Article Reference
stringclasses 11
values | Article ID
int64 319M
397M
| Title
stringlengths 7
218
| Content
stringlengths 18
13k
| Date
stringlengths 19
19
| Article Media
stringclasses 5
values | Article Submedia
stringclasses 309
values | Journalist
stringlengths 1
207
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditjen Imigrasi | 392,332,020 | Sistem Imigrasi di Bandara Soetta sempat Mati & Akibatkan Antrean Cukup Panjang | Sistem imigrasi di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten sempat mati dan mengakibatkan antrian yang cukup panjang, dampaknya para penumpang mengantri 2 hingga 3 jam untuk diperiksa, hingga Kamis malam sistem pelayanan imigrasi penumpang belum pulih akibat matinya sistem pelayanan para penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual, pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal, bagaimana pelayanan penumpang di Bandara Soekarno Hatta saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Hasnugara di Bandara Soekarno Hatta. | 2024-06-21 13:13:19 | Televisi | I News - I News Pagi | - |
Ditjen Imigrasi | 389,351,780 | Kantor Imigrasi Belawan Gelar Operasi Jagatara |
BELAWAN, SUMUTPOS.CO- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan kembali menggelar operasi pengawasan orang asing “Jagatara”. Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 2-3 Mei 2024 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan kendali pusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan penegakkan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan negara, khususnya pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Belawan.
Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi sejumlah perusahaan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
Petugas melakukan pendataan dan pemeriksaan administratif terhadap para tenaga kerja asing yang dipekerjakan guna memastikan izin tinggal yang digunakan sesuai dengan kegiatannya.
Selain itu, petugas juga memberikan edukasi terkait keimigrasian kepada perusahaan- perusahaan pengguna tenaga kerja asing tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Ridha Sah Putra dalam keterangannya Senin, (06/05/2024) menyampaikan, “pelaksanaan Operasi Jagatara dalam 2 (dua) hari tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.
"Meskipun tidak ditemukan pelanggaran, kami akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara rutin dan apabila ditemukan pelanggaran keimigrasian tentu akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”ucapnya.(mag-1/han) | 2024-05-06 16:00:18 | Berita Online | sumutpos.jawapos.com | Admin SP |
Ditjen Imigrasi | 391,312,005 | Rotasi Jabatan, Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Lantik Kepala Imigrasi Ambon dan Tual | ['Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina', 'AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Maluku, Hendro\xa0Tri\xa0Prasetyo melantik sejumlah pejabat manajerial dan non manajerial, di Aula Kanwil, Jalan Dr. Pattimaipauw, Kecamatan Nusaniwe Ambon, Rabu (5/6/2024).', 'Beberapa di antaranya yakni, Kepala Bagian Program dan Humas La Margono, Kepala Bidang Hukum Abd. Malik Wagola, Abduraab Ely mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon ditunjuk sebagai Analis Keimigrasian Madya pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Maluku.', 'Serta Raden Indra Iskandarsyah sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dan Purbo Satrio sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual.', 'Pelantikan dilakukan dengan pembacaan sumpah jabatan, penandatangan, dan pemasangan pin oleh Kakanwil Kemenkumham\xa0Maluku.', 'Kakanwil Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo dalam sambutannya mengatakan rotasi ini merupakan hal lazim dalam sebuah organisasi.', 'Ini juga merupakan dinamika dalam proses penyegaran sebagai bentuk pembinaan karir kepegawaian, yang diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja masing-masing, melalui peralihan tugas.', 'Mereka yang dilantik, tambahnya, dianggap mampu mengemban tugas yang baru.', '"Hari ini, saya telah melantik dan mengambil sumpah Pejabat manajerial dan non manajerial dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. mereka diangkat dalam jabatan ini, karena dinggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas yang diberikan," kata Prasetyo.', 'Jabatan baru ini, lanjutnya, merupakan amanah yang harus diemban dengan baik.', 'Prasetyo mengingatkan para pejabat untuk segera menyesuaikan diri danlangsung bekerja dengan kesungguhan hati.', '"Ingat, Kementerian Hukum dan HAM memerlukan orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, dan mempunyai moralitas yang bagus serta mampu mengabdi, berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara," tambahnya.', 'Dia juga berharap, 12 pejabat ini bisa memahami jabatan yang baru ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi.', 'Mereka juga harus mampu mencerna dan memastikan roda organisasi dibawahnya bergerak kearah yang sudah ditentukan.']
Paling penting, Prasetyo mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, jaga marwah Kementerian, dan sedini mungkin melakukan perubahan., Baik itu perubahan sikap, pola pikir maupun perubahan budaya kerja, serta senantiasa menjalin hubungan dan sinergitas yang harmonis antar sesama., "Selain itu, seorang pejabat harus menjadi contoh, harus peka dan sensitif terhadap kondisi saat ini. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, jangan menyimpang, cepat atau lambat akan terbaca dan diketahui oleh publik," tandasnya., Diketahui turut dilantik, Eko Herdianto selaku Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Maluku, Ardhy Riandy Yoga Mahardhika Lamaruna selaku Kepala Subbidang Perizinan Keimgrasian Maluku., Selanjutnya pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon yakni Rino Rizki Dhumbara selaku Kepala Subseksi Status Keimigrasian, Ade Candra Putra Sianturi selaku Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan., Sedangkan untuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual yakni Mohammad Andy Djunaidi selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dan Agung Ismardianto selaku Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian.(*), | 2024-06-05 11:58:44 | Berita Online | ambon.tribunnews.com | Tanita Pattiasina, Adjeng Hatalea |
Ditjen Imigrasi | 392,815,645 | Imigrasi Benarkan Pencekalan Ke Luar Negeri Firli Bahuri Diperpanjang Sampai Desember 2024 |
JawaPos.com - Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengakui telah menerima permohonan pencekalan mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari pihak kepolisian. Perpenjangan pencegahan ke luar negeri itu dilakukan sampai Desember 2024.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan perpanjangan masa pencekalan Firli Bahuri. Permohonan diberikan oleh Polisi Republik Indonesia (Polri) yang ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Polri.
"Pada tanggal 25 juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim," kata Silmy dalam konfrensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
"Permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Drs Firli Bahuri M.Si," sambungnya.
Lebih lanjut, Silmy menyatakan, perpanjangan kali ini merupakan kedua kalinya terhadap Firli Bahuri. Perpanjangan dilakukan selama enam bulan ke depan pada Juni-Desember 2024.
"Ini perpanjangan kedua, mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri menyatakan bahwa masa pencegahan ke luar negeri terhadap Firli Bahuri diperpanjang. Firli Bahuri diketahui saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Sudah dilakukan semua (perpanjangan pencegahan), kita pastikan untuk tersangka masih berada di Indonesia," ucap Ade Safri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/6). | 2024-06-28 21:03:29 | Berita Online | jawapos.com | Muhammad Ridwan |
Ditjen Imigrasi | 392,297,058 | Server Gangguan, Antrean di Imigrasi Soekarno-Hatta Sempat Mengular | Liputan6.com, Jakarta - Server Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informasi mengalami gangguan. Imbasnya antrean panjang terjadi di area pengecekan Imigrasi di keberangkatan internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (20/6/2024).
Antrean yang sempat mengular itupun terekam pengguna jasa bandara dan disebarluaskan di media sosial. Saat dikonfirmasi, Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soetta, Holik Muardi membenarkan perihal antrean tersebut yang mana, dampak dari adanya gangguan pada server.
"Ya, antrean memang ada karena kan dicek manual," katanya saat dikonfirmasi.
AP II selaku pengelola Bandara Soetta melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi ataupun otoritas setempat untuk melakukan penguraian antrean. Hal ini karena, terdapat aturan khusus di area tersebut.
"Itu karena khusus, kita (pengelola) tidak bisa serta-merta. Jadi, kita bantu secara fasilitas, tapi kalau petugas memang tidak bisa ada di wilayah imigrasi tersebut, kalau di area tertentu seperti Imigrasi tidak boleh ada petugas lain, karena ada undang-undangnya," ujarnya.
Sementara, gangguan PDN yang berpengaruh pada pemeriksaan keimigrasian pun diamini Direktorat Jendral Imigrasi. Bukan hanya di bandara saja, pemeriksaan serupa di Pelabuhan pun juga sementara mengalami kendala.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).
Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” katanya. | 2024-06-20 21:42:08 | Berita Online | Liputan6.com | Pramita Tristiawati |
Ditjen Imigrasi | 389,226,741 | Geber Operasi JAGRATARA, Begini Langkah Kantor Imigrasi Malang Awasi Orang Asing | ['\xa0', '\xa0', ' ', 'MALANG - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menggeber operasi JAGRATARA.', '', 'Operasi itu merupakan wujud pelaksanaan arahan dari Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Herdaus.', 'Herdaus menyampaikan bahwa operasi JAGRATARA dilaksanakan secara serentak di seluruh Jawa Timur.', 'Operasi itu merupakan implementasi Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0543.KP.04.01 Tahun 2024 dan arahan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono.', 'Operasi "JAGRATARA" yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengintensifkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.', 'Dalam operasi ini, dilakukan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.', 'Dua di antaranya adalah Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang.', 'Operasi JAGRATARA pun dihelat pada tanggal 02-03 Mei 2024.', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Galih Priya Kartika Perdhana, membenarkan.', '"Tujuan utama dari JAGRATARA adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian serta meningkatkan penegakan hukum demi menjaga stabilitas dan keamanan negara," katanya.', 'Dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, operasi ini diharapkan mampu memberikan efek preemptive bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran keimigrasian.']
Dalam operasi ini, pengawasan dilakukan dengan ketat., Termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen keimigrasian serta verifikasi identitas para tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran operasi., Dengan dilaksanakannya operasi "JAGRATARA", Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memberikan pesan kuat bahwa negara tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian., Langkah proaktif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.(jprm1/fin), | 2024-05-04 09:35:41 | Berita Online | radarmalang.jawapos.com | Yudistira Satya Wira Wicaksana |
Ditjen Imigrasi | 391,477,055 |
Diduga Visa Bermasalah, 6 Teknisi Taksi Terbang IKN Diamankan Imigrasi | SuaraKaltim.id - Enam teknisi asal Korea Selatan yang terlibat dalam proyek taksi terbang di Ibu Kota Nusantara (IKN) diamankan sementara oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, di Jalan Ir Juanda. Mereka diduga tinggal lebih lama dari yang diizinkan oleh visa mereka.
Kepala Kantor Imigrasi Samarinda, Washington Saut Dompak Napitupulu, mengonfirmasi penahanan tersebut pada Kamis, 6 Juni 2024. Enam warga negara asing itu tiba di Kota Samarinda pada Senin (03/06/2024).
"Kami menahan mereka untuk meminta informasi lebih lanjut, terutama karena mereka tinggal di Samarinda untuk jangka waktu yang panjang," ujar Washington, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (07/06/2024).
Identitas keenam orang tersebut adalah SWC (60), JC (38), YK (24), KSP (42), DK (41), dan MSK (49). Mereka diamankan di Bandara APT Pranoto Samarinda pada Selasa, 4 Juni, setelah ada laporan dari warga setempat.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar dua jam, ditemukan bahwa empat dari enam teknisi tersebut memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang tidak terdaftar di Samarinda.
"Empat dari mereka memiliki Kitas yang tidak valid untuk Samarinda, sementara dua lainnya menggunakan visa kunjungan sebagai operator taksi online ini," katanya.
Washington juga menjelaskan bahwa keenam teknisi tersebut merupakan bagian dari tim perakit taksi terbang yang melakukan pekerjaannya di bandara APT Pranoto.
"Setelah kami konfirmasi, ternyata mereka meminta izin dan meminta tempat untuk merakit dan mengoperasikan taksi terbang di APT Pranoto. Begitu kronologinya," jelasnya.
Empat teknisi telah dikirim kembali ke Jakarta pada Rabu (05/06/2024) kemarin, sementara dua lainnya tetap di Samarinda untuk melanjutkan proyek taksi terbang.
Tentang Sky Taxi IKN
Sky taxi atau taksi terbang merupakan kendaraan mobilitas perkotaan yang akan menjadi showcase di IKN. Taksi terbang berjenis Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV) ini adalah hasil pengembangan Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). | 2024-06-07 15:07:09 | Berita Online | suara.com | Denada S Putri |
Ditjen Imigrasi | 389,722,000 | Dirjen Imigrasi: Implementasi Makkah Route Pemberangkatan JCH di 3 Bandara |
PADEK.JAWAPOS.COM—Dirjen Imigrasi Silmy Karim pastikan pelaksanaan Makkah Route untuk pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) berlangsung lancar. Dalam pelepasan kloter pertama JCH yang berangkat dari Bandara Adi Soemarmo Solo, Minggu (12/5/24), Silmy hadir mengecek kesiapan petugas imigrasi dan pelaksanaan kerja sama Makkah Route.
“Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan cukup lancar. Di Solo dan Surabaya tahun ini perdana untuk implementasi Makkah Route, jadi kami pastikan semua berjalan baik,” jelas Silmy Karim di Bandara Adi Soemarmo Solo, Minggu (12/5/24).
Di tahun 2024 sebanyak 114.186 Jemaah Calon Haji (JCH) dari bandara keberangkatan Soekarno Hatta - Jakarta, Adi Soemarmo - Solo dan Juanda – Surabaya memperoleh kemudahan fasilitas pemeriksaan keimigrasian pra kedatangan dari otoritas imigrasi Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui skema Makkah Route.
Jumlah tersebut meliputi 47% dari keseluruhan JCH asal Indonesia yang berjumlah 241.000 orang yang akan diberangkatkan dari 13 embarkasi. Di antaranya adalah Bandara Sultan Iskandar Muda - Aceh, Bandara Kuala Namu - Medan, Bandara Minangkabau - Padang, Bandara Hang Nadim - Batam, Bandara SM. Badaruddin - Palembang, Bandara Soekarno Hatta - Jakarta, Bandara Kertajati - Cirebon, Bandara Juanda - Surabaya, Bandara Sepinggan - Balikpapan, Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin, Bandara Zainuddin Abdul Madjid - Lombok serta Bandara Sultan Hasanudin - Makassar, Bandara Adi Sumarmo - Solo Surakarta.
Makkah Route adalah pemindahan proses keimigrasian dari yang seharusnya dilakukan pada Bandara Kedatangan Jemaah Calon Haji (Jeddah dan Madinah) menjadi di Bandara Keberangkatan (Indonesia).
Jemaah Calon Haji yang mendapatkan layanan Makkah Route tidak perlu lagi mengantri untuk proses keimigrasian saat tiba di bandara kedatangan (Jeddah dan Madinah). Skema ini telah dimulai di Indonesia sejak tahun 2018 di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta.
Tahun ini, Makkah Route diperluas hingga embarkasi Solo dan Surabaya dengan membagi keberangkatan jemaah menjadi dua gelombang. Gelombang I diberangkatkan dari Indonesia menuju Madinah pada periode 12 s.d. 23 Mei 2024 sedangkan Gelombang II diberangkatkan dari Indonesia menuju Jeddah pada periode 24 Mei - 10 Juni 2024.
“Untuk tahun ini fasilitas clearance (imigrasi) pra kedatangan baru ada di keberangkatan. Kami sudah bicarakan [dengan otoritas imigrasi Arab Saudi] agar Makkah Route bisa resiprokal. Jadi nantinya petugas imigrasi Indonesia juga akan standby di Madinah atau Jeddah untuk clearance pra kepulangan,” jelas Silmy.
Lebih lanjut Silmy menjelaskan bahwa usulan perluasan implementasi Makkah Route pada embarkasi lainnya juga telah disampaikan pada otoritas imigrasi Arab Saudi dalam lawatannya ke KSA Februari 2024 lalu.
“Kami masih upayakan agar skema tersebut bisa berlaku di lebih banyak bandara keberangkatan. Karena Indonesia salah satu negara dengan JCH yang terbanyak. Hal ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan [prosesnya] saat berangkat dan pulang,” tutup Silmy.(*/hsn) | 2024-05-12 17:07:20 | Berita Online | padek.jawapos.com | Hendra Efison |
Ditjen Imigrasi | 390,991,426 | Dirjen Imigrasi Arab Saudi Akan Temui Wapres Ma'ruf Amin di Makkah Route Bandara Adi Soemarmo Jateng | TRIBUNSOLO.COM - Kantor Imigrasi Surakarta menyambut kedatangan Dirjen Imigrasi Arab Saudi, Sulaiman Bin Abdul Aziz beserta Delegasi Kementerian Haji Arab Saudi yang mendarat di Bandar Udara Adi Soemarmo, Boyolali pada Kamis (30/5/2024).
Dirjen Imigrasi Arab Saudi dan Delegasi Kementerian Haji Arab Saudi mendarat pada sekitar pukul 13.21 WIB disambut dengan sambutan Kehormatan dari barisan Petugas Kantor Imigrasi Surakarta.
Faisal Abdullah, Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia; Is Edy Eko Putranto, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; dan Winarko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta beserta jajarannya turut hadir dalam penyambutan Dirjen Imigrasi Arab Saudi.
Rombongan Dirjen Imigrasi Arab Saudi beserta Delegasi mengunjungi lokasi kegiatan Makkah Route untuk meninjau layanan tersebut dengan melaksanakan simulasi pemeriksaan Keimigrasian Mecca Road di Bandar Udara Adi Soemarmo.
Simulasi ini dilakukan untuk menyambut kedatangan delegasi Arab Saudi dan Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin, yang dijadwalkan hadir pada Jumat (31/5/2024).
Selain meninjau Makkah Route, Wapres juga dijadwalkan akan melepas keberangkatan Kloter 71.
Dalam simulasi ini, Delegasi Imigrasi Arab Saudi bersama dengan seluruh Tim juga melakukan permeriksaan kesiapan pada area gedung Makkah Route untuk memastikan berlangsungnya peresmian layanan Makkah Route oleh Delegasi Arab Saudi dan Wakil Presiden RI.
(*/ADV) | 2024-05-31 10:21:26 | Berita Online | solo.tribunnews.com | Advertorial Tribun Solo |
Ditjen Imigrasi | 389,474,492 | Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Sosialisasi Keimigrasian kepada Siswa dan Guru SMAS Advent | Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melakukan kegiatan sosialisasi tentang keimigrasian di SMAS Advent, Jalan C Heatubun, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (8/5/2024).
Sosialisasi keimigrasian ini menyasar kepada siswa kelas X dan XI serta para guru disekolah tersebut berlangsung aman dan lancar.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Harlo Biantong pada kesempatan itu mengapresiasi pihak SMAS Advent karena telah memberikan ruang kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika melakukan sosialisasi.
"Kegiatan ini bukan pertama kali kami lakukan di sekolah. Sebelumnya beberapa sekolah di Timika juga mendapatkan sosialisasi serupa," Harlo Biantong kepada Tribun-Papua.com.
Ia mengatakan, kehadiran pihaknya di SMAS Advent bertujuan untuk menjelaskan apa itu imigrasi dan seperti apa cara kerja imigrasi agar didiskusikan bersama anak-anak dan guru.
"Silahkan bertanya jika ingin mengetahui apa itu keimigrasian karena anak-anak sebagai duta kelas dan kami harap apa disampaikan dapat berguna jika suatu saat mengurus paspor atau menjadi keluarga besar imigrasi," ucapnya.
Harlo pada kesempatan itu memberikan materi tentang keimigrasian kepada siswa dan menanyakan lokasi kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang letaknya tak jauh dari sekolah tersebut.
Interaksi antara siswa, guru, dan petugas imigrasi nampak mewarnai pertemuan tersebut.
Lanjut Harlo, dengan melakukan sosialiasi ini semoga imigrasi japan lebih baik untuk melayani masyarakat Mimika untuk mengurus paspor atau dokumen negara.
"Kalau ada yang ingin menjadi keluarga besar imigrasi silahkan cari informasi melalui laman resmi dan sosial media keimigrasian. Tetap semangat kalian pasti bisa," katanya.
Menurut Harlo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika telah melakukan berbagai inovasi pelayanan paspor untuk masyatakat.
"Misalnya pelayanan Paspor Eazy kami bisa mendatangi rumah pemohon untuk melakukan pendataan dengan jumlah pemohon minimal 10 orang," jelasnya.
Selain paspor, kata Harlo, imigrasi juga memiliki peran penting dalam hal pengawasan orang asing yang datang bahkan menetap di Indonesia.
"Jadi kami harus memastikan kelengkapan dokumen dan penjamin orang asing saat berada atau menetap di Indonesia selama mereka melalukan aktivitas termasuk di Mimika," paparnya.
Sementara Kepala Sekolah SMAS Advent Timika, Femla L Rantung pada momen tersebut juga mengapresiasi Imigrasi Kelas II TPI Mimika karena telah mengunjungi sekolahnya.
"Saya harap para siswa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kalian akan mendapatkan hal baru tentang apa itu keimigrasian," ujarnya.
Ia menyebut, melalui momen sosialiasi ini siswa dapat menjadi duta menyampaikan materi kepada temannya.
"Ini hal baru dan tidak diajarkan do sekolah sehingga kegiatan ini kami anggap sangat penting," tandasnya. (*) | 2024-05-08 10:23:33 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Marselinus Labu Lela |
Ditjen Imigrasi | 392,471,089 | Proses Imigrasi Jamaah Haji Di Soetta Mulai Normal | Pelayanan pemeriksaan keimigrasian Bandara Soekarno Hatta mulai pulih usai lumpuhnya sistem pusat data nasional pada beberapa hari terakhir, sebagian jemaah haji yang mendarat pada minggu sore mengaku tidak mengalami kendala dalam proses imigrasi. Gangguan kesisteman pada pusat data nasional atau PDN Kementerian Kominfo turut berdampak pada pelayanan pemeriksaan keimigrasian digital di Bandara Soekarno Hatta termasuk untuk jemaah haji yang melakukan kepulangan, namun jamaah haji yang baru saja berdarah pada minggu sore mengaku tidak mengalami kendala dalam proses imigrasi di bandara, sebelumnya Direktorat Jenderal imigrasi telah menyiapkan jalur khusus haji di area kedatangan Bandara untuk mengatasi antrian panjang dari kepulangan haji di tengah kondisi sistem yang terkendala | 2024-06-24 06:51:42 | Televisi | Metro TV - Metro Pagi Primetime | FEBRIAN AHMAD & VALERIE BUDIANTO |
Ditjen Imigrasi | 392,381,599 | Sistem 'Down' Layanan Imigrasi Terganggu | Pelayanan di sejumlah Kantor Imigrasi terkendala akibat sistem Pusat Data Nasional mengalami gangguan dampaknya langsung dirasakan oleh pemohon paspor yang menggunakan fasilitas 1 hari jadi, suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak Surabaya masih tampak normal meski terdapat kendala di sistem Pusat Data Nasional, sebagian pelayanan pembuatan paspor dilakukan secara manual salah satunya layanan pengambilan data biometrik yang dilayani secara offline, selain itu permohonan percepatan paspor 1 hari jadi belum dapat dilayani dan akan beroperasi kembali setelah sistem normal, kondisi serupa juga terjadi di Kantor Imigrasi Khusus Kelas 1 TPI Medan beberapa layanan keimigrasian mengalami kendala hal itu membuat sebagian akses pelayanan paspor terganggu meski demikian pihak Imigrasi Medan masih berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat sembari menunggu perbaikan pada Pusat Data Nasional Kominfo. | 2024-06-22 08:44:04 | Televisi | TV One - Kabar Pagi | Hijul Akbar Dan Nadila Saleh |
Ditjen Imigrasi | 389,176,215 | Komitmen Tingkatkan Layanan Publik, Imigrasi Malang Siap Naik Kelas | MALANG, iNewsSurabaya.id - Dengan wilayah kerja yang luas dan tuntutan masyarakat yang tinggi, Imigrasi Malang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Salah satu upayanya dengan menaikkan kelas kantor menjadi kelas I khusus.
"Ada dua kantor imigrasi yang kami usulkan untun naik kelas, salah satunya Imigrasi Malang," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Selasa (30/4).
Heni mengatakan bahwa peningkatan kelas ini perlu dilakukan segera. Mengingat bahwa Imigrasi Malang menjadi satker dengan wilayah kerja yang besar. Mencakup Malang Raya, Probolinggo hingga Lumajang.
"Bahkan di Kabupaten dan Kota Probolinggo kami punya dua unit kerja kantor Imigrasi Malang dan hingga saat ini masih dimanfaatkan masyarakat, hal ini tentunya bukti bahwa ekspektasi terhadap pelayanan imigrasi di wilayah tersebut sangat tinggi," urai Heni. | 2024-05-03 13:57:45 | Berita Online | surabaya.inews.id |
Fahrezi |
Ditjen Imigrasi | 392,824,993 | Jika PDN Pulih, Imigrasi Pilih Tak Pakai Lagi Data yang Diserang Ransomware | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, menyatakan pihaknya tak akan memakai lagi data yang sudah diserang
ransomware
. Hal ini disampaikan Silmy dalam konferensi pers terkait Upaya Pemulihan Pelayanan Keimigrasian, dampak Server PDN Kominfo Down di Penang Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
"Ini ibaratnya sebuah mal. Imigrasi, kemudian LKPP, Pemda, itu menjadi tenant di dalam mal tersebut. Mal-nya ini di hijack, dibajak, dikunci," ujar Silmy.
Silmy menganalogikan, serangan ke PDN ibarat mal yang dikunci. Sementara barang-barang milik Imigrasi ibarat kursi yang tertinggal di dalam mal tersebut.
"Nah, mengenai teknis apakah data itu diambil atau sempat diambil atau tidak? Itu tanya ke pemilik mal PDN, yaitu Kominfo. Saya tidak bisa jawab itu," ucap Silmy.
"Tetapi kalau pertanyaannya apakah Imigrasi bisa masuk melihat toko kita di dalam? Tidak bisa. Jadi apakah data tersebut bisa digunakan lagi? Sampai hari ini tidak bisa. Dan kalau bisa pun ada risikonya," sambungnya.
Oleh karena itu, Imigrasi tak akan kembali memakai data yang sudah diserang
ransomware
. Apabila digunakan kembali, lanjut dia, saja data tersebut masih membawa
ransomware
di tempat data yang baru.
"Saya lebih pilih tidak memakai. Bagaimana kalau misalnya barang-barang kita di dalam mal tersebut sudah dikontaminasi? Pas lagi saya ambil, itu malah bisa nularin ke yang masih bersih. Ini kan saya pindah mal," ungkap Silmy.
"Nah, kalau saya ambil yang sudah terkontaminasi, pindah ke sini, nanti malah nyebar ke yang di sini. Jadi saya tidak pakai. Sudah, selesai. Kan belum tentu bisa juga," tambahnya. | 2024-06-29 04:00:27 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 391,609,489 | Kemenag Akan Gandeng Imigrasi, Larang CJH Non Visa Haji Keluar Indonesia saat Musim Haji |
Kementerian Agama akan bekerja sama dengan Imigrasi untuk mencegah calon jemaah haji Indonesia pengguna visa ziarah dan non visa haji pergi ke Arab Saudi saat musim haji. Rencana itu diambil pemerintah untuk melindungi jemaah haji Indonesia agar tidak menjadi korban travel nakal.Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan menyusul beberapa kasus terjadi pada calon yang tidak diperbolehkan masuk ke Makkah akibat menggunakan visa ziarah maupun visa non haji. "Ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memastikan agar pengguna visa ziarah dan non-haji resmi tidak diizinkan keluar Indonesia selama musim haji," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas saat tiba di Bandara Jeddah, Minggu (9/6/2024) malam WAS atau Senin (10/6/2024) dini hari WIB.
