Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-034-17.json	Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video]	Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] \| Shita pun menyebutkan dalam satu kali kunjungan dengan jumlah tamu 8 orang dan tinggal di kampung selama 5 hari, uang yang diterima masyarakat di Kampung Minggrei sekitar Rp20-30 juta. Mulai dari penginapan, memasak, pemandu, kendaraan, pemilik blind dan porter.Shita menyebut, dia dan timnya tak lagi menerima tamu karena sudah full booked hingga tahun 2021.Menurutnya, dengan mereka menjaga burungnya, banyak keuntungan yang diterima warga Kampung Minggrei. Tidak hanya sekali, tapi dalam jangka waktu lama. Mereka pun bakal menjaga dan tak akan lagi merusak kekayaan alam yang ada.Sebagai tamu yang merasakan dan tinggal sendiri di Kampung Minggrei, Ed Scholes kagum dengan kerja keras warga Kampung Minggrei.“Anda tidak harus menjadi peneliti burung untuk datang kesini dan melihat cenderawasih. Siapapun bisa datang dan melihat mereka disini,” kata Ed.Dia juga berharap suatu saat cucunya masih dapat menyaksikan burung cenderawasih western parotia bersuara nyaring yang memanggil-manggil dari dalam hutan Kampung Minggrei. * Een Irawan Putra, penulis adalah Direktur Indonesia Nature Film Society (INFIS), praktisi dokumentasi audio visual, sering beraktivitas di alam bebas. [SEP]	[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| [CLS] Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menyebar luas ke mana-mana, termasuklah di Papua, di kota-kota hingga kabupaten di pegunungan. Laporan sampai 19 Mei 2020, ada sekitar 19 kota dan kabupaten terpapar COVID-19, tujuh di Papua Barat dan 12 di Papua.Pandemi ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, obat maupun vaksin belum ada. Pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Papua. Pada 26 Maret 2020, Pemerintah Papua menutup bandara dan menghentikan penerbangan komersial, sementara pesawat dan kapal kargo tetap beroperasi.Baca juga: Masa pandemi Corona, Pemerintah Mesti Serius Serap Sagu PapuaBerbagai sektor terdampak COVID-19. Solidaritas muncul di kalangan orang muda Papua, untuk membantu orang-orang terdampak. Musa Haluk, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP-Papua), bersama beberapa pengurus menghimpun bantuan makanan bagi yang terdampak, terutama para mahasiswa di Jayapura. Selama dua hari, dia dan beberapa temannya, keliling dari kebun ke kebun, mengumpulkan bahan makanan lokal, seperti sagu, ubi, singkong, dan pisang.“Kami bawa betatas satu karung berisi 50 kilogram, singkong satu karung, keladi satu karung, pisang, juga sagu satu karung. Hampir semua rata, satu karung semua,” kata Musa Haluk, kepada Mongabay, melalui telepon pada 26 April 2020.Macam-macam makanan lokal itu kumpulkan dari kebun-kebun, lalu bagikan ke asrama-asrama mahasiswa dari tujuh wilayah adat Papua di Jayapura. Ada sekitar 21 asrama mahasiswa.Baca juga: Cetak Sawah di Lahan Gambut, Mereka Ingatkan Risiko dan Usul Sumber Pangan LokalBagi-bagi makanan lokal itu rupanya sebuah awal. Musa Haluk bersama orang-orang yang tergabung dalam KAP-Papua ini menggelar solidaritas penanganan COVID-19 dan mengajak masyarakat konsumsi pangan lokal. Dia juga mendorong masyarakat kembali berkebun.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| “Kami pikir, kami tidak harus makan nasi atau mie instan, yang dong pemerintah kasih bantuan. Makanan bergizi itu ada pada pangan lokal. Ada sagu, petatas, ubi, jagung, keladi, dan lain-lain,” kata Musa. Berbagai sumber pangan beragam, dari ubi, pisang, yang ditanam orang Papua. Pangan pokok tak harus beras. Foto: Yan Lagowan Elisabeth Tebai, Ketua Gugus Tugas COVID-19 KAP-Papua, mengatakan, tim mereka juga fokus pada pelaku ekonomi orang asli Papua (OAP). Selama dua minggu, tim mendata para pedagang OAP, dari penjual roti, sayur, hingga pinang.“Total 3.527 pedagang asli Papua,” kata Elis kepada Mongabay, melalui telepon.Para pedagang OAP itu mereka data dari wilayah Expo–batas kota dan kabupaten Jayapura ke Koya–batas Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.“Kita berpikir karena mama-mama takut dengan wabah ini, tidak jualan dan di rumah,” kata Elis.Meskipun, katanya, masih ada mama-mama tetap berjualan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Data pedagang OAP yang berhasil dikumpulkan itu mereka bawa ke Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) dan OAP, yang kemudian disetujui sebagai pihak yang mendapatkan bantuan bahan pokok dari Pemerintah Papua, melalui Dinas Sosial dan Deperindagkop Papua.Pada Sabtu, 16 Mei 2020, bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. Namun, kata Elis, bantuan yang disalurkan di empat titik di Sentani, Abepura, Koya, dan Pasir Dua, belum mencukupi keseluruhan pedagang OAP yang terdata. “Tiap paket bahan makanan berisi 20 kg, satu rat telur, satu karton mie instant, lima liter minyak goreng, gula, susu, dan biskuit satu kaleng,” katanya.Menurut Elis, bantuan makanan itu tak akan cukup untuk menopang kehidupan masyarakat selama pandemi ini.KAP-Papua pun salurkan pangan lokal guna memenuhi keperluan pangan masa pandemi mereka. “Masyarakat supaya tetap mengonsumsi pangan lokal,” katanya.	[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| Dia bilang, KAP-Papua misi mengembangkan ekonomi dari dusun, menata pembangunan dari kampung ke kota. “Kami mengangkat potensi ekonomi di dusun yang punya nilai ekonomi, nilai gizi tinggi, apalagi melawan COVID salah satunya makan makanan yang bergizi [itu pangan lokal]. Dari beras saja tidak cukup,” kata Musa. Sosialisasi COVID-19 di Dogiay. Foto: KAP-Papua ***Kamis, 7 Mei 2020, Arnoldus Douw, sambil memegang alat pengeras suara di dalam mobil yang melintas di sepanjang jalan Kota Dogiyai, menyerukan agar masyarakat mengantisipasi kemungkinan krisis pangan dan kelaparan di masa COVID-19.“Bertani, berkebun, berternak, untuk menghasilkan ubi, keladi, sayur mayur, demi makanan lokal kita, untuk kelangsungan hidup kita bersama. Cukupilah masing-masing keluarga dengan mengandalkan pangan lokal,” kata Arnoldus, dalam bahasa Mee, terlihat dalam video yang diterima Mongabay.Arnoldus Douw, Ketua KAP-Papua wilayah Dogiyai, bergabung bersama dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Dogiyai. Dalam pekan sosialisasi, dia empat kali menggunakan kendaraan keliling kota dan kampung di berbagai titik di Dogiyai. Sebagian tim, berjalan kaki masuk ke kampung-kampung pedalaman, untuk sosialisasi Corona dan ajak masyarakat berkebun.“Bahasa lokal lebih menyentuh, mereka akan berbicara dari satu ke satu, satu ke satu,” kata Arnoldus, kepada Mongabay, melalui telepon.Ada 10 distrik, 79 kampung, dan 89 marga di Kabupaten Dogiyai.Setiap tim turun, terdiri dari kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah. Mereka selalu gunakan bahasa Mee, karena lebih efektif. “Mereka dapat informasi cepat dengan bahasa lokal. Itu yang di kampung-kampung,” kata Arnoldus.“Wabah Corona ini akan lama, pangan nasional (beras) akan sulit. Masyarakat mesti berkebun, siapkan pangan lokal untuk keberlangsungan hidup,” katanya.	[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| Kembali berkebun, menurut Musa, adalah gerakan membangkitkan pangan lokal, sekaligus menghidupkan kebun-kebun yang mati, ditelantarkan oleh petani. Selama ini, pangan lokal yang tersedia mengandalkan hasil kebun hanya untuk keluarg sendiri, dan sebagian dijual.Sejak diserukan kembali berkebun, banyak orang membuka kebun. Dengan alat seadanya, bahkan pakai kayu, orang berbondong-bondong berkebunm mulai dari Jayapura, menyebar ke berbagai daerah lain, seperti Lannijaya, Wamena, Dogiyai, Biak Numfor.KAP-OAP pun bantu alat kerja di kebun. “Selama ini, sebelum wabah ini, hanya beberapa orang berkebun. Sekarang, dari Sentani sampai Koya, orang-orang berkebun,” kata Elis.Musa bersama tim mengkoordinir para petani, terutama kelompok-kelompok tani, yang membuka kebun mereka kembali. Sekitar dua minggu tim menerima permintaan alat-alat kerja dari berbagai kelompok, mencapai lebih 300 kelompok yang mengajukan permintaan alat kerja. “Dari survei, sekitar 90 lebih kelompok tani. Ada sekitar 80 hektar lahan pertanian, sebagian besar ada di Keerom,” kata Musa.Mereka akan membagikan alat kerja kepada kelompok tani yang sudah berkebun. “Kita sediakan 700 sekop, 500 parang, 200 linggis, 200 cangkul,” kata Musa 21 Mei lalu melalui telepon. Para mahasiswa pun kembali berkebun tanam pangan lokal. Foto: Yan Degowan Dia bilang, pembagian alat kerja kepada kelompok tani antara lain, di Tabi (Jayapura) dan Arso dan Koya untuk Keerom. “Rinciannya, 150 parang, 150 sekop, 100 linggis, 100 kampak. Lalu dibagikan juga logistik untuk bekerja, beras 200 karung, tiap karung isi 25 kilogram,” kata Musa.Menurut Musa, keperluan pangan lokal jadi solusi bagi keamanan pangan di Papua di masa pandemi. Berkebun, katanya, harus mulai dari sekarang karena sistem pertanian orang Papua, dari pengolahan lahan hingga masa tanam bisa berlangsung sekitar dua bulan. Berdaulat dengan pangan lokal	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| Daawia Suhartawan, Dosen Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih Papua dan Mahasiswa Doktoral di Department of Nature Conservation George-August Universitat Gottingen, mengatakan, sistem berkebun orang-orang di Papua, seperti suku-suku di dataran tinggi, juga berkebun secara menetap, menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun. Satu keluarga, katanya, bisa punya dua sampai tiga kebun yang tanam dan panen bergantian.