditemukan di sisi-sisi bukit karst di tengah hutan.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-028-11.json	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui \| Seperti yang ditemukan di Pulau Kobror, gua di pulau ini memiliki lorong yang dihiasi banyak ornamen seperti stalaktit, stalakmit, sodastraw, pilar, flowstone, gourdam dan ornamen yang masih meneteskan air perkolasi. Tidak sedikit, dari gua-gua tersebut memiliki aliran sungai bawah tanah di dalamnya.Sebaliknya di Pulau Trangan dengan penutupan lahan berupa padang savana, gua-gua yang ditemukan memiliki lorong panjang dan bercabang, dengan sedikit dijumpai ornamen pada lorong guanya. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh struktur batuan penyusun dan ekosistem diatasnya.Tak kalah menariknya ialah ekosistem gua di hulu-hulu sungai yang masih digenangi oleh pasang surut air. Vegetasi sekitarnya berupa mangrove dan hutan semak dengan perdu dan pepohonan kecil yang tingginya 1-5 meter. Nilai Historis Gua-Gua AruTemuan peneliti Australia University dalam buku yang berjudul “The Archaeology of the Aru Islands, Eastern Indonesia” (1996), mengungkapkan bahwa gua-gua di Aru memiliki nilai arkeologis yang menunjukan adanya hubungan historis antara gua dengan masyarakatnya. Terdapat bukti – bukti peninggalan kehidupan masa lalu seperti artefak, lukisan gua dan benda-benda keramik kuno di gua. Seperti Gua Lem Dubu yang berada di Desa Papakula, Aru Tengah.Gua Lem Dubu contohnya. Di gua ditemukan artefak berupa keramik kuno yang dipercaya oleh masyarakat sebagai peninggalan leluhurnya. Gua Lem Dubu berada di tengah hutan. Untuk mencapai gua ini dilalui lewat berjalan kaki sejauh 12 km.Secara fisik, Gua Lem Dubu merupakan gua fosil yang tembus ke balik bukit. Lorong gua horizontal dan panjangnya sekitar 30,7 meter sangat memungkinkan gua tersebut menjadi tempat berlindung mahluk hidup. Tidak sembarang orang dapat ke Gua Lem Dubu, untuk mengunjungi gua tersebut harus meminta izin tetua adat Desa Papakula dahulu.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-028-11.json	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui \| Seyogyanya temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan ruang wilayah Kepulauan Aru. Seminimalnya, temuan ini dapat memperkaya data dan publikasi mengenai kondisi karst dan gua di Indonesia. Menjaga Karst dan Gua AruBatuan karst dengan topografinya turut menjaga ketersediaan air tawar. Daerah tangkapan air yang tidak luas serta jumlah simpanan dalam bentuk lensa air tanah yang sedikit, menjadikan tutupan hutan diatas batuan karst memiliki peran penting dalam menyerap air dan menahan laju erosi hujan.Gua sebagai drainase alami membantu memanifestasikan air lewat tetesan air perkolasi yang semakin lama semakin membesar membentuk aliran sungai bawah tanah. Lebih dari itu fungsi karst sebagai tandon air alami karena sistem akuifernya yang khas memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air.Kekayaan sumber daya alam kepulauan Aru merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat Aru. Tinggal di pulau kecil, menjadikan masyarakat berada dalam satu kesatuan siklus alam. Hutan menjadi tempat berburu dikala laut sedang bergelombang tinggi selama satu musim, dan laut menjadi tempat menangkap di kala laut bersahabat selama satu musim lainnya.Baca juga: Polisi Sita Puluhan Cenderawasih Awetan di Kepulauan Aru Begitupun dengan karst dan gua. Gua-gua dengan potensi sarang walet secara umum banyak dimanfaatkan masyarakat Aru untuk kebutuhan ekonomi. Gua juga dijadikan akses masyarakat untuk menjangkau desa lainnya. Seperti di Desa Marfenfen, gua dimanfaatkan sebagai salah satu akses jalan terdekat untuk menuju desa-desa sebelahnya di hulu sungai.Dengan kedalaman sungai sekitar dari 50 – 200 cm membuat akses untuk menuju dan dalam gua dengan menggunakan sampan atau dalam bahasa lokal kole-kole. Memasuki lorong gua yang gelap dan berair menggunakan kole-kole menjadi hal menarik, perlu kehati-hatian menjaga keseimbangan tubuh agar tidak tercebur ke air.	