Baca Juga
Pegiat Medsos Ditahan Arab Saudi, Konjen RI: LMN Kena Pasal Financial Fraud
Yaqut mengaku prihatin dengan nasib jemaah yang terdeportasi karena menggunakan visa ziarah akibat ulah travel nakal. "Kasihan kepada jemaah yang sudah masuk ke Arab Saudi, lelah, dan harus dideportasi. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Ini tentu sangat merugikan," tuturnya.Dia menegaskan tindakan calon jemaah menggunakan visa ziarah untuk ibadah haji telah dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi. "Masalah visa ziarah digunakan untuk haji itu sangat kita sayangkan. Jauh-jauh hari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyampaikan keseriusannya menindak tegas calon jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi dan akan mendapatkan larangan mengikuti ibadah haji," katanya.Pemerintah Indonesia pun telah melarang dan meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk menindak tegas travel nakal yang memfasilitasi penggunaan visa ziarah untuk berhaji. "Ini menyangkut jemaah yang menjadi korban. Sekarang prioritas pemerintah adalah terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hal ini. Ini menjadi konsen kita bersama," ujarnya.Menteri Yaqut menjelaskan sanksi berat seperti mencabut izin usaha travel nakal memang bisa dilakukan, namun dikhawatirkan mereka dapat membuka usaha baru dengan nama berbeda.
Lihat Juga: Puluhan Jemaah Non Visa Haji Ditangkap, Pemerintah Diminta Tindak Tegas Travel Nakal
(aww)
| 2024-06-10 11:37:35 | Berita Online | sindonews.com | Andryanto Wisnuwidodo |
Ditjen Imigrasi | 390,941,444 | Kemenkumham Bali bekali bela diri petugas imigrasi dan lapas |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali membekali latihan bela diri kepada petugas imigrasi yang banyak berurusan dengan warga negara asing (WNA) bermasalah dan petugas di lembaga pemasyarakatan (lapas).
“Bela diri memang sangat penting bagi jajaran Kemenkumham Bali, terutama bagi petugas pemasyarakatan yang berhadapan dengan narapidana dan petugas keimigrasian yang berhadapan dengan WNA yang melakukan pelanggaran,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, sudah ada beberapa jajaran di unit pelayanan teknis Kemenkumham Bali yang mengikuti pelatihan Kempo, sebagai salah satu seni bela diri, seperti Lapas Kelas II-A Kerobokan.
Meski begitu, ia perlu memperluas jangkauan pelatihan Kempo salah satunya dengan berencana menggandeng Federasi Kempo Indonesia (FKI).
Ia berharap kerja sama dengan FKI Bali ini dapat semakin menambah jangkauan pelatihan kempo bagi jajaran Kemenkumham Bali.
Bela diri merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki jajaran Kemenkumham karena selain untuk melindungi diri sendiri, bela diri juga dapat digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua FKI Bali Ketut Bagiada mengungkapkan pihaknya ingin memberikan pelatihan kepada jajaran Kemenkumham Bali.
“Kami yakin kempo dapat menjadi bekal penting bagi para pegawai Kemenkumham Bali dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak terduga,” katanya ketika melakukan audiensi.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari-14 Mei 2024 sudah ada 142 WNA bermasalah dideportasi dari Bali, dengan rincian Kantor Imigrasi Ngurah Rai sebanyak 84 orang, Imigrasi Denpasar sebanyak 15 orang, Rumah Detensi Imigrasi sebanyak 35 orang dan Imigrasi Singaraja ada delapan orang.
Sementara itu, sebagai gambaran, berdasarkan data Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, jumlah warga binaan di Bali per 18 April 2024, mencapai 3.943 orang.
Ribuan warga binaan yakni tahanan dan narapidana itu menghuni 10 unit lembaga pemasyarakatan (lapas) termasuk khusus anak dan perempuan serta rumah tahanan negara (rutan) di Bali.
Ada pun dari 10 unit pelaksana teknis pemasyarakatan itu, warga binaan paling banyak menghuni Lapas Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung mencapai 1.233 orang, atau sudah melampaui kapasitas 466 orang.
Selain itu, Lapas Narkotika Kelas II-A di Kabupaten Bangli dihuni sebanyak 1.087 orang atau melampaui kapasitas mencapai 468 orang.
Imigrasi Bali deportasi WNA Australia penganiaya sopir taksi
Imigrasi Bali tangkap WNA Tanzania dan Uganda diduga kasus prostitusi
Imigrasi Ngurah Rai Bali tangkap WNA Aljazair karena kerap buat onar
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-30 15:42:10 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 392,583,085 | Resmi Jabat Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Uckhy Adhitya Bakal Awasi Pergerakan Orang Asing | TRIBUNNEWS.COM - Uckhy Adhitya resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi menggantikan Babay Baeunullah.
Upacara pelantikan dan serah terima jabatan dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat di Bandung pada Senin (24/6/2024).
Setelah dilantik, Uckhy akan fokus pelayanan publik keimigrasian dan pengawasan orang asing di wilayah Bekasi dan sekitarnya.
“Utamanya dalam pelayanan publik keimigrasian seperti pelayanan paspor untuk WNI dan izin tinggal bagi WNA,” ujar Uckhy dalam keterangannya pada Selasa (25/6/2024).
Dalam memori serah terima jabatan Kepala Imigrasi Bekasi, Uckhy juga akan melanjutkan program pelayanan publik yang sudah berjalan baik.
Beberapa inovasi pelayanan paspor yang memudahkan masyarakat Bekas juga akan diteruskan antara lain seperti pelayanan eazy passport di Ciwalk Lippo Cikarang, dan pelayanan paspor di MPP Cibubur.
“Untuk inovasi pelayanan publik akan terus kami lakukan demi memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor. Kami berusaha mendekatkan pelayanan dan menjangkau masyarakat sehingga membuka sekat akses pelayanan publik karena halangan jarak yang cukup jauh,” jelas Uckhy.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Uckhy Adhitya yang merupakan alumni Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM) Tahun 2015 itu menjabat sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta. | 2024-06-25 17:00:21 | Berita Online | tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,133,412 | Kemenkumham Bakal Bangun Kantor Imigrasi di Banyuwangi Tahun Ini | Liputan6.com, Banyuwangi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI pada tahun ini akan membangun kantor imigrasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam peningkatan pelayanan keimigrasian bagi warga Banyuwangi, termasuk warga negara asing.
Selama ini layanan keimigrasian yang ada di Banyuwangi merupakan unit kerja non-struktural (unit layanan paspor/ULP) yang merupakan bagian dari Kantor Imigrasi Kelas I Jember.
BACA JUGA: Perekaman KTP Mulai Dilakukan di Pamekasan Jelang Pilkada Serentak
BACA JUGA: Antisipasi PMK dan LSD, Pemkab Madiun Periksa Kesehatan Hewan Ternak Jelang Idul Adha
Baca Juga
Polri Pastikan Tidak Ada Pungutan Biaya Penerimaan Anggota Polisi
Embarkasi Surabaya Berangkatkan Calon Jamaah Haji dari NTT
109.071 Orang Naik KA Pandalungan Rute Jember-Gambir Selama Satu Tahun Beroperasi
"Dengan pembukaan layanan ini, kami berharap pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Banyuwangi dan warga asing akan semakin lebih mudah dan dekat," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Sabtu (1/6/2024).
Advertisement
Ia menjelaskan pemerintah daerah setempat siap mendukung pendirian kantor imigrasi, dan termasuk penyediaan lahan untuk pengembangan kantor.
"Pemkab telah menyiapkan lahan yang akan dihibahkan kepada Kemenkumham untuk pembangunan kantor imigrasi di Banyuwangi. Prosesnya sudah dilakukan, tinggal serah terima," ucap Ipuk.
Sementara itu, Analis Keimigrasian Pertama Ditjen Imigrasi Kemenkumham M. Ishaq Ismail mengatakan Kantor Imigrasi Banyuwangi nantinya akan melayani berbagai layanan keimigrasian warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tinggal di Banyuwangi, termasuk pula melakukan pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian WNA.
"Kami melihat permohonan layanan keimigrasian di Banyuwangi terus meningkat, apalagi tren positif peningkatan turis yang berkunjung ke Banyuwangi. Ini menjadi salah satu pertimbangan kami untuk membuka layanan di sini," katanya.
Secara geografis juga dekat Bali dan Kantor Banyuwangi ini setidaknya sebagai satelit pengawasan warga negara asing di sekitar Bali.
Menurut Ishaq, Banyuwangi telah memenuhi kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 6 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi. Salah satunya sudah tersedia unit kerja non-struktural (ULP).
Ishaq menargetkan pada Juni 2024 surat keputusan Kemenkumham terkait pembentukan Kantor Imigrasi Banyuwangi telah terbit, sehingga secara struktur dan organisasi kantor imigrasi Banyuwangi sudah eksis.
"Penganggaran dan pembangunan gedung masih dalam proses. Sambil menunggu pelayanan akan kami lakukan dengan mengoptimalkan fasilitas di kantor ULP Banyuwangi," ujarnya. | 2024-06-02 21:21:48 | Berita Online | surabaya.liputan6.com | Erik Erfinanto |
Ditjen Imigrasi | 389,904,286 | Imigrasi Balikpapan Dukung Penuh Pemberangkatan Jemaah Calhaj Kloter 1 di Asrama Haji Batakan | TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Satuan Tugas (Satgas) Haji Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan beserta jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kaltim turut serta dalam kegiatan Pelepasan Kloter 1 Jemaah Calon Haji asal Embarkasi Balikpapan Tahun 1445 H / 2024 M yang dilaksanakan di Asrama Haji Batakan Balikpapan pada hari Selasa (14/05).
Acara ini menandai dimulainya keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Sebanyak 324 jemaah calon haji diberangkatkan pada kloter pertama ini.
Pelepasan kloter 1 diawali dengan laporan panitia oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq. Kemudian, pelepasan secara simbolis dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, didampingi oleh unsur stakeholder terkait di wilayah Kalimantan Timur.
Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah mengusung tema "Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia". Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa semua jemaah haji, termasuk lansia, dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan bermartabat.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini melalui pembentukan Tim Satgas Haji Tahun 2024. Tim ini bertugas untuk menghadirkan layanan keimigrasian prima bagi para calon jemaah haji, mulai dari pemeriksaan keimigrasian saat keberangkatan ke Tanah Suci hingga saat kedatangan kembali ke Tanah Air.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Wahyu Gumilang beserta jajaran berkomitmen untuk bekerja keras demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
"Kami siap memberikan pelayanan keimigrasian terbaik bagi para jemaah haji agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk," ungkap Wahyu.
Pelepasan kloter 1 ini menjadi momen penting bagi para jemaah haji yang telah lama menantikan keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Doa dan harapan pun dipanjatkan agar para jemaah haji diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama menjalankan ibadahnya. (*) | 2024-05-15 10:00:33 | Berita Online | Kaltim.tribunnews.com | Iklan Tribun Kaltim |
Ditjen Imigrasi | 392,336,379 | Pelayanan Imigrasi Tetap Jalan Meski Server PDN Gangguan | PALANGKA RAYA–Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah Kepala Divisi Adminstrasi, Joko Martanto mengungkapkan, saat ini layanan Keimigrasian pada unit pelaksanaan teknis paspor, Unit Kerja Keimigrasian serta tempat pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala, Kamis (20/06/24).
Hal tersebut diungkapkan Joko saat menerima informasi dari siaran pers Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) dengan Nomor: SP/IMI/06/2024/06.
“Iya benar, saat ini sistem sedang mengalami kendala,” ucap Plt Kakanwil Kemenkumham Kalteng.
Disampaikan Joko saat ini pihaknya sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam.
Meskipun demikian masyarakat yang berada di bandar udara internasional yang melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
“Imigrasi tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin, agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat begitu pula dengan pada saat kedatangan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya menganjurkan setiap penumpang untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor Imigrasi, akan tetap dilayani seperti biasa namun kendati demikian permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani mengingat belum maksimalnya sistem,” jelasnya.
Berdasarkan informasi sejauh ini pelayanan masih berjalan sebagaimana mestinya meskipun terkendala sistem. Pihaknya menyampaikan apabila sistem PDN kementerian kominfo sudah kembali normal maka layanan Keimigrasian sudah beroperasi sepenuhnya.
“Kita akan informasikan kembali jika sistem sudah berjalan seperti biasanya,” tandasnya. (kom/hms/ktk/aza)
PALANGKA RAYA–Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah Kepala Divisi Adminstrasi, Joko Martanto mengungkapkan, saat ini layanan Keimigrasian pada unit pelaksanaan teknis paspor, Unit Kerja Keimigrasian serta tempat pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala, Kamis (20/06/24).
Hal tersebut diungkapkan Joko saat menerima informasi dari siaran pers Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) dengan Nomor: SP/IMI/06/2024/06.
“Iya benar, saat ini sistem sedang mengalami kendala,” ucap Plt Kakanwil Kemenkumham Kalteng.
Disampaikan Joko saat ini pihaknya sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam.
Meskipun demikian masyarakat yang berada di bandar udara internasional yang melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
“Imigrasi tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin, agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat begitu pula dengan pada saat kedatangan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya menganjurkan setiap penumpang untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor Imigrasi, akan tetap dilayani seperti biasa namun kendati demikian permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani mengingat belum maksimalnya sistem,” jelasnya.
Berdasarkan informasi sejauh ini pelayanan masih berjalan sebagaimana mestinya meskipun terkendala sistem. Pihaknya menyampaikan apabila sistem PDN kementerian kominfo sudah kembali normal maka layanan Keimigrasian sudah beroperasi sepenuhnya.
“Kita akan informasikan kembali jika sistem sudah berjalan seperti biasanya,” tandasnya. (kom/hms/ktk/aza) | 2024-06-21 14:08:34 | Berita Online | kaltengpos.jawapos.com | Urip Suyitno |
Ditjen Imigrasi | 392,811,199 |
Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Keimigrasian Sudah Pulih 100 Persen | Layanan keimigrasian sempat mengalami gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN). Ditjen Imigrasi memastikan layanan keimigrasian saat ini sudah pulih 100 persen.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal dan paspor sudah recover 100 persen," kata Dirjen Imigrasi, Silmy Karim dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Silmy mengungkap kepastian ini didapat setelah dilakukan pengecekan. Meski begitu, dia menjelaskan pemulihan ini masih terus dalam proses hingga stabil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin saya cek, sehari sebelumnya saya cek. Nah hari ini Alhamdulillah sudah berhasil direcover 100%. Walaupun tentu kita pasti masih ada satu, dua, yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan tetapi sudah recover," ungkap Silmy.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan layanan imigrasi dipindah ke web Amazon setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan siber ransomware. Yasonna menyebutkan data yang dipindah saat ini baik dan tidak ada kendala.
"Sekarang masih di situ. Masih di AWS. Lengkap. Bagus tidak ada lagi kendala," kata Yasonna kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Yasonna menilai data yang disimpan di Amazon masih aman. Ia belum mengetahui sampai kapan data layanan imigrasi disimpan di Amazon.
"Aman. Nanti kita lihat aja (sampai kapan)," ujarnya. | 2024-06-28 19:49:08 | Berita Online | news.detik.com | Kurniawa - |
Ditjen Imigrasi | 392,494,345 | Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang: Transformasi Kepemimpinan di Harris Hotel & Convention | ['\xa0', '\xa0 ', 'Malang, 21 Juni 2024 – Pada hari ini, di Harris Hotel & Convention, telah diselenggarakan acara serah terima jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting salah satunya adalah PJ Walikota Malang (Wahyu Hidayat), pimpinan tinggi pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kepala UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur, dan tamu undangan lainnya.', '\xa0', '', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang periode 27 Januari 2023 hingga 21 Juni 2024, Bapak Galih Priya Kartika Perdhana, mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan prestasinya. Beberapa pencapaian penting yang diraih selama masa kepemimpinan beliau antara lain:', '\xa0', '\xa0', 'Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono, menyatakan, "Kami mengapresiasi dedikasi Bapak Galih Priya Kartika Perdhana yang telah membawa banyak prestasi dan inovasi selama masa kepemimpinannya. Semoga segala capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan oleh kepemimpinan yang baru."', '\xa0', 'Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menambahkan, "Kami sangat berterima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Galih Priya Kartika Perdhana. Harapan kami, Bapak Anggoro Widjanarko dapat melanjutkan dan bahkan meningkatkan standar pelayanan yang telah ada."', '\xa0', 'Acara ini juga menjadi momen penting untuk menyambut Kepala Kantor Imigrasi yang baru, Bapak Anggoro Widjanarko. Dengan pengalaman dan kompetensi yang beliau miliki, diharapkan mampu melanjutkan tugas dengan baik dan membawa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang ke arah yang lebih baik lagi.', '\xa0', 'Dalam sambutannya, Bapak Galih Priya Kartika Perdhana menyampaikan, "Saya merasa terhormat dan bangga dapat memimpin Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Prestasi yang diraih adalah hasil kerja keras seluruh tim, dan saya berharap penerus saya dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian ini."', '\xa0']
Bapak Anggoro Widjanarko dalam pidatonya menyatakan, "Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya siap melanjutkan tugas ini dengan penuh dedikasi dan berkomitmen untuk membawa inovasi dan perbaikan dalam pelayanan keimigrasian di wilayah ini.", ,
,
, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memiliki tugas penting dalam hal pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah Jawa Timur yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Dalam hal pelayanan keimigrasian, kantor ini melakukan pelayanan dokumen perjalanan, perlintasan keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian bagi warga negara asing., , , Selama periode Januari 2023 hingga Mei 2024, pengawasan orang asing dilakukan setiap bulan dengan total pengawasan sebanyak 234 perusahaan dan telah melakukan pendeportasian sebanyak 14 kali terdiri dari 29 orang WNA. Aplikasi baru, Molina, juga diperkenalkan untuk mempermudah pengajuan perpanjangan izin tinggal tanpa harus hadir di kantor., , Dalam periode Februari hingga Mei 2024, pelayanan pengurusan izin tinggal yang telah dilaksanakan meliputi:, , , Di akhir sambutan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Heni Yuwono) menyampaikan harapan kepada Kepala Kantor Imigrasi Malang yang baru (Anggoro Widjanarko) untuk dapat mengemban tugas dengan baik. Kami juga berharap beliau dapat melanjutkan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait. Mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada beliau dalam menjalankan tugasnya dengan baik. (jon) | 2024-06-24 13:17:32 | Berita Online | radarmalang.jawapos.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,503,179 | Imigrasi Malaysia tangkap sindikat "Geng Broga" yang diduga selundupkan dan tahan 12 WNI |
Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menangkap sindikat "Geng Broga" yang diduga menyelundupkan serta menahan 12 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sebuah operasi khusus di sekitar Sungai Besar dan Sabak Bernam, Negeri Selangor, Malaysia, Kamis (6/6).
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Ruslin Jusoh dalam pernyataan media yang diakses di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 20.05 waktu setempat (19.05 WIB).
Dia memaparkan, operasi itu melibatkan satu tim petugas berbagai pangkat dari Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Imigrasi Putrajaya, telah menangkap seorang laki-laki (47 tahun) yang diduga dalang penyelundupan manusia dan dua laki-laki warga Malaysia (31 tahun dan 40 tahun) yang diduga berperan sebagai "transporter".
JIM ikut menahan dua orang laki-laki, seorang perempuan, seorang anak laki-laki yang semuanya merupakan WNI.
Baca juga: Imigrasi perketat pemeriksaan identitas pemohon paspor demi cegah TPPO
Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil intelijen selama dua pekan, dia mengatakan tim operasi khusus telah diatur bergerak dan bertemu dengan pelaku yang menggunakan tiga mobil, yakni satu Perodua Alza, satu Perodua Bezza dan satu Proton Waja, yang dikendarai oleh tiga orang terduga penyelundupan manusia dalam keadaan mencurigakan.
Menurut dia, semua terduga yang mengendarai tiga kendaraan itu melaju kencang setelah menyadari kehadiran pasukan operasi itu, tetapi semuanya berhasil dihadang.
Berdasarkan hasil investigasi, tim diatur untuk bergerak ke kawasan rawa bakau di sekitar Sabak Bernam, dan menangkap delapan WNI lainnya yang baru sampai secara ilegal dari Indonesia melalui jalur laut.
Sehingga total 15 orang, terdiri dari tiga warga negara Malaysia dan 12 WNI yang berusia antara lima hingga 52 tahun ditangkap dan ditahan dalam operasi tersebut, ujar dia.
Baca juga: Kepala BP2MI tegaskan Pemerintah Indonesia akan terus perangi sindikat TPPO
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan dua laki-laki WNI telah melampaui masa tinggal, sedangkan 10 orang lainnya, termasuk seorang perempuan dan seorang anak laki-laki, tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di negara tersebut.
Tim operasi menyita lima salinan paspor Indonesia, uang tunai sebesar RM6.200 atau sekitar Rp21,4 juta, serta tiga kendaraan yang diyakini digunakan untuk mengangkut pendatang asing tanpa izin (PATI).
Ia mengatakan modus operandi sindikat itu adalah menggunakan jalur laut untuk mendatangkan dan mengeluarkan WNI dari Tanjung Balai, Indonesia menuju Sungai Besar, Selangor.
Sindikat itu menggunakan kapal penangkap ikan, lalu menukarnya dengan perahu kecil di tengah lautan. Dalang sindikat itu akan mengatur pergerakan keluar masuk Malaysia, kendaraan yang akan digunakan untuk membawa migran dan diyakini terkait dengan sindikat yang ada di Indonesia, kata Ruslin.
Baca juga: Satreskrim Polres Sukabumi ungkap dan tangkap sindikat judi daring
Ia mengatakan sindikat yang sudah beroperasi selama setahun itu akan mengenakan bayaran RM1.500 (sekitar Rp5,2 juta) hingga RM2.500 (sekitar Rp8,6 juta) untuk setiap orang berdasarkan jenis kelamin.
Sebanyak tiga pria Malaysia ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26A, Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007, sementara seluruh WNI ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 6 (3) dan Bagian 15 (4), Akta Imigrasi 1959/63 dan ditahan di Depo Imigrasi Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Ia mengatakan JIM berkomitmen memerangi sindikat perdagangan manusia dalam penegakan hukum demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak mana pun yang kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-undang Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007, ujar Ruslin. | 2024-06-07 21:35:14 | Berita Online | megapolitan.antaranews.com | ANTARA News Agency |
Ditjen Imigrasi | 392,406,058 | Imigrasi Tambah 100 Personel Tangani Kendala Sistem Perlintasan Bandara Soekarno-Hatta | TRIBUNPALU.COM - Sebanyak 100 personel ditambahkan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Hal tersebut merespon antrean panjang imbas kendala layanan imigrasi yang terdampak gangguan teknis server pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo.
“Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan akan kami tambah dengan konter tambahan,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat mengecek antrean dan sistem pelayanan perlintasan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jumat malam (21/06/2024).
Ia menambahkan, saat ini kondisi antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih terkendali dibandingkan kemarin.
Untuk mengurai antrean, line khusus haji di area kedatangan juga dibuka.
Sementara ini, pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual.
Petugas menerakan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi (foto). Bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.
“Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk kedalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi,” lanjut Silmy.
Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk.
Penumpang dapat mengambil air mineral gratis di ruang tunggu tersebut.
“Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal kembali,” tutupnya. (*) | 2024-06-22 17:08:51 | Berita Online | palu.tribunnews.com | Citizen Reporter |
Ditjen Imigrasi | 392,197,669 | Tiga Warga PNG Penyeludup 319 Kg Vanili Ditangkap, Kepala Imigrasi Jayapura Ungkap Hal Mengejutkan | Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tiga warga negara Papua NJugini (PNG) tertangkap tangan saat hendak menyelundupkan Vanili seberat 319 Kg ke Kota Jayapura, pada Sabtu (15/6/2024) pukul 01.24 WIT.
Ketiga pelaku ditangkap oleh Personel Patroli Direktorat Polairud Polda Papua tepat di perairan Tanjung Kayo Batu, Kota Jayapura.
Adapun identitas para pelaku yakni Darius Ambina, Shane Novane, dan Jayson Makario Numbos.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengatakan, ketiga orang asing itu ketika diamankan membawa sejumlah barang bukti.
"Barang-barang yang dibawa di antaranya, speedboat berukuran 23 feet list orange , satu unit motor tempel merk Yamaha 40 PK, satu buah Kunci Motor Tempel, satu buah selang bensin," kata Muhammad Akmal dalam konferensi pers bersama wartawan di Jayapura, Rabu (19/6/2024).
Lanjut Akmal,barang bukti lainya yakni 15 koli berisikan Vanili seberat 319 Kg, kemudian satu terpal warna biru , tujuh buah jerigen dan satu buah penggayung.
Akmal menegaskan,ketiga warga PNG ini diamankan karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
"Serta tidak memiliki dokumen atas kepemilikan Vanili yang mereka bawa," ujarnya.
Selaku Kakanim,Akmal mengapresiasi penangkapan tiga orang warga PNG yang dilakukan oleh Direktorat Polairud Polda Papua yang telah berrkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.
Terancam 5 Tahun Penjara
Dia mengatakan, ketiga warga PNG yang dimaksud diduga melanggar pasal 119 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Sebagaimana dalam pasal tersebut ketiga WNA PNG ini terancam 5 Tahun penjara dengan denda paling banyak Rp 500 limaratus juta," tegasnya.
Ia menambahkan,selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura akan melakukan pro justitia terhadap ketiga warga PNG tersebut. (*) | 2024-06-19 15:10:13 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Hendrik Rikarsyo Rewapatara |
Ditjen Imigrasi | 392,827,970 | Imigrasi ancam deportasi 103 WNA di Bali karena kejahatan siber |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengancam mendeportasi 103 warga negara asing (WNA) yang ditangkap dalam operasi Bali Becik, Rabu (26/6), atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan siber.
"Dan bisa kita deportasi. Di Undang-undang (UU) bisa kita melakukan itu. Kita dasarnya UU. Kita tunggu saja sebulan ini berapa kita bisa operasi," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, ancaman ini disampaikan, karena Imigrasi ingin memastikan bahwa WNA yang masuk ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas baik atau good quality traveler. Dia mengaku selama ini terus mendapat masukan masyarakat terkait wisatawan asing yang meresahkan. Adapun Imigrasi masih mendalami motif kejahatan yang diduga dilakukan oleh 103 WNA tersebut.
"Ini biasanya di Indonesia itu kaitan dengan scam. Online scammer. Kita lagi dalami. Biasanya penipuan secara siber. Itu dari yang 103," katanya.
Selain itu, Silmy mengingatkan kepada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi, berdasarkan data jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia naik 30 persen terhitung hingga Mei 2024.
"Bandingkan 1 Januari dengan 1 Mei 2023. Itu naik 30 persen. Artinya memang makin banyak minat, apa karena tourism atau bisnis. Itu meningkat. Dan kita tunjukkan kita ada aturan main," kata Silmy.
Sebelumnya, Jumat (28/6), Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan sebanyak 103 warga Taiwan yang tertangkap dalam operasi keimigrasian “Bali Becik” pada Rabu (26/6) terlibat penipuan daring dengan target korbannya di luar negeri salah satunya Malaysia.
“Mereka melakukan scamming atau penipuan tapi korban penipuan itu orang asing di negara lain yakni Malaysia,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Ia menyebutkan 103 warga Taiwan itu menyasar para korban di luar negeri berdasarkan pengakuan para pelaku saat menjalani pemeriksaan.
Godam juga memastikan mereka tidak terlibat peretasan yang mengakibatkan adanya gangguan Pusat Data Nasional (PDN) yang berimbas terhadap layanan keimigrasian pada Kamis (20/6). Tak hanya itu, mereka juga tidak terkait dengan kasus judi daring atau pun penyelundupan orang.
“Kami belum melihat hubungannya (peretasan PDN). Untuk penyelundupan manusia kami pastikan tidak ada, judi online juga kami tidak temukan keterkaitannya,” imbuhnya.