“Mereka juga memiliki strategi memanen bertahap. Petani hanya memanen ubi jalar yang berukuran besar, sementara yang kecil dibiarkan tumbuh hingga besar. Ini juga strategi penyimpanan dan pengawetan makan di dalam tanah,” kata Daawia, dalam diskusi online akhir April lalu.Gerakan kembali berkebun saat pandemi ini bukan hanya mencegah krisis pangan, juga melestarikan bumi dan alam Papua. Karena orang-orang Papua menerapkan prinsip-prinsip pertanian permakultur, yaitu menanam tumbuhan secara organik, tanpa obat kimia dan penyemprotan pestisida.Saat ini, katanya, dunia kembali ke pertanian permakultur, karena pertanian modern telah membahayakan kesehatan manusia dan bumi. “Suku-suku Papua sudah mempraktikkan ini sejak ratusan tahun lalu. Mereka bukan hanya konsumen, setiap suku Papua adalah produsen,” kata Daawia.“Dengan mengonsumsi makanan lokal kita mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari polusi,” katanya.Baginya, memakan pisang lebih ramah lingkungan daripada apel yang harus didatangkan dari Amerika. “Berapa polusi yang dikeluarkan dari asap pesawat sampai di antar dengan mobil ke toko-toko. Lebih baik uang kita belanjakan di mama-mama, kita dapat makanan sehat karena tidak pakai pupuk (kimia),” katanya.Menurut dia, orang Papua mampu melawan krisis pangan saat pandemi COVID-19 ketika orang-orang di Papua mau mengkonsumsi pangan lokal, seperti ubi-ubian dan sagu yang berlimpah.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-054-13.json	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal	Antisipasi Krisis Pangan di Masa Pandemi, Orang Papua Kembali ke Pangan Lokal \| “Kalau beras bisa saja mungkin jadi masalah karena stok beras dari luar Papua, sementara angkutan transportasi ada pembatasan selama pandemi,” katanya. Keterangan foto utama: Pisang, salah satu sumber pangan yang banyak ditanam orang Papua. Foto: Yan Legowan [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-001-04.json	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon \| [CLS] Satu individu badak berdiri tegak. Tubuhnya kokoh. Pandangannya lurus ke depan. Ia tidak terganggu dengan kehadiran manusia di sekelilingnya. Suara riuh yang bergema atau sesekali kilatan cahaya yang keluar dari lensa kamera, yang membidik tubuhnya, tidak membuatnya ‘murka’. Ia tetap diam, tidak bergeming.Dia adalah badak jawa (Rhinocerus sondaicus) terakhir di Priangan. Dalam etalase kaca tembus pandang, spesimen seberat 2.280 kilogram ini, dapat kita lihat langsung di Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI (MZB-LIPI), Bogor, Jawa Barat.Secarik kertas ukuran A4 berbingkai kaca, tepat di depan kakinya, memberi penjelasan singkat sekelumit satwa berkulit tebal tersebut. Badak jantan itu, awalnya hidup bersama pasangannya di Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 1914. Namun, di tahun yang sama, nasib malang menimpa si betina, ia mati ditembak pemburu gelap.Khawatir badak jantan ini akan mengalami nasib yang sama maka diputuskan memburunya, untuk koleksi museum itu. Demi kepentingan ilmu pengetahuan, tentunya. Pertimbangan lainnnya adalah, agar badak jantan ini tidak jatuh ke tangan pemburu sebagaimana kekasihnya.Di sisi lain, kondisi sang badak pun makin mengkhawatirkan, karena sudah tua dan tidak dapat lagi bergabung dengan badak lainnya di Ujung Kulon, daerah perlindungan yang saat itu masih berstatus cagar alam. Akhirnya, 31 Januari 1934, petugas museum yang saat itu dikelola Pemerintah Hindia Belanda, menewaskan “Badak Terakhir di Priangan” ini dengan sebutir peluru mauser kaliber 9.3, di wilayah Sindangkerta, Jawa Barat.Terkait sebutan badak di Priangan, dari literatur yang ada menjelaskan, hingga akhir abad ke-19, penduduk Kota Bandung masih bisa melihat badak jawa. Saat itu masyarakat menamainya badak priangan. Itulah mengapa ada daerah bernama Rancabadak, bahkan dijadikan nama Rumah Sakit Rancabadak yang kemudian diganti menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin, di Jalan Pasteur, Bandung.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-001-04.json	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon \| Catatan lainnya adalah ketika Junghuhn mendaki Gunung Pangrango pada 1839, ia melihat dua badak jawa, satu individu tengah berendam di sungai kecil dan satu individu berada di pinggir sungai.Sedangkan penelitian badak jawa pertama diperkirakan pada 1787. Tulang badak itu dikirim kepada penyidik alam Belanda bernama Petrus Camper, yang belum sempat menerbitkan hasil penelitiannya karena meninggal tahun 1789. Sedangkan badak jawa yang ditembak di Sumatera oleh Alfred Duvaucel, spesiemennya dikirimkan ke ayah tirinya Georges Cuvier, ilmuwan asal Perancis. Cuvier pada tahun 1822, akhirnya mengetahui bila badak jawa tersebut merupakan satwa istimewa. Di waktu yang sama pula Anselme Gaetan Desmarest mengindentifikasinya sebagai Rhinoceros sondaicus.Informasi penting lainnya adalah, sebanyak dua belas individu badak jawa terakhir yang terdapat di Sumatera telah ditembak mati oleh pemburu-pemburu Belanda, di rentang waktu 1925 – 1930. Sedangkan satu individu lagi yang ditembak di Karangnunggal (Tasikmalaya) pada 1934, sosok inilah yang spesimennya bisa kita saksikan di Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI (MZB-LIPI) ini.Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan mamalia berpostur tegap. Tingginya, hingga bahu, sekitar 128 – 175 sentimeter dengan bobot tubuh 1.600 – 2.280 kilogram. Meski penglihatannya tidak awas, akan tetapi pendengaran dan penciumannya super tajam yang mampu menangkap sinyal bahaya yang menghampiri kehidupannya. Satu cula berukuran 27 sentimeter berwarna abu-abu gelap atau hitam merupakan ciri khas utama jenis ini.Berdasarkan catatan sejarah, dahulunya badak jawa tersebar luas. Mulai dari India, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Jawa, dan Sumatera. Namun kini, populasinya hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-001-04.json	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon \| Pertambahan penduduk dan perkembangan peradaban diperkirakan telah menggerus habitat dan mengancam kehidupan satwa soliter ini. Akibatnya, badak menjadi sasaran pembunuhan karena dianggap hama yang merusak areal pertanian. Di sisi lain, cula badak yang dianggap memiliki khasiat sakti, digunakan sebagai bahan campuran obat untuk kesehatan manusia, yang sesungguhnya tidak terbukti.Kenyataannya yang harus diterima adalah, di Myanmar, badak jawa terakhir yang hidup ditembak mati pada 1920 untuk koleksi British Museum. Di semenanjung Malaysia, juga ditembak di Perak pada 1932 untuk koleksi museum. Di Vietnam, secara resmi diumumkan badak jawa telah punah, setelah individu terakhir ini ditemukan mati dengan luka tembak dan cula menghilang di Taman Nasional Cat Tien.Berdasarkan IUCN (International Union for Conservation of Nature), saat ini badak jawa statusnya ditetapkan Kritis (Critically Endangered/CR) atau satu langkah menuju kepunahan.Ujung KulonBagaimana kondisi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon? Selain keberadaan ternak yang mendekati habitat tempat hidup badak jawa, ancaman nyata di Ujung Kulon adalah makin invasifnya langkap atau tanaman yang mengacam pakan badak. Meski pemerintah sudah melakukan kajian pemindahan habitat alami badak ini, namun belum diputuskan kapan eksekusinya.Saat ini, tak kurang 63 individu badak masih terpantau oleh World Wild Fund-Indonesia (Ujung Kulon).”Kondisinya relatif stabil secara populasi dan pertumbuhan, namun secara habitat cukup mengkhawatirkan,” ujar Yuyun Kurniawan, National Rhino Conservation Coordinator WWF-Indonesia.Hal yang mengkhawatirkan Yuyun, tak lain adalah luasan habitat yang makin terbatas dan tumbuhnya tanaman invasif yang menghambat pertumbuhan tanaman pakan badak. Akibatnya, pertumbuhan populasi badak tidak bisa diimbangi dengan daya dukung yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon.	