filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2019-027-10.json | Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu | Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu | Sesajen wajib diletakkan dalam pane –wadah dari tanah liat bulat— dan wati –wadah dari anyaman daun lontar— yang adalah benda alami. Sesajen diletakkan di batu, dipanjatkan doa dan diakhir dengan tarian Gawi, sebagai ungkapan kegembiraan dan kebersamaan.baca juga : Menengok Waturaka, Desa Ekowisata Terbaik Nasional Mikael Omi Mbulu (83) Ria Bewa kampung adat Toba Desa Roga mengatakan mereka percaya arwah leluhur bersemayam di kawah danau Kelimutu sehingga diadakan Pati Ka untuk memberi makan leluhu.“Juga dilantunkan doa meminta berkat atas kehidupan dan hasil panen. Pesan leluhur soal tradisi adat saat bertani dan menjaga kelestarian alam harus terus terjaga,” ungkapnya. Termasuk saat ritual adat Nggua –pesta syukur panen–, diberikan persembahan hasil pertanian bagi para leluhur.Ritual Pati Ka bagi Masyarakat Adat Etnis Lio bermakna antara lain perlindungan anak cucu, menjunjung dan menjaga persatuan, sehati sejiwa dan sehat, pertanian dan peternakan yang subur, serta musim hujan dan kemarau yang baik.menarik dibaca : Yuk, Menengok Berbagai Pesona Keindahan Alam Kelimutu Diadakan Lebih MeriahWakil Bupati Ende, Djafar Achmad kepada Mongabay Indonesia menegaskan ritual Pati Ka perlu dipertahankan sebagai bentuk hubungan baik masyarakat, pemerintah dan TN Kelimutu. Dan bisa menjadi modal kebersamaan pembangunan daerah dan kelestarian budaya, sekaligus sebagai pengembangan wisata budaya.“Kami berharap kegiatan ini dilaksanakan terus menerus setiap tahun, tetap dipadukan dengan sepekan Pesta Danau Kelimutu,” harapnya.Sedangkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi digelarnya Pati Ka dan meminta pelaksanaannya tahun depan dilakukan seminggu penuh dengan lebih meriah“Semua sekolah dan kantor harus tutup dan masyarakat harus terlibat. Pemerintah provinsi akan mendukung dan saya akan ajak Presiden datang ke acara ini,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-027-10.json | Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu | Ini Pesan Leluhur untuk Keselamatan dan Kelestarian Danau Kelimutu | Djafar mengatakan sejak festival Kelimutu digelar pada 2014, kunjungan wisatawan meningkat dari 26 ribu orang pada 2013 menjadi 54 ribu wisatawan pada 2014.Pada 2017 kunjungan wisatawan meningkat tajam hingga 91 ribu orang, tetapi tahun 2018 menurun menjadi sekitar 47 ribu orang karena kenaikan tiket pesawat terbang.perlu dibaca : Ini Pariwisata Kerakyatan Ala Pemprov NTT. Seperti Apa? [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2016-055-14.json | Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin | Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin | [CLS] Empat puluh anak harimau mati ditemukan di sebuah mesin pendingin di kuil Buddha, sebelah barat Bangkok, Thailand, Rabu (1 Juni 2016), sehari berselang setelah 33 harimau yang masih hidup disita dari kuil tersebut oleh aparat setempat. Belum jelas, motif pengawetan anak-anak harimau tersebut, namun aparat menduga kuil itu terlibat perdagangan satwa liar.Penemuan puluhan anak harimau tersebut bagian dari operasi dan investigasi yang tengah dilakukan aparat Thailand beberapa hari terakhir. Oranisasi pencinta satwa liar dan pemerintah telah bertahun coba hentikan praktik-praktik yang melanggar hukum di kuil itu.Adisorn Nuchdamrong, Wakil Direktur Jenderal Departement Perlindungan Satwa Thailand, sebagaimana dilansir dari Mic.com mengatakan, anak-anak harimau tersebut disimpan di mesin pendingin yang sama yang dipakai untuk menyimpan makanan untuk harimau hidup. “Kuil itu tak pernah melaporkan adanya kematian anak-anak harimau. Ini ilegal.”“Pasti puluhan anak harimau itu dinilai berharga bagi kuil tersebut, tapi saya tak tahu untuk apa” tambahnya.Di mesin pendingin tersebut juga ditemukan satwa terancam punah, yakni binturong (Arctictis binturong), atau sejenis musang bertubuh besar.Wat Pa Luangta Bua Yanasampanno, atau sering disebut sebagai Kuil Harimau, adalah salah satu tempat wisata populer di Thailand, dengan tiket masuk senilai Rp200.000. Di sini, wisatawan bisa mendekat dan berfoto dengan harimau yang ternyata sudah dibius agar jinak. Menurut pihak berwajib Thailand, kuil tersebut mampu mengumpulkan uang senilai sekitar $6 juta per tahun dari penjualan tiket saja. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2016-055-14.json | Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin | Sadis! 40 Anak Harimau Mati Ditemukan di Mesin Pendingin | Namun, kuil ini juga menjadi buah bibir karena berbagai skandal yang terjadi bertahun. Kuil ini sering melabeli diri mereka sendiri sebagi tempat perlindungan hewan, namun para aktivis satwa menegaskan, kuil tersebut tak lebih sebagai pasar gelap perdagangan satwa. Bahkan, seorang mantan pegawai di kuil tersebut mengatakan, harimau kerap dipukul dan disakiti, dikurung dalam kandang sempit dengan makanan tidak memadai.Kuil Harimau ini juga dituduh menernakkan harimau, mempercepat pembiakan, membunuh, dan menjual bagian-bagian tubuhnya ke pasar gelap. Senin lalu, halaman Facebook Kuil Harimau tersebut me-repost pesan 4 Maret terkait kontroversi ini:“Banyak rumor dan tuduhan yang disebar di internet tentang Kuil Harimau. Selama bertahun, kami tak meresponnya, sebagai salah satu jalan Buddha untuk tetap diam dan melayani perdebatan. Kini, saat begitu banyak orang yang fokus tentang hal ini, saatnya kami merespon. Banyak posting yang menyatakan tentang anak-anak harimau yang hilang, dan menuduh Kuil Harimau menjualnya ke pasar gelap. Ini tidak benar.”The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), badan PBB yang menangani narkoba dan kejahatan menyatakan bahwa kejahatan terkait perdadagangan satwa liar kerap berhubungan erat dengan kejahatan-kejahatan lain yang sangat serius, dan kejam.“Dalam beberapa kasus, uang hasil perdagangan satwa dipakai untuk membiayai terorisme dan menciptakan ketidakstabilan. Kejahatan-kejahatan ini berkaitan dengan pencucian uang, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan yang brutal,” sebagaimana penjelasan UNODC dalam situsnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-043-09.json | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | [CLS] Perempuan desa sekitar kawasan hutan memiliki potensi dan hak untuk terlibat mengelola hutan dalam hal menghadapi perubahan iklim dan ancaman krisis pangan. Memberdayakan perempuan wajib dilakukan untuk mencapai keadilan gender, bahkan strategis dikembangkan pemerintah desa sebagai program unggulan, agar mendapatkan dukungan pemerintah kabupaten hingga provinsi.Demikian benang merah paparan Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu Guswarni Anwar, Aktivis Perkumpulan LivE/Walhi Bengkulu Pitri Wulansari, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fery Murtiningrum dalam “Potensi Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Untuk Ketangguhan Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan” di Desa Pal VIII, Rejang Lebong, Bengkulu, baru-baru ini.Diskusi melibatkan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama, Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia, Jaringan Perempuan Desa Sekitar TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat), tokoh agama, dan jurnalis.Perempuan juga rentan menjadi korban dampak perubahan iklim seperti kekeringan, kebanjiran, kebakaran hutan, anomali cuaca, hingga ancaman krisis pangan. Di lain sisi, perempuan mempunyai peran penting dalam upaya hadapi perubahan iklim sekaligus membangun ketahanan pangan berkaitan pengelolaan hutan.“Penanaman pohon jenis lokal yang sudah diketahui manfaatnya sebagai penghasil pangan dapat dilakukan bersamaan membudidayakan tanaman pangan di bawah tegakan pohon,” kata Guswarni. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-043-09.json | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | Lulusan doktoral bidang forest science di School of Forest Resources and Environmental Science, Michigan Technological University ini menambahkan, terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam telah membuka kesempatan luas pada kelompok perempuan untuk terlibat aktif dalam kemitraan kehutanan dan upaya konservasi hutan.“Potensi perempuan sebagai mitra akan sangat dibutuhkan.”Baca: Menyelamatkan Situs Warisan Dunia Berarti Juga Menyelamatkan Kehidupan Perempuan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan untuk menghadapi perubahan iklim. Salah satu prioritasnya adalah ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, serta kehutanan.“Merealisasikan hak perempuan harus dilakukan sebagai bagian mencapai keadilan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan,” jelas Pitri.Dampak perubahan iklim dan ancaman krisis pangan merupakan dua permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, khususnya perempuan. Pemerintah desa dapat memberdayakan perempuan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan potensi sumber daya alam. “Memberdayakan perempuan untuk membentuk dan mengembangkan produk unggulan melalui skema kemitraan kehutanan termasuk upaya yang bisa dilakukan pemerintah desa,” terang Fery.Belum satu pun pemerintah desa di sekitar kawasan TNKS memprogramkan pemberdayaan perempuan guna membangun ketahanan pangan. Dukungan Pemerintah Desa Pal VIII terhadap inisiatif KPPL Maju Bersama untuk terlibat mengelola TNKS layak dikembangkan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-043-09.json | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | “Pemerintah desa juga dapat meminta dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi,” kata Fery. Peran hutan Vira et al (2015) mengungkapkan peran hutan dan pohon untuk ketahanan pangan dan nutrisi, secara langsung maupun tidak. Peran langsung meliputi keanekaragaman, kualitas dan kuantitas makanan, yakni penyediaan pangan berupa buah, sayur, kacang, jamur, pakan ternak, pangan hewani (daging hewan buruan, ikan dan serangga). Juga, jaring pengaman mata pencaharian, yakni pangan untuk masa paceklik dan kelangkaan lainnya, komposisi nutrisi, dan bahan bakar kayu untuk memasak.Peran tidak langsung meliputi produk pohon untuk penghasilan pendapatan, yakni produk kayu, hasil hutan bukan kayu dan hasil pohon agroforestri lainnya. Berikutnya, jasa eksositem berupa penyedia sumber daya genetik, penyerbukan, pengatur iklim mikro, habitat, penyedia air, hingga pengedali hama.Hampir serupa, laporan HLPE (2017) menyebutkan empat saluran utama kontribusi hutan dan pohon untuk ketahanan pangan dan nutrisi, yakni penyedia langsung pangan; bioenergi, terutama untuk memasak; penghasilan dan pekerjaan; serta jasa ekosistem. Ajak perempuan Inisiatif KPPL Maju Bersama untuk menjadi mitra TNKS bukan sekadar mendapatkan akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, tetapi juga ingin melakukan penanaman pohon-pohon lokal yang memberikan hasil.“Bibitnya kami produksi, menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak, sekam padi, kulit kopi, dan limbah pertanian,” kata Ketua KPPL Maju Bersama Rita Wati. Selain pembibitan, pupuk organik juga dimanfaatkan untuk sayur-sayuran. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2018-043-09.json | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | Perempuan Juga Bisa Bangun Ketahanan Pangan | KPPL Maju Bersama akan mengajak perempuan desa mengembangkan agroforestri (kebun campur) di kebun dan lahan sekitar rumah. “Rencana ini mendapat dukungan Kepala Desa Pal VIII, Ibu Prisnawati. Kami sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan ibu-ibu dan perangkat desa untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibibitkan. Kami juga berencana, mengajak ibu-ibu melakukan budidaya lebah madu. Kepala desa pun mendukung,” ujar Rita. Referensi: [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-059-05.json | Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis | Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis | [CLS] Ratna (48) tergopoh-gopoh mengambil air dengan ember kecil dari sumur di belakang sebuah balai pengobatan tradisional di Desa Selingsing, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Sabtu (1/3/2014). Siang itu ia baru saja tiba dari Medan untuk mengobati pasien. Ia berlari bolak-balik mencoba memadamkan kobaran api di lahan gambut yang siang itu sudah terbakar lebih dari 30 hektar.Ia gemetar ketakutan. Ia berlari sambil membawa air yang sudah tumpah di sana-sini sebelum ia sampai di titik api dan menyiramnya. Melihat kepulan asap tebal dan jilatan api di mana-mana, Ratna menangis. “Ambil air itu. Padamkan api yang di sana. Cepat bantu. Di sini banyak anak-anak yang berobat,” jeritnya kepada sejumlah tamu.Api gambut yang membara itu hanya kurang dari 20 meter dari balai pengobatannya yang terbuat dari papan dan plastik terpal. Kepulan asap bukannya semakin berkurang. Tiupan angin ke arah selatan yang menjauh dari balai itu justru mengepul pekat seperti wedhus gembel erupsi Gunung Sinabung.“Kalau di Jakarta badai banjir, di Sinabung badai lahar, di Riau sudah badai api,” katanya kepada Mongabay-Indonesia di lokasi.Pantauan di lapangan, api yang sudah membakar puluhan pohon kelapa sawit itu tak terkendali. Pemadaman hanya dibantu beberapa orang tamunya dengan menggunakan dua ember timba, dua alat penyemprot racun hama yang diganti dengan air gambut, dan dua selang kecil yang berfungsi sesekali.“Tadi ada yang menelpon damkar. Tapi entah kapan mereka mau datang, tak tau lah awak,” lanjut Ratna. Hingga jam 4 sore, kobaran api dan kepulan asap yang sangat pekat itu tidak kunjung berkurang. Akhirnya pasrah tak bisa berbuat apa-apa. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2014-059-05.json | Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis | Kebakaran Besar Musnahkan Lahan Gambut Dumai & Bengkalis | Ketika ditanya asal muasal api, Ratna dan sejumlah tamunya hanya mengatakan api awalnya muncul di bagian paling belakang lahan di belakang balainya. “Awak tak tau dari mana. Tiba-tiba dah sampai ke sini. Katanya api dari belakang sana. Di sana ada karet, sawit dan semak belukar,” ujar seorang tamunya.Bencana kebakaran hutan dan lahan di awal tahun ini paling luas terjadi di sepanjang Jalan Pelintung-Sei Pakning. Sore kemarin setidaknya terdapat tiga titik api yang sama besarnya dengan kobaran di Desa Selingsing. Ada sisa hutan yang terbakar, kebun sawit masyarakat dan kebun akasia.Kemarau yang mengeringkan gambut yang memang sebagian besar telah rusak dan diperparah oleh sulutan api telah membakar kawasan ini yang hingga kemarin setidaknya menyebabkan 221 jiwa mengungsi yang terdiri dari 36 balita, 39 anak usia sekolah dan selebihnya dewasa. Pengungsi ini adalah warga empat rukun tetangga (RT) di Dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban, Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Sejak tanggal 20 Februari lalu mereka meninggalkan rumah dan lahan perkebunannya yang terbakar.Berikut adalah foto-foto bagaimana api berkobar dan tidak adanya bantuan tim pemadaman dari pemerintah setidaknya 7 jam sejak api mulai membakar lahan dan semak belukar di Selingsing, Medang Kampai Dumai, kemarin sore: [SEP] | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2022-031-06.json | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | [CLS] Puluhan masyarakat Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Bengkulu, berunjuk rasa dan bermalam di pintu masuk area penambangan pasir biji besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Kamis hingga Sabtu, 28-30 Juli 2022 lalu. Mereka mendesak perusahaan menghentikan penambanganMasyarakat menilai, perusahaan tak mematuhi perintah Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang meminta berhenti beroperasi karena telah melakukan pelanggaran.Perusahaan juga tak mematuhi Surat Edaran (SE) Bupati Seluma, Erwin Octavian, tentang penghentian sementara aktivitas tambang pasir besi terkait penolakan masyarakat Pasar Seluma.“Kami, Koalisi Masyarakat Pesisir meminta perusahaan berhenti operasi, mereka melanggar peraturan pemerintah dan merugikan masyarakat,” kata Elda Nenti, warga Pasar Seluma, saat konferensi pers bersama Walhi Nasional, Senin [01/08/2022].Baca: Tanjung Budi yang Bukan Lagi Lumbung Padi Pada 22 Juli 2022, Gubernur Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri ESDM, Nomor 540/1317/B.1/2022. Isinya, pertama, meminta Menteri ESDM menurunkan tim untuk meneliti data temuan lebih detil. Kedua, meminta pembekukan dan mencabut izin usaha pertambangan [IUP] PT. Faminglevto Bakti Abadi. Rekomendasi berlandaskan survei lapangan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis [07/07/2022].Temuan awal tim menunjukkan, ada aktivitas fisik penggalian dan pertambangan dengan adanya alat berat dan penumpukan pasir besi. Ada galian lubang tambang yang ditutup dan ada pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke Sungai Muara Buluan, mengalir ke laut. Jarak bibir pantai dengan lokasi tambang sekitar 30 meter.“Pelanggaran ini jelas, bahkan Tim Terpadu menyaksikan. Perusahaan harus berhenti,” ujar Elda.Namun, lanjut dia, setelah Surat Gubernur Bengkulu dikeluarkan perusahaan tetap beroperasi.“Mereka menggali dan mengoperasikan mesin pemisah biji besi.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2022-031-06.json | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Elda menuturkan, pertambangan ini telah menghilangkan mata pencaharian masyarakat Desa Pasar Seluma yang sekitar 300 dari 500-an jiwa merupakan pencari remis. Remis adalah kerang yang hidup di pesisir pantai.“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak-anak.”Di Seluma, 100 remis ukuran kecil dijual seharga 35-45 ribu. Dalam waktu 4-6 jam, mereka bisa mendapatkan 100-400 remis.“Artinya kami bisa menghasilkan uang sebesar 45 ribu hingga 180 ribu per 6 jam.”Aksi penolakan warga Desa Pasar Seluma ini bukan kali pertama. Akhir 2021 lalu, ibu-ibu dan sejumlah aktivis lingkungan Bengkulu menduduki lokasi tambang tersebut lima hari. Mereka meminta alat berat dan lokasi penambangan disegel.Baca: Tutupan Hutan Berkurang, Bengkulu Harus Fokus Perbaiki Lingkungan Melanggar aturanData Walhi Bengkulu menunjukkan, rencana penambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, sepanjang 2.400 meter. Lebar ke darat 350 meter dan ke laut 350 meter, dengan luasan 168 hektar di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu.Ibrahim Ritonga, Direktur Walhi Bengkulu mengatakan, lokasi tambang berbatasan dengan kawasan Cagar Alam [CA] Pasar Seluma seluas 159 ha yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomor 113/Menhut-II/2011.“Cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya perlu dilindungi,” kata Ibrahim, menukil UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Baca: Banjir dan Komitmen Pemerintah Bengkulu Menanganinya Masalahnya, berdasarkan pengambilan koordinat dan analisis spasial yang dilakukan Walhi Bengkulu pada November 2021, diketahui seluas 3,7 ha konsesi perusahaan masuk kawasan Cagar Alam Pasar Seluma. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2022-031-06.json | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | “Ini diperkuat dengan rapat monev KPK Prov. Bengkulu, Lampung, DKI, Banten Jakarta, 20 April 2015, dan pengumuman Kementerian ESDM RI Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke-19 dan daftar IUP yang dicabut Gubernur/Bupati/Walikota,” kata Ibrahim.Artinya, perusahaan tidak atau belum memenuhi syarat, berdasarkan UU 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.Tak hanya itu, pesisir Seluma merupakan kawasan rentan bencana. Di beberapa tempat, terdapat bangunan tempat evakuasi sementara [shelter] tsunami yang dibangun dan diresmikan Kementerian PUPR, 23 April 2015. Salah satunya, di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, sekitar 6 km ke Pasar Seluma.Di Desa Pasar Seluma, tahun 2021, telah didirikan pos Tsunami Early Warning System oleh BPBD Kabupaten Seluma.“Artinya, ada relasi sangat kuat terhadap bencana di sekitar pesisir Kabupaten Seluma,” jelasnya.Baca: Bengkulu Juga Punya Varietas Durian Unggulan Riwayat perlawananAwal mula penolakan tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Jumat [19/11/2021]. Ketika itu, lima kepala desa membentuk Koalisi Masyarakat Pesisir Barat guna memberikan dukungan kepada Desa Pasar Seluma untuk menolak pertambangan pasir yang berada di desa tersebut.Penolakan bersama dilakukan karena dampak yang dihasilkan akan mengancam kawasan pesisir dan juga sumber kehidupan masyarakat.Koalisi mengirimkan surat penolakan ke Kementerian LHK, Kementerian ESDM, dan Polda Bengkulu, tembusan KPK, Walhi Nasional, Gubernur Provinsi Bengkulu, Walhi Bengkulu, Bupati Seluma, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan Dinas LHK Provinsi Bengkulu, pada 30 November 2021. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2022-031-06.json | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Masyarakat Pesisir Bengkulu Tolak Tambang Pasir Besi di Seluma | Bersama Walhi Bengkulu, mereka juga mengirimkan surat kepada Ombudsman Perwakilan Bengkulu, isinya adanya dugaan maladministrasi pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi. Juga, bersurat ke Polda Bengkulu terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi perusahaan tersebut.Walhi Bengkulu pun membuat petisi berjudul “Tolak Tambang di Pesisir Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu” di change.org yang telah ditandatangani 430 orang, hingga Selasa [02/08/2022]. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | [CLS] Barto basah kuyup. Pakaian dia jadikan handuk. Barto ke Sungai To’o untuk mandi, puluhan meter dari rumah pondoknya. Di tengah jalan berbatu, bocah enam tahun kepala plontos itu menggigil. Barto, putra bungsu pasangan Murtiani dan Hukma. Mereka dikaruniai 10 anak.“Barto itu singkatan dari Baribi To’o, nama tempat lahirnya,” kata sang Ibu buka cerita.Ayah Barto, tetua komunitas yang menamakan diri, Pahou Pinatali, bagian rumpun Suku Kaili Uma. Mereka pemukim pesisir Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.Baca juga: Orang Pahou Hidup Sulit Kala Ada Perusahaan Sawit Puluhan tahun lalu, tampang Baras tidak seperti sekarang. Ke sini, mesti tempuh via sungai. Jalan masih lintasan pembalakan kayu, yang menghubungkan ke pedalaman hutan. Rumah-rumah tak semolek sekarang.Gelombang transmigrasi mengubah daerah terisolir di Baras. Ketika kebun sawit masuk, nasib kelompok Hukma, berubah sulit. Lahan yang mereka garap, satu-satunya sumber penghidupan, tergilas perluasan kebun sawit.Barto lahir di Baribi, wilayah berbukit, secara administrasi masuk Desa Towoni, kini disesaki kebun sawit. Baribi jadi medan juang bagi kelompok Hukma yang sejak 2014 kuasai kembali lahan.Murtiani bersama puluhan perempuan lain, bahu membahu, menjaga tungku perjuangan demi merebut kembali tanah leluhur mereka, seluas 1.050 hektar, dari penguasaan PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL). Perusahaan sawit ini anak usaha Widya Corporation.Baca juga: Nasib Warga Merbau dan Rukam yang Hidup di Sekitar Kebun Sawit PerusahaanKetika berlawan, perempuan di garis depan, vbergabung bersama para lelaki. Mereka tak gentar. Bila para suami pergi, perempuan berjaga di Baribi. Hidup di pusaran konflik seperti ini, ancaman bisa datang tanpa mereka duga.“Kenapa mau takut? Kita punya kehidupan di sini. Kalau mati, kuburkan saya di sini, depan rumah saya,” kata Murtiani.“Coba bukan kita punya hak, buat apa dipertahankan?” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Barto lahir di ruang dapur seluas 4×6 meter, dengan persalinan seadanya. Hari itu, Murtiani gembira sekaligus sakit meredam maut.Ruang dapur itu kini tampak suram, ketika saya berkunjung pada penghujung Juli lalu. Genangan air hujan semalam masih membekas di lantai. Atap rumbia itu tak sanggup melawan hujan deras. Begitu pula dengan dinding papan.Untuk beristirahat, keluarga Murtiani menempati pondok, di seberang bangunan dapur. Sebuah bangunan reot, luas tak lebih 24 meter persegi. Berlantai semen, dengan alas tikar plastik. Tak ada hiasan mewah. Di sinilah, mereka tidur dengan gelaran kasur lusuh. Warga yang melawan, hidup di pondok kayu yang mereka bangun sejak mulai menduduki lagi. Depan, belakang, kanan dan kiri pondok, rumpun sawit menghampar berbagai arah. Menghadang terik matahari, bikin Baribi lembab.Baribi kembali bak sebuah kampung. Ada warung, dengan geliat warga saban hari. Deretan pondok seadanya selaras dengan nasib penghuninya. Sebagian telah hidup sebagai tuna wisma. Harta terakhir habis tergadai. Beli lauk-pauk saja sudah sulit.Baca juga: Fokus Liputan: Ironi Sawit di Negeri Giman (Bagian 1)Ekonomi mereka tak seperti dulu, ketika kakao yang mereka tanam menebalkan dompet. “Dari awal dikasih tahu, jangan ditebang cokelat (kakao). Itu pembeli beras. Dia (perusahaan) tebang terus,” kata Murtiani.Bagi perusahaan, penghuni Baribi, adalah kelompok perambah, datang setelah hak guna usaha (HGU) terbit. Ketika awal perusahaan merintis hingga mulai beroperasi, kata Muhtar Tanong, Kuasa Direksi UWTL, lahan itu tak pernah jadi masalah.Di Indonesia, sawit semula menghiasi Kebun Raya Bogor, kala era kolonial Belanda. Jadi ‘komoditas’ budidaya pertama kali di Sumatera. Beranjak ke Kalimantan, kemudian Sulawesi—seterusnya hingga Papua. Ia mengubah nasib banyak orang dan hutan tropis di Indonesia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Sawit dikenal sebagai tanaman monokultur dan rakus lahan. Kerakusan itu pula antara lain menyebabkan konflik tenurial terjadi di berbagai daerah di nusantara ini. Warga, dan hutan serta lingkungan banyak berujung nestapa.Baca juga: Kala Pala dan Cengkih Warga Halmahera Tengah Terancam SawitKonsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendokumentasikan 69 konflik perkebunan sawit berserakan di Indonesia, sepanjang 2019. Di Sulawesi Barat, belum ada catatan pasti konflik. Instruksi Presiden soal moratorium izin sawit terbit September 2018, yang memandatkan setop izin termask evaluasi izin, tak berjalan optimal.Di Pasangkayu, UWTL menguasai 31% lahan dari seluruh luas Kecamatan Baras itu, dan mengklaim telah mendongkrak perekonomian. “Bandingkanlah kondisi daerah ini tahun 80-an, saat UWTL memulai PIR-Trans, kemudian bandingkan kemajuan di era 90, 2000-an dan sekarang,” kata Muhtar Tanong.“Biarlah, orang yang menyaksikan perkembangan ini menilai.”Sebagian warga yang saya jumpai, tak menampik klaim perusahaan kalau Baras berkembang sejak UWTL datang. Berbeda dengan ungkapan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Dia mengatakan, kontribusi sawit bagi pembangunan provinsi ini minim.Klaim perusahaan juga kontras dengan kondisi warga yang hidup di Baribi. Keluarga Murtiani hidup dari penjualan grondolan sawit. Mereka memilih buah-buah sawit yang jatuh untuk dijual.Saban waktu, Hukma memungut grondolan sampai karung 25kg penuh, di lahan perusahaan—yang bersengketa. Perkarung dia jual Rp50.000. Ketika kami berjumpa, dua karung grondolan laku.Murtiani lekas beli bandeng. Ikan dia panggang untuk santapan makan siang.“Kadang dapat, kadang tidak. Sudah dua bulan baru tadi dapat uang Rp100.000. Ini saja tidak cukup,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Keluarga lain, menyambung hidup dari memanen sawit perusahaan—di lahan yang mereka duduki kembali. Sawit yang mereka panen, dijual ke PT Surya Raya Lestari, anak usaha Astra Agro Lestari. UWTL, kata warga, enggan menerima panen mereka. Di sela kebun perusahaan, warga juga tanam palawija.Perempuan lain, Ase, menjual barang campuran di pondoknya, demi menambah penghasilan suami. Baginya, hidup di Baribi, suatu keharusan. “Sama-sama kita makan, jangan perusahaan saja kenyang kami lapar.” ***Sejak penghasilan tak menentu. Banyak anak-anak di Baribi terancam tak lanjut sekolah lebih tinggi. Anak Murtiani, memutuskan berhenti kuliah di Universitas Tadulako. Rerata anak perempuan sudah beranak. Orang tua terpaksa mengawinkan anak untuk mengurangi biaya keluarga.Hukma bilang, pernah minta perusahaan jadi mitra atau karyawan.“Sudah saya tanda tangan semua, tetapi perusahaan tidak merespons,” kata Hukma dengan mata berkaca-kaca.Hukma, berharap, jadi mitra tetapi perusahaan mensyaratkan punya lahan jelas. “Prinsip kemitraan adalah, ada calon petani dan calon lahan yang jelas status kepemilikan dan keberadaannya,” kata Muhtar.Di antara perempuan di Baribi, Anna begitu tabah. Cita-cita bersama suaminya, Alex, yang mereka bawa dari Pinrang, Sulsel, kandas. Pasangan ini berencana jadi petani kakao di Sarudu (SP5), Pasangkayu. Kebun yang mereka beli malah tersedot HGU sawit.Kini, pasangan itu melanjutkan hidup di Baribi. Mereka saling menguatkan. Anak Anna menikahi anak Hukma.“Kami tidak mungkin mau tinggal di sini, kehidupan susah seandainya bukan kita yang punya. Itu kenapa mau kita pertahankan,” kata Anna.“Mudah-mudahan pemerintah atau perusahaan mau mengerti. Memenuhi hak kita.” ***Delapanbelas Maret 2020, di Kapohu, Desa Kasano, masih Kecamatan Baras, pasangan suami istri, Wawan dan Rosni, jalani hari seperti biasa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Sehari-hari Wawan, bekerja serabutan di bilangan Baras, Pasangkayu. Kadang bantu kawan panen sawit, atau bantu menebang kayu pakai chain saw miliknya. Hasil tak seberapa.Siang jelang sore, Hasan Basri, datang meminta pertolongan Wawan. Rumah mereka saling berhadapan di Kapohu.“Dipanggil tarek mobilnya,” kata Rosni.Petugas keamanan UWTL menahan mobil bak terbuka Basri, di kantor perusahaan di Bulili, Desa Motu, Baras. Malam sebelumnya, mobil pengangkut sawit itu tak kuat menanjak di jalan perusahaan. Petugas keamanan kebun memergoki, menyangka, mobil yang disewakan Basri ke orang lain itu mengangkut sawit curian.Hari itu, Basri ingin mengambil mobilnya. “Pergi mi dulu. Tidak enak juga kita bertetangga begini tidak saling bantu.” Rosni memberi izin.Wawan lantas ikut bersama Basri, membawa sebilah parang. Parang itu kata Rosni dibungkus jilbab miliknya. “Cuman itu ditahu awalnya.”Tak hanya Wawan yang diminta pertolongan. Ada belasan, termasuk putra Basri. Sebagian dari mereka mantan anggota Basri, di pansus, petugas sipil yang bertugas mengawasi kebun perusahaan.Basri berhenti dari pansus karena ada suatu masalah. Setelah keluar, Basri ikut membantu warga yang bersengketa dengan UWTL.Rombongan itu segera melesat ke kantor perusahaan.Basri bersama isteri, Rosmawati, semobil. Yang di mobil, juga bersiap buat menderek mobil yang ditahan, sisanya, naik motor.Di sana, Rosmawati melihat mobil itu terparkir. Semua ban kempes. “Tercabut semua pentilnya.”Basri menanyakan ke petugas di kantor itu. “Tidak tahu, pak,” kata Rosmawati mengulang jawaban orang itu.Basri mengeluh. “Apa salahnya itu mobil dikasih begini. Kayak [dianggap] mobil perampok.”Basri lantas minta petugas keamanan memanggil salah satu pimpinan. “Karena mau dicari jalan keluarnya ini mobil. Kalau memang salah, dipakai mencuri, ada kantor polisi,” kata Rosmawati meniru ucapan Basri. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | “Datang itu sekuriti. Ku bilang mana pak pimpinan? Na bilang tidak mau ke sini.”Rosmawati minta sekuriti itu memanggil kembali. Sang petugas kemanan itupun datang, beberapa menit kemudian. “Dia bilang [pimpinan] tidak ada.”Tak lama, kata Rosmawati, ratusan orang berdatangan, sebagian diduga membawa parang. Mobil pemadam kebakaran yang ikut, menghadang gerbang kantor. “Biar motor tidak bisa lewat!”Situasi tegang itu, kata Rosmawati, tak bikin Basri marah. Menurut orang yang kenal, Basri Kumis, begitu dia dikenal, adalah sosok penyabar dan tenang dan tak kenal takut.Saat itu, ada polisi. Basri, kata Rosmawati sengaja memanggil petugas. Polisi berusaha menenangkan. “Diam saja di sini. Dikawal ki keluar, supaya tidak terjadi keributan,” Rosmawati meniru ujaran polisi itu.“Jadi, bapaknya diam saja.”Kawan Basri, masih sibuk memperbaiki mobil itu. Bergantian, mereka menyembur angin ke dalam ban memakai pompa tangan. Satu ban sama sekali tak mengembang.Hari pun sudah gelap. Gerbang masih terkepung. Rosmawati lalu keluar, mencari air minum. Dia haus, dan segera pulang ke rumah. Di luar, dia berusaha merekam kejadian. Video itu belakangan terhapus.“Tiba-tiba. Kenapa buser (buru sergap, satu bagian di kepolisian) yang datang? Ada yang pakai baju hitam, kayak penangkap teroris. Pakaian lengkap,” kata Rosmawati.Petugas langsung mengangkut Basri bersama kawannya, termasuk anaknya. Parang mereka juga disita.Rosmawati tidak menyaksikan proses penangkapan. Basri menceritakan kemudian hari.Rosni tak tahu, Wawan ditangkap karena apa. Iring-iringan polisi yang mengangkut rombongan Basri tidak melintas di jalan depan rumah Rosni. Jalan di Kapohu, jalur angkutan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) produksi UWTL dan jalan utama menuju Baras.Ketika warga Kapohu tahu Basri ditangkap, mereka melarang truk pengangkut CPO melintasi jalan kampung. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Di kantor polisi, polisi periksa rombongan Basri. Delapan orang proses, termasuk Wawan. Anak Basri, dan sebagian lain dilepas. Laporan awal kata Rosmawati, mereka kena tuduhan pengancaman kemudian berubah jadi penguasaan senjata tajam.Rosmawati menduga, laporan terakhir jadi pijakan polisi mengurus berkas perkara sampai ke jaksa.“Tidak bisa dipungkiri itu, karena memang ada bukti, bawa parang. Cuman parang itu tidak dipakai. Tapi, kenapa cuman parang rombongan bapak saja diamankan, dikasih naik ke mobil? Sedangkan, orang ini di luar, bawa parang, kenapa tidak bisa diamankan?” tanya Rosmawati.“Kita ini datang tidak ngapa-ngapain. Tidak mengancam. Suara saja bapak itu tidak pernah besar. Itu mentongji mobil mau dicari jalan keluarnya. Tidak ditahu ada jebakan begini.”Saya bertemu Rosmawati di rumahnya, akhir Juli. Ketika itu, sidang Basri cs bergulir.Pada 16 Agustus 2020, Rosmawati menelpon. Vonis Basri cs sudah putus, awal Agustus. Mereka bersalah, Basri pidana 2,6 tahun, yang lain 10 bulan. Mobil pribadi dan dua lainnya jadi barang bukti. Tuduhan mencuri sawit masih kabur.Dokumen: putusan pengadilan Wawan, dan putusan terdakwa lain.Rosmawati bilang, Basri sedang banding. “Bapak dianggap pemimpin kelompok. Karena mobil itu dia punya. Dia yang mengajak.”Dalam keterangan polisi, Basri dan tujuh warga lain dibekuk karena mengancam karyawan UWTL. Dari kejadian, polisi menyita 13 sajam sebagai barang bukti.Dari versi perusahaan, Basri cs diduga menyerang kantor UWTL, mengancam karyawan dengan menguasai senjata tajam. “Semua telah kami laporkan ke pihak berwajib sebagai wujud taat dan sadar hukum,” kata Muhtar.“UWTL berkomitmen untuk penegakan hukum, siapa melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan penegak hukum.” | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Dalam salinan putusan pengadilan, beberapa saksi yang dihadirkan tak melihat Basri “menghunuskan atau mencabut parang” dan tak mendengar Basri dan kawan-kawan “berteriak-teriak.” Sejumlah saksi, mengaku, karyawan perusahaan takut dan hendak meninggalkan kantor. ***Mereka yang dipenjara itu pencari nafkah. Salah seorang ketika ditangkap, umur bayi masih satu minggu. Seorang lagi, punya tiga anak, kini istri mencari nafkah seorang diri, ayam piaraan habis dijual menutupi kebutuhan hidup. Yang lain, pada isteri pulang ke kampung halaman.Rosni, harus memikul beban berat. Sejak Wawan masuk penjara, dia mengasuh empat anak seorang diri. Putra bungsunya sempat demam dan terus bertanya ayahnya. “Saya selalu bilang ke dia, bapak pergi cari uang. Pergi basenso.”Di rumah tahanan, Wawan memikirkan nasib anak dan istrinya. “Seandainya saya bisa mati di sini, saya pukul kepala ku di tembok, saya pikir anak ku,” kata Wawan ke Rosni.Rosni hidup seadanya sejak dulu. Beli beras sekarung pun tak pernah. Kini, Rosni banting tulang mencari nafkah dengan menjual kelapa tua. “Biasa lima hari itu, cuman dapat Rp10.000.”Anak pertamanya putus sekolah menengah pertama, memilih kerja di warung makan, membantu biaya keluarga. Dua putranya masih kecil. Seorang lagi masih sekolah.Sebelumnya, Rosni tinggal di Baribi. Sejak menikah, dia pindah, bangun rumah kayu ukuran 4×6 meter di Kapohu.Rumah itu beratap rumbia, dengan susunan papan sebagai dinding. Kamar dan dapur hanya terpisah dinding papan setebal dua cm. Tak ada listrik, hanya ada aki dan sebutir lampu. Di dapur, ada kompor dua mata dengan gas elpiji tiga kg yang kerap kosong. “Biasa pakai kayu bakar kalau tidak ada uang.”Rumah ini tak ada ruang tamu. Tak ada lemari. Semua pakaian dia kemas ke dalam tas dan bak air plastik.Rosni tidur di kasur sudah lusuh. Anak-anaknya tidur di kasur pegas. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2020-012-02.json | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Nasib Perempuan dalam Pusaran Konflik Lahan dengan Perusahaan Sawit di Pasangkayu | Dia menyeka air mata, seraya menahan marah. Ada luka dalam menyayat hatinya. Rosni tak bisa berbuat lebih, hanya berserah diri pada Tuhan. “Hanya ini saja yang bisa dibikin.” Keterangan foto utama: Perempuan memanen sawit di Baribi. Foto: Agus Mawan/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2017-034-16.json | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | [CLS] Pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan cukup gencar menindak kapal-kapal asing yang terlibat illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, namun pelanggaran terus terjadi, salah satu di Maluku Utara.“Saat ini, di Malut, tak sedikit nelayan-nelayan asing mencuri ikan dengan teknologi canggih. Kementerian Kelautan sudah bekerja keras. Menteri Susi tak segan-segan menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia tanpa izin,” kata Muhammad Natsir Thaib, Wakil Gubernur Maluku Utara dalam Peluncuran Fair Trade dan Penyusuan Rencana Kerja Tahun II USAID-SEA, di Ternate, pekan lalu.Masalah lain bagi Malut, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) masih lebih rendah dari Sulawesi. Padahal, katanya, ekspor ikan dari Pelabuhan Sulawesi, Maksasar, dan Surabaya dari Malut.“Sudah 15 tahun sumber daya ikan Malut ke luar negeri, namun tercatat sebagai potensi ikan dari Sulawesi dan Surabaya,” katanya.Natsir berharap, kehadiran USAID-SEA dapat membantu menjaga kekayaan laut Malut. Dalam fair trade ada konservasi laut, mendampingi bahkan melatih nelayan Malut mendapat tangkapan ikan berkualitas di pasaran.Celly Catharina, Manajer Program USAID Indonesia mengatakan, kegiatan ini, 70% fokus perikanan lokal dan pengelolaan sumber daya laut di tiga provinsi sasaran yakni Maluku, Malut, dan Papua Barat.Tahun pertama proyek ini di Malut meliputi penyusunan dan analisa data-data perikanan, status sosio-ekonomi, kondisi biofisik, pesisir, serta sumber daya laut.“Serial data dan analisis hal penting bagi proses perencanaan tata ruang laut serta menentukan arah intervensi proyek USAID-SEA tahun II dan selanjutnya,” katanya.Celly mengklaim, pada 2014, kegiatan ini berhasil diterapkan di dunia dan mengangkat reputasi Indonesia dalam pengelolaan perikanan tangkap. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-034-16.json | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | “Sejak itu, perikanan di Maluku menikmati keberhasilan proses sertifikasi terutama dalam membangun kesadaran dan kapasitas komunitas nelayan, serta membangun kesadaran lingkungan maupun sosial,” katanyaUSAID-SEA mencatat, 69% luasan Malut atau 145.819 km2 adalah perairan dengan 3.104 km garis pantai. Stok ikan mencapai 1.035.230 ton per tahun dengan produksi 51.000 ton per tahun pada 2011. Ancaman ekosistem Penangkapan ikan berlebih di Malut jadi salah satu ancaman utama kelestarian sumber daya perikanan terutama praktik perikanan ilegal, tak memenuhi aturan, dan tak terlaporkan.Praktik ini dilakukan nelayan dari negara lain yang menangkap ikan pelagis besar, demersal, dan sampai kerapu ekspor ke sejumlah negara Asia.Ancaman lain, katanya, praktik perikanan merusak, pengambilan terumbu karang, reklamasi, data status sumber daya laut minim, dan sistem registrasi kapal-kapal kecil lemah.Tak hanya itu. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sedikit dan pengelolaan KKP lemah hingga kapasitas dan koordinasi dalam tata ruang laut minim, perusakan habitat laut, serta penegakan hukum lemah.Belum lagi, kapasitas para pemangku kepentingan minim, dan belum ada peraturan perikanan di provinsi menambah daftar panjang ancaman kelestarian sumber daya laut dan perikanan Malut.Celly bilang, proyek ini juga fokus penanggulangan penangkapan ikan berlebih dan praktik perikanan merusak melalui berbagai kegiatan. Baik penelitian untuk menilai status sumber daya ikan, identifikasi tumpang tindih data, evaluasi registrasi, dan sistem pengawasan kapal, serta pengembangan sistem pelacakan kapal.Tantangan tata ruang laut, katanya, diatasi melalui pengembangan aturan zonasi daerah, sosialisasi tata ruang laut, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-034-16.json | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | Beragam Tantangan Jaga Kekayaan Laut Maluku Utara | Mengenai penanganan IUU Fishing, katanya, ada kolaborasi peran dengan penegak hukum, dan pengawasan berbasis masyarakat. Penegak hukum, katanya, akan dibekali pelatihan kapasitas soal penanganan IUU Fishing. Kendala nelayan tangkapRencana Fair Trade and Fisheries Program ini belum sepenuhnya bisa menjawab tantangan nelayan di Malut yang tersebar di beberapa pulau.Ikbal Abdul Saleh, nelayan 46 tahun mengatakan, masih banyak kendala mendapat kualitas ikan yang baik. Kendala itu seperti es sulit, belum lagi listrik sering padam, bahkan mereka harus bersaing dengan nelayan asing.“Kami di daerah jauh dari akses listrik, jadi sulit dapat es untuk menampung ikan,” kata perwakilan nelayan Kelompok Tuna Jaya ini. Serupa dikatakan La Muda, Ketua Kelompok Nelayan Beringin Jaya dari Desa Obi, Halmahera Selatan. Dia keluhkan dari es sampai bahan bakar sulit. “Kendala kami juga bagaimana menangkap ikan kualitas ekspor.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-002-08.json | Harimau Sumatera Ditemukan Mati di Aceh Timur, Diduga Diracun | Harimau Sumatera Ditemukan Mati di Aceh Timur, Diduga Diracun | [CLS] Seekor anak harimau sumatera [Panthera tigris sumatrae] ditemukan mati di kebun warga di Desa Peunaron Lama, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Rabu [22/02/2023].Rahmadan, warga Kecamatan Peunaron, mengatakan harimau ditemukan beberapa puluh meter dari kandang kambing milik warga Desa Peunaron Lama.“Awalnya masyarakat menerima informasi kambing milik Syahril mati diterkam harimau di kandang,” ujarnya, Kamis [23/02/2023].Mendapatkan informasi tersebut, perangkat Desa Peunaron Lama bersama personil Polsek dan Koramil Serbajadi dibantu tim dari Forum Konservasi Leuser [FKL] mendatangi lokasi.“Di lokasi tim menemukan dua kambing mati di luar kandang dan seekor mati di kandang dengan luka robek,” terangnya.Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Arif Sukmo Wibowo menginformasikan, di lokasi kejadian tim juga menemukan bungkusan berisi racun hama tanaman.