[0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-028-11.json	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui	Karst dan Gua-Gua Alam: Sisi Lain Kekayaan Kepulauan Aru yang Perlu Diketahui \| Demikian pula dengan soal pemanfaatan air. Desa seperti Lorang dan Marfenfen sangat bergantung pada mata air yang berasal dari karst, yang berfungsi layaknya tandon air raksasa. Seperti di Desa Lorang, mata air veragair adalah satu-satunya sumber air masyarakat yang sumbernya berasal dari gua.Keberadaan karst dan gua memiliki nilai penting bagi masyarakat Aru. Jika itu semua hilang maka sudah barang tentu dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian tak salah jika dengan menjaga karst dan gua, maka menjaga kehidupan masyarakat Aru. Referensi:[1] Kategori pulau-pulau kecil mengacu pada UU 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil[2] Analisis tutupan hutan FWI 2018[3] BPS Kepulauan Aru 2017 * Aziz Fardhani Jaya, penulis adalah penelusur dan peminat gua, anggota dari Indonesia Speleological Society ***Foto utama: Gua Godandi, mulut gua yang terletak dihulu sungai membuat akses menuju gua ini harus menggunakan sampan. Begitupun menelusuri lorongnya. Foto: Aziz Fardhani /Lawalata IPB 2016 [SEP]	[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2023-014-13.json	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi?	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi? \| [CLS] Kalangan organisasi masyarakat sipil menilai, kerja-kerja pembelaan atau perjuangan lingkungan hidup ke depan akan makin sulit. Terlebih, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru pengesahan pada penghujung 2022. Aturan ini pun dinilai berisiko memperburuk krisis lingkungan. Apalagi, pembangunan akan makin masif di tengah minim partisipasi publik.Nur Wahid Satrio Kusuma, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi Nasional mengatakan, ada dua aspek yang jadi ancaman dalam KUHP. Pertama, KUHP tak ada jaminan menindak dan memberi efek jera kejahatan korporasi. Kedua, tak ada jaminan perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.“Ini bisa mengancam kelestarian alam dan lingkungan hidup dengan pengelolaan berbasis masyarakat,” katanya dalam diskusi KUHP dan Kelestarian Lingkungan.Ketika masyarakat menjaga dan mengelola hutan, tetapi keluar izin-izin atau peruntukan lain di atasnya. Saat masyarakat menolak dan berupaya bertahan mempertahankan hutan atau lingkungan hidup mereka terjaga, bisa saja terjerat hukum dengan berbagai dalil.Dia contohkan, Pasal 46-48 KUHP menunjukkan pelemahan aturan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Pada ketentuan ini, akan sulit pembuktian penjahat lingkungan yang mayoritas adalah korporasi.”Pembuktian ini akan bergantung pada kesalahan pengurus, bukan kesalahan korporasi. Ini tidak akan memberikan efek jera,” katanya. Baca juga: ‘Kado’ Tutup Tahun: KUHP Baru, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Makin Suram Ketentuan dan definisi soal tindak pidana lingkungan hidup bagi korporasi dalam KUHP tumpang tindih dengan Pasal 116 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Maradona, pengajar hukum pidana Universitas Airlangga, mengatakan, pengakuan korporasi dalam KUHP ini tidak menjawab permasalahan terkait beragam pendekatan pemidanaan korporasi dalam sistem hukum di Indonesia.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2023-014-13.json	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi?	