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-001-04.json	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon \| Yuyun mengatakan, hingga saat ini pemindahan habitat masih dalam proses dan butuh persiapan matang. Keputusan dari pemerintah juga masih ditunggu. Hal mendesak yang perlu dilakukan sembari menunggu adalah mengendalikan tanaman invasif. “Langkap sudah mencakup lebih dari 50 persen habitat badak. WWF-Indonesia sedang melakukan pengendalian dengan cara menebang intensif. Sebulan sekali paling cepat ditebang.”Awalnya, kami menargetkan hingga 600 hektare setahun. Rupanya, membabat langkap tak semudah yang dibayangkan. “Di lapangan, setahun hanya bisa dikerjakan 40 – 50 hektare saja.”Langkap (Arenga obtusifolia) adalah tanaman sejenis palem-paleman. Tanaman ini dapat tumbuh di kegelapan dan saat dewasa, tajuknya menutupi sinar mentari, sehingga tidak menembus lantai hutan. Akibatnya, tidak ada tumbuhan pakan badak yang tumbuh. Penanganannya dilakukan dengan mengurangi populasi. Dari beberapa percobaan, pengurangan hingga 50 persen populasinya bisa meningkatkan ketersediaan pakan badak. Hanya saja, dalam waktu 1 – 2 tahun, tanaman ini dapat berkembang kembali.Menurut Yuyun, ada banyak pertimbangan ketika menerapkan pengendalian tanaman ini, terutama menghindari gangguan terhadap badak. Tim yang bertugas di lapangan harus memastikan daerah yang akan diintervensi atau ditebang, tidak aktif didatangi badak dan daerah tersebut miliki kerapatan langkap yang tinggi.Sebelum menebang, harus dihitung dahulu keragaman vegetasi, khususnya variasi dan jumlah tanaman pakan badak. Setelah itu, penebangan dilakukan. Tak selesai di sana, setelah penebangan penghitungan intensitas dampak penebangan terhadap tanaman pakan kembali dilakukan.Hasil penghitungan ini sebagai dasar untuk mengetahui berkurang tidaknya tanaman pakan badak. Baik secara jenis atau kelimpahannya. “Jika jenis dan kelimpahan kurang, kami lakukan penanaman untuk pengayaan.”	[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-001-04.json	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon	Kisah Badak Jawa yang Kini Hanya Ada di Ujung Kulon \| Setelah penebangan selesai, tim juga melakukan pemantauan periodik dan memasang kamera jebak untuk melihat dampak tersebut terhadap badak. Apakah badak mau masuk kembali ke lokasi yang baru ditebang atau tidak. Tim juga memantau intensitas dan percepatan pertumbuhan langkap. “Kerja berat memang.”Untuk mengendalikan langkap yang mengganggu pakan badak ini, kami mengerahkan tiga tim. Masing-masing beranggotakan enam orang. “Mereka harus melakukan semua persiapan dan tahapan yang telah ditentukan itu,” tandas Yuyun. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-006-20.json	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam \| [CLS] Hasil penelitian yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Science pada tanggal 14 November 2013 yang lalu, telah merilis 78 lokasi penting untuk perlindungan dan konservasi spesies amfibi, burung dan mamalia. Peneliti telah melakukan evaluasi terhadap 173.000 kawasan lindung yang berada di daratan yan penting bagi keanekaragaman hayati global berdasarkan jumlah daftar mamalia, burung dan amfibi yang terancam.Dari 137 kawasan lindung di 34 negara yang diidentifikasikan sebagai “tidak tergantikan” (irreplaceable) ini, 8 diantaranya terletak di Indonesia. Dalam daftar yang dikeluarkan ini, Indonesia berada di urutan pertama, diikuti oleh adalah Venezuela (5 lokasi) dan selanjutnya Brazil, Cina, Kolombia, Meksiko dan Peru masing-masing memiliki empat lokasi.Dari delapan wilayah perlindungan yang ada di Indonesia, dua diantaranya masuk di dalam Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) yaitu Taman Nasional Lorentz di Papua dan Situs Hutan Hujan Tropis Sumatera/ Ekosistem Leuser di Sumatera. Sedangkan enam sisanya tidak termasuk dalam Situs Warisan Dunia yaitu SM Karakelang (Sulawesi Utara), TN Lore Lindu (Sulawesi Tengah), TN Manusela (Seram, Maluku), CA Pulau Yapen Tengah (Papua), TN Siberut (Sumatera Barat) dan CA Wondiwoi (Papua Barat).Jumlah situs terbanyak di Indonesia tampaknya dapat dipahami mengingat laju deforestasi yang tinggi disamping melimpahnya jumlah spesies amfibi, burung dan mamalia yang ada di Indonesia.“Kami menitikberatkan terhadap 137 area perlindungan di seluruh dunia, yang mencakup 1,7 juta km2 wilayah darat, kemudian memperbandingkan antara 100 situs terpenting yang tidak tergantikan dengan 100 area yang memiliki keterancaman spesiesnya,” demikian para peneliti mengungkapkan metodologi penelitiannya.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2013-006-20.json	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam \| “Salah satu contohnya adalah Taman Nasional Gunung Lorentz di Papua, Indonesia yang lebih dari 5% wilayahnya adalah tempat tinggal dari 46 spesies mamalia, termasuk dua didalamnya tidak berada di tempat lain (endemik) dan 8 diantaranya memiliki habitat di lebih dari separuh wilayah taman nasional. Hal ini merupakan contoh yang perlu diprioritaskan untuk upaya pengelolaan ke depan.”Menurut penelitian ini, kawasan lindung yang paling penting di dunia bagi spesies terancam adalah Taman Nasional Sierra Nevada de Santa Marta di Kolombia. Taman Nasional ini adalah rumah bagi lebih dari 40 spesies endemik terancam punah yang tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa nama lain situs yang terkenal adalah Kepulauan Galapagos, Taman Nasional Manu di wilayah Amazon Peru, Western Ghats di India dan Ekosistem Hutan Hujan Sumatera, Indonesia. Dari daftar yang dirilis, sebagian besar terdapat di wilayah tropis maupun di hutan hujan pegunungan, yang sangat kaya dengan keragaman hayati yang tidak dijumpai di tempat lainnya di dunia.Dari 78 lokasi penting ini hanya baru sekitar setengahnya yang diidentifikasi dalam Status Warisan Dunia UNESCO, termasuk situs yang paling penting yaitu Sierra Nevada de Santa Maria. Situs lainnya yang belum dicantumkan meliputi Taman Nasional Pegunungan Udzungwa di Tanzania dan area ekosistem lahan basah Cienaga de Zapata di Kuba .“Semua tempat-tempat yang luar biasa ini harusnya menjadi kandidat kuat untuk status Warisan Dunia, ” kata Soizic Le Saout, penulis utama studi tersebut.“Pengakuan itu akan memastikan perlindungan yang efektif dari keanekaragaman hayati yang unik di wilayah ini, mengingat adanya standard yang ketat yang diperlukan untuk pengelolaan situs Warisan Dunia. ”	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2013-006-20.json	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam	Inilah Delapan Tempat di Indonesia yang Penting untuk Perlindungan Spesies Terancam \| Meskipun sudah ditetapkan dalam kriteria kawasan perlindungan alam, bukan berarti wilayah-wilayah tersebut otomatis terlindungi dengan baik. Banyak ditemukan kawasan perlindungan dunia yang menderita kekurangan dana, manajemen yang buruk, maraknya perburuan satwa, menderita karena penebangan hutan dan masuknya proyek-proyek industri seperti pembangunan jalan, pembangunan PLTA dan proyek pertambangan.Di sisi lain, kawasan perlindungan alam juga menghadapi masalah dalam kebijakan baru pemerintah masing-masing negara, seperti perubahan status hukum dan pengecilan wilayah dalam rangka mengakomodasi masuknya industri-industri ekstraktif seperti minyak, gas, penebangan dan pertambangan. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224]