“Kami menduga harimau mati diracun, namun butuh pemeriksaan mendalam,” katanya.Baca: 16 Bulan Penjara, untuk Pemburu Babi yang Menyebabkan Tiga Harimau Sumatera Mati Dokter Hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, Rosa Rika Wahyuni mengatakan, berdasarkan hasil nekropsi Kamis [23/02/2003], tidak ada bagian tubuh yang hilang. Usianya diperkirakan 1-2 tahun.Tim juga mengambil beberapa bagian tubuh untuk pemeriksaan laboratorium, guna memastikan penyebab kematian.“Saat ditemukan tubuhnya membusuk, diperkirakan telah mati dua atau tiga hari sebelum dilakukan nekropsi,” kata Rosa.Baca: Lagi dan Lagi, Harimau Sumatera Terluka Akibat Jerat TersangkaKasat Reskrim Polres Aceh Timur menambahkan, pihaknya telah menangkap Syahril, pemilik kambing yang mati diserang harimau.“SY [Syahril] awalnya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Saat diperiksa, dia mengaku menabur racun jenis Curater di tubuh kambing yang telah mati itu. Alasannya kesal dan emosi karena ternaknya dimangsa harimau,” ungkap Arif, Senin [27/02/2023], | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2023-002-08.json | Harimau Sumatera Ditemukan Mati di Aceh Timur, Diduga Diracun | Harimau Sumatera Ditemukan Mati di Aceh Timur, Diduga Diracun | Arif menjelaskan, SY ditetapkan tersangka karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membunuh satwa dilindungi.“Telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,” jelasnya.Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Penjual Kulit Harimau Persidangan mantan bupatiSementara itu, kasus jual beli kulit harimau sumatera yang melibatkan mantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, sudah tahap persidangani di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain Ahmadi, Balai Gakkum juga menangkap Suryadi dan Iskandar.Ketiga warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, itu ditangkap tim Gakkum dan Polda Aceh di Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, pada 24 Mei 2022, saat hendak menjual kulit dan tulang harimau.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada 2 November 2022, telah memvonis Iskandar 18 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan.Informasi di Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara [SIPP] Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, menunjukkan persidangan terhadap Ahmadi dengan Nomor Perkara: 4/Pid.B/LH/2023/PN Str, sudah digelar dua kali. Kini, masuk agenda pemeriksaan saksi.Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengatakan perbuatan Ahmadi melanggar Pasal 40 ayat [2] Jo Pasal 21 ayat [2] huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP, pasal 56 dan pasal 53 KUHP.“Ahmadi didakwa sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian-bagian lain satwa dilindungi,” ujar JPU, Selasa [14/02/2023]. [SEP] | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | [CLS] Revisi Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru usai bulan lalu mengancam keberlangsungan hutan lindung maupun konservasi. Pasalnya, dalam UU mengisyaratkan semua kawasan, termasuk lindung dan konservasi boleh eksplorasi.“Kita kalah total, apalagi daya dukung lingkungan, kalah telak (oleh UU Minerba),” kata Edo Rahman, Wakil Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional, baru-baru ini.Baca juga: RUU Minerba Lanjut di Tengah pandemi, Berikut Kritikan Masyarakat SipilHutan lindung, katanya, berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan minim atau bahkan, masyarakat susah mengaksesnya. Dengan begitu, kemungkinan sedikit atau tak ada warga yang protes eksplorasi karena khawatir berdampak bagi lingkungan mereka.“Dengan izin eksplorasi, akan makin mulus eksplotiasi di kawasan ini,” kata Edo.Tukirin Partomihardjo, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berharap, kemudahan dan kelonggaran eksplorasi di hutan lindung tidak berujung eksploitasi. Eksplorasi, katanya, dapat diterima sebatas memberikan kesempatan untuk mengkaji.“Tapi, ya, selalu seperti buah simalakama, penilaian ekonomi itu lebih dikedepankan daripada konservasi,” katanya. Bertentangan dengan UU KehutananHariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai, Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan jadikan senjata melawan eksploitasi pertambangan di hutan lindung. Dalam UU Kehutanan, dipastikan pertambangan di hutan lindung hanya boleh dalam bentuk pertambangan tertutup.“Terkait pengelolan hutan, semua perspektif harusnya pakai UU 41/99 ini. Karena UU ini belum diubah. Kita tidak boleh bertentangan dengannya,” katanya.Baca juga: UU Minerba Ketok Palu: Jaminan Korporasi, Ancaman bagi Rakyat dan Lingkungan | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | Dia bilang, pertambangan terbuka seperti batubara ataupun bauksit tak akan bisa kalau mengacu UU Kehutanan. Lain dengan pertambangan emas maupun gas bumi, merupakan pertambangan tertutup.Kondisi saat ini, katanya, mengkhawatirkan lantaran Undang-undang Kehutanan pun masuk prolegnas 2020. Dia belum tahu detil perubahan seperti apa pada UU Kehutanan ini.Dia melihat, kuatnya politik kepentingan melatarbelakangi legislatif dan eksekutif dalam menggenjot UU kontroversial ini. Menurut dia, hanya segelintir orang akan merasakan manfaat dari setumpuk kebijakan ini.Pasal-pasal kontroversial seperti eksplorasi di hutan lindung, katanya, hanya akan menghasilkan efek eksternalitas seperti banjir, longsor dan segala macam bencana yang justru dirasakan rakyat kecil di sekitaran kawasan.“Saya melihat mereka ugal-ugalan (membuat Undang-undang-red), mau menang sendiri aja, gitu lho. Mending kalau mereka yang minta seperti ini adalah orang tidak punya. Di sana itu orang kaya semua,” katanya. ***Hendra Sinadia, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia membenarkan kalau UU ini memberikan kepastian hukum bagi pengusaha tambang di Indonesia.Dengan UU ini, katanya, juga memberikan ketegasan hukum bagi pelanggaran dalam pertambangan termasuk pelanggaran lingkungan terkait reklamasi dan pasca tambang.Hendra bilang, kondisi saat ini, permintaan batubara menurun karena wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Negara-negara yang biasa mengimpor batubara dari Indonesia saat ini cenderung memprirotaskan kepentingan nasional masing-masing.Baca: Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan PertambanganDampaknya, batubara berlebih (over supply) dan harga diperkirakan bakal terus menurun.“Outlook ke depan kita juga masih bertanya-tanya. Tergantung bagaimana negara-negara ini menyelesaikan pandemi di negaranya,” kata Hendra dalam sebuah diskusi daring. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), estimasi produksi batubara nasional tahun ini 510 juta ton. Sekitar 66,66% oleh perusahaan pemegang perjanjian karya pengelolaan batubara (PKP2B), sekitar 340 juta ton. Fakta tambang di kawasan hutanM Dedy P Sukmara, peneliti Auriga Nusantara, mengatakan, hasil evaluasi sampai 2018 ada 917 IUP batubara masih aktif dan 829 mendapat sertifikat clean and clear , 88 IUP tak CnC.Berbeda dengan IUP, PKP2B tidak ikut dalam evaluasi KESDM dan tidak wajib tersertifikasi CnC.“Padahal, dilihat aspek luas area dan produksi, PKP2B jauh lebih besar daripada IUP, harusnya juga dievaluasi kinerjanya. Mengingat delapan PKP2B generasi pertama telah dan akan berakhir kontrak kurang dari lima tahun lagi,” kata Dedi.Temuan Auriga, dalam konsesi delapan PKP2B terdapat 59.791 hektar tutupan hutan dan 87.307 hektar lubang tambang yang belum direklamasi, di antaranya, 5.901 hektar dalam kawasan hutan namun tak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).‘Terdapat potensi pelanggaran kewajiban delapan PKP2B ini. Hingga KESDM harus evaluasi terlebih dahulu.”Menurut Auriga, pemerintah perlu memastikan pembatasan luas wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan memastikan tutupan hutan tak termasuk dalam IUPK. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan memastikan kewajiban pemegang PKP2B dan IPPKH dipenuhi termasuk kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP).“Memastikan pemegang PKP2B mendapatkan perpanjangan (IUPK-red) setelah semua kewajiban dipenuhi,” katanya.Dalam konteks politik dan kekuasaan, Yogi Setya Permana, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI menilai, ada dua kata kunci harus jadi bandul dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pertama, kepastian hukum untuk investasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.“Ini jadi dua tujuan dilematis,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU ini, katanya, muncul tanpa ada diskusi publik secara masif. Pandemi Corona, tak jadi alasan ketika ada urusan kepentingan umum bersama. Dalam website resmi DPR juga tak ada informasi proses penyusunan yang melibatkan publik.Yogi juga menyoroti sentralisasi pengelolaan minerba terkait ketimpangan ekonomi dan pengelolaan dampak tambang.Dalam konteks ketimpangan, katanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10-15 tahun ini jadi salah satu yang impresif di Asia Tenggara. COVID-19, katanya, tidak membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi paling buruk.Meski demikian, dalam 10 tahun pertumbuhan ekonomi, ketimpangan di Indonesia paling menonjol dibanding negara lain.“Ketimpangan rasio gini Indonesia paling buruk setelah China, di Asia Tenggara.”“Kenapa ‘rejeki’ sumber daya alam melimpah ini tidak bisa mengatasi ketimpangan? Padahal konstitusi mengamanatkan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat.”Tren ketimpangan ini, katanya, konsisten memburuk, walau sempat membaik pada 2017. Menurut dia, perlu meletakkan UU Minerba dalam konteks buruknya ketimpangan Indonesia ini. Hal ini, katanya, tak bisa lepas dari politik oligarki.Dalam dunia akademik, kata Yogi, juga diakui Indonesia sebagai negara oligarki yang dimaknai sebagai kekayaan dikuasai segelintir orang.Mengutip Helena Varkkey dalam buku The Haze Problem in Southeast Asia, Yogi menganalogikan peran oligarki dan dampak terhadap lingkungan, seperti kesulitan pemadaman asap setiap kali kebakaran hutan dan lahan selama lebih dari 20 tahun.Dalam buku itu disebutkan, kondisi itu bukan karena keterbatasan alat atau sumber daya manusia, tetapi karena ada hubungan antara perusahaan sawit dengan elit politik.“Ini yang bikin sistem sanksi tidak berjalan baik.” Kondisi serupa juga terjadi pada sektor minerba.Saat UU Minerba baru kembali pada sentralisasi pemerintah pusat, katanya,peran pemda sebagai bagian akar rumput yang pertama kali menghadapi masalah di masyarakat. | [0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | LIPI telah menyusun Indonesia Green Government Index (IGGI) sebagai instrumen evaluasi pemda dalam mengelola sumber daya alam. Indeks ini disusun dengan premis bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik oleh pemda dapat jadi sarana mendistribusikan kesejahteraan kepada warga. Warga terlibat dalam pengelolaan hingga terserap dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam.Sisi lain, menurut indeks ini kalau pengelolaan sumber daya alam dengan baik, dampak terkait lingkungan, ekonomi dan sosial juga dapat dikelola maksimal.“Kualitas lingkungan harus tetap terjaga sekaligus pendapatan daerah dapat optimal.” Dari hasil uji coba LIPI terhadap IGGI, ditemukan, pemda sangat impresif untuk menarik investor, namun mitigasi dampak minim, misal, ada PNS tak punya sertifikasi dalam menganalisis analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).Dengan sentralisasi dalam UU Minerba baru ini, Yogi khawatir, menimbulkan saling lempar tanggungjawab antara pemda dan pemerintah pusat kalau terjadi masalah lingkungan.Catatan LIPI, hanya 7% dari 15.000 kata dalam UU Minerba membahas soal dampak tambang. Dalam UU Cipta Kerja pun, semua manajerial soal dampak dikontrol pemerintah pusat.Seharusnya, pandemi COVID-19 ini jadi momentum bagi pemerintah dalam memikirkan hubungan manusia dengan alam.Mengutip sebuah riset dari Cambridge University yang menyatakan, eksploitasi sumber daya alam rentan memicu deforestasi yang berakibat makin ‘intim’ hubungan manusia dengan alam dan hewan liar, seperti saat ini hingga menimbulkan wabah di dunia.Yogi mengakui, pemda tak luput dari berbagai persoalan dalam eksploitasi sumber daya alam. Sejumlah izin tiba-tiba terbit, rawan korupsi dan penegakan hukum lemah. Beberapa daerah juga rentan dinasti kecil oligarki seperti di pusat. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | Meskipun begitu, katanya, menarik semua kewenangan ke pusat bukan solusi. “Sebaiknya, ada perbaikan dulu ke daerah, karena pusat juga akan kesulitan jika menemui persoalan di akar rumput.”Oligarki tambang, kata Yogi, juga menyulitkan bagi pengusaha kecil yang ingin ikut andil dalam industri tambang. Mereka tak termasuk dalam oligarki yang punya keistimewaan sejak zaman Orde Baru. Ekonomi tumbuh tinggi bukan di daerah tambang Joko Tri Haryanto, peneliti madya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, mengingatkan, soal ketimpangan antara daerah kaya sumber daya alam, daerah kaya pajak dan daerah miskin di 34 provinsi Indonesia. “Daerah miskin paling banyak,” katanya.Catatan BKF, pada 2016 kontribusi Jawa dan Bali untuk pendapatan nasional mencapai 58%. Sementara daerah yang kaya tambang seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, kontribusi tidak signifikan. Pada 2019, pemerintah membangun lebih banyak infrastruktur di timur Indonesia, tetap angka ini tak berubah jauh.“Butuh banyak waktu untuk mengubah ini. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan mengurangi beban Jawa ke daerah lain.”Menurut Joko, daerah-daerah yang memiliki pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tinggi justru daerah yang tidak mengandalkan sektor tambang, seperti Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat.Daerah kaya tambang seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, justru pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun ke tahun.“Daerah ini (tambang) share-nya tinggi tapi growth (ekonomi) negatif. Ini jadi early warning system,” kata Joko.Balikpapan, daerah yang tak membuka tambang juga mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2020-053-15.json | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung dan Konservasi | EWS yang dimaksud Joko adalah supaya pemerintah daerah tidak lupa transisi ekonomi sebelum tambang berakhir. Pemda, katanya, harus berpikir bagaimana ekonomi daerah bisa tumbuh pasca tambang, dengan dana bagi hasil dari tambang.Dengan kata lain, pendapatan daerah dari tambang untuk membangun berbagai sektor non tambang. Kalau tak dilakukan, katanya, hipotesa mengenai kutukan sumber daya alam akan terjadi di daerah.“Ini bukan imajiner. Ketika daerah kaya sumber daya alam ini banyak konflik akibat tambang, menimbulkan ketimpangan dan pertengkaran. Kutukan sumber daya alam bisa jadi resource war,” katanya.Lantas seperti apa transisi ekonomi harus dilakukan? Joko mencontohkan, inisiatif Pemda Bojonegoro yang membuat dana abadi minyak dan gas karena bupati sadar bahwa tambang tak bisa mensejahterakan rakyat secara langsung.Dengan kondisi pandemi yang menyebabkan harga minyak turun, daerah bisa mengandalkan dana abadi ini alih-alih terus bergantung dana bagi hasil migas.Selain itu, katanya, sebagian besar tenaga kerja industri tambang, perlu keahlian tertentu yang tak menyerap banyak tenaga kerja lokal. Masyarakat lokal, katanya, hanya di sektor informal. “Biasa masyarakat lokal teralienasi dari daerah tambang itu,” katanya.Dengan sentralisasi dalam UU Minerba baru, Joko khawatir transmisi ekonomi akan jadi sangat kecil dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang makin terabaikan.“Tambang hanya bisa mensejahterakan jika untuk boosting sektor lain.” Keterangan foto utama: Hutan di Morowali yang terbabat untuk tambang nikel. Foto: Jatam Sulteng [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | [CLS] Pembangunan pulau terdepan yang diklaim Pemerintah Indonesia sebagai etalase Nusantara, hingga kini berjalan sangat lambat. Padahal, pembangunan pulau-pulau terluar sudah dimulai sejak 2005 lalu atau 12 tahun lalu. Akibat kondisi tersebut, hingga saat ini masalah kemiskinan dan disparitas sosial masih terus terjadi di kawasan tersebut.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Mohamad Abdi Suhufan di Jakarta belum lama ini mengatakan, pembangunan fisik di kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan hingga saat ini dinilai masih terlalu jauh perkembangannya. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berjanji bahwa pembangunan Indonesia di masa kepemimpinannya akan dimulai dari pesisir.“Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan pulau-pulau kecil terluar masih mengalami kendala karena keterbatasan infrastruktur dan tingginya angka kemiskinan,” ungkap dia. Selain kendala tersebut, Abdi menjelaskan, lambatnya pembangunan juga karena perencanaan dan anggaran pembangunan pulau-pulau kecil terdepan berpenduduk oleh Kementerian dan Lembaga Negara masih belum fokus pada upaya mengatasi masalah mendasar di pulau-pulau tersebut. Padahal, pada 2017 ini Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan berupa Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar.“Terbitnya Keppres seharusnya bisa menjadi momentum bagi Negara untuk melakukan perbaikan pengelolaan pulau kecil terdepan di perbatasan Negara. Kenyataannya, implementasi peraturan tersebut hingga saat ini belum terlihat bagus,” ucap dia.Dalam Keppres No 6 Tahun 2017, menurut Abdi, Pemerintah resmi menambahkan jumlah pulau kecil terdepan dari 92 menjadi 111. Dengan demikian, pulau kecil terdepan bertambah sebanyak 19 pulau pada 2017 ini. Penetapan 92 pulau sendiri dilakukan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 278 Tahun 2005. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Abdi menjelaskan, keterlambatan yang masih berlangsung dalam pembangunan pulau kecil terdepan, mengakibatkan penyediaan kebutuhan dasar seperti sarana dan prasarana infrastruktur dan ekonomi masih berjalan di tempat. Dengan kata lain, pembangunan yang sudah berjalan selama 12 tahun, belum memecahkan persoalan kemiskinan yang menjadi stigma kuat untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan.Menurut Abdi, angka kemiskinan masyarakat di pulau kecil terluar hingga saat ini masih sangat tinggi yaitu mencapai 35 persen. Angka tersebut masih jauh di atas angka kemiskinan nasional yang kini tinggal 10,64 persen saja. Tak hanya itu, dia menambahkan, saat ini sekitar 8 (delapan) pulau masih belum terlayani sarana telekomunikasi.Abdi mencontohkan, akibat buruknya sarana telekomunikasi, di pulau Liran yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, masyarakat lokal terpaksa masih mengandalkan telekomunikasi menggunakan fasilitas perusahaaan telekomunikasi asal Timor Leste. Dengan kondisi itu, jumlah penduduk di pulau terdepan seperti pulau Liran, dari waktu ke waktu terus menyusut.“Pada tahun 2016 lalu jumlah penduduk di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 305.596 jiwa,” tutur dia. Ego PembangunanBuruknya pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, menurut Abdi, disebabkan karena Pemerintah tidak memiliki cetak biru (blue print) atau desain khusus pembangunan pulau-pulau kecil terdepan. Ketiadaan cetak biru tersebut, mengakibatkan perencanaan yang dilakukan banyak yang salah kaprah.“Pemerintah tidak menetapkan satuan unit pembangunan pulau terluar pada skala apa, apakah provinsi, kabupaten, kecamatan atau desa, sehingga masing-masing Kementerian melakukan intervensi sesuai dengan pemahamannya masing-masing,” jelas dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Mengingat ada ego pembangunan yang sama besar antara satu pihak dengan pihak yang lain, Abdi meminta Pemerintah untuk mendorong dilakukan pengawasan dalam pemanfaatan dana desa yang sudah dialokasikan untuk desa-desa kecil di pulau terdepan. Pengawasan perlu dilakukan, karena saat ini ada potensi anggaran pembangunan sebesar Rp525 miliar untuk 350 desa di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan.“Mengingat kapasitas aparat desa, akses informasi yang terbatas dan minimnya tenaga pendamping desa, maka perlu ada strategi khusus untuk memastikan dana desa tersebut digunakan untuk membantu masyarakat pulau terluar agar bisa keluar dari jeratan kemiskinan,” papar dia. Abdi menjelaskan, berdasarkan Kepres 6/2017 saat ini Indonesia memiliki 111 pulau kecil terdepan. Dari 111 pulau tersebut, terdapat 42 pulau berpenduduk dan 69 pulau tidak berpenduduk. Pulau kecil terluar tersebut tersebar di 18 provinsi, 27 kabupaten, 57 kecamatan dan sekitar 350 desa. Berdasarkan Perpres 78/2005 terdapat 17 Kementerian/Lembaga yang diberi tugas untuk berkoordinasi dan melakukan intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil terluar.Untuk penanganan perbatasan sendiri, pada 2015 lalu Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi agar semuanya dilakukan pada empat Kementerian yaitu : Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.Buruknya pembangunan yang ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, menurut Peneliti DFW-Indonesia Subhan Usman, bisa terjadi karena Pemerintah belum bisa membedakan strategi pembangunan perbatasan Indonesia yang berbasis darat dan laut atau pulau-pulau kecil. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | “Penelitian kami di pulau kecil terluar berpenduduk, menemukan bahwa kemiskinan yang terjadi dikarenakan keterbatasan akses dan minimnya pilihan hidup masyarakat. Beberapa pulau kecil di Maluku Barat Daya seperti pulau Liran, pulau Kisar dan pulau Wetar dilayani dengan sarana transportasi laut yang terbatas,” jelas dia.Minimnya sarana transportasi laut, kata Subhan, terlihat dari pelayanan kapal reguler milik Pemerintah yang tidak memiliki jadwal tetap keberangkatan. Kondisi itu, membuat masyarakat tidak memiliki kepastian dan itu menyebabkan biaya menjadi tinggi dan investor enggan datang ke pulau kecil terluar.“Dari sisi transportasi udara, karena kendala teknis, maskapai penerbangan tidak mau mengangkut hasil laut seperti ikan, udang dan lobster dari ibukota kabupaten ataupun kawasan pesisir lainnya,” kata dia.Agar persoalan tersebut bisa dipecahkan, Subhan meminta Negara untuk hadir di pulau terdepan dengan fokus memperbaiki penyediaan sarana transportasi, telekomunikasi, dan membangun infrastruktur yang saling terhubung. Pemerintah, sambung dia, perlu memastikan bahwa program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk membangun infrastruktur yang terhubung antara ibu kota kabupaten dengan pulau kecil terluar. Industri PesisirDi saat pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan berjalan di tempat, Pemerintah justru melakukan eksploitasi kawasan tersebut melalui pengembangan pariwisata yang didesain untuk menjadi kawasan unggulan di masa mendatang. Proyek pengembangan tersebut, dibuat dengan menggunakan dana yang berasal dari utang luar negeri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, pembangunan yang masuk dalam Proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu bisa mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Tak hanya itu, pembangunan juga dipastikan akan menambah beban utang luar negeri.“Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, dana yang dibutuhkan untuk proyek 10 destinasi wisata prioritas beserta infrastruktur pendukungnya mencapai lebih dari Rp132 triliun,” jelas dia.Salah satu proyek yang masuk dalam KSPN, kata Susan, adalah pembangunan kawasan terpadu Mandalika yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Proyek wisata paling mutakhir tersebut, digadang-gadang akan menyaingi Bali karena memiliki keindahan wisata laut dan juga kelengkapan alam di darat dan budayanya.Menurut Susan, meski akan mendatangkan banyak uang untuk Negara, namun dia meminta Pemerintah untuk bisa menjamin keberlangsungan warga yang tinggal di kawasan tersebut. Jika itu tidak dilakukan, maka ancaman kehilangan tempat tinggal akan terjadi lagi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.“Kita bisa belajar dari tergusurnya 109 Kepala Keluarga di Gili Sunut, Lombok Timur dimana mereka telah kehilangan tempat mencari nafkah hanya karena wilayah mereka mau dibuat area pariwisata. Bisa dibayangkan proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ini berpotensi melakukan hal yang sama; perampasan ruang,” tutur dia.Proyek KSPN sendiri, kata Susan, khususnya yang dibangun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil , itu bertentangan dengan sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi No 3 Tahun 2010 tentang Larangan Privatisasi dan Komersialisasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2017-031-04.json | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | Kenapa Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal? | “Dan ada juga UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2014-047-04.json | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | [CLS] Adakah kaitan antara Restorasi Ekosistem dengan perubahan iklim? Tentu saja ada. Restorasi Ekosistem (RE) merupakan upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam sebagaimana sedia kala sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologis. Izinnya yang dinamakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Lokasinya berada di hutan alam produksi.Restorasi Ekosistem sendiri adalah upaya pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan nonhayati (tanah, iklim, tofograpi) suatu kawasan kepada jenis aslinya berikut keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Bila selama ini kayu sebagai primadona, melalui RE banyak jenis manfaat yang bisa dipetik. Mulai dari tanaman biofarmaka (obat) dan bioenergi, penyerap karbon, ekowisata dan ilmu pengetahuan, hingga jasa lingkungan. Hasil kayunya juga dapat dimanfaatkan berbarengan dengan komoditas hasil hutan bukan kayu (non-timber forest products) seperti madu, jernang, rotan, bambu, getah, dan buah-buahan.Kementerian Kehutanan melalui SK.5040/MENHUT-VI/BRPUK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah mencanangkan areal hutan produksi yang akan di restorasi seluas 2.695.026 hektar. Berdasarkan data Ditjen Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan (BRPUK) hingga akhir Desember 2013 terdapat sebanyak 47 pemohon yang telah memasukkan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Namun, baru sekitar 12 pemohon diantaranya telah mendapatkan ijin dengan total areal 480.093 ha.Kaitan Perubahan Iklim dan Restorasi Ekosistem di Mata Para Ahli | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-047-04.json | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) dan karbon dioksida (CO2) yang berimplikasi pada meningkatnya permukaan air laut. Perubahan iklim ini tentunya berdampak negatif terhadap seluruh negara di dunia, terlebih negara kepulauan. Berdasarkan laporan World Bank dan Regional and Coastal Development Centre of ITB (2007), perubahan iklim akan berdampak serius pada Indonesia. Diperkirakan, dalam 30 tahun ke depan, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam ketika peningkatan air laut mencapai 0,80 m.Negara-negara di dunia pun sepakat untuk menangani “hantu” perubahan iklim ini dengan berbagai cara. Namun, secara umum yang sering didengungkan adalah melalui mitigasi dan adaptasi. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi meningkatnya peredaran GRK ke atmosfer yang sangat penting melindungi bumi dari pancaran langsung sinar matahari. Sedangkan adaptasi adalah upaya cerdas kita menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berubah akibat iklim yang berubah juga.Seperti yang disampaikan oleh Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, RE tidak hanya memulihkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal. Tetapi juga, secara langsung mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menambah simpanan karbon di atas permukaan tanah dan menjaga lepasnya karbon yang tersimpan di bawah tanah.Menurut Agus, simpanan terbesar karbon itu berada di lahan gambut. Kaitannya dengan restorasi ekosistem adalah, lahan gambut harus menjadi prioritas restorasi di masa depan, baik yang sudah dimoratorium maupun yang ada di luar kawasan, karena cadangan karbonnya yang begitu besar. Jumlah karbon yang tersimpan di bawah permukaan lahan gambut hanya untuk kawasan seluas sembilan persen. Sisanya yang 91 persen berada di lahan mineral yang stok karbonnya hanya 41 persen. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-047-04.json | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Indonesia pun berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen dengan kemampuan sendiri. Dengan bantuan dunia internasional menjadi 42 persen hingga tahun 2020 nanti. Jumlah karbon yang ada terhitung dari tahun 2009 hingga 2020 diperkirakan sekitar 1,6 giga ton.Agus juga mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik merupakan kondisi yang mengkhawatirkan. Untuk itu, hutan harus dipulihkan dengan cara meningkatkan luasan hutan alam yang akan direstorasi. “Semakin banyak RE yang dilakukan, semakin kuat juga masyarakat menghadapi perubahan iklim” tuturnya.Mangarah Silalahi, Kepala Resource Center, Pengembangan Restorasi Ekosistem Burung Indonesia, menuturkan bahwa RE diyakini dapat berkontribusi besar terhadap upaya mitigasi di sektor kehutanan. RE merupakan pendekatan baru dalam membangun adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem. “Selain itu, RE berpeluang menyatukan bentang hutan alam yang terpisah bahkan mengurangi laju deforestasi dan emisi karbon, “ujarnya.Pemerintah telah menetapkan kehutanan sebagai sektor utama (leading sector) untuk mencapai target penurunan emisi GRK. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan strategi pembangunan rendah karbon. “Restorasi Ekosistem akan memainkan peran yang sangat penting dalam perubahan iklim ini,” lanjut Mangarah.Dodik Ridho Nurrochmat, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, punya pandangan kritis. Menurut Dodik memang benar tujuan RE di hutan produksi adalah memulihkan unsur biotik dan abiotik hingga tercapai keseimbangan hayati. Namun begitu, hingga kini belum ada peraturan yang jelas dan terukur mengenai kriteria pencapaian keseimbangan hayatinya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-047-04.json | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Restorasi Ekosistem dan Perubahan Iklim | Tolok ukur yang dapat dipertimbangkan adalah kembalinya kondisi asli ekosistem seperti tutupan vegetasi asli, bentang alam, serta ragam flora dan faunanya. Selain itu, adanya besaran stok karbon yang dapat dijadikan referensi pada tingkat tapak yang berkontribusi bagi pengurangan emisi dalam skema REDD+.Dodik juga mengkritisi batasan minimal keberhasilan RE sebagai green business yang sebaiknya ditetapkan secara filtering, bukan weighting. “Filtering lebih berorientasi pada pemulihan fungsi produksi hutan yang selanjutnya diikuti perbaikan ekologi dan berujung pada keterimaan secara sosial. Sementara weighting lebih mengutamakan fungsi hutan untuk produksi,” terangnya.Sebagai inovasi yang bernas dan cerdas, RE dipastikan memiliki masa depan yang cerah. Terlebih, skema ini tidak merugikan negara, sebaliknya sangat membantu. Untuk itu, harus ada legal framework yang sifatnya koalisi agar RE akan selalu didengar oleh para pengambil kebijakan di Indonesia ini.Ini penting, mengingat luas hutan alam produksi Indonesia saat ini sekitar 73,9 juta hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 35,04 juta hektar telah mendapatkan izin pemanfaatan yang termasuk di dalamnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 480.093 hektar.Sebagaimana yang disampaikan Agus Purnomo, setiap lima tahun sekali kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Caranya, kita harus mendukung presiden yang peduli lingkungan, yang membuat peraturan yang lebih baik dan tidak terkotak-kotak pengelolaannya. Bebas interfensi politik. Sebagai gambaran, saat ini kewenangan pemerintah pusat (Jakarta), daerah, dan kehutanan masih pecah. Situasi yang menyedihkan, tentunya.Jadi, sekarang lah saat yang tepat untuk kita bersikap.Rahmadi Rahmad, penulis kolom dan saat ini bekerja sebagai Media and Communication Officer pada Burung Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | [CLS] Bagi banyak orang aktivitas Sudarmi (56) sehari-hari ibarat siang dan malam. Di suatu saat dia bisa jadi perias pengantin, di kesempatan lain dia sering tampak berada di hutan, di antara tumpukan log kayu jati.Sudarmi memang sosok unik. Dia sedikit dari perempuan Indonesia yang bekerja di sektor kehutanan yang umumnya didominasi kaum pria.Dua tahun lalu Sudarmi terpilih menjadi ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML). Sebuah koperasi yang mewadahi para petani yaitu petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan petani Tanaman Hutan Rakyat (THR) yang berada di sebagian wilayah Gunungkidul.Sudarmi juga ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sedyo Rukun di Desa Banyusoco. Istimewanya, sebagian besar anggota HKm ini perempuan. Selain itu, dia juga dipercaya sebagai ketua Paguyuban HKm Gunung Seribu, yang beranggotakan kelompok yang berjumlah 35 kelompok. Kelompok Tani HKm Sedyo Rukun berdiri sejak 2000. Pada 2007 ia mendapat izin pengelolaan hutan negara seluas 17 hektar selama 35 tahun di Hutan Paliyan. Lokasinya berada di sebelah hutan negara yang dikelola Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Yogyakarta. Sebuah jalan aspal membelah di antara keduanya.Kelompoknya sudah melakukan panen kayu sebanyak dua kali, yaitu pada 2019 dengan luas 9 hektar, lalu pada 2020 dengan luas 3,5 hektar. Tahun ini panenan kayu di lahan seluas 4,5 hektar akan dilaksanakan sekitar bulan Juni.Menurut Sudarmi, kali ini jumlah pohon yang dipanen sebanyak 2.736 batang. Pemanenan berikutnya sebutnya baru akan dilakukan 10 atau 15 tahun lagi.Pada 2018 lalu, kelompok ini menjadi juara ketiga dalam lomba Wana Lestari yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedyo Rukun dianggap berprestasi karena berhasil memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Berlanjut di 2019 lalu, Sudarmi mendapat anugerah sebagai salah satu tokoh perhutanan sosial dari 20 orang terpilih dari seluruh Indonesia dari KLHK. Indikatornya, kepeloporan, konsistensi, dan kemampuan kolaborasi untuk mengelola dan melestarikan hutan.Baca juga: Sri Hartini, Saat Perempuan Ambil Bagian Jadi Pelindung Hutan Wonosadi Hasil produksi kayu lestari KWML memang dari tahun ke tahun semakin besar. Pada 2019 tiga kelompok HKm yang tergabung dalam koperasi memanen kayu jati di lahan seluas 28 hektar dengan tebangan 274 meter kubik, total pendapatannya Rp. 328.000.000.Setahun berikutnya jumlah itu meningkat. Empat kelompok HKm memanen 45 hektar, produksi kayu sebanyak 655 meter kubik, dengan pendapatan Rp 978.528.500.Di tahun ini, mereka menargetkan ada 10 kelompok HKm yang akan memanen kayu dengan luas panen 110 hektar. Produksi kayu sebesar 1.630 meter kubik, dengan potensi pendapatan diperkirakan sebesar Rp 3.080.346.715.Agar hutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, Kelompok Tani Sedyo Rukun pun menanami aneka bahan jamu di bawah tegakan. Ada kelompok bernama Sedyo Rukun yang menjadi wadah anggota untuk mengolah empon-empon.Mereka membuat aneka serbuk minuman jamu, gula kunir, jahe kristal, wedang uwuh. Juga membuat aneka cemilan dari umbi garut dan olahan pisang.Tak hanya mengolah aneka pangan, kelompok Sedyo Rukun membuat batik memakai pewarna alami daun jati. Selain itu mereka juga memproduksi sabun pewarna alami. Ini dilakukan dengan memanfaakan sumber lokal yang bisa menambah pendapatan.Pada 2018 kelompok ini coba menanam porang. Porang dipilih karena dianggap memberikan hasil yang lebih baik dibanding palawija. Tahun ini mereka akan coba menanam nilam sebanyak 22 ribu batang di lahan seluas 1 hektar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Sudarmi bilang penyiapan lahan itu untuk uji coba. Jika berhasil maka lahan yang ditanam nilam akan diperluas lagi. Diharapkan setiap lima bulan sekali mereka bakal panen selama dua tahun.Sebagai koperasi serba usaha, KWML mempunyai unit bisnis penggergajian kayu agar nilai tambah kayu meningkat menjadi barang setengah jadi. Mereka menerima penggergajian baik dari anggota maupun non anggota. Setidaknya per hari bisa diolah 2 meter kubik log kayu menjadi kayu olahan.Baca juga: Our Mothers’ Land, Jejak Pejuang Lingkungan Perempuan Indonesia Kayu BersertifikatKWML juga menjalankan jual beli kayu bersertifikat, baik berbentuk log bulat maupun kayu gergajian. Mereka pun menerima pemesanan produk kayu seperti mebel, kusen jendela maupun pintu dari konsumen.Koperasi ini pernah mendapatkan Sertifikat Ekolabel pengelolaan hutan rakyat secara lestari oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Koperasi juga beroleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk unit manajemennya.Manfaat terbesar dirasakan petani atas keberadaan koperasi adalah jaminan harga beli kayu lestari. Sementara koperasi memiliki jaminan pasar karena telah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sudah terdaftar ke Sistem Informasi Penatausahaan Hasil hutan (SIPUHH).Lalu bagaimana Sudarmi menjalankan organisasi? Apa pandangan dia tentang konsep hutan lestari untuk kesejahteraan?Mongabay Indonesia mengunjungi kediamannya pada tanggal 27 Maret 2021 lalu. Sudarmi mengajak mengunjungi lahan pembibitan, areal tebangan, dan unit penggergajian kayu. Mongabay kembali menghubungi Sudarmi melalui sambungan telpon pada 9 April lalu. Berikut petikan wawancaranya. Mongabay: Bisa cerita secara singkat bagaimana Anda berkecimpung di bidang kehutanan? | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Awalnya sebagai anggota Kelompok Tani Sedyo Rukun. Seiring berjalannya waktu saya jadi pengurus. Kemudian tahun 2013 dipercaya teman-teman jadi ketua HKm Sedyo Rukun. Ternyata ada rasa suka dengan berkecimpung di hutan.Kami bisa bareng-bareng mengelola hutan, menanam, memelihara, memanen. Sampai tahun 2019 saya dipercaya menjadi ketua KWML. Pada tahun itu koperasi direvitalisasi, yang semula mengalami masa vakum karena tidak ada kegiatan oleh pengurus dan anggota saat itu.Dengan keikhlasan untuk mencintai hutan maka semua kegiatan bisa kami laksanakan dengan lancar. Ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari anggota kempok dan para stakeholder yang terkait. Mongabay: Mengapa suka bidang kehutanan?Ketika pertama kali masuk saya tidak tahu juga. Sempat ada keraguan, apakah saya bisa, apakah saya mampu mengelola dengan membawa teman-teman yang banyak itu. Awalnya seperti itu. Tetapi setelah saya lakukan, ternyata itu bukan sesuatu yang sulit.Ketika kami mengadakan penebangan kayu, melaksanakan penanaman, ternyata di sana kami menemukan sesuatu yang menyenangkan. Cuma satu yang tidak bisa saya lakukan. Perempuan kalau disuruh angkat-angkat memang bukan bidangnya ya. Mongabay: Menurut Anda keterlibatan petani hutan perempuan di sini seperti apa?Saya menilai petani perempuan saat ini justru kegiatannya semakin aktif. Lebih aktif dibandingkan laki-lakinya. Masalahnya mungkin, bapak-bapak tidak fokus di pertanian saja. Kadang-kadang mereka juga bekerja di luar, bekerja di kota, ada yang menjadi tukang, dan sebagainya.Perempuan bekerja di dalam bidang pertanian menurut pandangan kami lebih telaten, mendalam dan detil dibanding dengan bapak-bapak. Ketika dipegang perempuan menurut saya persentase keberhasilannya bisa dibilang lebih tinggi daripada yang dikelola bapak-bapak. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Memang, kalau di sektor kehutanan secara umum itu agak kurang. Permasalahannya sektor hutan berhubungan dengan kayu. Ketika berhubungan dengan kayu atau olahan, lebih condong banyak laki-lakinya daripada perempuan. Mongabay: Mengapa perempuan di sini bisa lebih aktif berorganisasi?Saya juga tidak tahu, apa karena mungkin ketuanya perempuan, jadi kami lebih mudah menggerakkan ibu-ibunya. Bahkan ketika melakukan tebangan kayu di situ juga ada perempuan yang ikut. Kami ikutkan dua perempuan untuk mencatat di buku ukur. Meski panas atau hujan, mereka kita libatkan di sana. Mongabay: Apa karena perempuan lebih bisa dipercaya?[Tertawa]. Nggak tahu juga ya. Yang jelas ketika perempuan ikut, yang saya lihat perempuan lebih disiplin, atau teliti. Saya lebih senang ketika kegiatan itu memang yang ikut perempuan. Jadi saya tekankan terutama di kelompok kami, saat kegiatan tebangan di lahan, saya mengajak ‘Ayo ke sini ibu-ibu. Bapak-bapak cuma bikin ribet saja.’ Mongabay: Masuknya banyak anggota perempuan itu ketika melakukan revitalisasi koperasi?Kalau di dalam koperasi memang iya. Kebanyakan perempuan setelah revitalisasi. Kita di KWLM istilahnya belum ada cabang. Koperasinya serba usaha dan simpan pinjam. Usaha kita tentang pengolahan kayu. Di situ ada gergaji dan sebagainya. Kita mengolah kayu, yang log kita olah di situ masih dalam bentuk setengah jadi.Kita bisa menjual barang setengah jadi, bisa juga ketika ada pesanan kita menjual barang jadi. Usaha kita memang penggergajian kayu. Mongabay: Seberapa jauh manfaat koperasi Wana Manunggal Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya?Memberikan kesejahteraan berupa pembelian kayu dengan harga pasti. Ketika koperasi membeli kayu, petani merasa terlindungi. Petani memilih menjual ke koperasi dibanding langsung menjual ke pembeli. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Kalau lewat koperasi kayu dihargai sesuai harga yang sudah menjadi kesepakatan. Petani yang berhubungan langsung dengan pembeli sering dipermainkan. Misalnya, kayu ukuran A2 semula harga Rp 2,3 juta, ketika ketemu pembeli dia bisa turunkan harga dengan alasan kayunya rusak, cacat, bengkok. Mongabay: Apa susahnya perempuan jadi ketua koperasi perkayuan? Pernah ada yang meragukan kemampuan Anda?Kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Karena harus berbagi waktu dengan keluarga juga kan. Kadang ada juga yang meragukan, apa mungkin perempuan bisa memimpin, apalagi hutan identik dengan laki-laki. Saya tidak mau menunjukkan apa saya bisa atau tidak. Dijalani saja, nanti kelihatan hasilnya, berhasil atau tidak. Mongabay: Ada tulisan ‘Hutan adalah Emas Hijau Titipan Anak Cucu’ di papan nama HKm Sedyo Rukun, apa artinya?Yang namanya hutan, apa yang ditanam di tahun ini belum tentu kita yang bakal memanennya. Misalnya jati, jangka waktunya puluhan tahun. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana, jadi itu untuk anak cucu kita. Mongabay: Apa pandangan Anda terkait fungsi hutan?Fungsi hutan sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kelestarian hutan itu tidak berarti ketika kita tebang kayu dilakukan sebanyak-banyaknya untuk dapat hasil maksimal, bukan itu.Ada aspek kelestarian. Mungkin lima tahun pertama apa, lima tahun ke dua, apa, lima tahun ketiga apa, setelah tebang terus kegiatan kita apa. Itu yang namanya lestari. Ketika hutan kita lestari otomatis memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Mongabay: Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan atau pinggir hutan sering dianggap masyarakat miskin. Banyak yang meragukan bahwa hutan bisa memberi kesejahteraan. Menurut Anda? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-055-03.json | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Wawancara: Sudarmi, Sosok Perempuan Pelestari Hutan Jati Paliyan | Mungkin karena dia belum merasakan. Ketika dia sudah tahu apa fungsi hutan, apa manfaat hutan sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan. Umumnya masyarakat sekitar hutan, mayoritas bertani saja. Kalau tidak mengelola hutan kita mau ngapain, kita kan tidak bisa bercocok tanam ke tempat lain. Bisanya kita cuma memanfaatkan hutan tersebut. ***Foto utama: Sudarmi, sosok pelestari hutan di Gunung Kidul. Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-14.json | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | [CLS] Keberadaan rumpon di seluruh Indonesia tidak akan mendapat tolerasi lagi dari Pemerintah. Dengan tegas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan membersihkan seluruh rumpon yang sudah ada di bawah perairan di seluruh daerah.Diterapkannya kebijakan tersebut, tak lain karena rumpon dinilai bukan sebagai sarana untuk menangkap ikan yang baik. Dengan kata lain, keberadaan rumpon dinilai bisa merusak ekologi perairan setempat dan itu bisa mengancam keberadaan ikan-ikan.Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyikapi semakin maraknya pengusaha dan nelayan yang menggunakan rumpon untuk menangkap ikan. Menurut dia, rumpon tidak akan diberi tempat lagi di perairan Indonesia.“Rumpon, apapun nama dan bentuknya, itu adalah mengganggu. Selain itu, rumpon juga ilegal, karena Pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apapun,” ungkap dia di Jakarta, akhir pekan lalu.Meski Susi tidak menampik ada rumpon yang sudah lama berada di bawah perairan Indonesia, namun dia tidak akan membiarkannya untuk tetap ada. Pasalnya, jika terus dibiarkan, keberadaan rumpon bisa menurunkan kualiats lingkungan hidup di sekitar perairan tersebut.“Jadi jelas kalau rumpon itu harus dibasmi sampai habis,” ucap dia.Karena rumpon dilarang, Susi memastikan bahwa tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ataupun daerah. Hal itu, karena izin rumpon itu hanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Jika di daerah ada rumpon dengan izin Pemerintah Daerah, itu bisa dipastikan adalah rumpon ilegal.“Kita perlu dukungan semua pihak untuk menertibkan keberadaan rumpon ini. Karena, tidak semua bisa kita pantau. Jika ada yang tahu di daerah ada rumpon yang berizin pemda setempat, laporkan ke kami. Itu ilegal,” jelas dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-14.json | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Berkaitan dengan rumpon di daerah tersebut, Susi mendapat laporan ada rumpon liar di sekitar Laut Seram, Maluku. Keberadaan rumpon tersebut, dipastikan akan ditertibkan karena itu tidak berizin dan bisa merusak ekologi perairan setempat.“Satgas 115 juga kini akan mendalami kasus rumpon di Laut Seram yang diduga kuat berjumlah banyak dan dimiliki perusahaan besar,” katanya.Menurut Susi, semakin banyak rumpon yang dipasang di perairan Indonesia, maka itu akan berpotensi mengalihkan pergerakan tuna ke dalam kawasan perairan nasional. Jika itu dibiarkan, maka itu dinilai bisa merugikan nelayan kecil dan tradisional.Susi menyebut, selain di Laut Seram, perairan yang saat ini diketahui terdapat banyak rumpon, adalah di sekitar perairan Nusa Tenggara Timur (NTT), Teluk Tomini (Sulawesi Tengah) dan Bitung (Sulawesi Utara).“Di sana, tangkapan nelayan tradisional sebagian besar hanya malalugis yang dikenal sebagai ikan umpan untuk tuna. Padahal potensi tangkapan di sekitar Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sangat besar karena merupakan habitat tuna dan ikan pelagis besar lainnya,” tutur dia.Menurut Susi, ikan-ikan seperti tuna dan pelagis besar lain biasanya hidup bergerombol di dalam perairan, namun kemudian terhadang rumpon dan akhirnya hanya berputar-putar di sekitar rumpon saja. Dia yakin, jika rumpon tidak ada, ikan akan mendekat ke pesisir. Apa Itu Rumpon?Dilansir berbagai sumber literasi, rumpon adalah jenis alat bantu penangkapan ikan yang biasanya dipasang di bawah laut, baik perairan dangkal maupun dalam. Tujuan pemasangan rumpon, adalah untuk menarik sekumpulan ikan yang ada dan berdiam di sekitar rumpon. Setelah terkumpul, ikan-ikan tersebut biasanya akan ditangkap. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-14.json | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Rumpon yang dikenal dewasa ini, tidak lain adalah karang buatan yang sengaja dibuat oleh nelayan atau pengusaha perikanan. Agar ikan bisa datang lebih banyak, biasanya rumpon juga terdiri dari berbagai jenis barang lain seperti ban, dahan dan ranting pohon.Agar barang-barang tersebut bisa tetap berada di bawah air, biasanya akan disertai dengan alat pemberat berupa beton, bebatuan, dan alat pemberat lain. Supaya posisi rumpon bisa aman di tempat semula, biasanya alat pemberat akan ditambah lagi jika memang diperlukan.Meski rumpon adalah karang buatan yang berfungsi sebagai rumah ikan yang baru, namun pembuatannya biasanya dilakukan sealami mungkin mendekati rupa asli dari karang alami. Rumpon yang sudah ditanam tersebut, kemudian akan diberi tanda oleh pemiliknya, sehingga memudahkan mengidentifikasi jika sedang berada di atasnya.Di Indonesia, sebagian besar rumpon yang ditanam terdiri dari tiga jenis:.Rumpon Itu Merugikan?Sebelum Susi mengeluarkan kebijakan pada awal 2017, menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu juga sudah mengeluarkan pernyataan serupa pada medio 2016 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Tetapi, di kampus tersebut, Susi mendapat penolakan argumen dari pengajar Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan IPB, Roza Yusiandayani.Menurut Roza, kebijakan pelarangan rumpon di tengah laut yang diterapkan KKP harusnya bisa dipertimbangkan kembali. Hal itu, karena penanaman rumpon banyak memberi manfaat ekonomi bagi nelayan tradisional.“Saya sudah 25 tahun melakukan penelitian, selain itu saya juga baca di berbagai jurnal ilmiah. Jadi, saya tidak sepakat jika rumpon harus dimusnahkan,” ujar dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-14.json | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Benarkah Keberadaan Rumpon Ganggu Ekologi Kelautan di Indonesia? | Seusai diskusi, Roza menjelaskan, rumpon yang ada saat ini sudah meningkatkan pendapatan tangkapan ikan bagi nelayan. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut peningkatannya bisa mencapai 40 persen lebih. Jika dirupiahkan, per kapal bisa mendapatkan penghasilan rerata Rp10-60 juta dan itu bisa membantu perekonomian nelayan.Berkaitan dengan pernyataan Susi yang menyebut rumpon itu dilarang, Roza memaparkan fakta bahwa rumpon sudah diatur dalam SK Mentan nomor 51/KPTS/Ik.250/1/97. Dalam SK tersebut, rumpon diakui sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dipasang didasar laut.“Di Bengkulu, ada rumpon yang dipasang dan itu punya orang Jakarta. Namun, nelayan setempat bisa memanfaatkannya karena bisa mencari ikan di sekitar rumpon tersebut. Rumpon bisa menjamin kelangsungan hidup ikan dengan ukuran 100 sentimeter,” jelas dia.Karena ada manfaat yang dirasakan, Roza meminta Susi untuk mempertimbangkan kebijakan pelarangan rumpon di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kata dia, jika memang pelarangan akan diberlakukan, maka itu lebih tepat diterapkan kepada rumpon yang dimiliki investor asing.“Kalau mau dimusnahkan, ya rumpon punya asing saja. Kalau rumpon punya nelayan lokal, sebaiknya jangan ya. Itu bermanfaat banyak,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | [CLS] Tanaman seragam, jalan pun serupa. Udara panas dan debu tampak pekat mengepul. Inilah pemandangan di kebun-kebun sawit perusahaan. Sawit itu menghampar dari Sulawesi Barat, di Mamuju Tengah, menuju Pasang Kayu, hingga Sulawesi Tengah di Donggala dan Morowali.Satu grup yang dominan memiliki lahan perkebunan adalah Astra Agro Lestari, dengan anak perusahaan seperti PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan (LTT), PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Suryaraya Lestari, dan PT Badra Sukses. Perusahaan lain, ada Wahana Global dan Trinity.Di Desa Salugatta, Mamuju Tengah, hamparan yang dulu kebun karet berubah jadi sawit. Ketika berdiri di sebuah bukit, hamparan sawit itu bagai tak berujung. Di ujung batas pandang mata, tanaman itu samar tetap berdiri. “Sawit semua,” kata pesepeda motor yang beristirahat di pondok kayu.“Saya melintas mau ke Mamuju, dari Palu. Mau istirahat cari tempat rekreasi kayaknya tidak ada,” katanya.Kami bersapa pada akhir Juni di siang terik sekitar pukul 13.00. Di tempat ini, mengendarai sepeda motor rasanya serba salah memilih pakaian. Memakai jaket, keringat bercucuran. Tak menggunakan pakaian pelindung, kulit rasa terbakar. Selama empat hari di Topoyo, pusat kota Mamuju Tengah, saya berkeliling dengan sepeda motor.Baca juga: Nestapa Petani Polanto Jaya di Tengah Ekspansi Kebun Sawit Astra (Bagian 1)Di Desa Tobadak, tempat tinggal Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, seperti kampung umumnya, ada sekolah, mesjid, lapangan, dan prasana umum lain. Jalan mulus dengan aspal licin. Rumah-rumah panggung dan beton berdiri. Rumah Aras, berpilar besar, berwarna putih, dan bagian depan ada mesin ATM Bank Negara Indonesia. Rumah pribadi, sekaligus jadi rumah jabatan.Di Topoyo, tak banyak orang yang ingin bercerita mengenai sawit dan kemelutnya tetapi mereka memilih bungkam.“Saya tahu, ada banyak soal di Topoyo. Ada beberapa perampasan lahan. Tapi kami tak berani,” kata salah seorang penduduk yang saya temui. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Di Topoyo, ada banyak keluarga datang lewat program transmigrasi. Mereka mengadu nasib dan membentuk ikatan kuat, tetapi tidak dalam kekuatan politik. Para pendatang ini hingga sekarang masih ketakutan untuk bersuara.Pada pemilihan Bupati Mamuju Tengah 2015, Aras mengumpulkan suara nyaris 98%. Kemenangan mutlak yang membuat beberapa koleganya ikut menduduki kursi legislatif. Aras adalah bupati yang mendukung pengembangan perkebunan sawit. Bagi dia, sawit adalah tanaman terbaik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena tidak rewel.“Penghasilan masyarakat bertambah dari sawit. Ini jadi tanaman favorit karena tidak manja,” katanya dikutip dari Fajar.co.id.Aras juga mengakui jadi bagian dari Astra, sejak beberapa tahun lalu. Perusahaan ini dia bilang ikut menggerakkan putaran ekonomi Mamuju Tengah sampai Rp80 miliar setiap bulan. Hasil sawit kecil“Sebenarnya, sawit untuk PAD Mamuju Tengah, sangat kecil. Tak sampai 10% dari total PAD kita,” kata Arsal Aras, Ketua DPRD Mamuju Tengah.Arsal adalah anak Aras. Pada pemilihan legislatif 2019, dia kembali terpilih melalui usungan Partai Demokrat. Selain Arsal, tiga saudara lain juga terpilih kembali menduduki kursi legislatif. Masing-masing, Arwan Aras, melalui PDI Perjuangan, melenggang ke Senayan.Amalia Putri Aras dari Partai Demokrat kembali memenangkan satu kursi di Sulawesi Barat. Nirmalasari Aras dari Partai Demokrat, juga istri wWakil Bupati Mamuju.Saya menemui Arsal di Makassar, awal Juli 2019. Dia mengatakan, pemerintah yang dinahkodai bapaknya sangat terbuka dan berjalan transparan. Dia memastikan, tak ada kepentingan politik. Legislatif, katanya, memberi masukan pada eksekutif. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Dia berkali-kali mengungkapkan, kalau dewan dan pemerintah daerah adalah mitra. “Jika pemerintah daerah bilang sawit terbaik, saya kira itu juga bisa direvisi. Sekarang kami bekerja sama dengan dinas terkait, mencoba mendorong pengembangan komuditi lain. Saya kira sawit tak signifikan untuk masyarakat secara umum,” katanya.Meskipun begitu, katanya, karena masyarakat sudah terlanjur menanam sawit, pengembangan komoditas lain pun secara pelahan.Bagi Arsal, sawit hanya tanaman industri. Modal besar dengan pembagian hasil jauh lebih sedikit karena perizinan utama di Jakarta. “Jadi, daerah hanya mendapat bagi hasil. Sedikit sekali. Tidak usah disebut.”Meski demikian, Arsal juga punya kebun sawit sekitar empat hektar. “Tidak banyak. Itu ditanam sejak awal, dari bapak (Aras),” katanya. ***Sekitar satu km, dari kediaman Aras, seorang buruh harian dari PT Badra Sukses, sedang memanen. Dia ditemani anaknya yang sedang libur sekolah. Dia berjalan membawa galah besi di bagian ujung ada celurit.Ketika tandan buah itu menghempas, dia kembali mengaitkan galah di pelepah daun dan menariknya. Di tanah, pelapah itu ditebas pakai parang. Anaknya dengan tombak menikam tandah buah dan menaikkan ke troli. Setelah lima atau enam tandan, dia angkut ke tempat pengumpulan di sisi jalan utama.Buruh itu tak ingin disebut namanya. Dia khawatir, kemudian hari ada masalah. Baginya, jadi buruh sawit adalah pilihan tepat. Penghasilan setiap bulan Rp2,5 juta. Sekali setahun mendapat tunjangan hari raya, dan beberapa bulan sekali bonus. “Jadi, kalau dapat bonus, bisa Rp2,7 juta,” katanya.Buruh-buruh ini bekerja hampir saban hari. Setiap pagi hingga menjelang magrib. Mereka membersihkan dan memanen sedikitnya empat hektar. “Saya tak punya lahan, mau tak mau harus bekerja seperti ini.” Polusi limbah sawit | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Seratusan kilometer ke Desa Tawiora, Donggala, seorang warga dari Desa Polanto Jaya, menemani saya. Pakai sepeda motor, dia meliuk memasuki perkebunan sawit PT Letawa dan PT Lestari Tani Teladan (LTT). Di jalan kerikil luas, kami melewati kubangan tempat pembuangan limbah perusahaan. Limbah sudah jadi serbuk hitam dan aroma tak lagi begitu menyengat.Berbeda kala melewati kebun musim penghujan. Dia pakai masker tetapi bau busuk tetap tercium.Selama 15 hari berkeliling dari Mamuju Tengah, Mamuju Utara, hingga Rio Pakava, saya menemukan aroma serupa di sekitaran PT Pasang Kayu–juga anak perusahaan Astra Agro Lestari.Tawiora, merupakan desa paling ujung di Donggala. Desa ini berbatasan dengan Pasang Kayu. Patok batas provinsi untuk Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, juga di tempat ini. Berdiri dengan tembok berwarna putih sekitar 20 meter dari bibir Sungai Lariang.Tawiora, sebelumnya desa nan sejuk. Sejak terjadi perubahan bentangan dari pohon-pohon besar beraneka ragam jadi sawit, membuat kesejukan bagai tertelan.Penduduk yang dulu bermukim beberapa ratus meter dari bibir sungai, terdesak menuju pinggiran sungai. Kampungnya, sudah jadi HGU dari LTT.Halaman depan, halaman belakang, samping rumah, ada sawit. “Kami tidak lagi punya tanah,” kata Idris Buka, warga setempat.Awal 2019, Mursin bagian dari tim desa yang pengukuran untuk program proyek operasi nasional agraria (Prona).Dia bersama tim BPN/ATR membentang meteran dan memastikan lahan masyarakat. Hasilnya, nihil. Semua tempat adalah HGU perusahaan. “Jadi, kami mau bilang apa? Mungkin karena desa kami jauh dari tersembunyi, maka tak diperhatikan,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Di tepi Sungai Lariang, kami berdiri dan melihat arus air yang bergerak cepatt, tetapi lembut. Warnanya coklat bercampur lumpur. Ada dua rumah warga yang hanya tersisa pondasi dan puing yang hancur. Lariang, menghanyutkannya dengan cepat. Sisi sungai ini juga dikenal dengan nama pangkalan – merujuk pada aktivitas – pendaratan kayu-kayu ilegal.Bantalan-bantalan balok yang terendam dengan ikatan-ikatan kuat dari rotan yang ditarik dengan perahu dari hutan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Di Towiara, balok itu diolah di rumah-rumah produksi sawmil. Kampung ini juga dikenal dengan sebutan kampung logging.“Kami mau berkebun, tapi lahan sudah diambil oleh perusahaan,” kata, salah seorang warga. ***Di Kampung Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Pasang Kayu, seorang pria berusia 73 tahun, duduk di kursi ruang tamu. Dia menghadap ke pintu utama rumah. Namanya, Lamisi. Sudah dua kali dia masuk penjara karena tuduhan menyerobot dan mencuri buah sawit milik PT Letawa.Tanah itu, dia kelola sebelum perusahaan datang. Dia menanam padi, jagung dan kakao. Beberapa petakan juga ditanami sawit, ketika perusahaan datang. Letawa, yang datang belakangan lalu mengklaim kalau lahan Lamisi bagian dari HGU. “Orang-orang perusahaan datang, lalu tebang pohon cokleat (kakao),” katanya.“Saya ke pak desa mengadu. Sebab, lahan itu ada surat-suratnya dan ditandatangani pemerintah desa. Saya kecewa sekali,” katanya.Lamisi punya luas lahan garapan sekitar 15 hektar. Lahan itu untuk pengembangan penduduk dan masing-masing rumpun keluarga mendapatkan jatah dua hektar. “Jadi, 15 hektar itu, ada bagian dari keluarga,” kata Lamisi.Di kantor desa, pemerintah membuat kesepakatan secara verbal. Lamisi boleh menduduki lahan itu. Tahun 2012, dia menanam sawit tetapi perusahaan masuk dan menanam sawit di sela tanaman lain. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Ketika tanaman berbuah dan mulai panen, nahas bagi Lamisi, perusahaan membuat laporan ke kepolisian Mamuju Tengah. “Saya dituduh mencuri di lahan sendiri. saya dipenjara empat bulan dengan anak saya,” kata Lamisi.Ketika keluar dari penjara, dia tetap bersikukuh kalau lahan dengan surat dan pajak lengkap yang dimilikinya bukti hukum sah. Dia tetap menggarap. Tahun 2018, saat panen sawit kembali, dia kembali tertuduh sebagai pencuri sawit perusahaan.“Saya ditangkap malam. Saya sedang sakit dan tidak bisa gerak. Saya bilang, kenapa harus ditangkap malam, saya lagi sakit. Polisi bilang akan bawa ke rumah sakit, tapi saya dibawa ke kantor polisi,” katanya.Lamisi mengenang peristiwa itu. “Saya keluar penjara, saya masuk lagi ke kebun saya. Saya tahu, laporan perusahaan sudah masuk lagi ke polisi. Mungkin beberapa waktu ke depan, saya ditangkap lagi. Saya tidak akan berhenti. Itu kebun saya, kenapa mereka mau ambil.”Di Kampung Lariang, rumah Lamisi, beberapa rumah warga berada di sisi jalan utama Mamuju Tengah menuju Mamuju Utara. “Orang baru tahu, kalau rumah mereka dan sekolah masuk wilayah HGU perusahaan,” katanya.“Dulu ada banyak orang menggadaikan sertifikat ke bank untuk akses modal usaha. Warga dapat dan bank memberi pinjaman. Tahun 2019, saat pinjaman mau lanjut, bank sudah tidak mau lagi, karena sertifikat itu katanya sudah masuk HGU Letawa,” kata Muliadi, warga lain.“Ini ada apa? Sebelumnya kami bisa akses ke bank. Sekarang tidak lagi. Jadi baru-baru ini ada penambahan HGU kalau begitu.”Letawa, adalah anak perusahaan Astra Agro Lestari yang memiliki izin di Sulawesi Barat. Beroperasi pada 1995, dengan luas lahan 7.101 hektar.“Di adendum amdal (analisis mengenai dampak lingkungan-red), mereka punya luasan 7.000 hektar. Harusnya, pemerintah turun cek. Tahun 2010, rumah kami dan kampung ini masih di luar HGU. Tahun 2018, kenapa tiba-tiba masuk? Apakah ini lahan siluman?” kata Muliadi. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Sekitar 10 km dari Lariang, di Kampung Baras, Hukma, sedang demam. Malam itu pria 48 tahun ini masih menggigil. Beberapa bulan sebelumnya, dia baru saja keluar penjara, karena kasus pemukulan karyawan perusahaan Letawa.“Saya ikat di sawit dan pukul dia,” katanya.Ini kali kedua dia masuk penjara. Pertama kali mendekam di jeruji besi karena menikam mandor perusahaan. “Saya kasi begitu, karena mereka masuk ke kebun saya. Itu tanah kami. Keluarga kami sejak dulu beraktivitas di tempat itu. Kami menanam kakao, durian dan langsat.”“Mereka datang mengklaim. Saya sudah capek. Jadi, saya akan melakukannya lagi kalau mereka masih akan merebut lahan keluarga kami,” katanya.Bagi Hukma, tetap berdiam diri dan melihat tanah dikuasai perusahaan adalah kesalahan. “Kami makan, tidak mengemis. Sekarang ada perusahaan, ada banyak bank, tapi tak bisa disentuh.”Hukma, bagian dari rumpun Suku Kaili Uma’. Leluhur mereka membangun pemukiman dan tempat berladang di kawasan yang diklaim perusahaan. Mereka menggembala sapi, yang lepas bebas. Ketika komunitas memerlukan, orang-orang akan masuk hutan bersama-sama mencari sapi. Masing-masing keluarga menandai sapi mereka dengan sayatan di telinga. Ada dua sayatan, satu sayatan, atau tiga sayatan. Sapi tak akan tertukar.Hutan pada masa itu adalah tempat bertualang dan rumah hidup bagi warga. Ada rotan, jadi kerajinan tangan dan lain-lain. “Sekarang, harus beli. Semua serba uang sekarang,” kata Hukma.Rumpun suku lain, adalah Kaili Tado, di Kampung Kabuyu. Mereka adalah masyarakat yang ditelan hamparan sawit milik PT Mamuang. Dua pekan sebelum kedatangan saya di akhir Juni, sebanyak 137 keluarga menerobos masuk konsesi perusahaan dan menduduki kembali lahan peremajaan yang baru ditanami sawit. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2019-036-14.json | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Nestapa Warga Kala Hidup Dikelilingi Kebun Sawit | Luas lahan sekitar 600 hektar. Warga membangun pondok hunian sementara. Mereka membawa keluarga dan tinggal di kawasan itu. “Ini lahan pertanian penduduk sebelum perusahaan itu datang. Di sini, tempat tumbuh sagu kami,” kata Anta, seorang warga.Di sela sawit baru perusahaan, warga menanam jagung. “Kita akan saling jaga toh, perusahaan menjaga tanaman sawit, kami menjaga jagung kami,” katanya.Di tanah hamparan pendudukan itu, ada kuburan tua dari rumpun Kaili Tado. Perusahaan tak menggusur sepenuhnya, walau semua tanaman habis.Bobu Pea, melihat penebangan sagu ketika perusahaan masuk. Dia melihat bapak dan keluarganya menangis, tak bisa berbuat apa-apa karena perusahaan dikawal tentara.Setelah sagu, mereka juga ikut merobohkan kakao dan kelapa di dekat kampung. “Semua orang tidak bisa melawan. Kami hanya dijanjikan bekerja di perusahaan tapi tak pernah terjadi,” kata Bobu.Mongabay berusaha mengkonfirmasi berbagai persoalan ini kepada perusahaan. Pada 23 Juli lalu, Mongabay mengirimkan pesan permintaan wawancara kepada Teguh Ali, Community Development Area Manager (CDAM) Celebes ! PT Astra Agro Lestar.