Saat ini, 103 orang asing tersebut yang terdiri dari 91 laki-laki dan 12 wanita itu ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Baca juga: Upaya Kemenkumham berantas peredaran narkotika Lapas Rutan di NTB
Baca juga: Kemenkumham NTB ingatkan pentingnya pendaftaran paten peneliti
Ada pun langkah selanjutnya, lanjut dia, melakukan deportasi dalam waktu dekat kepada 103 warga Taiwan itu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, kata dia, tidak menemukan unsur pidana dalam penangkapan mereka sehingga tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
“Mereka melakukan kegiatan di Indonesia tapi korban ada di negara lain sehingga sulit sekali untuk terpenuhi unsur pidana hal seperti ini,” imbuhnya.
Ia menyebut aksi penipuan daring menyasar korban di luar wilayah Indonesia merupakan pola kejahatan lintas negara. Untuk itu, pihaknya menjatuhkan tindakan administrasi dengan deportasi karena mereka menyalahgunakan izin tinggal.
| 2024-06-29 06:49:07 | Berita Online | mataram.antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |
Ditjen Imigrasi | 389,243,635 | Imigrasi Singaraja Bali mewajibkan hotel laporkan orang asing yang menginap |
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, mewajibkan setiap hotel dan akomodasi sejenis untuk melaporkan orang asing yang menginap guna
mendukung pengawasan keimigrasian.
“Kami harap masyarakat dan pihak terkait untuk dapat berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kepala Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan di Denpasar, Sabtu.
Ia meminta penginapan atau hotel melaporkan orang asing yang menginap itu secara rutin melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) atau surat elektronik (e-mail) Imigrasi Singaraja melalui alamat [email protected], dalam kurun waktu 1x24 jam sejak orang asing itu menginap.
Hendra mengingatkan apabila ada unsur kesengajaan pihak hotel tidak melaporkan orang asing itu menginap, maka ada sanksi yang berpotensi diterima.
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur ketentuan terkait pelaporan orang asing itu pada pasal 72 dan pasal 117 ancaman pidana kurungan tiga bulan atau pidana denda maksimal Rp25 juta.
Kewajiban melaporkan orang asing menginap itu juga disampaikan petugas Imigrasi ketika melakukan operasi pengawasan orang asing (Jagratara) yang bertujuan mencegah terhadap pelanggaran keimigrasian dan penegakan hukum untuk stabilitas keamanan negara.
Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas menyusuri sejumlah tempat wisata, hotel dan perusahaan di Kabupaten Jembrana dan Pemuteran, Kabupaten Buleleng.
“Pengawasan fokusnya pemeriksaan kesesuaian antara beberapa dokumen keimigrasian yang dimiliki orang asing dengan aktivitas yang dilakukan selama di Indonesia,” imbuhnya.
Meski petugas tidak mendapati adanya pelanggaran keimigrasian warga negara asing dalam operasi itu, ia mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ada aktivitas WNA mencurigakan melalui nomor WhatsApp resmi yakni 0813-53909733.
Kantor Imigrasi Singaraja memiliki wilayah pengawasan orang asing di tiga kabupaten yakni Buleleng, Karangasem dan Jembrana.
Selama 2023, pihaknya sudah mendeportasi sebanyak 17 WNA karena beragam sebab di antaranya penyalahgunaan izin tinggal hingga melampaui masa tinggal.
| 2024-05-04 15:21:08 | Berita Online | kalbar.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,342,938 | Gangguan PDN Bikin Layanan Imigrasi "Macet", Pengamat: Mestinya Tak Sampai Berjam-jam | JAKARTA, KOMPAS.com - Gangguan pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) dinilai seharusnya tidak sampai mengakibatkan layanan publik terkendala sampai berjam-jam, jika pemerintah sudah siap dengan berbagai solusi dalam menghadapi kendala seperti terjadi pada Kamis (21/6/2024).
Peristiwa gangguan terhadap sistem PDN pada Kamis kemarin mengakibatkan terhambatnya layanan keimigrasian di berbagai bandara internasional.
Pemerhati keamanan siber Alfons Tanujaya mengkhawatirkan gangguan terhadap sistem PDN terjadi karena serangan siber dengan metode brainchiper seperti kerap dilakukan kelompok peretas Lockbit.
"Kita berdoa saja semoga bukan ransomware. Dan harusnya kalau ransomware sekalipun kalau disaster recovery dan business continuity-nya dijalankan dengan baik akan bisa up dan tidak perlu down selama ini," kata Alfons saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (21/6/2024).
Alfons juga mengatakan, peristiwa itu semestinya membuat pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat dalam membenahi infrastruktur digital nasional.
Selain itu, peristiwa gangguan sistem PDN juga dianggap menjadi pelajaran bagi pemerintah buat bersiap menghadapi peristiwa serupa jika terulang di masa mendatang.
Alfons juga menyampaikan, peristiwa itu juga harus membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menangani PDN lebih cermat dalam melindungi aset infrastruktur digital nasional, dan membenahi prosedur antisipasi jika terjadi kendala serupa di kemudian hari.
"Kejadian ini harusnya bisa dijadikan pelajaran pahit dan berharga Kominfo untuk lebih baik ke depannya," ucap Alfons.
Alfons mengatakan, semestinya pemerintah sudah mempunyai berlapis-lapis sistem cadangan yang bisa diaktifkan sewaktu-waktu secepatnya jika terjadi gangguan pada PDN utama.
"Layanan maha penting seperti keimigrasian ya harus ada back-up. Kalau ada sistem yang gagal itu dalam bilangan menit harus ada penggantinya," ujar Alfons.
Seperti diberitakan sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis (20/6/2024).
Akibatnya, antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warganet di media sosial X.
Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan, ada beberapa layanan publik terdampak akibat kerusakan sistem pada PDN.
Ia mengatakan, Kemenkominfo sedang memulihkan layanan-layanan tersebut secara bertahap.
“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi, Kamis.
Pihak Kemenkominfo juga masih menelusuri penyebab terjadinya gangguan pada sistem PDN. | 2024-06-21 15:35:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 389,321,258 | Cegah Pelanggaran Keimigrasian, Imigrasi Makassar Laksanakan Operasi Jagratara | TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Imigrasi Makassar melaksanakan Operasi Jagratara.
Kegiatan ini dalam rangka memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian dan penegakan hukum di wilayah kerja guna menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Operasi Jagratara merupakan operasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan arahan terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.
Tim Operasi Jagratara Kantor Imigrasi Makassar melaksanakan operasi ini selama 2 (dua) hari pada tanggal 02-03 Mei 2024.
Pelaksanaan operasi Jagratara dilakukan dengan menyasar beberapa titik di Kabupaten Bulukumba yang banyak didatangi wisatawan asing untuk berwisata.
Dalam operasi pengawasan ini, dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti paspor dan ijin tinggal.
Tak hanya memeriksa, petugas juga memberikan himbauan terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan untuk selalu melaporkan keberadaan orang asing yang menginap sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar, bapak Syiradjuddin yang juga tergabung dalam tim operasi, melaporkan bahwa setelah dilakukan operasi jagratara di beberapa titik di Kabupaten Bulukumba.
Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran lain terkait aktifitas yang dilakukan orang asing di wilayah Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari surat Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor : IMI.5-GR.03.06-158 tanggal 18 April 2024 hal pelaksaan Operasi "JAGRATARA" Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024.(*) | 2024-05-06 09:00:37 | Berita Online | makassar.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,848,124 | Dirjen Imigrasi Ungkap Sempat Surati Kemenkominfo untuk Minta Back Up Data, tetapi Tidak Direspons | Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim ungkap sudah meminta backup atau pencadangan data Pusat Data Nasional (PDN) dengan menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak April 2024.
“File kita itu ada 800 yang secara PDN ada backup-nya itu 200. Nah April kita menyurati Kominfo, untuk meminta di-backup dibuatkan replika April,” katanya saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (28/6/2024).
Surat yang dikirimkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tidak mendapatkan respons apapun dari Kominfo, sehingga, Silmy meminta ke jajarannya menyiapkan dan memperbarui secara berkala melalui pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).
“Yang jelas April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul backup data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim begitu,” tuturnya.
Silmy menuturkan permintaan pencadangan data pada PDN di bawah naungan Kemenkominfo dikarenakan setelah beberapa waktu diperiksa pihaknya tidak menemukan data backup.
“Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga taruhnya di mana, karena itukan masih PDNS, begitu kan,” ujarnya.
Namun, memastikan layanan keimigrasian sudah pulih sepenuhnya setelah sebelumnya alami gangguan akibat insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN).
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100%," tandasnya.
“Dari 800 hanya ada 190 (dari backup PDN), yang bisa dipakai 7 untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu saja dan Pusdakim enggak apa-apa," pungkasnya. | 2024-06-29 14:21:16 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,298,508 | Kebijakan Imigrasi Trump vs Biden, Analis: Pengetatan Untungkan AS | ['TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Kebijakan imigrasi Presiden Joe\xa0Biden vs mantan Presiden Donald\xa0Trump menjadi isu penting menjelang debat Pilpres\xa0AS 27 Juni 2024 pekan depan.', 'Biden dan Trump telah memaparkan cetak biru soal kebijakan imigrasi AS.', 'Analis mengatakan, kebijakan pengetatan imigrasi membuka peluang keuntungan bagi AS di masa mendatang.', 'Paul Davidson dalam artikel berjudul "Comparing Trump\'s and Biden\'s economic plans, from immigration to taxes" dikutip USA TODAY menjelaskan, Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan imigran tidak berdokumen, upaya terbesar dalam sejarah AS.', 'Dia juga akan mengembalikan program "tetap di Meksiko" yang memaksa para pencari suaka non-Meksiko yang mencoba memasuki AS di perbatasan selatan untuk menunggu di Meksiko sampai kasus mereka diselesaikan.', 'Dan Trump akan mengembalikan kebijakan Title 42 era COVID-19, yang memungkinkan otoritas perbatasan AS untuk segera mengembalikan imigran ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mengajukan suaka, katanya kepada majalah Time dalam sebuah wawancara.', 'Trump dapat mengambil langkah-langkah ini melalui tindakan eksekutif tanpa persetujuan kongres.', "Demikian kata Mark Zandi, Kepala Ekonom Moody's Analytics.", "Biden telah dikritik karena lonjakan imigrasi ilegal yang telah menciptakan krisis di perbatasan selatan. Ada 8 juta pertemuan di perbatasan AS-Meksiko sejak 2021 dibandingkan dengan 2,3 juta selama masa jabatan Trump, kata studi Moody's.", 'Biden juga akan memperketat penegakan perbatasan secara signifikan. Awal bulan ini, ia mengeluarkan tindakan eksekutif yang melarang para migran yang melintasi perbatasan secara ilegal untuk menerima suaka ketika perbatasan kewalahan. Trump menyerang kebijakan tersebut dan mengatakan bahwa ia akan membatalkannya meskipun kebijakan tersebut mencerminkan kebijakan di era Trump.', 'Untuk jangka panjang, Biden mencari dana dari Kongres untuk menambah jumlah agen patroli perbatasan, hakim imigrasi, dan petugas suaka untuk menangani lebih banyak imigran tidak berdokumen dan pencari suaka.', "Pada saat yang sama, anggaran yang diusulkan Biden akan meningkatkan jumlah pengungsi yang diterima di AS hingga 125.000 orang, dua kali lipat dari jumlah pada tahun 2023, menurut Moody's. Dan pada hari Selasa, ia mengumumkan kebijakan baru yang melindungi pasangan tidak berdokumen dari warga negara AS dari deportasi.", "Kebijakan Trump akan mengurangi jumlah imigrasi bersih ke AS dari sekitar 3,3 juta tahun lalu menjadi hanya beberapa ratus ribu per tahun, dibandingkan dengan sekitar 1 juta - rata-rata historis - di bawah rencana Biden, menurut Moody's.", 'Imigran, baik yang legal maupun yang tidak berdokumen, telah mendorong pertumbuhan angkatan kerja yang telah mengurangi kekurangan pekerja akibat pandemi selama beberapa tahun terakhir.']
Hal ini, pada gilirannya, telah memperlambat pertumbuhan upah yang telah membantu mendorong inflasi. Imigran tidak berdokumen sendiri menyumbang sekitar sepertiga dari kenaikan lapangan kerja AS tahun lalu - atau sekitar 1 juta pekerjaan, menurut perkiraan RBC Capital Markets., Pengetatan imigrasi, seperti yang diusulkan Trump, akan membalikkan keuntungan-keuntungan tersebut, terutama di industri-industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang lahir di luar negeri, seperti pertanian, konstruksi, restoran, hotel, dan ritel, ujar Moody's., Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena perusahaan-perusahaan mengandalkan lebih sedikit pekerja untuk membuat produk dan jasa. Hal ini juga akan memicu kembali inflasi karena kenaikan upah, memaksa the Fed untuk menaikkan suku bunga lagi atau menunggu lebih lama sebelum menurunkan suku bunga., Inflasi akan menjadi sekitar 0,3 poin persentase lebih tinggi tahun depan dibandingkan dengan rencana Biden, menurut Moody's. Pada tahun 2028, akan ada 1,5 juta lebih sedikit pekerjaan dan ekonomi negara akan menjadi 0,8 poin persentase lebih kecil., "Kita membutuhkan lebih banyak pekerja," kata Cato's Lincicome. Dengan generasi baby boomer yang berbondong-bondong pensiun, "kita tidak memiliki tenaga kerja kelahiran asli yang berkembang pesat lagi.", Inflasi, Biden telah memelopori beberapa undang-undang baru untuk memacu produksi chip di AS, memperbaiki infrastruktur negara yang sudah usang, dan membuka jalan bagi lebih banyak energi bersih untuk menghadapi perubahan iklim., Moody's menyebutkan bahwa Trump terutama akan berusaha membatalkan ketentuan-ketentuan energi bersih dalam Inflation Reduction Act, yang memberikan hibah dan subsidi untuk mempromosikan listrik bertenaga angin dan matahari, kendaraan listrik, dan proyek-proyek energi terbarukan lainnya., Membatalkan rencana energi bersih senilai 369 miliar dolar tidak akan banyak membantu memangkas defisit anggaran karena rencana ini dibiayai oleh penegakan pajak IRS yang lebih ketat, berbagai kenaikan pajak perusahaan, dan reformasi harga obat, menurut Moody's dan rangkuman dari Senat Demokrat., Lincicome dan Edwards dari Cato mendukung penghapusan langkah-langkah energi bersih, yang menurut mereka mendistorsi pasar swasta yang tidak akan bertahan tanpa subsidi federal. Sebaliknya, mereka mendukung keringanan pajak untuk memacu produksi energi hijau., Membatalkan cetak biru tersebut akan berarti penurunan pertumbuhan ekonomi lebih dari setengah poin dan sekitar 450.000 lapangan kerja lebih sedikit pada tahun 2026, menurut perkiraan Moody's., Layanan Sosial, Biden mengusulkan daftar program sosial baru untuk membuat penitipan anak lebih terjangkau, menyediakan biaya kuliah gratis, menghapus lebih banyak utang pinjaman mahasiswa, memperluas bagian dari Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dan menurunkan harga obat, di antara proposal lainnya., Tahan acar, dan AIMcDonald's akan mengakhiri percobaan drive-thru AI pada akhir Juli, kata perusahaan, Karena inisiatifnya akan lebih dari diimbangi oleh pajak baru atau pajak yang lebih tinggi pada orang kaya dan perusahaan, rencananya akan memangkas defisit dan akan menjadi pencucian bagi perekonomian, Moody's memperkirakan., Proposal-proposal ini juga memiliki peluang kecil untuk disetujui oleh Kongres yang terpecah, kata Moody's. (Tribun) | 2024-06-20 22:08:19 | Berita Online | manado.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,904,349 | Dirjen Imigrasi: Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4 Persen Sejak Januari hingga Mei |
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian dalam kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2024.
Diketahui,jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAKsetiap bulannya.
Jumlah ini meningkat 94,4 persen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahunsebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.
“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi [tugas-fungsi] fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada. Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi, turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun pelabuhan,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim melalui rilis pers pada Jumat (14/6/2024).
Silmy mengatakan,hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil(PPNS) kemigrasian.
Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.
Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing.
Awal Mei lalu, Imigrasi melakukan operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yangmenjaring 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentukkewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitasorang asing di seluruh Indonesia.
“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untukmenggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skalanasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efekcegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadapimigrasi," ujar Silmy.
Lebih lanjut Silmy menambahkan pihaknya harus sigap dan waspada.
"Jangan sampaikebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malahkontraproduktif bagi negara,” tutup Silmy.(*) | 2024-06-14 09:58:20 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Hendrik Rikarsyo Rewapatara |
Ditjen Imigrasi | 389,117,969 | Imigrasi Palembang turunkan tiga tim layani calon haji Sumsel-Babel | ['\n Palembang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang menurunkan tiga tim untuk melakukan pelayanan pemberangkatan calon haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II mulai 12 Mei 2024.\r\n\r\n"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat pada musim haji 1445 Hijriah/2024 ini diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 28 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan, di Palembang, Kamis.\r\n\r\nDia menjelaskan tim tersebut menyiapkan skema pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian saat keberangkatan dan kepulangan ribuan calon haji tersebut yang dibagi dalam 19 kelompok terbang (kloter).\r\n\r\nPemberangkatan 8.506 calon haji melalui Embarkasi Palembang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel, 1.116 orang asal Babel, dan 95 orang petugas haji semua kloter.\r\n\r\nCalon haji yang tergabung dalam 19 kloter itu, pemberangkatannya dibagi dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan kapasitas penumpang 450 kursi.\r\n12Tampilkan Semua ']
Palembang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang menurunkan tiga tim untuk melakukan pelayanan pemberangkatan calon haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Haji Bandara SMB II mulai 12 Mei 2024.
"Untuk melakukan pelayanan pemeriksaan paspor 8.506 calon haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat pada musim haji 1445 Hijriah/2024 ini diturunkan tiga tim dengan anggota masing-masing tim 28 orang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Mohammad Ridwan, di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan tim tersebut menyiapkan skema pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian saat keberangkatan dan kepulangan ribuan calon haji tersebut yang dibagi dalam 19 kelompok terbang (kloter).
Pemberangkatan 8.506 calon haji melalui Embarkasi Palembang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel, 1.116 orang asal Babel, dan 95 orang petugas haji semua kloter.
Calon haji yang tergabung dalam 19 kloter itu, pemberangkatannya dibagi dalam dua gelombang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines dengan kapasitas penumpang 450 kursi.
Pemberangkatan gelombang pertama yakni kloter 1 - 9 mulai 12 - 23 Mei 2024, sedangkan gelombang kedua kloter 10 -19 mulai berangkat pada 24 Mei hingga 4 Juni 2024.
Pemberangkatan calon haji asal Bangka Belitung (Babel) yang tergabung dalam kloter 4, 5, dan 6 pada gelombang pertama.
Mengenai mekanisme pemeriksaan paspor calon haji, menurut Ridwan petugas Imigrasi sudah tiba di Asrama Haji Palembang 4-5 jam sebelum keberangkatan untuk melaksanakan pemeriksaan dan peneraan cap keberangkatan di paspor jamaah.
"Dengan mekanisme pemeriksaan itu calon haji ketika menuju ke bandara dari asrama haji menggunakan bus bisa langsung masuk pesawat," ujar Kepala Imigrasi Palembang.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengimbau tim Imigrasi Palembang yang sebentar lagi bertugas melayani pemberangkatan calon haji agar mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.
"Dengan melihat persiapan tim Imigrasi dan pengalaman selama ini, saya memastikan calon haji asal Sumsel dan Babel yang berangkat ke Arab Saudi melalui Embarkasi Haji Palembang mendapat pelayanan keimigrasian terbaik," ujar Kakanwil Ilham.12Tampilkan Semua | 2024-05-02 17:07:10 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 390,099,336 | Imigrasi Surabaya Amankan WNA yang Diduga Pelaku Penyelundupan Manusia | [' ', 'JawaPos.com–Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mengamankan seorang warga negara Bangladesh yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur dan Australia Federal Police (AFP).', 'Pria berinisial HR itu diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya Ramdhani mengatakan, HR mulanya dilaporkan istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI), S, pada 9 Januari 2024.', 'Kala itu S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya. ”Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,” tutur Ramdhani.', 'Atas laporan tersebut, pada 12 Januari dan 1 Maret, S bekerja sama dengan petugas imigrasi memancing HR keluar dari persembunyian. Selanjutnya, pada 2 April Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia.', 'Petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP pada 24-25 April dalam mencari titik terang keberadaan HR. Pada 26 April, petugas memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui menjadi perwakilan HR. Dia membantu HR dalam rangka memproses layanan keimigrasian.', 'Petugas meminta mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Pada 28 April, petugas berkoordinasi dengan Polda NTT dan dinyatakan bahwa HR adalah DPO Polda NTT.', '”8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain. Pada tanggal 11 Mei petugas memeriksa S, M, (teman perempuan HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lain yang tinggal di persembunyian HR) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti,” tambah Ramdhani.', 'Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menerangkan, pada 13 Mei, petugas imigrasi melimpahkan HR ke Polda NTT.', '”Karena HR ini merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT, kami limpahkan kepada Polda NTT selaku instansi yang berwenang memproses pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal keimigrasian, dia melanggar pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujar Saffar Muhammad Godam.', 'Sementara itu, pada konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (17/5), Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan, HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korban.', 'Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu tiga orang korban WN Bangladesh dan satu orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.']
”Mereka melanggar pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,” ujar Awi Setiyono. | 2024-05-17 18:21:46 | Berita Online | jawapos.com | Dimas Nur Aprianto |
Ditjen Imigrasi | 392,502,399 | Server PDN Masih Down, Ini Nasib Layanan Imigrasi di Bandara Internasional | Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjelaskan kondisi terkini layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional usai server Pusat Data Nasional atau PDN down sejak akhir pekan lalu.
Kemenkumham memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) untuk tetap dapat melayani kegiatan keimigrasian di bandara dan pelabuhan. Pemindahan tersebut membuat pemeriksaan keimigrasian secara digital sudah beroperasi normal sejak Sabtu (22/6/2024).
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menuturkan, titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama seperti di Bandara Internasional Soekarno Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa sudah dapat melayani pemeriksaan keimigrasian.
"Keputusan pemindahan tersebut dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan teknis PDN Kementerian Kominfo teridentifikasi. Kami putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara," kata Silmy dalam keterangan resminya, Senin (24/6/2024).
Secara terperinci, dia mengatakan sistem aplikasi perlintasan sudah berjalan normal sejak pemulihan pada Sabtu (22/06/2024) malam. Sementara itu, sistem autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/06/2024) pagi.
Selain itu, aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal. Adapun, sistem paspor ditargetkan sudah pulih mulai hari ini.
Silmy mengatakan, pihaknya tidak dapat menunggu PDN pulih sepenuhnya untuk dapat melanjutkan pelayanan keimigrasian. Dia menuturkan, kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi, sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk Wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik.
Silmy menuturkan, permasalahan teknis pada server umumnya bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam, pihaknya menyimpulkan adanya kendala lebih dari permasalahan teknis semata, seperti serangan siber.
Menurutnya, permasalahan akibat serangan siber biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika serangannya ransomware.
"Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery yang dilakukan rekan-rekan di imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi,” kata Silmy.
Silmy berharap agar PDN Kementerian Kominfo segera pulih dan kembali normal. Hal ini mengingat banyaknya pelayanan publik lainnya yang bergantung pada data center PDN. | 2024-06-24 15:02:21 | Berita Online | Bisnis.com | Lorenzo Anugrah Mahardhika |
Ditjen Imigrasi | 390,430,469 | Imigrasi Selatpanjang Buka Layanan Eazy Passport di PT RAPP | SELATPANJANG - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang ikut andil dalam pelaksanaan Eazy Passport atau layanan paspor jemput bola di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pangkalan Kerinci, Pelalawan.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari yakni Rabu (15/5/2024) hingga Jumat (17/5/2024) di Hotel Unigraha PT. RAPP tersebut diikuti 750 pemohon yang merupakan karyawan PT. RAPP beserta keluarga.
Selain Imigrasi Selatpanjang, pelaksanaan Eazy Pasport di PT. RAPP ini juga melibatkan seluruh UPT Imigrasi se-Riau. Diantaranya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan dan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. | 2024-05-22 16:36:42 | Berita Online | beritasatu.com | ali-imroen |
Ditjen Imigrasi | 392,887,425 |
Insiden PDN: Habiskan Rp700 M, Data Imigrasi Error dan Sistem Pajak Terganggu | Suara.com - Kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomware tidak hanya berdampak pada data penting warga negara Indonesia dan imigrasi saja. Melainkan juga berdampak pada layanan pajak.
Hal ini dikonfirmasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo yang mengatakan, meski dampaknya tidak langsung dan relatif kecil, ada beberapa hambatan yang terjadi, terutama dalam registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) online.
Dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis lalu ia menyebut, NPWP online terganggu karena hambatan akibat serangan PDN.
Ia menjelaskan, gangguan tersebut terutama dirasakan oleh wajib pajak yang merupakan warga negara asing (WNA). Saat PDN diretas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat mengakses data paspor yang disimpan di PDN, yang diperlukan untuk validasi pendaftaran NPWP bagi WNA.
"Untuk wajib pajak WNA, kami harus melakukan validasi nomor paspor, dan data tersebut ada di layanan imigrasi yang tergantung pada PDN," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan siber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan sebesar US$ 8 juta (Rp 131 miliar).
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menjelaskan bahwa PDN mengalami kerusakan karena serangan siber yang menggunakan ransomware bernama Brain Chipher (Brain 3.0).
Hinsa menambahkan bahwa BSSN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Telkomsigma masih berusaha memulihkan seluruh layanan, termasuk berupaya memecahkan enkripsi yang menyebabkan data di PDN tidak dapat diakses.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hingga Mei 2024, anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencapai Rp 4,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).
"Pusat Data Nasional (PDN) dengan alokasi sebesar Rp 700 miliar," kata Sri Mulyani. | 2024-06-30 12:07:08 | Berita Online | suara.com | M Nurhadi, Suara.Com |
Ditjen Imigrasi | 391,008,635 | Imigrasi Ngurah Rai Bali tangkap 24 WNA kawasan Afrika |
“Kami akan proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,”
Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali menangkap sebanyak 24 warga negara asing (WNA) dari kawasan Afrika yakni Nigeria, Tanzania dan Ghana karena diduga terlibat kasus penipuan dan menyalahi aturan izin tinggal.
“Kami menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang melaporkan adanya WNA yang diduga
overstay
dan melakukan penipuan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia merinci 24 WNA itu yakni paling banyak dari Nigeria sebanyak 22 orang yang seluruhnya laki-laki dan rata-rata berusia muda yakni 23-35 tahun.
Sisanya, masing-masing satu orang WNA dari Tanzania dan Ghana.
Penangkapan WNA itu berawal dari laporan masyarakat melalui pesan berbasis aplikasi WhatsApp resmi Imigrasi Ngurah Rai pada nomor
081236956667
.
Dari laporan itu menyebutkan ada tiga WNA Nigeria, salah satunya berinisial ACP laki-laki berusia 23 tahun, diduga terlibat kasus penipuan dan menyalahi aturan lama tinggal atau
overstay.
Ketiga WNA itu kemudian ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Ngurah Rai pada Selasa (28/5) di kawasan wisata Legian, Kabupaten Badung.
Dari hasil pemeriksaan ketiga WNA itu ternyata melewati masa tinggal lebih dari 60 hari.
Kemudian, petugas menggali keterangan ketiganya serta mengembangkan penangkapan tersebut.