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi? \| “Setelah KUHP berlaku tiga tahun lagi, sistem pemidanaan korporasi hanya di ranah definisi. Definisi akan merujuk di KUHP, sementara UU lain gunakan definisi lain akan jadi perdebatan.” Baca juga: Tolak Tambang Sungai Ilegal, Warga Sidrap Malah Dikriminalisasi Rawan kriminalisasi Tak hanya berisiko lemahnya penegakan hukum lingkungan, KHUP baru juga rawan kriminalisasi para pejuang atau pembela lingkungan hidup.Roni Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara mengatakan, ketentuan dalam KUHP baru bisa meningkatkan kriminalisasi para pejuang lingkungan hidup.Dari hasil analisa, ada 19 pasal bisa untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan. “Dari 19 pasal itu, ancaman terendah ada pada pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 10 tahun. Jelas, KUHP minim perlindungan hukum bagi pembela lingkungan,” katanya.Catatan Auriga, sepanjang 2014-2022, ada 102 kasus menimpa pembela lingkungan di berbagai di Indonesia. Rinciannya, 16 kasus alami kekerasan fisik, delapan kasus pembunuhan, tujuh kasus intimidasi, tiga kasus imigrasi atau deportasi, dan satu perusakan properti.Pasal karet dalam KUHP, katanya, makin berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, tercantum dalam pidana makar, dan pidana penghinaan presiden dan wakil presiden. Juga, pidana penghinaan pemerintah atau lembaga negara, contempt of court dan penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebutkan, pembangunan saat ini memiliki pola sama yakni mengancam ruang hidup masyarakat. “Lalu, posisi aparat dan penegakan hukum menjadi backing sebagai alat represif,” kata Muhammad Isnur, Direktur Eksekutif YLBHI dalam diskusi lalu.Kriminalisasi para pembela lingkungan ini terlihat antara lain dalam konflik tambang atau pembangunan infrastruktur seperti di Wadas, Jawa Tengah, Parigi (Sulawesi Tengah), Kalasey, (Sulawesi Utara) dan banyak lagi.	[0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0]
2023-014-13.json	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi?	Catatan Awal Tahun: Aturan Kian Sulitkan Lingkungan, Makin Rawan Kriminalisasi? \| Sikap represif apparat, katanya, terus berulang dalam penanganan konflik di wilayah tapak. Seharusnya, aparat menjaga keamanan. “Nyatanya malah berlanjut (kekerasan) dan pelanggaran meluas.”Chenny Wongkar, dari Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kebijakan makin memperkecil partisipasi publik. Padahal, posisi pembela HAM terutama perempuan dan masyarakat adat, rentan mengalami kriminalisasi. “Perlu ada peningkatan kebijakan baru anti-SLAPP, karena masalah lingkungan sangat multisektoral. Kebijakan anti-SLAPP ini juga diharapkan tidak hanya konteks lingkungan tapi menyeluruh. ******* [SEP]	[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-072-14.json	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet \| [CLS] Rangkaian hari raya tahun baru saka 1941 yang dirayakan dengan Hari Raya Nyepi sudah dimulai dengan upacara Melasti. Sebagian garis pantai dipadati umat Hindu yang melakukan ritual penyucian diri dan alam selama beberapa hari sebelum Nyepi pada Kamis (7/3/2019) ini.Mulai Kamis pagi mulai pukul 6, Bali menyepi. Seluruh aktivitas kecuali di instansi darurat berhenti, tidak ada warga di luar rumah, termasuk penghentian internet sampai Jumat pagi pukul 6.Pentingnya sumber-sumber air seperti laut bagi Bali, terlihat saat ritual Melasti. Ribuan orang di tiap desa menuju ke pantai dan melakukan persembahyangan menghadap sang baruna. Bahkan ritual ini terasa magis karena sarana suci perwujudan Ida Betara di pura-pura dibawa ke laut untuk disucikan. Bahkan tak jarang ada warga yang trance.Hal ini terlihat di sepanjang pantai di pesisir Gianyar sejak Minggu (3/3/2019). Gemuruh ombak menemani ratusan ribu orang bersembahyang dan membuat parade di pantai membawa seluruh sarana suci. Misalnya di Pantai Masceti, tiap desa masih datang bergantian untuk Melasti di pesisir yang makin dimakan abrasi ini pada Selasa (5/3/2019).baca : Begini Pengaruh Nyepi terhadap Laut dan Penghuninya Di tengah panas terik, warga menunggu persembahyangan bersama, kemudian mendapat percikan tirta, air suci untuk dibasuh di kepala dan diseruput dengan tangan. Sedikit tapi meluruhkan dahaga. Setelah itu mereka menuju laut sebagai simbol penyucian sebelum menyambut Tahun Baru Saka dengan Nyepi.Suara baleganjur bersaing dengan debur ombak. Para penjaga pantai mengamati dan berjaga di pantai. Sebuah bendera merah, tanda peringatan dilarang berenang terlihat berkibar-kibar, sudah lapuk dan tinggal setengahnya. Warga yang ingin mengambil air laut dengan wadah pun harus bersabar menunggu ombak agar tak tergulung.