“Selamat sore, Klu ada kesempatan kita bertemu, kita bicara,” kata Teguh, dalam balasannya. Pada 2 Agustus 2019, Mongabay, mencoba menghubungi kembali Teguh, tetapi tak mendapatkan jawaban. ***‘Pendudukan’ warga terus berlanjut. Perusahaan memasang pengumuman di tempat itu. “DILARANG MENGELOLA LAHAN HGU TANPA SE IZIN PT MAMUANG.” Begitu bunyi pengumumannya.“Tidak apa-apa. Nanti kami pasang juga, larangan mengelola lahan warga tanpa izin,” seloroh Anta. Keterangan foto utama: Warga di Kampung Kabuyu, menduduki kembali lahan yang dulu tanah-tanah keluarga mereka yang sudah jadi konsesi perusahaan. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | [CLS] Komunitas Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, 29-30 Juli 2019 punya gawe. Mereka menerima rombongan kecil organisasi non pemerintah bidang riset dan advokasi hak asasi manusia dari Jakarta.Di tengah kesibukan melayani tamu, Willem Hengki, Kepala Desa Kinipan, dan Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, menerima undangan dari Kantor Staf Presiden (KSP), via pesan Whatsapp. Isi undangan, rapat koordinasi penanganan konflik agraria Laman Kinipan, di Jakarta Jumat, 2 Agustus 2019.Sinyal seluler sulit di sana, pesan undangan itu tak serta-merta cepat mereka terima. Waktu mepet dan biaya tiket pesawat mahal, sempat membuat mereka berpikir panjang. Meskipun begitu, mengingat pentingnya pertemuan ini, mereka memutuskan berangkat.Baca juga: Warga Laman Kinipan Minta Pemimpin Lamandau Lindungi Hutan Adat MerekaDaftar undangan menyebutkan menghadirkan para pihak, ada Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Lamandau, dinas-dinas terkait provinsi dan kabupaten. Para direktorat jenderal dari kementerian terkait juga masuk dalam undangan.Bagi mereka, acara ini strategis untuk menyelesaikan sengketa lahan mereka dengan PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Warga Dayak Tomun di tepi Sungai Batang Kawa Lamandau ini melawan usaha SML buka kebun sawit ke hutan adat Kinipan, sejak awal 2018.“Paling tidak, aktivitas perusahaan berhenti dulu. Saat ini, bukan rimba lagi, mereka sudah masuk babas (hutan eks ladang yang banyak pohon buah-red),” kata Buhing.Kamis (25/7/19), sebelum mereka terima tamu dari Jakarta, warga adat Laman Kinipan, mengusir eksavator perusahaan yang tengah membabat hutan. Mereka lalu memasang apa potas, sebuah tali pantangan. Secara adat potas tak boleh dilanggar.Baca juga: Begini Nasib Hutan Adat Laman Kinipan Kala Investasi Sawit Datang | [0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Mereka merekam ritual adat ini, dan menyebarkan melalui media sosial. Tercatat lebih 42.000 pasang mata yang menyaksikan video ini di laman Facebook Save Kinipan. Bupati dan gubernur absenAkhirnya, lima perwakilan Kinipan, berangkat. Ada Hengki dan Buhing, juga Ketua PD AMAN Lamandau, dan dua warga Laman Kinipan.Apa yang terjadi setelah pertemuan itu berlangsung? “Pertemuan ini sebenarnya tak memuaskan bagi kita. Mengingat bupati, gubernur tidak datang,” kata Hengki, setelah pertemuan di KSP.“Sangat disayangkan. Padahal, itu rapat koordinasi. Semua pihak harus datang. Supaya jelas, terang-benderang. Penjelasan semua pihak, baik masyarakat atau bupati sangat-sangat diperlukan. Ini supaya percepatan penyelesaian konflik tidak berkepanjangan,” kata Kepala Desa Kinipan yang baru menjabat kurang setahun ini.Warga kecewa karena orang-orang dari daerah, dari gubernur, bupati sampai dinas tak ada muncul. “Kalau di KSP, dirjen-dirjen yang diundang hadir,” kata Buhing.Baca juga: Warga Kinipan Tanam Pohon di Hutan Adat yang Terbabat SawitPemerintah daerah tak hadir, tuntutan jangka pendek Kinipan agar babat hutan dan babas alias pembersihan lahan (land clearing) oleh perusahaan setop, tak menemukan jawab.Buhing bilang, KSP merasa bukan dalam kapasitas menghentikan land clearing. “Dibilang orang KSP, itu kewenangan pemerintah daerah. Kita tidak punya penekanan gimana. Keinginan kita, itu dihentikan!”Buhing bilang, KSP berjanji menggelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan bupati, gubernur dan instansi terkait lagi. “Mereka hanya akan memfasilitasi. Ada penekanan betul-betul bupati dan gubernur harus bisa hadir dalam pertemuan selanjutnya. Artinya, akan ada pertemuan lagi.”Warga Kinipan tetap berkeras, land clearing setop terlebih dahulu, terlebih sudah jauh masuk ke wilayah Kinipan. “Okelah, ada beberapa kali pertemuan. Tolong hentikan (land clearing-red) ini dulu. Itu maksudnya!” | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Pada Oktober tahun lalu, KSP juga pernah menggelar pertemuan dengan perusahaan dan Bupati Lamandau. Pertemuan menyusul setelah lebih 200 orang Kinipan, turun gunung, menggeruduk DPRD Lamandau di Nanga Bulik. Saat itu, tak ada perwakilan Kinipan hadir di KSP. Kali ini, kala menerima undangan dari KSP memutuskan datang, malah pemerintah daerah semua absen. HGU di luar KinipanKendati belum melahirkan solusi, Kinipan merasa pertemuan Jumat (2/8/19) itu memberikan informasi penting soal hak guna usaha (HGU) SML. Dalam pertemuan itu, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginformasikan, HGU SML tak masuk sampai ke Kinipan.“Ada kejelasan dari ATR BPN bahwa Kinipan secara izin HGU tidak masuk, 9.000 hektar itu Kinipan tidak masuk. Koperasi Kinipan pun tidak ada terdaftar. Katanya ada plasma. Plasma kan koperasi. Nah, ada 5.000 hektar katanya plasma. Tetapi didata tidak ada Kinipan,” ucap Buhing.Penjelasan bahwa, Kinipan masih di luar HGU, sebenarnya pernah disampaikan SML. Haeruddin Tahir, Chief Operation SML, menyampaikan, soal itu seperti dalam berita di Mongabay, 11 November 2018.Baca juga: SML Bantah Tudingan Caplok Lahan, Begini Jawaban Tetua Adat KinipanDalam wawancara dengan Mongabay di Pangkalan Bun, 31 Oktober 2018, Tahir membeberkan, SML memperoleh izin pelepasan lahan 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. Izin pelepasan areal inti 9.435,22 hektar dan plasma 9.656,37 hektar.Selanjutnya, berdasarkan pengukuran kadastral (pertanahan) BPN 13 April 2017, mereka mendapatkan lahan 17.046 hektar. Di dalam itu, untuk perkebunan inti 9.435 hektar dan plasma 7.611 hektar dan HGU seluas 9.435,22 hektar. “Semua yang sudah HGU itu areal inti. Yang plasma izin lokasi, pelepasan, dan kadastral,” ucap Tahir, kala itu. Tumpang tindih izin dengan wilayah adat | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Pada pertemuan Senin (4/8/19) di Ruang Rapat PPAT Kementerian ATR-BPN, Kinipan diwakili organisasi pendamping mereka, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).Dalam pertemuan dipimpin Husaini, Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT, Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian, Kementerian ATR-BPN, itu menyatakan, pengukuran terhadap permohonan HGU SML pada 13 April 2017. Hasil pengukuran itu lantas verifikasi panitia B pada 9 Mei 2017. Pada 9 Agustus 2017, SK HGU SML terbit, terbagi atas HGU inti 9.000 hektar dan plasma 5.000 hektar.Kasmita Widodo, Kepala BRWA, dalam pertemuan itu juga tumpang susun (overlay) peta wilayah adat Kinipan dengan peta perizinan milik SML. Hasilnya, ada tumpang tindih HGU inti seluas 2.235 hektar plus 390.1 hektar dan plasma 343,8 hektar plus 720.2 hektar masuk dalam wilayah adat Laman Kinipan.Berdasarkan catatan hasil pertemuan BRWA, AMAN dan Walhi., ATR-BPN menanyakan status hukum wilayah adat Kinipan. ATR-BPN juga bilang, saat proses pengukuran batas desa, melibatkan masyarakat setempat.Kasmita mengatakan, peta Kinipan dibuat dengan menunjukkan batas-batas jelas, seperti nama tempat, pohon madu dan lain-lain. “Sementara batas-batas desa yang dibuat dan ditunjukkan desa lain tidak jelas,” katanya, melalui pesan singkat, Sabtu (10/8/19).Dia juga menyebut desa-desa yang berbatasan dengan Kinipan sudah bersepakat soal batas. Pengecualian dengan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau. Karang Taba merupakan salah satu dari 12 desa yang masuk dalam rencana pembukaan lahan sawit SML.Pada 28 Januari 2019, Bupati Lamandau telah memutuskan batas antara Kinipan dan Karang Taba itu. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Keputusan ini tidak diterima Kinipan, karena menganggap proses belum selesai. Keputusan itu, tak saja tidak sesuai klaim mereka, juga menggugurkan kesepakatan dengan beberapa desa lain yang sudah tertuang dalam berita acara. “Bupati telah mengambil keputusan sepihak tanpa proses semestinya dalam penataan batas desa,” kata Kasmita.Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, dalam tulisan di Mongabay awal tahun itu, menyatakan, bertindak sesuai UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dan telah menerima pelimpahan dari desa.“Apabila desa dan desa di dalam satu kabupaten tidak bisa menyelesaikan bersama, tentu dengan ketentuan peraturan dilimpahkan ke bupati. Bupati yang akan mengambil keputusan dan penegasan,” katanya.Soal putusan Bupati Lamandau, Kinipan, sampai kini belum tahu tertuang dalam bentuk apa. “Produknya apa? Perbup atau SK Bupati? Jadi terakhir kutanya Bagian Pemerintahan Setda Lamandau, mereka bilang, ini perbup bentuknya. Ini diverifikasi di Biro Hukum Provinsi, memerlukan waktu tahunan,” kata Hengki.Sukarelawan Abadi, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Lamandau menyatakan, betul perbup masih verifikasi di Bagian Hukum Pemprov Kalteng.“Iya, tapi belum tahu, enggak mungkinlah sampai tahunan, mudah-mudahan cepat terealiasi. Yang jelas masih dalam proses,” katanya, via telepon, Selasa (12/8/19). Tanggung jawab pemerintahDi luar kontroversi soal batas desa, izin lokasi dan pelepasan kawasan pada SML diakui sampai wilayah Kinipan. Berdasarkan pertemuan dengan ATR-BPN, Kasmita menyampaikan, IUP SML 26.000 hektar. Senada pernah disampaikan SML.Dalam wawancara dengan Mongabay, 31 Oktober 2018, Bobi Lawi, project manager SML mengatakan, Kinipan masuk konsesi perusahaan berupa izin lokasi dan pelepasan kawasan.“Kalau dari peta Kinipan enggak masuk kadastral. Pelepasan masuk, izin lokasi masuk. Cuma di kadastral tidak masuk,” katanya. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-033-03.json | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Sulitnya Masyarakat Laman Kinipan Mau Pertahankan Hutan Adat Mereka | Keterangan ini, jadi penjelas kenapa terjadi tumpang-tindih peta izin perusahaan dengan wilayah hutan adat Kinipan. Satu sisi, perusahaan memperoleh izin dari pemerintah untuk menjalankan usaha, meski Kinipan merasa tak pernah memberi persetujuan. Sedang, usulan Kinipan mengamankan hutan melalui skema adat, belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah.Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berkomentar. “Pemerintah harus segera identifikasi secara partisipatif untuk menentukan bersama batas wilayah Kinipan sesuai sejarah asal-usul. Itu tanggung jawab pemerintah. Tidak tepat pemerintah tak tanggung jawab lalu Kinipan kemudian jadi korban.” Keterangan foto utama: Perusahaan yang membuka kebun sawit dan berkonflik lahan dengan masyarakat adat Laman Kinipan di Kalteng. Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP] | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534] |
2018-055-14.json | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | [CLS] Gemuruh lagu mars Bali Tolak Reklamasi dan lagu untuk para perempuan pegunungan Kendeng, Jateng, yang terus berjuang menjaga kelestariannya berkumandang di dalam gedung DPR, Jakarta. Gerakan penyelamatan lingkungan dari ancaman eksploitasi teluk dan area sumber air ini sudah berlangsung beberapa tahun sampai kini.Saat digelorakan, para pimpinan DPR dan MPR serta sejumlah menteri pada acara peringatan “20 Tahun Reformasi: Kembali ke Rumah Rakyat” ini sudah meninggalkan tempat acara pada Selasa malam (08/05/2018) ini. Hal ini membuat penonton menyeruak ke depan sampai ke atas panggung untuk menggemakan bersama Jerinx dari band Superman Is Dead (SID) dan band Marjinal.Mereka mengepalkan tangan kiri dan menyanyi bersama disisa waktu acara yang dihelat Tempo Media Group bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 7-21 Mei 2018. Jerinx dan Marjinal tampil kembali di penutup acara, namun sebelum mereka tampil seluruh pejabat dan artis sudah dipersilakan ke panggung untuk foto bersama. Usai selebrasi foto ini, para pejabat ini meninggalkan lokasi.“Semoga pengambil keputusan masih di sini. Tak ada suatu kaum merampas hak hidup,” sebut Jerinx sebelum duet dengan band Marjinal menyanyikan lagu tentang perayaan keberagaman di Indonesia.baca : Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Bagaimana Capaian Reforma Agraria? Dilanjutkan dendang Marsinah dari Marjinal, tokoh perempuan pemberani yang menginsipirasi nama band ini. “Semoga malam ini mengingatkan kita perjuangan masih panjang,” ujar Mike Marjinal. Ia juga berkali-kali mengajak penonton berteriak, “Kendeng Lestari. Hidup Kendeng.” Para petani perempuan dari Kendeng yang kerap disebut Kartini Kendeng dan Marsinah adalah legenda dan suara-suara perlawanan. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-055-14.json | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Puisi dan musik adalah menu utama peringatan tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 yang dipimpin mahasiswa dengan menduduki gedung DPR. Sebuah puisi berjudul Sajak Bulan Mei karya WS Rendra membuka pesta sastra dibacakan bergantian oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.“Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Ketakutan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentuk simpul-simpul sejarah. O, jaman edan! O, malam kelam pikiran insan! Koyak-moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. O, tatawarna fatamorgana kekuasaan!” Demikian potongan sajak yang lengkapnya cukup panjang dan membuat bulu kuduk berdiri. Rendra membacakan saat ikut aksi warga dan mahasiswa pada 1998 ini. Karya ini memulai dengan jelas apa yang ingin disuarakan dalam peringatan ini. Menggedor pilar-pilar beton gedung wakil rakyat.baca : Bercermin dari Kasus Kendeng, Sulitnya Warga Peroleh Keadilan Lingkungan Puisi-puisi selanjutnya juga mengalir mengingatkan apa saja peristiwa kekerasan negara yang masih belum dibongkar. Reza Rahardian dan Morgan Oey menyuarakan ketertindasan dan kemiskinan dari karya-karya Widji Thukul yang sosoknya masih belum ditemukan.Berlanjut suara bergetar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Dongeng Marsinah. Buruh perempuan yang dibunuh dan kasusnya juga tak selesai.Agus Rahardjo, Ketua KPK membacakan puisi hilangnya sumberdaya petani berjudul Tanah karya Widji Thukul. “Reformasi telah melahirkan ketetapan MPR menciptakan pemerintah bersih dari KKN, salah satunya UU KPK dan Tipikor. Saya ingin berpesan siapa yang ingin membubarkan KPK, mengkhianati reformasi,” katanya sebelum membacakan sajak singkat ini. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.25] |
2018-055-14.json | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Musisi dan aktivis Jerinx SID memilih mendendangkan lagu dari gubahan karya almarhum bu Pasek, seorang perempuan korban kekerasan dampak G30S/PKI 1965 di Bali. Lagu “Di Kala Sepi Mendamba” ini masuk dalam kompilasi album Prison Songs karya komunitas anak muda Taman 65. Ditulis dalam penjara di sebuah penjara, sebuah surat cinta untuk suaminya.“Malam yang aneh, tidak biasa berdiri di sini. Sebuah bangsa yang besar selalu ditentukan sejarahnya, kadang sejarah ditulis pemenang tak semua pemenang bukan individu yang benar,” seru Jerinx membuka. Menurutnya perlu banyak yang dibuka kembali karena distorsi sejarah.Lagu kedua yang diciptakan Jerinx saat surfing di Pantai Kuta disebutnya tentang ketidakadilan. Jadilah Legenda, lagu ini memantik koor pengunjung yang didominasi anak muda. “Kami tak ingin laut kami jadi lautan beton,” teriaknya menolak rencana reklamasi di Teluk Benoa.baca : Ketika Tolak Reklamasi Teluk Benoa Jadi Komoditas Pilkada Bali Puisi-puisi selanjutnya tak kalah tajam dan dalam menyenggol penguasa rakus. Misal Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah membacakan karya berjudul “Puisi itu Adalah” karya WS Rendra. “Politisi mencintai rakyat, di hari libur mereka pergi ke Amerika, mereka berkata penyambung lidah rakyat. Kadang mereka anti demokrasi, kadang mereka menggerakkan demokrasi,” demikian nukilannya.Sajak berjudul Peringatan karya Widji Thukul dibacakan aktor Lukman Sardi, karya ini langganan dibacakan para demostran. Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membacakan karya Widji Thukul berjudul Bunga dan Tembok. Sebuah karya sangat tajam merefleksikan kekuatan alam. Diumpamakan seperti sebuah biji yang mampu tumbuh, berdaun lebat, berakar kuat, membelit, dan merubuhkan tembok. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-055-14.json | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Saat Menteri, KPK dan Musisi Suarakan Kasus Lingkungan di Gedung DPR. Begini Ceritanya.. | Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Tempo ketika membuka acara ini mengatakan acara ini diusulkan Tempo ke DPR. Saat ini di redaksi Tempo hampir semua wartawan pasca reformasi 98. Pada 1994 Tempo dibreidel Orde Baru lalu setelah Presiden Suharto tumbang saat Habibie diangkat jadi presiden, terbit kembali.Tim Tempo sengaja memilih karya yang bernada gugatan dan diproduksi sekitar 98. Muncul karya yang paling banyak dibacakan dari Widji Thukul, WS Rendra, Sapardi Djoko Damono, Sutardzi Calzoum Bachri, Mustafa Bisri, dan Joko Pinurbo.Selama 7-21 Mei 2018 juga ada diskusi publik Kiprah Aktivis ’98 sebagai Anggota DPR, Pameran Foto Reformasi, Diskusi Publik Anak Muda di Era Reformasi, dan Peringatan Malam Refleksi 20 Tahun Reformasi. [SEP] | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-062-03.json | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | [CLS] Ulva Novita Takke, tak bisa menahan airmata. Pendiri Yayasan Suara Pulau Bangka ini tercekat saat berbicara soal kemenangan warga Pulau Bangka, Sulawesi Utara, melawan perusahaan tambang PT. Mikgro Metal Perdana (MMP). Kemenangan terwujud dengan pencabutan izin operasi produksi MMP oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, 24 Maret lalu.“Bisa dibayangkan saat berita ini kami bagi dengan teman-teman di sana, seneng banget. Perjuangan ini, panjang sekali. Maju mundur, jatuh bangun. Sampai ada yang harus di penjara, berantem dengan saudara sendiri,” katanya, awal April lalu di Jakarta.Meski bukan asli Bangka, Ulva lebih 11 tahun hidup di pulau kecil itu. Kemenangan ini mengingatkan Ulva awal mula gerakan warga menuntut pemerintah membatalkan izin MMP lima tahun silam.Meski dari awal persidangan, warga menang, namun tak mudah membuat pemerintah tunduk pada putusan pengadilan.“Sempat mau menyerah, capek. Bagaimana lagi, itu rumah kami, tempat tinggal kami, kami nggak punya pilihan lain. Kalau itu ditambang kemana lagi harus pergi?”Kenangan perjuangan mempertahankan Bangka dari perusahaan tambang juga hadir dalam penuturan pentolan band Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka.Si pehobi menyelam ini, seketika jatuh cinta pada Bangka saat diving di perairan itu. “Mendengar pulau ini akan ditambang seperti ada petir tengah hari,” kata Kaka.Sejak itu, dia ikut membantu perjuangan Ulva dan warga Bangka. Kaka bikin petisi di change.org yang ditandatangani hampir 30.000 orang.“Terima kasih buat yang udah tandatangan petisi. Kayak jam 12 minum air es, I am happy…” Meskipun tambang belum mengeruk hasil, tetapi kerusakan sudah terjadi hingga pemerintah perlu segera memulihkan pulau ke kondisi semula.Menyambut kemenangan ini Kaka berniat ‘manggung’ di Pulau Bangka menghibur warga yang trauma dengan sengketa ini. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2017-062-03.json | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | “Aku musti nyanyi di sana. Supaya orang datang lagi ke Pulau Bangka dan ikut mencintai pulau itu,” kata Kaka.Surat pencabutan izin diterima salah satu perwakilan Koalisi Save Bangka Island, Jatam, 30 Maret 2017. Surat diantar langsung Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid.Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM mengatakan, setelah pencabutan izin status lahan 2.000 hektar konsesi MMP kembali kepada pemerintah. Namun, katanya, tak perlu ada pemulihan lingkungan karena izin baru sebatas eksplorasi.“Kan belum nambang, belum ngapa-ngapain. Eksplorasi nggak besar dampaknya. Kalau tambang baru besar. Eksplorasi nggak ada (dana) jamrek (jaminan reklamasi-red),” katanya. Pastikan tak ada izin baruMerah Johansyah Ismail, Koordinator Jatam Nasional, mengatakan, surat pencabutan izin harus diikuti penegakan hukum dan pemulihan lingkungan. Penegakan hukum, katanya, akan jadi yurisprudensi tonggak penyelamatan pulau-pulau kecil lain di Indonesia.“Karena lobi-lobi perusahaan masih berlangsung sampai sekarang bahkan ke tingkat menteri,” katanya.Perusahaan, harus bertanggungjawab terutama kerusakan lingkungan akibat infrastruktur yang mereka bangun, yang membuka hutan, mengganggu masyarakat adat hingga mereklamasi pantai.Pemerintah, katanya, juga harus memastikan tak ada izin baru di Pulau Bangka. “Jangan sampai di pusat sudah cabut ada pemberian izin baru di daerah lewat rencana tata ruang dan tata wilayah dan perda zonasi wilayah. Mestinya ini terakhir, tak ada lagi izin baru.”Menurut Merah, penting mengembalikan kegembiraaan dan ketentraman warga yang mengalami trauma psikologis akibat gesekan pro kontra pertambangan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548] |
