filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2017-039-19.json | Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | [CLS] Belum kering tanah kubur harimau Sumatera muda yang ditemukan warga Desa Haporas, Kecamata Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/7/17), kembali ada temuan satwa ini mati tak jauh dari lokasi pertama Rabu (12/7/17).Gunawan Alza, Kepala Bidang Wilayah III Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), diwawancarai Mongabay di Medan, Jumat siang (11/7/17), mengatakan, kabar temuan harimau mati mereka peroleh dari Koramil 07 Sosopan, Rabu pagi sekitar pukul 09.30. Harimau betina ini panjang 194 cm dan berat 32 kg.Baca juga: Sakit sampai Mulut Berbelatung, Harimau dari Sosopan Ini Tak TertolongSeksi Wilayah VI Kotapinang, yang menerima informasi langsung ke lokasi. Saat tiba, bersama tim medis memeriksa kondisi satwa dan sudah mati.“Saat tiba, harimau sudah diamankan Koramil dari lokasi ditemukan. Koordinasi dengan Koramil, segera pemeriksaan harimau,” kata Gunawan.Berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik, banyak telur lalat pada bagian tubuh, tak ada luka luar. Hanya ada bagian tubuh harimau hilang, seperti sepasang taring sebelah kiri, dan kumis.“Keterangan Komandan Koramil 07 Sosopan, saat diamankan kondisi harimau sudah seperti itu,” katanya, sambil menunjukkan sejumlah dokumentasi saat evakuasi harimau pertama dan kedua.Mereka lalu membawa harimau ke Barumun Nagary Wildlife Sanctuary (BNWS), untuk pemeriksaan dan necropsy.Necropsy berlangsung selama dua jam, 15.40-17.30, dengan pengambilan sampel organ untuk pemeriksaan laboratorium guna mengetahui penyebab pasti kematian harimau.“Pemeriksaan sementara, harimau mati sakit, sebab tak ada luka pada bagian luar. Setelah pengambilan sampel tubuh, Kamis, harimau dibawa dan diserahkan ke BBKSDA Sumatera.”Dari keputusan akhir, BBKSDA Sumut akan mengawetkan tubuh harimau ini. Pengawetan ini, katanya, untuk penelitian dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-039-19.json | Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | Lagi, Harimau Mati di Sosopan, Gigi Taring dan Kumis Hilang | Saat ditanya soal bagian tubuh hilang, dia sudah membentuk tim untuk penyidikan lebih lanjut, guna mengetahui siapa yang mengambil sepasang gigi taring dan kumis harimau.Gunawan belum bisa menyimpulkan apakah kedua harimau mati karena diracun atau tidak. Hasil laboratorium, katanya, belum selesai.Dia bilang, ada beberapa faktor harimau muncul dekat pemukiman warga yang berdekatan dengan kawasan hutan. Pertama, karena sakit akhirnya turun ke pemukiman karena tak mampu bersaing dengan harimau lain yang sehat dan kuat dalam berburu makanan.Kedua, harimau sudah tua kemungkinan keluar dari kawasan karena dekat hutan ada warga memelihara binatang.Ketiga, habitat sudah hancur. Gunawan bilang, di Sosopan, Padang Lawas, ada perambahan dan pembukaan lahan hingga harimau kehilangan habitat.Keempat, ada juga induk harimau menyapi anak usia dua tahun, untuk mencari makan sendiri dan tak diawasi sang induk. “Ini juga jadi faktor ada anak harimau terlihat diperkampungan.”Data mereka, harimau terpantau di Barumun, ada sampai delapan, namun sudah mati dua.Mereka kembali memasang kamera pemantau di kantong-kantong harimau Sumatera di Barumun, untuk pemantauan.Sebelumnya, Senin (10/7/17), harimau jantan diperkirakan berusia tiga hingga empat tahun, ditemukan lemah tak berdaya di perkerbunan warga di Desa Haporas, Kecamata Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Harimau ini tampak lemas. Tak lama setelah penyelamatan, satwa ini mati. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | [CLS] Spring bed yang dipakai warga kota metropolitan macam Bandung, berakibat mematik bom waktu bagi sungai Citarum. Ketidakpatuhan membikin sungai paling strategis di Jawa Barat itu belum beranjak dari masalah kronis.Betapa melelahkan memang untuk sekedar mengurusi persoalan sampah di sungai. Sekalipun pada sungai yang sudah menelurkan Perpres No.15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Agaknya sampah masih menjadi persoalan yang sulit dikendalikan.Bulan-bulan terakhir ini, beberapa lembaga pemerintah bahkan kewalahan mengurusi sampah kotanya. Biang keladinya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sebagai muara sampah dari 4 kabupaten/kota di Bandung Raya itu membludak.Seperti antrean truk pengangkut sampah mengular di jalan Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sejak pekan kedua Januari 2023 kemarin. Kini, pemandangan semacam itu mulai lazim terjadi di TPA yang difungsikan sejak 2006 silam itu.Salah satu alasannya, kapasitas penampung sampah sudah overload. Pemerintah Provinsi Jabar kerap mengakali dengan menambah masa kontrak penggunaannya. Menurut Kepala UPT TPA Sarimukti, Riswanto, masa penggunaanya sudah diperpanjang kembali hingga tahun 2026.“Semula habis kontrak hingga 2023, tapi karena ada perluasan wilayah sekitar 10 hektar sehingga diperpanjang selama 3 tahun,” kata Riswanto.Total, TPA Sarimukti kini memiliki luas hingga 35 hektar. Dengan daya tampung 2.000 ton sampah atau setara 470 mobil kontener tiap harinya. Selama beroperasi lebih dari 2 windu, entah berapa ton sampah yang sudah ditimbun di sana.Kota Bandung, misalnya, merujuk data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, rata-rata pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti mencapai 253 rit. Jumlah itu setara dengan 1.309 ton sampah per hari.baca : Pemulihan Citarum untuk Dunia (Bagian 1) | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | Adapun sumber lain menyebut, produksi sampah di Kota Bandung telah mencapai sekitar 1.500-1.800 ton per hari. Asumsi itu berdasarkan rata-rata orang nyampah 0,68 kilogram. Jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk kota berdasarkan Badan Pusat Statistik yakni 2.53 juta, artinya sampah akan terus meningkat seiring peningkatan populasi penduduk. Agaknya, pada siang hari atau waktu weekend jumlah penduduknya jauh dari itu.Mayoritas jenis sampah yang dihasilkan pun didominasi sisa makanan sebanyak 44,5 persen, sampah plastik 16,7 persen, karton 13,2 persen dan sampah kain 4,75 persen. Ongkos untuk urusan mengangkut dan mengolah itu perlu merogoh anggaran Rp 170 miliar per tahun.Namun, itu masih belum mencakup semuanya. Upaya mengurangi sampah, tak sebanding dengan sampah yang dihasilkan. Sebab, masih ada sisa sampah yang tak terangkut ke TPA dan berpotensi berceceran di jalan-jalan arteri hingga sungai. Memutus generasiKondisi ini mulai memantik anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam mengurai benang kusut menyoal persampahan yang bikin pusing kepala pemerintahan. Mereka menawarkan gagasan segar dengan cara pandang yang tak goyor.Barangkali, Egar Anugrah (34) adalah salah satunya. Berlatar pemandu wisata alternatif dengan bersepeda di Komunitas Good Guide Bandung, dia mafhum tempat-tempat yang menunjukan sisi lain dari Kota Kembang itu. Dan Bandung memang punya sisi yang tak melulu tentang citra keindahan.“Banyak sungai yang justru jadi tempat pembuangan akhir,” tutur Egar.Sebermula itu, Egar mulai memupuk niat. Bergabung dengan River Cleanup Indonesia sejak 2021, dia memulai lakon dengan menyusuri anak-anak sungai. Tentu saja dengan membersihkan sampah yang menyusahkan itu. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | Seperti siang itu, bertenaga 10 orang volunter, mereka beroperasi di Sungai Ciganitri. Dalam 60 menit, mereka mengumpulkan 2,3 ton sampah berbagai macam. Dari frekuensi perhitungannya, agaknya persoalan sampah ini memang bikin gusar. Dimana pertumbuhan kota tak dibarengi pertumbuhan pranata dan alat-alat sosialnya.Sebab, karakteristik sampah pada tiap sungai dapat menentukan siapa pembuangnya. Karena itu berkaitan dengan kebiasaan warganya.“Sampah pakaian utuh hanya ditemukan di anak Sungai Cikalapa, kawasan itu bisa dibilang pemukiman elit. Ini membantah jika sampah identik dengan kemiskinan,” imbuh Egar.baca juga : Pemulihan Sungai Citarum, Kisah Lama Dalam Cerita Baru (bagian 5) Di Sungai Cikapundung, mereka menemukan sampah identik dengan beling (kaca) dengan air cenderung terkontaminasi tinja manusia dan ternak. Wajar saja untuk urusan buang hajat, banyak orang menganggap sungai sebagai septic tank.Adapun di sungai lain, ditemukan pula ragam bekas alat kontrasepsi, kasur spring bed hingga karpet plastik. Kadang ditemukan juga televisi dan alat elektronik bekas lainnya.Gaung hidup tanpa sampah atau zero waste bukan hal mudah untuk dikampanyekan. Sekalipun pemerintah bersusah payah menyokongnya. Tapi paradigma masyarakat masa kini masih feodal. Menganggap sampah bukan urusan sendiri-sendiri. Karena berpikir dan tahu akan ada petugas berbaju kuning yang membersihkan. Kebiasaan-kebiasaan itu kelak membentuk cara pikir dan tradisi masyarakat.Untuk itu, Egar tak membikin aksinya sekedar bersih-bersih. Menurutnya, itu bukan tujuan utama. Ini tentang bagaimana generasi muda mampu memotong generasi tua yang apatis.Dengan kata lain, warga yang belum terbiasa, atau menolak terbiasa, mematuhi aturan yang diwakili oleh tanda, papan nama atau Perda. Maka, Egar menawarkan peta jalan lain lewat tiga pilar. Transformasi, edukasi dan clean. Tiga kata kerja yang coba aktualisasikan dalam gerakannya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | “Sejauh ini baru diaplikasikan dalam skala kecil sembari berkolaborasi dengan komunitas yang sedari dulu konsisten dan satu frekuensi soal menangani sampah,” katanya. “Tanpa ada budaya malu atau kesadaran yang timbul persoalan ini takkan pernah tuntas. Oleh karenanya kami memulai dari apa yang kecil.”Jika sungai pada sebuah kelurahan/desa, kota, bahkan provinsi bermasalah, problem itu bisa jadi dipicu oleh masalah lain yang menyangkut perilaku penduduknya. Sebab sungai adalah penunjang kebutuhan manusia paling strategis. Tapi paradigma sungai berubah. Entah sampai kapan sungai-sungai menampung dosa dari ketidakpatuhan manusia.Untunglah, kegiatan semacam susur sungai itu menelurkan positivisme di kalangan anak muda. Dimana orang boleh datang dengan modal empati memulung sampah atau sukarela memetakan rumus persoalan dengan sudut pandang 5W+1H. Bahkan orang boleh berkreasi membikin dokumentasi untuk sekedar memenuhi beranda sosial media.“Apapun bentuknya yang penting senang saja dulu. Dengan begitu mungkin perubahan lambat laun bisa hadir,” ucapnya.baca juga : Citarum Harum, Simbol Keseimbangan Hidup Manusia dengan Alam Citarum mengejar tahunSejumput persoalan sungai, agaknya pasti membicarakan Sungai Citarum. Tempat segala macam masalah dan solusinya ada di sana. Barangkali tak ada sungai selengkap sungai yang mengaliri 12 kabupaten/kota ini.Citarum adalah hulu sekaligus hilir bagi wilayah Cekungan Bandung. Meski begitu, banyak yang tak menyadari itu sekalipun secara empiris terbukti dari banjir yang sulit hilang.Bagi Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 9 Kolonel Inf Ahmad Yani, banjir di kota adalah waktu lembur. Terlepas dari lingkungan vegetasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum kopong dan amburadul, limpahan air selalu membawa sampah. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | Setiap musim penghujan, rata-rata sampah yang diangkut 4,5 – 7 ton dikali 30 hari. Jika musim basah siklusnya 6 bulan dalam setahun, berapa sampah yang dihasilkan dari kota-kota yang bermuara ke sungai. Dominasi sampah adalah plastik dan bekas alat rumah tangga.“Personil tentara secara bertahap memang berangsur ada pengurangan di lapangan. Ini menjadi keterbatasan bagi kami untuk mengcover penyelesaian masalahnya,” tutur Ahmad.Urusan itu membikin Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum kini harap-harap cemas. Apalagi menjelang masa akhir Pepres pada tahun 2025, tenggat waktu yang ditargetkan presiden itu. Uu berkeinginan payung hukum tersebut terus ada.“Kolaborasi dan upaya perbaikan yang sudah terbangun selama ini kalau Citarum Harum berakhir, khawatir tak berjalan lagi,” tutur Uu. Adapun, peraturan daerah, katanya, tak cukup kuat untuk menghandle peliknya persoalan Citarum. “Kalau tidak ada Perpres tidak ada komando yang satu.”Prajurit Kodam III/Siliwangi memang menjadi tumpuan pada program Citarum Harum. Tenaga mereka secara simultan mampu merubah signifikan keadaan secara fisik. Sekalipun belum secara holistik, paling tidak pabrik berpolutan perlahan tertib buang limbah. Hasilnya, beban pencemaran sungai menurun versi Dinas Lingkungan Hidup Jabar.baca juga : Mimpi Pulihkan Citarum, Berharap jadi Inspirasi bagi Pengelolaan Sungai Lain di Indonesia Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo tak mau sesumbar dengan indikator perubahan itu. Menurutnya, tugas negara dalam konteks lingkungan mesti perlu berkesinambungan. Adapun di sisa waktu, pihaknya lebih fokus kepada metode edukasi dan pemeliharaan.Rasanya, penambahan pasukan untuk Citarum tak begitu diperlukan, katanya. Selagi sarana dan prasarana penunjang dilengkapi itu sudah lebih dari cukup. Oleh karenanya inovasi menjadi roda yang dibutuhkan untuk menggerakan perubahan. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-010-13.json | Menghapus Noda Sungai Citarum | Menghapus Noda Sungai Citarum | Apalagi kehadiran militer kerap dikritik lantaran mengurusi urusan sipil. Kendati begitu, Kunto tak mempersoalkan. Dia menginginkan prajuritnya tak selamanya tugas di Citarum. Cuma kebetulan, katanya, negara butuh peran tentara dalam pemulihan lingkungan.“Makanya, kami mencoba membuat legacy yang baik dan bisa kontinyu nantinya,” kata Kunto. “Dan mengurusi ini Citarum ini sebetulnya bagian dari aspek ketahanan, bagaimana (negara) punya SDM unggul, jika urusan lingkungan saja bermasalah.”Dalam karier militernya Kunto getol membikin inovasi. Khusus Citarum, dia membikin alat pengolah sampah yang dapat dipakai skala rukun warga. Targetnya 30 persen dari total produksi sampah mampu direduksi. Hasil akhirnya yakni membikin orang-orang mau mengurusi sampahnya.Barangkali pada kepedulian siapa saja yang tumbuh di sungai, kita punya harapan. Agar tak melulu berkutat pada persoalan yang acak-adul akibat ketidakpatuhan. [SEP] | [0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-031-11.json | Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | [CLS] Pihak berwenang di Kutai Kertanegara telah mengeluarkan larangan untuk mengonsumsi air dari Sungai Tenggarong akibat terkontaminasi bahan-bahan berbahaya.“Ada kemungkinan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di hulu dan hilir dari Sungai Tenggarong telah berkontribusi terhadap polusi,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kutai Kertanegara Akhmad Taufik Hidayat. “Kita bisa melihat dari warna air yang coklat-putih. Ini tidak mungkin karena longsor dari hujan, karena warna yang berbeda. ”Akhmad mengatakan tim dari lembaganya sudah melakukan survei jalur air sepanjang jalan di hulu untuk memantau kegiatan pertambangan dan melihat apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengelola limbah beracun dari perusahaan pertambangan di daerah tersebut.Beberapa perusahaan besar tambang batubara memang beroperasi di daerah hulu Sungai Tenggarong, termasuk Multi Harapan Utama dan Tanito Harum.Akhmad mengatakan wilayah yang telah diperiksa oleh timnya adalah daerah yang sangat luas, beberapa aliran sungai yang lebih kecil di wilayah tersebut, juga merupakan sumber air ke sungai utama. “Oleh karena itu, menentukan asal-usul yang tepat dari bahan kontaminan cukup sulit,” katanya kepada The Jakarta Globe.“Kami membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan, tapi kami harus menunggu sampai hujan karena kemudian akan menjadi lebih mudah untuk melihat darimana air berwarna kecoklatan ini berasal. Sementara itu kita juga memeriksa fasilitas pengolahan limbah perusahaan pertambangan ‘. ”PDAM setempat mencatat, kondisi air kini mengalami kekeruhan yang signifikan, dan keasaman air pun meningkat cukup tajam. Sebagai konsekuensinya, PDAM kini harus mengurangi pasokan air kepada masyarakat, serta mengimpor air dari instalasi air lainnya di daerah terdekat. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2012-031-11.json | Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | Sungai Terkontaminasi, Warga Dilarang Konsumsi Air | Akhmad mengatakan, sampel air telah diambil untuk penelitian lebih lanjut untuk menentukan jenis kontaminan yang telah mencemari sungai. Hasil dari penelitian akan sijelaskan kepada publik, pada awal minggu depan.“Air yang terkontaminasi tidak hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga untuk ikan dan hewan menyusui sepanjang Sungai Tenggarong,” kata Akhmad.Dinas Kelautan dan Perikanan setempat juga mengatakan, bahwa polusi air kini juga mempengaruhi peternakan ikan milik warga. “Ikan itu telah kehilangan selera makan mereka dan mati dalam waktu dua hari karena insang mereka tersumbat,” kata kepala dinas kelautan, Armeinadi. [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-010-16.json | Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | [CLS] Otak primata ternyata melihat dunia ini lewat jaringan atau pembagian ruang berbentuk segitiga, hal ini terungkap dalam sebuah kajian yang diterbitkan 28 Oktober 2012 silam di jurnal Nature. Para peneliti dari Yerkes National Primate Research Center di Universitas Emory, mengidentifikasi sel-sel barisan segitiga ini dan mengeksplorasi pola segitiga di dalam penglihatan primata ini.Temuan ini memberikan masukan yang sangat berharga untuk memahami bagaimana bentuk dan peta daya ingat manusia, serta bagaimana penyakit seperti alzheimer menurunkan kemampuan visualisasi ini. Ini adalah pertamakalinya jaringan sel berhasil dideteksi secara langsung di tubuh primata. Jaringan sel sudah diidentifikasi di tubuh tikus tahun 2005, dan keberadaan mereka pada manusia telah secara tidak langsung disimpulkan melalui pencitraan resonansi magnetik.Penelitian ini dilakukan dengan merekam aktivitas beberapa monyet saat melihat beberapa objek di layar komputer dan mengeksplorasi gambar tersebut dengan mata mereka. Dengan memasang elektroda di bagian enthorinal korteks di otak si kera, serta alat pelacak infra merah, para hali bisa melihat kemana mata si kera terfokus. Satu jaringan sel akan menyala saat mata si kera melihat ke berbagai arah dan membentuk sebuah pola jaringan.“Bagian otak bernama enthorinal korteks adalah bagian pertama yang diserang oleh penyakit alzheimer, jadi hasil yang kami dapatkan bisa menjelaskan mengapa disorientasi penderita penyakit ini menjadi tanda-tanda awal alzheimer,” ungkap penulis senior penelitian ini, Elizabeth Buffalo dari sekolah kedokteran Universitas Emory. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2012-010-16.json | Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | Penelitian: Jaringan Sel Primata Bantu Identifikasi Penyakit Alzheimer | “Penemuan kami atas jaringan sel di primata adalah sebuah langkah besar bagaimana kita bisa memahami otak manusia membentuk ingatan-ingatan visual,” tambah Nathan Killian, seorang siswa program master di Departemen Rekayasa Biomedis Wallace H. Coulter di Georgia Tech dan Universitas Emory. “Ini adalah sebuah cara yang menyenangkan tentang memori yang bisa membawa ke arah penyembuhan penyakit neurodegeneratif seperti alzheimer.”Penglihatan dianggap indera yang lebih menonjol pada primata (baik monyet maupun manusia) dibandingkan dengan hewan pengerat, yang lebih sensitif dalam sentuhan dan penciuman mereka. Kendati jaringan sel pada pengerat dan primata terdeteksi dalam tipe percobaan yang berbeda, Dr. Buffalo mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa jaringan sel memiliki sifati yang sangat berbeda pada primata.“Kami sekarang melatih monyet untuk bergerak melalui ruang 3-D virtual. Dugaan saya adalah bahwa kita akan menemukan sel-sel grid yang akan menyala dalam pola yang sama seperti monyet menavigasi ruang itu,” katanya.Buffalo mengatakan percobaan berikutnya bisa memeriksa bagaimana monyet menavigasi dalam ruang nyata, termasuk perubahan di kepala atau orientasi tubuh, untuk menentukan bagaimana sel-sel jaringan merespon.CITATION: Nathaniel J. Killian, Michael J. Jutras, Elizabeth A. Buffalo. A map of visual space in the primate entorhinal cortex. Nature, 2012; DOI: 10.1038/nature11587 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2017-078-18.json | Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | [CLS] Fotografer James Balog dan timnya sedang meneliti gletser ketika kamera mereka menangkap sesuatu yang luar biasa.Insiden itu terjadi di Greenland, ketika James dan teman-temannya mengumpulkan seluruh foto melalui kamera yang telah disebar di sekitar Lingkaran Arktik selama bertahun-tahun.Saat James dan krunya sedang mencoba mengambil foto-foto dan video terbaik untuk sebuah film dokumenter, terjadi sesuatu luar biasa di depan mata mereka, dan secara kebetulan kamera sedang menyala.Meskipun fotografer Amerika ini mengkhususkan diri pada fotografi alam, selama bertahun-tahun, ia tidak percaya pada adanya perubahan iklim.Bahkan, selama hampir 20 tahun, ia mengejek para ilmuwan tentang pemanasan global.“Saya tidak berpikir bahwa manusia mampu mengubah fisika dasar dan kimia seluruh planet besar ini. Rasanya tidak mungkin, sepertinya tidak akan mungkin,” kata Balog di masa lalu, sebagaimana dilansir dari Newsner.com. Hingga pada 2005, saat Balog menyadari sesuatu yang salah ketika melihat secara close-up bagaimana perubahan iklim benar-benar telah mengubah planet ini.Selama expedisi di Kutub Utara, ia melihat kerusakan langsung yang sangat besar. Tepat 10 tahun kemudian, film Balogs ‘”Chasing Ice” diputar perdana, dan ia memutuskan untuk mendokumentasikan mencairnya gletser dengan bantuan ratusan kamera. Saat itulah, Balog menangkap kejadian alam paling spektakuler yang pernah difilmkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam 15 menit, Balog dan timnya melihat sepotong gletser seukuran Lower Manhattan jatuh ke laut dengan cepat, dahsyat, dan mengerikan.Peristiwa bersejarah tersebut telah dicatat dalam Guinness Book of Records dan jelas menunjukkan betapa seriusnya situasi saat ini bagi bumi. Climate change adalah bencana geologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, kejadian runtuhnya glestser raksasa ini bukan akan menjadi yang terakhir. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-078-18.json | Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | Tanpa Disengaja, Fotografer Ini Merekam Dahsyatnya Fenomena Alam di Greenland | Pada November 2016, Kutub Utara lebih hangat 20 derajat C di atas rata-rata. Planet ini akan menghadapi bencana dahsyat, kecuali kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi nol sebelum tahun 2070. Masih ada waktu.Video ini sesungguhnya menjadi pengingat kita semua, betapa seriusnya bencana yang menghadang planet bumi di masa depan. Semoga kita bisa berbuat sesuatu dari sekarang. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | [CLS] Nelayan tradisional kembali mendapatkan penegasan jaminan berupa kuota penangkapan ikan secara terukur saat kebijakan tersebut mulai diterapkan. Jaminan tersebut memastikan bahwa nelayan tradisional akan tetap bisa beroperasi menyesuaikan kebutuhan masing-masing.Janji tersebut menegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan sembarangan menerapkan kebijakan jika akan merugikan kepentingan nelayan tradisional yang selama bertahun-tahun sudah menjadi pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, masyarakat sebaiknya bisa memahami rencana kebijakan tersebut dengan baik tanpa tersulut informasi yang beredar selama ini.“Kita akan berikan kuota untuk nelayan lokal tanpa ada batasan. Selain itu, harap diingat, kita tidak akan memungut PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada mereka,” jelas dia pekan ini di Jakarta.Dengan adanya jaminan untuk nelayan tradisional, maka berapa pun kebutuhan kuota tangkapan akan diberikan kepada mereka. Itu berarti, semua nelayan tradisional akan diberikan kuota tangkapan tanpa ada pembatasan.baca : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Dia mencontohkan, jika kuota yang dibutuhkan seorang nelayan tradisional jumlahnya adalah satu ton untuk satu kapal, maka mereka akan mendapatkannya. Kemudian, jika memang kemampuan kapal menangkap ikan sudah naik menjadi 10 ton, jumlah tersebut juga dijamin akan diberikan lagi.Semua kuota yang dibutuhkan tersebut, dijamin akan diberikan kepada nelayan tradisional tanpa harus melalui sistem kontrak seperti yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha besar. Selain itu, nelayan tradisional juga tidak harus membayar PNBP, meski kuota tangkapan berhasil dimanfaatkan semua. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Peraturan perizinan pun tidak ada yang berubah, hanya nelayan lokal diarahkan membentuk kelompok atau koperasi supaya lebih kuat,” ucap dia.Dengan demikian, tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi jika kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota akan menyingkirkan nelayan tradisional dan memprioritaskan pelaku usaha yang memiliki modal besar.Zaini memaparkan, dalam melaksanakan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pihaknya membagi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke dalam enam zona.Rinciannya, zona satu hingga empat mencakup zona penangkapan industri yang akan membagi kuota tangkapan untuk nelayan tradisional lokal, non komersial, dan industri. Keempat zona tersebut meliputi WPPNRI 711 (Zona 1); WPPNRI 716 dan 717 (Zona 2); WPPNRI 715, 718, dan WPPNRI 714 (Zona 3); serta WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 (Zona 4).Sementara, dua zona tersisa adalah zona penangkapan biasa yang tidak menerapkan sistem kuota. Kedua zona tersebut adalah WPPNRI 571 (Zona 5), serta WPPNRI 712 dan 713 (Zona 6). Dua zona tersebut tidak untuk komersial, namun untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan hobi (mancing).“Ini tidak banyak, ini hanya 0,01 persen dari kuota yang ada. Nah, setelah ini (jika masih) ada sisanya, baru yang ketiga untuk industri,” sebut dia.baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Namun demikian, walau kuota tersisa akan diberikan kepada pelaku usaha besar, Pemerintah Indonesia memastikan bahwa itu akan diberikan kepada mereka yang sudah beroperasi di zona tersebut sebelumnya. Kemudian, jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada investor baru.Adapun, WPPNRI yang disebut rinciannya adalah 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara; 712 yang meliputi perairan Laut Jawa; 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Kemudian, 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.Berikutnya, adalah 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur; 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; dan 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.Mengingat kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota adalah kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi, Pemerintah memastikan bahwa pemilihan pelaku usaha akan melalui proses seleksai yang sangat ketat.Salah satu syarat yang harus dipenuhi, pelaku usaha harus memiliki modal usaha minimal Rp200 miliar. Tujuannya, untuk memastikan keseriusan pelaku usaha dalam menjalani bisnis perikanan untuk jangka waktu yang panjang.“Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya percaloan kuota penangkapan,” tegas dia.baca juga : Nasib Nelayan Indonesia ditengah Jepitan Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif Dengan kata lain, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota bukanlah kebijakan menjualbelikan wilayah tangkapan, melainkan membagi kuota tangkapan sesuai kebutuhan. Jika kuota tangkapan milik pelaku usaha sudah habis, walau kontrak masih berlangsung, maka kegiatan penangkapan harus berhenti.“Banyak yang salah di luar seakan-akan kebijakan penangkapan terukur ini mengkapling laut. Konsesinya bukan wilayah, tapi komoditasnya. Jumlah ikan yang bisa diambil atau kuota. Jadi, tidak ada kavling laut,” tambah dia. Seleksi Ketat | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Selain untuk kepentingan ekologi, seleksi yang ketat dalam menjaring calon investor, dilakukan karena Pemerintah ingin menjamin keberlangsung pelaku usaha yang sudah lebih dulu beroperasi di zona yang sudah ditetapkan.“Kita tidak akan obral. Makanya ketat (syaratnya) Rp200 miliar. Tapi ini di luar di balik-balik, seakan-akan yang Rp200 miliar ini ingin menghabisi pengusaha yang sudah eksis. Tidak, pengusaha yang eksis cukup menunjukkan dia sudah punya kapal,” ungkap dia.Selain dari sisi kuota, tujuan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan ekologi untuk pelestarian ekosistem laut dan pesisir juga dilakukan Pemerintah melalui pengaturan alat penangkapan ikan (API). Dalam kebijakan tersebut, API yang digunakan harus ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.Di luar tujuan untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan ekologi, Muhammad Zaini Hanafi menerangkan bahwa penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota juga bertujuan untuk menghadirkan distribusi ekonomi yang lebih merata ke daerah di luar Pulau Jawa.Menurut dia, selama ini kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para pelaku usaha bermodal besar selalu membawa hasil tangkapan ke daerahnya masing-masing, terutama ke pulau Jawa. Padahal, jika pendaratan dilakukan di dalam zona tangkapan, itu akan membantu pemerataan ekonomi lebih cepat.perlu dibaca : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Dengan adanya syarat pendaratan harus dilakukan di dalam zona tangkapan, maka fasilitas pelabuhan perikanan dipastikan akan semakin dibutuhkan saat kebijakan penangkapan ikan terukur diterapkan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga fokus untuk melakukan optimalisasi peran pelabuhan perikanan.Menurut Zaini, pihaknya menyiapkan sebanyak 79 lokasi pelabuhan perikanan bisa digunakan untuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, termasuk kegiatan pemungutan PNBP pascaproduksi, dan juga sistem kontrak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Ada sejumlah pelabuhan perikanan yang menjadi proyek percontohan untuk kebijakan ini,” tutur dia.Dia mengakui, secara bertahap penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan petunjuk teknis atau pelaksanaan, juga prosedur operasi standar (SOP). Sejauh ini, uji coba dan simulasi timbangan elektronik untuk mendukung pemungutan PNBP pascaproduksi juga sudah dilakukan.Dia berharap, kebijakan penangkapan ikan terukur bisa menjadi momen penting untuk pengelolaan pelabuhan perikanan menjadi lebih baik. Seluruh kegiatan di pelabuhan perikanan harus bermanfaat bagi nelayan, karena pelabuhan perikanan merupakan ujung tombak kegiatan penangkapan ikan terukur yang menyelaraskan antara ekologi dengan ekonomi.Sejak dari sekarang, pelabuhan perikanan harus menjadi pusat bisnis perikanan yang kondusif, aman dan tertib melalui pembinaan dan pengendalian, menerapkan prinsip kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja (K5) dengan konsisten, tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Tri Aris Wibowo meminta para pengelola pelabuhan perikanan harus optimis dalam melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur. Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan perikanan.“Kita siapkan juga SDM yang cakap dan handal mulai petugas syahbandar di pelabuhan perikanan, pengolah data, verifikator data pendaratan ikan, hingga petugas inspeksi mutu ikan,” tuturnya.baca juga : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Adin Nurawaluddin mengatakan, untuk mengawal program penangkapan ikan terukur, akan didorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-18.json | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur | “Tentu kita akan semakin meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk TNI AL, Bakamla, Polair dan Kejaksaan. Itu diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Itu bukan hanya ranah KKP saja,” jelas dia akhir pekan lalu di Jakarta.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kesempatan yang sama menyebutkan bahwa program penangkapan terukur akan dikawal ketat melalui pengawasan berbasis teknologi. Tujuannya, untuk memastikan praktik kecurangan dan penangkapan berlebih (overfishing) tidak terjadi.“Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” ucap dia.Terkait dengan pemantauan berbasis satelit yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, dia menyebutkan teknologi tersebut akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, juga mampu mendeteksi sampah yang dibuang ke laut.Dia berharap, teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut bisa dioperasikan pada 2022 bersamaan dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Agar itu bisa diwujudkan, proses percobaan terus dilakukan dari sekarang. [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-026-19.json | Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | [CLS] Pemilu 2014 harus menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan pemerintahan lima tahun ke depan diisi figur-figur pro lingkungan. Bahaya perubahan iklim pun mesti menjadi isu strategis dalam pesta lima tahunan itu.Demikian terungkap dalam diskusi Perspektif Baru Road Show to Campus bertema “Perubahan Iklim Sebagai Isu Strategis di Pemilu 2014” di Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Senin (8/7/13).Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, masyarakat harus menjadi pemilih pintar, bisa menganalisa latar belakang politik para calon. “Termasuk melihat apakah mereka memiliki visi dan misi lingkungan,” katanya.Saat ini, lingkungan rusak parah hingga perubahan iklim menghantui negeri. Pembangunan semata- mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi hingga menyebabkan peminggiran rakyat, dan ekosistem, serta keragaman hayati hancur.Abetnego menyebutkan, krisis lingkungan hidup di Indonesia, karena beberapa faktor, seperti alih fungsi lahan, pencemaran dan degradasi hutan dan deforestasi.“Ini disebabkan pembukaan pertambangan, perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrasturuktur di areal pertanian tanaman pangan dan atau daerah penyangga.”Dari situs www.plosone. org, Indonesia, merupakan satu dari 10 negara yang mengalami dampak kerusakan lingkungan hidup. Negara-negara bernasib serupa, yakni, Brazil, United States, China, Japan, Mexico, India, Russia, Australia, dan Peru.Pada, 2012, di Indonesia, terjadi 503 kali banjir dan longsor menewaskan 125 orang. Kebakaran hutan dan lahan sekitar 17.000 hektar. Data Walhi, dari 1 Januari- 31 Mei 2013, dari 34 provinsi di Indonesia, tak ada yang bebas bencana. Dalam kurun waktu itu, terjadi 776 kali bencana, melanda 3.846 desa atau kelurahan tersebar di 1.584 kecamatan di 311 kabupaten kota. Korban meninggal mencapai 348 jiwa. Belum lagi diperkirakan 470 daerah aliran sungai (DAS) rusak. | [0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0] |
2013-026-19.json | Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | Pemilu 2014, Pilih Kandidat Pro Lingkungan | Untuk itu, dalam Pemilu 2014, harus diperjuangan agar pemerintahan bersih dari perusak lingkungan. Tentu, mewujudkan kondisi ini tak mudah, perlu diperhatikan beberapa hal. Antara lain, kesadaran politik lingkungan warga, agenda ingkungan hidup dari partai dan kandidat. Juga memutus rantai relati antara aktor penguasa politik dan penguasa sumber daya alam (SDA) serta ‘meresmikan’ gerakan perubahan di parlemen dengan membentuk kaukus lingkungan. Gita Syahrani, Senior Associate on Climate Change & Green Investment DNC Advocates mencontohkan, agenda lingkungan hidup yang harus diperjuangkan, salah satu pendirian lembaga REDD+. Kini, pengesahan lembaga ini tinggal menanti keputusan SBY. “Setelah Presiden SBY tak lagi memimpin, Indonesia memerlukan pemimpin tepat dan mampu melanjutkan perjuangan menjaga lingkungan.”Desmen Rahmat Eli Hia, praktisi hukum mengatakan, ancaman terbesar mendapatkan pemimpin yang tepat adalah calon pemilih yang tidak memilih alias golongan putih. Fenomena golpun ini cukup menjadi perhatian penting. Jika golput besar, maka yang bertarung hanyalah orang partai dengan beragam kepentingan. “Masyarakat yang menyia-nyiakan suara tidak mungkin terwakili.”Pemilu 2014, katanya, menjadi penting kalau bisa memilih wakil dan pimpinan rakyat yang mengerti isu strategis, seperti isu lingkungan. Sebab, upaya mengurangi dampak perubahan iklim memerlukan political will bersama dalam mengubah kerangka kebijakan pemerintahan ke arah pro lingkungan.“Masyarakat terutama generasi muda harus menggunakan hak pilih dan memilih calon yang mengusung isu strategis pro lingkungan dan perubahan iklim pada pemilu 2014.”Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, kala mengawali diskusi, mengatakan, pergantian pemerintahan dan anggota dewan hasil pemilu 2014 bisa berdampak pada upaya-upaya pencegahan perubahan iklim. [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-007-19.json | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | [CLS] Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 pada 2 Desember 2016, menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Adapun, poin penting dalam aturan ini, tak boleh ada lagi pembukaan gambut baru, penetapan kriteria fungsi lindung, ketinggian muka air, sanksi hingga pemulihan.”Masih ada di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) untuk diundangkan, baru bisa berlaku. PP ini ada penambahan pasal untuk penanggulangan, pemulihan dan pencegahan. Bisa melalui restorasi dan rehabilitasi dengan kebijakan ilmu dan teknologi,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Senin (5/12/16).Revisi ini memang memberikan pro kontra. Pendapat antarkementerian, perusahaan maupun organisasi non pemerintah terkait ketinggian muka air tanah permukaan gambut. Angka 0,6 meter menjadi usulan pengusaha, Kementerian Pertanian dan beberapa pakar, dengan alasan stabilitas ekonomi disokong sawit tak terganggu.KLHK, organisasi masyarakat sipil dan banyak pakar menyuarakan 0,4 meter. Angka 0,4 meter tak berubah. PP akan mengatur pengukuran ketinggian mengacu pada titik-titik penataan yang telah ditetapkan.”Pengaturan titik pemantauan (ketinggian muka air) dibandingkan luasan. Lokasi pemantauan mewakili 15% dari keseluruhan konsesi,” kata Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK.Dengan begitu, katanya, dari total konsesi dibagi per blok pengelolaan, luas mencapai 30 hektar. Setelah itu, lokasi pemantauan ditetapkan dari total blok pengelolaan secara merata di seluruh konsesi, dari hulu, tengah, sampai hilir.“Misal, perusahaan A memiliki 90.000 hektar, luasan pemantauan 13.500 hektar. Luasan dibagi blok pengelolaan per 30 hektar. Akan ada 450 titik pantau di konsesi ini,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2016-007-19.json | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Adapun detail aturan dan tata cara penentuan titik itu, akan terakomodasi dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK tentang Tata Kelola Air di Ekosistem Gambut.Terkait kriteria fungsi lindung, sebelumnya hanya mempertimbangkan satu kubah gambut dalam satu kesatuan hidrologis. Kini, penetapan fungsi lindung paling sedikit 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang terletak mulai dari dua atau lebih puncak kubah gambut. Penegakan hukumBambang mengatakan, aturan ini menegaskan siapapun yang membakar atau pembiaran kebakaran di lahan gambut bakal terkena sanksi. Ada juga larangan bagi setiap orang membuka lahan baru sampai penetapan zonasi fungsi gambut.Tak hanya itu, siapapun dilarang membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut mengering, membakar lahan gambut dan membiarkan kebakaran.Setelah PP ini diundangkan, katanya, jika kebakaran lahan di konsesi akan ada sanksi administrasi. ”Kena kewajiban pemulihan yang menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” katanya.Prosesnya, areal kebakaran diambil sementara pemerintah untuk verifikasi. Yang menangani Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Selanjutnya, akan verifikasi apakah kebakaran atau pembiaran atau hal lain yang dikerjakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Setelah verifikasi, overlay dengan fungsi kawasan wilayah itu oleh Direktorat Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.Hasil verifikasi, katanya, akan menjadi langkah penetapan sanksi pemerintah berupa sanksi administrasi: pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha atau pengurangan areal perizinan.Adapun, rata-rata verifikasi sekitar satu bulan untuk penentuan izin bisa dilanjutkan atau tidak, luasan berapa terbakar, apakah pengurangan izin dan lain-lain. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-007-19.json | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Setelah 30 hari penetapan diketahui terjadi kebakaran, perusahaan harus bertanggungjawab terhap beban biaya pemulihan. Pelaksanaan lapangan, berkoordinasi dengan menteri, gurbernur, bupati atau walikota. Akomodasi moratorium sawitAturan ini juga mengakomodasi Peraturan Menteri LHK dan yang akan disepakati melalui Instruksi Presiden, terkait larangan pembukaan lahan atau land clearing gambut. Wacana ini sudah dilontarkan Presiden sejak April lalu. Kini, masih pembahasan atas usulan-usulan masuk ke Menko Perekonomian.Dirjen Planologi dan Tata Ruang, San Afri, mengakui pertemuan buat bahas ini sudah banyak. Draf sudah di meja Presiden.Tampaknya, pemerintah ekstra hati-hati membuat aturan ini karena menganggap sawit “nyawa ekonomi Indonesia.””Kalau ga hati-hati, ekonomi Indonesia bisa collaps. Pemerintah menganalisa berbagai aspek, jangan sampai menambah persoalan ekonomi nasional yang sekarang sedang berat,” katanya.Meski demikian, dia menegaskan, moratorium tetap ada dan meminta swasta berjalan bersama dengan kepentingan nasional, yakni, tak mau ada kebakaran hutan dan lahan, dan tata kelola gambut.”Izin perusahaan sudah cukup banyak, kepentingan rakyat inilah yang harus didorong.”Tanaman ramah gambutSetelah penetapan fungsi lindung, kata Bambang, harus restorasi dan boleh menanam dengan tanaman-tanaman cocok gambut. Untuk fungsi budidaya masih boleh tanam sawit dan akasia, dengan syarat memenuhi tata kelola gambut.”Peta zonasi tata kelola, fungsi lindung dan budidaya masih uji publik,” ucap Karliansyah.Nanti, katanya, aturan soal tata kelola gambut akan ada petunjuk teknis tertuang dalam Peraturan Menteri LHK, bersama usulan 30 spesies tanaman gambut.PP ini juga mengubah skala peta KHG disesuaikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Semula, kebijakan tingkat provinsi paling kecil 1:100.000, kini paling kecil 1:50.000 yang disesuaikan dengan standar Badan Informasi Geospasial. | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.1818181872367859, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0] |