Selanjutnya, Inteldakim menangkap 21 orang WNA lainnya pada Rabu (29/5) terdiri dari 19 WN Nigeria dan masing-masing satu WNA asal Ghana dan Tanzania di wilayah Denpasar Barat.
Suhendra menambahkan sebanyak sembilan WNA di antaranya juga tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor.
Pihaknya juga masih mendalami lebih lanjut WNA dari Benua Afrika itu yang diduga terlibat kasus penipuan.
Saat ini, Imigrasi menahan sementara (detensi) tiga WNA di Kantor Imigrasi Ngurah Rai sedangkan 21 WNA lainnya ditahan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.
“Kami akan proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Suhendra.
Sementara itu, berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, selama Januari-14 Mei 2024, total sudah ada 142 WNA dideportasi, yang paling banyak dilakukan melalui Imigrasi Ngurah Rai sebanyak 84 orang.
Sedangkan selama 2023 sebanyak 340 WNA dideportasi atau meningkat dibandingkan 2022 yang mencapai 188 orang WNA diusir dari Bali.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
| 2024-05-31 14:14:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,270,447 | Cara Kantor Imigrasi Malang Awasi WNA Lewat Lentera Keimigrasian dan Community Watch | ['Malang, VIVA\xa0–\xa0Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang resmi meluncurkan inovasi program\xa0baru dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yakni \'Lentera Keimigrasian\' dan \'Community Watch\'.', 'Kedua program ini adalah upaya strategis meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap WNA yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia.', 'Lentera Keimigrasian adalah singkatan dari Layanan Edukasi Literasi Peraturan Keimigrasian. Inovasi ini menjadi sarana informasi bagi orang asing dan penjaminnya terkait peraturan dan kebijakan keimigrasian.\xa0', "Penamaan 'Lentera' ini mengacu pada arti pelita atau penerang. Diharapkan kayanan ini memberikan edukasi yang komprehensif kepada penjamin dan atau orang asing mengenai peraturan keimigrasian.\xa0", 'Tujuannya untuk menciptakan pola pengawasan keimigrasian yang lebih berwibawa dan informatif. Pengadaan ruang Lentera Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang merupakan bentuk nyata hubungan kemitraan dengan BUMN PT Berdikari Meubel Nusantara yang bergerak di bidang furniture dan desain interior dengan pangsa pasar eropa.\xa0', 'Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Galih Priya Kartika Perdhana menerangkan jalinan sinergi ini menunjukkan pentingnya peran kemitraan dalam meningkatkan nilai tambah organisasi.\xa0', '"Inovasi ini menjadi bagian komitmen kami dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada WNA dan penjamin mereka tentang peraturan keimigrasian. Dengan informasi yang tepat, diharap mereka dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik dan membantu kami dalam pengawasan," kata Galih.']
Sementara itu, Community Watch merupakan bentuk pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berbasis pada laporan masyarakat melalui media sosial. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan keimigrasian., Galih Priya Kartika Perdhana menambahkan dengan adanya program ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat serta warga negara asing tentang pentingnya mematuhi peraturan keimigrasian dapat meningkat., "Ini menjadi bukti komitmen kami menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi semua pihak,'' tegasnya., Dengan begitu, program ini dapat menjadi saluran untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keimigrasian yang mereka temui di lingkungan mereka. Community Watch memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan keimigrasian. , ''Ini adalah langkah inovatif yang menggabungkan teknologi dan partisipasi publik untuk memastikan setiap pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti," imbuh Herdaus, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur., Diketahui, peresmian kedua program ini berlangsung pada Selasa, 4 Juni 2024, dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan dari instansi terkait dan masyarakat., Diharapkan dengan adanya Lentera Keimigrasian dan Community Watch, pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. | 2024-06-04 19:14:26 | Berita Online | malang.viva.co.id | Hendro Sumardiko, Uki Rama |
Ditjen Imigrasi | 390,088,936 | Imigrasi Kupang Hadirkan Layanan Eazy Passport di Kantor DPRD Provinsi NTT | POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kantor Imigrasi Kupang melaksanakan pelayanan Eazy Passport di Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program Eazy Passport ini merupakan inovasi layanan jemput bola yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi karena petugas yang akan datang ke lokasi pemohon.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu (15/05/2024), petugas Imigrasi Kupang mendatangi langsung Kantor DPRD NTT, untuk melayani permohonan paspor dari pegawai dan wakil rakyat di tempat tersebut. Layanan ini dihadirkan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan dokumen keimigrasian.
Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian, Abdul Malik Djainadi yang kerap disapa Hamdan, menyatakan, layanan Eazy Passport ini sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak untuk datang ke kantor imigrasi.
"Dengan adanya layanan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus paspor mereka, sehingga kebutuhan untuk bepergian ke luar negeri dapat terpenuhi dengan lebih efisien," ujarnya.
Pelayanan Eazy Passport ini disambut antusias oleh para pegawai DPRD NTT. Salah satu anggota DPRD yang mengurus paspor, Inosensius, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kemudahan yang diberikan.
"Ini sangat membantu, terutama bagi yang memiliki jadwal kerja yang padat. Semoga layanan seperti ini bisa terus diadakan di tempat-tempat lain juga terutama wilayah di luar Kupang agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dan terlayani dengan baik dalam pengurusan dokumen keimigrasian mereka." katanya.
Pelayanan yang dilakukan di Kantor DPRD NTT meliputi pendaftaran, pemeriksaan berkas, pengambilan foto dan sidik jari. Semua proses dilakukan dengan cepat dan efisien menggunakan Mobile Unit Passport.
Program Eazy Passport yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2020 ini telah berjalan di setiap UPT Imigrasi seluruh Indonesia dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dengan keberhasilan pelaksanaannya, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah lain di NTT terutama di wilayah kerja Imigrasi Kupang. (YP) | 2024-05-17 15:57:16 | Berita Online | kupang.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,929,664 | Tiga Isu Vital Jadi Pembahasan dalam Rakor Ditjen Imigrasi di California AS | TRIBUN-PAPUA.COM, LOS ANGELES – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI - Yasonna H. Laolany, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Djan Faridz, Direktur Jenderal Imigrasi - Silmy Karim, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmiante.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri.
Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.
“Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” jelas Silmy.
Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. “Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy disambut tepuk tangan hadirin.
Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.
Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin.Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.
“[Platform] e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri.
Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi.
Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital.
“Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas.
Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership. (*) | 2024-05-30 13:09:58 | Berita Online | papua.tribunnews.com | Lidya Salmah |
Ditjen Imigrasi | 392,363,981 | Usai dilantik, Kepala Kantor Imigrasi Malang beberkan target kinerja |
(function() {
const controls = [
'mute', // Toggle mute
'volume', // Volume control
'play', // Play/pause playback
'play-large', // The large play button in the center
//'restart', // Restart playback
//'rewind', // Rewind by the seek time (default 10 seconds)
//'fast-forward', // Fast forward by the seek time (default 10 seconds)
'progress', // The progress bar and scrubber for playback and buffering
'current-time', // The current time of playback
'duration', // The full duration of the media
'captions', // Toggle captions
'settings', // Settings menu
'pip', // Picture-in-picture (currently Safari only)
'airplay', // Airplay (currently Safari only)
//'download', // Show a download button with a link to either the current source or a custom URL you specify in your options
'fullscreen' // Toggle fullscreen
];
const player = new Plyr(document.getElementById('videoplayer'), {
controls,
//autoplay: true,
muted: true,
volume: 1,
iconUrl: "/assets/js/plyr/plyr.svg",
ratio: "16:9",
quality: {
default: "720"
}
});
/* player.once('ready', function(event) {
player.muted = true;
}); */
player.once('playing', function(event) {
/* var playerContainer = player.elements.container;
var unmuteBtn = document.createElement('span');
unmuteBtn.id = 'plyr-unmute-open-button';
unmuteBtn.className = 'plyr-unmute-open';
playerContainer.appendChild(unmuteBtn);
var svg = ''
unmuteBtn.appendChild(svg); */
$.ajax({
type: "POST",
cache: false,
url: "/ajax/update_views.php",
data: "news_id=4162290",
dataType: "json",
success: function(data) {
}
});
$.ajax({
url: "https://www.antaranews.com/ajax/related_video_player.php?id=4162290",
dataType: "json",
success: function(list) {
displayRelated(player, list);
}
});
});
/* $('.plyr-related-video-url').on('click', function () {
//e.preventDefault();
var video = this.getAttribute("data-video");
//type = 'video/' + $(this).data("type");
var type = 'video/mp4';
var poster = this.getAttribute("data-poster")||"";
var title = this.getAttribute("title")||"";
player.source = {
type: 'video',
title: title,
sources: [
{
src: video,
type: type,
size: 720
}
],
poster: poster
};
player.play();
}); */
})();
#plyr-unmute-open-button,
.plyr #plyr-unmute-button {
-webkit-transition:.3s ease-in-out;
-moz-transition:.3s ease-in-out;
-o-transition:.3s ease-in-out;
transition:.3s ease-in-out;
}
.plyr #plyr-unmute-button {
margin-top:-50px
}
.plyr:hover #plyr-unmute-button {
margin-top:0;
z-index:2
}
#plyr-unmute-button-info {
background-color:rgba(29,30,31,.290196);
color:rgba(255,255,255,.9);
padding:12px 5px;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px;
display:none
}
#plyr-unmute-button:hover+#plyr-unmoute-open-button-info {
display:block
}
.plyr-unmute-open {
width:30px;
height:30px;
background:transparent url(/assets/icons/mute_icon.svg) no-repeat center center;
background-size:25px 25px;
font-size:30px;
padding:0;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px
}
.plyr--hide-controls .plyr-unmute-open {
opacity: 1;
pointer-events: none;
}
ANTARA - Jabatan sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang resmi dijabat oleh Anggoro Widjanarko usai serah terima jabatan yang dilakukan Jumat (21/6). Sebagai pejabat baru, Anggoro mengaku akan meneruskan dan memperbaiki program kerja pejabat sebelumnya. Ia menjanjikan untuk menjadikan lembaga yang dipimpinnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (Achmad Syaiful Afandi/Chairul Fajri/Rinto A Navis)
ANTARA - Jabatan sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang resmi dijabat oleh Anggoro Widjanarko usai serah terima jabatan yang dilakukan Jumat (21/6). Sebagai pejabat baru, Anggoro mengaku akan meneruskan dan memperbaiki program kerja pejabat sebelumnya. Ia menjanjikan untuk menjadikan lembaga yang dipimpinnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (Achmad Syaiful Afandi/Chairul Fajri/Rinto A Navis)
| 2024-06-21 20:56:08 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 390,949,200 | Pasek Suardika Pertanyakan Beda Penanganan OTT Bendesa Adat dan Pejabat Imigrasi | TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gede Pasek Suardika selaku anggota penasihat hukum mempertanyakan adanya perlakukan berbeda dalam penanganan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana dan OTT pejabat Imigrasi, yakni Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Hariyo Seto atau HS.
Hal itu disampaikannya usai mendampingi Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis, 30 Mei 2024.
Namun sebelum itu, pria yang juga politisi ini telah mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Ketut Riana.
"Kami mengajukan praperadilan, tadi sudah disidangkan. Karena perkara pokoknya sudah masuk (sidang) otomatis permohon praperadilan gugur," terangnya.
Pasek Suardika pun menyayangkan, lantaran permohonan praperadilannya belum sempat diuji di persidangan.
Kami sangat menyesalkan, tapi tidak apa-apa, kami masih ada ruang eksepsi untuk perkara pokok.
Nanti di eksepsi bisa diuji tentang apa yang kami mohonkan di praperadilan," sambungnya.
Terkait penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang menjerat Ketut Riana, kata Pasek Suardika cukup spesial dan sangat cepat.
Berbanding jauh dengan penanganan OTT pejabat imigrasi terkait kasus fast track.
"Kami melihat penanganan kasus ini sangat spesial. Lebih dari 21 hari berkasnya sudah masuk pengadilan. Ini kasus OTT angkanya Rp 100 juta. Kita bandingkan dengan OTT di imigrasi. Jelas-jelas tersangkanya pegawai negeri, 7 bulan penanganan kasus belum ada kabarnya," katanya.
"Ini urusan equality before the law, urusan perlakukan yang sama di depan hukum untuk perbuatan yang sama, yaitu OTT. Duitnya sama, Rp 100 juta. Yang satu pegawai negeri, yang satu masih diperdebatkan pegawai negeri atau tidak," imbuh Pasek Suardika.
Pihaknya berharap dengan adanya perbedaan penanganan kasus oleh Kejati Bali ini, publik nantinya bisa menilai.
"Saya berharap publik juga bisa mencerna. Ada hal yang ekspres, ada hal yang sangat tidak masuk akal untuk kasus yang sama. OTT itu gampang. Alat bukti ada, saksi ada, berkas sudah cukup. Boleh dong kami bertanya sebagai warga negara. Ada apa ini. Karena OTT imigrasi itu jelas-jelas pegawai negeri," tanyanya. CAN
| 2024-05-30 17:21:27 | Berita Online | bali.tribunnews.com | Putu Candra |
Ditjen Imigrasi | 392,522,727 | Pemohon Paspor Keluhkan Lambatnya Pelayanan Imigrasi Imbas Gangguan Server | TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemohon paspor layangkan protes kantor Imigrasi Semarang lambatnya pelayanan akibat dampak gangguan server pusat data nasional (PDN).
Pemohon tidak bisa mendapatkan pelayanan yang cepat akibat gangguan itu.
Pemohon paspor, Purwito menuturkan seharusnya pemohon mendapat pelayanan yang cepat.
Pihak Imigrasi seharusnya sigap ketika terjadi gangguan server.
"Apalagi saya butuh cepat pengurusan paspor karena ada urusan mendadak," jelasnya, Senin (24/6/2024).
Menurutnya saat ini perpanjangan paspor hanya dibatasi 10 orang. Hal ini membuatnya resah perpanjangan paspornya tidak akan selesai dalam waktu singkat.
"Pelayanan masyarakat begitu banyak terus bagaimana kalau hanya dibatasi 10 orang," kata dia.
Kepala kantor Imigrasi Kota Semarang, Guntur Sahat Hamonangan meminta maaf terganggunya pelayanan permohonan paspor di kantor Imigrasi Kota Semarang.
Gangguan itu dampak adanya masalah PDN Kemenkominfo. Gangguan itu terjadi pada Kamis (20/6) lalu.
"Efeknya tidak hanya di kantor imigrasi Kota Semarang tetapi kantor imigrasi seluruh Indonesia yang melayani pembuatan paspor, dan di seluruh perlintasan Indonesia," jelasnya.
Meski ada gangguan server, pihaknya masih tetap melayani pengambilan biometrik, foto, dan wawancara.
Namun yang saat ini menjadi kendala adalah proses pencetakannya serta berimbas ke pengambilan paspor yang tidak sesuai jadwal.
Tak hanya itu kantor imigrasi Semarang juga menghentikan layanan percepatan layanan paspor.
"Setiap hari kami melayani 400 pemohon dan saya yakin setiap hari pasti akan ada kendala di 400 orang pemohon. Kami tidak bisa menjanjikan pengambilan paspor yang dijadwalkan 4 hari jadi. Pemohon datang ke kantor kami akan menyampaikan kepada pemohon pengambilan bisa dilakukan setelah sistem berjalan normal," paparnya
Tak hanya itu, gangguan server juga berimbas kepada warga negara asing (WNA) permohonan izin tinggal.
Namun demikian kantor imigrasi Semarang masih bisa melayani pengambilan biometrik WNA.
"Permohonan KITAS setiap hari 10 orang kalau izin tinggal 10 orang," tuturnya.
Ia mempersilahkan masyarakat yang telah mendaftar melalui aplikasi M Paspor untuk melanjutkan proses permohonan. Namun pihaknya tidak bisa menjanjikan kapan paspor itu bisa diambil.(rtp) | 2024-06-24 19:35:35 | Berita Online | jateng.tribunnews.com | rahdyan trijoko pamungkas |
Ditjen Imigrasi | 389,485,706 | Mobil Imigrasi Layani Pemohon Paspor di 3 Lokasi hingga Akhir 2024 | KOMPAS.com - Kantor imigrasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah melayani kebutuhan paspor masyarakat secara berpindah-pindah (mobile) lewat fasilitas mobil pelayanan keimigrasian.
Menurut Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Felucia Sengky Ratna, tren masyarakat terhadap paspor terus meningkat. Antusiasme tinggi tersebut terlihat di wilayah lain selain Jakarta, antara lain Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Oleh karena itu, fasilitas mobil pelayanan keimigrasian ini kita adakan hingga akhir tahun 2024 untuk mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan paspor,” kata Sengky lewat keterangan resmi yang Kompas.com terima, Selasa (8/5/2024).
Ia melanjutkan, mobil pelayanan keimigrasian ini hanya melayani permohonan paspor baru dan permohonan penggantian paspor.
Bila ada pemohon yang ingin melakukan penggantian paspor dengan alasan paspor rusak atau hilang, mereka tetap harus pergi ke kantor imigrasi.
Selain mengurus paspor, masyarakat juga bisa mendatangi mobil pelayanan keimigrasian untuk bertanya soal layanan keimigrasian yang lain.
Berikut daftar kantor imigrasi yang dilengkapi mobil pelayanan paspor:
"Masyarakat dapat mengajukan agar kantor imigrasi mendatangi lokasi seperti perumahan, perkantoran, universitas hingga sekolah misalnya, untuk memproses permohonan paspor secara kolektif dengan nyaman dan cepat," jelas Sengky.
Terkait lokasi, kuota, dan jangka waktu mobil pelayanan keimigrasian, masyarakat bisa menghubungi kantor imigrasi terdekat.
A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel) | 2024-05-08 12:56:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 392,686,663 | Imigrasi Biak Gelar Rakor Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Waropen | TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Waropen menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian di Kabupaten Waropen, Rabu (26/6/2024).
Acara yang dibuka Penjabat (PJ) Sekda Waropen, Jaelani AP, MSi ini dihadiri para pejabat di bidang keimigrasian dan pengawasan orang asing, serta dari Pemkab Waropen dan unsur TNI.
Dalam sambutannya, PJ Sekda Waropen, Jaelani menekankan pentingnya koordinasi dan integritas antarinstansi, termasuk dalam biidang pengawasan orang asingdi Kabupaten Waropen ini.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan pentingnya penegakan tertib administrasi keimigrasian.
Hal ini tidak dapat hanya dilakukan satu instansi, tetapi memerlukan kerja sama dan sinergitas dari berbagai instansi secara berjenjang, mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten.
“Oleh karena itu kami merasa perlu dan penting untuk melakukan koordinasi di semua tingkatan, agar apa yang menjadi program dan harapan bisa terlaksana dengan baik,” terangnya dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (26/6/2024) malam.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Jose Rizal, SKom mengatakan, pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama.
Sebagai Ketua Tim Pora Tingkat Provinsi, lanjut Jose Rizal sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan ini.
“Semoga Tim Pora tingkat Kabupaten Waropen dapat memperkuat fungsi pengawasan orang asing di wilayah ini,” tegasnya.
Selain itu, acara rapat koordinasi pengawasan orang aisng di Kabupaten Waropen juga dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Papua, Ganda Samosir, SH, M.Si, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jayapura, Bapak Susetyo Mardhy A.md.im, S.H, M.A.
Keduanya memberikan paparan materi terkait situasi dan perkembangan terkini dalam pengawasan orang asing.
Ganda Samosir menekankan pentingnya peningkatan kerjasama antarinstansi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengawasan orang asing.
Sedangkan Susetyo Mardhy memberikan pandangan mengenai penanganan dan detensi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Biak, Jose Rizal, juga sebagai moderator yang memandu sesi tanya jawab yang interaktif dengan para peserta dari berbagai instansi terkait.
Diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif ini menghasilkan beberapa kesepakatan strategis yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Kabupaten Waropen.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara berbagai instansi terkait semakin kuat dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan orang asing, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Waropen dan sekitarnya. (**) | 2024-06-27 05:57:48 | Berita Online | papua.tribunnews.com | M Choiruman |
Ditjen Imigrasi | 391,996,427 | Imigrasi Batam Wujudkan Pelayanan Ramah HAM, Ada Layanan Prioritas | [' ', 'batampos - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Batam telah memfasilitasi layanan ramah HAM melalui pengembangan sarana dan prasarana, serta mekanisme layanan keimigrasian.', 'Hal itu dilakukan berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).', 'Pengembangan sarana dan prasarana di Kanim Batam meliputi ketersediaan beragam fasilitas khusus yang memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan terhadap mekanisme layanan keimigrasian bagi masyarakat.', '"Rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan difokuskan kepada pemohon paspor prioritas (sakit, disabilitas, lansia, ibu hamil, balita dan anak-anak)," kata Kasi Informasi dan Komunikasi Kanim Batam, Kharisma Rukmana, Jumat (14/6).', 'Ketersediaan fasilitas ramah HAM tersebut terlihat sejak awal memasuki gerbang Kanim Batam yang berada di Batamcenter. Imigrasi menyediakan area parkir prioritas pada lokasi terdekat dengan pintu masuk ruang pelayanan paspor.', '"Agar mudah dipahami, kami memberikan penanda pada pemandu jalan dengan cat berwarna kuning disertai tapak jalan yang mudah dikenali. Jalur pemandu jalan tidak hanya berada di luar kantor. Namun, kami juga memberikan desain khusus dan berwarna-warni pada jalur pemandu bagi layanan prioritas di dalam area pelayanan paspor," ujarnya.', 'Jalur ini, tambah Kharisma, menuntun pemohon paspor prioritas ke arah ruang khusus layanan prioritas. Duta ramah HAM telah dipersiapkan melayani pemohon paspor.', 'Sementara itu, sarana lainnya yang berbasis Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) juga meliputi tersedianya ruang bermain anak, ruang laktasi, hingga ruang khusus disabilitas.', '"Pemajuan mekanisme layanan keimigrasian berbasis HAM di Kanim Batam tersedia dengan dibukanya layanan pionir sebagai layanan jemput bola bagi orang sakit," ujar dia.', 'Layanan prioritas disediakan bagi pemohon paspor (bayi, lansia, ibu hamil dan difabel). Layanan ini memberikan kemudahan bagi pemohon paspor prioritas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku:', '1. Anak usia dibawah 5 Tahun;2. Lansia usia diatas 60 Tahun;3. Pemohon paspor yang dalam keadaan sakit dapat menunjukkan surat rekam medis/surat pengantar dari dokter;4. Ibu hamil dapat menunjukkan surat keterangan kehamilan dari dokter yang memberikan keterangan bahwa kehamilan lemohon paspor tersebut memiliki usia kehamilan muda;5. Kuota Layanan Prioritas adalah terbatas setiap harinya.', '"Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian paling cepat. Pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi m-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung mendatangi Kanim Batamcenter dan ULP Harburbay pada pukul 07.30 pagi," kata Kharisma. (*)']
| 2024-06-15 18:26:37 | Berita Online | batampos.jawapos.com | Ahmadi Sultan |
Ditjen Imigrasi | 392,388,551 | Update Terbaru Penanganan Gangguan Server PDN Bandara Soetta, Imigrasi Tambah Personel | Tangerang – Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, menambah 100 personel di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Penambahan personel ini merupakan upaya untuk mengular antrean di konter pemeriksaan, lantaran server pusat data nasional atau PDN masih mengalami gangguan.
"Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi, di Bandara Soetta, kita tambah 100 personel," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat mengecek antrean dan sistem pelayanan perlintasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu, 22 Juni 2024.
Dari hasil pengecekan itu, Silmy menyebutkan bila kondisi antrean sudah terkendali dibandingkan dengan dua hari yang lalu. Mengingat, baik dari petugas, pengelola dan pemerintah, berupaya memberikan imbauan kepada penumpang untuk datang lebih awal dari waktu penerbangan.
"Saya pantau antrean sudah terkendali, tidak seperti dua hari lalu," ujarnya.
Pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas menerakan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi (foto). Bagi warga negara asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.
"Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk ke dalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi," ungkapnya. | 2024-06-22 11:07:42 | Berita Online | viva.co.id | Raden Jihad Akbar |
Ditjen Imigrasi | 392,405,615 | Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta | JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menambah 100 personel di Bandara Soekarno-Hatta untuk memitigasi gangguan yang diakibatkan masalah pada Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan, sistem pelintasan di bandara dan pelabuhan belum beroperasi normal.
"Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan kami tambah dengan konter tambahan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/6/2024).
Silmy menyampaikan, kondisi antrean di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soetta sudah lebih terkendali.
Imigrasi juga mengurai antrean dengan memberikan jalur khusus haji di area kedatangan.
Dia menyebut, pemeriksaan keimigrasian dilakukan manual dan petugas menggunakan cap dan didokumentasi lewat foto manual.
Untuk warga negara asing (WNA), dilakukan pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.
"Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang masuk dalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah tersedia di setiap konter imigrasi," tutur Silmy.
Diberitakan sebelumnya, gangguan sistem pada PDN Kemenkominfo berdampak terhadap layanan keimigrasian di seluruh Indonesia pada Kamis (20/6/2024).
Akibatnya, antrean pemeriksaan imigrasi di sejumlah bandara pun mengular dan dikeluhkan oleh warganet di media sosial X.
Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian/lembaga lainnya.
Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data.
PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebutkan, ada beberapa layanan publik terdampak akibat kerusakan sistem pada PDN.
Ia mengatakan, Kemenkominfo sedang memulihkan layanan-layanan tersebut secara bertahap.
“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” kata Budi, Kamis.
Pihak Kemenkominfo juga masih menelusuri penyebab terjadinya gangguan pada sistem PDN. | 2024-06-22 17:00:13 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 390,778,508 | Imigrasi sosialisasi pembentukan desa binaan untuk cegah perdagangan orang |
Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mencanangkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi untuk mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di daerah setempat
"Pencanangan Desa atau Kelurahan Binaan Imigrasi ini salah satunya untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan orang yang relatif masih marak terjadi," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan data dari sistem informasi, ada lebih dari 1.500 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2020-2022.
"Total 1.581 lebih korban TPPO itu melaporkan kepada aparat," katanya.
Andika mengungkapkan kebanyakan para penyalur pekerja migran memberikan iming-iming gaji yang besar kepada korban yang mayoritas merupakan perempuan atau bahkan anak dengan usia muda.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan, 96 persen korban kejahatan tadi adalah perempuan dan anak," lanjutnya.
Andika pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini agar regulasi dan teknis bagaimana kita punya pemahaman yang sama untuk mencegah terjadinya dua kejahatan di lingkungan ini.
Dia berharap dibentuknya Desa Binaan Imigrasi dapat menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih menyasar pekerja Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri.
"Kita harus perangi bersama TPPO oleh oknum pebisnis hitam. Kemarin saya berkoordinasi dengan BIN dan BAIS ada agen yang ingin merekrut WNI untuk pekerjaan ilegal seperti operator judi online atau bahkan lebih buruk lagi menjadi pekerja seks," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Qriz Pratama mengatakan kegiatan sosialisasi dan pencanangan desa binaan imigrasi dilakukan dalam bentuk diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan terkait di kewilayahan.
Menurut dia, Desa Binaan Imigrasi merupakan program dari Direktorat Intelijen Keimigrasian yang akan dilaksanakan di beberapa kota dan provinsi di Indonesia, khususnya desa-desa yang sulit mengakses keimigrasian dan desa kantong pekerja migran Indonesia.
Qriz menjelaskan fokus Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan kemudahan mendapatkan akses informasi terkait pembuatan paspor yang melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi dan sebagai upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian.
