filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2013-004-02.json | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | Para peneliti juga berpendapat bahwa dengan menggunakan mata udang mantis sebagai model, para insinyur bisa mengembangkan pemutar DVD yang memutar cakram dengan informasi yang jauh lebih banyak ketimbang DVD sekarang. “Yang paling menarik adalah mata itu luar biasa sederhana,” kata Roberts. ”Cara kerjanya jauh lebih baik ketimbang upaya apa pun yang pernah kita buat untuk merancang sebuah alat.”Keistimewaan yang lainnya ada pada senjata yang melekat pada tubuhnya. Udang mantis memiliki dua senjata yang cukup berbahaya, yaitu cakar dan tinju. cakar digunakannya seperti tombak untuk menusuk mangsanya. Dan ini sangat tajam. Untuk udang mantis ukuran yang besar, cakar udang mantis, bisa memotong jari manusia. Senjatanya yang lain adalah tinjunya. kecepatannya bisa menyerupai kecepatan peluru kaliber 22 serta populer dikenal sebagai jempol splitter.Udang mantis meninju dengan kecepatan melebihi 80 km/jam. Bagian luar alat pemukul udang mantis terdiri dari kristalisasi mineral hidroksiapatit dengan konsentrasi yang sangat tinggi. hidroksiapit merupakan material utama penyusun tulang dan gigi manusia. Di bawahnya juga terdiri dari beberapa lapisan hidroksiapatit yang tidak mengkristal. Pada lapisan paling dalam mengandung kitin (senyawa yang sering ditemukan pada eksoskeleton krutasea) dalam bentuk heliks, diantara lapisan-lapisan kitin tersebut juga terdapat hidroksiapatit.Pada saat udang mantis memukul dan terjadi retakan pada bagian pemukulnya, ketiga lapisan tersebut dapat mencegah retakan tersebut menyebar, sehingga organ pemukul tetap utuh. Temuan ini dilaporkan para peneliti dalam Science. Di habitatnya, tinju mantis digunakan mencari makan juga, seperti memecahkan cangkang kerang, kepiting ataupan cangkang moluska yang lainnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-004-02.json | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | Sekali bertelur, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Udang mantis juga terkenal sebagai binatang yang sangat posesif terhadap teritorinya. Setiap ada mahluk lain yang mendekat lubangnya, akan diserangnya tanpa ampun.Ada sekitar 400 jenis mantis yang keberadaannya tersebar di seluruh dunia. Salah satu yang mempunyai warna menarik, dan sering menjadi obyek foto para fotografer underwater, adalah peacock mantis shrimp (Odontodactylus scyllarus ). Warna tubuhnyalah yang membuatnya disamakan dengan burung merak. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2020-012-14.json | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | [CLS] Joseph Robinette Biden Jr. (Joe Biden)-Kamala Harris belum resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-46 setelah menang dalam pemilihan pekan lalu. Meskipun begitu, reaksi positif bermunculan atas keunggulan Biden-Harris menghadapi petahana Donald Trump, antara lain bisa lebih menguatkan komitmen dan aksi global dalam menekan krisis iklim.“Terus terang saya sangat bergembira, Biden yang terpilih, karena yang memutus rantai perjuangan dari UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) itu adalah Trump,” kata Rachmat Witoelar, mantan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim saat dihubungi Mongabay, Senin (9/11/20).Dia menyebut, kalau penarikan diri Amerika Serikat dari Persetujuan Paris yang dilakukan Trump berdampak pada perjuangan dunia dalam melawan perubahan iklim terganggu.Persetujuan Paris dan semangat melawan perubahan iklim, katanya, harus bersama-sama oleh seluruh negara.Kala duduk sebagai presiden menggantikan Barack Obama, Trump memutuskan mundur dari Persetujuan Paris. Saat itu, reaksi negatif dan kecaman timbul di seluruh dunia. “Saya juga pada waktu itu protes, tapi mau bagaimana lagi, itu sudah keputusan mereka,” katanya.Pada di hari pertama menjabat, langkah awal akan diambil Biden dan Haris adalah menyurati PBB untuk memberitahukan, mereka akan kembali dalam aksi bersama penanggulangan perubahan iklim bersama dengan 174 negara lain.Biden dalam dokumen climate plan memang menaruh perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim. Dia berencana membuat Amerika Serikat berkomitmen ulang dan masuk kembali dalam Persetujuan Paris. Bahkan, Biden akan mendorong target domestik di Amerika Serikat lebih ambisius.Salah satunya, lewat rencana zero emission pada 2050 yang diproyeksikan Biden. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-14.json | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | “Kalau Amerika Serikat lakukan itu, akan makin cepat sebenarnya capaian dekarbonisasi, beberapa negara seperti Uni Eropa sudah ada target, Jepang dan Korea pun demikian. Tiongkok juga sudah ada, walaupun mereka 2060,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) dihubungi terpisah.Jadi, katanya, langkah yang dilakukan Amerika Serikat dan negara maju membuat pencapaian target dalam Persetujuan Paris lebih besar. Apalagi, Amerika Serikat menyumbang 30% dari total emisi global untuk energi. Pengaruhi negara lainDengan pengaruh dan diplomasi yang dimiliki Amerika Serikat, Fabby yakin, negara-negara G20 bisa kembali membicarakan Persetujuan Paris dan perubahan iklim dalam setiap pertemuan mereka. “Hingga negara-negara lain yang tidak memiliki komitmen ataupun tidak ambisius seperti Brasil, Meksiko, Argentina dan Arab Saudi bisa sungkan dan bisa ubah posisi mereka.”Fabby menyebut, kalau posisi G20 memainkan peranan penting dalam aksi penanggulangan perubahan iklim. Kalau dikalkulasi, anggota G20 menyumbang 85% total emisi global.“Jadi, kalau Amerika bisa agresif di sana, mungkin negara seperti India yang belum terapkan zero emission dan Afrika Selatan akan lebih berani punya target ambisius.” Dorong energi bersihSalah satu janji politik Biden adalah menutup dan menghentikan pengeboran minyak dan menghentikan subsidi pada bahan bakar fosil. Menurut Fabby, ini langkah progresif dalam mencapai target niremisi Negara Paman Sam ini.“Meskipun saya kira tujuan awalnya untuk mencegah kerugian lebih besar lagi pada perusahaan minyak karena harga yang terus turun, tetapi ini bisa memengaruhi pasar, terutama kendaraan listrik dan energi bersih,” katanya.Faktanya, kata Fabby, banyak perusahaan minyak di Amerika Serikat dalam satu tahun terakhir mengalami kebangkrutan. Mereka mulai menutup kilang minyak dan menghentikan subsidi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-14.json | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menyatakan hal sama. Dia menyebut, tren energi bersih makin didorong Biden dan pasar di Amerika Serikat mau tidak mau akan memengaruhi pasar global.“Jadi, kalau pucuk pimpinan pengambil keputusan di sana sudah bersikap dengan mendorong energi bersih, mau tidak mau akan ada shifting di pasar,” katanya.Dengan begitu, segala bentuk investasi global oleh perusahaan asal Amerika Serikat pun, mau tidak mau lebih berorientasi pada energi bersih. “Tinggal kita lihat nanti bagaimana implementasinya dan regulasi untuk mengikat hal itu bagaimana/”Indonesia, kata Fabby, dinilai jadi salah satu negara yang akan terpengaruh oleh perubahan paradigma prolingkungan yang diusung Biden. Apalagi, saat ini Pemerintah Indonesia gencar mendorong investasi.“Ini bisa kita manfaatkan untuk mendorong mereka investasi energi terbarukan di dalam negeri,” kata Fabby.Untuk itu, perlu persiapan matang supaya investor asal Amerika Serikat tergiur mengucurkan dana ke proyek energi bersih dalam negeri. Pemerintah pun, katanya, harus agresif dalam mengundang perusahaan-perusahaan itu datang ke Indonesia.“Pemerintah bisa dibilang butuh investasi, kenapa tidak kita dorong saja investasi di energi terbarukan. Mumpung Biden jadi presiden dan fokus mereka pada energi terbarukan.” Berdasarkan catatan Fabby, kalau pemerintah ingin mencapai target bauran energi pada 2025 sebesar 23%, setidaknya perlu investasi sekitar US$3,5-4 miliar per tahun untuk energi terbarukan. “Mereka juga sebenarnya sudah tawarkan, mereka ada lembaga pembiayaan energi terbarukan, kalau pemerintah mau sebenarnya bisa,” kata Fabby. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-14.json | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Senada dikatakan Hindun. Menurut dia, dengan tuntutan pasar akan berubah ke terbarukan, pemerintah harusnya sudah mempersiapkan diri. “Sama seperti kasus palm oil yang tertekan karena kesadaran negara-negara Eropa, sekarang pun di sektor energi mau tidak mau akan ada perubahan yang menekan kita,” ucap Hindun.Hindun khawatir kalau nanti pemerintah malah menciptakan pasar lokal atau produk-produk dalam negeri beremisi tinggi. Ia sudah terlihat dari industri batubara yang ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap dalam pembangunan pembangkit listrik dalam negeri.“Ini menunjukkan, kalau kita tidak berpikiran maju 10-20 tahun ke depan. Sampai kapan kita mau seperti ini?” Memastikan penjagaan hutanPerubahan di Amerika Serikat diharapkan mampu berimplikasi pada perlindungan hutan di Indonesia. Arie Rompas, Kepala Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan, pemerintah Amerika Serikat harus bisa memastikan tak ada lagi perusahaan atau lembaga pendanaan mereka yang menaruh investasi pada industri ekstraktif di kawasan hutan.“Pemerintah Amerika Serikat harus mampu mengikat juga perusahaan atau merek besar dari sana yang komoditas atau produk berasal dari perusakan hutan untuk menghentikan produk-produk yang berkaitan dengan deforestasi di Indonesia,” katanya.Dia menanti kebijakan khusus pemerintah Amerika Serikat untuk mengikat perusahaan mereka. “Mereka harus pastikan tidak lagi berkontribusi terhadap perusakan hutan di negara lain, termasuk Indonesia.”Selain itu, Pemerintah Amerika pun bisa mewujudkan komitmen untuk menjaga kawasan hutan tersisa lewat membantu negara-negara pemilik hutan lewat pendanaan.Beberapa pendanaan terkait iklim dan lingkungan di masa pemerintahan Donald Trump, katanya, mengalami pemangkasan dan penghentian. Pendanaan perubahan iklim | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-14.json | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Kemenangan Biden-Harris, Merajut Kembali Komitmen Iklim yang Terputus | Soal pendanaan, kembalinya Amerika Serikat dalam Persetujuan Paris juga bisa berdampak pada dana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada negara-negara berkembang. Witoelar menyatakan, saat Amerika Serikat keluar, bukan hanya nominal dana mengalami gangguan, juga pada desain pendanaan itu sendiri.“Kan, Amerika Serikat mem-pledge sekitar belasan miliar (US$) untuk global climate fund itu. Negara-negara maju akhirnya sepakat menunggu hasil pemilu Amerika Serikat karena ada rencana redesign pendanan,” kata Rachmat.Kalau pemerintah Indonesia bisa melakukan pendekatan lagi kepada Amerika Serikat dan memanfaatkan momentum ini guna memastikan pendanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam negeri. “Tinggal minta saja kok, tinggal melobi dan menjelaskan program-program kita.” Keterangan foto utama: Joe Biden dan Kamala Harris, calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yang menang pemilihan pekan lalu. Foto: akun Facebook resmi Kamala Harris [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-006-06.json | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | [CLS] Suara Abas Subuk terdengar berat. Dia menahan tangis haru, ketika Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat komunal lahan seluas 770 hektar kepada Komunitas Suku Anak Dalam 113 di Istana Negara di Jakarta, Kamis (1/12/22). Perjuangan panjang puluhan tahun komunitas untuk mendapatkan lahan mereka yang berkonflik dengan PT Berkah Sawit Utama (BSU), akhirnya membuahkan hasil.“Alhamdulillah. Perjuangan berhasil. Kami peroleh lahan yang direbut. Saya terharu. Pak Jokowi langsung yang memberikan,” katanya, Kamis (1/12/22).Abas Subuk , Ketua Komunitas SAD 113 mewakili 744 keluarga Suku Anak Dalam yang sudah terverifikasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Jambi pada 2020-2021.Dia bilang, bersama Komunitas SAD 113 menerima putusan pengembalian lahan seluas 770 hektar dari BSU sebagai ganti lahan komunal Suku Anak Dalam seluas 3.550 hektar yang mereka tuntut.Dalam lahan SAD seluas 3.550 hektar itu terdiri atas peladangan masyarakat, belukar dan pemukiman. Baca juga: Kala Konflik Lahan SAD 113 dengan Asiatic Persada Berlarut, Mengapa? Perusahaan berganti-ganti kepemilikan dan nama, Dari PT BDU , 1992 berganti nama dan kepemilikan menjadi PT Asiatic Persada (Asiatic). Kemudian pada 2016, berganti nama lagi menjadi PT Berkah Sawit Utama (BSU), hingga sekarang.Konflik lahan melibatkan SAD 113 dengan Asiatic sejak 1986. HGU Asiatic seluas 20.000 hektar, dengan izin lokasi dan legalitas gabungan bernomor 2.272 tertanggal 16 Desember 2000, ada izin tambahan seluas 7.252 hektar. Lahan ini masing-masing dikelola anak perusahaan Asiatic, PT Jammmer Tulen 3.871 hektar dan PT Maju Perkasa Sawit 3.381 hektar.Lokasi berizin merupakan kawasan hutan, tempat hidup SAD Kelompok 113 terdiri atas tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salaj. Lokasi ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2022-006-06.json | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Pada 27 Oktober 1927, 4 September 1930, dan 20 Desember 1940, Pemerintah Belanda, membuat surat keterangan keberadaan dusun (pemukiman warga SAD dengan disertai penyebutan batas).Sejak 2003, SAD 113 mulai gencar berjuang memperoleh lahan mereka dengan berbagai cara dari mediasi, aksi-aksi massa sampai jalan kaki dari Jambi ke Jakarta, pendudukan lahan dan lain-lain. Baru pada 2021, mereka memperoleh titik terang.Tim Terpadu Penanganan Konflik Lahan Jambi melakukan verifikasi SAD 113 untuk menetapkan kepemilikan lahan komunal.“Terakhir kami jalan kaki ke Jakarta ketemu Menteri ATR/BPN itu Agustus 2020, sesudah itu baru ada pertemuan di Jambi dengan gubernur untuk penetapan Timdu dan verifikasi. Sudah banyak airmata, keringat , bahkan nyawa untuk perjuangan ini,” kata Abas. Baca juga: Konflik Lahan Berlarut, Suku Anak Dalam Jalan Kaki ke Jakarta Kurang lebih hampir setahun, Pemerintah Jambi, Pemerintah Batanghari dan Pemerintah Muaro Jambi melalui Pokja Penanganan Konflik Suku Anak Dalam (SAD) 113 vs BSU melakukan indentifikasi dan verifikasi terhadap warga SAD 113. Pada Januari 2022, dari hasil kerja tim ini akhirnya Gubenur Jambi tetapkan dengan data sah hasil verifikasi masyarakat SAD 113 ada 744 keluarga.Setelah pemerintah daerah dan para pihak menyelesaikan verifikasi, pada 13 Januari 2022 resmi hasil verifikasi disampaikan Pemerintah Jambi kepada Menteri ATR/BPN di Jakarta. Sampai Juni 2022, belum ada kejelasan perkembangan penyelesaian konflik ini.Kemudian, pada 22 Juli 2022, setelah Menteri ATR berganti, Hadi Tjahjanto, rapat tindak lanjut penyelesaian konflik SAD 113 di rumah Dinas Gubenur Jambi. Dalam rapat itu disepakati para pihak agar perusahaan melakukan penyelesaian lahan untuk komunitas ini selambat-lambatnya 30 Agustus 2022. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2022-006-06.json | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Tindak lanjut dari kesepakatan ini, pada 31 Agustus 2022- 1 September 2022 dilakukan pengecekan lokasi oleh BPN Jambi bersama Forkompida Jambi.Untuk pemantapan lokasi penyelesaian SAD 113, pada 18 November 2022 dilakukan pertemuan kembali di Kantor BPN Jambi bersama Forkompida Jambi, perwakilan masyarakat adat dan manajeman BSU. Baca juga: Kala Petani Jambi Jalan Kaki ke Jakarta Tuntut Hak Kelola Lahan Pada 21–22 November 2022, kembali pengecekan lokasi dan pemasangan patok oleh KATR/BPN bersama Forkompida Jambi, perwakilan SAD 113 dan BSU.Mahyudin, pendamping SAD 113 dari Serikat Tani Nelayan (STN) bilang, lahan yang tercantum dalam sertifikat komunal berada di lokasi PT Berkah Sapta Palma (BSP), yang bekerjasama dengan BSU melalui Koperasi Perkebunan Karya Maju.“Ada banyak pertimbangan akhirnya teman-teman Komunitas SAD 113 mau menerima keputusan ini, antara lain, mereka sudah lelah dengan konflik puluhan tahun tak menemukan solusi dan pertimbangan lain,” katanya.Penyerahan sertifikat komunal SAD 113 ini langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat , Kamis (1/12/22) berbarengan dengan 1,5 juta sertifikat hasil program strategi nasional (PSN) KATR/BPN . Ada 1.432.751 sertifikat lahan dan 119.699 sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria (Tora).Sertifikat komunal ini pertama kali di Jambi. Mahyudin bilang, ini bisa jadi cara penanganan konflik lahan di Jambi.Data Walhi Jambi, dalam 2022 mencatat ada 156 konflik lahan di Jambi.“Kalau untuk kasus konflik lahan, sertifikat komunal ini setahu saya hanya ada di Aceh. Jambi jadi yang kedua. Setelah sertifikat ini, kita harus mendampingi bagaimana ini membawa kesejahteraan bagi Suku Anak Dalam.” Baca juga: Tagih Janji, Ratusan Warga Jambi Berkemah di Depan Kemenhut | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2022-006-06.json | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Perjuangan Panjang Berkonflik dengan Perusahaan Sawit, Akhirnya SAD 113 Peroleh Sertifikat Komunal | Dia bilang, pemerintah perlu mendukung peningkatan kapasitas komunitas pasca penyerahan sertifikat komunal. “Pengembangan ekonomi. Kita akan bentuk dulu koperasi dari perwakilan Suku Anak Dalam, kemudian akan dorong pelatihan.”Nourman , perwakilan Suku Anak Dalam mengatakan, akan ada diskusi adat di komunitas untuk membuat aturan terkait kepemilikan lahan. “ Ini akan diatur secara adat agar tidak ada yang bisa jual beli atau mengganti kepemilikan. Kita akan diskusikan ini sampai di Jambi. Akan ada tindakan tegas untuk yang melakukan itu [jual beli lahan], “ katanya.Abas Subuk bilang, kemenangan SAD 113 ini jadi cambuk dan semangat bagi komunitas lain yang sedang berkonflik dengan perusahaan.“Jangan pernah menyerah. Kami saja jalan kaki ke Jakarta itu enam kali, belum lagi aksi-aksi di Kantor Gubernur, bupati, tidak terhitung. Kita harus berani memperjuangkan hak kita, selama punya dasar yang benar. Kebenaran pasti akan menang.” ******* Berita terkait: Nestapa Suku Anak Dalam di Tanah MenangKilas Balik Konflik 2013: dari Protes Tambang Pasir Hingga Suku Anak Dalam yang Kehilangan LahanSuku Anak Dalam Dipaksa Hengkang dari PengungsianPemprov Jambi Akui Penggusuran SAD adalah Upaya Penertiban [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2018-060-03.json | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | [CLS] Gayo Lues, satu kabupaten di Provinsi Aceh hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara pada 10 April 2002. Daerah ini terkenal karena asal Tari Saman yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO pada 2012 lalu.Gayo Lues juga mendapat julukan “Kabupaten Seribu Bukit”, karena wilayahnya yang berada dan bagian dari gugus pegunungan Bukit Barisan. Karena geografisnya, ia merupakan wilayah penting dari keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).Kawasan TNGL (luas 1.095.5895 hektar) sejatinya telah mendapatkan predikat sebagai Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) atau Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera oleh Komite Warisan Dunia pada 2004.Saat ini Bupati Gayo periode 2017-2022 dijabat oleh Muhammad Amru. Kepada publik, Amru pernah sampaikan komitmennya untuk jaga hutan Leuser.“Keseimbangan ekonomi masyarakat dengan kewajiban mereka menjaga hutan harus seimbang. Jika bermasalah, sulit mewujudkan hal yang ingin dicapai,” tuturnya tentang strategi menjaga hutan Leuser, seperti dilansir dari Lintas Gayo, edisi 27 Januari 2018.Dia pun mengatakan, siap kerjasama dengan pegiat lingkungan dan para pihak guna mewujudkan hutan Leuser yang lestari.Pada akhir bulan Februari 2018, Mongabay Indonesia berkesempatan lakukan wawancara dengan Bupati Muhammad Amru, di Rumah Dinas Bupati Gayo Lues di Blangkejeren. Berikut petikannya. Mongabay: Kabupaten Gayo Lues bersinggungan langsung dengan TNGL. Bagaimana memanfaatkan potensi ini? Muhammad Amru: Kawasan TNGL merupakan hutan yang sangat alami. Terbaik di dunia, beragam flora dan fauna ada di dalamnya, dan yang paling lengkap di Indonesia.Di Gayo Lues banyak potensi wisata alam yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Sebut saja pendakian ke Gunung Leuser, wisata sungai, treking hutan, taman anggrek, dan lainnya. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-03.json | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Desa Agusen di Gayo Lues, misalnya telah ditetapkan sebagai kampung wisata. Di sini ada wisata hutan, sungai, bahkan bisa lihat langsung aktivitas masyarakat menanam padi di sawah atau memetik kopi.Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang pembangunan dataran tinggi di Gayo. Rencana itu akan diwujudkan melalui acara Gayo-Alas Mountain International Festival. Kegiatan ini melibatkan empat kabupaten, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara.Kami berharap itu akan membuka mata dunia untuk melihat keindahan hutan dan alam dataran tinggi Gayo dan Alas. Kami ingin kegiatan ini akan mengundang lebih banyak wisatawan mancanegara yang menyukai wisata alam, hutan, pegunungan, serta budaya. Mongabay: Agusen ditetapkan sebagai daerah wisata, apakah ini termasuk cara mengajak masyarakat untuk jaga hutan Leuser?Harapannya seperti itu. Kalau ekonomi masyarakat sejahtera, kesadaran jaga lingkungan akan meningkat. Jika ekonomi tidak diperhatikan, masyarakat tidak akan peduli. Jangankan untuk hal remeh, hal berat sekalipun macam tanam ganja di tengah hutan pun akan dilakukan.Dulu, Agusen dikenal sebagai daerah paling banyak kebun ganjanya. Perlahan, Pemkab Gayo Lues mengajak masyarakat tidak lagi tanam ganja, tapi tanam tanaman menghasilkan, seperti kopi.Sekarang kami terus bangun sarana untuk mendukung ekowisata di Agusen, baik itu tempat wisata maupun pendukung lainnya seperti jalan. Mongabay: Gayo Lues merupakan daerah hulu sejumlah sungai yang muaranya ke pesisir Aceh. Bagaimana usaha pemkab dan masyarakat menjaga sumber air?Kami terus membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk jaga sungai-sungai. Salah satu cara lewat anggaran yang ada.Pemkab Gayo Lues telah minta seluruh Kepala Desa yang memiliki kawasan hutan untuk alokasikan Dana Desa minimal Rp50 juta untuk program penyelamatan lingkungan dan hutan. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2018-060-03.json | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Untuk desa-desa yang tidak memiliki kawasan hutan, pemkab minta agar ada dana yang dialokasikan untuk bangun taman-taman.Ini akan menjadi indikator untuk bantuan Dana Desa berikutnya. Desa yang tidak alokasikan anggaran untuk penyelamatan lingkungan dan hutan, dana akan ditahan sementara. Desa yang ikuti aturan, tahun berikutnya dana akan digandakan.Anggaran untuk penyelamatan lingkungan atau hutan tersebut, bukan dipakai dalam bentuk proyek. Tapi, kembali untuk kegiatan yang memancing masyarakat gemar tanam pohon dan sadar pelestarian lingkungan.Kami paham dampak kegiatan ini tidak akan langsung terlihat. Tidak kontan. Tapi harus diingat, 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, hulu airnya ada di Gayo Lues. Gayo Lues penting buat Aceh. Mongabay: Pandangan Anda terhadap tudingan bahwa masyarakat adalah perambah kawasan hutan, lalu bagaimana strateginya penanganannya?Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mendapat pemberdayaan, untuk menyejahterakan dirinya dengan cara tidak lagi merusak hutan.Penting saya katakan, masyarakat jangan sampai merasa dimusuhi. Kita jangan hanya melarang, tapi tidak ada solusi. Kita harus terus berikan penyadaran, termasuk beri mereka konpensasi. Misalnya, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga yang tinggal di pinggiran hutan.Lewat pendidikan, kita berharap anak-anak tersebut tidak lagi seperti orangtua mereka, yang gantungkan hidup dengan merusak hutan.Kalau masyarakat yang sudah bertahun-tahun gantungkan hidup dari kebun yang dirambah itu diusir, akhirnya bisa terjadi kerawanan sosial. Konflik baru tercipta. Pemkab Gayo Lues tidak sampai ke sana mengawasinya, karena kawasan Gunung Leuser itu wewenang BBTNGL.Di sisi lain, masyarakat juga ingin kantor TNGL berada di Provinsi Aceh. TNGL itu kan sebagian besar wilayahnya ada di Aceh, tapi kenapa kantornya di Medan, Sumatera Utara? Secara logika saja, wilayahnya di Gayo Lues, tapi yang jaga di Medan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-060-03.json | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Mongabay: Bagaimana hubungan Pemkab Gayo Lues dengan Balai Besar TNGL untuk menjaga kelestarian hutan warisan dunia ini?Kami berharap dan selalu tekankan kepada BBTNGL agar hutan Leuser dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ada baiknya dilakukan program pemberdayaan masyarakat.Dengan personil yang banyak pun, [saya rasa] TNGL tidak akan bisa dijaga maksimal, apalagi personil BBTNGL pun terbatas. Akibatnya, taman nasional ini ada yang dirambah, dijadikan kebun. Akan berbahaya jika yang ditanam itu ganja, yang jelas-jelas dilarang.Saya lihat saat ini sudah ada upaya pihak BBTNGL untuk bimbing masyarakat, -bukan menakuti lagi. Sudah ada juga upaya berikan kompensasi bagi masyarakat yang tinggal di pinggir taman nasional.Harapan saya, Pemkab Gayo Lues dan BBTNGL dapat terus bekerjasama jaga hutan warisan dunia ini, sekaligus sejahterakan masyarakat. Mongabay: Pandangan Anda terhadap hutan yang terlanjur rusak atau dirambah masyarakat?Hutan yang telah dirambah, baik di dalam hutan lindung maupun TNGL kami harap dan terus upayakan, bisa dimanfaatkan masyarakat lewat penghijauan. Ditanami komoditas unggulan semacam kopi. Kopi itu bersahabat, ramah lingkungan.Melalui program perhutanan sosial, kami berharap masyarakat diberi kesempatan tanami daerah-daerah yang terlanjur rusak tersebut. Apakah tanam kopi, atau tanaman lain yang serasi dengan alam. Minimal, hutan yang rusak karena dirambah, tidak lagi terbuka. Mongabay: Sebagai Pimpinan Daerah di Kabupaten Gayo Lues, apa pesan dan harapan Anda?Saya salah seorang pendiri Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh yang digagas DPR Aceh, bersama Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan dan anggota DPR Aceh lainnya. Kami akan terus mengajak semua orang untuk menjaga hutan dan lingkungan, agar air bersih tetap mengalir. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2018-060-03.json | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Bupati Gayo Lues: Jaga Leuser Tak Mungkin Tanpa Libatkan Masyarakat | Yang terpenting membangun kesadaran masyarakat. Masa, orang luar negeri sudah sampai ke luar angkasa, sementara kita masih saja sibuk cegah banjir. Ayo ramai-ramai kita jaga hutan dan lingkungan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-048-19.json | Penelitian: Primata Ternyata Mampu Lakukan Sinkronisasi Gerak Layaknya Manusia | Penelitian: Primata Ternyata Mampu Lakukan Sinkronisasi Gerak Layaknya Manusia | [CLS] Primata, ternyata memiliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi gerakan dengan sesama primata. Hal ini serupa dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yang secara tidak sadar bisa melakukan sinkronisasi dengan rekan di dalam lingkungan mereka. Misalnya menyesuaikan langkah dan kecepatan pada saat berjalan, atau bertepuk tangan secara serempak usai sebuah lagu dimainkan di dalam sebuah konser musik. Nah, para ahli dari RIKEN Brain Science di Jepang menemukan bahwa sepasang monyet ekor panjang ternyata juga memiliki kemampuan koordinasi gerakan untuk mencapai sinkronisasi, sama seperti manusia.Penelitian ini membuka pintu bagi penelitian neurofisiologi di kalangan primata yang memang sangat diperlukan saat ini, karena hasil penelitian ini juga bisa memberikan titik terang untuk menjelaskan berbagai disfungsi perilaku yang dialami oleh manusia, misalnya dalam penanganan gangguan spektrum autisme, echopraxia dan echolalia – dimana para pasien meniru perilaku orang lain secara tidak terkontrol.Dala penelitian yang diterbitkan di jurnal Scientific Reports ini, tim peneliti yang dipimpin oleh Naotaka Fujii membangun sebuah ruang ujicoba untuk menguji sepasang monyet ekor panjang di Jepang apakah mereka mampu melakukan gerkan sinkronisasi dalam ujicoba tekan tombol.Sebelum percobaan dimulai, monyet-monyet ini dilatih untuk menekan tombol dengan satu tangan. Dalam percobaan pertama, kedua monyet dipasangkan dan duduk berhadapan serta gerakan tekan tombol keduanya direkam. Percobaan yang sama diulang, namun kali ini masing-masing kera diperlihatkan video dari monyet lainnya menekan tombol dalam kecepatan yang berbeda-beda. Dan dalam percobaan terakhir monyet ini dilarang untuk melhat atau mendengar video dari mitra mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-048-19.json | Penelitian: Primata Ternyata Mampu Lakukan Sinkronisasi Gerak Layaknya Manusia | Penelitian: Primata Ternyata Mampu Lakukan Sinkronisasi Gerak Layaknya Manusia | Hasil ujicoba menunjukkan bahwa monyet-monyet ini mampu melakukan modifikasi dalam gerakan mereka -menurunkan atau meningkatkan kecepatan gerak mereka dalam menekan tombol- agar mencapai sinkronisasi dengan mitra mereka, baik saat mitra mereka hadir di hadapan mereka maupun hanya di dalam rekaman video. Kecepatan gerakan menekan tombol terus berubah agar menjadi harmonis dengan kecepatan monyet lainnya. Kendti demikian, setiap pasangan monyet memiliki sinkronisasi yang berbeda dan mencapai kecepatan yang berbeda pula, dan tingkat sinkronisasi masing-masing pasangan semakin tinggi jika mereka melihat atau mendengar pasangan mereka.Para peneliti mencatat bahwa pola perilaku ini tidak bisa dipelajari oleh monyet-monyet ini saat ujicoba berjalan, seperti pada penelitian sebelumya yang menunjukkan bahwa hal ini menjadi sangat sulit bagi monyet atau primata lainnya untuk belajar sinkronisasi yang intens. Para ahli mengakui bahwa, alasan mengapa para monyet ini menunjukkan perilaku sinkronisasi masih belum jelas. Hal ini mungkin menjadi sebuah aspek vital atau sebuah pola perilaku adaptasi sosial yang sangat penting untuk bertahan di ala liar.CITATION: Yasuo Nagasaka, Zenas C. Chao, Naomi Hasegawa, Tomonori Notoya, Naotaka Fujii. Spontaneous synchronization of arm motion between Japanese macaques. Scientific Reports, 2013; 3 DOI: 10.1038/srep01151 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-052-11.json | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | [CLS] Lobster mutiara (Panulirus ornatus) dan lobster pasir (Panulirus homarus) menjadi lobster yang potensial untuk dikembangkan melalui sistem budi daya perikanan yang ada di Indonesia. Kedua jenis Lobster tersebut menjadi bagian dari lima lobster yang tumbuh dan berkembang baik di wilayah perairan seluruh Indonesia.Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengatakan, walau kedua jenis lobster di atas memiliki potensi yang bagus untuk dibudidayakan, tetapi itu sangat bergantung pada pasokan benih yang berasal dari alam atau perairan laut secara langsung.“Karena pembenihan Lobster masih belum berhasil dilakukan,” ucap dia saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual yang dilaksanakan pada akhir pekan lalu.Selain dua jenis tersebut, masih ada tiga jenis Lobster lain yang juga ditemukan tumbuh dan berkembang dengan baik di hampir semua wilayah perairan. Ketiganya adalah lobster batik (Panulirus longipes), lobster bambu (Panulirus versicolor), dan lobster batu (Panulirus penicillatus).Dalam mengembangkan budi daya lobster, sejak 1999 Indonesia melakukannya dengan mengandalkan pada benih hasil tangkapan langsung di laut dengan skala tradisional. Tetapi, cara tersebut dinilai belum praktik karena memerlukan waktu pembesaran sekitar 8-10 bulan dengan pakan ikan runcah.“Dari benih ukuran transparan hingga mencapai kisaran 100-125 gram per ekor,” jelas dia.baca : Pusat Studi Maritim : Peraturan Baru Ungkap Kedok Pemerintah dalam Eksploitasi Lobster Saat metode budi daya masih mengandalkan benih tangkapan alam, Slamet menyebutkan kalau harga jual di pasar internasional mencapai nilai yang tinggi. Namun, di saat yang sama harga jual di pasar internasional juga sama tingginya untuk perdagangan benih lobster. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-052-11.json | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Itu kenapa, sejak 2013 usaha budi daya lobster mulai beralih dari pembesaran menjadi penangkapan di alam secara langsung dan menjualnya ke pasar internasional melalui jalur ekspor. Negara yang tercatat selalu menjadi tujuan ekspor benih lobster adalah Vietnam, yang sampai sekarang dikenal sebagai negara penghasil ekspor terbesar di dunia.Menurut Slamet, metode pengembangan usaha lobster akan terus dilakukan untuk bisa mendukung percepatan produksi perikanan budi daya yang sudah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai sektor prioritas. Untuk 2020, Pemerintah Indonesia menargetkan produksi mencapai 18,44 juta ton dan naik menjadi 22,65 juta ton pada 2024.Dengan target tersebut, lobster diharapkan bisa ikut bergabung bersama komoditas lain yang ditugaskan menjadi penyumbang produksi utama perikanan budi daya seperti ikan air tawar, ikan air payau, ikan laut, dan rumput laut. Tren KenaikanDirektur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zulficar Mochtar pada kesempatan yang sama mengatakan, komoditas lobster saat ini mengalami kenaikan produksi di seluruh dunia. Dari catatan Organisasi Pangan dan Agrikultur Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada 2019, produksi Lobster dunia tumbuh rerata 2,30 persen per tahun.“Sedangkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, nilai ekspor lobster pada periode 2014-2018 mengalami pertumbuhan rerata 20,42 persen per tahun,” tutur dia.Meski ada tren kenaikan produksi yang juga berarti ada tren kenaikan penangkapan benih lobster di alam, Zulficar menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia tetap memperhatikan sejumlah hal agar usaha lobster bisa berjalan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.Semua itu, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-052-11.json | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | baca juga : Momentum Tepat untuk Evaluasi Pemanfaatan Lobster Untuk lobster pasir, sesuai peraturan penangkapan dilakukan saat lobster tersebut sedang tidak dalam kondisi bertelur dan itu bisa dilihat pada abdomen luar dengan ukuran panjang karapas di atas 6 sentimeter atau berat diatas 150 gram per ekor“Lobster jenis lainnya boleh ditangkap jika tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor,” tambah dia.Kedua persyaratan tersebut bisa dihilangkan, jika penangkapan benih Lobster dilaksanakan di wilayah perairan Indonesia untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di wilayah Indonesia.Kemudian, untuk peraturan aktivitas penangkapan benih bening lobster atau lobster muda, itu bisa dilakukan jika sudah ada kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).Untuk nelayan yang berhak menangkap lobster muda, Zulficar menyebutkan bahwa itu adalah nelayan kecil yang sudah terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan (API) statis.“Untuk pengeluaran benih bening lobster, itu bersumber dari penangkapan yang telah memenuhi ketentuan. Waktu pengeluaran dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas Kajiskan. Kemudian, eksportir juga harus terdaftar,” tegas dia. baca juga : Budi daya Lobster Bisa Dilakukan di Seluruh Indonesia Potensi Besar | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-052-11.json | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP Sjarief memberikan penjelasan tentang aktivitas budi daya dan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan oleh KKP. Menurut dia, Pemerintah memiliki pertimbangan yang matang dengan berdasar pada hasil kajian yang dilakukan para pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing.Tak hanya dari pakar, Sjarief menyebutkan bahwa BRSDM KP juga melakukan kajian dan hasilnya diketahui ada potensi yang sangat besar untuk jenis lobster mutiara dan lobster pasir ini. Kedua jenis lobster tersebut potensinya mencapai 278.950.000 ekor dan tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).Menurut dia, penangkapan benih lobster dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki karakteristik bertipologi perairan dangkal, sepanjang pantai dan pulau pulau kecil, relatif terlindung (dalam teluk) dan dasar perairan pasir berlumpur, serta terdapat asosiasi terumbu karang-lamun-alga.“Dengan pertimbangan prinsip keberlanjutan, jumlah hasil yangkapan yang diperbolehkan (JTB) benih bening lobster pasir dan lobster mutiara adalah sebesar 139.475.000 ekor untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan kuota penangkapan di seluruh WPPNRI,” papar dia.Agar bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya lobster yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan upaya pencatatan hasil penangkapan benih bening di setiap lokasi dan penelaahan berkala terhadap kondisi stok benih bening lobster di alam. Dengan demikian, itu bisa mendukung upaya peninjauan ketersediaan stok benih bening lobster. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2020-052-11.json | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Potensi Besar Lobster Mutiara dan Lobster Pasir | Sjarief mengungkapkan, regulasi tata kelola sumber daya perikanan lobster perlu diterapkan untuk memperkuat tata kelola benih lobster. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu; pendataan stok benih lobster dan produksi lobster, peluang menata kelembagaan benih Lobster yang optimal, memperkuat pengembangan budidaya lobster, dan memperkuat upaya restocking lobster di sentra benih lobster.Melihat banyak manfaat yang bisa diraih, Sjarief menyebutkan kalau kehadiran Permen KP 12/2020 menjadi momen yang tepat untuk pengembangan usaha budi daya lobster. Hal itu, karena di dalamnya ada tiga makna keseimbangan, yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan.“Tiga hal ini harus selalu ada dalam setiap pengambilan keputusan. Kita harus menjamin sumber pendapatan untuk masyarakat, kita menjamin pendapatan untuk negara, sekaligus keberlanjutan bagi alam,” tegas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2015-012-18.json | Penyelundupan Ratusan Trenggiling Lewat Laut Digagalkan | Penyelundupan Ratusan Trenggiling Lewat Laut Digagalkan | [CLS] Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menggagalkan upaya penyelundupan ratusan trenggiling ke Malaysia lewat Pelabuhan Belawan, Deli Serdang.Kombes Pol Tubuh Musyareh, Direktur Dit Polair Polda Sumut, kepada Mongabay, Rabu (12/11/2015) mengatakan, penyelundupan digagalkan saat petugas patroli laut di sekitar Perairan Belawan, Rabu dini hari.Petugas melihat kapal laut Rezeki Abadi, nomor lambung GT 5 melintas. Ketika diberhentikan, nahkoda kapal, Faisal, mempercepat laju. Petugas berhasil menyetop. Mereka tidak bisa menunjukkan surat menyurat. Marasa curiga, petugas naik ke kapal dan memeriksa barang bawaan. Alhasil, ditemukan sedikitnya 102 trenggiling dalam pembungkus hitam. Dari ratusan itu, sembilan trenggiling mati.Petugaspun langsung mengamankan trenggiling. Satu nahkoda, dan tiga awak kapal diamankan, yakni, Andi, Hari, dan Taufik.Dari pemeriksaan awal, katanya, terungkap harga satu trenggiling sampai Rp5 juta. Jadi, dari barang bukti diperkirakan seharga Rp450 juta.Dari pengakuan tersangka, rencananya transaksi trenggiling di tengah laut perbatasan Indonesia-Malaysia. Ada dugaan kuat pelaku bagian jaringan internasional, mengingat cara kerja rapi. “Kami duga mereka pemain lama, sudah berulang kali beraksi.”Lepas liar dan lahir di perjalananSetelah mendapatkan informasi, Balai Besar Konservasi dan Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumut lalu ke lokasi. Ada 93 trenggiling hidup, satu betina mau melahirkan. Empatbelas jam pasca pembongkaran kasus, satu induk melahirkan kala dibawa Ditpolair ke hutan Sibolangit, Deli Serdang.Joko Iswanto, Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan BBKSDA, mengatakan, sudah menurunkan dokter untuk memeriksa kesehatan induk dan bayi. Mereka semua dilepasliarkan, termasuk si bayi. “Di alam liar, peluang hidup lebih besar. Bayi Trenggiling sehat.” | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-012-18.json | Penyelundupan Ratusan Trenggiling Lewat Laut Digagalkan | Penyelundupan Ratusan Trenggiling Lewat Laut Digagalkan | Joko mengatakan, perairan Sumut sangat terbuka, hingga BKSDA kesulitan pemantauan. Salah satu upaya pencegahandengan menggandeng Bea Cukai, TNI-AL, dan pihak lain terkait, termasuk organisasi seperti Wildlife Crime Unite (WCU)-WCS.Kasus ini, kata Joko, kali kedua dibongkar penyidik kepolisian. Sebelumnya Mabes Polri 23 April 2015, membongkar perdagangan trengiling di Kompleks Pergudangan Niaga Malindo KIM I Medan. Hasil sitaan, lima ton trenggiling mati, puluhan hidup. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-017-20.json | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | [CLS] Kasus pembebasan lahan dan hutan yang tidak prosedural dan korup, ternyata tak hanya monopoli perusahaan swasta perkebunan sawit dan HTI. Pelanggaran prosedur terkait korupsi, ternyata masih juga terjadi dalam proyek pemerintah, salah satunya adalah kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III senilai 2.2 triliun rupiah di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatera Utara. Disinyalir, kawasan yang akan dibangun PLTA ini berada di kawasan hutan lindung, dan belum mendapat surat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.Kawasan yang akan dibangun PLTA ini adalah tanah di Kecamatan Meranti Pohan, Kabupaten Toba Samosir seluas 18 hektar . Pembebasannya sendiri dilakukan oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I senilai 15.3 miliar rupiah dan dierikan kepada 323 kepala keluarga yang terkena pembebasan. Hal ini dilakukan tahun 2010 silam. Setelah ditelusuri, kawasan ini ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung, yang artinya tidak bisa dialihfungsikan.Mantan Bupati Tobasa, Monang Sitorus menentang keras pembangunan PLTA Asahan III di kawasan yang ada saat ini. Menurutnya, ketika mengeluarkan izin pembangunan PLTA ini, dirinya memberikan izin pembangunan di lokasi lain, bukan di lokasi yang masuk kawasan hutan lindung.“Ini melanggar hukum, karena yang dibangun sekarang di kawasan hutan lindung. Ini harus dibongkar. Dan yang di lokasi awal pembangunan dan peletakan batu pertamanya di desa itu tetap harus dibangun. Lokasi yang saya berikan izin untuk pembangunan PLTA Asahan III, di Desa Meranti utara dan itu betul-betul di Tobasa. Tapi ternyata basecampnya saja yang di Tobasa. Kenapa sekarang letaknya di Asahan. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, tidak untuk Tobasa tapi untuk Asahan,” kata Mantan Bupati Toba Samosir (Tobasa), Monang Sitorus, Minggu 23 September 2012 kepada Tribunnews.com. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2012-017-20.json | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | Namun apa daya, setelah serah terima dengan bupati baru di tahun yang sama, pelaksanaan pembangunan PLTA ini ternyata berubah. Bupati Toba Samosir yang baru, Kasmin Simanjuntak telah mengeluarkan izin baru untuk menggantikan yang lama. Kawasan baru inilah yang diganti rugi senilai 15 miliar lebih, dan ternyata masuk dalam peta kawasan lindung.Senada dengan mantan bupati Tobasa tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara JB Sirongo-ringo mengatakan kepada Medan Bisnis Daily, bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak pernah mengeluarkan surat izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak PLN untuk menggunakan lahan hutan tersebut sebagai lokasi pembangunan proyek PLTA Asahan III.Ia menerangkan, untuk mendapatkan surat izin pinjam pakai kawasan hutan harus ada persetujuan dari Menteri Kehutanan (Menhut). Sebelum izin dari Menhut itu keluar harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati dan gubernur.“Sejauh ini, surat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk proyek PLTA Asahan III belum disetujui Menteri Kehutanan,” tandas JB Siringo-ringo kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon di Medan, Senin 10 September silam. Menjawab soal warga yang menjual lahan tersebut kepada PLN, Siringo-ringo mengatakan, jika itu milik warga, semestinya harus ada bukti surat sah kepemilikan atas lahan tersebut.Kejaksaan Tinggi Sumut, seperti dilansir oleh Tribunnews tanggal 21 Sepember 2012 lalu, terus mengumpulkan keterangan terkait pembebasan lahan ini, namun mereka belum mau berkomentar banyak perihal kasus dugaan korupsi mengenai pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan 3 di Desa Batu Mamak, Kecamatan Pintu Pohan, Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-017-20.json | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | Terabas Hutan Lindung, Kejati Medan Usut Korupsi Proyek PLTA Asahan III | Kasi Penkum Kejati Sumut Marcos Simaremare, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan dan belum masuk penyelidikan. Pihaknya sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui peritiwa tersebut.Pihak proyek PLTA Asahan III, yang diwakili Manager PLTA Asahan III Robert Aprianto Purba saat dikonfirmasi Medan Bisnis Daily tanggal 11 September 2012 silam, mengakui bahwa lahan yang dibeli PLN untuk proyek PLTA Asahan III masuk dalam kawasan hutan. “Semua kawasan hutan, tapi tidak ada masalah. Kami akan tetap melanjutkan pembangunan PLTA Asahan III sampai selesai,” katanya.Robert menjelaskan, sebagian pengerjaan PLTA Asahan III sudah rampung, di antaranya base camp (100%), sementara akses road masih 30 persen karena terkendala pembebasan lahan. Ia menerangkan, luas kawasan hutan yang akan digunakan PLN untuk membangun proyek PLTA Asahan III mencapai 210 hektar, namun sejauh ini baru 18 hektar yang dibebaskan.Terkait dugaan kuatnya korupsi dalam proyek ini, Dekan Fakultas HUkum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Farid Wajdi mengatakan kepada Medan Bisnis Daily bahwa hal ini harus diusut tuntas. Selain itu, PLN semestinya bisa membicarakan hal ini lebih lanjut dengan pihak Kementerian Kehutanan untuk mencari solusinya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-008-04.json | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | [CLS] Haeriah adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah tangga dan membantu suami di kebun. Selama ini, tak banyak hal yang diketahui dan dijalani selain masalah-masalah domestik rumah tangga. Bahkan informasi terkait adat istiadat di desanya hanya diketahui samar-samar.“Sekolah lapang ini bagi kami sebagai ibu rumah tangga, sangat bermanfaat. Ilmu saya bertambah. Tadinya saya tidak paham masalah hukum adat di sini dan daerah-daerah lain,” katanya, dalam kegiatan Sekolah Lapang yang diadakan di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/11/2021).Sekolah lapang ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) kerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan. Diikuti oleh generasi muda di komunitas adat Marena, salah satu komunitas adat yang telah mendapat pengakuan Hutan Adat 2018 lalu, berlangsung pada 18-21 November 2021.Haeriah mengakui lama meninggalkan kampung sehingga banyak hal tentang adat istiadat dan ritual-ritual yang tak dipahaminya.“Dari sekolah lapang saya bisa paham tentang adat, misalnya kalau tanam bawang merah ada hal-hal yang harus diperhatikan, pantangan-pantangan. Saya sekarang sudah paham semua itu.”baca : Hutan Adat Marena: Kearifan Lokal yang Dapat Pengakuan Negara Haeriah juga bersyukur dari sekolah lapang ini ia jadi paham bagaimana mengelola sumber daya di dalam hutan adat, apalagi selama ini perempuanlah yang banyak mengakses sumber daya di dalam hutan untuk kebutuhan sehari-hari.“Dari kegiatan ini kami juga paham tentang desa dari Pak Andik Hardiyanto. Banyak potensi yang bisa digali. Selama ini kami hanya tahu tentang dapur, sumur. Pendidikan kita masih kurang. Harapan saya, semoga pemahaman bisa lebih bertambah, bisa lebih baik dari kemarin, terkait juga kesopanan dalam bermasyarakat,” katanya. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-008-04.json | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Hal yang sama diakui oleh Hariati, yang juga aktif dalam sejumlah kegiatan perempuan adat. Meski sepanjang hidupnya telah tinggal di Marena dan mengikuti setiap ritual yang dilakukan, namun pengetahuannya tentang adat istiadat di komunitasnya masih kurang.“Dari sekolah lapang ini, berdasarkan penjelasan dari pemangku adat, saya bisa memahami tatanan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat adat. Contohnya, apa saja yang dilarang dan boleh dilakukan di wilayah adat. Hal baru yang saya dapatkan meski selama ini hidup di wilayah adat, dan selalu mengikuti setiap kegiatan.”Ia berharap Hutan Adat yang ada di desanya bisa tetap lestari dan dikelola dengan baik. Pengakuan Hutan Adat yang telah diterima komunitasnya membuatnya bersemangat dan tak ada rasa takut lagi dalam mengelola hasil hutan.baca juga : Enam Komunitas Adat Massenrempulu Enrekang Akhirnya Diakui Negara Suardi, salah seorang petani yang juga peserta sekolah lapang, mengakui pemahamannya tentang hukum dari kegiatan ini adalah hal yang baru, sehingga bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini.“Dari dulu saya tidak paham betul tentang wilayah adat dan tatanan yang ada di dalamnya, sekarang bisa lebih mengerti. Dari materi di kegiatan ini, tentang hukum adat bisa saya pahami dengan baik. Saya juga paham bahwa dengan adanya pengakuan Hutan Adat kita bisa kelola sendiri tanpa ada rasa takut dikejar-kejar polisi, meski tetap harus dikelola secara bertanggung jawab.”Proses belajar mengajar di sekolah lapang ini sangat dinamis dan santai, dimana para peserta sangat antusias mempelajari banyak hal, tentang adat, desa, hukum, masyarakat adat, menulis dan pemetaan potensi. Pada materi terkait teknik penulisan oleh pemateri dari Mongabay Indonesia, meski singkat, mereka bisa langsung menghasilkan tulisan terkait komunitasnya yang dibagi di media sosial masing-masing peserta. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-008-04.json | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Menurut Solihin, staf advokasi AMAN Sulsel, sebagai penanggungjawab kegiatan ini, Sekolah Lapang Marena ini bertujuan untuk melatih generasi muda Marena untuk bisa melakukan pemetaan potensi wilayah adatnya.“Mereka dilatih untuk mampu memetakan potensi hutan adat dan biodiversity yang ada dan mampu melakukan pendataan sosial dan spasial. Mereka juga nantinya diharapkan mampu mengidentifikasi hukum-hukum adat yang berkaitan dengan hutan adat, serta melibatkan anak-anak muda mengurus wilayah adatnya,” katanya.Kegiatan sekolah lapang di Marena ini adalah kali kedua yang dilakukan oleh HuMa dan AMAN Sulsel. Sebelumnya, tahun 2019, mereka juga melakukan kegiatan yang sama di komunitas ada Karampuang Kabupaten Sinjai, Sulsel, meski dengan pendekatan dan waktu kegiatan yang berbeda.baca juga : Perda, Hutan Adat dan Pentingnya Pengakuan bagi Masyarakat Adat Kondisi Saat iniKomunitas adat Marena sendiri telah mendapat pengakuan sejak 14 Februari 2018 melalui SK Bupati Enrekang. Setelah pengakuan Pemda diperoleh, pengakuan berikut didapat dari pemerintah pusat. Bahkan SK Hutan Adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, tanggal 20 September 2018.Piter Kadang sebagai pemangku adat Marena juga terpilih sebagai satu dari sembilan tokoh yang mendapat penghargaan karena dianggap berhasil mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang telah diberikan izin perhutanan sosial.Mengenang kembali sejarah pengakuan tersebut, Piter, yang merupakan satu dari pemangku adat Marena bergelar Sianene yang berarti ‘yang dituakan’, mengakui butuh waktu 12 tahun untuk mewujudkannya, penuh dengan tantangan dan sinisme dari sejumlah pihak. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-008-04.json | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | “Dulunya waktu berjuang, banyak yang tidak sepaham untuk berjuang karena menganggap adat hanya animisme. Banyak juga tak percaya ada yang namanya Hutan Adat. Banyak yang kaget dengan adanya Perda dan SK dan kemudian bertemu Presiden Jokowi. Dua kali saya bertemu Pak Jokowi,” katanya.Di awal pengakuan, komunitas sempat melakukan kerjasama PT Adi Mitra untuk penyadapan getah pinus yang memang banyak tumbuh di kawasan tersebut, melanjutkan kerjasama yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan pihak kehutanan.“Untuk saat itu kami batasi, untuk coba-coba saja. Dulu sudah dikelola oleh kehutanan. Kita coba-coba satu tahun ada kontrak, kalau bagus bisa lanjut. Namun, belum setahun kami khawatir tentang kondisi hutan karena masalah teknik penyadapan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh kehutanan,” jelasnya.baca juga : Puyang Sure, Hutan Adat Berkonsep Wisata Pertama di Sumatera Selatan Pihak perusahaan, menurut Piter melakukan penyadapan lebih dalam dari yang dianjurkan sedalam 3 cm, sementara mereka ‘menggores’ pohon hingga 6 cm. Mereka juga ‘menggores’ 8 lokasi di satu pohon sementara batasnya hanya 4 goresan. Dampaknya, di musim kemarau dimana merupakan waktu sangat baik untuk menyadap, banyak pohon yang tumbang karena kondisi pohon yang rusak diterjang angin kencang.“Kami akhirnya putuskan untuk hentikan kontrak, dipulihkan dulu hutannya. Meski kemitraan ini menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk kepentingan adat, namun kami khawatir jangan sampai nanti malah hutannya habis.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-008-04.json | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Sekolah Lapang Berdayakan Generasi Muda Komunitas Adat Marena Enrekang | Untuk pemanfaatan Hutan Adat ini, mereka fokus untuk menanami pohon kopi, alpukat, dan sejumlah tanaman lainnya. Mereka telah dua kali mendapat bantuan berupa bibit dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) KLHK wilayah Sulawesi. Bantuan pertama berupa bibit durian dan pala, sementara bantuan kedua berupa uang tunai Rp50 juta untuk pengembangan komoditi alpukat, peternakan kambing dan jati putih.Sebagai bagian dari kesepakatan adat, pohon-pohon yang tumbang di dalam kawasan tersebut bisa diambil untuk kebutuhan adat dan masyarakat yang rentan.“Pohon yang sudah tumbang diberikan masing-masing 1 meter kubik untuk setiap kampung, digunakan untuk kepentingan pesta, ritual, dll., namun wajib menanam sejumlah pohon sebagai gantinya. Kelebihan kayu yang tumbang lainnya diberikan kepada warga yang kami nilai kurang mampu dan kondisi papan rumahnya rusak, mereka diberi 2 meter kubik, 1 meter kubik untuk warga dan 1 meter kubik lainnya sebagai ganti biaya senso (chainsaw).” [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | [CLS] Laut Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Tetapi, hal itu bukan tanpa batas. Bila tidak dikelola dengan baik, lambat laut pasti akan habis. Sebuah skema perikanan terukur tengah digagas pemerintah untuk menjaga sektor perikanan tetap lestari dan berkelanjutan di masa mendatang.Sekretaris Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Dampo Awang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Lestari Priyono tak mengelak bila sumber daya perikanan nasional bukannya tanpa batas. Sehingga ia sepakat dengan gagasan perikanan terukur, sebagaimana yang digaungkan pemerintah.“Tetapi pada wilayah implementasi, mungkin ini yang sedikit berbeda,” kata Riook, sapaannya saat berbincang dengan Mongabay Indonesia, akhir Juni lalu. Riook mengatakan, perikanan terukur hendaknya dilakukan dalam bentuk pendistribusian kapal secara proporsional berdasar kapasitas sumber daya ikan masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).Namun, sebelum itu dilakukan, pemerintah harus memiliki data yang benar-benar matang. Mulai dari jumlah kapal berikut klasifikasinya, rerata hasil tangkapan, hingga sumber daya perikanan. Bila data-data ini sudah ada, pemerintah baru menentukan sebaran kapal secara proporsional berdasar klasifikasi kapal dan sumber daya masing-masing WPP.“Jadi WPP itu kan semacam trayek kalau di darat. Semua kapal didistribusikan ke masing-masing WPP, sesuai kapasitasnya. Nah, dalam waktu yang sama, tidak ada lagi perizinan untuk kapal baru,” terangnya. Pada prinsipnya, penerapan perikanan terukur tidak boleh membatasi kapal untuk melaut.baca : Polemik Cantrang : Kebijakan Pelarangan Setengah Hati (1) Bagi Riook, dengan mempertimbangkan jumlah kapal yang ada saat ini, sarannya itu diklaimnya lebih adil. Daripada skema pembatasan kuota kapal yang berpotensi menimbulkan banyak kapal yang tidak bisa melaut. Padahal, saat kapal tidak bisa melaut, efek dominonya juga panjang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Sepinya aktivitas pelabuhan di Tasikagung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah belakangan ini, kata Riook, merupakan dampak langsung dari pembatasan kuota kapal. Ia bilang, dulu, aktivitas di pelabuhan yang berada di sisi utara pusat kota itu cukup ramai. Dalam sehari, ada 10-20 kapal sandar untuk bongkar muatan.“Tapi banyak kapal yang tidak bisa melaut karena kuota dibatasi. Dari sekitar 260 kapal, hanya 130-an kapal yang izinnya selesai,” kata Riook. Celakanya, sebagian kapal yang parkir pada akhirnya banyak yang rusak akibat gelombang tinggi.Pembatasan kuota, sambungnya, hanya akan memicu persoalan baru. Karena itu, ia pun mengusulkan agar pemerintah menambah dan memperluas wilayah konservasi perikanan. “Tetapkan pulau-pulau untuk sebagai wilayah konservasi. Dan itu harus dilindungi betul. Karena itu akhirnya akan jadi rumah ikan,” terangnya.Ditegaskan Riook, ketimbang sibuk mencari kesalahan para nelayan, pemerintah lebih baik segera menambah wilayah konservasi itu. “Karena kalau cari kesalahannya, ya pasti salah semua nelayan ini. Tugasnya pemerintah itu mengatur, mengerti apa kebutuhan nelayan,” lanjutnya.Riook mengatakan, bila akhirnya kini nelayan lebih resisten, hal itu karena pemerintah yang dinilai lamban merespon kebutuhan nelayan. Pemerintah, tidak pernah mengajak bicara nelayan selaku objek dari kebijakan dimaksud.baca juga : Polemik Pelarangan Cantrang : Bagaimana Kondisi di Lapangan? (2) Ia pun menjelaskan betapa kebijakan pembatasan yang dilakukan sejak awal tahun lalu memberi dampak pada para nelayan. Bulan-bulan ini, terang Riook, sebenarnya musim ikan. Tapi, tidak banyak kapal yang bisa melaut karena izin dan solar mahal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | “Ini sudah 7 bulan, tapi hanya 2-3 kapal yang sandar. Ngenes rasane, banyak yang menganggur. Cuma kalau kami bicara seperti itu, nanti kami juga yang kena,” jelasnya. Riook bilang, pemerintah hendaknya tidak gegabah dalam mengambil kebijakan, tanpa berusaha menyelami lebih jauh kondisi di lapangan.Senada dengan Riook, Hadi Sutrisno, Koordinator Front Nelayan Bersatu (FNB) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menolak pemberlakuan kuota sebagai implementasi perikanan terukur. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan menyelesaikan masalah perikanan akibat overfishing.“Memang sangat kompleks ya, semuanya serba dilematis. Mau sepakat pembatasan izin kapal baru, kalau yang sudah terlanjur beli nanti bagaimana. Begitu juga kalau kuota dibatasi, itu juga akan menjadi masalah menyangkut nasib kapal-kapal yang tidak mendapat kuota,” ungkapnya.Hadi mengatakan, belajar dari pengalaman sebelumnya, pembatasan kuota tidak akan berjalan efektif. Efek berantainya juga bakal panjang. Sebab, mereka yang tidak mendapat kuota sekalipun, pada akhirnya akan tetap nekat melaut karena terdesak urusan perut.Karena itu, daripada melakukan pembatasan, ia lebih sepakat untuk membiarkannya. Toh, lanjut Hadi, satu per satu para nelayan itu akan berganti profesi tatkala hasil tangkapan mereka makin turun. “Jadi, sebaiknya ya tetap difasilitasi saja, tetap diakomodir” ujarnya.Menurut Hadi, kesediaan nelayan untuk mengurus izin harus diapresiasi. Toh negara juga dapat pemasukan yang disetor melalui pos Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) saat mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Karena itu, menjadi tugas negara untuk memfasilitasi.Hadi mengatakan, di Pati, tepatnya Juwana, jumlah kapal penangkapan ikan diperkirakan mencapai 2.000 unit dengan kapasitas rata-rata di atas 100 GT. Dari jumlah tersebut, 300 di antaranya merupakan kapal cantrang yang telah berganti ke JTB (Jaring Tarik Berkantong). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | baca juga : Polemik Cantrang: Nelayan Pantura Enggan Berganti Alat Tangkap (3) Pertimbangan Ekologi-EkonomiDirektur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M. Zaini dalam materinya soal konsep perikanan terukur yang disampaikan jelang akhir tahun lalu menjelaskan, secara filosofis, kebijakan pembatasan penangkapan semata dilakukan untuk menjaga stok ikan di laut di masa depan. Itu karena kegiatan penangkapan yang berlangsung saat ini dinilai melewati batas (overfishing).Menurut Zaini, beberapa negara yang memiliki perairan laut telah menerapkan skema ini. Seperti Uni Eropa, Islandia, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih dalam tahap uji coba.Indonesia sendiri saat ini berada pada metode pertama. Dimana, pengendalian hanya didasarkan pada pembatasan perizinan, tanpa diikuti kuota tangkapan. Dengan begitu, para pelaku usaha dengan bebas menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Setoran PNBP dilakukan melalui skema pra produksi, tidak memperhitungkan jumlah tangkapan yang didaratkan.Dikatakan Zaini, ada beberapa keunggulan bila skema perikanan terukur ini benar-benar diterapkan. Di antaranya, menjaga stok ikan dan kesehatan sektor laut, serta pelaku usaha dapat menentukan jumlah kapal yang optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimal.Kemudian, terjadinya pemerataan ekonomi daerah (pelabuhan pendaratan disesuaikan dengan wilayah penangkapan), data hasil tangkapan yang lebih akurat, industrialisasi pelabuhan yang lebih optimal, kontrak jangka panjang sehingga ada kepastian pengembalian investasi dan PNBP yang tinggi.Zaini mengakui, perikanan menjadi salah satu sektor dengan jumlah pekerja paling banyak bersama sektor pertanian dan kehutanan. Alasan itu pula yang mendasari bahwa pengelolaan sektor perikanan menjadi hal yang sangat penting.baca juga : Polemik Cantrang Pantura: Dinilai Merusak, Bagaimana dengan JTB? (4) | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Pada pelaksanaannya, penerapan perikanan terukur diawali dengan kajian stok sumber daya ikan (SDI) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Selanjutnya, data stok tersebut dijabarkan ke masing-masing WPP-RI, lengkap dengan kuota penangkapan yang diperbolehkan berdasar kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan).Misalnya saja, pada WPP 712 dengan jumlah stok tiga juta ton, alokasi tangkapnya sebesar 1,5 juta ton. Nah, data stok dan kuota tangkap itu yang menjadi dasar penentuan alokasi jumlah kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan di WPP dimaksud.Dalam skema perikanan terukur ini, ada 6 dari 11 WPP yang diproyeksikan untuk industri perikanan. Yakni, WPP 572 dan WPP 573 yang sama-sama berada di Samudera Hindia. Kemudian, WPP 711 yang meliputi perairan Natuna dan Natuna Utara; 716 dan 717 yang meliputi Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, serta sebagian 715 dan 718 yang mencakup Laut Aru, Arafura dan Laut Timor (lihat gambar). perlu dibaca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Zaini menegaskan, kelestarian ekologi dan keberlanjutan perikanan di masa depan menjadi pertimbangan utama penerapan perikanan terukur ini. Selain itu juga ekonomi melalui peningkatan PNBP dari sektor perikanan.Secara lebih detil, penerapan perikanan terukur ini akan mencakup area penangkapan melalui pembagian WPP RI. Kemudian, penentuan jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota, musim penangkapan, jumlah dan ukuran kapal, serta penggunaan alat tangkap.Selain itu juga penentuan pelabuhan sebagai lokasi pendaratan hasil tangkapan, penggunaan ABK lokal, suplai pasar domestik dan ekspor melalui pelabuhan di lokasi WPP yang diizinkan, jumlah pelaku usaha serta pemberlakuan sistem kontrak. Butuh Kerja Keras | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Abdi Suhufan mengatakan, butuh kerja keras dari pemerintah untuk membenahi sektor perikanan yang dinilainya semrawut. Terutama, akibat maraknya illegal, unregulation, unreported fishing (IUUF) di wilayah perairan nusantara.Menurut Abdi, salah satu praktik yang dijumpai terkait dengan IUUF adalah penggunaan alat tangkap yang tak ramah. Seperti bom ikan, trawl, atau cantrang yang memang untuk memburu ikan-ikan demersal bernilai ekonomi tinggi, diantaranya kakap dan kerapu.