2018-009-19.json	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China \| [CLS] Pemerintah China telah membuat kebijakan kontroversi yang mengundang amarah pegiat lingkungan. Negeri Tirai Bambu ini akhir Oktober 2018 melegalkan cula badak dan tulang harimau sebagai bahan baku obat tradisional meski dalam perkembangannya kebijakan itu ditunda, mulai 12 November 2018 hingga waktu yang belum ditentukan. Indonesia, negara pemilik dua jenis badak dan harimau sumatera, tentu saja harus mewaspadai dampak aturan “menyesatkan” tersebut.Kepala Subdit Pengawetan Jenis Direktorat KSDAE KLHK Puja Utama mengatakan, badak merupakan satwa dilindungi. Memperjualbelikan satwa dan organ tubuhnya merupakan tindak pidana. Terkait dengan kebijakan Pemerintah China yang hendak melegalkan perdagangan cula badak, dia dengan tegas menolak hal tersebut.“Kebijakan China ini akan membuat semakin rentannya populasi badak di Indonesia. Kita harus lebih waspada. Tetapi, biasanya hal itu diputuskan di COP CITES dan kita akan memberikan pertimbangan. Indonesia melindungi badak sumatera dan badak jawa. Di Afrika dulu boleh. Tapi di Indonesia tidak, karena jelas dilindungi, juga memperjualbelikan bagian tubuhnya dilarang” jelasnya di Jakarta, Jum’at (16/11/2018).Puja mengatakan, jika kebijakan Pemerintah China tetap diberlakukan, akan mengancam populasi badak Indonesia. Walaupun nanti, misalnya cula badak diambil dari Afrika, tapi ada kemungkinan akan dicampur dengan cula badak hasil perburuan gelap di Indonesia.“Prinsipnya, kita tidak mendukung kebijakan tersebut karena akan menambah tekanan populasi badak. Di alam, kita punya tim perlindungan dan pemantau di Sumatera dan Jawa yang baik, bekerja 20 hari sebulan. Bergantian. Di Sumatera juga tim mengumpulkan jerat,” lanjutnya.Baca: Badak Sumatera, Apakah Baik-baik Saja di Habitatnya? Di China, cula badak yang akan digunakan untuk pengobatan tradisional, menurut Puja, harus dipertanyakan dari mana sumbernya. Sebab, di China tak ditemukan badak.	[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-009-19.json	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China \| “Badak dari mana, China tak punya. China yang menjadi anggota CITES harusnya tunduk pada aturan dan tak bisa sembarang memutuskan. China memang jadi bahasan karena menggunakan organ satwa liar sebagai bahan pengobatan. Itu juga menjadi bahasan di CITES yang terdiri 197 negara anggota,” tuturnya.Baca: Kisah Romantis Perilaku Kawin Badak Jawa Direktur Forum Konservasi Leuser (FKL) Rudi Putra, dihubungi terpisah menyatakan, hingga saat ini perburuan satwa langka termasuk badak dan harimau sumatera masih terjadi di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).“Salah satu cara yang harus dilakukan untuk menekan perburuan satwa langka di KEL adalah dengan meningkatkan patroli pengamanan. Saat ini ada 26 tim Ranger yang dimiliki FKL,” terangnya.Rudi menambahkan, jika kebijakan China itu benar-benar diberlakukan, pengamanan satwa di hutan Leuser harus lebih ditingkatkan, melebihi yang selama ini dilakukan. “Setiap saat harus ada tim patroli,” ujarnya. Cula badak merupakan keratin yang menggumpal, pengembangan jaringan epidermis seperti kuku atau rambut pada manusia. Keratin merupakan manfaat protein yang diproduksi oleh folikel keratin. Cula tidak memberikan nilai positif untuk manusia, kecuali berguna pada badak itu sendiri sebagai pertahanan diri.Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Ethnupharmaculogy, 33 (1991) 45-50, Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd, menunjukkan sesungguhnya tanduk kerbau dapat digunakan sebagai pengganti cula badak untuk mengobati hipertermia. Terutama, bila disiapkan dengan herbal atau bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip resep senyawa pengobatan China. Meski, ada kemungkinan dosis lebih tinggi dari tanduk kerbau diperlukan dalam pengobatan itu. Kajian ilmiah tersebut berjudul Ethnopharmacology of rhinoceros horn. II: antipyretic effects of prescriptions containing rhinoceros horn or water buffalo horn.	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-009-19.json	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China \| Baca: Kenapa Permintaan Cula Badak, Gading Gajah, dan Tulang Harimau Tinggi di Asia? Perburuan akan meningkatKepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh saat menjadi pembicara diskusi terarah garapan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh bersama Forum Koservasi Leuser (FKL), 14 November 2018 menjelaskan, kebijakan China sangat berpengaruh terhadap populasi harimau sumatera di Aceh.“Jumlah harimau di Aceh berkisar 150 hingga 200 individu, berdasarkan survei 2013-2015. Populasinya tersebar di Kawasan Ekosistem Leuser juga hutan Ulu Masen,” terang Sapto Aji Prabowo.Sapto mengatakan, tanpa ada aturan yang melegalkan cula badak dan tulang harimau di China, perburuan satwa dilindungi saja terus terjadi. Bila aturan itu benar-benar diberlakukan, dipastikan perburuan makin meningkat.“Kulit, tulang harimau, serta cula badak dan awetan satwa lainnya yang dicuri di Indonesia, khususnya di Aceh, umumnya dikirim ilegal ke China. Apa jadinya jika diperbolehkan di China, tentu saja akan mempercepat kepunahan satwa kebanggaan Indonesia ini,” jelasnya.Baca juga: Melihat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2018-2028. Seperti Apa? Sapto menambahkan, selain perburuan, nasib harimau sumatera makin tragis karena pengrusakan habitat: perambahan hutan maupun pembalakan liar. Selain itu, pengungkapan kasus perburuan harimau dan satwa liar sulit diungkap sebagaimana peredaraan narkoba. Dari kasus yang dibongkar, perdagangan bagian tubuh satwa liar tidak dilakukan satu orang, tapi jaringan.“Bisa jadi tidak saling kenal. Sulit dilacak hingga ke pembeli utama,” ujarnya. Ahli konservasi harimau sumatera, Hariyo Tabah Wibisono dalam diskusi itu mengatakan, sejumlah pihak sedang melakukan survei populasi harimau sumatera di sejumlah habitat. “Diharapkan berjalan maksimal sehingga bisa didapat data akurat sebaran harimau dan informasi pendukung lainnya.”	[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-009-19.json	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China	Bahaya Luar Biasa, Andai Cula Badak dan Tulang Harimau Dilegalkan di China \| Hariyo menyebutkan, saat ini juga dipastikan konservasi harimau di beberapa tempat yang sudah berjalan baik bisa ditingkatkan. Habitat harimau yang terabaikan juga mulai diperhatikan. “Harapannya, konservasi harimau bisa menggandakan populasi pada lanskap besar di 2022,” ujarnya.Lelaki disapa Bibah ini melanjutkan, perlindungan koridor harimau yang menghubungkan dua kawasan hutan sangat penting dilakukan agar harimau bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. “Seperti hutan penghubung Kawasan Ekosistem Leuser dengan Ulu Masen di wilayah Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Hutan ini sangat penting karena di Ulu Masen populasi harimau berkurang dan harimau dari Leuser bisa pindah ke kawasan ini,” tandasnya. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-056-17.json	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi…	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi… \| [CLS] Kehadiran PT Aneka Tambang (Antam) di dua kabupaten di Jambi, yakni, Merangin dan Sarolangun, mendapat penolakan dan kecaman keras Walhi dan masyarakat. Mereka khawatir beragam masalah akan muncul kala tambang beroperasi membuka hutan alam.Analisa Walhi, pertambangan Antam bakal meningkatkan potensi banjir di sana. Direktur Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan, jika Antam lanjut khawatir banjir dan longsor mengancam 20 desa di dua kabupaten itu.“Penambangan emas tradisional dua kabupaten itu, sudah sering menimbulkan banjir. Baru-baru ini Batang Asai banjir bandang. Apalagi Antam di hulu dengan tutupan hutan baik, yaitu hutan produksi terbatas,” katanya.Perusahaan sudah mengantongi izin konsensi tambang berdasarkan SK Menhut-IKE-5412011 soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya pada HPT. Izin di Merangin sekitar 4.754 hektar. Lalu, SK Menhut-IKE-488-2012 mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi emas dan mineral pengikut pada HPT di Merangin 3.877 hektar.SK Bupati Merangin tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi pada Antam seluas 9.690 hektar, Juga SK Bupati Merangin tahun 2010 soal persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menuju IUP eksplorasi kepada Antam 7.633 hektar.Operasi Antam, katanya, juga berpotensi menimbulkan kekeringan. Ada enam sungai besar dan 96 anak sungai terancam, jika daerah hulu ada tambang. “Sungai-sungai ini denyut nadi kehidupan masyarakat di Merangin. Yang pasti, akan terjadi kekeringan kala kemarau, nanti air minum diganti emas saja,” katanya.	[0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125]
