filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | [CLS] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (P3K) harus mendapat perlindungan penuh dari berbagai ancaman aktivitas ekstraktif dan eksploitatif yang saat ini semakin marak berlangsung di banyak daerah di Indonesia. Aktivitas itu bisa mengancam keberlangsungan nelayan dan juga ekosistem pesisir laut yang menjadi rumah bagi aneka ragam hayati.Seruan untuk melindungi kawasan P3K itu disuarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) saat menghadiri pertemuan ASEAN People Forum (APF) 2019 di Phatum Thani, Thailand, pekan lalu. Dalam seruannya itu, KIARA menyoroti proyek reklamasi yang disebut sebagai bagian dari aktivitas ekstraktif dan eksploitatif.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menerangkan, bukan hanya di Indonesia saja, kegiatan reklamasi juga kini mengancam sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste.Padahal sebagai negara yang banyak bergantung pada sumber daya di laut, Susan mengakui kalau negara-negara di Asia Tenggara itu juga menjadi rumah bagi lebih dari 50 juta orang nelayan yang bekerja untuk menangkap, mengolah, dan sekaligus menjual ikan. Itu artinya, kawasan P3K di Asia Tenggara sudah berjasa untuk menghidup puluhan juta lebih warganya.baca : Mewujudkan Keadilan untuk Rakyat Indonesia di Pulau Reklamasi Melihat fakta tersebut, kawasan P3K di Asia Tenggara telah lama menjadi jantung bagi kehidupan sektor perikanan. Itu berarti, kawasan tersebut juga menjadi area yang paling banyak dicari warga untuk mendapatkan penghasilan dengan nilai besar ataupun kecil.“Tetapi, saat ini nelayan-nelayan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina sedang menghadapi ancaman serius proyek reklamasi pantai. Industri ekstraktif tersebut tak hanya mengancam ekosistem laut, namun juga merampas ruang hidup nelayan,” ungkap Susan. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Mengingat pentingnya kawasan pesisir untuk kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, KIARA mengajak seluruh masyarakat di Asia Tenggara untuk bersama melawan proyek reklamasi yang sedang dan akan dikerjakan di masing-masing negara. Kegiatan ekstraktif tersebut harus terus diawasi dan dilawan secara aktif oleh semua elemen yang terlibat.baca juga : Korupsi Proyek Reklamasi, Bisa Terjadi di Seluruh Indonesia Keluarga NelayanKhusus untuk kegiatan reklamasi di Indonesia, Susan mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 41 proyek yang memberikan dampak buruk bagi sedikitnya kehidupan 700 ribu keluarga nelayan. Sementara, untuk di Filipina, saat ini ada 14 proyek yang berdampak pada kehidupan 100 ribu keluarga nelayan.“Di Malaysia, ada lima proyek yang memberikan dampak buruk bagi lebih dari 5.000 keluarga nelayan,” jelasnya.Pentingnya mengawasi dan menolak kegiatan ekstraktif dan eksploitatif di kawasan pesisir, menurut Susan, tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Asia Tenggara adalah pemilik kawasan laut seluas 5.060.180 kilometer persegi. Itu artinya, laut di Asia Tenggara menjadi rumah bagi beragam sumber daya perikanan dengan potensi yang sangat tinggi.menarik dibaca : Setelah Reklamasi Pelabuhan Benoa Berhenti, Bagaimana Rehabilitasi Mangrove Kini? Berdasarkan data Badan Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada 2018, negara di Asia Tenggara merupakan 10 besar produsen perikanan tangkap dunia. Negara tersebut adalah Indonesia dengan produksi 6.107.783 ton, Vietnam sebanyak 2.678.406 ton, Filipina sebanyak 1.865.213 ton, dan Malaysia sebanyak 1.574.443 ton.“Dengan angka sebesar ini, produksi perikanan di negara-negara ASEAN terbukti dapat memenuhi kebutuhan konsumsi perikanan dunia. Fakta ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki peran penting untuk menjaga pangan dunia,” pungkasnya. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Terpisah, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan bahwa pelaksanaan reklamasi harus dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan nilai manfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Agar itu bisa terwujud, lanjutnya, maka aspek teknis dalam pelaksanaan reklamasi tidak hanya harus memberi manfaat secara ekonomi, namun juga bermanfaat bagi aspek sosial atau kepentingan umum. Prinsip seperti itu, diadopsi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di Wilayah Pesisir dan PPK.“Dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi,” jelasnya di Jakarta, Senin (16/9/2019).Dalam setiap kegiatan reklamasi, Brahmantya juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang juga bisa menjadi jawaban untuk masalah yang akan muncul. Reklamasi harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan tidak boleh ada masalah yang tertinggal di dalamnya.Terkait dengan kontroversi dari proyek reklamasi, Brahmantya mengatakan bahwa itu bisa terjadi karena pelaksana proyek atau pengembang bersama pemerintah setempat tidak melakukan kajian dengan akurat tentang reklamasi yang akan dilaksanakan. Selain itu, bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat di sekitar proyek.“Akibatnya muncul sindrom not my back yard,” tegasnya.perlu dibaca : Masyarakat NTT Melawan Proyek Reklamasi di Lembata. Ada Apa? Pro dan KontraSekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengakui sampai sekarang kegiatan reklamasi masih mengundang pro dan kontra di masyarakat. Walaupun reklamasi bisa menjadi solusi untuk pengadaan lahan di kawasan pesisir yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan sekaligus menjadi opsi upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | “Tetapi sesuai dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan, reklamasi haruslah dipandang sebagai upaya meningkatkan sumber daya lahan di wilayah pesisir, ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tuturnya.Sejak Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diberlakukan, jelas Nilanto, Indonesia telah memiliki ketentuan untuk menata pelaksanaan reklamasi di wilayah P3K. Walaupun dalam implementasinya, pelaksanaan reklamasi, masih menimbulkan pro dan kontra.Dari berbagai pro kontra tersebut, Pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem dan regulasi yang ada. Dengan demikian, fungsi regulator dapat menjamin keadilan bagi kepentingan masyarakat umum, investasi, dan sekaligus ekologi dalam pelaksanaan reklamasi.baca juga : Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang Di tempat sama, Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan bahwa sampai sekarang masih terdapat beberapa kekosongan regulasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kondisi itu mengakibatkan beberapa pemimpin di daerah mengambil kebijakan bersifat diskresi untuk mempercepat proyek reklamasi.“Perlu ada harmoni dan sinergi antar berbagai pihak untuk mengatur pembangunan di pesisir,” ucapnya.Sementara itu, bagi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor Luky Adrianto, kegiatan reklamasi hanya menjadi salah satu perangkat saja dalam proses pembangunan di wilayah P3K. Namun, perangkat tersebut harus tetap mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 11.“Yakni membuat pesisir menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Juga pada SDGs 14 yaitu perlindungan dan penggunaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” ungkapnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-025-04.json | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Reklamasi Pesisir Jadi Pilihan Rakyat atau Pemerintah? | Diketahui, kawasan pesisir sejak lama menjadi magnet kuat bagi pengembangan ekonomi daeran dan salah satu daya tariknya adalah karena pesisir terbukti bisa menurunkan biaya logistik arus barang melalui jalur laut. Itu kenapa, pembangunan di pesisir menjadi banyak dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu yang berkembang pesat di Indonesia.Akan tetapi, fakta bahwa kebutuhan ruang akibat pertumbuhan ekonomi di pesisir harus berhadapan dengan fakta bahwa kondisi pantai dan kawasan pesisir di Indonesia banyak yang mengalami erosi, salah satunya karena dampak perubahan iklim. Kondisi itu mengakibatkan terjadinya abrasi pantai antara 2-10 meter setiap tahun.***Keterangan foto utama : Sebuah kapal nelayan melintas di perairan Teluk Jakarta, Muara Angke, Jakarta Utara. Teluk Jakarta mengalami tekanan lingkungan yang tinggi, salah satunya karena proyek reklamasi. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | [CLS] Konflik harimau sumatera dengan manusia masih terjadi di Aceh.Tim patroli Forum Konservasi Leuser [FKL] yang melewati hutan Sampali, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, untuk berpatroli ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser [TNGL], diserang harimau sumatera, Sabtu [28/01/2023].Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser [BBTNGL], U. Mamat Rahmat mengatakan, tim patroli berbasis Spatial Monitoring and Reporting Tool [Smart] terdiri empat orang yang memulai kegiatan 22 Januari 2023.Namun, pada 28 Januari 2023, tim berpapasan seekor harimau sumatera di pinggir sungai. Harimau yang merasa teritorinya terganggu, langsung menyerang.“Rusdianto terluka kakinya, sementara seorang rekannya berusaha membantu melepaskan cengkraman. Dua anggota lain mencari pertolongan ke desa terdekat,” terangnya, Senin [30/01/2023].Kapolsek Kluet Tengah, Ipda Marwazi Lubis, menambahkan saat tim evakuasi tiba, Rusdianto sudah tidak sadarkan diri sedangkan harimau itu masih di sekitarnya.“Tim harus melepas dua tembakan ke udara untuk mengusirnya,” terangnya.Forum Konservasi Leuser mengakui, kejadian ini merupakan yang pertama kali.“Patroli perlindungan Leuser akan terus kami lakukan bersama pemerintah,” jelas FKL di media sosialnya.Rabu [01/02/2023], dua petani diserang seekor harimau saat berkebun di wilayah Sampali, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Kedua korban, Amrizal [65] dan Habib [29], merupakan warga Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan.“Mereka diserang saat menginap di pondok kebun pukul 02.00 WIB. Habib mengalami luka serius, sementara Amrizal luka ringan,” lanjut Marwazi.Dalam perkembangannya, harimau yang diperkirakan menyerang tim patroli dan masyarakat itu ditangkap menggunakan kandang perangkap, Sabtu [04/02/2023]. Harimau dibawa ke Kantor BBTNGL di Tapaktuan, Aceh Selatan, untuk pemeriksaan kesehatan dan lainnya. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Baca: Mewaspadai Penyakit yang Menyerang Anak Harimau Sumatera Habitat rusak penyebab konflikRahmat Rusdi, masyarakat Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, mengatakan kegiatan ilegal seperti perambahan dan pembalakan terjadi di kawasan hutan Kluet Tengah. Di Manggamat juga ada pertambangan bijih besi.“Hutan rusak membuat harimau kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Masyarakat Manggamat meyakini harimau tidak akan menyerang kalau tidak terganggu,” jelasnya.Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh periode 2017 hingga 2021, menunjukkan konflik manusia dengan harimau terjadi 76 kali. Sementara pada 2022, jumlahnya mencapai 40 kasus.Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, Agus Arianto mengatakan, kejadian ini berada di kawasan hutan lindung yang merupakan habitat harimau.“Dua kasus itu berada di kawasan hutan lindung, termasuk dua petani yang diserang di kebun mereka. Kebun itu di hutan lindung,” ungkapnya.Menurut Agus, konflik ini harus dicarikan solusi menyeluruh dengan melibatkan semua pihak.“Rusaknya habitat merupakan penyebab utama, selain kearifan lokal masyarakat menghormati harimau mulai luntur,” paparnya.Baca juga: 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Hukuman untuk Pembunuh Harimau Sumatera di Aceh Timur Ahli konservasi harimau sumatera, Hariyo Tabah Wibisono memaparkan, tingginya konflik manusia dengan harimau di Aceh terjadi karena adanya aktivitas masyarakat di habitat harimau.“Harimau menyerang bisa disebabkan merasa terancan saat berpapasan manusia. Penyebab lain, bisa karena kesulitan mendapatkan hewan buruan, baik karena sudah tua atau terluka. Sehingga, ia mencari mangsa yang mudah didapat. Analisis lebih detil harus dilakukan,” katanya, awal Februari 2023. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2023-005-12.json | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Harimau Sumatera Berkonflik dengan Manusia, Habitat Terganggu? | Selain itu, hutan sebagai habitatnya telah terfragmentasi akibat pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan, pembukaan jalan, serta perambahan dan pembalakan. Akibatnya, harimau semakin sulit mencari mangsa.“Bahkan, hewan buruan utama harimau seperti babi dan rusa diburu manusia juga,” paparnya.Masalah lain, tutupan hutan yang berkurang membuat jalur jelajah harimau terganggu.“Berkurangnya makanan atau hewan buruan, membuat jalur jelajahnya makin luas. Kondisi ini akan membuat harimau sumatera makin cepat punah,” ungkapnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-009-15.json | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | [CLS] Burung ini memang bertampang tak seperti layaknya burung yang sering kita lihat. Matanya besar seolah melotot, tubuhnya cukup besar, kepalanya pun besar, paruhnya lebar, dan jika membuka paruhnya, mulutnya juga bakal terbuka dengan sangat lebar. Kemampuannya menyamar menyerupai dahan pohon membuatnya seringkali tak terlihat oleh siapapun.Burung Potoo namanya. Burung nocturnal yang mencari makanan utamanya, yakni serangga, saat hari sudah gelap. Di siang hari, burung ini bertengger di bagian ujung batang pohon, untuk menyamarkan tubuhnya dan memang terlihat sekali seperti dahan pohon kering. Kemampuan kamuflasenya ini membantunya bertahan hidup.baca : Empat Dekade Penelitian, 457 Burung Dinyatakan Sebagai Spesies Baru Jika merasa menemui ancaman, burung ini akan membekukan dirinya pada batang pohon, tak bergerak sedikitpun, bahkan tak juga bernafas. Penyamarannya tentu saja juga dipakai untuk mengelabui calon calon mangsanya. Matanya yang begitu besar membantunya bernavigasi di malam hari untuk mencari mangsa.Burung Potoo terdiri atas tujuh spesies, serta dijumpai di seluruh wilayah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Beberapa spesies juga ditemukan di Amerika Utara, kecuali Kanada dan Amerika Serikat. Mereka hidup di Amerika Tengah hingga Selatan, dari Meksiko hingga Argentina, dengan keragaman terbesar terjadi di cekungan Amazon, tempat hidup 5 spesies.baca juga : Dinyatakan Punah 136 Ribu Tahun Silam, Burung Ini Muncul Kembali Burung ini juga ditemukan di setiap negara Amerika Tengah dan Selatan kecuali Chile. Mereka juga hidup di tiga pulau Karibia yaitu Jamaika, Hispaniola dan Tobago. Potoos umumnya memang tak banyak bergerak, meskipun kadang-kadang mereka masuk ke Kawasan perumahan penduduk maupun pelabuhan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2019-009-15.json | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Di Tempat Asalnya, Si ‘Buruk Rupa’ ini Dijuluki Burung Neraka | Habitatnya hutan lembab dan semi-lembab, meskipun beberapa spesies juga muncul di hutan yang lebih kering. Burung ini termasuk burung monogami. Pasangan induk akan mengerami telur dan membesarkan anaknya hingga dewasa.Tak seperti burung lainnya, mereka tidak membangun sarang, mereka memanfaatkan celah celah batang pohon untuk menempatkan telurnya yang hanya satu. Status konservasinya memang least concerned, meski begitu populasinya terus menurun.menarik dibaca : Surga Burung Itu Ada di Taman Nasional Matalawa [4] Sumber : perunature.com, birds.cornell.edu, imgur.com, honesttopaws.com, dan astheworldfails.tumblr.com. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | [CLS] Imam Suryadi, menahan sakit dan luka di punggung karena pukulan tentara, pada peristiwa Rabu (11/9/19) di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.Dalam kejadian ini, sekitar 16 warga sipil kebanyakan petani terluka. Selain Imam, 15 petani lain, mengalami luka berbeda, ada dipukul di kepala, punggung, kaki, dan ada pula tertembak peluru karet di bagian pantat.Awalnya, pagi hari warga mengetahui tentara kembali membuat pagar di pesisir Urutsewu. Warga menolak klaim atas tanah mendatangi lokasi pemagaran. Aparat TNI di lokasi sekitar mengusir warga. Puluhan TNI ini dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta, senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Mereka bersiap menghalau warga. Bentrok TNI dengan warga terjadi.Baca juga: Kala Lahan Tani Urutsewu Terlibas Lokasi Latihan Tentara [1]Warga diusir menjauh dari area proyek pemagaram. Imam dan petani palin tak bisa melawan ketika tentara memukuli mereka dengan pentungan dan menginjak-injak petani lain.Tentara menembakkan peluru karet. Haryanto, seorang petani pun jadi korban. Pantat berdarah karena terserempet peluru. Dua selongsong peluru TNI buatan Pindad kemudian ditemukan warga usai pengusiran.Hasil pendataan Urutsewu Bersatu, organisasi warga dan petani, 16 korban terluka termasuk Wiwit dan Haryanto.Wiwit terkena luka pukul di kaki dan dinjak-injak, lalu Imam Suryadi terkena pentungan di punggung, Haryanto luka tembak peluru karet di pantat, Edi Afandi, dipukul di kepala. Supriyadi usia 40 tahun dipukul di kepala, punggung dan kaki.Wawan terkena luka pukul di kepala, Manto luka pelipis kanan. Lalu, Partunah, kaki ditendang dan diseret, Saikin dipukul di kepala. Kemudian, Sartijo luka paha di belakang, Sartono luka pukul di kepala, Wadi kaki ditendang, Tolibin luka pukul di kaki.Lalu, Sumarjo, kakek usia 70 tahun luka pukul di punggung, Martimin serta Saryono, sama-sama luka di kepala. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), Seniman kepada Mongabay mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.TNI, katanya, hanya bisa membuktikan klaim kepemilikan itu di pengadilan karena petani di Urut Sewu juga memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lain yang diterbitkan sejak 1963 hingga 2018.“Itu sudah legal oleh negara, ada pemberian sertifikat sejak 1963 sampai 1979. Tahun 1972-1979 juga dan dilegalkan pada 2018,” katanya, Jumat, (13/9/19).Sertifikat itu, katanya, bukti negara mengakui hak milik masyarakat. Untuk itu, katanya, penyelesaian konflik tanah melalui pengadilan, bukan pemaksaan kehendak TNI.“Kalau bicara sertifikat, otomatis sertifikat sejak 1963-2018. Itu berarti negara mengakui hak milik,” kata Seniman.Dia bilang, aksi kekerasan TNI saat mengamankan pemagaran di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen menunjukkan, TNI merampas tanah rakyat dengan jalan kekerasan. “Tentara harusnya melindungi rakyat, bukan memukuli bahkan merampas lahan rakyat lewat dalih apapun.”Di negara hukum, katanya, unjuk kekuatan kepada rakyat, apalagi mereka memiliki bukti kepemilikan sah, jelas tak dibenarkan. Klaim kepemilikan hanya bisa melalui pengadilan. Kalau proses mediasi atau pengadilan sudah ada putusan final, TNI harus mematuhi. Sebaliknya, petani juga akan patuh pada keputusan hukum mengikat kedua belah pihak.“Kalau TNI memiliki tanah, buktikan. Diproses di mediasi atau pengadilan silakan.” Berdasarkan data Forum FPPKS, terjadi kekerasan berulang ke sekian kali, kekerasan serupa juga pernah terjadi pada 2011, 2015, dan 2018. Pada 2011, kata Seniman, tujuh orang ditembak TNI, 13 luka-luka, dan 12 motor rusak. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Warga juga ada jadi tersangka perusakan gardu TNI. Pada 2015, 17 orang terluka. Salah satu pemicu kekerasan juga pemagaran. “Ini karena ketidakadilan yang diterima warga.”Ketua Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho mengatakan, tindakan represif tentara buntut dari protes yang berlangsung sejak Juli 2019, saat TNI mulai memagari tanah warga.“Mereka semula hanya mengawal tukang. Sekarang pemagaran dikerjakan TNI dengan pasukan banyak. Kami berjuang 12 tahun sejak 2007 memprotres klaim sepihak TNI atas tanah warga di Urutsewu,” katanya.Dari situs website resmi lelang elektronik TNI AD, pemagaran ini proyek Kodam IV/Diponegoro Rp4 miliar, dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional sejak Juli 2019. Panjang pagar dari panel beton 4,9 kilometer dan membentang dari Desa Entak, Kecamatan Ambal hingga Desa Brecong dan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren. Pemagaran Tahap I pada 2013 dan Tahap II pada 2015, masing-masing sepanjang delapan kilometer. Sejak Kamis, (12/9/19), proyek pemagaran di lokasi kekersan terjadi setop.“Tak ada jaminan TNI tak lanjut lakukan pemagaran,” kata Sunu.Teguh Purnomo, Koordinator Tim Advokasi Petani Urut Sewu, kepada Mongabay menyayangkan, sikap represif TNI. Oknum TNI yang main hakim sendiri dengan memukuli warga yang menyebabkan 16 orang terluka ini harus proses pidana.Menurut Teguh, bentrok terjadi karena penyelesaian konflik tanah terabaikan oleh pemerintah. Seharusnya, TNI tak main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan.Konflik klaim TNI atas tanah Urut Sewu, selatan Kebumen sudah berlangsung lama. TNI menyebut, kawasan Urut Sewu sebagai tempat latihan menembak, sementara warga mengklaim sebagai tanah garapan. Kawasan konflik berada antara Kecamatan Klirong hingga Kecamatan Mirit, selatan Kebumen, sekitar 500 meter dari garis pantai selatan Kebumen.“Kejadian 2011 rakyat dikriminalkan TNI hingga ada beberapa masuk penjara”, kata Teguh. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Proses pemagaran sudah berlangsung lama dan hampir selesai. Tersisa di Desa Brencong dan Sentrojenar, sepanjang lima kilometer. Dua desa ini paling akhir karena penolakan petani setempat cukup keras. Pemerintah lamban menangani konflik agraria ini.“Akar masalah konflik tanah ini lamban dan cenderung diabaikan penyelesaian oleh pemerintah. TNI main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan seperti itu,” katanya.Mereka tengah mengkaji untuk melaporkan dan membawa kekerasan TNI yang mengakibatkan 16 petani terluka itu ke jalur hukum. Kekerasan bersama-sama bisa kenai pengeroyokan bersama-sama dan pelaku bisa ditahan.“Kalau nanti ada penyelidikan lebih lanjut, kalau memungkinkan ya barang bukti yang mereka pakai, misal, senapan atau pentungan juga harus disita.”Menurut Teguh, konflik di Urut Sewu, berlangsung puluhan tahun dan belum selesai. Petani di Urut Sewu, memiliki sertifikat, SPPT, letter C atau surat keterangan lain, sebagai bukti kepemilikan tanah. Klaim sepihak TNI sepanjang 22,5 kilometer dengan lebar antara 500-1.000 meter dari garis pantai. Konflik terjadi di 15 desa pada tiga kecamatan.Nico Wouran dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengecam kekerasan TNI terhadap warga Urutsewu. Aturan manapun, katanya, tak ada yang membolehkan main kekerasan.“Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan, meminta maaf dan merehabilitasi korban. Hentikan pemagaran dan mengembalikan tanah warga Urutsewu dan menarik TNI dari Urutsewu,” katanya. Konflik berlarut UrutsewuKonflik agraria di Urutsewu, yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari Sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Ia mencakup 15 desa pada tiga kecamatan, antara lain, Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Desa Tlogopragoto, sampai Desa Ayamputih. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Latihan Militer dan uji coba senjata berat berlanjut dengan klaim sepihak TNI-AD, kata Seniman, menimbulkan dampak negatif atau kerugian sangat besar, baik materiil maupun moril.Dia contohkan, peristiwa berdarah 16 April 2011, berupa penembakan dan penyiksaan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Korban tujuh orang tertembak, 13 luka-luka, 12 motor rusak.Klaim TNI-AD atas tanah rakyat, menghilangkan hak kepemilikan masyarakat terhadap lahan pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat.Pembangunan pagar permanen yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI-AD, katanya, membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. TNI magar, katanya, tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi.Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan.“Sering juga terjadi kerusakan tanaman karena ledakan peluru,” kata Seniman.Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh petani atau warga. Hal ini pernah terjadi dan menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar, dan satu warga Ambal Resmi meninggal dunia. Ada juga empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat tetap.Selain itu, klaim tanah TNI-AD ini berlanjut dengan ada penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), di mana perusahaan ini diberi izin TNI TNI-AD untuk menambang.Izin eksplorasi dan izin eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sarat intimidasi. Saat itu, perda tata ruang juga belum menetapkan wilayah itu sebagai kawasan tambang.“Dampak yang timbul karena penambangan pasir, ekosistem, tekstur dan struktur tanah rusak. Terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air tanah asin dan permanen,” kata Seniman. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga membuahkan hasil. Pada 2012, MNC mengibarkan bendera putih alias menyerah dan tak melanjutkan penambangan. Meskipun Pemerintah Kebumen, belum mencabut izin, tetapi MNC tak akan menambang. Alat-alat berat sudah mereka tarik dan basecamp dibongkar. Kronologi penguasaan tanah Seniman menceritakan, kronologi penguasaan tanah di Pesisir Urutsewu. Pada 1830-1871, ada penataan tanah “Galur Larak.” Lalu, pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, ada pembagian dan penataan tanah dengan sistem “galur larak,” yaitu membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai pantai laut selatan.Pada 1920, penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa gabung jadi satu. Hasil blengketan desa ini masih dipakai sampai sekarang. Tahun 1922, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan bondho desa, serta penggabungan tanah bengkok desa jadi satu lokasi dengan cara tukar guling.“Pada periode ini, batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai pantai laut selatan (Banyu Asin),” kata Seniman.Pada 1932, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah oleh pejabat yang disebut Mantri Klangsir, petani Urutsewu berpartisipasi. Tanah yang di-klangsir berarti terpetakan berdasarkan nilai ekonomi, hingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V.Kelangsiran atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan menentukan besaran pajak yang harus dibayar masyarakat. Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam prosesklangsiran itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar.Di luar batas ini di-klaim Belanda, hingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni,” yakni tanah yang berada pada jarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Hingga kini, kata Seniman, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebut, sebagai pal budheg dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa.Contoh , pal-budheg: kode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.Klaim “Tanah Kompeni” ini mendapatkan penolakan atau perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu.Bentuk perlawanan lain adalah, masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” ini dan membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. Fakta, masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni,” adalah pada masa itu banyak petani garam tinggal di daerah utara menyewa sebagian itu kepada pemilik tanah yang sebenarnya.Tahun 1937 , ada latihan Tentara Kolonial Belanda. Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh tentara Belanda. Kala itu, belum ada TNI. TNI berdiri pada 3 Juni 1947.TNI merupakan perkembangan organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, jadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Guna menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi TNI. Latihan tentara Jepang Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan pal-budheg. Pada tahun 1945, proklamasi Kemerdekaan RI dan tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu.Pada tahun 1960, pasca pengesahan UU Pokok Agraria pendaftaran dan sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria atau Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Bukti-bukti berupa sertifikat tanah warga dan perjanjian jual beli yang ditandatangani asisten wedono dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut atau pantai. Pada 1965-1969, pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, masyarakat takut mengakui kalau memiliki sertifikat tanah karena dituduh anggota PKI. Warga juga takut mengurus sertifikat.Pada 1975, masuk perkebunan tebu Madukismo. Lahan selatan makam Urutsewu, dianggap tak bertuan, hingga sewa lahan tidak dibayar. Setelah ada warga yang menunjukkan akta jual beli, perusahaan mau membayar sewa.Pada 1982, TNI pinjam tempat untuk latihan. TNI juga uji coba senjata berat. Dulu, membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat.“Saat ini, surat pinjam tempat tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan,” kata Seniman.Tahun 1998–2009, TNI pinjam Urutsewu ke Pemerintah Kebumen. TNI juga pernah membuat kontrak dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan yang membuktikan tanah pesisir ini milik warga.Pada Maret-April 1998, ada pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari Muara Kali Lukulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar sekitar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22.5 kilometer.Pemetaan secara sepihak oleh TNI yaitu Serma Hartono, kemudian minta tanda tangan kepada kepala desa. Istilah yang mereka pakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah tanah TNI-AD. Penamaan ini seakan menegaskan, TNI mencoba klaim sepihak atas tanah rakyat.Hasil pemetaan minta tanda tangan dari kepala desa di Urutsewu, dengan alasan minta izin penggunaan tanah untuk latihan. Kepala desa bersedia menandatangani. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Tandatangan ini tak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan. Peta area latihan ini tak bisa jadi dasar atau bukti bahwa TNI memiliki tanah karena pemetaan sepihak dan bukan instansi berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).Pada Desember 2006, terbit surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah berasengaja.Lalu November 2007, Surat Camat Buluspesantren perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di Pendopo Kecamatan Buluspesantren dihadiri Muspika. Dalam surat ini ada poin, TNI tak akan mengklaim tanah rakyat kecuali, 500 meter dari bibir pantai. Kondisi jadi bermasalah karena karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai terdapat tanah rakyat. Ia merupakan tanah pemajekan hingga tertera di Buku C desa dan memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).“Pernyatan BPN kebumen pada audiensi dengan DPRD Kebumen, 13 Desember 2007, sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN,” kata Seniman..Tahun 2008, Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.Pada Januari 2011, izin usaha pertambangan diberikan kepada MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan, luasan lahan 591,07 hektar, dengan 317,48 hektar tanah milik TNI AD.Pada 16 April 2011, warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD. Warga aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade.Peristiwa itu, kata Seniman, direspon dengan penyerangan oleh TNI. Kala itu, Seniman pun jadi korban dan dicari tentara. Pada Mei 2011, TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Pada Desember 2013, mulai pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 meter dari garis pantai di Pesisir Urutsewu dan masuk dua desa di Kecamatan Mirit, yaitu, Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan.“Pemagaran ini mendapatkan penolakan keras masyarakat, tetapi dilanjutkan TNI, hingga terjadi seperti kekerasan 11 September 2019.” Apa tanggapan pemerintah daerah? Setelah kejadian pemukulan petani oleh tentara, ratusan warga Urutsewu aksi dan mendesak Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz bersikap tegas.Di depan pendopo Kantor Bupati, Yazid Mahfudz, meminta TNI menghentikan pemagaran di Urutsewu. Langkah itu untuk menjaga keamanan usai bentrok TNI dengan warga.Bupati langsung melaporkan peristiwa ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai bertemu dengan ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Buluspesantren.Menurut Yazid, usai memperoleh laporan, Gubernur Jateng dan Pangdam IV Diponegoro, langsung berkoordinasi untuk menghentikan pemagaran.Bupati bilang, Pangdam setuju menghentikan pemagaran dan menarik semua alat berat di lapangan ke Pusat Litbang TNI di Urutsewu.Menurut Bupati, pangdam juga meminta warga menghentikan aktivitas di sekitar kawasan yang dipagar.“Pangdam sudah setuju menghentikan pemagaran. Warga juga harus menghentikan kegiatan, sampai ada penyelesaian terbaik,” kata Yazid.Dia bilang, Pemerintah Kebumen berusaha mencari penyelesaian sengketa lahan berlarut-larut antara TNI dengan warga Urutsewu. Dia mengakui, sengketa lahan antara warga dengan TNI sudah lama terjadi.Satu sisi, warga bilang tanah itu milik mereka. Sisi lain, TNI mengklaim, kawasan itu tanah milik TNI.“Sudah lama, mungkin kami akan minta untuk diselesaikan oleh presiden.”Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika dihubungi merasa terkejut atas kejadian di Urutsewu. Dia bilang, akan memediasi warga dengan TNI.“Saya sudah minta ke Pangdam dan Kasad hentikan proyeknya. Minta pemagaran dihentikan dulu,” kata Ganjar. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-023-08.json | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Konflik Lahan Petani dan TNI di Urutsewu Berlarut | Respon Kodam DiponegoroKepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Letkol Kav Susanto mengatakan, TNI terpaksa bersikap represif lantaran warga yang tak punya surat kepemilikan, bertindak anarkis dan tak mau dibubarkan. Dia mengatakan, masih memeriksa ada atau tidak anggota yang terluka.Susanto mengklaim, tanah yang dipakai itu peninggalan KNIL atau tentara Belanda pada 1949 dan sudah teregister sebagai aset Kodam IV/Diponegoro, bernomor 30709034. Luas tahan itu sekitar 1.150 hektar sepanjang 22,5 kilometer serta lebar 500 meter. Ia berada di 15 desa pada tiga kecamatan.Susanto mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Tengah Nomor S-825 tertanggal 29 April 2011. Dia minta masyarakat menghentikan aktivitas di sekitar areal Lapbak. “Apabila merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silakan menuntut jalur hukum di pengadilan.”Susanto bilang, Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi. TNI juga mengajak masyarakat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.Pemagaran oleh Kodam IV Diponegoro, kata Susanto, untuk mengamankan aset negara. Selain itu, pemagaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area itu daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.Saat ini, katanya, pemagaran sementara setop. Dia juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas di area Lapbak. Keterangan foto utama: Bagian wilayah yang masuk pemagaran sepanjang 22,5 kilometer dan 500 meter ke laut. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | [CLS] Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, memiliki luas laut sekitar 200.000 km2 di luar Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dengan hamparan lautan yang luasnya empat kali luas daratan ini, menjadikan laut NTT kaya akan potensi sumberdaya laut.Laut NTT merupakan rumah bagi 500 jenis terumbu karang, 300 jenis ikan dan tiga jenis kura-kura. Sumberdaya laut utama andalan NTT adalah perikanan, rumput laut dan garam.“Hingga tahun 2018, dengan jumlah nelayan sebanyak 79.642 jiwa produksi perikanan tangkap di NTT tercatat mencapai 157.691 ton,” sebut Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi kepada Mongabay Indonesia, Senin (8/6/2020).Sementara itu, NTT menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia setelah Sulawesi selatan menurut data BPS NTT, 2019.Namun, dengan kondisi kekayaan sumber laut NTT itu, sebutnya, tidak membuat NTT lepas dari ancaman.baca : Begini Kondisi Nyata Nelayan NTT di Tengah Pandemi COVID-19 Ancaman Limbah PlastikAncaman pertama menurut WALHI NTT yakni limbah plastik seperti hasil penelitian yang disampaikan Lumban Nauli L. Toruan, M.Si, dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Nusa Cendana (FKP Undana), Kupang. Hal itu disampaikan dalam pada Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi NTT tahun 2019.Umbu Wulang mengatakan, menurut Lumban Nauli, limbah yang ditemukan di laut sebanyak 70% merupakan limbah plastik. Keberadaan limbah plastik merupakan ancaman karena dapat menyebabkan kematian bagi biota laut. “Hal ini sama seperti kasus paus mati di perairan Wakatobi setelah menelan 5,9 kg sampah plastik, “ sebutnya. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Studi kolaboratif yang dipublikasikan 19 November 2019 dalam jurnal Frontiers in Marine Science, menemukan bahwa pari manta dapat menelan hingga 63 buah plastik setiap jam yang dimakan di perairan Nusa Penida dan Taman Nasional (TN) Komodo (Mongabay, Desember 2019).Hasil penelitian lain yang dipresentasikan oleh FKP Undana, papar Umbu Wulang, 80,8% dari 125 ekor ikan tongkol dari perairan Teluk Kupang sudah terpapar mikroplastik. “Dengan adanya temuan ini, bukan saja hewan laut di NTT, tetapi kehidupan penduduk di daratan juga ikut terancam,” ungkapnya.baca juga : Memetakan Sampah Laut di Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Begini Hasilnya.. Perusakan Ekosistem LautMenurut WALHI NTT ancaman kedua bagi laut di NTT yakni perusakan ekosistem laut aktivitas pengeboman ikan oleh nelayan.WALHI NTT memaparkan, diakhir tahun 2019, terdapat lima orang nelayan tertangkap tangan karena melakukan pengeboman ikan di perairan pantai utara pulau Flores, Kabupaten Sikka.“Aktivitas penangkapan ikan dengan bahan peledak berdampak langsung terhadap kerusakan terumbu karang, kematian ikan target dan non-target serta ekosistem lain di perairan,” sebutnya.Akibat aksi pengeboman ikan ini, kelima nelayan tersebut diancam terkena hukum pidana berlapis karena melanggar lebih dari lima undang-undang terkait, salah satunya yakni Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Selain pengeboman ikan, lanjutnya, penangkapan dan penjualan penyu secara illegal masih marak terjadi. Seperti yang terjadi di Pasar Dimukaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.“WALHI NTT menilai, kedua peristiwa tersebut terjadi karena minimnya pemberian pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah NTT. Khususnya pendidikan hukum laut dan pesisir bagi warga yang pada dasarnya punya ketergantungan terhadap laut,” tegasnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) mengatakan terkait banyaknya sampah di laut, pihakya telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap kapal perikanan.Kapal-kapal perikanan diwajibkan menyediakan tempat sampah di kapal dan sampah dibuang ke tempat sampah setelah kapal mendarat di pelabuhan. Warga pesisir juga dilarang membuang sampah ke laut dan wajib menyiapkan tempat sampah.“Terkait pengeboman ikan dan destructive fishing di 22 kabupaten dan kota di NTT, kami telah koordinasi dengan Polairud Polda NTT dan TNI AL untuk menggelar operasi rutin,” terangnya.Selain itu, tambah Ganef, pihaknya membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmasmas) di berbagai kabupaten. Pokmaswas tambahan ini, dilengkapi dengan alat telekomunikasi seperti ponsel.perlu dibaca : Destructive Fishing Masih Marak Terjadi di NTT, Kenapa? Privatisasi PesisirWALHI NTT menilai ancaman ketiga bagi laut di NTT yakni privatisasi untuk keperluan pembangunan reklamasi, pariwisata dan pertambangan.Salah satu contoh kasus permasalahan tersebut, sebut Umbu Wulang, yakni kasus privatisasi untuk pembangunan kolam apung dan jety di Pulau Awololong Kabupaten Lembata.“Dengan adanya pembangunan restoran apung ini, potensi kerusakan dan pencemaran laut yang akan ditimbulkan cukup besar. Bahkan akan menyebabkan kepunahan siput yang menjadi salah satu pangan masyarakat di pesisir Awololong,” tegasnya.Selain itu, WALHI NTT juga mengkritisi proyek reklamasi di pantai Balauring di Kabupaten Lembata. Pasalnya, jelas Umbu Wulang, reklamasi tersebut tidak hanya merampas ruang hidup bagi setidaknya 400 kepala keluarga masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar pantai Balauring, tetapi juga akan berdampak pada sedimentasi yang masif dan memicu kerusakan ekosistem mangrove di desa tersebut. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Di ibukota provinsi sendiri, Kota Kupang, lanjutnya, pembangunan hotel dan restaurant yang terkesan memunggungi laut Teluk Kupang juga berdampak pada tertumpuknya limbah yang dibuang ke laut, sedimentasi hingga tertutupnya akses nelayan yang kehidupannya bersumber dari laut teluk kupang.“Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, 80 persen pesisirnya sudah dikapling untuk pemilik modal atau investor baik lokal maupun asing,” ungkapnya.baca : Benarkah Proyek Reklamasi Pantai Lembata Langgar Hukum? Melihat acaman-ancaman tersebut, WALHI NTT memandang pemerintah di NTT cukup lamban dalam melindungi laut NTT yang begitu kaya dengan sumberdaya.Dalam peringatan hari laut sedunia, WALHI NTT mendesak pemerintah untuk memberikan penegakan hukum lingkungan yang konsisten dalam melindungi laut, serta memberikan pendidikan konservasi dan hukum lingkungan kepada nelayan dan masyarakat pesisir“Pemerintah harus melarang setiap kapal atau penumpang kapal untuk membuang sampah di laut. Pemerintah juga perlu mendirikan BKSDA di setiap pulau di NTT,” sarannya.Selain itu, WALHI NTT berharap pemerintah meningkatkan anggaran untuk konservasi kelautan khususnya perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir. Serta menghormati hak-hak masyarakat adat di laut dan pesisir.“Pemerintah harus melepaskan lahan-lahan di pesisir sesuai amanat UU No.1/2014 tentang perubahan atas UU No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Perpres No.51/2016 tentang Batasan Sempadan Pantai,” tegasnya.Sedangkan Ganef mengatakan aktivitas reklamasi tidak bisa dilakukan apabila prosesnya tidak mendapatkan izin. Reklamasi pantai di Balauring Kabupaten Lembata sebutnya dihentikan karena belum mengantongi izin.baca juga : Masyarakat NTT Melawan Proyek Reklamasi di Lembata. Ada Apa? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-050-08.json | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu? | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdy J. Kapitan kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) menegaskan pihaknya sangat selektif dalam memberikan izin terkait AMDAL.Adanya reklamasi sebut Fredy, pasti harus ada kajian AMDAL karena melihat dampak gelombang yang akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Pengurusan izinnya juga sebutnya, melibatkan juga DKP NTT.“Semua pihak terlibat dan tentunya ada kajian mendalam soal reklamasi. Termasuk dampak sosial bagi masyarakat juga dilihat. Tentu perlu pertimbangan dan semua pihak harus menerimanya serta tentu harus ada komunikasi,” pungkasnya. ***Keterangan foto utama : Ilustrasi. Kapal Pole and Line (Huhate) milik nelayan desa Pemana kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka yang berbobot 30 GT ke atas. Foto : Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak akan membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.2/2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang yang seharusnya dimulai pada September nanti. Penegasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat umum setelah Ombudsman RI mengeluarkan keputusan terkait aturan tersebut.Seperti diketahui, Ombusdman meminta KKP untuk menunda pelaksanaan aturan tentang pelarangan alat tangkap cantrang tersebut, karena KKP dinilai belum siap setelah mendapat respon beragam dari para nelayan yang menggunakan cantrang sebagai alat tangkap.Ombudsman meminta aturan tersebut ditunda hingga tiga tahun ke depan. Selama masa penundaan tersebut, KKP bisa melaksanakan sosialiasi kepada para nelayan yang selama ini menggunakan cantrang. Ombudsman sendiri mengeluarkan rekomendasi setelah lembaga tersebut mendapatkan desakan dari nelayan Jawa Tengah yang keberatan atas pelarangan tersebut.Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja saat ditemui Mongabay, akhir pekan lalu, mengatakan, keputusan yang dikeluarkan Ombudsman tersebut cukup jelas dan pihaknya akan mematuhi dan menghormatinya.“Namun, keputusan tersebut tidak menghalangi rencana kami untuk menerapkan Permen tersebut. Bagi kami, pelarangan tersebut sudah di koridor yang benar. Namun memang masih ada pemahaman yang berbeda di antara nelayan,” ungkapnya.Sjarief menjelaskan, keputusan KKP untuk melarang cantrang digunakan sebagai alat tangkap didasarkan pada fakta bahwa alat tangkap tersebut bisa merusak ekosistem kelautan. Namun, alat tangkap tersebut di kalangan nelayan yang menggunakannya memang dinilai sebagai alat tangkap yang baik karena bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak.Cantrang Belum Dilarang | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | Karena ada rekomendasi dari Ombudsman, KKP berinisiatif untuk mengikuti prosedur pelaksanaan Permen hingga masa sosialiasi selama dua tahun dinilai sudah berhasil. Selama masa tersebut berjalan, KKP memastikan bahwa cantrang masih tetap bisa digunakan sebagai alat tangkap oleh nelayan.“Kita kan sudah menegaskan bahwa saat ini belum ada pelarangan cantrang. Nanti pun demikian. Jika sudah ada kesepahaman (dengan nelayan), baru kita akan melaksanakan. Soal berapa lamanya, itu kan sudah direkomendasikan oleh Ombudsman,” ujar Sjarief Widjaja.Selain karena ada rekomendasi dari Ombudsman, Sjarief mengakui, pihaknya juga mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha yang selama ini mendapat pasokan ikan dari nelayan yang menggunakan cantrang.“Kita ingin pelaksananaan permen ini tidak berdampak buruk bagi mereka yang terlibat. Kita juga sadar, pelarangan ini membuat pihak-pihak tertentu merasa terganggu dan tidak nyaman. Karenanya, kita berusaha bijak untuk menerapkannya,” tuturnya.Karena tidak akan membatalkan Permen, KKP berkomitmen untuk membantu proses peralihan alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap lain yang dinilai ramah lingkungan. Proses tersebut, salah satunya dibantu dengan akses kredit dari perbankan.Menurut Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutagalung, penggantian cantrang dengan alat tangkap lain yang ramah lingkungan melalui kredit perbankan, diharapkan bisa menyelesaikan polemik yang ada di kalangan nelayan terkait pemberlakukan Permen pelarangan cantrang itu.“Untuk kredit penggantian cantrang tersebut, perbankan mengalokasikannya sebesar Rp7,15 triliun dan diharapkan itu bisa disalurkan hingga akhir 2015 nanti,” ungkap dia.Nelayan Perlu Diperhatikan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-038-16.json | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | KKP Tak Akan Batalkan Permen Pelarangan Cantrang | Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan selain perlu masa transisi pelarangan cantrang, KKP juga perlu memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil dengan APBN-P 2015, berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan.“Juga berkoordinasi dengan perbankan nasional agar menyiapkan skema kredit kelautan dan perikanan yang bisa diakses oleh pelaku perikanan untuk penggantian alat tangkap,” ungkap Abdul Halim dalam rilis yang dikirim kepada Mongabay.Pendapat sama juga diungkapkan Lektor Kepala bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor Alan Koropitan. Menurut dia, nelayan perlu diberi bantuan alih teknologi dan waktu untuk peralihan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.“Sehingga, dampak bagi perekonomian nelayan dan industri perikanan bisa diminimalkan,” tutur dia.Seperti diketahui, KKP mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Cantrang sendiri merupakan salah satu jenis alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).Namun, bagi nelayan di pesisir utara Jawa Tengah yang mayoritas menggunakan alat tangkap cantrang, peraturan tersebut dinilai memberatkan dan menyulitkan. Karenanya, mereka membawa keluhan tersebut ke Ombusdman dan kemudian keluarlah rekomendasi dari lembaga tersebut untuk ditunda aturan pelarangan cantrang. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | [CLS] Zoonosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh organisme infeksius seperti virus, bakteri, dan parasit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, atau sebaliknya.Peneliti Mikrobiologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Sugiyono Saputra, menyebut terdapat sekitar 60 persen penyakit infeksi yang melanda dunia, merupakan penyakit zoonosis atau yang bersumber dari satwa liar.Penularan virus dan penyakit dari patogen atau mikroorganisme pembawa penyakit, terjadi karena ada interasi antara manusia dengan satwa yang menjadi pembawa penyakit. Sebut saja kelelawar, tikus, monyet, serta satwa liar lain.“Penularannya melalui interaksi saat manusia berburu dan memperdagangkan satwa,” kata Sugiyono Saputra, saat berbicara pada webinar yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Rabu [08/4/2020].Baca: Refleksi Pandemi Corona: Virus Menyerang Akibat Manusia Merusak Lingkungan Penularan dari satwa ke manusia, kata Sugiyono, terjadi saat manusia berburu dan menangkap satwa liar, dan kemudian mengolah dagingnya untuk disantap. Selain satwa liar, juga ada hewan ternak, tumbuhan, tanah, atau zat organik lain yang menjadi reservoir [media] tumbuh dan berkembangbiaknya organisme infeksius. Hewan-hewan itu juga dapat berfungsi hanya sebagai perantara [carrier].“Karena kita banyak berinteraksi dengan satwa liar, patogen berkembang di populasi manusia dan menimbulkan penyakit,” ujarnya.Pemanasan global, termasuk perubahan iklim dan cuaca, suhu serta kelembaban udara, serta curah hujan di suatu tempat, diduga menjadi salah satu pemicu bermutasinya patogen-pategen di alam yang dibawa satwa liar. Interaksi satwa liar dengan manusia juga tidak dapat dilepaskan dari kerusakan alam serta alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan, perkebunan sawit, sehingga kehidupan satwa liar mendekati manusia. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Bisa jadi ketika ada toksik kemudian ada zat mutan lain, patogen bermutasi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan hewan yang ada patogen yang sudah bermutasi tersebut, ternyata bisa langsung menginfeksi manusia. Ini harus selalu kita waspadai,” ungkap Sugiyono.Baca: Wabah Corona: Hindari Kontak Langsung dengan Satwa Liar Supaya virus dan penyakit tidak berkembang apalagi menyebar, diperlukan upaya menekan kerusakan lingkungan serta meminimalisir perburuan satwa.“Global warming tidak bisa kita elak lagi. Hal penting yang kita lakukan adalah berperilaku hidup sehat: sehat diri kita, sehat lingkungan, sehat dari hewan-hewan sekitar kita. Jangan lagi berburu apalagi membantai satwa liar karena mereka memiliki peran penting,” paparnya.Meski ada beberapa masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi satwa liar, dan memperdagangkannya seperti di Tomohon, Sugiyono berharap, masyarakat lebih waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran virus melalui satwa liar. Bila memungkinkan, masyarakat hanya mengonsumsi hewan yang sudah terdomestikasi, yang telah diketahui karakter serta kondisi kesehatannya.“Ketika hewan itu sudah dimasak, matang, misalkan di suhu 100 derajat Celsius, sampai mendidih selama satu jam, dia secara teoritis bersih, tidak ada patogen. Tapi untuk pangan, lebih baik yang sudah terdomestikasi,” tegasnya.Baca: Waspada, Ada Penyakit Zoonosis di Sekitar Kita Hentikan perburuan dan perdagangan satwa liarKetua PROFAUNA Indonesia [Protection of Forest and Fauna], Rosek Nursahid, menyebut semakin maraknya perburuan satwa liar di alam beberapa tahun terakhir, menjadikan interaksi antara manusia dengan satwa liar semakin dekat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Penangkapan satwa, perburuan di alam, kemudian dijual, inilah rentannya penularan virus, karena banyak virus di tubuh binatang tersebut. Mereka hanya pembawa, carrier, tetapi ketika itu menular ke manusia yang tidak punya imun atau antibodi, itu jadi masalah. Bagi satwa, itu tidak masalah,” terang Rosek dihubungi Mongabay Indonesia, Jumat [17/4/2020].Catatan PROFAUNA, mengutip data IUCN tahun 2011, terdapat total 69 spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori Kritis [Critically Endangered), 197 spesies kategori Genting [Endangered], dan 539 jenis Rentan [Vulnerable], yang akan benar-benar punah di alam bila tidak ada tindakan penyelamatan.Ancaman kepunahan akibat berkurang dan rusaknya habitat satwa, serta perburuan dan perdagangan. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, tanaman industri, dan kawasan pertambangan, merupakan ancaman serius kelestarian satwa serta lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Masih dari catatan PROFAUNA, lebih dari 95 persen satwa yang dijual di pasar satwa atau pasar burung merupakan tangkapan dari alam. Bukan hasil penangkaran. Dari jumlah itu, lebih dari 20 persen satwa mati saat diangkut.Sekitar 60 persen mamalia langka dan dilindungi undang-undang, justru diperdagangkan. Sementara, sekitar 70 persen primata dan kakatua yang dipelihara masyarakat menderita penyakit dan perilaku menyimpang.“Kalau mau aman, kita jangan berinteraksi langsung dengan satwa liar tersebut, apalagi memakannya. Terlalu berisiko,” ujarnya.Rosek mendesak adanya langkah strategis pemerintah serta aparat tingkat bawah, untuk mensosialisasikan bahaya penyakit yang dibawa satwa liar. Hal juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak lagi berburu dan memperdagangkan satwa liar. | [0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602] |
2020-065-20.json | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | Zoonosis, Virus Corona, dan Perburuan Satwa Liar di Sekitar Kita | “Adanya virus corona, saya pikir momen yang bagus untuk melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Jika kita tidak menyelesaikan akar permasalahan, suatu ketika bisa muncul lagi penyakit bentuk lain, atau virus-virus lain,” lanjutnya.Manusia dan satwa, kata Rosek, harusnya hidup pada alam masing-masing, tidak saling mengganggu. “Jangan lagi berburu dan memperdagangkan satwa liar, kalau tidak ingin ada penyakit semacam virus corona [COVID-19] di Bumi ini,” tandasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | [CLS] Salah satu lokasi yang menjadi tempat pembelajaran tentang lingkungan, bagi anak-anak di Kota Balikpapan, kini terpaksa harus ditutup. Lokasi seluas 15 hektar bernama Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) di Jl Soekarno-Hatta Km 23 ini, dalam waktu tiga bulan ini tidak akan lagi mampu membiayai segala operasional yang diperlukan.KWPLH saat ini hanya bisa bertahan tiga bulan dari Januari 2013 hingga Maret 2013 mendatang dari dana pemerintah kota Balikpapan, setelah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Balikpapan, mencoret dana keperuntukan KWPLH sebesar Rp 1,6 Miliar menjadi Rp 500 Juta.Seperti yang dikatakan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, bahwa KWPLH tidak memberikan kontribusi untuk kota Balikpapan. ”Kalau memang ini pariwisata kenapa PAD tidak meningkat, apalagi di sana semua beruang cacat, lebih baik beruang tersebut dipindahkan ke habitatnya,” ungkap Andi Burhanuddin Solong kepada Mongabay IndonesiaDari dana yang diberikan pemerintah kota Balikpapan sebesar Rp 1,6 Miliar, diputuskan untuk tahun 2013 hanya diberikan sebesar Rp 500 juta untuk kajian relokasi beruang madu yang berada di enklosur beruang madu KWPLH. Dana tersebut selain untuk kajian juga sebagai operasional untuk karyawan.Rencana mengganti KWPLH menjadi bumi perkemahan, ternyata tidak merubah keputusan untuk menutup dan merelokasi beruang madu, yang hingga saat ini menjadi sahabat anak-anak di sekolah, dengan kurikulum muatan lokal yakni Pendidikan Lingkungan Hidup.Ada pemikiran agar pemerintah kota menambah luasan lahan di KWPLH untuk dijadikan bumi perkemahan. ”Kalau memang ingin dibangun bumi perkemahan ya mending ditambah luasan KWPLH lalu ditambah fasilitas perkemahan lainnya, seperti kamar mandi yang bisa memuat 300 orang, sehingga tidak perlu membongkar atau menghilangkan enklosur beruang,” kata Fredriksson seorang peneliti Asal Belanda. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Sementara itu, ternyata jumlah pengunjung Kawasan Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) yang terletak di Km 23, Jl Soekarno Hatta tidak bisa dibilang sedikit. Pada tahun 2012 lalu, pihak KWPLH mencatat sekitar 60 ribu pengunjung yang menyaksikan enklosur beruang.Enklosur beruang madu yang ada di KWPLH merupakan enklosur kedua di Indonesia, setelah enklosur di Samboja Lestari. Meskipun hanya berdiri di lahan seluas 1,3 hektar, namun ini sudah cukup untuk menampung sekitar 6 beruang yang ada saat ini. Tidak ada pungutan apapun untuk menikmati enklosur ini, semua orang berhak melihat salah satu hewan yang dilindungi tersebut.Gabriella Fredriksson peneliti Asal Belanda, mengatakan sangat susah menemui beruang madu yang hidup di alam, dan kalau pun bisa paling hanya bisa melihat di atas ubin kebun binatang. ”Jarang orang yang dapat melihat beruang madu yang berbaur dengan alam, seperti di enklosur beruang madu KWPLH. Hal ini merupakan pengalaman berharga bagi khususnya anak-anak sebagai salah satu pendidikan lingkungan hidup,” katanya.Bagi Balikpapan yang kekurangan tempat hiburan dan wisata, keberadaan enklosur beruang madu tentunya menjadi salah satu daya tarik. Setiap akhir pekan, pengunjung KWPLH bisa mencapai 1000 orang.Direktur KWPLH Hamsuri mengatakan. Untuk merubah kawasan yang rusak menjadi tempat yang sangat bermanfaat ini tidaklah mudah. ”Sementara beberapa binatang beruang tersebut masih dalam kerangkeng besi di Kilometer 10 Inhutani yang merupakan hasil sitaan BKSDA dan KWPLH masih menjadi tempat sampah, butuh waktu sebulan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut,” ungkap Hamsuri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-051-14.json | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Dianggap Tak Menguntungkan, DPRD Balikpapan Tutup Area Pendidikan Lingkungan Hidup | Pemerintah propinsi pun ikut membantu untuk membangun beberapa lamin sebagai sarana pendidikan untuk pengunjung, hingga beberapa donatur dari luar negeri ikut serta membangun enklosur beruang madu. Pengalihan fungsi dari Argowiata menjadi KWPLH terjadi pada tahun 2005 sekitar bulan Juni dengan luasan yang tercatat sekitar 15 hektar.”Setelah penetapan menjadi KWPLH, barulah dilakukan pembenahan, hingga banyak donatur, termasuk angaran propinsi untuk melakukan pembangunan lamin untuk kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat, hingga saat ini.” kata Hamsuri. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-024-04.json | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | [CLS] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin yang kerab menggadang-gadang komitmen penyelamatan hutan dan iklim di tingkat nasional maupun internasional seakan kehilangan sense of crisis. Di akhir masa jabatan, SBY membuat kemunduran serius di bidang lingkungan hidup, dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai gambut. Terlebih, di tengah bencana asap kebakaran gambut di beberapa provinsi seperti, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, terjadi. Kebijakan ini, tidak saja lemah dari sisi substansi dan terkesan dipaksakan terbit. Ia juga memanjakan korporasi dalam menghabisi gambut Indonesia. Sedari awal proses perumusan aturan inipun tidak melibatkan partisipasi aktif organisasi mayarakat sipil, terutama masyarakat di dalam dan sekitar ekosistem itu.Penerbitan peraturan pemerintah tentang ekosistem gambut salah satu mandat dari Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya, menahan laju kerusakan kawasan ekosistem ekosistem gambut. Terhitung sejak Oktober 2013, beredar empat draf terkait peraturan ini. Namun, semua draf tetap tidak menekankan esensi perlindungan gambut total, dan masih membuka ruang perusakan oleh korporasi.Presiden telah menandatangani PP bernomor 71 tahun 2014 ini tetapi sampai detik ini, masyarakat tidak bisa mendapatkan dokumen itu. Berdasarkan draf terakhir yang disepakati para menteri, kebijakan ini tidak melakukan proteksi menyeluruh ekosistem gambut yang tersisa, tidak memiliki unsur preventif melindungi warga negara dari bencana pembukaan gambut untuk perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). (baca: bencana asap dan kekeringan). | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2014-024-04.json | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Keberpihakan pemerintah, jelas pada nilai ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang (pengusaha). Tak sebanding dengan nilai kerugian akibat bencana asap. Bagaimana dengan puluhan ribu warga Indonesia, bahkan luar negeri yang menjadi korban kala gambut terbakar? Ekonomi lumpuh selama bencana, aktivitas pendidikan berhenti, puluhan ribu warga bisa menderita severe acute respiratory syndrome (SARS). Yaitu penyakit pneumonia atipik yang belum ditemukan vaksin pencegah dan pengobatan, akibat asap dari kebakaran hutan dan gambut.Pengesahan PP Gambut tanpa mempertimbangkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa melindungi total gambut tersisa, eksosistem rentan.Berkaca pada bencana asap sepanjang 17 tahun terakhir merupakan dampak pembukaan dan pengeringan gambut untuk pembangunan kebun sawit dan HTI.Mengharap keuntungan, buntung didapat. Kala bencana asap datang, dampak gambut terbakar, negara rugi puluhan triliun, putaran ekonomi terhenti karena gangguan pada sektor transportasi darat, laut dan udara, sekolah-sekolah libur, ribuan warga terserang ISPA bahkan sampai menelan korban jiwa.Pemerintah mendapat protes keras dari negara tetangga. Tidakkah ini menjadi pertimbangan bagi SBY dalam melindungi ekosistem gambut total?Penerbitan PP Gambut bertolak belakang dengan semangat ratifikasi UU Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas– bermaksud menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan gambut. Aturan ini juga gagal menjalankan amanat konstitusi dalam menjamin hak setiap warga negara mendapatkan lingkungana hidup sehat dan bersih.Terbitnya PP ini juga hambatan utama bagi pemerintah dalam memimpin upaya pencegahan dan peanggulangan kebakaran hutan dan gambut pada regional ASEAN. Sebab, tidak ada perlindungan total terhadap ekosistem gambut dan merehabilitiasi yang rusak. | [0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2014-024-04.json | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Opini: Antara Kebakaran Hutan dan Penerbitan PP Gambut | Mengutip dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dalam policy memo berjudul Menuju Konsensus Defenisi Lahan Gambut Indonesia;“Lahan gambut meyimpan lebih banyak karbon dibandingkan jenis hutan lainnya, dan degradasi lahan gambut menghasilkan emisi berkelanjutan yang lebih besar dibandingkan emisi dari ekosistem lainnya. Ketika lahan gambut kering, karbon akan terlepas dan emisi akan berlanjut sampai simpanan karbon habis atau rehabilitasi dilakukan”Pada dokumen itu disebutkan, dengan pendekatan business as usual (BAU) gambut akan menjadi sumber emisi terbesar nasional. Bahkan, terus memberikan kontribusi lebih dari 50% profil emisi Indonesia sampai 2030.Mari berpikir. Pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan di lahan gambut tak akan menghasilkan keuntungan signifikan, bila pemerintah dan kelompok bisnis mau berhitung jujur nilai kerusakan ekologi. Plus, buntut risiko bencana yang bakal muncul.Seharusnya, SBY melakukan perlindungan total terhadap ekosistem gambut. Namun, SBY gagal. Kini, harapan kepada Presiden terpilih, Joko Widodo, bisa memberikan perlindungan bagi gambut dan lingkungan.Draf RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-023-02.json | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | [CLS] Salah satu hewan paling beracun di dunia adalah katak kecil berwarna-warni yang disebut katak panah beracun, dalam keluarga Dendrobatidae, yang hidup di hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Satu individu katak, membawa racun yang cukup untuk membunuh 10 manusia dewasa. Menariknya, katak ini tidak terlahir beracun, melainkan memperoleh racun-racun tersebut dari kumpulan bahan kimia beracun yang ada di dalam serangga dan artropoda lainnya, makanan mereka.Jika racunnya sangat mematikan, mengapa katak ini tidak mati saat menelan racunnya?Kemampuan katak ini untuk menghindari autointoxication telah membingungkan para ilmuwan sejak lama. Fayal Abderemane-Ali, peneliti di Cardiovascular Research Institute University of California San Francisco dan penulis utama studi di Journal of General Physiology edisi 6 September 2021, coba mengeksplorasi fenomena ini. Baca: Katak Kecil Bermulut Sempit, Jenis Baru yang Sensitif pada Perubahan Iklim Dalam makalahnya, para peneliti mempelajari katak beracun dalam genus Phyllobates ini, yang menggunakan racun batrachotoxin, yang bekerja dengan mengganggu pengangkutan ion natrium masuk dan keluar sel, sebagai fungsi fisiologis terpenting tubuh. Ketika otak kita mengirimkan sinyal ke tubuh, ia mengirimkannya melalui listrik. Sinyal-sinyal ini membawa instruksi ke sejumlah bagian tubuh, misalnya untuk bergerak, ke otot untuk berkontraksi, dan ke jantung untuk memompa. Sinyal listrik dimungkinkan adanya aliran ion bermuatan positif, seperti natrium, ke dalam sel bermuatan negatif. Ion mengalir masuk dan keluar sel melalui pintu protein yang disebut saluran ion. Ketika saluran ion ini terganggu, sinyal listrik tidak dapat berjalan melalui tubuh. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-023-02.json | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | “Batrachotoxin menyebabkan saluran ion tetap terbuka, menghasilkan aliran ion bermuatan positif yang mengalir bebas ke dalam sel,” kata Abderemane-Ali, dikutip dari Live Science. Jika mereka tidak dapat menutup, seluruh sistem kehilangan kemampuannya untuk mengirimkan sinyal listrik.“Kita membutuhkan saluran ini untuk membuka dan menutup, menghasilkan listrik yang menjalankan otak atau otot jantung kita. Jika saluran tetap terbuka, tidak ada aktivitas jantung, tidak ada aktivitas saraf atau aktivitas kontraktif,” lanjutnya.Baca juga: Bukan Hanya Komodo, Hiu dan Pari Juga Terancam Dampak Perubahan Iklim Pada dasarnya, jika Anda menelan salah satu katak ini, akan mati tanpa butuh waktu lama.Jadi bagaimana katak ini, dan hewan beracun lainnya, menghindari nasib yang sama? Ada tiga strategi yang digunakan hewan beracun untuk menghentikan autointoxication, kata Abderemane-Ali. Yang paling umum adalah karena mutasi genetik yang sedikit mengubah bentuk protein target toksin, pintu ion natrium, sehingga tidak dapat lagi mengikat protein. Misalnya, spesies katak beracun yang disebut Dendrobates tinctorius azureus membawa racun epibatidine, meniru zat kimia pemberi sinyal yang bermanfaat bernama asetilkolin. Menurut sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan dalam jurnal Science, katak ini mengembangkan adaptasi pada reseptor asetilkolin mereka yang sedikit mengubah bentuk reseptor tersebut, membuat mereka kebal terhadap racun.Strategi lain, yang digunakan oleh predator hewan beracun, adalah kemampuan untuk membuang racun dari tubuh sepenuhnya. Prosesnya sedikit berbeda dengan proses menghindari autointoxication, proses ini hanya cara lain agar hewan terhindar dari keracunan oleh makanan yang mereka makan.Strategi ketiga disebut “sequestration.”“Hewan itu akan mengembangkan sistem untuk menangkap atau menyerap racun untuk memastikan tidak menimbulkan masalah pada tubuhnya,” kata Adberemane-Ali. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-023-02.json | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | Mengapa Hewan Beracun Tidak Mati karena Racunnya Sendiri? | Dalam penelitian tersebut, Ali mengkloning saluran natrium-ion dari katak Phyllobates dan mencampurnya dengan racun. Dia terkejut melihat bahwa saluran ion natrium bersifat tidak tahan terhadap racun.“Hewan-hewan ini seharusnya mati,” kata Abderemane-Ali. Karena saluran ion natrium katak tidak menahan efek merusak racun, katak seharusnya tidak dapat bertahan hidup dengan racun ini di dalam tubuh mereka.Berdasarkan hasil tersebut, Abderemane-Ali menduga bahwa katak ini kemungkinan besar menggunakan strategi sekuestrasi untuk menghindari keracunan otomatis dengan menggunakan sesuatu yang disebutnya “spon protein”. Katak kemungkinan menghasilkan protein yang dapat menyerap racun dan menahannya, yang berarti racun tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencapai saluran protein yang rentan tersebut.Katak amerika [Rana catesbeiana] juga menggunakan sekuestrasi. Katak ini menghasilkan protein yang disebut saxiphilin, yang dapat mengikat dan memblokir saxitoxin. Racun saxiphilin saat ini tengah dipelajari sebagai solusi potensial untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam pasokan air minum di berbagai negara, yang teracuni oleh ganggang-ganggang berbahaya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | [CLS] Tes antibodi yang dilakukan pada kucing domestik dan kucing liar di Borneo, Malaysia, menunjukkan bahwa perkebunan sawit dapat menjadi tempat penularan virus, berdasarkan sebuah studi baru.Riset yang dilakukan para peneliti, bekerja sama dengan Health at the Edge Project, menyelidiki transmisi parasit satwa liar di lanskap hutan-pertanian di Kalimantan itu, diterbitkan di jurnal Transboundary and Emerging Diseases.Penelitian tersebut menemukan, spesies kucing liar yang terancam, seperti kucing kepala datar [Prionailurus planiceps] dan macan dahan sunda [Neofelis diardi], berbagi virus yang umum menyerang hewan peliharaan di dan sekitar Suaka Margasatwa Kinabatangan Bawah di negara bagian Sabah, Malaysia.Kucing domestik [Felis catus] umum ditemukan di beberapa perkebunan sawit dan beraksi sebagai bentuk pengendali hama, dengan memangsa tikus. Mereka sering berkeliaran bebas di dekat atau ke hutan terdekat.Sementara itu, kucing liar yang tinggal di hutan, seperti kucing kuwuk [Prionailurus bengalensis], terkadang masuk ke perkebunan sawit terdekat untuk berburu mangsa. Kucing kepala datar itu dianggap sebagai spesialis lahan basah, tetapi ada semakin banyak bukti menunjukkan bahwa mereka juga mengunjungi perkebunan untuk berburu katak dan hewan pengerat.Saat penelitian dilakukan, para peneliti menjaring lima kucing kuwuk dan dua kucing kepala datar di atau dekat perkebunan sawit. Mereka juga menjebak 11 musang tenggalung [Viverra tangalunga] dan dua macan dahan sunda menggunakan kandang di hutan terdekat. Beberapa kucing domestik dan hewan liar yang termasuk dalam penelitian dinyatakan positif mengidap virus corona kucing, virus panleukopenia kucing, dan antibodi calicivirus kucing. Hanya kucing domestik yang dites positif pada antibodi virus herpes kucing. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Berdasarkan temuan ini, para peneliti menyimpulkan bahwa sirkulasi virus di perkebunan sawit antara karnivora domestik dan liar adalah suatu yang mungkin, meskipun tidak jelas pada tahap ini ke arah mana mereka ditularkan.Dua kucing kuwuk dan satu kucing kepala datar dinyatakan positif memiliki antibodi virus corona pada kucing. Kucing berkepala datar yang sama juga positif untuk antibodi calicivirus kucing.“Saya pikir secara keseluruhan studi kasus ini adalah bukti bahwa dalam beberapa hal mereka berbagi tempat dan area yang sama,” kata rekan penulis studi Sergio Guerrero-Sánchez, rekan postdoctoral di Center for Applied One Health Research and Policy Advice di City University Hong Kong.“Mereka bisa melakukan kontak yang sangat dekat, tidak harus berinteraksi secara langsung, tetapi menggunakan tempat yang sama dalam hitungan jam sudah cukup bagi satu kucing untuk menularkan penyakit ke kucing lain.” Jalur virusSpesies tertentu beradaptasi lebih baik dengan perkebunan monokultur sawit daripada spesies lain, serta meningkatkan interaksi mereka dengan hewan domestik. Kucing kuwuk dan musang tenggalung misalnya, diketahui sering mengunjungi area ini. Para peneliti menyarankan bahwa dengan kejadian tersebut, spesies ini dapat bertindak sebagai pembawa virus saat mereka kembali ke hutan.“Yang paling penting, temuan kami menyoroti efek yang diremehkan dari adanya perkebunan sawit pada komunitas asli karnivora, melalui risiko penularan penyakit menular dari hewan peliharaan karena peningkatan interaksi antarspesies dan tumpang tindih habitat,” tulis para penulis.Virus-virus ini dapat bergerak ke dua arah, kata rekan penulis Liesbeth Frias, seorang rekan postdoctoral di Asian School of the Environment di Nanyang Technological University di Singapura. Tetapi kekhawatiran keseluruhan, katanya, adalah adanya potensi dampak bagi spesies yang terancam punah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Dari virus yang ditemukan, virus corona kucing dan virus panleukopenia kucing dicatat sebagai perhatian khusus. Yang pertama dapat berkembang menjadi peritonitis infeksi kucing, yang bisa berakibat fatal. Di samping kucing kepala datar dan dua kucing kuwuk, dua kucing domestik dinyatakan positif memiliki antibodi virus corona kucing. Sementara itu, virus panleukopenia kucing, bisa sangat berbahaya bagi anak kucing dan kucing muda: Dua macan dahan, dua musang tenggalung, dan 12 kucing domestik memiliki antibodi untuk FPLV.“Dalam pemeriksaan fisik, [kucing domestik dan liar] tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit, yang juga menjadi sangat rumit terutama pada satwa liar, karena mereka tidak menunjukkan penyakit sampai mereka menjadi betul-betul sakit,” Guerrero -Sánchez berkata.“Kami tidak tahu apakah beberapa penyakit mungkin mempengaruhi lebih banyak anak kucing daripada kucing dewasa. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.”Berdasarkan catatan virus yang berpindah ke spesies lain, dia mengatakan bahwa, “Kita perlu berasumsi bahwa ada risiko bagi populasi spesie.” Penelitian lain telah mencatat bukti penularan virus antara kucing domestik dan kucing liar dengan populasi macan tutul salju, harimau, kucing hutan, dan puma yang hidup di penangkaran dan bebas.Anjing yang berkeliaran bebas juga menimbulkan risiko, karena mereka dapat menyebarkan virus distemper anjing: wabah di Serengeti di Tanzania pada 1990-an menghancurkan populasi singa.Susan Cheyne, seorang rekan pengajar dalam antropologi biologi di Oxford Brookes University, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, berbagi keprihatinan atas hal tersebut. “Penelitian ini telah menyoroti ancaman yang jelas, tetapi ada banyak pertanyaan yang belum terjawab misalnya, bagaimana karnivora liar bereaksi terhadap penyakit/infeksi virus,” tulisnya dalam email, mencatat bahwa reaksi dapat berbeda di antara inang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | “Namun, prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan: hewan-hewan ini terancam punah dan sudah sangat terancam sehingga kita harus melakukan segala upaya untuk meminimalkan risiko penyakit.” Para penulis penelitian menekankan bahwa temuan ini didasarkan pada ukuran sampel yang kecil; 27 kucing domestik dan karnivora liar yang diuji secara total. Dengan demikian, Frias mengatakan ini adalah perspektif pertama yang penting mengenai masalah ini. “Asia Tenggara adalah hotspot keanekaragaman hayati dan patogen, wabah pasti akan terjadi. Tetapi tidak banyak informasi tentang penyakit satwa liar, ”katanya.“Saya pikir dengan menerbitkan makalah penelitian ini, meski secara singkat memberikan data dasar yang kami butuhkan, serta banyak lembaga lain mungkin juga perlu sampai batas tertentu.”Wai-Ming Wong, direktur program kucing kecil untuk Panthera, organisasi konservasi kucing liar global, mengatakan penelitian ini harus dijadikan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. Panthera adalah salah satu penyandang dana penelitian ini. “Saya pikir ancamannya berpotensi signifikan,” katanya.“Tetapi ada lebih banyak lagi tentang penularan penyakit yang perlu kita pahami untuk mengevaluasi dan menjawab pertanyaan dengan benar … temuan ini pasti memerlukan penyelidikan lebih lanjut.”Di antara pertanyaan tersebut adalah prevalensi penyakit dalam populasi dan apakah virus ini mempengaruhi kucing kecil Borneo lainnya, seperti kucing merah [Catopuma badia].“Kucing kepala datar dan kucing merah bisa dibilang dua spesies kucing paling langka di dunia dan mereka bisa menghilang dalam sekejap jika kita tidak mengatasi ancaman ini. Atau, bahkan mencari tahu lebih banyak tentang ancaman ini, seperti sejauh mana mereka dan bagaimana mereka berdampak pada populasi, ”kata Wong. Dari garis dasar hingga solusi? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Sementara Guerrero-Sánchez dan Frias mengatakan, temuan mereka mengkhawatirkan bagi spesies yang terancam ini, mereka juga dapat membuka peluang untuk dapat mengatasi masalah secara langsung. Bekerja sama dengan pengelola perkebunan dan lembaga lain untuk mengembangkan kampanye vaksinasi dan sterilisasi untuk kucing domestik dan kucing yang berkeliaran bebas bisa menjadi salah satu pendekatan.“Satu hal yang menurut saya penting adalah penyakit satwa liar seringkali tidak dimasukkan dalam strategi konservasi,” kata Frias.“Jadi dengan memiliki data dasar ini, meskipun sangat mendasar, dapat sangat membantu upaya konservasi, dan mungkin memandu beberapa tindakan konservasi, misalnya, melalui penilaian risiko penyakit satwa liar.” Mengintegrasikan survei semacam ini dan kesejahteraan hewan yang lebih luas ke dalam tindakan konservasi dan protokol perkebunan sawit, akan menjadi langkah positif untuk mengurangi ancaman tersebut, kata para peneliti.“Studi ini menunjukkan bahwa penularan penyakit memang terjadi di lanskap pertanian yang didominasi manusia seperti ini,” kata Wong.“Menurut saya, sangat penting bagi perusahaan pertanian yang bertanggung jawab atas modifikasi habitat ini untuk memasukkan pemantauan kesehatan hewan dalam rencana pengelolaan. Sebut saja, memasukkan kawasan bernilai konservasi tinggi ke dalam perkebunan mereka yang memungkinkan hewan berpindah antar-lanskap. ”Cheyne mengatakan, kebutuhan akan dokter hewan dan fasilitas laboratorium yang berkualitas, program semacam itu akan menjadi tantangan cukup besar untuk diterapkan. Tetapi mengingat risiko penularan penyakit zoonosis, tetap merupakan, “Aspek penting untuk dikelola dan diintegrasikan ke dalam protokol manajemen perkebunan,” katanya. Tulisan asli dapat dibaca pada tautan ini: Study warns of risk from feline viruses to wild cats on the palm oil frontier. Artikel diterjemahkan oleh Akita Verselita. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Referensi: Guerrero‐Sánchez, S., Wilson, A., González‐Abarzúa, M., Kunde, M., Goossens, B., Sipangkui, R., & Frias, L. (2022). Serological evidence of exposure of Bornean wild carnivores to feline‐related viruses at the domestic animal–wildlife interface. Transboundary and Emerging Diseases. doi:10.1111/tbed.14549Wu, Q., Wu, H., He, S., Liu, Y., Chen, Y., Qi, X., … Tian, K. (2022). Feline herpesvirus infection and pathology in captive snow leopard. Scientific Reports, 12(1). doi:10.1038/s41598-022-08994-4Huang, S., Li, X., Guo, L., You, D., Xie, W., Xu, H., … Wang, Y. (2022). Prevalence of four viruses in captive Siberian tigers from Northeastern China. Transboundary and Emerging Diseases. doi:10.1111/tbed.14475Bevins, S. N., Carver, S., Boydston, E. E., Lyren, L. M., Alldredge, M., Logan, K. A., … VandeWoude, S. (2012). Three pathogens in sympatric populations of pumas, bobcats, and domestic cats: Implications for infectious disease transmission. PLOS ONE, 7(2), e31403. doi:10.1371/journal.pone.0031403Kadam, R. G., Karikalan, M., Siddappa, C. M., Mahendran, K., Srivastava, G., Rajak, K., … Sharma, A. (2022). Molecular and pathological screening of canine distemper virus in Asiatic lions, tigers, leopards, snow leopards, clouded leopards, leopard cats, jungle cats, civet cats, fishing cat, and jaguar of different states, India. Infection, Genetics and Evolution, 98, 105211. doi:10.1016/j.meegid.2022.105211Guiserix, M., Bahi-Jaber, N., Fouchet, D., Sauvage, F., & Pontier, D. (2007). The canine distemper epidemic in Serengeti: Are lions victims of a new highly virulent canine distemper virus strain, or is pathogen circulation stochasticity to blame? Journal of The Royal Society Interface, 4(17), 1127-1134. doi:10.1098/rsif.2007.0235 | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2022-043-13.json | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Studi: Kucing Domestik Berpotensi Tularkan Virus ke Kucing Liar di Areal Perkebunan Sawit | Foto utama: macan dahan sunda dinyatakan positif mengidap virus panleukopenia kucing yang sangat menular. Diperkirakan ada sekitar 4.500 spesies ini yang tersisa di alam liar. Foto: Flickr [CC BY-NC-ND 2.0]. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2013-028-18.json | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | [CLS] Raja, anak gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara akhirnya tak bertahan hidup lama sejak ditemukan warga terlantar tanpa induk di kebun awal April 2013. Raja mati karena sakit pada Minggu (21/6/13) petang.Kematian Raja sangat mengejutkan, sebab anak gajah jantan berumur dua tahun itu terlihat sehat, masih mau makan dan aktif bergerak. Ia terlihat lincah dan senang mandi sendiri ke kubangan dekat sungai. Raja mendadak sakit Minggu dan menjelang malam ia dilaporkan mati.Sehari sebelumnya, tim medis dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Veswicc datang ke sana setelah mendapat laporan keberadaan bayi gajah lain bernama Raju, yang baru didapat warga.Dokter Hewan Anhar Lubis dari Veswicc mengatakan, tim medis saat itu fokus mengobati Raju yang kondisi lemah dan sakit. Raju diare berat dan harus diinfus delapan botol. Raja terlihat kuat dan aktif. Kematian Raja sangat menyedihkan Anhar yang sudah beberapa kali mengobati.Anhar sudah mengingatkan warga berhati-hati dalam memelihara anak gajah. “Memelihara anak gajah yang masih menyusui bukan hal gampang. Harus dalam pengawasan tim medis dan petugas yang berpengalaman. Dalam pengawasan tim medis saja risiko kematian cukup besar, apalagi dipelihara orang awam yang tidak paham.”Menurut Anhar, untuk mengetahui penyebab kematian, seharusnya Raja diotopsi. Namun anak gajah malang itu sudah dikubur warga. Kematian Raja yang mendadak itu, kemungkinan karena kesalahan pemberian makanan. Dokter sempat mendengar Raja diberi makan tumbuhan jenis legum atau kacang-kacangan. “Anak gajah hanya boleh makan rumput-rumputan. Tidak boleh legum karena menyebabkan perut kembung dan berangin dan fatal kematian mendadak.” | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2013-028-18.json | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | Anak gajah tidak boleh minum susu formula dari susu sapi yang mengandung laktosa karena bisa menyebabkan diare. Ia bisa dehidrasi lalu mati. Karena tidak paham warga memberi anak-anak gajah itu susu formula sapi untuk bayi. “Harusnya dipilih susu bayi jenis non laktosa seperti soya.”Sebelumnya, Raja sempat diare tapi sudah ditangani. Raja pernah diberi obat cacing, dan banyak cacing keluar pada fesesnya. Ramainya pengunjung ke tempat pemeliharaan dua anak gajah ini, menyulitkan pengawasan. Pengunjung bebas memberi makan apapun kepada mereka. Mereka memberi makanan dari jajanan di warung seperti kacang, semangka dan snack.Kematian Raja sangat disesalkan Silfa, lembaga penyayang satwa di Lhokseumawe ini mendesak pemerintah turun tangan menyelamatkan Raju. Manajer Operasional Silfa, Armia Jamil mendesak warga mengedepankan hati nurani agar mau menyerahkan Raju kepada BKSDA Aceh untuk segera diobati intensif tim dokter.“Kami kawatir Raju akan bernasib sama dengan Raja, mati dalam pemeliharaan masyarakat. Ini akan mencoreng wajah kita semua, bahwa kita tidak melindungi anak-anak gajah yang sudah terancam punah itu,” kata Armia.BKSDA Aceh, sejak awal sudah persuasif membujuk masyarakat menyerahkan anak gajah yang mereka rawat. Namun, ada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka ngotot tidak mau melepas dan tak ada titik temu tuntutan ganti rugi lahan masyarakat dampak gangguan gajah, hingga anak-anak gajah itu tetap dipelihara warga.Hasballah, Tokoh masyarakat Desa Blang Pante, mengatakan, Selasa (26/6 13), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara turun ke desa setelah mendapat laporan kematian Raja. Upaya negosiasi kedua pihak tak mencapai kata sepakat. Warga ngotot tidak akan melepaskan Raju ke pengawasan pihak berwenang. Meski mereka tahu Raju dalam kondisi sakit. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2013-028-18.json | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | Raja, Si Anak Gajah Tak Beribu Itu Akhirnya Mati | “Warga bilang mereka akan melepaskan Raju jika induknya sendiri yang menjemput. Jadi tidak akan diserahkan ke pemerintah karena warga merasa kesal selama ini soal gangguan gajah di daerah kami tidak mendapat perhatian pemerintah,” kata Hasballah. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2014-035-02.json | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | [CLS] Dalam dua tahun terakhir, perburuan satwa di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) mengalami peningkatan. Perburuan terjadi karena tingginya permintaan pasar yang dibarengi masuknya pemburu dari luar Aceh.Rudi Putra, pegiat di Forum Konservasi Leuser (FKL) mengatakan, temuan ini terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Subulussalam. Enam dari 13 wilayah yang masuk dalam KEL.“Wilayah ini umumnya habitat utama gajah, harimau, orangutan, juga badak sumatera,” kata Rudi, dalam diskusi program Jalan Setapak, kerja sama Mongabay dengan Green Radio FM Jakarta, Selasa (05/08/2014). Acara yang mengupas isu terkini tentang tata kelola hutan dan lahan ini disiarkan serempak di Green Radio Pekanbaru, Smart FM Palembang, Nikoya FM Aceh, Kita FM Pontianak, Nebula FM Palu, Grass FM Tarakan, dan Gema Nirwana Samarinda.Satwa yang paling banyak diburu adalah gajah, orangutan, dan burung rangkong. “Sangat tinggi perburuan tiga satwa ini,” kata Rudi. Indikasi meningkatnya perburuan dengan ditemukannya hampir 200 jerat satwa di enam kabupaten tadi. “Selain jerat, tim patrol juga menemukan bangkai gajah dan orangutan,” ucapnya.Menanggapi temuan FKL, Kepala Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Suhefti Hasibuan mengatakan, hal itu tidak tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Apalagi, kadang masyarakat beralasan bahwa perangkap yang mereka pasang untuk menjerat babi. “Baiknya, langsung tertangkap tangan karena kita tidak bisa menduga-duga proses hukum,” kata Genman.Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kodim di beberapa wilayah, isinya himbauan agar tidak melakukan perburuan dan tidak memelihara satwa dilindungi. “Bersama TNI kita juga buat plang di beberapa lokasi yang kita anggap rawan, agar masyakat tahu, bahwa menangkap satwa yang dilindungi bisa menyebabkan pidana,” jelasnya.Permintaan pasar | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-035-02.json | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | Adanya penadah yang siap menampung menjadikan bisnis haram ini makin marak. Gading gajah atau kulit harimau misalnya, yang dieskpor ke Vietnam dan Tiongkok diseludupkan melalui Malaysia dan Singapura.Ketika ada pembeli dan penampung, dipastikan ada pemburu. Para pemburu itu adalah kelompok kecil yang jumlahnya 5 hingga 15 orang. “Kita sudah amati sejak 2001. Saat itu masih sedikit dan mudah digagalkan. Sekarang, jumlahnya meningkat dan terorganisir baik,” ucap Rudi.Pasar yang begitu tertutup membuat jejaring ini sulit diendus. Pembeli, biasanya mengorder barang dalam tempo lama. Sangat rahasia dan tertutup.” Kalau diestimasikan, setiap tahun sekitar 20 gajah dan harimau terbunuh di Aceh. “Mematikan akses pasar sangat membantu mengurangi perburuan. Itu yang akan terus kita dorong,” kata Rudi.Pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), polisi, polisi hutan dan dinas kehutanan. Kerja sama dengan kepolisian untuk penegakan hukum, biar ada efek jera bagi para pelaku. FKL sendiri memiliki delapan tim patrol yang bertugas keliling Leuser minimal 15 hari. Mereka akan melepaskan jerat dan mencatat identitas pelaku jika ditemukan. “Kami bergantung data intelijen yang merupakan anggota FKL dan juga masyarakat,” ucap Rudi.Menurut Genman, saat ini ada dua kasus yang tengah diproses di pengadilan. Yang pertama tersangkanya dua orang dan satunya lagi melibatkan oknum. Memang, ada tersangka yang telah divonis. Namun, hal itu bukan sebuah prestasi ‘yang menyenangkan’ karena tersangkanya tidak ditahan. Hanya hukuman percobaan enam bulan. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-035-02.json | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | Perburuan dan Permintaan Pasar Ancam Keberadaan Satwa di Leuser | Tantangan terbesar, kata Genman, adalah luasnya wilayah Leuser sekitar 2,6 juta hektar. Sejauh ini, BKSDA telah menempatkan petugas di 13 resort yang masing-masing membawahi satu hingga tiga kabupaten dengan jumlah personil tiga hingga lima orang. Strategi kami selalu berkoordinasi dengan TNI, polisi, LSM, dan pegiat lingkungan. “Sampai saat ini, satwa di Aceh masih lengkap seperti gajah, harimau, orangutan, dan badak,” tandasnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-019-08.json | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | [CLS] Robert Nababan (37) adalah warga Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dia berhasil selamat setelah bertarung dengan ular sanca atau piton pada dua pekan lalu. Sanca mati. Dipotong-potong dan dimakan warga. Robert, nyaris kehabisan darah. Dua hari berikutnya Bunui (55) Warga Kabupaten Kampar, Riau, meninggal dunia, diserang beruang.Robert alami robek besar tangan kiri akibat gigitan piton. Diapun dilarikan ke RSUD Indrasari, Pematang Reba, sejauh 65 kilometer. Keluarga dekat Robert, Risdawaty Nababan selalu mengupdate peristiwa ini dalam akun Facebok miliknya.Dia posting beberapa foto piton batik (Malayopython reticulatus) yang telah mati. Badan ular itu digantung di antara dua pohon. Juga ada foto anak-anak yang duduk seperti sedang bermain ayunan di atas badan piton. Foto ini kemudian viral di sosial media terutama Facebook. Bahkan satu postingan ada yang dibagikan netizen hingga ribuan kali.Beberapa hari setelah viralitas itu, di sebuah postingan, Risdawaty emosi. Dia seperti jengah dengan komentar netizen yang menyalahkan Robert dan warga yang telah membunuh dan memakan reptil raksasa ini. Risdawaty merasa tersudut jika disebut mereka harus bertanggungjawab atas kematian predator besar itu.Komentar Poltak Panjaitan misalkan. “Jangan marah ito, kalau petugas melihat ini Ito diminta pertanggungjawaban, karena itu binatang buas yang dilindungi. Mengapa dia datang ke tempat kerja, karena habitatnya telah dirusak oleh manusia dan sumber makannya pun tidak mencukupi lagi, jadi karena lapar dia bisa makan manusia juga.”Namun Risdawaty yang masih bersedih karena Robert dalam kondisi terluka balik bertanya seperti yang dia tulis: “Kalau sudah kamu yang ditelan, berani gak komen, ularnya dibiarin hidup. Suka gak suka kalau gak tau ceritanya diam saja. Tak usah komen yang bukan-bukan.” | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2017-019-08.json | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Kalau melihat dari ukuran ular tujuh meter, satu manusia bisa dilahap. Kejadian di Mamuju, Sulawesi Barat pada Maret lalu, misal. Bapak dua orang anak ditemukan utuh di dalam ular piton bunga (Python reticulatus). Bahkan lengkap dengan sepatu boot yang terlihat jelas menonjol di bawah kulit ular. Panjang ular ini mencapai tujuh meter. Sama dengan ukuran piton yang dikalahkan Robert.Mungkin inilah yang ditakutkan Risdawaty dan warga Batang Gansal. Jika saja tidak ada kejadian itu, entah apa dan siapa yang akan disantap si piton.Amir Hamidy dari Pusat Penelitian Biologi LIPI mengatakan, ukuran piton batik dengan panjang tujuh meter itu dinilai ektra ordinari atau tak seperti umumnya meskipun bukan yang terbesar.Dari 20an kelompok piton, Indonesia sendiri memiliki jenis piton paling banyak dari negara manapun. Namun cuma tiga dilindungi dalam hukum Indonesia. Tiga piton itu yakni sanca timor (Python timorensis), sanca bodo (Python molurus) dan sanca hijau (Chondropython viridis). Piton di Batang Gansal bukanlah hewan dilindungi.“Secara CITES, piton ini masuk di Appendix II. Artinya pemanfaatan hewan ini masih bisa diperbolehkan dari alam, jadi negara mengatur berapa bisa dipanen. Begitu juga ketika diekspor dan negara pengimpor juga ada ketentuannya,” kata Amir.CITES adalah konvensi perdagangan internasional untuk spesies flora dan fauna yang terancam. Karena itu, negara tidak bisa menyalahkan pemanfaatan di tingkat lokal. Negara juga harus menghormati kebudayaan atau keyakinan masyarakat yang selama ini memanfaatkannya. “Negara gak bisa melarang etnis tertentu karena konteksnya bushmeat.”Lalu bagaimana dengan perubahan hutan habitat piton yang kini menjadi kebun monokultur. Apakah hutan jadi kebun telah membuat spesies ini terancam lalu balik menyerang? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2017-019-08.json | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Batang Gansal satu dekade lalu memang dipenuhi hutan-hutan alam. Kini, hutan itu berganti jadi perkebunan sawit. Usia pohon ada telah mencapai 12 tahun. Meski demikian populasi ular sawah-sebutan warga lokal ternyata masih banyak.“Dulu hutan rawa gambut. Perkebunan sawit semua keliling. Ularnya masih banyak di kanal-kanal,” katanya kepada Mongabay. Annisa Rahmawati, Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan, pembukaan hutan untuk perkebunan dan pembangunan jalan telah membuat hutan menjadi kawasan terbuka. Pertemuan antara manusia dengan satwa liar makin sering.“Hutan makin terbuka. Habitat mereka jadi berkotak-kotak. Padahal mereka secara alamiah akan mengikuti jelajah yang sama. Jadi walau dipotong-potong jalan dan perkebunan, mau gak mau tetap melewati jalur itu,” katanya.Meski demikian, menurut Amir Hamidy, perubahan habitat sejauh ini tak mengganggu populasi dan keberlanjutan piton. Karena itu, perubahan hutan rindang yang basah njadi hamparan gambut gersang dan kering di tahun-tahun pertama pembangunan kebun sawit tak membuatnya terusir.Dalam rantai makan, ia tetap berada di posisi paling atas, predator. Apalagi di kebun sawit banyak tikus jadi mangsa piton. Piton bisa tumbuh sehat dan tubuh terus memanjang.Amir sendiri pernah menyaksikan orang baru menangkap piton sepanjang dua meter saat menikmati makanan ringan di Kota Bogor. Padahal, Bogor adalah kota padat penduduk. Selama mangsa ada, piton bisa hidup sehat.“Dalam 10 tahun terakhir tak ada perubahan dalam reproduksinya. Reproduksi inilah yang jadi indikator perubahan. Hewan ini cukup adaptable pada semua kondisi habitat. Piton masih bisa survive ketika mendapat mangsa. Apapun itu,” ucap Amir. Tewas diterkam beruang | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2017-019-08.json | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau | Konflik yang berujung maut antara manusia dan binatang buas di Riau, terus terjadi. Hanya berselang dua hari dari kejadian di Batang Gansal, awal pekan pertama Oktober ini, beruang madu diduga menyerang sepasang suami istri di Desa Teluk Paman, Kabupaten Kampar, Riau. Sang Istri, Bunui meninggal. Sedangkan Saruli, suami kini cidera berat dan hingga Jumat kemarin dirawat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.Bunui dan Saruli pada pagi naas itu sedang menakik karet di kebun orang. Tiba-tiba Bunui diterkam hewan yang dilindungi itu. Saruli segera menolong. Mereka bertarung. Suara minta pertolongan menggema di kebun karet tua itu. Beruang berlalu meninggalkan pasutri yang terkapar.Mukhlis (40) Sekretaris Desa Teluk Paman mengatakan, selama ini warga sering berjumpa beruang. Bahkan enam tahun lalu pernah konflik di tempat sama, beruang mencakar kaki seorang warga.“Gak seperti ini ada korban. Hutan bisa dibilang gak ada lagi. Di dekat kebun karet itu, di samping-sampingnya (kebun tua) sudah pada ditebang untuk jadi sawit,” katanya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0] |
2023-012-20.json | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | [CLS] Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong perluasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKD). Tercatat ada 5 KKD yang ditetapkan di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 ini, DKP Maluku kembali berencana menambah dua KKD lainnya, yakni di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel).Penetapan KKD bertujuan untuk pelestarian atau perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan (ekosistem) laut secara berkelanjutanKepala DKP Maluku Erawan Asikin mengatakan, selama tahun 2022 terdapat lima KKD yang sudah ditetapkan, yakni satu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan empat lainnya di Maluku Barat Daya. Seperti, KKD Kepulauan Tanimbar, KKD Kepulauan Romang, KKD Perairan Damer, KKD di Perairan Mdona Heira, Lakor, Moa dan Letti serta KKD di Perairan Kepulauan Babar.Penetapan KKD ini, menurut dia, adalah hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, WWF Indonesia, masyarakat serta mitra kerja lainnya.“Di 2023 ini memang kita target hanya satu KKD di Kabupaten Buru, karena memang sudah ada pembiayaannya. Di Perairan Pulau Buru, khusus untuk perlindungan penyu belimbing,” katanya kepada Mongabay Indonesia, Selasa (10/1/2023).baca : KKP Tetapkan 3 Kawasan Konservasi Perairan Baru di Maluku Meski sebenarnya, ada dua tempat yang direncanakan sebagai KKD dengan wilayah yang berdekatan, yaitu di Balpetu Kepala Madan, Kabupaten Bursel. Ini merupakan target KKD Maluku di tahun 2023, karena sudah terakomodir dalam rencana zonasinya.Menurutnya, KKD ditetapkan karena wilayah itu punya kekhasan ekosistem atau spesies. Seperti penyu belimbing adalah spesies yang dilindungi dan sangat langka serta penting secara global.Penyu belimbing yang ada di Pulau Buru, ungkapnya, data-datanya terkoneksi hingga ke Filipina sampai Amerika, sementara Indonesia terkoneksi di Kei Kabupaten Maluku Tenggara, juga Papua. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2023-012-20.json | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | “Karena itu penyu belimbing ini sangat penting untuk dilindungi. Kita memang terpanggil untuk melestarikannya,” kata Erawan.Sementara itu, Project Leader Inner Banda Arc Seascape, Yayasan WWF Indonesia, Andreas Hero Ohoilun dalam laman Malukuterkini.com, mengemukakan, Maluku Barat Daya merupakan benteng terakhir ekositem pesisir terbaik di Provinsi Maluku, yang sangat penting untuk dipertahankan dan dipulihkan.“Dengan keanekaragaman dan biota laut yang tinggi, kawasan ini berkontribusi besar pada sektor perikanan dan sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari kelas premium,” katanya.Ia berharap, penetapan kawasan dapat memberikan jaminan keberlanjutan pada keanekaragaman hayati laut yang ada, dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.baca juga : 22 Tahun Lagi, 30 Persen Laut adalah Kawasan Konservasi KKD Harus DiprioritaskanWelem Waileruny, Dosen Program Pascasarjana dan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Wellem kepada Mongabay Indonesia, Rabu (11/1/2023) mengatakan, sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya alam yang dapat pulih atau meperbaharui diri.Namun kemampuan pulih biasanya lebih rendah dari kemampuan eksploitasi oleh manusia, mengakibatkan sumberdaya perikanan rawan terhadap eksploitasi atau penangkapan berlebihan (over fishing).Kondisi ini diperburuk dengan sifat sumberdaya perikanan yang merupakan sumberdaya alam milik bersama, memungkinkan masyarakat bebas melakukan eksploitasi yang berdampak pada keberlanjutan sumberdaya perikanan. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2023-012-20.json | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Hancurnya sumberdaya perikanan, katanya, mengakibatkan banyak nelayan kehilangan lapangan pekerjaan, pemerintah daerah dan nasional kehilangan pendapatan serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat akan berkurang. Dengan demikian berbagai tindakan pengelolaan perlu dilakukan guna menjamin keberlanjutan sumber daya ekonomi penting tersebut.Salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan adalah melalui konservasi perairan. Secara umum ada delapan jenis kawasan konservasi perairan di Indonesia yakni taman nasional laut, taman wisata alam laut, suaka margasatwa laut, cagar alam laut, taman nasional perairan, suaka alam perairan, taman wisata perairan dan kawasan konservasi perairan daerah (KKD).Sampai tahun 2020, Welem merincikan, luas KKD di Indonesia sebesar 13,95 juta ha, yang terluas dari semua jenis konservasi perairan (BPS RI 2021).baca juga : Ini Tantangan Pelestarian Biodiversitas di Laut Maluku Setelah Penetapan Kawasan Konservasi KKD menurut dia, merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan kriteria berada di perairan pesisir 0-12 mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.Penetapan 5 KKD baru di Maluku tahun 2022, merupakan suatu prestasi besar yang perlu diapresiasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat, bahkan dunia internasional.Guna menjamin keberlanjutan kawasan konservasi, lanjutnya, langkah pentingnya adalah pengawasan. Karena kawasan konservasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan. Pengawasan juga ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, yang membutuhkan sarana prasarana, dukungan finansial dan kolaborasi bersama masyarakat dan aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri.Alternatif untuk Nelayan | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2023-012-20.json | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan | Ketua DPW Setya Kita Pancasila (SKP) Maluku dan Sekjen DPD Himpunan Alumni IPB Maluku itu berpendapat, pranata-pranata adat seperti sasi atau larangan dan lain-lain yang sudah ada, perlu dibangun dan diperluas wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga perlu mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan nelayan, yang selama ini melakukan aktivitas ekonomi di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai KKD.“Secara ekonomi, wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi memiliki nilai ekonomi tinggi,” ujar Welem.Wilayah zona inti kawasan konservasi, katanya, biasanya merupakan daerah penangkapan potensial ikan bagi nelayan atau tempat hewan dan tumbuhan endemik berada, termasuk pada 5 KKD yang baru.baca juga : Ini Permasalahan KKP di Maluku Utara: Minim Anggaran, Fasilitas hingga SDM Saat kawasan tersebut ditetapkan sebagai KKD, maka semua aktivitas kaitan dengan eksploitasi di zona inti ditiadakan, sehingga nelayan akan kehilangan pendapatan. Sehingga perlu dipikirkan alternatif ekonomi bagi nelayan, sehingga tujuan kawasan konservasi yang tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat terwujudMenjawab kekhawatiran ini, Kepala DKP Maluku Erawan Asiki menjelaskan, pada inisiasi pembentukan KKD pihaknya sudah memetakan soal zonasinya. Zonasi meliputi zona inti untuk perlindungan spesies target konservasi dan zonasi lainnya seperti zonasi pemanfaatan terbatas untuk perikanan.Juga terdapat zona untuk budi daya perikanan, pelabuhan, ritual kegiatan adat dan sebagainya yang jauh dari zona inti. Tetapi tentu saja, kata Erawan, segala bentuk kegiatan perikanan maupun parawisata harus berkelanjutan dan ramah lingkungan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-086-03.json | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | [CLS] Ikan hiu adalah ikan predator yang memiliki fungsi tegas untuk menjaga ekosistem di lautan luas. Keberadaannya menandakan bahwa ekosistem laut sedang dalam kondisi baik. Jika populasi ikan yang terkenal ganas itu menurun, maka bisa dipastikan akan turun pula kualitas ekosistem laut di sekitarnya.Fakta tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh pecinta lingkungan, dan juga para pegiat alam yang ada di dunia. Tak terkecuali, bagi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia yang fokus mengkampanyekan penyelamatan hiu di Indonesia dan di dunia.Coral Triangle Program WWF Indonsia Wawan Ridwan, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (25/1/2017), menjelaskan, sebagai hewan predator, hiu bisa dengan mudah menyeleksi apa saja yang harus dimakan dan apa yang tidak.“Pada umumnya, hiu itu makan ikan-ikan yang lemah dan dalam kondisi sakit. Kemudian, hiu juga akan memangsa ikan dalam populasi yang besar. Karena itu, hiu bisa mengatur sendiri,” ucap dia.Wawan mengatakan, jika hiu mengalami penurunan signifikan jumlahnya, maka dipastikan akan memengaruhi ekosistem laut. Kondisi itu, dipastikan akan terjadi di seluruh wilayah perairan di dunia.Wawan mencontohkan, di Tasmania (Australia), ada fenomena menarik tentang penurunan populasi hiu di kawasan tersebut yang diketahui sebabnya oleh perburuan secara masif. Karena penurunan tersebut, ekosistem di lautan Tasmania terancam kualitasnya.“Hiu itu di sana memakan gurita, dan gurita ini memakan lobster. Nah, karena jumlah gurita yang sangat banyak, dan hiu sudah semakin berkurang, maka gurita semakin bebas memangsa lobster. Akibatnya, lobster langsung menurun drastis populasinya,” ucap dia.Sunda Banda Sea scape and Fisheries Leader WWF Indonesia Imam Mustofa berpendapat sama dengan Wawan Ridwan. Menurut dia, keberadaan hiu mutlak dibutuhkan oleh lautan dan itu berarti laut tidak akan hidup jika hiu tidak ada. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-03.json | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | “Nggak ada hiu, nggak ada laut. Hiu adalah salah satu hewan top predator,” jelas dia.Bukti bahwa hiu mengontrol ekosistem di laut, menurut Imam, bisa dilihat dari pertumbuhan terumbu karang. Jika terumbu karang bisa tumbuh dengan baik, maka dipastikan hiu masih banyak jumlahnya di sekitar perairan tersebut.