“Pengamatan sekilas memang mendapati nelayan-nelayan kecil terlibat. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak aktor dan pemodal besar atau aktor yang menjadikan praktik ini terus berlangsung hingga kini. Jadi rantai pasarnya tetap saja melibatkan perusahaan-perusahaan besar,” ungkap Abdi.Pada 2003 dan 2016, DFW sempat melakukan investigasi atas kasus tersebut. Ia mendapati bila material untuk bom ikan itu dipasok dari sebuah gudang di Penang, Malaysia. Setelah itu, bahan dikirim via jalur laut ke Sumatera Utara lalu ke Laut Jawa dan kemudian material tersebut disebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Seperti Sulawesi, Maluku, Morowali hingga Papua.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Dikatakan Abdi, praktik tersebut terlihat begitu samar karena saat dikirim, material bahan bom ikan itu masih dalam bentuk pupuk. “Padahal itu dipakai sebagai bahan baku bom ikan,” jelas Abdi. Dari ilustrasi cerita yang ia sampaikan, Abdi ingin menegaskan bahwa skema perikanan terukur tidak akan jalan tanpa pengawasan yang ketat.“Dan selama ini kita cukup bermasalah dengan (pengawasan) itu. Untuk kapal-kapal diatas 30 GT mungkin masih bisa (diawasi) karena jumlahnya yang relatif sedikit. Bagaimana dengan yang dibawah itu, yang jumlahnya ratusan ribu,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Menurut Abdi, tantangan penangkapan ikan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Bila ancaman dari luar relatif bisa dikendalikan, sebaliknya, ancaman dari dalam jauh lebih sulit. Banyaknya penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang dilarang oleh sebagian nelayan dalam negeri adalah buktinya.Pernyataan Abdi itu sejalan dengan temuan di lapangan. Hasil penelusuran oleh Mongabay Indonesia mendapati penggunaan API terlarang masih jamak dilakukan sebagian nelayan. Bahkan, praktik tersebut tidak hanya dilakukan nelayan berskala besar (di atas 30 GT), tetapi juga nelayan-nelayan kecil (tradisional).Di Lamongan dan Rembang, sebagian nelayan harian pemburu rajungan jamak menggunakan minitrawl sebagai alat tangkap. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut memicu konflik antar nelayan tradisional. “Baru sebulan lalu ingat saya ada yang dibakar,” kata Dadik, nelayan tradisional asal Karanggeneng, Kabupaten Rembang.baca : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, mengaku pesimis dengan program perikanan terukur yang kini digagas pemerintah. Untuk memastikan dampak, manfaat dan efeknya bagi nelayan, ia pun mempertanyakan kajian yang dilakukan.Pemerintah, kata Susan, juga dinilai kurang terbuka terkait desain dan konsep perikanan terukur ini. “Seperti apa detail konsep desainnya, kita juga belum tahu. Kalau ngomong penempatan kuota, pasti akan ada dampaknya. Dan, akan jadi masalah juga kalau sistem dan pengawasannya masih belum siap,” jelas Susan.Susan menambahkan, negara tidak salah ketika memiliki gagasan untuk membangun sektor perikanan yang berkelanjutan. Akan tetapi, bila gagasan itu sekaligus membuka ruang bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia, hal itu sama saja dengan mengadu nelayan lokal dengan nelayan asing. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | “Ini kan sama saja dengan omong kosong. Pemerintah akan membiarkan nelayan kita bersaing dengan kapal-kapal asing. Belum lagi soal penentuan kuotanya, ini juga akan memicu persoalan lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada praktik suap dalam pemberian kuota nanti,” lanjut Susan. Mencuatnya skandal ekspor benih lobster, kata Susan, tak luput dari skema kuota ini.Susan pun mengaku sepakat dengan tawaran para nelayan yang meminta pemerintah untuk mengkaji secara menyeluruh terkait situasi perikanan di Indonesia. Tanpa itu, ia khawatir rencana tersebut justru memicu pergolakan di kalangan nelayan.Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Jawa Tengah, Said ikut menyoal skema perikanan terukur yang digagas pemerintah. Hal paling utama, berkaitan dengan masuknya kapal asing. Sebab, jika itu benar dilakukan, nelayan lokal dipastikan makin terdesak. “Dari sisi kemampuan modal dan teknologi, jelas kita kalah,” terang Said.baca juga : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Sebagai catatan, pemerintah berencana membuka peluang bagi kapal asing untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah NKRI yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Itu terjadi bila kuota tangkap yang dialokasikan untuk nelayan lokal tidak terserap. Tak pelak, rencana kebijakan ini menulai penolakan dari para nelayan.Selain mempersempit ruang gerak nelayan lokal, masuknya kapal asing juga berpotensi menggerus pasar ekspor perikanan tangkap. “Misalnya ada kapal China masuk. Kita pasti akan kesulitan untuk masuk ke sana karena mereka dapat ikan dari (perairan) kita, jenis ikannya sama,” ungkap Said khawatir. Karena itu, kendati sepakat dengan pemberlakukan kuota, ia tak sudi bila diadu dengan kapal asing. “Bisa-bisa malah kita yang tidak kebagian ikan,” lanjutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Said meminta pemerintah menerima masukan dari semua pihak sebelum kebijakan perikanan terukur itu diterapkan. Termasuk, dari para nelayan berkaitan dengan usulan menambah area tangkap dari satu WPP menjadi dua WPP yang saling berdekatan.Menurut Said, ada banyak hal yang belum dipahami sepenuhnya oleh KKP, kendatipun instansi ini sebagai otoritas penyelenggaraan perikanan dan kelautan nasional. Sebaliknya, acapkali kebijakan yang dikeluarkan tidak disertai dengan informasi utuh.Said mengungkapkan, salah satu contoh adalah ketika KKP menyebut potensi perikanan hingga ratusan ton yang belum dikelola dengan baik. Tetapi, hal itu tidak dilengkapi dengan keterangan yang lebih detil mengenai karakter perairan dimaksud, jenis ikan yang ada, hingga jenis alat tangkap yang cocok dipergunakan. Akibatnya, nelayan yang harus menanggung rugi.baca : Mematangkan Payung Hukum untuk Penangkapan Ikan Terukur Cerita itu setidaknya pernah dialami puluhan nelayan Kota Tegal beberapa waktu lalu. Ketika itu, oleh KKP, kapal-kapal eks cantrang diarahkan ke WPP-711 (perairan Natuna dan Natuna Utara) yang dinilai masih banyak menyimpan sumber daya perikanan. Terlebih, wilayah perairan setempat juga kerap menjadi sasaran kapal asing.“Karena tidak ada informasi yang lebih detail soal jenis ikan dan alat tangkap yang cocok untuk digunakan, 30 kapal kapal yang berangkat pun akhirnya zonk. Tidak dapat apa-apa. Karena kan setiap wilayah perairan itu karakternya berbeda-beda,” terang Said.Belajar dari kasus tersebut, menurut Said, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian izin dua WPP yang saling berdekatan. Hal itu untuk mensiasati tatkala terjadi migrasi sumber daya perikanan dari satu WPP ke WPP lain. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-031-02.json | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | Polemik Cantrang Pantura : Nelayan Sepakat soal Kebijakan Perikanan Terukur, Tapi… (5) | “Perilaku ikan itu kan beda-beda. Bulan ini ada di WPP 711 misalnya, bulan yang lain ikan-ikannya bermigrasi. Karena ikan itu kan tidak diam, renang terus, bergantung arus. Nah kalau begitu kan repot jika hanya dapat satu WPP,” ungkapnya. (bersambung) Seri liputan tentang cantrang Pantura Jawa ini merupakan hasil kerjasama antara Mongabay Indonesia dengan Fisheries Resource Center of Indonesia (FRCI) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-018-17.json | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | [CLS] Seorang nelayan di Mesir terpaksa ‘mengamankan’ seekor burung bangau yang terbang melintas udara di kawasan Qena, sekitar 450 kilometer di Tenggara kota Kairo karena dinilai mencurigakan dan segera membawanya ke kantor polisi setempat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Polisi setempat di Qena, bernama Mohammed Kamal.Seperti dirils oleh kantor berita Associated Press, sang kepala polisi dan nelayan tersebut curiga dengan sebuah peranti elektronik yang menempel di tubuh burung bangau ini, dan mengiranya adalah sebuah alat pemotret udara atau sejenis perangkat untuk memata-matai. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2013 silam, komite doker hewan setempat menyatakan bahwa benda yang dicurgai sebagai bom itu ternyata bukanlah alat pengintai maupun bahan peledak.Alat yang menempel di tubuh sang bangau ini adalah pemantau pergerakan dan migrasi yang digunakan oleh seorang peneliti Perancis untuk melihat pola perpindahan burung bangau ini beserta kawanannya, ungkap Kepala Jawatan Kedokteran Hewan di Qena, Ayman Abdallah. Alat ini berhenti berfungsi saat burung ini terbang melintas perbatasan Perancis.Sejak kekisruhan politik kembali memburuk pada tanggal 3 Juli silam dimana kudeta yang didukung oleh militer berhasil menggulingkan presiden Mohammed Morsi, kecurgaan mudah sekali muncul di kalangan publik maupun otoritas keamanan. Bahkan teori-teori konspirasi menjadi bahasan yang hangat hingga ke warung-warung kopi.Dalam kasus penangkapan burung ini, bahkan untuk sekedar menjelaskan duduk perkara ‘salah tangkap’ ini harus dijelaskan hingga level petinggi militer yang berbicara kepada para jurnalis. Sementara harian Al-Ahram yang dimiliki oleh pemerintah menyebut Kamal si penangkap burung ini sebagai soerang patriot yang mencoba menyelamatkan negaranya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-018-17.json | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | Burung ini sendiri masih berada di dalam tahanan sampai saat ini, karena pihak Jawatan Kedokteran Hewan di Qena belum mendapat izin resmi untuk melepaskan burung ini ke alam bebas. Namun satu hal yang paling aneh adalah: sebagai seorang Kepala Jawatan Kedokteran Hewan, Abdallah sendiri menyebut si bangau ini dengan sebutan angsa….Intelijen Satwa, Bukan Hal BaruSementara Harian The Guardian di Inggris membuat sebuah kisah terkait kasus ini. Berbagai kisah salah tangkap atau kecurigaan terhadap satwa dalam dunia intelijen sesungguhnya bukan hal baru dalam dunia militer dan politik. Sebelumnya seekor burung pemakan bangkai ditangkap di Sudan Barat karena para petinggi di negeri itu meyakini bahwa hewan ini membawa alat pemantau udara dari Israel dan merupakan bagian dari upaya mata-mata agen rahasia Israel, Mossad. Namun Tel Aviv University kemudian menjelaskan bahwa alat yang dipasang di sayap burung ini adalah alat monitor GPS untuk memantau pola perilaku migrasi satwa.Di tahun 2007 silam, otoritas di Iran menahan 14 ekor tupai yang juga dicurigai sebagai mata-mata, lalu tahun berikutnya mereka mencurigai dua ekor burung merpati yang sedang bermain di lokasi fasilitas uranium milik mereka. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-018-17.json | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | Seekor Bangau Terpaksa Mendekam di Penjara Karena Dikira Agen Rahasia | Berbagai upaya dalam pengintaian musuh yang melibatkan satwa pertamakali dilakukan oleh kubu Jerman yang memasang sebuah kamera ke dada seekor burung merpati di tahun 1908 untuk mengambil foto udara, hal ini kemudian menginspirasi tentara Jerman untuk melakukan foto udara. Sementara di Cina dikabarkan pernah berupaya menanam elektroda ke dalam otak seekor burung merpati agar mereka bisa dikendalikan seperti pesawat dengan kontrol jarak jauh untuk memantau wilayah lawan. Di era 1960-an, CIA juga dikabarkan pernah berupaya menggunakan kucing-kucing yang dipasangi dengan transmitter untuk mengintai Kremlin. Kucing dengan kode ‘Acoustic Kitty’ ini sempat menjalani ujicoba dengan menguping pembicaraan dua pria di taman. Namun sayang, ujicoba gagal setelah kucing ini mati terlindas mobil. Bagian yang ini, entah disengaja atau tidak oleh pihak lawan…. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2018-065-15.json | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | [CLS] Setelah enam bulan proses persidangan KUD Pematang Sawit, akhirnya majelis hakim memutus koperasi ini terbukti bersalah karena melanggar UU Perkebunan pada 14 Maret lalu.Ketua Majelis Hakim Meni Warlia bersama anggota, Ria Ayu Rosalin dan Rahmad Hidayat Batubara, menetapkan, hukuman denda Rp3 miliar dan lahan kelola dikembalikan.Sebelumnya, pada persidangan 28 Februari 2018, jaksa penuntut umum Martalius, menuntut terdakwa denda Rp7 miliar. Martalius melandaskan tuntutan berdasarkan dakwaan tunggal, Pasal 105 jo Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (1) huruf a, UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.“Semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi,” katanya, saat membaca tuntutan.Unsur-unsur dalam pasal itu, setiap perusahaan yang budidaya perkebunan, melakukan usaha budidaya perkebunan dengan luasan skala tertentu (25 hektar atau lebih).Fakta sidang, hasil pengecekan lapangan dengan mengambil titik koordinat maupun keterangan saksi JPU, menyatakan, KUD Pematang Sawit menanam sawit 304,37 hektar. Modelnya, KUD bekerjasama dengan beberapa pemodal.Hal ini diakui Dedi Altina, salah satu pemodal. Dia telah menikmati hasil panen sawit sejak bekerjsama pada 2008. Bahkan, Hairul Pagab sebagai wakil ketua maupun Syamsuarlis sebagai ketua, saat bersaksi juga mengakui.Kata Martalius, unsur ini juga terpenuhi. Kemudian soal tak memiliki izin usaha perkebunan.Selama persidangan, tak ada keterangan saksi maupun Hairul Pagab sebagai pengurus koperasi menyatakan KUD Pematang Sawit telah memiliki izin. JPU memakai keterangan saksi Heri Hadiasyah Putra, pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pelalawan.Heri, saat menjabat, pernah menegur KUD Pematang Sawit dengan melayangkan surat supaya mengurus izin tetapi tak pernah mendapat respon. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2018-065-15.json | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | Akhir tuntutan, Martalius meminta supaya lahan kelolaan terdakwa dikembalikan pada negara melalui Dinas Kehutanan cq PT Nusantara Sentosa Raya (NSR). Konon, perusahaan inilah yang melaporkan KUD Pematang Sawit ke Mabes Polri pada 29 Maret 2016.“Karena areal itu dalam konsesi NSR yang telah diberi izin pemerintah,” katanya.Penasihat hukum membela terdakwa KUD Pematang Sawit. Menurut mereka, alasan JPU tidaklah tepat dan tak adil terhadap masyarakat yang berhimpun dalam koperasi.Mereka menilai, subyek hukum tidak tepat ditujukan pada KUD Pematang Sawit. Pasalnya, KUD bukanlah perusahaan perkebunan, melainkan koperasi, di dalamnya ada masyarakat Desa Segati, Langgam, Pelalawan.“Meskipun KUD Pematang Sawit telah berbadan hukum,” kata Azis Fahri Pasaribu, penasihat hukum koperasi.Edi Sutrisno Sidabutar, juga penasihat hukum koperasi, membantah terdakwa mengelola lahan lebih 25 hektar. Alasannya, lahan KUD Pematang Sawit bekerjasama dengan pemodal, adalah milik masyarakat yang masing-masing tak lebih dari dua hektar.Lahan itu diserahkan oleh ninik mamak Datuk Antan pucuk pimpinan masyarakat Desa Segati, untuk dikelola dan ditanami sawit.Penjelasan ini sekaligus membantah tuntutan JPU yang menyatakan KUD tidak memiliki izin. “Karena masyarakat hanya mengelola lahan tak lebih dua hektar, mereka cukup diberi surat tanda daftar budidaya atau STDB,” kata Edi.Seharusnya, kata Aziz, pemerintah mensosialisasikan aturan mengenai budidaya tanaman perkebunan yang harus memiliki izin. Menurut dia, tak semua masyarakat paham dengan aturan itu.Penasihat hukum juga tidak sependapat dengan permintaan JPU, supaya lahan kelolaan masyarakat kembali pada NSR melalui dinas terkait. Permintaan ini, dinilai tak memandang rasa keadilan bagi masyarakat yang sudah menguasai lahan puluhan tahun.“Seharusnya, ini masuk dalam ranah perkara perdata karena berhubungan dengan batas kepemilikan lahan,” katanya. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2018-065-15.json | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | Langgar UU Perkebunan, Denda Rp3 Miliar bagi KUD Pematang Sawit | Meskipun tuntutan JPU Rp7 miliar, hakim memutus denda Rp3 miliar dan membayar biaya perkara Rp5.000. Putusan hakim juga memerintahkan lahan kelola KUD harus dikembalikan.Sebelum hakim menutup sidang, kedua belah pihak baik JPU maupun penasihat hukum terdamkwa akan pikir-pikir dalam menanggapi keputusan ini.Hairul Pagab tampak mengusap muka dan menghela nafas. Sebelum berdiri dan menyalami majelis hakim, JPU dan mendekati penasihat hukum. Tak ada kata lain diucapkan Hairul, selain berterimakasih dan tersenyum sembari keluar dari ruang sidang bersama-sama. Foto utama: Ilustrasi kebun sawit. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2018-056-14.json | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | [CLS] Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan merilis nama-nama desa di Sumatera Selatan yang sangat rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Jika hutan dan lahan di sekitar desa ini terbakar, dipastikan kabut asapnya masuk Palembang. Tercatat ada 47 desa yang tersebar di tiga kabupaten.Di Kabupaten Banyuasin, semuanya berada di Kecamatan Air Kumbang yang berbatasan dengan kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Desa tersebut adalah Nusa Makmur, Sebokor, Budi Mulyo, Sido Makmur, dan Teluk Tenggiri.Sebanyak delapan desa berada di Kabupaten Ogan Ilir, yakni Talang Tengah Laut (Kecamatan Lubuk Keliat), Lorok, Suak Batok, Parit, Sungai Rambutan, Pulau Semambu, Tanjung Pule, dan Pulau Kabal (Kecamatan Indralaya Utara).Di Ogan Komering Ilir (OKI), kabupaten yang memiliki lahan gambut sekitar 750 ribu hektar, terdapat 33 desa. Seluruh desa tersebut tersebar di Kecamatan Pedamaran, Sungai Menang, Pedamaran Timur, Cengal, Sirah Pulau Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulungselapan, dan Air Sugihan.“Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, bila desa ini terbakar wilayah hutan atau lahannya, dapat mengganggu penerbangan yang melintasi Selat Malaka. Desa itu adalah Kepahyang di Kabupaten Musi Banyuasin,” kata Najib Asmani, Koordinator TRG Sumatera Selatan (TRG), Jum’at (4/5/2018).Terkait soal ini, pemerintah Sumsel melakukan berbagai upaya, yang didukung berbagai pihak, mulai dari program restorasi gambut, pembentukan masyarakat peduli api, serta upaya tim pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh pemerintah, TNI, kepolisian, dan perusahaan.“Bentuk kegiatannya mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, penyuluhan, pembentukan posko dan tim pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” katanya. “Jika semua program berjalan sesuai rencana dan target masing-masing pelaksananya tercapai, kami yakin kebakaran tidak akan terjadi di 2018 ini,” lanjutnya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-056-14.json | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | Dengan adanya pemetaan 47 desa yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan ini, jelas Najib, diharapkan jadi panduan berbagi pihak yang telah berkomitmen mencegah bencana yang dapat mengganggu Asian Games 018 di Palembang. “Mari kita kompak mencegah kebakaran,” ujarnya. Butuh 150 droneSulitnya akses memantau titik api di wilayah gambut, TRG Sumsel saat ini membutuhkan sedikitnya 150 drone yang jangkauannya sekitar lima kilometer. “Kita butuh untuk pemantauan,” kata Najib.Drone tersebut, juga dapat digunakan malam hari. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, kebakaran malam sulit diatasi karena keterbatasan akses melalui jalur darat. Aksi pembakaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga banyak dilakukan malam hari.“Drone ini mungkin dapat disediakan pihak yang berkomitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut. Bisa dari pemerintah, lembaga donor atau perusahaan, baik yang digunakan sendiri maupun disumbangkan ke TRG. Yang jelas, harus ada penggunaan drone jika benar-benar ingin membebaskan Sumsel dari kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. Lima kecamatanBerbeda dengan pemetaan yang dilakukan TRG Sumsel, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten OKI memfokuskan lima kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan, kebun dan lahan sebagai prioritas pencegahan dan penanggulangan. Kecamatan tersebut adalah Sungai Menang, Pedamaran Timur, Jejawi, Pangkalan Lampam, dan Air Sugihan. Hal ini diungkapkan Umar Hasan, Kabid Logistik dan Bencana BPBD OKI, kepada pers, Kamis (03/05/2018), sebagaimana dilansir dari Global Planet News.Mengapa hanya lima kecamatan? “Wilayah tersebut sangat rawan,” katanya. Di lima kecamatan ini juga terdapat pos siaga yang disiapkan untuk berbagai pihak yakni kepolisian, TNI, masyarakat peduli api, Manggala Agni, BPBD, dan lainnya. | [0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-056-14.json | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | Rawan Kebakaran, Sejumlah Desa di Sumatera Selatan Jadi Prioritas Penanganan | Terlepas dari hal tersebut, masih dari berita yang sama, Plt Bupati OKI, HM Rifai, menjelaskan, pihaknya sangat serius dmenanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat, Agustus 2018, di Palembang berlangsung Asian Games yang diikuti ribuan atlet dari puluhan negara Asia.