2016-007-19.json | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan | ”PP ini akan mengatur lebih detail tata cara pemulihan gambut, dari sukesi alami, rehabilitasi, restorasi, pemulihan hidrologis, dan vegetasi,” katanya.Untuk restorasi bersama Badan Restorasi Gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah di tujuh provinsi prioritas. Provinsi lain, katanya, tetap dalam pantauan KLHK. Langka ini, katanya, juga berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perspektif internasional. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-029-07.json | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | [CLS] KONFLIK berdarah kembali terjadi. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar.Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.Kronologi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan, Selasa(17/7/12), sekitar pukul 14.00, warga Desa Manimbaya, Ketong, Kamonji, Rano, Malei dan Desa Walandano berkumpul menuju lokasi perusahaan PT CMA. Peristiwa ini dipicu karena perusahaan akan mensosialisasikan kegiatan eksploitasi mereka.Ada informasi, seorang anggota DPRD Kabupaten Donggala, Goesetra memberitahukan kepada masyarakat Desa Malei, bahwa dalam rapat koordinasi 17 juli, sekaligus sosialisasi kesiapan PT CMA. Dia diduga berada di balik rencana perusahaan mengolah kebun menjadi pertambangan. Mendengar kabar perusahaan akan sosialisasi, masyarakat yang menolak PT CMA berkumpul.Di Balaesang Tanjung, ada pertemuan rutin. Biasa menghadirkan masyarakat setempat. Namun, dalam pertemuan itu, camat selaku pemimpin wilayah yang biasa menghadiri kegiatan rapat koordinasi, tidak muncul. Ketidakhadiran camat ini karena masyarakat penolak tambang berkumpul menghadiri rapat koordinasi.Karena camat tidak muncul di Ibu Kota kecamatan di Desa Malei, masyarakat kecewa. Mereka berkumpul mencapai lebih kurang 500 orang langsung menuju lokasi PT CMA yang berada di Desa Walandano. Mereka menuntut perusahaan tidak beraktivitas di sana.Kesal dan kecewa, warga membakar dua alat berat milik PT CMA sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Kantor camat juga dilempar batu dan disegel warga penolak tambang PT CMA. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-029-07.json | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Setelah pembakaran, pukul 16.00, warga dari berbagai desa kembali ke Desa Malei. Lalu mereka mebubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan hari, polisi datang dan menangkapi warga.Rabu (18/7/2012), sekitar pukul 09.00 kepolisian dari Polres Donggala sebanyak dua truk masuk ke Kecamatan Balaesang Tanjung. Mereka berusaha menangkap warga yang diduga terlibat aksi pembakaran alat berat.Di Desa Walandano, lokasi pembakaran alat berat milik PT CMA, polisi melakukan penyisiran dan tidak menemukan siapapun yang terlibat.Pada pukul 11.00 polisi dari Polres Donggala berpindah ke Desa Malei. Warga mengajak negoisasi agar polisi tidak menangkap masyarakat setempat. Namun, polisi tetap menangkap siapapun yang terlibat. Polisi menyisir semua rumah di Desa Malei, dan menangkap satu orang, Sukiman (37).Pada pukul 13.00 penyisiran berpindah ke Desa Kamonji. Terjadi perlawanan karena masyarakat menolak ditangkap. Saat menangkap Lamata(40) terjadilah saling tegang antar polisi dan warga. Polisi menyemprotkan gas air mata kepada warga yang aksi.Warga tetap bertahan dan membalas dengan lemparan batu. Kondisi ini berbuntut penembakan oleh polisi. Warga korban tembak,Masdudin (50) tertembak di bagian perut, warga Desa Malei, Aksan (45) di bagian punggung belakang, warga Desa Malei. Lalu, Idin (35) tertembak di bagian kaki, warga Malei,Rusli (38) tertembak di bagian kaki, warga Kamonji danMa’ruf (32) di bagian bokong, warga Malei.Hingga Rabu malam, penyisiran di semua desa telah dilakukan. Polisi menangkap delapan orang yang diduga membakar.Andika Manajer Kampanye dan Riset Jatam Sulteng meminta polisi berpikir idealis dan benar-benar berniat mengamankan masalah ini sesuai tugas sebagai penyayom masyarakat.“Kami berharap Kapolres Donggala menarik kembali personil yang sudah membuat warga cemas karena ada penembakan,” katanya seperti dikutip dari Jawa Pos online. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2012-029-07.json | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Andika meminta bupati mencopot izin usaha pertambangan yang dikeluarkan untuk PT CMA. “Ini sudah menjadi pemicu ketegangan di kecamatan ini.”Komnas HAM Turunkan TimDikutip dari Beritasatu.com, Kapolda Sulteng, Brigjen Dewa Parsana mengaku masih mendalami insiden penembakan lima warga yang diduga dilakukan anggota polisi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala.Dewa Parsana tidak menyebutkan penembakan itu menggunakan peluru tajam atau peluru karet.Komnas HAM pun bereaksi atas peristiwa penembakan lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulteng yang diduga dilakukan aparat kepolisian.Dikutip dari Republika online, Komnas HAM akan menginvestigasi guna menyelidiki kemungkinan tindak pelanggaran HAM di daerah itu.Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedy Askari mengatakan, Komnas HAM akan menurunkan tim penyelidik pada Jumat (20/7) untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta-fakta di lapangan.Dedy mengatakan, tim akan dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh didampingi tim dari Komnas HAM Sulteng.Menurut Dedy, pemerintah dan polri dalam peristiwa ini seharusnya bersikap akomodatif dan kompromi dalam merespons kehendak dan tuntutan masyarakat. “Tidak justru mengabaikan tuntutan dan kehendak masyarakat, akibatnya muncul kekecewaan dan perlawanan masyarakat.”Pengamanan dalam amuk massa diperparah dengan langkah represif aparat kepolisian. “Komnas HAM mengecam langkah aparat kepolisian yang represif.”Dedy menilai, pemerintah Kabupaten Donggala tidak punya kepedulian atas tuntutan warga penolak pertambangan di Balaesang Tanjung. Sebab, sebagian lahan di atas perkebunan masyarakat.“Komnas HAM menduga kepolisian dan Pemda Donggala berada di balik peristiwa amuk massa di Balaesang Tanjung. Komnas HAM juga menilai kuat dugaan terjadi Pelanggaran HAM serius di sana. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-029-07.json | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Menurut Dedy, amuk massa di Balaesang Tanjung itu reaksi puncak dari penolakan masyarakat terhadap rencana PT CMA mengelola bijih emas. “Aksi itu merupakan wujud nyata keberpihakan negara Cq pemerintah dan aparat kepolisian terhadap pemodal.”Ditolak Sejak AwalDari Situs Jatam Sulteng, Moh. Rifay M Hadi, Manager Pengembangan Jaringan Jatam Sulteng mengatakan, sejak kabar IUP PT CMA dikeluarkan Bupati Donggala, tahun 2010, sudah menimbulkan pro-kontra di masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung.Padahal, sejak dulu masyarakat Balaesang Tanjung hidup dengan damai, tentram dan, tidak ada konflik kecil maupun besar. Namun, sejak kehadiran PT. CMA di daerah itu, perubahan struktur sosial masyarakat Kecamatan Balaesang berubah drastis. Konflik terjadi dimana-mana, bahkan dalam satu keluarga pun kini telah berselisih.Pada 27 Juni 2012, beberapa masyarakat Desa Malei di tahan kepolisian. Dia dituduh mencuri emas dilahan PT CMA. Bertepatan dengan itu pula, kepala Desa Malei dijemput oleh puluhan kepolisian. Bahkan penjemputan itu mengepung dan menggeledah rumah Kades Malei.Penjemputan dengan dalih dimintai keterangan atas pencurian emas di lahan PT CMA itu, tidak berhasil. Masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung mengusir polisi.Esoknya, masyarakat yang kontra terhadap perusahaan tambang itu, memblokir jalan, merupakan satu-satunya akses keluar Kecamatan Balaesang Tanjung. Pemblokiran ini untuk mencegah masyarakat pro PT CMA, mengikuti seminar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Donggala oleh PT. CMA.Begitu selanjutnya, antara masyarakat dusun I dan dusun II Desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung, saling adu fisik, hanya karena pro-kontra atas perusahaan tambang milik asing itu. Ini membuktikan, kehadiran PT. CMA di Kecamatan Balaesang Tanjung, menimbulkan dampak negatif. “Itupun masih dalam tahap eksplorasi, bagaimana dengan tahap eksploitasi?” kata Rifay. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2012-029-07.json | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Tolak Tambang, Lima Warga Donggala Ditembak Polisi | Lahan pertanian mereka, kini dicaplok perusahaan tambang emas, PT CMA. Perusahaan ini diberikan legitimasi oleh Bupati Donggala melalu Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 188.45/0288/DESDM/2010, seluas 5.000 hektare.Kecamatan Balaesang Tanjung memiliki wilayah seluas 118,85 kilometer, dengan mayoritas masyarakat petani cengkeh dan kelapa. Kini, lahan perkebunan terancam menjadi wilayah perusahaan tambang emas PT CMA.Begitu pun dengan Danau Rano, di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung, juga masuk dalam konsesi PT CMA. Danau Rano, yang menjadi kebanggaan masyarakat kecamatan Balaesang Tanjung, sebagai salah satu objek wisata yang menjanjikan, dicaplok.Lahan pertambangan PT CMA berada di beberapa desa se Kecamatan Balaesang Tanjung. Desa-desa itu sangat bergantung dengan sumberdaya di wilayah pegunungan Sirunat dan, puncak Datar Tutuk Karama terutama sebagai sumber air minum. Di wilayah itu, banyak warga desa di luar Kecamatan Balaesang Tanjung juga menggantungkan hidup dari sana, seperti Desa Lombonga, Labean, Meli, Tambu, Sibualong dan, Sibayu.“Menurut pengakuan masyarakat Kecamatan Balaesang Tanjung, mereka dilarang perusahaan berkebun di area PT. CMA. Bahkan perusahaan pernah katakan ke beberapa petani di Desa Malei, “siapa tanam jagung diareal saya?”“Artinya, lahan masyarakat Malei kelola sejak lama itu, bukan milik masyarakat, melainkan milik PT CMA. Sumber-sumber produksi masyarakat, diakui secara sepihak CMA.”Padahal, warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, mengelola kebun dan, mendiami wilayah itu sebelum negara Indonesia ada. [SEP] | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2014-020-05.json | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | [CLS] Lukitariati, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel, menuturkan bahwa kualitas udara di Sumsel sudah tidak sehat. “Sebaiknya, masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jikapun ada keperluan, gunakan masker dan kacamata pelindung saat berkendara,” ujarnya.Masyarakat yang terlanjur kecewa, meluapkan kekesalannya melalui media sosial. Seperti yang dilakoni oleh pemilik akun facebook Alexa Ade. Ia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan.Stop Asap di Sumatera Selatan!!!!!Kepada Bapak Alex Noerdin yang saya banggakan,Kami warga Sumatera Selatan sudah satu bulan lebih menghirup udara bercampur polusi asap setiap hari 24 jam. Boleh bapak cek/blusuk’an ke setiap rumah penduduk, Bapak akan menemukan setiap penghuni rumah rata-rata mengalami sakit pernafasan, batuk-batuk, demam.Tolonglah, selesaikan masalah ini dari akarnya saja. Percuma pemerintah menghabiskan ratusan milyar dana untuk membuat hujan buatan tapi hujan tak kunjung datang, alasan kalian belum menemukan awan yang sejodoh. Akar masalah asap adalah terbakarnya hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.Alihkan saja anggaran pembuatan hujan yang ratusan milyar itu untuk mencegah adanya kebakaran hutan dengan melakukan penjagaan di setiap hutan dan memberikan sanksi/hukuman yang tegas bagi para pelaku pembakaran hutan. Kalau hutan sudah dijaga, minimal jika ada kebakaran akan cepat dipadamkan, tidak menunggu sampai hutan habis terbakar baru mau memadamkan api.Demikian surat terbuka ini,Kami menginginkan Sumatera Selatan tujuh hari kedepan bebas polusi asap.Hormat Saya,Warga Sumatera Selatan | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-020-05.json | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Ahmad Subhan, melalui taggar Palembang Menolak Asap, mengajak masyarakat berpartisipasi mengirimkan foto dan pendapatnya mengenai bencana asap ke akun facebook, twitter, maupun jejaring sosial lainnya. Menurut Subhan, kabut asap di Sumsel bukanlah bencana alam biasa. Bencana asap adalah dampak dari tindakan orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang zalim terhadap alam dan masyarakat.Sementara, Hadi Jatmiko, Ketua WALHI Sumsel membuat petisi untuk Gubernur Sumsel melalui portal change.org yang diberi judul “Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan lahan.”Dengan dalil berbagai kerugian yang dirasakan masyarakat, juga biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi persoalan kabut asap ini, Hadi Jatmiko meminta Gubernur Sumsel melaksanakan penegakan hukum. Yakni, dengan membawa perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan di Sumsel ke meja hijau serta memaksa mereka mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan lahan.Petisi ini juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan yang ada di Kabupaten OKI, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan kabupaten lainnya. Dalam waktu dua hari, sejak diluncurkan 14 Oktober, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 100 orang.Menanti hujan di OKIKabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan satu dari tiga kabupaten di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dan Banyuasin, yang menjadi langganan kebakaran hutan. Tiga kabupaten ini tercatat sebagai daerah yang paling banyak ditemukan titik api.Terkait kabut asap, Betty, Warga Tugu Mulyo, mengatakan bahwa bencana asap yang sangat mengganggu ini akan berkurang andai musim hujan segera datang. Menurutnya, bila ingin menyalahkan pemerintah juga percuma karena pemerintah sendiri sudah bekerja maksimal. “Yang diperlukan adalah pencegahan agar tidak terjadi setiap tahunnya.” | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-020-05.json | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Kabut Asap Makin Pekat, Warga Sumsel Tumpahkan Kekesalan di Jejaring Sosial | Komentar tidak jauh berbeda disampaikan Hidayat, Warga Pedamaran. Menurutnya, kabut asap sangat meresahkan warga. Tidak hanya mengganggu pernafasan tetapi juga membuat mata perih. “Pemerintah perlu menindak pelaku pembakaran hutan dan juga harus benar-benar mengungkap siapa “biang” utamanya.”Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah OKI, Hajar MM, mengemukakan bahwa penanggulangan asap memang agak sulit dilakukan karena jumlah titik apinya yang banyak. “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan membakar lahan untuk kebun harus ditingkatkan,” ujarnya.Menyikapi keluh-kesah warga, Dedi Kurniawan, Kabag Humas OKI, menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI telah berupaya menangani kebakaran lahan dan asap dengan melakukan pemadaman. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi adalah kebakaran yang terjadi di lahan gambut “agak” sulit dipadamkan karena apinya yang berada di bawah permukaan tanah.“Bupati telah menyiapkan langkah preventif terkait bencana ini. Salah satunya adalah, masyarakat yang memiliki aktivitas tahunan membuka lahan dengan cara membakar akan didata dan akan dilakukan sosialisasi. Mereka akan diberikan kegiatan pengalihan, termasuk dibina cara membuka lahan yang benar.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-014-02.json | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | [CLS] Pengadilan Negeri Bangil memutus Andrias Tanudjaja, bos tambang ilegal, PT Prawira Tata Pratama (PTP) setahun penjara, denda Rp25 miliar pada 17 Desember lalu. Putusan majelis hakim yang diketuai Achmad Shohel Nadjir ini dinilai terlalu ringan. Kejaksaan Negeri Pasuruan pun banding. “Kami bandinglah,” kata Jemmy Sandra, Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Desember lalu.Hakim memutus AT terbukti sah dan meyakinkan melakukan penambangan ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Pertambangan di lereng Gunung Penanggungan itu berlangsung selama tiga tahun, antara 2017-2020.Majelis hakim menyebut, aktivitas AT melanggar Pasal 158 UU Nomor 3/2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.“Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan kurungan badan satu tahun enam bulan,” kata Nadjir saat membacakan putusan. Terdakwa juga membayar denda Rp25 miliar subsider kurungan tiga bulan.Kejari banding tak lama setelah ketuk palu putusan. Menurut Jemmy, banding ditempuh lantaran putusan jauh lebih rendah dibanding tuntutan. Kejaksaan menuntut AT lima tahun penjara, denda Rp75 miliar. “Kalau lebih dari 2/3 tuntutan tidak masalah. Ini jauh banget,” katanya. Mengalir ke kas daerahSejumlah fakta terungkap selama proses sidang, termasuk ada aliran dana dari tambang pasir dan batu ilegal PTP kepada Pemerintah Pasuruan dalam bentuk retribusi.Hal itu diungkapkan AT kala menanggapi tuntutan jaksa sebelumnya. Dia menepis bila penambangan itu ilegal. Dia rutin membayar retribusi ke daerah. Tak tanggung-tanggung, selama tiga tahun beroperasi, retribusi mencapai Rp7 miliar!AT berdalih, yang lakukan adalah persiapan proyek pembangunan komplek perumahan prajurit TNI AL. TNI AL pun disebut mendukung proyek ini bahkan pada Juli lalu, tim dari TNI AL melakukan peninjauan lapangan. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2023-014-02.json | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | “Saya berkeinginan menyediakan perumahan bukan semata-mata motif bisnis, tetapi lebih berdasarkan rasa terima kasih kepada marinir yang telah menjaga NKRI,” kata AT dalam persidangan.Berdasar catatan, sebelumnya, PTP sempat mengajukan izin lingkungan ke Pemerintah Pasuruan terkait rencana pembangunan perumahan prajurit itu. Namun, oleh Pemkab, izin ditolak karena tak sesuai peruntukan.Belakangan, perusahaan yang beralamatkan di Gedangan, Sidoarjo itu justru menambang di lahan yang sebelumnya area Teja Sekawan itu.Bagaimana riwayat peralihan hak pengelolaan dari TS kepada PTP, sejauh ini belum ada informasi pasti. Pihak desa mengaku tidak memiliki catatan ada peralihan.Hasil penelusuran Mongabay menemukan, ada keterkaitan antar pengurus di kedua perusahaan itu.Merujuk dokumen Dirjen AHU Kemenkum HAM, PTP merupakan perseroan tertutup dengan jumlah modal disetor Rp500 juta. Terdapat tiga pihak tercatat sebagai pemilik saham perusahaan ini. Mayoritas sahan dimiliki PT Putra Putri Mitra Sutomo (PPMS) Rp275 juta.Sesuai dokumen itu, ada beberapa nama pejabat di PPMS yang juga tercatat sebagai pengurus TS, seperti Terence Teja Prawira, komisaris utama PPMS, menjabat sebagai direktur utama. Tentara terlibat?Penambangan PTP sejatinya sudah berlangsung lama. Sayangnya, bermodus pembangunan perumahan untuk tentara, tambang ilegal itu tak pernah bisa ditutup sebelum akhirnya ditindak lantaran ada oknum tentara.Dugaan itu pun diperkuat dengan bukti yang disita penyidik, antara lain, bukti catatan keuangan yang mengalir kepada DW, oknum tentara yang kala itu disebut berpangkat letkol.Dalam berkas perkara AT yang dilimpahkan penyidik Bareskrim juga menyinggung dugaan keterlibatan dua nama lain, seperti DW dan AW yang dilakukan pemberkasan terpisah. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2023-014-02.json | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Sayangnya, hingga vonis terhadap AT dijatuhkan, berkas AW dan juga DW tak kunjung sampai ke penuntut. “Kami baru menerima satu berkas perkara, punya AT. Yang lain kami belum tahu, coba tanyakan ke penyidik,” kata Jemmy. Hakim tuai kritikVonis majelIs hakim pada AT yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa menuai kritik dari pegiat lingkungan. Wahyu Eka Setiawan, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur kecewa dengan putusan ini. “Mengecewakan,” katanya, Desember lalu.Pasal 158 UU Minerba, katanya, memberi ruang hukuman lebih berat kepada pelaku penambangan tanpa izin alias ilegal, selama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.“Dengan begitu, berkaca pada ketentuan ini, vonis hakim tidak substansial dan terlalu ringan.”Ringannya hukuman itu, kata Wahyu, menunjukkan, pengadilan negeri belum memiliki perspektif lingkungan hidup yang baik. Terutama, dalam konteks penerapan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.Pada beleid itu, katanya, dijelaskan setiap orang yang melakukan kejahatan lingkungan berupa perusakan yang mengakibatkan lingkungan rusak itu bisa dihukum minimal tiga tahun dan denda Rp3 miliar. Sebagaimana Pasal 98 tentang Perusakan dan Pasal 108 tentang kegiatan usaha tidak berizin lingkungan.Wahyu lebih kecewa lagi lantaran dalam putusan, majelis hakim tidak ada perintah kepada pelaku untuk melakukan pemulihan.“Tentu ini preseden buruk, karena dengan hukuman ringan tidak akan memberikan efek jera serta efek kejut bagi perusak lingkungan lain.”Kasus tambang ilegal di Bulusari, Gempol, Pasuruan ini hanya satu dari ratusan tambang ilegal yang merusak lingkungan di Jawa Timur. Faktanya, ada banyak tambang ilegal tak tersentuh.Seharusnya, kasus tambang ilegal Bulusari ini menjadi momentum penegakan hukum bagi perusak lingkungan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2023-014-02.json | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kasus ini, katanya, seharusnya menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Jawa Timur, Pasuruan dan kepolisian. Sebab, tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan juga merugikan negara dan masyarakat.Karena itu, pengadilan, seharusnya bisa memberikan hukuman lebih berat. “Jangan hanya pidana dan denda, itupun ringan. Karena masa depan lingkungan hidup ada ditangan penegak regulasi.’ Masih ada ratusan tambang ilegalTambang ilegal di Jawa Timur masih marak. Hal ini juga Brigjen Pol Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia mencatat, sampai saat ini, setidaknya ada 649 tambang ilegal beroperasi di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.Pipit kala menjadi narasumber dalam seminar bertajuk Sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Jawa Timur, awal Desember lalu bilang, dari ratusan tambang ilegal itu, paling banyak di Pasuruan, Lumajang dan Tuban. “Selain merugikan negara, lingkungan juga ikut terdampak,” katanya dikutip dari suarasurabaya.net, Desember 2022.Sampai awal Desember lalu, sekitar 32 laporan tambang ilegal masuk ke Polda Jawa Timur. Dari jumlah itu, 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.Secara nasional, kata Pipit, ada 3.100 orang jadi tersangka karena aktivitas pertambangan ilegal. Angka ini jauh lebih banyak ketimbang laporan masuk mencapai 2.700 kasus.Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang turut hadir dalam kegiatan itu pun mengeluhkan marak tambang ilegal ini. Aktivitas ini kerap menyebabkan jalanan rusak.“Akibat jalan rusak ini ada sekitar 300-an angka kecelakaan berdasarkan data Satlantas. Kondisi ini karena pemerintah daerah tidak diberikan porsi untuk melakukan pengawasan terkait tambang ini,” katanya. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2023-014-02.json | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Kala Jaksa Nilai Hukuman Bos Tambang Ilegal di Pasuruan Terlalu Ringan, Dana Ngalir ke Kas Daerah? | Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, ada empat faktor menjadi penyebab tambang ilegal marak. Pertama, perizinan sulit hingga pengusaha enggan mengurus.Kedua, tumpang tindih aturan yang akhirnya memicu pelaku menambang sembunyi-sembunyi. Ketiga, keengganan membayar pajak. Keempat, penegakan hukum lemah.“Penegakan hukum seringkali tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Begitu keluar dari tahanan, mereka melanjutkan lagi,” kata Ujang.Namun, dia menilai, tambang ilegal marak juga tak lepas dari ‘orang-orang’ tertentu yang menjadi beking bahkan disinyalir melibatkan pejabat.“Tambang ilegal bisa beroperasi artinya ada orang-orang di baliknya. Itu terkait gratifikasi dan suap yang melibatkan oknum pejabat dan aparat,” seperti dikutip dari suarasurabaya.net.KPK pun berusaha membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. KPK juga akan melakukan penelusuran oknum pejabat yang diduga terlibat. [SEP] | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2012-031-13.json | 22 Izin HPH Terancam Dicabut | 22 Izin HPH Terancam Dicabut | [CLS] SEBANYAK 22 izin hak penguasaan hutan (HPH) terancam dicabut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena tidak dapat memenuhi syarat pembuatan rencana kerja usaha (RKU) dengan inventarisasi hutan secara menyeluruh. Mereka sudah mendapatkan surat peringatan ketiga, dengan batas waktu penyelesaian RKU sampai 3 Agustus tahun ini.“Draf pencabutan sudah dibuat, tinggal ditandatangani Menteri Kehutanan. Jika tak penuhi RKU, langsung diteken pencabutan. Ini komitmen kita,” kata Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, Awriya Ibrahim di Jakarta, Selasa(10/7/12).Selain itu, sebanyak 39 pemegang HPH mendapatkan SP pertama dan 26 menerima surat peringatan kedua sampai Juni ini.Menurut dia, mulai Januari 2012, pemegang HPH harus memiliki inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). Dengan IHMB ini, perusahaan akan tahu data potensi kayu di hutan secara keseluruhan. Setelah itu, baru menyusun RKU.RKU ini, akan menjadi pedoman pemerintah daerah (pemda) dalam mengeluarkan izin rencana kerja tahunan (RKT). Jadi, mulai bulan depan tak ada lagi HPH yang tak memiliki IHMB.“Jika gak ada gak boleh nebang.” Jikapun, pemda mengeluarkan RKT, jika pemegang HPH tak memiliki RKU, penebangan tetap nol alias tak boleh dilakukan.Awriya mengatakan, sebenarnya, mencabut izin HPH itu bukan suatu prestasi bagus bagi kementerian. “Itu artinya kita gagal membina.” Namun, dia yakin, langkah ini akan menjadi shock therapy bagi perusahaan.Sementara itu, dalam tahun ini sampai Juni, sudah ada dua izin pemegang HPH dicabut seluas 105.600 hektare. Satu izin HPH seluas 31.100 hektare karena tak membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDA dan DR). “Satu lagi seluas 66.500 hektare karena tak penuhi kewajiban lain.”Tahun 2009 sampai 2011, ada 21 izin HPH dicabut dengan total luas 1.330.518 hektare. Jenis pelanggaran perusahaan-perusahaan ini seperti meninggalkan area kerja, tak bayar PSDA dan DR, dan tidak menyusun RKU-PHHK 10 tahun. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-13.json | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | [CLS] Peneliti Aldo Pacheco Ferreira dalam jurnal Marine Ornithology tahun 2014 menyatakan, burung laut merupakan salah satu indikator produktivitas dan kesehatan yang baik bagi lingkungan laut. Pola distribusi dan kelimpahan burung laut, sangat berkorelasi dengan produksi primer dan kelimpahan ikan.Fluktuasi populasi, kematian massal, dan fenomena lain yang mempengaruhi populasi burung laut dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kontaminan. Tidak mengherankan, burung laut digunakan dalam beberapa studi pemantauan lingkungan.Beberapa penelitian pun mengungkapkan, jenis yang berguna sebagai indikator sehatnya laut, untuk mengetahui jenis polutan di tubuh burung laut, adalah burung cikalang. Alasannya, jenis ini termasuk konsumen paling tinggi dalam jaring-jaring makanan di laut. Penelitian yang dilakukan Rowan Mott dan kawan-kawan dalam jurnal Marine Pollution Bulletin 2017 menunjukkan, paparan merkuri melalui bulu mengungkapkan bahwa jenis cikalang kecil dan cikalang besar sama-sama terpapar. Perbandingan konsentrasinya adalah burung dewasa lebih tinggi ketimbang burung muda.“Kami melakukan analisis terhadap bulu kedua burung ini saat di sarang, sebelum melakukan perjalanan ke beberapa lokasinya untuk mencari makan di Samudra Hindia bagian timur, Australia bagian barat laut, dan Indonesia. Hasil ini memberikan masukan, perlunya pengaturuan emisi merkuri yang lebih ketat untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap cikalang dan jenis burung lainnya,” jelas Rowan.Merkuri yang menggenangi laut, tentunya akan diserap oleh ikan, krustasea, dan plankton. Biota laut yang terpapar ini selanjutnya dimakan oleh cikalang dan burung laut lainnya. Efek dari kandungan merkuri yang tinggi berakibat telur burung pecah sebelum waktunya, perkembangan sistem syaraf terganggu, keberhasilan reproduksi menurun, hingga berdampak pada ketidaksempurnaan embrio.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus? Cikalang | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-13.json | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang merupakan burung laut dari suku Fregatidae. Jenis ini memiliki tubuh panjang dan ekor menggarpu, tipikal penerbang handal dengan bentuk paruh seperti kait. Julukannya, “burung perampok” karena kecepatannya merebut makanan dari jenis lainnya.Di Indonesia, ada tiga jenis cikalang yang beredar yaitu cikalang christmas (Fregata andrewsi), cikalang kecil (Fregata ariel), dan cikalang besar (Fregata minor). Di utara Jakarta, tiga jenis ini akan dengan mudah terlihat, terutama di Teluk Jakarta, saat mencari makan.Di teluk yang terletak antara Tanjung Pasir dan Tanjung Karawang ini, memang masih dijumpai berbagai jenis ikan. Berdasarkan data volume dan nilai produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum Provinsi DKI Jakarta, diperkirakan di wilayah ini terdapat sekitar 60 jenis ikan, cumi, rajungan, hingga udang.Meski memiliki keragaman biota, nyatanya Teluk Jakarta tidak bebas dari beban pencemaran. Ini dikarenakan, ada 13 sungai yang mengalir ke wilayah ini sekaligus sebagai aliran pembuangan yaitu Angke, Bekasi, Cakung, Cidurian, Ciliwung, Cikarang, Cimancuri, Ciranjang, Cisadane, Citarum, Karawang Krukut, dan Sunter. Arifin, peneliti LIPI Oceanography dalam laporan Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem tahun 2004 menuliskan, sejatinya ekosistem Teluk Jakarta menyediakan empat fungsi utama kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi. Ada layanan pendukung kehidupan, pasokan sumber daya alam, rekreasi, dan pengatur limbah.Mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang berada di sekitar Teluk Jakarta mendukung keberadaan kehidupan laut dan komunitas lokal. Sementara, di daratan ada sekitar 50 industri mulai dari transportasi, dermaga, produk susu, hingga industri dan rekreasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-13.json | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | “Perkembangan yang cepat di Jabotabek dalam 20 tahun terakhir menyebabkan perairan pesisir Teluk Jakarta semakin dipengaruhi kombinasi dampak manusia dan alam yang meliputi transformasi ekosistem alam, praktik-praktik tidak berkelanjutan, hingga eksploitasi sumber daya dan polusi,” jelasnya.Polusi yang paling mengancam keberadaan biota laut adalah logam berat hasil buangan industri yang berada di sekitar Teluk Jakarta. Penelitian mengenai logam berat di Teluk Jakarta ini telah dilakukan oleh Cordova bersama peneliti LIPI Oceanography pada 2016 sebagaimana tertera dalam jurnal Marine Research in Indonesia.Riset ini mengungkapkan, logam berat tembaga (Cu), kadmium (Cd), seng (Zn) ditemukan dekat mulut sungai. Sedangkan konsentrasi tinggi jenis logam berat timbal (Pb), nikel (Ni), dan merkuri (Hg) ditemukan sekitar lima kilometer dari garis pantai. Cordova dkk juga menjelaskan nilai yang dapat dibandingan dengan TEL dan PEL. TEL (Threshold Effect Level) adalah tingkat dibawah efek merugikan yang jarang menyebabkan efek kematian pada biota akuatik; sedangkan PEL (Probable Effect Level) adalah tingkat konsentrasi rendah dalam memberikan perlindungan untuk biota akuatik.Konsentrasi logam berat yang berada di bawah TEL akan menghasilkan kurang dari 10% efek berbahaya, sementara konsentrasi yang lebih tinggi dari PEL akan menghasilkan 50-70% efek berbahaya.“Hasil yang diperoleh yaitu tembaga (Cu) di muara sungai dan 5 km; timbal (Pb) di jarak 5 km; nikel (Ni) di muara sungai jarak 5 km, 10 km, dan 20 km; seng (Zn) di muara sungai, 5 km dan 10 km; merkuri (Hg) di mulut sungai, di jarak 5 km, 10 km, dan 20 km melewati nilai TEL. Sementara konsentrasi seng (Zn) di mulut sungai dan merkuri (Hg) di mulut sungai dan di jarak 5 km telah melewati nilai PEL,” terangnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-054-13.json | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Cikalang Juga Menderita Bila Laut Tercemar | Menurut Cordova, konsentrasi logam berat yang lebih tinggi di dekat pantai Teluk Jakarta mencerminkan dampak antropogenik yang tinggi. Hal ini karena banyaknya industri transportasi, farmasi, kertas, kulit, kimia dan industri petrokimia yang membuang limbahnya ke sungai. Kurangnya instalasi pengelolaan air limbah di kawasan industri hulu juga menyebabkan sejumlah besar logam berat dibuang ke ekosistem Teluk Jakarta. LiteraturCordova M,R., Purbonegoro, T., Puspitasari, R., Hindarti, D. 2016. Assessing contamination level of Jakarta Bay nearshore sediments using Green Mussel (Perna viridis) larvae. Mar. Res. Indonesia vol 41 (2): 67-76Mott R., Herrod A, Clarke, R.H. 2017. Post-breedaing dispersal of frigatebirds increases their exposure to mercury. Marine Pollution Bulletin 119: 204-210.Ferreira, A.P. 2014. Persistent organic pollutant levels in Magnificent Frigatebird Fregata magnificens in Southeastern Brazil. Marine Ornithology 42:163-167Arifin, Z. 2004. Local Millenium Ecosystem Assessment: Condition and Trend of the Greater Jakarta Bay Ecosystem. Report submitted to the Assistant Deputy Minister for Coastal and Marine Ecosystem, Ministry of Environment, Republic of Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-022-05.json | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | [CLS] Dunia sedang menghadapi krisis iklim. Perlu kesadaran iklim maupun lingkungan hidup termasuk dalam berusaha atau berwirausaha. Bahkan, berbisnis atau berwirausaha pun bisa jadi sarana kampanye maupun edukasi kepedulian terhadap lingkungan hidup. Seperti apa?Atikah Risyad, pendiri Famili Agrowisata Mahakarya (FAM) Lintau dan Dangau Baraja Sumatera Barat bercerita cara kampanye peduli lingkungan di daerahnya. Kampanye dengan menjalankan wirausaha sosial untuk menginisiasi gerakan cinta bumi , peduli lingkungan melalui FAM Lintau dan Dangau Baraja.Satu contoh, kerajinan tangan mansiang khas Sumbar jadi tas belanja ramah lingkungan. Mereka juga mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak untuk peduli lingkungan melalui kegiatan belajar.Program FAM, katanya, antara lain menciptakan rumah belajar berbasis kearifan lokal, ciptakan toko produk lokal, sediakan paket wisata edukasi serta pelatihan maupun menerapkan konsep homstay di rumah masyarakat.“Paradigma from ego to eco harus mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil dari sekarang. Intinya, perubahan tingkah laku ramah lingkungan adalah sebuah proses,” katanya.Untuk mulai dari hal kecil, katanya, bisa dengan menerapkan prinsip refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Refuse, dengan menolak dan menghindari pemakaian bahan yang gunakan plastik serta memilih bahan lebih alami. “Bahan plastik yang terbuang tidak terurai seperti pada bahan alami.”Reduce yakni kurangi pemakaian, seperti membawa kantong sendiri saat belanja di toko atau supermarket, baik terbuat dari kardus atau plastik. Kalaupun tidak tersedia dan barang belanjaan masih bisa dengan tangan, katanya, bawalah dengan tangan. “Jangan minta kantong plastik.:Dia juga sarankan, agar tidak membeli barang dalam kemasan plastik kecil kalau benar-benar tak mendesak. Karena kemasan kecil,katanya, memproduksi sampah lebih banyak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-022-05.json | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | Reuse atau guna ulang, katanya, dengan cara mamanfaatkan barang bekas pakai menjadi kerajinan dan berfungsi untuk hal lain. “Membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang, dibandingkan membeli kemasan air sekali pakai.,” katanya.Kemudian, recycle atau daur ulang. Barang-barang seperti ember rusak menjadi tempat sampah/pot tanaman, kemasan botol air menjadi tempat detergen. “Kaos bekas menjadi keset atau pel, dan lain-lain.”Rot atau komposting, katanya, dengan cara pisahkan sampah sesuai jenis organik atau anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain bisa buat pupuk kompos.Yune Angel, Co-Founder Papua Paradise Center mengatakan, Indonesia akan mencetak generasi emas yang berkarakter dan cinta lingkungan ketika pendidikan karakter dan pendidikan ekoedukasi diterapkan sejak dini. Papua Paradise Center, berupaya hadirkan pendidikan karakter dan ekoedukasi ini.Ekoedukasi menjadi kurikulum terpenting dan mendasar yang terpisah dari kurikulum lain. Artinya. menjadi fokus dan perhatian khusus yang kemudian diterapkan kontinyu pada anak usia dini.Pendidikan karakter dan ekoedukasi, katanya, merupakan pendidikan penting bagi anak usia dini. Hal ini membuktikan, katanya, pendidikan semata-mata bukan hanya tanggung jawab seorang guru atau yang berlatarbelakang pendidikan, juga tanggung jawab lintas profesi.Gede Praja Mahardika, pendiri Yayasan Sahabat Bumi Bali mengatakan, bertani secara alami bisa jadi usaha yang bisa menciptakan kemandirian pangan sekaligus baik bagi bumi .Masa pandemi, katanya, banyak memunculkan kesadaran baru bagi pemuda mengenai sistem ekonomi yang tampak digdaya ternyata begitu rapuh dan goyah dalam waktu singkat berhadapan dengan corona.Mereka yang tinggal di kota terhenyak ketika pekerjaan terhenti, perputaran uang tak selancar waktu lalu, pasokan pangan keluarga juga mulai menipis. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-022-05.json | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | Mereka yang Berwirausaha sambil Kampanye Peduli Lingkungan | “Mari belajar bersama dengan cara sederhana. Dengan memanfaatkan telajakan rumah terutama yang tinggal di kota untuk memulai membuat lumbung pangan keluarga, mengelola sampah organik dengan cara sederhana, buat kompos.” Bisa juga bikin lubang biopori, yang juga banyak manfaat seperti mencegah banjir, dan memperbaiki air tanah.Putri Lisya Anggraini, pendiri Ecosociopreneur Indonesia mengatakan, menjalankan bisnis tak melulu bicara profit, juga benefit bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu cara agar itu bisa terwujud, katanya, dengan jadi ecosociopreneur.“Menjadi ecosociopreneur suatu upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Seorang ecosociopreneur tidak hanya mencari profit juga benefit bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” katanya dalam webinar baru-baru ini.Dia mengatakan, krisis ekologi merupakan ancaman tersendiri bagi biodiversitas. Pemicu krisis iklim antara lain kurang tepatnya kebijakan, jenis invansi asing, eksploitasi berlebih, perubahan iklim, kerusakan habitat dan pencemaran lingkungan.“Biodiversitas sangat penting karena mengadung nilai ekologis, nilai ekonomi dan nilai sosial budaya,” katanya.Bernilai ekologis, katanya, karena biodiversitas merupakan paru-paru dunia, mampu menjaga keseimbangan suhu, menjaga kelembapan udara, mencegah krisis iklim, sumber energi, maupun sumber plasma nutfah. Sedang nilai ekonomi, katanya, karena jadi sumber makanan, obat obatan, bahan baku industri, bahan bangunan dan perabotan, tanaman hias dan lain.Untuk nilai sosial budaya, dengan tetap memperhatikan ekosistem, maka biodiversitas dapat jadi laboratorium penelitian dan pendidikan serta jadi tempat rekreasi alamiah. Untuk mewujudkan itu, katanya, perlu pembangunan berkelanjutan. *****Foto utama: Sedotan bambu, pengganti sedotan plastik agar lebih ramah alam. Foto: Youtube FAM [SEP] | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-008-02.json | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | [CLS] Terumbu karang adalah ekosistem laut dengan fungsi ekologi sekaligus manfaat ekonomi yang penting dengan keanekaragaman hayati yang tinggi di dalamnya. Secara ekologi, terumbu karang berfungsi melindungi pantai sekaligus tempat hidup dan membiak berbagai biota laut, termasuk di dalamnya gurita.Sayangnya, terumbu karang kerapkali mengalami tekanan dari berbagai kegiatan manusia, serta adanya dampak perubahan iklim. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kahu-kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.Kondisi ini kemudian melahirkan inisiasi dari Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelompok nelayan gurita Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dopa Lestari, KUB Assamaturu dan KUB Samudra Maju, untuk menyelamatkan terumbu karang, melalui sebuah program buka-tutup kawasan penangkapan ikan selama 3 bulan di lokasi seluas 6 hektar di pantai Jeneiya Kahu-kahu.Menurut Andri Mustain, Koordinator Program Yayasan LINI untuk Kepulauan Selayar, selain penutupan selama 3 bulan, terdapat sejumlah kesepakatan lain yang telah disusun nelayan bersama pemerintah desa setempat.“Di dalam kesepakatan itu disebutkan juga aturan bahwa di seluruh kawasan pesisir dan laut Desa Kahu-kahu dilarang keras melakukan penangkapan ikan yang merusak lingkungan menggunakan bahan beracun dan atau bom ikan,” katanya kepada Mongabay, Kamis (17/11/2022).baca : Ekosistem Laut dan Pesisir Terancam, Habituasi Berdayakan Nelayan Pulau Tanah Jampea Selain itu, dilarang melakukan aktivitas penangkapan dan budidaya di kawasan penutupan sementara selama periode yang telah ditetapkan dan dilarang membuang sampah dan atau mengotori kawasan penutupan sementara. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-008-02.json | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | “Ada juga larangan merusak rambu-rambu atau tanda yang digunakan sebagai tanda batas kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjangnya. Barang siapa menemukan rambu atau tanda yang dimaksud maka wajib mengembalikan ke lembaga pengelola. Selain itu, setiap warga berhak melaporkan jika ada pelanggaran kepada lembaga pengelola atau pemerintah desa,” jelasnya.Kegiatan ini merupakan bagian dari Fishery Improvement Project (FIP) Gurita bekerja sama dengan Yayasan Pesisir Lestari (YPL), di mana sejak tahun 2020 bersama dengan masyarakat Desa Kahu-kahu dan Mekar Indah telah melaksanakan pendataan hasil tangkapan gurita, pembentukan kelompok nelayan, dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan di tingkat desa dan kabupaten untuk membahas mengenai pengelolaan perikanan gurita di Kabupaten Kepulauan Selayar.Menurut Andri dari kegiatan buka-tutup sementara dan restorasi terumbu karang ini diharapkan berdampak pada pulihnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai rumah ikan konsumsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir.“Dari kegiatan juga diharapkan terciptanya pengelolaan perikanan berkelanjutan yang didukung dan sepenuhnya masyarakat sebagai salah satu pengelolanya. Kami juga berharap adanya dukungan penuh para pemangku kepentingan terhadap terselenggaranya kegiatan restorasi terumbu karang,” katanya.baca juga : Sinergi dan Kolaborasi untuk Perikanan Berkelanjutan di Sulsel Khusus untuk buka-tutup sementara ini bertujuan untuk memulihkan kembali terumbu karang yang rusak akibat adanya penangkapan ikan secara berlebih dan penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan, yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil tangkapan nelayan, lokasi penangkapan yang makin jauh, dan rata-rata ukuran gurita yang tertangkap semakin menurun. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-008-02.json | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Menurut Andri, kegiatan buka-tutup lahir dari sebuah proses musyawarah dan diskusi yang panjang berbagai unsur masyarakat. Selain penutupan sementara selama 3 bulan, dari 15 November 2022 hingga 14 Januari 2023, nelayan juga melakukan upaya restorasi terumbu karang untuk memperbaiki habitat gurita yang ada.Secara teknis kegiatan dimulai kegiatan acara simbolis penutupan sementara yang dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas kawasan, penurunan terumbu buatan, dan transplantasi karang.