2016-056-17.json	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi…	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi… \| Keenam sungai meliputi Sungai Mempenau,ada dua hulu jatuh ke Mempenau, mengaliri Desa Talang Tembago Jangkat Timur. Sungai Ampar, sekitar 28 anak sungai jatuh ke Sungai Ampar. Sungai Batang Asai Besar, ada 26 anak sungai ke Sungai Batang Asai Besar. Sungai Sako Merah, ada 13 anak sungai jatuh ke sini. Lalu, Sungai Mengkudam ada 13 anak sungai ke sini. Terakhir Sungai Batang Tangkui, ada 13 anak sungai ke sungai ini.Dampak dari pembukaan hulu sungai, katanya, juga merusak lebih 500 hektar persawahan dan pertanian.”Di Sungai Batang Asai Kecil ada persawahan 117 hektar. Padi ladang dan jagung sekitar empat hektar. Sungai Batang Tangkui ada sawah 58 hektar dan Sungai Mempenau Talang Tembago mengairi sawah seluas 155 hektar,” ucap Musri.Hutan desa berhutan lebat terancamIzin Antam juga menyebabkan Hutan Desa Muara Madras seluas 5.330 hektar bakal hilang. Sebab, hampir 90% luasan masuk konsesi eksplorasi Antam, seluas 5.185 hektar. Serupa dengan Hutan Desa Talang Tembaga seluas 2.707 hektar, masuk konsesi Antam seluas 898 hektar. Padahal status hutan desa HPT dengan tutupan hutan primer sangat rapat.Selama ini, hutan desa berpotensi dikelola masyarakat menjadi perkebunan dan pertanian. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Muara Madras, Badrul Amin menyebutkan, penduduk desa tak mengetahui keberadaan Antam. “ Kami tak tahu ada Antam. Kami tak pernah diajak berdiskusi apalagi Hutan Desa kami masuk konsesi mereka,” katanya kepada Mongabay, pekan lalu.Badrul menyebutkan, hutan desa mereka dengan penetapan 2012 terjaga baik dengan tutupan lebat. Aturan Desa Muara Madras, katanya, melarang penebangan hutan. “Masih banyak kayu-kayu alam berdiameter besar seperti kayu medang, jernang dan rotan. Satu batang kayu dilindungi di sini, tak boleh ada yang menebang.”	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]
2016-056-17.json	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi…	Bila Antam Beroperasi di Jambi, Beragam Masalah Ini Bisa Terjadi… \| Musri mengatakan, rencana pembukaan jalan dari Undergrone Mine ke Desa Batu Empang, Batang Asai, Sarolangun sepanjang 22 Km lebar 18 meter, kemungkinan sekitar 82 hektar hutan primer terbuka. Jalan ini akan membelah KPH Limau Sarolangun dan usulan Hutan Desa Batu Empang.Dengan pembuatan jalan memotong 15 anak sungai, katanya, bedampak pengurangan debit air Sungai Batang Tangkui. Sungai ini digunakan masyarakat di 11 desa untuk kebutuhan sehari-hari dan pembangkit listrik mikrohidro.Rencana jalan ini, katanya, dalam HPT berhutan primer dengan kelerengan 25%-40%. Dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hanya menjelaskan pembukaan jalan pakai maksimal kelerengan 12%. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2015-037-06.json	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera \| [CLS] Gajah, siapa yang tidak kenal dengan satwa berbelalai ini? Selain dikenal sebagai makhluk hidup dengan tubuh terberat di darat, gajah pun memiliki karakter unik yang sangat layak untuk dikagumi.Hari ini, 12 Agustus, merupakan Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day. Namun, saya lebih senang menggunakan istilah Global Elephant Day (GEDay) yang singkatan ini, bila diucapkan terdengar seperti ‘gede’, kata yang identik dengan gajah.Terlepas dari penyebutan istilah tersebut, pastinya perayaan Hari Gajah Sedunia ini makin spesial karena jaraknya yang hanya terpaut lima hari dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus, sebagai momen yang tepat bagi kita untuk merenungi “nasib” gajah. Mengapa? Karena, di satu sisi kita merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang berdaulat namun, di sisi lain kita justru masih membiarkan gajah, hidup dalam kondisi terjajah, khususnya di Sumatera.Sebagai seekor gajah aku dikandung oleh indukku selama 18-22 bulan. Ya, lebih dari dua kali lamanya dibanding usia kandungan manusia! Ketika aku dilahirkan, aku menyusui sekitar tiga tahun, dan terus dirawat serta belajar dari ibu dan kerabatku.Kawanku yang betina biasanya akan tetap bergabung dengan kelompok gajah betina hingga tua. Sementara aku, sebagai gajah jantan, akan mulai memisahkan diri saat masa puber dan bergabung dengan kelompok jantan pradewasa dan dewasa ketika usiaku sekitar 12-15 tahun. Gajah dan manusia sebetulnya memiliki beberapa kemiripan, terutama dalam hal tahapan pertumbuhan dan usia harapan hidup yang mencapai usia 70-an tahun.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-037-06.json	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera \| Dalam kelompok gajah betina yang jumlahnya berkisar puluhan hingga ratusan ekor, kelompok ini akan hidup dan menjelajahi wilayah yang luasnya mencapai 200 kilometer persegi. Namun, itu semua bergantung pada kondisi habitat, ketersediaan pakan atau ancaman di wilayah jelajah, dan sesekali kelompok besar akan berpencar menjadi kelompok lebih kecil. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kelompok kecil ini dapat berpencar lagi menjadi kelompok lebih kecil atau ‘keluarga’ atau “sahabat” terdekat.Sementara, gajah jantan yang telah dewasa, termasuk aku dan ayahku, biasanya bergabung dalam kelompoknya sendiri dan akan menjelajah di jalurnya sendiri. Pergerakan kelompok gajah jantan mungkin dapat diibaratkan sebagai satelit yang selalu dapat memantau dan mengikuti namun tidak membaur dengan kelompok gajah betina. Hanya sesekali, satu atau dua ekor gajah jantan mendekat dan bergabung dengan kelompok betina, yakni ketika masa berbiak.Meski sering berjauhan antara individu dan kelompoknya, aku dan kerabatku bangsa gajah, memiliki mekanisme komunikasi jarak jauh “wireless” yang berkembang dengan sangat baik. Bukan hanya mampu mendengar dengan telinga, sesama gajah juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi getaran “infrasonic” yang tidak terdengar oleh manusia.Kalau manusia kakinya hanya digunakan untuk berjalan atau menendang, kaki gajah justru dapat berfungsi untuk ‘mendengar’. Dengan telapak kaki, kami dapat mendeteksi dan membedakan getaran yang ditimbulkan oleh kelompok kami, satwa lain, ataupun tanda-tanda alam seperti gempa bumi. Itu sebabnya ketika gempa mengguncang dan tsunami menerjang, kerabatku yang berada di daerah terdampak bencana seperti Srilanka telah mengetahuinya dan berupaya menyelamatkan diri. Namun, kasihan manusia, mereka kebanyakan telah kehilangan sensitivitasnya terhadap tanda-tanda alam, sehingga banyak yang menjadi korban.	[0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-037-06.json	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera \| Bertahun menjelajah hutan, hanya sesekali aku dan kelompokku berjumpa manusia, makhluk yang unik dan sebetulnya menarik. Mereka yang berjalan tegak dengan dua kaki, tubuh yang selalu berbalut pakaian warna-warni, dan kaki yang beralaskan sesuatu yang tebal.Terkadang, kepalanya ditutupi sesuatu dengan bentuk yang bermacam.Yang paling unik, mereka memiliki hidung yang tidak banyak fungsi selain bernafas. Sangat berbeda dengan aku yang memiliki hidung sangat berkembang dan dapat digunakan untuk memegang, memelintir, memotong, menyedot air, menyemprot, membelai, merangkul dan masih banyak lagi. Aku merasa beruntung menjadi makhluk terhebat di muka bumi.Namun, ibu dan saudaraku selalu wanti-wanti agar aku menjauh dari manusia. Karena, mereka sering menganggap kami bangsa gajah, makhluk berbahaya yang tanpa sebab, kelompokku kadang dianiaya atau setidaknya diusir dari lokasi yang mereka anggap wilayahnya. Tetapi, akhir-akhir ini kelompokku malah makin sering berjumpa manusia.Hutan luas sebagai rumah kami yang dulunya tak terjamah, kini telah dikuasai mahluk yang suka keramaian itu. Terlebih, beberapa tahun belakangan ini, kerabatku banyak yang tewas akibat menelan umpan buah-buahan yang dibalur racun. Selain itu, banyak gajah jantan, mungkin termasuk ayahku, yang telah mati diburu oleh sekelompok manusia bersenjata yang mengincar gading kami.Itu adalah salah satu keanehan manusia yang paling sulit kumengerti. Bayangkan kalau kami sebagai gajah memiliki keinginan serupa, memburu manusia demi mengambil gigi atau kukunya untuk dijadikan hiasan di sepanjang jalur jelajah kami. Akankah manusia memahami?Hal lain yang semakin membingungkanku adalah wilayah jelajah kelompokku yang semakin sempit dan terdesak perkebunan sawit, karet, dan akasia. Ketika kami meninggalkan jalur jelajah dan kembali lagi dalam hitungan bulan, hutan tempat kami mencari makan, bermain, dan mandi sudah ditebas, atau dibakar.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0]