"Khususnya calon PMI untuk mencegah non prosedural dan mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Kami melaksanakan kegiatan ini untuk mengajak seluruh perangkat kecamatan dan kelurahan ataupun pihak sekolah di wilayah Jakarta Utara untuk menjadi kepanjangan tangan Imigrasi Jakarta Utara untuk meminimalisir praktek TPPO," kata Qriz.
| 2024-05-28 14:14:11 | Berita Online | kalbar.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,465,214 | Sistem Imigrasi RI Down, Layanan di Bandara Macet, Masyarakat Tumpahkan Kekesalan di Medsos | Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gangguan layanan imigrasi secara nasional hari ini akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Kominfo membuat masyarakat yang sedang membutuhkan layanan imigrasi frustrasi, Kamis, 20 Juni 2024.
Antrean panjang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Mereka kemudian menumpahkan kekesalan dan keluh kesahnya di media sosial.
Masyarakat bernama Jessica pemilik akun X @jessw** menyebut saat sistem imigrasi down dan tidak ada pihak imigrasi di lokasi yang bisa bertanggung jawab akan hal itu.
"Sistem imigrasi bisa down. Luar biasa banget dan ga ada org yg tanggung jawab on site @ditjen_imigrasi," tulisnya dalam unggahan tersebut.
Saat itu pemilik akun ini sedang membutuhkan layanan imigrasi di bandara.
Ia juga membagikan foto yang menunjukkan antrean panjang di bandara imbas dari gangguan PDN yang berdampak pada sistem keimigrasian.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam unggahan di akun resmi Ditjen Imigrasi di media sosial X menyatakan, server PDN mengalami gangguan dan berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.
"Server Pusat Data Nasional (PDN) sedang mengalami gangguan pada hari ini. Hal tersebut berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," tulis Ditjen Imigrasi dalam unggahan X-nya, dikutip Tribunnews pada Kamis (20/06/2024).
Ditjen Imigrasi menyatakan akan segera menginformasikan kembali apabila sistem telah beroperasi dengan normal.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih," tulis mereka kembali.
Diketahui, PDN adalah fasilitas sistem elektronik dan komponen lain untuk menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data. Fasilitas ini berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa memang tengah terjadi gangguan pada PDN.
"Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik," katanya.
Ia memastikan saat ini pihaknya sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap.
"Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," tergasnya. | 2024-06-24 00:01:08 | Berita Online | tribunnews.com | Endrapta Ibrahim Pramudhiaz |
Ditjen Imigrasi | 389,306,752 | Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024, Berikut Syarat dan Dokumen Untuk Politeknik Imigrasi! | ['TRIBUNPONTIAN.CO.ID - Inilah jadwal pendaftaran sekolah kedinasan 2024, Berikut syarat dan Dokumen yang perlu dipersiapkan.\xa0', 'Bagi lulusan SMA/SMK yang mau\xa0mendaftarkan\xa0diri, sebaiknya segera mempersiapkan berkasnya.', 'Kini diketahui Politeknik\xa0Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru.', 'Poltekim dan Poltekip adalah sekolah kedinasan milik Kemenkumham. Lulusan Poltekim dan Poltekip punya kesempatan jadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Kemenkumham.', 'Dilansir dari catar.kemenkumham.go.id, Berikut dokumen yang perlu diunggah jika ingin mendaftar Poltekim dan Poltekip.', 'Dokumen dan tahapan seleksi daftar Poltekip dan Poltekim', '1. Surat Lamaran bermaterai Rp 10.000', '2. e-KTP / Surat Keterangan telah malakukan perekaman e-KTP', '3. Ijasah (asli)', '4. Akta Lahir / Surat Keterangan Lahir (asli)', '5. Surat Keterangan belum menikah dari Lurah/Kepala Desa (asli)', '6. Surat Pernyataan 6 Poin', '7. Pas Foto berlatar belakang Merah (Poltekip) dan Biru (Poltekim)', '8. Khusus pelamar lulusan tahun 2024 ijazah bisa digantikan dengan Surat Keterangan Lulus']
Lulusan SMA/SMK yang mau mendaftar ke Poltekip dan Poltekim juga perlu tahu tahapan seleksi yang perlu kamu lalui:, 1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah), 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), 3. Seleksi Lanjutan, a. Ujian Psikotes, b. Tes Kesehatan, c. Tes Kesamaptaan, d. Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)., Syarat daftar Poltekip dan Poltekim, Syarat daftar sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekip mengacu pada syarat tahun 2023 adalah sebagai berikut:, 1. Warga Negara Republik Indonesia (Laki-laki / Perempuan);, 2. Pendidikan SLTA / Sederajat;, 3. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 23 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 1 April 2023 (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);, 4. Tinggi Badan bagi Laki-laki minimal 170 cm, bagi Perempuan minimal 160 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan oleh Tim Medis yang telah ditunjuk Panitia;
5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas Narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang;, 6. Bagi Laki-laki tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik / bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya;, 7. Bagi Perempuan tidak bertato/bekas tato dan tidak memiliki tindik / bekas tindik pada anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);, 8. Belum pernah menikah (baik secara negara, adat maupun agama) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;, 9. Bagi perempuan belum pernah melahirkan dan bagi laki-laki belum pernah memiliki anak biologis;, 10. Bersedia ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Wilayah Indonesia;, 11. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/pekerjaan dengan instansi/perusahaan lain;, 12. Khusus Bagi Calon Taruna/Taruni formasi pegawai/formasi pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan di atas (angka 1 sampai dengan 11)., Selain syarat yang terteradiatas calon Taruna/Taruni juga harus memenuhi persyaratan :, Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon II atau Kepala Kantor Wilayah);, Tidak dalam proses pemeriksaan / tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Unit Utama / Kepala Biro / Kepala Kantor Wilayah melalui SUMAKER;, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun 2021 dan tahun 2022 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik., Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 (dua) periode, yaitu Periode I melalui aplikasi SIMPEG dan Periode II dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk PPKP tahun 2022 dibuat 1 (satu) periode secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 (Format PPKP Tahun 2021 Periode II dan Tahun 2022 dapat diunduh pada pada laman https://catar.kemenkumham.go.id)., Bagi pegawai yang sedang menduduki Jabatan Fungsional, bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional setelah diterima sebagai Calon Taruna/Taruni;, Itulah informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar Poltekip dan Poltekim, hingga tahapan seleksi serta syaratnya. (*) | 2024-05-05 22:00:58 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,440,094 | Konjen Australia Temui Kepala Imigrasi Manado, Bahas Soal Erupsi Gunung Ruang | Kepala Imigrasi Manado, Rahmat, saat menerima kunjungan dari Wakil Konsul Jenderal Australia di Makassar.
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
MANADO
- Kepala Kantor
Imigrasi
Kelas I TPI
Manado
, Rachmat, menerima kunjungan Wakil Konsul Jenderal
Australia
di Makassar, Mrs. Philippa Armstrong, Kamis (6/6). Ini merupakan agenda pertama Rachmat usai dilantik sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.
Adapun maksud dan tujuan kunjungan dari Konjen Australia tersebut membahas terkait dengan kekonsuleran terhadap Warga Negara Australia pasca
erupsi Gunung Ruang
di Kabupaten Sitaro beberapa waktu lalu.
Kepada wartawan, Rahmat mengatakan jika pertemuan tersebut juga sekaligus untuk saling memperkenalkan diri dan berdiskusi lebih lanjut terkait kegiatan Keimigrasian di Manado serta untuk mempererat hubungan antara Kantor Imigrasi Manado dan Konsulat Jenderal Australia di Makassar.
"Dengan kunjungan ini, juga kami tahu dengan siapa kami berhubungan terkait evakuasi dan pertolongan terhadap Warga Negara Australia yang berada di Manado," ujar Rahmat.
Lebih lanjut, Rahmat mengatakan jika pihak Imigrasi Kelas I TPI Manado menyambut baik kunjungan ini. Kunjungan dalam rangka membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan imigrasi Manado seperti yang sudah dilakukan dengan beberapa imigrasi lainnya.
Dengan adanya kunjungan ini, Rachmat juga berharap agar ke depannya dapat terjalin kerja sama antara Kedubes Australia dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.
“Mudah-mudahan dapat terjalin kerja sama yang baik antara kami dan Kedubes Australia," kata Rachmat kembali.
febry kodongan | 2024-06-07 04:01:49 | Berita Online | Kumparan.com | Manado Bacirita |
Ditjen Imigrasi | 392,714,544 | Imigrasi Tangkap 103 WNA Diduga Terlibat Kejahatan Siber di Bali | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Imigrasi menangkap 103 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat kejahatan siber di sebuah vila di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (26/6) pukul 17.00 WITA.
WNA yang ditangkap terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki, termasuk 14 warga negara Taiwan.
"Hari ini, operasi pengawasan Bali Becik yang melibatkan kantor imigrasi di Bali berhasil menangkap 103 WNA. Dari jumlah tersebut, 14 orang merupakan warga negara Taiwan, sementara identitas yang lainnya masih dalam proses verifikasi oleh petugas," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam keterangan pers pada Kamis (27/6).
Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas sejumlah WNA di vila tersebut. Petugas Imigrasi kemudian menggerebek lokasi dan menemukan ratusan WNA.
Imigrasi menduga WNA tersebut terlibat dalam kejahatan siber karena ditemukan sejumlah barang bukti berupa ponsel dan komputer. Seluruh barang bukti telah diamankan ke Kantor Imigrasi.
"Saat ini, kami sedang mendalami kemungkinan adanya kejahatan siber berdasarkan banyaknya komputer dan ponsel yang ditemukan di lokasi kejadian," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Safar Muhammad Godam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para WNA ini juga tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. "Mereka diduga tidak memiliki dokumen dan telah menyalahgunakan izin keimigrasian," tambahnya.
Dia menegaskan bahwa Imigrasi memperketat pengawasan terhadap orang asing dan mendukung satgas pemberantasan judi online.
"Imigrasi rutin menggelar operasi pengawasan, tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh kantor imigrasi se-Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing merupakan salah satu tindak kriminal yang sering kami temukan di lapangan. Dengan operasi pengawasan WNA seperti ini, Imigrasi juga mendukung Satgas Pemberantasan Perjudian Daring," katanya. | 2024-06-27 13:35:30 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 389,373,424 | Cegah Pelanggaran Hukum Orang Asing, Ditjen Imigrasi Kemenkumham Perkuat Fungsi Intelijen | RADAR JOGJA, SLEMAN - Direktorat Jenderal (Ditjen)Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memperkuat fungsi intelijen keimigrasian guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan orang asing.
Untuk itu, Ditjen Imigrasi melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi aparatur intelijen di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Senin (6/5/2024).
Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya mengatakan, intelijen mempunyai peran yang sangat sentral dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.
Khususnya dari pelanggaran hukum oleh orang asing.
“Peran ini secara berkala terus diperkuat dengan membekali aparatur intelijen dengan kompetensi ilmu dan pelatihan teknis,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/5/2024).
Dalam acara ini, sejumlah penghargaan diberikan bagi sejumlah kantor unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian.
Mereka dinilai baik dalam membuat laporan intelijen.
Mulya menyampaikan bahwa para intelijen perlu memahami materi perkiraan keadaan.
Ini menjadi penting karena akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan langkah strategis ke depannya.
“Kami perkuat dengan pemahaman materi tentang perkiraan keadaan. Khusus untuk intelijen keimigrasian sendiri, kita telah bekerjasama dengan Mabes Polri dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitasnya,” jelas Mulya.
Ia menjelaskan, peran intelijen diDitjen Imigrasi juga menyangkut pengawasan terhadap orang asing.
Dalam Undang-Undang Keimigrasian tidak hanya mengatur lalu lintas orang asing saja. Tapi juga mengatur Warga Negara Indonesia.
“Kami menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Banyak yang overstay atau menyalahi izin tinggal. Seperti di Bali di mana banyak orang asing menyalahgunakan izin tinggalnya. Salah satu dukungan kami adalah memberikan pengumpulan informasi yang baik terkait keberadaan orang asing yang berada di Indonesia,” beber Mulya.
Para aparatur intelijen diharapkan dapat mempunyai kompetensi untuk melakukan deteksi dini melalui tahap pengelolaan data dan analisa mendalam.
Di sinilah letak begitu sentralnya pemahaman tentang perkiraan keadaan yang wajib dimiliki oleh seluruh aparatur intelijen keimigrasian. | 2024-05-06 20:56:43 | Berita Online | radarjogja.jawapos.com | Gregorius Bramantyo |
Ditjen Imigrasi | 392,413,544 | Sistem Imigrasi Akan Diintegrasikan dengan Dukcapil, Hilangkan Syarat KTP Fisik | Bandung, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan mengintegrasikan sistem dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemenagri). Kepastian integrasi sistem tersebut disampaikan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
"Sebagai informasi, ke depan kita akan menghubungkan antara (sistem) di imigrasi dengan dukcapil sehingga beberapa syarat yang saat ini harus diberikan secara fisik seperti KTP (kartu tanda penduduk) atau kartu keluarga itu nantinya sudah tidak diperlukan lagi," ungkapnya.
Silmy menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam Festival Imigrasi "Imifest 2024" di Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (22/6/2024). Selain memberikan edukasi program dan kebijakan keimigrasian, acara tersebut menggandeng kantor imigrasi se-Jabar untuk memberikan pelayanan permohonan paspor kepada 1.000 orang pemohon.
Silmy Karim menegaskan, Imifest merupakan wujud hadirnya Ditjen Imigrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Imifest 2024 Bandung juga dihadiri Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Bersama Dirjen Imigrasi, Pj Gubernur Jabar turut meresmikan pembukaan acara.
Saat memberikan sambutan, Bey menyampaikan, volume pemohon layanan keimigrasian yang datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sudah semakin banyak. Oleh karena itu, gedung kantor Imigrasi yang tidak memadai perlu ditingkatkan kapasitasnya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dapat menyediakan sebidang tanah untuk dimanfaatkan menjadi kantor imigrasi yang baru. Imifest 2024 Bandung mengusung tema "Cekatan Pastikan Pelesiran Aman", yang menitikberatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memastikan kebenaran data pemohon paspor dan tujuan keberangkatannya agar aman selama berada di luar negeri.
Terdapat dua talkshow pada Imifest 2024 Bandung yang dibuka untuk masyarakat umum. Pertama, "Paspor Aman Liburan Nyaman" memberikan wawasan seputar bagaimana tahapan permohonan paspor yang benar, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan ke luar negeri, hingga tips-tips traveling.
Kedua, "Work and Holiday Visa" membahas persyaratan, kriteria, dan tips agar mendapatkan surat rekomendasi dari Ditjen Imigrasi untuk mengajukan permohonan Work and Holiday Visa (WHV) Australia. Program WHV Australia menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam rentang usia 18-30 tahun untuk berlibur sambil bekerja secara nonformal di Australia. Dalam talkshow ini, peserta juga akan mendengar pengalaman langsung dari narasumber yang sudah menjalani WHV Australia.
Pada 2023, Imifest sukses diselenggarakan di Kota Denpasar, Bali, dan Yogyakarta, DIY. Ditjen Imigrasi mengusung tema yang berbeda di kedua kota tersebut, menyesuaikan kebutuhan target pengunjung di masing-masing kota.
Di Denpasar, Imifest memberikan edukasi tentang kebijakan visa, izin tinggal, dan pengawasan warga negara asing (WNA). Sementara itu, Imifest 2023 Yogyakarta memberikan edukasi tentang visa pendidikan bagi pelajar asing serta informasi seputar WHV Australia kepada pelajar dan mahasiswi dari berbagai institusi pendidikan di Yogyakarta. | 2024-06-22 20:07:06 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 391,735,546 | 3 Cara Bayar M-Paspor Via BNI, BRI dan Mandiri yang Praktis | TEMPO.CO, Jakarta - M-Paspor adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang memungkinkan pemohon paspor melakukan berbagai proses secara online, termasuk pembayaran.
Tak perlu repot mengantre di kantor layanan, sebab kini bayar M-Paspor bisa dilakukan lewat bank terdekat seperti BNI, BRI dan Mandiri. Berikut adalah cara bayar M-Paspor via BNI, BRI, dan Mandiri.
Cara bayar M-Paspor via BNI, BRI dan Mandiri bisa dilakukan melalui ATM, mobile banking, dan teller.
Penting untuk diingat, agar bisa membayar paspor online menggunakan metode ini, pemohon memerlukan kode billing 15 digit atau kode MPN G2 yang didapatkan setelah semua informasi permohonan paspor telah diisi lengkap di aplikasi M-Paspor.
Lantas, bagaimana cara bayar M-Paspor di bank? Berikut adalah sejumlah cara pembayaran M-Paspor di bank yang bisa di pilih.
Selain lewat teller, pemohon bisa langsung bayar paspor online melalui ATM BNI, BRI, dan Mandiri terdekat. Cara ini merupakan cara yang paling mudah sebab pemohon tidak perlu repot antre di bank. Berikut caranya.
Cara bayar M-Paspor yang paling mudah dan cepat adalah lewat M-Banking dan Internet Banking. Cara ini paling direkomendasikan karena sangat praktis dan bisa dibayar kapanpun dan dimanapun. Berikut langkah-langkahnya.
RIZKI DEWI AYU
Pilihan Editor: Cara Perpanjang Paspor, Syarat, dan Biayanya | 2024-06-11 22:35:12 | Berita Online | tempo.co | Tempo.co |
Ditjen Imigrasi | 392,513,347 | Ditjen Imigrasi Pindahkan Pusat Data, Layanan Berangsung Pulih | JAKARTA, KOMPAS — Layanan keimigrasian yang sempat terganggu karena server Pusat Data Nasional atau PDN bermasalah kini berangsur pulih. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk memindahkan pusat data karena melihat PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika tak kunjung pulih.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim, Senin (24/6/2024), menyampaikan, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan internasional sudah pulih dan beroperasi normal. Titik pemeriksaan imigrasi yang utama, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, I GustiNgurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsatelah melayani pemeriksaan keimigrasian seperti sedia kala.
Silmy mengatakan, sistem aplikasi perlintasan sudah kembali normal sejak Sabtu (22/6/2024) malam. Adapun sistem autogate, aplikasi visa, dan izin tinggal telah kembali normal pada Minggu (23/6/2024) pagi. Demikian pula aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa. Adapun sistem paspor ditargetkan pulih pada Senin ini.
Ditjen Imigrasi, lanjut Silmy, memutuskan memindahkan pusat data setelah 12 jam terjadi gangguan pada server PDN milik Kemenkominfo. Langkah tersebut diambil setelah mengamati perkembangan pemulihan PDN yang tidak menunjukkan hal positif. Proses pengaktifan kembali sistem imigrasi pada pusat data yang baru membutuhkan waktu dua hari, terhitung sejak Kamis lalu.
Pada umumnya permasalahan teknis bisa diselesaikan dalam waktu 1-3 jam. Ketika gangguan melebihi waktu enam jam, Silmy menyimpulkan bahwa yang terjadi bukan masalah teknis semata, melainkan ditimbulkan oleh serangan siber.
”Permasalahan akibat serangan siber biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika serangannya ransomware. Karena itu, kami putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara,” ucapnya.
Silmy berharap server PDN Kemkominfo dapat segera pulih karena banyak pelayanan publik yang bergantung pada pusat data tersebut. Di sisi lain, Ditjen Imigrasi tidak bisa menunggu PDN pulih karena memprioritaskan kepentingan publik agar terlayani dengan baik.
Hingga hari kelima, Polri masih mengumpulkan informasi mengenai penyebab gangguan PDN. ”Kami sedang mengumpulkan informasi. Dan sedang kita dalami, bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), apakah kendala teknis atau ada hal lain,” kata Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo seusai acara peluncuran ”Program Digitalisasi dan Penyederhanaan Izin Keramaian Umum” di Jakarta, Senin pagi.
PDN lumpuh sejak Kamis (20/6/2024) lalu. Akibatnya, layanan imigrasi terganggu, termasuk layanan di beberapa kementerian dan lembaga lain, seperti di Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Listyo, setiap program digital mesti mengikuti perkembangan, termasuk mencermati potensi serangan terhadap sistem keamanannya. Agar gangguan tidak terjadi, setiap sistem keamanan harus memenuhi standar keamanan tertentu yang sifatnya bertingkat.
”Tentunya kami selalu mengikuti semuanya, melakukan perbaikan-perbaikan sistem keamanan negara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Himawan Bayu Aji mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tindak lanjutnya, Bareskrim menurunkan tim untuk membantu memeriksa gangguan yang terjadi.
”Tim itu ditugaskan untuk menganalisis sebenarnya yang terjadi seperti apa. Pusat Data Nasional itu Kemenkominfo yang mengendalikan,” kata Himawan. | 2024-06-24 17:21:09 | Berita Online | Kompas.id | null |
Ditjen Imigrasi | 390,349,177 | Imigrasi Bandung paparkan data keimigrasian kepada Kedubes Australia | ['\n Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memaparkan data keimigrasian terkini kepada\xa0Konsuler Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Priyanka Vennelakanti dan Prajna Paramita, dalam sesi kunjungan perwakilan Kedubes Australia itu ke Kantor Imigrasi Bandung.\r\n\r\n"Pada pertemuan tersebut kami sampaikan data keimigrasian terkini, yakni terkait keberadaan warga negara (WN) Australia yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kami jelaskan pula aturan keimigrasian terbaru yang dirilis Ditjen Imigrasi," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Agung Pramono dalam keterangan di Bandung, Selasa.\r\n\r\nBaca juga: Paspor polikarbonat kini sudah bisa dibuat di Kantor Imigrasi Bandung\r\n\r\nAgung menjelaskan dalam pertemuan itu\xa0diungkapkan bahwa berdasar data izin tinggal yang diperoleh pada 17 Mei 2024\xa0terdapat 92 WN Australia yang tersebar pada enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.\r\n\r\nDia menyebutkan dari 92 WN Australia\xa0itu terdiri dari tujuh orang pemegang izin tinggal kunjungan, 46 orang pemegang izin tinggal terbatas dan 39 orang pemegang izin tinggal tetap.\r\n\r\n"WN Australia yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, mayoritas adalah penyatuan keluarga dan/atau yang merupakan eks-warga negara Indonesia," ucap Agung.\r\n\r\nDalam hal pengawasan keimigrasian, Agung mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara komprehensif, mulai dari tempat pemeriksaan Imigrasi, area wilayah kerja, pengajuan/perpanjangan izin tinggal, perubahan data keimigrasian dan lainnya.\r\n\r\n"Pelanggaran keimigrasian yang umum dilakukan adalah overstay, penyalahgunaan visa, tidak melakukan lapor diri kepada otoritas terkait, penggunaan dokumen palsu, menggunakan izin masuk kembali tanpa izin setelah sebelumnya dideportasi, dan bertempat tinggal tanpa status keimigrasian yang sah dan benar," ujarnya.\r\n\r\nDia menyampaikan proses deportasi bagi WN Australia yang melanggar aturan Keimigrasian, mayoritas dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta dengan didampingi oleh petugas Imigrasi yang berkompeten.\r\n\r\nDia menyebutkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah mendeportasi satu orang WN Australia setiap tahun\xa0mulai tahun 2022-2024.\r\n\r\nSementara itu, Konsuler Kedutaan Besar\xa0Australia\xa0Priyanka Vennelakanti menjelaskan kunjungan itu dilakukan berdasarkan surat Chief Migration Officer-Integrity, Counsellor (Immigration), Department of Home Affairs, Kedutaan Besar Australia di Jakarta tanggal 14 Mei 2024 perihal permohonan kunjungan Kedutaan Besar Australia ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.\r\n12Tampilkan Semua \n\n \n \n\t\t\t\tPewarta: Ricky PrayogaEditor : Yuniardi Ferdinan\t\t\t\t\n\t\t\t\tCOPYRIGHT © ANTARA 2024 \n \n \n\n\n\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n\t\t\t']
Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memaparkan data keimigrasian terkini kepada Konsuler Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Priyanka Vennelakanti dan Prajna Paramita, dalam sesi kunjungan perwakilan Kedubes Australia itu ke Kantor Imigrasi Bandung.
"Pada pertemuan tersebut kami sampaikan data keimigrasian terkini, yakni terkait keberadaan warga negara (WN) Australia yang ada di Bandung dan sekitarnya. Kami jelaskan pula aturan keimigrasian terbaru yang dirilis Ditjen Imigrasi," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Agung Pramono dalam keterangan di Bandung, Selasa.
Baca juga: Paspor polikarbonat kini sudah bisa dibuat di Kantor Imigrasi Bandung
Agung menjelaskan dalam pertemuan itu diungkapkan bahwa berdasar data izin tinggal yang diperoleh pada 17 Mei 2024 terdapat 92 WN Australia yang tersebar pada enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.
Dia menyebutkan dari 92 WN Australia itu terdiri dari tujuh orang pemegang izin tinggal kunjungan, 46 orang pemegang izin tinggal terbatas dan 39 orang pemegang izin tinggal tetap.
"WN Australia yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, mayoritas adalah penyatuan keluarga dan/atau yang merupakan eks-warga negara Indonesia," ucap Agung.
Dalam hal pengawasan keimigrasian, Agung mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara komprehensif, mulai dari tempat pemeriksaan Imigrasi, area wilayah kerja, pengajuan/perpanjangan izin tinggal, perubahan data keimigrasian dan lainnya.
"Pelanggaran keimigrasian yang umum dilakukan adalah overstay, penyalahgunaan visa, tidak melakukan lapor diri kepada otoritas terkait, penggunaan dokumen palsu, menggunakan izin masuk kembali tanpa izin setelah sebelumnya dideportasi, dan bertempat tinggal tanpa status keimigrasian yang sah dan benar," ujarnya.
Dia menyampaikan proses deportasi bagi WN Australia yang melanggar aturan Keimigrasian, mayoritas dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta dengan didampingi oleh petugas Imigrasi yang berkompeten.
Dia menyebutkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah mendeportasi satu orang WN Australia setiap tahun mulai tahun 2022-2024.
Sementara itu, Konsuler Kedutaan Besar Australia Priyanka Vennelakanti menjelaskan kunjungan itu dilakukan berdasarkan surat Chief Migration Officer-Integrity, Counsellor (Immigration), Department of Home Affairs, Kedutaan Besar Australia di Jakarta tanggal 14 Mei 2024 perihal permohonan kunjungan Kedutaan Besar Australia ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
"Maksud dan tujuan kunjungan kami untuk berdiskusi tentang prosedur keimigrasian dan penanganan/pemberian bantuan kekonsuleran kepada warga negara (WN) Australia yang mengalami permasalahan atau keadaan darurat di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kanim Bandung," tuturnya.
Kedutaan Besar Australia, kata dia, berkomitmen untuk melakukan optimalisasi koordinasi dan komunikasi, khususnya dalam menangani WN Australia yang mengalami masalah Keimigrasian agar cepat tertangani.
"Pemerintah Australia juga siap mendukung sosialisasi terkait aturan/kebijakan Keimigrasian terbaru seperti bridging visa," ujarnya.
Agung pun berharap bahwa hubungan baik antar kedua negara akan terus berlangsung dan terus terjalin kerja sama yang dapat memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat di kedua negara.
Baca juga: Imigrasi: Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda lebih baik disegerakan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Bandung paparkan data keimigrasian pada Kedubes Australia12Tampilkan Semua | 2024-05-21 15:56:12 | Berita Online | jabar.antaranews.com | Pewarta: Ricky Prayoga |
Ditjen Imigrasi | 392,336,388 | Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor | TRIBUNLOMBOK.COM JAKARTA - Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala.
Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung, Kamis (20/06/2024).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).
Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Silmy mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.
Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.