“Selama dua tahun ini kami juga fasilitasi pembentukan dan pendampingan nelayan hingga terbentuk 3 KUB nelayan gurita untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Untuk restorasi terumbu karang dimulai dengan pelatihan kepada nelayan, dilanjutkan pembuatan terumbu buatan. Terdapat 3 bentuk terumbu buatan antara lain fishdome, rotibuaya, dan hexa frame dengan total 170 struktur.”Struktur terumbu karang buatan ini diharapkan menjadi rumah ikan yang bisa dimanfaatkan nelayan. Melalui buka-tutup sementara ini diharapkan ekosistem dan biota dalam kawasan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sehingga memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi nelayan.“Harapan kita bersama dengan peran serta semua pihak, sumber daya perikanan Desa Kahu-Kahu bisa pulih kembali dan ekonomi masyarakat meningkat. Pada hari ini juga akan ditandatangani pengesahan peta kawasan penutupan sementara yang nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat,” lanjutnya.Ditambahkan Andri bahwa kegiatan buka-tutup sementara dan restorasi terumbu karang yang mereka lakukan saat ini hanya sebagian kecil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak.baca juga : Cerita Membangun ‘Surga Karang’ di Pulau Bontosua | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-008-02.json | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri telah berupaya menekan pengrusakan terhadap sumber daya laut, antara lain melalui penerbitan Peraturan Daerah No.3/2002 tentang Alat Tangkap dan Alat Bantu Pengambilan Hasil laut serta Peraturan Bupati No.493/2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Patroli Pengawasan Terumbu Karang.Herawati yang mewakili Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Selayar menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif Yayasan LINI yang seperti halnya program Coremap sebelumnya bertujuan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.“Harapannya dengan program ini tidak ada lagi penangkapan ikan yang merusak seperti bom dan bius. Ini tentunya bertujuan baik untuk peningkatan sumber daya ikan dan ekonomi nelayan sehingga perlu dukungan kita semua. Penutupan sementara ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat baik dari desa ini maupun desa tetangga agar diketahui batas dan lokasinya, sehingga perlu komitmen bersama untuk saling menjaga dan berkelanjutan,” katanya.Dwi Sabriyadi Arsal yang mewakili Kepala Cabang Dinas Kelautan Kepulauan Selayar menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini yang menurutnya penting dalam memberi kesempatan ekosistem dan sumber daya perikanan tumbuh dan berkembang biak. Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara persuasif.“Perlu juga disampaikan ke masyarakat kalau penggunaan dangke sebagai bius ikan itu berbahaya, tidak hanya terhadap terumbu karang tapi juga akan sangat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi ikan hasil bius itu. Bisa menimbulkan keracunan,” katanya.Siti Syamsuarti, petugas penyuluh lapangan (PPL) perikanan setempat, menyatakan pentingnya kolaborasi dalam kegiatan ini, termasuk pelibatan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Desa Kahu-kahu untuk membantu pengawasan kawasan. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-008-02.json | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | Buka-Tutup Sementara, Upaya Nelayan Kepulauan Selayar Selamatkan Terumbu Karang | “Keterlibatan Pokmaswas sangat penting untuk melakukan pengawasan dan memastikan aturan ini betul-betul dipatuhi para nelayan sesuai kesepakatan yang ada,” katanya.Harapan yang sama disampaikan Sumardi, sebagai Binmas Desa Kahu-Kahu, yang mengharapkan program ini bisa berkelanjutan dan perlu peran kerja sama antar stakeholder untuk berperan aktif menjaga, terutama nelayan yang memanfaatkan sumber daya ikan.baca juga : Nelayan Makassar Sepakat Tutup Sementara Wilayah Tangkap Gurita Usman, Kepala Desa Kahu-kahu, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat, dan menghimbau agar nelayan dan masyarakat bisa saling mengingatkan dan menjaga.“Nanti kami akan berupaya mengajak dua desa tetangga, yaitu Desa Bontolebeng dan Bontoburusu di Pulau Pasi Gusung agar melakukan pengelolaan perikanan berkelanjutan secara bersama-sama,” tambahnya.Ia juga berjanji akan mengupayakan lahirnya Perdes terkait pemberian sanksi bagi yang melanggar, yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan dipahami.Alauddin, salah seorang nelayan gurita yang juga menjabat Ketua KUB Assamaturu, berharap terumbu buatan yang diturunkan dalam kegiatan ini berhasil menjadi rumah gurita khususnya di kawasan yang dilindungi sehingga memberikan manfaat bagi nelayan. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-075-12.json | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | [CLS] Dalam perayaan 100 Tahun Tangkoko di Kota Bitung, sejumlah lembaga konservasi di Sulawesi Utara serta komunitas di kelurahan Batuputih, Bitung, mendirikan stand edukasi untuk menyampaikan kondisi hutan Tangkoko serta alasan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.Meski dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, namun sejumlah satwa di hutan Tangkoko dinyatakan punah atau terancam punah. Berdasarkan sejumlah riset, yaki (Macaca nigra) dalam 40 tahun terakhir populasinya menurun 80%. Maleo dan anoa semakin sulit dijumpai. Bahkan, babi rusa dinyatakan punah di Tangkoko.Di salah satu stand, komunitas bernama Tukang Foto Orang Batuputih (T-FOB) memajang hasil karya anggotanya. Mereka memamerkan foto berbagai jenis satwa yang semuanya didokumentasikan di hutan Tangkoko.Komunitas yang dibentuk pada tahun 2017 ini, baru pertama kali memamerkan karya mereka pada masyarakat. Meski demikian, beberapa anggota komunitas foto pernah memperoleh penghargaan di tingkat nasional.“Ada juga anggota yang pernah dapat penghargaan, masuk 10 besar lomba foto Kemeneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” terang Alfred Masala, anggota T-FOB kepada Mongabay, Rabu (20/2/2019).baca : 100 Tahun Tangkoko, Apakah Ekowisata Berorientasi Lingkungan dan Masyarakat Setempat? Kata dia, rata-rata anggota bahkan telah mengetahui nama ilmiah satwa liar yang mereka foto. Sebab, selain pehobi foto, sebagian besar di antara mereka berprofesi sebagai pemandu wisata. Aktivitas itu memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari wisatawan.“Kami berbagi pengetahuan tiap kali hunting bersama. Kemudian, karena sebagian anggota adalah guide, pengetahuan juga didapat dari tamu,” masih dikatakan Alfred. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-075-12.json | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | Melalui pameran foto di perayaan 100 tahun Tangkoko, mereka ingin menunjukkan satwa-satwa endemik yang perlu dijaga. Diharapkan pula, semakin banyak masyarakat yang peduli hutan. “Masyarakat yang singgah di stand terkejut melihat hewan-hewan yang difoto di tangkoko,” ujarnya.Di stand lain, Pusat Penyelamat Satwa Tasikoki (PPST), mengedukasi pengunjung lewat buku, gambar dan replika satwa liar. Lewat tampilan itu, mereka coba menarik minat pengunjung lalu menyampaikan pesan-pesan yang ditujukan untuk mengubah perilaku.“Replika ditampilkan supaya hewan liar yang dilindungi tersebut diketahui bahwa bukan cuma ketika hidup mereka dilindungi, tapi juga ketika sudah jadi kerangka, telur ataupun gadingnya juga dilindungi,” terang Windi Liani, staf edukasi PPST.“Semoga lewat peringatan 100 tahun Tangkoko ini, orang-orang bisa teredukasi untuk tidak memelihara, mengkonsumsi apalagi memperjualbelikan satwa dilindungi,” tambahnya.baca juga : Siswa-siswa Ini Belajar Konservasi di Tangkoko, Seperti Apa? Macaca Nigra Project (MNP), lembaga yang fokus melakukan penelitian yaki di Tangkoko sejak 2006, menampilkan sampel laboratorium serta jerat satwa liar yang mereka temukan. Dari pameran itu, mereka ingin menunjukkan bahwa praktik perburuan masih terjadi di kawasan konservasi.Stephan Lentey, Field Station Manager MNP mengatakan, meski jumlah jerat yang mereka temukan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun data jerat yang mereka temukan di kawasan konservasi masih terbilang banyak.“Luas wilayah penelitian kami mungkin kurang dari 1000 hektar. Sementara, luas KPHK Tangkoko 8800 hektar. Hanya sebagian kecil, tapi jumlah jeratnya banyak. Pun itu di wilayah Batuputih yang termasuk tempat favorit wisatawan lokal maupun mancanegara.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-075-12.json | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | “Walau menurun, tapi kami tetap harus banyak bekerja. Mengubah pemahaman dan perilaku warga tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses pendidikan, pengetahuan dan tingkat praktis yang harus diubah,” kata Stephan.menarik dibaca : Cagar Alam Tangkoko, Rumah si Monyet Hitam Sulawesi Di stand yang sama, Pendidikan Konservasi Tangkoko (PKT), mengajak pengunjung yang umumnya anak-anak untuk bermain sambil belajar. Mereka diajak belajar mengenai penyu lewat permainan yang mirip ular tangga. Tim PKT berharap, melalui permainan itu, anak-anak bisa membagikan pengetahuan pada orang tua masing-masing.“Lewat permainan ini anak-anak belajar mengenai penyu dan ancaman terhadap spesies ini. Semoga, anak-anak bisa lebih memahami dan menjaga lingkungan. Mereka juga bisa membagikan pengetahuan pada orangtua masing-masing,” ujar Siti Rachhmi Harimisa, Relawan PKT.Sementara, Yayasan Selamatkan Yaki mendukung peringatan itu melalui inagurasi murid-murid sekolah lingkungan. Kegiatan tersebut berlangsung tiap akhir pekan, dalam kurun 3 minggu belakangan. Peserta belajar adalah 20 murid dari sekolah-sekolah di sekitar Bitung.“Hari ini kelulusannya. Sekolah lingkungan ini akan berkelanjutan dan bisa membantu konservasi di Tangkoko. Kalau ke depannya anak-anak itu ingin terlibat dalam konservasi, sudah terbiasa dari sekarang,” kata Prisilia, staf edukasi Yayasan Selamatkan Yaki.baca juga : Dua Spesies Tarsius Baru yang Menginspirasi Yoda, Ditemukan di Sulawesi Perubahan StatusDalam 100 tahun, terdapat berulang kali perubahan status kawasan hutan Tangkoko. 21 Februari 1919, lewat Besluit Van Gouverneur Nederlands Indie GB.No.5.Stbl.90, Pemerintah Belanda menetapkan kawasan hutan Tangkoko sebagai monumen alam, luasnya 4.442 hektar. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-075-12.json | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | 100 Tahun Tangkoko: Menelisik Perjalanan Panjang Konservasinya | Pontonuwu dalam “Analisis Pengembangan Ekowisata di Kawasan Suaka Alam: Studi Kasus Cagar Alam Tangkoko-Duasudara Sulawesi Utara” menyebut, pada tahun 1942, The Nature Protection Ordinance menetapkan Tangkoko sebagai Cagar Alam. Kemudian, SK Mentan nomor 700 tahun 1978 menetapkan CA Duasaudara dengan luas 4.299 hektar.Tahun 1981, kawasan CA Tangkoko-Batuangus yang dianggap tidak lagi alami, ditetapkan sebagai TWA Batuputih (615 hektar) dan TWA Batuangus (635 hektar).Selanjutnya, SK Menteri Kehutanan nomor 1826 tahun 2014 memutuskan penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Duasudara, seluas 8.545,07 hektar. Luas TWA Batuputih dan TWA Batuangus bertambah. Namun, CA Tangkoko dilebur dalam CA Duasaudara, dengan luas 7.247,46 hektar.Pada tahun 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko, yang meliputi CA Duasudara, TWA Batuputih dan TWA Batuangus.perlu dibaca : Selamat Hari Primata, Selamatkan Mereka dari Perburuan Dileburnya nama Tangkoko ke dalam Cagar Alam Duasudara sempat mengejutkan berbagai pihak. Meski demikian, Saroyo Sumarto, Primatolog Sulut menilai, tidak ada dampak signifikan dari perubahan nama tersebut.“Sebenarnya tidak ada dampak (perubahan nama). Pengelolaannya tetap saja sebagai kawasan konservasi,” jelasnya ketika dijumpai Mongabay-Indonesia, Selasa (19/2/2019).Saroyo menerangkan, KPHK hanya menunjukkan kesatuan pengelolaan. Di dalamnya tetap terdapat Cagar Alam dan Taman Wisata Alam. Hanya, yang disayangkan, peleburan Tangkoko ke dalam CA Duasudara.“Saya lebih senang digabung karena memang batasnya tidak ada. Tapi, kami semua kaget, nama Cagar Alamnya jadi Duasudara walaupun KPHK menggunakan nama Tangkoko. Sebab, Cagar Alam Tangkoko itulah yang punya latarsejarah yang jelas. Kita dikenal dunia juga karena Tangkoko, bukan Duasudara,” pungkas Saroyo. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2012-016-13.json | Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | [CLS] TUR Kepak Sayap Enggang-Mata Harimau Seri Kalimantan, resmi ditutup, Sabtu(29/2012) di Rumah Betang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Penutupan diikuti serangkaian kegiatan kesenian dan ritual adat serta penandatanganan spanduk peduli hutan oleh sejumlah aktivis dan masyarakat yang datang dalam kegiatan ini.Selama 14 hari tur, sejak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, berakhir di Kalimantan Barat banyak ditemukan deforestasi oleh perusahaan ekstraktif tambang, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Sisi lain, ada upaya kolektif komunitas masyarakat adat menjaga hutan demi keseimbangan ekologis dan kehidupan.Mereka mendesak pemerintah Indonesia menghentikan deforestasi yang masih massif terjadi dengan melanjutkan moratorium hutan. Anton P Wijaya Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, mengatakan, tim menyaksikan bagaimana hutan dan gambut Kalbar dihancurkan perkebunan sawit dan HTI.“Hutan di lereng-lereng bukit ditebang yang merusak hulu sungai sebagai sumber air bersih warga pedesaan di Marau, Ketapang. Hamparan gambut di Kuala Labai, Ketapang juga dihancurkan dengan membuat kanal-kanal yang akan melepas karbon dioksida penyebab pemanasan global,” katanya, di Pontianak, Sabtu(29/9/12).Tur ini, sebagai bagian upaya penyelamatan hutan Kalimantan juga Indonesia. “Harapannya mengajak seluruh elemen masyarakat mau dan terlibat dalam gerakan penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan hidup Indonesia demi pembangunan kesejahteraan bersama. Selamatkan hutan Indonesia, hutan kita. Pulihkan Indonesia.”Hegar W Hidayat Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, mengungkapkan, situasi hutan Kalsel sangat memprihatinkan. Dari 1,8 juta hektare kawasan hutan, Walhi memperkirakan hanya 350 ribu hektare tersisa, sebagian besar di Pegunungan Meratus. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2012-016-13.json | Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | Tur Kepak Sayap Enggang: Selamatkan Hutan, Lanjutkan Moratorium | “Industri ektstraktif batubara, ekspansi sawit dan HTI menjadi sumber perusakan kualitas dan kuantitas hutan di Kalsel. Ini membuktikan pemerintah gagal mengelola sumber daya alam. Hutan merosot berjalan linier dengan konflik dan penderitaan rakyat akibat bencana ekologis dengan frekuensi makin meningkat.”Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng menambahkan, eksploitasi sumberdaya alam seperti tambang, kebun sawit dan HTI menimbulkan konflik, pencemaran lingkungan dan bencana ekologi. “Kekeringan, banjir dan kebakaran hutan, gambut serta mengakibatkan kerugian negara dan biaya pemulihan ekologi,” ujar dia.Moratorium penting dilanjutkan, dengan perbaikan tata kelola kehutanan, melindungi kawasan ekologi penting, menyelesaikan konflik dan pengakuan wilayah kelola rakyat.Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, moratorium hutan yang berakhir 2013 harus dilanjutkan. “Jangan dibatasi waktu karena jangka waktu dua tahun belum mampu menghentikan deforestasi.” Moratorium, harus mampu menyelamatkan hutan-hutan kaya keragaman hayati yang kini diperebutkan perusahaan untuk memperoleh hak konsesi. [SEP] | [0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2018-081-10.json | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | [CLS] Kerusakan hutan di Provinsi Aceh masih terjadi. Perambahan hutan untuk dijadikan kebun dan pembalakan liar adalah dua aktivitas ilegal yang harus terus diwaspadai.Berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) kerusakan hutan periode 2016 – 2017 sebesar 17.333 hektar. Jika dibandingkan kondisi dua tahun sebelumnya yang mencapai 21 ribu hektar, kerusakan kali ini menurun.Tiga besar kabupaten dengan tingkat kerusakan hutan terbesar adalah Aceh Utara (2.348 hektar), Aceh Tengah (1.928 hektar), dan Aceh Selatan (1.850 hektar). “Temuan 2017 bisa menjawab kenapa Aceh Utara menderita banjir beberapa waktu lalu. Periode 2015 – 2016, Aceh Utara juga menjadi kabupaten kedua tertinggi kerusakan hutannya,” terang Agung Dwinurcahya, Manager Geographic Information System (GIS) HaKA.Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh yang menjadi fokus kerja HAKA, sambung Agung, juga mengalami kerusakan. Angka deforestasinya pada 2017 mencapai 6.875 hektar. Kabupaten tertinggi deforestasinya adalah Aceh Selatan (1.847 hektar), disusul Aceh Timur (1.222 hektar), dan Nagan Raya (946 hektar). Tahun 2017 merupakan periode terendah deforestasi di KEL.“Tahun 2016 kerusakan mencapai 10.351 hektar, bahkan di 2015 mencapai 13.700 hektar. KEL yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) harus dijaga dan dikelola dengan mengedepankan konsep perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang lestari,” jelasnya, Senin (15/01/17). Baca: Data RPJM Aceh 2016: Hutan Rusak Hanya Enam Ribu Hektar. Tanggapan Aktivis Lingkungan? Berdasarkan data ground checking atau monitoring lapangan yang dilakukan Forum Konservasi Leuser (FKL) di 12 Kabupaten/Kota yang masuk dalam KEL, pada 2017 ditemukan 1.528 kasus pembalakan liar. Volume kayunya mencapai 7.421,3 meter kubik.“Volume kayunya meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu 3.665 meter kubik,” terang Ibnu Hasyim, Manager Database FKL. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-081-10.json | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Ibnu Hasyim mengatakan, berdasar hasil temuan lapangan tim FKL di 2017, Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebagai wilayah paling banyak aktivitas perambahan hutan untuk lahan perkebunan. Luasnya mencapai 1.347 hektar.“Total kerusakan hutan KEL yang terdata akibat perambahan seluas 6.648 hektar dengan 1.368 kasus. Di 2017 juga terjadi pembangunan jalan sepanjang 439.4 kilometer,” ungkapnya. Jaga lingkunganDirektur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menyebutkan, pada 2017 telah terjadi beberapa kali kebakaran. Mulai dari hutan gambut di Aceh Barat, Aceh Jaya, Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, hingga di kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh Selatan.“Kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan ilegal. Tidak terlihat adanya penegakkan hukum untuk kejahatan lingkungan ini.”Muhammad Nur mengatakan, kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan yang tidak berspektif lingkungan juga memperparah kerusakan hutan di Aceh. Termasuk, rencana pembangunan beberapa proyek energi seperti PLTA Tampur dan PLTA Kluet.“Kami memperkirakan jika proyek ini dilanjutkan, termasuk pembangunan jalan yang membelah hutan, kerusakan hutan di tahun-tahun mendatang akan terus bertambah.”Akibat kerusakan hutan yang terus terjadi, bencana juga mengikuti dengan kerugian yang besar. “Banjir dan kekeringan yang sering terjadi. Akibat banjir, kerugian Aceh mencapai Rp219,6 miliar sementara akibat kekeringan gagal panen terjadi,” ungkapnya. Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Bupati Gayo Lues dan Nagan Raya serta pimpinan daerah lainnya terus mengingatkan untuk menjaga hutan. “Aceh harus menjaga hutan dan lingkungannya bukan karena permintaan pihak asing atau lembaga donor. Tapi, karena kebutuhannya sendiri,” sebut Irwandi Yusuf. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-081-10.json | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Hutan Aceh yang Masih Bersahabat dengan Kerusakan | Irwandi berpendapat, menjaga hutan sangat penting dilakukan karena topografi Aceh yang ekstrim, sehingga rentan dengan bencana alam. “Topografi Aceh termasuk Gayo Lues sangat ekstrim, apabila keseimbangan alam terganggu maka bencana alam akan terus terjadi.” Untuk menjaga hutan Ekosistem Leuser, Gubernur Aceh juga mengaku telah membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di zona inti Leuser, atau di Kappi oleh PT. Hitay Panas Energy. “Saya telah batalkan proyek panas bumi di zona inti Leuser, sementara perusahaan tersebut telah saya minta membangun proyek panas bumi di Gunung Geureudong,” sebutnya.Gunung Geureudong merupakan gunung yang terletak di antara Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Utara yang berdekatan dengan Burni Telong, yang juga memiliki potensi panas bumi. Potensi panas bumi di Gunung Geureudong diperkirakan mencapai 110 megawatt. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-043-11.json | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | [CLS] BMKG memprediksi El-Nino bakal melanda wilayah Indonesia mulai awal Juli 2014. Jika sampai terjadi, negeri ini bakal dihantui kekeringan panjang. Pepatah bilang, sedia payung sebelum hujan. Pemerintah harus mempersiapkan berbagai langkah guna menghadapinya. Masyarakatpun bisa menyiapkan diri dari sekarang.Agus Maryono, pakar hidrologi UGM mengatakan, sebelum El-Nino datang masyarakat disarankan bisa menyimpan air hujan. Musim penghujan segera berakhir, masyarakat jangan membuang air hujan langsung ke laut.“Kita bisa antisipasi seminimal mungkin. Iklim makro maupun mikro berubah tahun ke tahun. Ini perlu penyesuaian. Khusus el-nino, akan menyebabkan ketersediaan air berkurang,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/6/14).Dia mengatakan, masyarakat harus memandang desa sebagai DAS. Masyarakat harus bisa mengelola air hujan dengan konsep tampung, resapkan, alirkan, pelihara.