2015-037-06.json	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera \| Makin sering juga kulihat kepulan asap yang menyelimuti jalur lintasan atau juga lahan yang masih membara. Kami, bangsa gajah benar-benar khawatir. Raungan sepeda motor dan dentuman petasan, terus memaksa kami untuk menjauh. Meninggalkan wilayah jelajah kami, hutan belantara yang bagai disulap: sim salabim abra kadabra, berubah menjadi kebun sawit yang katanya milik manusia…Begitulah kehidupan gajah sumatera sekarang. Habitat dan populasinya mengalami penurunan drastis. Sekitar 70% habitatnya hilang atau rusak hanya dalam satu generasi (25 tahun) sejak 1985. Sebanyak 23 kantong populasi gajah pun mengalami kepunahan lokal pada periode tersebut, yang sebagian besar berada di Lampung dan Riau.Pada periode itu juga, penurunan populasi paling drastis terjadi di Riau, terdokumentasi lebih dari 80%. Perhitungan terakhir untuk seluruh Sumatera dari perkiraan beberapa pegiat konservasi baik dari anggota Forum Konservasi Gajah Indonesia dan staf pemerintah dari instansi terkait dalam sebuah lokakarya awal 2014, diperoleh angka sekitar 1.700 ekor gajah yang tersisa di seantero Sumatera. Jumlah ini, bahkan dianggap over-estimate atau berlebih, sehingga perlu pengecekan lapangan. Padahal, perkiraan pada 2007, populasinya masih berkisar 2.400 – 2.800 individu.Ancaman terhadap kehidupan gajah sumatera saat ini bersumber dari kegiatan dan keserakahan manusia. Kondisi di lapangan terlihat pada penyempitan dan terpecahnya habitat, meningkatnya konflik dan kematian gajah akibat racun atau tembakan senjata api pemburu liar. Karena kita, manusia, yang menjadi penyebab keterancaman mereka, kita pulalah yang paling bertanggung jawab dan harus mencari solusinya.	[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548]
2015-037-06.json	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera	Opini: Perjuangan Hidup Gajah Sumatera \| Jika kita berpikir objektif, solusi itu ada. Menjaga, merawat, dan memulihkan habitat gajah; mencegah, menghindarkan serta menangani konflik dengan baik; dan menghentikan perburuan liar, bisa dilakukan. Penjabaran lebih detil dari solusi tersebut telah banyak tertuang di berbagai dokumen atau diskusi berbagai pertemuan.Yang diperlukan sekarang adalah komitmen bersama umat manusia. Komitmen ini bisa dimulai dari pemimpin dan tokoh bangsa beserta dukungan penuh masyarakatnya guna memperjuangkan nasib gajah yang sejatinya adalah cerminan kondisi ekosistem pendukung kehidupan kita semua. [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-077-11.json	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang \| [CLS] Sejak November tahun lalu, puluhan penyu langka dan dilindungi mati di perairan dekat pembuangan limbah PLTU batubara, Teluk Sepang, Bengkulu. Kematian satwa laut itu jadi penanda masa uji coba PLTU investasi Tiongkok yang kabarnya bakal resmi beroperasi dalam waktu dekat.Berbagai kalangan mendesak, Presiden Joko Widodo menghentikan proyek berbahaya ini dan mendorong transisi energi terbarukan, yang bersih dan berkeadilan. Pius Ginting dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) juga jurubicara #BersihkanIndonesia, mengatakan, sejak awal, PLTU Teluk Sepang merupakan proyek bermasalah yang mendapat penolakan besar warga Bengkulu.“Dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red) PLTU Teluk Sepang tidak sesuai fakta lapangan,” katanya.Lokasi pembangunan PLTU, katanya, berada di Pulau Baai, Kota Bengkulu, tidak sama dengan isi dokumen RTRW Bengkulu yang menyatakan area pembangunan di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.Baca juga: Kasus Matinya 28 Penyu di Bengkulu, Ini Hasil Uji LaboratoriumKalau PLTU Teluk Sepang tetap jalan, katanya, akan merusak biota laut karena Pantai Bengkulu merupakan bagian dari pantai barat Sumatera yang masuk kategori laut kaya keragaman hayati. Menurut Pius, Convention on Biological Diversity (CBD) menamai daerah ini sebagai Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast, dan masuk dalam daerah ecologically or biologically significant marine areas (EBSAs).EBSAs memiliki signifikansi lebih tinggi terhadap satu atau lebih spesies dari ekosistem dibandingkan daerah lain.Proyek PLTU yang masuk dalam program 35.000 MW ini didanai investasi Tiongkok, yakni Power China dan PT Intraco Penta Tbk.Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar untuk program berbasis energi kotor batubara ini. Di negerinya sendiri, Tiongkok telah menyetop pembangunan PLTU batubara dan beralih ke energi terbarukan.	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-077-11.json	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang \| Ironisnya, kata Pius, pada Oktober 2020, Tiongkok jadi tuan rumah Konferensi Keragaman Hayati PBB ke-25. “Tiongkok seharusnya bisa jadi teladan bagi dunia investasi agar peka keberagaman hayati,” katanya.Yayasan Kanopi Bengkulu mencatat, sejak masa uji coba pada 19 September 2019-23 Januari 2020, limbah air bahang yang keluar PLTU Teluk Sepang diduga kuat jadi penyebab kematian 28 penyu di perairan Bengkulu terutama di Teluk Sepang.Penyu-penyu ini ditemukan mati tak jauh dari saluran pembuangan limbah Teluk Sepang. “Pemerintah menyebut, kematian penyu karena bakteri Salmonella sp dan Clostridium sp.”Dia bilang, hasil ini sangat meragukan. Berdasarkan keterangan dari lembaga konservasi internasional, Lampedusa Sea Turtle Rescue Center, Italia, kedua jenis bakteri ini umum di penyu laut tetapi daya patogenitas rendah.“Kami meminta KLHK mengeluarkan surat rekomendasi untuk menunda operasi PLTU Teluk Sepang karena dampak yang ditimbulkan. Pemerintah bisa menyelamatkan masa depan udara bersih bagi masyarakat Bengkulu dengan tidak melanjutkan operasi PLTU kotor itu,” kata Ali Akbar, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu. Segera beralih ke energi terbarukanPamela Simamora, Kepala Divisi Riset Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, potensi energi terbarukan di Sumatera mencapai 128.817 megawatt.Saat ini, kapasitas energi terbarukan terpasang 1.985 megawatt dan dalam RUPTL 2019-2028 rencana dibangun lagi 17.768 megawatt energi terbarukan yang memanfaatkan air, angin, biomassa, panas bumi dan tenaga matahari.Studi IESR, di Bengkulu, potensi teknis seluruh rumah tangga pelanggan PLN antara 1,3-4,2 gigawatt peak. Potensi pasar energi terbarukan rumah tangga pelanggan PLN di Bengkulu lebih 1.300 VA antara 0,3 hingga 1 gigawatt peak.“Namun kapasitas terpasangnya, nol,” kata Pamela.	[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-077-11.json	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang	Organisasi Lingkungan Desak Presiden Setop Pembangkit Batubara Teluk Sepang \| Potensi eenergi terbarukan di Bengkulu total 7.297 megawatt, tetapi, katanya, hanya 259 megawatt kapasitas terpasang yang tersambung dengan PLN (on grid).Untuk itu, Pamela menyarankan, pemerintah Indonesia segera beralih ke energi terbarukan, termasuk di Bengkulu yang punya potensi besar energi terbarukan seperti energi surya atap.“Energi surya akan lebih kompetitif dibanding PLTU batubara. Kalau tahun 2020, kisarannya antara US5-10 sen per kWh. Untuk batubara 5-8 sen per kWh. Pada 2050, energi surya lebih murah dari bahan bakar. Inipun tanpa memperhitungkan ongkos karbon,” katanya. Keternagan foto utama: Limbah PLTU yang mencemari lingkungan. Foto: Koalisi Langit Biru [SEP]	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0]