“Gubernur Sumsel sudah menginstruksikan agar Sumsel pada 2018 zero kabut asap. Kita akan sekuat tenaga mendukungnya, Pemkab OKI sudah membentuk satuan tugas penanganan karhutla 2018,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-043-13.json | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | [CLS] Tuntutan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menolak penambangan pasir di laut terus berlanjut dan kian mengarah ke ancaman tindakan anarkis. Pemerintah Provinsi Sulsel dan perusahaan dinilai tidak konsisten memenuhi janji mereka. Aktivitas pengambilan pasir masih terus berlanjut melanggar kesepakatan mereka dengan warga selama ini.Amarah dan kekecewaan warga ditumpahkan pada saat pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel di Hotel Colonial, Makassar, Kamis (22/6/2017). Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat kordinasi pelaksanaan pertambangan pasir laut Kabupaten Takalar pada 10 Mei 2017 lalu di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel. Pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel yang mewakili Gubernur, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel dan Komisi Amdal Sulsel, Pemda Takalar dan sejumlah camat dan kepala desa di Takalar seharusnya merupakan diskusi dan sosialisasi namun berubah ricuh ketika warga dari Galesong dan Sanrobone Takalar menggunakan momentum ini untuk mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proses penambangan tersebut.“Tambang ini harus segera dihentikan sebelum ada korban jiwa. Coba bayangkan dalam sehari kapal itu bisa tiga kali pulang balik ambil pasir dengan selisih 8 jam. Yang kami inginkan adalah pemerintah ataupun perusahaan harus membuat pernyataan bahwa pertambangan itu tak ada lagi,” ungkap Haji Mone, salah seorang perwakilan warga.(baca : Ramai-ramai Menolak Tambang Galian Pasir Laut di Galesong)Haji Mone mengakui ia hampir mati ketika perahu yang ditumpanginya hampir saja tenggelam ketika berusaha mengejar kapal yang sedang beroperasi.Warga semakin marah ketika Camat Galesong Utara, Syahriar, yang dianggap pro tambang mencoba memberikan klarifikasi dan menenangkan warga. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2017-043-13.json | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | “Tuntutan bapak dan ibu itu sudah diterima…” katanya, yang langsung dipotong warga namun salah faham dengan pernyataan tersebut dan serentak berteriak:“Pembohong! Dari dulu kami menolak. Kami tidak pernah terima!” teriak warga histeris. Irfan, salah seorang warga lain bahkan menyerukan untuk menyandera seluruh pejabat yang ada dalam ruangan sebelum menyatakan menerima tuntutan warga dan ikut menolak keberadaan tambang pasir tersebut.“Tak ada pejabat di ruangan ini boleh pergi sebelum memberi pernyataan akan menolak tambang pasir,” katanya, yang segera disambut warga lain dengan teriakan, “Betull!”(baca : Tolak Tambang Pasir, Masyarakat Galesong Utara Lapor ke KPK)Menanggapi tuntutan warga tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, Andi Hasbi, menyatakan bahwa penambangan tersebut tidak bisa serta merta dihentikan, namun ada aturan hukum yang harus dilalui. Masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya karena ada aturan hukumnya.“Tidak bisa langsung begitu saja. Namun kita akan menghentikan dulu ini (aktivitas pengerukan kapal Fairway). Proses untuk menghentikan selanjutnya akan kita selesaikan. Kita tidak bisa menghentikan begitu saja. Walhi sendiri tidak bisa menghentikan begitu saja,” katanya.Warga langsung memotong sambil berteriak lantang, “Kami bisa!”Andi Hasbi yang mulai terpancing meninggikan suara. “Semua ada aturan mainnya. Kalau bapak punya aturan main untuk menghentikan silahkan. Negara ini negara hukum. Kalau seperti ini tidak ada yang bersifat langsung. Kalau kita sepakat berada di negara hukum maka kita harus berdasar hukum. Kita harus melaksanakan sesuai prosedur,” katanya. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2017-043-13.json | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Mendengar tanggapan Kadis PLH tersebut, Muhammad Al Amin, Kepala Biro Advokasi Walhi Sulsel menimpali bahwa pernyataan Kadis PLH agar warga menaati hukum bukanlah hal yang tepat saat itu. Hanya upaya tarik ulur pemerintah. Ia menilai situasi tersebut tidak akan selesai dan akan terus berulang selama tak ada langkah konkrit dari Pemprov Sulsel.“Sekarang kita akan mendengar apakah Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Kadis lingkungan hidup setuju dengan masyarakat agar menghentikan pertambangan Galesong. Jangan bertele-tele. Sekarang tugas kita adalah agar kapal itu berhenti dan pergi dari Galesong. Kita mau agar semua kapal-kapal tersebut meninggalkan Galesong sekarang juga. Pakai otoritas gubernur atas nama Kadis lingkungan hidup untuk menghentikan aktivitas tersebut,” ungkap Amin berapi-api.(baca : Aksi Warga Takalar Menolak Tambang Pasir: Jangan Paksa Kami Menjadi Teroris)Mendapat tantangan tersebut Kadis PLH langsung mengiyakan untuk memenuhi sebagian dari tuntutan warga.“Ok. Khusus untuk kapal itu, saya menyatakan akan meminta agar ditarik hari ini,” katanya, yang segera mendapat tepuk tangan dari warga. Irfan mengapresiasi pernyataan tersebut namun ia menilai itu harus dibuktikan dengan ditariknya kapal pengeruk pasir tersebut yang kini masih berada di wilayah perairan Galesong.“Kita akan lihat di aplikasi apakah kapal tersebut sudah bergerak meninggalkan lokasi atau tidak. Jika memang sudah ada pergerakan maka kami akan keluar dari tempat ini. Dan seterusnya kami berharap tak ada lagi penambangan. Panggil dulu pihak kapal,” ujar Irfan setengah berteriak.Menurut Amin, pernyataan Kadis BPLH itu adalah garansi (jaminan) bahwa kapal pengeruk pasir itu akan menghentikan aktivitasnya dan segera meninggalkan perairan Galesong. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2017-043-13.json | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | “Sekarang waktunya kita akan memantau. Kalau ada pergerakan yang nyata maka kita tinggalkan tempat ini dan sebaliknya jika tidak kita akan tetap bertahan,” katanya mengulang seruan Irfan.Amin melanjutkan bahwa Walhi beserta masyarakat akan terus berupaya memperjuangkan penghentian pertambangan itu.“Kita akan terus berjuang hingga pertambangan itu dihentikan. Kita akan memaksa Provinsi Sulsel, Gubernur Syahrul Yasin Limpo untuk menghentikan penambangan dengan mencabut izin yang terlanjur sudah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut,” katanya.Setelah ada jaminan dari Kadis DPLH Sulsel, sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai desa menyatakan pernyataan sikap.“Pada hari ini saya menyatakan mewakili seluruh masyarakat Galesong Selatan khususnya warga Bonto Marannu menolak penambangan pasir. Bahkan kami sudah melakukan penghadangan di kapal,” ungkap Dunial Maulana, Kepala Desa Bonto Marannu, Galesong Selatan. Tetap BerlanjutMenurut Yusran Nurdin Massa, Direktur Blue Forests, kemarahan warga terkait aktivitas penambangan pasir ini adalah buntut dari ketidakkonsistenan pihak perusahaan yang terus melakukan penambangan meski izinnya belum lengkap.“Di sisi lain pemerintah Provinsi Sulsel terkesan menutup mata terhadap aktivitas tersebut, meski izinya belum lengkap,” katanya.Pada 9 Mei 2017 lalu, warga sempat mencegat dan memaksa sebuah KM Bulan di sekitar perairan Galesong. Melalui mediasi dari Kapolres Takalar, kapten kapal berjanji untuk tidak lagi melakukan penambangan dan menyatakan saat itu mereka masih sebatas melakukan survey. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2017-043-13.json | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Penambangan Pasir di Perairan Galesong Terus Berlanjut, Warga Ultimatum Pemprov Sulsel | Masalah semakin membesar ketika sebuah kapal pengeruk pasir lain dengan kapasitas lebih besar, yaitu Fairway datang dari Belanda. Tak menunggu lama sejak kedatangan, kapal ini langsung beroperasi di sekitar perairan Galesong. Warga sendiri bisa memantau aktivitas dan kedatangan kapal-kapal tersebut melalui aplikasi FindShip yang diunduh dari Google Store.Warga sempat bemain kucing-kucingan dengan pihak kapal. Warga bahkan melakukan pencegatan dan melemparkan petasan ke kapal, yang membuat kapal segera meninggalkan kawasan tersebut.Setelah aksi pencegatan tersebut, terdengar kabar bahwa kapal Fairway akan berhenti beroperasi sementara sebelum adanya kepastian perizinan. Namun warga menanggapi kabar tersebut dengan dingin, dianggap sebagai isu yang sengaja disebar agar masyarakat lengah.Aktivitas Fairway sempat terhenti tiga hari setelah pencegatan tersebut. Namun pada 18 Juni 2017, Fairway kembali melakukan aktivitas dengan kawalan dari Polair. Beberapa warga yang berusaha melakukan pencegatan terhenti karena adanya kawalan tersebut. Hingga kemudian Pemprov menginisasi pertemuan di Hotel Colonial tersebut.Pantauan Mongabay menggunakan aplikasi FindsShip beberapa jam setelah pertemuan di Hotel Colonial tersebut, terlihat bahwa kapal tersebut memang meninggalkan perairan Galesong. Sayangnya tidak pulang menuju kawasan Centerpoint of Indonesia (CPI) Makassar, namun menuju Kepulauan Tanakeke yang jaraknya beberapa mil dari perairan Galesong. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2016-031-20.json | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | [CLS] Namanya Hamzah Andi Ahu (57 tahun). Sehari-hari ia adalah nelayan di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski usianya tak lagi muda, namun masih terlihat energik. Sore itu, Jumat (26/8/2016), ia mengajak Mongabay mengunjungi kawasan pesisir yang baru saja dia tanami dengan mangrove.“Mungkin sudah ada sekitar 50 ribu pohon yang telah kami tanam, termasuk yang sudah besar itu,” katanya sambil menunjuk ke hamparan mangrove yang tingginya telah mencapai 5 meter dan lebat.Tinggi mangrove di sekitar tempat tersebut bervariasi. Di bagian paling depan yang masih berumur 2 tahun tingginya baru sekitar 1 meter. Ketebalan mangrove masih sekitar 30 meter. Targetnya adalah mencapai 100 meter dari garis pantai.Kawasan Pesisir Untia dulunya memang ditumbuhi mangrove alami, sebelum warga setempat mulai menebang untuk kepentingan bahan bakar di masa lalu. Namun aktivitas ini mulau berkurang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga dan mulai digunakannya kompor gas untuk rumah tangga.Bagian-bagian yang bolong inilah yang kemudian ditanami kembali Hamzah dan warga Untia lainnya dalam 9 tahun terakhir ini.Hamzah adalah Ketua Kelompok Lestari, sebuah kelompok nelayan aktivitasnya khusus untuk penanaman mangrove. Meski kelompok ini baru dibentuk 2014 melalui Program Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCDP – IFAD), namun Hamzah dan sejumlah warga Untia lainnya sebenarnya sudah melakukan penghijauan tidak terorganisir.“Kami mulai menanam sejak tahun 2007, sepanjang pantai ini, karena memang dulu sangat terbuka. Lalu kemudian ada banyak pihak yang mau membantu memberikan bibit. Jadi kita tanam sedikit demi sedikit ketika air surut,” katanya.Ketika program CCD IFAD masuk di tahun 2014, baru mereka mengorganisir diri dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, berasal dari nelayan setempat. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-031-20.json | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | “Dari IFAD ini sendiri kita dapat 10.000 bibit. Kita juga dibantu perahu, gabus, polybag, ajir sebagai penahan, dan sebagainya. Ada juga gaji bagi yang ikut menanam, sebesar Rp1000 per batang,” jelas Hamzah.Manfaat MangroveMenurut Hamzah, awalnya keinginannya untuk bekerja menghijaukan pesisir berangkat dari keprihatinannya atas hilangnya mangrove di daerah tersebut. Kondisi itu berdampak langsung merusak tambak ikan yang ada di sekitar lokasi tersebut.“Dulu banyak tambak yang rusak kalau musim Barat, dimana angin kencang menyebabkan abrasi. Di sebelah selatan itu ada banyak tambak, kalau bulan Januari akan habis pematangnya. Jadi kita coba bangun kembali di sana, kita tanam mangrove yang banyak dan alhamdulillah sudah dua tahun ini kondisinya sudah bagus.”Selain dapat menahan abrasi, sejumlah mangrove tertentu ternyata bisa dijadikan bahan makanan seperti kue dan dodol dan minuman. Mangrove juga penting sebagai tempat bertelurnya kepiting, yang hasilnya bisa dipanen setiap hari oleh warga sekitar.“Mungkin tidak kelihatan kepitingnya karena selalu ada aktivitas penangkapan kepiting. Tidak hanya dari warga dari sini tapi juga dari luar banyak yang datang.”Usaha pembibitan mangrove yang dilakukan oleh Hamzah dan anggota kelompok lainnya kini masih terus berlangsung meski tidak lagi didukung penuh oleh pemerintah, khususnya dalam momen-momen tertentu.“Sekarang kita punya sekitar 3.000 bibit. Biasa ada yang beli kalau kebetulan ada program penanaman. Keuntungan dari hasil pembibitan ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi warga di sini.”Harga bibit mangrove sendiri tergantung pada besar kecilnya bibit. Bibit yang sudah agak besar saja dijual seharga Rp3000 per batang. Ada juga yang dijual hanya Rp1500 per bibit. Untuk kebutuhan bibit mereka biasanya mengumpulkan dari bawah pohon mangrove yang sudah besar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-031-20.json | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | Jenis mangrove yang dikembangkan kelompok ini ada 3 jenis, yaitu sejenis bakau (Rhizophora), api-api (Avicennia) dan perepat atau Sonneratia alba yang oleh warga dikenal dengan nama ‘parappa’.“Namun yang paling banyak tumbuh itu Rhizophora dan Avicennia. Bisa kita lihat banyak tumbuh di sekitar sini.”Aktivitas mengelola kawasan mangrove ternyata tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai nelayan, karena pembibitan dan penanaman hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Sayangnya, tidak semua anggota kelompok seaktif Hamzah.“Ada beberapa orang yang hanya aktif kalau ada bantuan, sementara saya dengan beberapa teman lain tetap aktif membibit dan menanam, berlanjut terus sampai sekarang.”Meski demikian, di saat ada aksi penanaman mangrove, antusiasme warga untuk ikut menanam sangat besar, khususnya 13 anggota dampingan CCDP – IFAD yang ada di kelurahan tersebut.Dengan kondisi mangrove yang terjaga baik, Hamzah berharap ke depan daerah itu bisa dijadikan sebagai kawasan wisata mangrove agar secara ekonomi bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sana.“Kita masyarakat di sini masih banyak yang termasuk prasejahtera. Kita berharap tempat ini bisa menjadi ekowisata Mangrove sehingga kesejahteraan masyarakat di sini bisa terangkat. Mungkin seperti yang ada di Bali. Apalagi saat ini tempat ini sudah banyak dikunjungi oleh warga di sini untuk bersantai. Jadi kita bisa menjual apa pun di sini, seperti membuat warung, jualan suvenir atau lahan parkir.”TantanganTantangan pengelolaan mangrove di daerah itu, lanjut Hamzah, adalah mengembalikan kondisinya seperti dulu, ketika kawasan itu sangat padat dengan tanaman mangrove. Upaya ini tak mudah dan harus dilakukan perlahan-pahan dengan dukungan pemerintah dan pelibatan masyarakat secara luas.Tantangan lain adalah dengan mulai munculnya penyakit-penyakit tertentu, khususnya ketika tanaman masih kecil, yang dapat menghambat pertumbuhannya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-031-20.json | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | Kisah Hamzah, 9 Tahun Menghijaukan Pesisir Untia | “Saya sekarang mulai menanam dengan menancap langsung mangrovenya, tidak lagi menggunakan polybag. Kadang kalau ditanam di polybag bisa muncul ulat yang memakan akar dan batang mangrove sampai mati. Jadi saya pikir lebih baik langsung ditanam saja di laut.”Untuk menahan agar mangrove tidak langsung rubuh ketika di tanam, maka kadang mereka menggunakan penahan dari bambu yang disebut ajir, yang diikatkan ke batang mangrove.Selama 9 tahun aktif bergelut dengan mangrove membuat Hamzah belajar kapan waktu menanam mangrove yang tepat.“Dulu, saya pernah menanam dan habis dalam beberapa hari karena saya belum pelajari situasi ombak. Satu kali dilibas ombak langsung habis. Sekarang saya sudah tahu waktu-waktu penanaman yang tepat.”Selain sebagai kawasan wisata, Hamzah juga bermimpi kelak ia bisa membangun kawasan penelitian mangrove di daerah tersebut, sekaligus tempat belajar bagi anak-anak sekolah.“Saya rencana mau buat tempat penelitian Mangrove mulai dari pengenalan buah, bibit, batang dan berbagai jenis Mangrove. Karena saya dengar jenis mengrove itu ada 12 macam sementara yang ada di sini hanya sekitar 3 – 4 jenis saja. Di sini anak-anak bisa belajar pentingnya menjaga mangrove untuk perlindungan ekosistem laut.”Pelibatan anak-anak sekolah dalam menanam mangrove sebenarnya sudah pernah mereka lakukan, meskipun hanya di waktu-waktu tertentu saja.“Kalau ada penanaman saya biasa libatkan anak-anak SD sampai SMA atau SMK terjun untuk menanam supaya mereka tahu seperti ini caranya menanam mangrove yang baik. Saya ajari juga jenis-jenisnya dan manfaat mangrove. Mereka datang sendiri. Hanya karena tempat yang terbatas sehingga saya belum bisa maksimal.” [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | [CLS] Desa Teluk di bibir Pantai Labuan, Pandeglang, Banten, hari ketiga pasca tsunami. Saya menginjakkan kaki di lapangan cukup luas di depan Kantor Syahbandar Desa Teluk, Banten. Bangunan cat biru tua itu masih berdiri. Saya pernah ke sini Agustus 2017.Kala itu, saya menyaksikan sejumlah nelayan mogok melaut karena protes PLTU I Labuan yang dibuang di laut.Sekitar 50 meter sebelah kanan tembok, berdiri tugu nelayan. Warna keemasan, patung nelayan memegang ikan hasil tangkapan lengkap dengan caping dan pancing namun tembok dua kali semeter hancur. Rata dengan tanah. Sisa-sisa pecahan masih tampak. Lapangan cukup luas yang biasa jadi tempat parkir, penuh genangan air. Sisa-sisa sapuan tsunami berserakan. Potongan perahu, kayu-kayu—kemungkinan bekas rumah-rumah nelayan—, sampah, menumpuk.Baca juga: Tsunami Selat Sunda Tewaskan 222 Orang, BNPB: Hindari Dekat Pantai dan Tetap WaspadaSaya menuju dermaga. Sebelumnya, dermaga itu selalu ramai dengan nelayan pulang melaut dan menyetor ikan tangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan. Nelayan keluar masuk. Anak-anak bermain di tepi dermaga berpembatas teras, sekitar dua meter. Dari kejauhan tampak PLTU Labuan mengeluarkan asap pembakaran batubara.Teras dermaga hancur. Berlubang sana sini. PPI tutup. Beberapa penduduk dan nelayan tak sedang menyetor ikan atau membuat ikan asin, seperti biasa. Mereka membongkar puing-puing rumah. Mencari barangkali ada benda berharga masih bisa diselamatkan. Rumah-rumah nelayan, pasar, yang memadati bibir pantai, hancur berantakan. Tak satupun utuh. Tak ada proses evakuasi hari itu di Desa Teluk. Sebagian besar penduduk kampung nelayan ini bisa melarikan diri ke tempat lebih tinggi saat tsunami menyapu kampung pada Sabtu (22/12/18) sekitar pukul 21.30. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | “Ngungsi ke Kampung Mekui. Warange wong siki-siki, kampunge siki. Sing penting selamet wonge. Barang-barang ditinggal kabeh, mlayune kakaenan doang. Atu uwu berita itu langsung jegur. Basah, boro-boro persiapan do gasak bawak duit nggak dibawa. Ayo-ayo anak urang bujangan bujangan sampe serek incu incu. Dulur motore ilang kabeh, kecemplung,” kata Sumiah.Perempuan Desa Teluk ini mencoba menceritakan, upaya mereka menyelamatkan diri dari kampung tanpa sempat membawa barang-barang mereka.Baca juga: Banjir dan Longsor Terjang Sumatera Barat, Berikut Masukan Upaya PencegahanMalam itu, Sumiah sedang bersantai di depan televisi. Sudah agak mengantuk, namun dia belum terpejam. Tiba-tiba dia melihat orang-orang berlarian. Saat ditanya ada apa, orang berlari sambil teriak tsunami.Tanpa pikir panjang Sumiah menyeret anak bungsu dan seorang cucunya. Mereka berlari kemana saja orang berlari. Ke tempat tinggi, ke kampung lain.Siangnya dia mendatangi Desa Teluk. Semua hancur tersapu tsunami.Amin, nelayan asal Desa Teluk, juga cerita. Malam kejadian, dia bersama nelayan-nelayan lain tengah ngopi di sebuah warung dekat PPI. Sebagian warga mancing di tepi laut.Lewat pukul sembilan malam pemilik warung mulai beberes menutup warung. Saat itulah Amin, melihat air mulai naik. Sedikit demi sedikit menjilat daratan.“Terus surut sekaligus, terus muntah, muntah semua,” kata Amin menggambarkan ‘muntahan’ tsunami datang malam itu.Menurut Amin ada gelombang lebih kecil setidaknya dua kali sebelum gelombang ketiga yang terbesar menyeret rumah-rumah dan perahu-perahu nelayan.Amin melihat semacam pusaran air sebelum kemudian mengajak anak dan istrinya lari menuju ke tempat lebih tinggi. Tak satupun benda sempat dibawa. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | “Jangankan harta benda, pakai kolor doank,” katanya menunjuk sehelai baju kaos dan celana pendek selutut yang dia kenakan sampai hari ketiga ini. Amin bersyukur, seluruh keluarga, istri, anak dan orangtuanya selamat dari terjangan tsunami.Sejak puluhan tahun lalu tinggal di Labuan, tsunami tanpa tanda apapun seperti ini baru pertama kali dialami Amin. Baik Sumiah, Amin dan masyarakat Desa Teluk, lain tak menyadari tempat tinggal mereka selama ini berada di kawasan rawan bencana. Bagi para nelayan, hidup mereka memang di tepi laut.Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat mula-mula 14 hari untuk Pandeglang dan Serang, sampai 4 Januari 2019 dan tujuh hari untuk Lampung Selatan, sampai Desember 2018. Untuk Banten, 27 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019.Pada 28 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 426 orang meninggal dalam peristiwa ini dan 23 orang lain masih hilang. Korban luka 7.202 orang, lebih 40.000 warga mengungsi.Baca juga: Gempa dan Tsunami Palu-Donggala, Ratusan Orang Tewas, Infrastruktur Rusak ParahSelain korban manusia, seminggu setelah gelombang tinggi dan besar menyapu pesisir pantai Selat Sunda dan Lampung, BNPB juga telah mengantongi catatan kerusakan 1.269 rumah, 78 penginapan dan warung, 434 perahu dan kapal, 69 mobil, 38 sepeda motor, satu dermaga dan satu shelter. Shelter termasuk kategori rusak berat.Hingga beberapa minggu, BNPB masih terus memverifikasi pencatatan data. Data korban meninggal menurun, ternyata ada pencatatan ganda di Pandeglang dan Serang.Kalau lihat peta, sebagian besar pesisir pantai berteluk terkena tsunami kecuali Cilegon. Wilayah yang dilaporkan mengalami dampak lebih parah merupakan tepi-tepi lekukan yang paling menjorok ke laut dibanding cekungan seperti Carita, Tanjung Lesung, dan Sumur. | [0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | BPBD Lampung dan Banten, mencatat panjang pantai terdampak tsunami 312,78 km, tersebar di empat kabupaten, Tanggamus 75,38 km, Lampung Selatan 66,25 km, Pandeglang dan Serang 171,15 km.Pulau terdekat dengan Gunung Anak Krakatau, praktis jadi pulau paling terdampak, seperti Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku. Penduduk Pulau Sebesi, sekitar 1.600 jiwa, diungsikan ke Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Melihat dampak dan potensi susulan bencana, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), unit di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) rekomendasi masyarakat dan wisatawan untuk tak beraktivitas dalam radius lima km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga melarang masyarakat beraktivitas di sekitar pantai pada radius 500 meter hingga satu km dari garis pantai.Tsunami vulkanik yang melanda Banten dan Lampung, ini mengakibatkan 351.000 penduduk terdampak, 209.628 jiwa di Banten dan 141.611 di Lampung. Kurang seminggu 99,1% layanan telekomunikasi sudah pulih di wilayah terdampak tsunami. Sembilan pos puskesmas juga didirikan Kementerian Kesehatan di Pandeglang dan satu di Serang.Rumah Sakit Umum (RSU) Berkah Pandeglang dan RSUD Drajad Prawiranegara Serang juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan korban tsunami.Saat saya menyusuri sebagian jalanan di pesisir Pantai Carita, Anyer, dan Tanjung Lesung, pada hari ketiga pasca tsunami, akses jalan nyaris tanpa hambatan. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo, sudah datang mengunjungi beberapa titik terparah dampak tsunami.Saat itu, presiden langsung memerintahkan BMKG membeli alat pendeteksi tsunami yang selama ini belum dimiliki negara meski titik rawan tsunami bertebaran di sepanjang pesisir pantai pulau-pulau di Indonesia. Alasannya, alat itu mahal.Laporan BPBD kepada BNPB, evakuasi korban di laut sempat terhambat karena cuaca ekstrim seperti ombak tinggi di laut dan bibir pantai. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Saat itu, alat berat masih kurang, padahal urgen guna mempercepat proses penyelamatan dan pencarian serta membuka akses jalan terputus.Dari rombongan relawan, saya mendapat informasi pada malam ketiga setelah tsunami akses jalan ke Kecamatan Sumur, satu titik terparah, ditutup karena air kembali pasang. Keesokan hari, akses buka kembali.Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mengatakan, wilayah terdampak tsunami luas hingga kesulitan penanganan bersamaan.Terbatasnya alat derek juga jadi kendala memindahkan kendaraan rusak yang menghalangi jalan. Pemilik mobil tersebar di berbagai rumah sakit, bahkan ada yang sudah pulang. Mitigasi Secara umum sebagian masyarakat Indonesia dan pemerintah daerah belum siap menghadapi bencana. Hasil kajian BNPB mengenai kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, menunjukkan ada peningkatan pengetahuan. Meskipun begitu, pengetahuan ini belum menjadi sikap, perilaku dan budaya yang mengaitkan kehidupan dengan mitigasi bencana.Dengan kata lain, kata Sutopo, budaya sadar bencana Indonesia masih rendah hingga perlu upaya serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran.Hasil penelitian indeks kesiapsiagaan per kota dan kabupaten di Indonesia pada 2012, menunjukkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah masih rendah.“Pengetahuan bencana meningkat tapi kebijakan, rencana tanggap darurat, peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya masih minim.”Setahun kemudian BNPB bersama UNFPA punya pilot survey pengetahuan, sikap dan perilaku menghadapi bencana.Hasilnya, tingkat pengetahuan tentang bencana sudah baik tetapi masih belum jadi sikap dan perilaku.Proses membentuk budaya masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, kata Sutopo, perlu proses panjang, lintas generasi dan harus terus menerus. Pengurangan risiko bencana harus jadi investasi pembangunan di semua sektor.“Tidak boleh hanya adhoc, perlu komitmen tinggi dari pemerintah dan pemda.” | [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Mengutip Kroeber dan Kluckhohn (1952), Sutopo mengingatkan tiga kelompok manusia berdasarkan cara pandangnya terhadap alam. Pertama, kelompok tradisional ditandai sikap tunduk dan pasrah terhadap alam.Kedua, kelompok transformasi yang berusaha mencari keselarasan dengan alam. Ketiga, kelompok manusia moderen yang berhasrat menguasai alam.Dari tipologi ini, Koentjaraningrat (1987) memasukkan orang Indonesia dalam kelompok tradisional dan sebagian kelompok transformasi.“Jadi, sekalipun mengantongi telepon genggam terbaru dengan fasilitas ramalan cuaca, orang Indonesia cenderung pasrah terhadap alam,” kata Sutopo.Mitigasi merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana ketika terdapat potensi bencana. Mitigasi sebagai serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.Dia jelaskan, ada dua jenis mitigasi, pertama, struktural misal, pembangunan bendungan, talud, bronjong, shelter tsunami, konstruksi tahan gempa, sistem peringatan dini, sumur resapan, dan lain-lain. Kedua, non struktural, misal kelembagaan, legislasi, penataan ruang, perencanaan, sosialisasi, diklat, penelitian, gladi, asuransi, penghijauan dan reboisasi. Sayangnya, ucap Sutopo, mitigasi bencana yang bisa dimaknai upaya menyiapkan diri menghadapi risiko bencana, tak jadi prioritas.Padahal, dalam beberapa bencana di Indonesia, mitigasi bencana berhasil menyelamatkan korban jiwa. Dia contohkan, saat erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur, 13 Februari 2014, mitigasi bencana menyelamatkan 90.000 jiwa melalui evakuai aman dan tertib.Peringatan dini banjir di Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo, juga mampu memberikan peringatan kepada masyarakat untuk evakuasi atau mengantisipasi banjir setiap tahun. | [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Pembangunan sistem peringatan dini longsor kerjasama BNPB dan Universitas Gadjah Mada, kata Sutopo, juga menyelamatkan masyarakat di Karanganyar, Aceh Besar, Temanggung, dan lain-lain.“Juga ada pembangunan bendung mini untuk panen hujan di Bantul, Yogyakarta,” kata Sutopo.Mitigasi, katanya, harus terintegrasi dalam program pembangunan. Pengurangan risiko bencana dan harus menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah.Untuk itu, BNPB berharap anggaran pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana naik.Kajian Bappenas menyebutkan, idealnya untuk kegiatan pra bencana,–termasuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana–minimal 1% dari APBN atau APBD. Cadangan penanggulangan bencana,—untuk dana siap pakai atau dana darurat dan pasca bencana— juga harus ditingkatkan, selain perlu juga asuransi bencana. Kearifan lokalSelain itu, dalam manajemen dan perencanaan penanggulangan bencana, perlu memadukan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) dengan kearifan lokal.Sutopo memberi contoh memadukan iptek dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Masyarakat di sekitar Gunung Slamet di Banyumas, punya kearifan lokal anstisipasi erupsi Gunung Slamet. Tandanya, air jadi panas di Pancuran 7 dan Pancuran 3, Baturaden. Satwa turun gunung di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas.Baca juga: Warisan Leluhur Selamatkan Warga Adat di Lombok Ini dari GempaKearifan ini didampingi penerapan iptek untuk mitigasi erupsi Gunung Slamet dengan pemasangan empat seismograf dan sensor vulkanik, membuat peta kawasan rawan bencana. Juga, penyusunan rencana konstruksi, sosialisasi, simulasi atau gladi serta pengembangan desa tangguh bencana termasuk desa nelayan di pesisir pantai. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Akhinya, kata Sutopo, dalam penanggulangan bencana dari manusia ke manusia. Sistem peringatan dini bencana harus menyeluruh. Satu sistem terdiri dari kumpulan sub sistem, yaitu alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencaharian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik, dan lain-lain.“Jadi semua sistem harus dikaji menyeluruh,” katanya.Ia meliputi bagaimana peringatan dini dari alat bisa diterima masyarakat, kemudian mengikuti perintah peringatan dini itu. Sayangnya, hal ini seringkali kurang dipahami dan saat bencana terjadi saling menyalahkan. Masing-masing, katanya, merasa sudah memasang alat peringatan dini, padahal tak menyeluruh dalam satu sistem. Mati suriSaat Presiden Joko Widodo meminta BMKG membeli alat peringatan dini tsunami, BNPB langsung mengusulkan kepada presiden agar tak hanya membeli alat. BNPB usul pemerintah melanjutkan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami (PRBT) yang pernah dibuat tahun 2012.Setelah gempa bumi 8,5 SR pada 11 April 2012, dalam pertemuan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lima hari setelah gempa, di Istana Bogor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan BNPB menyusun masterplan PRBT bersama kementerian, lembaga terkait dan perguruan tinggi.Dalam masterplan 146 halaman yang disusun selama dua bulan pasca gempa Aceh ini ada pembelajaran yang bisa diambil dari bencana gempa yang membuat masyarakat panik dan tak evakuasi dengan benar.Kapasitas sistem peringatan dini tsunami atau sering disebut sistem peringatan dini tsunami Indonesia (InaTEWS) sebagai satu-satunya early warning system negara di bawah BMKG. Meski telah berjalan baik—karena kurang dari lima menit setelah kejadian berhasil mengeluarkan peringatan dini tsunami—, namun banyak masalah dalam diseminasi atau penyebaran informasi dari nasional ke pemerintah daerah lalu ke masyarakat. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Salah satu poin evaluasi dalam masterplan ini menyebut aspek teknis peringatan dini perlu fokus pada rantai peringatan dini tsunami. Respon pemerintah pengambilan keputusan evakuasi dan arahan dukungan pemerintah daerah dalam evakuasi.Dalam rantai peringatan dini BMKG pada gempa Aceh 2012, kurang lima menit BMKG berhasil mengeluarkan peringatan dini pertama, yang disebarluaskan lewat berbagai moda komunikasi. Lalu, mengeluarkan peringatan lanjutan sesuai format dan prosedur dan langkah lanjutan.Namun diseminasi atau penyebarluasan informasi masih terhambat karena peringatan dini pertama sampai keempat tidak diterima beberapa pihak karena kendala teknis seperti perangkat tak berfungsi, listrik mati, faksimil tidak diterima, SMS terlambat. Juga kendala non teknis seperti nomor telepon genggam resmi lembaga belum didaftarkan ke BMKG, pesan email atau SMS diterima di alamat pribadi, atau email tak dibuka.Kala itu, situs BMKG juga crash karena pengunjung berusaha mengakses meningkat drastis. Pesan peringatan dini pertama sampai keempat format panjang belum dipahami rantai utama peringatan baik di nasional, daerah pun media.Bagaimana respon pemerintah daerah? Agar dapat menerima pesan dengan baik, BPBD harus bisa menerima pesan singkat 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa gangguan sistem alat komunikasi maupun sumber daya listrik. Gempa yang dapat menimbulkan tsunami bisa terjadi kapan saja, Pusdalops BPBD harus dapat menindaklanjuti kapanpun. Sayangnya, peringatan dini belum dapat menjangkau cepat kepada masyarakat. Pelayanan peringatan dini tsunami, saat itu dinilai perlu menggunakan prosedur tetap (protap). Protap penting untuk pengambilan keputusan dan penyebaran informasi dengan cepat. | [0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Dalam peringatan dini tsunami juga perlu ada pendelegasian wewenang resmi. Sebab, peringatan dini tsunami harus tersebar dalam waktu singkat. Biasa, kala terjadi gempa bumi, listrik padam dan jalur komunikasi terputus segera.Tak kalah penting, sinkronisasi protap dari provinsi, kabupaten dan kota karena tsunami bisa terjadi lintas batas administratif. Saat masterplan ini dibuat, kondisi BPBD di daerah sebagian besar jauh dari kapasitas untuk mengendalikan operasi pemberian peringatan dan evakuasi.Meski BMKG telah menginstal perangkat warning receiver system (WRS) yang memungkinkan BPBD menerima pesan peringatan dini dalam waktu kurang lima menit, saat itu alat tak berfungsi optimal.Pada kejadian 11 April 2012, sirine-sirine tanda evakuasi ada yang aktif, ada yang gagal. Sirine-sirine aktif dari BMKG bukan pemerintah daerah. Belum ada kejelasan pembagian peran antara pemerintah daerah dan BMKG dalam memberi perintah evakuasi kepada masyarakat. Kondisi ini, katanya, bikin kerancuan di lapangan.Sirine yang tidak berfungsi atau harus dinyalakan manual di lapangan bikin terlambat, kurang lebih satu jam setelah gempa terjadi. Ada beberapa masalah teknis seperti listrik padam dan tak ada baterai cadangan, komunikasi terputus.Juga peralatan sirine tak terawat baik, beberapa petugas juga tak tahu cara menyalakan alat.Ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan membuat masyarakat bingung atas makna dan fungsi sirine. Ada masyarakat menganggap, bunyi sirine adalah tanda peringatan dini. Mestinya, sirine bermakna perintah evakuasi.Celakanya, saat masterplan disusun, sirine di beberapa daerah belum diserahterimakan ke daerah karena belum punya dana perawatan. Saat itu, perawatan sirine BMKG kontrak ke pihak ketiga tetapi perawatan belum baik. | [0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Dalam kasus gempa Aceh 2012, tempat evakuasi sementara (TES) juga tak bermanfaat maksimal. Masyarakat panik, ditambah lagi tak paham makna sirine dan jalur evakuasi, berlarian dengan bingung. Mereka evakuasi mandiri, masih dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.Sebagian masyarakat bahkan tak mendengar arahan dari pemerintah daerah untuk evakuasi. Mereka lari ke dataran tinggi dan tak memanfaatkan gedung TES. Masalah lain, gedung TES hanya untuk evakuasi tsunami. Jadi, perawatan dan biaya operasional dinilai membebani pemda.Respon masyarakat terhadap gempa yang mendahului tsunami sangat beragam. Keputusan masyarakat untuk evakuasi dipengaruhi pengalaman sebelumnya.Di Sumatera Barat, cukup jauh dari pusat gempa, masyarakat merasakan gempa tak kuat. Sebagian warga tak evakuasi, hanya keluar rumah. Sebagian lagi evakuasi setelah mendengar sirine.Di Banda Aceh, karena gempa kuat dan masih ada trauma tsunami 2004, masyarakat cenderung segera evakuasi ke tempat aman atau tinggi. Karena minim pemahaman dan infrastruktur penyelamatan, masyarakat masih panik dan bikin macet pada jalur-jalur evakuasi karena sebagian besar menyelamatkan diri dengan kendaraan dan sama-sama menuju satu titik evakuasi tertentu.Selain itu, tak ada arahan hingga evakuasi tak sesuai dan melampaui golden time, 10-30 menit, setelah gempa. Masyarakat cenderung tak langsung evakuasi tetapi berusaha kembali ke rumah mencari keluarga.Saat itu, masyarakat tak menerima peringatan dini secara resmi dari pemerintah daerah namun dari SMS dan televisi atau radio. SMS diterima orang per orang. Televisi dan radio menerima pesan melalui alat instalan di master control room media BMKG. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Media sesuai prosedur sudah menyampaikan peringatan dini melalui breaking news. Namun, dalam masterplan disebutkan media belum mengerti makna pesan peringatan dini pertama sampai keempat. Hingga informasi yang sampai ke masyarakat terbatas. Radio komunitas berperan penting dalam diseminasi informasi ini.Sirine bukanlah peringatan dini tetapi perintah evakuasi resmi oleh pemda. Waktu itu, masih ada masyarakat yang merasa perlu mendapat kepastian gejala tsunami dan pergi ke pesisi pantai untuk melihat air surut. Selain masih ada juga yang memaksakan diri evakuasi dengan kendaraan, masyarakat masih tak sepenuhnya percaya pada bangunan evakuasi vertikal jadi masih mencari tempat tinggi meski jauh. Rencana induk tak beranggaranLantas, apa yang direncanakan dalam masterplan hingga BNPB meminta pemerintah mengaktifkan kembali masterplan ini? Ada empat program yang disusun.Pertama, penguatan rantai peringatan dini. Harus ada kejelasan dan kerangka hukum jelas siapa yang memberi peringatan dini dan kewenangan dalam mata rantai peringatan dini disertai pendidikan dan pelatihan atas jenis dan makna peringatan dini. Ini kunci penting pengambilan keputusan, tindak lanjut dan informasi kepada masyarakat.Penguatan juga dilakukan dengan penyusunan protap dan peningkatan komunikasi yang tangguh. Penguatan rantai peringatan dini juga harus dilengkapi sirine atau alarm yang dipasang pemda dan bisa berbunyi kurang dari 10 menit setelah gempa bawah laut.Sirine ini akan membantu warga mengetahui tsunami akan datang dan semua orang segera evakuasi. Sistem peringatan dini tsunami juga harus dilengkapi teknologi peringatan sederhana terutama untuk wilayah pesisir yang padat kampung nelayan misal dengan memanfaatkan pengeras suara masjid atau lonceng gereja untuk memberi peringatan evakuasi atau sistem yang dipasang di infrastruktur penting seperti pelabuhan, depo BBM, kilang minyak dan lain-lain. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Kedua, pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi sementara. Juga harus dibuat rencana evakuasi berdasarkan informasi yang benar dengan peta bahaya tsunami atau peta risiko tsunami yang detil per kabupaten yang diperkuat dengan kerangka kebijakan hukum di daerah.Peta evakuasi tsunami memperlihatkan rute-rute arah evakuasi bagi masyarakat menjauhi pantai dan menuju tempat evakuasi dan rambu sesuai kebutuhan. Peta harus disebar di beberapa tempat di sepanjang pantai terutama di wilayah padat penduduk, tempat objek wisata, resor atau hotel dan pusat kegiatan masyarakat.Mengenai tempat evakuasi sementara ada beberapa kriteria yang disebut dalam masterplan yakni harus tahan gempabumi, punya jumlah lantai yang aman—lebih tinggi dari perkiraan tsunami—, dan dalam kondisi normal bangunan juga berfungsi sebagai bangunan umum hingga memenuhi aspek keberlanjutan.Untuk kelompok masyarakat pesisir, perlu dibangun menara tempat evakuasi sementara dengan tinggi 7-10 meter yang kokoh dan tahan hingga gempa 9 SR serta kuat menahan hempasan gelombang tsunami.Letaknya harus disebar di sepanjang pantai dalam jalur evakuasi tsunami. Lokasi harus dicapai dalam jarak tempuh berlari 20 menit. Atau dapat juga diletakkan di atas jalan raya sekaligus berfungsi sebagai jembatan penyeberangan.Selain menara juga harus ada bangunan tempat evakuasi sementara yang lokasi di keramaian, strategis dan mudah dijangkau.Dalam membangun ini harus dilibatkan tokoh masyarakat agar ruang disediakan seusia kegiatan yang dibutuhkan.Partisipasi masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki. Bangunan umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kantor juga dapat sebagai tempat evakuasi.Ide lain, bukit buatan, untuk daerah pemukiman di dataran pantai landai dan luas dan tak ada bangunan gedung tinggi. Bukit buatan ini bisa jadi sebagai taman kota, lapangan olahraga atau fasilitas umum lain. | [0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-079-14.json | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1) | Bagi daerah pantai dengan perbukitan bisa cukup menggunakan bentang alam yang ada dengan membuat jalan atau rute evakuasi memadai. Rute ini bisa juga sebagai jogging track.Ketiga, penguatan kapasitas kesiapsiagaan pusat pengendalian operasi (pusdalops) penanggulangan bencana sebagai lembaga yang memandu evakuasi sekaligus pusat informasi bencana. Ini dilengkapi pembentukan dan penguatan relawan sebagai garda terdepan dalan evakuasi darurat dengan pelatihan rutin.Keempat, pembangunan kemandirian industri instrumen kebencanaan. Indonesia, kata Sutopo, harus jadi tuan rumah untuk ini. “Indonesia harus jadi laboratorium kebencanaan,” katanya.Masterplan ini memerlukan dana Rp16,7 triliun. Sayangnya, setelah berjalan dua tahun pembahasan, 2013-2014, berhenti pada 2015 karena tak ada anggaran. (Bersambung) Keterangan foto utama: Air menggenang di lapangan depan Kantor Syahbandar Desa Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten, tiga hari pasca tsunami. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-060-04.json | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | [CLS] Siang itu, Muhammad Reza, remaja usia 16 tahun sudah berjanji dengan teman-temannya untuk bermain. Pelajar di Kota Medan ini sedang berada ke rumah neneknya, di Langkat, Sumatera Utara. Sekolah libur atau belajar di rumah karena masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini.Pada Sabtu (2/5/20), Reda bermain dan berenang bersama teman-temannya di lubang bekas galian batu bata di Dusun Tanjung Mulia, Desa Sukamulya, Kecamatan Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tak jauh dari rumah sang nenek.Iptu Mahruzar Sebayang, Kapolsek Secanggang, bersama sejumlah anggota dibantu warga setempat berusaha mengevakuasi Reza, dan melarikan ke Puskesmas terdekat. Sayangnya, nyawa Reza tak tertolong.Mahruzar mengatakan, lubang bekas galian batu bata ini berada di area hak guna usaha (HGU) PTPN II. Mereka masih menyelidiki guna mengetahui pemilik bekas galian batu bata ini.“Kita masih penyelidikan termasuk siapa pemilik galian batu bata ini. Akan kita dalami.”Di Sumut, lubang tambang perenggut nyawa manusia, bukan saja terjadi di Langkat. Di Mandailing Natal, galian lubang tambang emas ilegal juga menelan lebih delapan orang.Khairul Bukhari, Kepala Departemen Advokasi, Kampanye dan Kajian Walhi Sumut mengatakan, tata kelola pertambangan di Sumut, karut marut. Pengawasan dalam mengeluarkan izin, katanya, harus ketat.“Masih banyak lubang tambang tidak reklamasi sebagaimana mestinya, ” kata Ari, sapaan akrabnya, pekan lalu.Dia bilang, ada ratusan izin tambang tanah urug, disebut galian C. Terbanyak dapat dilihat di Mandailing Natal dan Langkat serta Deli Serdang. Di Langkat dan Mandailing Natal, ada ‘izin ilegal’ alias izin keluar tanpa prosedur dengan mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Minyak mentah hasil tambang tradisional di Langkat, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2020-060-04.json | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | Dari pengumpulan data mereka, banyak lubang tambang tak reklamasi pasca penggalian. Teknik pengawasan inspektur tambang di pusat dan provinsi, katanya, tak berjalan. Pengawasan lapangan terhadap izin-izin pertambangan oleh Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) pun lemah. Bahkan, mereka terkesan tak berani bertindak terhadap tambang ilegal sekalipun.Pemerintah Sumut, katanya, perlu membentuk tim terpadu guna perbaikan tata kelola pertambangan agar bisa benar-benar melihat sektor ini secara komprehensif baik dari segi administratif, finansial, teknis, kewilayahan dan lingkungan.Sisi administrasi, kata Ari, diduga masih ada izin tidak punya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun UKL/UPL. Padahal, dokumen-dokumen ini berperan penting dalam mencegah dampak lingkungan maupun sosial dan lain-lain.Sampai jatuh korban jiwa di lubang tambang, katanya, karena pembiaran pemerintah terhadap perusahaan.Dia mendesak, Pemerintah Sumut menindak tegas penambang sekaligus kaji ulang seluruh izin, dan moratorium izin melalui SK gubernur.Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut , ada 260 Izin tambang operasi produksi di provinsi itu. Data 2019, di Langkat saja, ada sekitar 72 izin tambang operasi produksi. Itu yang berizin, usaha-usaha tambang tak berizin juga ratusan.“Ini yang belum ada tindakan hukum tegas. Saya bertanya kepada Dinas ESDM soal tambang ilegal ini ada 200-an. Ini tak mereka tindak tegas.,” katanya seraya bilang, tambang ilegal sangat merugikan negara dari sisi pajak, belum lagi kerusakan lingkungan, infrastruktur jalan, serta dampak kesehatan masyarakat.Dari sisi lingkungan, kata Ari, sangat serius karena banyak tambang ilegal maupun berizin tak menaati aturan perundang-undangan. Hingga kerusakan lingkungan rawan terjadi dan lagi-lagi masyarakat bisa jadi korban, seperti kalau terjadi bencana alam. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2020-060-04.json | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah | Belum lagi, katanya, perusahaan yang menambang di kawasan hutan berpotensi merusak keragamanhayati karena habitat mereka hancur. “Ini jadi tanggung jawab besar bagi pemerintah.” Keterangan foto utama: Ilustrasi. Lubang-lubang tambang menganga tak ada reklamasi, dari lubang galian batubara, timah, emas, sampai batu bata. Korban pun berjatuhan seperti di Langkat ini. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224] |
2014-026-17.json | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | [CLS] Hanya sepelangkahan orang dewasa, ruas jalan itu cukup dilintasi satu sepeda motor. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon besar tumbuh subur. Daunnya rindang saling bersentuhan, bak dua insan saling berjabat tangan. Dedaunan itu kemudian membentuk kanopi di sepanjang lorong setapak.“Sip, kita sudah sampai,” kata Darmadi (44) sambil menghentikan laju sepeda motornya. Darmadi adalah warga Desa Petebang Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dia seorang fasilitator dari Yayasan Dian Tama Pontianak. Siang itu dia bersama Benifasius, Kepala Desa Petebang Jaya.Perjalanan sepanjang lima kilometer dengan sepeda motor dari perkampungan hingga menyusuri jalan setapak itu pun berakhir. Di depan, terdapat aliran sungai kecil. Namanya Sungai Setulak’an. Tak jauh dari bantaran sungai, berdiri kokoh sebuah pondok kecil. Material bangunannya serba kayu kelas atas. Rata-rata belian (ulin). Kayu keras ini masih banyak dijumpai di hutan sekitar desa.Amid, si empunya pondok sedang mengerjakan sesuatu. Di genggaman pria 50 tahun ini, sebilah parang mengayun dalam irama yang konstan. Tok, tok, tok, mata baja itu menancap sasaran. Hanya beberapa saat, kayu yang menjadi objek garapan Amid sudah membentuk sebuah alat. Orang setempat menyebutnya tugal, salah satu alat yang digunakan petani untuk menanam padi di ladang.Amid, asli Dayak. Belasan tahun yang lalu dia memutuskan menetap di hutan yang dikelolanya secara mandiri. Hutan itu lebih dikenal dengan sebutan dahas.Istrinya, Siukir (48) juga ikut serta menetap di pondok, sambil membantu menyiapkan segala kebutuhan hidup. Hanya sesekali Amid pulang ke kampung untuk berbelanja kebutuhan hidup rumah tangga yang tidak tersedia di dahas. Keputusan meninggalkan kampung halaman dia tempuh mengingat dahas baginya adalah nafas hidup keluarga. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-026-17.json | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | “Awalnya, tempat ini kami manfaatkan sebagai ladang. Ketika masa panen selesai, kita pindah dan membuka lahan baru. Bekas ladang yang sudah ditinggalkan kami tanami kembali dengan pohon buah, karet, dan jenis pohon berkualitas baik seperti belian dan meranti. Beginilah hasilnya. Hutan tetap tertutup,” katanya menjelaskan asal-usul dahas.Ayah tiga anak ini mengatakan, jika bekas ladang tidak ditanami pohon buah atau jenis pohon dengan kayu berkualitas baik, maka hutan akan mengalami kerusakan parah. Pasalnya, mayoritas warga di Desa Petebang Jaya hidup dari ladang. Sedangkan mereka masih menerapkan pola pertanian gilir balik. Meski tak pernah mengecap dunia pendidikan formal, Amid fasih menjelaskan keterkaitan antara gen dan biosfer.Bank HutanAmid, dan mayoritas warga di Desa Petebang Jaya, serta desa-desa sekitar seperti Tanjung Beulang, Pasir Mayang, dan Desa Rangga Intan, sudah menjadikan dahas sebagai bank. Di tempat itulah warga menabung untuk kemudian meraup hasilnya di kemudian hari.Hutan yang dikelola masyarakat ini dipenuhi pohon buah. Nama lokal dari jenis buah yang ada di dahas di antaranya patikala, asam paoh, kembayau, mentawak, pekawai, durian, cempedak, duku, hakam, dan kapul. Ada pula kekalik, ketimbang, kondang, sebangkui, topah susu, acung, lucung, dan rerangga. Semuanya bisa dikonsumsi manusia dengan aneka rasa, dari asam hingga manis.Sebagian dari pohon buah itu tumbuh sendiri secara alamiah. Sebagian lagi musti ditanam dari bibit yang diambil dari hutan di sekitar dahas. Tanaman lain yang pernah menjadi primadona bagi warga adalah karet. “Awalnya harga karet pernah tembus 20 ribu rupiah per kilo. Tapi sekarang tinggal 4.000 rupiah saja,” kata Amid.Kendati demikian, dia tetap setia merawat dahas miliknya seluas lima hektare itu. Harga karet terjun bebas bukan sebuah alasan bagi Amid untuk meninggalkan dahas. “Tak perlu kita menggantungkan hidup sama karet semata,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-026-17.json | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Bagi Amid, keanekaragaman hayati di dalam dahas sudah cukup guna menghidupi keluarganya. Beras diperoleh dari ladang sendiri. Ikan bisa ditangkap di sungai. Apalagi buah-buahan, tinggal dipetik di halaman sekitar pondok.Perilaku hidup seperti ini diakui sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Orang kampung paham betul bagaimana cara menjaga agar hutan tetap lestari. Warga mengambil sebatas cukup. Selebihnya dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah.Dahas juga bisa berlaku layaknya supermarket bagi orang kampung. Tempat alami buat menabung untuk kemudian menikmati hasilnya di kemudian hari. Dahas adalah potret identitas warga pedalaman Ketapang.***Ada 616 jiwa warga Desa Petebang Jaya hidup di kawasan seluas 6.600 hektar. Tata guna lahan diperuntukkan bagi perkebunan karet masyarakat, perladangan, dan permukiman. Warga setempat membagi wilayahnya menjadi kawasan budidaya tanaman pangan, dengan sistem pertanian ladang dan perkebunan campur.Amid tidak mengetahui kapan skema hutan kemasyarakatan itu dimulai. Turun-temurun dahas sudah ada dan dipertahankan hingga kini. Dari kakek nenek sampai anak cucu. Seperti itulah cara mereka merawat hutan. Tidak pula asal tebang dan babat lalu ditinggalkan menjadi padang gersang. Justru ladang yang ditinggalkan ditanami kembali hingga rimbun seperti semula. “Pokoknya sudah ratusan tahun warga di sini mengelola hutan seperti ini,” ucapnya.Amid juga menjelaskan ikhwal anak-anaknya yang juga sudah memiliki dahas sendiri. Kelak, dahas itu akan dikelola oleh keturunan selanjutnya. “Anak-anak saya sudah berkeluarga. Masing-masing punya dahas sendiri. Kami selalu menganggap bahwa dahas adalah titipan anak cucu. Itu artinya, dosa kalau ditelantarkan,” katanya.Menjaga Sumber Air | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-026-17.json | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan | Selasa (2/9/2014), matahari perlahan beranjak sekitar 40 derajat dari lokasi peraduannya. Amid beranjak dari tempat kerjanya. Parang yang semula jadi media untuk bekerja dikembalikan ke warangkanya. Dia mengajak serta keliling dahas serta melihat sumber utama air di perhuluan Sungai Bunyau.Sekitar 500 meter berjalan kaki di kemiringan sekitar 45 derajat, daerah aliran sungai Bunyau sudah tersaji di depan mata. Musim kemarau berkepanjangan mengakibatkan debet air sungai berkurang. Dasar sungai tampak jelas. Bening laksana kristal, dengan bebatuan yang kokoh tertancap ke tanah. Kendati demikian, Sungai Bunyai tak pernah kering. Airnya senantiasa mengalir ke sejumlah dahas milik warga Petebang Jaya.Warga penghuni dahas menjaga sumber air itu. Jika dahas kekurangan air, akan berdampak pada tumbuhan yang ada di dalamnya. Dan bagi Amid, air, tanah, udara, dan api adalah satu bentang alam yang saling berkaitan dengan manusia. Dengan demikian, ia patut dijaga keseimbangannya.Melalui dahas yang dikelolanya, Amid dan warga Petebang telah memberikan pendidikan penting bagi dunia, bagaimana cara mengelola hutan agar tetap terjaga lestari lewat kearifan lokal, demi kelanjutan hidup umat manusia di atas bumi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-016-12.json | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | [CLS] Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar dialog daring Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di wilayah NTT, Rabu (6/10/2011). Dalam dialog tersebut Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Kosmas D. Lana menegaskan komitmen pemerintah NTT dalam menjaga ekologi.Kosmas menyebutkan, berbagai riset menunjukan pengelolaan sumber daya hutan, pesisir dan laut masih dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek.Hal ini berdampak kepada dilakukannya eksploitasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.Situasi ini membutuhkan upaya yang serius dari semua level pemerintahan untuk mengatasi persoalan tersebut.“Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan lingkungan hidup harus diubah ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan,” katanya.Kosmas menekankan pentingnya pemerintah daerah menyediakan skema insentif anggaran bagi pemerintah dibawahnya yang berkinerja baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan yang rendah emisi sesuai dengan kewenangannya.Skema ini dikenal dengan istilah Ecological Fiscal Transfers (EFT) atau Transfer Anggaran Berbasis Ekologi. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, skema EFT telah diadopsi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.Skema yang diterapkan berupa Skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).“Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang salah satunya tercantum dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi NTT (2005-2025), yaitu mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-016-12.json | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Kosmas menjelaskan, agenda ini diterjemahkan dalam misi RPJMD 2018-2023, yakni mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.“Dengan skema EFT ini, diharapkan menjadi alternatif skema pendanaan untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi NTT,” ucapnya.baca : Mendorong Pembangunan Berbasis Ekologi dalam RPJMD Sulsel, Seperti Apa? Berbasis KinerjaPada kesempatan yang sama, Margaretha Tri Wahyuningsih dari Asia Foundation mengatakan sebelumnya transfer fiskal untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup berbasis afirmasi, bukan berbasis kinerja.Dengan begitu semakin parah kerusakan lingkungan hidup yang dialami suatu daerah maka akan semakin besar juga alokasi transfer yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah tersebut.“Ini yang coba kita seimbangkan dengan tetap menghargai daerah-daerah yang sudah melakukan upaya untuk perbaikan lingkungan hidup. Karena itu didorong pola transfer fiskalnya berbasis kinerja,” tuturnya.Margaretha memaparkan di Provinsi Kalimantan Utara, indikator-indikator dipilih berdasarkan kebutuhan target prioritas yang ada di dalam visi misi kepala daerah terpilih dan RPJMD.Visi misi itu kemudian dituangkan ke dalam RPJMD dan itu relevan di dalam daerah serta ada ketersediaan data. Ketersediaan data menjadi salah satu tantangan terbesar.“Ketika ketersediaan data itu ada, maka itu akan lebih mudah untuk didorong seperti di Provinsi Kalimantan Utara,” ungkapnya.Margaretha menyebutkan, di Kalimantan Utara, indikator-indikator yang didorong ke dalam Pergub No.6/2019 itu adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal pemanfaatan lain. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-016-12.json | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Lanjutnya, ada juga penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, perlindungan sumberdaya air dan pencegahan pencemaran udara yang juga sebenarnya masuk ke dalam indeks pengelolaan lingkungan hidup yang ada di provinsi tersebut.“Sebenarnya ketersediaan data ini juga kurang lebih pasti tersedia di provinsi lain, namun tetap melihat kepada rencana-rencana strategis dari provinsi tersebut” ungkapnya.Margaretha melihat komitmen untuk mendorong TAPE di provinsi NTT ini sangat luar biasa dan menjadi salah satu upaya perlindungan hidup melalui komitmen kepala daerah yang perlu banyak dicontoh oleh provinsi lain.baca juga : Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan Kebijakan EkologiJoko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan hasil pemetaan kemandirian di NTT masih menengah ke bawah namun pertumbuhannya meningkat.Joko sarankan agar dioptimalkan pertumbuhan ini dengan melakukan beberapa perbaikan, utamanya RPJMD. Perlu inovasi baru dimana salah satu opsi terbaik yakni model bisnis jasa lingkungan, sebuah model bisnis masa depan.Ia sebutkan semua negara global konvergensinya satu arah, mengarah ke pembangunan rendah emisi. Ketika semua pemimpinnya bicara di dialog internasional, kalau tidak bicara mengenai emisi karbon terkesan ‘mati gaya’.“Maka berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan dan biayanya tidak banyak. Dari 524 daerah di Indonesia, yang sudah punya inovasi terkait dengan kebijakan ekologi baru bisa dihitung dengan jari,” ungkapnya.Joko sebutkan, Kalimantan Utara mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan daerah lain karena telah menerapkan inovasi kebijakan ekologi. Inovasi ini memiliki pasar tersendiri dan provinsi ini akan menjadi pemimpin pasar. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-016-12.json | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Joko menambahkan memang sering dikatakan bahwa dana bukan segalanya tapi masalahnya segalanya butuh dana. Tapi ada proses untuk itu sehingga perlu disamakan frekuensi antara pusat dan daerah.“Ketika kemudian kita bicara inovasi ekologi maka itu adalah trigger kita mengubah paradigma. Ketika bicara konservasi bukan semata mata bicara biaya tapi dengan konservasi kita bisa men-generate benefit baru yang kemudian di bagikan kepada semua pemangku kepentingan,” jelasnya.perlu dibaca : Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan Joko katakana APBN dan APBD itu terbatas. Laporan UNFCCC 26 November 2008 menyebutkan, jumlah investasi dan aliran dana yang diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) dan peningkatan kemampuan adaptasi jauh lebih besar dibandingkan dengan dana publik yang tersedia baik dari dalam negeri maupun dari mekanisme pendanaan multilateral dan bilateral.Untuk itu, perlu inovasi, menciptakan perubahan untuk memacu kolaborasi karena kapasitas pendanaan pemerintah terbatas, tidak lebih dari 34%.Artinya 66% harus dioptimalkan dari non APBN dan APBD. Harus diciptakan kondisi agar 66% bisa datang dengan sendirinya. Tapi tentunya 34% itu harus baik dan kata kuncinya tata kelola berupa tata uang dan tata ruang.Ada tiga aspek besar yang harus dikerjakan pemerintah daerah. Pertama dimulai dari sisi hulunya, perencanaan penganggaran dengan membuat RPJMD hijau dan berketahanan bencana.Kedua, implementasi meliputi climate budget tagging, TAPE atau TAKE, pembayaran jasa lingkungan, TAPE DBH-DR dan TAPE PESKetiga, ekspansi berupa ekstensifikasi sumber pendanaan APBD melalui Green Climate Fund, BPDLH, PT.SMI (SDG One) dan Forum CSR.“Setelah itu baru dijual dan dikomunikasikan ke internasional dengan baik karena ada nilainya. Tapi kalau meminta dana usahakan yang banyak sekalian,” sarannya. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-016-12.json | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? | baca juga : Bagaimana agar Pembangunan Tak Perparah Krisis Iklim? Bambu AgroforestriDirektur Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik mengatakan NTT merupakan titik pusat bambu untuk pembangunan hijau, dengan sumber daya bambu yang besar dan masih utuh.Ada lebih dari 100 ribu ha hutan bambu dan aksesnya ke hutan cukup gampang. Makanya dikembangkan sistem bambu agroforestri. Gubernurnya melihat bambu sebagai harta karun hijau bagi masa depan konservasi lingkungan dan peningkatakan ekonomi NTT.Ia tambahkan, dukungan dana APBD menjadikan NTT sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan program pembibitan bambu berskala masif dan berbasis desa yang akan menjadi landasan bagi industri bambu yang lestari.“NTT telah memiliki roadmap yang jelas tentang pengembangan desa Wanatani Bambu dan industri Bambu Berbasis Desa yang memastikan bambu menjadi solusi ekologi dan solusi ekonomi bagi masyarakat,” paparnya.NTT telah memiliki kampus Desa Wanatani Bambu Turetogo di Kabupaten Ngada yang menjadi center excellence bagi edukasi, riset dan inovasi tentang semua hal terkait bambu, mulai dari kultivasi hingga teknologi terapan dan industri kreatif.Arief meyakini terciptanya 200 desa Wanatani Bambu di NTT akan memiliki sumbangan besar bagi penyelamatan bumi karena mampu menyerap 20 megaton CO2 dan memulihkan 400 ribu hektare lahan kritis per tahun.