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-072-14.json	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet \| Ketut Anim, anggota Balawista Gianyar ini sedang berjaga dengan temannya. Hanya ada 24 orang petugas penyelamat di sepanjang pantai Gianyar yang terkenal berombak ganas di Selat Badung ini. Tak heran, abrasi makin mengikis pantai. “Banyak kejadian terseret ombak. Abrasi makin parah, untung diisi penahan ombak, kalau tidak bisa habis,” ujarnya sambil mengamati aktivitas melasti.Usai prosesi melasti di pantai, dengan sigap sejumlah petugas kebersihan mengumpulkan sampah dominan organik dari sesajen ini. Salah satunya Pande, pria tua ini menyapu dengan gesit. Ia dan 7 orang temannya diupah membersihkan area melasti selama 4 hari dan harus melakukannya dengan cepat sebelum rombongan melasti desa lain tiba.baca juga : Merehatkan Bumi dengan 5 Hal Ini Saat Nyepi Dibanding ritual-ritual melasti sebelumnya, kali ini sampah plastik terlihat berkurang. Masih ada kresek pembungkus canang dan kemasan makanan minuman. Tapi dibanding dengan ribuan orang yang melasti, sampah plastik ini mungkin dari puluhan orang yang masih tak peduli dengan dampak sampahnya. Petugas kebersihan yang diorganisir sangat membantu mencegah sampah plastik ini ke laut.Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali menyampaikan pedoman pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941. Rangkaian upacaraya dimulai dengan Melis/Melasti/Mekiyis sampai 6 Maret yang pelaksanaannya disesuaikan dengan desa setempat.Selanjutnya adalah upacara Tawur Kesanga yang dilakukan dengan sejumlah prosesi. Pertama, perwakilan dari masing-masing desa/kecamatan datang ke Pura Besakih membawa perlengkapan persembahyangan untuk mohon Nasi Tawur dan Tirtha Tawur untuk disebarkan dan dipercikkan di wilayah masing-masing.Selanjutnya tiap desa menggunakan Upakara Tawur Agung dengan segala kelengkapannya. Dilaksanakan dengan mengambil tempat pada Catuspata (perempatan utama) pada waktu tengah tepet (sekitar pukul 12.00 Wita).	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-072-14.json	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet \| Berlanjut sampai tingkat rumah tangga dengan sarana persembahyangan lebih sederhana. Misalnya menghaturkan Segehan Manca Warna 9 (sembilan) dengan olahan ayam brumbun, disertai tetabuhan tuak, arak, berem, dan air yang didapatkan dari desa setempat, dihaturkan ke hadapan Sang Bhuta Raja dan Sang Kala Raja.Keramaian kemudian berpindah ke jalan-jalan, disebut Pangerupukan, saat ribuan ogoh-ogoh dari ukuran kecil sampai 6 meter diarak oleh anak-anak dan orang tua. Dilengkapi api (obor), bunyi-bunyian seperti baleganjur dan lainnya. Ngerupuk dilakukan dengan keliling desa, dan parade ogoh-ogoh ini bisa sampai tengah malam.baca juga : Bali Menyepi, untuk Pertama Kali Internet Juga Mati Hingga Kamis pagi, pukul 6, petugas keamanan tradisional (pecalang) sudah berjaga-jaga di tiap pemukiman dan jalan. Keriuhan Pangerupukan berganti dengan sunyi, sepi. Nyepi Sipeng dilaksanakan 24 jam sejak jam 06.00 Wita sampai dengan jam 06.00 Wita keesokan harinya, dengan melaksakan Catur Brata Penyepian.Di antaranya Amati Geni, yaitu tidak menyalakan api/lampu termasuk api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk angkara murka. Amati Karya, tidak melakukan kegiatan fisik/kerja namun melakukan aktivitas rohani untuk refleksi diri. Amati Lelungan, tidak berpergian, dan Amati Lelanguan, tidak mengadakan hiburan/rekreasi yang bertujuan untuk bersenang-senang, melainkan tekun melatih batin.Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali juga menyepakati agar penganut agama dan keyakinan lain menyesuaikan pelaksanaan Brata Penyepian seperti tidak ada bunyi pengeras suara misalnya saat sholat dan tidak menyalakan lampu pada waktu malam hari. Dapat diberikan pengecualian bagi yang menderita atau sakit dan membutuhkan layanan untuk keselamatan.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-072-14.json	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet	Bali Berhenti 24 Jam Saat Nyepi, Termasuk Internet \| Ketua PHDI I Gusti Ngurah Sudiana dan majelis-majelis agama dan keagamaan di Bali menyatakan seruan bersama lainnya yakni penyedia jasa transportasi laut, darat, dan udara tidak diperkenankan beroperasi selama Hari Raya Nyepi. Demikian juga lembaga penyiaran televisi dan radio. Provider penyedia jasa selular pun diharapkan mematikan data selulernya.Seruan ini direspon Kemenkominfo dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.3/2019. Seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan akses internet di Bali mendukung seruan kecuali di obyek vital dan sarana darurat. Misalnya rumah sakit, kantor polisi, militer, BPBD, BMKG, Basrnas, dan lainnya.Dampak silent day 24 jam saat Nyepi ini kerap diukur oleh BMKG untuk menilai pengurangan emisi, dengan memasang alat di sejumlah titik. [SEP]	[0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-064-06.json	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik \| [CLS] Kala hutan terjaga, air melimpah. Desa inipun tak perlu pusing memenuhi keperluan energi listrik, karena air di sekitar kampung itu menyediakan semua. Inilah Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.Desa ini, terletak di balik hutan Bukit Barisan. Dari kejauhan samar terlihat Gunung Sinabung memunggungi. Gunung Sibayak tampak kokoh nan indah di sisi Selatan. Berdekatan dengan Taman Huta Raya (Tahura) Sibolangit, dan dikelilingi hutan lindung. Di sana, hidup 80 keluarga, turun temurun mengikat sebuah paham, bagaimana menjaga alam agar tidak rusak.“Kami gak butuh kebijakan menentukan penggunaan arus listrik. Kami gak perlu politik memanfaatkan rakyat melalui sumberdaya teknologi. Kami perlu, bagaimana alam, hutan tetap terjaga. Karena sumberdaya di dalamnya, mampu memberikan kami penerangan melalui air deras buat listrik di desa kami yang indah ini,” kata Bolang Bukit (69), tokoh adat Desa Rumah Kinangkung, Sabtu pekan lalu.Hari itu, Bukit, bersama beberapa orangtua, berbagi cerita soal kehidupan mereka di desa itu. Hidup berdampingan dengan alam, udara sejuk, dan tanpa pencemaran.Hutan, menurut mereka adalah bagian dari keluarga yang wajib dijaga. Mereka sadar, jika hutan rusak, bencana dan musibah akan datang.Berkat menjaga hutan inilah, sejak 25 tahun lalu, mereka memanfaatkan air menjadi pembangkit listrik. Warga desa menyebut dengan pembangkit listrik tenaga lau–dalam bahasa Suku Karo berarti air.Ia berawal pada 1980. Saat itu, para orang tua dan tetua adat, melakukan musyawarah desa. Mereka berdiskusi banyak hal, mulai menjaga kawasan hutan tak rusak akibat pembangunan jalan setapak, hingga bagaimana membuat penerangan ketika petang tiba.Banyak ide dan masukan disampaikan para tetua adat soal penerangan desa mereka. Salah satu, dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Setelah satu suara, disepakatilah lokasi di sudut desa.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2015-064-06.json	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik \| Masyarakat adat Desa Rumah Kinangkung, menjalankan apa yang disebut para orangtua, soal bagaimana memberdayakan alam tanpa harus merusak. Itu mereka lakukan dengan memanfaatkan arus air cukup deras dari kawasan hutan ke desa mereka, menjadi pembangkit listrik tenaga air.