2014-056-09.json	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat \| [CLS] Hampir setahun, sejak 16 Mei 2013, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, hutan adat bukan hutan negara. Kenyataan di lapangan, pengakuan itu belum ada.Kekecewaan masyarakat adat terhadap ketakseriusan pemerintah ini disuarakan dalam sejumlah aksi sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekaligus hari lahir Aliansi Mansyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke 15, jatuh pada 17 Maret 2014. Aksi di berbagai daerah termasuk Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.Di Ternate, Malut, seratusan warga dari sejumlah perwakilan komunitas adat dan aktivis tergabung dalam Koalisi Pendukung Hutan Adat Malut unjuk rasa di sejumlah titik di Ternate, antara lain Dinas Kehutanan Malut, RRI Ternate dan Pasar Gamalama.Mereka menuntut pembubaran Kementerian Kehutanan dan mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Keputusan MK No 35/PUU-X/2012.“Hampir satu tahun, , Kementerian dan Dinas Kehutanan tak berbuat apa-apa. Seakan tak ikhlas melaksanakan putusan ini,” kata Munadi Kilkoda, Ketua BPH AMAN Malut kepada Mongabay, Senin (17/3/14).Hingga saat ini Dinas Kehutanan Malut terus berjanji menindaklanjuti keputusan MK ini, tetapi janji tak juga terwujud. “Sampai kapan janji itu dibuktikan? Tak ada kejelasan sama sekali. Karena inilah kemudian kami menuntut agar Kemenhut dibubarkan karena tak becus mengurus hutan dan tak ikhlas mengimplementasikan putusan MK 35.”Aksi juga mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum ADAt dan perda tentang masyarakat adat.Menurut Munadi, selama ini hampir seluruh hutan di Malut dijadikan kawasan hutan negara. Tak ada satu pun diberikan kepada masyarakat adat. Yang terjadi, pemberian konsesi pengelolaan kepada investor tambang, HPH, HTI dan sawit.“Mereka lebih memilih memberikan hutan untuk investor dibandingkan kepada masyarakat yang sebenarnya pemilik sah hutan itu.”	[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0]
2014-056-09.json	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat \| Munadi juga mengkritik kinerja Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, diibaratkan pesulap yang dengan gampang menunjuk peta untuk menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan. Padahal, mungkin di wilayah itu hutan milik masyarakat adat.“Konflik terjadi dimana-mana. Kriminalisasi masyarakat yang menuntut hak atas hutan, penangkapan oleh polisi ketika membuka kebun di dalam kawasan hutan serta penyerobotan lahan masyarakat oleh investor tambang dan sawit menjadi rahasia umum di Malut.”Masri Anwar, Biro Advokasi AMAN Malut, juga koordinator lapangan aksi mengatakan, aksi itu merupakan akumulasi berbagai permasalahan di masyarakat adat.Di Malut terdapat 345 izin usaha tambang untuk eksplorasi dan eksploitasi, dan dua blok Kawasan Taman Nasional, yaitu KTN Aketajawe dan Lolobata.Menurut Masri, saat ini Malut memiliki 48 komunitas adat tergabung dalam AMAN Malut. Kondisi mereka relatif sama, rentan ancaman pengusiran dan kriminalisasi. Mereka pun kesulitan mengakses hutan-hutan tempat menggantungkan hidup selama ini.Komunitas adat yang terancam antara lain, Suku Sawai, terletak Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Mereka berdiam di sejumlah desa antara lain Desa Lelilef Woi Bulan, Sagea, Gemaf, Lelilef Sawai, Kobe, Sidanga, Weda, Fritu, Wale, Messa dan Dote, dengan populasi diperkirakan sekitar 10.000 jiwa.Tak hanya minim perhatian pemerintah daerah, mereka juga terancam pertambangan nikel di daerah itu, yang mematok tanah hingga puluhan ribuan hektar.Di Sulawesi Selatan, peringatan HKMAN dipusatkan di dua titik, yaitu di Palopo dan Kabupaten Sinjai. Di Palopo, aksi oleh seratusan perwakilan masyarakat adat se-Tana Luwu dan Organisasi Mahasiswa se-Kota Palopo tergabung dalam Front Gerakan Bersama.Perwakilan mereka diterima Ketua DPRD Kota Palopo, Tasik dan sejumlah pimpinan DPRD Kota Palopo lain. Mereka berjanji menindaklanjuti tuntutan ini.	[0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0]
2014-056-09.json	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat \| Menurut Mahir Takaka, Deputi III Pengurus AMAN Pusat, sejak lima belas tahun gerakan masyarakat adat nusantara dideklarasikan di Hotel Indonesia Jakarta, ada beberapa perubahan kebijakan terkait masyarakat adat. Salah satu keputusan MK 35.Hanya, pemerintah seakan tidak serius dalam implementasi kebijakan ini. Kemenhut justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Putusan MK.35 dan terkesan menunda pembahasan RUU PMHA.“Bahkan, Kemenhut menggunakan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat, salah satu konflik masyarakat Ba’tan di dataran tinggi Palopo yang berkonflik dengan BKSDA.”Untuk itu, hadir disini meminta DPRD dan pemerintah berkomitmen melaksanakan putusan MK 35 tentang hutan adat ini. Tasik berjanji segera menindaklanjuti tuntutan ke pihak-pihak terkait.Pimpinan DPRD Palopo dalam kesempatan itu juga menandatangani petisi MK 35, yang dilanjutkan penandatangan surat dukungan percepatan pengesahan RUU PHMA yang ditandatangani langsung ketua, wakil I, ketua dan anggota komisi I DPRD Palopo.Bata Manurung, Ketua PB Aman Tana Luwu, mengapresiasi perhatian dan dukungan DPRD Palopo. Dukungan itu, segera diserahkan kepada DPR Pusat. “Surat dukungan percepatan pengesahan RUU dan petisi MK 35 ini akan dikirim ke pansus DPR dan Kemenhut. Ini sebagai bukti aspirasi daerah.”Aksi serupa di Kabupaten Sinjai. Gerakan Rakyat Tolak Tambang Bonto Katute (Gertak) mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi warga yang tinggal di sekitar hutan adat. Mereka juga menolak penentuan tapal batas hutan lindung secara sepihak dan tidak partisipatif. Mereka mendesak pemerintah segera melakukan pemetaan partisipatif untuk kawasan hutan lindung, sebagai bagian dari implementasi putusan MK 35.	[0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.30000001192092896, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0]
2014-056-09.json	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat \| Wahyullah, juru bicara Gertak, menuding pemerintah selama ini lebih perduli pada kepentingan segelintir pengusaha tambang dibanding kepentingan warga. Terbukti, dengan kasus pengusiran dan kriminalisasi warga.Harus Jalankan Putusan MKSementara itu, Komnas HAM meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lain dalam menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 Tahun 2013, mengenai hutan adat bukan hutan negara. “Pemerintah daerah tak harus menunggu pusat dulu baru mengurusi masyarakat adat, misal, tak harus setelah lahir UU Perlindungan Masyarakat Adat,” kata Nur Kholis, komisioner Komnas HAM, dihubungi Rabu(19/3/14).Dia mengatakan, Kementerian Kehutanan seharusnya menghormati Keputusan MK No 35, hingga tidak sweeping di kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Kemenhut diminta bermusyawarah dengan masyarakat adat. “Hal dilakukan selama proses pemetaan hutan adat di suatu wilayah selesai dilakukan, dan ditetapkan secara hukum,” katanya.Kepolisian, juga harus menghormati Keputusan MK ini. “Mereka jangan lagi menangkap atau memproses hukum masyarakat adat yang masuk ke wilayah hutan. Mereka harus tahu betul mengenai status hukum hutan. Jangan hanya berdasarkan klaim sepihak dari Kehutanan. Banyak hutan baru tahap penunjukan belum penetapan.”Komnas HAM, katanya akan aktif memonitoring wilayah yang berpotensi konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun perusahaan.Kasus Suku SemendeSementara itu, Mualimin Pardi Dahlan, Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), menjelaskan, selama 2013, tercatat lebih kurang 203 masyarakat adat ditangkap dan ditahan kepolisian dengan tuduhan merambah atau merusak hutan negara.“Salah satu kasus yang kita dampingi yakni empat warga adat Semende di Bengkulu. Mereka dituduh merambah hutan.”	[0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.30000001192092896, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0]