2017-062-03.json | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka | Senada dikatakan Ariefsyah Nasution, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia. Koalisi penyelamatan Pulau Bangka, katanya, mengapresiasi kebijakan pemerintah tak membangkang putusan Mahkamah Agung. Namun pemerintah harus memastikan tak ada lagi opsi tambang untuk Bangka dan pulau-pulau kecil lain.Untuk itu, katanya, masyarakat perlu mengawal pemerintah guna memastikan status lahan MMP.“Pemerintah harus fasilitasi reforma lahan, jangan sampai menimbulkan potensi konflik atau malah masuk investor lain,” ucap Arief.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga harus segera menurunkan tim melihat skema terbaik pemulihan lingkungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memastikan tata ruang zonasi pulau kecil bebas dari pertambangan. “Kadang pemerintah abai dan tak punya fokus jelas,” katanya.Nur Hidayati, Direktur Walhi Nasional mengatakan, kebijakan KESDM perlu diapresiasi di tengah banyak pembangkangan hukum pemerintah.Perlindungan pulau kecil, langkah penting bagi Presiden kala ingin mewujudkan poros maritime. Pulau-pulau kecil, katanya, seharusnya jadi pertahanan berbagai ancaman.“Jokowi harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung. Kalau pulau kecil rusak, poros maritim Jokowi nggak ada apa-apanya,” kata Yaya, sapaan akrabnya.Selama ini, pembangunan era Jokowi masih bias darat , menafikan dampak pembangunan di darat yang akhirnya bermuara di laut seperti polusi. “Pulau kecil dianggap tak ada di peta hingga mudah dieksploitasi.” [SEP] | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.30000001192092896, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2017-047-14.json | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | [CLS] Kasus dugaan penyalahgunaan izin impor yang menyeret nama Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Boediono sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Kasus tersebut tak hanya menegaskan ada yang tidak beres dalam pengaturan importasi garam, namun juga ketiadaan perlindungan terhadap petambak garam di Indonesia.Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati di Jakarta, Minggu (11/6/2017). Menurut dia, walau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sudah berlaku, namun realisasinya masih belum terlihat di lapangan.Susan mengungkapkan, tertangkapnya Boediono oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri, Sabtu (10/6/2017), semakin mempertegas ada yang tidak beres dalam pengelolaan impor garam selama ini.(baca : Kenapa Kebijakan Impor Garam Harus Ditinjau Kembali?) Boediono sendiri setelah ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin importasi distribusi garam sebanyak 75.000 ton. Dia melaksanakan impor setelah menerima penugasan dari Menteri BUMN untuk mengimpor garam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi nasional.Akan tetapi, menurut Susan, tugas tersebut dinilai bertentangan dengan Surat Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdaganganan yang menyatakan bahwa impor garam boleh dilakukan oleh PT Garam hanyalah garam industri dengan kadar NaCL di atas 97 persen. Itu berarti, impor garam konsumsi tidak diperbolehkan.Namun, itu ternyata belum cukup. Meski dilarang, Boediono malah mengemas ulang 1000 ton garam industri impor tersebut dalam kemasan 400 gram dengan menggunakan cap SEGI TIGA G dan dijual ke pasaran untuk kepentingan konsumsi.“Sedangkan 74.000 ton diperdagangkan kepada 45 perusahaan lainnya,” ungkap dia. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-14.json | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | (baca : Garam Nasional Gagal Produksi Sepanjang 2016, Kenapa Bisa Terjadi?) Susan Herawati menegaskan, apa yang dilakukan Boediono tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam. Menurutnya, di dalam peraturan tersebut sudah jelas tertuang bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.“Akibat perbuatan Boediono, 3 juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan semakin terpuruk,” tandas dia. Tata Kelola GaramPendapat yang sama juga diperlihatkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurut KNTI, kasus dugaan penyalahgunaan impor garam yang dilakukan Achmad Boediono semakin memperjelas bahwa tata kelola garam kondisinya masih carut marut.Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, terungkapnya kasus Achmad Boediono menjelaskan bahwa Pemerintah harus segera berbenah dan memperbaiki tata niaga garam. Tak hanya itu, agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, Pemerintah juga harus segera meninjau ulang kuota impor garam yang selama ini dinikmati pengusaha.“Peristiwa penangkapan tersebut menunjukkan carut marutnya tata niaga garam dan sangat diduga kuat terjadi permainan dalam garam impor yang dibocorkan untuk dijual sebagai garam konsumsi,” ungkap dia.(baca : Permendag tentang Garam Bertentangan dengan Semangat Nawacita) Menurut Marthin, selama ini petambak garam tradisional lokal mengalami pemiskinan dengan harga jual yang rendah di pasaran. Kondisi itu diperparah karena Pemerintah tidak memperhatikan masalah yang dihadapi petambak garam lokal tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-14.json | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Marthin menjelaskan, dari informasi yang dikumpulkan, PT Garam membeli garam konsumsi dari petambak lokal dengan harga standar KW 3 Rp200 – 250 /Kg, standar KW 2 Rp450/kg, dan standar KW 1. Rp650-700/Kg. Dengan harga tersebut, petambak tidak memperoleh keuntungan yang optimal, bahkan tidak bisa menutupi biaya produksi.Dengan fakta tersebut, Marthin mendesak agar kasus seperti yang dilakukan Achmad Boediono dan sejenisnya harus diusut sampai tuntas hingga mencapai mafia impor garam yang disinyalir ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).(baca : Sudahlah Harga Garam Rakyat Rendah, Petambak Makin Terdesak Impor Pula)Selain mengusut tuntas dan memberi perlindungan penuh kepada petambak garam, Marthin mendesak kepada Pemerintah untuk segera menghentikan impor garam yang dilakukan pengusaha dan nilainya sangat besar.“Importasi garam yang selama ini diberikan kepada pengusaha harus dihentikan dan ditinjau ulang, karena tidak adil kepada petambak garam lokal yang selama ini menderita karena garam industri dibocorkan secara sengaja untuk dijual bagi konsumsi rumah tangga,” tandas dia. Mafia GaramDi sisi lain, apa yang terjadi pada kasus Achmad Boediono, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, itu menunjukkan bahwa selama ini tata kelola melibatkan aktor mafia garam. Praktik itu bisa terjadi, karena Pemerintah selama mengabaikan kepentingan petambak garam.“Juga karena longgarnya mekanisme perizinan yang terbagi ke dalam empat kementerian/lembaga Negara,” jelas dia.Halim memaparkan, dalam kasus penyalahgunaan impor garam, bisa ditelusuri bahwa dalam impor garam memang ada peluang besar untuk ‘bermain’. Hal itu bisa terjadi jika:(1) Data produksi garam nasional yang sulit diverifikasi;(2) Celah data ini dimanfaatkan oleh importir untuk mengajukan izin impor garam; dan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-14.json | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | (3) Surat rekomendasi KKP bisa dijadikan sebagai celah kedua apabila eksplisit menyebut alokasi garam impor untuk konsumsi.Menurut Halim, karena garam impor pada umumnya berstandar garam industri, itu menegaskan ada permainan di tingkat importir dalam pengajuan izin dan PT Garam selaku eksekutor yang juga memanfaatkan peluang dagang ini.Indikatornya terjadinya permainan itu, papar Halim, adalah:(1) Belum ada pendistribusian kartu petambak garam, asuransi jiwa petambak garam, dan asuransi usaha pertambakan garam;(2) Pembukaan kran impor garam tanpa lebih memprioritaskan penyerapan garam rakyat; dan(3) Impor garam dilakukan justru dialokasikan untuk garam konsumsi, bukan industri.Sebelumnya, Halim juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan importasi garam yang akan dilaksanakan pada 2017. Peninjauan dilakukan, karena Pemerintah dinilai belum bisa menjamin penyerapan garam produksi rakyat di semua sentra produksi dan pergudangan rakyat.“Pemerintah Indonesia dinilai gagal memberdayakan petambak garam nasional yang ada di sejumlah sentra produksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional sepanjang 2016. Akibatnya, produksi garam di tahun tersebut anjlok ke angka 118.054 ton saja dari target 3,2 juta ton,” ungkap dia pekan ini.Imbas dari kegagalan produksi tersebut, Halim mengatakan, pada 2017 Pemerintah Indonesia melaksanakan impor garam sebesar 200 ribu ton yang dilaksanakan pada semester I oleh PT Garam (Persero).Kegagalan produksi tersebut, dalam sudut pandang Halim, menjadi kegagalan kabinet kerja pimpinan Presiden RI Joko Widodo. Penilaian tersebut, karena bukan hanya gagal melakukan produksi, kebijakan importasi garam juga akhirnya dibuka dengan alasan yang sama.“Besaran target produksi 2016 sudah diturunkan, dari 3,6 juta ton menjadi 3,2 juta ton. Ironisnya, kegagalan ini diperparah dengan kebijakan importasi garam yang merugikan kepentingan petambak garam rakyat,” ungkap dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-047-14.json | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Negara Kembali Lalai dalam Tata Kelola Garam? | Kegagalan Produksi 2016Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam kesempatan berbeda menjelaskan kenapa garam nasional gagal mencapai target produksi yang ditetapkan sebesar 3,2 juta ton pada 2016.Menurut Brahmantya, penyebab kegagalan melakukan produksi, tidak lain disebabkan oleh kondisi alam yang tidak bersahabat.“Garam tahun lalu puso (gagal panen) karena benar-benar kondisi alam. Kita sudah berusaha keras, tapi kondisi alam yang sangat tidak bersahabat membuat produksi gagal mencapai target karena banyak yang gagal produksi,” ungkap dia.Brahmantya menjelaskan, untuk bisa melakukan produksi garam yang normal, idealnya memang diperlukan sinar matahari dan iklim yang panas. Prasyarat cuaca tersebut, mutlak dibutuhkan para petambak garam di berbagai daerah untuk bisa memproduksi garam yang bagus dan berkualitas.Namun, menurut dia, prasyarat tersebut pada 2016 tidak bisa diperoleh, karena anomali cuaca La Nina sangat mengontrol kemampuan petambak garam melakukan produksinya. Karena La Nina tersebut, petambak tidak mendapat sinar matahari terik mengingat sepanjang 2016 dilanda musim kemarau basah.“Tahun 2016 itu, curah hujan rerata lebih besar dari 150 milimeter per bulan. Bahkan, di beberapa tempat ada yang mencapai 300 milimeter per bulan. Itu kondisi yang menyulitkan bagi para petambak garam,” ujar dia.(baca : Ketika Garam dan Bakau Bersatu, Siasat Pelestariannya di Pesisir Utara Lamongan)Selain jumlah produksi yang jauh dari target pada 2016, KKP juga merilis stok garam yang tersedia sampai akhir 2016 lalu jumlahnya mencapai 112.671 ton. Dengan demikian, pada 2017 ini, KKP menargetkan bisa terlaksana panen komoditas garam linear hingga mencapai 3,2 juta ton. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-040-18.json | Bayi-bayi Harimau Ini jadi Penghuni Baru Medan Zoo | Bayi-bayi Harimau Ini jadi Penghuni Baru Medan Zoo | [CLS] Wesa, harimau Benggala (Panthera tigris tigris) betina di Medan Zoo, Medan, Sumatera Utara, kembali melahirkan dua bayi betina, pada 22 Juni 2016. Kali kedua Wesa melahirkan anak-anak harimau hasil perkawinan dengan pejantan Avatar. Sebelumnya, November 2015, Wesa melahirkan empat anak jantan.Pada Senin (1/8/16), managemen Medan Zoo baru mngumumkan dua bayi ini. Tampak Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Hotmauli Sianturi hadir disana.Sucitrawan, dokter hewan Medan Zoo mengatakan, salah satu alasan mereka baru tampil di muka umum karena tim medis masih perlu merawat serius dan memeriksa menyeluruh kondisi kesehatan bayi ini. Setelah kondisi dianggap benar-benar sehat dan lincah, barulah diputuskan tampil kepada pengunjung.Kelahiran bayi normal dengan berat badan berkisar satu kilogram. Saat ini, berat badan bertambah dua kilogram. Kondisi benar-benar stabil.“Walau kondisi sehat, kami terus memantau 24 jam penuh dan dijaga bergantian.”Hotmauli Sianturi, Kepala BBKSDA Sumut, mengatakan, dunia harus tahu di Medan Zoo, terjadi peningkatan populasi harimau Benggala. “Ini salah satu prestasi lembaga konservasi yang mengembangbiakkan harimau Benggala.”Dengan kelahiran ini, total harimau di Medan Zoo jadi 17, dengan rincian 11 harimau Sumatera, enam Benggala.Putra Alkhairi, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan, Pemerintahan Medan, mengatakan, iklim, kultur alam, dan suasana di Medan Zoo dianggap sangat mendukung pengembangbiakan anak harimau. Terbukti, setiap tahun ada kelahiran anak harimau baik harimau Sumatera maupun Benggala.Dia mengatakan, perawatan khusus harimau mengikuti naluri alami satwa dengan skenario menjaga kebuasan tetapi masih bisa dilihat dan dinikmati pengunjung. Setiap Kamis, katanya, harimau di Medan Zoo puasa, agar bisa terus memancing kebuasan. Di alam liar, satwa juga seperti itu. | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2016-040-18.json | Bayi-bayi Harimau Ini jadi Penghuni Baru Medan Zoo | Bayi-bayi Harimau Ini jadi Penghuni Baru Medan Zoo | Harray Sam Munthe, pendiri Bukitbarisan Sumatran Tiger Ringers (BSTR) mengatakan, setiap kali ada bayi harimau lahir terlihat ada indikasi eksploitasi dengan mempertontonkan di luar kandang, dan berbayar untuk berfoto.Selain itu, katanya, sampai saat ini, belum ada kebun binatang di Indonesia membangun hutan rehabilitasi agar satwa langka kelahiran F2, F3 dan seterusnya bisa tetap punya sifat liar.“Kembalikan fungsi konservasi di kebun binatang. Kami menolak satwa langka dalam kandang kebun binatang seperti di Medan Zoo.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2016-037-09.json | Kisah Anak Beruang Madu yang Hidup di Kandang Kayu | Kisah Anak Beruang Madu yang Hidup di Kandang Kayu | [CLS] Pagi menjelang siang akhir Juli 2016, suasana di Desa Lumban Ruhap, Kecamatan Habinsaran, Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, terasa sejuk. Tak jauh dari desa, terlihat hutan dengan bukit tertutup kabut.Kokok ayam jantan bersahutan. Warga desa lalu lalang sambil berbincang bahasa Batak.Di satu rumah, terlihat seorang warga desa, M. Sitorus, meracik makanan. Ada nasi putih, susu dan gula. Semua jadi satu, diaduk kemudian ditempatkan dalam piring kaleng.Laki-laki 49 tahun ini lalu membawa ke belakang rumah. Ada sebuah kandang dari kayu sedikit miring. Dia membuka pintu kandang dan memberikan makanan kepada binatang berbulu hitam moncong putih.Satwa itu ternyata anak beruang madu. Ia jadi peliharaan Sitorus lebih sebulan ini. Tinggal dalam kandang sempit.Sitorus santai membuka pintu kandang. Tangan mengusap kepala satwa dilindungi itu. Sesekali dia seakan bermain dengan beruang ini, tanpa takut.Dia bercerita, menemukan beruang dekat landang pada Juni 2016. Dia menduga, anak ini terpisah dari sang induk di sekitar hutan Lumban. Anjing yang dibawa ke ladang, menggonggong keras. Tampak menuju ke semak belukar dan terjadi perkelahian dengan beruang anakan ini.Dia langsung mengusir anjing peliharaan yang menggigit bagian kaki anak beruang. Setelah itu, Sitorus kembali ke rumah, dan merawat luka beruang itu.Sitorus merawat anak beruang ini. Awalnya, dia tak tahu apa makanan bisa diberikan. Setelah berbincang dengan warga sekitar, diputuskan nasi, susu dan gula.“Ia makan dua kali sehari. Susu, gula dan nasi. Itukan makanan sehat jadi mau anak beruang itu makan. Banyak aku buat supaya kenyang,” katanya.Karena masih anakan, dia melatih anak beruang agar jinak. Berhasil. Walau kandang dibuka sekalipun, satwa ini tak mau pergi atau lari.Warga sekitar juga sering datang melihat anak beruang ini. Ada yang berfoto atau sekadar memberikan makanan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-037-09.json | Kisah Anak Beruang Madu yang Hidup di Kandang Kayu | Kisah Anak Beruang Madu yang Hidup di Kandang Kayu | Saat ditanya apakah suatu hari akan melepas beruang ini, Sitorus mengatakan tak mungkin. Dari cerita orang, katanya, binatang akan dimusuhi kelompok kalau sudah bersama manusia.Ketika ditanya apakah tahu kalau satwa ini dilindungi dan ada ancaman pidana serta denda bagi siapa yang memelihara atau memperdagangkan, apalagi membunuh, Sitorus tak tahu. Dia meyatakan, menyayangi satwa ini, dan berat melepas ke hutan.Kabar ada warga memelihara satwa dilindungi, sampai ke telinga petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Dolok Surung III, Toba Samosir, BBKSDA Sumut. Bersama tim meluncuk ke desa, mengecek dan identifikasi satwa.Petugas mendata dan memeriksa Sitorus termasuk kronologis mendapatkan satwa ini. Di sebuah warung di pinggir desa, pemberian pemahamanan kepada Sitorus dan warga dilakukan petugas.Sayangnya, Sitorus menolak melepas beruang. Melihat kondisi tak memungkinkan buat penyitaan, tim pun kembali ke kota.Onto Sianipar, petugas dari BKSDA Dolok Surung III, Toba Samosir, BBKSDA Sumut, mengatakan, sudah komunikasi dan musyawarah kekeluargaan dengan Sitorus, agar menyerahkan sukarela anak beruang itu tetapi belum berhasil.“Ini masih kita diskusikan.”Indra Kurnia, Koordinator Forest & Wildlife Protection Ranger)-OIC, mengatakan, langkah utama adalah pendekatan persuasif, pemberitahuan dan penyadartahuan soal satwa dilindungi.BKSDA, katanya, terus sosialisasi tentang satwa liar di desa itu, atau desa lain.“Tentu dapat melibatkan stakeholder lain, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, camat, koramil, polsek, lembaga mitra sebagai fasilitator ke masyarakat, sebagai bentuk kerjasama.”BBKSDA, katanya, dapat menyampaikan presentasi disertai pemutaran film, atau bahan edukasi/sosialisasi lain, yang mungkin mencantumkan nomor kontak lembaga terkait. Dengan begitu, masyarakat dapat menyampaikan informasi jika ada konflik satwa dengan masyarakat, atau yang memelihara satwa dilindungi. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | [CLS] Dua buruh tani asal Pulokuntul, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sawin dan Sukma, ditangkap dan ditahan polisi pada 4 September 2018 diduga menghina bendera nasional karena menancapkan bendera terbalik. Awalnya, dua orang ini protes pembangunan PLTU batubara Indramayu.“Sawin dan Sukma adalah tahanan nurani hanya karena menyuarakan hak mereka dan harus segera dibebaskan,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, pada 20 hari penahanan Sawin dan Sukma.Pada 1 November, sidang kedua mestinya memasuki agenda eksepsi. Sidang urung karena hakim ketua tak hadir. Kedua buruh tani terjerat Pasal 24 a UU No 24/2009 tentang bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan. Mereka ditahan berdasarkan laporan bahwa Sawin dan Sukma, menancapkan bendera terbalik pada 14 Desember 2017. Sawin dan Sukma menyangkal tuduhan itu.Baca juga: Berkonflik dengan PLTU Indramayu II Berbuntut Penangkapan, Warga Mekarsari Lapor Komnas HAMSebelumnya, polisi menangkap Sawin Sukma, dan Nanto, seorang buruh tani lain pada 17 Desember 2017 untuk tuduhan serupa. Mereka kemudian dilepas di hari yang sama karena tak cukup bukti.Kasus ini bermula pada Mei 2015, saat Bupati Indramayu Anna Sophanah mengeluarkan izin lingkungan pembangunan PLTU batubara Indramayu II. Pada Juli 2017, beberapa orang terdampak PLTU, termasuk Sawin dan Sukma menggugat izin lingkungan PLTU ke PTUN Bandung.Pada 6 Desember 2017, PTUN Bandung memenangkan warga dan memutuskan mencabut izin lingkungan PLTU. Untuk merayakan keputusan pengadilan, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Islam, Sawin, Sukma dan beberapa warga lain memasang bendera merah putih pada 14 Desember 2017 di lokasi lahan. Berselang dua hari, Sawin mengetahui bendera yang dipasang terbalik. Yakin bahwa dia memasang bendera dengan benar, Sawin mengecek ke lokasi dan menemukan beberapa bendera sudah hilang. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Penangkapan akhir September lalu menghadapkan kedua buruh tani dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda Rp500 juta.Baca juga: Warga Mekar Sari Khawatir Daya Rusak Pembangkit Batubara Sesi II IndramayuAmnesty mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto membebaskan Sawin dan Sukma. Juga memastikan mereka dilindungi dari penyiksaan dan perlakukan buruk lain selama dalam tahanan serta memiliki akses tetap kepada keluarga maupun pengacara pilihan mereka.“Mereka ditahan hanya karena menyuarakan hak mereka secara damai,” kata Usman.Penahanan Sawin dan Sukma, katanya, tak bisa dibenarkan karena sewenang-wenang dan atas dasar tuduhan lemah.“Juga dilakukan tengah malam seperti mengejar kriminal.”Dalam penahanan pertama, menurut Usman, kelihatan sekali polisi tak memiliki bukti dan saksi yang menguatkan tuduhan terhadap kedua tersangka. Pemasangan bendera dilakukan sebagai rasa syukur karena menang PTUN. Tak ada alasan bagi buruh tani ini menghina lambang negara.Menurut Usman, langkah yang mereka ambil untuk patuh hukum dan menempuh perjuangan dengan cara bermartabat justru berhadapan dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan yang seharusnya bermartabat dan tak sewenang-wenang.