“Terumbu karang ini adalah tumbuhan. Itu kotoran terumbu karang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil kemudian dimakan oleh hiu. Nah, bisa dibayangkan jika hiu tidak ada, ikan mana yang mau makan kotoran terumbu karang?” papar dia. Perayaan Imlek Identik dengan Hiu?Terus menurunnya populasi hiu di dunia, menurut Imam Mustofa, adalah karena perburuan masif yang dilakukan oleh manusia. Meski hiu adalah top predator di laut, kata dia, namun manusia adalah top predator di bumi.“Jadi, hiu itu terkenal ganas, tapi tidak ada bandingannya jika melihat keganasan manusia,” sebut dia.Salah satu perburuan hiu yang terus dilakukan, menurut Imam, adalah untuk diperjualbelikan dan kemudian dijadikan makanan yang dijual dengan harga mahal. Jenis makanan yang dimaksud, salah satunya adalah sup sirip ikan hiu yang biasa disajikan dalam perayaan hari raya Imlek.“Biasanya, saat Imlek, itu yang dicari adalah sirip hiu yang akan dimasak jadi sup. Selain dimasak sendiri, ada juga yang diolah oleh restoran,” jelas dia.Banyaknya yang berburu ikan hiu untuk diambil siripnya dan dikonsumsi pada saat perayaan Imlek, menurut Imam, merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Hal itu, karena hiu jumlahnya akan terus menyusut jika siripnya diambil.“Hiu itu kalau siripnya diambil dan dilepas kembali ke laut, kecil kemungkinan hidup. Jadi, populasinya terancam terus menyusut jika sup sirip hiu masih terus disajikan di perayaan seperti Imlek,” tutur dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-03.json | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Imam menguraikan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, jumlah hiu terus mengalami penyusutan. Dari 73 juta ton permintaan hiu secara global, dia menyebut, 109 ribu ton diantaranya berasal dari pasokan hiu Indonesia. Itu berarti, Indonesia menyumbang 15 persen pasokan secara global.“Yang miris, hiu di Indonesia itu ditangkap sebagai sampingan. Jika ikut tertangkap bersama ikan lain, ya itu akan diambil. Jika ada yang mau beli, akan dijual, jika tidak ya bisa dikonsumsi atau dikembalikan ke laut,” ujar dia.Untuk pusat konsumsi hiu di Indonesia, Imam menyebut Jakarta dan Surabaya sebagai pusat penyebarannya. Di dua kota tersebut, permintaan hiu dari waktu ke waktu terus ada dan jumlahnya tidak sedikit.“Dari hasil monitoring selama 2013 sampai 2016, memang penjualan hiu terus turun. Namun, pada 2016, sirip hiu yang tersaji di menu makanan jumlahnya mencapai 12.622 kg atau 73.000 porsi per tahun,” ungkap dia.Kampanye Puasa HiuAgar jumlah hiu bisa kembali stabil, Imam Mustofa meminta konsumen untuk berhenti sementara mengkonsumsi sirip hiu. Penghentian tersebut, bisa dilakukan melalui perayaan Imlek yang biasanya menghabiskan sirip hiu sangat banyak di seluruh dunia.“Puasa dulu hiu saja. Kita kan paham bahwa ikan itu diciptakan untuk dimanfaatkan. Hiu ini bukan tidak boleh dikonsumsi, tapi harus peka terhadap populasinya. Jika memang sudah turun, berhenti dulu konsumsi,” ucap dia.Kampanye berhenti mengkonsumsi sirip hiu tersebut, juga diungkapkan Dharmadi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Pustlitbangkan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut dia, bukan saja karena jumlahnya yang terus menurun, mengkonsumsi hiu juga hingga saat ini belum terbukti memberi manfaat lebih untuk tubuh.“Yang ada, justru tubuh bisa terancam jika mengkonsumsi sirip. Hal itu, karena dalam hiu terdapat merkuri dengan jumlah yang cukup tinggi,” ungkap dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-03.json | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Jika merkuri itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui hiu, Dharmadi memaparkan, itu akan menyebabkan gangguan dan kerusakan pada otak. Dan bahkan, jika paparan merkuri jangka panjang masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu bisa mengakibatkan kelumpuhan.Dalam semangkuk daging hiu atau setara dengan 40 gram, Dharmadi menjelaskan, ternyata ada kandungan merkuri di ambang batas yang ditetapkan WHO dibawah kadar 0.5 ppm.Oleh karena itu WWF-Indonesia mengajak industri jasa makanan dan perhotelan di Indonesia untuk mengambil peran dalam gerakan konservasi global dan beralih dari produk berbahan dasar hiu dalam hidangannya.Dalam lima tahun terakhir, gerakan global untuk menghilangkan segala bentuk sajian berbahan dasar hiu mendapatkan momentum besar dengan lebih dari 18.000 properti jaringan hotel internasional yang melarang penyajian masakan berbahan dasar hiu.Jaringan Hongkong Shanghai Hotel, Shangri-La Hotel, Hilton dengan lebih dari 4.700 propertinya, Starwood Hotel di 1.300 jaringannya, Intercontinental Hotel Group di hampir 5.000 jaringan hotelnya, Carlson Rezidor dengan lebih dari 1.100 properti, dan Marriot International di hampir 4.500 properti hotelnya telah mengumumkan larangan penyajian hiu sejak tahun 2012. Menurut perhitungan WWF, sedikitnya 18.200 properti jaringan hotel di dunia tidak lagi menyajikan hidangan berbahan dasar hiu.“Menghilangkan hiu dari rantai makanan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, yang dampaknya akan bermuara pada manusia,” ujar Andy Cornish, Shark & Ray Initiative Leader, WWF International. “Banyak jaringan hotel internasional telah memahami ancaman serius dari konsumsi sirip hiu kepada ekosistem laut. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang kami mengajak seluruh pihak di sektor jasa makanan yang belum mengambil tindakan serupa untuk bergabung dalam gerakan global ini dengan menghargai dan menjaga laut kita.” Mitos Sirip Hiu dalam Imlek | [0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-086-03.json | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? | Pakar Kuliner dan Budaya dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, Aji Bromokusumo, dalam kesempatan yang sama, menyebut, besarnya konsumsi sirip ikan hiu dalam perayaan Imlek di seluruh dunia, karena ada kepercayaan yang dalam kebudayaan Tionghoa.“Salah satunya, orang Tionghoa itu percaya, dengan makan sirip hiu, maka mereka bisa menunjukkan kemampuan finansial kepada orang-orang. Selain itu, dalam tradisi kuno, sirip hiu juga mewakili kemakmuran, panjang umur dan keemasan,” papar dia.Selain mewakili unsur kemakmuran, Aji menambahkan, ada kepercayaan masyarakat Tionghoa yang meyakini bahwa sirip ikan hiu memiliki berbagai manfaat kesehatan untuk meningkatkan kesehatan kulit, gairah seksual, menambah energi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan kolesterol.“Khasiat tersebut mungkin terjadi, karena kandungan kolagen dalam sirip ikan hiu.Sirip ikan hiu dianggap kaya kolagen padahal di ceker ayam juga ada kolagen, di cingur juga ada. Jadi, saya kira hanya mitos,” tandas dia.Karena melihat itu hanya mitos, Aji tidak keberatan jika WWF dan pegiat lingkungan menyerukan para penikmat kuliner untuk mengganti menu sirip hiu dalam perayaan Imlek. Menurutnya, permintaan itu tidak sulit, karena masih ada menu lain yang tidak kalah enak dan memiliki khasiat bagus untuk kesehatan.“Hidangan khas Imlek haruslah mewakili tiga hal, yakni bisa berjalan di darat, terbang di udara, dan berenang di air. Menyajikan tiga hal di atas sebagai rasa syukur supaya usaha lancar. Bisa diwakili dengan bebek atau ayam, daging babi, dan ikan. Sirip hiu bukanlah suatu keharusan sama sekali sebagai ucapan rasa syukur. Jadi nggak perlu sirip hiu,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-065-18.json | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | [CLS] Pemerintah sedang menyusun UU Pertanahan, sebagai salah satu regulasi dalam mewujudkan reforma agraria yang jadi cita-cita Presiden Joko Widodo. Dalam penyusunannya, RUU yang kini berada di panitia kerja (panja) DPR, dinilai masih belum jadi jalan keluar bagi beragam persoalan agraria.Mia Siscawati, Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, mengatakan, RUU Pertanahan jika dikaji dengan kerangka evaluasi gender yang dikembangkan Global Land Tool Network (GLTN) UN Habitat, belum mengadopsi kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki serta kepengaturan atas tanah yang responsif gender.Kondisi ini, katanya, terlihat dari proses penyusunan RUU belum mendorong pemahaman dan kemauan politik untuk melaksanakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender dalam penguasaan dan pengelolaan tanah.Dalam draf, katanya, belum ada penyusunan bersifat transparan dan mempertimbangkan warga, terutama dari kelompok yang langsung terdampak.“Kalau tidak didorong Konsorsium Pembaruan Agraria, Solidaritas Perempuan dan lain-lain mereka tak merasa perlu bertemu dengan masyarakat terdampak,” katanya dalam diskusi di Jakarta.Dia bilang, dokumen yang merujuk RUU dikembangkan tak dengan data terpilah gender. Jadi, belum ada klausul terkait sumberdaya yang dapat ditindaklanjuti dengan alokasi sumberdaya khusus untuk peningkatan kapasitas warga agar memperoleh manfaat dari kebijakan pertanahan.Dengan kata lain, katanya, substansi belum membuka ruang penilaian manfaat kebijakan untuk warga.Dari segi pertimbangan legal, juga belum ada klausul yang memperkuat perlindungan hak perempuan atas tanah. Jadi, belum bisa disebut ada bundle of right, hak atas tanah dan hak asasi manusia.“Tidak sedikit perempuan yang mengurus tanah ke BPN, enggan karena aura petugas yang masih sering bertanya, suaminya mana? bapaknya mana?” kata Mia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-065-18.json | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU juga belum mengakui pertentangan kepentingan dampak terpilah gender yang berakibat belum ada mekanisme resolusi konflik yang sensitif gender.Secara umum, substansi RUU memandang masyarakat sebagai entitas homogen yang tak berjenis kelamin dan tak terpengaruh tradisi dan beragam aspek sosial budaya lain.“Ini bertentangan dengan kompleksitas realita di mana akses berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat termasuk akses perempuan dan laki-laki atas tanah terkait erat dengan faktor sosial dan budaya,” kata Mia.RUU juga belum memberikan inovasi bagi model ekonomi lokal yang dikembangkan perempuan dan kelompok marjinal lain.Malahan, katanya, lebih memberikan jalan bagi pengembangan industri yang justru membatasi keragaman model ekonomi lokal.Selain itu, RUU ini juga belum terlalu kuat mengadopsi pendekatan terpadu atas pengelolaan tanah oleh sektor terkait seperti pertanian, pengelolaan air dan sanitasi.“RUU belum betul-betul mendorong pengembangan pasar lokal yang dapat diakses beragam kelompok sosial yang menguntungkan mereka secara ekonomi, sosial dan budaya.”Dia menilai, RUU Pertanahan malah lebih memberikan jalan bagi perusahaan besar beroperasi– pada titik tertentu memberi kesempatan kerja, namun warga di wilayah kerja justru memperoleh kerugian ekonomi sosial dan politik. Usulan masyarakat sipilSejumlah masyarakat sipil seperti KPA dan Solidaritas Perempuan mengajukan sejumlah usulan kepada DPR.Masyarakat sipil berharap, RUU dapat menjawab permasalahan pertanahan yang dihadapi perempuan, terutama soal ketimpangan penguasaan tanah berbasis gender.Data BPS 2016 menunjukkan, hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah teridentifikasi dikuasai perempuan.“Sistem adat yang masih patriarki menyebabkan perempuan kehilangan hak mereka atas tanah,” kata Nisa Anisa dari Solidaritas Perempuan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-065-18.json | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | Dia contohkan, perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat, tak bisa dapat hak waris tanah karena hanya laki-laki yang boleh mendapat waris tanah. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang mengurus urusan publik. Begitu juga dengan perempuan di Jawa, dapat warisan lebih sedikit dari lelaki.Perempuan juga belum diakui dalam ruang pengambilan keputusan terutama terkait perencanaan dan pengelolaan tanah di wilayah mereka. Perempuan belum ditanyakan pendapatnya mengenai penyelesaian konflik agraria dan belum dilibatkan dalam agenda reforma agraria.Dalam berbagai konflik agraria banyak kekerasan fisik dan psikologis dialami perempuan. Terutama konflik yang melibatkan aparat keamanan atau kepolisian, berupa intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.“Peristiwa-peristiwa itu menimbulkan trauma berbeda terhadap perempuan,” katanya.Mereka harus menghadapi intimidasi dan ketakutan untuk berkativitas di luar rumah karena khawatir ditangkap atau mengalami kekerasan.Hal sama sering terjadi adalah kerugian materi yang langsung berimbas kepada perempuan sebagai penyedia pangan di rumah.Menurut Nisa, perlu ada penegasan khusus mengenai asas keadilan gender sebagai acuan dasar dalam keseluruhan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan pertanahan untuk menjamin hak perempuan.RUU Pertanahan, katanya, juga harus menjamin hak perempuan atas tanah, termasuk melindungi kepemilikan dan penguasaan perempuan terhadap tanah saat berhadapan dengan kepentingan pihak lain.Dalam ketentuan umum, katanya, perlu diatur bahwa subyek pemegang hak atas tanah adalah individu, perempuan dan laki-laki serta badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-065-18.json | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | Untuk pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan gender masyarakat sipil mengusulkan obyek reforma agraria dan penerima tanah reforma agraria termasuk tanah hasil penyelesaian konflik agraria struktural perlu penekanan untuk warga Indonesia baik perempuan dan laki-laki, individu maupun sekelompok orang.Kemudian, katanya, partisipasi perempuan harus terjamin penuh dalam merencanakan pengelolaan tanah.Soal perolehan untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah, masyarakat sipil menilai pencabutan hak tanah dengan cara dan pendekatan yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat terdampak baik perempuan maupun laki-laki.Pendekatan yang dimaksud, katanya, termasuk tersedia relokasi yang bernilai sosial dan ekonomi lebih baik, menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terelokasi atau setidaknya sama dengan sebelumnya.Pengalihfungsian tanah, katanya, juga harus disertai pengkajian dampak lingkungan dan sosial serta studi lain yang diperlukan, dengan analisis dan terpilah gender.Masyarakat sipil juga mengusulkan peran serta masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kesempatan sama berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan tanah.Pengawasan, katanya, bisa berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi atau laporan.Mereka juga usulkan, dalam penyelesaian konflik agraria harus melibatkan perempuan. Dalam bagian penjelasan UU, katanya, perlu diterangkan kebutuhan dan kepentingan berbeda bagi perempuan dan laki-laki termasuk pemulihan trauma pasca sengketa.Siti Maimunah, peneliti Sajogjo Institut menilai, percepatan kerusakan ekologis karena akses pertanahan rumit terhadap perempuan tak cukup disikapi dengan perbaikan RUU Pertanahan.Ia harus diikuti pemikiran bagaimana memulihkan lingkungan termasuk sosial budaya yang teracak-acak oleh berbagai kegiatan industri ekstraktif, | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-065-18.json | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? | “Petani berubah mata pencaharian. Lahan berubah fungsi tak lagi untuk pertanian. Semua ini tidak sesederhana dijawab dengan reforma agraria,” katanya.Menurut Mai, perlu melihat kelindan kerusakan ekologis sebagai hubungan relasi antara pulau, seperti untuk industri semen perlu melihat dari hulu ke hilir mulai dari tambang batu kapur, galian c, dan batubara.Tak hanya itu. Dia bilang, visibiltas perempuan di wilayah krisis sosial ekologis, perlu dilihat sebagai dampak sejarah. Pembangunan yang mensyaratkan perubahan geografis di perdesaan dan hutan untuk jalan ekstraktif bagi komoditas global, katanya, membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Foto utama: Perempuan, jadi tulang punggung keluarga sudah lumrah, bahkan di pedesaan, perempuan malah penyedia pangan utama. Sayangnya, dalam hak penguasaan lahan, perempuan masih minim terakui dan dominan jadi ranah laki-laki. Organisasi masyarakat sipil mendesak, dalam RUU Pertahanan, seharusnya, memberikan hak sama soal penguasaan lahan antara perempuan dan laki-laki. Foto: Konsorsium Perempuan Kalbar [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | [CLS] “Belum lama ini saya terpaksa buang ikan. Terlalu banyak (ikan ditangkap), tapi tidak ada penadah (pengepul ikan),” kata Saharudin Meturan kepada Mongabay, Jumat (27/9/2019).Saharudin yang lebih akrab dipanggil Udin adalah salah satu nelayan di Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ia memiliki bagan dan perahu motor berkekuatan 40 PK.Setiap hari Udin melaut. Sekali melaut, ia bisa mendapatkan 10 ton ikan pelagis kecil seperti ikan Layang dan Kembung.Hasil tangkapan yang melimpah ini, menurut Udin, merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah melakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan eks kapal asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.Sedangkan Alimudin Banda, nelayan di Desa Satehan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan ia dan rekan-rekannya bisa menangkap ikan puluhan ton di rumpon miliknya. Bahkan terkadang kapal mereka tidak mampu memuat ikan.Alimudin menuturkan saat nelayan kapal asing Tiongkok dan Filipina beroperasi perairan di pertengahan Dobu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan perairan Kei Besar, Maluku Tenggara, menangkap ikan Layang (ikan Momar dalam bahasa lokal). Selain daerah penangkapannya yang jauh, juga karena cahaya lampu kapal asing lebih banyak.“Nah, setelah kapal-kapal asing itu keluar (dari perairan Indonesia), kami mulai dapat banyak ikan Momar karena cahaya lampu di rumpon kapal asing sudah tidak ada. Momar mulai masuk ke perairan dimana kami memasng rumpon,” ungkapnya.baca : Kaya Tapi Miskin, Potret Potensi Perikanan Maluku yang Belum Optimal, Kenapa? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Tetapi di sisi lain, nelayan juga merasakan dampak negatif moratorium. Moratorium diberlakukan untuk menertibkan kapal perikanan yang tidak mempunyai izin, izinnya telah kadaluarsa atau memanipulasi perizinan kapal. Salah satu perizinan kapal yaitu surat izin penangkapan ikan (SIPI). Dengan dibekukan atau dicabutnya SIPI, maka kapal itu tidak boleh melakukan operasi di laut.Moratorium beroperasinya kapal perikanan berukuran besar di wilayah perairan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.56/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP RI dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.57/2015 tentang Penghentian Sementara Kapal Eks Asing dan Pelarangan Transshipment.Sejumlah perusahaan perikanan di Maluku Tenggara dan Kota Tual kena dampak moratorium. Dua diantaranya yaitu PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar) milik CEO Artha Graha Group, Tomy Winata.Selain perusahaan milik Tomy, ada pula CV. Pulau Mas, perusahaan yang bergerak di usaha ekspor ikan karang hidup. Perusahaan ini berdomisili di Bali, dan memiliki cabang di Kota Langgur, ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.Perusahaan-perusahaan tersebut biasa menampung ikan hasil tangkapan para nelayan seperti Udin sebelum moratorium. Kapal-kapal asing dari Hongkong dan Thailand juga jadi penadah ikan di Maluku Tenggara.“Kalau ada kapal ikan Hongkong dan Thailand, mereka langsung beli ikan kami. Berapa pun banyaknya. Makanya, kami sesalkan kebijakan moratorium yang melarang kapal-kapal asing masuk ke sini untuk mencari dan membeli ikan,” tandas Udin.baca juga : Begini Klaim Kesuksesan Perikanan di Maluku menurut Susi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Namun menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, DKP Maluku Tenggara, Edward Belson, meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap di daerah itu bukan dampak langsung dari kebijakan moratorium. Tetapi karena karena penangkapan ikan di Maluku Tenggara oleh nelayan musiman dengan alat tangkap ikan sederhana.“Jadi (moratorium perizinan kapal) tidak terlalu berdampak, kecuali kapal besar yang beroperasi di atas 12 mil laut. Dulu kapal besar beroperasi pun tidak masuk di dalam pulau yang menjadi lokasi tangkapan nelayan di sini,” kata Belson kepada Mongabay Indonesia di ruang kerjanya, Senin (30/9/2019). Kaya Potensi, Pemanfaataan Rendah Kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Hal itu dibuktikan dengan penetapan Kepulauan Kei menjadi salah satu kawasan minapolitan di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bernomor KEP.32/MEN/2010.Secara administratif Kepulauan Kei terdiri dari satu kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sedangkan perairan Kepulauan Kei dimasukkan masuk dalam WPP 714 (Laut Banda) yang berpotensi besar dalam perikanan tangkap.Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual 2014 menyebutkan, produksi total perikanan sebesar 6.712 ton dengan jumlah tangkapan diperbolehkan (JTB) sebesar 5.369 ton Produksi perikanan tersebut di peroleh dari komoditi-komoditi perikanan seperti ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang dan non ikan.perlu dibaca : Menteri Susi Ditagih Janji Jadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Sedangkan data DKP Provinsi Maluku menunjukkan produksi perikanan tangkap di Maluku Tenggara pada 2018 mencapai 102.497 ton. Sementara berdasarkan data DKP kabupaten Maluku Tenggara, jumlah produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun, yakni 66.835 ton pada 2014, 92.896 ton pada 2015, naik menjadi 93.562 ton pada 2015, dan 2017 sebanyak 94.121 ton.DKP Maluku Tenggara menargetkan produksi perikanan tangkap 94.591 ton, sedangkan sektor perikanan budidaya, khususnya rumput laut sebanyak 17.708 ton pada 2019.Sementara realisasi sampai dengan triwulan kedua dan bulan Agustus 2019 sudah mencapai 81.324 ton dari target 112.300 ton. Rinciannya, produksi tangkap tercatat telah mencapai 67.162 ton, sedangkan budi daya sudah mencapai 14.162 ton.Produksi per jenis ikan, antara lain Cakalang 208 ton (2014), 236 (2015), 241 (2016), dan 233 ton (2017). Kemudian Tenggiri 538 ton (2014), 227 ton (2015), 172 ton (2016) dan 285 ton (2017), Tongkol 647 ton (2014), 829 ton (2015), 850 ton (2016) dan 835 ton (2017), dan ikan Kembung 299 ton (2014), 425 ton (2015), 450 (2016), dan 465 ton (2017).Selain itu, ikan Layang 362 ton (2014), 522 ton (2015), 520 ton (2016) dan 899 ton (2017), dan ikan Teri 741 ton (2014), 1.163 ton (2015), 1.182 ton (2016) dan 1.163 ton (2017).baca juga : ‘Perang’ Gubernur Maluku Karena Kesal Tak Kunjung Jadi Lumbung Ikan Nasional Alat Tangkap TradisionalAkan tetapi sumber daya ikan yang melimpah ini, tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Pasalnya, rata-rata nelayan di Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan nelayan ‘musiman. Hanya di beberapa desa seperti Sathean, Kecamatan Kei Kecil, dan Selayar, Kecamatan Kei Kecil Barat, nelayannya melaut setiap hari. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Dosen Politeknik Perikanan Tual, Benediktus Jeujanan yang pernah melakukan penelitian tesis tentang nelayan rumpon di Perairan Kepulauan Kei ini menyebutkan, hampir 90 persen nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara merupakan nelayan tradisional. Alat tangkap yang digunakan yakni jaring bobo (purse seine), bagan (lift net), jaring insang (gill net), pancing tonda (troll line), pancing ulur (hand line) dan pancing tegak (vertical line).Daerah penangkapan nelayan juga di sekitar pantai, sekira 0-4 mil, karena ukuran armada penangkapan yang dimiliki rata-rata berukuran kecil. Perikanan tradisional masih melekat pada nelayan-nelayan di pesisir ini.“Karena memang nelayannya juga nelayan tradisional. Alat tangkapnya tradisional,” ujar Benediktus kepada Mongabay Indonesia, Jumat (27/9/2019).Tak hanya alat tangkap, minimnya sumber daya manusia (SDM) nelayan dan rendahnya harga komoditas ikan juga jadi masalah lainnya. Benediktus mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah memberikan bantuan satu unit kapal pole and line (huhate), tapi tidak dipakai oleh nelayan karena tidak memiliki skill.Hal teknis seperti ini jarang diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga ikan-ikan pelagis besar tidak menjadi tangkapan unggulan nelayan setempat. Ikan Cakalang, Tuna dan ikan pelagis besar lainnya yang terlihat di pasar, ditangkap menggunakan pancing tonda.menarik dibaca : Setelah Nyatakan Perang, Gubernur Maluku Bersikukuh Tegaskan 5 Tuntutan Kepada Menteri Kelautan Hal senada disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual, Silvinus M.C. Jaftoran kepada Mongabay Indonesia, Senin (30/9/2019). Menurutnya, sumber daya perikanan di Maluku Tenggara dan Tual belum dimanfaatkan secara optimal, karena rata-rata nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2019-007-19.json | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] | Ia membandingkan dengan daerah kaya ikan lainnya seperti di Bitung, Sulawesi Utara dan beberapa daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Meski dengan kapasitas kapal yang sama, nelayan di dua provinsi itu mendapatkan hasil tangkapan melimpah sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.Di sisi yang lain, lembaga pemerintah pemangku kepentingan perikanan di Kota Tual sudah memadai. Seperti adanya perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, PPN, DKP dan perusahaan perikanan. Namun, semua itu belum berdampak signifikan pada peningkatan taraf hidup nelayan maupun masyarakat Tual pada umumnya.“Dulu orang asing datang ambil ikan kita. Sekarang kapal asing sudah tidak ada lagi, tetapi sama saja, kita masih tetap saja penonton, karena peralatan belum terlalu modern, dan SDM masih rendah,” terang Silvinus.****Tajudin Buano, jurnalis Harian Pagi Ambon Ekspres. Artikel ini didukung oleh Mongabay Indonesia [SEP] | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-031-03.json | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | [CLS] Pada tahun 2020, World Animal Protection mengeluarkan Indeks Perlindungan Hewan (Animal Protection Index) untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, dari skala ‘A’ (maksimum) hingga ‘G’ (minimum) Indonesia memperoleh nilai ‘E’ yang dihitung berdasarkan empat pilar.Pertama, pengakuan bahwa hewan memiliki perasaan dan emosi dan pelarangan adanya penderitaan hewan. Kedua, terbentuk dan terlaksananya undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan. Ketiga, adanya lembaga pemerintahan yang berkomitmen untuk melindungi hewan; dan Keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap standar kesejahteraan internasional dari World Organisation for Animal Health (OIE) yang terintegrasi dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah.Setidaknya, pilar pertama sedikit banyaknya terpenuhi melalui ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (UU Nomor 18/2009) yang mengakui hewan dapat mengalami lapar, haus, rasa sakit, penganiayaan, rasa takut dan tertekan. Namun, undang-undang tersebut belum menyertai mekanisme penegakan yang konkret. Sehingga, nilai yang diperoleh Indonesia pada pilar pertama masih terbatas pada C/D.Adapun permasalahan ada di pilar lainnya yaitu kedua sampai keempat masih bernilai E dan F, skor ini arus diperbaiki untuk melaksanakan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan.Baca juga: Kesejahteraan Satwa Masih Jauh dari Perhatian Kita Payung Hukum KebijakanMenurut penulis, terdapat dua alasan mendasar mengenai mengapa ketiga pilar tersebut belum dapat berjalan secara maksimal hingga saat ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-031-03.json | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Pertama, payung hukum yang ada belum secara konkrit menjamin terlaksananya konsepsi kesejahteraan hewan yang diusung. UU 18/2009, -sebagai satu-satunya UU yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hewan, mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai:“Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.” Berdasarkan pendefinisian tersebut, jaminan perlindungan hewan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, namun juga mental sesuai ukuran yang memungkinkan hewan mengekspresikan perilaku alaminya.Sayangnya selain ambiguitas kriteria perilaku alami yang memungkinkan timbulnya multi tafsir, belum ada jaminan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan seperti yang tertera pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 18/2009.Bila kita mencermati pembatasan lingkup penerapan kesejahteraan hewan yang hanya terbatas pada “semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit” (Pasal 66 ayat 3) pengertian ini juga terbilang bermasalah.Pendefinisian ini akan membawa pemikiran dikotomis dan selektif terhadap lingkup hewan yang dilindungi. Artinya konsepsi kesejahteraan hewan tidak berlaku secara universal, menjadikan konsep “kesejahteraan” bagi hewan bukanlah suatu bentuk hak asasi.Kedua, permasalahan paradigma mengenai cara kita memandang dan memperlakukan hewan sebagai makhluk inferior yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.Baca juga: Bukan Saja Eksportir, Indonesia Mulai Jadi Pasar Satwa Ilegal dari Luar Negeri? Persepsi Pendekatan Masalah | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-031-03.json | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Ada dua persepsi dalam memandang lingkungan hidup dan manusia. Pertama adalah pendekatan holisme dan kedua adalah pendekatan individualistik. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berbeda.Pendekatan holisme memandang perlindungan terhadap hewan adalah sebuah keniscayaan, mengingat sebagai makhluk hidup di bumi kepentingan kelangsungan bumi adalah yang utama.Holisme menitikberatkan titik keseimbangan (equilibrium) antara lingkungan hidup dengan manusia. Untuk mencapai keharmonisan antara manusia dan lingkungan, pandangan ini mengupayakan agar keseluruhan ekosistem memiliki hak untuk mempertahankan diri dengan kualitas yang baik.Sementara pandangan individualistik, melihat lingkup yang lebih sempit. Hewan diakui memiliki nilai intrinsiknya sendiri. Mereka merupakan individu yang memiliki kapabilitas untuk merasakan sakit, kebahagiaan dan memiliki obyektif yang hendak mereka lakukan di masa depan, sehingga perlu untuk dilindungi.Pada perkembangannya pandangan individualistik ini kemudian melandasi sejumlah pergerakan bagi aktivis pro perlindungan hewan.Dimulai dari kelompok Old Welfarist (sampai era 1970an) yang menyatakan bahwa tidak masalah menggunakan hewan untuk kepentingan manusia, selama ada limitasi untuk mencegah sakit dan penderitaan bagi hewan. Yakni, semua hewan domestik dapat lepas dari penderitaan dan hewan agrikultur memperoleh sejumlah proteksi terhadap bahaya atau rasa sakit.Kemudian muncul kelompok New Welfarist (1970-1980an) yang berpandangan bahwa segala bentuk penderitaan dan rasa sakit yang harus diderita hewan selama untuk kepentingan manusia secara moral adalah salah. Sehingga, perlu ada perubahan besar dalam memandang hewan.Kelompok Animal Rights (1980an-sekarang) kemudian berusaha untuk lebih maju dari kedua pendekatan sebelumnya, sehingga pada perjuangannya berusaha untuk memberikan hak fundamental yang sama bagi hewan seperti layaknya manusia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-031-03.json | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Namun, secara umum terdapat kesamaan paradigma yang dibangun dari seluruh kelompok, yakni hewan dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsiknya sendiri, yang harus dihormati oleh makhluk hidup lainnya, salah satunya manusia.Sayangnya, pada tataran kebijakan, instrumen perlindungan yang saat ini berlaku masih bertumpu pada pendekatan individualistik baik pada skala internasional maupun nasional. Alhasil, instrumen perlindungan hewan yang ada masih memfokuskan diri pada upaya konservasi dan perdagangan hewan.Bentuk perlindungan yang diberikan juga masih difokuskan pada perlindungan terhadap spesies hewan tertentu yang langka (yang penentuannya juga oleh manusia) dan menjamin kepastian hukum perdagangan hewan.Hemat penulis stagnasi pendekatan individualistik bertolak dari tidak kunjung dipenuhinya obyektif dari pendekatan holisme, yakni adanya landasan normatif yang lebih konkrit dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hewan.Dalam proses transisi terhadap paradigma individualistik menjadi holisme maka rumusan sanksi pun dapat menjadi dalam mewujudkan konsep perwujudan kesejahteraan hewan.Baca juga: Mencermati Penyebaran COVID-19 pada Satwa Liar maupun Hewan Peliharaan Solusi bagi Kesejahteraan Hewan Dalam konteks nasional belum ditemukan konsep kesejahteraan hewan yang secara umum disepakati, -atau setidak-tidaknya dipahami secara nasional, yang berimplikasi pada dua hal mendasar ini:Pertama belum adanya indikator yang mengukur kesejahteraan hewan menyebabkan tidak ada data komprehensif yang terkumpul untuk memantau perkembangan dan kesejahteraan hewan.Kedua pergerakan aktivis pro perlindungan hewan belum memiliki pijakan paradigma yang kuat, yang menyebabkan pergerakan mereka dipandang sebelah mata dan dikategorikan sebagai isu yang tidak strategis. Gerakan aktivisme pun pada akhirnya bertumpu pada inisiatif pribadi berdasarkan hati nurani yang subyektif. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-031-03.json | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan | Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan perlunya tiga solusi yang bisa jadi pertimbangan, yaitu: 1) Penyeragaman konsepsi dalam mendefinisikan apa itu “kesejahteraan hewan,” 2) Penjabaran bentuk-bentuk perlindungan secara konkrit dalam setiap jenis peruntukan hewan yang sesuai dengan konsepsi kesejahteraan yang diusung, 3) Perumusan enforsir berupa rumusan sanksi yang tegas dan jelas terhadap setiap bentuk pelanggaran.Ketiga solusi tersebut akan dipermudah dengan hadirnya lembaga pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan landasan, mengelola dana, dan mengembangkan edukasi dan praktik penegakkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Sebagai tambahan, keberadaan instrumen indikator internasional yang mengonsepsikan kesejahteraan hewan dapat digunakan sebagai bentuk enforsir dan inspirasi kepada negara-negara untuk membentuk struktur institusional bagi perlindungan hewan. * Etheldreda E L T Wongkar, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Phelia Myrna, peneliti lepas. Artikel ini adalah opini penulis ***Catatan editor: Artikel ini telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2021 A post shared by Mongabay Indonesia (@mongabay.id) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-15.json | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | [CLS] Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemenuhan hak-hak masyarakat asli di sekitar hutan telah meningkat secara signifikan, setidaknya itulah hasil penelitian yang dilakukan Rights and Resources Initiatives (RRI). Penelitian yang dilakukan di 30 negara dengan hutan tropis ini menemukan bahwa kini hak masyarakat atas lahan di hutan meningkat menjadi 31% di negara-negara ini, meningkat dari 21% di tahun 1992. Namun, hak pengelolaan hutan untuk masyarakat asli masih terancam dengan lemahnya penegakan hukum, pengambilalihan tanah, ambivalensi pemerintah dan perkembangan industri. Laporan ini keluar kurang dari sebulan sebelum Konferensi Rio+20 Tentang Pembangunan Berkelanjutan, sebuah pertemuan pemimpin-pemimpin dunia yang menandai dua dekade sejak digelarnya Konferensi Bumi Rio.“Semua 27 negara yang kami analisa memiliki lebih dari satu perangkat hukum yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat, baik di level nasional maupun regional,” ungkap Fernanda Almeida, penulis utama dari laporan ini, dalam rilis medianya. “Namun hukum belum cukup. Butuh ‘Hukum yang baik’ dan hal itu harus dilakukan.”Isu tersebut, kini menjadi lebih dari sekedar soal hak-hak manusia dan masyarakat asli. Para ahli dan para peneliti berargumen bahwa salah satu cara terbaik untuk menjamin hutan hujan tropis lestari adalah memberikan hak-hak atas tanah kepada orang-orang yang tergantung kepada hutan, dan menjaga keberadaan hutan selama berabad-abad, yaitu masyarakat asli dan komunitas lokal. Hutan tropis menyediakan jasa ekosistem yang tak terhingga bagi dunia: konservasi keanekaregaman hayati, perlindungan air bersih, cadangan karbon, produksi air hujan, penemuan obat-obatan dibanding banyak hal lain di dunia. Tapi tetap saja, hutan tropis dan orang-orang yang tergantung kepadanya terancam oleh perkembangan pertanian, pertambangan, produksi bahan bakar berbasis fosil, penebangan hutan untuk industri dan hal-hal lainnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2012-039-15.json | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | “Orang-orang di sekitar hutan terjebak diantara tekanan akan pentinganya keberlanjutan lingkungan dan tekanan yang semakin keras dari pembangunan ekonomi,” jelas Jeffre Hatcher, Direktur Program Global RRI. “Kendati ada perkembangan pesat dalam hukum-hukum kepemilikan, namun lemahnya keinginan politik penguasa dan kerepotan birokrasi membuatnya jadi sangat sulit untuk menjalankan aksi nyata di berbagai negara yang sangat kaya akan hutan.”Pertentangan antara perkembangan industri dan hak-hak masyarakat asli muncul dalam berbagai hukum yang diberlakukan di negara-negara kaya hutan tersebut. Namun implementasi tetap sulit dalam berbagai kasus dan hukum dielakkan, dikesampingkan atau sederhananya diacuhkan, dalam rangka memudahkan perusahaan dan pemerintah untuk mengeksploitasi lahan-lahan tersebut.“Kendati hak-hak masyarakat asli dan komunitas sekitar hutan lain kini lebih dipahami dibanding sebelumnya, namun hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penguasa atas kepemilikan lahan membatasi hak-hak masyarakat dengan mengabaikan satu atau lebih hak-hak masyarakat dengan berbagai hak-hak baru yang bertumpuk,” ungkap laporan tersebut.Misalnya, lebih dari sepertiga rezim yang berkuasa di negara-negara kaya hutan yang mengakui hak-hak masyarakat adat tetap mengizinkan orang luar untuk mengeksploitasi hutan dengan bekal kekebalan hukum, dan mengabaikan hak-hak yang ada dalam kepemilikan tanah.Masalah hak pengelolaan lahan bagi masyarakat adat, masih jadi pekerjaan rumah bersama. Duapuluh tahun lalu, sepuluh persen dari hutan hujan tropis dikuasai oleh masayarakat asli yang tinggal disana, kini persentase ini meningkat menjadi 15%. Kendati sudah ada kemajuan dalam duapuluh tahun etrakhir, namun laporan ini juga menyebutkan bahwa masih banyak hal yang harus dieselsaikan di masa mendatang. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-039-15.json | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan | “Mayoritas hutan tropis di dunia masih dikuasai oleh pemerintah dan nyaris tak ada hak hukum dan kepemilikan bagi jutaan orang yang tinggal di sekitar hutan dan telah memelihara hutan selama turun temurun. Ketidaksinambungan ini menjadi semakin parah dan semakin membutuhkan penyelesaian yang cepat -terutama di masa-masa ini dimana lahan di hutan menjadi target para investor.”Afrika tertinggal dibandingkan benua-benua lain dalam urusan memberikan hak-hak masyarakat adat, menurut laporan ini. sembilanpuluh tujuh perse hutan di benua ini dimiliki oleh negara. Sementara Indonesia secara formal mengenali hak masyarakat sipil terhadap tanah mereka, namun negara yang menguasai seluruh wilayah dan sumber daya alam, berdiri di atas hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat asli. Di sisi lain, di Amerika Latin masih memimpin dalam urusan memberikan hak-hak bagi masyarakat asli.“Jika hukum-hukum ini tak pernah dibuat dalam hitam di atas putih, milyaran hektar dan jutaan orang akan memiliki akses ke salah satu alat yang paling bisa mencegah terjadinya kemiskinan dan menyelamatkan sumber daya yang terbatas,” jelas Andy White, Koordinator RRI. “Jika para negosiator di Rio+20 serius untuk menekan kemiskinan dan menyelamatkan hutan, mereka akan meminta negara-negara yang kaya akan hutan untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat di hutan mereka. Jika hak-hak tersebut tertulis secara nyata dan diimplementasikan dalam praktek, dan masyarakat bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibanding yang pernah dilakukan sebelumnya -yaitu mengelola hutan dan menekan praktek-praktek yang membahayakan hutan hujan tropis di seluruh dunia.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-062-18.json | Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia | Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia | [CLS] Para ilmuwan di China melaporkan bahwa mereka telah menemukan serangga terpanjang di dunia, spesies baru belalang batang dari genus Phryganistria yang panjangnya mencapai lebih dari setengah meter.Seperti dilansir Xinhua, spesimen belalang tersebut ditemukan pada tahun 2014 di kawasan Guangxi Zhuang, dan kini telah resmi dinyatakan sebagai serangga terpanjang di dunia.Belalang sepanjang 62.4 cm ini mengalahkan rekor sebelumnya, juga spesies serangga batang yang ditemukan pada 2008 di Malaysia bernama latin Phobaeticus chani sepanjang hampir 56.7 cm.Menurut Insect Museum of West China (IMWC), binatang yang lazim disebut belalang tongkat itu kini memegang rekor serangga paling panjang di antara 807.625 jenis serangga di dunia.Belalang tongkat terpanjang ini ditemukan oleh Zhao li, seorang ilmuwan China yang memburu serangga itu selama enam tahun, setelah mendengar cerita warga desa tentang belalang sebesar jari manusia dengan panjang lebih dari setengah meter.“Saya sedang mengumpulkan serangga-serangga di sebuah pegunungan setinggi 1.200 meter di Kota Liuzhou, Guangxi pada 16 Agustus 2014, ketika bayangan hitam muncul di kejauhan. Ia mirip ranting pohon. Saya lalu mendekatinya dan sangat terkejut, karena kaki serangga raksasa itu bahkan sama panjangnya dengan tubuh binatang itu sendiri,” cerita Zhao.Zhao menamakan belalang batang penemuannya dengan Phryganistria chinensis Zhao (diambil dari namanya sendiri), dan kelihatannya akan muncul lagi rekor-rekor serangga terpanjang di dunia dalam waktu dekat. Setelah mengembalikan spesimennya ke IMWC, Zhao mengatakan bahwa belalang raksasa ini bertelur sebanyak enam buah, yang bahkan ukuran terkecilnya adalah 26 cm. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2012-003-06.json | Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan | Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan | [CLS] Setelah meloloskan Undang-Undang Anti-Illegal Logging, kini pemerintah Australia memperkuat pelaksanaan undang-undang baru tersebut dengan mengesahkan sebuah program yang akan mendukung implementasi di lapangan. Program bernama Illegal Logging: Regional Capacity Building Partnership ini dirancang sebagai sebuah kekuatan pendukung Illegal Logging Prohibition Act yang sudah diberlakukan sejak 22 November 2012 silam.Hal ini menjadi penting mengingat besarnya nilai impor Australia terhadap produk kayu setiap tahunnnya. Pada tahun 2011 hingga 2012 sendiri impor kayu negeri Kanguru ini mencapai 4,2 miliar Dollar Australia, dan dari jumlah tersebut 342 juta dollar Australia berasal dari Indonesia. Tak heran jika setiap tahun Australia menjadi sasaran perdagangan ilegal kayu dari Indonesia.Akibat maraknya perdagangan kayu secara ilegal ini, menurut catatan organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization hutan seluas 38,7 juta hektar sudah lenyap di seluruh Asia dan Pasifik sejak tahun 1990. Sebagian besar akibat penebangan liar.Pemerintah Australia juga memperkuat program pencegahan perdagangan kayu ilegal ini lewat pendanaan dalamprogram bernama RAFT (Responsible Asia Forestry and Trade) senilai 6 juta dollar Australia. Program yang dikoordinir oleh The Nature Conservancy ini menyatukan beberapa organisasi kehutanan di Asia Pasifik, yaitu Institute for Global Environmental Strategies (IGES), TFT (The Forest Trust), Tropical Forest Foundation (TFF), TRAFFIC , Wildlife Trade Monitoring Network dan Global Forest & Trade Network (GFTN) WWF.Kepala Penasihat Teknis Program Kehutanan The Nature Conservancy Asia Pasifik, Andrew Ingles, mengatakan, “Banyak produk yang kita gunakan setiap hari memulai ‘perjalanan’ mereka dari Kalimantan atau Papua Nugini, sebelum melewati pabrik-pabrik di China atau Vietnam, dan akhirnya mendarat di kantor-kantor dan rumah-rumah di Australia.“ | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-003-06.json | Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan | Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan | Sementara, Direktur Program Terrestrial The Nature Conservancy Indonesia, Tri Nugroho menyatakan bahwa peningkatan perencanaan penggunaan lahan dan praktik pengelolaan lahan akan membantu mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. “Melindungi hutan bukan berarti harus menghentikan penebangan. Praktik kehutanan dan perdagangan yang bertanggung jawab merupakan alternatif yang baik bagi ekonomi global, juga bagi masyarakat dan alam di hutan hujan Asia Pasifik yang masih tersisa.”Secara global, lebih dari 1 miliar orang bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka. Di Asia Pasifik, setidaknya 500 juta orang secara langsung tergantung pada hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Sayangnya, hutan-hutan di Asia Pasifik terus dirusak dan habis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebagian besar produk kayu yang diperdagangkan secara global berasal dari sumber yang ilegal atau mencurigakan – pada tahun2009, lebih dari 100 juta meter kubik kayu ditebang secara ilegal di seluruh dunia setiap tahunnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | [CLS] Pengalaman kelam keluarga tak menyurutkan langkah Konstantinus Saleo, menjadi sosok penggerak konservasi di Raja Ampat, Papua Barat.Dia masih duduk di bangku SMA ketika ayahnya dibunuh oleh pembalak liar. Pria 27 tahun ini, tak gentar tetap meneruskan semangat sang ayah, menjaga kelestarian laut Pulau Batanta dan sekitar.Batanta, merupakan salah satu pulau penting bagi kawasan konservasi Perairan Raja Ampat. Secara keseluruhan, diperkirakan ada 553 jenis karang dan rumah dari 70% jenis karang di dunia, 1.456 jenis ikan karang, 699 jenis molusca, lima jenis penyu dan 16 jenis mamalia laut di Raja Ampat.Namun, kekayaan perairan itu mendapat tantangan pada 2002 karena marak praktik penangkapan ikan merusak ekosistem perairan.Waktu itu, masyarakat masih gunakan bom, jaring dan racun yang bisa membunuh karang-karang itu, tak terkecuali di Batanta.Ayah Konstan, Leonard Saleo, tokoh masyarakat yang gerah atas praktik yang tak berkelanjutan itu. Kala itu, Leonard tergabung dalam LSM lingkungan, Conservation International, sebagai kordinator lapangan. Dia memiliki tugas patroli dan mengamankan wilayah Batanta Utara. Leonard juga kerap memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan pada masyarakat.“Karena waktu itu masyarakat masih ngebom di depan kampung, tebar jaring (untuk tangkap ikan),” kata Konstan.Untuk mengakali praktik ini, ayahnya sampai harus membeli alat operasi masyarakat yang merusak ini. Setelah itu, ketua kelompok penangkap ikan diajak berpatroli mengamankan wilayah.Selain orang dewasa, Leonard juga menyasar anak-anak. Salah satu cara unik yang dipakai beliau dengan masuk ke sekolah dasar dan memberikan edukasi lewat permainan.Leonard memberikan game tentang hubungan manusia dan alam. Inti dari permainan yang dia ajarkan adalah menanamkan ide ‘ketika alam tiada, manusia juga tiada’ pada anak-anak.“Itu yang kami pegang sampai,” kata Konstan. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Sayangnya, perjuangan sanga ayah hanya sampai 2010. Kala itu, Leonard dibunuh pembalak liar saat sedang berpatroli.Aksi pembalak liar ini meresahkan Leonard. Pasalnya, praktik itu mereka lakukan untuk memangkas pohon-pohon masif untuk dijual ke Sorong.Di tengah patroli rutin, Leonard yang mendapat informasi soal aksi para pembalak di Pulau Dayan langsung tancap gas menangkap tangan mereka. Jaraknya sekitar 30 menit kalau ditempuh dengan speedboat dari Yensawai.“Bapak ngecek ke sana, di situ terjadi pembunuhan,” katanya. Bermula dari homestayKonstan merupakan putra Yensawai yang sempat merantau ke luar. Pada 2012-2016, dia kuliah di Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Surabaya dan didapuk sebagai Sarjana Hubungan Internasional.Konstan memilih pulang kampung. Sekalipun, pernah diajak mendaftarkan diri menjadi diplomat di Korea Selatan lewat Kementerian Luar Negeri, tetapi itu ditolaknya.Konstan lebih terpanggil jadi sosok seperti Leonard. Apa lagi, pasca kematian ayahnya, praktik pengambilan ikan tak berkelanjutan mulai bermunculan lagi.“Sedikit-sedikit, tapi tidak seperti awal. Beberapa orang mengambil ikan dengan bom tapi sudah tidak dekat kampung. Mereka lakukan jauh dari kampung. Penggunaan jaring dan potasium juga masih dilakukan,” katanya.Salah satu penyebab, tidak ada pengganti Leonard. Sosok yang bisa mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan praktik merusak.Konstan pun berinisiatif bisa meneruskan langkah Leonard. Bedanya, Konstan memilih jalan lebih aman untuk melindungi laut.“Kalau bapak orangnya keras. Prinsip dia kalau sudah A ya A, B ya B. Jadi dia pasti akan melawan mereka yang melanggar.”Konstan masuk lewat jalur konservasi dengan mendirikan rumah singgah (homestay). Menariknya, rumah singgah ini didirikan di Pulau Dayan yang pernah memberikan cerita kelam pada Konstan. Pulau ini merupakan bekas pos jaga yang kerap dipakai Leonard. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Rumah singgah yang diberi nama Dayan Homestay itu dibangun Konstan bersama dengan kakaknya pada 2016. Sebelum ada usaha ini, banyak aktivitas merusak ekosistem laut seperti menggunakan bom dan jaring di sekitar.Tidak ada orang atau patroli membuat praktik itu awet di Dayan. Padahal, tidak jauh dari sana ada tempat ikan pari manta (Manta birostris). Manta dilindungi lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/2014 tentang perlindungan ikan pari manta.Pendirian rumah singgah membuat para pencari kan menjauh. “Masyarakat Raja Ampat, tahu ketika ada homestay di satu lokasi, kawasan itu terlindungi. Jadi mereka tidak akan berani mengambil sesuatu di situ,” kata Konstan.Di rumah singgah, Konstan tak hanya menawarkan paket menginap, juga wisata seperti menyelam hingga berkunjung di air terjun di Yensawai.Jarang sekali tempat usaha ini sepi. Pernah dalam satu pekan, Konstan menerima kunjungan 36 wisatawan padahal kapasitas kamar hanya untuk delapan orang.“Saya sempat tolak, hanya mereka mau di situ sampai akhirnya saya bukakan kamar darurat supaya mereka senang,” kata Konstan. Komunitas anak pesisirPandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengahantam seluruh dunia dirasakan Konstan. Sejak 2020, Dayan Homestay jadi sepi pengunjung, hampir tak ada aktivitas.Beberapa pelonggaran aktivitas sosial oleh pemerintah belakangan ini hanya bisa menarik turis domestik. “Pernah ada kosong 1-3 bulan. Kalaupun ada tamu itu paling satu bulan sekali.”Sebagian orang di Raja Ampat yang mengandalkan hidup dari pariwisata seperti Konstan banting setir jadi penangkap ikan. Konstan tetap mencari jalan untuk lingkungan.Dari semangat itu, Konstan melahirkan komunitas yang diberi nama Anak Pesisir Raja Ampat (APERA). Dalam gerakan ini, Konstan menjadi pendorong anak-anak usia dini di Yensawai untuk melakukan berbagai kegiatan konservasi alam. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Dalam komunitas ini, Konstan mengedukasi tentang konservasi. Terlihat kemiripan antara Konstan dan Leonard.Keduanya mengajar tentang konservasi dengan buku dan film. “Saya tanamkan pada mereka jaga alam dan apa yang kita lihat hari ini supaya bisa dinikmati ketika mereka dewasa bersama anak-cucu.”APERA pun mengumpulkan sampah-sampah yang terbawa arus laut. Karena aketerbatasan fasilitas pengelolaan membuat sampah hanya bisa dibakar ataupun dipendam di darat. Demi terumbu karangSalah satu mimpi besar APERA saat itu adalah merehabilitasi terumbu karang rusak di Yensawai. Praktik penangkapan ikan dengan bom dan kail yang dilakukan selama bertahun-tahun membuat karang di sekitar Yensawai rusak.Imbasnya, ikan-ikan pun sulit ditemui hingga masyarakat melaut jauh dari Batanta. “Sekitar 50 meter terumbu karang rusak di dekat dermaga,” kata Konstan.Niat Konstan dan APERA merehabilitasi karang sejalan dengan proyek coral reef rehabilitation and management program-coral triangle initiative (CORMEAP-CTI).Pada 2020, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) sebagai mitra pelaksana, tengah mencari lokasi proyek rehabilitasi ekosistem pesisir.Apa yang sudah dilakukan Konstan dan Leonard di Yensawai rupanya menjadi modal penting bagi program ini. Pasalnya, salah satu indikator lokasi implementasi adalah kesiapan dan kemauan masyarakat memperbaiki lingkungan mereka.Robba Fahrisy Darus, ahli lamun PKSPL IPB, mengaminkan hal ini. “Masyarakat di sini (Yensawai Barat) bisa diajak maju, akses dan penerimaan juga bagus,” katanya.Konstan didapuk sebagai Koordinator Ekosistem Pesisir di Yensawai. Di bawahnya, ada ketua rehabilitasi karang, mangrove dan lamun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Sejak Agustus 2020-Maret 2022, proyek yang didanai World Bank dan dikelola Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)-Kementerian PPN/Bappenas ini telah menghabiskan US$869.000. Dengan ekosistem yang berhasil direhabilitasi mencapai 7.530 propagul mangrove, 1.521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang.Khusus terumbu karang, luasan rehabilitasi ekosistem mencapai 100 meter persegi di Batanta. Yang menarik, Konstan menghasilkan terobosan dengan membuat media tanam ramah lingkungan.Awalnya, seperti yang kerap dipakai sebagai media penanaman terumbu karang, pipa polyvinil chloride (PVC) dipilih Konstan dan kelompok ekosistem terumbu karang. Inisiatifnya pun berkembang gunakan metode rock pile.Dengan metode ini, Konstan tak membawa material yang dapat menyebabkan limbah seperti PVC ke dalam lautan. Dia gunakan batu atau karang yang sudah mati sebagai media merekatkan potongan karang.“Kita pakai karang mati di laut untuk dibentuk dan jadi tempat karang baru hidup,” kata Konstan.Inisiatif merehabilitasi karang sambil mengurangi sampah laut membawanya pada penggunaan semen sebagai media perekat karang. Semen dibentuk menyerupai Manta dan Penyu.Metode ini sudah dijalankan sejak awal bulan April. Di darat, dia sudah menyiapkan cetakan berbentuk penyu dan manta sebagai media tanam Terumbu Karang.“Saya membuat ini juga karena rencana saya untuk mengurangi sampah,” katanya.Rehabilitasi terumbu karang di area seluas 300 meter persegi. Lokasi dekat dermaga, karena sudah rusak bertahun-tahun.Kelompok rehabilitasi terumbu karang ini beranggotakan 20 orang. Kebanyakan anak-anak muda.“Supaya ada regenerasi setelah kami,” kata Konstan.Tugas utama kelompok ini adalah mencatat pertumbuhan karang yang sudah ditransplantasi dan membersihkan dari alga yang bisa membuatnya kalah bersaing dan mati. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-040-16.json | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat | Kegiatan itu penting secara rutin dalam tiga bulan pertama masa penanaman. Periode ini, masa krusial menentukan keberhasilan rehabilitasi karang.Penanaman pada kedalaman 3-6 meter. Pertimbangannya, masyarakat tak perlu pakai scuba untuk menyelam di kedalaman lebih jauh.Sejauh ini, kerja keras Konstan dan masyarakat Yensawai bisa disebut berhasil. Hal ini bisa dilihat dari terumbu karang tumbuh sampai 90%.Sejak penanaman Maret 2021, sudah ada pertumbuhan 5-12 cm. Terbilang cepat, karena rata-rata pertumbuhan karang hanya 4-5 cm per tahun.Ikan-ikan pun, kata Konstan mulai banyak datang dan dapat dilihat dengan mata telanjang dari dermaga di Batanta.“Sekarang masyarakat sudah bisa memancing di sekitar pulau. Tapi harus pakai alat pancing tradisional, bukan bom…”Konstan belum puas. Dia bertekad terus melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir seumur hidup.Motivasinya hanya satu: generasi di Raja Ampat dan Distrik Batanta masih bisa melihat apa yang Konstan nikmati saat ini.“Saya ingin semua orang, termasuk masyarakat sini, masih kenal apa itu mangrove, lamun dan karang. Karena itu akan saya jaga terus tiga ekosistem ini.” ******** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-008-18.json | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | [CLS] Topi bergambar bintang satu merah, tak pernah lepas dari musisi satu ini. Begitu juga gitar hitam, selalu menemani kala pentas. Dialah Muhammad Iksan, atau dikenal dengan Iksan Skuter, musisi yang banyak menyuarakan persoalan lingkungan dan alam negeri ini.Kegelisahan pria kelahiran Blora, Agustus 1984 ini, berawal kala kota tempat tinggalnya, Malang, Jawa Timur, makin rusak. Dia bersama kolega seniman terpanggil menyuarakan. Kala itu, Hutan Kota Malabar, ditanami beton, dengan alasan keindahan kota.Merekapun membuat album kompilasi “Save Hutan Malabar” dan media alternatif perlawanan “Suar Malabar.” Pehobi kopi ini percaya, lewat lagu dan seni, bisa jadi sarana mengajak berbagai kalangan peduli.Media alternatif sebagai bentuk perlawanan. Apalagi, suara perlawanan mempertahankan hutan kota, sering dipelintir media lokal di Malang, hingga membuat media sendiri untuk menjaga alam dinilai pilihan tepat. Dia juga mendirikan Institut Musik Jalanan (IMJ) di Depok, Jawa Barat. Ini sekolah non-profit didirikan 2013.Kala senggang, tak ada pentas, dia berjualan kopi di “Warung Rawung,” Malang. Saya berkesempatan mewawancarai dia 15 November lalu. Berikut petikannya:Sebagai musisi, apa yang membuat anda, peduli persoalan alam negeri ini?Saya masih manusia. Manusia tanpa alam terjaga, seperti bermain “Rollet Rusia.” Manusia dengan alam rusak, seperti minum air putih pakai arsenik, akan mati cepat. Saya, mencoba memaksimalkan potensi, lewat karya musik terus menyuarakan persaoalan alam dan satwa negeri ini.Anda menyuarakan persoalan lingkungan lewat lagu, mengapa? Itu yang bisa saya lakukan. Andaikata saya penulis, saya akan menulis. Jika pelukis, saya akan melukis. Karena saya membuat lagu, saya memaksimalkan fungsi karya (musik) sebagai media penyampai pesan. Pesan yang merespon kondisi yang terjadi. Kenyataannya, kejadian ini berhubungan dengan kasus lingkungan, korupsi dan politik kotor penguasa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-008-18.json | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Bagaimana anda melihat kondisi hutan dan satwa di Indonesia? Sungguh mengerikan. Menurut saya, tidak ada satupun kebijakan dan program pemerintah serius menyelesaikan permasalahan pembangunan yang berdampak buruk bahkan, merusak hutan dan isinya. Makin hari, kebijakan pemerintah tak terkontrol. Hanya mengejar indeks pembangunan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.Bagaimana lingkungan tempat tinggal anda di Malang dan Bandung?Semua kota di Indonesia mengalami hal serupa. Tak hanya Bandung dan Malang. Pemerintah mengartikan pembangunan itu membangun bangunan. Tak jarang, bangunan perkotaan hanya di dominasi mal, ruko dan tempat perbelanjaan tanpa mengindahkan tata kota semestinya. Alhasil, semrawut. Ruang hijau makin menyempit, namun hutan beton makin melangit.Anda terlibat aktif menjaga Hutan Kota Malabar di Malang bersama berbagai kalangan. Bagaimana kondisi Hutan Malabar?Hutan Malabar adalah hutan kota terakhir di Malang. Bagi kami,, hutan Malabar harus dipertahankan. Ia simbol ekologi terakhir dari kota yang berdiri di atas gunung. Beberapa bulan kemarin, muncul kebijakan pemerintah Kota Malang “merevitalisasi” hutan kota. Jika dilihat dari desain akan berubah jadi taman. Dana revitalisasi dari corporate social responsibility (CSR) PT Amerta Indah Otsuka, produsen Pocari Sweat. Dari desain, terlihat bukan merevitalisasi, melainkan merenovasi dan membranding hutan dengan logo dan simbol produk. Itu yang mendasari kita bergerak.Simbol terakhir ekologi akan dihancurkan. Kami akan pertahankan. Sebenarnya, masih banyak kasus lingkungan di Kota Malang, dan sekitar yang perlu dicermati.Anda sempat kecewa dengan media yang terkesan lebih pro pemodal, benarkah? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-008-18.json | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Jelas. Fungsi media sebagai sarana penyampai pesan, sarana aufklarung (pencerahan) terhadap publik. Tempat penyampai kejadian secara obyektif. Fungsi dan kewajiban media massa mainstream malah makin hari makin berpihak penguasa dan pengusaha. Ini fatal! Jika dibiarkan, rakyat akan dibodohi berita yang tidak akurat dan meninabobokkan.Apakah itu yang mendorong anda membuat media alternatif?Sebagai bentuk perlawanan baru. Jika ‘mereka’ (media tidak pro lingkungan) menguasai berita, kita sekuat tenaga menguasai sosial media. Sebagai bentuk kritikan elegan, kepada koran-koran yang tidak obyektif. Kita sengaja memiripkan font, style desain koran tertentu. Karena, kita sedang mengkritik keberpihakan mereka kepada pemodal dan penguasa.Anda banyak menciptakan lagu-lagu soal lingkungan. Berapa banyak? Darimana inspriasi anda menciptakan lagu-lagu soal alam dan lingkungan?Wah, seingat saya banyak. Seperti, Lagu kita, Uang tak bisa dimakan, Nyanyian pagi, Rumput berburu tanah, Tumbuh dan tergesa, Papua papua kucinta dan masih banyak lagi. Saya terinspirasi dari apa yang saya lihat. Saya dengar. Saya rasakan langsung. Atau dari berbagai persoalan panas tentang lingkungan. Semisal kematian Salim Kancil di Lumajang. Saya tergerak untuk mendokumentasikan kejadian tersebut lewat karya.Bagaimana anda melihat pemerintah dalam melestarikan alam negeri ini? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-008-18.json | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik | Tidak pernah konkret. Hanya jargon-jargon saat kampanye dan akhir tahun menghabiskan anggaran negara. Drama lama yang berulang-ulang dipentaskan. Pertanyaannya, mereka terlalu pintar menipu, atau masyarakat yang terlalu bodoh? Sampai detik ini, jarang sekali kebijakan dan keberpihakan negara kepada nasib petani dan nelayan. Bahkan, ketika petani dan nelayan protes “pembangunan” mengancam alam selalu di respon berlebihan. Menerjunkan aparat, preman bahkan senjata. Padahal, ada jalan lain. Diskusi atau budaya rembug sampai menemukan titik temu dan solusi demi kebaikan semua. Bukan dengan cara otoriter apalagi cara-cara kekerasan hingga menelan korban bahkan berujung kematian. Ini sungguh jahat sekali.Menurut anda, apakah kerusakan alam ada korelasi dengan perilaku korupsi pejabat negeri ini? Bagai saya, ini satu kesatuan. Alam rusak karena kerakusan. Orang-orang rakus, cenderung korup. Kesimpulan saya, pasti ada korelasi. Seperti saudara kandung antara korupsi dan kebijakan tak ramah lingkungan. Perlawanan kita, harus terus terhadap yang rakus dan korup. Perlawanan bisa dengan cara apa saja, salah satu lewat seni dan kebudayaan.Harapan saya, negara fokus dan bekerja riil mengatasi persoalan kerusakan alam yang “bersaudara kandung” korupsi. Jika tidak, bukan penguasa saja yang merasakan dampak di masa depan. Seluruh manusia, anak cucu pejabat dan pengusaha juga. Jika penguasa dan pengusaha sadar, mereka pasti menyelesaikan kasus-kasus itu. Jika mereka tetap mendiamkan bahkan melanjutkan kebijakan rakus, doakan saja mereka masuk neraka.Apa pesan anda dalam menjaga kelestarian lingkungan?Manusia tanpa alam terjaga, akan binasa. Alam tanpa manusia, akan baik-baik saja. Jika kita masih manusia, jagalah alam dan sekitar demi hari ini dan masa depan.*Album kompilasi “indie Mboyl Pos”, Draf, tahun 2001 produksi Gong Record, Malang | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.