filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Banjir di lokasinya merupakan bencana berulang. Dia duga bencana terjadi karena salah urus drainase kota.“Di Kota Sanana ini drainase kota buruk membuat hujan beberapa jam air meluap dan menenggelamkan pemukiman. Kasus seperti ini setiap saat terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi dan waktu agak lama.”Fifian Adeningsih Mus, Bupati Kepulauan Sula, menetapkan status tanggap darurat sampai 21 Juli lalu.Buhari Buamona, Kepala BPBD Kepualauan Sula dalam keterangan kepada media mengatakan, banjir di Kepulauan Sula ini diduga kuat karena terjadi sedimentasi puluhan sungai di Sanana terutama yang mengalir masuk ke kampung-kampung di dalam kota.Pemerintah Kepulauan Sula menurunkan alat berat untuk pengerukan sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan. Kerusakan lingkunganIrawan Duwila dari Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kepulauan Sula yang banyak kampanye soal lingkungan mengatakan, banjir di daerah ini tidak terlepas dari persoalan lingkungan terutama dalam hal pemanfaatan hutan dan lahan.Kalau melihat ketebalan sedimentasi di sejumlah sungai di Sanana tidak terlepas dari adan run off karena tutupan lahan di puncak sudah banyak berkurang. Tutupan tergerus di hulu, katanya, ketika hujan menyebabkan run off dan masuk ke sungai hingga menimbulkan sedimentasi.“Sungai ada air, kalau kemarau kering. Cerita orang tua di kampung kami, dulu sungai di kampung kami cukup dalam. Bahkan perahu besar bisa masuk sampai ke kampung. Sekarang, terjadi pendangkalan bahkan rata karena sedimentasi tebal. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri,” katanya.Pengurangan tutupan hutan dan lahan, katanya, karena eksploitasi skala besar, pertambahan penduduk maupun pemanfaatan berbagai kepentingan.Di Pulau Mangole, misal, hutan tergerus oleh perusahaan semisal PT Barito Pasifik Timber Group. Hingga kini masih tereksploitasi.“Belum ada sosialisasi atau pemberitahuan ke masyarakat menyangkut pemanfaatan ruang dan peruntukannya.” | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Dia juga menilai, pemerintah daerah lemah dalam mitigasi bencana termasuk banjir. Padahal banjir sudah berulang setiap tahun di Kepulauan Sula. Di Sulabesi dan Waitina Mangoli, setiap ada hujan selalu banjir.Baginya, belum ada perencanaan terintregrasi. Bicara rencana tata ruang wilayah (RTRW), katanya, sudah empat atau lima tahun belum selesai revisi.Ketika pengelolaan ruang tak terkendali karena tak ada aturan, kata Irawan, terjadi pembukaan lahan di wilayah resapan. Dalam kondisi seperti ini , pemerintah perlu hadir lewat aturan.“Sayangnya, sampai saat RTRW sebagai dokumen rujukan pengelolaan ruang, revisi belum juga selesai. Begitu juga dokumen rencana detail tata ruang prosesnya sampai di mana publik tidak tahu.”Sahjuan Fathgehipon, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Sula enggan memberi tanggapan.Riset Rifandi Duwila, Raymond Ch. Tarore dan Esli D. Takumansang dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado 2019 menunjukkan, hasil analisis riset terkait erosi cukup tinggi mencapai 35.395,79 hektar atau 61,59%, erosi sedang 20.987,97 hektar (36,52 %) dan erosi tinggi 1.083,33 hektar (1,88%).Begitu juga dalam analisis SKL Drainase untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan mengalirkan air hujan secara alami dengan melihat aliran air dan mudah tidaknya air mengalir. “Dari analisas itu menunjukan drainase cukup 50618,86 hektar atau 94,68 %, drainase kurang 2.603,607 hektar atau 4,87% dan drainase tinggi 239,03 atau 0,44%. Cuaca ekstrem Tak hanya banjir bandang, cuaca ekstrem melanda Maluku Utara. Cuaca ekstrem antara lain menyebabkan Kapal Motor (KM) Cahaya Arafah tenggelam di perairan Desa Tokaka, Gane Barat, Halmahera Selatan, pertengahan Juli lalu. Kapal berbahan utama kayu rute Ternate-Halmahera Selatan ini alami nasib tragis kala berlayar di tengah cuaca ekstrem. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Dari laporan akhir Tim SAR Gabungan setelah tujuh hari operasi pencarian, menyebutkan 66 korban selamat, 10 orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang, dari total 77 penumpang di kapal penyebrangan pengangkut barang dan penumpang ini.Fathur Rahman, Kepala Basarnas Ternate, mengatakan, meski telah menutup operasi, mereka meminta kepada kapal maupun nelayan di Maluku Utara melaporkan kepada Tim SAR Gabungan apabila melihat maupun menemukan keberadaan korban.Beberapa peristiwa lain juga terjadi di hari sama di tengah hujan deras, angin kencang serta gelombang tinggi. Mesin speeadboat Kie Besi mati mesin di tengah cuaca buruk di perairan Payahe, Tidore Kepulauan. KM Ferry Lompa nyaris tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan rute Makian-Kayoa, Halmahera Selatan. Di perairan Pulau Morotai, dua nelayan dinyatakan hilang.Dari data pengamatan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate meliris cuaca saat kejadian. Dari deteksi, ada potensi cuaca ekstrem di pesisir barat Maluku Utara yang berdampak pada peningkatan curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang dan gelombang pasang.Dalam perkiraan, tinggi gelombang 2,5 (moderate sea) dan kecepatan angin sampai dengan 25 knot yang terjadi di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.Dari citra satelit BMKG menunjukkan, anomali cuaca di wilayah dan titik lokasi kejadian.Menurut Setiawan Sri Raharjo, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate, informasi ini sudah disampaikan dalam group koordinasi dan telah mengeluarkan peringatan dini.“Cuaca ekstrem menimbulkan beberapa kecelakaan kapal,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Mongabay, Senin (25/7/22). Waspada | [0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Prakiraan BMKG, curah ekstrem tak hanya terjadi di bagian barat Maluku Utara. Pasca kejadian 18 Juli 2022, daerah seperti di Halmahera Tengah, Halmahera barat, Pulau Taliabu dan Halmahera Selatan, juga potensi cuaca ekstrem hingga perlu waspadai.Setiawan mengatakan, kondisi cuaca di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketidakstabilan. Kondisi suhu setiap tahun meningkat.Acuan cuaca dari pandangan lampau orangtua terdahulu, tidak bisa lagi jadi pedoman masyarakat ketika beraktivitas.Dia meminta masyarakat menjadikan deteksi dini cuaca dengan bantuan alat dan teknologi terbarukan BMKG sebagai rujukan awal dalam beraktivitas demi keselamatan.“Dalam survei kami, masih dibutuhkan kerja keras BMKG dan instansi terkait lain untuk menjadikan masyarakat lebih sadar terhadap cuaca, harapan kedepan masyarakat lebih sensitif,” ujar Setiawan.BMKG terus berupaya meningkatkan performa agar publik tidak abai info cuaca.Cuaca ekstrem di Maluku Utara ini, katanya, bisa berujung maut kalau tak diantisipasi.“Kita berharap, jangan penyesalan mendalam atau muncul kesadaran kala sudah terjadi bencana.”Dalam kurun 1980-awal 2020, menurut data BMKG ada kecenderungan suhu muka laut naik. Kalau suhu muka laut naik akan mengubah pola sirkulas angin dan secara otomatis menimbulkan perubahan musim.Sebagai contoh, di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, dahulu punya sumber air dan surplus pangan atau jadi pusat lumbung pangan, kini berubah karena curah hujan makin menurun dan terjadi gagal panen.Pada 2020, sesuai data perubahan suhu di Ternate, Galela, Labuha dan Sanana, baik awal musim maupun akhir musim jadi alasan kuat menyimpulkan terjadi kenaikan suhu. “Ini bisa jadi alasan mengapa warga di daerah ini mengharapkan pasokan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.” | [0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Hal lain bisa terlihat dari perubahan angin. Kala angin kuat, suplai bahan pangan akan terganggu. Perubahan ini juga ikut mengubah kondisi pasar dan harga barang tidak terkontrol hingga menyebabkan inflasi serta akan mengganggu stabilitas ekonomi daerah.Dalam beberapa tahun ini, katanya, kondisi cuaca tahunan terjadi ganguan secara global. Kalau dianalisis dari data normal, terjadi variabilitas iklim dan cuaca. ********* [SEP] | [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | [CLS] Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) memiliki tiga sub-spesies yang telah diidentifikasi berdasarkan studi genetika. Ketiga orangutan tersebut yaitu Pongo pygmaeus pygmaeus yang ditemukan di barat laut Borneo, Pongo pygmaeus wurmbii di Borneo bagian tengah, dan Pongo pygmaeus morio di timur laut Borneo. P.p. wurmbii merupakan sub-spesies dengan ukuran tubuh relatif paling besar, sementara P.p. morio adalah sub-spesies dengan ukuran tubuh relatif paling kecil.Hal ini dikatakan Drh. Agus Irwanto, Acting Manager Program Samboja Lestari Yayasan Penyelamat Orangutan Borneo (Yayasan BOS). “Perbedaan yang mencolok, orangutan yang ada di Kalimantan Tengah memiliki tubuh langsing sementara orangutan yang ada di Kalimantan Timur memiliki tubuh yang gemuk,” ungkap Agus.Menurut data yang diperoleh, pada tahun 2004, diperkirakan bahwa total populasi orangutan di Pulau Borneo, baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia terdapat sekitar 54 ribu individu. Diantara ketiga sub-spesies orangutan Borneo tersebut, P.p. pygmaeus merupakan sub-spesies yang paling sedikit dan terancam kepunahan, dengan estimasi jumlah populasi sebesar 3,000 hingga 4,500 individu di Kalimantan Barat dan sedikit di Sarawak, atau kurang dari 8% dari jumlah total populasi orangutan Borneo.Dengan perbedaan tiga sub-spesies orangutan Kalimantan tersebut, maka pada Kamis (28/11) lalu, yayasan BOS di Semboja lestari mengembalikan lima individu orangutan Kalteng (Pongo pygmaeus wurmbii ) yang berada di Semboja lestari. Sementara pada Sabtu (30/11) mendatang tiga orangutan Kaltim (Pongo pygmaeus morio) yang berada di rehabilitasi Nyaru Menteng Kalteng ke rehabilitasi Semboja Lestari Kaltim. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Pertukaran tersebut berdasar pada tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) setiap individu orangutan yang akan dilepasliarkan. Kelima individu orangutan Kalteng yang berada di Semboja Lestari, seharusnya telah dilepasliarkan pada bulan lalu bersama pelepasliaran ke-100 orangutan namun, sebelum pelepasliaran, dilakukan tes DNA, ternyata kelima orangutan tersebut merupakan orangutan Kalteng, sehingga mereka tidak dilepasliarkan di Kaltim dan harus dikembalikan ke Kalteng.“Kita harus mengembalikan ke habitatnya masing-masing sesuai dengan hasil tes DNA. Setelah 7-12 tahun kelima individu orangutan yang kami sekolah alamkan, memang belum diketahui apakah mereka berada di ruang lingkup orangutan Kaltim atau tidak. Kami baru melakukan pengecekan DNA, setelah orangutan tersebut siap dilepasliarkan,” kata Agus.Sementara itu, setiap individu orangutan, percontoh darah yang akan dites DNA nya memakan biaya sekitar Rp 2,5 juta. Dan seharusnya pemerintah saat melakukan penyitaan dan sebelum diserahkan ke badan rehabilitasi atau konservasi, harus melakukan tes DNA terlebih dahulu, sehingga dapat meletakan individu orangutan ke lokasi yang benar.“Yang sangat disayangkan, saat melakukan penyitaan orangutan oleh BKSDA, mereka tidak melakukan pengetesan DNA, sehingga terjadi peristiwa seperti ini, dan kami baru melakukan tes DNA, saat akan dilepasliarkan. Biaya untuk tes DNA lumayan mahal, untuk satu sample darah itu mencapai Rp 2,5 juta,” ungkap Rini Sucahyo Communication Advisor for the CEO of The Borneo Orangutan Survival FoundationNamun permasalahan kembali timbul, saat lima individu orangutan Kalteng yang dikembalikan dari Semboja Lestari tiba di Nyaru Menteng Kalteng. Karateristik daerah yang berbeda menyebabkan individu orangutan Kalteng yang dikembalikan harus melakukan adabtasi selama beberapa hari untuk menyesuikan dengan kondisi alam setempat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Kondisi alam di Kalteng, diketahui lebih memiliki banyak rawa dan rawan banjir, sehingga orangutan lebih banyak beraktivitas di atas atau pohon. Sementara di Kaltim kondisi lahan banyak bukit dan hutan, sehingga orangutan banyak beraktivitas di bawah atau di tanah.“Kalau orangutan Kalteng yang telah disekolahkan di Semboja Lestari dan dikembalikan ke Kalteng, individu orangutan tersebut harus ditaruh di Pulau Kaja, Nyaru Menteng Kalteng, untuk beradabtasi selama beberapa hari agar dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitar setelah itu baru dilepasliarkan, sementara untuk tiga orangutan Kaltim yang di sekolahkan di Nyaru Menteng saat dikembalikan ke Kaltim dapat langsung di lepaskan,” papar Rini.Dari Pusat Reintroduksi Orangutan Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah ke Hutan Kehje Sewen di Kalimantan TimurSetelah Kamis kemarin lima individu orangutan Kalteng di kembalikan ke Kalteng, pada Minggu (30/11) ini, Orangutan ibu-anak, Yayang dan Sayang, dan satu individu orangutan betina bernama Diah akan tiba di bandara Sepinggan Balikpapan untuk dilepasliarkan ke Hutan Kehje Sewen di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.Pelepasliaran kali ini terbilang istimewa karena merupakan pelepasliaran lintas provinsi pertama dari Program Reintroduksi Orangutan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, ke Hutan Kehje Sewen yang dikelola oleh PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini agak berbeda dengan orangutan-orangutan lain yang berasal dari pusat rehabilitasi yang sama, yang selama ini dilepasliarkan di kawasan Hutan Lindung Bukit Batikap, Kalimantan Tengah. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Kelima orangutan Kalteng yang dikembalikan ke Kalteng dari Semboja Lestari, yang memiliki sub-species Pongo pygmaeus wurmbii ini akan menjalani tahap akhir proses rehabilitasi mereka di salah satu pulau pra-pelepasliaran orangutan yang dikelola oleh Yayasan BOS di Nyaru Menteng sebelum dilepasliarkan ke habitat alami mereka di Kalimantan Tengah.Sepasang induk-anak Yayang dan Sayang akan dilepasliarkan di Kalimantan Timur berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang harus dilakukan sebelum dilepasliarkan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata sub-spesies Yayang dan Sayang adalah Pongo pygmaeus morio yang secara alami tersebar di wilayah timur Kalimantan, bukan Pongo pygmaeus wurmbii yang secara alami terdapat di Kalimantan bagian tengah. Sesuai dengan praktik kesejahteraan satwa, Sayang yang masih berusia muda akan dilepasliarkan bersama dengan induknya untuk memastikan kesejahteraannya.Sementara Diah, orangutan betina yang kini berusia 17 tahun, akan dilepasliarkan ke Kalimantan Timur karena sub-species-nya adalah Pongo pygmaeus morio yang secara alami tersebar di wilayah timur Kalimantan. Disita dari Sebulu, Kalimantan Timur, Diah menjalani proses rehabilitasi di Pusat Reintroduksi Orangutan Yayasan BOS di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Pada tahun 1998, Samboja Lestari mengalami kelebihan kapasitas akibat banyaknya orangutan yang masuk ke Samboja Lestari karena kebakaran hutan besar. Diah yang baru satu tahun belajar di Samboja Lestari, terpaksa dipindahkan ke Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah yang baru saja dibuka. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan standar nasional dan internasional (IUCN), maka Yayang, Sayang, dan Diah harus dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur, bukan di hutan lindung Bukit Batikap, Kalimantan Tengah, seperti kawan-kawannya dari pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Hutan Kehje Sewen dikelola oleh PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI) yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dari Kementerian Kehutanan.RHOI adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan BOS pada 21 April 2009 dengan tujuan tunggal untuk dapat mengelola kawasan hutan secara lestari bagi orangutan rehabilitan dari Samboja Lestari. “Secara naluri DNA, seorang anak individu orangutan akan mengikuti DNA sang ibu, sehingga tiga orangutan beserta anaknya akan dilepaskan di Kaltim,” ungak RiniPelepasliaran kali ini melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, serta masyarakat Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.Yayasan BOS terus berusaha keras melakukan kegiatan pelepasliaran orangutan dengan harapan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017. Rencana Aksi ini dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007, yang menyatakan bahwa semua orangutan di pusat rehabilitasi harus dikembalikan ke habitatnya paling lambat pada tahun 2015, dan telah disepakati oleh seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | “Latar belakang kenapa Yayang, Sayang, dan Diah harus dilepaskan di provinsi yang lain adalah karena sebagai orangutan yang berasal dari timur Kalimantan, mereka memiliki sifat genetik yang berbeda dengan orangutan yang menempati hutan di daerah lain di Kalimantan. Kami berkomitmen untuk menjaga kemurnian genetika setiap orangutan yang dilepasliarkan karena hal ini penting untuk dilakukan. Dengan sekian banyak orangutan masih menunggu untuk dilepasliarkan, masih besar pula kemungkinan bahwa kami harus melakukan pelepasliaran lintas provinsi di masa yang akan datang.” Jelas Rini.Anton Nurcahyo, Manajer Program Nyaru Menteng mengatakan, “Hingga saat ini terdapat lebih dari 500 orangutan yang memenuhi syarat untuk dilepasliarkan di Nyaru Menteng, dan nyaris semuanya masih memerlukan proses pemeriksaan DNA untuk menentukan sub-species mereka sehingga dapat ditentukan di mana tepatnya orangutan-orangutan tersebut dilepasliarkan. Padahal biaya untuk melakukan tes tersebut tidaklah kecil. Apabila pemerintah telah lebih dahulu melakukan tes itu sebelum memasukkan orangutan ke pusat rehabilitasi, tentu meringankan beban yang ditanggung oleh pusat rehabilitasi orangutan, dan memudahkan Yayasan BOS untuk menentukan di mana orangutan tersebut akan direhabilitasi dan dilepasliarkan di kemudian hari.Nyaru Menteng Melepasliarkan 17 OrangutanPada 13 Oktober 2013 lalu, dengan dilepasliarkannya 9 orangutan dari Pusat Reintroduksi Orangutan Kalimantan Timur di Samboja Lestari, Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS) genap melepasliarkan 100 individu orangutan ke habitat alami mereka. Kegiatan pelepasliaran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelepasliaran yang kembali dimulai di Kalimantan pada awal 2012, setelah selama 11 tahun tidak dapat melakukan kegiatan pelepasliaran karena sulitnya menemukan hutan yang layak dan aman sebagai lokasi pelepasliaran. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Kini, untuk mencapai target yang tercantum pada Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017, Yayasan BOS di Nyaru Menteng kembali melepasliarkan 17 orangutan. Kegiatan kali ini menjadikan total orangutan yang telah dilepasliarkan di Kalimantan Tengah 99 orangutan, dan total keseluruhan di Yayasan BOS 117 orangutan.Pada Jumat (29/11) hingga Sabtu (30/11), 17 orangutan rehabilitan berangkat dari Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng menuju titik-titik pelepasliaran yang telah ditentukan sebelumnya di Hutan Lindung Bukit Batikap. Mereka terdiri dari 13 orangutan betina, dan 4 orangutan jantan.Orangutan-orangutan ini akan diterbangkan dari Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya menuju Bandara Dirung di Puruk Cahu. Sampai di Puruk Cahu, para orangutan akan langsung diterbangkan dengan helikopter ke Hutan Lindung Bukit Batikap. Karena banyaknya jumlah orangutan yang akan dilepasliarkan, para orangutan akan dibagi ke dalam 4 kelompok penerbangan. Hari pertama akan menerbangkan 8 orangutan ke Bukit Batikap, sisanya 9 orangutan akan diterbangkan di hari kedua.Kegiatan pelepasliaran orangutan ini masih merupakan upaya perwujudan target yang tercantum pada Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali, 2007, di mana dinyatakan bahwa seluruh orangutan yang ada di pusat rehabilitasi harus telah dilepasliarkan paling lambat pada tahun 2015. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Anton Nurcahyo, Manajer Program Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng mengatakan, kebutuhan lokasi pelepasliaran yang baru merupakan hal yang penting dalam upaya pelestarian. “Saat ini upaya konservasi orangutan semakin digiatkan melihat keprihatinan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu pembunuhan orangutan dan pembukaan lahan baru untuk kepentingan industri. Sejak bulan Agustus, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, Nyaru Menteng telah menerima 8 anak orangutan yatim piatu. Bayi orangutan yang telah kehilangan induknya ini membutuhkan proses rehabilitasi sedikitnya selama 7 tahun, sementara itu Pemerintah memiliki target untuk melepasliarkan orangutan yang ada di pusat rehabilitasi paling lambat pada tahun 2015. Jika Pemerintah tidak tegas dalam menegakkan hukum untuk melindungi orangutan dan habitatnya, target yang tertuang dalam Rencana Aksi Konservasi Orangutan tidak akan bisa terwujud. Hal lain yang sangat mendesak agar pelepasliaran orangutan bisa berjalan dengan lancar adalah kebutuhan akan lokasi pelepasliaran yang baru,”kata Anton | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-12.json | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Rumitnya Pelepasliaran Orangutan, Bukan Sekedar Rehabilitasi Belaka | Sementara itu menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Ir. Hariyadi, “Perusahaan yang dalam wilayah konsesinya terdapat orangutan dan bernilai konservasi tinggi seharusnya bekerjasama dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk melakukan pengelolaan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan konservasi. Perusahaan harus ikut serta dalam upaya konservasi orangutan dengan membentuk Satgas Penyelamatan Orangutan. Tujuannya untuk mencegah konflik antara manusia dengan satwa liar, dalam hal ini orangutan, di lingkungan perkebunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. BKSDA akan menyambut positif setiap upaya kerjasama dalam masalah konservasi orangutan yang berada di lingkungan perusahaan agar satwa langka yang dilindungi Undang-Undang ini tetap lestari”. Kata Haryadi Untuk kedepannya BKSDA Kalteng akan merangkul perusahaan tersebut bekerjasama dalam pengelolaan hutan dan kebun yang berwawasan lingkungan dan konservasi melalui Memorandum of Understanding (MoU). [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-057-02.json | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | [CLS] Kasus matinya gajah sumatera di Provinsi Aceh masih berlanjut. Data yang dirilis Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh menunjukkan, dari Januari hingga Maret 2021, sebanyak empat gajah liar mati, baik itu dewasa maupun anakan.Gajah yang mati pertama ditemukan pada 12 Januari 2021 di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.Kepala BKSDA Aceh, Agus Irianto mengatakan, saat itu masyarakat dan Muspika Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Conservation Response Unit [CRU] DAS Peusangan tengah melakukan penggiringan gajah liar.Agus menyebutkan, hasil nekropsi yang dilakukan tim dokter BKSDA Aceh dan Pusat Kajian Satwa Liar Universitas Syiah Kuala menunjukkan, gajah betina tersebut berumur sekitar 10 tahun dan sedang mengandung.“Tim dokter hewan dan Polres Bener Meriah tidak menemukan adanya bekas kekerasan fisik baik luka tembak, luka sayat, luka tusuk, maupun luka terbakar,” tambah Agus.Berdasarkan hasil nekropsi secara makroskopis, diduga kematian gajah liar itu akibat keracunan pupuk. “Namun untuk memastikan penyebabnya, sampel organ berupa hati, limpa, paru-paru, usus, isi lambung, lidah, dan feses telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik untuk dilakukan uji itoksikologi,” ujarnya.Baca: Keracunan Pupuk, Gajah Sumatera Betina Mati di Bener Meriah Berikutnya, 4 Maret 2021, ditemukan gajah mati di Desa Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Gajah jantan usia 10 tahun itu diperkirakan mati akibat infeksi luka di kaki kiri depan akibat terkena jerat.Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, AKP Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, bangkainya ditemukan masyarakat dan disampaikan ke perangkat desa yang selanjutkan dilaporkan ke Polsek Teunom hingga ke Polres Aceh Jaya.“Kami melihat langsung, kaki kiri depannya terlihat infeksi dan ada tali bekas jerat. Kami tidak bisa memastikan penyebab kematian, namun saat ditemukan gadingnya masih utuh.” | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2021-057-02.json | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | Kepala BKSDA Aceh, Agus Irianto mengatakan, bangkai gajah tersebut ditemukan di kawasan hutan areal penggunaan lain [APL]. Di sekitar lokasi kematian tidak ditemukan hal-hal mencurigakan, kecuali sisa ikatan tali tambang yang masih melekat di kaki kiri depan gajah.“Sebagian tali itu bahkan telah tertutup jaringan otot.”Agus mengatakan, hasil nekropsi menunjukkan kematian gajah itu sekitar 20 jam sebelum ditemukan. “Kondisi satwa yang lemah menyebabkan imunitas tubuh menurun dan memperparah infeksi luka, sehingga bakteri menyebar ke seluruh tubuh dan berujung pada kematian,” tambah Agus.Baca: Inong, Bayi Gajah Sumatera yang Terjebak di Kubangan Itu Mati Anak gajah matiSebelumya, 3 Maret 2021, Inong, anak gajah sumatera yang berumur sekitar sebulan, yang dirawat di Pusat Konservasi Gajah (PKG) milik BKSDA Aceh di Saree, Kabupaten Aceh Besar, mati.Inong terpisah dari induknya karena terperosok ke kubangan lumpur di kawasan hutan Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.Warga Desa Panton Beunot, Kecamatan Tiro, Helmi pada 10 Februari 2021 mengatakan, masyarakat awalnya melihat kawanan gajah liar mandi di kubangan air pada Minggu [07/2/2021]. Jumlahnya sekitar 18 individu. Lokasinya, sekitar 50 meter dari permukiman penduduk.“Namun, dua hari kemudian, warga melihat ada anak gajah yang terjebak di kubangan lumpur tersebut. Di sekitar kubangan masih ada induk dan kawanannya,” ujarnya.Helmi yang sehari-hari bertani itu mengatakan, warga segera melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa hingga ke Muspika Kecamatan Tiro.“Warga coba menolong, namun ketika mendekati kubangan makan sang induk dan gajah lainnya mendekat kubangan juga,” ujarnya.Agus Irianto mengatakan, BKSDA memutuskan membawa anak gajah tersebut ke PKG Saree karena kondisinya yang lemah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2021-057-02.json | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | Kematian Gajah Sumatera Masih Terjadi di Aceh | “Dari hasil pemeriksaan, kaki kiri depannya mengalami dislokasi, sementara kaki belakangnya mengalami paralisis atau kelumpuhan. Hal ini yang menyebabkan Inong tidak bisa berdiri,” tuturnya.Baca juga: Rusaknya Habitat Ancaman Utama Kehidupan Gajah Sumatera Kasus keempat terjadi di Desa Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Gajah betina yang berumur sekitar 30 tahun ditemukan mati pada 30 Maret 2021, di kawasan hutan tanaman industri [HTI].Bangkainya ditemukan masyarakat yang sedang mencari kerbau. “Sebelumnya, kami melihat seekor gajah terpisah dari kelompoknya. Di kawasan ini biasa ada kelompok gajah yang jumlahnya sekitar lima individu,” sebut Anwar, warga Papeun, Kecamatan Muara Tiga.Kepala BKSDA Aceh, Agus Irianto mengatakan, bangkainya sudah sangat membusuk. Bagian perutnya telah terburai keluar dan beberapa bagian otot sudah lepas dari tulangnya.“Bangkainya ditemukan dekat sumber air.”Agus menambahkan, tim BKSDA mendapatkan informasi dari warga, gajah tersebut terlihat kurus dan terpisah dari rombongan. “ Hasil nekropsi yang dilakukan secara makroskopis ditambah informasi lapangan menunjukkan, kematiannya diduga karena keracunan atau penyakit yang diakibatkan efek racun.”Gajah sumatera merupakan satwa liar dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2012-011-07.json | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | [CLS] Tanpa sempat beristirahat setelah 14 jam penerbangan dari Toronto, Kanada ke tanah air, empat personil grup band Navicula (Robi-vokalis, Made-bass, Dankie-gitar, Gembull-drummer) langsung mendarat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukan untuk tur musik dan mencari uang, anak-anak muda ini langsung bergabung dengan tim mata harimau Greenpeace dalam tur kampanye penyelamatan hutan Kalimantan yang akan menempuh perjalanan darat selama lebih 2.500 kilometer dari Palangkaraya sampai Pontianak di Kalimantan Barat. Tur itu sendiri bernama Kepak Sayap Enggang Tur Mata Harimau Seri Kalimantan yang digagas Greenpeace bersama Walhi, AMAN, SOB dan berbagai LSM lainnya di Kalimantan. Tur ini dimulai di Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan berakhir di Pontianak, Kalbar.Navicula adalah band grunge asal Bali yang berada di jalur indie yang bahkan ngotot ingin hidup idealis di jalur non populer, yakni kritik sosial dan lingkungan. Di antara lagu mereka adalah Orangutan, Harimau-harimau, Over konsumsi dan Metro Pollutant. Mongabay Indonesia berkesempatan mewawancarai Gede Roby Supriyanto (33), vokalis sekaligus gitaris Navicula selama perjalanan tur Mata Harimau dalam perjalanan menuju Pontianak akhir September lalu.Mongabay.co.id: Bagaimana Navicula bisa terlibat dalam kampanye Tur Mata Harimau ini? Tahun lalu kami melihat video tur mata harimau Greenpeace dan kami membayangkan ikut mengendarai motor trail masuk ke hutan-hutan, itu mungkin akan sangat menyenangkan. Dan ketika kita mengontak Greenpeace dan memberitahu bahwa tahun ini akan ada tur lagi, kami putuskan ikut. Dan Navicula sendiri tahun ini memang punya rencana mengadakan tur kampanye musik Kalimantan. Tur ini sudah kami tandai dengan tur di Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Juli lalu yang waktu itu sedang ramai dengan penghancuran habitat Orangutan di hutan gambut Rawa Tripa.Mongabay.co.id: Selama ikut tur di Kalimantan, apa saja yang dilakukan Navicula? | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2012-011-07.json | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Kami tiba di Palangkaraya dan tampil membawakan beberapa lagu di Palangkaraya Mal. Tapi sebenarnya tim manajemen Navicula sudah ikut tur sejak awal di Banjarmasin. Selama tur kami ikut mengendarai motor trail yang bercorak harimau dan enggang. Kami bergantian mengendarainya. Rata-rata 8 jam sehari di jalanan aspal, tanah, dan bergambut. Kami menemui masyarakat yang memprotes lahan mereka diambil perusahaan. Kami masuk ke pelosok hutan dan desa-desa yang masyarakatnya terancam oleh apa yang disebut pemerintah sebagai “pembangunan”.Mongabay.co.id: Bagaimana kondisi hutan di Kalimantan?Awalnya kami membayangkan akan tur di hutan-hutan di pedalaman Kalimantan yang katanya masih bagus, tapi justru perjalanannya ini seperti mencari hutan di Kalimantan. Hanya satu kata yang bisa mewakili penghancuran hutan: keji. Ini melampaui serakah. Kalau serakah, masih bisa dikatakan sifat itu ada pada manusia. Semuanya dihabisi. Di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kami melihat hutan gambut yang terbakar yang melepaskan jutaan ton karbon ke udara. Pas kami melewati Delang, yang kami lihat sepanjang mata memandang cuma lautan sawit. Kami liat bangkai-bangkai pohon bertumbangan. Sementara hutan yang masih bagus di bagian belakangnya sudah siap dihancurkan.Mongabay.co.id: Selain kehancuran, apa lagi yang Navicula saksikan? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204] |
2012-011-07.json | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Kami memang mendatangi sejumlah hutan yang sudah hancur. Tapi kami juga berkunjung ke desa-desa yang masyarakatnya masih memiliki nilai-nilai adat untuk menjaga hutan desa mereka seperti di Desa Pendaun, Kalimantan Barat. Mereka punya sekitar 1.000 hektar hutan desa yang djaga oleh aturan adat. Tapi obrolan saya dengan ibu-ibu di sana, mereka justru skeptik. Meski mereka bisa menjaga hutan itu, tapi mereka ragu apakah anak cucu mereka bisa menjaganya. Saya menilai kemakmuran masyarakat tergantung pada keberagaman pangan. Dan itu semua adalah bahan-bahan yang ada di sekitar rumah termasuk di hutan. Hutan dihancurkan sama dengan tidak adanya lagi kemakmuran.Mongabay.co.id: Apa arti kampanye lingkungan bagi Navicula?Ini perjalanan yang exciting. Selain berbagi, saya bisa belajar dari yang lain (masyarakat) dari informasi yang mereka berikan. Di satu sisi isu ini adalah kampanyenya Navicula. Di sisi lain, dengan bearing witness kami dapat inspirasi untuk produk-produk seni. Soul full, yang hanya dapat diperoleh langsung ke lapangan. Kami ingin menginspirasi orang banyak lewat lagu-lagu. Bisa dikatakan ini jurnalisme yang menggunakan musik sebagai media. Secara pribadi, saya tidak ingin menyesal bahwa saya pernah diberi kesempatan tapi tidak melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya, saya tidak berani mem-blame siapa-siapa. We die trying. Kalau itu gagal, proud of die trying. Saya percaya (kerusakan lingkungan) bisa diubah. Kalau dulu kita sebatas tagline, sekarang topik wacana bergeser ke action. Apa pun profesi fans, diharapkan ini menjadi inspirasi dan berkontribusi di bidang masing-masing dan ini bisa menjadi isu masif yang memancing orang untuk aksi.Mongabay.co.id: Apakah dengan mengangkat tema-tema lingkungan dan jalur independen, Navicula akan mampu bertahan? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2012-011-07.json | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Navicula: Musik Adalah Senjata Jurnalisme Lingkungan Kami | Itu hanya mitos industri kalau tidak ikut label, lagu kita tidak laku. Kami tidak ingin jadi slave industry. Kami pernah di dunia label. Tapi itu tidak memuaskan dan kami putuskan di jalur indie. Secara musik pun kami punya orisinalitas. Kita melakukan perlawanan karena pasar bisa diciptakan Dan kita tidak pernah membiayai music dari “uang dapur”. Lini Fan base. Ini kita bangun pelan-pelan dan kita sudah punya 24 ribu fans yang terukur. Kami yakin, musik akan membiayai sendiri. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2013-008-04.json | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | [CLS] Ukuran tubuh mamalia ternyata pernah mengalami pengerdilan sepanjang dua kali proses pemanasan global yang terjadi di Bumi ini. Dalam sebuah temuan terbaru dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar paleontologi University of Michigan hal ini bisa kembali terulang dalam pemanasan global yang disebabkan akibat aktivitas manusia saat ini.Para pakar telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa mamalia seperti primata dan satwa yang termasuk jenis juda dan rusa telah mengecil sepanjang proses pemanasan global terjadi di masa Paleocene-Eocene Thermal Maximum yang terjadi sekitar 55 juta tahun yang lalu. Kini pakar peleontologi University of Michigan Philip Gingerich dan koleganya telah menemukan bukti baru bahwa proses “pengerdilan” mamalia juga muncul secara terpisah yang terjadi dua juta tahun setelah masa Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) tersebut.“Fakta bahwa hal ini terjadi dua kali secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri kami bahwa kami sedang melihat penyebab dan dampak, bahwa salah satu respons menarik terhadap global warming di masa lalu adalah penyusutan secara signifikan dalam ukuran mamalia,” ungkap Gingerich, seorang profesor di bidang Ilmu Bumi dan Lingkungan.Hasil riset yang juga terdiri dari University of New Hampshire, Colorado College dan California Institute of Technology ini telah dipresentasikan tang gal 1 November lalu di Loas Angeles di pertemuan tahunan Society of Vertebrate Paleontology.Para pakar berkesimpulan bahwa penyusutan ukuran tubuh ini “nampaknya menjadi respons umum” yang terjadi di mamalia terhadap perubahan iklim yang ekstrem, yang disebut dengan istilah hiperthermal. Fenomena ini bisa diprediksi sebagai bagian dari reaksi alami terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di masa mendatang. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2013-008-04.json | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | Proses PETM terjadi selama 160.000 tahun dan suhu global meningkat sekitar -14 hingga -9 derajat Celcius pada puncaknya. Kenaikan suhu yang lebih kecil, dikenal dengan nama ETM2 (Eocene Thermal Maximum 2) berlangsung sekitar 80.000 hingga 100.000 tahun dan menyebabkan kenaikan suhu udara hingga -15 derajat Celcius.Gigi dan rahang mamalia dan primata yang terdampak perubahan iklim ETM2 ini ditemukan di Bighorn Basin di Wyoming, AS dan ukuran gigi geraham diguakan sebagai perkiraan ukuran tubuh spesies-spesies yang ada di masa ini. Para pakar menemukan bahwa ukuran tubuh mamalia menyusut pada masa ETM2, namun tak sebanyak penyusutan yang ditemukan di fosil yang terdampak pemanasan global di era PETM.Seperti contohnya, kajian ini menyebutkan bahwa garis keturunan awal kuda sebesar anjing, yang disebut Hyracotherium mengalami pengerdilan sebesar 19% pada masa ETM2. Garis keturunan kuda yang sama mengalami pengerdilan sebesar 30% di masa PETM. Setelah kedua masa ini, satwa ini kembali ke ukuran sebelum adanya pemanasan global.“Yang paling menarik, berlanjutnya pengerdilan mamalia mungkin terkait dengan kondisi hipertermal ini,” ungkap salah satu anggota tim penelitian dari University of New Hampshire, Abigail D’Ambrosia.Pembakaran bahan bakar berbasis fosil dan pelepasan panas ke udara yang menahan gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) dianggap sebagai penyebab utama pemanasan global yang terjadi saat ini. Metan dinilai sebagai elemen gas rumah kaca yang lebih ampuh mempengaruhi dibanding karbon dioksida, an metan di atmosfir biasanya berubah menjadi karbon dioksida dan air. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-008-04.json | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | Penelitian: Pemanasan Global Mengerdilkan Ukuran Tubuh Mamalia | Kesamaan antara kondisi hipertermal di masa lalu dan pemanasan yang terjadi di saat ini membuat kajian terkait penyusutan yang dialami fosil ini menjadi bermakna. “Membangun sebuah pemahaman keterkaitan antara perubahan ukuran tubuh mamalia dan gas rumah kaca akibat pemanasan global di masa lalu akan membantu kita untuk memprediksi perubahan ekologi yang mungkin muncul dalam proses perubahan iklim di Bumi saat ini,” ungkap Salah satu peneliti dari University of New Hampshire, Will Clyde dalam pernyataannya.Di tahun 2006, Gingerich sudah menyampaikan bahwa pengerdilan yang terjadi di jenis mamalia bisa terkait berkurangnya nutrisi yang dikandung sejumlah tanaman akibat pemanasan global. Dengan kondisi seperti ini, tanaman menjadi cepat tumbuh tetapi mengandung nutrisi yang lebih sedikit.CITATION: University of Michigan. “Global warming led to dwarfism in mammals — twice.” ScienceDaily, 2 Nov. 2013. Web. 3 Nov. 2013. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | [CLS] Baru-baru ini, Indonesia mematangkan bahan submisi untuk disampaikan kepada UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) terkait isu laut yang mulai bergulir sejak pelaksanaan COP 25 (Blue COP) di Madrid, Spanyol tahun 2018. Dalam keputusannya, pihak Indonesia meminta kepada pimpinan SBSTA (the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) untuk melakukan dialog tentang laut dan perubahan iklim pada pertemuan ke 52 yang sedianya akan berlangsung pada bulan Juni 2020 mendatang.Untuk memfasilitasi dialog tersebut, UNFCCC meminta kepada para pemangku kepentingan (negara, organisasi, forum dan sebagainya) untuk menyampaikan submisi terkait isu yang akan dibahas dalam dialog yang akan diselenggarakan selama sidang SBSTA.Dalam submisinya, Indonesia menekankan pentingnya pertukaran informasi, pengalaman dan praktek-praktek yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan resiliensi pada masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.Selain itu, Indonesia juga menganggap pentingnya meningkatkan aksi-aksi yang berbasis pada ekosistem yang diintegrasikan pada pengelolaan laut dan pesisir.Memproteksi dan merehabilitasi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim, merupakan salah satu poin yang disampaikan pada submisi tersebut, termasuk bagaimana kerjasama dan penemuan-penemuan ilmiah dari kegiatan riset dan observasi dapat didiskusikan terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi teknis dan sumberdaya. Submisi tersebut belum menekankan upaya mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.Baca : Makin Diperhatikannya Isu Laut untuk Penanganan Perubahan Iklim | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Sebagai panel saintifik yang dijadikan acuan oleh UNFCCC, bulan September 2019 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) meluncurkan laporan khusus tentang laut dan kriosfer dalam Perubahan Iklim yang menyoroti pemanasan global terhadap ekosistem laut, pesisir, kutub dan gunung, dan komunitas manusia.Laporan tersebut menyoroti pentingnya memprioritaskan tindakan yang sesuai dan pada waktu yang tepat, terkoordinasi dan ambisius untuk mengatasi perubahan yang terjadi secara luas dan dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.Ditekankan pula pentingnya memberdayakan masyarakat, komunitas, dan pemerintah untuk menangani perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua aspek masyarakat. Menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan lokal dan tradisional, menjadi kunci penting dalam memberikan bukti-bukti nyata terhadap kejadian perubahan iklim.Laut sendiri, memegang dua peranan dalam sistem perubahan iklim, yaitu laut sebagai bagian yang terkena dampak dan laut sebagai sumber terjadinya perubahan iklim. Namun, dalam laporan IPCC laut dinyatakan sebagai objek yang terdampak oleh akibat adanya perubahan iklim. Bukan sebagai sumber penyebab terjadinya perubahan iklim.Sebagai negara dengan lautan yang luas, Indonesia tentunya akan menjalani dua peran tersebut. Apakah betul laut Indonesia terkena dampak dari perubahan iklim? Dan seberapa besar peranan laut Indonesia sebagai sumber terjadinya perubahan iklim?Dalam konteks perubahan iklim, sering disebut bahwa perubahan iklim menyebabkan terjadinya pencairan es dan kemudian terjadi kenaikan tinggi muka air laut karena pencairan es tersebut. Untuk negara-negara yang berada di lintang menengah dan lintang tinggi, hal ini tentu saja akan sangat terasa. Karena selain memiliki empat musim, fluktuasi suhu di negara-negara ini juga cukup tinggi sehingga perubahan-perubahan yang terjadi akan sangat terasa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | baca juga : Indonesia Tekankan Tiga Isu Kelautan pada Sidang Umum PBB Lalu apakah isu kenaikan tinggi muka air laut akan sampai di Indonesia?Dari pola sirkulasi laut yang saling terkoneksi satu sama lain (the great conveyor belt) dan perjalanannya yang akan memakan waktu ratusan tahun untuk sampai ke Indonesia, sepertinya isu kenaikan tinggi muka laut karena pencairan es bukan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan.Isu itu menjadi membingungkan ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi dimana, seperti contoh klasik yang terjadi di pesisir utara Jawa, kenaikan tinggi muka air laut lebih banyak dipengaruhi oleh turunnya muka air tanah (land subsidence).Kemungkinan lain kenaikan tinggi muka air laut, dapat disebabkan oleh adanya thermal expansion yang disebabkan oleh menghangatnya suhu air laut. Tetapi masih perlu dilakukan banyak kajian terkait seberapa besar pengaruh thermal expansion ini terhadap kenaikan tinggi muka air laut di Indonesia, mengingat fluktuasi suhu muka laut Indonesia tidak besar.Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya gelombang ekstrim akibat adanya siklon tropis. Walaupun siklon tropis tidak terjadi di wilayah ekuator, namun siklon tropis diyakini dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia.Dampak secara langsung dari siklon tropis adalah penjalaran alun dari sumber siklon yang dapat meningkatkan intensitas gelombang di perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Perairan Australia.Upaya-upaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di Indonesia, terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan, wisata bahari dan penggunaan solusi hybrid untuk perlindungan pantai. Upaya mitigasi, terutama apabila dikaitkan dengan pengertian bahwa mitigasi adalah aksi pengurangan emisi, masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya diimplementasikan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Perlu dibaca : Indonesia Kembali Serukan Blue Carbon Untuk Penanganan Perubahan Iklim Berbagai forum global (Because the Ocean, Global Ocean Forum, High Level Panel for Sustainable Ocean Economy) menekankan pentingnya fungsi laut sebagai bagian dari aksi mitigasi. Pemanfaatan energi terbarukan dari laut dan pengalihan bahan bakar untuk kapal-kapal yang berlayar dianggap sebagai upaya yang signifikan dalam pengurangan emisi.Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang besar, energi dari pasang surut dan gelombang, dan konversi energi dari panas laut, merupakan potensi laut Indonesia yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Sayangnya, semua masih dalam tahap kajian. Dan jika pun ada, pemanfaatan energi dari laut itu belum dimanfaatkan secara optimal.Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengeluarkan regulasi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi SOx dari 3,5% m/m (konten massa) sulfur konten sampai saat ini menjadi 0,5% m/m.Implementasi regulasi ini di Indonesia, kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.Seberapa besar pengurangan emisi dari penerapan regulasi ini masih harus menunggu hasil implementasi ini sekitar 5-10 tahun mendatang.Meskipun laut terbuka atau laut lepas menampung banyak ekosistem dan organisme laut yang berfungsi sebagai penyerap karbon dalam jangka panjang, sampai sekarang sebagian besar perhatian masih tertuju pada peluang dari ekosistem pesisir kunci yaitu mangrove dan padang lamun. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Ekosistem pesisir ini memiliki potensi mitigasi yang diakui secara luas dan memiliki manfaat tambahan adaptasi. Walaupun potensi ekosistem pesisir ini besar, potensi untuk melepaskan emisi juga akan menjadi besar jika mangrove dan lamun mengalami degradasi.Stok karbon yang tersimpan pada biomassa ataupun sedimen akan terekspos udara dan kemudian selanjutnya proses mikrobiologi akan melepaskan gas rumah kaca ke kolom air atau atmosfer secara langsung. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat konversi alih guna lahan menjadi lahan tambak masih cukup banyak terjadi di Indonesia.Baca juga : Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? Bagaimana dengan isu global lain seperti pengasaman atau penurunan pH air laut (ocean acidification) dimana pengasaman laut merujuk kepada penurunan tingkat keasaman air laut akibat reaksi antara gas rumah kaca CO2 dan air laut?Sama seperti halnya kenaikan tinggi muka air laut, di kawasan perairan Indonesia terutama di wilayah pesisir, sulit dibedakan antara pengasaman air laut yang memang terjadi karena faktor perubahan iklim dan faktor lokal seperti pembuangan limbah yang menyebabkan laju pengasaman lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan tren global.Isu yang sama juga terjadi pada peristiwa pemutihan karang (coral bleaching) di Indonesia, yang masih sulit dibedakan antara faktor perubahan iklim dan faktor lokal.Masih banyak isu lokal perubahan iklim di Indonesia yang (mungkin) tidak menjadi perhatian di lingkup global. Salah satu contoh adalah berubahnya ritme musiman dan distribusi spesies di laut seperti yang terjadi pada ikan lemuru di Selat Bali. Kombinasi antara pemanasan dan pengasaman laut juga berdampak negatif pada perikanan budidaya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-068-04.json | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Isu Laut dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Kesiapan Indonesia | Perlu menjadi catatan bahwa secara saintifik kurangnya monitoring dan observasi terhadap kondisi laut, termasuk data historis, menjadi penyebab lemahnya data dan analisis perubahan iklim untuk menjawab isu yang terjadi di laut (sebagai sumber atau objek yang terkena dampak).Hal ini sering membuat analisis yang dibuat tidak sesuai dengan fenomena yang sudah, sedang dan akan terjadi. Ditambah lagi dengan adanya gap antara peneliti (ilmu alam dan sosial), sehingga implementasi mitigasi perubahan iklim kadang tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat.Untuk itu, pekerjaan besar perlu dilakukan oleh instansi/lembaga terkait untuk membuat suatu peta jalan (roadmap) khusus isu laut dan perubahan iklim yang tidak hanya menjawab isu global tapi juga menjawab dan mengantisipasi isu-isu perubahan iklim yang terjadi pada konteks lokal. Peta jalan ini harus spesifik, terukur, mampu dilaksanakan, realistis dan memiliki target waktu tertentu. * Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Peneliti Oseanografi Fisik di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artikel ini adalah opini penulis. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-037-08.json | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | [CLS] Tak heran memang apabila kota besar tidak lepas dari kesan metropolitan. Gedung – gedung tinggi menjulang serta infrastruktur terus berkembang. Disamping, pembangunan kota kian gemilang, acapkali aspek lingkungan luput dari padangan.Salah satunya adalah keberadaan lahan pertanian di perkotaan yang makin menurun karena alih fungsi lahan. Misalnya Kota “Kembang” Bandung, Jawa Barat, diperkirakan setiap tahunnya terjadi penyusutan lahan cukup signifikan. Padahal secara geografis Bandung dikelilingi pegunungan yang menjadi keuntungan sektor agraris.“Sulit memang mencegah alih fungsi lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi sektor lain misalnya properti dan industri,” Kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapa) Kota Bandung, melalui stafnya Astrid Kurinia, minggu kemarin, di Bandung.Astrid mengatakan banyak faktor yang melatar belakangi alih fungsi lahan pertanian, seperti pembangunan kota dan semakin bertambahnya jumlah penduduk menjadi pemicu utama banyaknya alih fungsi lahan.Berdasarkan data pada tahun 2015, lahan pertanian mencapai sebesar 988 hektar dan pada tahun 2016 ada penyusutan sekitar 252 hektar, menjadi 736 hektar. Lahan pertanian tersebut, beralih fungsi menjadi perumahan, properti hingga industri.Astrid memaparkan berkurangnya lahan pertanian otomatis mempengaruhi produksi padi, yang rata – rata produksinya sekitar 6.5 ton per hektar. Ditambahkanya, untuk menekan angka penurunan lahan pertanian, pihak pemerintah akan mengupayakan perluasan lahan abadi sebesar 32 hektar.“Untuk mempertahankan lahan pertanian sulit dilakukan, karena memang alih fungsi lahan tidak bisa ditahan. Akibatnya kebutuhan pangan kota 90% di pasok dari luar kota. Dan kami sedang mengembangkan pertanian modern (Urban Farming) untuk mengantisipasi penyempitan lahan,” imbuhnya.Pola Pembangunan Strategis | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-037-08.json | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Pengamat lingkungan dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Chay Asdak, menilai perlu ada kebijakan strategis dari pemerintah untuk mengatasi penyusutan lahan produktif di perkotaan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan.Menurutnya perlu ada pengendalian konversi lahan, yang biasanya lahan produktif, untuk pembangunan. Selain lahan – lahan pertanian, lanjut dia, banyak situ atau waduk yang dulunya dipergunakan sebagai water retention (penampungan air) justru hilang keberadaanya.“Dulunya ada Situ Aksa dan Situ Gede Bage sebagai resapan air di Bandung. Sekarang situ sudah tidak ada. Jadi tidak hanya lahan pertanian saja yang hilang tetapi juga daerah resapan air pun hampir hilang oleh pembangunan,” kata dia saat ditemui Mongabay di Gedung Pasca Sarjana Unpad, Bandung.Dia menuturkan, dampak alih fungsi lahan pertanian jelas memicu persoalan lingkungan hidup. Bencana alam yang sifatnya antropogenik seperti banjir, longsor, sedimentasi, kekurangan air ketika musim kemarau dan mudah diprediksi serta sering terjadi.“Ini semua terkait dengan alih fungsi lahan dan dampaknya sudah bisa kita rasakan. Kembali lagi kepada pola kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Perlu langkah serius dari segi pengawasan dan perencanaanya,” jelas pria yang akrab di sapa Prof Chay itu.Dia menuturkan, lahan – lahan produktif tidak saja menghasilkan produk pertanian semata tetapi juga sebagai penyeimbang ekosistem dan ekologi lingkungan. Maka, proses pembangunan kota mesti bertanggungjawab melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertanggungjawab.“Karena pembangunan mengacunya pada 2 hal itu. RTRW dimensinya lama sekitar 20 tahun tapi kemudian RDTR (Rencana detail tata ruang kabupaten/kota) menjadi lebih rinci. RPJMD lebih spesifik sebab berhubungan dengan visi pemimpin daerah karena waktunya 5 tahunan,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-037-08.json | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Dia memaparkan pemerintah dalam hal ini terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyadari bahwa pembangunan yang diwujudkan dengan penyusunan RTRW, RDTR dan RPJMD itu kecenderungan menimbulkan alih fungsi lahan pertanian yang bisa menimbulkan bencana alam dan bahkan kedapan mungkin mengacu pada persoalan pangan.Dikatakan Chay, dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan diantisipasi dengan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Karena dalam prosesnya, KLHS menekankan proses partisipasi perencanaan pembangunan yang sifatnya inklusif melibatkan pihak non pemerintah seperti para ahli, pemerhati, komunitas dan masyarakat.“Sejatinya subtansinya KLHS sebenarnya menghindari dampak lingkungan yang timbul dan sosial juga. Karena KLHS adalah instrumen lingkungan hidup, maka yang ditekankan KLHS merupakan isu lingkungan hidup dan sosial. Sedangkan RTJMD konteknya selalu ekonomi lantaran itu mandatnya kepala daerah yang dipilih setiap 5 tahun sekali,” tutur Chay.Namun, menurutnya, dua syarat pembangunan tersebut sampai saat ini masih kedodoran, karena lemah dalam tahap implemetasinya. Pemerintah kurang serius menerapkan aturan. Pemerintah masih menggunakan Permendagri No.67 Tahun 2012 dan belum merancang Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan yang lebih tinggi soal KLHS tersebut.“Jadi kalau pemerintah ingin serius menerapkan aturan KLHS sebagai rujukan pembangunan berkelanjutan yang sangat penting, maka regulasinya harus dibenahi, aturannya harus diperbaiki. Sebab PP lebih tinggi dari Permendagri,” tegasnyaPemerintah kata dia, seharusnya berperan dalam memproteksi penurunan lahan pertanian sesuai UU No.32 Tahun 2009. Dengan begitu, alih fungsi bisa dimanfaatkan dengan bijaksana sesuai kaidah lingkungan tanpa menghambat laju pembangunan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-037-08.json | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Penyusutan Lahan Pertanian Kota Bandung Capai 200 Hektar dalam Setahun | Dia menjelaskan, KLHS lebih kearah perencanaan atau program kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan kota. Lalu Amdal, kata dia, ruangnya lebih terperinci pada proyeknya. Jadi kata dia, keduanya perlu dilakukan karena memiliki dimensi yang berbeda untuk menunjang pembangunan berkerlanjutan.Pertanian Berdasarkan pantauan Mongabay, sebagian besar kawasan Dago, Bandung, yang merupakan kawasan resapan air kini banyak tumbuh bangunan properti dan villa. Sedangkan lahan pesawahan di Gedebage telah banyak berdiri perumahan dan industri.Sarif (72), seorang petani di Gedebage mengaku pasrah bila suatu saat harus beralih profesi mengingat makin minimnya lahan pertanian. Di tanah seluas 400 meter persegi dia bersama istrinya menggarap lahan sawah. Rata – rata dia memperoleh 8 kuintal padi setiap panen setahun dua kali.“Saya disini hanya menggarap lahan. Lahan ini sudah milik sebuah pabrik. Biasanya saat panen hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan. Sudah 35 tahun saya bertani makin kesini makin habis sawahnya. Banyak petani yang tidak bisa bertani lagi karena lahan garapanya sudah banyak di bangun,” tambahnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-022-14.json | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | [CLS] MUNGKIN dengan harapan warga menjadi takut dan proses pengangkutan lancar, perusahaan tambang pun menggunakan ‘alat transportasi’ kapal perang TNI AL untuk mengangkut alat-alat berat perusahaan. Gejolak dan pertikaian warga pun terjadi.Peristiwa ini terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), Jumat(17/8/12). Perusahaan tambang PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) asal China, menggunakan kapal perang berlambang Garuda bernama KRI Nusa Utara bernomor 584. Kapal ini mengantar peralatan PT. MMP ke pantai di Desa Kahuku Likupang Kabupaten Minahasa Utara. Kapal ini merapat tepat pada hari kemerdekaan RI.Hendrik Siregar Juru Kampanye Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, ironis sekali, pada 17 Agustus, seharusnya aparatur negara, khusus TNI memperingati hari kemerdekaan di kesatuan masing-masing. “Kapal perang 584, justru jadi alat transportasi bagi perusahaan tambang. Kapal perang salah satu simbol kekuatan dan kedaulatan negara, justru tunduk memfasilitasi kekuatan modal perusahaan tambang,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu(29/8/12).Kehadiran aset TNI Angkatan Laut (AL) membawa alat berat PT. MMP, menimbulkan pertikaian warga. Warga, yang sejak semula menolak rencana operasi PT. MMP, meminta kapal perang ini pergi membawa serta barang-barang itu. Namun upaya warga dihalang-halangi aparat Desa Kahuku juga Kepala Sekolah SMP Nasional Bertsyeba Kahuku, Lansut Ruitang.Seorang warga, Maria Parede, mengalami cedera akibat tindakan kekerasan aparat desa ini. Beberapa warga pun nyaris baku hantam setelah itu, akibat kengototan pihak yang menginginkan kapal perang membongkar isi muatan.“Menyedihkan, simbol kekuatan negara hadir seharusnya mampu melindungi dan menyatukan rakyat justru menimbulkan perpecahan yang berpotensi konflik kekerasaan.” | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-022-14.json | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Kehadiran perusahaan tambang ini, menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tak hanya itu, ada kejanggalan-kejanggalan atas kewajiban-kewajiban prosedur administrasi perusahaan ini. Pulau Bangka, lokasi rencana operasi PT. MMP, berhadapan langsung dengan Taman Nasional Laut Bunaken Tua. “Secara peruntukan saja izin PT. MMP melabrak fungsi kawasan sebagai tempat wisata alam laut,” ujar dia.Dengan potensi konflik ini, semestinya pemerintah bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa dan mengambil langkah tepat agar tidak menimbulkan jatuh korban. Terutama warga yang memiliki hak hidup atas wilayah kelola mereka.“Kejadian ini bukti kita sudah tidak berdaya melawan pemodal dan menjadikan stigma TNI sudah tidak lagi melindungi tapi menjadi bagian dalam kejahatan perusak lingkungan.”Kronologis Insiden 17 AgustusPagi itu, sekitar pukul 06.00 di tepi pantai Desa Kahuku KecamatanLikupang, KabupatenMinahasa Utara, Sulut, ada ribut-ribut. Ternyata, seorang ibu, Maria Parede nekat berteriak. Dia berusaha memperingatkan kepada orang-orang perusahaan dan awak kapal tongkang dengan identitas 584 dan berlambang burung Garuda di anjungan kapal, agar tak bongkar muat alat bor raksasa dan kendaraan tambang milik PT. MMP. Awak kapal yang diduga milik TNI AL ini para anggota TNI.Maria berusaha dihalau seorang aparat pemerintah Desa Kahuku juga Kepala sekolah SMP Nasional Bertsyeba Kahuku, Lansus Ruitang. Lansut berusaha melarang dan menghalangi Maria agar menjauh dari tepi pantai dan tidak menghalangi bongkar muat ini.Adu mulut antara Maria dan Lansut tak terhindarkan. Lansut emosi dan berusaha memegang tangan kiri Maria kuat-kuat. Dia memutar tangan Maria dengan paksa. Maria terbanting. Tangannya memar dan bengkak. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-022-14.json | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Melihat kejadian itu, masyarakat serentak emosi dan beramai-ramai memenuhi tepi Pantai Kahuku. Mereka ikut menghalau upaya bongkar muat. Masyarakat lebih memilih berjaga-jaga di tepi pantai ketimbang mengurus persiapan upacara 17 Agustus di desa mereka.Upacara tertunda beberapa jam, masyarakat bergantian melakukan pengawasan ketat di tepi pantai. Akhirnya Kapolsek Likupang beserta anggota datang untuk pengamanan.Setelah upacara selesai, sekitar pukul 11 siang di tepi Pantai Kahuku makin banyak masyarakat berdatangan. Sekitar 300 orang di lokasi tempat kapal berlabuh. Mereka terdiri dari warga kontra dan pro tambang. Masyarakat yang tegas menolak kehadiran perusahaan tambang di Pulau Bangka, ini lebih mendominasi.Kapolsek Likupang menggelar pertemuan di camp yang dihuni orang-orang perusahaan. Masyarakat yang menolak perusahaan, mengelilingi camp sambil mendengarkan proses musyawarah. Sesekali masyarakat berteriak agar mengusir orang-orang perusahaan dari Pulau Bangka. Ada yang berteriak “bakar jo tu kapal” dan lain-lain.Setelah meminta pendapat dari masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan, keputusan masyarakat tetap menolak perusahaan. Warga meminta kapal meninggalkan pulau ini. Meski pertemuan tertutup antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa sudah dilakukan, BPD tetap meminta kapal harus meninggalkan Pulau Bangka.Pada pukul 14.00, nyaris terjadi perkelahian antara masyarakat pendukung tambang dan penolak tambang. Pertikaian diawali karena tidak ada solusi lain selain meminta kapal segera meninggalkan Pulau Bangka. Aparat Polsek Likupang berusaha mengamankan pertikaian itu dan meminta seluruh masyarakat tetap tenang. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-022-14.json | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Miris, Kapal Perang TNI Angkut Alat Berat Perusahaan Tambang | Masyarakat yang menolak tambang masih tetap melakukan penjagaan di tepi pantai selama kapal masih di Pulau Bangka. Pukul 19.00, Maria melaporkan Lansut Ruitang ke Polda Sulut. Penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk visum. [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2018-075-14.json | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | [CLS] Nelayan di sejumlah kabupaten/kota yang ada di kawasan Pantai Utara Jawa, terus mendapat desakan dari Pemerintah untuk segera mengganti alat tangkap cantrang yang masuk kelompok alat penangkapan ikan (API) tidak ramah lingkungan dengan API yang ramah lingkungan. Penggantian itu mendapat pengawalan ketat dari Tim Khusus Peralihan Alat Tangkap yang Dilarang.Untuk mempercepat proses penggantian, Pemerintah tak hanya menerjunkan tim khusus tersebut ke lapangan, tapi juga menutup akses bagi para pemilik kapal yang menggunakan cantrang untuk bisa menangkap ikan di laut. Ancaman itu tidak main-main, karena Pemerintah sudah membuktikannya dengan tidak mengeluarkan izin apapun kepada para pemilik kapal yang menolak untuk mengganti alat tangkap.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (12/2/2018), menyebutkan, dari semua kapal yang dilakukan pendataan di kawasan Pantura, sebanyak 111 kapal terpaksa dilarang untuk melaut dan tidak diberikan izin dalam bentuk apapun. Pelarangan tersebut dikeluarkan, karena kapal-kapal tersebut bersikukuh akan tetap menggunakan cantrang sebagai alat tangkap mereka.“Kita tidak kasih karena sudah sesuai arahan Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa semua nelayan cantrang harus mengikuti peralihan alat tangkap. Namun, mereka nyatanya masih menolak. Berjanji untuk beralih saja tidak mau mereka ini,” jelasnya.baca : Satgas Khusus Dibentuk untuk Selesaikan Polemik Cantrang? Walau 111 kapal cantrang tersebut belum menyatakan kesanggupan untuk mengganti alat tangkapnya dan berimbas tidak bisa melaut, tetapi Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada para pemiliknya untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan melengkapi semua dokumen kepemilikan kapal cantrang yang dibutuhkan.“Kita memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan penggantian alat tangkap. Jika tidak mau, ya berarti izin melautnya tidak akan pernah dikeluarkan,” ungkap dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-075-14.json | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | baca : Nelayan Ajukan Jaminan untuk Proses Pergantian Cantrang, Apa Saja?Menurut Susi, larangan melaut tersebut hanya berlaku bagi kapal yang menolak untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan. Sementara, bagi kapal-kapal yang sudah bersedia untuk mengganti namun masih dalam proses pergantian, Pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tetap diperbolehkan untuk menangkap ikan di laut.Bahkan, kata Susi, khusus untuk kapal-kapal tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kepala Staf Angkatan Laut, agar tidak menangkap kapal yang berada di laut, yang sedang melakukan proses pergantian cantrang.“Itu berlaku bagi kapal yang sudah memiliki Surat Keterangan Melaut (SKM). Itu artinya, kapal tersebut sedang mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan,” tutur dia.Kapal itu disyaratkan juga menggunakan alat vessel monitoring system (VMS). Sementara, yang belum memiliki VMS, dilarang melaut meskipun sudah dinyatakan layak beroperasi oleh tim khusus.“Selain karena cuaca juga yang membuat kapal-kapal tersebut dilarang melaut. Biar aman,” tambahnya.baca : Nelayan Pantura Masih Ada yang Tolak Pergantian Cantrang Surat Pernyataan MelautSebelum mendaptakan SKM, Susi Pudjiastuti mengatakan, para nakhoda kapal sebaiknya membuat Surat Pernyataan Melaut (SPM) terlebih dahulu. Dengan demikian, setelah SPM keluar, SKM bisa diproses dan diterbitkan untuk izin melaut lagi.Adapun, menurut dia, kapal-kapal yang diharuskan membuat SPM, adalah kapal yang sudah menyanggupi untuk mengganti alat tangkap cantrang dengan yang ramah lingkungan. Untuk kapal-kapal seperti itu, dari hasil pendataan tim khusus, jumlahnya sudah terus bertambah. Termasuk, sebanyak 229 kapal cantrang yang ada di Kota Tegal, Jawa Tengah dan menyatakan sanggup untuk mengganti. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-075-14.json | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Pendataan di Kota Tegal sendiri, disebutkan Susi sudah dilakukan sejak 30 Januari hingga 9 Februari. Selama proses tersebut, selain mendata jumlah kapal yang bersedia dan tidak untuk melakukan penggantian alat tangkap, tim khusus juga mendata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pemilik kapal cantrang dan dinyatakan layak operasi di laut lagi.“Dari hasil pendataan, didapat angka hingga 9 Februari jumlahnya sudah mencapai Rp4 miliar,” ungkapnya.baca : Nelayan Cantrang Bebas dari Pidana di Atas Laut, Tapi ….Dari Kota Tegal, tim khusus berpindah lokasi ke Kabupaten Rembang, Jateng, dan mendapatkan setidaknya 336 kapal cantrang yang diketahui memakai cantrang sebagai alat tangkap utama.Dari jumlah tersebut, Susi menyebutkan, sebanyak 259 kapal diantaranya diketahui berukuran di atas 30 gros ton (GT) dan 77 kapal berukuran di bawah 30 GT. Sementara, dari total kapal di Rembang yang menggunakan cantrang, disebutkan bahwa 75 persen sudah melakukan pemalsuan ukuran hingga lebih kecil dari ukuran sebenarnya (mark down).“Apabila terdapat pemilik kapal cantrang yang mendapatkan kesulitan mengganti alat tangkap karena biayanya mahal, Pemerintah siap membantu fasilitas permodalan untuk pergantian alat tangkap,” tegas dia. Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Peralihan Alat Tangkap yang Dilarang Widodo menjelaskan, tim khusus bekerja memantau kapal-kapal yang diperbolehkan kembali beroperasi oleh Presiden Jokowi. Kapal-kapal tersebut, tetap boleh beroperasi tetapi harus melaksanakan proses pergantian alat tangkap ke yang ramah lingkungan.“Jadi, selama masa peralihan alat tangkap menjadi ramah lingkungan, kapal cantrang masih diperbolehkan untuk beroperasi,” ungkap Widodo saat di Tegal, akhir pekan lalu. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-075-14.json | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Saat melakukan pendataan di lapangan, Widodo mengungkapkan, pihaknya menemukan ratusan kapal yang diduga kuat melakukan mark down atau ukuran kapal yang asli lebih besar dari ukuran yang tertulis resmi dalam surat. Aksi kecurangan tersebut, harus ditiadakan karena merugikan banyak pihak, termasuk nelayan lain dan Negara.“Jadi di dalam surat tertera 30 GT (gros ton), padahal aslinya ada yang 50. Ada yang 100 GT bahkan 155 GT,” sebut dia.Menurut Widodo, kapal-kapal yang melakukan mark down tersebut bisa mengacaukan pengawasan yang dilakukan Pemerintah. Hal itu, karena Pemerintah menerapkan regulasi untuk setiap ukuran kapal. Salah satu contohnya, adalah regulasi izin untuk kapal berukuran lebih dari 30 GT yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.“Tetapi, karena melakukan mark down, kapal yang seharusnya ukuran lebih dari 30 GT, kemudian menjadi di bawah 30 GT. Akibatnya, izin kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.Mengingat pentingnya pendataan kapal, Widodo meminta kepada semua pemilik kapal untuk mendaftarkan diri ikut proses pendataan dengan cara mendatangi langsung lokasi pendataan. Kehadiran pemilik, sangat dinantikan karena itu bisa memastikan akurasi data yang dibutuhkan.“Jadi pendaftarannya ini, pemiliknya yang kita harapkan datang langsung. Tatkala bukan pemiliknya , kami minta harus ada. Karena kita ingin data-data yang akurat dari kepemilikan kapal ini,” tegas dia. Pendataan ulang kapal menjadi bentuk komitmen KKP dalam menjalankan perintah Presiden pada 17 Januari 2018 lalu. Setelah dilakukan pendataan, KKP baru akan memberikan rekomendasi untuk berlayar atau tidak. Cara tersebut sesuai dengan arahan Presiden yang meminta agar nelayan cantrang tetap bisa melaut selama proses pergantian alat tangkap. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-075-14.json | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Peralihan Cantrang, Pilih Mengganti atau Berhenti Melaut? | Selain di Kota Tegal, Widodo menyebutkan, pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal cantrang juga dilakukan di Batang, Pati, Rembang, Lamongan, dan Pekalongan. Proses yang sedang berlangsung tersebut sudah dimulai sejak Kamis (1/2/2018) lalu. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-018-04.json | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | [CLS] Masyarakat pesisir di Maluku, terdampak perubahan iklim. Ia tak hanya menyebabkan kerusakan daerah pesisir juga mengancam potensi kelautan dan perikanan Maluku. Provinsi ini punya 1.412 pulau, dengan luas daratan 7,6% dari total wilayah.Gempuran gelombang besar antara lain menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan tembok penahan ombak terjadi di sepanjang daerah pesisir, seperti Kecamatan Lehitu di Negeri Asilulu, Negeri Lima, dan Negeri Ureng. Kondisi jalan beraspal rusak bahkan tak ada lagi. Air laut menggenang di sejumlah titik, dan merusak tanggul penahan ombak.Bahkan di tiga wilayah adat di sisi Pulau Ambon ini tak jarang jadi sasaran angin kencang disertai gelombang pasang tinggi.Kondisi ini juga mengakibatkan pasokan air bersih terganggu karena kemasukan atau bercampur air laut. Di Negeri Asilulu, mereka terpaksa pakai air laut untuk keperluan mandi, mencuci dan kakus (MCK).Dewi Rizki, Direktur Program Sustainable Governance Strategic Kemitraan, mengatakan, dampak perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat. Naiknya suhu global mempercepat kenaikan air laut ke wilayah permukiman, intensitas badai, maupun gelombang tinggi yang membahayakan pelayaran.Rian Hidayat, Direktur Yayasan Harmoni Alam Indonesia (HAI), mengatakan, perubahan iklim sangat berdampak pesat pada penurunan hasil tangkapan ikan karena terjadi berpindahnya wilayah tangkapan ikan (fishing ground). Kondisi ini, katanya, berdampak langsung pada usaha perikanan yang merupakan tiang penyangga ekonomi pesisir.“Cuaca tidak menentu, frekuensi siklon lebih intens menyebabkan sistem operasional penangkapan terganggu,” katanya pada pembukaan kick-off Program Adaptasi Perubahan Iklim, belum lama ini.Biaya operasional melaut, katanya, kian membengkak karena daerah tangkap ikan kian menjauh. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-018-04.json | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Dia bilang, ada empat komponen program akan mereka laksanakan, dari pembangunan fasilitas, infrastruktur, pengembangan ekonomi alternatif, penguatan kapasitas masyarakat khusus nelayan, dan langkah-langkah rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang rusak.Semuel E. Huwae, Asisten I Setda Maluku, mengatakan, Pemerintah Maluku telah mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Maluku 2019-2024. Ia masuk melalui program unggulan Gubernur Maluku yakni Kampung Iklim, Desa Tangguh Bencana dan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal sebagai satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Pemerintah Maluku, katanya, juga menyusun peta jalan rencana aksi daerah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ternmasuk dokumen rencana pembangunan rendah karbon daerah (RPRKD).“Persoalan perubahan iklim adalah tugas menantang hingga perlu komitmen kerja sama dan konektivitas kuat dari level pusat sampai daerah dengan usaha kolektif yang komprehensif, baik di darat pun di pesisir hingga laut,” katanya.Saat ini, Pemerintah Maluku menggencarkan penghijauan, pengendalian tata ruang lestari, pencegahan masif kebakaran hutan dan lahan. Juga, menggalakkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi, serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.Dia sebutkan, ada skema pendanaan dari adaptation fund (AF) atas dukungan Yayasan Kemitraan, Yayasan Harmony Alam Indonesia (HAI). Dari skema ini meluncurkan program tiga tahun soal penguatan adaptasi komunitas pesisir hadapi dampak perubahan iklim di Negeri Asilulu, Ureng dan Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Maluku.Abimanyu Sasongko Aji, Program Manager Kemitraan Pantnership, mengatakan, program Kemitraan akan terfokus pada bagaimana memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan. | [0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1818181872367859, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-018-04.json | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Elin Talahatu, Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku menyambut baik kegiatan adaptasi perubahan iklim. Baginya, kegiatan ini bisa membantu Pemerintah Maluku dalam penanganan perubahan iklim dan tata kelola lingkungan khusus nelayan skala menengah dan kecil.Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, kata Talahatu, sedang susun program untuk memperkuat kemampuan adaptasi nelayan di tiga desa di Leihitu. Antara lain, mereka adakan penanaman vegetasi non mangrove di pesisir pantai.“Kami sedang mengusulkan rencana penanaman vegetasi pantai non mangrove ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.” Suara nelayanPara nelayan di tiga negeri di Maluku Tengah ini pun menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi mereka selama ini antara lain soal hasil tangkapan berkurang karena pergeseran lokasi ikan (fhising ground). Penyebab utama, perubahan iklim dan ada juga faktor lain.A Karim Layn, anggota Saniri Negeri (BPD) Negeri Asilulu mengatakan, wilayah tangkap kian menjauh dan cukup berpengaruh pada alat tangkap ikan tradisional. Alat tangkap pun tak mampu lagi mengatasi perubahan iklim, terutama pada tinggi gelombang dan kekuatan angin.Karim yang sehari-hari sebagai pengepul ikan tuna ini bilang, para nelayan di tiga negeri ini berpatokan pada tanda tanda alam yang dalam istilah lokal disebut tanoar. Untuk mengetahui waktu yang tepat dan cocok melaut dengan berpatokan pada bulan.Kondisi mulai berubah dalam satu dekade ini. Pada tahun 90-an, nelayan tuna masih mudah mengetahui lokasi banyak ikan dengan memperhatikan posisi bulan. “Kondisi ini berubah setelah cuaca tak menentu.”Nelayan pesisir mulai beralih pakai rumpon yang bisa ‘memanggil’ tuna karena difasilitasi dengan cahaya lampu. Namun, katanya, persoalan biaya jadi tantangan.Dia berharap, program ini berdampak positif bagi para nelayan hingga bisa kurangi persoalan yang mereka hadapi. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-018-04.json | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Gani Kiat, nelayan asal Negeri Asilulu, mengeluhkan banyak rumpon terutama di perairan yang berhadapan dengan Leihitu. Rumpon-rumpon itu di sejumlah perairan di Maluku ini berada di atas 10-12 mil hingga bisa berdampak tun makin menjauh dari daerah penangkapan.Dia juga khawatir perahu pentura nelayan. Perahu ini dari bahan viber. Saat musim penghujan, nelayan makin was-was kalau perahu kena hantam gelombang dan terbalik. Perahu dengan bahan ini tak mengapung. Berbeda dengan perahu kayu, yang akan mengapung saat terbalik atau kemasukan air.“Kami ragu alat transportasi ini. Karena ada kerabat kami yang mengalami kecelakaan saat menggunakan alat ini, berbeda dengan yang kayu.”Ada juga masalah tumpahan semacam tinta ke laut dengan sengaja. Kiat bilang, penggunaan tinta diduga mengandung unsur kimia yang dibawa nelayan asing saat melaut di perairan Maluku. Cara kerjanya, tinta itu akan ditumpahkan hingga ikan mabuk.Dia meminta, perhatian serius Pemerintah Maluku mengatasi berbagai persoalan ini.Elin Talahatu, mengatakan, penggunaan zat kimia atau tinta cumi itu bentuk perbuatan pidana.Dia minta masyarakat pesisir ikut mengawasi. Jadi, katanya, peran serta masyarakat ini sebagai bentuk kolaborasi. “Perlu pengawasan ketat, dibantu masyarakat.”Hasil pengawasan, katanya, telah tersistem karena berkerja sama dengan TNI-AL, Polairud, dan Kementerian Kelautan Perikanan.Insani Soulissa, perempuan nelayan di Desa Negeri Lima mengatakan, usaha perikanan komunitas pesisir kepada tiga negeri, Ureng, Asilulu dan Negeri Lima perlu perhatian dalam peningkatan kualitas budidaya di laut, air tawar maupun destinasi pariwisata.“Ini potensi tetapi ada kekurangan dalam edukasi dan pembinaan. Sebetulnya budidaya ikan air laut dan air tawar seperti di DAM Wai Ela berpotensi.” Atum Ely, perempuan nelayan asal Negeri Asilulu juga meminta perhatian serius semua pihak bisa bantu membuka ruang pemasaran. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-018-04.json | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Kala Masyarakat Pesisir di Maluku Terdampak Perubahan Iklim | Sementara, Harold J.D Waas, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Univesitas Patimura Ambon mengatakan, melihat sistem arus lintas Indonesia (arlindo) sebagai sistem lintas air, tuna akan tetap melewati perairan Indonesia.“Dengan melewati Selat Makassar, masuk ke perairan Banda, Selat Bali, laut Sawu, perairan Halmahera, laut Seram, menuju ke kawasan Timur. Tuna bergerak mengikuti arus, tidak melawan arus.”“Ada parameternya, dengan melihat suhu air. Suhu air antara dingin dan panas, maka dipastikan banyak tuna.”Dia juga paparkan soal rantai makanan dari di laut mulai dari zooplankton, fitoplankton, ikan kecil hingga ikan besar.Ikan besar bertahan di satu lokasi kalau rantai makanan teratur. Kalau tidak, katanya, berdampak pada lokasi tangkap jadi lebih jauh.Dosen ilmu kelautan ini juga membahas tentang pemetaan prakiraan daerah potensi Ikan (PPDPI), penginderaan jarak jauh kelautan dengan remote sensing, bagaimana pakai satelit untuk mempermudah penangkapan ikan oleh nelayan.Teknisnya, dengan pemetaan pesisir, karena kawasan ini rentan terdampak perubahan iklim seperti gelombang tinggi yang mampu memporakporandakan pesisir. ******** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-024-12.json | Klasemen Sementara Negara-Negara Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia | Klasemen Sementara Negara-Negara Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia | [CLS] Awal bulan Agustus 2012 ini Divisi Administrasi Informasi Energi di Departemen Energi Amerika Serikat mengumumkan bahwa emisi karbon di AS turun sebanyak 8% di kuartal pertama 2012. Emisi antara bulan Januari hingga Maret 2012 ini sekaligus sebagai yang terendah sejak 1992.Penurunan emisi ini sebagian besar disebabkan oleh musim dingin ringan dan pergeseran utilitas yang secara konsisten ‘terus menjauh dari pembakaran batubara karena rendahnya harga gas alam, dan hasil penghitungan kuartal ini konsisten dengan tren yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, yaitu turunnya emisi karbon dioksida. Sejak mencapai emisi 1.642 ton karbon (6.022 ton karbondioksida) pada tahun 2007, hingga kini angka itu telah turun sebanyak 9 persen.Tapi penurunan emisi di Amerika Serikat diimbangi oleh pertumbuhan emisi karbon di negara-negara berkembang, terutama Cina, di mana emisi dari bahan bakar fosil telah berkembang dari 929 metrik ton karbon pada tahun 2000 menjadi 2.248 pada tahun 2010. Negara-negara lain bahkan melampaui Cina, misalnya Vietnam, Oman, dan Nigeria dimana semua mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam emisi gas rumah kaca sejak tahun 1995. Sejak tahun 2000, hanya Angola dan Vietnam yang telah melampaui China dalam lonjakan emisi karbon di antara negara-negara dengan jumlah emisi lebih dari 10 juta metrik ton per tahun.Dari perhitungan per kapita, emisi karbon di Cina juga berkembang pesat. Menurut angka yang dikeluarkan bulan lalu, emisi per kapita di China mencapai 1,96 ton metrik karbon (7,2 ton Co2 setara) pada tahun 2011, mendekati tingkat Eropa 2,05 ton per kepala. Namun, China masih jauh di belakang emisi per kapita Amerika Serikat dan beberapa negara di pulau-pulau kecil yang kaya minyak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-024-12.json | Klasemen Sementara Negara-Negara Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia | Klasemen Sementara Negara-Negara Penyumbang Karbon Terbesar di Dunia | Emisi Cina meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat urbanisasi dan modernisasi serta alihdaya (outsourcing) manufaktur oleh negara-negara industri. Negara-negara seperti Amerika Serikat telah secara efektif mengalihkan sebagian emisi mereka ke Cina. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-022-03.json | Penangkaran Berhasil, Induk Harimau Lahirkan 3 Bayi di Taman Margasatwa Medan | Penangkaran Berhasil, Induk Harimau Lahirkan 3 Bayi di Taman Margasatwa Medan | [CLS] Seekor induk betina harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) berhasil melahirkan tiga ekor anak yang semuanya berjenis kelamin jantan tanggal 24 Juli 2011 silam. Bayi yang lahir setahun silam ini diberi nama Hariara, BIntang Baringin dan Bintang Sorik Marapi. Nama ini diberikan oleh Walikota Medan Rahudman Harahap. Induk jantan ketiga anak harimau ini bernama Anhar, yang lahir di Taman Margasatwa Medan 13 tahun yang lalu. Sementara induk betina bernama si Manis adalah tangkapan BKSDA Sumatera Utara.Dengan lahirnya tiga bayi harimau ini, maka Taman Margasatwa Medan kini memiliki tujuh ekor harimau. Enam diantaranya adalah jantan, dan hanya seekor yang berjenis kelamin betina, yaitu Si Manis. Dari tujuh ekor yang ada di taman margasatwa ini, empat diantaranya adalah hasil penangkaran.Pihak Taman Margasatwa sendiri melakukan pola penangkaran dengan melepaskan harimau ini di area Taman Margasatwa yang terletak di Kecamatan Tuntungan ini dan bebas dari kerangkeng. Mereka membatasi persentuhan dengan harimau yang ada di wilayah ini untuk menjaganya tetap liar. Taman margasatwa ini memiliki area seluas 30 hektar, dan membuat proses penangkaran berjalan secara alami.Pihak pengelola memisahkan pasangan yang baru memiliki anak ini dari harimau jantan lainnya agar tidak terjadi perebutan yang dikhawatirkan akan menyebabkan dampak fisik.Si Manis, induk harimau yang baru melahirkan tiga bayi ini dua tahun sebelumnya juga melahirkan dua anak berkelamin jantan dari induk jantan yang lain. Namun hingga kini kedua anak harimau tersebut belum diberi nama. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-022-03.json | Penangkaran Berhasil, Induk Harimau Lahirkan 3 Bayi di Taman Margasatwa Medan | Penangkaran Berhasil, Induk Harimau Lahirkan 3 Bayi di Taman Margasatwa Medan | Harimau Sumatera adalah salah satu hewan yang dilndungi berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Spesies ini juga mask dalam Daftar Merah IUCN dengan status sangat terancam (critically endangered). Dari Data yang dikeluarkan oleh Tri Siswo dari BKSDA Jambi, jumlah harimau Sumatera tinggal tersisa 400 ekor saja, jauh menurun dibanding temuan penelitian Borner yang dilakukan tahun 1978 yang memperkirakan jumlahnya saat itu masih sekitar 1000 ekor. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Santiaplia dan Ramono tahun 1985, menemukan bahwa harimau Sumatera saat itu berkisar di jumlah 800 ekor. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-014-08.json | Jaringan Bisnis Eceran AS Tak Mau Lagi Beli Produk Asia Pulp and Paper | Jaringan Bisnis Eceran AS Tak Mau Lagi Beli Produk Asia Pulp and Paper | [CLS] Jaringan bisnis retail atau eceran yang berbasis di Amerika Serikat bernama Dollar General telah menghentikan hubungan bisnis mereka dengan produsen kertas raksasa Asia Pulp and Paper (APP). Hal ini terungkap dari laporan World Wide Fund for Nature (WWF) yang menargetkan untuk menghentikan penjualan perusahaan ini ke 20 perusahaan yang masih menjual produk tisu dan kertas APP.Sejak lama, perusahaan yang berbasis di Indonesia ini memang terkait dengan banyak kasus lingkungan, terutama penggundulan hutan Sumatera, yang menjadi habitat harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), orangutan Sumatera (Pongo pygmaeus abelii) dan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), yang masuk dalam kategori sangat kritis dalam Daftar Merah IUCN.“Dollar General berkomitmen untuk menghentikan untuk menghentikan pembelian produk kertas dari habitat harimau Sumatera adalah sebuah berita baik. Keputusan mereka menggambarkan bahwa perusahaan dan para konsumen bisa menggunakan hak beli mereka untuk mendukung produk-produk yang berasal dari sumbe ryang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Linda Walker, pakar kehutanan WWF. Perusahaan Dollar General memiliki sekitar 100.000 toko di seluruh Amerika Serikat.Baru-baru ini, WWF memperkirakan bahwa APP telah menghancurkan sekitar 5 juta hektar hutan tropis Indonesia, sebuah wilayah yang sedikit lebih kecil dari negara Costa Rica, untuk mengambil kayu sebagai sumber bahan kertas mereka sejak tahun 1984. Tak hanya menghancurkan berbagai spesies yang ada di dalam hutan tersebut, deforestasi juga menyebabkan munculnya konflik dengan orang-orang lokal dan menyebabkan emisi jutaan ton karbondioksida ke udara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-014-08.json | Jaringan Bisnis Eceran AS Tak Mau Lagi Beli Produk Asia Pulp and Paper | Jaringan Bisnis Eceran AS Tak Mau Lagi Beli Produk Asia Pulp and Paper | Produk-produk APP masih memenuhi pasar Amerika Serikat dengan berbagai merk dagang, diantaranya adalah Mercury Paper, Solaris Paper, Papermax, Global Paper dan Eagle Ridge Paper. Sementara di Indonesia, salah satu produk APP yang paling serig dijumpai di Indonesia adalah kertas Sinar Dunia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-065-17.json | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | [CLS] Bagi masyarakat umum, gembili bisa jadi merupakan tanaman yang bermanfaat sebagai sumber karbohidrat. Namun bagi masyarakat di Papua, gembili yang merupakan tanaman umbi-umbian, memiliki arti spesial dan nilai kultural sangat tinggi. Daerah yang memperlakukan istimewa gembili dapat ditemui di Merauke dan Sentani.Sesungguhnya, gembili [Dioscorea esculenta L] juga dikonsumsi sebagai makanan pada umumnya, di kedua daerah tersebut. Namun di kampung Yanggandur, Kabupaten Merauke, pada Suku Kanume, tanaman Nai,-sebutan untuk gembili, lebih dari makanan pokok. Perlakuan yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kemtuk Gresi di Namblong, Sentani, Kabupaten Jayapura. Gembili memilki peran strategis dalam adat dan budaya mereka.Hal ini terungkap dalam jurnal berjudul “Kajian Etnobotani Budidaya Gembili di Papua” yang ditulis oleh Mariana Ondikeleuw dan Afrizal Malik. Dijelaskan, pada etnis Kanume di Kampung Yanggandur, tanpa gembili maka ritual adat pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Gembili memiliki nilai budaya yang lebih tinggi daripada nilai uang.Setiap kegiatan yang berhubungan dengan adat, umbi tanaman ini merupakan syarat mutlak yang harus digunakan, seperti pada upacara bunuh babi, tusuk telinga, dan sebagai mas kawin.“Sedangkan pada masyarakat Sentani dalam hubungan kekerabatan, gembili dan ubi kelapa digunakan untuk mengantar anak perempuan ke kaum kerabat laki-laki,” tulis keduanya.Baca: Gembili, Tanaman Adat Suku Kanume Selain nilai kultural, bagi etnis Kanume, gembili juga memiliki nilai spiritual. Hal ini seperti dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwa dalam mitosnya orang Kanume, gembili adalah ciptaan sang kuasa untuk memenuhi kehidupan orang Kanume.Dikisahkan bahwa ada empat jenis tanaman utama yang diciptakan yakni: kelapa [Kayang] sagu [Po], wati [Teh], dan Nai [Gembili] lalu pelengkap lainnya kegiatan meramu, berburu, berkebun, atau bertani dan mencari ikan di sungai. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-065-17.json | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | Mata pencaharian pokok Suku Kanume adalah berkebun secara tradisional dengan bergantung pada alam dan berpindah. Sampai saat ini gembili menjadi pangan andalan mereka.Menariknya, gembili juga memiliki jenis kelamin bagi orang Kanume. Hasil identifikasi secara taksonomi dalam jurnal itu menjelaskan bahwa komoditas gembili menurut orang Kanume diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu Yekel Nai [jantan] dan gembili Sara Nai [betina].Gembili jantan adalah gembili aksesi nsorung, nsowar, perket, wana, saloken, ponai, pak dan keka. Gembili betina adalah ntroke, nsall, thai, nceru, kepllam, mperinsaram, mpre-mpre, serkui, nkiau, keta dan plawa thai.“Selain gembili lokal ada juga gembili yang diintroduksi dari luar Papua, yakni dari Papua New Guinea dan sudah dibudidayakan seperti jenis Pint-pint, Sant dan NN. Bagi orang Kanume ada tiga warna pada umbi gembili yaitu putih, unggu, dan putih keunguan. Sedangkan berdasarkan bentuk, terdapat umbi lonjong panjang [45–50 cm] dan bulat dengan berat antara 2–6 kg/umbi,” ungkap Mariana dan Afrizal dalam penelitiannya.Baca: Buah Merah, Tanaman Prasejarah dari Tanah Papua Sementara pada Suku Kemtuk Gresi, gembili dalam istilah lokal dibagi dua jenis yakni umbi kecil atau disebut fam dan jenis umbi besar yang dinamakan yara. Terdapat jenis kelamin jantan dan betina juga, sebagaimana pada Suku Kanume. Tumbuhan ini telah dikenal sejak nenek moyang dan merupakan tanaman turun temurun, hingga saat ini masih digunakan dalam ritual adat budaya Sentani.Menurut jurnal tersebut, sistem pengetahuan lokal Suku Kanume dan Sentani tentang gembili merupakan aturan tertata dan bergamitan. Dengan begitu, membentuk aturan utuh dengan pengetahuan tentang: cuaca, iklim, hutan, hari tanam, waktu panen dan lain sebagainya, yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan tanaman gembili pada sistem perladangan ke dua etnis ini.Baca juga: Matoa, Buah Khas Papua yang Kaya Manfaat | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2022-065-17.json | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar | Kampung Yangganur yang dihuni Suku Kanume, berada di Taman Nasional Wasur, Merauke. Tradisi leluhur tentang pangan gembili ini juga mendapat perhatian dari Balai Taman Nasional Wasur. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya kampung Yanggandur sebagai masyarakat dampingan Taman Nasional Wasur dan diberikannya bantuan seperti alat pertanian. Balai Taman Nasional Wasur juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan ini.“Di Kanume cocok tanam gembili ini selain sagu dan merupakan tanaman sejak leluhur mereka. Gembili, biasa panen setahun sekali. Saat panen, sudah tradisi warga menyisihkan gembili sebagai bibit cadangan musim depan. Makan gembili dalam pesta adat wajib,” kata Yarman, Kepala Kantor Balai Taman Nasional Wasur, sebagaimana diberitakan Mongabay sebelumnya.Fitalis Ndiken, warga Kampung Yanggandur mengatakan, gembili tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Makanan ini, jelasnya, sangat dihormati pemiliknya secara adat. Biasanya tersaji sebagai makanan dalam acara adat Suku Kanume, atau kalau bila ada kunjungan dari luar Yanggandur. Para tamu juga senang mengonsumsi gembili karena rasanya enak.Beberapa kampung yang masuk dalam sub Suku Kanume adalah Kampung Yanggandur, Rawa Biru, Sota, Erambu, Ndalir, Onggaya, Tomer, Toray, Wasur, dan Kondo.“Mereka memiliki pesta adat dan kerabat, yang berasal dari kampung lain turut menyumbang gembili, sagu, kelapa, bunga anggin, wati [sejenis minuman adat], tebu, maupun babi lokal. Namun tanpa gembili, acara adat hambar karena menghadirkan roh leluhur Kanume,” paparnya. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | [CLS] Minggu (17/2/19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kedua calon presiden dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan. Malam itu, Joko Widodo, calon presiden nomor urut satu berkemeja lengan panjang putih. Sementara Prabowo Subianto, capres nomor urut dua bersetelan jas hitam.Sebagai pertahana, Jokowi, menjawab lebih sistematis mengenai hal-hal yang sudah dia lakukan selama jadi presiden. Meskipun begitu, secara umum, debat masih banyak retorika dan isu-isu penting masih luput dari radar kedua calon seperti perubahan iklim, dan kriminalisasi warga maupun pengoptimalan energi terbarukan dari surya, air, angin maupun panas bumi.Bicara infrastruktur, Prabowo mengatakan, akan bangun infrastruktur untuk masyarakat. Dia mengkritik proyek infrastruktur era Jokowi tak efisien, tanpa kajian tepat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.Jokowi menampik, pembangunan infrastruktur itu untuk rakyat. Ada 191.000 jalan desa untuk masyarakat. Jalur produksi ini, katanya, bermanfaat bagi petani, begitu juga pembangunan 58.000 irigasi dengan dana desa.Kala menjawab soal konflik infrastruktur, Jokowi bilang dalam 4,5 tahun ini hampir tak ada konflik dalam pembebasan lahan. Dia minta biaya pembebasan lahan lebih tinggi, konsepnya ganti untung bukan ganti rugi. Jokowi menyebutkan, telah membangun banyak pelabuhan baru atau pengembangan 21 lokasi, airport baru 10 bandara pada 2018.Kala membahas soal energi, kedua kubu menyatakan, perlu mengurangi energi fosil dan beralih ke terbarukan. Namun, mereka sama-sama mengandalkan sawit, sebagai sumber energi terbarukan.Mereka mengandalkan sawit tanpa penjabaran pentingnya sumber-sumber energi didapat dengan cara-cara baik dan tak timbulkan masalah lingkungan maupun pelanggaran HAM.”Sawit adalah komoditas penting, ini juga menjanjikan karena kita dapat menggunakan sawit sebagai biodiesel dan biofuel,” kata Prabowo. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Dia yakin, Indonesia akan mampu swasembada energi, melalui sawit sebagai biofuel dan peningkatankan kesejahteraan petani sawit.“Kita manfaatkan sawit untuk jadi tambahan bahan bakar, karena dalam waktu dekat kita jadi nett importir bahan bakar minyak. Kita punya peluang dari sawit.”Prabowo juga sebut selain sawit, bioethanol dari aren, singkong sampai tebu.Jokowi menyebutkan, sudah jalankan B20, bakal meraih B100. Dia bilang, produksi sawit Indonesia 46 juta ton per tahun.”Kita menuju B100 hingga total produk dari sawit masuk biofuel, hingga ketergantingan bahan bakar minyak impor kurang,” katanya.Kedua capres hanya bahas ‘kulit-kulit’ energi terbarukan tanpa sama sekali menyinggung sumber energi terbarukan dan bersih seperti tenaga surya, air, angin sampai panas bumi.Bicara kebakaran hutan dan lahan, Jokowi mengklaim dalam tiga tahun tak terjadi kebakaran hutan dan gambut. “Itu adalah kerja keras kita semua.”Faktanya, dalam tiga tahun 2016, 2017 dan 2018, karhutla memang alami penurunan dan tak terjadi tragedi seperti 2015, tetapi karhutla masih terjadi.Berdasarkan data karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran 14.604,84 hektar (2016), 11.127,49 hektar (2017), 4.666,39 hektar (2018), turun jauh dari 2015 yang mencapai jutaan hektar. Reforma agrariaSoal ketimpangan kepemilikan lahan, Jokowi bicara program reforma agraria dan perhutanan sosial, sudah terimplementasi lahan kelola warga sekitar 2,53 juta hektar dari target 12,7 hektar. ”Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan itu produktif, ada yang ditanami kopi, buah-buah, jagung.”Untuk distribusi lahan, sudah memberikan 5 juta sertifikat kepada masyarakat pada 2017 dan 7 juta sertifikat pada 2018.Prabowo memiliki pandangan berbeda, tampak tak sepaham dengan distribusi lahan kepada warga. Menurut dia, jumlah lahan terbatas, sedangkan kenaikan populasi terus meningkat. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | ”Jika bapak bangga bagi juta-juta tanah, pada saatnya nanti, kita tidak punya lahan lagi untuk dibagi-bagi.”Prabowo belum sempat menyebutkan strategi, hanya bilang kalau dapat mandat akan jalankan UUD 1945. “Pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara, rakyat boleh …” Waktu habis.Penyataan ini ditanggapi Jokowi dengan menyebutkan, Prabowo memiliki lahan besar di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan Aceh Tengah 120.000 hektar. ”Saya sampaikan, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya.”Pada akhir debat, Prabowo pun mengakui kepemilikan lahan itu. ”Itu benar, tapi itu HGU, itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua. Daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot.” Debat hanya formalitas?Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institu Pertanian Bogor (IPB) menyayangkan, debat capres ini hanya terlihat seperti formalitas memenuhi amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Perdebatan tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan dan penyelesaian tak semudah diucapkan kedua kubu.”Ini lebih pada retorika politik. Saya tidak menangkap substansi inovasi yang muncul dan akar masalah yang penting dalam upaya peningkatan lingkungan ke depan. Ini tidak muncul,” katanya kepada Mongabay.Presiden Jokowi, katanya, dalam memaparkan lebih sistematis karena pihak yang sedang menjabat. Sayangnya, Prabowo lebih banyak menggunakan retorika dan data empiris yang kurang kuat. Dia berekpetasi, perdebatan seharusnya memberikan penyataan kritis kepada lawan, tetapi itu tak terjadi. ”Banyak fakta kuat dan otentik untuk sama-sama mengkritisi tapi itu tidak muncul.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Perdebatan kali ini, dia anggap masih belum pada titik penyelesaian masalah. Dia contohkan, pernyataan Prabowo soal akan memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia tak bisa dilihat secara pragmatis karena sumber daya alam yang terkait dengan pangan, energi, air dan lingkungan itu erat kaitan dengan tanah termasuk investasi hingga masyarakat adat/lokal.Isu kriminalisasi masyarakat yang masuk hutan lindung dan pembebasan tanah pun absen dalam ajang perdebatan ini.Hariadi melihat, kedua kubu membawa upaya problematika sawit diselesaikan melalui teknologi. ”Fakta itu bukan menjawab problematika yang terjadi di lapangan. Persoalan sawit itu tidak terkontrol dan tak ada memastikan arah, meski sudah ada berbagai kebijakan, misal, moratorium sawit,” katanya.Pemerintah, masih belum mampu menentukan solusi masalah, seperti HGU kawasan hutan, izin salah tempat, dan menanam di luar HGU.”Itu bukan hanya jadi persoalan deforestasi juga kerugian negara, karena sawit di luar HGU tidak bayar pajak.”Kekecewaan Hariadi pun dirasakan Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. ”Sebenarnya yang kami harapkan dari debat ini adalah penjelasan, bagaimana capres itu melaksakan visi misi bukan pada tataran apa,” katanya saat siaran langsung di TVRI.“Kami sebenarnya lebih mengharapkan jawaban elaboratif dan tajam, tadi masih normatif dan lebih banyak mempromosikan apa yang sudah dicapai,” kata salah satu panelis debat ini.Dia bilang, masih banyak jargon keluar dalam debat ini yang tidak menyentuh substansial masalah.Khalisah Khalid, dari Walhi Nasional juga menantang kedua calon mampu menyelesaikan masalah struktural kepemilikan lahan di Indonesia.Harapannya, melalui sisa waktu dua bulan menuju pilpres, debat bisa jadi rujukan masyarakat untuk mengetahui, memahami isu lingkungan yang sangat erat kaitan dalam kehidupan sehari-hari. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria pun menyebutkan pertanyaan yang dirumuskan panelis sudah berdasarkan fakta dan data konkrit lapangan. ”Seharusnya kedua capres tidak mengabaikan data dan situasi pesoalan yang sedang berkembang,” katanya.Soal proses pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak negatif, respon Jokowi, tidak ada penggusuran, perampasan tanah dan konversi lahan pertanian. Padahal, konflik terus terjadi, tak hanya dalam empat tahun ini, sejak bertahun-tahun lalu.”Harusnya lebih ditekankan bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa jalan sesuai kebutuhan dan tujuan tetapi tidak berdampak negatif. Kita mau strategi ke depan seperti apa agar ekses negatif tidak ada,” katanya.Soal kebijakan reforma agraria, jawaban Jokowi tidak menyentuh pada penjelasan redistribusi lahan 9 juta hektar yang masih tersendat.Dia bilang, Prabowo berjanji reforma agraria dalam visi-misi tetapi tak setuju redistribusi tanah kepada rakyat dengan alasan tanah terbatas.“Beralasan daripada asing yang kuasai lantas “lumrah” dia saja yang kuasai. Asal anti swasta asing, tetapi prinsip absolut negara berkuasa atas sumber-sumber agraria adalah sikap anti-reform,” katanya dalam penjelasan via Facebook.Ucapan Prabowo, tak lengkap. “Kesannya tanah dikuasai oleh negara, lupa menyebutkan justru sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat. Hingga timbul pertanyaan, apakah ini akan diakuisisi penguasaan agraria oleh negara?”Dia nilai, tim Prabowo tak bekerja. “ HGU itu obyek reforma agraria karena telah sebabkan ketimpangan. Beliau jelas tak paham juga reforma agraria, pun prinsip landreform sebagai jantung reforma agraria. Tapi bukannya punya organ himpunan kerukunan dari petani?”Khalisah Khalid mengkhawatirkan terkait tawaran-tawaran energi terbarukan kedua paslon, misal, dengan gunakan bioethanol dan biofuel. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | ”Saat komitmen pemulihan lingkungan, kemudian dorongan pada biofuel, di mana keduanya setuju. Artinya, masa depan kita suram,” kata Alin, sapaan akrabnya.Mengapa tawaran itu berpotensi berbahaya? “Ini sama karena monokultur, pasti akan ada ekspansi lahan, kemudian persoalan lingkungan.”Alin bilang, seharusnya moratorium sawit bisa menjadi pintu masuk tata kelola sawit juga bersinergi dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Sayangnya, Jokowi tak sebutkan itu dalam ajang debat kemarin.Pilihan biofuel sawit ini memiliki kontribusi besar terhadap perubahan iklim. Minus perubahan iklim dan energi terbarukan suram?Adhityani Putri, dari Center for Energy Research Asia (CERA) menyayangkan, debat capres berlangsung tak menyentuh masa depan energi Indonesia, termasuk energi bersih.”Program 35.000 MW tak dibahas sama sekali dan tidak digugat padahal program ini dominan energi batubara yang masif dan kotor,” katanya.Energi kotor ini menyebabkan mata pencaharian penduduk hilang, pencemaran, polusi debu akibat bongkar muat dan menghasilkan emisi gas rumah kaca.Debat ini pun, katanya, tidak menjelaskan strategi kedua calon agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil.”Saya pesimis dan khawatir tidak akan ada gebrakan baru untuk mengupayakan Indonesia beralih ke masa depan energi bersih,” katanya.Pernyataan terkait Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dijawab melalui minyak sawit sebagai solusi. Biodiesel dari minyak sawit, katanya, banyak masalah, mulai dari isu lahan, kerusakan lingkungan, deforestasi, sampai masalah sosial ekonomi lain.Dia kecewa, tak ada komitmen mendukung sumber energi terbarukan, seperti surya, angin, air, dan panas bumi yang berlimpah di negeri ini.”Kita tidak memiliki kemewahan waktu, industri ekstraktif yang menang. Terkait energi terbarukan, paslon tidak mau phase out dari energi kotor,” kata Alin. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan besar. Berdasarkan data Koalisi #BersihkanIndonesia, Indonesia memiliki potensi surya 207.898 MW (baru termanfaatkan 0,04%), potensi laut 17.989 MW (0,002%), potensi mini dan mikro hidro 19.385 MW (1%), angin 60.647 MW (0,01%), air 75.091 MW (6,4%) dan panas bumi 29.544 MW (termanfaatkan 1%)Teguh Surya, dari Yayasan Madani Berkelanjuan menyebutkan, debat kali ini sangat minim langkah koreksi capaian dan inovasi seperti apa yang hendak dilakukan mereka. Keduanya belum bisa menangkap isu kerentanan dari perubahan iklim yang datang seperti bom waktu.Perubahan perubahan iklim luput dari bahasan mereka.“Kedua kandidat gagal melihat komitmen iklim nasional sebagai benang merah sekaligus penentu dari kelima isu yang dibahas dalam debat,” kata Anggalia Putri Permatasari, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta, Senin (18/2/19).Capres Jokowi lebih menekankan pada berbagai langkah kebijakan, program, dan proyek terkait kelima isu debat. Namun dia kurang mengelaborasi permasalahan dan solusi mendasar yakni tata kelola.Dia bilang, kontras antara capres petahana dan penantang. Satu sisi Jokowi cenderung menekankan langkah kebijakan dan data capaian tetapi kurang mengelaborasi maslaah mendasar dari lima isu yang diperdebatkan, yakni tata kelola.Sedangkan Prabowo, selalu menyebut mengenai swasembada, kemandirian, berdikari dan kepentingan nasional, yang dibenturkan dengan kepentingan asing.“Jadi Prabowo lebih banyak memainkan permasalahan identitas soal nasionalis. Termasuk pernyataan pamungkas yang mengatakan lebih baik saya yang kelola daripada asing. Kami lihat Prabowo, lebih banyak janji-janji populis tetapi miskin elaborasi program kerja, langkah konkrit dan bagaimana sih strategi menurunkan harga listrik itu juga tidak dielaborasi.” | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-076-18.json | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? | Soal inftrastruktur, katanya, kedua capres sama sekali tak melihat keterkaitan erat antara infrastruktur dan perubahan iklim. Kedua kandidat, katanya, tak mengelaborasi desain utuh terkait pembangunan infrastruktur dalam kacamata kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.“Juga bagaimana pembangunan infrastruktur akan berdampak pada upaya penurunan emisi.”Selain itu, solusi peningkatan ganti rugi yang ditekankan kedua kandidat cenderung salah fokus. Seharusnya, ia didorong persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat terdampak sebelum proyek infrastruktur masuk. Tujuannya, menjamin kemanfaatan dan mencegah pelanggaran HAM. Keterangan foto utama: Hutan adat Kajang. yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Masyarakat adat, sebagai garda terdepan penjaga hutan guna menghadapi perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan rombongan, dengan berpakaian hitam-hitam dan bertelanjang kaki sesuai adat, mengunjungi hutan dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (8/8/16). Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | [CLS] Masalah lahan antara warga petani dan PT Dutapalma Nusantara, Grup Darmex Agro, di Riau, makin memanas. Perusahaan sawit ini memutus akses masyarakat di Kecamatan Benai, Kuantan Tengah dan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, menuju kebun mereka. Mereka tak dapat lagi menyadap karet, memanen sawit bahkan mengawasi sapi ternak dalam kebun.Tak ada yang menyaksikan, ketika alat berat menggali parit di perbatasan Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah dan Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai ini.Menurut informasi peternak yang diperoleh Darpaus, Kepala Desa Ujung Tanjung, sekitar pukul 11.00 malam, 1 September lalu, orang itu masih lewat di daerah yang dikenal dengan nama Tungku Arang itu.Paginya, ketika orang-orang hendak mengantar nasi buat penjaga ternak sekaligus menyadap karet, mereka justru terhalang parit.Darpaus perkirakan kedalaman parit lebih dua meter karena dasar agak berair, lebar sekitar empat sampai lima meter. Dia meninjau lokasi hari itu juga sekitar pukul 8.00.Tungku Arang, hutan adat Kenegerian Siberakum itu sekarang sudah jadi perkebunan. Dutapalma klaim, daerah itu perbatasan areal meski di sana kebun masyarakat yang jadi urat nadi masyarakat. Tak ada jalan lain lagi untuk pergi ke kebun. Bukan kali pertamaTahun lalu, Dutapalma memutus dua akses lain. Pertama, Dusun Sungai Lintang, Desa Ujung Tanjung, dan Kecamatan Benai, di antara akses lain itu jalur paling utama. Hampir semua warga melewati jalan itu menuju kebun sawit, karet, cari rumput maupun beternak sapi.Kedua, di Simpang Empat atau Sungai Lintang Mudik, Gunung Kesiangan, desa lain di Kecamatan Benai.Pada 5 Mei tahun lalu, masyarakat Kenegerian Siberakun—Desa Siberakun, Ujung Tanjung, Banjar Lopak, Pulau Kalimanting, Pulau Tengah dan Desa Gunung Kesiangan—ramai-ramai mendatangi kantor kebun Dutapalma dengan menyeberangi parit. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Mereka hendak menjumpai manager, Ahmad Fauzi. Yang ada hanya Muhammad Jais. Sebagian warga menghampiri alat berat yang tak berapa jauh dari kantor kebun. Mereka bermaksud meminta operator alat menimbun kembali parit yang memotong akses ke kebun.Tak ada siapa pun. Karena makin emosi, beberapa orang mulai melempar eksavator dengan batu dan membakarnya.Sebulan kemudian, Kepolisian Resort Kuantan Singingi, bertahap menangkap empat orang, yakni, Hardianto, Dariusman, Zalhendri dan Yahya Haumi. Selain mereka, polisi lebih dulu memanggil Kades Siberakun, Karnadi.Polisi menetapkan semuan memiliki peran: baik sebagai pelaku pertama pelempar batu maupun yang memerintah, menyiram bensin dan menyulut api. Sejak itu, mereka tak pernah kembali ke rumah dan vonis empat tahun penjara.Karnadi pun tak pernah pulang lagi ke rumah, menemui anak dan istrinya. Keberangkatan ke Polres Kuantan Singingi, tanpa sempat pamit dengan istrinya, Armiyulis, 4 Juni lalu sekaligus perpisahan.Medio Mei 2021, Karnadi meninggal di RSUD Teluk Kuantan ketika jalani masa tahanan dalam Lapas Kelas II B di kabupaten yang berjuluk Bersatu Nogori Maju itu.Karnadi tak tertolong setelah malam harinya mengeluh sakit di bagian dada. Dokter mendiagnosa dia gagal jantung. Kepergiannya jadi duka mendalam, bukan hanya keluarga, juga Masyarakat Adat Siberakun. Dia dikenang sebagai pejuang tanah ulayat Kenegerian Siberakun. ***Pasca pemutusan jalan itu, Andi Putra, Bupati Kuantan Singingi, menganjurkan masyarakat sementara waktu melewati langsung jalan utama Dutapalma. Sebagian terpaksa tetap pergi ke kebun meski jarak tempuh makin jauh.Paling tidak, masyarakat Ujung Tanjung mesti menempuh perjalanan sekitar 15 kilometer. Biasa perlu setengah liter bensin, kini jadi dua kali lipat. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Meski keadaan seperti itu, Darpaus memastikan warga menahan diri untuk tak bertindak yang mengarah pada pelanggaran hukum. Belajar dari pengalaman pahit tahun sebelumnya, dia menyelesaikan masalah sengketa lahan itu lewat jalur-jalur pemerintahan.Darpaus bilang, 6 September lalu , Andi Putra, memanggil sejumlah kepala desa dan camat yang bersinggungan dengan Dutapalma.Bupati mengabarkan, kalau sudah menyampaikan masalah ini ke Gubernur Riau, Syamsuar. Laporan itu juga diteruskan ke Menteri Agararia dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.Darpaus juga dihubungi Mardianto Manan, anggota DPRD Riau dari Kuantan Singingi. Dia dianjurkan, layangkan surat permohonan penyelesaian perselisihan antara Dutapalma dengan masyarakat, sekaligus bentuk panitia khusus.Dia meminta, Dutapalma menimbun kembali parit. “Masyarakat menolak keras serahkan lahan. Ninik mamak dan tokoh masyarakat tidak setuju imbauan Dutapalma. Kami bertahan tidak akan menjual lahan.”Andi Putra, memerintahkan Dutapalma menghubungkan kembali akses masyarakat ke kebun yang telah diputus. Itu disampaikan Kepala Tata Usaha Dutapalma, Muhammad Jais dan Staf Legal Dutapalma, Riki Lukito. Berdasarkan pemberitaan media online, dua orang perwakilan Dutapalma itu membantah telah memutus jalan masyarakat. Katanya, parit yang digali masih di dalam areal mereka dan demi keamanan kebun.Selain Andi Putra, Komisi I DPRD Kuantan Singingi juga pernah ke kantor kebun Dutapalma, Desa Banjar Benai. Kala itu, karena Dutapalma tak menghadiri panggilan rapat 30 Agustus lalu. Bersama para anggota dewan, juga sejumlah kepala desa, camat, polsek, tokoh masyarakat serta ninik mamak. Rombongan juga ketemu Muhammad Jais. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Edi Sapri, Kepala Desa Banjar Benai, menceritakan, rombongan menuntut dan menyatakan beberapa sikap, berupa, jangan sampai Dutapalma memblokade akses ke kebun, masyarakat tak akan jual lahan, dan jangan ada gangguan apapun terhadap kebun masyarakat. Perusahaan pun harus menarik kembali surat-surat yang dilayangkan beberapa minggu sebelumnya.Muhammad Jais tidak mengamini langsung permintaan itu. Dia hanya janji, sampaikan permintaan masyarakat ke estate manager. Kenyataan di lapangan setelah itu, masyarakat tak dapat melewati lagi jalan karena ada parit.Dutapalma tak membalas surat permintaan wawancara Mongabay ke kantornya di Jalan OK M Jamil, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, 2 September lalu. Seorang sekuriti menyuruh telpon langsung ke nomor kantor untuk mendapat kepastian.Ketika dihubungi sehari kemudian, seorang perempuan dari dalam telpon mengatakan telah terima surat itu. Katanya, akan mengabari lagi kalau perusahaan berkenan. Sampai berita ini terbit, tak ada kabar. Surat desak warga lepas lahanSekitar lebih sepekan sebelum pemutusan akses, Amri Yunus, baru saja membersihkan tubuh sepulang dari memotong karet. Sore itu, 22 Agustus lalu. Saat hendak melepas penat di rumah, tiba-tiba dua utusan Dutapalma nongol di muka pintu di Desa Banjar Benai.Tamu itu memperkenalkan diri dan menanyakan pemilik rumah. Sudir, Humas Dutapalma, yang dikenal Amri, menyodorkan selembar surat. Amri membaca. Sembari mempersilakan duduk dan menyuguhkan segelas air putih.Surat dari Humas Resource Development (HRD) dan Legal Dutapalma, Muhammad Afdhol, itu memerintahkan Amri menyerahkan lahan dan akan ganti rugi Rp 70 juta per hektar.Selambat-lambatnya sampai akhir Agustus. Kalau tidak, Dutapalma akan memutus atau menutup semua akses ke kebun yang dianggap bukan jalan umum. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Bunyi lain dari surat itu, Dutapalma menuding masyarakat menggarap lahan dalam hak guna usaha (HGU). Karena itu, imbauan lewat secarik kertas ini dinyatakan sebagai upaya pengamanan aset perusahaan.Amri, tegas menolak tawaran itu. Dia tidak sudi terima ganti rugi apalagi menjual lahan. Dia menilai, surat itu pemaksaan yang menyusahkan masyarakat. Dia merasa punya hak atas tanah karena lebih awal berkebun di areal yang kini diklaim Dutapalma.“Kalau perusahaan tetap mengambil tindakan tegas seperti ancaman dalam suratnya, masyarakat pasti akan protes,” katanya, 27 Agustus lalu.Amri empat beradik punya lahan karet seluas empat hektar warisan orangtua mereka. Umur pohon-pohon di sana hampir 40 tahun. Sebagian telah diperbarui atau tanam ulang. Seluruh keluarga kompak menolak menyerahkan lahan ke Dutapalma. Kebun itu satu-satunya sumber mata pencarian, tak ada pekerjaan lain.Setelah tamu pamitan, Amri seketika itu juga menghubungi kawan-kawan yang termasuk memiliki kebun di sekitar. Salah satu, Karnalis, mantan Kades Gunung Kesiangan.Dia mengatakan, belum terima surat serupa tetapi sudah mengetahui imbauan itu yang sudah tersebar luas di masyarakat.Amri juga memberitahu Kepala Desa Banjar Benai, Edi Sapri. Beberapa hari kemudian, Edi memanggil Amri dan warga lain yang juga terima surat. Hasil pendataan pemerintah desa, sekitar 21 keluarga memiliki 105,5 hektar kebun karet maupun sawit diklaim masuk HGU Dutapalma.Warga sudah berkebun di sana, rata-rata sekitar 30 tahun.Edi bilang, Dutapalma mulai mengintimidasi masyarakat. Bertindak sepihak, berupa main klaim dan menetapkan sendiri besaran ganti rugi lahan. Juga menunjukkan sikap arogan dengan berencana menutup jalur masyarakat untuk ke kebun.“Menurut kami, kurang pas kalau kayak gitu. Masyarakat makin kurang nyaman dengan keberadaan perusahaan. Semua menyatakan tak mau jual,” kata Edi, 30 Agustus lalu. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Selain Amri, Amran, warga Desa Ujung Tanjung, juga terima surat dari Dutapalma. Dia punya lahan empat hektar. Mongabay menghubungi Amran 28 Agustus lalu tetapi dia menyerahkan telepon genggam ke rekannya, Salpentri, untuk beri penjelasan. Mereka tengah nongkrong bersama.Salpentri duluan sehari terima surat ketimbang Amri. Dia juga terima dari Sudir, yang mengantar langsung ke rumahnya. Dia juga tidak terima dengan permintaan Dutapalma untuk serahkan lahan.Katanya, jual beli tidak bisa bila ada unsur paksaan. Kalau disertai ancaman, menghalangi masyarakat pergi ke kebun bila menolak tawaran itu. “Seharusnya, perusahaan melindungi petani di dalam. Saya bisa saja menuntut.”Salpentri mengatakan ke Sudir, tak akan takut karena lahan itu haknya meski nanti masuk alat berat berikut pengawal ke lokasi. Dia punya kebun karet sekitar 11,6 hektar dikelola bersama adik beradiknya.Sebagai petani yang dituding mengelola kebun dalam HGU Dutapalma, Salpentri mengadu ke ninik mamak dan pemerintah desa.Dia juga kirim surat itu ke nomor WhatsApp Bupati Andi Putra. Andi langsung membalas dengan mengatakan, telah mengetahui informasi ini. Pemerintah daerah langsung bikin rapat.Suhardiman Amby, Wakil Bupati Kuantan Sengigi gerak cepat dengan menyurati camat dan perintahkan koordinasi dengan kepala desa terkait.Salpentri bilang, ada lima petani di Ujung Tanjung, yang terima surat dari Dutapalma. Semua pemilik kebun karet ini jauh lebih awal menguasai lahan di sana yang mereka kelola turun temurun.Dia dan petani lain tidak ingin diganggu. Sebaliknya, perusahaan mesti memfasilitasi masyarakat dan tetap berdampingan mengelola kebun.Selama ini, kata Salpentri, Dutapalma kerap membeli tanah masyarakat. Dengan cara begitulah perusahaan terus memperluas areal kelola. Sebagian warga enggan menjual lahan. Dutapalma dinilai minim perhatian terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2021-021-20.json | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan | Ketika Mongabay menghubungi para petani itu, belum ada pemutusan jalan oleh Dutapalma. Berdasarkan tenggat waktu dalam surat kepada masyarakat, batas akhir penyerahan lahan akhir Agustus. Memasuki September, Dutapalma memutus akses jalan masyarakat.“Bagaimana menghidupi keluarga kalau tidak ke kebun?” kata Darpaus, via telpon, 8 September lalu. ******Foto utama: Warga berdiri pada tepian parit yang digali Dutapalma. Sebelumnya, itu jalur masyarakat lalu-lalang ke kebun. Foto: dokumen warga [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2015-016-18.json | Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel | Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel | [CLS] Pekan lalu, semua personil grup band punk rock asal Bali, Superman Is Dead (SID) kompak memboikot provider Telkomsel karena dinilai mendukung reklamasi Teluk Benoa. Grup band dengan personil Bobby (vocal), Jerinx (drum) dan Jhon Eka Rock (bass) mematahkan sim card Telkomsel mereka.Kepada Mongabay, Bobby mengatakan, boikot Telkomsel cara melawan provider sangat jelas mendukung gerakan reklamasi . “Tindakan Telkomsel menyebarkan pesan-pesan singkat pro reklamasi harus kami lawan,” katanya.Dia menambahkan, SID tidak pernah mau tampil atau bekerja sama dengan Telkomsel dalam bentuk apapun selama provider ini bekerja sama dengan investor yang akan merusak Bali. Telkomsel memberikan kiriman-kiriman pesan-pesan pro reklamasi. “Kami sebagai seniman memilki cara menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada fans atau masyarakat. Dengan memboikot Telkomsel, itulah cara kami anggap paling benar dan luhur.”SID dan berbagai kalangan yang tergabung di Forum Masyarakat Bali Tolak Reklamasi (FoBALI), menolak reklamasi karena proyek ini jelas-jelas melanggar konsep Tri Hita Karana yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Bali. Ia konsep keharmonisan antara Tuhan, alam dan lingkungan.“Kami ingin Presiden mencabut Perpres 51 tahun 2014 agar Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi, indah dan asri.”Tak hanya itu. SID juga memberikan dukungan gerakan Jogja Ora Didio (Jogja tidak dijual). Ini gerakan masyarakat Yogyakarta yang ingin menyelamatkan ekologi yang terancam rusak karena pembangunan mal, hotel dan apartemen. Dia mengatakan di hadapan ribuan Outsider dan Lady Roses, sebutan penggemar grup band asal Bali ini lapangan parkir, Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Sabtu (17/10/15). Para personil juga menggunakan kaos bertuliskan Jogja Ora Didol. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2015-016-18.json | Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel | Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel | Menurut Bobby, dimana pun berada tetap menyampaikan pesan menjaga alam. “Kami berharap semua kalangan, memulai dengan hal kecil menjaga alam, seperti tidak mebuang sampah sembarangan, mengurangi polusi gas dengan naik sepeda.”Kala dihubungi Adita Irawati, Vice President Corporate Communication Telkomsel, mengatakan, sms itu bernama location based advertising atau bagian layanan digital advertising dimiliki Telkomsel. Ia berfungsi seperti media penempatan iklan lain. Layanan ini, sarana pihak ketiga menyebarluaskan konten dengan syarat materi informasi atau promosi tidak mengandung unsur minuman keras, senjata api maupun unsur perjudian. Maupun pornografi, pelecehan, atau penghinaan atas norma/unsur suku, agama, ras dan antargolongan, penipuan atau penyesatan.“Seluruh konten pada Video Pariwisata Bali seperti dalam LBA tanggung jawab pemasang iklan digital advertising sesuai surat pernyataan yang telah ditandatangani mitra pemasang iklan,” katanya.Dia menyatakan, Telkomsel sebagai penyedia media dalam posisi netral. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, katanya, Telkomsel, menjunjung tinggi dan patuh segala aturan hukum dan ketentuan pemerintah. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-057-02.json | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | [CLS] Paska tewasnya seorang warga bernama Yusril, April lalu yang diterkam buaya saat mencari lokan (kerang) di sungai, masyarakat terus menangkap buaya muara yang ada di sekitar muara Sungai Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.Minggu lalu dua ekor buaya muara raksasa kembali masuk perangkap yang dipasang di sungai. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dua buaya tersebut diarak ke kantor bupati setempat, Selasa (19/5/2015).Dengan ditangkapnya dua buaya ini, dalam dua bulan terakhir, total sudah lima ekor buaya yang ditangkap. Dua diantaranya mati dibunuh sementara seekor lagi berhasil dievakuasi ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di Banda Aceh.“Dua buaya betina itu kurus karena seminggu tidak makan,” kata Mansurdin, warga Desa Siti Ambiya yang dihubungi via telepon.Buaya yang panjangnya hampir tiga meter itu, diikat dengan tali dari muncung hingga kaki, dibawa dengan gerobak oleh ratusan warga dari delapan desa. Mereka marah dengan pemerintah setempat karena dianggap tidak memperdulikan keselamatan warga. “Buaya itu diserahkan karena khawatir akan mati.”Menurut Mansurdin, warga bertekad perang melawan buaya dan akan terus menjeratnya karena telah menyerang mereka. “Ada dua buaya besar yang menjadi target tangkapan kami karena telah memangsa warga April lalu. Makanya, kami masih memasang jerat dan perangkap di sungai.”Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Suhefti Hasibuan, mengatakan bahwa BKSDA Aceh bersama kepolisian setempat telah membersihkan puluhan jerat dan perangkap buaya yang dipasang masyarakat di sungai Singkil minggu lalu. “Kami juga menyeru warga untuk menghentikan perburuan. Buaya muara (Crocodylus porosus) merupakan satu dari empat jenis buaya yang dilindungi undang-undang di Indonesia karena populasinya yang terus menurun dan menuju kepunahan.” | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-057-02.json | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | Genman mengaku sulit mencegah tindakan warga yang emosi. Padahal, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi. “Lokasi konflik ini bersisian dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, hutan rawa gambut yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi.”Memang, lanjut Genman, masyarakat Singkil telah menyampaikan permintaan agar BKSDA Aceh merelokasi buaya yang hidup di wilayah masyarakat mencari kerang sebagai sumber penghasilan utama mereka. Namun, kami tidak mungkin memindahkannya karena daerah tersebut memang habitatnya dan juga tidak mudah mencari lokasi baru.Habitat buaya Kuala Singkil merupakan habitat utama buaya muara di pesisir selatan Ekosistem Leuser. Buaya tersebut mendiami daerah rawa, lokasi utama masyarakat mencari lokan. Sejak 2006, sudah lima warga yang tewas diserang buaya meski ada juga yang bisa menyelamatkan diri. Meski begitu, belum ada solusi dari pemerintah daerah dan BKSDA Aceh guna mengatasi konflik tersebut.Menurut Mansurdin, sebelumnya buaya tidak ada di Muara Singkil. Mereka mulai terlihat pada 1980-an yang diduga migrasi dari Sungai Gelombang di bagian atas Muara Singkil. “Sekitar 40 persen warga di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil itu menggantungkan hidupnya dari mencari lokan dan ikan.”Mansurdin tidak menampik bila habitat buaya di muara Sungai Singkil terganggu akibat pakannya mulai berkurang sehingga menyerang manusia. Masalah makin lengkap ketika perburuan biawak untuk dibawa ke Pulau Nias, Sumatera Utara, meningkat. “Dulu biawak yang mengontrol populasi buaya di muara singkil, karena telur buaya dimakan oleh biawak.”Hal lainnya adalah sebelum terjadi gempa di Singkil pada 2006, warga masih tinggal di sekitaran muara sungai dan sering membuang bangkai ayam. Namun, setelah kejadian tersebut warga pindah karena kampungnya tenggelam akibat turunnya permukaan daratan. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-057-02.json | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? | “Masyarakat menawarkan solusi agar dibuat penangkaran sehingga mereka dapat memperoleh manfaat. Namun, hingga kini belum ada jalan keluarnya,” ujar Mansurdin yang dulunya pencari lokan dan kini telah menjadi pegawai negeri sipil di Aceh Singkil. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | [CLS] Menyambut pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, Pemerintah Pusat terus menata sektor kelautan dan perikanan agar bisa memberikan manfaat semakin banyak untuk kehidupan. Penyiapan program dilakukan, karena ada ketidakteraturan penataan yang terjadi pada masa sebelumnya.Salah satu program yang disiapkan sebagai “bintang” untuk sektor kelautan dan perikanan, adalah penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada 2022 mendatang.Saat ini, kebijakan tersebut masih belum bisa diterapkan, karena peraturan yang akan mendukung pelaksanaan di lapangan masih dalam tahap penyusunan. Peraturan tersebut direncanakan akan disahkan segera menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP).Sebagai “pelindung” untuk penerapan kebijakan di lapangan, Permen KP tentang penangkapan ikan secara terukur akan dikejar proses penyelesaiannya dengan waktu yang cepat. Dengan demikian, diharapkan pada medio awal 2022 sudah bisa disahkan dan bisa diterapkan.Direktur Pengolahan Sumber daya Ikan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) Trian Yunanda dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 DJPT KKP di Jakarta, Rabu (15/12/2021) mengatakan, kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan menjadi program prioritas yang dijalankan KKP.Melalui program itu, KKP berharap bisa mendulang banyak rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Harapan besar itu muncul, karena kebijakan tersebut diyakini akan bisa menata kembali pengelolaan subsektor perikanan tangkap menjadi lebih baik lagi.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Secara umum, KKP menargetkan PNBP bisa mencapai angka Rp1,4 triliun pada 2022. Target itu diharapkan bisa dikumpulkan, selain dari perikanan tangkap, juga dari subsektor lainnya seperti perikanan budi daya, pengelolaan ruang laut, dan yang lainnyaMenurut Trian Yunanda, agar kebijakan tersebut bisa berjalan baik, KKP akan melakukan penataan lebih dulu dari segi infrastruktur yang mencakup pelabuhan yang menjadi tempat pendaratan ikan di seluruh Indonesia.“Utamanya, yang ada di sekitar lokasi penangkapan di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Pelabuhannya kita benahi dulu,” jelas dia.Untuk penataan kembali fasilitas pelabuhan, KKP juga akan membangun dengan mengembangkannya menjadi pelabuhan ramah lingkungan. Dengan demikian, pada April tahun depan diharapkan pelabuhan ramah lingkungan sudah bisa dimulai untuk pembangunan.Total, ada 79 pelabuhan perikanan yang disiapkan untuk bisa mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Pelabuhan-pelabuhan tersebut akan menjadi tempat pangkalan bagi kapal yang mendapatkan perizinan dari KKP, salah satunya untuk pendaratan hasil tangkapan.Sarana dan prasarana yang ada di seluruh pelabuhan tersebut akan dikembangkan untuk bisa menyesuaikan dengan rencana penarikan PNBP pasca produksi. Selain itu, aspek sumber daya manusia (SDM) juga tak luput dari pengembangan, karena penerapan pasca produksi akan memerlukan peran dari SDM.Khusus untuk pelabuhan ramah lingkungan, KKP sudah menyiapkan pengembangan di empat lokasi pelabuhan perikanan. Kemudian, juga dilakukan pengembangan untuk pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan internasional.“Pengembangan tersebut akan dilakukan di 11 lokasi. Juga akan ada pengembangan untuk 66 lokasi pelabuhan perikanan di 23 provinsi,” papar dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Empat pelabuhan perikanan ramah lingkungan dikembangkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara; PPS Bitung, Sulawesi Utara; PPS Kendari, Sulawesi Tenggara; dan PPS Cilacap, Jawa Tengah.baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022 Selain fasilitas pelabuhan, penataan juga mencakup pada aspek rantai pasok yang bertugas untuk mengawasi sejauh mana distribusi hasil tangkapan dari sejak hulu hingga ke hilir. Penataan tersebut diharapkan bisa memetakan lebih detail rantai pasok.Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mansur mengatakan bahwa fokus yang sedang dilakukan oleh subsektor perikanan tangkap saat ini adalah bagaimana pengelolaan bisa berjalan dengan tetap menjaga prinsip ramah lingkungan.Prinsip tersebut diterapkan dengan dimulai dari pemberlakuan alat penangkapan ikan (API) tidak merusak lingkungan. Ketetapan itu ada dalam Permen KP No.18/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.Pemberlakuan peraturan tersebut, menegaskan bahwa API yang dinilai tidak ramah lingkungan seperti cantrang, harus dengan API jenis jaring tarik berkantong yang dinilai sudah ramah lingkungan. Dengan API yang ramah lingkungan, maka diharapkan itu bisa menjaga ekosistem di laut dan pesisir. Prinsip Ekonomi BiruFokus dengan menjaga prinsip ramah lingkungan tersebut, tetap dilakukan KKP pada 2022 mendatang. Di mana, pada tahun tersebut KKP fokus menerapkan ekonomi biru yang secara prinsip akan melaksanakan program kerja dengan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan pengelolaan ekologi di laut.Dalam melaksanakan prinsip keseimbangan tersebut, KKP fokus pada empat aspek yaitu biologi, lingkungan, ekonomi dan sosial.perlu dibaca : Penangkapan Ikan Terukur, Bisa Tekan Laju Perubahan Iklim | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Aspek biologi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitas. Kemudian, aspek lingkungan untuk meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan (SDI).Ketiga, aspek ekonomi untuk bisa menerima pendapatan yang optimal dan berkelanjutan bagi Negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Dan terakhir, adalah aspek sosial untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan, tercipta harmoni antar pemangku kepentingan, dan menjaga kedaulatan Negara.Dengan mengacu pada empat aspek tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini meyakini kalau pengelolaan subsektor perikanan tangkap akan fokus pada pelaksanaan efisiensi pengelolaan sumber daya alam (SDA), manfaat ekonomi dan sosial yang seimbang, serta menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati.Semua tujuan itu, mengerucut pada satu program kerja yang menjadi prioritas dan unggulan dari subsektor perikanan tangkap. Program tersebut akan diterapkan mulai 2022 mendatang, dan tidak lain adalah penangkapan ikan secara terukur.Bagi KKP, kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan menjadi kebijakan penting dan lompatan besar reformasi perikanan tangkap. Di dalamnya diatur secara detail tentang aktivitas penangkapan ikan dengan pendekatan pascaproduksi (output control).Pendekatan tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan cara praproduksi (input control). Cara tersebut dinilai mengandung banyak kelemahan yang bisa merusak lingkungan, PNBP tidak maksimal, dan penangkapan berlebih (over fishing) yang tidak terkendali.Sebaliknya, dengan menggunakan pendekatan pascaproduksi, optimalisasi bisa dilakukan di semua lini. Misalnya, pengendalian bisa dilakukan melalui perizinan, dengan mempertimbangkan kuota penangkapan per kapal perikanan.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Juga, hasil tangkapan pelaku usaha juga akan didasarkan pada kuota yang sudah ditetapkan kepada mereka. Paling penting, PNBP juga bisa optimal diterima karena perhitungannya didasarkan pada metode pascaproduksi mengacu pada jumlah tangkapan ikan yang didaratkan.Selain itu, penghitungan PNBP juga dilakukan dengan menyesuaikan kontrak yang sudah disepakati, yaitu menggabungkan hitungan praproduksi dan pascaproduksi. Itu artinya, pemasukan kas Negara bisa diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi SDI sesuai perizinan yang diberikan.Sebagai kebijakan terbaru, penangkapan ikan terukur akan mengatur secara detail aspek pengaturan yang akan berlaku. Di antaranya, adalah area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; dan musim penangkapan ikan.Kemudian, jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan; penggunaan anak buah kapal (ABK) lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPPNRI yang ditetapkan; dan jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu.Dengan semua pengaturan tersebut, dampak positif akan bisa dirasakan di waktu mendatang. Menurut Zaini, manfaat itu di antaranya adalah stok ikan dan kesehatan laut akan terjaga, distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.Kemudian, akan terwujudnya akurasi data penangkapan dan kemudahan untuk menelusuri asal usul hasil tangkapan (fish traceability); penambahan serapan tenaga kerja; serta peningkatan PNBP dan kontribusi sektor KP pada perekonomian nasional.baca juga : Menanti Model Penangkapan Ikan Terukur Diterapkan di Laut Nusantara | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Lebih detail, Koordinator Bidang Program DJPT KKP Ukon Ahmad Furqon menyebutkan bahwa penerapan kebijakan juga akan didukung dengan pemberlakuan zonasi WPPNRI. Dari 11 WPPNRI, KKP membaginya ke dalam tiga zonasi, yaitu zonasi penangkapan ikan berbasis kuota, zona penangkapan ikan non kuota, dan zona penangkapan ikan terbatas.Untuk zona penangkapan ikan terbatas, WPPNRI 714 menjadi lokasi yang ditetapkan dengan cakupan area adalah perairan Laut Teluk Tolo dan Laut Banda. Kemudian, untuk zona penangkapan ikan non kuota ditetapkan di tiga WPPNRI, yaitu zona 05 di 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman), dan zona 06 di 712 (perairan Laut Jawa) dan 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).Di luar dua zonasi tersebut, KKP mengelompokkan WPPNRI tersisa ke dalam zona penangkapan ikan berbasis kuota. Ada WPPNRI 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara), 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), dan 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).Kemudian, ada juga WPPNRI 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Laut Lepas (Samudera Pasifik)), 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), dan 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan Laut Lepas (Samudera Hindia).baca juga : Tuntutan Perikanan Tuna Global Makin Ketat Terkait Ketelusuran dan Aspek Ekologisnya Dengan mengelompokkan zonasi WPPNRI, seluruh kuota yang diberikan kepada kapal perikanan, ditentukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas Kajiskan). Kuota ditentukan dari hasil kajian stok ikan yang dilakukan Komnas Kajiskan bersama organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO). | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-003-09.json | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 | Adapun, kuota yang ditentukan mencakup kuota untuk komersial dengan ketentuan sampai dengan 12 mil laut, dengan perizinan berusaha; serta di atas 12 mil laut dengan sistem kontrak dan perizinan berusaha.Kuota untuk nelayan, diatur sampai dengan 12 mil dengan perizinan berusaha; dan di atas 12 mil laut diatur dengan perizinan berusaha. Sedangkan kuota non komersial adalah Pendidikan dan/atau pelatihan perikanan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, dan/atau kesenangan wisata. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-015-04.json | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | [CLS] PBB pada 2019 merilis data bencana kelaparan terus meningkat di Asia, mencapai 57 juta jiwa, di Afrika berdampak pada 46 juta jiwa, dan lebih 14 juta jiwa di Amerika Latim dan Karibia. Indonesia punya keragaman sumber pangan begitu kaya, semestinya bisa menghadapi kemungkinan terjadi kerawanan pangan.Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, mengatakan, dari peta ketahanan dan kerawanan pangan 2021, masih ada 74 kabupaten dan kota di Indonesia rentan dan rawan pangan, sekitar 14%. Rawan pangan itu, katanya, terkonsentrasi di Pulau Papua, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sumatera.Penyebab utama kerentanan pangan adalah persentase penduduk miskin yang tinggi, sementara neraca pangan di wilayah itu defisit.Data di Indonesia menunjukkan persentase populasi yang mengonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai standar minimum yaitu 2100 kkal per kapita per hari atau prevelance of undernourishment (PoU) cenderung meningkat. Pada 2019, angka sampai 7,63%, 8,34% pada 2020, dan 8,49% pada 2021.Angka PoU 2021– merupakan indikator SDGS kedua–, sebanyak 23,1 penduduk Indonesia, atau 8,49% konsumsi kalori kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.“Jumlah itu, meningkat 500.000 jiwa atau 0,15% dibanding 2020,” kata Arief, dalam kuliah umum di Balai Senat UGM, belum lama ini. Dia bilang, provinsi dengan PoU tinggi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebaliknya, Pulau Jawa dan Sulawesi berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan 2021 masuk kategori sangat tahan.Kerawanan pangan menurut FAO memiliki empat skala, yaitu, ketidakpastian mendapatkan makanan, mengurangi kualitas dan variasi makanan, mengurangi jumlah makanan dan melewatkan makan, hingga tidak ada makanan untuk satu hari atau lebih. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-015-04.json | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | Arief bilang, satu pilihan dalam menjamin ketahanan pangan nasional adalah dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Saat ini, kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia tergolong belum beragam dan aman, lalu keseimbangan gizi rendah.“Masih didominasi padi-padian, minyak dan lemak, kurangnya konsumsi protein hewani, sayur, buah, serta umbi-umbian.”Sesungguhnya, kata Arief, Indonesia kaya keanekaragaman hayati, nomor tiga terbesar di dunia. “Ini potensi dapat dikembangkan untuk memaksimalkan keaneka ragaman konsumsi pangan.”Hayu Dyah Patria, praktisi pangan dan keanekaragaman hayati mengatakan, menemukan 300 jenis tumbuhan liar yang bisa dimakan. Mulai dari sayur, sumber karbohidrat, mineral, maupun vitamin.“Ada yang berasal dari buah, jamur, umbi, daun, biji, kacang-kacangan. Itu kita belum masuk ke hutan yang terdalam. Itu masih di pinggir hutan, di Taman Nasional Kelimutu,” kata Hayu, dihubungi Mongabay, 10 Oktober lalu. Dengan sumber pangan lokal yang begitu kaya, katanya, risiko krisis pangan di Indonesia seharusnya bisa teratasi.Ketergantungan kepada bahan pangan impor pun bisa dikurangi. Salah satu tantangan, katanya, pengetahuan masyarakat akan sumber pangan lokal makin hilang.“Kalau di urban, ketika semua harus dibeli dengan uang, krisis pangan itu nyata. Karena kalau tidak ada uang, orang-orang tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka harus ke pasar, bisa juga ke tukang sayur keliling, atau supermarket. Ke pasar itu harus membeli.”Berbeda dengan mereka di kawasan rural, sebenarnya ada banyak sumber pangan bisa didapatkan tanpa harus membeli. Bahkan, ada banyak tumbuhan liar, tidak tergantung pestisida dan obat-obatan kimia. Namun, kata Hayu, mereka yang tinggal di rural pun sekarang mulai tergantung dengan makanan-makanan industri, seperti makanan-makanan instan atau siap saji. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-015-04.json | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara | Perlahan, katanya, keberagaman pangan di sekitar mereka pun terlupakan. Ketika itu terjadi, krisis pangan akhirnya juga menghantam mereka yang tinggal di wilayah rural.Dia mengritik keberadaan badan pangan bentukan pemerintah yang masih berfokus pada pemenuhan beras meski punya program penganekaragaman pangan. Sebagai kelanjutan Badan Ketahanan Pangan tujuan utama mencegah penduduk menderita kelaparan.“Badan Pangan Nasional levelnya masih bicara ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu sekadar orang bisa kenyang, tidak peduli bagaimana caranya untuk kenyang. Yang kemudian mereka lakukan adalah mengenyangkan masyarakat dengan beras,” katanya, seraya bilang, padahal setiap komunitas, atau kampung itu berbeda-beda.“Tidak semua orang harus kenyang dengan beras.” Membicarakan keragaman pangan, kata Hayu, berarti juga membicarakan keragaman karbohidrat, vitamin, dan mineral. “Keragaman karbohidrat kan tidak harus padi. Ada sorgum, jagung, umbi-umbian.”Sebagai praktisi pangan yang juga meneliti tumbuhan liar, Hayu menerangkan banyak tumbuhan di sekitar yang memiliki gizi tinggi, namun masih dipandang sebelah mata.Dia contohkan, krokot yang bisa ditemukan di trotoar atau pinggir jalan nutrisi tak jauh berbeda dengan flaxseed yang banyak dicari orang. “Tanaman pegagan itu juga punya gizi tinggi dan banyak di perkotaan.”Untuk contoh buah liar adalah kersen, ceri, atau talok. Kalau matang rasanya manis, berwarna merah dan berbau harum. Buah kersen juga disukai burung hingga penyebaran lebih sering oleh satwa ini. Buah ini mengandung antioksidan, anti peradangan, dan tiamin. ***** [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-09.json | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | [CLS] Cagar Alam Tanjung Panjang, di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, merana. Kawasan seluas 3.000 hektar itu, kini tinggal sekitar 600-an hektar. Masalah yang muncul tidak hanya alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak ikan dan udang. Ancaman konflik antaretnis: pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan dan penduduk lokal Gorontalo.Mayoritas pemilik tambak ikan dan udang dikelola masyarakat Bugis, orang-orang Gorontalo sebagai peladang. Perbedaan penghasilan bisa terlihat jelas di wilayah itu. Di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Pohuwato, misal, kawasan mangrove dalam Cagar Alam Tanjung Panjang berubah menjadi tambak sekitar 1.015 hektar. Desa Patuhu, memiliki empat dusun, yakni Dusun Dunga, Mekar Jaya, Suka Damai, dan Satria Bone.Noldi Mohi, Aparat Desa Patuhu, mengatakan, Dusun Satria Bone mayoritas penduduk suku Bugis. ”Setiap tahun dari Sulawesi Selatan datang dan menetap di Dusun Satria Bone terus bertambah, rata-rata 10 keluarga. Mereka ada yang memiliki tambak dan ada hanya penggarap tambak, baik bandeng maupun udang,” katanya.Warga yang data dari Sulsel ini sebagian besar menetap dan membangun pemukiman di kawasan cagar alam yang berubah menjadi kaplingan tambak. Untuk menemui mereka, harus menggunakan perahu.Di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, juga begitu. Menurut Usman Achir, Kepala Desa Siduwonge, luas tambak ikan di desanya 1.117 hektar. Luasan ini hanya ada di dua dusun: Simanagi dan Bolongga, semua dikelola etnis Bugis. Khusus Dusun Bolongga, untuk mencapai lokasi harus menggunakan perahu sekitar 45 menit. ”Dusun Bolongga seperti terpisah dari daratan, namun bukanlah pulau. Dusun itu dihuni 39 keluarga dan 140 jiwa, 77 laki-laki dan 63 perempuan. Semua beretnis Bugis dan petambak ikan.” | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-09.json | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Berbeda dengan Desa Patuhu, di desa ini juga memiliki tambak garam seluas 52 hektar dikelola oleh orang Gorontalo. Kepala desa dan aparatur Desa Siduwonge mengetahui, lokasi tambak bandeng dan udang itu masuk dalam kawasan cagar alam. Namun, mereka tak tahu batas wilayah. Sebab, sampai saat ini tak ada petunjuk ataupun tapal batas jelas.Usman Achir juga memiliki tambak ikan. Menurut dia, awal mula tambak masuk di kawasan cagar alam pada 1993. Ketika itu, Usman sebagai Sekretaris Desa Motolohu. Dia ikut survei awal ke lokasi Cagar Alam Tanjung Panjang oleh lima instansi pemerintah. Kala itu, Gorontalo, masih masuk Sulawesi Utara.Lima instansi itu Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Transmigrasi, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Haji Nompo asal Maros, yang akan membuka tambak.Pemerintah, kata Usman, saat itu telah melegitimasi pembukaan tambak bandeng maupun udang di cagar alam. Bahkan dia menyebutkan, orang Gorontalo yang ikut andil dalam pembukaan tambak adalah Hidayat, saat itu pegawai di BPN. ”Dalam survei 1993 oleh Haji Nompo dengan bantuan pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah melalui lima dinas memberikan rekomendasi agar membuka areal tambak 100 hektar.”Sejak saat itu, tren pembukaan tambak di kawasan cagar alam mulai marak. Penduduk lokal Gorontalo ikut mengkonversi hutan mangrove menjadi tambak. Namun, tidak memiliki keahlian mengelola tambak ikan, hingga mereka menjual tambak pada orang Bugis yang dikenal pandai budidaya tambak.Usman mengatakan, jika kawasan itu akan ditanami mangrove untuk rehabilitasi kawasan lindung, dia menerima. Namun, harus ada kompensasi, tambak ikan milik mereka harus diganti dengan luasan lahan lain yang sama. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-09.json | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Samsiar, perempuan asal Kabupaten Sinjai, Sulsel, memiliki tambak lima hektar di kawasan ini mengungkapkan, jika pemerintah ingin mengembalikan status cagar alam di Tanjung Panjang, tak masalah. “Namun pemerintah harus adil. Jika memang ingin ditanami kembali mangrove, harus tanam semua, tidak boleh pilih kasih.”Mama Aco, panggilan akrab Samsiar, terkadang menjadi juru bicara warga Bugis dengan pemerintah setempat. Dia pernah mendengar ada surat edaran dari pemerintah kabupaten atau surat keputusan Bupati Pohuwato mengenai larangan membuka lahan di cagar alam. Namun, surat itu tidak pernah sampai di tangan mereka sebagai petambak.Dia menceritakan, saat datang ke Gorontalo, orang-orang Bugis telah menjual seluruh harta mereka. Mereka membangun hidup baru dengan mengelola tambak di Pohuwato. Biaya membuat tambak tidak sedikit. Untuk sewa eskavator saja, harus mengeluarkan duit Rp700 ribu perjam. ”Untuk luas lima hektar tambak milik saya, total bayar untuk eskavator Rp30 juta. Itu belum beli bibit dan pakan ikan bandeng atau udang.”Memang, hasil panen tambak cukup menggiurkan. Contoh, panen dalam 70 hari di tambak seluas dua hektar, berhasil meraup keuntungan Rp100 juta.Menurut Samsiar, warga Sulsel ke Pohuwato dan menambak di cagar alam karena mendengar hasil penelitian bahwa tambak ikan yang paling bagus hanya di Pohuwato, khusus Cagar Alam Tanjung Panjang. Sebab, kualitas ikan sangat bagus, tidak becek, tidak bau rumput, dan tanah subur. Hasil panen bandeng pun mereka jual ke Manado, Palu, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kabupaten Pohuwato, Ambo Tang Matteru, mengatakan, polemik di cagar alam ini dimanfaatkan Polisi. Polisi seperti sedang memancing di air keruh. Ada beberapa oknum polisi memanfaatkan masalah petambak di cagar alam untuk memeras. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-09.json | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | ”Masyarakat Bugis yang mendiami kawasan cagar alam bisa direlokasi bertahap dengan berbagai pendekatan. Kami sudah mengimbau ini kawasan dilarang. Namun, pemerintah harus siap memberikan kompensasi kepada warga. “Sebab, mereka telah menjual aset di kampung asal dan membangun hidup baru di Gorontalo.”Bupati Kabupaten Pohuwato, Syarif Mbuinga, menjelaskan, masalah di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, sudah lama, sejak 1980-an. Dia diadapkan dengan psiko-sosial masyarakat di wilayah itu. Sewaktu-waktu konflik horizontal bisa terjadi antara masyarakat pendatang dengan penduduk lokal.Namun, dia sudah memilki konsep mengantisipasi persoalan ini, dengan pembauran dan pendekatan simpul tokoh masyarakat. Meskipun implementasi di lapangan belum maksimal.”Untuk status kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, pemerintah daerah sudah disurati pemerintah pusat (Kehutanan) untuk segera mengatasi, termasuk soal tapal batas.”Hal serupa diungkapkan Jhoni Nento, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato. Menurut dia, sesuai rekomendasi Pansus Mangrove DPRD Gorontalo, cagar alam ini tetap dipertahankan dan diberi waktu merelokasi masyarakat di kawasan itu. ”Tahun ini Dinas Kehutanan bekerja sama dengan pihak terkait akan melakukan tata batas di kawasan ini. Juga sosialisasi kepada masyarakat.”Iwan Abay, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, mengatakan, perjuangan membuat tata batas di Cagar Alam Tanjung Panjang, sudah dimulai dua tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum terealisasi. ”Pemerintah daerah kurang berwibawa menyelesaikan polemik di cagar alam itu.” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-042-09.json | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis | Anshar Akuba, ketua LSM Insan Cita Pohuwato, mengatakan, tambak-tambak ikan di cagar alam khawatir menjadi pemicu konflik sosial dan bisa sampai pada nuansa etnis. Kesenjangan ekonomi antara warga pendatang dan lokal akan menjadi masalah utama. ”Solusi Bupati Pohuwato, tentang pembauran etnis Gorontalo dan Bugis, solusi tepat demi meredam gejolak. Salah satu pintu masuk paling cepat di Desa Siduwonge. Di desa itu sudah ada orang-orang Bugis yang menikah dengan orang Gorontalo.”Cagar Alam Tanjung Panjang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut/TGHK 362/85). Kawasan yang meliputi Desa Patuhu, Desa Siduwonge, Desa Palambane, Kecamatan Randangan ini menjadi tempat hidup babi hutan, ular, buaya muara, burung-burung air, dan monyet Sulawesi. Bahkan maleo, dulu masih ada di daerah ini, namun kini tak ada lagi. [SEP] | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-15.json | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | [CLS] Laut dalam Alaska menyimpan spesies unik yang jarang ditemui. Salah satunya ialah ikan Snailfish dengan ciri khas transparan. Hewan aneh itu berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan sebagai Crystallichthys cyclospilus. Makhluk penghuni dasar laut ini hidup secara eksklusif di Pasifik Utara dan dapat bertahan hidup lebih dari 2.723 kaki (830 meter) di bawah permukaan laut.Para peneliti dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menemukan ikan aneh yang licin ini saat menjaring di lepas pantai Kepulauan Aleutian di Alaska sebagai bagian dari survei rutin ekosistem laut dalam di sana. Pada 19 Juni lalu, ilmuwan NOAA dan anggota kru ekspedisi Sarah Friedman membagikan foto snailfish dengan bercak itu di Twitter.“Tubuh ikan itu seperti ’agar-agar’. Ketika dipegang mirip ‘gumpalan Jell-O’,” kata ilmuwan Sarah Friedman, Ph.D., seperti dikutip dari Live Science, Jumat (27/1). Menurut Sarah, perubahan ikan menjadi transparan dianggap sebagai adaptasi untuk mempertahankan daya apung netral dan berenang secara efisien sambil mengatasi tekanan menghancurkan dari laut dalam.Tim NOAA sangat bersemangat untuk memamerkan spesimen aneh secara online sehingga lebih banyak orang dapat melihat ikan itu sendiri. “Mereka hidup di lokasi yang relatif terpencil di kedalaman yang lebih dalam, sehingga rata-rata orang tidak akan pernah menemukan spesies ini,” kata Friedman. Tetapi meskipun ikan seperti itu jarang ada, para peneliti menemukan “empat atau lima” spesimen snailfish bercak yang berbeda selama perjalanan.baca : Mariana Snailfish, Ikan Transparan Jenis Baru yang Hidup di Dasar Laut | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-15.json | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | Ada lebih dari 400 spesies snailfish secara global. Snailfish bercak memiliki tubuh yang hampir seluruhnya tembus pandang, kecuali mata, perut, dan bintik-bintik hitam di kulit mereka. Adaptasi ini membantu mereka untuk tetap tersembunyi dari predator. “Banyak hewan yang hidup di kedalaman laut dalam tembus cahaya,” kata Friedman. Ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan latar belakang gelap di habitat dengan ketersediaan cahaya terbatas dan beberapa struktur untuk bersembunyi.Seperti beberapa spesies snailfish lainnya bahkan telah memodifikasi sirip pada perut mereka yang membentuk cangkir hisap. “Ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah menempel pada batu dan karang di dasar laut, serta menghindari mengeluarkan energi untuk terus berenang, terutama dalam arus yang kuat,” kata Friedman.Secara keseluruhan, sedikit yang diketahui tentang apa yang dilakukan ikan siput ini di laut dalam. “Snailfish adalah kelompok ikan yang sangat misterius dan beragam, dengan spesies yang menghuni berbagai lingkungan, dari kolam pasang surut hingga parit terdalam di lautan. Tetapi tidak banyak yang diketahui tentang ekologi spesies snailfish yang lebih dalam,” ujar Friedman. Meskipun kata dia, para ilmuwan tahu bahwa mereka memangsa invertebrata kecil yang merangkak di sepanjang dasar laut.Tim juga menemukan sejumlah spesimen laut menarik lainnya selama perjalanan, termasuk laba-laba laut raksasa (yang sebenarnya bukan laba-laba sejati); anglerfish dengan gigi runcing besar dan duri bercahaya untuk memikat mangsa; dan ikan barreleye, yang dapat memutar matanya untuk mengintip melalui bagian atas kepalanya yang tembus cahaya.baca juga : Terpecahkan, Rahasia Tubuh Katak Kaca yang Transparan Namun, tujuan utama survei rutin ini bukan untuk menemukan spesies langka. Sebaliknya, survei dilakukan untuk menilai kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Terutama mengenai populasi spesies yang ditargetkan secara komersial. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-009-15.json | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska | “Penelitian ini sangat penting untuk mengelola spesies ikan dan kepiting secara berkelanjutan yang mendukung perikanan komersial, rekreasi, dan subsisten serta masyarakat pesisir Alaska,” kata Friedman. Sumber: livescience.com dan twitter.com/sarahtfried [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-032-09.json | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | [CLS] Hutan Jawa masih memiliki keanakeragaman hayati yang patut diteliti. Hal ini terbukti dengan ditemukannya katak jenis baru dari marga Chirixalus Boulenger di hutan dataran rendah, tepatnya di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tahun 2007 lalu.Katak itu bernama katak-pucat pantaiselatan [Chirixalus pantaiselatan].Hasil penelitian spesies baru ini telah diterbitkan dalam Raffles Bulletin of Zoology, dengan judul A new species of Chirixalus Boulenger, 1893 [Anura: Rhacophoridae] from the lowland forests of Java karya Misbahul Munir, Amir Hamidy, Mirza Dikari Kusrini dan kolega, pada 5 Juli 2021 lalu.Baca: Jenis Baru, Katak Mini dari Sumatera Bagian Selatan Menurut Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI, Amir Hamidy, katak tersebut merupakan kelompok katak Rhacophorid kecil dengan panjang tubuh jantan sekitar 25,3-28,9 mm.“Setelah dilakukan analisis morfologi, molekuler, dengan menggunakan DNA mitokondria dan suara kawin, ia tidak cocok dengan jenis dari marga yang sudah ada,” kata Amir Hamidy kepada Mongabay Indonesia, Rabu [04/8/2021].Sebab itulah, akhirnya jenis ini dideskripsikan sebagai jenis baru.“Secara morfologi, katak-pucat pantaiselatan ini paling mirip dengan Chirixalus nongkhorensis dari Chonburi, Thailand.”Namun dari pola warna punggung serta secara genetik, paling dekat dengan Chirixalus trilaksonoi yang juga berasal dari Jawa Barat.Amir menceritakan, sampel katak-pucat pantaiselatan dijumpai saat kegiatan Citizen Science “Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita [Go ARK]”. Gerakan tersebut diinisiasi oleh Penggalang Herpetologi Indonesia [PHI].Tim Go ARK terdiri mahasiswa dan komunitas penelitian yang melakukan pengamatan, serta melaporkan amfibi dan reptil di sepanjang Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-032-09.json | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Selama observasi di hutan dataran rendah bagian selatan Jawa Barat, empat penulis sekaligus peserta Go ARK terlibat, yaitu Umar Fhadli Kennedi, Mohammad Ali Ridha, Dzikri Ibnul Qayyim, dan Rizky Rafsanzani.Baca: Katak dan Kodok, Apa Bedanya? Dalam rangkaian kegitan tersebut ditemukan juga jenis katak lain yang belum pernah dilaporkan dari Jawa, yakni katak-panjat telinga-hitam [Polypedates macrotis]. Sebelumnya, di Indonesia jenis ini hanya tercatat dari wilayah Kalimantan dan Sumatera, sehingga kehadirannya di Jawa merupakan catatan baru.Amir menjelaskan status konservasi Chirixalus pantaiselatan kemungkinan terancam kritis. Sebab, menurut Lembaga Konservasi Dunia [IUCN] kriteria Daftar Merah Spesies Terancam Punah tingkat kemunculannya kurang dari 100 km persegi. Berikutnya, luas hunian kurang 10 km persegi dan hanya ditemukan di satu lokasi, yang kualitas habitatnya menurun.Foto: Bentuk Aneh Tengkorak Kepala Katak Pentingnya pertisipasi publikMisbahul Munir, yang juga penemu katak-pucat pantaiselatan dan juga kandidat doktor di Kyoto University, menyoroti pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan ilmiah profesional dalam pemantauan keanekaragaman hayati.Hal itu telah terbukti dengan penemuan katak-pucat pantaiselatan atas partisipasi publik dalam keterlibatan ilmiah profesional.“Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dapat memberikan data empiris tentang skala spasial yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kontributor utama dalam penemuan katak pucat pantai selatan tersebut dalam keterangan tertulisnya.Dia juga menjelaskan seringnya kekurangan informasi keanekaragaman hayati dalam program konservasi keanekaragaman hayati, misalnya tentang distribusi, populasi, dan informasi habitat dari spesies.Di negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini merupakan masalah serius yang harus diminimalisir dengan kerja sama semua pihak.Baca: Ular dan Katak, Apa Pentingnya untuk Kita? | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-032-09.json | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Kondisi Hutan JawaMenurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], luas kawasan hutan Pulau Jawa saat ini hanya sekitar 24% dari luas pulau tersebut, yaitu 128.297 kilometer persegi.Peneliti utama bidang konservasi keanekaragaman hayati dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] Hendra Gunawan mengatakan, dari sekitar 24 persen kawasan hutan itu, tutupan hutannya hanya sekitar 19 persen saja, sedangkan 5 persen lainnya, di antaranya berupa kebun raya dan taman kehati, yang memiliki fungsi seperti hutan.“Penyebab mengecilnya hutan di pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia itu disebabkan alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, permukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan sebagainya,” kata Hendra Gunawan saat peringatan Hari Hutan Internasional 2021: ‘Forest Restoration a Path Revovery and Will-Being’, pada 28 Maret 2021 lalu.Alih fungsi hutan tentunya sangat mengancam keanekaragaman hayati, sebab menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak, terpecah-pecah, hingga hilang.“Deforestrasi tidak hanya menyebabkan hutan hilang, tetapi juga terfragmentasi dan terdegradasi. Ketiganya secara bersamaan menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati yang hidup dalam hutan.”Dampak lainnya adalah konflik satwa, krisis air, bencana banjir, tanah longsor, dan sebagainya.Baca juga: Hendra Gunawan, Penjaga Asa Keberadaan Macan Tutul Jawa Hendra menuturkan, hutan yang rusak, terpecah-pecah hingga hilang itu tentu perlu dipulihkan atau direstorasi. Hutan yang terfragmentasi perlu dihubungkan kembali dengan koridor vegetasi dan hutan yang terdegradasi perlu direhabilitasi.“Pada hutan yang hilang secara permanen oleh pembangunan gedung dan infrastruktur, maka perlu dilakukan restorasi dengan melakukan penghijauan di lokasi lainnya yang memungkinkan.”Dia mengingatkan, deforestasi dan degradasi hutan juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang menyumbang perubahan iklim. | [0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294] |
2021-032-09.json | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa | Penyelamatan keanekaragaman hayati bisa digerakkan melalui kegiatan menanam pohon di ruang terbuka hijau [RTH], yang dibangun dengan konsep keanekaragaman seperti ekosistem hutan.Salah satu contoh konsep tersebut adalah kebun raya dan taman kehati. Berdasarkan data LIPI pada 2019, di Indonesia ada 43 kebun raya dengan luas total sekitar 8.850,6 hektar dan 29 taman kehati dengan luas total 1,863,5 hektar.“Taman kehati sangat cocok sebagai laboratorium lapangan dan wahana pembelajaran, sekaligus memberikan pengetahuan dan pembentukan karakter cinta lingkungan.”Hendra menjelaskan, di taman kehati banyak aspek yang dapat digali, seperti ekologi, konservasi, hidrologi, botani, sosiologi, ekonomi, tanaman obat, pangan, hingga peran tumbuhan sebagai peredam kebisingan dan pencemaran. Dalam forum yang sama, peneliti etnobotani dan ekologi manusia dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Fathi Royyanni menjelaskan, interaksi manusia dengan alam juga menjadi faktor bertahannya keanekaragaman hutan di Indonesia.Dia mengatakan, sejak dulu masyarakat tradisional telah mempraktikkan cara-cara mengelola dan memperlakukan alam dengan bijak, sehingga hidup harmonis dengan alam. “Banyak nilai luhur dapat dipetik masyarakat sekarang, khususnya generasi muda, untuk mengelola alam secara lestari.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-004-02.json | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | Udang Mantis, Si Petinju Bungkuk Bermata Pelik | [CLS] Mantis yang ini, bukanlah sejenis belalang yang banyak kita jumpai di kebun-kebun, hutan-hutan, persawahan, ataupun halaman rumah kita, tetapi ini adalah udang mantis yang tinggal di dalam lautan.Disebut mantis, karena bentuk dan sifatnya yang sangat mirip dengan belalang mantis atau lebih kenal dengan belalang sembah. Udang mantis adalah krustacea laut, yang merupakan anggota dari ordo Stomatopoda. Ukuran panjang tubuh mereka dapat mencapai 30 sentimeter, dengan pengecualian suatu spesimen sepanjang 38 cm yang tercatat. Udang yang satu ini pun, mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan krustacea yang lainnya.Keistimewaannya yang paling menonjol terletak pada matanya. Seorang ahli biologi, dari Bristol, Inggris, Dr. Nicholas Roberts mengatakan bahwa, ”Mata udang itu jauh mengungguli apa pun yang mampu diciptakan manusia hingga saat ini. Udang mantis dapat melihat cahaya yang terpolarisasi dan memprosesnya dengan cara yang tidak dapat dilakukan manusia. Gelombang cahaya yang terpolarisasi dapat merambat lurus atau berputar seperti spiral. Tidak seperti makhluk-makhluk lain, udang mantis ini tidak hanya melihat cahaya yang terpolarisasi dalam bentuk lurus maupun memutar, tetapi juga bisa mengubah cahaya tersebut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Karena itu, udang ini memiliki penglihatan yang lebih baik. Sehingga dikatakan juga, udang mantis dapat melihat mahluk dari dimensi lain, karena kemampuan melihatnya yang unik.Pemutar DVD bekerja dengan cara serupa. Guna memproses informasi, pemutar DVD harus mengubah cahaya terpolarisasi yang dibidikkan lurus ke cakram menjadi gerak memutar lalu mengubahnya kembali menjadi bentuk garis lurus. Namun, mata udang mantis selangkah lebih maju. Pemutar DVD standar hanya mengubah cahaya merah atau di pemutar yang beresolusi lebih tinggi, tetapi mata udang mantis ini dapat mengubah semua warna cahaya yang terlihat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.