“Air ditampung dulu, untuk jadi air bersih, sisanya diresapkan dan dipelihara. Hindari kekeringan di hulu dan hilir. Kita bisa mengelola air sungai untuk menanggulangi kelangkaan air saat kemarau panjang. Sungai direstorasi pembangkit listrik mikrohidro,” kata Agus.Dengan menangkap dan menanam air hujan dari sekarang, dampak el-nino bisa dikurangi. Masyarakat bisa menampung air hujan melalui tangki, ember atau membuat danau buatan. Di kota juga harus berperilaku sebagai DAS.“Kota yang tak menampung air hujan itu konsep lama. Kota harus bisa menangkap air hujan.”Di Jakarta, 75% lahan bangunan beratap. Jika semua warga bisa menampung air hujan, maka bisa ditampung mencapai 600 juta meter kubik. Tiap satu hektar lahan, bisa menampung 325 meter kubik. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-043-11.json | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | “Jika kemarau panjang, sangat bermanfaat. Korea, Jepang dan negara lain mulai menerapkan hal ini. Mereka mengembangkan beberapa model bak tampung. Bahkan di Queensland, semua rumah menggunakan air hujan untuk mandi. Mereka punya tangki menangkap air hujan. Jakarta juga harus mulai menerapkan langkah ini.”Industri, katanya, juga diimbau menerapkan konsep itu. Hingga air yang masuk ke kota bisa ditanggulangi. Pengelolaan danau dan situ di pemukiman perlu dilakukan. Tanah yang tidak terpakai bisa untuk membuat danau buatan. Juga harus dipastikan volume air tidak berkurang, meskipun kemarau berkepanjangan.Masyarakat bisa menanam pohon dan rumput gajah dan perdu di sekeliling danau. Ketika kemarau panjang, meski terjadi penguapan volume air akan tetap terjaga.“Ini bukan pekerjaan yang sulit. Kampanye harus dilakukan. Saluran drainase bisa dibuat cascade. Air hujan bisa diresapkan. Masyarakat bisa membuat sumur resapan di rumah sendiri.”Selama ini, di Indonesia belum ada gerakan masyarakat aktif mengelola drainase. “Ini perlu dilakukan. Pemerintah harus memberikan insentif gerakan itu. Jika tidak, pengelolaan drainase akan makin memburuk.”Menurut dia, Indonesia harus merestorasi sungai. “Sungai-sungai kecil harus dibendung, ketika kering, bisa sebagai cadangan air. Masyarakat bisa melakukan ini. Sungai sebaiknya jangan pakai beton, hingga air bisa meresap,” kata Agus.Sungai juga bisa sebagai tempat pemeliharaan ikan dan rekreasi. Masyarakat dianjurkan menanam tanaman di pinggir sungai untuk menurunkan temperatur. Ketika kemarau, penmguapan bisa diminimalisir. Juga mendalamkan sisi luar curva sungai.“Sungai sebagai ekosistem terbuka. Jangan cepat mengalir ke hulu. Harus ada lengkungan-lengkungan juga. Ketika kemarau, daerah ini ada cadangan air.”Caranya, dengan membentuk bendungan-bendungan kecil untuk menahan air. “Ini juga bisa di lahan gambut. Untuk menjaga gambut tetap basah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-043-11.json | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Riau, sebagai salah satu daerah di Indonesia, yang terancam mengalami kebakaran lahan gambut dan hutan kala kemarau.Persiapan pemerintahArief Juwono, deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, tahun ini El-Nino akan terjadi lagi. Meskipun diprediksi lemah, kalau diiringi kemarau panjang akan jadi masalah besar. “El-Nino akan menyebabkan kekeringan. Kita harus mempersiapkan diri untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan.”KLH, katanya, sudah meresmikan dua pilot project pemadaman kebakaran hutan. Ada di Kuburaya, Kalimantan Barat dan Bengkalis Riau dengan membentuk masyarakat peduli api (MPA). Kedua wilayah ini rawan kebakaran hutan dan lahan. MPA ini jadi percontohan hadapi El-Nino.Dia mengatakan, MPA bertugas memadamkan api di lokasi hingga tidak meluas. Pemerintah akan memberikan intensif bagi masyarakat yang terlibat. Ini diiringi partisipasi aktif swasta, dan perguruan tinggi dalam menyiapkan riset dan teknologi.“Kami mendorong peningkatan kapasitas MPA. Pembentukan kelembagaan MPA melalui keputusan gubernur atau bupati, termasuk pembiayaan. Kami mendorong penyediaan alat pemadam sederhana dan terpadu dengan Manggala Agni, perusahaan dan BPBD.”KLH juga mendorong desa bebas asap di lokasi. Pilot project di Riau dan dikembangkan ke daerah lain.Menurut dia, ada 10 provinsi masuk kategori rawan kebakaran hutan, antara lain, Riau, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng dan Kalsel.Dampak El-Nino pernah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sangat besar pada 1994-1995. Sekitar lima juta hektar hutan dan lahan terbakar, asap sampai ke Singapura dan Malaysia. Begitu juga 1997-1998. Kerugian mencapai US$674-799 juta. Kebakaran hutan parah akibat El Nino juga terjadi 2006, 2009 dan 2012.“Peningkatan titik api karena indikasi pembukaan lahan dengan membakar. Ditambah El Nino menyebabkan kekeringan hingga kebakaran hutan makin luas.” | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-043-11.json | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Hadapi El Nino, Inilah Beberapa Langkah Persiapan… | Data Dinas Kesehatan Riau, saat kebakaran hutan dan lahan Februari-Maret 2014, sekitar 53.933 orang terserang ISPA. Sekolah libur karena kabut asap sangat tebal dan membahayakan kesehatan. Penderita ISPA banyak ditemukan di berbagai daerah lain seperti Pekanbaru 13.941, Rokan Hilir 8.154, dan Bengkalis 6.409 orang. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-19.json | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | [CLS] Untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produksi pakan ikan lokal yang menggunakan bahan baku lokal. Salah satu yang digenjot, adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT), Sukabumi, Jawa Barat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengungkapkan, masih besarnya impor pakan ikan hingga saat ini, karena harga pakan ikan lokal masih tinggi. Padahal, jika ingin ketergantungan impor berkurang, satu-satunya jalan adalah produksi dalam negeri dilipatgandakan.“Pakan adalah kebutuhan utama dalam suatu usaha perikanan budidaya, karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan juga merupakan sumber biaya yang paling besar dalam proses produksi budidaya,” ungkap Slamet di Jakarta, Selasa (5/1/2016).Menurut dia, pakan yang diproduksi dalam negeri harus memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dengan produk impor. Namun, dari segi harga harus tetap terjangkau karena itu bisa menurunkan ongkos produksi pakan ikan secara keseluruhan.Dengan mendapatkan pakan ikan yang harganya terjangkau, kata Slamet, pembudidaya ikan mendapatkan keuntungan karena bisa menekan biaya produksi pakan sebanyak mungkin. Jika sudah demikian, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh produsen pakan maupun pembudidaya ikan.“Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, salah satunya adalah dengan mengurangi biaya produksi pakan, melalui penggunaaan pakan ikan mandiri,” sebut dia.Slamet menjelaskan, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) yang telah digaungkan sejak 2015, dan bertujuan untuk mendorong kemandirian kelompok masyarakat dalam memproduksi pakan ikan secara mandiri dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-19.json | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | “GERPARI tetap menjadi salah satu program unggulan perikanan budidaya. Melalui GERPARI akan terbentuk kelompok-kelompok baru yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah dan memanfaatkan sumberdaya alam daerah sebagai bahan baku lokal pakan ikan,” tutur dia.“Pakan ikan mandiri yang diproduksi oleh BBPBAT Sukabumi ini telah memanfaatkan bahan baku lokal seperti tepung ikan, tepung tapioka, dan juga eceng gondok. Hasilnya pun tidak mengecewakan,” tambahnya.Dipaparkan Slamet, kandungan protein yang ada dalam pakan produksi BBPBAT sekitar 30 % atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan kandungan sebanyak itu, pakan bisa dimanfaatkan untuk budidaya lele, nila dan patin. Keunggulan lain, pakan lokal tersebut harganya terjangkau, Rp5.000 per kg.Slamet menambahkan, Mini Plant Pakan Ikan Mandiri yang di bangun di BBPBAT Sukabumi ini, merupakan tempat magang terkait pembuatan pakan ikan mandiri.“Dengan kapasitas produksi 1,2 ton per hari, Mini plant ini, juga merupakan tempat percontohan pabrik pakan ikan mandiri. Dan bagi perekayasa, lokasi ini dapat enjadi tempat untuk melakukan perekayasaan terkait formulasi pakan, sehingga menghasilkan pakan ikan mandiri yang efisien dan memanfaatkan bahan baku lokal,” jelas Slamet.“Hasil perekayasaan BBPBAT Sukabumi yang berupa enzim Mina Grow, juga dapat dikombinasikan penggunaannya dalam produksi pakan ikan mandiri ini, sehingga semakin meningkatkan efisensi pakan ikan yang diproduksi dan pada akhirnya mampu meningkatkan produksi,” tambah Slamet.Pemanfaatan Eceng Gondok Lebih lanjut Slamet mengungkapkan, produksi pakan ikan di BBPBAT Sukabumi tersebut salah satunya memanfaatkan bahan baku eceng gondok yang banyak tersedia di berbagai daerah. Selama ini, eceng gondok hanya menjadi gulma di perairan umum, dan kemudian dimanfaatkan sebagai pengganti dadak untuk bahan baku pakan ikan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-094-19.json | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | Ini Dia, Pakan Ikan Murah dengan Standar Internasional | “Setelah dibuat tepung, kadar proteinnya hampir sama dengan dedak halus yaitu 12,51 %. Saat ini harga dedak di pasaran sekitar Rp3 ribu – 4 ribu/kg, sementara tepung eceng gondok perkiraan harganya sekitar Rp1.000/kg,” papar Slamet“Hal ini merupakan solusi bagi permasalahan eceng gondok di beberapa waduk atau perairan umum. Dan apabila terus dikembangkan dengan menggunakan aplikasi teknologi pakan yang lain seperti teknologi bioflok dan enzim. Saya yakin, efisiensi pakan akan meningkat dan ini akan menguntungkan,” tambah dia.Ketua Divisi Pakan Akuakultur Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Denny D. Indradjaja mengungkapkan, tambahan pasokan dari bahan baku untuk produksi pakan akuakultur memang sangat bagus. Namun, itu belum mengatasi ketergantungan impor bahan baku pakan.“Memang kebutuhan bahan baku pakan ini sangat banyak. Selama ini kita bergantung ke impor dan itu memengaruhi harga di pasaran. Kita ingin, harga di pasaran tetap murah dan berkualitas tapi bahan baku juga terjamin sesuai standar nasional Indonesia,” ujar dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-004-11.json | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | [CLS] Hampir 15 tahun terakhir, Ruddy Sutomo membudidayakan sidat yang kini berpusat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Karena sudah belasan tahun berkecimpung dalam budi daya sidat, Ruddy sudah cukup tahu bagaimana membudidayakan sidat dengan baik. Sekaligus dia menyadari pentingnya pelestarian sidat untuk keberlanjutannya.“Kita tahu bahwa sidat tidak seperti belut, ikan gurame, nila, lele dan lainnya. Kalau itu bisa dikembangbiakkan sendiri. Namun, untuk sidat tidak mungkin. Karena sidat memijah di laut dalam. Inilah yang membedakan antara sidat dengan ikan budi daya lainnya. Karena itulah, maka dibutuhkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan budi daya sidat,” katanya.Sidat (Anguilla spp.) merupakan salah satu sumber daya perairan Indonesia dengan karakteristik khusus dengan pola hidup katadromus. Yakni hidup mendiami beberapa kondisi perairan termasuk perairan tawar, payau dan laut.Selama hidupnya sidat melewati beberapa siklus hidup. Pada fase larva di daerah laut terbuka, fase anakan di daerah paparan benua hingga payau, fase sidat berada di daerah hilir sungai, fase dewasa berada di daerah hulu sungai termasuk danau dan sumber mata air.Sebagai pelaku budi daya sidat, Ruddy harus mengutamakan perlindungan ekosistem dan pengelolaan komoditas sidat secara berkelanjutan. “Bagaimana membudidayakan sidat secara berkelanjutan, itu yang penting. Sebab, sidat tidak bisa dipijahkan. Pemijahan harus berlangsung di alam. Kalau tidak berkelanjutan, maka bisa terjadi kelangkaan, bahkan kepunahan. Jika terjadi kepunahan, yang rugi juga pembudidaya,”ujarnya.baca : Sukabumi Jadi Pelindung Pertama Sidat di Indonesia | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2023-004-11.json | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Sehingga dia berkomitmen untuk mengembalikan indukan ke habitatnya supaya siklus kehidupan sidat dapat terus berlangsung. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengalokasikan 2,5% indukan ikan sidat untuk dilepasliarkan. Misalnya, jika ada 1.000 ekor indukan yang dipanen, maka 25 ekor yang dirilis ke alam.“Jadi, 2,5% dari sidat yang telah dibudidayakan dilepaskan. Tujuannya untuk restocking di sungai-sungai, agar bisa melakukan pemijahan secara alami. Sebelum dilepas ke sungai, diberikan tanda khusus. Sehingga bila ditemukan nelayan dapat diketahui pergerakannya ke mana,” paparnya.Sementara Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Cilacap Indarto mengatakan apa yang dilakukan oleh para pembudidaya sidat di Cilacap menjadi kewajiban dan kini telah menjadi kearifan lokal.“Mereka menyadari bahwa tidak memungkinkan bagi pembudidaya untuk memijahkan. Maka dari itu, maka indukan harus dilepas supaya biota tersebut dapat memijah. Kalau memijah, maka keuntungannya juga diperoleh oleh para pembudidaya kembali. Karena mereka bisa menangkap anakan sidat untuk dibesarkan,”kata Indarto.Menurutnya, pihaknya juga terus memberikan pengarahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Misalnya saja soal pelarangan ekspor benih. Maka diperlukan kesadaran bersama sekaligus melaksanakan pemantauan. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga melarang penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti memakai stroom listrik dan racun.“Langkah lainnya adalah menjaga habitat sidat. Lingkungan tempat hidup sidat itu tidak hanya laut, tetapi alur sungai yang bermuara ke laut. Inilah pentingnya menjaga lingkungan yang menjadi alur sidat dari muara hingga hulu sungai,”katanya. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2023-004-11.json | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Pasalnya, sesudah memijah di lautan dalam, lalu beruaya atau berpindah ke arah muara. Jadi, insting sidat akan mengarah ke hulu sungai. “Sehingga memang kalau sidat yang besar-besar berada di sungai, baru nanti berpindah ke laut dalam untuk memijah. Kami terus mendorong supaya kekayaan biota tetap terjaga dengan melaksanakan konservasi,” tandasnya.baca juga : Semakin Populer, Sidat Semakin Terancam Jadi Usaha MenggiurkanPerjalanan Ruddy Sutomo sebagai pembudidaya sidat sudah cukup panjang. Bahkan, dia mengalami jatuh bangun dalam membudidayakan sidat. Dia mulai tertarik budi daya pembesaran sidat setelah ada orang Jepang yang mencari dirinya.“Waktu itu, orang Jepang mencari unagi. Ternyata setelah berkeliling di Kaliwungu, Kedungreja sini, yang dimaksud unagi adalah sidat. Awalnya saya benar-benar tidak tahu. Karena sudah ketemu dengan yang dicari, maka kami diminta untuk mengirimkan ke Jepang,”jelasnya.Singkat cerita, lanjut Ruddy, pihaknya mengirimkan ke Jepang. Volumenya tidak banyak hanya 500 kilogram. Tetapi, pengiriman hanya dua kali, setelah itu berhenti. Ternyata, alasan orang Jepang tidak lagi mau menerima, karena unagi atau sidat yang dikirimkan berasal dari tangkapan alam.“Orang Jepang ternyata tidak suka sidat yang langsung diambil dari alam. Mereka lebih memilih sidat hasil budi daya. Masalahnya kalau sidat dari alam itu dagingnya terlalu tebal, tidak empuk, amis dan bau lumpur. Oleh karenanya, saya memulai untuk mencoba budi daya. Karena sesungguhnya, potensi pasar sidat begitu besar,”katanya.Ruddy mengawali budi daya pada tahun 2010, dengan suplai sidat berukuran glass eel. Pakan dengan seadanya saja. Ternyata, hasilnya tidak sesuai perkiraan. Malah bisa dibilang gagal total. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2023-004-11.json | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | “Hingga akhirnya, ada orang Jepang lagi yang datang ke Cilacap pada akhir 2012. Ia datang bersama orang dari pemerintahan Jepang yang mengurusi perikanan. Saya mendapat pelatihan khusus, bagaimana budi daya sidat sekaligus cara membuat pakan sidat dengan nilai protein tinggi,”jelasnya.baca juga : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Tahun 2013, mulailah Ruddy mengimplementasikan ilmunya yang diperoleh dari orang Jepang tersebut. “Saya mencoba membuat pakan sidat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hasilnya bagus. Bahkan, saya dapat mengekspor pakan sidat ke Vietnam hingga empat kontainer. Saya berpikir, inilah modal saya untuk meneruskan budi daya sidat yang sempat gagal. Hingga akhirnya, saya pulang kampung memanfaatkan sawah milik keluarga untuk kolam. Lokasinya strategis, karena berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Cibereum. Hasilnya ternyata bagus, dan saya putuskan untuk makin serius di tahun berikutnya,”katanya.Selama tiga tahun 2014-2017, Ruddy membudidayakan sendiri dibantu oleh warga. Pada tahun 2017, dia kemudian membentuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Kini Pokdakan telah menjelma menjadi Koperasi Sidat Bersatu sampai sekarang. Ruddy kemudian menjadi manajer koperasi.Bahkan, kini Kaliwungu ditetapkan sebagai kampung sidat. Namanya Kampung Sidat Kaliwungu dan ditetapkan pada 2018 silam. Lokasi setempat menjadi percontohan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tak hanya itu, Kaliwungu dijadikan lokasi demonstrasi pertama IFish yang merupakan proyek kerja sama antara FAO dan KKP dengan dukungan dari Global Environment Facility (GEF).baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-004-11.json | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Cerita Sukses Budi Daya Sidat Berkelanjutan dari Cilacap | Dengan Koperasi Sidat Bersatu, usaha pembudidayaan sidat terus berkembang. Dengan jumlah anggota sebanyak 27 orang, produksi sidat setiap bulannya dapat mencapai 1 ton. Pendapatan yang diperoleh berkisar antara Rp360 juta hingga Rp400 juta. “Pendapatan cukup lumayan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat,”ujarnya.Pangsa pasar memang masih sangat besar, karena koperasi diminta untuk mencukupi kebutuhan hingga 50 ton setiap bulannya. Meski terus menggenjot produksi, tetapi koperasi tetap memegang komitmen untuk konservasi. Yakni tetap merilis sebagian indukan, supaya terus terjada ketersediaan benih sidat. (***) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-021-18.json | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Cerita Petani Perempuan dari Madura | [CLS] Peran perempuan di sektor pertanian sangat besar. Satu contoh di Dusun Bates, Desa Ragang, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura, perempuan petani terlibat dalam proses bercocok tanam dari persemaian sampai panen.Nurhayati Sumani, perempuan tani Bates mengatakan, para perempuan terlibat dalam pertanian mulai menyiapkan benih persemaian, menyiram, menanam, membersihkan hama atau rumput sekitar tanaman, sampai memanen. Tak hanya memanen, bahkan mereka juga memanggul hasil panen dari ladang ke rumah.Kalau mulai menanam maupun panen, katanya, sanak keluarga maupun tetangga saling bantu. “Urun kerja untuk meringankan dan mempercepat pengerjaan. Tidak pasti berapa orang dalam satu kelompok. Kan kebiasaan warga masih ada ikatan darah, biasa membangun rumah berdampingan. Misal ada 10 keluarga, bisa ada 10 perempuan bergabung urun kerja,” katanya.Kelompok itu tanpa label, hanya bekerja dari satu ladang ke ladang lain di antara mereka secara bergantian. “Jadi, misal hari ini punya saya, besok bisa pindah ke ladang orang lain.”Laki-laki petani juga menerapkan sistem urun kerja yang sama. Selama pekerjaan anggota kelompok tidak selesai, akan terus bergantian fokus pada mengerjakan anggota urun kerjanya.Kalau ada waktu, kelompok urun kerja baik laki-laki maupun perempuan petani, sesekali memenuhi panggilan kerja jadi buruh tani ladang lain di luar kelompok urun kerja mereka. Buruh tani biasa disebut dherrebbhân.Masodah, perempuan petani lain mengatakan, biasa ambil kerja dherrebbhân. Baginya, jadi perempuan petani harus memecah pikiran, satu sisi harus cekatan bertani dan hampir tiap hari harus ke ladang. Sisi lain, harus menjadi manajer di rumah. Mulai dari urusan kebersihan dan kerapihan rumah sampai mungkin mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga.“Uang hasil dherrebbhân juga untuk kepentingan bersama di rumah. Suami memang juga bekerja dherrebbhân. Tidak setiap hari. Hasil dherrebbhân saya gunakan membantu keuangan di rumah.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-021-18.json | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Hampir semua perempuan petani di sana punya peran sama.Suyamah, perempuan tani lain menceritakan, perihal peran petani perempuan. Di daerah Suyamah, Dusun Angsanah Barat, Desa Bangkes, Pamekasan, perempuan petani tak menerapkan urun kerja antara satu sama lain. Misal ada panggilan kerja di ladang milik tetangga, dia tidak menolak. Di sana, sistem pekerjaan demikian, disebut ombhâlân.Kalau ada kerjaan ombhâlân, dia biasa ajak ibu-ibu lain. Saat musim panen cabai, dia lebih sering menerima orderan ombhâlân.“Seperti ombhâlân untuk panen cabai, ya setengah hari dibayar Rp40.000 ditambah makan. Kalau sehari penuh Rp80.000.” katanya.Di kampung Suyamah, cari bibit maupun bahan untuk perawatan tanaman biasa oleh laki-laki.Siti Inayah, kader petani perempuan Serikat Petani Indonesia (SPI), memandang, perempuan petani memegang peran sangat penting. Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian dalam sebuah institusi keluarga pasti melibatkan perempuan.Dalam pertanian, katanya, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak sama. Mereka bisa sama-sama bekerja di lahan maupun di ladang.Di Indonesia, katanya, perempuan petani adalah penyedia pangan keluarga dan kebanyakan bisa melakukan pemilihan dan pemulihan benih secara turun temurun.Seharusnya, peranan ini tak tergeser oleh kapitalisme. Benih-benih yang disediakan ibu-ibu petani perempuan telah dirampas korporat yang menyediakan benih-benih transgenik.Pada 2014, Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan pertanian berbasis keluarga sedemikian erat dengan ketahanan pangan global. Sampai sekarang, merupakan dekade pertanian berbasis keluarga.Namun dia khawatir, pertanian berbasis keluarga akan terrampas oleh pertanian-pertanian korporat pertanian.“Jika ini terjadi, otomatis akan menggeser peran-peran perempuan dalam dunia pertanian. Karena mereka tidak menjadi subyek dalam pertanian tetapi para perempuan petani akan jadi buruh-buruh dari perusahaan-perusahaan itu,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-021-18.json | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Inayah menyinggung soal perempuan petani berhadapan dengan konflik lahan. Dia bilang, keterlibatan perempuan petani dalam menghadapi konflik lahan begitu nampak.Ketika ada konflik lahan, rata-rata perempuan ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan bahkan ketika ada demo mereka selalu di garda terdepan.Bagaimana nasib petani perempuan jika berhadapan dengan budaya partiarki? Dewasa ini, katanya, seiring dengan kesadaran, kesetaraan gender dan pendidikan yang ada di Indonesia, budaya patriarki cenderung berkurang terutama di wilayah Jawa.Dia contohkan, di Jawa Tengah, Kabupaten Pati, kepemilikan lahan tidak hanya laki-laki tetapi perempuan terutama dalam sertifikat tanah.“Sebenarnya, bukan hanya budaya patriarki yang perlu dilawan ketika bicara pertanian dari sudut pandang gender, budaya global yang tidak sesuai budaya lokal juga perlu ditentang,” kata representative women articulation untuk petani perempuan La Via Campesina di Asia Tenggara dan Asia Timur ini.Soal akses pengetahuan pertanian bagi petani perempuan, katanya, dewasa ini anggota Serikat Petani Indonesia khusus perempuan sudah mempunyai kesempatan meningkatkan pendidikan, seperti pendidikan pertanian, pendidikan tentang agroekologi. Bahkan, SPI sebagai anggota La via Campesina juga memberikan akses khusus petani perempuan.“Di SPI ada yang namanya Woman Articulation La Via Campesina atau Gerakan Petani Internasional. Ada artikulasi untuk petani perempuan.” Dardiri Subairi, pegiat lingkungan dari Barisan Ajaga Tanah Ajaga Na’poto (Batan) di Sumenep, memandang, perempuan petani makin terpinggirkan karena begitu masif perampasan ruang hidup mereka.Yang paling kena dampak dari perampasan ruang hidup tadi adalah perempuan. “Di samping perempuan makin tersingkir dari Sumber sumber ekonomi pertanian, dia makin berat menghadapi beban ganda sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-021-18.json | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Dari sisi penyedia ketahanan pangan saja perempuan petani begitu berjasa. Perempuan petani memiliki peran luar biasa dalam ekonomi keluarga, terutama sektor pertanian.Dalam hal perbincangan antara perempuan petani dan konflik lahan di Madura, Dardiri melihat, perempuan perlu didorong tertarik isu agraria.“Selama ini, isu gender atau feminisme, yang saya lihat, hanya menguntungkan perempuan kelas menengah terdidik. Isu gender jarang digeser ke isu-isu yang riil dialami perempuan kelas bawah,” katanya.Dalam akses pengetahuan pertanian untuk perempuan petani Madura, mereka hanya merawat kearifan lokal dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang didesiminasi pejabat resmi pertanian bukan membebaskan petani, termasuk petani perempuan. Pihak terkait lebih menyuarakan kepentingan negara dan korporasi macam bibit dan pupuk.Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Pertanian antar Sensus (Sutas) 2018, petani perempuan di Indonesia sekitar 8 juta orang. Hampir 24% dari 25,4 juta petani adalah perempuan.BPS juga mencatat, rumah tangga usaha pertanian dengan perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga sekitar 2,8 juta rumah tangga. Data itu menegaskan, perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian cukup banyak dan berpeluang bisa diberi peran strategis sebagai upaya mendukung pertanian.Menurut Dian Pratiwi Pribadi, dari FIAN Indonesia, perempuan petani, nelayan, atau produsen pangan lain masih dalam posisi subordinat dibanding laki-laki terutama dari sudut pandang kebijakan.Dia contohkan, perempuan nelayan belum diakui sebagai profesi khusus hingga tidak bisa mengakses program pemerintah.“Peran mereka makin tidak diakui seiring perkembangan teknologi mekanisasi dan informasi. Dalam pertanian tradisional, perempuan berperan penting dalam merawat benih, membuat pupuk alami, sampai ke pasar menjual hasil tani sambil berinteraksi dengan banyak orang disana sebagai satu modal sosial,” katanya. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-021-18.json | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Cerita Petani Perempuan dari Madura | Peran-peran ini, tergantikan pabrik dan supermarket seiring menghilangnya modal sosial dan nilai-nilai budaya. Padahal, pertanian subsisten atau skala rumah tangga yang dipimpin perempuan terbukti mampu bertahan dari serangan krisis pangan dan ekonomi. Selamat Hari Tani! *****Foto utama: Petani perempuan di Pamekasan, Madura, sedang panen cabai. Foto: Gafur Abdullah/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-080-15.json | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | [CLS] “Lahan gambut, rawa lebak adalah aku. Juga dirimu!” demikian kutipan dialog para gambut dalam pertunjukkan “Rawa Gambut” akan dipentaskan keliling Teater Potlot, Maret – Agustus 2017.Naskah drama ini mengisahkan pergulatan kehidupan manusia yang berada di kawasan rawa gambut, di pesisir Pantai Timur Sumatera, Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin).“Gambut menjadi tokoh-tokoh metafora yang menjelaskan siapa dirinya. Gambut pun bercerita tentang masa lalu dan sejarah. Ia seakan berkabar dan mengirim pesan kepada semua orang, bagaimana berperilaku dan memperlakukan alam dan aneka hayati yang hidup di lahan basah yang subur dan makmur itu,” kata Conie Sema, sang sutradara, kepada Mongabay Indonesia, akhir pekan lalu.Lanjutnya, gambut juga mengingatkan manusia yang mengelola dan memanfaatkan dirinya sebagai lahan berkebun dan berladang. “Aku adalah surga bagi dirimu. Aku adalah sungai dan kolam. Pohon-pohon dan kicau burung. Rumah bagi satwa dan beribu aneka hayati. Aku jutaan mata air dan ikan-ikan. Aku memberimu oksigen dan sumber mineral. Menjaga anak cucumu dari petaka dan kesengsaraan. Selalu berdoa hidupmu lebih lama dariku,” kata para gambut menjelaskan dirinya dalam cerita tersebut. Terkait dengan kerusakan dan kebakaran hebat lahan gambut di penjuru bumi ini, akibat kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan oleh manusia, gambut pun berkata, “Di sini, semua orang menjadi kebun. Mereka menata dan memilih bibit akan ditanam. Lalu memagarinya dengan akal dan pikiran. Tanah menerima benih-benih itu, dan menjaganya. Merawatnya dengan kasih sayang. Hingga menghasilkan buah. Itulah hakikat berkebun. Semua bekerja. Semua mendapatkan hasil. Itulah hakikat keadilan bagi semua.” | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-080-15.json | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | Pada intinya, cerita itu menjelaskan gambut adalah cermin peradaban. Adalah pesan-pesan cinta yang tertulis dalam prasasti leluhur. Pesan menjaga bumi dan kehidupan. Pesan agar kita selamat dari bencana. Tetapi kenyataan hari ini, gambut tidak lagi menjadi surga bagi semua. Gambut ditimbun, dibakar, dan dihancurkan. Semua menjadi sepi dan asing. Burung-burung terbang tanpa fajar dan sungai. Ikan-ikan meninggalkan rawa tanpa kemarau. Dan keterasingan itu sendiri adalah jutaan kebun yang pelan-pelan datang tanpa suara dan kegaduhan.“Itulah kenyataan yang diceritakan dalam drama ini. Sebuah kerja paradoks manusia dan ilmu pengetahuan mengelola alam jagat raya ini. Menggugah hati nurani dan cinta manusia tentang makna menghargai dan menjaga kelestarian alam. Mengingatkan arti dan hakikat keadilan dari jargon-jargon konservasi dan restorasi lingkungan,” ujar Conie di sela latihan di sanggar kebun Teater Potlot di Bandarlampung, Lampung.“Kau tak usah sibuk mengurus kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kau urus saja dirimu,” ujar para gambut yang diperankan sejumlah aktor. Hari Bumi 23 Maret 2017Pertunjukan Teater Potlot ini akan dimulai dari Peringatan Hari Bumi di Palembang pada 23 Maret 2017. Peringatan Hari Bumi ini berdasarkan kelahiran Prasasti Talang Tuwo, sebuah prasasti ekologi milik Kerajaan Sriwijaya.Selanjutnya, direncanakan Teater Potlot akan pentas di Jambi (Mei), Lampung (Juni), Riau (Juli) dan Sumatera Barat (Agustus).Selain pertunjukan, kata Conie, juga dilakukan diskusi yang temanya seni dan lingkungan hidup. Sasaran pertunjukan dan diskusi selain pekerja seni, budaya, akademisi, penggiat lingkungan hidup, juga pelajar dan mahasiswa. “Kami berharap melalui seni pertunjukan teater, ke depan sebagian lahan gambut tetap terjaga, sementara yang dimanfaatkan dapat dikelola secara lestari, yang jauh dari berbagai persoalan yang menonjol saat ini seperti kebakaran,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-080-15.json | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | Teater Potlot: Lahan Gambut Adalah Aku, Juga Dirimu! | Teater Potlot berdiri tahun 1984 di Palembang. Teater ini bermula dari komunitas kecil di sebuah kampung. Pada perkembangannya Teater Potlot lebih cenderung bereksplorasi dengan gagasan yang berorientasi pada konsep-konsep “teater pembebasan”. Potlot menginginkan teater terbebas dari ruang teks yang menyandera kebebasan kreatif. Tetapi tetap bisa berkomunikasi dan terpahami oleh penonton, terutama pesan-pesan moral yang hendak disampaikan.Salah satu yang menonjol teater, pada era Orde Baru atau tahun 1990-an, yakni pengusung gagasan “pembunuhan sutradara” yakni upaya pembongkaran feodalistik dunia teater sebagai seni pertunjukkan atau sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa produksinya seperti Wong-Wong, Bonseras (Boneka Setengah Waras), Sebungkus Deterjen Hari Ini, Muria Sandal Theklek di Dada, 50 Tahun Ikan Asin dalam Kaos Kaki, Orang-Orang Barunta, Hutan Geribik, terakhir Majhi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-015-10.json | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | [CLS] Sudah jatuh, tertimpa tangga. Pepatah ini tampaknya cocok bagi keempat buruh harian perusahaan sawit di Papua ini. Betapa tidak, sudahlah pekerjaan mereka bertambah berat dua kali lipat dengan upah tetap, kala protes, perusahaan semena-mena memecat mereka.Empat buruh harian lepas ini dari PT Tandan Sawita Papua (TSP), anak usaha Rajawali Group pada devisi kebun II Dahlia, di Kampung Yetti, Arso Timur, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Papua. Mereka adalah Benediktus Bria, Mikael Usboko,Yanto Bouk dan Valensius Bria.Sejak tahun 2010, TSP merekrut buruh harian kerja dengan sistem pembayaran upah per hari kerja Rp68 ribu. Memasuki 2013, perusahaan menerapkan sistem pembayaran upah kerja tak berdasarkan hari kerja, melainkan jumlah pohon sawit yang dibersihkan.Benediktus Bria bersama ketiga rekan, mengeluhkan sistem ini. Mereka melapor ke Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Senin (9/9/13). Mereka menceritakan sistem upah sudah tak lagi per hari kerja.Sebelumnya, jika membersihkan atau membabat rumput dan tanaman kayu di sekitar area 27 pohon sawit, mereka mendapat upah Rp68 ribu. Pada Agustus 2013, perusahaan menaikkan lagi target kerja dari areal 27 pohon sawit menjadi 54 pohon sawit. Dua kali lipat! Jika pekerja berhasil membersihkan 54 pohon, dihargai Rp68 ribu. “Jika pekerja tidak sanggup sesuai target yang ditentukan perusahaan, tak dibayar,” kata Benediktus.Yuliana Langowuyo dari SKPKC Fransiskan Papua, kepada Mongabay, Rabu (18/9/13) menyebutkan, Senin, 9 September 2013, didatangi empat buruh harian lepas devisi kebun II Dahlia, TSP.Para buruh ini mengadu pelanggaran hak buruh yang dialami.“Mereka tidak tahu bagaimana prosedur menyampaikan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja hingga mendatangi SKPKC Fransiskan Papua, sebagai lembaga gereja yang dikenal.” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2013-015-10.json | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | Ke empat buruh ini sudah bekerja sejak 2010 dengan status buruh harian lepas. Kerja mereka mulai dari penanaman, pembabatan dan semprot hingga pemupukan. Pekerjaan ini dihargai per hari Rp68 ribu. Aturan itu berubah menjadi sistem pengupahan sesuai target kerja sejak 2013.Target kerja perusahaan adalah para pekerja wajib membersihkan area dari 27 pohon sawit. Jika tak mencapai target upah tidak dibayar. Pada Januari- Juli 2013, pekerja masih bisa memenuhi target perusahaan sebanyak 27 pohon sawit.Memasuki Agustus 2013, perusahaan menaikkan lagi target kerja dari 27 menjadi 54 pohon sawit . “Ini sangat berat dan tak dapat dipenuhi pekerja. Areal dari satu pohon sawit saja sudah cukup luas,” kata Yuliana.Kala target 54 pohon sawit tidak dapat dipenuhi dalam satu hari, pekerja harus menyelesaikan dalam dua hari. Sehari pekerja hanya bisa membersihkan 27 pohon sawit, dilanjutkan keesokan hari hingga sampai 54 pohon. Namun, perusahaan menghitung upah satu hari kerja alias dibayar Rp68 ribu. “Target kerja sangat berat dan sistem upah tidak adil ini mendapat perlawanan dari pekerja di areal devisi kebun II Dahlia.”Protes ini disampaikan berulang kali oleh pekerja tetapi tak ditanggapi perusahaan. Akhirnya, pada Selasa-Senin (39/9/13) sejumlah pekerja di devisi Kebun II Dahliam, mogok. Setelah mogok, Senin sore, empat perwakilan pekerja mendatangi kantor SKPKC Fransiskan Papua. Besoknya, Selasa (10/9/13), SKPKC mendapat informasi keempat orang ini sudah dipecat.Koroba, Manajer devisi kebun II Dahlia TSW mengatakan, pekerja yang menuntut, bukan orang asli Keerom. Menurut dia, pekerja ini tak perlu banyak menuntut. “Kamu orang Timur, tidak perlu protes karena hanya perantau, kerja saja sesuai aturan,” ucap Koroba. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2013-015-10.json | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | Derita Buruh Sawit Rajawali Group di Papua: Protes Beban Kerja Berbuah Pemecatan | Anak usaha Rajawali Group ini mulai beroperasi membuka 26.300 hektar hutan di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, sejak 2008. Hingga kini, kebun sawit ini telah membabat hutan seluas 18.337 hektar di Kampung Yetti, Arso Timur, Kabupaten Keerom. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] |
2013-005-11.json | Panel-panel Surya Sang Musisi Kalbar | Panel-panel Surya Sang Musisi Kalbar | [CLS] Byar pêt…Byar pet. Hidup, mati listrik di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), bak menu sehari-hari. Bahan bakar minyak pun makin mahal. Ferdy Ardian, seorang musisi di Pontianak, berpikir bagaimana menyiasati masalah ini.Pontianak sebagai kota khatulistiwa, daerah dengan limpahan matahari memunculkan ide gitaris band Lemon Tea ini. “Bagaimana memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan sehari-hari? Begitu kira-kira pikiran yang berkecamuk di benak Ferdy, kala itu.Ferdy multi talenta. Tak hanya gitaris, dia juga bisa mendesain bangunan dan desain grafis. Ide didukung keahlian. Gayung bersambut. Pada 2009, dia merancang studio menggunakan energi matahari. F Studio, namanya. Pohon bambu menjadi peneduh, dan penghijau. Studio di Jalan Imam Bonjol no 1 ini tampak sejuk dan asri. Di bagian depan ada kolam nila.“Biaya cukup mahal. Kalau dihitung balik modal pasti lama. Tapi, ini kan untuk seumur hidup,” katanya. Tiga Mei lalu, tepat empat tahun studio menggunakan 50 persen tenaga surya. Ia mendukung pemakaian lima jam studio, tetapi para penyewa studio tak khawatir pemadaman listrik.Modal membuat pembangkit listrik tenaga surya untuk studio, memakan biaya Rp20 juta. “Jika menginginkan rumah murni tenaga listrik, biaya bisa Rp40 juta.”Ferdy, pecinta lingkungan, dan cinta bersepeda. Dari tahun 2000-an, dia sudah berangkat kerja menggunakan sepeda. “Jarak antara rumah dan kantor tak begitu jauh. Lebih hemat dan lebih sehat,” katanya pada Oktober 2013. Ferdy menilai, jalan raya di Pontianak, lebih ‘ramah’ bagi pesepeda, ketimbang Jakarta.Dia punya Jackson, sepeda tercinta, yang dibeli 2007. Malang, sepeda tipe road flatbar berukuran lingkaran ban 700/23 C ini hilang Maret lalu. Bersama Jackson, Ferdy, sudah melanglang buana. Mereka telah berjalan ke Kabupaten Sintang. Juga Pontianak – Singkawang, Tanjung Pandan Belitong – Tanjung Tinggi, Jakarta-Bogor-Puncak. Lalu, Pontianak-Ngabang-Sanggau–Sintang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2013-005-11.json | Panel-panel Surya Sang Musisi Kalbar | Panel-panel Surya Sang Musisi Kalbar | Pada Maret 2012, Ferdy bersepeda seorang diri dari Pontianak ke Kabupaten Sintang. Perjalanan tak kurang tiga hari. “Jarak Pontianak-Sintang 390 kilometer dengan kecepatan rata-rata 19,8 kilometer per jam, total waktu tempuh sekitar 20 jam. Itu total waktu tak termasuk istirahat.”Sejalan dengan kecintaan berkendara, sejak 2011, Ferdy mulai ujicoba membuat motor bertenaga surya. Dia membeli sebuah motor listrik dari teman. Motor China merek Trekko ini sudah lama rusak. Dia menambah panel surya berukuran sekitar 63 cm x 55 cm di bagian depan. Biaya pemasangan panel dan perbaikan motor Rp3 juta. Semua perakitan di rumah. Jadi, jika ada kesulitan, Ferdy akan membawa ke bengkel.Menurut dia, kelemahan rancangan motor listrik ini tak mempertimbangkan kekuatan baterai. Lampu pijar, hingga boros energi. Diapun mencopot lampu dan diganti yang hemat energi.Motor ini bisa tahan 60 menit, panel surya dibaut persis di bawah dudukan lampu utama. Pengisian baterai minimal enam jam. Motor ini bisa menempuh jarak sekitar 50 km setelah di-charge 4-8 jam. Dia masih mencari cara agar durasi mengisi daya bisa dikurangi sekaligus menambah daya jelajah.Kelebihan motor ini, ramah lingkungan karena tak mengeluarkan asap dan tak pakai oli . Ia juga tak berisik. Namun, perlu berhati-hati, karena orang tak tahu jika ada kendaraan lewat.Bereksperimen, bagi Ferdy, bukan gaya-gayaan. “Sudah saatnya orang berkomitmen menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah polusi dan bergaya hidup ramah lingkungan.” Terlebih, dalam 10-20 tahun ke depan, harga BBM makin mahal.Kini, dia kebanjiran order pemasangan panel surya di daerahdaerah pedalaman Kalbar. Beberapa daerah ini, ada yang belum tersentuh listrik. Sudah lima yang memasang dengan arif tarif Rp5,9 juta, termasuk panel dan biaya pasang. Ferdy juga menyediakan suku cadang panel surya. Kini dia menjajaki pengembang, untuk pemasangan rumah bertenaga surya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-003-06.json | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | [CLS] Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecoton [Ecological Observation and Wetlands Conservation] memenangkan gugatan kasus ikan mati massal di Kali Brantas. Tergugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Gubernur Jawa Timur.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu [18/12/2019], mengabulkan gugatan Ecoton dengan nomor perkara 08/Pdt.G/2019/PN.Sby. Ketua Majelis Hakim, Anne Rusiana menyatakan pihak tergugat terbukti bersalah. “Lalai mengelola dan mengawasi ekosistem Kali Brantas yang mengakibatkan ikan mati massal yang diduga akibat pencemaran,” ucapnya.Baca: Kematian Ribuan Ikan Sungai Surabaya Akibat Limbah Kembali Terjadi Kuasa hukum penggugat, Rulli Mustika Adya mengatakan, seluruh eksepsi para tergugat ditolak tanpa terkecuali oleh majelis hakim. Salah satu bunyi tuntutan yang dikabulkan majelis hakim adalah memerintahkan para tergugat meminta maaf kepada masyarakat Jawa Timur yang wilayahnya dilalui Kali Brantas, atas kelalaian pengelolaan dan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati setiap tahunnya.“Pihak tergugat harus minta maaf kepada masyarakat di 15 kabupaten/kota yang dilalui DAS Brantas,” kata Rulli, Kamis [19/12/2019].Pihak tergugat diperintahkan melakukan pemeriksaan independen terhadap Dinas Lingkungan Hidup [DLH] Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat, akademisi, konsultan lingkungan serta NGO pengelolaan lingkungan. Tergugat juga diminta mengelurkan peringatan terhadap industri, khususnya di DAS Brantas untuk mengolah limbah carinya sebelum dibuang ke sungai.Dari putusan majelis hakim, kata Rulli, harusnya menjadi wahana bagi pemerintah untuk duduk bersama, membicarakan penanganan Kali Brantas. “Dari pertemuan dapat dilakukan perencanaan komprehensif.” | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-06.json | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | Namun, dari putusan ini, terdapat gugatan yang tidak dikabulkan yaitu pembuatan SOP khusus penanganan ikan mati massal, yang menurut majelis hakim berlebihan.“SOP berupa peraturan bersama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pencemaran sungai. Selama ini tidak ada orang dari pemerintah yang langsung datang saat laporan ikan mati. Ketika mereka datang memeriksa esoknya, banyak barang bukti hilang,” ujarnya.Baca: Jangan Lagi Ada Ikan Arapaima di Sungai Brantas! Program pemulihanSelain permintaan maaf, sejumlah tuntutan yang diajukan Ecoton adalah para tergugat diminta memasukkan program pemulihan kualitas air Kali Brantas dalam APBN 2020. Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, sungai merupakan kawasan strategis nasional yang masuk dalam penganggaran APBN. Salah satunya adalah program Citarum Harum. Namun, Sungai Bengawan Solo dan Brantas di Jawa Timur, tidak masuk, padahal kondisinya juga memprihatinkan.