“Kami tidak perlu ribut agar rumah dan desa ini bisa terang. Kami tidak pernah sedih soal listrik, karena desa punya listrik tenaga lau,” kata Bukit , seraya menumbuk sirih. Katanya, sirih bisa membuat gigi tetap kuat.Bagaimana kemampuan tegangan listrik tenaga air ini? Menurut Putra Alam Tarigan, operator pembangkit, setiap hari, mesin turbin mampu menghasilkan tegangan listrik melalui dinamo 15 kw dan mampu menghasilkan tegangan listrik 13.000 watt.Suatu hari, karena kebutuhan listrik meningkat, menjadikan desa mereka devisit karena kekurangan 3.000 watt lagi. Merekapun mengganti dinamo 30 kilo watt.“Dimasukkan air ke turbin, akan berputar terus dan menghasilkan tegangan listrik, yang bisa dimanfaatkan masyarakat desa buat penerangan, televisi, dan barang elektronik lain. Semua berjalan baik, sudah 20 tahun lebih tanpa hambatan, ” kata Tarigan.Dengan memanfaatkan air alam, katanya, penerangan bukan saja dirasakan Desa Rumah Kinangkung. Tiga desa lain yang berdekatan juga mendapatkan aliran listrik.Kala di daerah lain masyarakat mengeluarkan biaya ratusan ribu untuk membayar listrik, desa ini, hanya Rp20.000 per bulan.Kehidupan wargaKehidupan warga Desa Rumah Kinangkung sehari-hari dari berkebun dan bertani seperti menanam cabai, kol, jeruk, dan berbagai jenis tanaman lain. Hasil tani mereka jual ke Kota Berastagi, ataupun ke Pancur Batu buat memasuk keperluan warga Kota Medan, Deliserdang dan Langkat sekitar. Mereka mendapatkan pasokan buah dan pertanian organik yang segar dan sehat.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2015-064-06.json	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik \| Bolang Bukit bercerita, dahulu, tentara Belanda, tak mampu mengimbangi para pejuang yang bersembunyi di Desa Rumah Kinangkung ini. Sebab, strategi perang gerilya menjadikan hutan nan rimbun buat bersembunyi.Desa ini, juga dikenal dengan wisata rohani. Pada waktu-waktu tertentu, dilakukan kegiatan kerohanian membawa hasil panen dan berkumpul bersama di sekitar hutan. Makan bersama, saling berbagi, menjadi kebiasaan masyarakat adat Desa Rumah Kinangkung ini. Itu berlangsung turun temurun, hingga kebersamaan, tak mampu memecah belah mereka.Njore Karokaro, warga desa itu berharap, berharap, pembangunan desa bisa berjalan, dengan tidak merusak alam.Warga, katanya, memilih hidup dengan hutan rimbun dan sejuk, ketimbang masuk pembangunan tetapi harus mengorbankan atau merusak hutan.“Desa kami sangat indah. Hari ini kedepan, kami berharap begitu. Hidup damai dan tenang. Syarat itu sebenarnya gampang, dengan tidak merusak hutan.”Anak-anak mereka juga ditanamkan kecintaan pada alam sejak dini. Nuraini Beru Tarigan, perempuan Desa Kinangkung, mengajarkan kepada anaknya menjaga dan bersahabat dengan alam. “Kuingatkan juga padanya, bagaimana bolang dan nondong (kakek dan nenek) menjaga hutan tidak rusak. Bagaimana mereka berburu kelinci. Agar jika besar menjadi pemimpin, bisa menjalankan apa kusampaikan. Merusak hutan sama dengan memanggil bencana.”Helen Purba, Kepala Dinas Kehutanan Sumut, mengatakan, di tahura ini terdapat tanaman kunci seperti Pinus merkusii, Altingia exelsa, Schima wallichii, Podocarpus, dan Toona surei. Ada juga durian, dadap, rambutan, pulai, aren, dan rotan. Untuk tanaman luar yang berkembangbiak, yaitu Pinus caribeae, Pinus khasia, Pinus insularis, ekaliptus, dan agathis.Tahura ini seluas 51.600 hektar. Ada satwa-satwa seperti monyet, harimau, siamang, babi hutan, ular, elang, kancil, rusa, dan treggiling.	[0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2015-064-06.json	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik	Belajar dari Rumah Kinangkung: Menjaga Hutan Berbuah Listrik \| Hutan di sekitar Desa Rumah Kinangkung, terjaga baik. Masyarakat desa turut membantu agar tidak ada perusakan. Namun, ada sejumlah daerah di hutan lindung Sibolangi, ditebang dan menjadi perkebunan sawit. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224]