“Bambu mampu memberdayakan 42 ribu KK petani dan menghidupkan berbagai jenis industri bambu,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-056-11.json | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | [CLS] Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar adalah salah satu lokasi langganan aksi clean-up di Bali. Oleh komunitas, pemerintah, dan perusahaan. Namun, sampah plastiknya tak pernah habis. Seperti aksi terakhir pekan ini yang diikuti sejumlah peselancar dunia.Sebagian peringatan hari lingkungan dan kelautan kerap dipusatkan di pantai langganan kompetisi layangan ini. Terlebih dua tahun terakhir setelah isu sampah laut terus meluas.Salah satu penyebabnya selain jadi muara beberapa sungai, bisa jadi sampah plastik yang terkubur di pasir dan sela-sela batu besar, sarana penahan abrasi di pantai ini. Ini dibuktikan oleh belasan orang yang berhasil menarik puluhan kilogram sampah plastik dari tumpukan bebatuan, sebagian sudah hancur dan tak nampak lagi merek di kemasannya. Namun plastiknya tak hancur, malah jadi serpihan. Calon mikroplastik yang akan menyebar di lautan.Sampah plastik yang tertimbun dan terperangkap karang batu dan karang ini ditarik dengan penjepit bambu atau aluminium, oleh sejumlah relawan aksi peringatan bersih pantai atau International Coastal Clean Up 2019, pada Jumat (10/5).baca : Rela Ngayah demi Membersihkan Ubud dari Sampah Bergabung bersama sekitar 700 relawan adalah tiga surfer dunia yang dihadirkan oleh Breitling, produsen jam tangan mewah. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Ocean Conservancy. Para peselancar populer ini adalah Kelly Slater, Stephanie Gilmore, dan Sally Fitzgibbons. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-056-11.json | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Kelly Slater, salah satu legenda surfing ini menggunakan tangannya menarik plastik dari krib karang. Bersama beberapa relawan lain, ia tengkurap di karang agar tangannya menjangkau ke permukaan pasir yang tertutup krib ini. Sekitar 10 menit, ia berhasil menarik sekitar satu kardus sampah plastik. “Saya menggali pasir dan batu, tidak berpindah di titik ini. Apa impresimu pada sampah ini?” tanyanya saat diwawancara tim Ocean Conservancy.Menurutnya upaya daur ulang harus dilakukan dengan benar karena masih banyak botol dibuang sembarangan. Ia heran bagaimana satwa laut menghadapi dampak sampah dari darat ini.Stephanie Gilmore dan Sally Fitzgibbons membagi pengalamannya di pantai lain di dunia, walau kelihatannya bersih, juga kadang masih ada sampah. Risikonya jika dibiarkan, maka gelombang mikroplastik yang tercipta. Ketiganya menyebut solusinya mudah. “Bawa botol air sendiri, tas, tak butuh banyak usaha. Tiap orang sebaiknya memulai,” sahut mereka bergantian.Saat ini, makin banyak peselancar membuat video di laut menunggangi gelombang sampah. Juga penyelam yang memotret genangan sampah di permukaan ketika mengamati megafauna seperti paus dan pari manta. Hal ini dengan mudah dilakukan saat musim angin barat menerpa pesisir Bali, ketika angin mengarah ke daratan.baca juga : Riset Membuktikan Ini Jenis Sampah Laut Terbanyak di Pesisir Bali Event bersih-bersih pantai yang hanya sekitar satu jam ini dibuat megah dengan lokasi yang beratapkan konstruksi besi raksasa bak konser musik besar. Ada banyak tenda yang menaungi logistik minuman dan makanan, registrasi, tempat penimbangan sampah, dan lainnya.Sintya dan Gek Uma, siswa SD 11 Sanur ini tak kalah bersemangat. Sekolah ini paling sering terlibat dalam aksi bersih-bersih karena lokasinya di Sanur. Mereka menentang plastik sampah besar dan memutari krib. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-056-11.json | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Sementara dua perempuan muda yang bekerja di BPSPL Denpasar, Nia dan Ina menunjukkan dua wadah berisi puntung rokok. Mereka mengaku dipungut dalam waktu 30 menit di sekitar pantai, terutama tempat parkir dan bale-bale, tempat duduk. “Kami sudah kasih tahu supir-supir di tempat parkir, mereka iya-iya saja,” ujar keduanya. Para perokok agaknya perlu membawa wadah puntung rokok pribadi jika tak menemukan tong sampah. Puntung ini malah merepotkan karena terdiri dari aneka bahan berbeda.Relawan lain mengumpulkan bekas tali-tali layangan dan plastik layangan. Area Pantai Mertasari ini padat aktivitas massal sehingga pengelolaan sampah jadi tantangan besar.baca juga : Sustainism Lab, Cara Trendi Kelola Sampah Sendiri di Bali Di sudut lain ada sejumlah meja yang memamerkan inisiatif pengolahan sampah, misal komposting, jadi kerajinan, dan pembakaran. Pojok yang cukup menarik perhatian sejumlah orang, sebuah mesin pembakar sampah plastik oleh kelompok Get Plastic atau tarik plastik. Mesin sebesar gerobak bakso keliling ini diletakkan di atas pasir, Dimas Bagus Wijarnako, salah satu pendiri Get Plastic mendemonstrasikan pembakaran sampah plastik jadi minyak. Ia mengoperasikan mesin GP009 pengembangan dari mesin sebelumnya.Bagus menunjukkan reaktor, kondensor, tabung penyimpanan minyak, serta penyaring gas dengan teknik hidrokarbon di perangkat ini. Ia menuang tutuk botol plastik warna-warni dan kresek ke dalam kotak pembakaran yang tak nampak mengeluarkan asap.Sistem pembakaran pirolasis ini makin banyak yang jual, secara umum adalah proses dekomposisi senyawa organik yang terdapat dalam plastik melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa melibatkan oksigen. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-056-11.json | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Inisiatif pembakaran sampah Get Plastic ini menargetkan plastik jenis LDPE seperti kantong/tas kresek, pembungkus makanan, dan lainnya yang jarang dikumpulkan untuk dijual. Karena nilai ekonomisnya kecil. Beda dengan botol PET dan kaleng.“Jenis plastik HDPE dan PP paling tinggi kualitas minyaknya, seperti Pertamax,” seru Dimas. Ia sendiri mengklaim sudah ujicoba tur Jawa-Bali pada 2018 lalu menempuh perjalanan 1200 km menggunakan minyak hasil pembakaran sampah dengan model pirolasis ini.Residu hasil pembakaran disebut sekitar 5% dari total berat sampah yang dibakar. Dimas menyebut tak mencemari lingkungan karena senyawa black carbon yang bisa jadi pupuk.perlu dibaca : Inilah Gringgo, Aplikasi Android Pengelolaan Sampah di Bali Tapi ia mengingatkan tak jual alat pembakaran, malah ingin menunjukkan bahaya sampah plastik karena bisa jadi minyak. Salah satu pilot project-nya sebuah desa di Banyuwangi, untuk mengurangi volume sampah warga.“Ini edukasi, jika sampah plastik tetap berbahaya walau dapat minyak,” kata Dimas. Ia juga tidak setuju ide insinerator untuk membakar sampah perkotaan yang akan dilaksanakan sejumlah pemerintah daerah. Mekanismenya belum bisa bersih dan berisiko mencemari dioksin, senyawa beracun dari asap pembakaran. Sementara mesinnya berkonsep vacum, mekanisme tertutup. Sehingga dalam prosesnya memerlukan pendinginan, ia menyiapkan wadah berisi air di sisi mesin.Apakah sampah bisa hilang hanya dibakar atau dipungut?Pantai Mertasari menunjukkan walau langganan aksi kampanye publik, selama perilaku manusia masih membuang sampah sembarangan atau tak mengurangi kemasan sekali pakai, maka sampah yang berisiko ke laut masih tinggi. Ini jadi bagian manajemen pengelolaan sampah yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah dan pengelola obyek wisata pesisir. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-056-11.json | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah | Dalam kegiatan ini terkumpul lebih dari 630 kg sampah dalam waktu satu jam oleh lebih dari 700 relawan yang terdaftar terdiri siswa dan siswi SMP Wisata Sanur, SD 10 Sanur, SMP 9 Sanur dan SD 11 Sanur, dan komunitas lokal seperti Marine Buddies, Trash Hero, Eco Bali, Bersih-Bersih Bali, Bye-bye Plastic Bag, dan masyarakat umum lainnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-088-05.json | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | [CLS] Tanggal 30 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Primata Indonesia, dan ProFauna Indonesia secara khusus merayakannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat kampanye anti perburuan primata.“Kita prihatin dengan perburuan primata yang meningkat. Keterlibatan generasi muda dengan mengunggah foto-foto hasil perburuan satwa di media sosial menunjukkan kurangnya pemahaman mereka. Ini yang mendasari kami mengkampanyekan Hari Primata,” ujar Rosek Nursahid kepada Mongabay-Indonesia.Data ProFauna menunjukkan, perburuan satwa khususnya primata kerap terjadi. Di Jawa Timur saja, pada 2015, terdapat 50 kasus perburuan, termasuk yang diunggah di media sosial. Untuk Jawa Timur, pemantauan yang dilakukan ProFauna memang rutin, termasuk dari para Ranger. Sementara untuk data nasional, ProFauna memperkirakan 100-an kasus, yang dipantau dari media massa maupun jejaring sosial.“Lutung jawa dan monyet ekor panjang yang mendominasi sebagian besar kasus perburuan, selain kukang jawa. Bila dibiarkan, populasi primata ini semakin terancam.”Menurut Rosek, sekitar 95 persen primata yang dijual di pasar bebas merupakan hasil perburuan. Kebanyakan, orang berburu itu untuk dijual kembali, selain diambil dagingnya untuk dimakan atau sekadar hobi.“Perburuan yang meningkat ini tidak diimbangi dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Vonis hukuman bagi pelaku kejahatan satwa, rata-rata rendah, bahkan sering tidak dilanjutkan karena alasan tidak jelas.”ProFauna mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap primata dengan kampanye penghentian perburuan. “Intinya, ProFauna sebagai inisiator dan fasilitator yang mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. Kami ingin masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi berpartisipasi dan melakukan aksi nyata,” terang Rosek.Penebar benih | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2016-088-05.json | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | Wirdateti, Peneliti Primata LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menuturkan, primata kita kenal sebagai non human primate yang secara genetik mirip manusia.Keberadaan primata di hutan sangat penting sebagai indikator ekologi. Artinya, hutan yang bagus dapat dilihat dari keberadaan primata. Misal, orangutan yang memakan tumbuhan. Semakin banyak tumbuhan yang ada di hutan akan membuat orangutan semakin eksis hidupnya. Ini juga berlaku untuk owa, surili, maupun lutung.Primata juga sangat berpengaruh dalam rantai makanan. Primata merupakan pemencar biji yang baik serta sebagai pengendali hama tanaman mumpuni. Sebut saja tarsius dan kukang. Tarsius ini 100 persen pemakan serangga, sementara kukang sekitar 60 persen. Fungsi ke duanya begitu besar bagi kelestarian habitat satwa liar.Sementara orangutan, merupakan spesies luar biasa dalam hal menjaga ekosistem hutan. Fungsi yang tak tergantikan olehnya adalah menebar biji untuk meregenerasi hutan. “Secara tidak langsung, kita berhutang jasa pada primata,” papar Wirdateti.Namun bila berkaca pada status 25 primata terancam punah 2014-2016 dalam “Primates in Peril: The world’s 25 most endangered primates” terlihat ada 3 primata Indonesia yang masuk dalam kategori Kritis (Critically Endangered/CR). Jenis tersebut adalah orangutan sumatera (Pongo abelii), kukang jawa (Nycticebus javanicus), dan simakobu (Simias concolor). “Ancaman nyata kehidupan primata ini adalah rusaknya habitat, diburu untuk dikonsumsi, serta motif perdagangan. Untuk kukang jawa, perburuannya telah ada sejak 20 tahun lalu dan belum berhenti sampai saat ini.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2016-088-05.json | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan | Menurut Wirdateti, dari sekitar 200 jenis primata yang ada di dunia, Indonesia memiliki 44 jenisnya atau sekitar 25 hingga 30 persen. Kemungkinan akan ada penemuan jenis baru sangat terbuka mengingat belum banyak penelitian tentang primata. Contohnya pada tarsius yang kedepan diprediksi akan ada jenis baru. Begitu juga dengan kukang yang saat ini masih kita kenal tiga jenis yaitu kukang jawa, kukang sumatera (Nycticebus coucang), dan kukang kalimantan (Nycticebus menagensis).Di Nusantara, primata hampir menyebar di setiap kepulauan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Dari 44 spesies tersebut, 21 jenisnya endemik Indonesia,” paparnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2020-045-15.json | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | [CLS] Pemerintah Indonesia harus berani terbuka menjelaskan kepada publik tentang proses yang dijalankan saat ini untuk melaksanakan kebijakan ekspor benih bening Lobster. Kebijakan tersebut, sejak disahkan pada awal Mei 2020 terus mengundang pro dan kontra di masyarakat, karena dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menjelaskan mekanisme dan uji hasil terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai eksportir benih Lobster.“Umumkan ke publik apa hasil uji tuntas 30 perusahaan yang telah mendapatkan izin ekspor benih Lobster,” ungkap dia kepada Mongabay, Senin (6/7/2020).Menurut dia, KKP perlu untuk menjelaskan secara detail kepada publik perihal dua perusahaan yang telah melaksanakan ekspor benih Lobster beberapa minggu lalu. Kedua perusahaan tersebut apakah sudah memenuhi atau belum ketentuan Peraturan Menteri KP No.12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik IndonesiaDengan memberikan penjelasan detail, itu akan bisa menjawab keraguan publik terhadap kepatuhan dua perusahaan tersebut. Pasalnya, diduga kuat masih ada syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi oleh kedua perusahaan tersebut saat melaksanakan ekspor mengacu pada Permen KP 12/2020.“Jika terbukti melanggar (Permen KP 12/2020), maka perusahaan tersebut mesti mendapatkan sanksi,” tegas dia.baca : Pusat Studi Maritim : Peraturan Baru Ungkap Kedok Pemerintah dalam Eksploitasi Lobster Selain menjelaskan kepada publik terkait perusahaan yang sudah melaksanakan ekspor, mekanisme ekspor benih lobster juga dinilai harus bisa dikoordinasikan lebih baik lagi. Hal itu, karena pelaksanaan ekspor melibatkan sejumlah direktorat jenderal yang ada di lingkup KKP. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-045-15.json | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan itu akan bisa menjamin proses yang lebih sinergi dan melaksanakan koreksi secara terbuka jika ditemukan tahapan dan persyaratan yang belum terpenuhi selama pelaksanaan ekspor benih Lobster.Abdi Suhufan mendesak adanya keterbukaan, karena dia menduga ada proses atau tahapan yang sudah menyalahi ketentuan dalam Permen KP 12/2020. Dalam peraturan, disebutkan kalau perusahaan yang ditunjuk harus bisa membuktikan sudah melaksanakan panen dengan prinsip budi daya berkelanjutan.“Mereka juga belum kantongi izin ekspor, yang dikeluarkan KKP adalah persetujuan calon eksportir,” tutur dia. JanggalJuru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdhillah juga mengkritik kebijakan ekspor benih lobster. Di mata dia, ada kejanggalan dalam proses pembukaan keran ekspor benih Lobster yang diresmikan pada 4 Mei 2020 lalu. Kejanggalan itu, terutama dalam proses pemilihan perusahaan yang akan melaksanakan ekspor.“Sehingga kita patut mencurigai bahwa Permen KP sekarang adalah pesanan dari kelompok tertentu yang akan mengambil keuntungan dari benih lobster,” sebut dia.Dalam pandangan Greenpeace Indonesia, persoalan ekspor benih lobster yang sekarang sedang gaduh, hanya bisa diakhiri jika Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KKP melakukan revisi Permen KP 12/2020. Tanpa revisi, maka keberlanjutan sumber daya laut akan terancam pada wilayah perairan di seluruh Indonesia.baca juga : Momentum Tepat untuk Evaluasi Pemanfaatan Lobster Afdhillah menyebutkan, Permen yang baru diterbitkan pada tahun ini, berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni Permen KP 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-045-15.json | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Merujuk pada Permen yang sudah tidak berlaku itu, ekspor hanya bisa dilakukan jika lobster sedang tidak dalam kondisi bertelur dan panjang karapas masih delapan centimeter atau berat di atas 200 gram per ekor. Sementara, ekspor benih lobster sama sekali tidak diperbolehkan.Di sisi lain, setelah Permen 56/2016 tidak berlaku, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan penggantinya, yakni Permen 12/2020. Peraturan terbaru itu membolehkan benih lobster dijadikan komoditas ekspor dengan mempertimbangkan sepuluh kriteria.“Juga penetapan harga terendah, lokasi penangkapan, dan kuota tangkapan yang semuanya dilakukan oleh KKP. Dalam praktiknya, ekspor benih Lobster juga dikenakan biaya bea keluar. Bila pengusaha tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ada sanksi ringan mulai dari pencabutan izin usaha sampai denda,” papar dia.Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyatakan bahwa kebijakan ekspor benih lobster adalah kebijakan yang penuh masalah. Sejak awal, proses untuk penerbitan Permen KP 12/2020 selalu ada hal yang dinilai tidak benar dan tepat.Sebut saja, sejak dari pelaksanaan kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, dan ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan tersebut. Dan kini, muncul sejumlah nama politisi yang menjadi eksportir benih lobster.Temuan yang sudah ramai jadi bahan perbincangan publik tersebut, menjadi penanda bahwa ada ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal itu, karena sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo selalu menyatakan bahwa kebijakan tersebut selalu atas nama kesejahteraan masyarakat.“Khususnya nelayan lobster, yang disebut Menteri akan meningkat (kesejahteraannya) jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas,” ungkap dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-045-15.json | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menurut Susan, klaim kesejahteraan nelayan lobster akan meningkat langsung, terbantah karena sekarang fakta-fakta mulai terbuka luas. Saat ini, publik sudah mulai mengetahui bahwa pihak yang akan diuntungkan dari kebijakan ekspor benih lobster, tidak lain adalah eksportir yang berizin.perlu dibaca : Penyelundupan Lobster Marak di Masa Pandemi IroniSusan kemudian mengutip data dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dan menyebutkan bahwa perusahaan eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster, dibebankan membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp15.000 per 60.000 ekor.Jika perusahaan eksportir menjual benih senilai Rp139.000 per ekor dan membayar PNBP senilai Rp15.000, maka keuntungan perusahaan dari kegiatan ekspor benih Lobster sangat besar hingga mencapai angka Rp8.340.000.000.“Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” ucap dia.Di sisi lain, Susan juga mengkritisi keterlibatan para politisi yang ada di balik perusahaan ekspor benih lobster. Menurut dia, fakta tersebut menjadi ironi kebijakan publik, karena seharusnya nelayan lobster menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pemberlakuan kebijakan ekspor benih lobster.Dengan kata lain, nelayan hanya menjadi korban eksploitas dari kebijakan tersebut dan sebaliknya, pengusaha beserta politisi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut. Pada akhirnya, Permen KP 12/2020 akan menjadi kebijakan yang diarahkan sebesar-besar untuk kemakmuran pengusaha dan politisi.Melihat perkembangan yang sekarang terjadi, KIARA berpandangan bahwa Menteri KP Edhy Prabowo seharusnya mendapatkan evaluasi yang tegas dari Presiden RI Joko Widodo. Edhy di mata KIARA masih belum bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan Lobster. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-045-15.json | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir | Keberpihakan kepada pengusaha dan politisi, menegaskan bahwa KKP di masa kepemimpinan Edhy Prabowo sudah tidak lagi mau menerapkan prinsip transparansi seperti yang diterapkan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Padahal, akibat kebijakan tersebut ada masyarakat bahari yang mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut.“Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KKP, karena tak ada unsur transparansi. Apa dasar pemilihan dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? Masyarakat tak ada yang mengetahui itu,” tegas dia.Berdasarkan hal itu, KIARA meminta Edhy Prabowo untuk segera membatalkan Permen KP 12/2020, karena itu berdampak buruk sangat besar bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara.Menurut Susan, ada mandat yang lebih penting dan harusnya dijalankan oleh Edhy Prabowo, yaitu menjalankan amanat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.“Itu yang lebih penting, namun sayangnya orientasi kebijakan hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang, yaitu eksportir, ketimbang mendorong kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia,” pungkas dia.baca juga : Menjaga Prinsip Keberlanjutan dalam Pemanfaatan Lobster LegalisasiDiketahui, pada 4 Mei 2020 KKP menerbitkan Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen tersebut terbit, salah satunya untuk melegalisasi ekspor benih Lobster.Tak lama, KKP langsung menunjuk perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan ekspor. Sejak terbit hingga sekarang, tercatat sudah ada 30 perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster. Jumlah perusahaan diketahui bertambah secara bertahap, setelah banyak yang mendaftar untuk menjadi eksportir. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.