2014-056-09.json	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat	Pemerintah Dinilai Tak Serius Urus Pengakuan Hutan Adat \| Empat warga ini, ditangkap tim Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Polres Kaur pada 23 Desember 2013. Kini, diadili di Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan Kabupaten Aur Bengkulu. “Ini jelas sekali kriminalisasi terhadap masyarakat adat.”Menurut dia, seharusnya mereka tidak diproses hukum. Justru yang harus dilakukan membahas soal status hutan yang diklaim masuk TNBS itu. “Apalagi ada keputusan MK 35 yang mengakui hutan adat. Dalam kondisi ini pengadilan harus membebaskan mereka dari berbagai tuntutan,” kata Mualimin.Penuntut Umum Heri Antoni, mendakwa keempat warga Semende melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Laporan dari Makassar dan Palembang. [SEP]	[0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-061-12.json	Duh! Belasan Beruang Madu Ini Ditemukan Terpotong-potong	Duh! Belasan Beruang Madu Ini Ditemukan Terpotong-potong \| [CLS] Tim Wildlife Conservationa Society (WCS), yang membongkar jaringan penjualan trenggiling di Medan, Sumatera Utara, kembali menemukan puluhan potongan tubuh beruang, di tempat sama, Kompleks Niaga Malindo, Medan.Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit WCS, mengatakan, letika membuka Priger, mereka menemukan sekitar 35 potongan beruang madu. Mereka kembali melaporkan kepada Mabes Polri.Saat analisis, kemungkinan beruang ini lebih 12 ekor. Ketika potongan tubuh beruang disatukan, ditemukan enam pasang kaki depan dan belakang. Ada juga bagian mulut dan badan. “Ini luar biasa. Bukan trenggiling saja yang diburu, tetapi satwa lain.”Dengan penemuan ini, diharapkan kepolisian menangkap pelaku-pelaku lain yang belum tertangkap. “Ini membuktikan jarigan ini bukan pemain kelas kecil, melainkan masuk professional dan bekerja sangat rapi.”Dia berharap, penyidik Mabes Polri memberika pasal yang tepat hingga pelaku mendapatkan tuntutan maksimal, pidana lima tahun, denda Rp500 juta.”“Ini keji sekali,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kala diperlihatkan potongan tubuh beruang. Beruang, katanya, satwa dilindungi yang tak boleh dipelihara apalagi diperdagangkan bahkan sampai dibunuh.Dia berharap, peran serta masyarakat dan kelompok organisasi lingkungan, dalam mencegah kasus terulang. Dia berharap, ada informasi cepat bukan saja oleh penyidik kehutanan, juga kepolisian.“Ini harus disidik hingga tuntas. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih terhadap WCS yang mendukung pencegahan perburuan dan perdagangan satwa. Kepolisian juga kami apresiasi karena bertindak cepat. Bukan saja di Sumut, tetapi di Indonesia harus dicegah kasus serupa terulang.”Kombes Pol Didit Wijanardi, Wakil Dirktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mabes Polri, mengatakan, perdagangan satwa liar ini cukup tertata rapi. Modus operasi juga mengikuti perkembangan zaman.	[0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]
2015-061-12.json	Duh! Belasan Beruang Madu Ini Ditemukan Terpotong-potong	Duh! Belasan Beruang Madu Ini Ditemukan Terpotong-potong \| Dalam pengungkapan jaringan perdagangan satwa ini, katanya, Mabes Polri akan menukar informasi dan komunikasi, dengan meminta jaringan penyidik di luar negeri, khusus negara-negara ASEAN.“Kita yakin bisa terbongkar, karena selama ini negara-negara tergabung dalam ASEAN Wild saling bertugas informasi. Untuk perdagangan satwa liar di ASEAN, akan kita telusuri, kemana satwa-satwa ini akan dikirim, dan daerah mana lokasi perburuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terungkap, karena satu tersangka tertangkap.”Tersangka yang tertangkap, katanya, merupakan bos di Indonesia, yang mengatur pembelian, pengiriman dan komunikasi dengan jaringan lain baik di dalam maupun luar negeri. [SEP]	[0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2015-083-09.json	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan \| [CLS] Melalui Peraturan Presiden No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Banyak pihak menyayangkan pembubaran BP REDD+ dan DNPI, karena kedua lembaga tersebut mempunyai peran vital, yang tidak bisa diemban hanya oleh KLHK. Tidak hanya itu, pembubaran BP REDD+ bahkan dianggap melanggar nota kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang kehutanan.“(Dengan pembubaran BP REDD+), yang pasti dilanggar adalah LoI (letter of intent / nota kerjasama) dengan Norwegia,” kata Agus Purnomo, mantan Kepala Sekretariat DNPI yang ditemui Mongabay di Jakarta, pada Kamis (29/01/2015).Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki mengatakan sudah seharusnya pemerintah memberitahukan secara resmi tentang pembubaran BP REDD+ kepada pemerintah Norwegia, karena hal tersebut terkait dengan janji dan komitmen Indonesia kepada Norwegia tentang pengelolaan kehutanan dan REDD+ melalui badan itu. Perjanjian dengan Norwegia itu tentu terkait dengan kehormatan dan kredibilitas pemerintah Indonesia.“Seharusnya ada pemberitahuan resmi (dari pemerintah RI kepada pemerintah Norwegia). Menlu resmi mewakili RI (dalam menandatangani perjanjian dengan Norwegia). Kok tiba-tiba pemerintah sekarang menganggap (perjanjian) itu tidak ada. Tidak boleh itu. (Perjanjian) itu adalah kehormatan, kredibilitas, kerjasama negara. Ini masalah komunikasi, etika bekerja sama. Kerjasama sudah jalan, uang sudah dikirim, tiba-tiba dibubarkan tanpa ada kejelasan lembaga penggantinya. Kalau semudah itu ingkar janji, maka orang tidak percaya lagi dengan kita. Kalau tidak ada kepercayaan, apa yang bisa dilakukan?” jelasnya.	[0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.375, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-083-09.json	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan \| Pemerintah Indonesia boleh saja tidak mau melanjutkan kerjasama, tetapi harus direncanakan dan diberitahukan kepada Norwegia. “Kalau memang diberhentikan, apa berarti kita berubah pikiran, atau mencari mitra baru, atau kita tetap pada gagasan kerjasama tersebut, tetapi untuk satu butir (tentang lembaga REDD+) minta diubah. Ini kok dihapus dan tidak ada alternatif lembaga, orang, atau penugasan,” katanya.Pungki yang waktu itu berperan penting memimpin delegasi Indonesia membahas kerjasama dengan Norwegia tersebut, mengatakan dalam nota kerjasama Indonesia – Norwegia, secara jelas disebutkan bahwa dibentuk suatu lembaga yang mengurusi REDD+ dan melaporkan tugasnya langsung kepada Presiden. “Ketika REDD+ diurus oleh eselon 2 atau eselon 3, turun dua tingkat, tidak melaporkan tugasnya kepada Presiden, tetapi mungkin melapor ke eselon 1,” katanya.Pemerintah seharusnya merencanakan dengan cermat pembubaran BP REDD+ melalui sebuah proses transisi dengan mempersiapkan lembaga pengganti. “Kalau BP REDD+ mau diintegrasikan ke dalam KLHK, maka harus dibuat sebuah proses transisi yang cermat. Jangan BP REDD+ dibubarkan, (lembaga di ) KLHK belum ada, dan kita harus percaya terhadap sesuatu yang belum ada itu. Ini tidak logis, orang disuruh percaya untuk sesuatu yang belum ada. Saya tidak ada masalah dengan pembubaran BP REDD+. Yang saya permasalahkan adalah belum ada lembaga penggantinya ,” katanya.Pembubaran DNPIPungki juga mencermati terhadap pembubaran DNPI. Peran DNPI sangat penting sebagai fokal point pemerintah dalam menangani perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional, yang tentu tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Pembubaran DNPI sangat berdampak terhadap penanganan perubahan iklim di Indonesia.Ketika kebijakan perubahan iklim ditangani setingkat dirjen kementerian, maka akan terjadi permasalahan kewenangan dan tugas.	[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2015-083-09.json	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan	BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan \| “Hal-hal ini berdampak pada agenda pelestarian hutan dan penanganan perubahan iklim. Secara struktural akan banyak masalah. Penanganan perubahan iklim yang dilakukan oleh DNPI, dimasukkan dalam sebuah Dirjen di KLHK. Apakah mungkin Dirjen di Kementerian Kesehatan yang menangani pencegahan demam berdarah dan upaya pengurangan resiko perubahan iklim, diatur oleh Dirjen di KLH? Apakah bisa Dirjen Perubahan Iklim KLHK mempersiapakn infrastruktur di masyarakat pesisir yang rawan banjir rob?” jelas Pungki.“Apakah ada kewenangan struktural, RAN GRK (Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca) yang diamanatkan kepada Bappenas, tiba-tiba dikoordinasikan oleh Dirjen Perubahan Iklim KLH? Apa berarti RAN GRK dipindahkan dari Bappenas ke Dirjen?” katanya.Sebagai fokal point negosiasi perubahan iklim, DNPI antara lain telah melatih negosiator kurang lebih selama enam tahun. Hal ini belum tentu bisa dilakukan oleh seorang Dirjen KLHK.KLHK juga butuh waktu untuk mengisi struktural kementerian, termasuk dirjen yang mengurusi perubahan iklim sebagai tugas dan fungsi DNPI. “Kalau butuh waktu 2-3 bulan untuk mengisinya, siapa yang akan mengurusi negosiasi internasional perubahan iklim? Siapa yang akan melanjutkan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim? Siapa yang akan menindaklanjuti kesepakatan baru pendanaan? Bagaimana mengakses pendanaan kepada Green Climate Fund? Ini pertanyaan teknis yang harus segera dijawab,” kata mantan Staf Khusus Presiden SBY bidang Perubahan Iklim itu.Dia menjelaskan fungsi fokal point dan koordinator penanganan perubahan iklim bisa diletakkan di lembaga pemerintah mana saja, asalkan lembaga tersebut bisa berfungsi sebagai koordinator.	[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]