(*) | 2024-06-21 14:08:39 | Berita Online | lombok.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,400,406 | Layanan Imigrasi Terganggu Gara-gara PDN Kominfo Down, Silmy Karim: Konsekuensi Digitalisasi | ['\n BANDUNG - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menegaskan bahwa sistem imigrasi tidak mengalami gangguan. Adapun gangguan yang dialami sejumlah bandar udara internasional pada Kamis (20/6/2024) disebabkan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang down. Begitu disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim usai menghadiri Festival Imigrasi “Imifest” 2024 di Sasana Budaya Ganesa ITB, Kota Bandung, Sabtu (22/6/2024).\n \n Baca Juga\n \n \n \n \n \n \n Server PDN Kominfo Down, Antrean Panjang di Bandara Soekarno-Hatta\n \n \n "Jadi saya tegaskan bahwa sebenarnya sistem imigrasi tidak down, yang down itu adalah PDN Kementerian Kominfo. Di mana lembaga atau instansi pemerintah itu diwajibkan untuk menaruh servernya di PDN," ucap Silmy.Dia menjelaskan, imigrasi adalah layanan pemerintah kepada masyarakat yang sudah mengaplikasikan digitalisasi secara masif. "Sehingga ketergantungan kita terhadap sistem data, jaringan daripada yang diselenggarakan oleh Kominfo itu menjadi sangat tinggi," jelasnya.Oleh karena itu, adanya gangguan tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari ketergatungan terhadap digitalisasi.\n \n Baca Juga\n \n \n \n \n \n \n Server PDN Kominfo Down, Menko Polhukam: Masih Diperbaiki dan Didalami\n \n \n "Di mana ketika semakin digital layanan publik, maka konsekuensinya ketika ada permasalahan di sistem daripada server atau data nasional itu bermasalah, maka dampaknya langsung down kepada pelayanan," katanya.\n \n Lihat Juga: Kantor Imigrasi Semarang Deportasi 31 WNA, Terbanyak China\n \n ']
Dalam mengatasi gangguan tersebut, kata Silmy, pihaknya pun sigap membuka seluruh loket untuk mempercepat layanan pengecekan secara manual di bandara."Untuk layanan perlintasan dalam hal ini di bandara, yang tadinya sudah fully digital bahkan warga negara asing bisa melewati auto gate, sistem cekal, sistem interpol yang kita gunakan sebagai referensi untuk membolehkan seseorang masuk dan keluar itu harus kita lakukan secara manual," tuturnya."Otomatis pelayanan yang tadinya sudah automatis itu menjadi manual dan dicek secara manual juga, membutuhkan waktu lebih lama," tambahnya.Silmy menyebut, sedikitnya ada tiga bandar udara yang mengalami gangguan tersebut. Di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Hang Nadim Batam."Karena ini adalah bandara yang paling sibuk, untuk yang lain masih bisa terhandle dengan baik," ujarnya.Silmy memastikan, hingga saat ini pihaknya bersama dengan tim dari Kominfo masih terus berusaha untuk memulihkan sistem yang mengalami gangguan tersebut."Setiap saat saya pastikan tim bekerja dengan semaksimal mungkin untuk bisa segera mencarikan solusi, baik bersama Kementerian Kominfo maupun solusi yang terpisah yang kita lakukan di luar Kominfo," katanya."Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ada solusi, sehingga pelayanan di masyarakat bisa kembali normal," tandasnya.
Lihat Juga: Server PPDB 2024 Down, Ini Penjelasan Lengkap Disdik Jabar
(shf)
| 2024-06-22 15:07:30 | Berita Online | sindonews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,288,350 | Server PDN Kominfo Gangguan, Imigrasi Upaya Pulihkan Data PDN di Batam | kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Layanan keimigrasian di
bandara
mengalami gangguan akibat serangan siber pada pusat data nasional (PDN) Kementerian
Kominfo
. Gangguan juga dialami pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Kamis (20/6).
Meskipun sistem sedang terkendala, Silmy mengatakan Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun saat kedatangan.
"Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor Imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.
Namun, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya," ujarnya. | 2024-06-20 19:28:25 | Berita Online | Kumparan.com | kumparanNEWS |
Ditjen Imigrasi | 392,884,430 | Imigrasi Minta Backup Data, Kominfo Gak Respon | Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah menyurati Kemenkominfo terkait pencadangan data sejak April, sayangnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak merespon permintaan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Silmy menyatakan pihak yang meminta Kemenkominfo membuat pencadangan data untuk ratusan data sejak April, karena tidak direspon oleh Kominfo Ditjen Imigrasi tetap melakukan pencadangan data lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim. Kini pihak Ditjen Imigrasi memastikan bahwa pelayanan keimigrasian telah pulih total, meskipun pemulihan layanan masih dalam pengecekan hingga stabil, imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan ransomware ke Pusat Data Nasional milik Kominfo. | 2024-06-30 10:59:21 | Televisi | Metro TV - Top News | - |
Ditjen Imigrasi | 392,261,417 |
Pungutan Wisman Diusulkan Naik Jadi US$ 50, Polisi-Imigrasi Dapat Insentif |
-
Pungutan US$ 10 terhadap turis asing dinilai terlalu kecil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengusulkan tarif pungutan naik lima kali lipat menjadi US$ 50. Dengan kurs nilai tukar saat ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan sekitar Rp 800 ribu.
"Kami mau tingkatkan (jadi) US$ 50," ujar Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi di gedung DPRD Bali, Denpasar, Rabu (19/6/2024).
Menurut Kresna, kenaikan tarif akan memberikan kelonggaran fiskal bagi Pemprov Bali untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Politikus Partai Golkar itu menanggap jika pungutan turis asing hanya Rp 150 ribu menunjukkan bahwa Bali 'dijual' murah bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang ingin berlibur ke Pulau Dewata.
Kresna menuturkan Komisi II berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. "Kami segera merevisi perda retribusi," jelas Ketua DPD II Golkar Buleleng itu.
Selain ingin menaikkan tarif pungutan turis asing, Kresna Budi juga mengusulkan agar Pemprov Bali memberikan insentif bagi imigrasi, kepolisian, hingga pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Insentif itu diambil 2,5 persen dari pungutan turis asing itu.
"Dari sekian itu anggarannya akan diberikan kepada mereka," ujarnya.
Tujuannya, Kresna melanjutkan, agar instansi yang yang terlibat itu dapat mengawasi kebijakan tersebut sehingga pendapatan dari retribusi wisman bisa maksimal.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bakal mengkaji usulan kenaikan pungutan turis asing dari US$ 10 menjadi US$ 50. "Nanti dipelajari," ucapnya.
Mahendra menerangkan pungutan turis asing sebesar US$ 10 masih berjalan dan sedang dievaluasi. Tujuannya, agar lebih optimal lagi penerimaannya.
Sejak diberlakukan pada 14 Februari 2024, realisasi pungutan US$ 10 atau sekitar Rp 160 ribu masih rendah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun tak memungkiri Pemprov Bali hanya fokus di pintu kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sehingga, ada turis asing yang masuk ke Bali tapi dari pintu kedatangan domestik.
"Sebulan ini kami sudah mengajukan ke Angkasa Pura untuk menempatkan konter di kedatangan domestik sebagai bahan masukan dari wisatawan asing yang melalui Jakarta atau jalur lain yang menuju ke Bali," beber Tjok Pemayun pada Maret 2024.
Tjok Pemayun masih menunggu keputusan Angkasa Pura terkait permintaan penempatan konter di kedatangan domestik.
Kala itu, Mahendra Jaya juga telah menugaskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata untuk mengecek kepatuhan pelancong mancanegara membayar pungutan turis asing di daerah tujuan wisata (DTW).
"Kami sudah menugaskan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pariwisata untuk mengecek secara random kepada wisatawan di DTW, untuk memastikan mereka (turis asing) sudah bayar (pajak turis)," katanya.
| 2024-06-20 13:30:47 | Berita Online | Detik.com | Rizki Setyo Samudero - |
Ditjen Imigrasi | 392,630,799 | Dirjen Imigrasi pastikan layanan keimigrasian sudah pulih usai gangguan PDN |
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih usai terjadinya gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Dalam hal ini, saya mengapresiasi langkah recovery (pemulihan) yang dilakukan rekan-rekan di Imigrasi yang bertindak cepat dan bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem imigrasi," kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, (17/6/2024).
Silmy menjelaskan bahwa sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian secara digital sudah pulih sejak Sabtu (22/6) malam.
Titik-titik tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) utama, kata dia, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Hang Nadim, serta Pelabuhan Batam Center dan Nongsa sudah dapat kembali melayani pemeriksaan keimigrasian.
Ia menegaskan bahwa sistem aplikasi perlintasan sudah berjalan normal sejak pemulihan pada Sabtu (22/6) malam. Sementara itu, autogate, aplikasi visa, dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/6) pagi.
Di samping itu, kata Silmy, aplikasi M-Paspor dan Cekal Online juga sudah sepenuhnya beroperasi normal seperti biasa. Adapun sistem paspor ditargetkan untuk pulih pada hari Senin ini.
Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi. Pengaktifan kembali sistem imigrasi pada data center yang baru membutuhkan waktu 2 hari.
"Pemindahan data center itu untuk memulihkan pelayanan publik," ujarnya.
Silmy menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut setelah mengamati pemulihan PDN yang tidak menunjukkan perkembangan positif di hari pertama terjadinya gangguan pada hari Kamis (20/6).
"Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan 1 jam sampai 3 jam. Ketika sudah melebihi 6 jam, kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber," katanya.
Permasalahan akibat serangan siber, kata dia, biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, apalagi serangannya ransomware sehingga pihaknya harus putuskan pindah data center demi pemulihan pelayanan publik dan juga faktor keamanan negara.
Dirjen Imigrasi berharap agar PDN Kementerian Kominfo segera pulih dan normal kembali, mengingat banyaknya pelayanan publik lainnya yang bergantung pada data center PDN tersebut.
"Kami tidak bisa menunggu PDN pulih. Kepentingan publik menjadi prioritas dalam upaya pemulihan kesisteman yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi sehingga masyarakat yang akan melintas keluar dan masuk wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik,” kata Silmy.
Baca juga: Personel Imigrasi ditambahkan tangani kendala sistem perlintasan di Soetta
Baca juga: Imigrasi berikan layanan Eazy Passport di Sekmil Presiden
Baca juga: Imigrasi Atambua terus perkuat pengawasan perlintasan perbatasan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen Imigrasi pastikan layanan keimigrasian sudah pulih | 2024-06-26 11:28:15 | Berita Online | kupang.antaranews.com | Fath Putra Mulya |
Ditjen Imigrasi | 388,928,795 | Imigrasi Batam deportasi turis Singapura yang dicurigai penculik |
(function() {
const controls = [
'mute', // Toggle mute
'volume', // Volume control
'play', // Play/pause playback
'play-large', // The large play button in the center
//'restart', // Restart playback
//'rewind', // Rewind by the seek time (default 10 seconds)
//'fast-forward', // Fast forward by the seek time (default 10 seconds)
'progress', // The progress bar and scrubber for playback and buffering
'current-time', // The current time of playback
'duration', // The full duration of the media
'captions', // Toggle captions
'settings', // Settings menu
'pip', // Picture-in-picture (currently Safari only)
'airplay', // Airplay (currently Safari only)
//'download', // Show a download button with a link to either the current source or a custom URL you specify in your options
'fullscreen' // Toggle fullscreen
];
const player = new Plyr(document.getElementById('videoplayer'), {
controls,
//autoplay: true,
muted: true,
volume: 1,
iconUrl: "/assets/js/plyr/plyr.svg",
ratio: "16:9",
quality: {
default: "720"
}
});
/* player.once('ready', function(event) {
player.muted = true;
}); */
player.once('playing', function(event) {
/* var playerContainer = player.elements.container;
var unmuteBtn = document.createElement('span');
unmuteBtn.id = 'plyr-unmute-open-button';
unmuteBtn.className = 'plyr-unmute-open';
playerContainer.appendChild(unmuteBtn);
var svg = ''
unmuteBtn.appendChild(svg); */
$.ajax({
type: "POST",
cache: false,
url: "/ajax/update_views.php",
data: "news_id=4081104",
dataType: "json",
success: function(data) {
}
});
$.ajax({
url: "https://www.antaranews.com/ajax/related_video_player.php?id=4081104",
dataType: "json",
success: function(list) {
displayRelated(player, list);
}
});
});
/* $('.plyr-related-video-url').on('click', function () {
//e.preventDefault();
var video = this.getAttribute("data-video");
//type = 'video/' + $(this).data("type");
var type = 'video/mp4';
var poster = this.getAttribute("data-poster")||"";
var title = this.getAttribute("title")||"";
player.source = {
type: 'video',
title: title,
sources: [
{
src: video,
type: type,
size: 720
}
],
poster: poster
};
player.play();
}); */
})();
#plyr-unmute-open-button,
.plyr #plyr-unmute-button {
-webkit-transition:.3s ease-in-out;
-moz-transition:.3s ease-in-out;
-o-transition:.3s ease-in-out;
transition:.3s ease-in-out;
}
.plyr #plyr-unmute-button {
margin-top:-50px
}
.plyr:hover #plyr-unmute-button {
margin-top:0;
z-index:2
}
#plyr-unmute-button-info {
background-color:rgba(29,30,31,.290196);
color:rgba(255,255,255,.9);
padding:12px 5px;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px;
display:none
}
#plyr-unmute-button:hover+#plyr-unmoute-open-button-info {
display:block
}
.plyr-unmute-open {
width:30px;
height:30px;
background:transparent url(/assets/icons/mute_icon.svg) no-repeat center center;
background-size:25px 25px;
font-size:30px;
padding:0;
text-align:center;
float:right;
cursor:pointer;
position:absolute;
left:15px;
bottom:10px
}
.plyr--hide-controls .plyr-unmute-open {
opacity: 1;
pointer-events: none;
}
ANTARA - Seorang warga negara Singapura yang bernama Goh Wei Long Jackson dicurigai melakukan upaya penculikan terhadap seorang anak di kawasan perumahan Taman Carina, Kota Batam. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus TPI Batam Samuel Toba mengungkapkan meski tidak ditemukan indikasi akan melakukan penculikan, yang bersangkutan tetap akan dideportasi karena telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. (Holdan Parlaungan/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)
ANTARA - Seorang warga negara Singapura yang bernama Goh Wei Long Jackson dicurigai melakukan upaya penculikan terhadap seorang anak di kawasan perumahan Taman Carina, Kota Batam. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus TPI Batam Samuel Toba mengungkapkan meski tidak ditemukan indikasi akan melakukan penculikan, yang bersangkutan tetap akan dideportasi karena telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. (Holdan Parlaungan/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)
| 2024-04-29 22:42:09 | Berita Online | antaranews.com | antaranews.com |
Ditjen Imigrasi | 391,279,913 | Tito Lantik 4 Kepala Kantor Imigrasi dan Rudenim Baru di Kalbar | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejumlah jabatan strategis di lingkungan mengalami pergantian pejabat, diantaranya jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, Kepala Rumah Ditensi Imigrasi Pontianak, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, melantik langsung ke sejumlah Pejabat Administrasi baru di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.KP.03.03 Tahun 2024 dan M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan pada Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar pada Senin 3 Juni 2024 yang turut dihadiri, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Bagian Pelaksana Anggaran dan Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Pengawas, JFU dan JFT di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kumham Kalbar, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Muhammad Tito Andrianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saya lantik sekaligus menitipkan pesan agar segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi.
Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa dalam dinamika organisasi, tentunya menempati jabatan apapun merupakan kesempatan untuk melakukan lompatan kinerja melalui inovasi guna pengabdian yang lebih baik bagi bangsa dan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM."ujarnya
Lebih lanjut ia juga menambahkan, kalau adanya Pelaksanaan mutasi dan promosi ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama untuk meningkatkan kemampuan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Saat ini kita dihadapkan pada era teknologi dan informasi di mana perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat. Maka dari itu, mari kita gunakan teknologi ini sebagai alat yang positif dan memberikan dampak yang luas serta pemahaman kepada masyarakat. Teknologi informasi ibarat pedang yang sangat tajam, maka dari itu bijaklah dalam menggunakannya." katanya
Pejabat Administrasi yang dilantik dalam kegiatan ini antara lain, Ferry Indrawan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Kalbar,, M. Ismanto Kurniawan sebagai Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Riswandi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkumham Kalbar, Intji Diqa Pribadi sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar, Azriyal Zam sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Pada Kanwil Kemenkumham Kalbar, Hanafi sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, Suriansyah sebagai Kepala Rumah Ditensi Imigrasi, Andriyansah sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas, Henry Dermawan Simatupang sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Kizlar Assad sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Rudi Adriani sebagai Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Kalbar, Mukhlis Akbar sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Rudianto Girsang sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong,
Farhan Ferdiansyah sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, Iyan Sapto Bramulia Sagala sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Charles Fernandes sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, I Nyoman Wirayasa sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, Muhammad Fahrul Rizki sebagai Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Gelar Handoko Andi Putra sebagai Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong. (*)
Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp | 2024-06-04 21:28:32 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Hadi Sudirmansyah |
Ditjen Imigrasi | 389,725,771 | Kemenkumham Kalsel pastikan izin imigrasi 5.759 jamaah calon haji tuntas |
Banjarbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memastikan perizinan berkaitan imigrasi 5.759 jamaah calon haji di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin tuntas hingga tibanya waktu keberangkatan kloter pertama hari ini.
"Kami menempelkan stiker Immigration Clearance pada bus yang membawa jamaah ke Bandara Syamsudin Noor menandai semuanya telah memenuhi syarat keberangkatan ke luar negeri," kata Kepala Kemenkumham Kalsel Taufiqurrakhman di Banjarbaru, Minggu.
Taufiqurrakhman menjelaskan sebelum pelaksanaan di Embarkasi Banjarmasin, semua teknis keberangakatan jamaah hingga sampai di Bandara Syamsudin Noor telah clearance paspor seluruh calon jamaah di asrama haji.
Tim dari Pemeriksaan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin melakukan pengecekan akhir saat jamaah akan berangkat hingga penyegelan bus jamaah dengan stiker "Immigration Clearance".
"Petugas pun mencocokan kembali paspor dengan jamaah yang akan naik ke pesawat secara maksimal hingga selesai," jelasnya.
Taufiqurrakhman menyampaikan terima kasih atas kerja timnya dalam membantu jamaah calon haji.
Dia menyebut kerja sama dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait turut andil menyukseskan tahapan kesiapan keberangkatan jamaah.
"Semoga seluruh jamaah calon haji Embarkasi Banjarmasin dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan mabrur," ucapnya.
Diketahui hari ini sebanyak 320 jamaah calon haji kloter I Embarkasi Banjarmasin diberangkatkan ke Tanah Suci berasal dari Kabupaten Banjar.
Keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Minggu (12/5/2024). (ANTARA/Firman)
| 2024-05-12 18:35:10 | Berita Online | kalsel.antaranews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 389,854,935 | Imigrasi Tanjung Pandan sosialisasi aturan izin tinggal |
Belitung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mensosialisasikan aturan dan ketentuan izin tinggal keimigrasian kepada masyarakat di daerah itu
"Melalui kegiatan sosialisasi ini kami harapkan masyarakat bisa memahami soap ketentuan dan aturan izin tinggal keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan, Suharto di Tanjung Pandan, Selasa.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh sebanyak 30 peserta berasal dari istri Warga Negara Asing (WNA), perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan para awak media.
"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini," ujarnya.
Menurut dia, saat ini imigrasi sedang bergerak cepat melakukan perubahan di berbagai lini guna menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis.
"Permenkumham No 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal secara substansi sudah sangat progresif karena imigrasi mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui sekaligus menjawab kebutuhan saat ini dan di masa mendatang," katanya.
Disampaikan Suharto, ada beberapa perubahan substansial antara lain adalah penyederhanaan persyaratan, pemangkasan tahapan, penyesuaian dan penambahan produk seperti Golden Visa dan Silver Hair Visa.
Selain itu, lanjut dia, telah banyak perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan adanya penyesuaian regulasi.
Oleh karena itu, pada tahun ini Kemenhukham menerbitkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.
"Sehingga sangat tepat apabila dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian nantinya, dilakukan perubahan secara fundamental dari manual menjadi elektronik sesuai dengan permenkumham yang baru ini," ujarnya.
Ia menyampaikan, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan kebijakan izin keimigrasian tersebut kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian.
"Saya berharap para peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik mungkin," katanya. | 2024-05-14 15:56:10 | Berita Online | babel.antaranews.com | Uploader : Rustam Effendi |
Ditjen Imigrasi | 392,713,245 | Pusat Data Diretas, Layanan Imigrasi Terganggu | Untuk mengetahui kondisi terkini layanan imigrasi di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten kami sudah terhubung dengan rekan kami Rusdi Muslim. | 2024-06-27 13:29:13 | Televisi | TV One - Kabar Siang | Filipus Yonaso Dan Windy Wellingtonia |
Ditjen Imigrasi | 391,086,434 |
Imigrasi Tanjung Perak Deportasi 2 WN China gegara Langgar Izin Tinggal |
-
Dua orang warga negara asing asal China berinisial SP (36 tahun) dan YY (35 tahun) dideportasi Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Tindakan dilakukan melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya yang berada di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.
Kedua WNA tersebut telah melakukan pelanggaran Keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal sehingga sebagaimana yang diatur pada Pasal 122 huruf a Jo 75 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka keduanya dikenakan tindakan berupa administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian.
Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Tanjung Perak Arief Satriawan menyebutkan, proses tindakan administratif keimigrasian tersebut dilakukan pada pukul 12.45 WIB dengan menggunakan pesawat Super Air Jet dan dilanjutkan dengan maskapai Xiamen Airline menuju ke negara asalnya.
"Kedua WN China tersebut melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan izin tinggal dan selanjutnya sesuai peraturan yang ada akan kami ajukan ke dalam daftar penangkalan melalui aplikasi Cekal Online," ungkap Arief dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/6/2024).
Arief juga berpesan kepada seluruh warga negara asing untuk selalu mentaati peraturan yang ada di Indonesia, terutama terkait Keimigrasian.
"Kami selalu mengingatkan agar kepada warga negara asing yang berkegiatan di wilayah Indonesia untuk selalu tunduk pada undang- undang yang berlaku, serta tidak menyalahgunakan izin yang telah diberikan," imbuh pria kelahiran Jawa Barat ini.
| 2024-06-01 20:44:59 | Berita Online | Detik.com | Siska Oktavia - |
Ditjen Imigrasi | 390,111,901 | Imigrasi Tasikmalaya Deportasi 1 WN India karena Ketahuan Overstay 117 Hari | Jakarta, Beritasatu.com - Seorang pria warga negara India berinisial AS (40 tahun) dideportasi oleh kantor Imigrasi Kelas I Tasikmalaya, Jawa Barat, karena overstay selama 117 hari di Indonesia. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Iman Muhammad mengungkapkan bahwa AS kepergok overstay saat melakukan perpanjangan izin tinggalnya di kantor imigrasi setempat.
“Yang bersangkutan datang ke kantor imigrasi untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya. Ternyata diketahui sudah overstay 117 hari sehingga sesuai Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang Keimigrasian harus dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan,” jelas Iman pada Kamis (16/5/2024).
Pria asal India tersebut diketahui tinggal di Dusun Cikuya Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Dia menikah dengan seorang WNI inisial M dan telah memiliki izin tinggal terbatas yang berlaku hingga Desember 2023.
“Lantaran dia bercerai dengan M, kemudian dia menikah lagi pada 26 Maret 2024 dengan perempuan berinisial U dan telah dicatat di KUA setempat. Permasalahan timbul karena dia tidak melakukan perpanjangan izin tinggalnya sehingga overstay,” ujar Iman.
AS dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju India dengan menumpang pesawat Indigo 6E-1602 pada Kamis (16/5/2024). Dia berangkat dari Tasikmalaya menuju Jakarta dengan dikawal 3 orang petugas imigrasi.
Iman mengutarakan tujuan pendeportasian ini sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam penegakan hukum keimigrasian di Wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. “Kami juga senantiasa mengajak partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan WNA dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar kita,” pungkasnya. | 2024-05-17 21:28:17 | Berita Online | beritasatu.com | BeritaSatu.com |
Ditjen Imigrasi | 392,283,427 | Sistem Imigrasi Alami Gangguan, Calon Penumpang Pesawat Diimbau Datang Lebih Awal | KOMPAS.com - Media sosial X (Twitter) diramaikan dengan keluhan warganet soal gangguan sistem imigrasi pada Kamis (20/6/2024).
Akibatnya, sejumlah warganet mengaku kesulitan dalam proses boarding untuk melakukan penerbangan.
Tak hanya itu, warganet lainnya juga mengungkapkan bahwa gangguan sistem imigrasi tersebut membuat aplikasi M-Paspor tidak bisa beroperasi dengan baik.
“Sistem imigrasi bisa down luar biasa banget dan ga ada org yg tanggung jawab on site,” tulis seorang warganet.
Lantas, benarkah sistem imigrasi sedang alami gangguan?
Direktur Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim membenarkan adanya gangguan sistem imigrasi.
Menurutnya, gangguan tersebut sudah terjadi sejak sekitar pukul Kamis pukul 04.00 WIB pagi.
“Server imigrasi di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo sedang eror,” ujar Silmy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/6/2024).
Kondisi ini mengakibatkan seluruh layanan keimigrasian terkendala atau tidak dapat beroperasi.
Dengan begitu, pihaknya kemudian melakukan layanan imigrasi secara manual, sehingga memakan waktu lebih lama dari biasanya.
Hingga kini, gangguan sistem keimigrasian masih terjadi dan sedang dalam penanganan Kominfo.
“Masih dalam penanganan Kominfo,” ungkap Silmy.
Silmy menambahkan, PDN dari Kominfo tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Ditjen Imigrasi, tetapi juga seluruh instansi pemerintah sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data.
Akibatnya, pelayanan publik lainnya pun ikut terganggu
Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ditjen Imigrasi akan menginformasikan lebih lanjut jika sudah pulih kembali.
Demi menghindari keterlambatan atau antisipasi antrean panjang saat proses di Imigrasi untuk melakukan penerbangan, Silmy mengimbau kepada para calon penumpang pesawat agar datang lebih awal. | 2024-06-20 18:21:08 | Berita Online | Kompas.com | Kompas Cyber Media |
Ditjen Imigrasi | 390,147,516 | Perketat Pengawasan Kedatangan Orang Asing, Imigrasi Lhokseumawe Gelar Operasi Gabungan | ['Personel dari perwakilan Tim Pengawasan Orang Asing (POA) yang hadir adalah dari Polres Lhokseumawe, BAIS, Kodim 0103/Aceh Utara, dan Kemenag Kota Lhokseumawe.', 'Laporan Zaki Mubarak I Lhokseumawe', 'PROHABA.CO, LHOKSEUMAWE - Kantor\xa0Imigrasi\xa0Kelas\xa0II\xa0TPI\xa0Lhokseumawe meningkatkan dan memperketat pengawasan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian bersama dengan Tim Pengawasan Orang Asing Kota Lhokseumawe, Kamis (16/5/2024).', '“Operasi gabungan ini kita lakukan dalam rangka pengawasan keberadaan dan kegiatan orang\xa0asing di Lhokseumawe, juga sebagai langkah awal antisipasi ancaman masuknya orang\xa0asing secara ilegal,” kata Kepala Kantor\xa0Imigrasi\xa0Kelas\xa0II\xa0TPI\xa0Lhokseumawe.', 'Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor,Usman, melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Irwan Purnama, beserta pegawai dari Kantor Imigrasi\xa0Lhokseumawe.', 'Personel dari perwakilan Tim Pengawasan Orang Asing (POA) yang hadir adalah dari Polres Lhokseumawe, BAIS, Kodim 0103/Aceh Utara, dan Kemenag Kota Lhokseumawe.', 'Kegiatan ini diawali dengan pengarahan yang diikuti oleh seluruh tim di Aula Kantor Imigrasi Lhokseumawe.', 'Dalam pelaksanaan kegiatan, harus sesuai dengan standr operating procedure (SOP) dan mengupayakan tetap bersikap humanis.', 'Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan, harus memperhatikan norma atau kebiasaan masyarakat guna menghindari miskomunikasi dengan lingkungan sekitar.', 'Pengarahan tim gabungan dilakukan di Aula Kantor Imigrasi Lhokseumawe.', 'Setelah pengarahan, tim mengunjungi penginapan yang berada di Kota Lhokseumawe, yaitu Hotel Rajawali, Hotel Diana, dan Grand Sydney.', 'Tim memastikan bahwa seluruh penginapan tersebut selalu melaporkan jika terdapat warga negara asing yang menginap di penginapan yang bersangkutan.', 'Tim kemudian bergerak menuju Dayah Ulumuddin, Desa Utenkot, Kota Lhokseumawe.', 'Tim bertemu langsung dengan pimpinan Dayah Ulummuddin, Tgk H Syamaun Risyad, Lc.']
Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Usman melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Irwan Purnama mengatakan, dalam pengawasan dilokasi tidak ditemukan adanya keberadaan tenaga pengajar atau pelajar asing di lembaga pendidikan tersebut., Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe kerap bersinergi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing., “Penggunaan Izin Tinggal Orang Asing harus sesuai dengan tujuan yang bersangkutan, tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku., Dan kami di sini untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat terpenuhi,” ungkapnya., Sehingga, dengan adanya operasi seperti itu mendapat apresiasi dari pimpinan dayah., “Petugas meminta ke depan jika ada tenaga pengajar dan pelajar asing yang akan datang ke dayah, maka pihak dayah siap dan segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe,” terangnya., Ia tambahkan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe kerap bersinergi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing, demi tercapainya tujuan organisasi dan menjaga keamanan negara, serta untuk menindak WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian. (*), , Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Awasi Kedatangan Orang Asing, Imigrasi Lhokseumawe Gelar Operasi Gabungan, , Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News | 2024-05-18 14:42:51 | Berita Online | prohaba.tribunnews.com | Prohaba.co |
Ditjen Imigrasi | 392,557,449 | Imigrasi Palembang Gunakan Sistem BCM Layani Kepulangan Jamaah Haji Sumsel |
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang sudah bisa menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan (Border Control Management/BCM) saat melayani kedatangan/kepulangan 450 haji asal Sumatera Selatan Kelompok Terbang pertama (Kloter 1) Debarkasi Haji Palembang.
"Saat terjadi masalah pelayanan keimigrasian dampak gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6), kami menyiapkan sistem manual sebagai antisipasi jika masih terjadi gangguan, namun ketika kedatangan jamaah haji Kloter 1 pada Ahad (23/6) sistem BCM sudah bisa digunakan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Khairil Mirza, di Palembang, Senin.
Dengan telah berfungsinya sistem BCM, menurut dia, petugas Imigrasi Palembang yang tergabung dalam Satgas Pelayanan Pemeriksaan Paspor Debarkasi Haji Palembang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan data perlintasan serta peneraan cap kedatangan pada paspor jamaah haji sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan bisa dengan cepat atau sesuai harapan bersama.
Untuk melayani pemeriksaan paspor kedatangan 8.467 jamaah haji asal Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belirung (Babel) di Debarkasi Palembang yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 Juli 2024 itu, pihaknya menyiapkan 50 petugas.
"Dengan mulai berfungsinya sistem BCM, diharapkan petugas dapat menyelesaikan pelayanan keimigrasian kedatangan 19 kelompok terbang jamaah asal Sumsel dan Babel pada musim haji 1445 Hijriah yang kloter terakhirnya dijadwalkan tiba di Bandara SMB II Palembang pada 15 Juli 2024," ujar Khairil Mirza.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan untuk menyikapi berbagai kemungkinan gangguan dalam proses pemulihan sistem PDN, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat dan penyambutan kepulangan jamaah haji dapat optimal.
"Jika sistem PDN masih terjadi gangguan dalam proses kedatangan jamaah haji asal Sumsel dan Babel di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II), kami menerapkan pelayanan sistem manual. Dengan langkah antisipasi itu dijamin pelayanan keimigrasian tetap bisa berjalan baik," ujar Ilham.
Sementara Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan mengapresiasi Kemenkumham yang telah melakukan berbagai persiapan pelayanan keimigrasian penyambutan kedatangan jamaah haji musim haji 1445 Hijriah/2024 ini melalui Kantor Imigrasi Palembang.
"Dengan persiapan penyambutan kedatangan jamaah haji dari tim Kemenag yang didukung instansi terkait seperti pihak Imigrasi, pelayanan kedatangan 19 kloter di Debarkasi Haji Palembang yang dijadwalkan pada 23 Juni sampai 15 Juli 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama," ujarnya.
Berdasarkan data pemberangkatan calon haji asal Sumsel dan Babel di Embarkasi Haji Palembang pada 12 Mei hingga 4 Juni 2024 secara keseluruhan tercatat 8.467 orang.
Sesuai data awal, calon haji yang dijadwalkan berangkat melalui Embarkasi Palembang pada musim haji 1445 Hijriah/2024 mencapai 8.506 orang dengan rincian 7.295 orang asal Sumsel, 1.116 orang asal Bangka Belitung, dan 95 petugas kloter.
"Namun, hingga pemberangkatan kloter terakhir/Kloter 19 pada 4 Juni 2024, total calon haji yang berangkat berjumlah 8.467 orang dengan rincian 7.263 orang asal Sumsel, 1.109 orang asal Bangka Belitung, dan 95 petugas kloter. Semoga semua jamaah tersebut bisa kembali ke daerah masing-masing dengan selamat dan dalam kondisi sehat," jelas Kakanwil Kemenag Sumsel. | 2024-06-25 11:14:09 | Berita Online | republika.co.id |
Red: Erdy Nasrul |
Ditjen Imigrasi | 390,013,240 | Imigrasi temukan orang asing dan TKA di Lingga Kepri |
Tanjungpinang (ANTARA) - Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menemukan sejumlah orang asing dan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui operasi jagratara atau tindakan pengawasan keimigrasian tahun 2024.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Yanto Ardianto mengatakan operasi jagratara bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah setempat.
"Operasi ini dibagi menjadi dua tim. Tim I fokus pada wilayah Dabo Singkep, dan Tim II di wilayah Daik dan Kelurahan Pancur," kata Yanto di Lingga, Kamis.
Ia menyatakan kedua tim tersebut menyasar hotel, penginapan, dan perusahaan yang diduga mempekerjakan orang asing.
Dari hasil operasi jagratara, kata dia, ditemukan sembilan orang asing yang menginap di hotel dengan tujuan wisata. Selain itu, juga ditemukan lima TKA di PT Thianshan Alumina Indonesia.
"Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian, dan ada satu perempuan warga negara Vietnam pemegang izin tinggal terbatasa (ITAS) penyatuan keluarga di Pancur," ujar Yanto.
Yanto menyampaikan timnya juga telah memberikan imbauan kepada pihak pengelola penginapan dan hotel, agar selalu melaporkan keberadaan orang asing kepada Kantor Imigrasi Dabo Singkep.
Demikian pula kepada pihak perusahaan agar selalu melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing dan penggunaan TKA harus sesuai dengan izin tinggal.
Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Lingga. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.
"Operasi jagratara merupakan operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing," katanya menegaskan. | 2024-05-16 16:14:11 | Berita Online | kepri.antaranews.com | Ogen |
Ditjen Imigrasi | 389,940,440 | Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Probolinggo | TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PROBOLINGGO - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Probolinggo hari ini, Senin (13/5/2024).
Plt.Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Bapak Raden Susetyo, membuka acara dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai peraturan terbaru terkait orang asing.
Rio Restu Prabekti (Petugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang) memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum yang menjadi landasan bagi kantor dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ia juga menekankan bahwa fungsi utama Kantor Imigrasi adalah pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, serta menjadi fasilitator pembangunan masyarakat.
Dalam menjalankan pengawasan keimigrasian, kebijakan selektif diterapkan, hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Selain itu, dalam pemaparan tersebut juga dijelaskan mengenai klasifikasi visa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.01.04 Tahun 2023 Tentang Visa, serta potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, potensi perubahan status kewarganegaraan, dan pemalsuan dokumen.
Disampaikan oleh Raden Susetyo, sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Heni Yuwono) bahwa perlu dilakukan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di kota maupun kabupaten di wilayah kerja masing-masing kantor imigrasi. Hal ini bertujuan untuk membentuk sinergi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing dan penegakan hukum.
Berdasarkan hal tersebut, Raden juga menjelaskan bahwa sesuai arahan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang (Galih Priya Kartika Perdhana) menginstruksikan untuk diselenggarakannya TIMPORA di Kabupaten Probolinggo dengan mengundang instansi terkait sehingga pada kesempatan pertama dapat disampaikan kepada seluruh peserta berbagai antisipasi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, di antaranya adalah :Menghadapi kerawanan pemilu 2024 dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Pendeportasian warga negara Pakistan di Kota Probolinggo dan warga negara Vietnam yang melebihi waktu izin tinggal di Indonesia.
Menanggapi kegiatan Jagratara serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia.
Sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan memungkinkan para peserta untuk bertukar pikiran dan mendapatkan klarifikasi atas materi yang disampaikan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama, menandai kesuksesan rapat koordinasi kali ini.
Dengan berbagai upaya ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan wilayah dari berbagai potensi kerawanan terkait orang asing. (*)
Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Ikuti kami di | 2024-05-15 17:42:27 | Berita Online | jatim-timur.tribunnews.com | Rendy Nicko Ramandha |
Ditjen Imigrasi | 390,092,081 | Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Negara Bangladesh yang Diduga Terlibat Penyelundupan Manusia | TEMPO.CO, Jakarta - Seorang Warga Negara Bangladesh berinisial HR ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya. Pria itu diduga terlibat penyelundupan manusia ke Australia. Sebelumnya, HR telah masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Australia Federal Police (AFP) pada Rabu 8 Mei 2024.
HR mulanya dilaporkan oleh istrinya (S) yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Kala itu, S mengaku bahwa suaminya meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.
“Istrinya juga menyampaikan bahwa HR terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia,” tutur Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani kepada awak media di Surabaya, Jumat 17 Mei 2024.
Ramdhani menjelaskan Kedutaan Besar Bangladesh juga mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak kasus penyelundupan manusia. Atas laporan tersebut, petugas lalu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memancing HR agar keluar dari persembunyiannya pada Januari hingga Maret 2024.
Petugas Imigrasi juga memanggil seseorang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diketahui membantu HR dalam memproses layanan keimigrasian untuknya. Petugas memintanya mendatangkan HR dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian pada 8 Mei 2024.
“Saat itu, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan kami segera mengamankannya. Saat petugas melakukan pengecekan di persembunyian HR, kami juga menemukan warga negara Bangladesh lain,” ucap Ramdhani.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 1 WNA Bangladesh di tempat persembunyian HR. Setelah itu, petugas imigrasi Surabaya melimpahkan HR ke Polda NTT. “Karena HR merupakan terduga tindak kriminal penyelundupan manusia DPO Polda NTT,“ papar Ramdhani.
Sementara itu, Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di aplikasi TikTok dengan menawarkan pekerjaan di Australia untuk menjerat korbannya. Salah satu korban WN India dimintai uang sejumlah 2.000 Dollar Australia. Sementara itu, 3 orang korban WN Bangladesh dan 1 orang WN Myanmar dimintai uang sejumlah 30.000 Ringgit Malaysia.
“Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar,” ujar Awi lewat keterangan yang diterima Tempo, Jumat.
Pilihan Editor: Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar | 2024-05-17 16:42:08 | Berita Online | tempo.co | Hanaa Septiana |
Ditjen Imigrasi | 390,091,701 | Imigrasi Batam Tanggapi Kabar Ratusan TKA China Kerja Tanpa Dokumen di Industri Kabil | BATAM, TRIBUNBATAM.id - Beredar informasi ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di kawasan Industri Kabil di kawasan Nongsa, Kota Batam.
TKA asal China itu disebut-sebut tak memiliki dokumen tenaga kerja. Mereka tersebar di beberapa perusahaan industri Kabil.
Menyikapi hal tersebut, Kantor Imigrasi Batam pun akhirnya buka suara. Kabid Teknologi dan Informasi Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana mengatakan, pihaknya telah turun mengecek langsung kawasan industri itu.
“Iya, terkait informasi dugaan kurang dari 100 TKA China bekerja di PT KIDE menggunakan visa wisata, kami Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah mendatangi lokasi,” ujar Kharisma, Jumat (17/5/2024).
Berdasarkan hasil penelusuran dan pengawasan keimigrasian tersebut, pihaknya tidak menemukan penyalahgunaan dokumen keimigrasian dan izin tinggal oleh TKA yang bekerja di sana.
Ia menyampaikan, Timpora dari Imigrasi Batam telah melakukan pemantauan pengawasan keimigrasian yang dilakukan sejak tanggak 15 sampai 20 Mei 2024.
Timpora juga telah bertemu dengan pihak penjamin dari PT Nusa Solar Indonesia.
“Pengawasan ini dilakukan setelah dilakukan penelusuran kesisteman dan tindak lanjut dari informasi pengaduan masyarakat perihal aktivitas TKA di lingkungan kerja tersebut,” katanya.
Adapun hasil pengawasan keimigrasian di lokasi, terdapat 86 WNA Tiongkok dengan 68 pemegang ITAS dan 18 pemegang ITK.
Sementara itu untuk PT KIDE Internasional Indonesia, terdapat 9 WNA Tiongkok pemegang ITAS. (TRIBUNBATAM.id/bereslumbantobing) | 2024-05-17 16:35:26 | Berita Online | Batam.tribunnews.com | Beres Lumbantobing |
Ditjen Imigrasi | 389,759,138 | Terjunkan 48 Petugas Imigrasi Mataram, Kemenkumham NTB Jamin Clearance Paspor Haji Berjalan Lancar | TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kawil Kemenkumham NTB bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram siagakan 48 petugas imigrasi di Asrama Haji NTB untuk mendukung kelancaran pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji selama musim haji Embarkasi Lombok (LOP) tahun 2024.
Petugas imigrasi yang telah ditunjuk dalam satuan tugas embarkasi dan debarkasi jemaah haji memiliki tugas dalam pelaksanaan peneraan tanda masuk/keluar (clearance) pada paspor jemaah haji.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Parlindungan mengatakan, ke-48 petugas tersbut terbagi menjadi 3 unit yakni Unit A, B dan C yang akan secara bergiliran melakukan peneraan paspor untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji NTB.
“Setiap unit akan terdiri dari 14 petugas dan 2 supervisor, dan tiap unit tersebut akan bertanggung jawab dalam pengumpulan paspor, pemeriksaan paspor dan cap paspor yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji. Saya sudah tekankan kepada anggota untuk memberikan pelayanan terbaik dan berikan bantuan untuk memperlancar calon jemaah haji Embarkasi Lombok berangkat ke Tanah Suci,” ujar Parlindungan saat ditemui di sela pemantauan pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kloter 1 LOP, Minggu (12/5/2024).
Setelah proses clearance terhadap masing-masing paspor jemaah haji telah selesai dilaksanakan, sesuai dengan layanan One Stop Service dari Kementerian Agama RI dalam pemberangkatan haji tahun ini, paspor akan diberikan petugas imigrasi setelah pemeriksaan kesehatan, pemberian gelang identitas dan pemberian living cost.
Layanan One Stop Service ini diharapkan dapat memberikan waktu lebih bagi para jemaah untuk beristirahat sebelum akhirnya berangkat ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dengan menggunakan bus khusus yang telah disediakan.
“Setelah jemaah masuk ke dalam bus, petugas imigrasi akan memberikan segel pada pintu bus berupa stiker clearance sehingga para jemaah tidak diperkenankan meninggalkan bus sebelum bus tersebut tiba di bandara dan segel dilepas oleh petugas” imbuh Parlindungan.
Ditemui pada kegiatan konferensi pers pemberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) 1 LOP, calon jemaah haji di Asrama Haji NTB, Sabtu (11/5), Abdul Haris, selaku Asisten Supervisor Unit A Satuan Tugas Haji Kanwil Kemenkumham NTB mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menyampaikan apresiasi kepada kinerja tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam persiapan pemberangkatan kloter pertama, khususnya dalam mempersiapkan dokumen keimigrasian yakni paspor dan visa haji.
“Harapan kami agar hingga sampai pemberangkatan besok agar masing-masing ketua kelompok dari kloter pertama untuk dapat mengingatkan jemaahnya terkait dengan paspornya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan menjelang keberangkatan” tutup Haris.
Kloter pertama calon jemaah haji embarkasi Lombok Tahun 2024 M/1445 H dengan jumlah 385 jemaah dan 8 orang petugas telah diberangkatkan, Minggu (12/5) pukul 09.30 Wita, melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Pemberangkatan calon jemaah haji embarkasi Lombok gelombang pertama ini dilepas langsung oleh Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi bertempat di Aula Bir Ali I, Asrama Haji NTB.
Terpisah, Menkumham Yasonna H Laoly meminta petugas imigras yang telah ditunjuk dalam pemberangkatan haji 2024 untuk bersiaga dan membantu kelancaran calon jemaah haji. "Pastikan kesiapan sistem dan petugas agar pemeriksaan keimigrasian berjalan lancar," ujar Yasonna.
(*) | 2024-05-13 11:15:40 | Berita Online | lombok.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,227,992 | Imigrasi Semarang Terima Kunjungan Studi Tiru Imigrasi Labuan Bajo, Ini Harapannya | TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menerima kegiatan Studi Tiru oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Senin 3 Juni 2024.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dan Kepala Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo beserta jajarannya.
Kegiatan studi tiru ini dalam rangka Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi, dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta memperluas wawasan pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.
Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Purnomo, yang memperkenalkan profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, termasuk prestasi predikat WBK dan pembangunan gedung kantor.
Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Rachmat Renaldy, yang memberikan apresiasi atas kegiatan studi tiru tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, juga turut memberikan sambutan, mengungkapkan komitmen untuk meraih predikat WBK serta mengapresiasi sambutan baik dari Kantor Imigrasi Semarang.
Beliau turut berharap agar jajarannya bisa membawa oleh-oleh berupa ilmu dari Semarang agar bisa diterapkan di Imigrasi Labuan Bajo.
Acara dilanjutkan dengan pertukaran cindera mata antara kedua kantor.
Demikianlah kegiatan studi tiru yang telah dilaksanakan, semoga dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. (*) | 2024-06-04 09:58:01 | Berita Online | pantura.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 392,288,717 | Sistem Pusat Data Nasional Kominfo Down, Layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Dilakukan Manual | TEMPO.CO, Jakarta - Layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara manual sejak Kamis pagi hingga malam ini karena adanya gangguan Sistem Pusat Data Nasional Kominfo.
"Sistem dari pusat ada gangguan, layanan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta dilakukan secara manual sejak pukul 4.00 tadi pagi," ujar Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno Hatta, Bismo saat dihubungi Tempo, Kamis petang ini, 20 Juni 2024.
Bismo tidak merinci dampak dari tidak beroperasinya sistem imigrasi. Namun dia memastikan layanan kemigrasian tetap berjalan normal. Dia juga tidak menyebutkan apakah terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang karena gangguan sistem ini.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait terjadi gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN).
"Kami ini pelanggannya, berdampak di seluruh Imigrasi, paling berat ya Soekarno-Hatta saat ini sistem manual, ini sangat menganggu, layanan keimigrasian," kata Silmy Karim kepada Tempo Kamis 20 Juni 2024.
Silmy menyebut gangguan tidak hanya pada layanan keimigrasian, tapi juga kepada layanan seluruh instansi pemerintah. Ada 80 pelanggan salah satunya Imigrasi. Gangguan pada pusat data nasional ini kata dia berimbas kepada data server imigrasi nasional.
Silmy juga membantah isu server Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kena bajak, "ngawur itu, yang pasti karena ada gangguan PDN tapi perlu investigasi Tempo ",katanya. Silmy pun menyampaikan bahwa gangguan nasional itu telah dibenarkan Menkominfo.
Berdasarkan salinan surat pemberitahuan gangguan layanan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, menyebutkan gangguan teknis terjadi pada layanan pusat data Nasional (PDN) 2 Kominfo pada 20 Juni 2024, pukul 4.15 WIB. Gangguan itu menyebabkan gangguan layanan pada aplikasi pengguna PDN 2 sehingga tidak dapat diakses.
Pilihan Editor: Polisi Ungkap Ada Pengacara Pelaku Pembunuhan Vina dan Eky Datangi Saksi Agar Berbohong | 2024-06-20 19:35:09 | Berita Online | tempo.co | Joniansyah |
Ditjen Imigrasi | 392,835,597 | Dampak serangan siber, Imigrasi siapkan sistem "back up" data tercepat |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan menyiapkan sistem back up atau pencadangan data paling cepat dibandingkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.Hal ini disampaikan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dalam konferensi pers "Upaya Pemulihan Pelayanan Keimigrasian, Dampak Server PDN Kominfo Down" di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6).Dia pun mengeklaim sistem tersebut dapat melakukan back up data paling lama satu jam apabila ada terjadi serangan siber di masa yang akan datang.Adapun saat Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan Ransomware, pada Kamis (20/6), Imigrasi hanya butuh waktu dua hari untuk menyelamatkan data melalui back up di Pusdakim.Imigrasi pun mengambil pelajaran atas serangan PDN yang kemarin terjadi."Kalau kemarin kan 2 hari (backup data), itu yang saya bilang hikmah. Itu pun yang paling cepat di antara yang lain. Kita ibaratnya veteran perang siber, babak belur, tapi aman sehat," ujar Silmy.Selain itu, dia mengungkapkan bahwa selama ini Imigrasi juga tidak ketergantungan terhadap PDN.Hal ini seperti ketika menyiapkan proses pemulihan atas gangguan PDN, Imigrasi berinisiatif menyelesaikannya sendiri."Makanya arahan saya, di internal, kita siapkan sendiri (backup data). Jangan pernah menggantungkan nasib kita itu kalau belum pasti kita bisa survive," katanya."Karena yang kita harus pertaruhkan itu adalah kepercayaan publik. Kita tidak bisa menerangkan kepada publik atau menyalahkan institusi lain, enggak bisa. Publik itu harus dikasih layanan yang terbaik. Sudah, kuncinya itu," pungkas dia.Sebelumnya, Kamis (27/6), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan mengeluarkan Keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki data cadangan."Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera tanda tangan Keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN (Pusat Data Nasional) yang salah satunya mewajibkan kementerian-kementerian, lembaga, dan daerah memiliki back up," ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).Budi Arie menegaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.Meskipun fasilitas pencadangan data telah disediakan, hanya sekitar 28,5 persen atau 1.630 virtual machine (VM) data yang tercadangkan dari total kapasitas 5.709 VM di PDNS Surabaya.Budi Arie menyatakan bahwa Kementerian Kominfo terus mendorong para pengguna, dalam hal ini kementerian, lembaga, dan daerah untuk melakukan pencadangan data mereka."Namun kebijakan Itu kembali kepada para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan untuk melakukan pengadaan infrastruktur back up karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata dia.Budi Arie mengatakan dengan adanya Keputusan Menteri tersebut, maka kementerian, lembaga, dan daerah wajib mencadangkan data mereka ke PDN, tidak lagi opsional seperti saat ini."Jadi, sifatnya wajib, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin (1/7) akan saya tanda tangani," kata dia.Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi siapkan sistem "back up" data tercepat dibanding K/L lain | 2024-06-29 09:56:07 | Berita Online | manado.antaranews.com | Narda Margaretha Sinambela |
Ditjen Imigrasi | 392,044,112 | Imigrasi Blitar Deportasi Dua Warga Negara Asing Asal Pakistan | Kabupaten Blitar, SJP -Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar tangkap dua warga negara asing yang mengaku asal Pakistan yang sempat viral di media sosial karena meminta sumbangan ke rumah warga.
Keduanya sempat meminta uang kepada warga Kabupaten Blitar dengan cara memaksa dimana warga langsung merekam gelagat dua orang asing itu dan disebar luaskan di media sosial karena merasa dirugikan
Mereka ditangkap di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar usai melakukan meminta sumbangan ke rumah warga.
| 2024-06-16 19:09:10 | Berita Online | beritasatu.com | Tim SuaraJatimPost.com |
Ditjen Imigrasi | 391,734,717 | Bawa 4 Kg Sabu, Oknum PNS Imigrasi Bersama Selingkuhannya Diringkus Polisi | ['JAMBI - Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) kantor Imigrasi Riau diringkus anggota Ditres Narkoba Polda Jambi karena menjadi kurir narkoba jenis sabu. Oknum PNS tersebut diringkus bersama wanita selingkuhannya saat membawa 4 kilogram sabu.\n', 'Pelaku nekat menjadi kurir karena tergiur upah puluhan juta rupiah. Dalam rekaman video amatir, terlihat saat anggota Ditres Narkoba Polda Jambi meringkus seorang oknum PNS berinsial YR (42) kantor Imigrasi Riau menjadi kurir narkoba. ', 'Oknum pegawai tersebut ditangkap polisi di sebuah warung di jalan lintas timur Sumatera kilometer 62 Desa Suko Awin, Kabupaten Muaro Jambi, bersama NL (29) yang berupakan selingkuhannya saat akan mengantarkan narkoba kepada pemesannya yang ada di Lampung.\n', 'Meski berusaha berkelit, oknum PNS tersebut tak bisa berkutik setelah polisi menemukan barang bukti narkoba 4 kilogram sabu yang disimpan di dalam mobil yang ditumpangi pelaku.', 'Selain mengamankan oknum PNS beserta wanita muda selingkuhannya dan rekan pelaku MS (46) yang mengaku sebagai sopir setelah melakukan pengembangan berhasil mengamankan dua orang sindikat pelaku di Lampung yang akan menerima barang terlarang tersebut.\n', 'Polisi juga mengamankan barang bukti narkoba seberat 4 kilogram bernilai mencapai Rp5 miliar dan sejumlah barang bukti lainnya.\n\n\r\r\n\r\n\r\n\r\n\n\r\r\n', '', '\r\nFollow Berita Okezone di Google News\r\n', '\r\nDapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di \r\nORION, daftar sekarang dengan \r\nklik disini\r\n dan nantikan kejutan menarik lainnya \r\n']
Direktur Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser menyebut, penangkapan terhadap oknum PNS tersebut setelah mendapat infomasi adanya pengiriman narkoba dari Aceh menuju Provinsi Lampung yang melintas di Jambi.
, Ia menjelaskan, oknum PNS tersebut mengambil barang bukti di Aceh disuruh seseorang yang identitasnya telah dikantongi dan dalam pengejaran. Oknum kantor Imigrasi tersebut sebelumnya pernah mengantarkan narkoba ke Jambi, namun lolos dari penangkapan. , Sementara itu, oknum PNS berinsial YR, kurir narkoba tersebut nekat menjadi kurir narkoba karena tergiur dijanjikan upah senilai Rp30 juta setiap kilogram sabu yang dikemas dalam The Cina tersebut.
, Dirinya nyambi jadi kurir sabu jaringan antar provinsi tersebut telah berlangsung sejak setahun terakhir dan kini hanya bisa menyesali perbuatannya., Selain mengamankan oknum PNS jaringan narkoba, polisi juga meringkus tiga pelaku pengedar narkoba yang mengedarkan narkoba di sebuah basecamp di Kabupaten Muaro Jambi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti.
, Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS nyambi jadi kurir barang terlarang tersebut harus mendekam di sel tahanan Polda Jambi dan akan terancam Pasal 114 dan 112 juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.