“Brantas ini bahan baku air minum. Kami menggugat karena ada kelalaian pemerintah,” paparnya.Prigi menilai, penanganan Kali Brantas sampai saat ini terkesan lempar tanggung jawab. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR], Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], dan Gubernur Jawa Timur sama-sama mengaku tidak memiliki kewenangan, menyebut institusi lain yang bertanggung jawab.“Ada ikan mati di 2015, 2016, 2017, 2018, bahkan 2019. Ada yang 4 kali, 5 kali, 6 kali, jadi setiap tahun ada peningkatan jumlah ikan mati massal. Tuntutan ini, agar kejadian tidak berulang, dicari penyebabnya.”Baca juga: Sungai Brantas Makin Memprihatinkan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-003-06.json | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | Kasus Ikan Mati Massal di Kali Brantas, Hakim: KLHK, PUPR, dan Gubernur Jawa Timur Bersalah | Para tergugat juga diminta melakukan pemasangan CCTV di setiap outlet DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan pembuang limbah cair. Para tergugat juga diharuskan memasang alat pemantau kualitas air [real time] untuk memudahkan pengawasan. “Selama ini masyarakat melaporkan ada pencemaran, namum begitu dilaporkan, diverifikasi, tidak ditemukan pencemaran, karena memang sudah tidak dibuang lagi,” jelasnya.Ecoton, kata Prigi, menunggu tanggapan pihak tergugat. Semoga ada langkah serius pemerintah terkait penanganannya. “Kami menunggu dua minggu, karena itu waktu untuk pihak tergugat mempelajari. Kalau mereka menerima kami bersyukur, kalau banding akan kami ikuti. Tapi, dari pertimbangan hakim sudah jelas, dan bukt-bukti yang diajukan para tergugat hanya normatif. Tidak ada aksi konkrit,” ujarnya.Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili kuasa hukumnya, Kepala Biro Hukum Jempin Marbun, menyatakan banding dan akan menyiapkan materi kasus ini. Menurut Jempin, terdapat beberapa aspek yang diabaikan majelis hakim, seperti keterangan saksi ahli yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat persidangan.“Faktanya, ikan-ikan di sungai itu teler [mabuk], bukan mati, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini yang diabaikan majelis hakim, sehingga kami pilih banding,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-034-19.json | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | [CLS] Mengembalikan orangutan ke habitatnya, bukan pekerjaan mudah. Banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan, orangutan yang dilepasliarkan nanti, benar-benar mampu bertahan hidup di hutan, rumah aslinya.Terlebih, habitat orangutan yang ada saat ini kian menyempit dikarenakan konversi hutan terus terjadi. Akibatnya, akan sulit mencari lokasi yang benar-benar cocok untuk orangutan yang bakal dilepasliarkan. Di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) saja, diprediksi hanya bisa menampung 250 hingga 300 individu orangutan. Jumlah yang masih jauh dari kata ideal.“Jika konservasi tidak menjadi prioritas kita dan kita tidak melestarikan alam, manusia tidak akan bertahan hidup. Upaya konservasi dan kesuksesannya akan mempengaruhi kehidupan kita dan generasi mendatang,” ungkap CEO BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) Jamartin Sihite, saat pelepasliaran 12 individu orangutan ke TNBBR di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (02/8/2017).Jamartin mengatakan, di BOSF saat ini, ada ratusan orangutan yang telah menyelesaikan tahap rehabilitasi di Sekolah Hutan. Banyak juga yang telah mengantri di pulau pra-pelepasliaran, menanti giliran untuk dilepasliarkan.“Orangutan yang kita lepasliarkan itu sudah melewati proses pembelajaran menjadi liar kembali. Kita pastikan, bisa mencari makan sendiri, bikin sarang, lebih suka manjat pohon ketimbang di tanah, tak terlalu suka melihat manusia, dan mengenali musuh-musuh alaminya. Selain itu, terbebas TBC, hepatitis, dan penyakit lainnya. Jika ada penyakit, itu merupakan penyakit orangutan, bukan dari manusia,” paparnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-034-19.json | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | Sejauh ini, menurut Jamartin, dari puluhan orangutan yang dilepasliarkan di TNBBBR, kondisinya menunjukan hal positif. Daya tahan hidupnya mencapai 90 persen. “Memang tidak seratus persen hidup, ada tiga individu mati. Tapi, masih dikatakan aman, di bawah 20 persen. Tiga individu ini ditemukan pada 2016, setelah dilakukan nekropsi penyebabnya adalah predator alaminya yang ada di sana,” ujarnya.Manajer BOSF Nyaru Menteng Denny Kurniawan saat ditemui Mongabay Indonesia di Palangkaraya, menyatakan pelepasliaran ini adalah yang ke enam kali di TNBBBR dan yang ke-18 dilakukan BOSF keseluruhan di Kalimantan Tengah, sejak 2012.”Lebih lanjut Denny mengatakan, 12 individu orangutan tersebut terdiri delapan betina dan empat jantan. Dengan tambahan ini, sudah 59 orangutan yang dilepasliarkan di TNBBR. “Hingga akhir Juli 2017, BOSF telah melepasliarkan 289 individu orangutan ke hutan alami. Rinciannya, 214 dari Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, dan 75 dari Samboja Lestari, Kalimantan Timur,” terangnya. DukunganAdib Gunawan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, mendukung penuh kegiatan pelepasliaran orangutan.“Kami bersama mitra, tak lelah dan tak henti, merangkul semua pihak untuk menjaga dan melindungi orangutan, sebagai spesies kebanggaan Kalimantan Tengah. Salah satu caranya adalah, menginisiasi pembentukan forum-forum, sosialisasi dan kampanye, serta rehabilitasi dan pelepasliaran orangutan di habitat yang aman dan terlindungi.”Lebih lanjut Adib mengatakan, upaya konservasi yang dilakukan BOSF untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepasliarkan orangutan ke habitat yang terjaga merupakan inisiatif yang harus didukung sepenuhnya. “Kita harus memastikan anak cucu nanti, masih menikmati kekayaan alam yang melimpah ini,” katanya. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-034-19.json | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | Habitat Menyempit, Pelepasliaran Orangutan akan Semakin Sulit | Heru Raharjo, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) Wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BOSF dan BKSDA Kalimantan Tengah telah melepasliarkan 47 individu orangutan di TNBBR. “Kami melakukan pemantauan reguler bersama tim BOSF untuk memastikan orangutan yang telah dilepasliarkan itu aman.Sejauh ini, hasil pengamatan menunjukkan, keamanan hidup orangutan terjaga dan adaptasi mereka di alam liar sangat baik. “Semoga, seluruh orangutan yang telah dilepasliarkan di TNBBBR segera membentuk populasi baru demi keberlanjutan upaya konservasi,” ucapnya.Kegiatan pelepasliaran orangutan tersebut mendapat dukungan USAID LESTARI. Lembaga ini berkomitmen mendukung upaya pelepasliaran orangutan di TNBBR hingga 2018.Rosenda Chandra Kasih, Koordinator Lansekap Katingan-Kahayan USAID LESTARI mengatakan, status orangutan di Kalimantan telah mencapai kondisi sangat terancam punah. Semua pihak, harus bekerja sama dan saling dukung upaya perlindungan orangutan dan penyelamatan habitatnya.“Kami, di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, bersama pihak BOSF beserta pemerintah, swasta dan masyarakat berupaya menjamin keberlangsungan hidup orangutan hingga terciptanya populasi orangutan liar baru. Harus kita ingat, maraknya ancaman kepunahan orangutan yang ada adalah tugas kita bersama untuk menghentikannya,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-074-06.json | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | [CLS] Perilaku manusia (pemerintah, legislator, pebisnis, dan nelayan) membuat resiko ketidakpastian di dalam pengelolaan sumber daya perikanan kian membesar. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan tata kelola sumber daya yang menafikan pertimbangan saintifik, minusnya pengendalian terhadap regulasi, dan ketidakmampuan regulator dalam memprediksi perilaku pelaku usaha di dalam pemanfaatan sumber daya.Sejarah mencatat, maraknya pemakaian trawl (pukat hela) pada kurun 1970-1980 menunjukkan betapa buruknya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Betapa tidak, tingginya konflik horisontal antarpelaku usaha berimbas pada rusaknya ekosistem sumber daya perikanan. Dalam situasi seperti itulah, terbitnya Keputusan Presiden No.39/1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl setidaknya bisa meminimalisasi resiko ketidakpastian di dalam pengelolaan sumber daya perikanan.baca : Nelayan Ajukan Jaminan untuk Proses Pergantian Cantrang, Apa Saja?Lantas bagaimana situasi tata kelola sumber daya perikanan belakangan ini?Disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia justru menghadirkan resiko ketidakpastian baru. Salah satu imbasnya sebagaimana ditemui oleh Suryawati dan Pramoda (2016) adalah nelayan cantrang di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke perbankan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-074-06.json | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Tak jauh berbeda, Ermawati dan Zuliyati (2016) juga mendapati fakta bahwa pemberlakuan Permen 2/2015 menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi nelayan cantrang di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di antaranya adalah tingginya angka pengangguran dan menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan. Pasalnya, sebanyak 120.966 nelayan menggantungkan hidupnya pada operasionalisasi 10.758 unit kapal cantrang atau 41,25% dari jumlah kapal yang ada di Jawa Tengah. Pada konteks inilah, tarik-ulur kebijakan pelarangan cantrang antarinstitusi pemerintah yang terjadi sepanjang 4 tahun 4 bulan terakhir mengindikasikan betapa pengendalian terhadap regulasi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Apa penyebabnya?baca juga : Susi : Cantrang Itu, Sekali Tangkap Bisa Buang Banyak Sumber Daya Ikan Buruknya pengendalian terhadap regulasi di sektor perikanan ini terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah (selaku regulator) dalam memprediksi pelbagai kemungkinan dampak yang timbul pasca diterbitkannya Permen 2/2015. Dalam situasi inilah, pelaku usaha perikanan tangkap kehilangan produktivitasnya. Imbasnya, kapasitas untuk mengembalikan pinjaman pendanaan usaha perikanan dari perbankan/non-perbankan menjadi terbengkalai.Otoritas Jasa Keuangan (Oktober 2018) mencatat, pembiayaan usaha kelautan dan perikanan yang disalurkan melalui perbankan sejak tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, alokasi pembiayaan mencapai Rp21,37 triliun untuk 257.087 debitur. Sementara pada tahun 2018 angkanya melonjak menjadi Rp30,31 triliun untuk 350.358 debitur. Meski mengalami kenaikan dari sisi alokasi pembiayaan dan jumlah debitur, angka kredit macetnya justru mengalami peningkatan dari 1,8% (2015) menjadi 1,93% (2018). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-074-06.json | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Inisiatif pembiayaan lain yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah membentuk BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum–Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yang dibentuk pada tahun 2017 melalui Permen No.3/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP.Sejak beroperasi pada 10 November 2017, BLU-LPMUKP telah menyalurkan dana sebesar Rp365 miliar kepada 14.002 penerima manfaat (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya) di 210 kabupaten/kota. Alokasi pembiayaan terbesar dari BLU-LPMUKP ini didominasi oleh sektor penangkapan ikan (Rp126,4 miliar) dan pembudidayaan ikan (Rp159,604 miliar).perlu dibaca : Lembaga Keuangan Mikro, Harapan Baru Nelayan untuk Bertahan Hidup Pertanyaannya, seberapa efektifkah pembiayaan yang digelontorkan, baik melalui perbankan maupun BLU-LPMUKP, dalam menghadirkan praktik usaha perikanan yang berkelanjutan?Seperti diketahui, setidaknya terdapat 3 dimensi keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tiga dimensi inilah yang semestinya menjadi fokus pembiayaan usaha di sektor perikanan di Indonesia. Alih-alih menghadirkan pembiayaan usaha perikanan untuk sustainable fisheries, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Desember 2018) justru menemui fakta bahwa sejauh ini penyaluran pembiayaan usaha perikanan hanya menargetkan besaran alokasi yang tersalurkan semata dan mengenyampingkan apakah mata rantai usaha perikanan yang dibiayai berkontribusi terhadap tata kelola perikanan yang berkelanjutan dari hulu ke hilir. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-074-06.json | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Temuan di atas sejalan dengan hasil riset Transformasi (2017) yang menunjukkan bahwa pertama, pemberian izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh KKP (untuk kapal >30 GT) atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (kapal <30 GT) tidak mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dituju. Akibatnya, ada tekanan yang cukup besar terhadap tingkat kelestarian sumber daya ikan. Ditambah lagi, hal ini berpotensi melahirkan konflik antarnelayan di laut.Kedua, 80% unit bisnis perikanan mengakui kesulitan dalam mengurus kelengkapan administrasi perizinan perikanan dikarenakan jauhnya akses transportasi dan biaya yang terlampau tinggi. Selain merugikan keuangan negara, praktek ini juga menyulitkan aktivitas pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di laut maupun di darat, seperti aktivitas perikanan budidaya, pengolahan ikan, dan pemasaran hasil perikanan.baca juga : Begini Nelayan Mengkritik Susi di Depan Jokowi Ketiga, sulitnya usaha perikanan skala kecil mengakses permodalan. Padahal, akses terhadap permodalan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan peningkatan kesejahteraan pemilik dan tenaga kerjanya.Ada sejumlah faktor yang menyebabkan nelayan sulit memperoleh akses permodalan dari perbankan, yakni (i) perbankan melakukan analisa bisnis menggunakan standar keuangan yang sering kali tidak bisa dipenuhi oleh nelayan, khususnya skala kecil; (ii) produk keuangan yang ditawarkan kepada nelayan tidak mengakomodasi pola usaha perikanan yang bersifat musiman; dan (iii) layanan perbankan menggunakan jam kerja yang tidak sesuai dengan pola kerja nelayan.Di Jawa Timur dan Jawa Barat, adanya stigma pengemplang uang dan persepsi ketidakpastian yang tinggi terhadap usaha perikanan menjadikan nelayan sulit mengakses permodalan dari dunia perbankan. Situasi ini menjadikan sebagian pelaku usaha perikanan serba bergantung kepada tengkulak atau pengambak. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-074-06.json | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Membiayai Usaha Perikanan Berkelanjutan | Keempat, instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mesti duduk bersama mengevaluasi tingkat implementasi Undang-Undang No.45/2009 tentang Perubahan atas UU No.31/2004 tentang Perikanan dan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kesenjangan yang sangat besar antara regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Belum lagi apabila kelembagaan di daerah belum memiliki kesiapan untuk menjalankan mandat UU atau aturan turunan pelaksananya.Bertolak dari keempat temuan di atas, bisa dikatakan bahwa resiko ketidakpastian di dalam pengelolaan sumber daya perikanan bisa diatasi apabila ketidakpastian alamiah (didorong oleh dinamika ekologi dan lingkungan) dan ketidakpastian manusia (didorong oleh adanya preferensi, perilaku, dan terkadang kebijakan yang dalam beberapa hal tidak dikendalikan dengan baik) dikelola dengan manajemen yang inklusif dan berkeadilan, serta ditopang oleh skema pembiayaan usaha perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.perlu dibaca : Capres Dinilai Belum Punya Visi Kelautan yang Berkelanjutan****Abdul Halim, Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanity; Konsultan Peneliti “Pembiayaan Usaha Perikanan Berkelanjutan” pada Pusat Transformasi Kebijakan Publik (2017). Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-034-17.json | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | [CLS] Langkah Seblon Mandacan (18) gesit saat menyusur jalan setapak Pegunungan Arfak yang licin dan basah. Langit masih gelap, sekitar pukul 4 pagi. Saya berjalan perlahan di belakang Seblon. Diperlengkapi dengan senter di kepala, kami menelusuri kabut hutan pegunungan Arfak di ketinggian 1.900 m dpl.Sungguh perjuangan luar biasa untuk bangun dan menguatkan hati untuk berjalan di pagi itu. Dingin menusuk tulang. Angin pun masih tembus, meski tubuh telah dibungkus jaket dan baju berlapis di dalamnya.Beberapa kali saya harus memegang pohon atau dahan yang ada di kiri dan kanan agar tidak terpeleset. Setiap langkah kaki harus berpijak tepat di tempat yang tepat. Hujan dari sore hingga malam hari sebelumnya membuat perjalanan ini lebih menantang.Tujuan perjalanan ini adalah untuk berjumpa dengan superb bird of paradise (Lophorina superba) atau nyet dalam bahasa lokalnya. Burung endemik pegunungan Papua. Ia masih tergolong famili cenderawasih dan hanya dapat dijumpai pagi hari beberapa saat setelah matahari bersinar. Bagi siapa yang mau melihatnya, sudah harus berada di lokasi tempatnya bermain, sebelum burung itu datang.“Disitu tempat nyet bermain. Jam 6 sampai jam 7 biasanya dia datang. Kita masuk dalam blind ini agar burungnya tidak bisa lihat kita,” kata Seblon. Dia menunjuk sebuah pohon tumbang berlumut tempat superb sering hinggap.Kami berlindung di bawah blind. Semacam terpal tempat berlindung artifisial agar burung tidak menyadari kehadiran manusia. Selama 1,5 jam kami hanya bisa diam dan menunggu. Nyamuk pun hinggap di muka dan jari, tanpa berani kami tepuk karena akan menimbulkan suara.Saya pun hanya bisa harap-harap cemas saat teringat sebuah referensi yang menyatakan bahwa burung ini sangat sensitif dan tidak mudah untuk dijumpai.Tiba-tiba, dari kejauhan lamat-lamat terdengar suara. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2019-034-17.json | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | Seblon menunjuk sebuah pohon tumbang dimana seekor superb jantan sedang hinggap. Ia memperhatikan situasi di sekelilingnya, saat dirasa aman ia memanggil sang betina. Betina pun hinggap di dekatnya, pertunjukan spektakuler itu pun dimulai.Sang superb jantan mengembangkan bulu biru mengkilap lehernya sambil menari-nari mengelilingi betina. Berbagai atraksi ia tampilkan dalam menit-menit yang sensasinya tak mungkin saya lupakan.Setelah berhasil merekam video berbagai macam aksi burung superb, saya langsung keluar blind dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Seblon, sang anak muda kalem dari Kampung Minggrei. Menjaga Keberadaan Burung SurgaSejak dua tahun lalu Seblon dan warga Kampung Minggrei, Distrik Warmare, Papua Barat banyak yang menjadi pemandu. Sudah banyak tamu-tamu yang datang ke kampungnya untuk melihat berbagai macam jenis burung cendrawasih atau yang sering disebut Bird of Paradise. Burung surga.Salah satu tamu yang mereka layani bersamaan dengan perjalanan saya adalah Tim Laman, seorang wildlife photographer yang sudah mendunia. Ia datang bersama dengan Ed Scholes peneliti burung dari Cornell Lab of Ornithology yang berbasis di Amerika Serikat.Tim dan Ed sudah kedua kalinya mengunjungi Kampung Minggrei. Sekali kunjungan mereka bisa tinggal di kampung 2-3 minggu.“Saya melakukan pekerjaan sebagai fotografer untuk satwa liar di Indonesia sudah lebih dari 25 tahun. Saya mulai bekerja di Papua pertama kali pada tahun 2004,” ungkap Tim. Baginya yang menjadikan burung di hutan Papua spesial dibandingkan dengan hutan lain di Indonesia adalah sangat banyak spesies unik yang hanya bisa dijumpai di Papua. Bird of Paradise dan Bowerbird adalah contoh yang paling dikenal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2019-034-17.json | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | Saat Hati Terpukau Cenderawasih, Sang Burung Surga dari Arfak [dengan: Video] | Pada kunjungan keduanya di Kampung Minggrei, Tim akan fokus untuk memotret vogelkop superb bird of paradise (Lophorina superba) dan western parotia (Parotia sefilata), dan magnificent bird of paradise (Diphyllodes magnificus).Ia juga akan mencari burung yang ada di atas gunung yaitu black sicklebill (Epimachus fastosus) dan arfak astrapia (Astrapia nigra). “Ada banyak spesies disini yang bisa untuk dipotret,” katanya.Tentunya tamu akan datang untuk mengamati burung ataupun memotret burung selama hutan masih ada dan burung pun tak hilang.Menyadari keunikan kekayaan alam itu, Aren Mandacan selaku Kepala Kampung Minggrei meminta warga melindungi burung-burung cendrawasih serta tidak menebang pohon-pohon yang ada di kampung.“Sudah tiga tahun ini kami tidak perlu beli beras. Dengan adanya tamu, kami bisa makan gratis karena bisa makan sama-sama dengan tamu. Selain itu kami juga dapat uang,” katanya.Aren Mandacan pertama kali mengenalkan potensi kampungnya kepada Shita Prativi pemilik Macnificus Expedition dan Founder Papua Bird Club. Shita sendiri belajar memandu burung dari suaminya Kris Tigine (alm) yang memulai memandu tamu-tamu yang mau berpetualang di Papua sejak tahun 1992.Menurutnya, pengamatan burung di Arfak mulai ramai pada tahun 2007 setelah banyaknya laporan perjalanan dan publikasi tentang keragaman burung-burung Papua setelah para tamu mendapat imperesi baik selama kunjungan mereka di sini. “Di Minggrei potensi [alamnya] luar biasa. Burung cendrawasih-nya lumayan lengkap. Kemudian burung-burung yang lain spesiesnya juga banyak. Dalam sekali tour bisa melibatkan sampai 25 orang. Banyak sekali warga yang terlibat sehingga mereka bisa mendapatkan manfaatnya dari menjaga burung,” tutur Shita. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.