“Benar ada agenda pembangunan yang harus dipastikan keamanannya, kalau mengorbankan warga kecil, justru mengabaikan tugas mengayomi masyarakat.”Hal lain yang menjadi sorotan Amnesty adalah keluarga tersangka jadi hidup tak menentu setelah penahanan mereka.“Kedua istri buruh tani ini luar biasa, meski jauh dari pusat informasi, suami mereka buruh tani, tapi punya cara pandang jauh ke depan membela lingkungan tetap bersih, agar anak mereka bebas dari penyakit yang bisa ditimbulkan dari aktivitas PLTU.”Upaya masyarakat mendapatkan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan sehat dirusak dengan cara penanganan hukum yang, bagi Amnesty, mirip cara orde baru. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Sebelum kasus Sawin dan Sukma, aktivis lingkungan di Banyuwangi, Budi Heriawan atau dikenal Budi Pego ditahan 10 bulan penjara pada 24 Januari 2018 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Dia dianggap melanggar Pasal 107a KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.Budi Pego dituduh bersalah karena menyebarkan ideologi komunis, tidak mengabarkan polisi setempat mengenai pelaksanaan protes sesuai aturan UU No 9 tahun 1998 dan sebagai pemimpin aksi mempromosikan ideologi pro komunis.Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekpresi dan berkumpul secara damai. Aturan hukum terus digunakan untuk menghukum aktivitas politik damai dan memenjarakan orang yang damai mengutarakan pendapat dan ekspresi mereka. ***Erawati dan Yati, tak bisa menahan tangis saat menunjukkan foto Sawin yang memegang bambu dengan bendera terpasang benar, sesaat sebelum ditancapkan di lokasi syukuran warga. Setelah kedua suami mereka, hidup istri buruh tani ini tak menentu.Mereka ibu rumah tangga yang menumpukan hidup pada penghasilan suami. Sawin, buruh tani sementara Sukma biasa jadi buruh traktor di sawah.“Dulu bisa tiap hari ada yang manggil kerja. Dua minggu berturut-turut ada,” kata Yati, sambil menggendong anak bungsunya berusia tiga tahun.Sejak PLTU Indramayu I dibangun, disusul pelepasan lahan pertanian untuk PLTU II, penghasilan suami menurun drastis.“Sekarang sekali dua minggu itu udah alhamdulillah,” kata Erawati.Kalau tak ada panggilan kerja buruh tani, Sawin dan Sukma biasa mencari ikan di laut. Sejak PLTU I beroperasi, nelayan desa harus melaut lebih jauh. Biasa, dengan modal bahan bakar lima liter nelayan bisa membawa pulang penghasilan Rp200.000-300.000 dari udang rebon. Udang rebon diolah jadi terasi.Sejak PLTU I membuang limbah air panas di laut, nelayan kesulitan mencari ikan dan udang. “Habis bensin 20 liter belum tentu dapat,” kata Domo, warga yang tergabung dalam Jatayu. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Erawati, istri Sukma, masih ingat bagaimana suaminya menyiapkan bendera untuk memeriahkan syukuran warga atas kemenangan di PTUN.“Suami saya merakit bendera itu di rumah. Setelah dirakit diberdirikan sampai dua malam di sudut rumah Ibu Ramini, tetangga saya. Dua malam, kalau memang terbalik pasti ada yang bilang,” kenang Erawati.PLTU II Indramayu merupakan ekspansi dari PLTU I Indramayu berkapasitas 1.000 megawatt.Menurut Komite Percepatan Penyediaan Infratsruktur Prioritas (KPPIP) proyek senilai Rp27 triliun ini akan menghasilkan listrik untuk keperluan Pulau Jawa dan Bali.PLTU ini dibangun dari skema pendanaan APBN dengan pinjaman luar negeri. PLTU akan beroperasi 2019. Monitoring proses pinjaman dan pengadaan tanah melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA), Bappenas, Kementerian Keuangan dan PLN.Sejak awal pembangunan PLTU, kata Erawati, tak pernah ada sosialisasi terhadap warga sekitar. PLN dan perusahaan hanya memanggil warga yang memiliki lahan yang akan dibebaskan. Kala itu, lahan pertanian dihargai Rp163.000 per meter.PLTU II yang akan dibangun berjarak kurang dari 150 meter dari rumah Erawati. Dampak PLTU I seperti polusi udara, kebisingan, konflik antarwarga, sudah dirasakan.“Sekarang kalau arah angin ke rumah saya anak-anak langsung batuk,” katanya. KasasiPer 1 November, gugatan dimenangkan PLN di pengadilan tinggi. Warga didampingi Walhi dan LBH Bandung lantas mengajukan kasasi.Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, mengatakan, Walhi telah melayangkan surat keberatan warga kepada JICA baik langsung maupun melalui surat elektronik.JICA berjanji tak akan mencairkan pinjaman berikutnya. Saat ini, JICA sudah memberikan pinjaman untuk studi teknis PLTU.“Mereka (JICA-red) juga mendanai Polri sejak 2001 untuk reformasi kepolisian. Nyata, di kasus ini polisi tak ada reformasi, Kasus ini berakhir di penjara,” katanya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Walhi menilai, penahanan Sawin dan Sukma, sebagai upaya pembungkaman perlawanan warga.Catatan Amnesty, ada dua pola yang sering dilakukan pemerintah dan aparat negara dalam kriminalisasi pejuang dan aktivis lingkungan. Pertama, dihadapkan dengan simbol negara, seolah warga sedang menentang pemerintah atau dianggap menyimpang dari ideologi negara. Hal ini, katanya, terjadi pada kasus Budi Pego di Banyuwangi.Kedua, kriminalisasi biasanya dengan pola tindakan yang berbau kriminal, misal, memasuki pekarangan orang lain, merusak tanaman perusahaan, atau jika ada demonstrasi terjadi insiden seperti perusakan pagar yang membuat warga jadi tersangka.Pola-pola ini seringkali menghadap-hadapkan petani dengan pemerintah, seperti kasus Kendeng, di mana masyarakat yang menentang pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia dianggap anti pembangunan.“Kalau terjadi di Papua, masyarakat adat yang menolak perkebunan sawit atau pertambangan selalu dituduh anti NKRI,” kata Usman.Dalam beberapa kasus, polisi juga menggunakan aparat sebagai saksi. Dalam kasus Sawin dan Sukma, polisi jadi saksi dan laporan babinsa.“Ada banyak cara pemerintah masa lalu yang mungkin diulangi lagi kini karena ambisi pemerintah mengejar agenda pembangunan.”Willy Hanafi, Direktur LBH Bandung yang mendampingi warga mengatakan, ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin lingkungan PLTU Indramayu II.Izin harus terbit oleh Gubernur Jawa Barat, malah keluar dari Bupati Indramayu, Anna Sophanah.Bupati Anna Sophanah terpilih menjadi Bupati Indramayu dalam pemilihan kepala daerah 2015. Akhir Oktober lalu Anna menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kepedulian terhadap pembinaan proklim terhadap masyarakat di Indramayu.Cukup mengejutkan, awal November ini, Anna menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil. Menurut Kamil, Anna mengundurkan diri karena alasan keluarga. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2018-010-18.json | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Buntut Protes PLTU Indramayu, Buruh Tani Mendekam Dalam Tahanan | Saat ini, permintaan pengunduran diri Anna menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-002-14.json | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | [CLS] Membayangkan hutan hujan tropis yang dibuka untuk perkebunan sawit, maka hewan pertama yang terlintas dalam pikiran kita mungkin orangutan. Tapi, ada spesies penghuni pohon lain, yang hampir tidak dikenal, bila hutan hilang akan berdampak lebih buruk dari yang kita perkirakan sebelumnya.Faktanya, sebuah studi baru menunjukkan bahwa kucing batu [Pardofelis marmorata], kucing semi-arboreal asli Asia selatan, sangat terpengaruh oleh konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Untuk itu, direkomendasikan untuk meningkatkan status konservasi spesies ini dari status Hampir Terancam menjadi Rentan [Vulnerable/VU].Studi tersebut, yang diterbitkan dalam jurnal Ecosphere, menunjukkan kucing lain yang bergantung pada hutan, seperti margay [Leopardus wiedii], mungkin juga terpengaruh. Sebaliknya, beberapa kucing liar kecil yang menghabiskan lebih banyak waktu di tanah daripada di atas pohon dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan yang kondisinya telah diubah oleh manusia.Para peneliti menganalisis foto hasil kamera jebak dari seluruh Asia Tenggara untuk membandingkan penggunaan habitat kucing batu dengan kucing kuwuk [Prionailurus bengalensis] yang lebih mudah beradaptasi.Mereka menemukan bahwa kucing batu, “Merespons secara buruk pembukaan habitat dan perkebunan sawit,” menurut Alexander Hendry, penulis utama makalah di University of Queensland, Australia.“Kucing batu adalah kandidat ideal untuk menguji hipotesis kami bahwa hewan semi-arboreal akan lebih sensitif terhadap degradasi hutan hujan, seperti penebangan, perambahan, fragmentasi, dan serbuan pertanian,” kata Hendry kepada Mongabay dalam wawancara email. Data kamera jebak menegaskan bahwa itu adalah “spesialis hutan interior” yang mengandalkan konektivitas hutan, menurut para peneliti. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-002-14.json | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Beberapa spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan perkebunan sawit, termasuk kucing kuwuk, yang menggunakannya sebagai tempat berburu hewan pengerat [walaupun disertai kekhawatiran lain, seperti risiko penularan penyakit dan paparan bahan kimia, seperti rodentisida].“Fakta bahwa kucing kuwuk menunjukkan respons berlawanan dengan kucing batu kemungkinan merupakan faktor yang berkontribusi pada ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan lanskap yang terganggu,” kata Hendry.Temuan ini juga menunjukkan bahwa kucing batu dapat menyesuaikan perilakunya sebagai respons terhadap aktivitas manusia. Biasanya aktif siang hari, dalam beberapa kesempatan spesies ini tertangkap kamera saat senja, dekat daerah yang terganggu, “Kemungkinan untuk menghindari saat ada kehadiran manusia,” kata Hendry. Akibatnya, “Kucing batu mungkin memiliki lebih sedikit waktu untuk berburu dan bepergian dari biasanya, atau mungkin menghadapi pesaing dan predator baru.”Temuan ini membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa spesies tersebut kemungkinan lebih berisiko dari yang diperkirakan sebelumnya, karena perubahan habitat dan perluasan perkebunan sawit. Bagi Wai-Ming Wong, Direktur Panthera untuk program kucing kecil, penelitian ini adalah “contoh yang baik dalam menggunakan data tangkapan sampingan untuk memberikan wawasan tentang spesies yang kurang dipelajari.” Dia setuju dengan rekomendasi untuk memperbarui daftar kucing batu menjadi Rentan, kategori “terancam” dalam Daftar Merah IUCN, sejalan dengan spesies serupa yang bergantung pada hutan, seperti macan dahan [Neofelis spp.].“Habitat kucing batu dan spesies lain yang bergantung pada hutan seperti macan dahan [juga rentan] mengalami penurunan signifikan. Sementara, masih ada petak besar hutan utuh di Sumatera dan Kalimantan, habitat mereka di daratan [Asia Tenggara] yang terdegradasi dan terisolasi,” kata Wong kepada Mongabay melalui email. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-002-14.json | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | “Catatan kucing batu memang langka tetapi berlaku untuk banyak kucing kecil,” Jim Sanderson, pendiri dan Direktur Small Wild Cat Conservation Foundation, mengatakan kepada Mongabay melalui email, menambahkan bahwa “kurangnya catatan” tidak berarti mereka adalah lebih rentan.“Masalah kucing liar dan satwa liar lainnya di [Asia Tenggara] adalah hilangnya habitat besar-besaran, perburuan liar yang meluas, dan tindakan konservasi yang tidak memadai untuk mengurangi ancaman,” katanya. “Hanya kucing kuwuk yang sehat karena penyebaran tikus akibat perkebunan sawit yang menggantikan habitat alami.” Kucing semi-arboreal terancam?Penulis penelitian mengatakan, kesimpulan mereka juga dapat diterapkan pada spesies semi-arboreal lainnya seperti margay, yang ditemukan di seluruh Amerika Latin, yang saat ini juga dinilai hampir terancam.Berdasarkan Daftar Merah IUCN, margay memngkinkan memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi Rentan dalam waktu dekat. Tadeu De Oliveria, seorang peneliti dan konservasionis Pro Carnivoros, yang memimpin penilaian tersebut, mengatakan situasinya mungkin telah berubah berdasarkan pengetahuan ekologi yang lebih baik.“Saya telah melihat rekaman margay bergerak di dahan pohon, tetapi setiap kali mereka bepergian atau berburu, mereka berada di tanah,” kata De Oliveria, kepada Mongabay dalam sebuah wawancara video. “Mereka memang memiliki kemampuan arboreal yang tinggi, tetapi mereka bukan arboreal itu sendiri.”“Dari apa yang kita ketahui tentang ekologi margay, hewan ini dapat beradaptasi dan tidak peka terhadap gangguan,” lanjut De Oliveria. Dia menambahkan, meskipun kucing tampaknya bergantung pada tutupan hutan dan konektivitas, mereka terlihat di area yang terganggu seperti hutan bekas tebangan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-002-14.json | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | “Poin utama kami dari jurnal penelitian ini adalah bahwa margay dan kucing batu sebagai spesies semi-arboreal cenderung kurang dapat beradaptasi dan lebih terancam daripada kucing terestrial yang habitatnya masih saling berbagi,” kata Hendry.Dia mencatat, penelitian lain telah menemukan bahwa spesies kucing kecil di Amerika Latin, seperti jaguarundi [Herpailurus yagouaroundi] dan ocelot [Leopardus pardalis], dapat beradaptasi dengan perkebunan, sementara margay belum tentu demikian.De Oliveria mengatakan, dia setuju bahwa perkebunan, “Sama sekali berbeda dari penebangan atau bentuk gangguan hutan lainnya.”“Mengganti tutupan alam dengan sawit, atau perkebunan apa pun itu, tidak menguntungkan mereka sama sekali dan berdampak negatif bagi mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa penilaian ulang terhadap margay sedang dalam proses. Hendry dan tim berniat memimpin ulang penilaian status kucing batu. Tantangan yang terus-menerus, yang meluas ke spesies kucing kecil lainnya, adalah sifat mereka yang penuh teka-teki dan kurangnya penelitian yang ditargetkan secara khusus. Ada kesenjangan pengetahuan tentang ekologi mereka.Sementara “sifat semi-arboreal” spesies tersebut kemungkinan besar berkontribusi pada ketidakmampuannya untuk beradaptasi, kata Hendry, ada juga data ilmiah yang terbatas tentang sebagian besar ekologi kucing batu yang lebih luas.Pertanyaan kuncinya, seberapa sering mereka berburu atau bepergian di pohon dibandingkan di tanah, dan apakah mereka memangsa spesies arboreal atau terestrial.Tetapi, kurangnya data seharusnya tidak menghalangi langkah-langkah konservasi, kata Sanderson.“Penelitian lebih terkait hilangnya habitat dan perburuan yang merupakan ancaman utama semua satwa liar tidak dibutuhkan lagi,” tulisnya. “Kami butuh tindakan [dan] program pengurangan ancaman.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2023-002-14.json | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Studi: Rusaknya Hutan Berdampak Buruk pada Kehidupan Kucing Batu | Selain merekomendasikan peningkatan status konservasi kucing batu, para peneliti mengidentifikasi negara bagian Sabah di Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan Myanmar barat laut sebagai kemungkinan wilayah inti untuk perlindungan spesies tersebut.“Satu hal penting adalah pentingnya menjaga konektivitas di antara petak habitat terisolasi di lanskap yang didominasi manusia dan pertanian,” kata Wong. Dia menambahkan, menyisihkan area dengan nilai konservasi tinggi untuk dijadikan sebagai koridor satwa liar adalah bagian dari kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil.Hal ini sangat penting untuk, “Satwa liar yang bergantung pada hutan seperti kucing batu, untuk dapat menyebar ke lanskap yang lebih luas,” kata Wong, “Sehingga membantu kelangsungan hidup mereka baik pada tingkat individu maupun populasi.” Tulisan asli dapat dibaca pada tautan ini: Forest loss may push tree-dependent marbled cats into threatened category. Artikel diterjemahkan oleh Akita Verselita. Referensi:Hendry, A., Amir, Z., Decoeur, H., Mendes, C. P., Moore, J. H., Sovie, A., & Luskin, M. S. (2023). Marbled cats in Southeast Asia: Are diurnal and semi‐arboreal felids at greater risk from human disturbances? Ecosphere, 14(1). doi:10.1002/ecs2.4338Mendes-Oliveira, A. C., Peres, C. A., Maués, P. C., Oliveira, G. L., Mineiro, I. G., De Maria, S. L., & Lima, R. C. (2017). Oil palm monoculture induces drastic erosion of an Amazonian forest mammal fauna. PLOS ONE, 12(11), e0187650. doi:10.1371/journal.pone.0187650Pardo, L. E., Edwards, W., Campbell, M. J., Gómez-Valencia, B., Clements, G. R., & Laurance, W. F. (2021). Effects of oil palm and human presence on activity patterns of terrestrial mammals in the Colombian Llanos. Mammalian Biology, 101(6), 775-789. doi:10.1007/s42991-021-00153-y [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-047-01.json | WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam | WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam | [CLS] Pada Selasa(5/2/13) Asia Pulp & Paper (APP) mengumumkan komitmen menghentikan aktivitas pembukaan lahan di hutan alam dan lahan gambut Indonesia. WWF mendesak, APRIL, induk perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), memiliki komitmen serupa.Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia mengatakan, saat ini, APRIL merupakan pelaku pembukaan hutan alam terbesar diantara produsen pulp lain di Indonesia. “Kami mendesak perusahaan itu segera mengubah model bisnis mereka yang tidak lestari dan berhenti kegiatan pengeringan lahan gambut dan membuka hutan alam,” katanya dalam pernyataan kepada media, di Jakarta, Rabu(13/2/13).Dalam laporan Eyes on the Forest, menyebutkan, APRIL merupakan pelaku terbesar untuk perusakan hutan di Riau. Perusahaan ini menebang sedikitnya 140.000 hektar hutan tropis, sebagian besar terletak di lahan gambut pada 2008 dan 2011. Dalam periode itu, APRIL bertanggung jawab atas hilangnya hampir sepertiga hutan alam di Riau.Meskipun telah beroperasi selama 17 tahun dan memiliki konsesi atas 10 persen wilayah daratan Riau, perusahaan ini masih bergantung pada hutan tropis. “Setelah penghancuran hutan di Riau, kini APRIL memperluas operasi di Borneo,” ujar dia.Setelah 2009, komitmen-komitmen publik yang dibuat APRIL dalam mempertahankan hutan dan tidak menggunakan kayu alam hanya sebatas pencitraan atau greenwash. Di Riau, APRIL mengambil kayu alam dari konsesi, yang menurut kriteria UU Tata Ruang sebagai kawasan hutan lindung.Sistem kerja perusahaan ini, menyebabkan konflik serius dengan masyarakat lokal, terutama hilangnya kepemilikan hutan dan lahan adat masyarakat, dan degradasi sumber daya alam.“Dua pertiga area konsesi yang memasok perusahaan ini di Riau terletak di lahan gambut, lalu menjadi terdegadrasi, kering dan terdekomposisi. Ini menghasilkan emisi gas rumah kaca secara konstan.” | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-047-01.json | WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam | WWF Desak APRIL Hentikan Penghancuran Hutan Alam | Untuk itu, WWF menyerukan APRIL berhenti merusak hutan tropis, menyelesaikan konflik-konflik sosial. “Lalu memulihkan hutan dan lahan gambut yang telah mereka rusak”, kata Aditya Bayunanda, Manajer GFTN dan kertas & pulp WWF-Indonesia. WWF juga mendesak perusahaan-perusahaan menghindari hubungan dengan praktik bisnis APRIL dan perusahaan-perusahaan terkait. [SEP] | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-032-05.json | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | Kala Banjir dan Cuaca Ekstrem Landa Maluku Utara | [CLS] Sejak beberapa pekan lalu bencana melanda Maluku Utara. Dari banjir merendam sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sula, sampai kapal tenggelam di perairan Halmahera Selatan.Di Kepulauan Sula bahkan jalan dan jembatan penghubung antardesa terputus. Banjir tak hanya di Kota Sanana juga di Pulau Mangole. Intensitas hujan tinggi di daerah ini dalam sepekan menyebabkan air meluap mencapai satu meter.Informasi yang dihimpun Mongabay menyebutkan, banjir kepung Kota Sanana sejak 13 Juli lalu. Sebelumnya, pada 10 Juli banjir besar juga menerjang Desa Capalulu, Pulau Mangole, Kepulauan Sula.Rumah-rumah pun terendam setinggi 60-70 sentimeter. Banjir bandang ini karena luapan air sungai dan air turun dari gunung.Sanip Umasangadji, Kepala Desa Capalulu, melaporkan ada fasiiltas umum berupa jembatan penghubung antar desa putus dihantam banjir dan melumpuhkan aktivitas warga. Mereka pun sulit ke Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, untuk kegiatan seharo-hari.“Kita kesulitan karena jembatan putus. Warga di Desa Capalulu misal mau transfer uang belanja, atau anak sekolah di desa tetangga kesulitan,” katanya.Kalau mau melintas terpaksa dengan menyeberangi kali dengan berisiko karena sungai berarus. “Kita akan buat jalan darurat, daripada harus turun menyeberang kali. Yang penting ada jalan darurat supaya bisa diakses,” katanya.Di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula, di Kota Sanana, rumah warga tergenang dan sejumlah fasilitas rusak.Hujan deras 13 Juli sore hingga malam, menyebabkan Kota Sanana terkepung banjir dengan ketinggian air hingga 70 sentimeter. Desa -desa ini menerima dampak luapan air dari sungai diduga karena pembangunan drainase kota yang tak tertata baik. “Air meluap sangat deras, hingga tanah longsor bahkan fondasi rumah patah terbawa air. Di beberapa ruas jalan antar desa di Pulau Sulabesi sempat terhalang karena longsor,” kata Gunawan Tidore, warga Desa Waihama, Kecamatan Sanana. Rumah Gunawan terendam. | [0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.