, ,
Follow Berita Okezone di Google News
,
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
, (Ari.-) | 2024-06-11 22:14:29 | Berita Online | okezone.com | Adrianus Susandra |
Ditjen Imigrasi | 392,507,369 | Layanan Imigrasi Bandara Changi Jadi yang Terbaik di Dunia, Indonesia Nomor Berapa? | ['BANDARA Internasional Changi Singapura terkenal dengan pelayanan terbaik di dunia. Kali ini, bandara tersebut juga menyabet gelar sebagai pelayanan imigrasi terbaik di dunia.', 'Bandara Changi mendapatkan gelar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia melalui survei kepuasan penumpang yang dilakukan oleh organisasi pemeringkat transportasi udara Inggris Skytrax. Survei ini dilakukan sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024.', 'Melansir VNexpress, penumpang yang hendak melancong di Singapura mengaku puas dengan layanan yang diberikan kantor imigrasi Bandara Changi.', 'Hal tersebut dinilai berdasarkan waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi e-gate, serta efisiensi dan kesopanan staf imigrasi.', '', 'Bandara Changi mempunyai fasilitas layanan imigrasi yang canggih, mulai dari check-in dan registrasi masuk otomatis, sistem otentika biometrik, dan kecerdasan buatan untuk mengangkut bagasi.\xa0', 'Seluruh fasilitas tersebut memberi kemudahan bagi penumpang yang akan berlibur maupun sekadar menjadikan Bandara Changi sebagai transit.', 'Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Bandara Zurich di Swiss yang memiliki fasilitas dan layanan hampir sama seperti Bandara Changi. Kemudian di tempat ketiga disinggahi Bandara Internasional Bahrain, dan tempat keempat diisi oleh Bandara Seoul Incheon di Korea Selatan.', ' ']
Untuk bandara di Indonesia, saat ini belum masuk dalam daftar bandara terbaik maupun layanan imigrasi terbaik. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan di sejumlah bandara internasional dan memperbaiki kinerja layanan imigrasi., Berikut daftar bandara dengan layanan imigrasi terbaik di dunia:, 1. Bandara Changi, Singapura
2. Bandara Zurich, Swiss
3. Bandara Bahrain,
4. Bandara Incheon, Korea Selatan
5. Bandara Taoyuan, Taiwan
6. Bandara Helsinki, Finlandia
7. Bandara Hamad, Qatar
8. Bandara Hong Kong
9. Bandara Muscat, Oman
10. Bandara Roma-Fiumicino, Italia., (put) | 2024-06-24 16:02:25 | Berita Online | okezone.com | null |
Ditjen Imigrasi | 390,249,886 | Warga Mesir Ini Ditangkap Imigrasi Makassar karena Kedapatan Jualan Kebab | TRIBUNJATENG.COM - Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar berhasil menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Mesir berinisial MMA.
Penangkapan ini dilakukan di Pasar Ramadhan Syeh Yusuf, Gowa, pada 25 Maret 2024.
MMA diduga melakukan pelanggaran izin tinggal dengan bekerja sebagai juru masak kebab di salah satu kedai di Pasar Ramadhan.
Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan dari seorang WNA di lokasi tersebut.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Imigrasi Makassar segera mendatangi tempat kejadian dan mengamankan dokumen keimigrasian MMA.
Setelah itu, MMA dibawa untuk diperiksa lebih lanjut mengenai status dan kegiatannya di Indonesia.
Setelah diperiksa, diperoleh keterangan, orang asing tersebut pemegang izin tinggal terbatas indeks 314 sebgai Investor dengan masa belaku hingga 20 April 2025.
Izin tinggal terbatas tersebut diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
"Orang asing tersebut diduga telah melanggar pasal 122 huuruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbuyi "setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Agus Winarto.
MMA terancam dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.
Selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar akan melakukan Pro justicia terkait pelanggaran keimigrasain yang dilakukan orang asing tersebut.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Satu Warga Mesir Penjual Kebab Ditangkap Imigrasi Makassar, Diduga Langgar Ijin Tinggal Keimigrasian | 2024-05-20 11:56:49 | Berita Online | jateng.tribunnews.com | null |
Ditjen Imigrasi | 391,721,195 | Nekat Lewat Jalan Hutan, 10 Orang PMI Ilegal Dipulangkan Imigrasi Putussibau | TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Kasubsi Teknologi Informasi, Inteljen dan Penindakan Keimigrasian, Imigrasi Putussibau, Joenari Anthony Marpaung, menyampaikan bahwa, belum lama ini pihaknya menerima ada sebanyak 10 orang pekerja imigrasi Indonesia (PMI) ilegal dari pihak TNI.
"10 orang PMI hasil dari kegiatan Ambus dan sweeping yang dilaksanakan tim gabungan Kodim 1206 Putussibau dan anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia (Batalyon Zipur 5 Arati Bhaya Wighina," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa 11 Juni 2024.
Joenari juga menjelaskan, saat ini 10 orang PMI ilegal tersebut sudah dipulangkan oleh pihaknya ke tempat kampung halaman. "Sebelum mereka dipulangkan terlebih dahulu, kami ambil keterangan dari mereka, dan mengaku hendak ke Malaysia melalui jalur hutan," ucapnya.
Joenari menyatakan, PMI ilegal ini rencananya ingin bekerja secara non prosedural di Mukah Malaysia di Perkebunan Sawit.
"Ada beberapa yang membawa dokumen perjalanan seperti paspor, dan sisanya hanya bawa identitas diri yaitu KTP," ujarnya.
Joenari juga mengucapkan terimakasih kepada TNI yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyerahkan PMI ilegal ke Imigrasi Putussibau.
"Kejadian ini merupakan bentuk koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum Keimigrasian. Mala diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar Imigrasi dan Satgas Pamtas dalam pencegahan dan penanganan hukum wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu," ungkapnya. (*)
Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp | 2024-06-11 18:42:34 | Berita Online | pontianak.tribunnews.com | Sahirul Hakim |
Ditjen Imigrasi | 389,397,201 | Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang Sosialisasi Wawasan Akademis Sekolah Kedinasan Politeknik Imigras (Poltekim) di SMAN 2 Tebingtinggi |
SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang mengunjungi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tebingtinggi, untuk memberikan sosialisasi wawasan akademis sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim).Sosialisasi tersebut langsung dibuka Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Yuris Wibowo Susanto, Jumat (3/5). Yuris menjelaskan, Poltekim merupakan transformasi dari akademi Imigrasi yaitu sebuah lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berstatus ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Poltekim ini menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.‘’Kita memberikan wawasan peluang karir menjadi insan Imigrasi kepada para siswa dan siswi dengan memperkenalkan Politeknik Imigrasi. Hal ini sebagai salah satu opsi pendidikan tinggi bagi para siswa setelah lulus nanti,’’ kata Yuris. | 2024-05-07 09:49:05 | Berita Online | riaupos.jawapos.com | Wira Saputra |
Ditjen Imigrasi | 389,532,360 | Ditjen Imigrasi periksa 914 WNA |
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memeriksa 914 warga negara asing (WNA) dalam operasi Jagratara serentak di seluruh Indonesia pada 2-3 Mei 2024.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Saffar Godam mengungkapkan dari jumlah 914 WNA yang diperiksa, sebanyak 480 orang di antaranya merupakan warga negara Tiongkok. Sementara sebanyak 41 dari 914 orang asing yang diperiksa memerlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas imigrasi.
"Operasi ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi," ujar Godam dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Dalam rangka mendukung Operasi Jagratara tersebut, Ditjen Imigrasi melibatkan petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di seluruh Indonesia.
Adapun dari segi wilayah, Godam menuturkan Kantor Imigrasi Palopo mencatatkan pengawasan orang asing terbanyak dengan jumlah 102 orang, yang diikuti Kantor Imigrasi Manokwari dan Singaraja dengan masing-masing melakukan pemeriksaan terhadap 57 WNA dan 53 WNA.
Di Denpasar, lanjut dia, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan dua perempuan asing asal Tanzania dan Uganda yang diduga melakukan kegiatan prostitusi dan penyalahgunaan izin tinggal.
Selain itu, ia menyebutkan satu orang warga negara India pun ketahuan tinggal di Indonesia melebihi masa tinggal (overstay) selama 466 hari oleh Petugas Imigrasi Tasikmalaya. Dia menyampaikan pola operasi pengawasan WNA serentak yang dilakukan pada tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dan akan menjadi pembiasaan sebagai pola operasi pengawasan keimigrasian.
"Bedanya dengan operasi-operasi pengawasan sebelumnya adalah biasanya kami lakukan sekali setahun. Mulai tahun ini kami lakukan operasi serentak bisa beberapa kali dalam setahun," tuturnya.
Baca juga: Kejati NTB ungkap pemeriksaan WNA kasus aset Gili Trawangan
Baca juga: Imigrasi siapkan instrumen pemeriksaan orang asing di BIM
Pada 2023, Ditjen Imigrasi telah mengenalkan operasi serentak seperti Jagratara dengan tujuan pembinaan dan peringatan agar ada perbaikan atas kesalahan yang dilakukan orang asing dalam skala ringan. Untuk tahun ini, kata dia, operasi ditingkatkan lebih keras sehingga akan dijatuhkan tindakan administratif atau bahkan pidana keimigrasian.
Dalam operasi pengawasan WNA serentak tersebut, Godam menjelaskan waktu dan targetnya akan ditentukan serta dikendalikan oleh Ditjen Imigrasi secara terpusat.
"Strategi seperti ini kami lakukan sehingga operasinya akan menjadi tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi oleh pelanggar keimigrasian," ungkap Godam.
| 2024-05-09 05:49:10 | Berita Online | mataram.antaranews.com | Agatha Olivia Victoria |
Ditjen Imigrasi | 391,741,869 | Imigrasi Batam Deportasi 6 dari 21 ABK Kapal Super Tanker MT Arman 114 | BATAM (RIAUPOS.CO) --Enam dari 21 Anak Buah Kapal (ABK) Super Tanker MT Arman 114 akhirnya dideportasi oleh Imigrasi Batam. Sedangkan 15 ABK lagi dikembalikan ke Kapal MT Arman 114.
Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana mengatakan ke 6 ABK dideportasi pada 5 Juni. Hal itu setelah adanya kelengkapan syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga para ABK dideportasi. "Untuk 6 ABK sudah kami deportasi pada 5 Juni lalu," sebutnya.
Sedangkan nasib 15 ABK lainnya dikembalikan ke Kapal MT Arman 114. Para ABK tak bisa dideportasi karena paspor mereka masih ditahan oleh penyidik KLHK. "Untuk ke 21 ABK dikembalikan ke kapal, belum bisa dideportasi, karena memang paspor mereka masih di KLHK," sebut Kharisma.
Menurut Kharisma, pihaknya juga telah mempertanyakan ke 15 paspor para ABK tersebut. Namun hingga saat ini, paspor tersebut tak juga diterima pihak Imigrasi.
"Kami kurang paham alasan apa penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memberikan paspor ABK lainnya kepada Imigrasi," tegas Kharisma.
Sementara itu, Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, selaku kapten Kapal MT Arman 114, terdakwa kasus tindak pidana pencemaran lingkungan meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Batam membebaskannya dari tuntutan pidana. Dimana sebelumnya, Mahmoed dituntut 7 tahun penjara, dan denda Rp10 miliar subsider 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Alasan minta bebas karena ia bukan nahkoda MT Arman 114. Ia baru ditetapkan sebagai nahkoda kapal, saat proses penangkapan Kapal MT Arman 114 oleh aparat keamanan.
"Saya menjadi Nahkoda MT Arman 114 sejak 8 Juni 2023 atau setelah penangkapan yang dilakukan Bakamla. Sebelumnya, sejak Kapal MT Arman 114 berlayar dari Singapura menuju Laut Natuna (Perairan Indonesia) yang menjadi Nahkoda yaitu Rabia Alhensi," ujarnya.
Kisruh Kapal MT Arman tak hanya soal ABK dan tuntutan nahkoda. Namun juga banyak pihak yang mengklaim kapal super tanker itu milik mereka. Dimana dalam tuntutan jaksa, kapal super tanker itu dirampas untuk negara.
Sumber: Batampos.co.id (Riau Pos Group) | 2024-06-12 04:43:35 | Berita Online | riaupos.jawapos.com | Redaksi |
Ditjen Imigrasi | 389,933,912 | Imigrasi Pangkalpinang kerahkan tiga tim kawal keberangkatan calhaj |
Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan tiga tim untuk mengawal keberangkatan calon jemaah haji (calhaj) Kepulauan Babel menuju embarkasi Palembang Sumatera Selatan.
"Pengawalan ini untuk mendukung kelancaran pemberangkatan calhaj tahun ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dalam mendukung kelancaran keberangkatan calhaj Provinsi Kepulauan Babel, Kantor Imigrasi Pangkalpinang membentuk tiga tim yakni Tim Alpha, Tim Bravo dan Tim Charlie yang secara bergiliran melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji Babel.
"Tim Alpha bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keimigrasian Kloter 4 yang berangkat pada tanggal 15 Mei 2024," ujarnya.
Sementara itu, Tim Bravo dan Charlie akan bertanggung jawab pada pemeriksaan keimigrasian calhaj yang akan berangkat pada 17 Mei 2024 dan 18 Mei 2024.
“Setiap unit terdiri dari 13 petugas dimana ada 1 penanggung jawab, 1 supervisor dan 11 anggota," ujarnya.
Ia menyatakan setiap unit juga akan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji Kepulauan Babel dan diharapkan anggota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar calon jemaah haji di Embarkasi Antara Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci Mekkah.
"Hari ini 440 calhaj tergabung kloter 4 sudah diberangkatkan Rabu dini hari (15/05) dan berjalan dengan lancar," katanya.
Ia menambah kloter 4 ini diberangkatkan dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan 3 pesawat Maskapai Garuda Indonesia yaitu GA1340, GA1360, GA1380.
"Calhaj ini akan diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines SV5175 menuju Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada Rabu (15/5) pukul 10.30 WIB," katanya. | 2024-05-15 16:21:11 | Berita Online | babel.antaranews.com | Uploader : Rustam Effendi |
Ditjen Imigrasi | 389,921,292 | RUU Imigrasi: Orang Tak Bisa Dicekal Jika Masih Penyelidikan | Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur pihak imigrasi tak lagi dapat menolak orang untuk kepentingan penyelidikan bepergian ke luar negeri.
Usulan perubahan tersebut terungkap dalam rapat panitia kerja Baleg DPR RI tentang penyusunan RUU Keimigrasian di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).
Dalam usulan perubahan RUU Keimigrasian pasal 16 ayat 1 huruf b, orang yang dapat ditolak pihak imigrasi bepergian ke luar negeri sebatas orang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
"Di dalam RUU pasal 16 ayat 1, pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut (huruf) b diperlukan untuk kepentingan penyidikan," kata anggota Tim Ahli Baleg DPR, Widodo, saat membacakan naskah usulan RUU dalam rapat pantiia kerja Baleg tersebut.
Sebagai informasi, dalam UU Keimigrasian yang berlaku saat ini, pihak imigrasi berwenang untuk menolak orang dalam kepentingan penyelidikan dan penyidikan bepergian ke luar negeri.
Widodo menjelaskan penghapusan frasa penyelidikan dalam RUU keimigrasian ini didasarkan atas putusan MK nomor 40/PUU/IX/2011.
"Jadi frasa penyelidikan dibatalkan oleh MK, karena dalam keterangan pertimbangan MK menyatakan bahwa orang yang dalam proses penyelidikan belum tentu dilakukan penyidikan," kata Widodo.
"Mahkamah berpendapat frasa (penyelidikan) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi perubahan pasal 16 ini hanya mengikuti bunyi letterlijk dari putusan MK no 40 tahun 2011," sambungnya.
| 2024-05-15 13:49:06 | Berita Online | cnnindonesia.com | CNN Indonesia |
Ditjen Imigrasi | 389,440,539 | Tidak Ada Dokumen Resmi, Seorang WNA Diamankan Petugas Imigrasi dari Apartemen Green Pramuka | WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Seorang warga negara asing berisial PD diamankan petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Pusat saat Operasi Jagratara di Apartemen Green Pramuka, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
PD diamankan petugas pada Jumat (3/5/2024) dan terancam dicekal.
Diketahui, Operasi Jagratara merupakan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang asing secara serentak dan operasi ini perintah langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Petugas Imigrasi telah melakukan pengawasan operasi “JAGRATARA” di wilayah administrasi Kota Jakarta Pusat dan mengamankan satu warga negara asing (WNA) yang berinisial PD," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Fahrul Novry Azman dalam keterangannya.
PD diamankan gegara tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan miliknya pada saat petugas. Ia pun dibawa ke kantor imigrasi guna pemeriksaan lebih lanjut.
PD diduga melakukan Pelanggaran pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan miliknya sebagaimana mestinya.
Ia akan diberikan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat 2 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Diharapkan dengan diadakannya operasi “JAGRATARA” pengawasan orang asing secara serentak ini dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada dan berkegiatan di Indonesia serta dapat menciptakan wilayah yang kondusif," kata Fahrul.
Sementara itu, manajemen Apartemen Green Pramuka turut angkat bicara terkait diamankannya seorang warga negara asing di apartemen mereka.
Lusida Sinaga selaku Head of Communication Apartemen Green Pramuka mengatakan pihaknya sangat mendukung pekerjaan pihak imigrasi untuk mengamankan para WNA yang tak tertib administrasi.
"Kami sudah melakukan kerja sama dengan pihak Imigrasi sejak Januari 2019 untuk melakukan sidak secara rutin di kawasan GPC hampir setiap bulan untuk kenyamanan dan keamanan hunian," ucapnya kepada Warta Kota, Selasa (7/4/2024).
Pihaknya mengklaim para pemilik atau penghuni unit juga mendukung dan mengapresiasi kerja sama tersebut.
Tak hanya itu, penghuni maupun pemilik unit ujar Lusida turut berkontribusi aktif dalam melakukan pengawasan keberadaan WNA.
"Pihak pengelola sendiri juga membuat peraturan-peraturan di kawasan hunian seperti wajib lapor WNA dan mengeluarkan aturan tidak boleh sewa harian," sambungnya. (raf)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News. | 2024-05-07 19:22:06 | Berita Online | wartakota.tribunnews.com | Rafzanjani Simanjorang |
Ditjen Imigrasi | 391,881,441 | Kanwil Kemenkumham Sumsel kembangkan desa binaan imigrasi untuk cegah TPPO |
Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengembangkan desa binaan imigrasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM)
"Pelaku atau sindikat TPPO dan TPPM biasanya mencari sasaran korban ke desa-desa karena mudah dipengaruhi, untuk itu dengan dibentuknya desa binaan imigrasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai modus operandi pelaku kejahatan itu," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel Filianto Akbar, di Palembang, Kamis.
Menurut dia, sekarang ini baru ada satu desa binaan imigrasi di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu yakni di Desa Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
Desa tersebut di bawah naungan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
Melihat data masih sedikitnya desa binaan itu, pihaknya terus mendorong jajaran memperbanyak desa binaan imigrasi
“Kami selalu menggencarkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar terbentuknya desa binaan imigrasi baru di Sumsel. Tujuannya adalah menghasilkan pekerja migran unggul dan memiliki pemahaman yang cukup terkait keimigrasian mulai dari dokumen keimigrasian, bagaimana proses keluar masuk wilayah Indonesia dengan legal serta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan desa binaan imigrasi merupakan program kolaborasi antara imigrasi dan perangkat desa untuk memberikan kemudahan warga mendapatkan akses informasi terkait pembuatan paspor yang melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi, serta sebagai upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian.
Mengembangkan desa binaan dapat menjadi langkah strategis yang berdampak terhadap pembangunan nasional, hal itu dikarenakan bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup.
Ironisnya, banyak yang mendapatkan berbagai permasalahan setelah berada di luar negeri atau ketika dalam proses pemberangkatannya.
Desa binaan imigrasi terbukti dapat mengedukasi masyarakat terutama calon pekerja migran Indonesia (PMI) mengenai informasi keimigrasian agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah TPPO dan TPPM,” kata Kadiv Keimigrasian Filianto.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya selaku pimpinan tertinggi mengungkapkan bahwa desa binaan imigrasi dapat memacu partisipasi masyarakat setempat.
“Melalui desa binaan imigrasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk berperan aktif dalam upaya pengawasan dan pencegahan pelanggaran imigrasi. Masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka," jelas Kakanwil Ilham. | 2024-06-13 21:21:08 | Berita Online | sumsel.antaranews.com | Yudi Abdullah |
Ditjen Imigrasi | 392,305,577 | Gangguan PDN Berimbas ke Layanan Imigrasi, Penumpang Diimbau Lebih Awal ke Bandara | PADEK.JAWAPOS.COM-Layanan keimigrasian mengalami kendala akibat gangguan sistem pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Kominfo, Kamis (20/6/2024).
"Saat ini kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Kamis (20/6/2024).
Meskipun sistem terkendala, Silmy memastikan bahwa petugas imigrasi tetap melayani penumpang pesawat yang akan berangkat dan datang. Namun, proses pemeriksaan mungkin akan lebih lama dari biasanya.
Karena itu, Dirjen Imigrasi mengimbau masyarakat yang akan melakukan penerbangan internasional agar datang lebih awal ke bandara untuk mengantisipasi antrean yang lebih panjang.
Bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik paspor di Kantor Imigrasi, layanan tetap berjalan seperti biasa. Namun, permohonan percepatan paspor satu hari jadi tidak dapat dilayani untuk sementara waktu.
"Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan informasi lebih lanjut apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya," tutup Silmy.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola Kementerian Kominfo mengakibatkan terganggunya beberapa aplikasi layanan nasional yang terintegrasi.
"Gangguan ini berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk layanan keimigrasian di bandar udara," ungkap Budi Arie, Kamis (30/6/2024).
Menkominfo memastikan tim teknis bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat proses pemulihan agar layanan publik normal bertahap.
“Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan,” tandas Budi Arie, Kamis (30/6/2024).
Pusat Data Nasional yang digunakan bersama kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah merupakan Pusat Data Nasional Sementara berbasis cloud.
Penyediaan Pusat Data Nasional Sementara merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Lewat Pusat Data Nasional Sementara diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap.
Proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang Jawa Barat tengah berlangsung dan diharapkan bisa selesai pada tahun ini. Pemerintah merencanakan akan membangun Pusat Data Nasional di Batam dan Ibu Kota Nusantara.(*) | 2024-06-21 04:24:04 | Berita Online | padek.jawapos.com | Heri Sugiarto |
Ditjen Imigrasi | 389,956,561 | Empat Desa dan Satu Kelurahan di Lingga Kepri Binaan Imigrasi Dabo Singkep | TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Empat desa dan satu kelurahan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menjadi Desa Binaan Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.
Hal itu setelah kelimanya resmi dikukuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau di Tanjungpinang pada, Selasa (14/5/2024).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Yanto Ardianto mengungkapkan, adapun desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi Dabo Singkep.
Di antaranya Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Resang, Desa Sedamai dan Kelurahan Dabo.
“Peresmian dengan ditandai penyerahan sertifikat oleh Kanwil Kemenkumham Kepri di Tanjungpinang, ada 4 desa dan 1 kelurahan untuk di wilayah kerja Kanim Dabo Singkep,” ungkap Yanto Ardianto, Rabu (15/5/2024).
Yanto menjelaskan jika Program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah untuk memperluas jangkauan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Tak hanya menjadi media penyambung informasi keimigrasian, Desa Binaan Imigrasi menjadi salah satu tameng pencegahan masyarakat dari praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM).
“Desa Binaan Imigrasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan berbagai informasi tentang keimigrasian hingga ke pelosok-pelosok desa,” ungkap Yanto.
Selain itu, juga sebagai sarana informasi seperti tata cara dan prosedur dalam mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Fokus Desa Binaan Imigrasi itu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Kita turun ke masyarakat untuk menyosialisasikam aturan-aturan keimigrasian. Kemudian kita juga melakukan pencegahan TPPO,” jelasnya.
Desa Binaan Imigrasi akan dipantau dan dibina langsung oleh Petugas Imigrasi, berbagai informasi tentang keimigrasian akan disampaikan seperti penyampaian informasi TPPO maupun TPPM agar bisa dilakukan pencegahan.
“Termasuk tata cara mendapatkan paspor yang benar sesuai peraturan,” imbuhnya.
Ditambahkan Yanto, Desa Binaan Imigrasi merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga dan memastikan masyarakat memahami aturan perlintasan antar Negara.
Tentu lanjutnya, garis besar dari program Desa Binaan Imigrasi ini bertujuan hadirnya Imigrasi di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan dan edukasi.
“Sehingga, masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajibannya ketika berada di luar negeri,” tambahnya. (TribunBatam.id/Febriyuanda) | 2024-05-15 21:21:35 | Berita Online | Batam.tribunnews.com | Febriyuanda |
Ditjen Imigrasi | 392,295,988 | Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor | JAKARTA, iNewsCirebon.id - Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung, Kamis (20/06/2024).
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).
Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan. Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy. | 2024-06-20 21:21:19 | Berita Online | cirebon.inews.id |
Riant Subekti |
Ditjen Imigrasi | 389,873,554 | Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Sosialisasikan Aturan Izin Tinggal Keimigrasian | POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan menggelar sosialisasi peraturan izin tinggal di La Lucia Boutique Hotel pada Selasa (14/5/2024).
Acara yang dibuka Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan Ramad Suharto itu, menghadirkan narasumber Analisis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Feri Ferdinanto.
Sedangkan para peserta merupakan perwakilan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, awak media, serta masyarakat yang memiliki hubungan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA).
"Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 secara substansial sudah progresif. Karena Imigrasi mencoba untuk menyelesaikan persoalan sekaligus menjawab kebutuhan ditemui saat ini," ujar Rahmad dalam sambutannya.
Ia menjelaskan beberapa perubahan substansial diantaranya penyederhanaan persyaratan dan pemangkasan tahapan.
Selain itu, juga terdapat penyesuaian dan penambahan produk, seperti golden visa dan silver hair visa.
Di sisi lain, telah banyak perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap regulasi.
Oleh karena itu, pada tahun ini Kemenhumham menerbitkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.
"Sehingga sangat tepat apabila dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian nantinya, dilakukan perubahan secara fundamental dari manual menjadi elektronik sesuai dengan permenkumham yang baru ini," jelasnya.
Usai pembukaan, narasumber Analisis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Feri Ferdinanto langsung memaparkan materi tentang peraturan dan kebijakan di bidang izin tinggal Keimigrasian.
Dalam pemaparannya, Feri menjelaskan berbagai macam visa dan izin tinggal berikut dengan persyaratan, besaran biaya, serta masa berlakunya.
Di ujung acara, para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskuasi seputar materi yang disampaikan.
(Posbelitung.co/Dede Suhendar) | 2024-05-14 19:57:19 | Berita Online | belitung.tribunnews.com | Dede Suhendar |
Ditjen Imigrasi | 392,806,294 |
Layanan Imigrasi Dipindah ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Kendala | Menkumham Yasonna Laoly mengatakan layanan imigrasi dipindah ke web Amazon setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terkena serangan siber ransomware. Yasonna menyebutkan data yang dipindah saat ini baik dan tidak ada kendala.
"Sekarang masih di situ. Masih di AWS. Lengkap. Bagus tidak ada lagi kendala," kata Yasonna kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Yasonna menilai data yang disimpan di Amazon masih aman. Ia belum mengetahui sampai kapan data layanan imigrasi disimpan di Amazon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aman. Nanti kita lihat aja (sampai kapan)," ujarnya.
Sebelumnya, Yasonna Laoly mengatakan pemindahan layanan imigrasi adalah solusi darurat. Pihaknya masih menunggu perbaikan gangguan Pusat Data Nasional.
"Ya kita terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS (Amazon Web Services)," ujar Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/6).
"Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency apa, solusi emergency. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu," lanjutnya. | 2024-06-28 18:28:06 | Berita Online | news.detik.com | Eva Safitri - |
Subsets and Splits