2016-090-03.json	Soal Badan Restorasi Gambut, Berikut Masukan Mereka	Soal Badan Restorasi Gambut, Berikut Masukan Mereka \| [CLS] Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dn menempatkan Nazir Foead, sebagai kepala. Dalam peraturan presiden soal BRG sudah jelas disebutkan restorasi di daerah mana saja dan target capaian per tahun. Bagaimana pandangan kalangan pegiat lingkungan terhadap badan baru ini?I Nyoman Suryadiputra , Direktur Wetlands International Indonesia mengatakan, pada prinsipnya mendukung BRG meskipun tantangan bakal cukup kompleks.“BRG harus diawali rekrut team kuat, berisi individu-individu kunci yang harus memiliki pengalaman lapangan terutama kegiatan rewetting,” katanya saat dihubungi Mongabay, akhir pekan lalu.Dia berharap, BRG bisa mengoordinasikan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, bahkan TNI/Polri.“Saya usulkan BRG diperkuat tim penasehat diwakili stakeholder terkait seperti swasta, organisasi masyarakat sipil, pakar gambut dan lain-lain.”Salah satu tantangan BRG, katanya, soal iklim tak menentu. Untuk restorasi gambut rusak dan lokasi sulit, untuk mengangkut bahan sekat kanal saat air banyak. Sekat dilakukan saat surut.“Kanal sudah terlalu banyak, dari mana memulai? Ini juga suatu tantangan.”Dia menyarankan, mulai dari kawasan konservasi yang ada hutan gambut. Katanya, segera lakukan tindakan pencegahan kebakaran seperti Suaka Margasatwa Kerumutan Riau, TN Berbak Jambi, TN Sembilang Sumsel, TN Danau Sentarum Kalbar dan lain-lain. “Semua ini ada banyak gambut dalam. Larangan buka kanal baru harus ditegakkan,” katanya.Libatkan masyarakatTanggapan juga datang dari Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional . Dia mengatakan, ada beberapa tantangan operasional BRG. “Sesuai Perpres pembentukan BRG, ini bisa efektif jika dijalankan bersama pemda dan kementerian terkait. Kalau kementerian tak kooperatif, tidak bekerjasama dengan BRG, tak akan jalan.”	[0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-090-03.json	Soal Badan Restorasi Gambut, Berikut Masukan Mereka	Soal Badan Restorasi Gambut, Berikut Masukan Mereka \| Jadi, katanya, semangat pembentukan BRG agar badan ini menjadi institusi yang menyelesaikan sumbat “leher botol.”Dia mencontohkan, kala KLHK tak agresif menindak pelanggaran baik administrasi, perdata dan pidana, maka restorasi tak akan berjalan. Juga jika Kementerian ATR/BPN, tak bisa menginformasikan hak guna usaha, izin prinsip di daerah, tak akan jalan. “Perpres ini menjadi tantangan. Ketika Presiden mengatakan BRG di bawahnya langsung, asumsinya Presiden akan turun tangan.”Abetnego mengatakan, persoalan lahan gambut yang direstorasi harus jelas. Ketika lahan beriizin dan terbakar, harus diambil alih BRG tetapi harus bere juga soal hukumnya.“Kalau nggak, ketika badan ini restorasi, tanpa status hukum selesai, bisa masuk penyerobotan. Perlu ada kejelasan. Kita tahu yang terbakar banyak sekali di kawasan berizin. Mungkin kalau gak ada konsesi ya tanah negara, itu akan cepat. Bagaimana di konsesi-konsesi? Ini satu tantangan besar,” katanya.Untuk itu, leadership BRG sangat penting. “Jangan pula ragu menguji posisi politik karena badan ini langsung di bawah Presiden.”Dia juga mempertanyakan sumber pendanaan. “Restorasi kan mahal. Kalau bersumber hibah, dari siapa saja? Kalau APBN, berasal dari pos apa? Memang diharapkan pos-pos dari anggaran kementerian terkait. Salah satu ujian terpentingnya, apakah kementerian-kementerian mau mengalokasikan dana untuk BRG?”Jika pengalokasian dana kementerian-kementerian terkait, BRG bisa tak berjalan efektif. Belum lagi, berbicara BRG dalam konteks pelibatan masyarakat. “Seperti apa? kalau ini hanya proyek pusat, sifat teknis, gak akan menjawab persoalan. Tanpa pelibatan masyarakat, rasa memiliki mereka tak akan ada. Mereka mungkin akan peduli dengan upaya-upaya yang dilakukan,” ucap Abetnego.	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]